96/PUU-XIII/2015

SALINAN PUTUSAN Nomor 96/PUU-XIII/2015 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Whisnu Sakti Buana, S.T. Tempat,tanggal lahir : Surabaya, 22 Oktober 1974 Agama : Islam Pekerjaan : Calon Wakil Walikota Surabaya Warga Negara : Indonesia Alamat : Lagua Indah A/17A, Surabaya Sebagai --------------------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : H. Syaifuddin Zuhri, S.Sos Tempat,tanggal lahir : Surabaya, 12 April 1971 Agama : Islam Pekerjaan : Anggota DPRD Kota Surabaya Warga Negara : Indonesia Alamat : Jawar 24, RT.003/002 Surabaya Sebagai --------------------------------------------------------------- Pemohon II; Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa bertanggal 22 Juli 2015 memberi kuasa kepada Edward Dewaruci, S.H., M.H., Dwi Istiawan, S.H., dan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 2 Jozua A.P. Poli, S.H., kesemuanya adalah konsultan hukum pada Kantor ADN Law Firm yang berkedudukan di Jiwasraya Building, 5th Floor Suite 502-503 Jalan Raya Arjuna 95-99 Surabaya 60251, Jawa Timur, yang secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut ---------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; Memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon; Membaca kesimpulan para Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 3 Agustus 2015, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 206/PAN.MK/2015 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 96/PUU-XIII/2015 pada tanggal 11 Agustus 2015 yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 25 Agustus 2015 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Agustus 2015 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut: Dalam hal ini bertindak sebagai para Pemohon dalam kedudukannya selaku Perseorangan Warga Negara Indonesia yang memiliki kepentingan sama terkait berlakunya norma dalam Undang-Undang sebagai objek uji materiil terhadap UUD 1945; Bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Materiil terhadap Pasal 121 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan Pasal 51 ayat (2) dan Pasal 52 ayat (2), Pasal 122 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 3 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5678 selanjutnya disebut UU Pilkada (bukti P-1) Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dan Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon I. KEWENANGAN MAHKAMAH 1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK), menyatakan salah satu kewenangan MK adalah melakukan pengujian Undang-Undang (judicial review); Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. Pasal 10 ayat (1) huruf (a) UUMK yang berbunyi, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang- undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,….” 2. Bahwa para Pemohon dalam perkara a quo memohon agar Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan judicial review terhadap Pasal 121 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2), Pasal 122 ayat (1), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5678, terhadap: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 4 Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi, “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah propinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.” Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. 3. Bahwa, dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, mengatur bahwa secara hierarkis kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari undang-undang, oleh karenanya setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji mekanisme pengujian Undang-undang; 4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, MK berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan Pengujian Undang-Undang yang diajukan para Pemohon ini; II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON 5. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) berbunyi: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia. b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. c. badan hukum publik atau privat. atau d. lembaga negara. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 5 Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) menyatakan, Yang dimaksud dengan “Hak Konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK tidak mengatur mengenai kewenangan konstitusional, namun dengan menganalogikannya dengan definisi hak konstitusional maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kewenangan konstitusional adalah kewenangan yang diatur dalam UUD 1945. 6. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara pengujian Undang-Undang. Syarat pertama adalah kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Pasal 51 ayat (1) UUMK, dan syarat kedua adalah hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dirugikan dengan berlakunya suatu Undang-Undang. Untuk selanjutnya pembahasan secara terperinci mengenai kedudukan hukum (legal standing) dari para Pemohon akan diuraikan pada bagian di bawah ini. 7. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5678 disebutkan, sebagai berikut: Pasal 51 ayat (2) yang menyebutkan, “Berdasarkan berita acara penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), KPU Propinsi menetapkan paling sedikit 2 (dua) pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur dengan Keputusan KPU Propinsi”; Pasal 52 ayat (2) yang menyebutkan, “Berdasarkan berita acara penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), KPU Kabupaten/Kota menetapkan paling sedikit 2 (dua) pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota”; Pasal 121 ayat (1) yang menyebutkan, “Dalam hal di suatu wilayah Pemilihan terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 6 lainnya yang mengakibatkan terganggunya seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan maka dilakukan Pemilihan susulan.” Pasal 122 ayat (1) yang menyebutkan, “Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan dilaksanakan setelah penetapan penundaan pelaksanaan Pemilihan diterbitkan”. 8. Bahwa para Pemohon adalah warga negara yang dalam kedudukannya sebagai Warga Surabaya yang memiliki hak pilih dan hak untuk dipilih agar dapat terlibat aktif menjadi pemilih atau peserta pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di Indonesia, yang merupakan hak konstitusional (bukti P-2). 9. Bahwa Pemohon I sebagai kader Partai Politik memiliki hak mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah, untuk melakukan perbuatan hukum mencari dukungan baik secara internal maupun eksternal sebagaimana diatur terakhir dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (UU Parpol); 10. Bahwa Pemohon I sejak tanggal 26 Juli 2015 yang lalu, telah didaftarkan DPC PDI Perjuangan Surabaya ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya sebagai Calon Wakil Walikota berpasangan dengan Calon Walikota DR.Ir. Tri Rismahrini,MT; 11. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Parpol maka yang disebut Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan citacita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 12. Bahwa Pemohon II sebagai bagian dari 2,8 juta warga Surabaya berhak terlibat aktif sebagai pemilih yang akan menentukan pilihan dan menggunakan hak pilihnya terhadap Walikota dan Wakil Walikota Surabaya selama 5 (lima) tahun sekali, sebab hal ini sebagai bentuk perwujudan kedaulatan rakyat untuk ikut serta dalam pemerintahan dalam menentukan arah pembangunan kota Surabaya; 13. Bahwa dengan kedudukan sebagai perseorangan warga negara yang berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan baik sebagai peserta pemilihan dan/atau sebagai pemilih yang akan menggunakan hak Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 7 pilihnya namun ternyata hak dan kewajiban konstitusional para Pemohon tersebut akan dirugikan dengan berlakunya suatu materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari Undang-Undang yang akan dijelaskan berikut ini; 14. Bahwa UU Parpol telah memberikan amanat kepada seluruh Partai Politik yang keberadaannya diakui di wilayah Republik Indonesia sebagaimana telah diatur dalam pasal 11 yang menyatakan sebagai berikut: (1) Partai Politik berfungsi sebagai sarana: a. pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; b. penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat; c. penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara; d. partisipasi politik warga negara Indonesia; dan e. rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. (2) Fungsi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan secara konstitusional. 15. Bahwa guna menjalankan fungsi sebagaimana tersebut di atas, khususnya partisipasi politik dan rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi, maka sudah menjadi Hak Konstitusional anggota Partai Politik untuk ikut serta dalam proses Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota diseluruh wilayah Indonesia; 16. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5678 (UU Pilkada); Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 8 17. Bahwa di dalam ketentuan Pasal 51 ayat (2) dan Pasal 52 ayat (2) UU Pilkada diatur mengenai peserta pemilihan “paling sedikit 2 (dua)” pasangan calon; 18. Bahwa ternyata terdapat juga dalam ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan 122 ayat (1) UU Pilkada mengatur ketentuan tentang “Pemilihan Susulan dan Pemilihan Lanjutan” yang mana dalam Undang-Undang itu tidak ada penjelasan dan definisi khusus mengenai hal ini dan di dalam ketentuan penjelasannya juga telah dikatakan “cukup jelas”; 19. Bahwa oleh sebab itu, dengan berdasarkan ketentuan tersebut di atas para Pemohon akan mengalami atau setidak-tidaknya berpotensi mengalami kerugian konstitusional, jika ternyata pelaksanaan ketentuan Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2), Pasal 121 ayat (1) dan Pasal 122 ayat (1) UU Pilkada akan digunakan sebagai alasan penundaan karena hanya ada 1 (satu) pasangan calon dalam pemilihan di suatu wilayah karena berbagai sebab yang tidak melanggar hukum, misalnya karena semua Partai Politik di daerah itu memberikan persetujuan baik langsung/tidak langsung hanya kepada 1(satu) pasangan calon yang disukai dan dikehendaki oleh masyarakatnya; 20. Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2), Pasal 121 ayat (1) dan Pasal 122 ayat (1) UU Pilkada ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum akibat penafsiran yang salah terkait ketentuan penundaaan pemilihan; 21. Bahwa di dalam UU Pilkada kali ini jelas sekali tidak mengatur jika ternyata hanya ada 1 (satu) pasangan calon dalam penyelenggaraan pemilihan, dan dalam Undang-Undang ini ternyata hanya sekedar mengatur penundaan waktu/tahapan pendaftaran calon peserta pemilihan bukan penundaan penyelenggaraan pemilihan umum secara keseluruhan, sebab jika penundaan penyelenggaraan itu terjadi, maka jelas sekali ketentuan itu berpotensi merugikan Partai Politik, Pasangan Calon dan Rakyat di wilayah tersebut; 22. Bahwa Pasal 201 ayat (1) UU Pilkada telah diatur pelaksanaanya terhadap Gubernur,Bupati dan Walikota yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2015 dan bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2016 akan dipilih dalam pemilihan serentak Desember 2015, para pemohon adalah penduduk kota Surabaya yang akan menggunakan hak politiknya pada waktu tersebut; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 9 23. Bahwa dengan berhentinya seluruh tahapan jika dikarenakan hanya ada 1 (satu) pasangan calon peserta pemilihan dan hal itu digunakan sebagai alasan penundaan, nyata-nyata telah merugikan hak-hak konstitusional dari Para Pemohon sebagaimana telah dijamin oleh Pasal 18 ayat (4), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945; 24. Bahwa dengan diberlakukannya Pasal 51 ayat (2),Pasal 52 ayat (2), Pasal 121 ayat (1) dan Pasal 122 ayat (1) UU Pilkada untuk alasan penundaan maka, Para Pemohon merasa telah dirugikan atau setidak-tidaknya mengalami kerugian yang bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dan dipastikan akan terjadi, terhadap hak konstitusionalnya yang dijamin UUD 1945; 25. Bahwa kerugian konstitusional yang dialami para Pemohon adalah manakala Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2), Pasal 121 ayat (1) dan Pasal 122 ayat (1) UU Pilkada, sepanjang penerapannya digunakan sebagai alasan menunda pelaksanaan pemilihan hanya karena peserta pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon; 26. Bahwa dengan demikian, dari uraian di atas, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) yang benar untuk bertindak sebagai Pemohon: Dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UUMK yang berbunyi, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang”. III. NORMA-NORMA YANG DIAJUKAN UNTUK DIUJI A. NORMA MATERIIL 1. Pasal 51 ayat (2) yang menyebutkan: “Berdasarkan berita acara penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), KPU Propinsi menetapkan paling sedikit 2 (dua) pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur dengan Keputusan KPU Propinsi” 2. Pasal 52 ayat (2) yang menyebutkan: “Berdasarkan berita acara penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), KPU Kabupaten/Kota menetapkan paling sedikit 2 (dua) pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota” Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 10 3. Pasal 121 ayat (1) yang menyebutkan: “Dalam hal di suatu wilayah Pemilihan terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya yang mengakibatkan terganggunya seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan maka dilakukan Pemilihan susulan.” 4. Pasal 122 ayat (1) yang menyebutkan: “Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan dilaksanakan setelah penetapan penundaan pelaksanaan Pemilihan diterbitkan”. B. NORMA UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 27. Norma-norma dalam UUD 1945 yang menjadi penguji adalah: a. Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi: “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah propinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.” b. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. c. Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. ALASAN-ALASAN PEMOHON TERHADAP PERMOHONAN MATERI 28. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 “Kedaulatan berada di tangan Rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” 29. Bahwa dalam melaksanakan kedaulatan yang berada di tangan rakyat tersebut dalam rangka pelaksanaan Pemerintahan Daerah dengan ikut serta memilih Gubernur, Bupati dan Walikota, Undang-Undang Dasar 1945 telah mengaturnya dalam: Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi, “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah propinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”. 30. Bahwa tata cara pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang- Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 11 Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5678; 31. Bahwa para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak asasi secara konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, dalam hal ini dapat berbentuk hak memilih dan hak dipilih atau bisa mencalonkan dan bisa dicalonkan dalam suatu pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota; 32. Bahwa proses pemilihan itu sebagai sarana demokrasi yang seharusnya dapat menjamin hak konstitusi warga negara dan itu sebagai perwujudan hak asasi manusia dalam berpolitik; 33. Bahwa Pemohon I sejak tanggal 26 Juli 2015 yang lalu, telah didaftarkan DPC PDI Perjuangan Surabaya ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya sebagai Calon Wakil Walikota berpasangan dengan Calon Walikota DR.Ir. Tri Rismahrini,MT; 34. Bahwa seharusnya sesuai tahapan pelaksanaan Pilkada serentak akan diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2015, namun sebagaimana apa yang telah terjadi di Kota Surabaya dan beberapa kota lain di Indonesia terancam dibatalkan pelaksanaannya dikarenakan hanya ada 1 (satu) pasangan calon pendaftar di Komisi Pemilihan Umum; 35. Bahwa dengan ketentuan Pasal 51 ayat (2) dan Pasal 52 ayat (2) yang mensyaratkan “paling sedikit 2 (dua)” pasangan calon ternyata berpotensi membatasi dan membelenggu hak politik warga negara Indonesia khususnya dalam hal ini, hak untuk dapat dicalonkan sebagai peserta pemilihan dalam arti mengikuti proses pencalonan dan pemilihan sebagaimana tahapan penyelenggaraan pemilihan: - pendaftaran pasangan calon; - verifikasi persyaratan pencalonan; - penetapan hasil verifikasi; - penetapan sebagai peserta pemilihan; - pemungutan suara. 36. Bahwa dari tahapan proses pencalonan tersebut khusus tahapan penetapan pasangan calon sebagai peserta pemilihan, maka hak konstitusi pasangan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 12 calon ini ternyata akan terganjal/terbelenggu dengan ketentuan Pasal 51 ayat (2) dan Pasal 52 ayat (2) UU Pilkada, sedangkan diperoleh keadaan semua kewajiban formil dan meteriil persyaratan pencalonan sudah dipenuhi oleh pasangan calon tersebut; 37. Bahwa UU Pilkada ini tidak mengantisipasi adanya keadaan yang ternyata menyebabkan situasi pasangan calon peserta pemilihan itu kurang dari 2 (dua) pasangan calon, sedangkan timbulnya situasi itu bukan karena kesalahan dari pasangan calon yang sudah memenuhi persyaratan, sehingga menjadi tidak adil bagi pasangan calon tersebut karena situasinya menjadi tidak jelas/tidak pastinya status Pemohon I sebagai peserta pemilihannya; 38. Bahwa kerugian materiil dan immateril yang dialami akibat perlakuan tidak adil dari ketentuan “paling sedikit 2 (dua)” itu, akan diderita oleh pasangan calon manakala untuk dapat diusulkan sebagai calon dari partai politik atau gabungan partai politik atau selaku calon perserorangan, mereka harus mengeluarkan biaya,tenaga dan pikiran yang tidak sedikit diantaranya, untuk melakukan survey elektabilitas, meminta rekomendasi partai atau gabungan partai atau pengumpulan dukungan calon perseorangan, bagaimana rasa kecewa calon dan pendukung jika kemudian tidak jadi peserta pemilihan; 39. Bahwa ketentuan “paling sedikit 2 (dua)” tersebut telah bertentangan dengan konstitusi karena didalam aturan pemilihan secara demokratis Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 tidak mensyaratkan harus ada paling sedikit 2 (dua) pasangan calon, artinya ukuran demokrasi dalam konstitusi itu tidak tergantung dengan jumlah calon karena substansi demokrasi itu adalah pada proses penyaluran hak politik warga negara dan bukan pada jumlah peserta pemilihannya; 40. Bahwa dengan demikian frasa “paling sedikit 2 (dua)” dalam ketentuan Pasal 51 ayat (2) dan Pasal 52 ayat (2) UU Pilkada yang bertentangan dengan UUD 1945 sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 41. Bahwa Pemohon II selaku bagian dari 2,8 juta warga Surabaya akhirnya juga kecewa dan akan dirugikan hak konstitusionalnya karena ketentuan Pasal 51 ayat (2) dan Pasal 52 ayat (2) UU Pilkada menghambat penggunaan hak pilih yang seharusnya secara ajeg/berkesinambungan 5(lima) tahun sekali bisa dirasakan untuk terlibat aktif dalam proses politik menentukan pergantian kepemimpinan kepala daerah disuatu wilayah Indonesia; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 13 42. Bahwa para Pemohon merasa jaminan dari konstitusi akan penggunaan hak dipilih dan memilih dalam pemilihan yang demokratis harus mampu diwujudkan dalam sebuah perangkat pengaturan pemilihan yang adil dan tidak diskriminatiif, sehingga ukuran keberhasilan pelaksanaan pemilihan tidak hanya dalam hal formalitas pelaksanaannya saja tapi secara substansi hasil pemilihan harus mampu menjawab keinginan rakyat atas pilihan calon kepala daerah diwilayahnya yang akan memberikan harapan terhadap kesejahteraan rakyat diwilayah tersebut; 43. Bahwa ternyata ketentuan Pasal 51 ayat (2) dan Pasal 52 ayat (2) UU Pilkada dalam pelaksanaannya dapat disalahgunakan untuk menghilangkan hak konstitusi para Pemohon karena nyata-nyata mereka menjadi korban permainan politik berlindung dalam ketentuan “paling sedikit 2 (dua)” tersebut; 44. Bahwa nyata telah terjadi, sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 12 Tahun 2015 didalam ketentuan Pasal 89 dan Pasal 89A membatalkan penyelenggaraan pemilihan (Pilkada Serentak 2015 menjadi 2017) dikarenakan hanya ada 1 (satu) pasangan calon peserta pemilihan, meskipun hal itu disebabkan adanya pengakuan dari partai-partai politik lain yang secara tidak langsung telah membuat “pilihan politik” atas nama konstituennya tidak mengajukan calon peserta pemilihan, hal itu tampak jelas bagaimana pernyataan politik itu sudah diumumkan dalam media massa; 45. Bahwa meskipun KPU telah melakukan perpanjangan masa pendaftaran pasangan calon peserta pemilihan, ternyata kesempatan itu tidak digunakan semaksimal mungkin sehingga masih tersisa 4 (empat) daerah di wilayah Indonesia yang benar-benar hanya memiliki 1(satu) pasangan calon, namun ada setidaknya 80 (delapan puluh) daerah lainnya yang memiliki 2(dua) pasangan calon pendaftar yang tetap berpotensi hanya memiliki 1 (satu) pasang calon karena mungkin saja pasangan lainnya tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta pemilihan; 46. Bahwa Pemohon I saat ini telah mengalami perbedaan perlakuan dengan pasangan calon peserta pemilihan di daerah lainnya, karena KPU Surabaya telah memperpanjang masa pendaftaran dengan mengurangi jadwal pelaksanaan kampanye, yang seharusnya serentak bersamaan dengan daerah lainnya menjadi tidak bersamaan; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 14 47. Bahwa upaya persiapan untuk melaksanakan Pemilihan secara serentak ini sudah dilakukan jauh-jauh hari dengan cara membangun dukungan warga masyarakat secara gradual dari waktu ke waktu membangun kepercayaan kepada Pemohon II yang merupakan bagian dari 2,8 juta warga Surabaya untuk memberikan dukungan dan akan memilih pasangan calon ini; 48. Bahwa kemudian Pemohon II beserta 2,8 juta warga Surabaya akan mengalami perbedaan pelaksanaan pemilihan dan kehilangan penggunaan hak pilihnya jika ternyata pemilihan tidak dilaksanakan 9 Desember 2015 ini akibat terjadi hanya ada 1(satu) pasangan calon peserta pemilihan; 49. Bahwa para Pemohon menilai ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan Pasal 122 ayat (1) UU Pilkada yang mengatur pemilihan lanjutan dan pemilihan susulan harus memiliki kepastian hukum agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda dalam pelaksanaannya oleh karenanya harus diatur konstitusional bersyarat; 50. Bahwa ketentuan penundaan yang diatur Pasal 121 ayat (1) UU Pilkada itu menyangkut keadaan yang tidak bisa diatasi pada saat proses pemilihan itu berlangsung, misalnya bencana alam, kekacauan dan kegentingan yang memaksa sehingga penyelenggaraan pemilihan dalam suasana yang aman dan nyaman menjadi tidak dapat terpenuhi; 51. Bahwa pengertian “gangguan lainnya” dalam Pasal 121 ayat (1) UU Pilkada itu tidak boleh diartikan selain daripada keadaan yang sudah diatur dalam pasal 122 ayat (1) UU Pilkada termasuk proses dan tata cara pelaksanaannya kembali sebagai Pemilu lanjutan dan pemilu susulan; 52. Bahwa penetapan penundaan pada Pasal 122 ayat (1) UU Pilkada penekanannya hanya pada suatu keadaan yang menimbulkan gangguan teknis pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, sehingga penundaan yang didasarkan pada adanya 1 (satu) pasangan calon bukan termasuk dalam jenis gangguan yang dapat menyebabkan penundaan pelaksanaan pemilihan; 53. Bahwa menjadi tidak tepat jika kemudian penundaan penyelenggaraan pemilihan disebabkan “ganguan lainnya” itu dengan alasan peserta pemilihan kurang dari 2 (dua) pasangan calon, sementara substansi aturan dalam proses pendaftaran calon peserta pemilihan sesuai UU Pilkada tegas hanya mengatur tentang penundaan waktu pendaftaran pasangan calon bukan penundaan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 15 yang membatalkan penyelenggaraan pemilihan secara keseluruhan, sebab jika penundaan penyelenggaraan itu terjadi maka jelas sekali penerapan aturan itu berpotensi menimbulkan kerugian yang akan dialami oleh partai politik, pasangan calon dan rakyat di suatu wilayah pemilihan, serta merupakan pembentukan norma baru yang bukan merupakan kewenangan KPU selaku Penyelenggara Pemilu; 54. Bahwa penundaan yang akan dilakukan oleh penyelenggara pemilihan yaitu KPU berdasarkan peraturannya untuk melaksanakan “Pemilihan Susulan dan Pemilihan Lanjutan” pasti akan merugikan partai politik dan anggotanya karena selama ini telah mempersiapkan kader terbaiknya sebagai Pasangan Calon Gubernur, Bupati dan Walikota dengan proses sistem rekrutmen internal Partai, yang mana dalam proses itu sangat membutuhkan pengorbanan pikiran, tenaga dan biaya yang tidak sedikit, proses itu akan tampak sia-sia serta tidak berarti lagi, ini disebabkan siklus akhir masa jabatan (AMJ) kepala daerah setiap 5 (lima) tahun sekali menjadi terganggu, pergantian masa jabatan itu tegas diatur dalam Pasal 201 UU Pilkada ini misalnya untuk Walikota Surabaya, Bupati Banyuwangi dan daerah laninya harus tetap dilaksanakan Desember 2015; 55. Bahwa dengan tidak jelasnya pengaturan “Pemilihan Susulan dan Pemilihan Lanjutan” sebagaimana diatur Pasal 121 ayat (1) dan Pasal 122 ayat (1) UU Pilkada akan merugikan rakyat di wilayah tersebut karena berlarut-larutnya proses suksesi/pergantian Kepala Daerah sehingga berpotensi menghambat pelaksanaan pembangunan di wilayah tersebut karena kepala daerah akan dijabat oleh seorang pelaksana tugas dengan kewenangan yang sangat terbatas sebagaimana ketentuan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, karena nantinya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hanya akan digunakan untuk belanja rutin dan tidak strategis dan akhirnya harapan untuk mensejahterakan rakyat tidak dapat terpenuhi; 56. Bahwa wajar jika para Pemohon ini tidak boleh membiarkan Hak Konstitusionalnya dihilangkan dengan adanya ketentuan Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2), Pasal 121 ayat (1) dan Pasal 122 ayat (1) UU Pilkada sepanjang penerapannya digunakan sebagai alasan menunda pelaksanaan pemilihan karena hanya ada 1 (satu) pasangan calon; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 16 57. Bahwa kerugian hak konstitusional yang dialami para Pemohon adalah manakala terjadi penundaan penyelenggaraan sebagai penerapan ketentuan tersebut yang disebabkan peserta pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota hanya 1(satu) pasangan calon, sehingga tidak ada kesempatan yang adil bagi partai politik, pasangan calon dan rakyat bisa ikut serta dalam proses pemilihan yang demokratis; 58. Bahwa untuk menghindari kerugian hak konstitusional para Pemohon maka Komisi Pemilihan Umum selaku penyelenggara pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tidak boleh/diijinkan melakukan penundaan dan harus tetap menyelenggarakan Pilkada serentak 2015, melanjutkan tahapan pemilihan meskipun hanya ada 1 (satu) pasangan calon peserta pemilihan; 59. Bahwa pelaksanaan pemilihan itu bisa dilakukan dengan menyatakan bahwa 1 (satu) pasangan calon terdaftar ini telah sah sebagai peserta pemilihan satu- satunya dan akan langsung dilantik oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam sidang paripurna; 60. Bahwa alasan konstitusional yang melandasi proses ini adalah perlindungan dan penghargaan terhadap hak warga negara mendapatkan kepastian hukum siklus pergantian kepemimpinan kepala daerah secara ajeg/ berkesinambungan 5 (lima) tahun sekali, selain itu partai politik lainnya (yang tidak mengajukan pasangan calon) telah menyatakan pilihan politiknya atas nama konstituennya untuk mendukung/memilih satu-satunya pasangan calon terdaftar ini; 61. Bahwa dengan adanya ketentuan ini diakomodir menjadi sistem pemilihan gubernur, bupati dan walikota di Indonesia maka secara hukum terdapat pengakuan konstitusional atas sistem “Uncontested Election” yaitu The Election which were not held due to there only being a single candidate who could assume the position without they need for an election; 62. Bahwa pemilihan secara demokratis sebagaimana dimaksudkan UUD 1945, seharusnya melindungi seluruh warga negara dari praktik politik yang merugikan dalam keseluruhan proses pemilihan, jika sistem “Uncontested Election” ini diakui dan digunakan, maka praktik “pembelengguan nasib” dan “calon boneka” atas peserta pemilihan dapat dihindari, karena ketentuan ini akan menjadi semacam sanksi/hukuman tidak langsung bagi partai politik untuk tidak main-main lagi dalam proses pemilihan umum agar selalu mencari Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 17 kader terbaiknya menjaga kesinambungan siklus 5 (lima) tahunan pergantian kepemimpinan/jabatan politik disuatu daerah; 63. Bahwa sistem ini akan menjadi solusi menghemat anggaran pemilihan yang cukup besar disuatu wilayah karena kemudian dengan adanya “pilihan sikap politik” dari partai untuk tidak menjadi kontestan/peserta pemilihan itu, benar- benar demi kepentingan rakyat yang menjadi konstituennya; 64. Bahwa pada dasarnya hak konstitusi dari para Pemohon harus tetap terjamin sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (4), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945; 65. Bahwa bisa juga jaminan pelaksanaannya itu dilakukan dengan tetap menyelenggarakan pemilihan secara langsung dengan modifikasi surat suara pemilihan yang disediakan oleh KPU, dimana formatnya sebagai berikut: 66. Surat suara berisi gambar foto dan nama satu-satunya pasangan calon yang sudah ditetapkan secara sah sebagai peserta pemilihan oleh KPU, dibawah gambar foto pasangan itu dibuatkan dua kolom berisi pernyataan tertulis SETUJU atau TIDAK SETUJU, dan pemilih yang hadir di Tempat Pemungutan Suara (TPS) nantinya diminta untuk memilihnya, dan sepanjang jumlah pilihan TIDAK SETUJU prosentasenya tidak melebihi 50% (lima puluh prosen) jumlah suara sah dari pemilih yang hadir, maka pasangan calon tersebut bisa dilantik; 67. Bahwa model pemilihan ini hanya untuk membuktikan dukungan nyata dan bisa menjadi pedoman seberapa besar pemilih itu ikut berpartisipasi menentukan pemimpinnya secara demokratis melalui sebuah pemilihan langsung, dan pasangan calon juga akan mendapatkan bukti bahwa ada berapa prosentase dari pemilih yang hadir yang SETUJU atau TIDAK SETUJU dengan mereka; 68. Bahwa apapun sistem yang akan digunakan nantinya Para Pemohon mempercayakan keputusan terbaik kepada Mahkamah, dengan tetap memohon perlindungan hak konstitusionalnya dijamin agar penyelenggaraan pemilihan tetap dilaksanakan serentak 9 Desember 2015 ini, meskipun hanya ada 1 (satu) pasangan calon, sehingga tidak ada daerah yang ditunda pelaksanaannya 2017, oleh karenanya Putusan Mahkamah dapat dilaksanakan menjadi dasar hukum mengikat seketika untuk mencabut keputusan penundaan pemilihan oleh KPU; PETITUM Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 18 Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Terhormat agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut: DALAM POKOK PERMOHONAN 1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan para Pemohon memiliki legal standing yang sah sebagai Pemohon; 3. Menyatakan bahwa Pasal 51 ayat (2) dan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5678, dalam ketentuan “paling sedikit 2 (dua) pasangan calon” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 4. Menyatakan bahwa Pasal 121 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 dalam frasa “gangguan lainnya” adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai jika diakibatkan hanya ada 1 (satu) pasangan calon; 5. Menyatakan bahwa Pasal 122 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5678; adalah bertentangan dengan Undang-Undang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 19 Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai jika diakibatkan hanya ada 1 (satu) pasangan calon; 6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara pemilihan untuk mencabut penetapan penundaan pemilihan dan tetap melanjutkan tahapan pemilihan Gubernur,Bupati dan Walikota secara serentak pada bulan Desember 2015. 7. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Rekomendasi Pencalonan atas nama Pemohon I; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Hasil Survei Elektabitas atas nama Pemohon I; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Tanda Terima Pendaftaran Calon Walikota Dan Wakil Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 20 Walikota Surabaya Tahun 2015; 8. Bukti P-8 : Kliping koran; [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, DPR menyampaikan keterangan tertulis tanpa tanggal, bulan September 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 18 September 2015 yang mengemukakan sebagai berikut: A. KETENTUAN UU PILKADA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD 1945 Para Pemohon dalam permohonan a quo mengajukan pengujian atas atas Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2), Pasal 121 ayat (1) dan Pasal 122 ayat (1) UU Pilkada yang berbunyi sebagai berikut: 1. Pasal 51 ayat (2) “(2) Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi menetapkan paling sedikit 2 (dua) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur dengan Keputusan KPU Provinsi. “ 2. Pasal 52 ayat (2) “(2) Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Kabupaten/Kota menetapkan paling sedikit 2 (dua) pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.” 3. Pasal 121 ayat (1) UU 1/2015 “(1) Dalam hal di suatu wilayah Pemilihan terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya yang mengakibatkan terganggunya seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan maka dilakukan Pemilihan susulan.” 4. Pasal 122 ayat (1) UU 8/2015 “(1) Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan dilaksanakan setelah penetapan penundaan pelaksanaan Pemilihan diterbitkan.” terhadap ketentuan Pasal 18 ayat (4), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi sebagai berikut: 1. Pasal 18 ayat (4) Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 21 “(4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah propinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis” 2. 2. Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) “(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA UU PILKADA Para Pemohon dalam permohonan a quo mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan terjadi kerugian oleh berlakunya UU Pilkada yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2) UU 8/2015 terutama frasa “paling sedikit” bertentangan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 karena seharusnya ukuran demokrasi dalam konstitusi itu tidak tergantung dengan jumlah calon karena substansi demokrasi itu adalah pada proses penyaluran hak politik warga negara dan bukan pada jumlah peserta pemilihannya; 2. Bahwa pengertian “gangguan lainnya” dalam Pasal 121 ayat (1) UU 1/2015 tidak boleh diartikan selain daripada keadaan yang sudah diatur dalam Pasal 122 ayat (1) UU 8/2015. Tidak tepat jika penundaan penyelenggaraan pemilihan disebabkan “gangguan lainnya” itu dengan alasan peserta pemilihan kurang dari 2 (dua) pasangan calon, sementara substansi aturan dalam proses pendaftaran calon peserta pemilihan sesuai UU 8/2015 tegas hanya mengatur tentang penundaan waktu pendaftaran pasangan calon bukan penundaan penyelenggaraan pemilihan secara keseluruhan dan anggotanya sebab jika penundaan penyelenggaraan itu terjadi maka jelas sekali penerapan aturan itu berpotensi menimbulkan kerugian yang akan dialami oleh partai politik. 3. Bahwa penundaan yang akan dilakukan oleh penyelenggara pemilihan yaitu KPU berdasarkan peraturannya untuk melaksanakan “Pemilihan Susulan dan Pemilihan Lanjutan” pasti akan merugikan partai politik dan anggotanya karena selama ini telah mempersiapkan kader terbaiknya sebagai pasangan calon Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 22 gubernur, bupati dan walikota dengan proses sistem rekrutmen internal partai, yang mana dalam proses itu sangat membutuhkan pengorbanan pikiran, tenaga dan biaya yang tidak sedikit; 4. Bahwa kerugian konstitusional yang dialami para Pemohon adalah ketika Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2), dan Pasal 122 ayat (1) UU 8/2015, serta Pasal 121 ayat (1) UU 1/2015, sepanjang penerapannya digunakan sebagai alasan menunda pelaksanaan pemilihan hanya karena peserta pemilihan 1 (satu) pasangan calon; C. KETERANGAN DPR RI Terhadap dalil para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Permohonan a quo, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut: 1. Kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon Terhadap dalil para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan a quo, DPR dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (legal standing) dapat dijelaskan sebagai berikut. Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh para Pemohon sebagai pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diamaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas penjelasannya bahwa “yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan bahwa hak-hak yang secara eksplisit diatur di dalam UUD Tahun 1945 saja yang termasuk “hak konstitusional”. Oleh karena itu menurut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Para Pemohon yang memiliki Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 23 kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan: a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan a quo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang a quo. Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (vide Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan perkara Nomor 011/PUU-V/2007) yaitu sebagai berikut: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik/khusus dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Apabila kelima syarat tadi tidak terpenuhi oleh para Pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang a quo, maka para Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (legal standing) sebagai pihak para Pemohon. Berdasarkan permohonan a quo diketahui bahwa Para Pemohon adalah warga kota Surabaya yang menginginkan pelaksanaan Pilkada serentak di Kota Surabaya berjalan sesuai jadwal yaitu tanggal 9 Desember 2015, karena pelaksanaan Pilkada di Kota Surabaya berpotensi gagal hingga saat ini hanya memiliki 1 (satu) pasangan calon saja yakni dari pasangan calon Petahana (Ir. Tririsma Harini dan Ir. Whisnu Sakti Buana). Oleh karena itu Para Pemohon Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 24 merasa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh keberlakuan Pasal I angka 30 tentang Perubahan Pasal 49 ayat (9), Pasal I angka 31 tentang Perubahan Pasal 50 ayat (9), Pasal I angka 32 tentang Perubahan Pasal 51 ayat (2), Pasal I angka 33 tentang Perubahan Pasal 52 ayat (2), Pasal I angka 35 tentang Perubahan Pasal 54 ayat (4) dan ayat (6) UU Pilkada. Alasan tersebut diatas adalah dasar yang digunakan oleh para Pemohon sebagai legal standing untuk mengajukan uji materi atas keberlakuan pasal-pasal a quo. Menanggapi permohonan para Pemohon, DPR berpandangan bahwa para Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar para Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji; Bahwa terhadap hal-hal tersebut DPR perlu mempertanyakan kepentingan Pemohon I dan Pemohon II apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstiusonalnya dirugikan oleh berlakunya ketentuan pasal-pasal a quo. Juga apakah terdapat kerugian konstitusional Para Pemohon yang bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. Oleh karenanya, DPR melalui Majelis memohon kiranya para Pemohon dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut; Namun demikian DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. 2. Pengujian atas UU Pilkada a. Bahwa para Pemohon dalam perkara a quo selain memohonkan dalam pokok permohonan juga memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 25 untuk berkenan memberikan putusan dalam tindakan pendahuluan yakni sebagai berikut “Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara pemilihan untuk mencabut penundaan pemilihan dan tetap melanjutkan tahapan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak pada bulan Desember 2015”. Terhadap permintaan para Pemohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk berkenan memberikan putusan dalam tindakan pendahuluan tersebut adalah tidak tepat. Tidak tepatnya para Pemohon untuk memohonkan dalam tindakan pendahuluan sama halnya dengan permintaan “Provisi” yang diajukan oleh para Pemohon. Hal ini dikarenakan dalam Mahakmah Konstitusi tidak mengenal permohonan provisi dalam pengujian undang-undang. Dalam setiap pengujian Undang-Undang, maka Undang-Undang yang diuji tersebut tetap berlaku sebelum dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Permohonan provisi dikenal dalam sengketa kewenagan lembaga negara yang diatur dalam Pasal 63 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam Pasal 63 dinyatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan pada pemohon dan/atau termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi”. Sehingga adalah tidak tepat dan tidak berlandasan para Pemohon memohonkan “Putusan Dalam Tindakan Pendahuluan” atau “Provisi” kepada kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara pemilihan untuk mencabut penundaan pemilihan dan tetap melanjutkan tahapan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak pada bulan Desember 2015. b. Pasal 121 ayat (1) dan Pasal 122 ayat (1) adalah pasal-pasal yang tidak mengalami perubahan dalam UU Pilkada, sehingga masih tetap berlaku sesuai bunyi aslinya dalam UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi UU. Sedangkan, Pasal I angka 32 tentang Perubahan Pasal 51 ayat (2) dan Pasal I angka 33 tentang Perubahan Pasal 52 ayat (2) yang juga diujikan oleh para Pemohon adalah pasal yang merupakan hasil perubahan dari UU aslinya yakni UU Nomor 1 Tahun 2015 Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 26 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU Perubahan dari masing-masing ayat dalam Pasal I angka 32 tentang Perubahan Pasal 51 ayat (2) dan Pasal I angka 33 tentang Perubahan Pasal 52 ayat (2) dapat dijabarkan sebagai berikut: No. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 1. Pasal 51 ayat (2): “Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi menetapkan paling sedikit 2 (dua) Calon Gubernur dengan Keputusan KPU Provinsi.” Pasal 51 ayat (2): “Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi menetapkan paling sedikit 2 (dua) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur dengan Keputusan KPU Provinsi”. 2. Pasal 52 ayat (2): “Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Kabupaten/Kota menetapkan paling sedikit 2 (dua) Calon Bupati dan Calon Walikota dengan Keputusan KPU Kabupaten/ Kota.” Pasal 52 ayat (2): “Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Kabupaten/Kota menetapkan paling sedikit 2 (dua) pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.” Adapun perubahan pada ayat dalam Pasal I angka 32 tentang Perubahan Pasal 51 ayat (2) dan Pasal I angka 33 tentang Perubahan Pasal 52 ayat (2) adalah dalam hal implementasi dari prinsip pemilihan secara berpasangan, dari yang sebelumnya dalam Undang-Undang aslinya dilakukan pemilihan hanya tunggal memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota saja. c. Kebijakan pemilihan berpasangan tersebut tidaklah bertentangan dengan konstitusi, terutama dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”. Justru perubahan yang ada pada pasal-pasal a quo dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 adalah perubahan yang memperbaiki sejumlah ketentuan dalam Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 27 UU Nomor 1 Tahun 2015 yang masih memiliki sejumlah kekurangan karena merupakan hasil dari Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 yang merupakan hak prerogatif dari Presiden. d. Dalam UU Nomor 1 Tahun 2015 memang diatur hanya dilakukan Pilkada untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota saja tanpa wakil. Untuk pengisian posisi Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota oleh Gubernur, Bupati, dan Walikota setelah terpilih nantinya. Pemilihan kepala daerah secara tunggal semacam ini sebenarnya adalah pemilihan yang serupa diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Adapun UU Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berlaku hanya kurang lebih sebulan sebelum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang kemudian diundangkan menjadi UU Nomor 1 Tahun 2015 pada tanggal 2 Februari 2015. Hal yang menjadi persoalan dalam arah kebijakan pemilihan tunggal untuk kepala daerahnya saja adalah ketika Gubernur, Bupati, dan Walikota berhalangan tetap maka Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota menggantikan posisinya, hal ini menjadi tidak sejalan dengan semangat Pilkada melalui pemilihan langsung. e. Ketika Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 dimaknai oleh sebagian besar rakyat Indonesia harus melalui mekanisme pemilihan secara langsung (selayaknya Pemilu) sebagai mekanisme yang paling tepat untuk memaknai frasa “dipilih secara demokratis”, maka selaras dengan hal tersebut adalah tidak tepat jika konsep yang dianut adalah konsep pemilihan kepala daerah secara tunggal. Hal ini dikarenakan rakyat dalam Pilkada hanya memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota, lalu wakilnya dipilih selanjutnya oleh Gubernur, Bupati, dan Walikota terpilih. Apabila Gubernur, Bupati, dan Walikota berhalangan tetap maka Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota menggantikan posisinya, sedangkan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota tersebut bukanlah pilihan rakyat. Metode pemilihan tunggal (dalam Undang-Undang aslinya/UU Nomor 1 Tahun 2015) inilah yang menjadi tidak sejalan jika dipadukan dengan metode Pilkada secara langsung. Metode pemilihan tunggal ini cocok dengan UU Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mengatur pemilihan melalui mekanisme perwakilan. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 28 f. Dalam UU Nomor 22 Tahun 2014, pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dilakukan secara internal oleh DPRD di wilayah masing-masing dengan Panita Pemilihan (Panlih) sebagai penyelenggaranya. Panlih itupun diisi oleh unsur- unsur fraksi dan/atau gabungan fraksi dengan jumlah masing-masing unsur dari fraksi dan/atau gabungan fraksi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2014. Konsep pemilihan wakil kepala daerah secara tidak langsung adalah tepat dan sesuai dengan konsep pemilihan kepala daerah secara tidak langsung pula (Pilkada berdasarkan metode perwakilan dalam UU Nomor 22 Tahun 2014). Sehingga adalah tidak tepat jika mekanisme Pilkada yang kita inginkan adalah mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat selayaknya Pemilu sehingga bertentangan dengan frasa “dipilih secara demokratis”. Perubahan pemilihan kepala daerah secara tunggal menjadi berpasangan adalah suatu keharusan, justu ketika tidak diubah maka banyak hal yang terlanggar salah satunya yakni asas demokratis itu sendiri yang diartikan melalui pemilihan secara langsung; g. Perlu diketahui oleh Pemohon bahwa cita hukum/tujuan hukum itu haruslah memiliki sejumlah nilai-nilai yakni nilai keadilan (gerechtigkeit), kemanfaatan (zweckmassigkeit) dan kepastian (rechtssicherheit).1 Adapun dari ketiga nilai- nilai tersebut, nilai kemanfaatan memiliki tujuan keadilan atau finalitas. Kemanfaatan menentukan isi hukum, sebab isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Isi hukum berkaitan secara langsung dengan keadilan dalam arti umum, sebab hukum menurut isinya merupakan perwujudan keadilan tersebut. Tujuan keadilan umum adalah tujuan hukum itu sendiri yaitu memajukan kebaikan dalam hidup manusia. Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum yang dimaksud dibuat untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan, timbul keresahan di dalam masyarakat.2 Sehingga dalam hal ini adalah sudah tepat UU Nomor 8 Tahun 2015 mengatur Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara berpasangan. h. Bahwa bunyi norma sebagaimana tertulis dalam Pasal 121 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2015 adalah bunyi norma yang telah berlaku umum. Norma yang sama pun juga berlaku dalam sebagaimana diatur terakhir dalam: 1) Pasal 230 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 29 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, “Dalam hal sebagian atau seluruh daerah pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilu lanjutan.” 2) Pasal 170 ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, “Dalam hal di sebagian atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden lanjutan.” Kedua pasal masing-masing dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 dan UU Nomor 42 Tahun 2008, keduanya dalam penjelasan Undang-Undang tersebut sama- sama tidak rincian yang lengkap mengenai hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai “gangguan lainnya”. Hal yang sama juga berlaku pada Pasal 121 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. i. Frasa “gangguan lainnya” sejak awal diyakni memang tidak dibuat secara rinci kategorisasi didalamnya karena mengingat beragam persoalan dalam pelaksanaan Pemilu muapun Pilkada. Sehingga, ketika terdapat peristiwa hukum yang sangat mendesak KPU selaku penyelenggara dapat mengambil langkah menyikapi hal tersebut, dalam hal ini misalnya menetapkan penundaaan pemilihan. Frasa “gangguan lainnya” adalah frasa norma yang bersifat umum-abstrak, tertulis, mengikat umum dan penggunaan maupun penerjemahan situasi maupun kondisi hukum dilapangan sepenuhnya merupakan hak prerogatif dari penyelenggara pemilihan (dalam hal ini KPU). j. Adapun Pasal 122 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2015 sifatnya mengikuti pasal sebelumnya, yakni Pasal 121 sehingga keduanya saling berkaitan. Mengenai keinginan dari para Pemohon untuk membatasi Pasal 122 ayat (1), maka perlu kembali dilihat secara bijak bahwa ketentuan dalam norma ini terkait dengan Pasal 121 dan dalam hal ini yang menjadi alasan KPU dalam melakukan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 30 penundaan karena pasangan calon yang mengikuti Pilkada di Kota Surabaya masih kurang dari 2 (dua) pasangan calon. Hal yang seperti ini tidak dapat dibatasi karena pasal ini justu berfungsi sebagai solusi bagi situasi kedepannya, karena justru ketika suatu norma mengatur banyak hal dan terlampau rigid, maka justru bertentangan dengan sifat dari Undang-Undang itu sendiri yakni bersifat umum-abstrak, tertulis, mengikat umum. k. Bahwa ayat dalam pasal-pasal yang diajukan oleh Para Pemohon yakni Pasal I angka 32 tentang perubahan Pasal 51 ayat (2) dan Pasal I angka 33 tentang Perubahan Pasal 52 ayat (2) UU Pilkada secara materiil memiliki maksud yang sama, yakni dalam setiap tingkatan pelaksanaan Pilkada baik itu Pilkada tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota harus memiliki minimal 2 (dua) pasangan calon. Norma pada ayat dalam pasal-pasal a quo sejatinya tidak memiliki perubahan berarti dari UU aslinya yakni UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Perbedaan di kedua Undang-Undang tersebut hanyalah pada implementasi pemilihan secara berpasangan sedangkankan pada Undang-Undang aslinya pemilihan dilaksanakan secara tunggal hanya kepala daerahnya saja. Namun kedua Undang-Undang tersebut memiliki hal yang tidak berubah yakni pemilihan harus dilaksanakan dengan minimal 2 (dua) kandidat, apakah itu kandidat calon sebagaimana bunyi asli dalam UU Nomor 1 Tahun 2015, maupun kandidat pasangan calon sebagaimana bunyi dalam UU Nomor 8 Tahun 2015. Terdapatnya kandidat yang lebih dari 1 (satu) adalah ciri dari pemilihan, hal ini sesuai dengan metode dalam Pemilu yang diadopsi dalam Pilkada yakni memilih kandidat yang sudah pasti lebih dari 1 (satu). Hal ini pula yang mencerminkan adanya demokrasi yang sehat dimana terdapat kompetisi dan rakyat pun diajak untuk ikut ambil bagian dalam mewujudkan demokrasi yang sehat tersebut. l. Bahwa UU Nomor 1 Tahun 2015 yang menggantikan UU Nomor 22 Tahun 2014 adalah UU yang mengembalikan Pilkada dari yang semula dilaksanakan secara tidak langsung (pemilihan melalui internal DPRD) menjadi dipilih langsung oleh rakyat. Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang kemudian Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 31 diundangkan menjadi UU Nomor 1 Tahun 2015 pada tanggal 2 Februari 2015, yang mengembalikan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara langsung sejak awal menginginkan adanya kandidat yang lebih dari 1 (satu) dalam pelaksanaan pemilihan. Sehingga sejak awal yang namanya pemilihan secara langsung memang mengharuskan adanya kompetisi dalam Pemilihan yang terwujud hanya jika terdapat kandidat yang lebih dari 1 (satu) dalam pelaksanaan Pilkada. Sehingga adalah tepat jika diartikan bahwa Pasal I angka 32 tentang Perubahan Pasal 51 ayat (2) dan Pasal I angka 33 tentang Perubahan Pasal 52 ayat (2), yang mengatur mengenai minimal 2 (dua) pasangan calon dalam Pemilihan adalah sesuai dengan maksud dari pelaksanaan pemilihan secara langsung. Hal ini juga selaras dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”, hal ini dikarenakan karena sebagian besar rakyat Indonesia memilih untuk memaknai frasa “dipilih secara demokratis” melalui metode Pilkada secara langsung. m. Berdasarkan uraian tersebut di atas, DPR berpandangan bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2), Pasal 121 ayat (1) dan Pasal 122 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang adalah sudah tepat dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (4), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. [2.4] Menimbang bahwa Pihak Terkait KPU dalam persidangan tanggal 8 September 2015 memberikan keterangan lisan dan telah pula menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 8 September 2015 yang menerangkan sebagai berikut: a. Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota didasarkan pada Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 32 b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga Penyelenggara Pemilu dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya terkait dengan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota adalah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2015; c. Bahwa selama ini pengaturan terkait dengan sistem Pemilu adalah menjadi materi yang diatur oleh Undang-Undang, di mana Undang-Undang merupakan produk dan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah, hal tersebut dapat dilihat dalam pengaturan sistem Pemilu baik itu Pemilu Presiden, Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, dan Pemilu Kepala Daerah. Sama halnya dengan sistem Pemilihan yang merupakan landasan utama pada sebuah Pemilihan, secara tegas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015; d. Bahwa secara tegas dalam ketentuan Pasal 51 ayat (2) dan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menyebutkan bahwa Pelaksanaan Pemilihan dapat dilaksanakan dengan sekurang-kurangnya diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon. Demikian juga Pasal 54 ayat (3) mengatur bahwa dalam hal pasangan berhalangan tetap sejak penetapan pasangan calon sampai pada saat dimulainya hari Kampanye sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) orang, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membuka kembali pendaftaran pengajuan pasangan calon paling lama 7 (tujuh) hari. Selanjutnya Pasal 54 ayat (6) mengatur bahwa dalam hal pasangan calon berhalangan tetap pada saat dimulainya Kampanye sampai hari pemungutan suara pasangan calon kurang dari 2 (dua) orang, tahapan pelaksanaan Pemilihan ditunda paling lama 14 (empat belas) hari; e. Bahwa dari norma dalam ketentuan Pasal-pasal tersebut di atas, jelas logika hukumnya ialah bagi daerah yang tidak memenuhi persyaratan minimal 2 (dua) pasangan calon tidak dapat menyelenggarakan Pemilihan pada tahun yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, dalam hal ini adalah Tahun 2015; f. Bahwa dari 269 daerah yang menyelenggarakan pemilihan pada tahun 2015 dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten dan 36 kota, ada 3 (tiga) daerah Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 33 yang penyelenggaraannya ditunda sampai dengan tahun 2017, yaitu Kabupaten Blitar, Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Timor Tengah Utara, dikarenakan tidak memenuhi persyaratan minimal 2 (dua) pasangan calon. Adapun Bupati dan Wakil Bupati Blitar masa jabatannya akan berakhir 3 Agustus 2015, Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya masa jabatannya akan berakhir tanggal 8 Maret 2016, dan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara adalah 21 Desember 2015. Berdasarkan hal tersebut, maka jumlah daerah yang harus mengalami penundaan akibat tidak memenuhi persyaratan minimal 2 (dua) pasangan calon, dan hanya sebagian kecil saja; g. Bahwa pelaksanaan Pemilihan pada tahun 2015 adalah pelaksanaan bersyarat, yang mana apabila syarat-syarat tidak terpenuhi atau kondisi tidak terpenuhi, Pemilihan dapat dilaksanakan pada waktu sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang. Ruang ini telah diatur oleh Undang- Undang, yaitu Pasal 120 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang berbunyi, "Dalam hal sebagian atau seluruh ivilayah Pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan tidak dapat dilaksanakan maka dilakukan Pemilihan lanjutan." Kondisi di mana terdapat kurang dari 2 (dua) pasangan calon yang mendaftar, memenuhi kategori sebagai gangguan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1). Oleh karena itu, pengunduran jadwal pemilihan di luar tahun 2015 harus dilihat bahwa pelaksanaan ketentuan itu didasarkan pada kondisi normal atau segenap persyaratan pelaksanaan Pemilihan tidak terpenuhi; h. Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan calon tunggal tetap dapat dilaksanakan dengan konsep uncontested election, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya yaitu terkait dengan persiapan antara lain pengadaan logistik Pemilihan, Sebagai informasi tambahan, bahwa untuk pengadaan logistik sekurang-kurangnya diperlukan waktu 48 (empat puluh delapan) hari. Oleh karena itu, perlu kiranya Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan rentang waktu untuk pengadaan logistik. Dalam jadwal KPU, batas akhir pengadaan logistik pemilihan harus sudah dimulai setidaknya tanggal 23 Oktober 2015. Selain itu juga diperlukan pengaturan mengenai sistem pemilihan yang memuat cara pemberian suara dan penghitungan perolehan suara untuk penetapan pasangan calon terpilih. Sekalipun Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 34 pasangan calon hanya satu, kampanye tetap dilaksanakan agar hak rakyat untuk mengenai calon kepala daerahya tetap dipenuhi; [2.5] Menimbang bahwa para Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis masing-masing bertanggal 9 September 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 11 September 2015 dan tanggal 14 September 2015 yang pada pokoknya para Pemohon tetap pada permohonannya; [2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertera dalam berita acara persidangan telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); [3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 35 Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015) terhadap UUD 1945, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 36 a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa Pemohon I adalah warga negara Indonesia yang hendak mencalonkan diri sebagai calon Wakil Walikota Surabaya berpasangan dengan DR. Ir. Tri Rismaharini, MT (sebagai Calon Walikota Surabaya) pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 dan telah didaftarkan oleh DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya pada tanggal 26 Juli 2015 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya. Dengan demikian, telah nyata bahwa secara spesifik hak konstitusional Pemohon I, yaitu hak untuk dipilih, dalam hal ini hak untuk dipilih sebagai calon Wakil Walikota Surabaya, secara potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan dirugikan oleh dan merupakan akibat langsung dari berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, dimana kerugian tersebut tidak akan terjadi jika permohonan a quo dikabulkan. Oleh karena itu, Pemohon I prima facie memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. Namun, dikarenakan argumentasi tentang kerugian hak konstitusional Pemohon I didasarkan pada keadaan aktual pada saat permohonan a quo diajukan, yaitu dalam hal ini tidak adanya paling sedikit 2 (dua) pasangan calon Walikota dan calon Wakil Walikota Surabaya, sementara pada saat permohonan a quo diputus keadaan sebagaimana didalilkan Pemohon I telah berubah, di mana Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 37 syarat paling sedikit 2 (dua) pasangan calon Walikota dan calon Wakil Walikota tersebut telah terpenuhi, sebagaimana diumumkan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor 36/Kpts/KPU-Kota-014.329945/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2015, bertanggal 24 September 2015, [kpu-surabayakota.go.id] maka dalil kerugian hak konstitusional Pemohon I menjadi tidak berlaku lagi. Oleh karena itu, hak konstitusional Pemohon I untuk dipilih sebagai calon Wakil Walikota Surabaya tidak lagi dirugikan oleh norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, sehingga Pemohon I kehilangan kedudukan hukum (legal standing)-nya sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa Pemohon II mendalilkan dirinya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya. Telah menjadi pendirian Mahkamah bahwa anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian Undang-Undang dengan argumentasi bahwa sebagai anggota DPR (termasuk anggota DPRD, baik DPRD Provinsi maupun Kabupaten/Kota) yang bersangkutan adalah bagian dari partai politik yang telah turut serta dalam proses pembentukan Undang-Undang. Oleh karena itu, Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.7] Menimbang bahwa oleh karena baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan a quo maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan; 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 38 [4.2] Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan Permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, Aswanto, dan Manahan M.P Sitompul, masing- masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal dua puluh delapan, bulan September, tahun dua ribu lima belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh sembilan, bulan September, tahun dua ribu lima belas, selesai diucapkan pukul 12.17 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, Aswanto, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Sunardi, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon, Presiden/yang mewakili, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 39 dan Dewan Perwakilan Rakyat/yang mewakili, Pihak Terkait/yang mewakili. KETUA, ttd. Arief Hidayat ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Anwar Usman ttd. Patrialis Akbar ttd. I Dewa Gede Palguna ttd. Suhartoyo ttd. Wahiduddin Adams ttd. Maria Farida Indrati ttd. Aswanto ttd. Manahan M.P Sitompul PANITERA PENGGANTI, ttd. Sunardi Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id