PUU
Tahun 2026
95/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
Pemohon: Dr. Frans Pekey, M.Si. (Pemohon I), Agus Festus Moar, S.Pd., M.Si. (Pemohon II), dan Jhon Nehemia Mandibo (Pemohon III)
Tanggal Putusan: 2026-05-12T14:33:00+07:00
Amar Putusan: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Teks Putusan
PUTUSAN
NOMOR 95/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan
terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi
Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, yang diajukan oleh:
1. Nama
:
Dr. Frans Pekey, M.Si.
Pekerjaan
:
Wiraswasta
Alamat
:
Jalan Perumnas Nomor 136 RT/RW 003/009,
Kelurahan Waena, Kecamatan Heram, Kota Jayapura,
Provinsi Papua
Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------- Pemohon I;
2. Nama
:
Agus Festus Moar, S.Pd., M.Si.
Pekerjaan
:
Wiraswasta
Alamat
:
Kompleks PEMDA III Kota Baru Petam, Distrik Sarmi
Selatan, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua
Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon II;
3. Nama
:
Jhon Nehemia Mandibo
Pekerjaan
:
Wiraswasta
Alamat
:
Kampung Yafdas RT/RW 002/001, Kelurahan Yafdas,
Kecamatan Samofa, Kabupaten Numfor, Provinsi
Papua
Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon III;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/PUU/SK-H&R/I/2026, Nomor
003/PUU/SK-H&R/II/2026, dan Nomor 004/PUU/SK-H&R/II/2026 bertanggal 18
Februari 2026 telah memberikan Kuasa kepada Hendry Syahrial, S.H., Wafda
2
Hadian Umam, S.H., A.M Adzkiya’ Amiruddin, S.H., M.H., dan Joko Supriyanto, S.H.,
kesemuanya merupakan warga negara Indonesia yang bekerja sebagai advokat
yang berkantor di kantor pengacara Hendry Syahrial, S.H. & Rekan beralamat di
Jalan Masjid Al-Abror Nomor 93 RT. 001/RW. 001, Kelurahan Pondok Karya,
Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, baik sendiri-
sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;
Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon III disebut sebagai ------------------
---------------------------------------------------------------------------------------- para Pemohon;
[1.2]
Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.
2. DUDUK PERKARA
[2.1]
Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan
bertanggal 5 Maret 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada
tanggal 6 Maret 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor
93/PUU/PAN.MK/AP3/03/2026, dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara
Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 95/PUU-XXIV/2026 pada tanggal 6
Maret 2026, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 25 Maret
2026, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut.
I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi
1. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 disebutkan bahwa:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang
terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga
negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar,
memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil
pemilihan umum.”
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24
tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga
Atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
3
(untuk selanjutnya disebut sebagai UU MK) disebutkan bahwa, “Mahkamah
Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk:
a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.”
3. Bahwa Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman (untuk selanjutnya disebut sebagai UU Kekuasaan
Kehakiman) menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya
diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
c. memutus pembubaran partai politik;
d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
e. (telah dibatalkan oleh Putusan MK No.97/PUU-XI/2013)”;
4. Bahwa, Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah
dengan perubahan terakhir pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (untuk selanjutnya
disebut sebagai UU P3) menyatakan:
“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya
dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”
5. Bahwa, berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor
7 Tahun 2025 (untuk selanjutnya disebut sebagai PMK No. 7/2025)
menyebutkan:
“Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang selanjutnya
disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan
Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945 dan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
4
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.”
6. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) PMK No. 7/2025 menyebutkan:
“(1) Objek Permohonan PUU adalah Undang-Undang dan Perpu.”
7. Bahwa objek permohonan pemohon adalah Pasal 173 ayat (1), ayat (2), ayat
(3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU No.10/2016 merupakan
Undang-Undang, maka tepatlah peraturan ini merupakan obyek permohonan
PUU yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
8. Bahwa objek pengujian dalam permohonan ini adalah norma dalam UU
No.10/2016 yang masih masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah
Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945,
Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU
MK, Pasal 9 ayat (1) UU P3, dan Pasal 2 ayat (1) PMK No. 7/2025.
9. Mengingat permohonan uji materil ini adalah untuk menguji Pasal 173 ayat
(1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU No. 10/2016
terhadap Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 27 ayat (1) Undang- Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka berdasarkan ketentuan a quo,
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang untuk memeriksa dan
mengadili permohonan ini.
II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) dan Kerugian Konstitusional Para
Pemohon.
1. Bahwa kedudukan hukum (legal standing) merupakan syarat yang harus
dipenuhi oleh setiap Pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian
Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 kepada Mahkamah Konstitusi
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, yang
menyatakan:
“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:
a. Perorangan warga negara Indonesia;
5
b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang
diatur dalam undang-undang;
b. Badan hukum publik dan privat; atau
c. Lembaga Negara.”
2. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) PMK No. 7/2025, disebutkan bahwa:
“Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang- Undang atau
Perppu apabila:
1. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan
oleh UUD NRI Tahun 1945;
2. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh
berlakunya Undang-Undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
3. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual
atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat
dipastikan akan terjadi;
4. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan
berlakunya Undang-Undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
dan
5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan,
kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan
terjadi.”
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK jo Pasal 4 ayat (1)
PMK No. 7/2025 tersebut, Pemohon harus memiliki kedudukan hukum (legal
standing)
dalam
perkara
pengujian
undang-undang,
yaitu
dengan
terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan adanya hak
dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan dengan
berlakunya suatu undang-undang.
4. Oleh karena itu Pemohon menguraikan kedudukan hukum (legal standing)
Pemohon dalam mengajukan permohonan sebagai berikut:
4.1.
Kualifikasi Sebagai Pemohon
4.1.1. Pemohon I
a. Bahwa Pemohon I berkualifikasi sebagai perorangan Warga Negara
Indonesia asli yang lahir dan besar di Indonesia yang berdomisili di
6
Kota Jayapura-Provinsi Papua sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP)
yang dimiliki (Vide Bukti P-1), dengan mempunyai KTP sudah pasti
Pemohon mempunyai hak sebagai Pemilih dalam Pemilihan Umum
yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia dan Pemohon telah memilih Kepala Daerah dalam wilayah
domisilinya.
b. Bahwa Pemohon I selain merupakan WNI yang jelas mempunyai
kualifikasi mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang,
Pemohon 1 juga mempunyai pengalaman sebagai PJ Walikota
Jayapura periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 (Vide Bukti
P-27 dan P-28) dan Calon Walikota Jayapura pada Pemilukada 2024
dengan nomor urut 1 serta mendapatkan 26.105 suara (Vide Bukti P-
30) serta berpotensi akan mencalonkan kembali pada periode
pemilukada selanjutnya yang merupakan harapan maupun cita-
citanya untuk menjadi pemimpin daerah, sehingga sangat tepat
Pemohon I mempunyai potensi bersentuhan langsung dengan norma
pada Pasal 173 UU No.10/2016 yang mengatur tentang Penggantian
Kepala Daerah yang telah berhenti tetap.
c. Bahwa Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia yang hak
konstitusionalnya dijamin oleh:
1) Hak atas Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat (Pasal 1 ayat (2) UUD
NRI 1945)
“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut
Undang-Undang Dasar.”
Dalam konteks pemerintahan daerah, pelaksanaan kedaulatan
rakyat diwujudkan melalui mekanisme pemilihan kepala daerah
yang demokratis sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (4) UUD
1945.
Dengan demikian, setiap warga negara memiliki hak konstitusional
untuk:
-
Berpartisipasi dalam proses pengisian jabatan kepala daerah,
-
Memperoleh mekanisme yang demokratis dalam setiap
penggantian jabatan kepala daerah.
7
2) Hak atas Persamaan Kedudukan dalam Pemerintahan (Pasal 27
ayat (1) UUD NRI 1945)
“Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam
pemerintahan.”
Hak ini mencakup kesempatan yang terbuka dan setara untuk
menduduki jabatan publik tanpa adanya penutupan akses secara
normatif yang tidak proporsional.
3) Hak Memperoleh Kesempatan yang Sama dalam Pemerintahan
(Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945)
“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama
dalam pemerintahan.”
Hak ini mencakup:
-
Hak untuk mencalonkan diri,
-
Hak untuk berkompetisi dalam jabatan publik,
-
Hak untuk berpartisipasi dalam proses demokratis pengisian
jabatan pemerintahan.
4.1.2. Pemohon II
a. Bahwa Pemohon II berkualifikasi sebagai perorangan Warga Negara
Indonesia asli yang lahir dan besar di Indonesia yang berdomisili di
Kota Jayapura-Provinsi Papua sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP)
yang dimiliki (Vide Bukti P-2), dengan mempunyai KTP sudah pasti
Pemohon mempunyai hak sebagai Pemilih dalam Pemilihan Umum
yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia dan Pemohon telah memilih Kepala Daerah dalam wilayah
domisilinya.
b. Bahwa Pemohon Il selain merupakan WNI yang jelas mempunyai
kualifikasi mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang,
Pemohon II juga mempunyai pengalaman sebagai Plt Sekertaris
Daerah Kabupaten Sarmi periode tahun 2023 sampai dengan tahun
2024 (Vide Bukti P-29) dan Calon Bupati Sarmi pada Pemilukada 2024
dengan nomor urut 3 serta mendapatkan 1.353 suara (Vide Bukti P-
31) serta berpotensi akan mencalonkan kembali pada periode
Pemilukada selanjutnya yang merupakan harapan dan cita-cita
Pemohon II untuk menjadi pemimpin daerah dengan pengalaman
8
kepemimpinan saat menjadi Plt Sekertaris Daerah dan Kepala Dinas
sebelumnya Pemohon II yakin dapat memimpin Kabupaten Sarmi,
sehingga sangat tepat Pemohon II mempunyai potensi bersentuhan
langsung dengan norma pada Pasal 173 UU No.10/2016 yang
mengatur tentang Penggantian Kepala Daerah yang telah berhenti
tetap.
c. Bahwa pemohon sebagai Warga Negara Indonesia yang hak
konstitusionalnya dijamin oleh:
1) Hak atas Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat (Pasal 1 ayat (2) UUD
NRI 1945)
“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut
Undang-Undang Dasar.”
Dalam konteks pemerintahan daerah, pelaksanaan kedaulatan
rakyat diwujudkan melalui mekanisme pemilihan kepala daerah
yang demokratis sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (4) UUD
NRI 1945.
Dengan demikian, setiap warga negara memiliki hak setiap warga
konstitusional untuk:
-
Berpartisipasi dalam proses pengisian jabatan kepala daerah,
-
Memperoleh mekanisme yang demokratis dalam setiap
penggantian jabatan kepala daerah.
2) Hak atas Persamaan Kedudukan dalam Pemerintahan (Pasal 27
ayat (1) UUD NRI 1945)
“Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam
pemerintahan.”
Hak ini mencakup kesempatan yang terbuka dan setara untuk
menduduki jabatan publik tanpa adanya penutupan akses secara
normatif yang tidak proporsional.
3) Hak Memperoleh Kesempatan yang Sama dalam Pemerintahan
(Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945)
“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama
dalam pemerintahan.”
Hak ini mencakup:
-
Hak untuk mencalonkan diri,
9
-
Hak untuk berkompetisi dalam jabatan publik,
-
Hak untuk berpartisipasi dalam proses demokratis pengisian
jabatan pemerintahan.
4.1.3. Pemohon III
a. Bahwa Pemohon III berkualifikasi sebagai perorangan Warga Negara
Indonesia asli yang lahir dan besar di Indonesia yang berdomisili di
Kabupaten Biak Numfor-Provinsi Papua sesuai Kartu Tanda Penduduk
(KTP) yang dimiliki (Vide Bukti P-3), dengan mempunyai KTP sudah
pasti Pemohon mempunyai hak sebagai Pemilih dalam Pemilihan
Umum yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia dan Pemohon telah memilih Kepala Daerah dalam wilayah
domisilinya, serta selaku Ketua Karang Taruna Provinsi Papua yang
juga sebagai representasi kepentingan masyarakat khususnya
masyarakat kalangan muda di Provinsi Papua. kemudian Pemohon III
juga masih mempunyai kesempatan menjadi Kepala Daerah terlebih
Pemohon III masih muda dan bercita-cita menjadi pemimpin suatu
daerah.
b. bahwa sebagai Warga Negara Indonesia yang hak konstitusionalnya
dijamin oleh:
1) Hak atas Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat (Pasal 1 ayat (2) UUD
NRI 1945)
“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut
Undang-Undang Dasar.”
Dalam konteks pemerintahan daerah, pelaksanaan kedaulatan
rakyat diwujudkan melalui mekanisme pemilihan kepala daerah
yang demokratis sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (4) UUD
NRI 1945.
Dengan demikian, setiap warga negara memiliki hak konstitusional
untuk:
-
Berpartisipasi dalam proses pengisian jabatan kepala daerah,
-
Memperoleh mekanisme yang demokratis dalam setiap
penggantian jabatan kepala daerah.
2) Hak memperjuangkan haknya secara kolektif (Pasal 28C ayat (2)
UUD NRI 1945)
10
“Setiap
orang
berhak
untuk
memajukan
dirinya
dalam
memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun
masyarakat, bangsa dan negaranya.”
Pemohon selaku tokoh muda masyarakat Papua yang dipercaya
menjadi Ketua Karang Taruna Provinsi Papua mempunyai
pertanggungjawaban moral terhadap masyarakat mengenai
pemikirannya atas kondisi politik maupun penyelenggaraan
Pemerintah Daerah, terkhusus Kabupaten Biak Numfor yang
pernah mengalami penggantian Bupati oleh Wakil Bupati karena
berhenti tetap, berdasarkan pengalaman Pemohon yang pada saat
itu menjabat sebagai Anggota DPRD merasa dalam penggantian
Bupati saat itu sangat tidak merepresentasikan demokrasi, karena
Pemohon saat itu justru diburu-buru untuk melantik Wakil Bupati
tanpa adanya pertimbangan urgensi yang cukup. Sehingga
Pemohon III beranggapan seharusnya penggantian Kepala
Daerah harus dilakukan secara demokratis yaitu melalui DPRD
selaku representasi dari rakyat.
4.2.
Kerugian Konstitusional Para Pemohon
Akibat Berlakunya Pasal 173 ayat (1) UU 10/2016.
Norma a quo menentukan bahwa dalam hal Kepala Daerah berhenti
tetap, maka Wakil Kepala Daerah otomatis menggantikan.
Apabila Kepala Daerah berhenti tetap pada awal atau pertengahan
masa jabatan dengan sisa masa jabatan yang masih signifikan, maka:
-
Tidak terdapat mekanisme pemilihan ulang,
-
Tidak terdapat mekanisme pemilihan oleh DPRD,
-
DPRD Provinsi hanya menyampaikan usulan pengesahan
administratif kepada Presiden (Pasal 173 ayat (2));
-
DPRD Kabupaten/Kota hanya menyampaikan usulan pengesahan
administratif kepada Menteri melalui Gubernur (Pasal 173 ayat (4))
Dengan demikian, proses pengisian jabatan berubah menjadi proses
administratif, bukan proses demokratis.
4.2.1. Kerugian Konstitusional Pemohon I
a. Pemohon I selaku Warga Negara Indonesia.
11
Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi
“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut
Undang-Undang Dasar.”
Dalam konteks pemerintahan daerah, pelaksanaan kedaulatan rakyat
diwujudkan melalui mekanisme pemilihan kepala daerah yang
demokratis sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945.
Pemohon perlu membedakan terlebih dahulu proses pemilihan Kepala
Daerah melalui Pemilukada dengan proses penggantian Kepala
Daerah yang telah berhenti tetap, karena kedua proses tersebut
sangatlah bereda, Pemohon sepakat dengan rezim Pemilukada dipilih
secara berpasangan dalam konteks pemilihan, namun dalam hal ini
berdasarkan keyakinan Pemohon, Pemohon memilih Kepada Daerah
sebagai Kepala Daerah dan memilih Wakil Kepada daerah sebagai
Wakil bukan sebagai pengganti Kepala Daerah. Hal ini Pemohon
sampaikan karena meyakini bahwa kehadiran Wakil Kepala Daerah ini
hanya
untuk
mendampingi
Kepala
Daerah
berdasarkan
kemampuannya selaku Wakil. Kemudian Pemohon beranggapan
penggantian Kepala Daerah yang telah berhenti tetap merupakan
proses di luar pelaksanaan pemilu yaitu saat pemerintahan daerah
telah berjalan, apabila hal ini disamakan dengan proses pemilukada
maka sangat keliru. Maka hal ini menjadi kebijakan hukum terbuka
(open legal policy) yang tidak bisa disamakan juga dengan proses
penggantian Presiden oleh Wakil Presiden yang jelas-jelas diatur oleh
Konstitusi yaitu Pasal 8 ayat (1) UUD NRI.
Bahwa pemohon sebelumnya telah melakukan pemilihan terhadap
Kepala Daerah, begitu pula telah melakukan pemilihan terhadap
anggota DPRD baik Provinsi maupun Kota, sehingga Pemohon telah
memberikan hak demokrasinya untuk diwakili dan diperjuangkan oleh
Anggota DPRD yang telah dipilihnya, termasuk dalam hal memilih
pengganti Kepala Daerah yang telah berhenti tetap. Mengenai hal
tersebut Pemohon merasa telah memberikan mandat kepada anggota
DPRD untuk memperjuangkan haknya supaya dalam hal penggantian
Kepala Daerah yang berhenti tetap dapat dilakukan secara demokratis
bukan hanya sebatas adminitrasi semata.
12
Untuk itu Pemohon merasa dirugikan atas berlakunya Pasal 173 UU
No.10/2016, karena negara dengan semena-mena dapat melantik
Wakil Kepala Daerah untuk menggantikan Kepala Daerah yang telah
berhenti tetap tanpa memperhatikan kedaulatan rakyat sesuai dengan
Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945, yang mana kedaulatan tersebut telah
dimandatkan oleh rakyat yang percaya kepada Anggota DPRD untuk
melakukan pemilihan terhadap penggantinya agar mendapatkan
pengganti yang layak dan kompeten memangku jabatan sebagai
Kepala Daerah. Dalam kerangka tersebut, DPRD memiliki kedudukan
sebagai Lembaga perwakilan dalam proses politik pemerintahan
daerah, termasuk yang berkaitan dengan penggantian Kepala Daerah
yang berhenti tetap, sehingga menurut Pemohon proses tersebut
seharusnya dilaksanakan secara demokratis dan tidak semata-mata
dipandang sebagai proses administratif.
b. Pemohon I sebagai mantan PJ Walikota Jayapura periode 2022-2024
dan Calon Walikota Jayapura tahun 2024-2029.
Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945, Pemohon I berpotensi
akan mengalami kerugian hak yang diberikan oleh konstitusi yaitu
“kedudukan yang sama dalam pemerintahan”, mengingat Pemohon I
pernah menjabat sebagai PJ Walikota selama 2 (dua) tahun dan
pernah mencalonkan diri sebagai Walikota dengan perolehan suara
yang cukup banyak atas kepercayaan masyarakat, sehingga
Pemohon I memiliki kualifikasi kelayakan dan telah memenuhi seluruh
persyaratan konstitusional dan administratif sebagai calon kepala
daerah yang berpotensi menjadi Pengganti Walikota berdasarkan
kemampuannya apabila Walikota telah berhenti tetap. Pemohon I juga
Memiliki kehendak nyata dan rasional untuk kembali mencalonkan diri
dalam pengisian jabatan kepala daerah apabila terjadi kekosongan.
Untuk itu Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya norma Pasal
173 UU No.10/2016 yang menyatakan Wakil Gubernur/ Bupati/
Walikota menggantikan secara serta merta atau otomatis apabila
Gubernur/Bupati/Walikota telah berhenti tetap. Pasal tersebut telah
menutup keran kesempatan Pemohon I untuk dicalonkan ataupun
13
mencalonkan sebagai pengganti Walikota yang telah berhenti tetap
melalui pemilihan DPRD Kota Jayapura.
c. Bahwa Pemohon I sebagai Warga Negara Indonesia juga memiliki hak
dan kesempatan yang sama dalam Pemerintahan, sesuai dengan
rumusan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945
“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama
dalam pemerintahan.”
Berdasarkan bunyi norma konstitusi tersebut, Pemohon I memiliki
kesempatan untuk mencalonkan dirinya sebagai calon Pengganti
Bupati yang telah berhenti tetap berdasarkan kualifikasi yang
dimilikinya, sehingga keberlakuan Pasal 173 UU No.10/2016 telah
menutup kesempatannya untuk mencalonkan diri, yang berpotensi
menurut penalaran yang wajar akan mengakibatkan kerugian
konstitusional Pemohon I. Sehingga kerugian Pemohon I tersebut
terdapat kemungkinan tidak akan terjadi apabila Permohonan a quo
dikabulkan.
Pemohon I merasa dirugikan dengan adanya pasal 173 UU No. 10
tahun 2016 yang mengakibatkan:
-
Pemohon
I
kehilangan
kesempatan
konstitusional
untuk
berkompetisi dalam pemilihan Walikota Jayapura untuk sisa masa
jabatan tersebut apabila Walikota Jayapura berhenti tetap.
-
Hak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan (Pasal 28D
ayat (3) UUD NRI 1945) menjadi tertutup untuk sama-sama
dicalonkan dan dipilih sebagai pengganti Walikota Jayapura yang
berhenti tetap.
-
Hak atas persamaan kedudukan dalam pemerintahan (Pasal 27
ayat (1) UUD NRI 1945) tereduksi karena akses kompetisi jabatan
publik menjadi tidak terbuka.
4.2.2. Kerugian Konstitusional Pemohon II
a. Pemohon II selaku Warga Negara Indonesia.
Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi
“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut
Undang-Undang Dasar.”
14
Dalam konteks pemerintahan daerah, pelaksanaan kedaulatan rakyat
diwujudkan melalui mekanisme pemilihan kepala daerah yang
demokratis sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945.
Pemohon perlu membedakan terlebih dahulu proses pemilihan Kepala
Daerah melalui Pemilukada dengan proses penggantian Kepala
Daerah yang telah berhenti tetap, karena kedua proses tersebut
sangatlah bereda Pemohon sepakat dengan rezim Pemilukada dipilih
secara berpasangan, namun dalam hal ini berdasarkan keyakinan
Pemohon, Pemohon memilih Kepada Daerah sebagai Kepala Daerah
dan memilih Wakil Kepada daerah sebagai Wakil bukan sebagai
pengganti Kepala Daerah. Hal ini Pemohon sampaikan karena
meyakini bahwa kehadiran Wakil Kepala Daerah ini hanya untuk
mendampingi Kepala Daerah berdasarkan kemampuannya selaku
Wakil. Kemudian Pemohon beranggapan penggantian Kepala Daerah
yang telah berhenti tetap merupakan proses di luar pelaksanaan
pemilu yaitu saat pemerintahan daerah telah berjalan, apabila hal ini
disamakan dengan proses pemilukada maka sangat keliru. Maka hal
ini menjadi kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang tidak bisa
disamakan juga dengan proses penggantian Presiden oleh Wakil
Presiden yang jelas-jelas diatur oleh Konstitusi yaitu Pasal 8 ayat (1)
UUD NRI.
Bahwa Pemohon Il sebelumnya telah melakukan pemilihan terhadap
Kepala Daerah, begitu pula telah melakukan pemilihan terhadap
anggota DPRD baik Provinsi maupun Kota, sehingga Pemohon telah
memberikan hak demokrasinya untuk diwakili dan diperjuangkan oleh
Anggota DPRD yang telah dipilihnya, termasuk dalam hal memilih
pengganti Kepala Daerah yang telah berhenti tetap. Mengenai hal
tersebut Pemohon merasa telah memberikan mandat kepada anggota
DPRD untuk memperjuangkan haknya supaya dalam hal penggantian
Kepala Daerah yang berhenti tetap dapat dilakukan secara demokratis
bukan hanya sebatas adminitrasi semata.
Untuk itu Pemohon II merasa dirugikan atas berlakunya Pasal 173 UU
No.10/2016, karena negara dengan semena-mena dapat melantik
Wakil Kepala Daerah untuk menggantikan Kepala Daerah yang telah
15
berhenti tetap tanpa memperhatikan kedaulatan rakyat sesuai dengan
Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945, yang mana kedaulatan tersebut telah
dimandatkan oleh rakyat yang percaya kepada Anggota DPRD untuk
melakukan pemilihan terhadap penggantinya agar mendapatkan
pengganti yang layak dan kompeten memangku jabatan sebagai
Kepala Daerah. Dalam kerangka tersebut, DPRD memiliki kedudukan
sebagai Lembaga perwakilan dalam proses politik pemerintahan
daerah, termasuk yang berkaitan dengan penggantian Kepala Daerah
yang berhenti tetap, sehingga menurut Pemohon proses tersebut
seharusnya dilaksanakan secara demokratis dan tidak semata-mata
dipandang sebagai proses administratif.
b. Pemohon II sebagai mantan Plt Sekertaris Daerah Kabupaten Sarmi
periode tahun 2023-2024 dan Calon Bupati Sarmi tahun 2024-2029.
Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945, Pemohon Il berpotensi
akan mengalami kerugian hak yang diberikan oleh konstitusi yaitu
“kedudukan yang sama dalam pemerintahan”, mengingat Pemohon II
pernah menjabat sebagai Plt Sekertaris Daerah selama 1 (satu) tahun
dan pernah mencalonkan diri sebagai Bupati dengan perolehan suara
yang cukup banyak atas kepercayaan masyarakat, sehingga
Pemohon II memiliki kualifikasi kelayakan dan telah memenuhi seluruh
persyaratan konstitusional dan administratif sebagai calon Bupati yang
berpotensi menjadi Pengganti Bupati berdasarkan kemampuannya
apabila Bupati telah berhenti tetap. Pemohon II juga Memiliki
kehendak nyata dan rasional untuk kembali mencalonkan diri dalam
pengisian jabatan Bupati apabila terjadi kekosongan. Untuk itu
Pemohon Il merasa dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 173 UU
No.10/2016 yang menyatakan Wakil Gubernur/Bupati/Walikota
menggantikan
secara
serta
merta
atau
otomatis
apabila
Gubernur/Bupati/Walikota telah berhenti tetap. Pasal tersebut telah
menutup keran kesempatan Pemohon II untuk dicalonkan ataupun
mencalonkan sebagai pengganti Bupati yang telah berhenti tetap
melalui pemilihan DPRD Kabupaten Sarmi.
16
c. Bahwa Pemohon II sebagai Warga Negara Indonesia juga memiliki
hak dan kesempatan yang sama dalam Pemerintahan, sesuai dengan
rumusan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945
“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama
dalam pemerintahan.”
Berdasarkan bunyi norma konstitusi tersebut, Pemohon II memiliki
kesempatan untuk mencalonkan dirinya sebagai calon Pengganti
Bupati yang telah berhenti tetap berdasarkan kualifikasi yang
dimilikinya, sehingga keberlakuan Pasal 173 UU No.10/2016 telah
menutup kesempatannya untuk mencalonkan diri, yang berpotensi
menurut penalaran yang wajar akan mengakibatkan kerugian
konstitusional Pemohon II. Sehingga kerugian Pemohon II tersebut
terdapat kemungkinan tidak akan terjadi apabila Permohonan a quo
dikabulkan.
d. Pemohon II merasa dirugikan dengan adanya pasal 173 UU No. 10
tahun 2016 yang mengakibatkan:
-
Pemohon
II
kehilangan
kesempatan
konstitusional
untuk
berkompetisi dalam pemilihan Bupati Sarmi untuk sisa masa
jabatan tersebut, jika Bupati Sarmi telah berhenti tetap.
-
Hak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan (Pasal 28D
ayat (3) UUD NRI 1945) menjadi tertutup untuk sama-sama
dicalonkan dan dipilih untuk menggantikan Bupati Sarmi yang telah
berhenti tetap.
-
Hak atas persamaan kedudukan dalam pemerintahan (Pasal 27
ayat (1) UUD NRI 1945) tereduksi karena akses kompetisi jabatan
publik menjadi tidak terbuka dan tidak mempunyai kesempatan
mencalonkan diri maupun dipilih sebagai pengganti Bupati Sarmi
yang telah berhenti tetap.
4.2.3. Kerugian Konstitusional Pemohon III
a. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi
“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut
Undang-Undang Dasar.”
Dalam konteks pemerintahan daerah, pelaksanaan kedaulatan rakyat
diwujudkan melalui mekanisme pemilihan kepala daerah yang
17
demokratis sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945.
Pemohon perlu membedakan terlebih dahulu proses pemilihan Kepala
Daerah melalui Pemilukada dengan proses penggantian Kepala
Daerah yang telah berhenti tetap, karena kedua proses tersebut
sangatlah bereda Pemohon sepakat dengan rezim Pemilukada dipilih
secara berpasangan, namun dalam hal ini berdasarkan keyakinan
Pemohon, Pemohon memilih Kepada Daerah sebagai Kepala Daerah
dan memilih Wakil Kepada daerah sebagai Wakil bukan sebagai
pengganti Kepala Daerah. Hal ini Pemohon sampaikan karena
meyakini bahwa kehadiran Wakil Kepala Daerah ini hanya untuk
mendampingi Kepala Daerah berdasarkan kemampuannya selaku
Wakil. Kemudian Pemohon beranggapan penggantian Kepala Daerah
yang telah berhenti tetap merupakan proses di luar pelaksanaan
pemilu yaitu saat pemerintahan daerah telah berjalan, apabila hal ini
disamakan dengan proses pemilukada maka sangat keliru. Maka hal
ini menjadi kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang tidak bisa
disamakan juga dengan proses penggantian Presiden oleh Wakil
Presiden yang jelas-jelas diatur oleh Konstitusi yaitu Pasal 8 ayat (1)
UUD NRI.
Bahwa pemohon sebelumnya telah melakukan pemilihan terhadap
Kepala Daerah, begitu pula telah melakukan pemilihan terhadap
anggota DPRD baik Provinsi maupun Kota, sehingga Pemohon telah
memberikan hak demokrasinya untuk diwakili dan diperjuangkan oleh
Anggota DPRD yang telah dipilihnya, termasuk dalam hal memilih
pengganti Kepala Daerah yang telah berhenti tetap. Mengenai hal
tersebut Pemohon merasa telah memberikan mandat kepada anggota
DPRD untuk memperjuangkan haknya supaya dalam hal penggantian
Kepala Daerah yang berhenti tetap dapat dilakukan secara demokratis
bukan hanya sebatas adminitrasi semata. Dalam kerangka tersebut,
DPRD memiliki kedudukan sebagai Lembaga perwakilan dalam
proses politik pemerintahan daerah, termasuk yang berkaitan dengan
penggantian Kepala Daerah yang berhenti tetap, sehingga menurut
Pemohon
proses
tersebut
seharusnya
dilaksanakan
secara
18
demokratis dan tidak semata-mata dipandang sebagai proses
administratif.
Untuk itu Pemohon merasa dirugikan atas berlakunya Pasal 173 UU
No.10/2016, karena negara dengan semena-mena dapat melantik
Wakil Kepala Daerah untuk menggantikan Kepala Daerah yang telah
berhenti tetap tanpa memperhatikan kedaulatan rakyat sesuai dengan
Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945, yang mana kedaulatan tersebut telah
dimandatkan oleh rakyat yang percaya kepada Anggota DPRD untuk
melakukan pemilihan terhadap penggantinya agar mendapatkan
pengganti yang layak dan kompeten memangku jabatan sebagai
Kepala Daerah.
b. Bahwa Pemohon mempunyai hak konstitusional sebagaimana
ditentukan dalam UUD NRI 1945 yakni:
Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945
“Setiap orang berhak untuk memperjuangkan haknya secara
memajukan kolektif dirinya untuk dalam membangun masyarakat,
bangsa, dan negaranya.”
Bahwa Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia dan juga Ketua
Karang Taruna Provinsi yang termasuk tokoh muda masyarakat
mempunyai hak untuk memperjuangkan hak rakyat secara kolektif
karena kemampuannya baik secara keilmuan maupun penggerak
masyarakat untuk menjaga demokrasi dalam hal ketidaksesuaian
bunyi Pasal 173 ayat (1) UU No. 10/2016 dengan makna Pasal 18 ayat
(4) UUD NRI 1945, yang menyatakan Wakil Kepala Daerah baik di
tingkat
Gubernur/Bupati/Walikota
dapat
menggantikan
secara
otomatis apabila Kepala Daerahnya telah berhenti tetap tanpa adanya
mekanisme penggantian yang dilakukan secara demokratis, Pemohon
memperjuangkan hak tersebut untuk memastikan masyarakat
mendapatkan pengganti Kepala Daerah yang memenuhi kualifikasi
serta kompeten dalam memimpin suatu daerah demi membangun
masyarakat, bangsa, dan negara yang baik. Pemohon mempunyai
pengalaman pada tahun 2019 Bupati Biak Numfor berhenti tetap
karena tindak pidana korupsi sehingga digantikan oleh Wakil
Bupatinya, dalam pergantian jabatan tersebut Pemohon merasa
19
haknya sebagai masyarakat pemilih telah dicederai karena tidak
dilibatkan kembali. Sehingga Pemohon telah mengalami kerugian
karena hak untuk berpartisipasi dalam penggantian Bupati yang telah
berhenti tetap telah direnggut oleh keberlakuan Pasal 173 ayat (1) UU
No.10/2016.
c. Bahwa keberlakuan Pasal 173 ayat (1) UU No. 10/2016 telah
mencederai asas demokrasi dalam hal memilih pengganti Gubernur,
Bupati, dan Walikota yang telah berhenti sebagai Kepala Daerah,
terkhusus pada frasa “...maka Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil
Walikota menggantikan Gubernur, Bupati, dan Walikota” karena
penggantian secara serta merta oleh Wakil Kepala Daerah menjadi
Kepala Daerah yang telah berhenti tidak selaras dengan makna yang
tercantum dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 yang menyebutkan
“Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala
pemerintahan daerah dipilih secara demokratis.”
d. Bahwa Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia juga memiliki hak
dan kesempatan yang sama dalam Pemerintahan, sesuai dengan
rumusan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945
“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama
dalam pemerintahan.”
Berdasarkan bunyi norma konstitusi tersebut, Pemohon memiliki
kesempatan untuk mencalonkan diri sebagai calon Pengganti Kepala
Daerah yang telah berhenti tetap, sehingga keberlakuan Pasal 173 UU
No.10/2016 telah menutup kesempatannya untuk mencalonkan diri,
yang berpotensi menurut penalaran yang wajar akan mengakibatkan
kerugian konstitusional Pemohon. Sehingga kerugian Pemohon
tersebut terdapat kemungkinan tidak akan terjadi apabila Permohonan
a quo dikabulkan.
5. Bahwa menurut Para Pemohon Pasal 173 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat
(5), ayat (6), ayat (7) UU No. 10/2016 merupakan aturan teknis Pasal 173
ayat (1), sehingga apabila Pasal 173 ayat (1) dinyatakan inkonstitusional dan
merugikan Pemohon, maka Pasal teknisnya juga merugikan pemohon dan
inkonstitusional.
20
6. Bahwa Para Pemohon merasa dirugikan dengan keberlakuan Pasal a quo,
karena ketentuan tersebut menghilangkan kesempatan Para Pemohon
dalam mekanisme pengisian jabatan Bupati/Walikota yang berhenti tetap,
yang seharusnya dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, keterwakilan,
dan kesempatan yang adil sebagaimana dijamin oleh konstitusi. Para
Pemohon berkepentingan secara langsung terhadap mekanisme pengisian
jabatan Bupati/Walikota yang berhenti tetap, karena pada prinsipnya Para
Pemohon memiliki hak untuk memperoleh kesempatan yang adil dan setara
dalam proses penggantian Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, apabila Permohonan ini
dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka kerugian konstitusional yang
dialami Para Pemohon dapat dipulihkan.
7. Bahwa salah satu alasan Para Pemohon mengajukan pengujian terhadap
Undang-Undang a quo di Mahkamah Konstitusi, padahal diketahui Undang-
Undang tersebut sedang dalam pembahasan di DPR RI karena Para
Pemohon tidak memiliki akses untuk turut serta dalam pembahasan tersebut,
selain daripada itu terlalu banyak kepentingan politik yang ada ketika diajukan
dalam pembahasan di DPR RI. sehingga sangat tepat Para Pemohon
menguji Undang-Undang a quo di Mahkamah Konstitusi yang dapat menilai
secara obyektif dan sesuai dengan konstitusi.
8. Oleh karena itu, atas uraian yang disampaikan, Para Pemohon menganggap
mempunyai kualifikasi dan adanya kerugian konstitusional atau yang setidak-
tidaknya potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan
terjadi, serta adanya keterkaitan hubungan sebab akibat (causal verband)
apabila diberlakukannya norma-norma dalam UU yang dimohonkan tersebut
serta adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan,
kerugian seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.
III. Alasan Pengujian Pasal 173 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat
(6), dan ayat (7) UU No.10/2016 Terhadap UUD NRI 1945.
1. Dalam Teori Demokrasi Memahami Teori dan Praktik karya Rahadi Budi
Prayitno dan Arlis Prayugo hal 78-79 (Vide Bukti P-6) menyatakan “demokrasi
konstitusional ini menggambarkan suatu gagasan bahwa pemerintahan yang
demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak
dibenarkan bertindak sewenang-wenang pada warga negaranya. Demokrasi
21
konstitusional adalah pemerintahan yang kekuasaan politik dan kekuasaan
pemerintahnya dibatasi oleh konstitusi. Almon Leroy Way Jr. mengatakan
bahwa, demokrasi konstitusional memiliki dua substansi esensial, yaitu a
constitutional and a democratic ingredient (bahan konstitusional dan
demokratis). Lebih jauh Almon L. Way menjelaskan, unsur konstitusional
demokrasi adalah konstitusional modern disebut “konstitusionalisme,” atau
“pemerintahan konstitusional”. “uraian sederhana dijelaskan oleh Miriam
Budiardjo, ia berpandangan demokrasi konstitusional adalah pemerintah
yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-
wenang pada warga negaranya. Pembatasan-pembatasan atas kekuasaan
pemerintah berdasarkan konstitusi (constitutional government). Pandangan
demikian sejalan dengan tujuan dibentuknya konstitusi sebagai langkah
konkret melakukan pembatasan kekuasaan. Jamak dipahami bahwa
kekuasaan yang tanpa pembatasan akan cenderung diselewengkan dan
disalahgunakan.”
2. Bahwa Indonesia sebagai negara yang mengagungkan demokrasi,
senantiasa berusaha mengambil langkah yang diperlukan demi terciptanya
kehidupan yang demokratis di segala bidang. Pasca tumbangnya rezim orde
baru menjadi batu pijakan untuk mengarah pada terciptanya demokratisasi di
Indonesia. Yang pertama dilakukan adalah melaksanakan pemilu yang
demokratis, sehingga rakyat dapat menggunakan hak pilih dan dipilih mereka
secara bebas. Ini sesuai dengan pasal 27 dan 28 UUD NRI 1945 tentang
kedudukan yang sama setiap warga negara dalam hukum dan pemerintahan
serta kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan
lisan dan tulisan dan sebagainya;
3. Bahwa
dengan
demikian,
Para
Pemohon
menjelaskan
mengenai
pertentangan dengan UUD NRI 1945 terkait pengujian Pasal 173 ayat (1),
ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU No. 10/2016
dengan alasan-alasan sebagai berikut:
A. Pertentangan Pasal 173 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5),
ayat (6), dan ayat (7) UU No. 10/2016 Terhadap Pasal 18 ayat (4) UUD
NRI 1945.
1) Bahwa ihwal Pemilihan Kepala Daerah diatur secara eksplisit dalam
Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 yang berbunyi: “Gubernur, Bupati dan
22
Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah
propinsi, kabupaten dan kota, dipilih secara demokratis”. Pasal
tersebut menunjukkan bahwa konstitusi mengamanatkan pengisian
jabatan hanya ditujukan pada satu objek jabatan secara khusus yaitu
Kepala Daerah yang dicerminkan dengan penyebutan langsung
mengenai jabatan Gubernur, Bupati dan Walikota.
2) Bahwa Frasa dipilih “secara demokratis” merupakan norma
konstitusional yang memaksa dan mengandung makna bahwa jabatan
kepala daerah harus diperoleh melalui proses yang mencerminkan
asas kedaulatan rakyat. Dan juga menegaskan bahwa jabatan kepala
daerah tidak boleh diperoleh melalui pewarisan jabatan administratif,
tetapi melalui mekanisme yang mencerminkan prinsip demokrasi
langsung atau sebagai alternatif menggunakan demokrasi perwakilan.
3) Bahwa Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 secara tegas menyatakan:
“Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala
pemerintahan daerah propinsi, kabupaten dan kota, dipilih secara
demokratis”. Prinsip ini adalah syarat mutlak bagi legitimasi kekuasaan
Kepala Daerah, yang harus bersumber dari kedaulatan rakyat, bukan
naik jabatan menggantikan secara otomatis.
4) Bahwa dalam Pasal 173 ayat (1) UU No. 10/2016 menyebutkan:
“(1) Dalam hal Gubernur, Bupati, dan Walikota berhenti karena:
a. meninggal dunia;
b. permintaan sendiri; atau
c. diberhentikan;
maka Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota menggantikan
Gubernur, Bupati, dan Walikota.”
Frasa “...maka Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota
menggantikan Gubernur, Bupati, dan Walikota” bertentangan dengan
Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945. Kepala Daerah harus dipilih secara
demokratis yang dilaksanakan berdasarkan kedaulatan rakyat.
5) Bahwa dalam Pasal 173 ayat (2) UU No. 10/2016 menyebutkan
“DPRD Provinsi menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan
Wakil Gubernur menjadi Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) kepada Presiden melalui Menteri untuk disahkan pengangkatannya
23
sebagai Gubernur.” Pada ayat ini DPRD Provinsi dianggap tidak
memiliki perannya secara demokratis, karena hanya diberi hak dan
kewenangan untuk “menyampaikan usulan pengesahan wakil
gubernur menjadi gubernur”. Dalam frasa ini, DPRD Provinsi hanya
dapat melakukan tindakan administratif dalam menentukan pengganti
Gubernur yang berhenti tetap, hal demikian jelas tidak sejalan dengan
perintah tegas dalam pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 dalam hal
“....dipilih secara demokratis”, sehingga patut dinyatakan tidak memiliki
kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan
frasa “DPRD Provinsi menyampaikan usulan pengangkatan Gubernur
Pengganti berdasarkan hasil pemilihan oleh DPRD Provinsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Presiden melalui
Menteri untuk disahkan pengangkatannya sebagai Gubernur”
6) Bahwa dalam Pasal 173 ayat (4) UU No. 10/2016 menyebutkan
“DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan usulan pengangkatan dan
pengesahan Wakil Bupati/Wakil Walikota menjadi Bupati/Walikota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui
Gubernur untuk diangkat dan disahkan sebagai Bupati/Walikota.” telah
bertentangan dengan UUD 1945, pada ayat ini DPRD Kabupaten/Kota
dianggap tidak memiliki perannya secara demokratis, karena hanya
diberi
hak
dan
kewenangan
untuk
“menyampaikan
usulan
pengesahan wakil gubernur menjadi gubernur”. Dalam frasa ini, DPRD
Kabupaten/Kota hanya dapat melakukan tindakan administratif dalam
menentukan pengganti Bupati/Walikota yang berhenti tetap, hal
demikian jelas tidak sejalan dengan perintah tegas dalam pasal 18
ayat (4) UUD NRI 1945 dalam hal “....dipilih secara demokratis”,
sehingga patut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang
mengikat
sepanjang
tidak
dimaknai
dengan
frasa
“DPRD
Kabupaten/Kota
menyampaikan
usulan
pengangkatan
Bupati/Walikota Pengganti berdasarkan hasil pemilihan oleh DPRD
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada
Menteri melalui Gubernur untuk diangkat dan disahkan sebagai
Bupati/Walikota”.
24
7) Bahwa mekanisme penggantian otomatis ini secara fundamental
merusak makna “secara demokratis” pada Pasal 18 ayat (4) UUD NRI
1945 dan asas kedaulatan rakyat. Jabatan yang diisi adalah jabatan
definitif Kepala Daerah, yang memiliki otoritas penuh, mengelola
APBD dan memimpin eksekutif daerah untuk sisa masa jabatan.
Otoritas definitif ini tidak dapat diisi hanya dengan tindakan
administratif
(pengesahan)
karena
legitimasi
politiknya
wajib
dipertanggung jawabkan kepada rakyat.
8) Bahwa lebih lanjut, Pasal 173 UU No. 10/2016 tidak menempatkan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai forum deliberasi politik
yang berfungsi untuk melakukan penilaian, pembahasan, dan
pemilihan
atas
pengisian
jabatan
Kepala
Daerah.
Dengan
ditiadakannya forum deliberasi tersebut, proses yang seharusnya
bersifat demokratis berubah menjadi prosedur administratif semata,
yang tidak mencerminkan prinsip musyawarah, pertimbangan
rasional, dan akuntabilitas politik.
9) Bahwa akibat dari konstruksi norma tersebut, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah tidak menjalankan fungsi representatif rakyat secara
substantif. DPRD direduksi perannya menjadi sekadar penyampai
atau pelaksana mekanisme administratif, tanpa kewenangan untuk
menyatakan kehendak rakyat melalui pengambilan keputusan politik.
Kondisi demikian bertentangan dengan prinsip demokrasi perwakilan
yang menjadi roh Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945.
10) Bahwa peranan partai politik sangat berpengaruh terhadap kondisi
serta masa depan bangsa, karena lewat hasil daripada pemilu tersebut
akan menghasilkan kepemimpinan yang baru, yang dipilih lewat
pemilihan umum.
11) Bahwa perubahan arah kebijakan bangsa dan negara tersebut, tidak
terlepas daripada peranan partai-partai politik yang mengisi pesta
demokrasi rakyat tersebut. Untuk itu partai politik, sangat memegang
peranan penting di dalam parlemen atau lembaga legislatif yang
nantinya secara bersama-sama dengan lembaga eksekutif akan
menentukan arah dan tujuan suatu negara.
25
12) Mengingat pentingnya Partai Politik dalam hal memilih pemimpin
dalam kehidupan bernegara, hal tersebut juga sama pentingnya
dengan partai politik di daerah, di mana perwakilannya ada pada
DPRD, sehingga dalam memilih pemimpin daerah atau Kepala Daerah
sangat diperlukan rekomendasi dari partai- partai politik pengusung
untuk menjaga konstelasi sinergi pelaksanaan pemerintahan daerah.
13) Bahwa Pasal 173 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) UU No. 10/2016
merupakan jantung dari Pasal 173 UU No. 10/2016, sehingga apabila
jantungnya bertentangan, maka ayat-ayat selanjutnya dalam Pasal
173 tentunya terdapat pertentangan, karena terdapat kaitannya satu
sama lain.
14) Bahwa proses “pengesahan pengangkatan” sebagaimana diatur
dalam Pasal 173 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat
(7), pada hakikatnya, mengonversi legitimasi administratif menjadi
legitimasi politik definitif, tanpa melalui prosedur pemilihan atau
kontestasi, sehingga secara fundamental melanggar kedaulatan
rakyat. Untuk itu ayat-ayat tersebut telah jelas bertentangan dengan
Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945.
15) Bahwa Konstitusi hanya memberikan mekanisme penggantian
otomatis
(inheren)
kepada
Wakil
Presiden
(Wapres)
untuk
menggantikan Presiden (Pasal 8 ayat (1) UUD NRI 1945). Perbedaan
ini disebabkan oleh (i) Jabatan Presiden/Wapres adalah sistem paket
yang diatur ketat oleh Konstitusi; (ii) Jabatan Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah di daerah tidak memiliki landasan konstitusional yang
mewajibkan sistem paket penggantian otomatis. Konstitusi hanya
menyebut Kepala Daerah harus “dipilih secara demokratis”
16) Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XIX/2021
halaman 33-34 butir (3.14.2) (Vide Bukti P-7) (terkait Penjabat Kepala
Daerah) yang pada intinya telah menegaskan pentingnya melibatkan
unsur demokratis (DPRD) dalam pengisian jabatan Kepala Daerah,
meskipun hanya bersifat sementara. Jika pengisian Kepala Daerah
yang bersifat sementara saja harus melibatkan DPRD, maka
pengisian jabatan definitif haruslah menuntut kadar demokratis yang
26
lebih tinggi, yaitu melalui pemilihan oleh DPRD (sebagai perwakilan
rakyat).
17) Bahwa dalam praktik pelaksanaan pengisian kekosongan jabatan
kepala daerah dengan mekanisme pemilihan oleh DPRD/perwakilan
legislatif tidak dapat dianggap bertentangan dengan prinsip konstitusi,
dalam hal ini terjadi di beberapa kota di negara-negara yang menganut
sistem demokrasi sebagaimana berikut:
Demokrasi Pemilihan kepala daerah di San Diego, California Amerika
Serikat:
Artikel 1.
Pada 10 Desember 1985, Roger Hedgecock mengundurkan diri
sebagai Wali Kota San Diego setelah gagal dalam upayanya untuk
membatalkan vonis kejahatan berat atas satu dakwaan konspirasi dan
12 dakwaan sumpah palsu. Wakil Wali Kota Ed Struiksma kemudian
mengambil alih jabatan sebagai wali kota sementara hingga pemilihan
khusus dapat diselenggarakan untuk mengisi kekosongan jabatan
tersebut. (Vide Bukti P-8)
Artikel 2.
Juru bicara Sekretaris Negara Bagian California, Sam Mahood,
mengatakan kepada Aaron Navarro, associate penyiaran CBS News,
bahwa kantor mereka akan melakukan pembahasan mengenai rincian
pemilihan khusus setelah menerima pengunduran diri resmi Hill, dan
Newsom-lah yang akan menetapkan jadwalnya. Aturan umum
pemilihan khusus mengharuskan pemungutan suara dilaksanakan
pada hari Selasa paling cepat 126 hari dan paling lambat 140 hari
setelah
gubernur
mengeluarkan
proklamasi
penyelenggaraan
pemilihan. (Vide Bukti P-9)
18) Bahwa dalam kedua artikel berita di atas pada masa 1986 dan 2019
jelas Pemilihan Khusus (special election) yang dilaksanakan oleh
ketentuan
pada
penggantian
kekosongan
kepala
daerah
menggunakan mekanisme yang demokratis, dalam hal ini aturan
tersebut diakomodir oleh yang disebut san diego municipal code
chapter 2: government yang dikutip sebagai berikut:
Pasal 7: Pemilihan, Pendanaan Kampanye, dan Lobi
27
Bagian 9: Prosedur Pengisian Kekosongan Jabatan Pilihan
melalui Pemilihan Khusus
(“Prosedur Pengisian Kekosongan Jabatan Pilihan melalui Pemilihan
Khusus” diberi nomor baru dari Bagian 24 dan diberi judul baru pada
26 Juli 1999 oleh O-18664 N.S.)
§27.0902 Pemilihan Khusus Harus Diadakan
Jika terjadi kekosongan pada jabatan Wali Kota, Jaksa Kota, atau kursi
Dewan Kota karena alasan apa pun selain pemilihan recall atau
pemberhentian yang berhasil, dan kekosongan tersebut akan diisi
melalui pemilihan, maka Dewan Kota harus segera memanggil
pemilihan khusus yang diadakan dalam waktu sembilan puluh (90) hari
kalender sejak kekosongan terjadi, kecuali jika sudah ada pemilihan
kota, provinsi, atau kabupaten yang dijadwalkan dalam 180 hari
kalender sejak kekosongan.
Jika memang ada pemilihan kota, provinsi, atau kabupaten yang
dijadwalkan dalam 180 hari kalender, maka Dewan Kota dapat
menggabungkan pemilihan khusus tersebut dengan pemilihan yang
sudah dijadwalkan. (Diubah pada 10 September 2001 oleh O-18979
N.S.) (Diubah pada 30 Januari 2015 oleh O-20454 N.S.; berlaku 1
Maret 2015) (Diubah pada 20 November 2018 oleh O-21009 N.S.;
berlaku 20 Desember 2018) (Vide Bukti P-10)
19) Bahwa praktik pembanding tersebut menunjukkan bahwa pengisian
kekosongan jabatan kepala daerah melalui mekanisme pemilihan oleh
lembaga
perwakilan
rakyat
atau
pemilihan
khusus
tidaklah
bertentangan dengan prinsip demokrasi, melainkan justru bertujuan
untuk menjaga legitimasi politik pejabat publik yang akan menjalankan
kewenangan pemerintahan secara definitif.
20) Bahwa dalam praktik pemerintahan lokal di berbagai negara
demokrasi, termasuk di San Diego, California, Amerika Serikat, ketika
Wali Kota yang dipilih secara langsung berhenti atau berhalangan
tetap, jabatan kepala daerah tidak serta-merta diisi secara definitif oleh
Wakil Kepala Daerah, melainkan Wakil Kepala Daerah hanya
menjalankan tugas sebagai pejabat sementara (acting mayor) sampai
dengan dilaksanakannya pemilihan khusus (special election) untuk
28
mengisi jabatan kepala daerah yang kosong. Dalam mekanisme
tersebut, wakil kepala daerah dapat ikut serta sebagai peserta
pemilihan, namun tidak memperoleh kedudukan sebagai Kepala
Daerah definitif secara otomatis.
21) Bahwa Para Pemohon dalam permohonan a quo berpandangan
bahwa demokrasi pada frasa yang ada di dalam pasal 18 ayat 4 UUD
NRI 1945 harus diakomodir melalui UU, namun dalam pasal 173 UU
No. 10/2016 yang menghilangkan kewenangan demokrasi dalam hal
ini demokrasi perwakilan melalui DPRD, hal ini sejalan dengan
pendapat berbeda (dissenting opinion) dari Hakim Konstitusi M.
Guntur Hamzah dalam putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 pada
halaman 86 angka 4 (Vide Bukti P-11). yang menyatakan: “Sementara
itu, terkait dengan dasar konstitusional pemilihan umum kepala daerah
sebagaimana termaktub dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, saya
menekankan pentingnya untuk mencermati kembali kata “demokratis”
dalam pasal a quo. Melalui pemahaman terhadap kata “demokratis”
maka sesungguhnya tidak ada kewajiban untuk menggunakan satu
model tertentu dalam pemilihan kepala daerah, karena yang terpenting
kepala daerah yang terpilih adalah representasi suara rakyat di
daerah. Apapun modelnya, baik melalui pemilihan secara langsung
oleh rakyat, dipilih secara tidak langsung oleh DPRD, maupun melalui
cara lain yang diatur dalam undang-undang merupakan model yang
demokratis. Secara doktriner, model demokrasi a quo yang diterapkan
di Indonesia dewasa ini - oleh banyak ahli - menyebutnya sebagai
demokrasi asimetris (asymmetric democracy), bahkan lebih spesifik
lagi disebut juga sebagai Pilkada Asimetris. Artinya, sekali lagi, dalam
konteks pemilihan kepala daerah, selain menerapkan demokrasi
melalui pemilihan langsung oleh rakyat di masing-masing daerah, juga
diberlakukan model tanpa pemilihan seperti yang berlaku di Provinsi
Yogyakarta, di mana Sri Sultan Hamengkubuwono dari Kesultanan
Ngayogyakarta Hadiningrat secara otomatis menjadi Gubernur
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan Paku Alam secara
otomatis menjadi Wakil Gubernur Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta. Demikian halnya pada jabatan walikota dalam lingkup DKI
29
Jakarta. Para walikota dimaksud tidak dipilih melalui pemilihan
langsung oleh rakyat, melainkan ditentukan melalui pengangkatan
oleh Gubernur DKI Jakarta. Sedangkan, Gubernur dan Wakil
Gubernur DKI Jakarta sendiri dipilih melalui mekanisme pemilihan
kepala daerah. Sementara itu, di Provinsi Aceh lain lagi, Gubernur,
Bupati dan Walikota dipilih langsung oleh rakyat Aceh, namun partai
politik sebagai pengusung calon kepala daerah mengakomodir juga
calon yang diajukan oleh partai politik lokal di Aceh sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan daerah (qanun)
“di Aceh. Berkenaan dengan penerapan model demokrasi/Pilkada
asimetris tersebut, sejauh ini dapat dipahami bahwa hal demikian juga
merupakan pengejawantahan dan refleksi dari kata “demokratis”
sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945”.
22) Bahwa Para Pemohon tidak sedang dalam posisi memperdebatkan
apakah mekanisme pemilihan kepala daerah harus dipilih secara
langsung, ataukah dipilih melalui DPRD. Para Pemohon telah
membaca dan berpedoman Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
110/PUU-XXIII/2025 halaman 52 butir (3.13.1) (Vide Bukti-P-12) yang
berbunyi “Mahkamah secara eksplisit dan terang benderang telah
menyatakan bahwa tidak lagi terdapat perbedaan antara rezim pemilu
dengan rezim pemilihan kepala daerah (pilkada). Dengan tidak adanya
perbedaan rezim dimaksud, secara konstitusional, Pasal 22E UUD
NRI Tahun 1945 harus diberlakukan sama dalam penyelenggaraan
pemilu anggota legislatif, pemilu presiden/wakil presiden, dan pilkada.
Tidak hanya itu, norma Pasal 18 ayat (4) UUD NR/ Tahun 1945 harus
dipahami dan sekaligus dimaknai sesuai dengan konstruksi pemilu
sebagaimana dimaktubkan oleh Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945,
termasuk tunduk pada asas-asas pemilu dalam Pasal 22E ayat (1)
UUD NRI Tahun 1945.” Dengan adanya putusan tersebut, keran pintu
perdebatan apakah pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan secara
langsung atau melalui DPRD sudah ditutup. Dalam hal ini Para
Pemohon hanya mempermasalahkan penggantian Kepala Daerah
yang berhenti pada masa jabatannya yang dirasa inkonstitusional
30
karena tidak menjunjung asas demokrasi sesuai makna Pasal 18 ayat
(4) UUD NRI tahun 1945.
23) Bahwa Para Pemohon tidak mempersoalkan apakah pihak yang
menduduki kursi Kepala Daerah itu adalah Wakil Kepala Daerah atau
siapa pun, termasuk Para Pemohon sendiri. Yang terpenting yaitu
proses pengisiannya dilakukan secara demokratis. Para Pemohon
melihat bahwa pada saat Pilkada, Wakil Kepala Daerah dipilih secara
langsung oleh rakyat untuk menjadi Wakil Kepala Daerah, bukan
sebagai Kepala Daerah. Oleh karena itu, mandat dari rakyat kepada
Wakil Kepala Daerah tidak bisa dialihkan secara serta merta menjadi
Kepala Daerah tanpa melalui mekanisme yang demokratis. Bisa jadi,
rakyat memilih dia memang dalam kapasitasnya sebagai Wakil Kepala
Daerah, bukan sebagai Kepala Daerah. Hal tersebut sangat mungkin
terjadi dengan berbagai macam faktor sosiologis, sosio-kultur yang
ada di masyarakat.
24) Oleh karena itu, agar konstitusional, Pasal 173 UU No.10/2016
haruslah dimaknai bahwa pengisian jabatan Kepala Daerah oleh Wakil
Kepala Daerah tetap harus melewati mekanisme pemilihan atau
persetujuan politis yang kuat (seperti pemilihan oleh DPRD) untuk
memenuhi frasa “dipilih secara demokratis” sesuai Pasal 18 ayat (4)
UUD NRI 1945.
B. Penggantian Kepala Daerah oleh Wakil Kepala Daerah Tidak Sama
dengan Penggantian Presiden oleh Wakil Presiden
1) Bahwa Para Pemohon menilai mekanisme pencalonan dalam
Pemilihan Kepala Daerah yang berbasis paket pasangan calon tidak
diatur dalam UUD NRI 1945. Hal tersebut berbeda dengan Pemilihan
Presiden yang secara tegas mensyaratkan pencalonan secara
berpasangan sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (1) UUD NRI
1945. Oleh karena itu, kebijakan pencalonan kepala daerah melalui
paket pasangan calon merupakan bentuk politik hukum pembentukan
undang-undang.
2) Bahwa perbedaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan
Pemilihan Kepala Daerah juga terdapat pada tugas dan fungsi dari
posisi wakil itu sendiri, di mana posisi Wakil Presiden mempunyai
31
tugas yang mempunyai kehendak mandiri seperti membantu Presiden
dalam menjalankan Pemerintahan, memimpin rapat pemerintahan,
serta menjadi penghubung antar negara, di samping tugas dan
wewenangnya bergantung pada penugasan oleh Presiden, namun
Wakil Presiden memiliki peran mandiri sebagai “wakil” dan pengganti
yang potensial. Hal tersebut berbeda dengan posisi Wakil Kepala
Daerah yang hanya dapat menjalankan tugasnya apabila diberikan
perintah oleh Kepala Daerah, sehingga terdapat perbedaan yang
sangat jelas mengenai kapasitas pentingnya mempunyai Wakil
Presiden dalam Pemerintahan yang dapat menggantikan Presiden jika
Presiden berhalangan tetap, sedangkan Wakil Kepala Daerah tidak
diatur di dalam konstitusi seperti Wakil Presiden yang secara eksplisit
diatur di dalam konstitusi sehingga tugasnya wakil kepala daerah
untuk membantu Kepala Daerah sebagai pelaksana tugas.
3) Bahwa kemudian dalam hal pelantikan apabila calon Presiden terpilih
berhalangan tetap sebelum pelantikan maka Wakil Presiden yang
terpilih dilantik menjadi Presiden sesuai dengan Pasal 161 ayat (3) UU
No. 42/2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden,
sedangkan dalam hal calon Gubernur terpilih meninggal dunia,
berhalangan tetap, atau mengundurkan diri, calon Wakil Gubernur
terpilih tetap dilantik menjadi Wakil Gubernur meskipun tidak secara
berpasangan sesuai dengan Pasal 163 ayat (4) UU No.10/2016, dan
dalam hal calon Bupati dan Calon Walikota terpilih meninggal dunia,
berhalangan tetap, atau mengundurkan diri, calon wakil Bupati dan
Calon wakil Walikota terpilih tetap dilantik menjadi Wakil Bupati dan
Wakil Walikota meskipun tidak secara berpasangan sesuai dengan
Pasal 164 ayat (4) UU No. 10/2016. Dari simulasi yang telah Para
Pemohon jelaskan tersebut terlihat jelas perbedaan peran antara
Wakil Presiden dengan Wakil Kepala Daerah, secara filosofis kenapa
posisi Presiden yang kosong diisi secara langsung oleh Wakil Presiden
dikarenakan untuk jalannya suatu negara membutuhkan Presiden
secara definitif, sedangkan untuk Pemerintah Daerah apabila terdapat
kekosongan kekuasaan maka masih ada Pemerintah Pusat yang
dapat menggantikan perannya, sampai dengan Kepala Daerah definitif
32
dipilih dan dilantik, sehingga tidak ada urgensi Wakil Kepala Daerah
menggantikan secara otomatis posisi Kepala Daerah apabila Kepala
Daerahnya yang telah berhenti tetap.
4) Bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyebutkan “Jika
Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat
melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh
Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya”. Menurut Para
Pemohon tidak dapat diterapkan serta merta sebagai alternatif
pemecah masalah yang sama dengan Pemilihan Kepala Daerah yang
diatur dalam Pasal 173 UU No.10/2016. Norma dalam Pasal 8 ayat (1)
UUD NRI 1945 bersifat normatif-limitatif dan hanya berlaku bagi
Presiden dan Wakil Presiden sebagai jabatan konstitusional yang
secara eksplisit diatur dalam UUD NRI 1945, sedangkan Wakil Kepala
Daerah tidak dikenal dalam norma UUD NRI 1945 sehingga tidak
dapat dianalogikan memiliki kewenangan konstitusional yang sama
5) Bahwa Para Pemohon berpendapat konstitusi merupakan norma yang
abstrak, sehingga apabila norma dalam konstitusi menyebutkan
secara spesifik ataupun konkret untuk sesuatu, maka hal tersebut
tidak dapat diterapkan terhadap suatu aturan lainnya. Untuk itu analogi
konstitusi tidak boleh digunakan untuk memperluas norma yang
secara tegas telah dibatasi oleh UUD NRI 1945.
6) Bahwa Pemohon menilai pengaturan pencalonan Kepala Daerah
melalui paket pasangan calon telah melampaui batasan open legal
policy karena mengandung pelanggaran terhadap prinsip rasionalitas.
Permasalahan rasionalitas dalam perkara ini berkaitan dengan
pemenuhan ketentuan UUD NRI 1945 serta persoalan waktu
penghitungan masa jabatan Kepala Daerah pengganti dari Wakil
Kepala Daerah yang berujung pada ketidaksinkronan antara Putusan
Mahkamah Konstitusi dan peraturan teknis yang dibentuk oleh
lembaga penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah. Pengaturan
mengenai Pemilihan Kepala Daerah tidak diatur sama sekali dalam
naskah asli UUD NRI 1945.
7) Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-
XX/2022, Mahkamah Konstitusi menilai Pemilihan Kepala Daerah
33
merupakan bagian dari rezim pemilihan umum, yang sekaligus
mengubah pendiriannya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
97/PUU-XI/2013 yang sebelumnya membedakan Pemilihan Kepala
Daerah dengan pemilihan umum berdasarkan perbedaan letak
pengaturannya dalam UUD NRI 1945.
8) Bahwa penghapusan pembedaan antara rezim Pemilihan Kepala
Daerah dan rezim pemilihan umum menjadi landasan bagi Mahkamah
Konstitusi untuk menegaskan bahwa Pemilihan Kepala Daerah harus
dilaksanakan secara langsung oleh rakyat sebagaimana dinyatakan
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-XXIII/2025.
Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa
dengan
tidak
adanya
perbedaan
rezim
pemilihan,
secara
konstitusional Pasal 22E UUD NRI 1945 harus diperlakukan sama
dalam penyelenggaraan pemilihan anggota legislatif, pemilihan
Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Kepala Daerah, dan
bahwa norma Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 harus dimaknai sesuai
dengan konstruksi pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Pasal
22E UUD NRI 1945, termasuk tunduk pada asas-asas pemilihan
umum dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945.
9) Bahwa
meskipun
Mahkamah
Konstitusi
telah
menegaskan
mekanisme pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah melalui Putusan
Nomor 110/PUU-XXIII/2025, pengaturan Pemilihan Kepala Daerah
masih menyisakan celah hukum yang menimbulkan ketidakjelasan
makna konstitusional terkait dengan eksistensi jabatan Wakil Kepala
Daerah.
10) Bahwa eksistensi jabatan Wakil Kepala Daerah sama sekali tidak
ditemukan pembahasannya dalam Risalah Sidang Pembahasan
Amandemen UUD NRI 1945, baik dalam Bab VI tentang Pemerintahan
Daerah maupun bab lainnya. Ketiadaan pengaturan jabatan Wakil
Kepala Daerah dalam UUD NRI 1945 menyebabkan praktik
pemilihannya memiliki mekanisme yang dinamis pada setiap rezim,
bergantung pada politik hukum pembentuk undang-undang (open
legal policy).
34
11) Bahwa jabatan Wakil Kepala Daerah telah dikenal sejak pengaturan
awal pemerintahan daerah melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun
1948
tentang
Penetapan
Aturan-Aturan
Pokok
Mengenai
Pemerintahan Sendiri di Daerah-Daerah yang Berhak Mengatur dan
Mengurus Rumah Tangganya Sendiri. Dalam Undang-Undang
tersebut, pengaturan jabatan Wakil Kepala Daerah secara eksplisit
hanya ditujukan bagi Daerah Istimewa sebagaimana diatur dalam
Pasal 18 ayat (6). (Vide Bukti P-13)
12) Bahwa
ketentuan
tersebut
menunjukkan
bahwa
pada
awal
kemunculannya, jabatan Wakil Kepala Daerah bukan merupakan
jabatan pokok yang wajib ada dalam struktur pemerintahan daerah,
melainkan merupakan bentuk afirmasi terhadap kearifan lokal yang
berlaku di Daerah Istimewa. Pengaturan mengenai kekhususan
jabatan Wakil Kepala Daerah tersebut terus berlanjut dalam Pasal 25
ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok
Pemerintahan Daerah. (Vide Bukti P-14)
13) Bahwa eksistensi jabatan Wakil Kepala Daerah bagi seluruh jenis
daerah pertama kali diakui secara umum dalam Pasal 6 Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1965 yang menyatakan bahwa dalam
menjalankan pemerintahan sehari-hari Kepala Daerah dibantu oleh
Wakil Kepala Daerah dan Badan Pemerintah Harian. Undang-Undang
tersebut tidak hanya mengakui keberadaan jabatan Wakil Kepala
Daerah, tetapi juga mengatur mekanisme pemilihannya yang tidak
dilakukan secara paket berpasangan dengan Kepala Daerah,
melainkan dilakukan secara terpisah. Mekanisme pemilihan tersebut
dilakukan melalui pengusulan oleh DPRD dan penetapan oleh
Presiden untuk Daerah Tingkat I, Menteri Dalam Negeri untuk Daerah
Tingkat II, serta Kepala Daerah Tingkat I untuk Daerah Tingkat III.
(Vide Bukti P- 15)
14) Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya telah
menegaskan bahwa Pemilihan Kepala Daerah merupakan bagian dari
rezim pemilihan umum. Namun demikian, kesatuan rezim tersebut
tidak serta-merta menuntut keseragaman mekanisme dalam seluruh
aspek pengaturannya. Pemilihan umum di tingkat nasional, khususnya
35
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, diselenggarakan dalam
kerangka Pasal 22E dan Pasal 8 UUD NRI 1945 yang berorientasi
pada
pembentukan
dan
keberlanjutan
pemerintahan
pusat,
sedangkan Pemilihan Kepala Daerah diselenggarakan dalam
kerangka Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 yang menekankan otonomi
daerah dan pendalaman demokrasi lokal. Oleh karena itu, meskipun
sama-sama berada dalam rezim pemilihan umum, mekanisme
pengisian jabatan dan pola legitimasi dalam Pemilihan Kepala Daerah
tidak harus disamakan secara mutlak dengan mekanisme pemilihan
dan suksesi jabatan di tingkat nasional.
15) Bahwa perbedaan aturan main tersebut semestinya juga diberlakukan
dalam mekanisme penggantian Kepala Daerah yang berhenti di
tengah masa jabatan. Meskipun UUD NRI 1945 secara tegas
mengatur mekanisme penggantian Presiden yang mangkat atau
berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, konstitusi tidak
mengatur secara eksplisit mekanisme penggantian Kepala Daerah.
Ketiadaan pengaturan konstitusional tersebut menunjukkan bahwa
pengisian jabatan Kepala Daerah merupakan ranah pengaturan
berdasarkan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945, sehingga dalam batas
penalaran yang wajar, penggantian Kepala Daerah yang berhenti di
tengah
masa
jabatan
dilakukan
melalui
mekanisme
yang
mencerminkan demokrasi lokal dan kedaulatan rakyat di daerah, yaitu
melalui pemilihan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
16) Bahwa Pasal 8 UUD NRI 1945 mengatur mekanisme penggantian
Presiden oleh Wakil Presiden dalam rangka menjamin keberlanjutan
dan stabilitas pemerintahan negara, sehingga bersifat otomatis dan
imperatif tanpa memerlukan mekanisme legitimasi ulang. Desain
konstitusional tersebut lahir dari kebutuhan menjaga kesinambungan
kekuasaan eksekutif nasional. Sebaliknya, Pasal 18 ayat (4) UUD NRI
1945 dirancang sebagai dasar konstitusional desentralisasi dan
demokrasi lokal yang membuka ruang bagi variasi mekanisme
pengisian jabatan publik di daerah. Tidak terdapat perintah
konstitusional yang mengharuskan mekanisme penggantian Kepala
Daerah meniru secara mutatis mutandis mekanisme penggantian
36
Presiden,
sehingga
penyamaan
kedua
mekanisme
tersebut
merupakan penyederhanaan konstitusional yang tidak sejalan dengan
filosofi Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945.
17) Bahwa dalam konteks demokrasi lokal, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat di daerah yang
memiliki legitimasi demokratis berdasarkan pemilihan umum. Oleh
karena itu, pelibatan DPRD dalam pengisian jabatan Kepala Daerah
yang berhenti di tengah masa jabatan merupakan perwujudan
kedaulatan rakyat yang tetap berada dalam koridor prinsip demokrasi.
Secara historis, mekanisme pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD
pernah menjadi bagian dari sistem ketatanegaraan Indonesia dan
diakui sebagai bentuk demokrasi yang sah. Peralihan menuju
Pemilihan Kepala Daerah secara langsung dimaksudkan untuk
memperkuat legitimasi demokratis, bukan untuk meniadakan
sepenuhnya peran DPRD dalam seluruh aspek pengisian jabatan
Kepala Daerah.
18) Bahwa dengan menutup secara mutlak mekanisme pemilihan oleh
DPRD dan hanya membuka jalan penggantian otomatis oleh Wakil
Kepala Daerah, Pasal 173 UU No. 10/2016 telah mereduksi prinsip
kedaulatan rakyat, mengabaikan peran lembaga perwakilan daerah,
serta menyamakan secara tidak tepat mekanisme pemerintahan pusat
dan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, norma a quo bertentangan
dengan Pasal 18 ayat (4), dan prinsip negara hukum demokratis dalam
UUD NRI 1945, sepanjang tidak dimaknai Penggantian Gubernur,
Walikota, dan Bupati dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh
DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota, yang calonnya diusulkan
oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik Pengusung.
C. Terjadinya Inkonsistensi Pengaturan Pengganti Kepala Daerah Yang
Berhalangan Tetap
1) Bahwa pemaknaan frasa “demokratis” dalam Pasal 18 ayat (4) UUD
NRI 1945 telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai
pemilihan langsung. Namun, dalam aspek penggantian Kepala
Daerah yang berhalangan tetap, terjadi inkonsistensi pengaturan
37
dalam berbagai undang-undang sebelum adanya perubahan
pengaturan terakhir kali, antara lain:
a. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur
penggantian Kepala Daerah yang berhalangan tetap secara
otomatis oleh Wakil Kepala Daerah hingga akhir masa jabatan.
Pasal 26 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004 berbunyi: “Wakil kepala
daerah menggantikan kepala daerah sampai habis masa
jabatannya apabila kepala daerah meninggal dunia, berhenti,
diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6
(enam) bulan secara terus menerus dalam masa jabatannya.”
(Vide Bukti P-16)
Ketentuan penggantian Kepala Daerah juga terdapat dalam
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (untuk selanjutnya disebut sebagai UU Pemda) yang
mengatur pengisian Jabatan Kepala Daerah yang berhenti dari
jabatannya
dilakukan
berdasarkan
peraturan
perundang-
undangan
Pemilihan Kepala Daerah yang berlaku sebagaimana diatur dalam
Pasal 87 sebagai berikut: “......
(1) Apabila gubernur berhenti sebagaimana dimaksud pada Pasal
78 atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan pengisian
jabatan
gubernur
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan mengenai pemilihan kepala daerah
(2) Apabila bupati/wali kota berhenti sebagaimana dimaksud pada
Pasal 78 atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan
pengisian jabatan bupati/walikota sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan kepala
daerah.” (Vide Bukti P-17)
b. UU No. 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota mengatur bahwa Wakil Kepala Daerah menggantikan
Kepala Daerah yang berhalangan tetap hanya bersifat sementara
sebagai pelaksana tugas harian. Pengisian jabatan definitif
38
dilakukan melalui pemilihan oleh DPRD jika sisa masa jabatan
lebih dari 18 bulan.
c. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal
87 menegaskan bahwa pengisian jabatan harus dilakukan
berdasarkan peraturan perundang-undangan pemilihan yang
berlaku, yang berarti Wakil Kepala Daerah tidak serta-merta
mengisi jabatan tersebut. Jika dikaitkan pada Pasal 50 Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota mengatur kedudukan Wakil Kepala Daerah
dalam pengisian Jabatan Kepala Daerah berhalangan tetap hanya
bersifat sementara saja sebagai pelaksana tugas harian dengan
bentuk bunyi ketentuan sebagai berikut:
“Pasal 50 berbunyi:
(1) Dalam hal gubernur, bupati, dan walikota berhalangan tetap,
wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota tidak serta
merta menggantikan gubernur, bupati, dan walikota.
(2) Wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota menjalankan
tugas sehari-hari gubernur, bupati, dan walikota sebagai
pelaksana tugas harian sampai dengan terpilihnya gubernur,
bupati, dan walikota.”
Pengisian jabatan Kepala Daerah yang berhalangan tetap menurut
undang-undang tersebut dilakukan dengan pemilihan Kepala
Daerah oleh DPRD sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (2)
dan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014
sebagai berikut
“Pasal 51 ayat (2):
Apabila sisa masa jabatan gubernur berhenti atau diberhentikan
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap dan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas)
bulan, dilakukan pemilihan gubernur oleh DPRD provinsi.”
“Pasal 52 ayat (2):
Apabila sisa masa jabatan bupati/walikota berhenti atau
diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap dan sisa masa jabatan lebih
39
dari 18 (delapan belas) bulan, dilakukan pemilihan bupati/walikota
melalui DPRD kabupaten/kota” (Vide Bukti P-18)
d. UU No. 1 Tahun 2015 tentang penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-
Undang memiliki pengaturan mekanisme pemilihan Kepala Daerah
pengganti memiliki prosedur yang sama dengan undang-undang
sebelumnya. Namun, terdapat perubahan nomenklatur penjelasan
kedudukan Jabatan Wakil Kepala Daerah sebagai pejabat
sementara Kepala Daerah sampai dengan Kepala Daerah tetap
dipilih sebagaimana diatur dalam Pasal 173 ayat (2) yang berbunyi:
“Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menjalankan tugas sesuai dengan
ketentuan
peraturan
perundang
undangan
mengenai
pemerintahan daerah.” (Vide Bukti P-19)
Ketentuan ini tidak memberikan kewenangan secara langsung
kepada Wakil Kepala Daerah sebagai pelaksana harian seperti
undang-undang sebelumnya, melainkan mengatur pelaksanaan
tugas berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Pasal
88
UU
Pemda
mengatur
bahwa
Wakil
Kepala
Daerah
melaksanakan tugas sehari-hari Kepala Daerah sampai terpilihnya
Kepala Daerah pengganti, Pasal 88 berbunyi sebagai berikut:
(1) Dalam hal pengisian jabatan gubernur sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 87 ayat (1) belum dilakukan, wakil gubernur
melaksanakan tugas sehari-hari gubernur sampai dilantiknya
gubernur atau sampai dengan diangkatnya penjabat gubernur.
(2) Dalam hal pengisian jabatan bupati/wali kota sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) belum dilakukan, wakil
bupati/wakil
walikota
melaksanakan
tugas
sehari-hari
bupati/wali kota sampai dengan dilantiknya bupati/wali kota
atau sampai diangkatnya penjabat bupati/wali kota.
2) Bahwa secara historis sebagaimana diuraikan dalam angka 1 (satu) di
atas, konstruksi hukum dalam regulasi pemerintahan daerah tidak
pernah mendesain kedudukan Wakil Kepala Daerah sebagai suksesor
langsung atau pengganti otomatis bagi Kepala Daerah yang
40
berhalangan tetap. Merujuk pada semangat Undang-Undang Nomor
22 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, mandat
yang diberikan kepada Wakil Kepala Daerah hanyalah sebatas
menjalankan tugas rutin sehari-hari eksekutif hingga ditetapkannya
Penjabat Kepala Daerah yang sah.
3) Bahwa ketentuan Pasal 173 a quo pada hakikatnya memberikan
“Golden Ticket” kekuasaan kepada Wakil Kepala Daerah, yang dalam
praktiknya memicu disharmoni akut dan ketegangan politik di internal
pemerintahan
daerah.
Adanya
kepastian
hukum
mengenai
pengangkatan otomatis ini menciptakan situasi di mana Kepala
Daerah merasa terancam secara politis, mengingat munculnya insentif
bagi Wakil Kepala Daerah untuk melakukan tindakan-tindakan
destruktif, termasuk potensi upaya “penjebakan hukum” demi
mengakselerasi peralihan jabatan. Akibatnya, filosofi kepemimpinan
“satu paket” yang seharusnya mengedepankan sinergitas, justru
berubah
menjadi
arena
persaingan
yang
tidak
sehat
dan
membahayakan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
D. Tidak Adanya Keterlibatan, Legitimasi Demokratis Dan Fungsi
Representasi DPRD Dalam Mekanisme Pergantian Kepala Daerah
Oleh Wakil Kepala Daerah
1) Bahwa mekanisme pengangkatan otomatis dalam Pasal 173 ayat (1)
UU 10/2016 telah mereduksi peran DPRD menjadi sekadar “tukang
stempel” administratif. Hal ini bertentangan dengan prinsip pemilihan
secara demokratis yang menghendaki adanya partisipasi dan
kontestasi.
2) Bahwa terdapat anomali hukum yang nyata yaitu DPRD hanya
dilibatkan secara aktif dalam pengusulan Penjabat (Pj.) Kepala Daerah
(yang bersifat administratif dan berasal dari ASN) berdasarkan
Permendagri No. 4 Tahun 2023. Namun, untuk pengisian jabatan
Kepala Daerah definitif, peran DPRD justru dihilangkan.
3) Bahwa pemilihan melalui DPRD memastikan prinsip demokrasi tetap
terjaga bagi masa jabatan pengganti, sebagaimana mandat Putusan
MK Nomor 67/PUU-XIX/2021 yang menyatakan pengisian Penjabat
41
Kepala Daerah harus dilakukan secara demokratis berdasarkan Pasal
18 ayat (4) UUD NRI 1945.
4) Bahwa terkait dengan pengisian penjabat Kepala Daerah untuk
mengisi kekosongan jabatan kepala daerah, penting bagi Mahkamah
untuk menegaskan bahwa proses pengisian kekosongan jabatan
Kepala Daerah juga masih dalam ruang lingkup pemaknaan “secara
demokratis” sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI
1945.
5) Bahwa penegasan pelaksanaan prinsip demokratis sebagaimana
diamanatkan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 pada mekanisme
pengisian penjabat Kepala Daerah dalam Putusan MK No. 67/PUU-
XIX/2021 tersebut menepis kekhawatiran hilangnya keterlibatan
masyarakat
untuk
memilih
Penjabat
(Pj.)
Kepala
Daerah.
Menindaklanjuti Putusan MK, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota yang
mengatur keterlibatan DPRD dalam mengusulkan nama-nama yang
menjadi Calon Penjabat Kepala Daerah sebagaimana diatur Pasal 4
ayat (1) untuk Pj. Gubernur dan Pasal 9 ayat (1) untuk Pj.
Bupati/Walikota yang berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 4 ayat (1) berbunyi:
(1) Pengusulan Pj Gubernur dilakukan oleh:
a. Menteri; dan
b. DPRD melalui Ketua DPRD provinsi.”
“Pasal 9 ayat (1) berbunyi:
(1) Pengusulan Pj Bupati dan Pj Wali Kota dilakukan oleh:
a. Menteri;
b. gubernur; dan
c. DPRD melalui ketua DPRD kabupaten/kota.”
6) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023, DPRD bahkan
terlibat dalam penentuan pemilihan Penjabat Kepala Daerah yang
notabene-nya penjabat sementara yang bersifat administratif dan
dipilih dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (Vide Bukti P-20). Situasi
42
tersebut bertolak belakang dengan peran DPRD yang hanya menjadi
‘tukang stempel’ pengesahan bagi pergantian Kepala Daerah dari
Jabatan Wakil Kepala Daerah. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan
amanat Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 yang menghendaki pemilihan
secara demokratis terhadap Jabatan Kepala Daerah.
7) Bahwa Pasal 173 UU 10/2016 tidak hanya melanggar Pasal 18 ayat
(4) UUD NRI 1945 semata, pengaturan pengisian Jabatan Kepala
Daerah Pengganti oleh Wakil Kepala Daerah tidak sesuai dengan
Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 karena
memberi keistimewaan kepada Wakil Kepala Daerah untuk dapat
mengisi jabatan Wakil Kepala Daerah tanpa melalui proses yang
demokratis dibandingkan dengan metode pengisian jabatan Kepala
Daerah lainnya, termasuk Penjabat Kepala Daerah pada peralihan ke
Pemilihan Kepala Daerah serentak 2024 yang dinilai tidak demokratis.
E. Terjadinya Disharmonisasi Relasi Kepala Daerah Dengan Wakil
Kepala Daerah Dan “Kanibalisme Jabatan”
1) Bahwa sistem otomatisasi memberikan “Golden Ticket” kepada Wakil
Kepala Daerah, yang memicu ketegangan relasi dan rasa tidak aman
bagi Kepala Daerah. Hal ini merusak filosofi sistem paket pencalonan
yang seharusnya harmonis.
2) Bahwa terdapat fakta empiris mengenai konfrontasi yang dilakukan
Wakil Kepala Daerah kepada Kepala Daerah akibat ambisi suksesi
penggantian Kepala Daerah, fakta empiris ini dapat dilihat dari
beberapa contoh sebagai berikut:
a. Kasus Bupati Aceh Tengah Periode 2017-2022, Wakil Bupati
merasa tidak dihargai dan mengancam membunuh Bupatinya.
(Vide Bukti P-21)
b. Kasus
Bupati
Jember
Periode
2025-2030,
Wakil
Bupati
melaporkan Bupati ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),
Gubernur Jawa Timur, dan Menteri Dalam Negeri pada September
2025 karena merasa diabaikan dalam tata kelola Anggaran
Penerimaan dan Belanja Daerah APBD. (Vide Bukti P-22)
43
c. Kasus Bupati Sidoarjo Periode 2025-2030, Wakil Bupati hendak
melaporkan Bupati ke Kemendagri karena mutasi aparatur sipil
negara (ASN) yang dinilai tidak sesuai aturan. (Vide Bukti P-23)
d. Kasus Walikota Tegal Periode 2019-2024, Wakil Walikota
berkonflik dengan Walikota sampai terjadinya saling lapor
kepolisian. (Vide Bukti P-24)
3) Bahwa berdasarkan contoh kasus di atas membuktikan terjadinya
konfrontasi yang bertendensi persepsi “penjebakan kasus hukum”
yang dimiliki oleh Kepala Daerah kepada wakilnya sebagai pihak yang
paling diuntungkan jika Kepala Daerah terkena kasus hukum dan
berakibat pada pemberhentiannya dari jabatan. Kondisi tersebut
membuat pengaturan pengangkatan Wakil Kepala Daerah sebagai
Kepala Daerah secara otomatis perlu dipikirkan ulang eksistensinya
karena telah melanggar moralitas dan rasionalitas suatu kebijakan
secara nyata karena menjadi satu-satunya mekanisme pemilihan
kepala daerah yang tidak melewati prosedur pemilihan secara
demokratis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD
NRI 1945.
4) Bahwa selain terjadinya “penjebakan kasus hukum” terdapat fakta
empiris lain mengenai perpecahan antara Kepala Daerah dengan
Wakilnya yang terjadi setelah terpilihnya pasangan tersebut dalam
pemilihan umum Kepala Daerah. Dalam Jurnal Pemerintahan dan
Kebijakan (JPK) berjudul Disharmonisasi Kepala Daerah dan Wakilnya
di Indonesia: Literatur Review, telah meneliti berbagai kasus
perpecahan antara Kepala Daerah dengan Wakilnya terjadi karena
salah satunya adanya kepentingan politik jangka pendek. (Vide Bukti
P-25)
5) Bahwa berdasarkan fakta-fakta empiris yang kami sampaikan di atas,
maka sistem penggantian otomatis oleh Wakil Kepala Daerah menjadi
Kepala Daerah yang berhalangan tetap menjadi salah satu faktor
pendorong terciptanya “Golden Tickets” yang mana hal ini mendorong
terjadinya “kanibalisme jabatan” sehingga mengganggu stabilitas
politik daerah dan akan mempengaruhi berjalannya pemerintahan
daerah.
44
F. Uraian Pertentangan Pasal 173 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat
(5), ayat (6), dan ayat (7) UU No.10/2016 Terhadap Pasal 27 ayat (1)
UUD NRI 1945.
1) Bahwa Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 menjamin “Segala warga
negara
bersamaan
kedudukannya
di
dalam
hukum
dan
pemerintahan...”. Prinsip ini mengandung makna hak bagi setiap
warga negara untuk memiliki kesempatan yang sama dalam
menduduki jabatan publik atau kesamaan kedudukan dalam
pemerintahan.
2) Bahwa Pasal 173 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat
(6), dan ayat (7) UU No. 10/2016 secara nyata menciptakan
diskriminasi politik dengan memberikan hak eksklusif dan otomatis
kepada satu individu (dalam hal ini Wakil Kepala Daerah) untuk
mengisi jabatan definitif Kepala Daerah yang kosong, tanpa membuka
ruang bagi warga negara Indonesia yang juga memenuhi syarat untuk
memimpin.
3) Bahwa dengan hanya membutuhkan “pengesahan pengangkatan”
untuk Wakil Kepala Daerah, Undang-Undang tersebut menutup
kesempatan bagi warga negara yang lain untuk mencalonkan diri atau
dicalonkan dan dipilih untuk menggantikan Kepala Daerah yang telah
berhenti pada sisa masa jabatan, sehingga melanggar prinsip
kesetaraan di dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana dijamin
oleh Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945.
4) Bahwa Pasal 173 UU No. 10/2016 secara substantif mendegradasi
hak politik warga negara untuk dapat dipilih, karena jabatan yang
kosong diisi tanpa proses demokratis sedikit pun. Hal ini bertentangan
dengan prinsip kesetaraan di dalam hukum dan pemerintahan.
5) Bahwa oleh karena itu, Pasal 173 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4),
ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU No. 10/2016 harus dinyatakan
bertentangan dengan UUD NRI 1945 karena menciptakan perlakuan
tidak adil dalam mengakses jabatan publik.
4. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan penjelasan tersebut di atas, Para
Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan
Permohonan Para Pemohon. Seluruh posita dan argumentasi yang
45
disampaikan berkesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 9/2015), sehingga
pengabulan Permohonan a quo pada hakikatnya justru senafas dan sejalan
dengan sistem hukum yang berlaku.
5. Bahwa ketentuan tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 101 ayat (1) huruf
d1 UU No. 9/2015, yang menyatakan bahwa DPRD Provinsi mempunyai
tugas dan wewenang untuk memilih gubernur dan wakil gubernur dalam hal
terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan. Norma ini
secara eksplisit menempatkan DPRD sebagai subjek yang berwenang
melakukan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam kondisi
terjadinya kekosongan jabatan. (Vide Bukti P-26)
6. Bahwa ketentuan yang serupa juga diatur secara tegas dalam Pasal 154 ayat
(1) huruf d1 UU No. 9/2015, yang menyatakan bahwa DPRD kabupaten/kota
mempunyai tugas dan wewenang untuk memilih bupati dan wakil bupati serta
walikota dan wakil wali kota dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk
meneruskan sisa masa jabatan. Dengan demikian, baik pada tingkat provinsi
maupun kabupaten/kota, undang-undang secara konsisten mengatur
mekanisme pengisian jabatan kepala daerah yang berhenti melalui pemilihan
oleh DPRD.
7. Bahwa pengaturan tersebut secara nyata dan tegas senafas dengan
Permohonan Para Pemohon, yang pada pokoknya menegaskan bahwa
penggantian Kepala Daerah yang berhenti di tengah masa jabatan tidak
serta-merta harus dilakukan dengan mekanisme otomatis, melainkan melalui
pemilihan oleh DPRD sebagai representasi kedaulatan rakyat di daerah. Oleh
karena itu, alasan-alasan Permohonan Para Pemohon telah sepenuhnya
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,
sehingga
sudah
sepatutnya
Mahkamah
Konstitusi
mengabulkan
Permohonan Para Pemohon seluruhnya.
8. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Para Pemohon menyatakan
bahwa keberlakuan Pasal 173 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) dan (7) UU No.
10/2016 bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 27 ayat (1) UUD
NRI 1945. Oleh karena itu, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah
46
Konstitusi
untuk
mengabulkan
permohonan
Para
Pemohon
untuk
seluruhnya.
IV. PETITUM
Berdasarkan seluruh dalil-dalil yang telah dijabarkan di atas, Para Pemohon
memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang
memeriksa, menguji, dan memutus permohonan ini untuk memberikan putusan
sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 130 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5898) sepanjang frasa “(1) Dalam hal Gubernur, Bupati, dan Walikota
berhenti karena:
a. meninggal dunia;
b. permintaan sendiri; atau
c. diberhentikan;
maka Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota menggantikan
Gubernur, Bupati, dan Walikota.” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak
memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “(1)
Dalam hal Gubernur, Bupati, dan Walikota berhenti karena:
a. meninggal dunia;
b. permintaan sendiri; atau
c. diberhentikan;
maka Penggantian Gubernur, Walikota, dan Bupati dilakukan melalui
mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota, yang
calonnya diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik
Pengusung”;
3. Menyatakan Pasal 173 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota
47
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 130 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5898) sepanjang frasa “DPRD Provinsi menyampaikan usulan pengesahan
pengangkatan Wakil Gubernur menjadi Gubernur sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) kepada Presiden melalui Menteri untuk disahkan
pengangkatannya sebagai Gubernur” bertentangan dengan UUD 1945 dan
tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “DPRD
Provinsi
menyampaikan
usulan
pengangkatan
Gubernur
Pengganti
berdasarkan hasil pemilihan oleh DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) kepada Presiden melalui Menteri untuk disahkan
pengangkatannya sebagai Gubernur”;
4. Menyatakan Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang
Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 130 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5898) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum
mengikat;
5. Menyatakan Pasal 173 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 130 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5898) sepanjang frasa “DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan usulan
pengangkatan dan pengesahan Wakil Bupati/Wakil Walikota menjadi
Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri
melalui Gubernur untuk diangkat dan disahkan sebagai Bupati/Walikota.”
bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum
mengikat sepanjang tidak dimaknai “DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan
usulan
pengangkatan
Bupati/Walikota
Pengganti
berdasarkan
hasil
pemilihan oleh DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
48
kepada Menteri melalui Gubernur untuk diangkat dan disahkan sebagai
Bupati/Walikota.”;
6. Menyatakan Pasal 173 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 130 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5898) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum
mengikat;
7. Menyatakan Pasal 173 ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 130 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5898) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum
mengikat;
8. Menyatakan Pasal 173 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 130 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5898) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum
mengikat;
9. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya;
Atau dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya (ex aequo et bono). Demikian permohonan ini disampaikan.
[2.2]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah
mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-31,
sebagai berikut:
49
1.
Bukti P-1
: Fotokopi KTP Pemohon I atas nama Dr. Frans Pekey, M.Si;
2.
Bukti P-2
: Fotokopi KTP Pemohon II atas nama Agus Festus Moar, S.Pd.
M.Si;
3.
Bukti P-3
: Fotokopi KTP Pemohon III atas nama Jhon Nehemia
Mandiboi;
4.
Bukti P-4
: Fotokopi Pasal 173 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) UU No.
10 Tahun 2016;
5.
Bukti P-5
: Fotokopi Satu naskah Undang-Undang Dasar 1945;
6.
Bukti P-6
: Fotokopi Demokrasi Konstitusional dalam Buku dengan judul
“Teori Demokrasi Memahami Teori dan Praktik” dalam BAB 9
hal. 78,79 dan 84;
7.
Bukti P-7
: Fotokopi Putusan MK No. 67/PUU-XIX/2021 pada hal. 33 dan
34 butir (3.14.2);
8.
Bukti P-8
: Fotokopi Artikel berjudul “1986 San Diego Mayoral Special
election” diakses pada tanggal 19 Januari 2026;
9.
Bukti P-9
: Fotokopi Artikel yang berjudul “Katie Hill, California
Congresswoman, Resign Amid Allegations of Affairs With
Staff” diakses pada tanggal 19 Januari 2026;
10. Bukti P-10
: Fotokopi San Diego Municipal Code Chapter 2: government;
11. Bukti P-11
: Fotokopi Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 pada halaman
86 angka 4;
12. Bukti P-12
: Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-
XXIII/2025 halaman 52 butir (3.13.1);
13. Bukti P-13
: Fotokopi Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun
1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai
Pemerintahan Sendiri di Daerah-Daerah yang Berhak
Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri;
14. Bukti P-14
: Fotokopi Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah;
15. Bukti P-15
: Fotokopi Pasal 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965
tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah;
16. Bukti P-16
: Fotokopi Pasal 26 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah;
50
17. Bukti P-17
: Fotokopi Pasal 87 dan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
18. Bukti P-18
: Fotokopi Pasal 50, Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2) UU
No. 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota
19. Bukti P-19
: Fotokopi Pasal 173 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2015 tentang
penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
20. Bukti P-20
: Fotokopi Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pejabat
Gubernur, Pejabat Bupati, dan Pejabat Walikota;
21. Bukti P-21
: Fotokopi Berita regional.kompas.com berjudul “Curhat Wabub
Firdaus Merasa Tak Dihargai Hingga Ancam Bunuh Bupati
Aceh Tengah” diakses pada tanggal 19 Januari 2026;
22. Bukti P-22
: Fotokopi Berita Kompas.com berjudul “Wabub Jember
Laporkan
Bupati
ke
KPK,
salah
satunya
masalah
transparansi” diakses pada tanggal 18 Januari 2026;
23. Bukti P-23
: Fotokopi Berita Detik Jaktim.com yang berjudul “Awal Mula
Tersulutnya Bara Konflik Bupati Vs Wabub Sidoarjo” diakses
pada tanggal 18 Januari 2026;
24. Bukti P-24
: Fotokopi Berita Detiknews.com yang berjudul “Penyebab
Konflik
Walkot-Wawali
Tegal
Terkuak,
Terkait
Info
Penggunaan Narkoba”;
25. Bukti P-25
: Fotokopi Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) yang
berjudul “Disharmonisasi Kepala Daerah dan Wakilnya di
Indonesia: Literatur Review”;
26. Bukti P-26
: Fotokopi Pasal 101 ayat (1) huruf d1. dan Pasal 154 ayat (1)
huruf d1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah;
27. Bukti P-27
: Fotokopi Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
131.91-1218 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Penjabat
Walikota Jayapura Provinsi Papua atas nama Dr. Frans
Pekey, M.Si;
51
28. Bukti P-28
: Fotokopi Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
100.2.1.3-1207 Tahun 2023 tentang Perpanjangan Masa
Jabatan Penjabat Walikota Jayapura Provinsi Papua atas
nama Dr. Frans Pekey, M.Si;
29. Bukti P-29
: Fotokopi Berita Berjudul “Pejabat Bupati Sarmi Serahkan SK
Pelaksana Tugas Sekertaris Daerah (SEKDA)” Pejabat Bupati
Sarmi menyerahkan SK PIt SEKDA kepada Agus Festus
Moar, S.Pd. M.Si tertanggal 4 April 2023 di Aula Kantor
BKPSDM
Kabupaten
Sarmi
Sumber:
https://www.sarmikab.go.id/main/penjabat-bupati-sarmi-
serahkan-sk-pelaksana- tugas-sekretaris-daerah-sekda/;
30. Bukti P-30
: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura
Nomor 457 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2024;
31. Bukti P-31
: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Sarmi
Nomor
199
Tahun
2024
tentang
Penetapan
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun
2024.
[2.3]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
52
6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili
pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji
undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.
[3.2]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah
pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 173 ayat (1), ayat
(2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU
10/2016) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili
permohonan a quo;
Kedudukan Hukum Pemohon
[3.3]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta
Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau
kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan
oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang
mempunyai kepentingan sama);
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara;
Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI
Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:
53
a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat
(1) UU MK;
b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan
oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang
yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada
huruf a.
[3.4]
Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum
pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-
V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20
September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah telah berpendirian
bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh
UUD NRI Tahun 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap
dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau
setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan
akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya
undang-undang yang dimohonkan pengujian;
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka
kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
[3.5]
Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU
MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional
sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya
Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon I, Pemohon II,
dan Pemohon III yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan
a quo adalah norma Pasal 173 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat
(6), dan ayat (7) UU 10/2016, yang rumusannya masing-masing sebagai berikut.
54
Pasal 173 ayat (1) UU 10/2016:
Dalam hal Gubernur, Bupati, dan Walikota berhenti karena:
a. meninggal dunia;
b. permintaan sendiri; atau
c. diberhentikan;
maka Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota menggantikan
Gubernur, Bupati, dan Walikota.
Pasal 173 ayat (2) UU 10/2016:
DPRD Provinsi menyampaikan usulan pengesahan Wakil Gubernur
menjadi Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada
Presiden melalui Menteri untuk disahkan pengangkatannya sebagai
Gubernur.
Pasal 173 ayat (3) UU 10/2016:
Dalam hal DPRD Provinsi tidak menyampaikan usulan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung
sejak Gubernur berhenti, Presiden berdasarkan usulan Menteri
mengesahkan pengangkatan Gubernur sebagai Gubernur berdasarkan:
a. surat kematian;
b. surat pernyataan pengunduran diri dari Gubernur; atau
c. keputusan pemberhentian.
Pasal 173 ayat (4) UU 10/2016:
DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan usulan pengangkatan dan
pengesahan Wakil Bupati/Wakil Walikota menjadi Bupati/Walikota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui Gubernur
untuk diangkat dan disahkan sebagai Bupati/Walikota.
Pasal 173 ayat (5) UU 10/2016:
Dalam hal DPRD Kabupaten/Kota tidak menyampaikan usulan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam waktu 10 (sepuluh) hari
kerja terhitung sejak Bupati/Walikota berhenti, Gubernur menyampaikan
usulan kepada Menteri dan Menteri berdasarkan usulan Gubernur
mengangkat dan mengesahkan Wakil Bupati/Wakil Walikota sebagai
Bupati/Walikota.
Pasal 173 ayat (6) UU 10/2016:
Dalam hal Gubernur tidak menyampaikan usulan sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak
diterimanya usulan dari DPRD Kabupaten/Kota kepada Gubernur
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri berdasarkan usulan
DPRD
Kabupaten/Kota
mengangkat
dan
mengesahkan
Wakil
Bupati/Wakil Walikota sebagai Bupati/Walikota.
Pasal 173 ayat (7) UU 10/2016:
Dalam hal Gubernur dan DPRD Kabupaten/Kota tidak menyampaikan
usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Menteri
mengesahkan pengangkatan Wakil Bupati/Wakil Walikota menjadi
Bupati/Walikota berdasarkan:
55
a. surat kematian;
b. surat pernyataan pengunduran diri dari Bupati/Walikota; atau
c. keputusan pemberhentian.
2. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III menjelaskan kedudukan
hukum masing-masing sebagai berikut:
a. Pemohon I merupakan perseorangan warga negara Indonesia sesuai
dengan Kartu Tanda Penduduk yang dimiliki [vide Bukti P-1], sehingga
mempunyai hak sebagai pemilih dan telah memilih kepala daerah sesuai
dengan domisili. Selain itu, Pemohon I mempunyai pengalaman sebagai Pj.
Walikota Jayapura periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 dan
Calon Walikota Jayapura pada Pemilukada 2024 dengan Nomor Urut 1 [vide
Bukti P-27, Bukti P-28, dan Bukti 30]. Pemohon I merasa dirugikan hak
konstitusionalnya dengan berlakunya norma Pasal a quo karena telah
menutup kesempatan Pemohon I untuk dicalonkan atau mencalonkan diri
sebagai pengganti walikota yang telah berhenti tetap melalui pemilihan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jayapura.
b. Pemohon II merupakan perseorangan warga negara Indonesia sesuai
dengan Kartu Tanda Penduduk yang dimiliki [vide Bukti P-2], sehingga
mempunyai hak sebagai pemilih dan telah memilih kepala daerah sesuai
dengan domisili. Selain itu, Pemohon II mempunyai pengalaman sebagai Plt.
Sekretaris Daerah Kabupaten Sarmi periode tahun 2022 sampai dengan
tahun 2024 dan Calon Bupati Sarmi pada Pemilukada 2024 dengan Nomor
Urut 3 [vide Bukti P-29 dan Bukti 31]. Pemohon Il merasa dirugikan hak
konstitusionalnya dengan berlakunya norma Pasal a quo karena telah
menutup kesempatan Pemohon II untuk dicalonkan ataupun mencalonkan
diri sebagai pengganti bupati yang telah berhenti tetap melalui pemilihan
DPRD Kabupaten Sarmi.
c. Pemohon III merupakan perseorangan warga negara Indonesia sesuai
dengan Kartu Tanda Penduduk yang dimiliki [vide Bukti P-3], sehingga
mempunyai hak sebagai pemilih dan telah memilih kepala daerah sesuai
dengan domisili. Pemohon III telah mengalami kerugian karena hak untuk
berpartisipasi dalam penggantian bupati yang telah berhenti tetap telah
direnggut oleh keberlakuan norma Pasal a quo.
3. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III menjelaskan memiliki hak
konstitusional atas pelaksanaan kedaulatan rakyat, hak untuk memiliki
56
kedudukan
dan
kesempatan
yang
sama
dalam
pemerintahan,
dan
memperjuangkan haknya secara kolektif sebagaimana dijamin dalam Pasal 1
ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI
Tahun 1945.
4. Bahwa menurut Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III, penggantian kepala
daerah yang telah berhenti tetap merupakan proses di luar pelaksanaan pemilu
dan berbeda dengan pemilukada. Meskipun dipilih secara berpasangan namun
memilih kepala daerah sebagai kepala daerah dan memilih wakil kepala daerah
sebagai wakil bukan sebagai pengganti kepala daerah karena kehadiran wakil
kepala daerah untuk mendampingi kepala daerah berdasarkan kemampuan
selaku wakil.
5. Bahwa melalui pemilihan anggota DPRD Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon
III telah memberikan haknya untuk diwakili dan diperjuangkan termasuk dalam
hal penggantian kepala daerah yang berhenti tetap dapat dilakukan secara
demokratis bukan hanya sebatas proses administratif semata. Oleh karena itu,
apabila permohonan a quo dikabulkan maka kerugian konstitusional yang
dialami Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III dapat dipulihkan.
Bahwa setelah memeriksa dengan saksama uraian permohonan Pemohon
I, Pemohon II, dan Pemohon III dalam menjelaskan anggapan kerugian hak
konstitusional serta syarat kedudukan hukum dalam pengujian konstitusionalitas
norma Pasal 173 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7)
UU 10/2016 sebagaimana telah diuraikan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon I,
Pemohon II, dan Pemohon III telah memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon dalam
permohonan pengujian undang-undang yaitu sebagai perseorangan warga negara
Indonesia [vide Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-3] yang mempunyai hak untuk
memilih dan dipilih dalam pemilukada serta telah pernah menggunakan hak pilihnya
dalam pemilihan kepala daerah sesuai dengan domisili, bahkan Pemohon II dan
Pemohon III pernah menjadi calon kepala daerah dalam Pemilukada 2024 [vide
Bukti P-30 dan Bukti P-31]. Di samping itu, Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon
III juga telah dapat menguraikan memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh UUD
NRI Tahun 1945, yaitu Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan
Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang dianggap dirugikan dengan
berlakunya norma Pasal 173 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6),
dan ayat (7) UU 10/2016 yang dimohonkan pengujian. Berkaitan dengan hal
57
tersebut, Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III menjelaskan norma Pasal a quo
telah menutup kesempatan untuk dicalonkan ataupun mencalonkan diri sebagai
pengganti kepala daerah atau setidak-setidaknya berpartisipasi dalam penggantian
kepala daerah yang telah berhenti tetap yang digantikan oleh wakil kepala daerah
yang seharusnya dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD provinsi atau
DPRD kabupaten/kota. Namun demikian, menurut Mahkamah, perihal kedudukan
hukum Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III dimaksud jika dikaitkan dengan
syarat-syarat anggapan kerugian hak konstitusional sebagaimana dipersyaratkan
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya, bukanlah
merupakan bentuk anggapan kerugian hak konstitusional yang spesifik, aktual,
ataupun potensial berdasarkan penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi
karena dalam kualifikasi Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III sebagai
perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih dan dipilih
secara faktual telah menyalurkan hak untuk memilih dan memperjuangkan hak
untuk dipilih tanpa ada halangan. Terlebih, sejak awal atau sebelum memilih
pasangan calon kepala daerah ataupun mencalonkan diri sebagai calon kepala
daerah Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III telah mengetahui bahwa
gubernur/bupati/walikota dan wakil gubernur/bupati/walikota adalah pasangan calon
dalam
Pemilukada
di
mana
kedudukan
wakil
gubernur/bupati/walikota
menggantikan gubernur/bupati/walikota dalam hal berhenti secara tetap, karena
meninggal dunia, atau permintaan sendiri atau diberhentikan [vide Pasal 173 ayat
(1) UU 10/2016]. Terlebih lagi, kualifikasi Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III
bukan sebagai representasi DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota, sehingga
tidak ada anggapan kerugian hak konstitusional apabila penggantian kepala daerah
yang telah berhenti tetap tidak dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD
provinsi atau DPRD kabupaten/kota, sebagaimana diuraikan dan dimohonkan oleh
Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III.
Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, menurut Mahkamah tidak
terdapat hubungan sebab-akibat antara anggapan kerugian hak konstitusional
Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III secara spesifik dan aktual ataupun
setidak-tidaknya berpotensi akan terjadi dengan berlakunya norma Pasal 173 ayat
(1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU 10/2016 yang
dimohonkan pengujian. Oleh karena syarat-syarat adanya anggapan kerugian hak
58
konstitusional sebagaimana dikehendaki dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 006/PUU-III/2005, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007
dan putusan-putusan selanjutnya adalah bersifat kumulatif, maka menurut
Mahkamah tidak terdapat relevansinya lagi untuk mempertimbangkan syarat-syarat
selebihnya. Dengan demikian, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk
menyatakan bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III (selanjutnya disebut
para Pemohon) tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon
dalam mengajukan permohonan a quo.
[3.6]
Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili
permohonan a quo, namun oleh karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan
hukum untuk
mengajukan
permohonan a quo
maka Mahkamah tidak
mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon.
[3.7]
Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak
dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di
atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2]
Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan
permohonan a quo;
[4.3]
Permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076).
59
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur,
Arsul Sani, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota,
pada hari Rabu, tanggal lima belas, bulan April, tahun dua ribu dua puluh enam,
yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum
pada hari Selasa, tanggal dua belas, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh enam,
selesai diucapkan pukul 14.33 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo
selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur
Hamzah, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Adies Kadir, dan Liliek
Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Syukri
Asy’ari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau
kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang
mewakili.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Arsul Sani
60
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Syukri Asy’ari
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 173 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: 53 a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 173 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU 10/2016, yang rumusannya masing-masing sebagai berikut. 54 Pasal 173 ayat (1) UU 10/2016: Dalam hal Gubernur, Bupati, dan Walikota berhenti karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau c. diberhentikan; maka Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota menggantikan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pasal 173 ayat (2) UU 10/2016: DPRD Provinsi menyampaikan usulan pengesahan Wakil Gubernur menjadi Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Presiden melalui Menteri untuk disahkan pengangkatannya sebagai Gubernur. Pasal 173 ayat (3) UU 10/2016: Dalam hal DPRD Provinsi tidak menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Gubernur berhenti, Presiden berdasarkan usulan Menteri mengesahkan pengangkatan Gubernur sebagai Gubernur berdasarkan: a. surat kematian; b. surat pernyataan pengunduran diri dari Gubernur; atau c. keputusan pemberhentian. Pasal 173 ayat (4) UU 10/2016: DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan usulan pengangkatan dan pengesahan Wakil Bupati/Wakil Walikota menjadi Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui Gubernur untuk diangkat dan disahkan sebagai Bupati/Walikota. Pasal 173 ayat (5) UU 10/2016: Dalam hal DPRD Kabupaten/Kota tidak menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Bupati/Walikota berhenti, Gubernur menyampaikan usulan kepada Menteri dan Menteri berdasarkan usulan Gubernur mengangkat dan mengesahkan Wakil Bupati/Wakil Walikota sebagai Bupati/Walikota. Pasal 173 ayat (6) UU 10/2016: Dalam hal Gubernur tidak menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya usulan dari DPRD Kabupaten/Kota kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri berdasarkan usulan DPRD Kabupaten/Kota mengangkat dan mengesahkan Wakil Bupati/Wakil Walikota sebagai Bupati/Walikota. Pasal 173 ayat (7) UU 10/2016: Dalam hal Gubernur dan DPRD Kabupaten/Kota tidak menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Menteri mengesahkan pengangkatan Wakil Bupati/Wakil Walikota menjadi Bupati/Walikota berdasarkan: 55 a. surat kematian; b. surat pernyataan pengunduran diri dari Bupati/Walikota; atau c. keputusan pemberhentian. 2. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III menjelaskan kedudukan hukum masing-masing sebagai berikut: a. Pemohon I merupakan perseorangan warga negara Indonesia sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk yang dimiliki [vide Bukti P-1], sehingga mempunyai hak sebagai pemilih dan telah memilih kepala daerah sesuai dengan domisili. Selain itu, Pemohon I mempunyai pengalaman sebagai Pj. Walikota Jayapura periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 dan Calon Walikota Jayapura pada Pemilukada 2024 dengan Nomor Urut 1 [vide Bukti P-27, Bukti P-28, dan Bukti 30]. Pemohon I merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya norma Pasal a quo karena telah menutup kesempatan Pemohon I untuk dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai pengganti walikota yang telah berhenti tetap melalui pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jayapura. b. Pemohon II merupakan perseorangan warga negara Indonesia sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk yang dimiliki [vide Bukti P-2], sehingga mempunyai hak sebagai pemilih dan telah memilih kepala daerah sesuai dengan domisili. Selain itu, Pemohon II mempunyai pengalaman sebagai Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Sarmi periode tahun 2022 sampai dengan tahun
