95/PUU-XXII/2024

PUTUSAN Nomor 95/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Yuyun Yuanita Kewarganegaraan : Indonesia Pekerjaan : Buruh Harian Lepas Alamat : Cimalati RT 001/RW 010, Kelurahan/Desa Madusari, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan surat kuasa bertanggal 3 Juni 2024 memberi kuasa kepada Muhammad Zen Al-Faqih, S.H., S.S, M.Si., Ichsanty, S.H., Mochamad Adhi Tiawarman, S.H., dan Moh. Agung Wiyono S.H., M.H., kesemuanya Advokat dan konsultan hukum pada Kantor Advokat M.Z Al-Faqih & Partners yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 590, Ruko B26, Metro Trade Center (MTC), Sekejati, Buah Batu, Kota Bandung, bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Selanjutnya disebut --------------------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 2 Juli 2024 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut 2 Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 2 Juli 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 80/PUU/PAN.MK/AP3/07/2024 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 95/PUU-XXII/2024 pada tanggal 25 Juli 2024, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 16 Agustus 2024, yang pada pokoknya menguraikan hal- hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Mahkamah Konstitusi (“MK”) merupakan Lembaga Negara yang berada di cabang kekuasaan kehakiman. Hal ini dapat dilihat di dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. 2. Bahwa MK merupakan Lembaga Negara yang dibentuk untuk mengawal (to guard) konstitusi, agar konstitusi dilaksanakan dan dihormati baik oleh penyelenggara kekuasaan negara maupun warga negara. MK adalah penafsir akhir konstitusi. Di beberapa Negara, MK disebut sebagai pelindung (protector) konstitusi (Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Konpress, 2005, hlm 11) [Bukti P-3]. 3. Merujuk dan berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, MK memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, berikut norma hukum Pasal 24C ayat (1) UUD 1945: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar,…” 4. Bahwa merujuk dan berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6554) (“UU MK”), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU 48/2009”) [Bukti P-4] MK dinyatakan berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang Undang terhadap UUD 1945. 3 5. Bahwa merujuk dan berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”) [Bukti P-5], MK berwenang menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945, berikut norma hukum Pasal 9 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”. 6. Bahwa merujuk dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, kedudukan Peraturan Perundang- Undangan telah diatur secara hierarkis, bahwa UUD 1945 secara hierarkis kedudukannya lebih tinggi dari Undang-Undang. Mengacu pada asas yang berlaku, setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Apabila terdapat ketentuan dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji oleh MK melalui acara yang telah diatur di dalam Peraturan Perundang-Undangan. 7. Bahwa norma Pasal 10 ayat (1) UU 48/2009 menyatakan bahwa: “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Berdasarkan norma a quo, MK memiliki kewajiban untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan oleh Pemohon. 8. Bahwa berdasarkan norma Pasal 10 ayat (1) UU 48/2009, nyata dan jelas MK memiliki kewajiban untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan oleh Pemohon. 9. Bahwa berdasarkan norma Pasal 70 ayat 1 huruf e juncto Pasal 70 ayat 2 huruf e Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, MK dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara berkewajiban memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon. 4 10. Bahwa Pemohon dalam permohonan a quo memohon kepada MK untuk melakukan pengujian pasal 146 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5062) terhadap UUD 1945. 11. Adapun bunyi pasal-pasal tersebut adalah: Pasal 146 ayat (1) UU 35/2009: “Terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika dan telah menjalani pidananya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dilakukan pengusiran keluar wilayah Negara Republik Indonesia.” Pasal 146 ayat (2) UU 35/2009: “Warga negara asing yang telah diusir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang masuk kembali ke wilayah Negara Republik Indonesia.” Batu Uji Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta pelakuan yang sama di hadapan hukum”. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Berdasarkan hal-hal a quo, MK menurut hukum berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang ini. II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON 1. Bahwa merujuk dan berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK telah jelas diatur, Pemohon yang berhak mengajukan pengujian Undang-Undang kepada MK adalah Pemohon yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; 5 b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara. Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menerangkan bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya, Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK harus memenuhi lima syarat yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab dan akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dari berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi. 3. Bahwa Pemohon dalam pengujian Undang-Undang ini adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk [Bukti P-6]. 4. Bahwa Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 memberikan hak konstitusional kepada Pemohon untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. 6 5. Bahwa Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 memberikan hak konstitusional kepada anak Pemohon yang belum dewasa atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. 6. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 memberikan hak konstitusional kepada Pemohon untuk mendapatkan atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta pelakuan yang sama di hadapan hukum. 7. Bahwa Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 memberikan hak kepada Pemohon dan anak Pemohon untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. 8. Bahwa Pemohon sebagai istri yang sah dari suami yang berkewarganeragaan Swiss berhak mendapatkan kasih sayang dari suami dan berhak untuk tinggal bersama dengan suami membentuk keluarga di wilayah hukum Republik Indonesia. 9. Bahwa anak Pemohon sebagai anak dari seorang ibu berkewarganegaraan Indonesia dan ayah berkewarganegaraan Swiss berhak mendapatkan Pendidikan, pengasuhan dan pemeliharaan dari ayah dan ibunya di wilayah hukum Republik Indonesia. 10. Bahwa Pemohon menganggap hak-hak konstitusional yang dijelaskan dalam poin 4,5,6, dan 7 telah dirugikan secara spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya berpotensi dilanggar dengan berlakunya norma yang terdapat di dalam Pasal 146 ayat (1), ayat (2) UU 35/2009. Bahwa berkaitan dengan adanya kerugian konstitusional yang dialami Pemohon untuk selengkapnya dijelaskan sebagai berikut: 11. Bahwa pada hari rabu, tanggal 10 Oktober 2001, Pemohon telah menikah secara islam dengan Jean Marc Frederic Gaudin Bin Charly Andre, kewarganegaraan Swiss, yang dilangsungkan di rumah Pemohon, yang beralamat di RT 001/RW 010, Kelurahan/Desa Madusari, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap. 12. Bahwa pernikahan a quo telah mendapatkan pengesahan perkawinan oleh Pengadilan Agama Cilacap berdasarkan Penetapan Itsbat Nikah Nomor 93/Pdt P/2024/PA Clp tanggal 16 April 2024 dan telah diterbitkan kutipan akta nikah oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. [Bukti P-7] 7 13. Bahwa pada tanggal 30 April 2008 suami Pemohon divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Kls I Bandung melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri. Hal ini berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kls I Bandung Nomor 376/Pid/B/2008/PN.Bdg [Bukti P-8] 14. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kls I Bandung Nomor 376/Pid/B/2008/PN.Bdg suami Pemohon dinyatakan melanggar norma pasal 85 huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (“UU 22/1997”). 15. Bahwa narkotika golongan I yang dinikmati oleh suami Pemohon adalah ganja 1 (satu) linting. 16. Bahwa suami Pemohon telah menjalani hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan. 17. Bahwa setelah suami Pemohon menjalani masa hukuman pidana, suami Pemohon yang berkewarganegaraan Swiss diusir dari wilayah hukum Republik Indonesia dan dilarang masuk wilayah hukum Republik Indonesia. Hal ini berdasarkan Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 22/1997. 18. Bahwa Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2) UU 22/1997 saat ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan UU 35/2009. Akan tetapi, ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2) UU 22/1997 saat ini telah menjadi norma yang berlaku di dalam Pasal 146 ayat (1), ayat (2) UU 35/2009. Hal ini yang menyebabkan Suami Pemohon hingga saat ini tidak bisa masuk ke wilayah hukum Republik Indonesia hingga saat ini. 19. Bahwa antara Pemohon dan Suami Pemohon apabila ingin bertemu sebagai suami istri, Pemohon dan Suami Pemohon masuk ke wilayah hukum negara lain di Asia Tenggara, yaitu negara Malaysia atau negara Thailand. Dalam percampuran tersebut, dalam Perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon lahir seorang anak yang bernama Junior Gaudin yang lahir di Cilacap pada tanggal 07 November 2011, yang saat ini berusia 14 tahun, dan menurut hukum belum dewasa [Bukti P-9]. 20. Bahwa hal ini terjadi karena adanya norma Pasal 146 ayat (1), ayat (2) UU 35/2009. 21. Bahwa Pemohon dirugikan dengan adanya norma yang terdapat dalam Pasal-Pasal a quo. Pemohon tidak dapat berkumpul dengan suami 8 Pemohon di wilayah hukum Republik Indonesia. Pemohon tidak mendapatkan kasih sayang dari seorang suami. Pemohon tidak mendapatkan perlindungan dari suami Pemohon, Pemohon tidak mendapatkan nafkah batin dari suami Pemohon. Pemohon mendidik anak seorang diri, padahal suami Pemohon juga berkeinginan turut serta mendidik anak bersama-sama Pemohon. 22. Bahwa anak Pemohon yang bernama Junior Gaudin sejak lahir hingga saat ini tidak mendapatkan kasih sayang dan pengasuhan dari seorang ayah. Suami Pemohon belum mendapatkan kesempatan mencurahkan kasih sayangnya secara langsung kepada anaknya. Padahal suami Pemohon adalah ayah yang bertanggungjawab. Walaupun berada di negara lain, selama ini Suami Pemohon selalu mengirimkan uang untuk memenuhi kebutuhan anak dan istrinya. 23. Bahwa apa yang dialami Pemohon dan anak Pemohon tidak dialami oleh istri dan anak dari suami dan ayah berkewarganegaraan Indonesia yang melakukan tindak pidana narkotika. Setelah suami dan ayahnya telah menjalani hukuman pidana, mereka dapat berkumpul kembali membentuk keluarga dan saling berbagi kasih sayang. Hal ini telah menimbulkan ketidakadilan dan perlakuan yang diskriminatif kepada Pemohon dan anak Pemohon. 24. Bahwa hal ini nyata dan jelas merugikan kepentingan konstitusional Pemohon. Bahwa berdasarkan uraian a quo, jika pasal yang diujikan dibatalkan dan dinyatakan bertentangan dengan konstitusi, maka hak konstitusional Pemohon akan pulih dan Pemohon akan mendapatkan kembali hak konstitusional a quo sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 28B ayat (1) ayat (2), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Oleh karena itu, terdapat hubungan jelas antara kerugian yang diderita Pemohon (causal verband) dengan ketentuan pada Pasal yang diujikan dan dengan dikabulkannya permohonan, maka Pemohon akan mendapat legal remedy. 25. Bahwa oleh karena kerugian konstitusional yang dijabarkan telah spesifik, aktual atau setidak-tidaknya berpotensi terjadi dialami Pemohon, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon Pengujian Undang- Undang dalam perkara a quo karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 9 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang di dalam Putusan MK Nomor 006/PUU- III/2005 dan Putusan MK Nomor 11/PUU-V/2007. 26. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo. III. POKOK PERMOHONAN (POSITA) A. INDONESIA ADALAH NEGARA HUKUM YANG MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP HAK ASASI MANUSIA. 1. Bahwa Indonesia adalah negara hukum hal ini jelas dinyatakan di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Bahwa dalam negara hukum menurut Ahli hukum berwibawa, Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH., MCL, yang pernah menjabat sebagai Ketua MA dan Guru Besar bidang Hukum di Universitas Padjadjaran, dalam karyanya yang berjudul Teori dan Politik Konstitusi, Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH., MCL menerangkan bahwa dalam negara hukum terdapat pelaksanaan hak asasi manusia secara wajar. (Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH., MCL, Teori dan Politik Konstitusi, Penerbit FH UII Press, 2004, hlm 149) [Bukti P-10]. 2. Bahwa ahli hukum berwibawa lain, Prof. Dr. Sri Soemantri M., SH, yang pernah menjabat anggota Konstituante Republik Indonesia, ketua Komisi Konstitusi Republik Indonesia, dan Guru Besar Bidang Hukum di Universitas Padjadjaran, dalam karyanya yang berjudul Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, Prof. Dr. Sri Soemantri M., SH, menerangkan bahwa dalam negara hukum perlindungan hak asasi manusia dan hak warga negara termanifestasi secara nyata di dalam konstitusi. (Prof. Dr. Sri Soemantri M., SH, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, Bandung, Penerbit Alumni, 2006, hlm 60) [Bukti P- 11]. 3. Bahwa ahli hukum berwibawa lain, Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama dalam karyanya yang berjudul Pengertian Tentang Negara Hukum menerangkan bahwa di dalam negara hukum adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. (Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama, Pengertian Tentang Negara Hukum, Penerbit Alumni, Bandung, 1973, hlm 9) [Bukti P-12]. 10 4. Bahwa UUD 1945 sebagai konstitusi tertulis telah menjamin dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia Warga Negara Indonesia. Hal ini dapat ditemukan di berbagai Pasal UUD 1945. 5. Bahwa salah empat Pasal UUD 1945 yang mengatur tentang perlindungan hak asasi manusia adalah: Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta pelakuan yang sama di hadapan hukum”. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. 6. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang mendapatkan jaminan dan perlindungan Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur di dalam UUD 1945. B. LEMBAGA PERKAWINAN BERTUJUAN MEMBERIKAN KEDAMAIAN DAN KEBAHAGIAAN KEPADA PASANGAN SUAMI ISTRI 1. Bahwa Al-Qur’an sebagai sumber hukum Islam yang menjadi pedoman hidup bagi Umat Islam telah menjelaskan dengan sangat tegas bahwa perkawinan (pernikahan) memberikan rasa tenteram kepada pasangan suami istri. Perkawinan (pernikahan) akan menimbulkan rasa kasih sayang kepada pasangan suami istri. Hal ini terdapat di dalam Al-Qur’an surat ar- Rum ayat 21. َّوَ مِنْ اٰيٰتِه ٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْ وَ اجًا لِِّتَسْكُنُوْٖٓ ا اِلَيْهَا وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَ دَّةً و ٰ َرَ حْمَةً ۗاِنَّفِيْ ذٰلِكَ ل ٍيٰتٍ لِِّقَوْ م َيَّتَفَكَّرُوْ ن “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan- pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” 11 2. Prof. Dr. M. Quraish Shihab, Ahli Hukum Islam berwibawa, dalam karyanya yang berjudul Tafsir Al-Misbah Vol. 10 yang diterbitkan penerbit Lentera Hati, Jakarta. Pada Tahun 2002, pada halaman 35, Prof. Dr. M. Quraish Shihab menerangkan bahwa tujuan pernikahan yang terdapat dalam surat ar-Rum ayat 21 adalah sakinah (litaskunu) yaitu diam atau tenang setelah sebelumnya goncang. Pernikahan melahirkan ketenangan batin dan ketenteraman baik dari segi fisik maupun psikologis. Setiap orang menurut Prof. Dr. M. Quraish Shihab seharusnya merasakan ketenangan di samping pasangannya. Tujuan pernikahan yang lain pada ayat ini adalah mawaddah dan rahmah. Mawaddah bermakna yaitu perasaan atau keinginan kuat agar setiap pasangan mendapatkan kebaikan, bukan yang lain. Barang siapa memiliki perasaan ini, berarti dirinya telah mawaddah. Sedangkan rahmah sering diterjemahkan dengan arti sayang. Kata rahmah identik dengan rasa sayang yang dibarengi simpati 3. Bahwa perkawinan (pernikahan) berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (“UU 1/1974”) dimaknai sebagai ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa [Bukti P-13]. 4. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan (pernikahan) bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah [Bukti P-14]. 5. Bahwa berdasarkan norma norma hukum a quo, nyata dan jelas Pemohon berhak membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa dan Pemohon juga berhak untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. 6. Bahwa Pemohon sulit untuk mewujudkan semua itu, karena suami Pemohon telah diusir dan dilarang masuk ke wilayah hukum Republik Indonesia berdasarkan norma Pasal 146 ayat (1) dan ayat (2) UU 35/2009. 7. Bahwa hal ini jelas merugikan kepentingan konstitusional Pemohon dan hak konstitusional Pemohon sebagaimana terdapat di dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 bahwa Pemohon berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. 12 C. PEMOHON SEBAGAI ISTRI SAH DARI SALAH SEORANG BERKEWARGANEGARAAN SWISS BERHAK MENDAPATKAN KASIH SAYANG, NAFKAH BATIN, DAN PERLINDUNGAN DARI SUAMI PEMOHON. 1. Bahwa Pasal 34 ayat (1) UU 1/1974 menyatakan bahwa seorang suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. 2. Bahwa tafsir a contrario terhadap norma Pasal a quo nyata dan jelas bahwa Pemohon diberikan hak untuk mendapatkan perlindungan dari suami Pemohon. Bahwa hal ini tidak pemohon dapatkan karena suami Pemohon telah diusir dan dilarang masuk ke wilayah hukum Republik Indonesia berdasarkan norma Pasal 146 ayat (1) dan ayat (2) UU 35/2009. 3. Bahwa perkawinan (pernikahan) berdasarkan Pasal 1 UU 1/1974 dimaknai sebagai ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. 4. Bahwa ikatan lahir dan batin dapat terbentuk bagi pasangan suami dan istri apabila mereka hidup bersama, saling mencurahkan kasih sayang, saling berbagi suka dan duka, bahu membahu mengatasi permasalahan rumah tangga. Bahwa hal ini tidak dapat pemohon lakukan bersama sama dengan suami Pemohon karena suami Pemohon telah diusir dan dilarang masuk ke wilayah hukum Republik Indonesia berdasarkan norma Pasal 146 ayat (1) dan ayat (2) UU 35/2009. 5. Bahwa dalam perkawinan, pemohon berhak atas nafkah lahir dan nafkah batin. Bahwa Pemohon sulit untuk mendapatkan nafkah batin dari suami Pemohon dan hidup bersama membangun ikatan batin dengan suami Pemohon, karena suami Pemohon telah diusir dan dilarang masuk ke wilayah hukum Republik Indonesia berdasarkan norma Pasal 146 ayat (1) dan ayat (2) UU 35/2009. 6. Bahwa apa yang dialami Pemohon tidak dialami oleh istri dari suami berkewarganegaraan Indonesia yang melakukan tindak pidana narkotika. Setelah suaminya menjalani hukuman pidana, mereka dapat berkumpul kembali membentuk keluarga dan saling berbagi kasih sayang. Hal ini telah menimbulkan ketidakadilan kepada Pemohon. Hal ini juga jelas bentuk perlakuan yang diskriminatif terhadap Pemohon. 13 7. Bahwa MK telah memberikan batasan yang jelas tentang diskriminasi yang dapat dibaca dalam Putusan MK Nomor 024/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 Maret 2006. MK menyatakan sebagai berikut; “……..bahwa diskriminasi dapat dikatakan terjadi jika terdapat setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung atau tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras etnik, kelompok, golongan status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya (vide Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia); Ketentuan mengenai larangan diskriminasi di atas juga diatur dalam International Covenant on Civil and Political Rights yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005. Article 2 International Covenant of Civil Political Rights berbunyi: “Each State Party to the present Covenant undertakes to respect and ensure to all individuals within its territory and subject to its jurisdiction the rights recognized in the present Covenant, without distinction of any kind, such as race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status”…… [Bukti P-15]. 8. Bahwa berdasarkan segala uraian di atas, nyata dan jelas keberadaan norma Pasal 146 ayat (1) dan ayat (2) UU 35/2009 merugikan kepentingan konstitusional Pemohon dan hak konstitusional Pemohon sebagaimana terdapat di dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945. Bahwa Pemohon berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. 9. Bahwa berdasarkan segala uraian di atas, nyata dan jelas keberadaan norma Pasal 146 ayat (1) dan ayat (2) UU 35/2009 merugikan kepentingan konstitusional Pemohon dan hak konstitusional Pemohon sebagaimana terdapat di dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Bahwa anak Pemohon berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 10. Bahwa berdasarkan segala uraian di atas, nyata dan jelas keberadaan norma Pasal 146 ayat (1) dan ayat (2) UU 35/2009 merugikan kepentingan konstitusional Pemohon dan hak konstitusional Pemohon sebagaimana terdapat di dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Bahwa Pemohon berhak 14 atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta pelakuan yang sama di hadapan hukum. 11. Bahwa berdasarkan segala uraian di atas, nyata dan jelas keberadaan norma Pasal 146 ayat (1) dan ayat (2) UU 35/2009 merugikan kepentingan konstitusional Pemohon dan hak konstitusional Pemohon sebagaimana terdapat di dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Bahwa Pemohon berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. D. ANAK PEMOHON SEBAGAI ANAK SAH DARI SALAH SEORANG BERKEWARGANEGARAAN SWISS BERHAK MENDAPATKAN KASIH SAYANG DARI AYAHNYA. 1. Bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) UU 1/1974 seorang anak memiliki hak untuk dipelihara dan dididik oleh kedua orangtuanya. 2. Bahwa anak Pemohon yang bernama Junior Gaudin yang masih berusia 14 tahun dan belum dewasa berhak mendapatkan Pendidikan dari ibu dan ayahnya. 3. Bahwa anak Pemohon yang bernama Junior Gaudin sejak lahir hingga saat ini tidak mendapatkan kasih sayang dan pengasuhan dari seorang ayah. Suami Pemohon belum mendapatkan kesempatan mencurahkan kasih sayangnya secara langsung kepada anaknya. Padahal suami Pemohon adalah ayah yang bertanggungjawab. Walaupun berada di negara lain, selama ini Suami Pemohon selalu mengirimkan uang untuk memenuhi kebutuhan anaknya. 4. Bahwa anak Pemohon selama ini mendapatkan pemeliharaan, pengasuhan, dan pendidikan hanya dari Pemohon, padahal hal ini juga menjadi kewajiban dari suami Pemohon berdasarkan UU 1/1974 (Undang-Undang Perkawinan). Suami Pemohon tidak dapat melaksanakan kewajibannya karena suami Pemohon telah diusir dan dilarang masuk ke wilayah hukum Republik Indonesia berdasarkan norma Pasal 146 ayat (1) dan ayat (2) UU 35/2009. 5. Bahwa norma Pasal 146 ayat (1) dan ayat (2) UU 35/2009 telah nyata dan jelas memberikan perlakuan berbeda kepada Pemohon dan anak Pemohon. Hal ini telah menimbulkan ketidakadilan kepada Pemohon dan anak 15 Pemohon. Hal ini juga jelas bentuk perlakuan yang diskriminatif terhadap Pemohon dan anak Pemohon. 6. Bahwa MK telah memberikan batasan yang jelas tentang diskriminasi yang dapat dibaca dalam Putusan MK Nomor 024/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 Maret 2006. MK menyatakan sebagai berikut; “……..bahwa diskriminasi dapat dikatakan terjadi jika terdapat setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung atau tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras etnik, kelompok, golongan status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya (vide Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia); Ketentuan mengenai larangan diskriminasi di atas juga diatur dalam International Covenant on Civil and Political Rights yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005. Article 2 International Covenant of Civil Political Rights berbunyi: “Each State Party to the present Covenant undertakes to respect and ensure to all individuals within its territory and subject to its jurisdiction the rights recognized in the present Covenant, without distinction of any kind, such as race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status”……”; 7. Bahwa berdasarkan segala uraian di atas, nyata dan jelas keberadaan norma Pasal 146 ayat (1) dan ayat (2) UU 35/2009 merugikan kepentingan konstitusional Pemohon dan hak konstitusional Pemohon sebagaimana terdapat di dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945. Bahwa Pemohon berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. 8. Bahwa berdasarkan segala uraian di atas, nyata dan jelas keberadaan norma Pasal 146 ayat (1) dan ayat (2) UU 35/2009 merugikan kepentingan konstitusional Pemohon dan hak konstitusional Pemohon sebagaimana terdapat di dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Bahwa anak Pemohon berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 9. Bahwa berdasarkan segala uraian di atas, nyata dan jelas keberadaan norma Pasal 146 ayat (1) dan ayat (2) UU 35/2009 merugikan kepentingan konstitusional Pemohon dan hak konstitusional Pemohon sebagaimana 16 terdapat di dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Bahwa Pemohon berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta pelakuan yang sama di hadapan hukum. 10. Bahwa berdasarkan segala uraian di atas, nyata dan jelas keberadaan norma Pasal 146 ayat (1) dan ayat (2) UU 35/2009 merugikan kepentingan konstitusional Pemohon dan hak konstitusional Pemohon sebagaimana terdapat di dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Bahwa Anak Pemohon berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. IV. PETITUM Berdasarkan dalil dalil dan alasan di atas, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 146 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5062) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika dan telah menjalani pidananya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dilakukan pengusiran keluar wilayah Negara Republik Indonesia kecuali warga negara asing tersebut telah menikah secara sah dengan Warga Negara Indonesia berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan telah memiliki anak yang lahir dalam pernikahan (perkawinan) tersebut.” 3. Menyatakan Pasal 146 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5062) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: 17 “Warga negara asing yang telah diusir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang masuk kembali ke wilayah Negara Republik Indonesia kecuali warga negara asing tersebut telah menikah secara sah dengan Warga Negara Indonesia berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan telah memiliki anak yang lahir dalam pernikahan (perkawinan) tersebut.” 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-17 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 19 Agustus 2024, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062); 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Buku Karya Maruarar Siahaan yang berjudul Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Penerbit Konpress, Jakarta, tahun 2005; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 6. Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yuyun Yuanita; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Jean Marc Frederic Gaudin Bin Charly Andre dengan Yuyun Yuanita Binti Suharmi yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap, tertanggal 3 Mei 2024; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Kls. IA Bandung Nomor 376/Pid/B/2008/PN.Bdg, tanggal 30 April 2008; 18 9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Keterangan Pemerintah Desa Madusari, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap, Nomor: 470 / 015 / IV / 2024, tertanggal 19 April 2024, menerangkan Junior Gaudin merupakan anak dari Yuyun Yuanita dan Jean Marc Frederic Gaudin; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Buku Karya Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH., MCL yang berjudul Teori dan Politik Konstitusi, Penerbit FH UII Press, Yogyakarta, tahun 2004; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Buku Karya Prof. Dr. Sri Soemantri M., SH yang berjudul Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, Penerbit Alumni, Bandung, tahun 2006; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Buku Karya Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama yang berjudul Pengertian Tentang Negara Hukum, Penerbit Alumni, Bandung, tahun 1973; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019); 14. Bukti P-14 : Fotokopi Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya [sic!]; 15. Bukti P-15 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 024/PUU- III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 Maret 2006; 16. Bukti P-16 Fotokopi Kartu Keluarga No. 3301151004090005 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, tanggal 30 Juli 2024; 17. Bukti P-17 Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PA.Clp, tanggal 16 April 2024. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 19 Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil Pasal 146 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062, selanjutnya disebut UU 35/2009) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; 20 Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 146 ayat (1) dan ayat (2) UU 35/2009, yang rumusan selengkapnya sebagai berikut: 21 Pasal 146 ayat (1) “Terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika dan telah menjalani pidananya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dilakukan pengusiran keluar wilayah Negara Republik Indonesia”. Pasal 146 ayat (2) “Warga negara asing yang telah diusir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang masuk kembali ke wilayah Negara Republik Indonesia”. 2. Bahwa Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa Pemohon mengkualifikasikan dirinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia [vide Bukti P-6] yang telah menikah dengan pria kewarganegaraan Swiss yang bernama Jean Marc Frederic Gaudin bin Charly Andre dan telah memiliki seorang anak yang lahir dalam pernikahan tersebut. 4. Bahwa suami Pemohon telah dipidana selama 6 bulan pidana penjara karena melakukan tindak pidana narkotika. Atas perbuatan tersebut, suami Pemohon diusir dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disebut NKRI) dan dilarang masuk kembali ke wilayah NKRI. 5. Bahwa Pemohon dan anak Pemohon potensial dirugikan hak konstitusionalnya karena tidak dapat berkumpul dengan suami Pemohon di wilayah NKRI sehingga Pemohon dan anak Pemohon tidak mendapatkan kasih sayang, perlindungan, pengasuhan dan nafkah batin. Dengan dikabulkannya permohonan a quo, maka Pemohon dan anak Pemohon akan mendapatkan kembali hak konstitusional mereka sebagaimana yang tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945 serta dapat berkumpul kembali dengan suami Pemohon di wilayah NKRI. 6. Bahwa dalam hal mengajukan permohonan ke Mahkamah, salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk dapat bertindak sebagai Pemohon dalam hal subjek hukum perseorangan adalah perorangan warga negara Indonesia. Pengujian norma a quo yang berkenaan dengan pengusiran keluar wilayah NKRI dan pelarangan masuk kembali ke wilayah NKRI adalah hal yang menyangkut warga negara asing dikarenakan pengaturan norma a quo adalah berkenaan dengan warga negara asing. Oleh karena syarat yang dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah adalah perseorangan warga negara Indonesia dan tidak dibuka kemungkinan perseorangan warga negara asing, maka Mahkamah berpendapat bahwa pengajuan norma a quo dapat diajukan oleh perorangan yang memiliki 22 hubungan dengan warga negara Indonesia baik karena kekeluargaan semenda atau kekeluargaan sedarah. Berdasarkan seluruh uraian yang dikemukakan Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menguraikan secara spesifik dan aktual bahwa hak konstitusional yang menurut anggapannya telah dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Pemohon juga telah dapat menguraikan bahwa kerugian hak konstitusionalnya tersebut memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian karena terhalanginya hak konstitusional Pemohon untuk dapat berkumpul kembali bersama suami Pemohon di wilayah NKRI. Oleh karena itu, jika permohonan Pemohon dikabulkan, maka kerugian hak konstitusional seperti yang dijelaskan tidak lagi terjadi. Dengan demikian, terlepas terbukti atau tidak terbuktinya inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Dalam Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 146 ayat (1) dan ayat (2) UU 35/2009, Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan (selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 146 ayat (1) dan ayat (2) UU 35/2009 hanya mengatur pengusiran keluar wilayah NKRI bagi warga negara asing yang telah melakukan tindak pidana narkotika dan larangan masuk kembali ke wilayah NKRI setelah dilakukan pengusiran. Menurut Pemohon, hal ini menimbulkan ketidakadilan dan diskriminasi bagi pasangan dan anak hasil pernikahan dengan warga negara asing yang melakukan tindak pidana narkotika di wilayah Indonesia. 23 2. Bahwa menurut Pemohon, norma a quo tidak mengatur apabila warga negara asing yang melakukan tindak pidana narkotika telah menikah secara sah dengan warga negara Indonesia berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan telah memiliki anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Sehingga, menurut Pemohon norma a quo bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan di atas, Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Mahkamah yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Menyatakan Pasal 146 ayat (1) UU 35/2009 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika dan telah menjalani pidananya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dilakukan pengusiran keluar wilayah Negara Republik lndonesia kecuali warga negara asing tersebut telah menikah secara sah dengan Warga Negara lndonesia berdasarkan hukum Negara Republik lndonesia dan telah memiliki anak yang lahir dalam pernikahan (perkawinan) tersebut.” 2. Menyatakan Pasal 146 ayat (2) UU 35/2009 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Warga negara asing yang tetah diusir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang masuk kembali ke wilayah Negara Republik lndonesia kecuali warga negara asing tersebut telah menikah secara sah dengan warga Negara lndonesia berdasarkan hukum Negara Republik lndonesia dan telah memiliki anak yang lahir dalam pernikahan (perkawinan) tersebut." [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-17 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 19 Agustus 2024 [selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara]. [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, Mahkamah berpendapat bahwa tidak terdapat urgensi dan kebutuhan untuk mendengarkan keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK. 24 [3.10] Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama dalil-dalil Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, persoalan konstitusionalitas norma yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah permohonan agar Mahkamah melakukan pemaknaan secara bersyarat terhadap norma 146 ayat (1) dan ayat (2) UU 35/2009 yang menurut Pemohon bertentangan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila tidak dikecualikan bagi warga negara asing yang telah menikah secara sah dengan warga negara Indonesia berdasarkan hukum NKRI dan telah memiliki anak yang lahir dalam pernikahan tersebut. [3.11] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut isu konstitusionalitas sebagaimana termaktub dalam Paragraf [3.10] tersebut di atas, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut. [3.11.1] Bahwa tindak pidana narkotika merupakan kejahatan yang di banyak negara, termasuk di Indonesia, digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (extra- ordinary crime) atau kejahatan serius (serious crime) serta dalam banyak kasus memiliki sifat transnasional karena tidak jarang merupakan kejahatan yang melintasi batas-batas negara (cross-border crime) dengan pergerakan pelaku kejahatan yang berbeda kewarganegaraan dan objek kejahatan berupa narkotika yang berasal dari satu negara untuk dibawa ke negara lain. Penggolongan narkotika dan psikotropika sebagai kejahatan luar biasa atau kejahatan serius juga disebabkan karena kejahatan narkotika menimbulkan korban yang begitu banyak atau masif, terutama di kalangan generasi muda suatu negara yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara tersebut. Hal ini diakui dan menjadi salah satu pertimbangan yang termuat dalam bagian konsiderans “Menimbang” UU 35/2009. Di samping itu, sudah sejak lama studi-studi empiris tentang narkotika menyimpulkan bahwa narkotika juga menjadi sumber penyebab timbulnya berbagai kejahatan lainnya (Nurco DN et al, “The criminality of narcotic addicts”, J Nerv Ment Dis. 1985, 173 (2), 94-102). Sifat serius tindak pidana narkotika sebagai sebuah kejahatan kemudian direspon oleh dunia internasional melalui Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) dengan disusunnya sebuah konvensi internasional yang disebut sebagai Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988 (United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic and Psychotropic Substances, 1988). Dalam 25 Konvensi Pemberantasan Narkotika dan Psikotropika tersebut, antara lain, dinyatakan bahwa narkotika sebagai kejahatan internasional telah memberikan ancaman serius terhadap kesehatan dan kesejahteraan umat manusia serta sangat merugikan sendi-sendi ekonomi, budaya dan politik masyarakat, serta merongrong kehidupan sosial ekonomi dan mengancam stabilitas, keamanan serta kedaulatan negara-negara. Sehingga, untuk memberantas perdagangan gelap dan aktivitas kejahatan terorganisir narkotika dan psikotropika, negara-negara di dunia dituntut memberikan perhatian dan prioritas utama untuk menyelamatkan dan menjaga rakyatnya dari kejahatan narkotika dan psikotropika. [3.11.2] Bahwa berkenaan dengan hal di atas, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Pemberantasan Narkotika dan Psikotropika melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic and Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988). Ratifikasi ini merupakan bagian dari ikhtiar mewujudkan salah satu tujuan bernegara, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia sebagaimana tertuang dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Pemerintah Republik Indonesia memandang perlu untuk bersama-sama dengan negara lain dan masyarakat dunia mengambil peran aktif dalam upaya memberantas peredaran gelap narkotika dan psikotropika [vide konsiderans Menimbang UU 7/1997]. Sebagai negara peratifikasi Konvensi a quo, Indonesia berkewajiban menunjukkan kesungguhannya membangun sistem hukum yang tegas dan jelas untuk memerangi dan mencegah meluasnya kejahatan narkotika dan psikotropika sebagaimana diamanatkan Pasal 3 ayat (6) Konvensi Pemberantasan Narkotika dan Psikotropika, yang menyatakan: The Parties shall endeavour to ensure that any discretionary legal powers under their domestic law relating to the prosecution of persons for offences established in accordance with this article are exercised to maximize the effectiveness of law enforcement measures in respect of those offences, and with due regard to the need to deter the commission of such offences. Dilihat dari semangat pemberantasan narkotika yang diletakkan oleh PBB dalam Konvensi Pemberantasan Narkotika dan Psikotropika, adanya kesungguhan atau keseriusan dalam penegakan hukum, termasuk dalam memuat ancaman pidana penjara, pidana denda, dan hukuman lainnya dalam bentuk tindakan administratif tertentu bagi siapapun yang melakukan tindak pidana narkotika dan 26 psikotropika merupakan upaya pencegahan dan sekaligus penindakan terhadap kejahatan atau tindak pidana narkotika dimaksud dengan sungguh-sungguh. Pasal 3 ayat (6) Konvensi Pemberantasan Narkotika dan Psikotropika yang berlaku bagi Indonesia setelah dilakukannya ratifikasi melalui UU 7/1997 menjadi rujukan dan dasar keseriusan serta kesungguhan tersebut. Dalam konteks Indonesia, penegakan hukum secara serius terhadap kejahatan narkotika yang dituangkan dalam UU 35/2009 adalah dalam rangka menegaskan posisi Indonesia menjalankan kewajiban sebagai negara yang meratifikasi Konvensi a quo. Keseriusan dan kesungguhan dalam pemberantasan narkotika ini harus terus dijalankan dan ditingkatkan oleh karena meskipun telah ada UU 35/2009 yang memuat ancaman pidana berat dengan disertai pidana tambahan berupa pengusiran dan pelarangan masuk warga negara asing yang pernah melakukan kejahatan narkotika dan psikotropika, namun kejahatan narkotika dan psikotropika di Indonesia sampai saat ini masih merupakan kejahatan yang secara kuantitatif masih tinggi dan melibatkan pelaku dan korban yang massif, yakni penyalah guna narkotika dan psikotropika. Sebagai contoh data tahun 2023 menunjukkan jumlah penduduk Indonesia usia 15 – 64 tahun yang melakukan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan, termasuk psikotropika, di Indonesia masih tinggi, yakni 4.244.000 orang yang “pernah memakai” dan dari jumlah tersebut, 3.337.000 orang pemakai yang berkategori “pemakai setahun atau lebih”. Jika dipersentasekan dengan angka berbanding jumlah seluruh penduduk Indonesia, maka tingkat angka prevalensi narkotika dan obat-obatan ada pada kisaran 1,73% (Laporan Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Tahun 2023, dikutip dalam BNN, Indonesia Drug Report 2024). Sedangkan, pelaku kejahatan narkotika dan psikotropika yang dihukum dan menjalani hukuman sebagai narapidana per akhir Semester I Tahun 2024 ini berjumlah 135.823 orang. Jumlah narapidana narkotika dan psikotropika tersebut menunjukkan kisaran angka 50% (lima puluh persen) dari total narapidana yang sedang menjalani hukuman dan tahanan yang sedang menjalani proses hukum di lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) seluruh Indonesia yang per Semester I Tahun 2024 angkanya adalah 271.385 orang. Data dari waktu ke waktu menunjukkan bahwa sampai saat ini jumlah narapidana pelaku kejahatan narkotika dan psikotropika tidak pernah kurang dari setengah jumlah narapidana dan tahanan yang berada dalam lapas dan rutan di seluruh Indonesia 27 (https://www.ditjenpas.go.id/atasi-overcrwoded-ditjenpas-dukung-rehabilitasi- pengguna-narkotika) Indonesia sebagai negara kepulauan dengan kondisi geografis yang luas dan begitu banyak wilayah yang dapat menjadi “pintu masuk” maupun “tempat transit” narkotika dan obat-obatan atau bahan bakunya dari negara lain, rezim hukum pemberantasan narkotika dan obat-obatan serta penegakan hukum yang tegas adalah sangat diperlukan. Meskipun, untuk pelaksanaan penegakan hukum kejahatan narkotika dan psikotropika, Mahkamah berpendapat perlunya penegakan hukum yang lebih terukur dengan model pendekatan restorative (rehabilitatif) ketika yang diproses hukum adalah pemakai atau “penyalah guna murni” narkotika dan psikotropika sebagaimana yang ditetapkan oleh Pasal 127 UU 35/2009. Sedangkan, terhadap pengedar apalagi bandar yang mengedarkan/menjual narkotika dan psikotropika dilakukan penegakan hukum yang tegas. Undang-undang yang tegas dan proses penegakan hukum yang terukur dengan baik harus terus dilaksanakan untuk mencegah, melindungi, dan menyelamatkan rakyat Indonesia dari penyalahgunaan narkotika [vide Pasal 4 huruf c UU 35/2009]. Ketentuan Pasal 146 ayat (1) dan ayat (2) UU 35/2009 yang dimohonkan pengujiannya, secara umum merupakan norma yang mengatur tentang pidana tambahan yang dijatuhkan kepada warga negara asing yang melakukan tindak pidana narkotika di wilayah NKRI. Dalam rangka penegakan hukum penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika, UU 35/2009 telah mengatur adanya jenis pidana yaitu selain pidana pokok, maka ditetapkan pidana tambahan bagi warga negara asing, berupa tindakan pengusiran atau deportasi (deportation) dan penangkalan untuk masuk kembali ke Indonesia (inadmissibility) yang bersifat permanen (permanent bar). Dalam hal pidana pokok, para pelaku peredaran gelap narkotika dan psikotropika dapat dijatuhi hukuman pidana baik pidana penjara untuk jangka waktu tertentu yang lama hingga pidana mati, masing- masing dijatuhkan sebagai vonis oleh hakim dalam hal terbukti melakukan atau turut melakukan perbuatan tindak pidana narkotika. Pasal 146 ayat (1) dan ayat (2) UU 35/2009 menetapkan tindakan pengusiran keluar wilayah NKRI bagi warga negara asing yang melakukan tindak pidana narkotika di wilayah NKRI dan larangan bagi warga negara asing yang bersangkutan untuk dapat masuk kembali ke wilayah NKRI setelah dilakukan pengusiran tersebut. 28 [3.11.3] Bahwa pengaturan mengenai pengusiran bagi warga negara asing yang melakukan tindak pidana di wilayah NKRI setelah menjalani pidananya dan larangan bagi warga negara asing untuk dapat masuk kembali ke wilayah NKRI setelah dilakukan pengusiran sebagaimana diatur dalam Pasal 146 ayat (1) dan ayat (2) UU 35/2009 secara substantif juga telah diatur dalam undang-undang sebelumnya yang mengatur narkotika. Dalam ketentuan undang-undang yang sebelumnya mengatur tentang narkotika, yaitu Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (UU 22/1997) yang menyatakan: (1) Terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana narkotika dan telah menjalani pidananya sebagaimana diatur dalam Undang- undang ini, dilakukan pengusiran keluar wilayah Negara Republik Indonesia. (2) Warga negara asing yang telah diusir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang masuk kembali ke wilayah Negara Republik Indonesia. Ketentuan mengenai upaya pengusiran bagi warga negara asing sebelumnya juga telah termaktub dalam undang-undang lain yang mengatur mengenai tindakan keimigrasian tertentu yang pada hakekatnya merupakan hukuman yang sebanding dengan hukuman pidana tambahan, yakni berupa deportasi terhadap warga negara asing. Ketentuan tersebut telah dimuat dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigirasian (UU 9/1992) yang menyatakan: Pasal 1 angka 16 Pengusiran atau deportasi adalah tindakan mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia karena keberadaannya tidak dikehendaki. Pasal 42 (1) Tindakan keimigrasian dilakukan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan yang berbahaya atau patut diduga akan berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum, atau tidak menghormati atau menaati peraturan perundang undangan yang berlaku. (2) Tindakan keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa: … d. pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia atau penolakan masuk ke wilayah Indonesia Selanjutnya, UU 9/1992 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UU 6/2011) mengatur pula upaya deportasi bagi warga negara asing yang melakukan tindak pidana yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam UU 6/2011 disebutkan bahwa: 29 Pasal 1 angka 36 Deportasi adalah tindakan paksa mengeluarkan Orang Asing dari Wilayah Indonesia. Pasal 75 (1) Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan. (2) Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: … f. Deportasi dari Wilayah Indonesia. Pengaturan mengenai upaya tindakan penegakan hukum berupa upaya deportasi dan larang masuk kembali ke Indonesia bagi warga negara asing yang diatur sebagai norma hukum dalam UU 35/2009 yang dimohonkan pengujiannya dalam permohonan a quo, menurut Mahkamah tidak saja merupakan politik hukum yang benar tetapi juga diperlukan sebagai bagian dari kewajiban negara dalam melindungi bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia sebagaimana termaktub dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dan sekaligus menjaga kedaulatan hukum NKRI. Terlebih sampai sejauh ini, kejahatan atau tindak pidana narkotika belum tertanggulangi dengan baik dan bahkan cenderung secara kuantitatif tetap tinggi atau masif dalam konteks jumlah kasus, baik pelaku maupun korban. [3.11.4] Bahwa Dalam perspektif hukum internasional, tindakan deportasi dan penangkalan tersebut juga merupakan hal yang dimungkinkan, bahkan secara implisit diatur dalam Konvensi Pemberantasan Narkotika dan Psikotropika. Dalam Pasal 24 Konvensi Pemberantasan Narkotika dan Psikotropika dinyatakan: A Party may adopt more strict or severe measures than those provided by this Convention if, in its opinion, such measures are desirable or necessary for the prevention or suppression of illicit traffic. Bahwa norma Pasal 146 ayat (1) dan ayat (2) UU 35/2009 yang mengatur mengenai deportasi dan penangkalan merupakan artikulasi prinsip kedaulatan suatu negara yang dituangkan dalam hukum yang dapat diterima dan dibenarkan dalam hukum internasional berdasarkan Konvensi Pemberantasan Narkotika dan Psikotropika. Mahkamah juga mencermati bahwa sebagai perwujudan kedaulatan negara untuk menetapkan ketentuan hukum atau sanksi pidana terkait dengan 30 orang asing di suatu negara yang hal ini dimungkinkan oleh Konvensi Pemberantasan Narkotika dan Psikotropika, terdapat negara-negara lain yang juga memiliki ketentuan hukum dan sanksi sebagaimana yang terdapat dalam UU 35/2009. Dalam hal ini, dapat diambil sebagai perbandingan adalah Amerika Serikat yang undang-undang keimigrasian dan kewarganegaraannya, the US Immigration and Nationality Act (INA), mengatur tentang deportasi terhadap orang asing (alien) yang melakukan pelanggaran hukum, antara lain melakukan kejahatan narkotika atau obat-obatan, dan menetapkan larangan masuk (inadmissibility) bagi orang asing yang bersangkutan untuk masuk (kembali) ke Amerika Serikat secara permanen (permanent bar), antara lain seperti yang diatur dalam Article 212(a)(2)(A)(i)(II) – Drug-related Crimes of INA (Megan Smith, “Deportations for Drug Conviction in the United States and the European Union: Creating a More Compassionate Approach Toward Drug Convictions in the Immigration Law, San Diego International Law Journal, Vol. 24:163, 2022, pp. 163-200). Ketentuan norma a quo yang mengatur mengenai warga negara asing yang melakukan tindak pidana narkotika di wilayah NKRI sebagaimana dimaksud dalam UU 35/2009, selain dikenakan sanksi pidana pokok, juga diberikan sanksi pidana tambahan berupa pengusiran keluar wilayah dan larangan untuk masuk kembali ke wilayah NKRI merupakan norma undang-undang dalam rangka memenuhi tujuan bernegara sebagaimana telah dikemukakan di atas. Dari sisi kebutuhan hukum pemberantasan narkotika dan psikotropika, pengaturan sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 146 ayat (1) dan ayat (2) UU 35/2009 merupakan pemenuhan kebutuhan hukum pencegahan dan penindakan terhadap tindak pidana narkotika di wilayah hukum NKRI. Dalam konteks tersebut, pengaturan dimaksud dapat dinilai memiliki politik hukum untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia sebagaimana termaktub dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. [3.12] Menimbang bahwa setelah menguraikan hal-hal di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil Pemohon yang memohon adanya pemaknaan berupa pengecualian pemberlakuan Pasal 146 ayat (1) dan ayat (2) UU 35/2009. Dalam permohonan a quo, pada pokoknya, Pemohon mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 146 ayat (1) dan ayat (2) UU 35/2009 yang mengatur pengusiran atau deportasi warga negara asing yang melakukan tindak pidana 31 narkotika dari wilayah NKRI setelah menjalani pidana dan melarang warga negara asing yang telah dilakukan pengusiran untuk masuk kembali ke wilayah NKRI tanpa ada pengecualian bagi warga negara asing yang melakukan tindak pidana narkotika tersebut sekalipun telah menikah secara sah dengan warga negara Indonesia berdasarkan hukum Indonesia dan telah memiliki anak dalam pernikahan tersebut. Ketiadaan pengecualian tersebut, menurut Pemohon telah menjadikan norma a quo bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan oleh karenanya harus diberikan pemaknaan sebagaimana yang dimuat dalam petitum permohonan Pemohon. Berkenaan dengan dalil Pemohon tersebut, ada 2 (dua) pertanyaan yang secara spesifik harus dijawab oleh Mahkamah. Pertama, apakah jika tidak dimaknai sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum permohonan Pemohon, maka norma Pasal 146 ayat (1) dan ayat (2) UU 35/2009 menjadi bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 (inkonstitusional). Kedua, apakah tidak tersedia upaya hukum lain yang dapat ditempuh Pemohon agar dirinya selaku isteri dan anak hasil pernikahannya dengan warga negara asing tersebut dapat memiliki kesempatan untuk bertemu dan berkumpul kembali dengan suaminya selain dengan mengupayakan pemaknaan sebagaimana petitum permohonan a quo. [3.13] Menimbang bahwa berkenaan dengan kedua pertanyaan tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.13.1] Bahwa secara konstitusional Pasal 26 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Ketentuan dimaksud mengantisipasi perkembangan globalisasi di mana terjadi peningkatan mobilitas dan perpindahan penduduk dunia dari satu negara ke negara lain. Sebagai salah satu negara yang sering dikunjungi warga negara asing dari berbagai negara, Indonesia pun menjadi satu pilihan untuk bertempat tinggal dan bekerja. Kemungkinan tersebut tidak dapat menghindarkan terjadinya perkawinan antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing. Mobilitas penduduk berkewarganegaraan asing berpotensi membawa dampak bagi Indonesia baik dampak positif yang menguntungkan secara sosial-ekonomi maupun dampak negatif yang dapat merugikan kehidupan sosial-ekonomi rakyat dan negara Indonesia. Sehingga berkenaan dengan keberadaan orang asing atau warga negara asing yang berkunjung atau bertempat tinggal di Indonesia memang harus terdapat ketentuan hukum yang jelas dan tegas, terlebih dalam hal orang atau warga negara 32 asing tersebut telah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran keimigrasian lainnya. Ketegasan tersebut merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap warga negara Indonesia dan sekaligus perwujudan penegakan kedaulatan NKRI. Bahwa berkenaan dengan hal tersebut di atas, ketentuan Pasal 146 ayat (1) UU 35/2009 yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon dengan petitum inkonstitusionalitas bersyarat, secara umum merupakan norma yang mengatur tindakan hukum berupa pengusiran warga negara asing yang melakukan tindak pidana narkotika dari wilayah Indonesia setelah selesai menjalani pidana pokoknya. Dalam hal ini, norma Pasal 146 ayat (1) UU 35/2009 menyatakan, “Terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika dan telah menjalani pidananya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dilakukan pengusiran keluar wilayah Negara Republik Indonesia.” Ancaman pidana tambahan berupa pengusiran keluar wilayah hukum NKRI bagi warga negara asing yang melakukan tindak pidana narkotika berkelindan dengan aturan dasar keimigrasian bagi orang asing (alien) yang juga berlaku di banyak negara seperti disinggung dalam pertimbangan di atas. Secara normatif, norma yang diletakkan dalam Pasal 146 ayat (1) UU 35/2009 ini merupakan derivasi dari kebijakan dasar keimigrasian Indonesia bahwa warga negara asing baik yang masuk ke wilayah Indonesia dan mengajukan izin tinggal di wilayah Indonesia harus sesuai dengan maksud dan tujuan berada di Indonesia, dalam hal ini hanya warga negara asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Indonesia [vide Penjelasan Umum UU 6/2011]. Kebijakan dasar keimigrasian ini sebenarnya dianut oleh semua negara sebagai perwujudan kedaulatan setiap negara, perlindungan terhadap kepentingan nasional dan warga negara yang bersangkutan yang wajib dipatuhi oleh semua orang atau warga negara asing yang berada di negara lain, terlepas orang atau warga negara asing tersebut kemudian menikah dan berkeluarga dengan warga negara setempat atau tidak. Konsekuensi terhadap pelanggaran dan ketidakpatuhan atas hukum yang berlaku di negara manapun akan memberikan dampak berupa tindakan hukum atas pelanggaran tersebut, termasuk pengusiran (deportasi) dan penangkalan untuk masuk kembali. Bahwa berkenaan dengan norma Pasal 146 ayat (2) UU 35/2009 yang pada pokoknya mengatur larangan bagi warga negara asing yang telah dilakukan pengusiran karena melakukan tindak pidana narkotika untuk dapat masuk kembali 33 ke wilayah NKRI adalah merupakan konsekuensi logis dari norma dalam Pasal 146 ayat (1) UU 35/2009. Sehingga, terhadap warga negara asing yang telah dilakukan pengusiran keluar wilayah Indonesia karena melakukan tindak pidana narkotika, dilarang masuk kembali ke wilayah Indonesia. Sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, aturan hukum menangkal warga negara asing yang sebelumnya telah pernah melakukan kejahatan pada suatu negara (inadmissibility) yang bahkan untuk kejahatan tertentu penangkalan tersebut dapat bersifat permanen (permanent bar), merupakan kebijakan yang juga diterapkan banyak negara dalam rangka mencegah terjadinya pengulangan kejahatan yang sifatnya serius atau berat, seperti tindak pidana narkotika. Bahwa kebijakan hukum Indonesia yang melarang warga negara asing untuk dapat masuk (kembali) ke wilayah NKRI juga terdapat dalam UU 6/2011 yang mengatur perihal keimigrasian atas dasar alasan dapat menggangu keamanan dan ketertiban hukum dilakukan seumur hidup [vide Pasal 102 ayat (3) UU 6/2011]. Dalam Penjelasan Pasal 102 ayat (3) UU 6/2011 menyatakan secara tegas salah satu tindak pidana yang dikategorikan sebagai perbuatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban sehingga menyebabkan warga negara asing dilarang untuk dapat masuk ke wilayah Indonesia seumur hidup adalah kejahatan atau tindak pidana narkotika. Dengan menggunakan penalaran yang wajar, larangan seumur hidup dimaksud menunjukkan betapa seriusnya kejahatan dan/atau akibat yang ditimbulkan bagi rakyat Indonesia dari kejahatan atau tindak pidana narkotika. Bahwa dengan merujuk pada seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah sampai pada penilaian bahwa permohonan a quo tidak sejalan dengan semangat pemberantasan tindak pidana narkotika di wilayah NKRI. Pemaknaan sebagaimana yang dimohonkan Pemohon dapat menjadi modus baru dalam peredaran narkotika yang dilakukan oleh kelompok kejahatan terorganisir (organinized crime groups) yang bersifat transnasional di Indonesia. Berkenaan dengan anggapan Pemohon mengenai adanya ketidakadilan dan perlakuan diskriminatif karena yang dialami oleh Pemohon tidak dialami oleh istri dari suami berkewarganegaraan Indonesia yang melakukan tindak pidana narkotika, oleh karena menurut Pemohon setelah suami mereka menjalani hukuman pidana, suami istri tersebut dapat berkumpul kembali membentuk keluarga dan saling berbagi kasih sayang. Namun, dalam permohonannya Pemohon tidak menguraikan secara jelas mengenai keterkaitan antara anggapan ketidakadilan yang dialami Pemohon dengan prinsip yang 34 terkandung dalam UUD NRI Tahun 1945. Kalaupun anggapan adanya ketidakadilan dan perlakuan diskriminatif seperti yang didalilkan Pemohon dapat dibuktikan, dalam sistem hukum Indonesia yang mengakui hak asasi manusia sebagaimana yang tertuang dalam Bab XA mengenai Hak Asasi Manusia yang mengatur pengakuan hak setiap orang termasuk di dalamnya pengakuan hak terhadap warga negara asing, tidak berarti menempatkan hak yang sama tanpa mempertimbangkan latar belakang status kewarganegaraannya. Adanya perjanjian antar negara baik secara bilateral atau yang bersifat multilateral yang mengatur perlindungan warga negara dari suatu negara yang berada di negara lain menunjukkan bahwa ada pembedaan hak dan kewajiban antara warga negara suatu negara dengan warga negara asing dalam sistem hukum suatu negara. Namun demikian, bukan berarti warga negara asing tidak memeroleh perlindungan hukum sesuai dengan prinsip due process of law misalnya dalam hal proses hukum yang dialami suami Pemohon, maka suami Pemohon tetap dapat melakukan upaya hukum (legal remedies) seperti banding, kasasi, dan peninjauan kembali sebagaimana halnya upaya hukum yang dapat dilakukan oleh warga negara Indonesia. Bahwa secara substansial, materi yang termaktub dalam norma Pasal 146 ayat (1) dan ayat (2) UU 35/2009 bukanlah norma yang berdiri sendiri. Dalam hal ini, sebagaimana telah dikemukakan di atas, kedua norma dimaksud berkelindan dengan norma Pasal 102 ayat (3) UU 6/2011. Memaknai norma Pasal 146 ayat (1) dan ayat (2) UU 35/2009 sebagaimana yang dikehendaki Pemohon dapat dikatakan akan menabrak substansi norma Pasal 102 ayat (3) UU 6/2011. Padahal, norma yang terdapat dalam kedua undang-undang dimaksud adalah memiliki tujuan yang dapat dikatakan sejalan, yaitu melindungi bangsa dan negara Indonesia dari adanya ancaman tindak pidana yang dapat membahayakan keberlangsungan masa depan rakyat Indonesia. Dengan demikian, dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.13.2] Bahwa selanjutnya berkenaan dengan pertanyaan konstitusionalitas kedua, sebagaimana dikemukakan dalam Paragraf [3.12] tersebut di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan apakah selain melalui permohonan a quo tidak tersedia upaya hukum lain yang dapat dipergunakan oleh Pemohon dalam mengupayakan bertemu dan berkumpulnya kembali Pemohon dan anaknya dengan suami/ayahnya yang berkewarganegaraan asing. Dalam hal ini, sebagaimana telah dikemukakan di atas, Pemohon dapat mempergunakan kesempatan untuk 35 mengajukan upaya lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Upaya ini dapat dilakukan dikarenakan Pemohon memiliki anak yang tinggal bersama Pemohon di wilayah Indonesia. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah telah ternyata norma Pasal 146 ayat (1) dan ayat (2) UU 35/2009 tidak bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.15] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 36 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arsul Sani, Arief Hidayat, Ridwan Mansyur, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal empat, bulan September, tahun dua ribu dua puluh empat, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh enam, bulan September, tahun dua ribu dua puluh empat, selesai diucapkan pukul 12.22 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arsul Sani, Arief Hidayat, Ridwan Mansyur, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Muchtar Hadi Saputra sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, serta Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Arsul Sani 37 ttd. Arief Hidayat ttd. Ridwan Mansyur ttd. Anwar Usman ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah PANITERA PENGGANTI, ttd. Muchtar Hadi Saputra