PUU Tahun 2018

96/PUU-XVI/2018

Permohonan Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon: Jandi Mukianto Kuasa Hukum : Haris Satiadi, S.H., dkk

Tanggal Registrasi: 2018-11-21

Tanggal Putusan: 2019-01-24

Majelis Hakim: ["Arief Hidayat (K)", "Enny Nurbaningsih (A)", "Suhartoyo (A)", "Hani Adhani (PP)"]

Amar Putusan: perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan Ketetapan dalam perkara pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut: Menimbang : 1. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 7 November 2018 dari Jandi Mukianto, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 1 November 2018 memberi kuasa kepada: Haris Satiadi, S.H., Suheru Prayitno, S.H., Rendy Alexander, S.H., Nikite Alvinta Bujangga, S.H., Praja Wibawa, S.H., dan Ocar Puspa Dewi, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Advokat Magang [sic!] pada Lembaga Bantuan Hukum Lentera Keadilan Rakyat (LBH LKRA) yang beralamat di Jalan Sukarjo Wiryopranoto Nomor 8D Gambir, Jakarta Pusat, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 November 2018 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 96/PUU-XVI/2018 pada tanggal 21 November 2018 - b. Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 235/TAP.MK/2018 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa perkara Nomor 96/PUU-XVI/2018, bertanggal 21 November 2018; 3. Bahwa Mahkamah telah menyelenggarakan Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan tersebut melalui Sidang Panel pada tanggal 6 Desember 2018; - 4. Bahwa Mahkamah telah menerima surat dari Pemohon bertanggal 17 Desember 2018 perihal penarikan permohonan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 17 Desember 2018; 5. Bahwa Mahkamah telah menyelenggarakan Sidang Panel pada tanggal 19 Desember 2018 dengan agenda menerima Perbaikan Permohonan dan sekaligus meminta konfirmasi perihal surat sebagaimana termaktub pada angka 4 di atas, namun Pemohon tidak hadir sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut; 6. Bahwa terhadap penarikan kembali permohonan Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan”; ### Isu Konstitusional ### Putusan Mahkamah memutus perkara [[96/PUU-XVI/2018]] dengan amar **Ditarik Kembali**. ## Dampak Putusan ### Status Putusan Putusan ini memiliki status **Ditarik Kembali**. ## Constitutional Analysis ### Pengujian Konstitusionalitas Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap [[UUD 1945]] diuji terhadap [[UUD 1945]]. ### Pasal yang Diuji - [[Pasal 35 ayat (1)]] - [[Pasal 35 ayat (2)]] ### Dasar Pengujian Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan yang diuji bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional dalam [[UUD 1945]]. ### Putusan Status: **Ditarik Kembali** ## Referensi ### Peraturan Terkait - [[UUD 1945]] - Pengujian UU [[Kekuasaan Kehakiman]] --- *Generated from MKRI Decision Database* *Last Updated: 2018*

Teks Putusan

# Pengujian UU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ## Metadata - **Nomor Perkara**: [[96/PUU-XVI/2018]] - **Tahun**: 2018 - **Jenis Perkara**: Pengujian Undang-Undang - **Status**: Ketetapan - **Tanggal Putusan**: 2018 Januari 13 - **Significance**: Medium - **File**: [[96 PUU 2018-KUHPerdata_KETETAPAN-Penarikan-24 Jan 2018. Doc]]K 2. **2018**: Proses pemeriksaan dan sidang 3. **2018**: Putusan dijatuhkan ### Alasan Permohonan Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan dalam UU yang diuji bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional yang dijamin dalam [[UUD 1945]] menolak permohonan karena tidak terbukti adanya pertentangan dengan [[UUD 1945 terkait konstitusionalitas pembatasan [[hak asasi manusia]] dalam undang-undang dan memberikan pedoman bagi penerapan hukum di masa mendatang. ### Analisis Khusus Pemberantasan Korupsi Mahkamah mempertimbangkan urgensi pemberantasan korupsi sebagai extraordinary crime yang memerlukan penanganan khusus. Dalam konteks ini, pembatasan hak-hak tertentu dapat dibenarkan sepanjang proporsional dan sesuai dengan tujuan pemberantasan korupsi yang diamanatkan konstitusi. [[Mahkamah Konstitusi]] (Anggota) - [[Arief Hidayat]] sebelumnya - Relevansi dengan perkembangan hukum konstitusi Indonesia ## Perihal Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap [[UUD 1945]] ## Timeline - **2018-11-07**: Permohonan didaftarkan di Kepaniteraan MK - **2018-11-13**: Permohonan didaftarkan di Kepaniteraan MK - **2018-11-21**: Permohonan didaftarkan di Kepaniteraan MK - **2018-12-06**: Permohonan didaftarkan di Kepaniteraan MK - **2018-12-17**: Permohonan didaftarkan di Kepaniteraan MK - **2018-12-19**: Permohonan didaftarkan di Kepaniteraan MK - **2019-01-10**: Permohonan didaftarkan di Kepaniteraan MK - **2019-01-24**: Putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum ## Related Cases ### Perkara Terkait - [[23/PUU-XV/2017]] - [[45/PUU-IX/2011]] ## Legal Analysis ### Pertimbangan Hukum Mahkamah - MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan Ketetapan dalam perkara pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut: Menimbang : 1. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 7 November 2018 dari Jandi Mukianto, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 1 November 2018 memberi kuasa kepada: Haris Satiadi, S.H., Suheru Prayitno, S.H., Rendy Alexander, S.H., Nikite Alvinta Bujangga, S.H., Praja Wibawa, S.H., dan Ocar Puspa Dewi, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Advokat Magang [sic!] pada Lembaga Bantuan Hukum Lentera Keadilan Rakyat (LBH LKRA) yang beralamat di Jalan Sukarjo Wiryopranoto Nomor 8D Gambir, Jakarta Pusat, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 November 2018 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 96/PUU-XVI/2018 pada tanggal 21 November 2018 - b. Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 235/TAP.MK/2018 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa perkara Nomor 96/PUU-XVI/2018, bertanggal 21 November 2018; 3. Bahwa Mahkamah telah menyelenggarakan Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan tersebut melalui Sidang Panel pada tanggal 6 Desember 2018; - 4. Bahwa Mahkamah telah menerima surat dari Pemohon bertanggal 17 Desember 2018 perihal penarikan permohonan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 17 Desember 2018; 5. Bahwa Mahkamah telah menyelenggarakan Sidang Panel pada tanggal 19 Desember 2018 dengan agenda menerima Perbaikan Permohonan dan sekaligus meminta konfirmasi perihal surat sebagaimana termaktub pada angka 4 di atas, namun Pemohon tidak hadir sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut; 6. Bahwa terhadap penarikan kembali permohonan Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan”; ### Isu Konstitusional ### Putusan Mahkamah memutus perkara [[96/PUU-XVI/2018]] dengan amar **Ditarik Kembali**. ## Dampak Putusan ### Status Putusan Putusan ini memiliki status **Ditarik Kembali**. ## Constitutional Analysis ### Pengujian Konstitusionalitas Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap [[UUD 1945]] diuji terhadap [[UUD 1945]]. ### Pasal yang Diuji - [[Pasal 35 ayat (1)]] - [[Pasal 35 ayat (2)]] ### Dasar Pengujian Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan yang diuji bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional dalam [[UUD 1945]]. ### Putusan Status: **Ditarik Kembali** ## Referensi ### Peraturan Terkait - [[UUD 1945]] - Pengujian UU [[Kekuasaan Kehakiman]] --- *Generated from MKRI Decision Database* *Last Updated: 2018*

Pertimbangan Hukum (Ringkasan)

Pertimbangan Hukum Mahkamah - MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, Yang