95/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN Nomor 95/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Muhammad Safri Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Alamat : Kelurahan Bahaoue, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. sebagai ------------------------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Asosiasi Penambang Tanah Pertiwi (ASPETI), yang diwakili oleh: Nama : Andi Muh. Adhim Jabatan : Ketua ASPETI Alamat : Kandang Besar Nomor 4B, Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, DKI Jakarta. sebagai ------------------------------------------------------------------ Pemohon II; Berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 19 Februari 2025 dan 14 Mei 2025 memberikan kuasa kepada Akmaluddin Rachim, S.H., M.H., Holly Muridi Zham- Zham, S.H., M.H., Bayu Yusya Uwaiz Al Khorni, S.H., Sunarto Efendi, S.H., Mariah Ulfa, S.H., dan M. Wirdan Syaifullah, S.H., para advokat dan konsultan hukum yang tergabung dalam “Tim Advokasi Keadilan Kewenangan Daerah di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (TIM KAWEDA)” berdomisili hukum di Jalan Kalibata Selatan IIA Nomor 9, Pancoran, Jakarta Selatan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------- para Pemohon; 2 [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 2 Juni 2025 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 2 Juni 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 98/PUU/PAN.MK/AP3/06/2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 95/PUU-XXIII/2025 pada tanggal 5 Juni 2025, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 Juli 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut. A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD NRI 1945 menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang dibawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”; 2. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “UU MK”), menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ...”. Selanjutnya Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: “Mahkamah 3 Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945”; 3. Bahwa Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan, “Pengujian materill adalah pengujian Undang-Undang yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UndangUndang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945”; 4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan bahwa “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”; 5. Bahwa sebagai pelindung konstitusi (the guardian of constitution), MK juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal dalam suatu undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasal dalam undang- undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karenanya terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada MK. Dalam sejumlah perkara pengujian undang-undang, MK juga telah beberapa kali menyatakan sebuah bagian dari undang-undang konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsir yang diberikan MK atau sebaliknya tidak konstitusional: jika tidak diartikan sesuai dengan penafsiran MK; 6. Bahwa permohonan ini adalah permohonan pengujian materiil undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 in casu frasa “serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi” dalam Pasal 14 ayat (1) dan frasa “urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas 4 bumi menjadi kewenangan pemerintah pusat” dalam Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang masih masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 9 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan, serta Pasal 2 PMK 2/2021, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; 7. Bahwa dalam pengujian materi undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar di Mahkamah Konstitusi, terdapat ketentuan yang mengatur agar muatan norma dalam pengujian tidak dilakukan berulang kali (ne bis in idem). Hal ini dinyatakan dalam Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021, yang pada pokoknya terdapat klausul pengecualian bagi materi muatan dasar pengujian yang berbeda. In casu permohonan a quo memiliki kombinasi dalil pengujian yang berbeda dari pengujian Pasal a quo sebelumnya, yang selengkapnya dapat diamati pada Tabel 3 Kombinasi Dalil Permohonan Pemohon, sehingga permohonan a quo tidak ne bis in idem dan dapat dipertimbangkan oleh Mahkamah; 8. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas Pemohon berpandangan Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian materiil terhadap Undang-Undang a quo pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat. B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunnya undang-undang, yaitu: a. Perorangan Warga Negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik dan privat; atau d. Lembaga negara. 5 2. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang, menyatakan bahwa: “Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. Lembaga negara.” 3. Bahwa penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan “yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 4. Bahwa berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah yang tertuang dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 jo. Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan setelahnya memberikan batasan tentang kualifikasi Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang harus memenuhi syarat: a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; c. Kerugian konstitusional Pemohon dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial berdasarkan penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang- undang yang dimohonkan untuk diuji; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 6 5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan bahwa: “Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perpu apabila: a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perpu yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perpu yang dimohonkan pengujian; e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. B.1 PEMOHON PERSEORANGAN WARGA NEGARA 6. Bahwa Pemohon I adalah perseorangan warga negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP (Bukti P-3) yang sekaligus menduduki posisi sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRD) Sulawesi Tengah periode 2024-2029 (Bukti P-4); 7. Bahwa Pemohon I sebagai warga negara Indonesia, Pemohon I memiliki hak konstitusional untuk memajukan dirinya dan memperjuangkan haknya secara kolektif — baik melalui partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, penyampaian aspirasi, maupun keterlibatan dalam pembangunan daerahnya. Hak ini bersifat fundamental dan langsung diberikan oleh UUD 1945, serta menjadi bagian dari hak asasi warga negara dalam sistem demokrasi konstitusional. Hak ini termaktub dalam Pasal 28 C ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”; 7 8. Bahwa Pasal 14 ayat (1) dan (3) UU Pemda secara normatif telah menutup ruang bagi pemerintah kabupaten/kota untuk menjalankan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral. Akibatnya, Pemohon I sebagai warga negara yang berasal dari Kabupaten Morowali Utara tidak dapat memperjuangkan hak kolektif masyarakat lokalnya untuk mengelola potensi sumber daya alam yang ada di daerahnya, baik melalui saluran formal, aspiratif, maupun kebijakan daerah. Ketentuan tersebut secara langsung membatasi hak Pemohon I untuk membangun masyarakat dan daerahnya secara partisipatif sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945; 9. Bahwa Pemohon I lahir dan dibesarkan Kab. Morowali Utara, serta secara aktif terlibat dalam kehidupan sosial masyarakat setempat. Hubungan ini tidak bersifat abstrak, melainkan nyata dan faktual, baik dari sisi sosiologis, kultural, maupun emosional. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang berdampak langsung pada tata kelola wilayah tersebut, khususnya terkait sektor vital seperti energi dan sumber daya mineral, akan berdampak langsung terhadap kepentingan hidup Pemohon I dan komunitasnya sebagai bagian integral dari masyarakat Morowali Utara; 10. Bahwa norma Pasal 14 ayat (1) dan (3) UU Pemda telah secara de jure menutup akses masyarakat kabupaten/kota, termasuk Pemohon I sebagai WNI untuk terlibat secara substantif dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang terdapat di wilayah tempat tinggalnya. Padahal, sumber daya alam merupakan bagian strategis dalam kehidupan sosial-ekonomi masyarakat Morowali Utara, termasuk dalam hal kesejahteraan, akses terhadap energi, keberlanjutan lingkungan, serta hak atas pekerjaan dan pembangunan. Karena pemerintah kabupaten/kota tidak diberikan kewenangan dalam urusan ini, maka Pemohon kehilangan saluran hukum yang sah dan konstitusional untuk memperjuangkan aspirasi kolektif masyarakatnya secara efektif melalui jalur pemerintahan terdekat — yakni pemerintah kabupaten. Ini menjadikan kerugian Pemohon I bersifat aktual, karena secara nyata dia tidak dapat menggunakan hak konstitusionalnya dalam mendorong perubahan kebijakan dari bawah ke atas (bottom-up), baik melalui aspirasi publik, advokasi kebijakan, konsultasi publik, maupun pengawasan masyarakat; 8 11. Bahwa ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan (3) UU Pemda menciptakan konsentrasi kewenangan pada pemerintah pusat dan provinsi, dan secara struktural meminggirkan peran pemerintah kabupaten/kota serta masyarakat lokal yang berada paling dekat dengan sumber daya tersebut. Sebagai WNI, Pemohon I berhak memperjuangkan pembangunan masyarakatnya secara kolektif sebagaimana dijamin oleh Pasal 28C ayat (2) UUD 1945. Namun, sepanjang kabupaten/kota tidak diberikan ruang untuk mengatur urusan tersebut, maka setiap bentuk partisipasi Pemohon I akan selalu terbentur oleh keterbatasan hukum struktural, yang tidak dapat diatasi tanpa perubahan norma melalui pengujian konstitusional ini; 12. Bahwa Pasal 28C ayat (2) menegaskan bahwa setiap warga negara, termasuk Pemohon I, memiliki hak konstitusional untuk memperjuangkan kepentingan bersama masyarakatnya secara sah, demokratis, dan partisipatif, termasuk melalui jalur pemerintahan daerah terdekat. Hak ini bersifat langsung, melekat, dan tidak bergantung pada status jabatan publik, melainkan lahir dari kedudukannya sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) yang aktif dalam komunitas lokalnya; 13. Bahwa ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3) UU Pemda telah menutup akses kewenangan kabupaten/kota di bidang energi dan sumber daya mineral, termasuk minyak dan gas bumi, yang secara hukum merupakan bagian dari urusan pemerintahan konkuren pilihan berdasarkan Pasal 12 ayat (3) huruf e UU Pemda. Akibatnya, masyarakat di tingkat kabupaten/kota, termasuk Pemohon I sebagai WNI, tidak memiliki jalur partisipasi yang representatif dan efektif dalam proses pengambilan kebijakan atas sektor yang sangat mempengaruhi kehidupan ekonomi, sosial, dan lingkungan mereka; 14. Bahwa tidak adanya kewenangan substantif di tingkat pemerintah kabupaten/kota dalam sektor energi dan sumber daya mineral telah secara langsung menyebabkan hilangnya ruang partisipasi aktif masyarakat lokal dalam memajukan daerahnya. Pemohon I sebagai bagian dari masyarakat Morowali Utara mengalami kesulitan untuk memperjuangkan aspirasi kolektif komunitasnya karena jalur legal-formal di tingkat kabupaten telah ditutup oleh undang-undang, sehingga satu-satunya ruang perjuangan harus memutar 9 melalui struktur provinsi atau pusat, yang secara faktual dan geografis lebih jauh dari basis persoalan; 15. Bahwa kondisi tersebut menciptakan hubungan kausalitas langsung antara norma a quo dengan hilangnya efektivitas hak Pemohon I sebagai WNI untuk memperjuangkan kepentingan kolektif secara konstitusional. Keterputusan antara kebutuhan lokal dan struktur pengambilan keputusan disebabkan oleh norma Pasal 14 ayat (1) dan (3) UU Pemda, sehingga hak yang dijamin Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 tidak dapat dijalankan secara substantif, bermakna, dan operasional; 16. Bahwa sebagai konsekuensi dari berlakunya norma tersebut, Pemohon I tidak hanya kehilangan kesempatan untuk berpartisipasi, tetapi juga mengalami kerugian konstitusional berupa pembatasan terhadap aktualisasi diri dan peran kewarganegaraan dalam membangun masyarakatnya secara kolektif. Kerugian ini bersifat aktual karena telah dan sedang dialami, serta potensial karena akan terus terjadi selama norma tersebut tetap berlaku dan membatasi struktur pemerintahan lokal yang demokratis dan desentralistik; 17. Bahwa dengan demikian, terdapat hubungan sebab-akibat yang langsung dan nyata antara berlakunya Pasal 14 ayat (1) dan (3) UU Pemda dengan terganggunya hak Pemohon I sebagai WNI sebagaimana dijamin Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945. Hubungan kausal ini memperkuat dalil bahwa Pemohon I memiliki kerugian konstitusional, serta menegaskan adanya kebutuhan mendesak untuk meninjau konstitusionalitas norma a quo agar sejalan dengan prinsip keadilan, partisipasi, dan desentralisasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia; 18. Bahwa berdasarkan Pasal 314 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 (selanjutnya disebut “UU MD3”) menyatakan bahwa DPRD provinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi; 19. Bahwa berdasarkan Pasal 316 UU MD3 DPRD Provinsi mempunyai tugas sebagai berikut: 10 a. Legislasi; b. Anggaran; dan c. Pengawasan. 20. Bahwa sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Pemohon I juga berkewajiban menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 316 UU MD3. Ketiga fungsi tersebut dijalankan semata-mata untuk merepresentasikan rakyat ditingkat provinsi; 21. Bahwa Pemohon I sebagai anggota DPRD juga memiliki hak yang melekat pada jabatannya sebagai anggota DPRD Provinsi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 323 UU MD3 yang menyatakan bahwa anggota DPRD provinsi berhak untuk: a. Mengajukan rancangan peraturan daerah provinsi; b. Mengajukan pertanyaan; c. Menyampaikan usul dan pendapat; d. Membela diri; e. Memilih dan dipilih; f. Membela diri; g. Imunitas; h. Mengikuti orientasi dan pendalaman tugas; i. Protokoler; dan j. Keuangan dan administratif. 22. Bahwa Pemohon I sebagai anggota DPRD Provinsi juga memiliki kewajiban yang melekat pada jabatannya, sebagaimana dimaksud pada Pasal 324 UU MD3, yaitu: a. Memegang teguh dan memngamalkan Pancasila; b. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan; c. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan negara kesatuan republik Indonesia; d. Mengahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan; e. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat; f. Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan daerah; 11 g. Menaati tata tertib dan kode etik; h. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi; i. Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala; j. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihnya. 23. Bahwa Pemohon I dalam melaksanakan hak dan kewajibannya tersebut didasarkan atas kepentingan rakyat dan aspirasi rakyat di daerah pemilihannya, yaitu Daerah Pemilihan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah VI (Dapil Sulteng VI) yang meliputi Kabupaten Morowali Utara dan Kabupaten Morowali; 24. Bahwa Pemohon I merupakan warga asli yang lahir di Kabupaten Morowali Utara memiliki ikatan sosiologis dan emosional yang kuat dan berkepentingan untuk mengembangkan daerah kelahirannya, khususnya dari sisi pembagian kewenangan yang adil antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah kabupaten/kota di bidang energi dan sumber daya mineral. Hal ini juga berlaku untuk Kabupaten Morowali, dimana daerah ini terdapat masyarakat yang memilih Pemohon sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dan berharap pada Pemohon agar dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat di Kabupaten Morowali Utara; 25. Bahwa dengan kedudukan tersebut Pemohon I memiliki beban moril dan tanggung jawab secara hukum agar seluruh aspirasi di Kabupaten Morowali Utara dan Kabupaten Morowali dapat disuarakan dan ditindaklanjuti secara hukum dengan tujuan membawa kesejahteraan masyarakat; 26. Bahwa ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (3) UU Pemda tidak memberikan ruang kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengurus urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral (energi, tambang, dan migas). Dimana ketentuan tersebut telah membatasi dan menghalangi pemerintah Kabupaten Morowali Utara dan Kabupaten Morowali dalam hal mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, baik itu untuk energi baru terbarukan, mineral logam dan non logam, serta minyak dan gas bumi; 12 27. Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (3) menimbulkan ketidakpastian hukum terkait pembagian urusan pemerintahan kab/kota sektor energi, migas, dan pertambangan. Ketidakpastian hukum ini disebabkan karena ada disharmonisasi dalam UU Pemda. Untuk menggambarkan disharmonisasi yang terjadi dapat melihat tabel di bawah ini: Tabel 1. Disharmonisasi UU Pemda terkait Kewenangan Energi, Migas, dan Pertambangan No. Sumber Norma Substansi Pengaturan Kedudukan Hukum Bentuk Pertentangan/ Disharmonisasi 1. Pasal 12 ayat (3) huruf e UU Pemda Menyatakan bahwa urusan energi dan sumber daya mineral merupakan urusan pemerintahan konkuren sub urusan pilihan, yang secara teori dapat dijalankan oleh daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan potensi lokalnya. Bersifat umum dan deklaratif sebagai dasar klasifikasi urusan pemerintahan. Memberi ruang bagi kabupaten/kota untuk memilih dan menyelenggarakan urusan energi dan sumber daya mineral, namun tidak dijabarkan lebih lanjut. 2. Pasal 14 ayat (1) UU Pemda Menentukan bahwa pemerintah daerah provinsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan daerah. Bersifat operasional dan limitatif. Bertentangan dengan Pasal 12 karena membatasi urusan energi dan sumber daya mineral hanya pada provinsi, menutup ruang bagi kabupaten/kota. 13 3. Pasal 14 ayat (3) UU Pemda Menegaskan bahwa urusan sub bidang minyak dan gas bumi menjadi kewenangan pemerintah pusat. Bersifat eksklusif dan sentralistik. Semakin mempersempit makna konkuren dari Pasal 12 ayat (3), sehingga bertentangan secara prinsip dengan semangat desentralisasi dalam Pasal 18A ayat (2) UUD 1945. 28. Bahwa melihat tabel di atas maka kita bisa simpulkan bahwa konstruksi hukum sebagaimana ditunjukkan dalam ketentuan Pasal 12 ayat (3) huruf e UU Pemda yang menetapkan bidang energi dan sumber daya mineral sebagai urusan pemerintahan konkuren sub urusan pilihan menunjukkan bahwa bidang ini secara normatif dapat dijalankan oleh baik pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota, sesuai dengan potensi, karakteristik, dan kebutuhan daerah masing-masing. Hal ini sejalan dengan prinsip desentralisasi yang mengedepankan asas subsidiarity, di mana kewenangan semestinya didekatkan pada entitas pemerintahan yang paling mengetahui dan terlibat langsung dengan kepentingan masyarakatnya; 29. Akan tetapi, ketentuan tersebut menjadi tidak dapat dijalankan secara efektif karena dibatasi secara tegas oleh Pasal 14 ayat (1) UU Pemda yang menyatakan bahwa urusan bidang energi dan sumber daya mineral hanya dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi, serta Pasal 14 ayat (3) yang menetapkan bahwa sub bidang minyak dan gas bumi menjadi kewenangan eksklusif pemerintah pusat. Dengan demikian, secara sistematis, pemerintah daerah kabupaten/kota kehilangan posisi hukum untuk mengatur dan mengurus urusan energi dan sumber daya mineral, meskipun sebelumnya diakui sebagai bagian dari urusan pemerintahan konkuren; 30. Bahwa situasi ini menunjukkan terjadinya pertentangan norma (antinomi hukum) di dalam satu undang-undang yang sama, yaitu antara norma yang bersifat deklaratif dan memberikan pengakuan kewenangan daerah kabupaten/kota (Pasal 12 ayat (3) huruf e) dengan norma yang bersifat 14 limitatif dan restriktif (Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3)). Antinomi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pengaturan pembagian urusan pemerintahan di sektor energi dan sumber daya mineral, khususnya pada level pemerintah kabupaten/kota yang memiliki potensi sumber daya alam strategis, seperti Kabupaten Morowali dan Morowali Utara; 31. Bahwa hak konstitusional Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia dijamin secara eksplisit oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Norma ini memberikan jaminan kepada setiap warga negara untuk berada dalam sistem hukum yang pasti, adil, dan tidak diskriminatif, termasuk dalam pembagian kewenangan pemerintahan yang memengaruhi kehidupannya secara langsung; 32. Bahwa hak konstitusional Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 14 ayat (1) dan (3) UU Pemda yang secara limitatif membatasi urusan energi dan sumber daya mineral hanya kepada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Pembatasan ini mengabaikan norma Pasal 12 ayat (3) huruf e UU Pemda yang mengklasifikasikan sektor energi dan sumber daya mineral sebagai urusan pemerintahan konkuren sub urusan pilihan, yang pada prinsipnya dapat dijalankan oleh kabupaten/kota sesuai potensi lokal; 33. Bahwa kerugian konstitusional yang dialami Pemohon bersifat spesifik dan aktual, mengingat Pemohon adalah warga asli Morowali Utara, daerah yang memiliki cadangan sumber daya alam strategis. Sebagai warga negara yang aktif dalam memperjuangkan hak kolektif masyarakatnya, Pemohon kehilangan akses dan saluran hukum yang memadai untuk berpartisipasi secara substantif dalam pengambilan kebijakan, karena pemerintahan lokal (kabupaten/kota) tidak memiliki kewenangan untuk mengurus bidang tersebut. Maka, ketentuan UU Pemda tersebut secara langsung memutus relasi konstitusional antara warga negara dengan pemerintahan lokalnya; 34. Bahwa terdapat hubungan sebab akibat yang langsung (causal link) antara berlakunya Pasal 14 ayat (1) dan (3) UU Pemda dengan ketidakmampuan Pemohon memperjuangkan hak kolektif masyarakat Morowali Utara. Norma pembatasan kewenangan ini menimbulkan ketidakpastian hukum, karena bertentangan dengan pengakuan normatif dalam Pasal 12 ayat (3), serta 15 menyebabkan disfungsi partisipasi warga negara dalam sistem pemerintahan daerah, khususnya terkait tata kelola sumber daya alam; 35. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan pengujian terhadap Pasal 14 ayat (1) dan (3) UU Pemda, maka ketidakpastian hukum dan hambatan struktural yang dialami Pemohon dapat dihilangkan. Pemerintah kabupaten/kota akan memperoleh kembali legitimasi hukum untuk mengatur dan mengurus bidang energi dan sumber daya mineral sesuai potensi lokal, dan Pemohon sebagai WNI akan mendapatkan kembali jaminan konstitusionalnya atas kepastian hukum yang adil. Dengan demikian, kerugian konstitusional Pemohon tidak akan terjadi lagi, dan hak-haknya sebagai warga negara akan kembali memperoleh perlindungan hukum sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945; 36. Bahwa secara formal, Pemohon I sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah memang memiliki akses politik terhadap pemerintah pusat melalui berbagai jalur, antara lain:  Melalui struktur partai politik tingkat pusat;  Melalui koordinasi kelembagaan dengan DPR RI atau kementerian teknis;  Melalui forum-forum perencanaan pembangunan nasional seperti Musrenbangnas atau rapat koordinasi antar pemerintah pusat dan daerah;  Melalui penyampaian aspirasi secara tertulis maupun lisan kepada otoritas pusat. 37. Bahwa meskipun akses tersebut tersedia, namun secara substansi dan efektivitas, Pemohon I tidak memiliki kewenangan yuridis yang memadai untuk memastikan bahwa aspirasi masyarakat kabupaten/kota, khususnya terkait pengelolaan energi dan sumber daya mineral, akan diakomodir oleh pemerintah pusat. Akses yang bersifat politis tersebut tidak dapat menggantikan posisi kewenangan formal yang hilang pada level kabupaten/kota akibat Pasal 14 ayat (1) dan (3) UU Pemda; 38. Bahwa norma Pasal 14 ayat (1) dan (3) UU Pemda telah menutup ruang kewenangan substantif bagi pemerintah daerah kabupaten/kota dalam bidang energi dan sumber daya mineral. Akibatnya, meskipun Pemohon I dapat menyampaikan aspirasi ke pemerintah pusat, aspirasi tersebut tidak 16 memiliki daya ikat maupun kewajiban tindak lanjut, karena kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan formal untuk mengatur sektor tersebut; 39. Bahwa struktur kewenangan yang sentralistik dalam norma a quo mencerminkan kehendak politik pemerintah pusat untuk mempertahankan kontrol eksklusif terhadap sektor energi dan sumber daya mineral, sehingga setiap inisiatif dari Pemohon I sebagai wakil rakyat daerah akan selalu terkendala oleh struktur hukum yang tidak desentralistik; 40. Bahwa kondisi ini menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon I karena meskipun memiliki tanggung jawab politik dan moral untuk menyuarakan aspirasi masyarakat, tidak tersedia jalur formal yang efektif untuk memperjuangkan aspirasi tersebut melalui lembaga DPRD Provinsi maupun melalui pemerintahan daerah kabupaten/kota, yang secara logis dan sosiologis lebih dekat dengan masyarakat; 41. Bahwa dengan demikian, argumentasi bahwa Pemohon I tetap memiliki akses kepada pemerintah pusat tidak dapat dijadikan dasar untuk menafikan adanya kerugian konstitusional. Justru ketiadaan kewenangan di tingkat kabupaten/kota adalah faktor utama yang menyebabkan Pemohon kehilangan daya tawar politik dan yuridis dalam memperjuangkan aspirasi kolektif masyarakat daerah pemilihannya; 42. Bahwa Pemohon I dalam menjalankan hak dan kewajibannya sebagai Anggota DPRD Provinsi untuk menampung dan menindaklanjuti aspirasi masayrakat di daerah pemilihannya yang berupaya untuk mewujudkan pembagian kewenangan yang adil dan proporsional di bidang energi dan sumber daya mineral antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota yang dijamin oleh konstitusi yakni pada Pasal 18A ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi: “Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang” 43. Bahwa ketentuan Pasal 18A ayat (2) tersebut memberikan penegasan bahwa pembagian urusan pemerintah untuk pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah 17 dilaksanakan secara adil. Di mana pasal ini bermakna bahwa pembagian urusan pemerintahan tersebut tidak boleh berat sebelah dan harus dijalankan secara seimbang/proposional. Artinya ada kewenangan yang didistribusikan ke pemerintah daerah Kabupaten/Kota secara proporsional; 44. Bahwa proporsional yang dimaksud di sini bukanlah pembagian secara sama rata, melainkan pembagian yang sesuai porsinya berdasarkan makna penguasaan negara atas sumber daya alam sebagaimana ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 yang menegaskan tafsir penguasaan oleh negara, yang meliputi, pengelolaan (beheersdaad), kebijakan (beleid), pengurusan (bestuurdaad), pengaturan (regelendaad), dan pengawasan (toezichthoudensdaad); 45. Bahwa lima bentuk penguasaan negara ini juga harus dipamahi dalam kerangka asas desentralisasi yang dijamin oleh konstitusi. Di mana asas ini berfungsi untuk menciptakan keanekaragaman dalam penyelenggaraan pemerintahan, sesuai dengan kondisi dan potensi masyarakat; 46. Bahwa secara esensial, penyelenggaraan desentralisasi ini memiliki dua elemen penting yang saling berkaitan, yaitu pembentukan daerah otonom dan penyerahan kekuasaan secara hukum dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahan tertentu yang diserahkan, dimana penyerahan kekuasaan secara hukum ini ditandai dengan diterbitkannya UU Pemda; 47. Bahwa Pemohon I memiliki hak konstitusional sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah yang dijamin oleh konstitusi, khususnya dalam pasal Pasal 28 C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI. Hak konstitusional tersebut merupakan hak yang secara langsung diberikan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam kerangka sistem ketatanegaraan yang menganut prinsip desentralisasi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B UUD NRI 1945. Dalam konteks ini, Pasal 18A ayat (2) secara eksplisit menjamin adanya pembagian kewenangan secara adil dan selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Sebagai anggota DPRD provinsi yang menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan serta memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menyalurkan aspirasi masyarakat 18 daerah pemilihannya. Pemohon memiliki hak untuk memastikan bahwa pembagian kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk energi dan sumber daya mineral, dijalankan secara adil dan proporsional sebagaimana amanat konstitusi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; 48. Bahwa kerugian konstitusional yang dialami Pemohon I bersifat spesifik karena secara langsung berkaitan dengan terganggunya pelaksanaan tugas, fungsi, hak, dan kewajiban Pemohon sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Pemohon I tidak dapat menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan tata kelola energi dan sumber daya mineral di daerah pemilihannya karena ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan (3) UU Pemda telah menutup ruang bagi pemerintah kabupaten/kota untuk memiliki kewenangan dalam bidang tersebut. Hal ini menyebabkan Pemohon I kehilangan kemampuannya untuk mendorong pembentukan kebijakan daerah atau menyampaikan rekomendasi yang efektif di bidang energi dan sumber daya mineral yang relevan dengan kondisi dan potensi lokal masyarakat Kabupaten Morowali dan Morowali Utara. Dengan kata lain, hak konstitusional Pemohon I untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat melalui saluran legislatif dan pengawasan menjadi terhalang, sehingga kerugian yang timbul bukan hanya bersifat potensial, tetapi juga aktual dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan; 49. Bahwa Pemohon I telah kehilangan kemampuan dalam menjalankan fungsi representatif dan legislasi di bidang energi dan sumber daya mineral secara langsung disebabkan oleh eksistensi norma Pasal 14 ayat (1) dan (3) UU Pemda yang menetapkan bahwa kewenangan di bidang tersebut hanya berada pada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Ketentuan ini menutup ruang partisipasi politik substantif Pemohon untuk mendesak alokasi kewenangan kepada kabupaten/kota sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal masyarakat. Ketentuan tersebut menciptakan pembatasan yang bersifat struktural terhadap kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota serta secara tidak langsung mengebiri hak Pemohon I untuk menjalankan fungsinya sebagai representasi rakyat dalam menyusun kebijakan daerah yang sesuai dengan prinsip keadilan dan desentralisasi sebagaimana diperintahkan oleh UUD NRI 1945; 19 50. Bahwa terdapat kemungkinan kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon I tidak akan terjadi lagi atau setidaknya dapat dihindari jika permohonan ini dikabulkan, maka norma dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3) UU Pemda yang menjadi hambatan utama dapat dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa pembagian urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral (sub bidang energi, pertambangan, dan migas) di bagi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; 51. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I, maka akan membuka ruang bagi rekonstruksi norma hukum yang lebih selaras dengan prinsip desentralisasi dan keadilan distribusi kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian, pemerintah daerah kabupaten/kota akan memperoleh legitimasi hukum untuk mengatur dan mengurus urusan di bidang energi dan sumber daya mineral sesuai dengan potensi lokalnya. Implikasinya, Pemohon I sebagai anggota DPRD Provinsi dapat menjalankan tugas, fungsi, dan tanggung jawab konstitusionalnya secara maksimal, terutama dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dan memastikan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam. Hal ini menunjukkan bahwa dikabulkannya permohonan akan secara langsung menghilangkan atau mencegah terjadinya kerugian konstitusional Pemohon; 52. Bahwa keberadaan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (3) yang berdampak pada hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28 C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI, sehingga Pemohon I mengalami kerugian konstitusional. Dengan demikian Pemohon I telah memenuhi kualitas maupun kapasitas sebagai pemohon pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 huruf c UU Mahkamah Konstitusi, maupun sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan penjelasan mengenai syarat-syarat untuk menjadi Pemohon pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Sehingga, jelas pula bahwa Pemohon memiliki hak dan kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang a quo terhadap UUD NRI 1945. 20 B.2 PEMOHON BADAN HUKUM 1. Bahwa Pemohon II adalah pemohon badan hukum privat yang berbentuk perkumpulan dengan nama Asosiasi Penambang Tanah Pertiwi (ASPETI) dan telah mendapatkan pengesahan pendirian perkumpulan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-001349.AH.01.07.TAHUN 2022 (Bukti P-5); 2. Bahwa Pemohon II merupakan perkumpulan atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat, didirikan atas dasar kepedulian terhadap tata kelola energi dan pertambangan di Indonesia. Kepedulian ini diwujudkan oleh Pemohon II dalam tujuannya mendirikan perkumpulan ini yang ditegaskan dalam Pasal 7 AD ART (Bukti P-6) Pemohon II, yaitu: 1. Membangun jaringan persaudaraan masyarakat tambang di seluruh Indonesia untuk menjadi satu kesatuan kekeluargaan yang harmonis, sejahtera lahir batin; 2. Membangun dan mewujudkan sektor pertambangan dan masyarakat tambang yang mandiri dan berdaulat; 3. Membangun dan mewujudkan industri pertambangan yang berkesinambungan, ramah lingkungan, berkelanjutan, berdaya guna, berbasis adat budaya lokal dan nilai-nilai pancasila; 4. Membangun dan mewujudkan industri pertambangan untuk kesejahteraan bangsa dan Negara; 5. Meningkatkan harkat, martabat dan kesejahteraan masyarakat tambang; 6. Mewujudkan pola kemitraan yang sinergis dan berkualitas antara sesama penambang dan masyarakat tambang. 3. Bahwa Pemohon II juga konsisten memberikan perhatian terhadap kepentingan publik terkait tata kelola energi dan pertambangan di Indonesia, pemenuhan hak warga negara indonesia yang terdampak industri energi dan pertambangan, dan peduli terhadap keadilan sosial di industri pertambangan mineral dan batubara, serta merupakan lembaga yang selama ini aktif melakukan kajian dan upaya perbaikan dalam mewujudkan tata kelola energi dan pertambangan berdasarkan nilai-nilai konstitusionalisme UUD NRI 1945, 21 salah satu wujud perhatian Pemohon II adalah dengan melakukan kajian dan diskusi yang dilakukan pada tahun 2023 yang membahas mengenai “Kutukan Sumber Daya Alam” yang spesifik membahas praktik korupsi dengan modus dokumen terbang yang merugikan negara (Bukti P-7); 4. Bahwa Pemohon II juga aktif melakukan diskusi mengenai pembatasan urusan pemerintahan di sektor energi dan sumber daya mineral oleh pemerintah daerah, diskusi ini dilaksanakan pada bulan Februari 2025 dengan judul “Menyeimbangkan Kewenangan: Menuju Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkeadilan” (Bukti P-8); 5. Bahwa selama ini Pemohon II telah berupaya untuk mewujudkan tujuannya melalui aktifitas nyata yang dilakukan oleh Pemohon, baik berupa kajian maupun diskusi untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan perbaikan terhadap permasalahan tata kelola energi dan pertambangan di Indonesia; 6. Bahwa Pemohon II dalam menjalankan tugas dan fungsianya tersebut untuk mencapai tujuan organisasi memiliki konsekuensi yuridis dan kepentingan langsung terhadap keberlakuan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3) UU Pemda, khususnya dalam kaitannya dengan pembatasan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam urusan energi dan sumber daya mineral. Pembatasan ini menimbulkan implikasi struktural terhadap pola hubungan antara masyarakat tambang yang diwakili oleh para anggota Pemohon II dengan pemerintah daerah tempat mereka beraktivitas; 7. Bahwa Pemohon II sebagai entitas masyarakat sipil yang menyatakan diri peduli terhadap kedaulatan pengelolaan sumber daya alam, keberlanjutan industri tambang, kesejahteraan masyarakat tambang, serta nilai-nilai Pancasila dan adat lokal, berkepentingan langsung terhadap tata kelola yang inklusif dan adil, yang menempatkan daerah sebagai aktor penting dalam tata kuasa sumber daya; 8. Bahwa penentuan kewenangan pengelolaan energi dan sumber daya mineral secara eksklusif hanya pada pemerintah pusat dan provinsi menyingkirkan fungsi kontrol, partisipasi, dan keterlibatan masyarakat tambang di tingkat lokal, yang seharusnya dimediasi oleh pemerintah kabupaten/kota. Dengan tidak diberikannya kewenangan di bidang ini kepada kabupaten/kota, maka Pemohon II sebagai representasi masyarakat tambang kehilangan saluran 22 advokasi, pengawasan, dan pelayanan yang dekat dan kontekstual terhadap realitas lokal; 9. Bahwa oleh karena itu, ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan (3) UU Pemda tidak mencerminkan asas desentralisasi dan dekonsentrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (5) UUD NRI 1945, yang menyebutkan bahwa “pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.”; 10. Bahwa Pasal 12 ayat (3) huruf e UU Pemda sendiri menyebut bahwa urusan energi dan sumber daya mineral merupakan urusan pemerintahan konkuren, artinya dapat dibagi kewenangannya antara pemerintah pusat dan daerah berdasarkan prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi layanan. Akan tetapi, Pasal 14 ayat (1) dan (3) kemudian menghapuskan seluruh porsi kabupaten/kota, tanpa mempertimbangkan kebutuhan kontekstual daerah yang dalam praktiknya menjadi tempat kegiatan usaha dan operasi pertambangan; 11. Bahwa dalam konteks keadilan sosial dan keterwakilan masyarakat terdampak sebagaimana dijamin dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, pendekatan yang hanya menempatkan pusat dan provinsi sebagai pemegang otoritas penuh berpotensi menimbulkan ketimpangan, eksklusi, serta terputusnya relasi antara rakyat dan negara dalam pengelolaan sumber daya strategis; 12. Bahwa berdasarkan kajian Pemohon II sepanjang tahun 2023 termasuk diskusi publik bertema “Kutukan Sumber Daya Alam” dan diskusi pada Februari 2025 bertajuk “Menyeimbangkan Kewenangan” terungkap bahwa pengabaian terhadap peran pemerintah kabupaten/kota dalam sektor energi dan sumber daya mineral membuka ruang moral hazard dan melemahkan efektivitas pengawasan langsung, terutama terhadap praktik-praktik manipulatif seperti penggunaan dokumen palsu (“dokumen terbang”), korupsi perizinan, dan eksploitasi sumber daya yang merugikan masyarakat lokal dan negara; 13. Bahwa penghapusan kewenangan kabupaten/kota secara mutlak telah menciptakan rule vacuum (kekosongan tanggung jawab langsung di tingkat terbawah), yang menghambat efektivitas pelayanan publik, perlindungan 23 lingkungan, serta penegakan hak-hak masyarakat adat dan lokal di sekitar wilayah pertambangan. Padahal, prinsip konstitusional memerintahkan agar tata kelola dilakukan secara adil dan demokratis, serta tidak meminggirkan daerah dan masyarakat sekitar tambang; 14. Bahwa oleh karena itu, Pemohon II berpandangan bahwa ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan (3) UU Pemda haruslah dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional), dan memerlukan reinterpretasi konstitusional agar tetap membuka ruang bagi kabupaten/kota untuk memiliki kewenangan terbatas sesuai skala usaha, dampak lingkungan, serta kebutuhan pelayanan terhadap masyarakat setempat; 15. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 35/PUU-X/2012, No. 85/PUU-XI/2013, dan Putusan No. 3/PUU-VIII/2010 telah menegaskan pentingnya peran serta masyarakat hukum adat, pemerintah daerah, dan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam sebagai bagian dari perwujudan prinsip “penguasaan oleh negara” yang berorientasi pada kemakmuran rakyat; 16. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon II memiliki legal standing sebagai pihak yang mengalami kerugian konstitusional secara aktual atau setidak-tidaknya potensial, karena ketentuan a quo telah membatasi partisipasi Pemohon II dan anggota-anggotanya secara struktural dalam upaya mewujudkan tata kelola energi dan pertambangan yang adil, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, Pemohon II memiliki hak konstitusional untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas terhadap Pasal 14 ayat (1) dan (3) UU Pemda. C. POKOK PERMOHONAN PERMOHONAN DAPAT DIAJUKAN KEMBALI 1. Bahwa ketentuan Pasal 60 UU MK juncto Pasal 78 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2021 memungkinkan Pemohon mengajukan kembali pengujian materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji oleh Mahkamah, yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut: Pasal 60 ayat (2) UU MK 24 “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.” Pasal 78 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2021 “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda”. 2. Bahwa pengujian konstitusional Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (3) telah dilakukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi dan telah diputus sebanyak 1 (satu) putusan, yang selengkapnya dapat diamati sebagai berikut: Tabel 2. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Perkara Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (3) UU Pemda No Perkara Alasan Permohonan Pertimbangan Hakim Putusan 1. 135/PUU- XII/2015 No. Perkara Alasan Permohonan Pertimbangan Hakim Putusan 1. 44/PUUXV/2017 Terdapat peralihan model pemilu dari pemilu tidak serentak ke model pemilu serentak Syarat Threshold (perolehan kursi/suara sah nasional Pemilu legislatif) dijadikan syarat pengajuan capres/ cawapres menabrak logika sistem Presidensial yang dapat memperlemah Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan; Pasal 222 UU Pemilihan Umum sebagai pintu masuk kartel politik Baik Bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dikarenakan pemohon sebagai pemerintah daerah tidak memiliki bukti bahwa keberadaan DPRD Kabupaten Donggala sebagai Pemohon adalah hasil dari keputusan Menolak Permohonan 25 syarat capres/cawapres dan tata cara pemilihan Presiden dalam UUD 1945 tidak mengatur UUD 1945 tidak mendelegasikan UU untuk mengatur threshold. Pasal 222 UU Pemilu tidak memberi kepastian hukum karena partai baru maupun partai yang tidak memiliki 20% kursi atau 25% suara sah secara nasional tidak dapat mengusulkan capres/ cawapres Pemohon tidak memenuhi syarat formal (Pemohon tetap tidak mencantumkan nomor UndangUndang serta Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negaranya. Permohonan Pemohon belum memenuhi syarat dijadikan objek permohonan atau prematur Tidak Dapat Diterima rapat paripurna DPRD Kabupaten Donggala 3. Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara permohonan Pemohon dan permohonan sebelumnya, yang penjabarannya sebagai berikut: Tabel 3 Kombinasi Dalil Permohonan Pemohon Batu Uji UUD NRI 1945 Dalil Permohonan Pasal 18 ayat (2), Pasal 18A ayat (2), dan Pasal 33 ayat (3) UUD Dalam permohonan a quo Pemohon berfokus pada dalil sebagai berikut: 1. Menghalangi hak partisipasi aktif masyarakat daerah; 2. Bertentangan dengan prinsip keadilan pembagian urusan pemerintah dan menghalangi upaya mewujudkan kemakmuran rakyat; 26 3. Bertentangan dengan konsep negara kesatuan yang menghendaki pembagian urusan pemerintahan secara proporsional. Catatan: Bahwa dalam putusan 135/PUU- XII/2015, batu uji yang digunakan hanya ketentuan pasal 18 UUD NRI 1945. Sedangkan dalam permohonan a quo menggunakan batu uji yang belum pernah digunakan dalam putusan MK di atas. RUANG LINGKUP PASAL YANG DIUJI DAN DASAR PERMOHONAN 1. Bahwa pokok permohonan ini, menguji frasa “serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi” dalam Pasal 14 ayat (1) dan Frasa “urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan pemerintah pusat” dalam Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 2. Bahwa batu uji UUD NRI 1945 dalam permohonan ini, ialah sebagai berikut: a) Pasal 18 ayat (2) UUD NRI 1945: “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. b) Pasal 18A ayat (2) UUD NRI 1945: “Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang”. c) Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. 27 KETENTUAN PASAL 14 AYAT (1) DAN PASAL 14 AYAT (3) UU 23 TAHUN 2014 BERTENTANGAN DENGAN PASAL 18 AYAT (2), PASAL 18A AYAT (2), DAN PASAL 33 AYAT (3) UUD NRI 1945 2. Bahwa Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (3) UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2), Pasal 18A ayat (2), dan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 karena pasal tersebut tidak memberikan hak otonomi daerah kepada kebupaten/kota berdasarkan asas desentralisasi yang mengakibatkan hilangnya keseimbangan peran antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat di bidang energi, migas, dan pertambangan. Selain itu, pasal tersebut telah menghilangkan kesempatan daerah untuk memperoleh manfaat langsung yang proporsional dari bidang energi, migas, dan pertambangan. Hal ini tentu berdampak pada masyarakat sekitar yang tidak dapat terlibat aktif dan tidak dapat mendapatkan manfaat langsung atas pengelolaan energi, migas, dan pertambangan di daerahnya. 3. Bahwa pasal yang diujikan memberikan kewenangan terpusat pada pemerintah pusat (sentralisasi) terhadap urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya alam. Kondisi demikian menimbulkan beberapa persoalan, di antaranya adalah: a) Ketimpangan manfaat ekonomi atas pengelolaan dan pemanfaatan energi dan sumber daya alam; b) Minimnya partisipasi lokal, dimana masyarakat lokal seringkali tidak terlibat dalam pengambilan keputusan atas pemanfaatan dan pengelolaan energi dan sumber daya alam; c) Sentralisasi juga dapat mengurangi kemampuan daerah untuk merespons masalah lingkungan atau sosial yang muncul akibat pengelolaan dan pemanfaatan energi dan sumber daya alam. 4. Bahwa jika kita melihat pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral antara pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang terdapat dalam undang-undang sektoral dan undang-undang pemerintahan daerah terjadi tumpang tindih dan saling bertentangan. Di bidang energi sesuai dengan UU Energi terdapat pembagian kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di sub 28 bidang energi antara pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Sedangkan di sub bidang minyak dan gas bumi tidak terdapat pembagian kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di sub bidang minyak dan gas bumi atau dengan kata lain sepenuhnya sentralisasi. Di sub bidang pertambangan Minerba yang diatur dalam UU Minerba juga tidak terdapat pembagian kewenangan atau sepenuhnya sentralisasi, namun terdapat pengaturan untuk dapat dilakukan delegasi kewenangan kepada daerah provinsi. Selain itu, melalui peraturan turunannya dalam bentuk peraturan presiden dilakukan delegasi sebagian kewenangan pemerintah pusat kepada daerah provinsi namun hanya untuk jenis mineral non logam dan pertambangan rakyat. Sedangkan di sub bidang pertambangan batubara tidak terdapat pembagian kewenangan atau sepenuhnya sentralisasi. Di sub bidang ketenagalistrikan terdapat pembagian kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sub bidang ketenagalistrikan antara pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota atau dengan kata lain menggunakan asas desentralisasi. 5. Bahwa untuk menggambarkan rincian pembagian kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sub bidang dalam bidang energi dan sumber daya mineral kami mengutip pembagian kewenangan yang telah digamabrkan oleh Bisman Bhaktiar S.H., M.H., M.M dalam tulisannya yang berjudul “Konstitusionalitas Kewenangan Daerah dalam Urusan Pemerintahan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral” dalam buku Membiasakan yang Benar (kumpulan tulisan dan kesaksian sahabat Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A). Adapaun tabel pembagiannya adalah sebagai berikut: 29 6. Bahwa apabila kita bandingkan dengan pengaturan pembagian urusan pemerintahan dalam UU Pemda maka terdapat perbedaan, dimana pengaturan pembagian kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral hanya ada di pemerintah pusat dan daerah provinsi serta urusan pemerintahan bidang minyak dan gas bumi hanya ada di pemerintah pusat. Sedangkan urusan pemerintahan sub bidang panas bumi sama seperti yang diatur dalam UU Panas Bumi yaitu kewenangan terbagi proporsional antara pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Secara rinci digambarkan dalam tabel berikut: Sumber: Artikel Bisman Bhaktiar 7. Bahwa selain tumpang tindih dan terjadi pertentangan antara undang- undang sektoral dengan UU Pemda, ketentuan pembagian kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral juga bertentangan dengan Pasal 18A ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan “hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang”. Ketentuan dalam 30 konstitusi ini mengharuskan bahwa pemanfaatan sumber daya alam harus adil dan selaras antara pemerintah pusat dan daerah. 8. Bahwa makna adil dalam hal pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18A ayat (2) UUD NRI 1945 diterjemahkan dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU Pemda yang dengan tegas menyebutkan bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. 9. Bahwa urusan pemerintahan absolut merupakan urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pusat, sedangkan urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Selain itu, urusan pemerintahan umum dimaknai sebagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. 10. Bahwa telah tegas disebutkan dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU Pemda urusan pemerintahan absolut di antaranya adalah, politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Artinya urusan pemerintahan tersebut tidak mungkin dapat dimiliki oleh pemerintah daerah dan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. 11. Bahwa terkait urusan pemerintahan terkait energi dan sumber daya mineral, masuk dalam kategori urusan pemerintahan konkuren. Konsekuensi logis dari urusan pemerintahan konkuren adalah adanya hak daerah untuk mengatur dan mengurus terkait urusan tersebut berdasarkan prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. 12. Bahwa secara teknis dan untuk kebutuhan saat ini dan di masa yang akan datang, daerah kabupaten/kota perlu mempunyai urusan dalam sub bidang energi, khususnya dalam level dan skala tertentu. Hal ini untuk menjawab tantangan kebutuhan energi yang proporsional menuju net zero emission. 13. Bahwa atas dasar kebutuhan tersebut maka makna adil dalam Pasal 18A ayat (2) haruslah dimaknai keterlibatan bersama antara pemerintah pusat 31 dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam hal urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral. 14. Bahwa kondisi di atas telah dengan jelas menunjukan bahwa ketentuan pasal yang diujikan tidak mengilhami makna adil sebagaimana maksud Pasal 18A ayat (2) UUD NRI 1945 karena pemerintah daerah tidak diberikan kewenangan untuk mengurus sendiri urusan pemerintahan terkait energi dan sumber daya alam. 15. Bahwa memang terkait penguasaan oleh negara dalam pengelolaan sumber daya alam dikuasi oleh negara, sebagaimana Mahkamah Konstitusi dalam putusannya nomor 001-021-022/PUU-I/2003 yang menegaskan perihal penguasaan negara, di mana negara memiliki fungsi pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan (toezichthoudensdaad). Mahkamah Konstitusi, antara lain menyatakan: "Fungsi pengurusan (bestuursdaad) oleh negara dilakukan oleh pemerintah dengan kewenanganannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan (vergunning), lisensi (licentie), dan konsesi (concessie). Fungsi Pengaturan oleh negara (regelendaad) dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama dengan Pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah (eksekutif). Fungsi pengelolaan (behersdaad) dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (share holding) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara sebagai instrumen kelembagaan melalui mana negara c.q Pemerintah mendayagunakan penguasaannya atas sumbersumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Demikian pula fungsi pegawasan oleh negara (toezichtthoudensdaad) dilakukan oleh negara c.q dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas cabang produksi yang penting dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat; [Vide hal 334]” 16. Bahwa apabila dikaitkan makna penguasaan tersebut dengan Pasal 18A ayat 2 UUD NRI 1945, maka masing-masing lima bentuk penguasaan 32 tersebut harus dilaksanakan secara adil antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Adil dalam hal ini dalah adanya pembagian yang seimbang dan proposional dari masing masing lima bentuk penguasaan tersebut. Namun dalam permohonan a quo pembagian tersebut tidak dilakukan secara proposional, bahkan semua bentuk penguasaan tersebut menjadi kewenangan mutlak pemerintah pusat. Pemerintah daerah hanya sebagai penonton dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan energi dan sumber daya alam, khususnya kewenangan sub bidang migas. 17. Bahwa memang pemerintah daerah adalah satu bagian yang tak terpisahkan oleh pemerintah pusat dan mewakili negara dalam hal penguasaan sumber daya alam. Namun, hal ini tidak menghilangkan makna pembagian urusan pemerintahan yang adil sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18A ayat (2) UUD NRI 1945. Meskipun pemerintah daerah adalah satu kesatuan dan dapat dimaknai sebagai perwakilan negara, namun ada hak pemerintah daerah sebagai bagian dari satu kesatuan tersebut untuk terlibat aktif dalam pengelolaan dan pemanfaatan energi dan sumber daya alam, khususnya terkait kewenangan dalam permohonan a quo justru dengan tidak berikan kewenangan tersebut maka sebenarnya ada cacat hukum pembagian kewenangan tersebut. Karena pemerintah daerah yang memliki hak otonomi dan hak tugas pembantuan berdasarkan Pasal 18 ayat (2) justru kehilangan hak karena tidak dapat melaksanakan hak sebagai bagian dari negara, khususnya terkait tugas pembantuan untuk melakukan pengelolaan dan pemanfaatan demi kepentingan kemakmuran rakyat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. 18. Bahwa makna penguasaan negara dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 harus diterjemahkan juga dalam pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, hal ini merupakan konsekusnsi logis dari keberadaan Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 18A ayat (2) UUD NRI 1945. Apabila tidak dimaknai demikian, maka berdampak pada pengaturan pembagian urusan pemerintahan yang tidak berdasarkan prinsip otonomi dan asas keadilan. Sehingga keberadaan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (3) UU 23 Tahun 2014 20 yang tidak 33 memberikan kewenangan pengelolaan dan pemanfaatan terkait energi, migas, dan pertambangan kepada pemerintah daerah jelas bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. 19. Bahwa pembagian urusan pemerintahan bidang energi, migas, dan pertambangan yang tidak didasarkan atas asas otonomi dan prinsip keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 18A ayat (2) UUD NRI 1945 adalah bentuk pengabaian dan bertentangan dengan konstitusi. 20. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka jelas bahwa ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (3) UU 23 Tahun 2014 bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2), Pasal 18A ayat (2), dan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. BERLAKUNYA KETENTUAN PASAL 14 AYAT (1) DAN PASAL 14 AYAT (3) UU 23 TAHUN 2014 TELAH MENGHALANGI HAK PARTISIPASI AKTIF MASYARAKAT DAERAH 21. Bahwa konsekuensi logis tidak diberikannya kewenangan terkait pengelolaan energi dan sumber daya alam kepada pemerintah daerah, berdampak pada hilangnya partisipasi Pemohon dan masyarakat yang tidak dapat terlibat aktif dalam memberikan masukan, melakukan pengawasan, dan memperjuangkan hak kolektif yang adil terkait kebijakan pemerintah di bidang energi dan sumber daya alam, serta berkontribusi dalam mewujudkan tata kelola energi dan sumber daya alam berdasarkan hukum dan keadilan. 22. Bahwa dalam hal pengawasan oleh masyarakat terhadap kebijakan pemerintah di bidang energi dan sumber daya alam tentu akan lebih susah dan jauh aksesnya dari daerah dan bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) yaitu asas keterbukaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan). 23. Bahwa, dengan menghilangkan peran pemerintah daerah dalam pengurusan, pengelolaan, pengawasan dan kebijakan akan melanggar asas keterbukaan, yaitu asas pemerintahan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh 34 informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif. Dengan beralihnya kewenangan kepada pemerintah pusat, maka masyarakat di daerah akan jauh dan sulit untuk mengakses informasi terkait dengan kebijakan mineral dan batubara kepada pemerintah pusat yang jaraknya sangat jauh dari daerah; 24. Bahwa, dengan tidak adanya peran daerah dalam pengawasan, pengurusan, pengelolaan dan kebijakan juga bertentangan dengan fungsi otonomi daerah dan desentralisasi itu sendiri, karena tujuan otonomi daerah dan desentralisasi adalah mendekatkan pemerintah kepada masyarakat yang dilayaninya, sehingga pelayanan kepada masyarakat akan menjadi lebih baik dan control masyarakat kepada pemerintah menjadi kuat dan nyata; 25. Bahwa Bagir Manan dalam Menyongsong Fajar Otonomi Daerah (2004:3) menegaskan bahwa sejarah ketatanegaraan Indonesia sejak awal telah menempatkan otonomi daerah sebagai salah satu pilar penting dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Otonomi daerah tidak hanya bertujuan untuk menjamin efisiensi pemerintahan atau sekadar menyesuaikan dengan kondisi geografis Indonesia yang luas, berpenduduk banyak, dan terdiri dari pulau-pulau. Lebih dari itu, otonomi daerah adalah dasar untuk memperluas demokrasi, menjadi instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan umum, dan cara efektif untuk memelihara negara kesatuan. Dalam konteks ini, otonomi daerah memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif, baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam pengawasan kebijakan yang memengaruhi kehidupan mereka. Partisipasi masyarakat ini tidak hanya memperkuat legitimasi pemerintahan daerah tetapi juga memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan lokal dan mendukung rasa memiliki terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan mereka sendiri, masyarakat merasa dihargai dan dilibatkan secara langsung, sehingga tidak ada alasan untuk mengabaikan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 26. Bahwa pentingnya desentralisasi dan otonomi daerah turut menjadi salah satu isu dan instrumen reformasi, hal ini dapat terlihat dari Ketetapan 35 Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Kekuasaan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti yang tertuang di dalam Pasal 6 sebagai berikut: “Penyelenggaraan otonomi daerah; pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan; dan perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka mempertahankan dan memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan berdasarkan asas kerakyatan kesinambungan yang diperkuat dengan pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Masyarakat” 27. Bahwa penguatan kewenangan terhadap pemerintah daerah atas pengelolaan energi dan sumber daya alam merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pemerintahan, khususnya pemerintah daerah. Hal ini didasarkan pada asas desentralisasi, otonomi, dan pembagian kewenangan yang adil sesuai dengan Pasal 18A ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 yang memberikan landasan konstitusional bahwa penguasaan atas sumber daya alam haruslah dimakani pembagian urusan yang adil antara pemerintah pusat dan daerah, melalui distribusi lima bentuk penguasaan, yakni melalui fungsi pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan (toezichthoudensdaad). Pembagian secara adil antara masing masing fungsi tersebut adalah bentuk sarana penguatan masyarakat untuk aktif terlibat dalam penentuan kebijakan pemerintah dan sebagai sarana mendekatkan masyarakat dalam partisipasi politik. Hal ini sekaligus menjadikan masyarakat bukan hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga sebagai subyek yang ikut serta dalam menentukan kebijakan daerah, khususnya dalam pengelolaan energi dan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. 28. Bahwa hilangnya kewenangan bagi daerah terkait pengelolaan dan pemanfaatan energi dan sumber daya alam sejatinya telah merendahkan 36 harga diri masyarakat daerah dan pemohon karena hilangnya ruang partisipasi yang bermartabat untuk ikut mewujudkan tata kelola kebijakan yang lebih berkeadilan. Selain itu, hilangnya kewenangan ini juga melemahkan tanggung jawab daerah dalam membangun wilayah dan masyarakatnya. Akhirnya semua akan tergantung dan menunggu perhatian dari pemerintah pusat. Hal ini jelas tidak sejalan dengan putusan Mahakamah Konstitusi nomor 137/PUU-XIII/2015, poin 3.12.3 halaman 197 yang menyatakan: “Bahwa pembentuk UUD sejak awal telah menyadari, NKRI yang memiliki wilayah sangat luas tidak mungkin bisa dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah pusat, sehingga diperlukan pemerintah di daerah yakni pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Pelaksanaan pemerintahan di daerah tersebut dengan prinsip otonomi daerah, juga dimaksudkan agar terjaga keutuhan NKRI. Kehadiran daerah-daerah sudah ada sebelum Republik Indonesia lahir, suara mereka dalam membahas kemaslahatan pemerintahan di daerah tak seyogyanya dikesampingkan. Pada era Orde Baru yang berkarakteristik sentralistik, tanggung jawab daerah dalam membangun wilayah dan masyarakatnya melemah, demikian pula partisipasi masyarakatnya yang disebabkan oleh terbatas atau tiadanya ruang partisipasi yang bermartabat bagi mereka dalam ikut menentukan atau tiadanya ruang partisipasi yang bermanfaat bagi mereka dalam ikut menentukan masa depannya. Semua tergantung pada perhatian dan anugerah pemerintah pusat. Oleh karena itu, reformasi mendukung lahirnya komitmen kehadiran otonomi daerah sebagai salah satu tuntutan reformasi” 29. Bahwa dengan demikian, dalam konteks penguasaan terhadap energi, migas, dan pertambangan (energi dan sumber daya alam) oleh pemerintah daerah, turut membuka ruang atas hak partisipasi masyarakat untuk ikut serta memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945. Namun, apabila kewenangan tersebut tidak diberikan maka hilang pula hak partisipasi tersebut. 37 30. Bahwa dengan hilangnya hak partisipasi daerah ini, pemerintah daerah hanya menjadi penonton dalam pemanfaatan dan pengelolaan energi dan sumber daya alam. Sistem demikian tidak menempatkan masyarakat sebagai salah satu pihak yang memiliki potensi besar untuk terlibat aktif dalam pengelolaan dan pemanfaatan migas. Padahal dengan memberikan ruang partisipasi ini melalui pemberian kewenangan pengelolaan dan pemanfaatan migas dapat menumbuhkan perekonomian di daerah dan memajukan masyarakat. 31. Bahwa mempertimbangkan kedudukan hukum yang dimiliki oleh Pemohon, semangat pengaturan penguasaan kebijakan (beleid), pengurusan (bestuursdaad), pengelolaan (beheersdaad), dan tindakan pengawasan (toezichthoudensdaad) dalam pertambangan mineral dan batubara yang sentralistik tersebut berpotensi menyulitkan penyampaian aspirasi Pemohon; 32. Bahwa selama ini, kewenangan pemerintah daerah dalam fungsi kebijakan, pengurusan, pengelolaan dan pengawasan perrtambangan mineral dan batubara serta pengelolaan migas berkaitan erat dengan kepentingan masyarakat khususnya Pemohon. Dengan demikian, keberadaan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (3) undang- undang a quo turut menghilangkan kepentingan Pemohon khususnya hak atas partisipasi sebagaimana dimaksud dalam Prinsip 23 World Charter for Nature (1982) yang terdiri dari dua komponen penting, yaitu hak untuk didengarkan dan hak untuk mempengaruhi keputusan semakin dekat implementasi pemenuhannya; 33. Bahwa pasal yang dimohonkan pengujian telah dengan jelas mengabaikan hak masyarakat dalam berpartisipasi untuk terlibat aktif untuk memajukan tata kelola energi dan sumber daya alam yang lebih baik, selain itu menghilangkan fungsi kontrol sosial yang dimiliki oleh Pemohon, dimana Pemohon dan masyarakat kehilangan ruang untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan yang lebih berkeadilan. Selain itu, tidak diberikannya kewenangan yang adil terkait pengelolaan dan pemanfaatan energi dan sumber daya alam, khususnya dalam hal pertambangan minerba dan migas dapat berpotensi menimbulkan konflik sosial di masyarakat. Hal ini tejadi karena hilangnya partisipasi 38 masyarakat yang dapat melahirkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pusat yang tidak melibatkan masayrakat secara utuh. Oleh karena itu berlakunya ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (3) UU 23 Tahun 2014 dengan jelas telah menghalangi hak partisipasi aktif masyarakat daerah. BERLAKUNYA KETENTUAN PASAL 14 AYAT (1) DAN PASAL 14 AYAT (3) UU 23 TAHUN 2014 BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP KEADILAN PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAH DAN MENGHALANGI UPAYA MEWUJUDKAN KEMAKMURAN RAKYAT 34. Bahwa Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 dikenal sebagai pasal ideologi dan politik ekonomi Indonesia bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, serta bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 35. Bahwa pasal tersebut menempatkan hak bangsa sebagai hak penguasaan yang tertinggi terhadap kekayaan alam yang berasal dari perut bumi. Setidaknya terdapat tiga pokok keterkaitan hak penguasaan negara dengan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat melalui wujud kewajiban negara, antara lain sebagai berikut: 1) Segala bentuk pemanfaatan (bumi dan air) serta hasil yang didapat (kekayaan alam), harus secara nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. 2) Melindungi dan menjamin segala hak hak rakyat yang terdapat di dalam atau di atas bumi, air dan berbagai kekayaan alam tertentu yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati oleh rakyat. 3) Mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alam. 36. Bahwa ketiga kewajiban di atas menjelaskan bagaimana kewajiban negara terhadap tanggung jawabnya dalam hal penguasaan oleh negara, dimana kewajiban tersebut menempatkan kemakmuran rakyat sebagai tujuan utama dalam penguasaan sumber daya alam. Tujuan utama ini 39 hanya dapat tercapai apabila ada keterlibatan masyarakat secara langsung dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara langsung. Keterlibatan tersebut dimaknai sebagai penguatan kewenangan daerah secara adil, agar masyarakat setempat, khususnya yang berada di sekitar lokasi kekayaan sumber daya alam tersebut dapat merasakan manfaatnya secara langsung. 37. Bahwa keterlibatan masyarakat sekitar lokasi energi dan sumber daya alam tidak semerta merta menghilangkan peran pemerintah pusat dalam memberikan keadilan secara nasional kepada seluruh daerah, khususnya daerah yang tidak memiliki kekayaan sumber daya alam. Sebab, dengan memberlakukan secara sama masyarakat sekitar lokasi energi dan sumber daya alam dengan masyarakat lainnya secara nasional adalah bentuk diskriminasi murni. 38. Bahwa prinsip-prinsip penyelenggaraan perekonomian nasional salah satunya adalah berkaitan dengan kebijakan pemerintah di bidang pertambangan mineral batubara dan migas sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 memiliki konsekuensi hukum yaitu bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang mengatur bagian dari perekonomian nasional harus diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan konsep efisiensi berkeadilan. 39. Bahwa, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021- 022/PUU-I/2003 menyatakan efisiensi berkeadilan di tingkat mikro ekonomi dan tingkat makro ekonomi didasarkan pada efektivitas penyelenggaraan pemerintah untuk kesejahteraan sosial, dan bukan untuk efisiensi pemilik modal ataupun persaingan bebas (free fight liberalism) yang bercirikan “siapa kuat itu yang menang”. 40. Bahwa, penyelenggaran pertambangan mineral dan batubara yang beralih kepada pemerintah pusat dan tidak adanya kewenangan terkait pengelolaan dan pemanfaatan migas oleh daerah bertentangan dengan prinsip efisiensi berkeadilan yang merugikan kepentingan masyarakat di daerah karenapenyelenggaraan pemerintahan menjadi tidak efektif dan efisien, karena berada jauh dari kegiatan pertambangan yang ada di daerah dan menghilangkan keefektivitasan dan efisiensi masyarakat dalam berpartisipasi dalam demokrasi ekonomi. 40 41. Bahwa prinsip sebesar-besarnya kemakmuran rakyat telah mendapatkanpenafsiran dari Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 3/PUU-VIII/2010tentang Uji Materiil Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, telah membuat tolak ukur pengelolaan kekayaan alam untuk sebesar- besar kemakmuran rakyat, antara lain: a) Kemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat; b) Tingkat kemerataan sumber daya alam bagi rakyat; c) Tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat sumber daya alam; d) Penghormatan terhadap hak rakyat yang bersifat turun-temurun dalam memanfaatkan sumber daya alam. 42. Bahwa kewenangan yang dimilki oleh pemerintah pusat saat ini terkait pengelolaan dan pemanfaatan pertambangan minerba dan migas telah terbukti tidak memenuhi tolak ukur pengelolaan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana amanat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010. 43. Bahwa jika kita melihat hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah in casu Pemerintahan Daerah kabupaten adalah bagian dari bentuk negara, bagian dari der staatvorm, memandang dan mendekati negara dalam wujud seluruhnya der Staat als Ganzheit. Negara diamati dari luar, outward looking, sehingga ketika negara kesatuan, unitary state (eenheidstaat) didekati menurut optik eksternal, maka negara kesatuan secara horizontal terbagi atas Pemerintah Pusat dan pemerintahan daerah. Bahwa atas dasar asas desentralisasi, Pemerintah Pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada daerah otonom guna mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, maka penyerahan kewenangan dimaksud berlangsung atas dasar delegasi atau delegation of authority. 44. Bahwa pemberian kewenangan atas dasar delegasi secara ketatanegaraan membawa konsekuensi pemberi delegasi, kehilangan kewenangan seluruhnya, beralih dan menjadi tanggung jawab penerima delegasi. Hal dimaksud membedakan delegasi (delegation of authority) dengan mandat atau mandatum, yaitu terjadi pelimpahan wewenang atas 41 dasar mandatum, seperti halnya dengan dekonsentrasi (medebewind) mandataris bertindak untuk dan atas nama mandator. Mandataris bertanggung jawab kepada mandator, mandator tidak kehilangan kewenangannya apabila terjadi pelimpahan wewenang publik kepada mandataris. Inilah yang membedakan delegasi dengan mandatum. Delegasi terjadi ketika pelimpahan delegasi dalam kaitan delegation of authority, maka pemberi delegasi kehilangan kewenangannya sehingga beralih dan menjadi tanggung jawab dari penerima delegasi. 45. Bahwa Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 menetapkan bahwa pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Pasal 10 ayat (1) tentang UU 23 Tahun 2014, menetapkan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat meliputi: a. Politik luar negeri b. Pertahanan c. Keamanan d. Yustisi e. Moneter dan Fiskal Nasional f. Agama. 46. Bahwa di luar urusan pemerintah pusat tersebut, urusan pemerintahan lainnya merupakan kewenangan daerah-daerah otonom. Hal pertambangan tidak termasuk urusan Pemerintah Pusat. Penentuan batas kewenangan border line of authority antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, in casu pemerintah daerah kabupaten/kota harus jelas serta diluruskan agar tidak terjadi public overlapping kewenangan antara lembaga-lembaga negara dalam negara kesatuan, sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 18A ayat (1), ayat (2) UUD 1945, dalam hal ini antara lain telah diberlakukan UU 23 Tahun 2014. 47. Bahwa pada kenyataannya masih terdapat public overlapping dari konstitutionelle bevoegheden van staats organen, yaitu tumpang tindih publik dari kewenangan konstitusional dari lembaga-lembaga negara antara pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, dengan pemerintah pusat yang disebabkan hal kewenangan konstitusional pemerintah daerah menjadi tidak utuh, menjadi dikurangi, menjadi dihalangi, serta dirugikan karena kewenangan konstitusionalnya diserahkan dan dialihkan kepada Pemerintah Pusat. 48. Bahwa berlakunya Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (3) undang- undang a quo telah menunjukan adanya keadaan public overlapping 42 yang berdampak pada pemerintah daerah tidak dapat menjalankan kewenangan konstitusionalnya guna mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral karena kewenangan konstitusionalnya diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan, dan/atau dirugikan oleh Pemerintah pusat. 49. Bahwa berlakunya pasal yang menjadi obyek pengujian dalam permohonan ini jelas telah menerobos 6 urusan pemerintahan pusat yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Hal ini menyebabkan tujuan utama kemakmuran rakyat dalam tata kelola energi dan sumber daya alam tidak terpenuhi secara nyata. 50. Bahwa dalam hal upaya mencapai tujuan kemakmuran rakyat terkait pengelolaan dan pemanfaatan energi dan sumber daya alam haruslah berdasarkan pada 7 prinsip berdasarkan Pasal 18, Pasal 18A dan Pasal 18B UUD NRI 1945. Prinisp tersebut sebagai berikut: 1) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya; 2) Otonomi dilaksanakan menurut asas desentralisasi dan tugas pembantuan; 3) Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan sendiri 4) Hubungan kewenangan antara pusat dan daerah harus memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah; 5) Hubungan keuangan pelayanan umum pemanfatan sumber daya alam, sumber daya manusia, antara pusat dan daerah dilaksanakan secara adil dan selara; 6) Pengakuan dan penghormatan terhadap daerah bersifat khusus atau istimewa; 7) Pengakuan terhadap masyarakat adat beserta hak-hak istimewanya. 51. Bahwa dari ketujuh prinsip tersebut, tersirat pesan bahwa otonomi dan desentralisasi bermaksud untuk memperkecil adanya kesenjangan antar daerah, yaitu dengan membangun harmoni yang adil dan selaras diantara daerah-daerah di Indonesia. Satu hal yang dicatat bahwa dengan desentralisasi maka tanggung jawab negara untuk mensejahterakan rakyat ikut mengalir pula ke pemerintah daerah, pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai satuan pemerintahan terendah merupakan ujung tombak dalam membangun kesejahteraan 43 rakyat. Oleh karena itu, program-program konkret harus berada di tangan pemerintah daerah, khususnya pemerintah kabupaten/kota. 52. Bahwa peran pemerintah pusat selain menjalankan urusan-urusan pemerintahan sendiri yang ditetapkan dalam undang-undang lebih bersifat sebagai pengendali, regulator, dan pengawasan kontrol dalam rangka menjaga keserasian antar wilayah serta mengawasi kinerja pemerintah daerah, sementara pemerintah provinsi lebih bersifat fasilitator dan koordinator. 53. Bahwa dalam kerangka negara kesatuan, prinsip desentralisasi memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan potensi dan karakteristik masing- masing daerah. Hal ini sejalan dengan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 yang memberikan pengakuan terhadap hak-hak istimewa masyarakat adat dan kekhususan daerah, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam. Dengan demikian, desentralisasi di bidang energi dan sumber daya alam tidak hanya menjadi instrumen pemerataan ekonomi, tetapi juga sebagai pengakuan terhadap hak-hak daerah atas kekayaan alam yang terdapat di wilayahnya. 54. Bahwa desentralisasi pengelolaan energi dan sumber daya alam juga memberikan keuntungan dalam meningkatkan efektivitas tata kelola. Pemerintah daerah, sebagai pihak yang lebih dekat dengan lokasi kegiatan, memiliki akses yang lebih baik terhadap data lokal, kondisi masyarakat, dan kebutuhan spesifik wilayahnya. Hal ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih responsif dan tepat sasaran, sehingga pengelolaan sumber daya alam dapat lebih efisien dan memberikan manfaat yang optimal. 55. Bahwa berdasarkan asas desentralisasi, pemerintah pusat wajib memberikan dukungan teknis dan finansial kepada daerah untuk melaksanakan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya alam. Dukungan ini diperlukan agar daerah memiliki kapasitas yang memadai dalam melaksanakan tugasnya, baik dari segi teknologi, sumber daya manusia, maupun anggaran. Hal ini menjadi bentuk tanggung jawab pemerintah pusat untuk memastikan keberhasilan implementasi desentralisasi sesuai dengan amanat konstitusi. 44 56. Bahwa kebijakan desentralisasi di bidang energi dan sumber daya alam juga menjadi langkah strategis untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dengan keterlibatan masyarakat lokal, kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih inklusif dan mencerminkan aspirasi rakyat. Partisipasi ini juga memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, sehingga mengurangi potensi penyalahgunaan kewenangan dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan sumber daya alam. 57. Bahwa penguatan otonomi daerah dalam pengelolaan energi dan sumber daya alam juga harus memperhatikan aspek lingkungan hidup. Kegiatan eksploitasi sumber daya alam harus dilakukan dengan prinsip keberlanjutan, menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Pemerintah daerah harus diberikan kewenangan untuk menerapkan standar lingkungan yang sesuai dengan karakteristik wilayahnya, sebagai bagian dari upaya melindungi ekosistem dan keanekaragaman hayati. 58. Bahwa pengelolaan energi dan sumber daya alam oleh daerah juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan memberikan peluang kepada daerah untuk memanfaatkan potensi sumber daya alamnya, sektor-sektor ekonomi lokal seperti industri pengolahan, jasa, dan perdagangan dapat berkembang. Hal ini tidak hanya meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru yang dapat mengurangi tingkat pengangguran di wilayah tersebut. 59. Bahwa pembagian kewenangan yang adil antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan energi, migas, dan pertambangan merupakan kunci untuk mewujudkan tujuan konstitusional sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Desentralisasi yang efektif tidak hanya memperkuat tata kelola sumber daya alam, tetapi juga mempercepat pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip desentralisasi sesuai dengan amanat UUD NRI 1945, demi terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 45 60. Bahwa dengan demikian maka telah terang dan nyata berlakunya ketentuan pasal 14 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (3) UU 23 tahun 2014 bertentangan dengan prinsip keadilan pembagian urusan pemerintah dan menghalangi upaya mewujudkan kemakmuran rakyat. BERLAKUNYA KETENTUAN PASAL 14 AYAT (1) DAN PASAL 14 AYAT (3) UU 23 TAHUN 2014 BERTENTANGAN DENGAN KONSEP NEGARA KESATUAN YANG MENGHENDAKI PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN SECARA PROPORSIONAL 61. Bahwa konsep negara kesatuan tercermin dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik." Frasa “Negara Kesatuan” adalah untuk menjelaskan bahwa bentuk negara yang dianut oleh Indonesia adalah negara bersusunan kesatuan. Sedangkan istilah “Republik” adalah untuk menjelaskan bahwa sistem pemerintah yang dianut oleh negara Indonesia untuk melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara adalah sistem republik yang dikepalai oleh Presiden. 62. Bahwa konsekuensi sebuah negara kesatuan adalah kewenangan pemerintahan pemerintahan terpusat di tingkat pemerintah pusat, dengan kata lain, seluruh kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan pada hakekatnya merupakan milik pemerintah pusat dan sebagian dari kewenangan tersebut baru akan menjadi milik daerah bila diserahkan kepada daerah oleh pemerintah melalui desentralisasi. 63. Bahwa sebagai negara kesatuan, dianut prinsip bahwa kewenangan dalam urusan pemerintahan sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah pusat, tetapi tidak dimungkinkan suatu urusan pemerintahan yang sepenuhnya atau mutlak dimiliki oleh daerah. Hal ini disebabkan pada sebuah negara kesatuan, setiap urusan pemerintahan yang menjadi milik daerah berasal dari penyerahan pemerintah pusat. Artinya, dalam setiap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di situ juga masih terdapat kewenangan pemerintah pusat, namun sebaliknya dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pusat tidak terdapat kewenangan daerah atau sepenuhnya merupakan kewenangan pusat. 46 64. Bahwa sebagaimana disampaikan oleh Hans kelsen bahda pada sebuah negara tidak mungkin terjadi urusan pemerintah diselenggarakan seratur persen sentralisasi atau seratus persen desentralisasi atau tidak mungkin terdapat total centralization atau total decentralization. 65. Bahwa hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Jimly Assydiddiqie bahwa dalam negara kesatuan (unitary state) kekuasaan asli itu memang berada di pemerintah, bukan di daerah, yang diberikan ke daerah bukanlah kekuasaan asli (power) tanpa atribut tetapi kekuasaan yang sudah dilegalisasikan yang biasa disebut sebagai kewenangan (authority). Hal inilah yang juga terjadi dalam pembagian urusan pemerintahan di Indonesia. 66. Bahwa dengan demikian, Pasal ini menegaskan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan, yang berarti wilayah-wilayah atau daerah- daerah administrasi tidak memiliki kedaulatan sendiri tetapi merupakan bagian dari satu kesatuan yang utuh di bawah kedaulatan nasional. 67. Bahwa konsepsi negara kesatuan dipertegas dalam alinea keempat pembukaan UUD NRI 1945: “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” 68. Bahwa sebelumnya dalam konteks historis, penetapan negara kesatuan sebagai bentuk negara merupakan reaksi terhadap potensi perpecahan yang dapat terjadi dalam negara federal. Pengalaman Indonesia dengan bentuk negara federal pada masa Republik Indonesia Serikat (RIS) tahun 1949-1950 menunjukkan bahwa bentuk federal tidak sesuai dengan cita-cita persatuan bangsa. 47 69. Bahwa hakikat atau esensi negera kesatuan (unitary state) dapat dilihat dari dua sisi yakni; sisi kedaulatan dan susunan negara. Dari sisi kedaulatan, hakikat negara kesatuan ialah kedaulatannya tidak terbagi atau dengan kata lain kekuasaan pemerintah pusat tidak dibatasi karena konstitusi negara kesatuan (unitary state constitution) tidak mengakui badan legislatif lain selain badan legislatif pusat. Pengawasan tertinggi dalam negara kesatuan terletak pada pemerintah pusat. Hakikat negara kesatuan dapat pula dilihat dari susunan negara. Negara kesatuan disebut juga dengan negara bersusunan tuggal atau dengan kata lain negara yang tidak terdiri dari beberapa negara seperti yang terdapat dalam negara federasi. 70. Bahwa disebut negara kesatuan apabila kekuasaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tidak sama dan tidak sederajat. Kekuasaan Pemerintah Pusat merupakan kekuasaan yang menonjol dalam negara, dan tidak ada saingan dari badan legislatif pusat dalam membentuk undang-undang, kekuasaan pemerintah yang ada di daerah bersifat derivative (tidak langsung) dan sering dalam bentuk otonomi yang luas, dengan demikian tidak dikenal adanya badan legislatif pusat dan daerah yang sederajat, melainkan sebaliknya. 71. Bahwa dalam kerangka negara kesatuan, tata kelola pemerintahan melibatkan hubungan antara pusat dan daerah melalui sistem desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Hal ini dirancang untuk menjaga kesatuan negara sembari memberikan fleksibilitas kepada daerah dalam mengelola urusan lokal sesuai kewenangan yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat. 72. Bahwa paradigma tata kelola pemerintahan negara kesatuan diwujudkan melalui penerapan sistem otonomi daerah yang diatur oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Pemerintah pusat tetap memegang kewenangan strategis seperti pertahanan, politik luar negeri, dan moneter, sementara daerah diberikan kewenangan untuk mengatur urusan lokal, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Sistem ini dirancang untuk menjaga keseimbangan antara sentralisasi kedaulatan dan desentralisasi kewenangan. 48 73. Bahwa Indonesia sebagai negara kesatuan pada prinsipnya semua urusan pemerintahan berada di pemerintah pusat, yang selanjutnya diklasifikasikan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sedangkan urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Selanjutnya urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. 74. Bahwa urusan pemerintahan absolut meliuti urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yutisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Selain urusan tersebut merupakan urusan pemerintahan konkuren. Salah satu urusan pemerintahan konkuren tersebut adalah di bidang energi dan sumber daya alam. 75. Bahwa urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya alam merupakan urusan yang cukup penting, mengingat urusan ini sangat berpengaruh pada semua sektor lain, khususnya perekonomian dan ketahanan nasional. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sangat terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam. Hal ini disebabkan karena sampai saat ini sebagian besar sumber energi berasal dari sumber daya alam, sementara itu semua komoditi sumber daya mineral khususnya pertambangan merupakan sumber daya alam yang juga merupakan bagian dari kekayaan alam. Oleh karena itu utusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagai bagian dari pengelolaan sumber daya alam merupakan urusan pemerintahan yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak sebagaimana diatur dalam pasal 33 UUD NRI 1945 Tahun 1945. Dengan demikian penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang ini harus tepat, konstitusional dan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi UUD NRI 1945. 49 76. Bahwa urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral merupakan urusan pemerintahan konkuren yang bukan merupakan urusan pemerintahan absolut, maka konsekuensinya kewenangan penyelenggaraan atas urusan pemerintahan ini dapat di pemerintah pusat dan juga di daerah. 77. Bahwa dalam pelaksanaanya urusan pemerintahan ini bergerak sangat dinamis dalam dinamika hubungan pemerintah pusat dan daerah. Terdapat masa dimana kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan ini condong ke arah sentralisasi atau di waku lain condong ke arah desentralisasi. Kecenderungan ini bisa berubah-ubah sesuai kondisi yang terjadi saat masa tersebut dan politik hukum pembentuk undang-undang. Hal ini selaras seperti yang disampaikan Bagir Manan bahwa urusan pemerintahan bersifat terbuka, senantiasa berubah. 78. Bahwa pasal yang diujikan telah membagi urusan pemerintahan yang tidak proporsional dan bertentangan dengan konsep negara kesatuan. Kondisi ini menimbulkan permasalahan disintegrasi nasional yang disebabkan oleh ketidakseimbangan dalam pembagian kekuasaan dan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Sehingga dalam praktiknya, kewenangan yang diberikan kepada daerah terlalu terbatas, sementara banyak urusan penting tetap berada di tangan pemerintah pusat. Ketimpangan ini sering menimbulkan ketidakpuasan, karena tidak memiliki keleluasaan untuk mengelola sumber daya dan kebijakan yang lebih relevan dengan kebutuhan. 79. Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan tersebut di atas, materi muatan peraturan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (3) UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang tidak memberikan pembagian urusan pemerintahan secara adil terkait pengelolaan dan pemanfaatan energi dan sumber daya alam berdampak pada hilangnya partisipasi dan keterlibatan masyarakat untuk mendapatkan manfaat secara langsung dari kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan energi dan sumber daya alam sesuai dengan tujuan utamanya yakni untuk kemakmuran rakyat. Selain itu berlakunya pasal a quo juga telah merugikan hak-hak konstitusional 50 Pemohon baik secara aktual maupun potensial karena bertentangan dengan pasal 18 ayat (2), Pasal 18A ayat (2), dan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. D. PETITUM Berdasarkan seluruh dalil-dalil Pemohon di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, menguji, dan memutus permohonan Pemohon untuk memberikan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan frasa “serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi” dalam Pasal 14 ayat (1) UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota” 3. Menyatakan frasa “urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan pemerintah pusat” dalam Pasal 14 ayat (3) UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota”. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). 51 [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-8, sebagai berikut. 1. Bukti P-1 : Fotokopi Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3) UU Pemda; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Pasal 18 ayta (2), Pasal 18A ayat (2), dan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-4081 Tahun 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Sulawesi Tengah Masa Jabatan Tahun 2024 - 2029; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU- 0010349.AH.01.07.Tahun 2022 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Asosiasi Penambang Tanah Pertiwi; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perkumpulan Asosiasi Penambang Tanah Pertiwi; 7. Bukti P-7 : Salinan foto kegiatan diskusi yang diselenggarakan oleh ASPETI dengan judul “Kutukan Sumber Daya Alam”; 8. Bukti P-8 : Salinan foto kegiatan diskusi yang diselenggarakan oleh ASPETI dengan judul “Menyeimbangkan Kewenangan: Menuju Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berkeadilan. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 52 Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu, frasa “serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi” dalam Pasal 14 ayat (1) dan frasa “urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan pemerintah pusat” dalam Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, selanjutnya disebut UU 23/2014) terhadap UUD NRI Tahun 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu. a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; 53 c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu. a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu. a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4], para Pemohon pada pokoknya menguraikan kedudukan hukumnya sebagai berikut. 54 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah frasa “serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi” dalam Pasal 14 ayat (1) dan frasa “urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan pemerintah pusat” dalam Pasal 14 ayat (3) UU 23/2014, yang rumusan selengkapnya sebagai berikut. (1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi. … (3) Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. 2. Bahwa Pemohon I mengkualifikasikan dirinya sebagai perorangan warga negara Indonesia dan merupakan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah yang memiliki hak konstitusional untuk memajukan dirinya dan memperjuangkan haknya secara kolektif, baik melalui partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, penyampaian aspirasi, maupun keterlibatan dalam pembangunan daerahnya serta hak atas atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam norma Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa Pemohon II merupakan badan hukum privat berupa perkumpulan dengan nama Asosiasi Penambang Tanah Pertiwi (ASPETI) yang konsisten memberikan perhatian terhadap kepentingan publik terkait tata kelola energi dan pertambangan di Indonesia, pemenuhan hak warga negara indonesia yang terdampak industri energi dan pertambangan, peduli terhadap keadilan sosial di industri pertambangan mineral dan batubara, serta aktif melakukan kajian dan upaya perbaikan dalam mewujudkan tata kelola energi dan pertambangan. 4. Bahwa dalam menguraikan ada atau tidaknya anggapan kerugian hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya norma dalam undang-undang yang dimohonkan pengujian, para Pemohon menyampaikan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut. 55 a. Bahwa Pemohon I yang merupakan warga asli Morowali Utara dan aktif dalam memperjuangkan hak kolektif masyarakatnya, mengangap telah kehilangan akses dan saluran hukum yang memadai untuk berpartisipasi secara substantif dalam pengambilan kebijakan, karena pemerintahan lokal (kabupaten/kota) tidak memiliki kewenangan untuk mengurus sektor energi dan sumber daya mineral akibat dari berlakunya norma Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3) UU 23/2014 yang dimohonkan pengujian. b. Bahwa selanjutnya, meskipun Pemohon I sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah memiliki akses secara politis melalui struktur partai maupun koordinasi kelembagaan dengan tingkat pusat, akan tetapi menurut Pemohon I, aspirasi tersebut tidak memiliki daya ikat maupun kewajiban tindak lanjut, karena kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan formal untuk mengatur sektor energi dan sumber daya mineral. c. Bahwa Pemohon II beranggapan dengan tidak diberikannya kewenangan di sektor energi dan sumber daya mineral kepada pemerintahan kabupaten/kota, maka sebagai representasi dari masyarakat tambang menjadi kehilangan saluran advokasi, pengawasan, dan pelayanan yang dekat dan kontekstual terhadap realitas lokal dalam upaya mewujudkan tata kelola energi dan pertambangan yang adil, transparan, dan akuntabel. d. Bahwa menurut para Pemohon, apabila permohonan a quo dikabulkan maka anggapan kerugian hak konstitusional akibat berlakunya norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya tersebut tidak akan terjadi. Setelah memeriksa secara saksama uraian para Pemohon dalam menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusionalnya serta syarat kedudukan hukum para Pemohon dalam pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang sebagaimana telah diuraikan di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon telah memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon, baik perorangan warga negara Indonesia (Pemohon I), maupun badan hukum privat (Pemohon II). Akan tetapi, terkait dengan anggapan adanya kerugian hak konstitusional para Pemohon, selain Pemohon II tidak dapat menjelaskan hak konstitusionalnya yang mana yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya norma a quo, Mahkamah tidak menemukan adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara uraian adanya anggapan kerugian hak konstitusional yang didalilkan para Pemohon dengan berlakunya norma 56 undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya. Atau secara a contrario, anggapan kerugian hak konstitusional, baik Pemohon I yang merupakan warga asli Morowali Utara dan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, maupun Pemohon II yang merupakan wadah para pelaku industri penambangan, tidak terkait dengan keberlakuan norma yang sedang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya yang notabene merupakan norma yang mengatur mengenai pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota. Dalam hal ini, perihal pembagian urusan pemerintahan dimaksud, Mahkamah telah memiliki pendirian bahwa pihak yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terkait dengan klasifikasi urusan pemerintahan adalah pemerintahan daerah, yaitu kepala daerah bersama-sama dengan DPRD yang diputuskan dalam rapat paripurna DPRD, sebagaimana, antara lain, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47/PUU-X/2012 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 21 Februari 2013, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XII/2014 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 6 November 2014, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XIII/2015 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 13 Oktober 2016, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU- XIII/2015 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 5 April 2017. Artinya, dalam batas penalaran yang wajar, baik secara faktual maupun potensial, menurut Mahkamah, oleh karena para Pemohon bukanlah merupakan pemerintahan daerah maka tidak terdapat hak konstitusional para Pemohon yang dirugikan akibat berlakunya norma yang dimohonkan pengujiannya, sehingga tidak memenuhi syarat-syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana telah diuraikan pada Paragraf [3.4] di atas. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya inkonstitusionalitas frasa “serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi” dalam Pasal 14 ayat (1) dan frasa “urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan pemerintah pusat” dalam Pasal 14 ayat (3) UU 23/2014 yang dimohonkan pengujian, Mahkamah menilai, para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. 57 [3.6] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun oleh karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan para Pemohon. [3.7] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan. [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, 58 Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal sembilan, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal tujuh belas, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 13.47 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rahadian Prima Nugraha sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani ttd. Arief Hidayat ttd. Anwar Usman ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Enny Nurbaningsih ttd. M. Guntur Hamzah 59 PANITERA PENGGANTI, ttd. Rahadian Prima Nugraha