95/PUU-XXI/2023

SALINAN PUTUSAN Nomor 95/PUU-XXI/2023 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Inri Januar, S.H., M.H. Pekerjaan : Dosen Alamat : Bintara Loka Indah Blok PP1 Nomor 10A, Kota Bekasi, Jawa Barat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 4 Agustus 2023 memberi kuasa kepada Eliadi Hulu, S.H. dan Oktoriusman Halawa, S.H., bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 8 Agustus 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 8 Agustus 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 93/PUU/PAN.MK/AP3/08/2023 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 95/PUU-XXI/2023 pada tanggal 16 Agustus 2023, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 20 September 2023 dan diterima 2 Mahkamah pada tanggal 20 September 2023, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar melakukan Pengujian terhadap a. Pasal 1 angka 1 dalam Pasal 8 angka 1 UU P2SK, yang menyatakan “Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang ini”. b. Pasal 2 ayat (1) dalam Pasal 8 angka 2 UU P2SK, yang menyatakan: (1) Berdasarkan undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan dibentuk Otoritas Jasa Keuangan. 2. Bahwa berdasarkan beberapa sumber Peraturan Perundang-undangan yang terdiri atas: a. Pasal 24C ayat (2) UUD NRI 1945; b. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut sebagai “UU Kekuasaan Kehakiman”); c. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut sebagai “UU MK”); d. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut sebagai: “UU PPP”) yang pada pokoknya menyatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dan putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar” 3. Bahwa Pasal yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan: 3 Pasal 1 ayat (3): “Negara Indonesia adalah negara hukum” Pasal 28D ayat (1): “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” 4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena pengujian Undang- Undang a quo adalah UU OJK terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan in casu. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan: Pasal 51 (1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara. 2. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK, dinyatakan bahwa “yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Sementara dalam penjelasan huruf a menyatakan bahwa “yang dimaksud dengan “perorangan” termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama”; 3. Bahwa selanjutnya untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, perlu di jelaskan, bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) - (Bukti P- 3); 4. Selanjutnya perlu pula diuraikan kualifikasi dan syarat untuk dapat mengajukan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, dan PMK Hukum Acara PUU berkaitan dengan persyaratan dan kualifikasi kerugian konstitusional Pemohon. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) PMK Hukum Acara PUU, syarat kerugian konstitusional diuraikan sebagai berikut: 4 a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. b. Hak dan/atau konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para pemohon telah dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang atau Perppu yang dimohonkan pengujiannya. c. Bahwa kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang- Undang atau yang dimohonkan pengujiannya; dan e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 5. Bahwa adapun hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh UUD 1945 telah diatur dalam beberapa pasal yang digunakan sebagai dasar pengujian dalam perkara a quo, yaitu: Pasal 28D ayat (1), yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. 6. Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut telah dan/atau akan dirugikan bilamana Pasal 8 angka 1 Pasal 1 angka 1 dan Pasal 8 angka 2 Pasal 2 UU P2SK tidak dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap; Pasal 8 angka 1 Pasal 1 angka 1, yang menyatakan “Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”. Pasal 8 angka 2 Pasal 2 ayat (1), yang menyatakan “Berdasarkan undang- undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan dibentuk Otoritas Jasa Keuangan”; 7. Pemohon merupakan Dosen Fakultas Hukum di salah satu Universitas yang berkedudukan di Jakarta (Bukti P-4). Sebagai seorang Dosen Hukum, maka penting bagi Pemohon untuk menyesuaikan antara teori, asas, peraturan perundang-undangan, dan praktik ketatanegaraan yang berlaku di Indonesia sebagai salah satu acuan bahan ajar mata kuliah dalam ruang-ruang akademik; 8. Bahwa definisi Dosen menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah pendidik profesional dan 5 ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya berdasarkan Pasal 45 UU Guru dan Dosen menyatakan Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kornpetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional menurut Pasal 3 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Secara filosofis tujuan pendidikan nasional didasarkan pada tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UU 1945 yang menyatakan “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Hal ini sebagaimana tercantum dalam konsideran huruf a UU tentang Guru dan Dosen; 9. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 8 (delapan) di atas, Pemohon memiliki tanggung jawab moril untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya mahasiswa/i yang diajar oleh Pemohon, apalagi Pemohon dalam statusnya sebagai Dosen hukum harus mengajarkan materi perkuliahan kepada mahasiswa/I sesuai dengan asas, teori, peraturan perudang- undangan, dan praktik ketatanegaraan Indonesia yang selama ini telah diadopsi. Selain itu Pemohon sebagai Dosen juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan penelitian sesuai dengan bidang keilmuan yang melekat kepadanya. Bilamana dalam proses penelitian yang dilakukan oleh Pemohon menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan asas, teori, peraturan perudang-undangan, dan praktik ketatanegaraan Indonesia maka Pemohon memiliki tanggung jawab moriil untuk meluruskan hal tersebut; 10. Bahwa berdasarkan uraian angka 8 (delapan) dan angka 9 (sembilan) di atas, bilamana Pemohon sebagai Dosen baik sengaja maupun tidak sengaja 6 memberikan pengajaran yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya atau bertentangan dengan disiplin ilmu yang diemban oleh Pemohon maka hal tersebut dapat berdampak negatif bagi Pemohon terlebih bagi mahasiswa yang merupakan generasi penerus bangsa. Dosen juga berkewajiban untuk meluruskan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai akademis, khususnya yang menyangkut dengan disiplin Pemohon; 11. Bahwa oleh karena Pemohon memiliki latar belakang disiplin ilmu hukum dan juga merupakan dosen hukum maka Pemohon memiliki kewajiban untuk meluruskan hal-hal yang dianggap bertentangan dengan nilai kebenaran yang sesungguhnya berdasarkan disiplin ilmu yang ditekuni; 12. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU P3 telah mengatur materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang, dimana salah satunya adalah perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang. Secara lengkap berikut bunyi dari Pasal 10 ayat (1) a quo, Pasal 10 (1) Materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang berisi: a. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang- Undang; c. pengesahan perjanjian internasional tertentu; d. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau e. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. 13. Bahwa Pasal 18 UU P3 telah menguraikan dasar-dasar dalam penyusunan daftar rancangan undang-undang, dimana salah satu dasar penyusunan rancangan undang-undang adalah atas perintah undang-undang lainnya. Secara lengkap berikut bunyi dari Pasal 18 UU P3 Dalam penyusunan Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, penyusunan daftar Rancangan Undang-Undang didasarkan atas: a. perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. perintah Undang-Undang lainnya; d. sistem perencanaan pembangunan nasional; e. rencana pembangunan jangka panjang nasional; f. rencana pembangunan jangka menengah; g. rencana kerja pemerintah dan rencana strategis DPR; dan h. aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat. 14. Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 18 UU P3, diketahui jika salah satu alasan dibentuknya suatu undang-undang 7 adalah atas dasar ketentuan yang diperintahkan oleh undang-undang lainnya; 15. Bahwa salah satu undang-undang yang lahir atas dasar perintah undang- undang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b UU P3 adalah UU OJK. Lahirnya UU OJK merupakan perintah dari Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (selanjutnya disebut “UU BI”), termasuk perubahan pertama UU BI Nomor 3 Tahun 2004 yang memerintahkan agar dibentuknya suatu otoritas yang melakukan pengawasan di sektor jasa keuangan, baik bank maupun non-bank. Berikut bunyi dari Pasal 34 UU BI sebelum dan sesudah perubahan pertama Pasal 34 UU BI sebelum perubahan (1) Tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang. (2) Pembentukan lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2002. Pasal 34 UU BI sesudah perubahan (1) Tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang. (2) Pembentukan lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2010.” 16. Bahwa maksud dari lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) UU BI baik sebelum maupun sesudah perubahan adalah Otoritas Jasa Keuangan, dimana berdasarkan perintah Pasal 34 UU BI, wajib dibentuk dengan Undang-Undang. UU OJK tersebut disahkan dan diundangkan pada tanggal 22 November 2011; 17. Bahwa untuk memperkuat landasan argumentasi menyangkut lahirnya UU OJK yang didasarkan pada Pasal 34 UU BI, maka Pemohon akan menguraikan pertimbangan yuridis yang terkandung dalam Naskah Akademik UU OJK. Bahwa berdasarkan landasan yuridis lahirnya UU OJK yang Pemohon kutip dalam Naskah Akademik UU OJK, menyatakan: Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia mengamanatkan pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang mencakup perbankan, asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura dan perusahaan pembiayaan serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. Pada hakikatnya Pasal 34 memberikan otoritas pengaturan dan pengawasan kepada 8 lembaga pengawasan sektor jasa keuangan dimaksud terhadap industri Perbankan, Pasar Modal (Sekuritas), dan Industri Keuangan Non Bank (Asuransi, dana pensiun, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat) …” 18. Bahwa selain Naskah Akademik, Penjelasan Umum UU OJK aline 6 (enam) juga menegaskan jika pembentukan UU OJK merupakan perintah (amanat) dari UU BI. Berikut bunyi dari alinea 6 (enam) Penjelasan Umum yang dimaksud: Selain pertimbangan-pertimbangan terdahulu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang, juga mengamanatkan pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang mencakup perbankan, asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. Lembaga pengawasan sektor jasa keuangan tersebut di atas pada hakikatnya merupakan lembaga bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada di luar pemerintah. Lembaga ini berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat. 19. Bahwa dari landasan yuridis yang diuraikan dalam Naskah Akademik UU OJK di atas, maka Pasal 34 UU BI tersebut dijadikan sebagai dasar hukum lahirnya UU OJK. Hal tersebut dapat diketahui pada bagian Dasar Hukum angka 2, yang menyatakan: Mengingat: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962) 20. Bahwa pada tangan 12 Januari 2023 pemerintah telah mengesahkan dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (selanjtunya disebut “UU P2SK”) yang dibentuk dengan menggunakan metode Omnibus Law, yang 9 menggabungkan beberapa undang-undang dalam satu produk undang- undang baru; 21. Bahwa salah satu UU yang diubah oleh UU P2SK adalah UU OJK dan UU Bank Indonesia. UU P2SK telah menghapus Pasal 34 UU Bank Indonesia dan penjelasannya yang merupakan landasan yuridis lahirnya UU OJK dan dasar kewenangan OJK, sedangkan Pasal 2 UU OJK yang dirubah melalui UU P2SK telah menegasikan Pasal 34 UU Bank Indonesia yang merupakan dasar yuridis lahirnya kewenangan dan dibentuknya UU OJK, sehingga norma baru dalam Pasal 2 UU OJK tersebut mencerminkan jika OJK berdiri sendiri melalui perintah UU OJK, bahkan pembentuk undang-undang telah menghapus Pasal 34 tersebut, padahal Pasal a quo merupakan dasar hukum kewenangan dari OJK; 22. Bahwa selanjutnya terdapat pula ketidakpastian hukum dalam Pasal 1 angka 1 UU OJK yang diubah oleh UU P2SK melalui Pasal 8 angka 1 Pasal 1 angka 1, khususnya frasa “independen” dan frasa “pengaturan”. Frasa “independen” dan frasa “pengaturan” yang terdapat dalam Pasal Pasal 8 angka 1 Pasal 1 angka 1 menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 28D ayat (1) serta Putusan Mahkamah Nomor 25/PUU-XII/2014; 23. Bahwa frasa independen inkonstitusional disebabkan oleh norma yang terdapat dalam Pasal 2 UU OJK yang diubah oleh UU P2SK yang secara konstruksi OJK lahir berdasarkan UU OJK itu sendiri artinya tidak memiliki keterkaitan dengan Bank Indonesia, dimana menurut Mahkamah independensi OJK pada dasarnya diperoleh dari sifat Independensi Bank Indonesia, sedangkan frasa pengaturan inkonstitusional karena dalam Pasal 34 UU Bank Indonesia hanya memerintahkan pengalihan fungsi pengawasan dan tidak termasuk fungsi pengaturan; 24. Bahwa kerugian Konstitusional Pemohon sebagai dosen adalah tidak dapatnya menjelasakan secara teoritis dari design OJK sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU OJK hasil perubahan kepada mahasiswa. Begitu pula dengan frasa “independensi” dan frasa “pengaturan” yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UU OJK yang diubah oleh UU P2SK. Oleh karena ketidakpastian hukum tersebut Pemohon merasa dirugikan sebagai dosen dimana kerugian tersebut akan berdampak kepada mahasiswa/i yang diajar oleh Pemohon; 10 25. Bahwa selain dosen, Pemohon juga merupakan nasabah dari Bank yang ada di Indonesia. Sebagai salah satu objek pengawasan dari OJK, apabila Bank yang Pemohon terdaftar sebagai nasabah mengalami permasalahan terkait dengan micropudential, maka Bank yang akan ditindak atau diperiksa oleh OJK tersebut dapat berdalih jika OJK tidak memiliki landasan hukum dalam melaksanakan kewenangannya karena Pasal 34 dalam Pasal 9 angka 19 telah dihapus. Dengan kondisi yang demikian, Pemohon sebagai nasabah akan mengalami kerugian; 26. Bahwa dengan dikabulkan permohonan Pemohon dalam perkara a quo maka kerugian yang didalilkan tidak akan terjadi atau tidak terjadi lagi; 27. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, telah jelas bahwa Pemohon memiliki kedudukan (legal standing) hukum untuk mengajukan permohonan a quo. III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN (POSITA) A. Pasal 2 ayat (1) dalam Pasal 8 angka 2 Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Bertentangan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014 1. Bahwa OJK lahir berdasarkan amanat Pasal 34 UU Bank Indonesia, dimana Pasal 34 tersebut menyatakan OJK dibentuk dengan undang- undang. Berdasarkan ketentuan tersebut dibentuk undang-undang OJK sebagai payung hukum pengaturan OJK secara kelembagaan. Hal ini juga dapat dilihat dari bunyi Pasal 2 ayat (1) UU OJK sebelum perubahan yang menyatakan “Dengan Undang-Undang ini dibentuk OJK”. Pasal 2 ayat (1) UU OJK tersebut tidak menyatakan “berdasarkan UU OJK dibentuk OJK”, karena jika menggunakan diksi demikian maka akan menimbulkan penafisaran bawah OJK lahir dengan sendirinya melalui UU OJK, padahal secara hukum OJK lahir berdasarkan Pasal 34 UU Bank Indonesia; 2. Bahwa diksi pada Pasal 2 ayat (1) UU OJK tersebut mencerminkan amanat dari Pasal 34 UU Bank Indonesia yang menyatakan agar pembentukan OJK harus pada level undang-undang dan bukan dengan peraturan pemerintah atau peraturan presiden. Namun Pasal 8 angka 2 Pasal 2 UU P2SK telah mengganti diksi yang terdapat dalam Pasal 2 UU OJK, dimana setelah perubahan bunyi Pasal 2 ayat (1) UU OJK 11 menyatakan “Berdasarkan undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan dibentuk Otoritas Jasa Keuangan. Dengan kalimat yang demikian maka OJK lahir atas dasar perintah dari UU OJK itu sendiri, padahal kelahiran OJK didasarkan atas Pasal 34 UU Bank Indonesia. Perubahan bunyi Pasal 2 ayat (1) UU OJK tersebut menegasikan bahwa OJK lahir berdasarkan UU Bank Indonesia yang telah memberikan sebagian kewenangannya kepada OJK; 3. Bahwa dengan design yang hendak memisahkan atau tidak mengaitkan antara OJK dengan BI maka hal tersebut bertentangan dengan Putusan MK karena keberadaan OJK tidak menemukan konstitusionalnya. Dalam putusan MK, keberadaan OJK Konstitusional karena OJK merupakan lembaga yang diperintahkan untuk dibentuk oleh UU Bank Indonesia, dengan demikian OJK dibentuk berdasarkan UU Bank Indonesia, bukan berdasarkan UU OJK; 4. Bahwa sepanjang OJK dibentuk berdasarkan Pasal 34 UU Bank Indonesia, maka OJK konstitusional. Hal ini sebagaimana pendapat Mahkamah dalam Putusan Nomor 25/PUU-XII/2014 Paragraf [3.17.1], yang menyatakan: Bahwa para Pemohon mendalilkan OJK tidak memiliki landasan konstitusional karena hanya mendasarkan pada Pasal 34 ayat (1) UU BI sehingga bertentangan dengan UUD 1945; Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa pembentukan OJK sebagai lembaga yang independen merupakan perintah dari Pasal 34 UU Bl yang menyatakan bahwa, "Tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang- undang". Meski tidak diperintahkan oleh UUD 1945 hal tersebut tidak serta merta pembentukan OJK adalah inkonstitusional, karena pembentukan OJK atas perintah Undang-Undang yang dibentuk oleh lembaga yang berwenang. Dalam Pasal 10 ayat (1) UU 12/2011 tentang Pemtbentukan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan bahwa materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang- Undang. Lagipula terdapat lembaga yang pembentukannya didasarkan atas perintah Undang-Undang tetapi memiliki constitutional importance, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk berdasarkan UU 30/2002, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang dibentuk berdasarkan UU 39/1999, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang dibentuk berdasarkan UU 32/2002, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang dibentuk berdasarkan UU 5/1999, dan lain sebagainya. 12 Bahwa bilamana menggunakan penafsiran a contrario, maka dapat disimpulkan jika pembentukan OJK tidak diperintah atau tidak berdasarkan UU Bank Indonesia maka keberadaan OJK inkonstitusional. Dengan demikian, norma yang terdapat dalam Pasal 2 UU OJK yang telah dirubah oleh UU P2SK yang menyatakan bahwa OJK dibentuk berdasarkan UU OJK sendiri haruslah dinyatakan inkonstitusional, karena bertentangan dengan pertimbangan Mahkamah di atas; 5. Bahwa Yang Mulia Prof Saldi Isra dalam keterangannya sebagai ahli dalam Putusan a quo halaman 86 menyatakan kehadiran OJK merupakan konsekuensi Pasal 34 ayat (1) UU Bank Indonesia, oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut dibentukla lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang diberi nama dengan OJK. Berikut kutipan lengkap keterangan tersebut: Sedangkan kehadiran OJK merupakan konsekuensi Pasal 34 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang menyatakan, tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan Undang-Undang. Lalu berdasarkan ketentuan tersebut dibentuklah lembaga pengawas jasa sektor keuangan yang diberi nama dengan OJK 6. Bahwa bilamana menggunakan penafsiran sistematis dengan melihat Pasal 34 UU Bank Indonesia beserta Penjelasannya dan dibungkan dengan norma Pasal 2 UU OJK hasil perubahan maka dapat disimpulkan jika pembentuk undang-undang hendak menempatkan OJK sebagai lembaga negara yang berdiri atas kehendak UU OJK itu sendiri. Tentunya hal ini juga bertentangan dengan Putusan Mahkamah sebagaimana dalam angka 4 (empat) di atas, hal ini juga didukung dengan pendapat Yang Mulia Prof Saldi pada saat menjadi ahli pada putusan tersebut; 7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terdapat ketidakpastian hukum akan eksistensi OJK. Secara normatif Pasal 2 UU OJK yang telah dirubah melalui UU P2SK menyatakan OJK lahir atas UU OJK sendiri sedangkan secara historis dan yuridis OJK lahir berdasarkan UU Bank Indonesia. Apabila mengikuti cara berpikir pembentuk undang-undang maka OJK yang sekarang harus dibubarkan karena dibentuk berdasarkan UU Bank Indonesia sehingga tidak lagi memiliki standing untuk menjalankan fungsi 13 dan kewenangannya, sedangkan di sisi lain Pasal 2 UU OJK hasil perubahan yang menyatakan OJK lahir berdasarkan UU OJK secara nyata bertentangan dengan Putusan Mahkamah Hal tersebut tentunya bertentangan dengan Nomor 25/PUU-XII/2014. Berdasarkan penafsiran a contrario dan sistematis di atas, maka demi tercapainya kepastian hukum maka keberadaan OJK harus dinyatakan inkonstitusional; 8. Bahwa inkonstitusional eksistensi OJK juga didukung dengan hilangnya atau dihapusnya dasar hukum kewenangan OJK yang teradapat dalam Pasal 34 UU Bank Indonesia dan penjelasannya melalui Pasal 9 angka 19 UU P2SK yang selanjutnya Pemohon uraikan pada sub bab huruf B di bawah ini. B. Dasar Hukum Undang-Undang OJK dan Kewenangan OJK Telah Dihapuskan A.1 Dasar Hukum Kewenangan OJK 1. Bahwa sebelum lahirnya UU OJK, kewenangan pengawasan terhadap sektor perbankan sepenuhnya dilakukan oleh Bank Indonesia, hal ini dapat dilihat pada Bab VI dari Pasal 24 sampai Pasal 33 UU Bank Indonesia yang mengatur tentang kewenangan Bank Indonesia dalam melakukan fungsi pengaturan dan fungsi pengawasan pada sektor perbankan. Dasar yuridis lahirnya Bank Indonesia didasarkan pada Pasal 23D UUD 1945 yang menyatakan “Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang”. Dengan demikian, secara yuridis kewenangan Bank Indonesia dalam melakukan fungsinya bersumber dari UUD 1945, kewenangan tersebut diperoleh secara atribusi; 2. Bahwa kewenangan OJK diperoleh dari adanya peralihan sebagian dari kewenangan Bank Indonesia ke OJK. Peralihan ini diatur dalam Pasal 34 ayat (1) UU Bank Indonesia yang menyatakan “Tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang- undang”. Dengan demikian, melalui Pasal 34 a quo OJK memperoleh kewenangannya. Secara teoritis, kewenangan bersumber dari 14 peraturan perundang-undangan yang diperoleh melalui tiga cara yaitu; atribusi, delegasi, dan mandat; 3. Bahwa kewenangan merupakan suatu hak yang dimiliki oleh suatu negara atau lembaga negara berupa wewenang yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan atau peraturan tertentu untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai warga negara atau lembaga negara. Kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada suatu warga negara/lembaga negara adalah kewenangan yang memiliki legitimasi, sehingga munculnya kewenangan adalah membatasi agar penyelenggara negara dalam melaksanakan pemerintahan dapat dibatasi kewenangannya agar tidak berlaku sewenang-wenang, atau setidak-tidaknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dimana kewenangan tersebut berasal; 4. Bahwa Indroharto menjelaskan unsur-unsur yang harus terkandung dalam kewenangan, sekurang-kurangnya terdiri atas tiga komponen, yaitu: pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. Komponen pengaruh dimaksudkan, bahwa penggunaan wewenang bertujuan untuk mengendalikan prilaku subyek hukum; komponen dasar hukum dimaksudkan, bahwa wewenang itu harus didasarkan pada hukum yang jelas; dan komponen konformitas hukum menghendaki bahwa wewenang harus memiliki standart yang jelas (untuk wewenang umum), dan standart khusus (untuk jenis wewenang tertentu). Secara yuridis, wewenang merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum (Indroharto, Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002). Hal yang sama juga dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon yang menyatakan Wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen yaitu pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum. Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan prilaku subyek hukum, komponen dasar hukum ialah bahwa wewenang itu harus ditunjuk dasar hukumnya, dan komponen konformitas hukum mengandung adanya standard wewenang yaitu standard hukum (semua jenis wewenang) serta standard khusus 15 (untuk jenis wewenang tertentu) - (Philipus M. Hadjon, Penataan Hukum Administrasi, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1998); 5. Bahwa setiap penggunaan wewenang harus memiliki dasar legalitas di dalam hukum positif untuk mencegah terjadinya perbuatan sewenang-wenang. Penggunaan wewenang pemerintahan selalu dalam batas-batas yang ditetapkan sekurang-kurangnya oleh hukum positif. Dalam kaitannya dengan konsep negara hukum, penggunaan Kewenangan tersebut dibatasi atau selalu tunduk pada hukum yang tertulis maupun tidak tertulis (Indroharto, Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002); 6. Bahwa sejalan dengan pilar utama negara hukum yaitu asas legalitas (legaliteits beginselen atau wetmatigheid van bestuur), atas dasar prinsip tersebut bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan. Dalam kepustakaan hukum administrasi terdapat dua cara untuk memperoleh wewenang pemerintah, yaitu atribusi dan delegasi, kadang-kadang juga mandat, ditempatkan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang (Nur Basuki Winarno, penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008). Demikian juga pada setiap perbuatan pemerintah diisyaratkan harus bertumpu pada kewenangan yang sah. Tanpa adanya kewenangan yang sah, seorang pejabat atau badan tata usaha negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan. Kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap pejabat atau bagi setiap badan. Kewenangan yang sah bila ditinjau dari sumber kewenangan itu lahir atau diperoleh, maka terdapat tiga kategori kewenangan, yaitu atributif, delegatif, dan mandat; 7. Bahwa Indroharto, menyatakan wewenang diperoleh dengan 3 (tiga) cara atribusi, delegasi, dan mandat, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut a. Atribusi, yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, disini dilahirkan/diciptakan suatu wewenang pemerintah yang baru. b. Delegasi, yaitu pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh 16 badan atau jabatan TUN yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan TUN lainnya. Jadi, suatu delegasi selalu didahului oleh adanya sesuatu atribusi wewenang. c. Mandat, tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari badan atau jabatan TUN yang satu kepada yang lain. Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon, mengatakan bahwa setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Kemudian Philipus M Hadjon pada dasarnya membuat perbedaan antara delegasi dan mandat. Dalam hal delegasi mengenai prosedur pelimpahannya berasal dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya dengan peraturan perundang-undangan, dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih ke delegataris. Pemberi delegasi tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi, kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang dengan asas “contrarius actus”. Artinya, setiap perobahan, pencabutan suatu peraturan pelaksanaan perundang-undangan, dilakukan oleh pejabat yang menetapkan peraturan dimaksud, dan dilakukan dengan peraturan yang setaraf atau yang lebih tinggi. Dalam hal mandat, prosedur pelimpahan dalam rangka hubungan atasan bawahan yang bersifat rutin. Adapun tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat; 8. Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan merupakan kewenangan yang sah. Pejabat (organ) dalam mengeluarkan Keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Wewenang bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dibagi menjadi: a. Kewenangan yang bersifat atributif (orisinil), yaitu pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada 17 organ pemerintahan (atributie: toekenning van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuurorgaan). Kewenangan atributif bersifat permanen atau tetap ada, selama undang-undang mengaturnya. Dengan kata lain wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dalam tinjauan hukum tata negara, atributif ini ditunjukan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat undang-undang. Atributif ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi/undang- undang dasar atau peraturan perundang-undangan. b. Kewenangan yang bersifat non atributif (non orisinil) yaitu kewenangan yang diperoleh karena pelimpahan wewenang dari aparat yang lain. Kewenangan non atributif bersifat insidental dan berakhir jika pejabat yang berwenang telah menariknya kembali. Penyerahan sebagian dari wewenang pejabat atasan kepada bawahan tersebut membantu dalam melaksanakan tugas-tugas kewajibannya untuk bertindak sendiri. Pelimpahan wewenang ini dimaksudkan untuk menunjang kelancaran tugas dan ketertiban alur komunikasi yang bertanggung jawab, dan sepanjang tidak ditentukan secara khusus oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. (HD Van Wijk/Willem Konijnenbelt, Hoofdstukken Van Administratief Recht, Vugas’Gravenhage, Dikutip dari Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi, Rajawali Prees, Jakarta, 2010) 9. Bahwa berdasarkan uraian dari angka di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: a. Kewenangan yang diperoleh secara atributif maupun delegasi harus memiliki landasan hukum sebagai dasar perolehan atau peralihan kewenangan. b. Kewenangan secara atributif diperoleh dari konstitusi atau peraturan perundang-undangan, dan kewenangan tersebut tetap ada jika sepanjang dasar hukumnya masih exist sedangkan kewenangan secara delegasi diperoleh dari lembaga lain yang telah terlebih dahulu memiliki kewenangan yang didelegasikan 18 tersebut. c. Merujuk pada asas legalitas, kewenangan suatu badan akan tetap ada selama dasar hukum dari kewenangan tersebut ada atau berlaku, begitu pula sebaliknya, bilamana dasar hukum dari kewenangan tersebut telah dihapus maka dengan sendirinya kewenangan tersebut juga demi hukum harus dinyatakan tidak legitimate. d. Kewenangan yang diperoleh secara mandat merupakan kewenangan yang bersifat hierarkis, yaitu antara atasan dan bawahan. Kaitannya dengan mandat Pasal 34 UU BI yang memerintahkan agar dibentuknya suatu otoritas maka dalam hal ini UU BI lebih tinggi kedudukannya dengan DPR karena seluruh lembaga negara menjalankan kewenangannya berdasarkan undang-undang. 10. Bahwa salah satu lembaga negara yang dulu pernah eksis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebelum amandemen UUD 1945 adalah Dewan Pertimbangan Agung (DPA) yang diatur dalam Pasal 16 UUD 1945. Namun setelah amandemen UUD 1945, Pasal 16 yang mengatur tentang DPA dihapuskan oleh MPR, sehingga demi hukum secara kembelambagaan DPA juga tidak lagi menjadi bagian dari lembaga ketatanegaraan Indonesia (dihapuskan) karena dasar hukum perolehan kewenangannya dihapus pasca amandemen UUD 1945. Sebelum amandemen UUD 1945, Pasal 16 memberikan kewenangan secara atribusi kepada DPA untuk melaksankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Begitupula bilamana pasal-pasal yang memberikan kewenangan secara atribusi melalui UUD 1945 kepada lembaga-lembaga lain dihapuskan, maka demi hukum lembaga-lembaga tersebut juga akan dengan sendirinya dihapuskan; 11. Bahwa beberapa lembaga negara yang memperoleh kewenagan secara atribusi melalui undang-undang antara lain Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Badan Penyelenggara jaminan Sosial (BPJS). KPK memperoleh kewenangan secara atribusi melalui Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak 19 Pidana Korusi (UU Tipikor), yang menyatakan: (1) Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-undang ini mulai berlaku, dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (2) Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. (3) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas unsur Pemerintah dan unsur masyarakat. (4) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tata kerja, pertanggungjawaban, tugas dan wewenang, serta keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Undang-undang. Berdasarkan Pasal 43 tersebut, khususnya pada ayat (2), KPK memperoleh kewenangan secara atribusi dalam hal koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan BPJS memperoleh kewenangan secara atribusi melalui Pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; 12. Bahwa selanjutnya KPK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada UU KPK tersebut tetap mencatumkan UU Tipikor sebaga dasar diperolehnya kewenangan KPK. Sedangkan UU Tipikor telah direvisi melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Poin yang paling penting dalam perubahan tersebut berkenaan dengan Permohonan a quo adalah, Pasal 43 yang merupakan dasar hukum kewenangan secara atribusi kepada KPK tidak dihapus; 13. Bahwa bagitupula dengan dasar hukum kewenangan BPJS, Undang- Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang merupakan dasar hukum kewenangan secara atribusi kepada BPJS telah diubah sebanyak 2 (dua) kali, yaitu melalui Undang-undang Nomor 6 Tahun 20 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguata Sektor Keuangan. Dalam kedua perubahan tersebut, Pasal 5 yang merupakan dasar hukum kewenangan BPJS tidak dihapus; 14. Bahwa sebagaimana pendapat Indroharto dan Philipus M. Hadjon serta ahli lainnya pada uraian-uraian sebelumnya yang menyatakan bahwa kewenangan secara atribusi harus memiliki dasar hukum sebagai konsekuensi dari prinsip negara hukum dan asas legalitas maka sudah tepat bilamana Pasal 43 UU Tipikor yang merupakan dasar kewenangan KPK dan Pasal 5 UU Sistem Jaminan Sosial Nasional yang merupakan dasar hukum kewenangan BPJS yang diperoleh secara atribusi tidak dihapus, karena konsekuensi bilamana pasal tersebut dihapus adalah akan menghilangkan kewenangan dari lembaga tersebut; 15. Bahwa sebagaimana KPK dan BPJS yang memperoleh kewenangan secara atribusi, OJK juga memperoleh kewenangan secara atribusi melalui Pasal 34 UU Bank Indonesia khususnya pada ayat (1) sepenjang frasa “tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen”. Secara lengkap berikut bunyi dari Pasal 34 UU Bank Indonesia: (1) Tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang. (2) Pembentukan lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2010. 16. Bahwa kewenangan lain UU OJK juga diperoleh dari UU Bank Indonesia melalui Penjelasan Pasal 34 ayat (1), yang menyatakan: Lembaga pengawasan jasa keuangan yang akan dibentuk melakukan pengawasan terhadap Bank dan perusahaan- perusahaan sektor jasa keuangan lainnya yang meliputi asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. Lembaga ini bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan 21 kedudukannya berada di luar pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam melakukan tugasnya lembaga ini (supervisory board) melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang akan diatur dalam Undang-undang pembentukan lembaga pengawasan dimaksud. Lembaga pengawasan ini dapat mengeluarkan ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawasan Bank dengan koordinasi dengan Bank Indonesia dan meminta penjelasan dari Bank Indonesia keterangan dan data makro yang diperlukan. Berdasarkan penjelasan Pasal 34 ayat (1) UU Bank Indonesia di atas sepanjang kalimat yang digarisbawahi, OJK memperoleh kewenangannya secara atribusi. 17. Bahwa Pasal 34 UU Bank Indonesia beserta penjelasannya yang merupakan dasar hukum kewenangan OJK telah dihapus melalui Pasal 9 angka 19 UU P2SK. Dengan demikian berdasarkan uraian di atas, OJK telah kehilangan dasar hukum kewenangannya dan OJK harus dinyatakan tidak memiliki kewenangan secara hukum sehingga keberadaanya harus dinyatakan inkonstitusional; A.2 Dasar Hukum UU OJK 18. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU P3 telah mengatur materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang, dimana salah satunya adalah perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang. Secara lengkap berikut bunyi dari Pasal 10 ayat (1) a quo, Pasal 10 (1) Materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang berisi: a. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang; c. pengesahan perjanjian internasional tertentu; d. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau e. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. 19. Bahwa Pasal 18 UU P3 telah menguraikan dasar-dasar dalam penyusunan daftar rancangan undang-undang, dimana salah satu dasar penyusunan rancangan undang-undang adalah atas perintah undang- undang lainnya. Secara lengkap berikut bunyi dari Pasal 18 UU P3 22 Dalam penyusunan Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, penyusunan daftar Rancangan Undang-Undang didasarkan atas: a. perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. perintah Undang-Undang lainnya; d. sistem perencanaan pembangunan nasional; e. rencana pembangunan jangka panjang nasional; f. rencana pembangunan jangka menengah; g. rencana kerja pemerintah dan rencana strategis DPR; dan h. aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat. 20. Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 18 UU P3, salah satu alasan dibentuknya suatu undang-undang adalah atas dasar ketentuan yang diperintahkan oleh undang-undang lainnya; 21. Bahwa salah satu undang-undang yang lahir atas dasar perintah undang-undang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b UU P3 adalah UU OJK. Lahirnya UU OJK merupakan perintah dari Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 UU Bank Indonesia, termasuk perubahan pertama UU BI Nomor 3 Tahun 2004 yang memerintahkan agar dibentuknya suatu otoritas yang melakukan pengawasan bank; 22. Bahwa dari landasan yuridis yang diuraikan dalam Naskah Akademik UU OJK di atas, maka Pasal 34 UU BI tersebut dijadikan sebagai Dasar Hukum lahirnya UU OJK. Hal tersebut dapat diketahui pada bagian Dasar Hukum angka 2, yang menyatakan: Mengingat: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962) 23. Bahwa oleh karena dasar hukum (cantolan) lahirnya UU OJK telah dihapus maka demi hukum UU OJK juga harus dinyatakan tidak 23 berlaku dan eksistensi OJK dengan segala hak, kewenangan, fungsi, dan kewajiban yang mekelat kepadanya harus dinyatakan inkonstitusional; 24. Bahwa sebagai perbandingan, bilamana UUD 1945 memerintahkan materi muatan atau bahkan suatu lembaga untuk dibentuk melalui undang-undang maka Pasal 10 UU P3 telah mengakomodirnya melalui ayat (1) huruf a yang menyatakan “pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Namun sebagaimana Pemohon uraikan dalam angka 10 sub bab ini, Pasal 16 yang mengatur tentang DPA dihapuskan oleh MPR, sehingga demi hukum secara kembelambagaan DPA juga tidak lagi menjadi bagian dari lembaga ketatanegaraan Indonesia (dihapuskan) karena dasar hukumnya dihapus pasca amandemen UUD 1945, sehingga Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1967 Tentang Dewan Pertimbangan Agung juga dinyatakan tidak berlaku lagi. C. Eksistensi OJK dan Kewenangannya Bertentangan Dengan Kepastian Hukum dan Prinsip Negara Hukum Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 1. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan dengan tegas bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal itu sesuai dengan alinea 4 Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan “…maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia...”. Sebagai negara hukum, segala tindakan penyelenggara negara dan warga negara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Inilah prinsip nomokrasi yang dianut dalam UUD 1945; 2. Bahwa sebagaimana diketahui bahwa secara umum, lazimnya konsep negara hukum selalu merujuk pada dua aliran utama, yaitu negara hukum dalam arti rechtsstaat dan negara hukum dalam arti the rule of law. Penerapan prinsip negara hukum di Indonesia dapat dikatakan dijalankan tanpa berpatokan secara langsung pada prinsip rechtsstaat atau rule of law. Janpatar Simamora (2016:26) mengemukakan bahwa 24 terwujudnya negara hukum sebagaimana yang dicita-citakan dalam UUD 1945 akan dapat direalisasikan bila seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan atau negara benar-benar didasarkan pada kaidah-kaidah yang tertuang dalam konstitusi itu sendiri. Negara hukum Indonesia memiliki ciri-ciri tersendiri yang barangkali berbeda dengan negara hukum yang diterapkan di berbagai negara. Hanya saja, untuk prinsip umumnya, seperti adanya upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, adanya pelaksanaan kedaulatan rakyat, adanya penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan adanya peradilan administrasi negara masih tetap digunakan sebagai dasar dalam mewujudkan negara hukum di Indonesia; 3. Bahwa menurut Miriam Budiardjo unsur-unsur negara hukum (Rechtsstaat) adalah sebagai berikut (Miriam Budiardjo, 1993:57-58): a. Perlindungan hak-hak asasi manusia; b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu; c. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan d. Peradilan administrasi dalam perselisihan. Sedangkan Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah rechtsstaat itu mencakup empat elemen penting, yaitu a. Perlindungan hak asasi manusia. b. Pembagian kekuasaan. c. Pemerintahan berdasarkan undang-undang. d. Peradilan tata usaha Negara. 4. Bahwa konsepsi negara hukum juga harus tercermin dalam hal kewengan yang diberikan kepada pejabat TUN atau lembaga pemerintahan. Setiap kewenangan yang diberikan kepada pejabat atau lemabaga negara harus didasarkan pada undang-undang. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Miriam Budiardjo dan Julius Stahl yang menyatakan bahwa salah satu ciri dari negara hukum adalah pemerintahan yang berdasarkan undang-undang; 25 5. Kewenangan pemerintah berkait erat dengan asas legalitas, Asas legalitas menentukan bahwa semua ketentuan yang mengikat warga negara harus didasarkan pada undang-undang. Asas legalitas ini merupakan prinsip Negara hukum yang menekan pada pemerintahan berdasarkan undang-undang. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legimitasi, yaitu kewenangan yang dimiliki pemerintah ini haruslah berasal dari peraturan perundang-undangan. Dengan demikian substansi dari asas legalitas adalah wewenang. (SF. Marbun: 2001); 6. Bahwa dengan dihapusnya dasar hukum kewenangan OJK pada UU Bank Indonesia, maka bilamana OJK terus melaksanakan kewenangannya hal tersebut bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945; 7. Selain itu, bilamana OJK juga terus melaksanakan kewenangannya maka hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum. Dasar hukum kewenangan OJK dan dasar hukum dibentuknya UU OJK telah dihapus, namun di sisi lain OJK yang terus melaksanakan kewenangannya akan menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945; 8. Bahwa ketidakpastian hukum lainnya adalah status hukum OJK didasarkan pada Pasal 8 angka 2 UU P2SK yang semakin menimbulkan inkonstitusional OJK sebagaimana Pemohon uraikan pada Sub Bab huruf A permohonan a quo. Bahwa bilamana Mahkamah berpendapat OJK tetap konstitusional, maka PEMOHON memohon kiranya Mahkamah memutus agar kewenangan OJK dalam menjalankan fungsi pengaturan dan sifat independensi yang melekat pada OJK harus dinyatakan inkonstitusional sebagaimana disebutkan dalam petitum angka 3 (tiga), dengan alasan-alasan sebagai berikut: D. Fungsi Pengaturan Yang Melekat Pada Lembaga OJK Tidak Selaras dengan Pasal 34 UU Bank Indonesia Sehingga Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 1. Bahwa sumber utama dasar hukum lahirnya UU OJK dan OJK secara 26 kelembagaan adalah terletak pada Pasal 34 UU Bank Indonesia. Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) a quo, OJK hanya memiliki kewenangan dalam hal melaksanakan fungsi pengawasan terhadap bank, hal ini sebagaimana bunyi ayat (1) tersebut yang menyatakan “Tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang” 2. Namun pada kenyataannya OJK juga memiliki kewenangan dalam menjalankan fungsi pengaturan. Hal ini tentunya tidak selaras dengan amanat Pasal 34 ayat (1) yang merupakan sumber kewenangan dari OJK. Sedangkan kewenangan OJK dalam melakukan fungsi pemeriksaan dan penyidikan menurut Pemohon merupakan satu kesatuan atau linear dengan fungsi pengawasan, artinya ketika OJK melakukan pengawasan dan menemukan pelanggaran maka sangat wajar apabila OJK melakukan pemeriksaan dan penyidikan terhadap pelaku dari pelanggaran tersebut. OJK akan lemah secara kelembagaan jika hanya melakukan fungsi pengawasan tanpa diberi kewenangan pemeriksaan dan penyidikan. Oleh karena itu, pada huruf C alasan permohonan a quo hanya mempersoalkan kewenangan fungsi pengaturan yang melekat pada OJK; 3. Bahwa berdasarkan pendapat Mahkamah pada paragraf [3.17.1] Putusan Nomor 25/PUU-XII/2014 menyatakan “terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa pembentukan OJK sebagai lembaga yang independen merupakan perintah dari Pasal 34 UU BI yang menyatakan bahwa “Tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang”. Bahwa konsekuensi logis dari dibentuknya OJK berdasarkan perintah Pasal 34 UU Bank Indonesia adalah OJK yang dibentuk tersebut harus mengikuti desain yang terkandung dalam Pasal 34, dimana berdasarkan Pasal 34 tersebut OJK hanya berwenang melaksanakan fungsi pengawasan. 4. Bahwa begitupula dengan Penjelasan Pasal 34 UU Bank Indonesia yang menyatakan: Penjelasan Pasal 34 ayat (1) 27 (1) Lembaga pengawasan jasa keuangan yang akan dibentuk melakukan pengawasan terhadap Bank dan perusahaan- perusahaan sektor jasa keuangan lainnya yang meliputi asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. Lembaga ini bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada di luar pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam melakukan tugasnya lembaga ini (supervisory board) melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang akan diatur dalam Undang-undang pembentukan lembaga pengawasan dimaksud. Lembaga pengawasan ini dapat mengeluarkan ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawasan Bank dengan koordinasi dengan Bank Indonesia dan meminta penjelasan dari Bank Indonesia keterangan dan data makro yang diperlukan. (2) Pengalihan fungsi pengawasan bank dari Bank Indonesia kepada lembaga pengawasan sektor jasa keuangan dilakukan secara bertahap setelah dipenuhinya syarat-syarat yang meliputi infrastruktur, anggaran, personalia, struktur organisasi, sistem informasi, sistem dokumentasi, dan berbagai peraturan pelaksanaan berupa perangkat hukum serta dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 dan Penjelasannya tidak ada satupun kata, frasa, ataupun kalimat yang dapat dimaknai bahwa OJK memiliki fungsi pengaturan. Sedangkan tidak disebutkannya kalimat “tugas mengatur akan tetap dilakukan oleh Bank Indonesia” pada penjelasan Pasal 34 pada perubahan pertama UU Bank Indonesia juga tidak dapat serta merta dimaknai bahwa fungsi pengaturan dapat dialihkan kepada OJK. Sedangkan untuk Pasal 35 yang menyatakan bahwa “sepanjang lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) belum dibentuk, tugas pengaturan dan pengawasan Bank dilaksanakan oleh Bank Indonesia” juga tidak dapat dimaknai jika tugas pengaturan beralih ke OJK, karena Pasal 35 tersebut merupakan pasal yang bersifat keterangan dan bukan bersifat perintah ataupun amanat sehingga tidak boleh diikuti karena bertentangan dengan Pasal 34 yang merupakan sumber utama dari kewenangan dan lahirnya OJK. Sedangkan Pasal 34 merupakan Pasal yang bersifat amanat dan perintah, sehingga kepadanya lah seharusnya OJK bersandar; 28 5. Bahwa pendapat Mahkamah pada paragraf 3.17.3 pada Putusan Nomor 25/PUU-XII/2014 yang pada pokoknya menyatakan bahwa ditambahkannya kewenangan fungsi pengaturan kepada OJK merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy). Menurut Pemohon hal ini dapat dikatakan open legal policy bilamana Pasal 34 UU Bank Indonesia tidak menyebutkan secara rigid kewenangan dari OJK, berdasarkan Pasal 34 UU Bank Indonesia, OJK hanya berwenang melakukan fungsi pengawasan; 6. Bahwa menurut Pemohon, kewenangan fungsi pengaturan harus tetap berada atau dikembalikan kepada Bank Indonesia sebagai konskuensi dari Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang memiliki tujuan untuk mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas Sistem Pembayaran, dan turut menjaga Stabilitas Sistem Keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bank Indonesia sebagai lembaga independensi mempunyai kewenangan mengatur atau membuat/menerbitkan peraturan yang merupakan pelaksanaan Undang-Undang dan menjangkau seluruh bangsa dan negara Indonesia. Dengan demikian, Bank Indonesia sebagai suatu lembaga negara yang independen dapat menerbitkan peraturan dengan disertai kemungkinan pemberian sanksi administratif. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 8 UU Bank Indonesia yang menyatakan “Peraturan Bank Indonesia adalah ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan mengikat setiap orang atau badan dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia” 7. Bahwa perlu juga diperhatikan tugas Lender of The Last Resort atau penjamin terakhir dari bank yang sedang mengalami kesulitan likuiditas menurut UU Bank Indonesia tetap berada di tangan Bank Sentral. Demikian pula dalam prakteknya, sangat sulit untuk Bank Sentral menjalankan fungsi Lender of The Last Resort jika pengaturan bank berada di tangan lembaga yang lain. Meskipun telah ada protokol koordinasi krisis, namun pengambilan keputusan Lender of The Last Resort untuk menyelamatkan dan/atau tidak menyelamatkan sebuah bank, tetap berada di tangan bank sentral. Penting fungsi pengaturan tetap berada pada Bank Indonesia agar memaksimalkan serta 29 memitigasi segala kemungkinan resiko yang terjadi pada bank melalui peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, apalagi sebagai lembaga penjamin terakhir, Bank Indonesia lah yang lebih memahami bagaimana meregulasi hal-hal yang terkait dengan sektor keuangan ataupun perbankan; 8. Bahwa UU Bank Indonesia merupakan regulasi yang dibuat untuk menggantikan regulasi yang mengatur tentang Bank Sentral sebelumnya yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral dimana dalam Undang-Undang tersebut disebutkan tentang dua tugas pokok bank sentral, yaitu pertama, membantu Pemerintah dalam mengatur, menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah, dan kedua, membantu Pemerintah dalam mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas lapangan kerja; guna meningkatkan taraf hidup rakyat (Pasal 7 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1968) 9. Bahwa sebagaimana prinsip dari negara hukum yang menghendaki agar setiap tindakan maupun kewenangan dari pejabat atau badan TUN dilandasi atas dasar peraturan perundang-undangan, maka dalam konteks kewenangan OJK, yang dilandasi oleh peraturan perundang- undangan adalah hanya kewenangan dalam melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 34 UU Bank Indonesia yang merupakan dasar dari lahirnya OJK. Bilamana OJK tetap melaksankan fungsi pengaturan hal tersebut tentunya bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945; 10. Bahwa kewenangan OJK dalam melaksanakan fungsi pengaturan juga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. hal ini disebabkan oleh tidak konsistennya antara amanat yang terdapat dalam Pasal 34 UU Bank Indonesia dengan kewenangan OJK yang terdapat dalam UU OJK. Oleh karena itu, untuk menjamin adanya kepastian hukum, fungsi pengaturan harus dikembalikan kepadal Bank Indonesia. 30 E. Pasal 8 angka 2 Pasal 2 UU P2SK membawa Implikasi Hilangnya Sifat Independensi yang Melekat pada OJK 11. Bahwa menurut Mahkamah sifat independensi OJK diperoleh dari amanat Pasal 34 UU Bank Indonesia dan merupakan penjabaran dari UU Bank Indonesia. Hal ini sebagaimana pendapat Mahkamah dalam Putusan Nomor … paragraf [3.17.2] yang menyatakan: Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa kata "independen" yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UU OJK merupakan amanat dari Pasal 34 ayat (1) UU BI yang merupakan penjabaran dari Pasal 23D UUD 1945 sehingga tidak menyalahi apabila pembentuk Undang-Undan melekatkan kata "independen" kepada OJK. Selain itu, kata "independen" yang terdapat dalam Pasal 23D UUD 1945 pada dasarnya memiliki makna dan tujuan yang sama dengan kata "mandiri sebagaimana yang diberikan kepada suatu komisi pemilihan umum [Pasal 22E ayat (5) UUD 1945]. Lagi pula pada hierarki Undang-Undang, juga terdapat lembaga yang diberikan kata "independen" tanpa dikaitkan dengan pasal dalam UUD 1945, seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha [Pasal 30 ayat (2) UU 5/1999], Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 3 UU 30/2002], dan Komisi Penyiaran Indonesia [Pasal 7 ayat (2) UU 32/2002]; Bahwa oleh karena independensi OJK merupakan penjabaran dari UU BI, sedangkan independensi bank sentral berasal dari Pasal 23D UUD 1945 maka untuk memahami independensi OJK harus dikaitkan dengan independensi Bank Indonesia sebagai bank sentral. Independensi bank sentral dimaksudkan agar bank sentral memiliki kebebasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang dan keputusan-keputusan yang diambil dalam mencapai tujuannya tersebut tidak dapat diintervensi oleh pemerintah dan cabang-cabang. kekuasaan negara lainnya. Dikaitkan dengan hal tersebut maka independensi OJK bukan berarti OJK dapat menentukan sendiri tujuannya, karena tujuan pembentukan OJK telah ditentukan dalam UU OJK, di antaranya dalam Pasal 4 UU OJK disebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan terselenggara dengan teratur, adil, transparan, dan akuntabel; mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Berdasarkan tujuan pembentukan OJK yang langsung berkenaan dengan bidang ekonomi, maka sudah tepat Pasal 33 UUD 1945 dijadikan sebagai dasar hukum kewenangan pembentukan UU OJK; 12. Bahwa dengan design OJK sebagaimana ketentuan norma Pasal 2 UU OJK yang diubah oleh UU P2SK dimana berdasarkan norma Pasal 2 hasil perubahan tersebut menempatkan OJK sebagai lembaga yang 31 tidak memiliki keterkaitan sama sekali dengan Bank Indonesia, maka konsekuensi hukumya adalah sifat independensi dari OJK juga harus dinyatakan inkonstitusional, karena sifat independensi tersebut berasal dari Pasal 34 UU Bank Indonesia; 13. Bahwa oleh karena sifat independensi tersebut telah hilang, maka OJK bukan lagi lembaga yang bebas dari pengaruh lembaga lainnya sehingga dia harus berada di bawah eksekutif atau setidak-tidaknya berada di bawah naungan Bank Indonesia. Melalui permohonan ini, apabila ditinjau dari keterkaitan antar lembaga maka OJK lebih relevan apabila menjadi bagian dari Bank Indonesia. IV. PETITUM 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pasal 2 ayat (1) dalam Pasal 8 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. Menyatakan Pasal 1 angka 1 dalam Pasal 8 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang berada di bawah Bank Indonesia yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang ini”. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). 32 [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan; 2. Bukti P-2 : Fotokopi UUD 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi identitas Pemohon; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Tanda Pengenal Dosen Universitas Kristen Indonesia. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu 33 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845, selanjutnya disebut UU 4/2023) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: 34 a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon dalam permohonan a quo adalah Pasal 1 angka 1 dalam Pasal 8 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) dalam Pasal 8 angka 2 UU 4/2023, yang masing- masing menyatakan sebagai berikut: Pasal 1 angka 1 dalam Pasal 8 angka 1 UU 4/2023: “Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang ini.” Pasal 2 ayat (1) dalam Pasal 8 angka 2 UU 4/2023: “Berdasarkan undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan dibentuk Otoritas Jasa Keuangan.” 2. Bahwa Pemohon berkedudukan sebagai perorangan warga negara Indonesia berprofesi sebagai dosen yang memiliki hak konstitusional berupa hak atas sebuah kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 3. Bahwa menurut Pemohon, hak konstitusional tersebut telah dirugikan karena keberlakuan Pasal 1 angka 1 dalam Pasal 8 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) dalam Pasal 8 angka 2 UU 4/2023 yang mengakibatkan Pemohon tidak dapat menjelaskan secara teoritis desain Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta frasa 35 “independensi” dan “pengaturan” dalam pengertian OJK, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang akan berdampak kepada mahasiswa yang diajar oleh Pemohon. 4. Bahwa selain sebagai dosen, Pemohon juga terdaftar sebagai nasabah bank yang apabila mengalami permasalahan terkait dengan mikroprudensial maka bank tersebut dapat berdalih jika OJK tidak memiliki landasan hukum dalam kewenangannya karena Pasal 34 dalam Pasal 9 angka 19 UU 4/2023 telah dihapus. Sehingga, Pemohon sebagai nasabah akan mengalami kerugian. 5. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka menurut Pemohon kerugian yang didalilkan tidak akan terjadi atau tidak terjadi lagi. [3.6] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama uraian Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukum dan kerugian hak konstitusionalnya, sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.5] di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.6.1] Bahwa norma yang diajukan pengujian oleh Pemohon berkaitan dengan dasar hukum serta fungsi, tugas, dan wewenang OJK. Dalam mengajukan permohonan pengujian ketentuan tersebut, Pemohon berkedudukan sebagai perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai dosen [vide bukti P-3 dan bukti P-4]. Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional untuk memperoleh kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang dibatasi dan dianggap dirugikan dengan berlakunya Pasal a quo disebabkan tidak dapat menjelaskan secara teoritis desain OJK. Selain sebagai dosen, Pemohon juga terdaftar sebagai nasabah bank yang apabila mengalami permasalahan terkait dengan mikroprudensial kemudian bank tersebut akan mempermasalahkan landasan hukum OJK karena Pasal 34 dalam Pasal 9 angka 19 UU 4/2023 telah dihapus. [3.6.2] Bahwa terkait dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai dosen yang tidak dapat menjelaskan secara teoritis desain OJK, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang akan berdampak kepada mahasiswa yang diajar oleh Pemohon, menurut Mahkamah tidaklah menggambarkan kerugian hak konstitusional secara faktual atau potensial merugikan Pemohon yang disebabkan oleh berlakunya norma yang diuji. Sebab, keberlakuan norma yang diuji sama sekali 36 tidak menghalangi Pemohon untuk menjalankan profesinya sebagai dosen. Sehingga, seandainyapun memang norma yang diuji benar sebagaimana didalilkan Pemohon, hal demikian bukanlah kerugian konstitusional Pemohon yang berprofesi sebagai dosen. Justru dengan berprofesi sebagai dosen, Pemohon dapat menjelaskan perkembangan OJK saat ini menjadi diskursus atau wacana bagi mahasiswa yang diajarnya. [3.6.3] Bahwa mengenai kualifikasi Pemohon sebagai nasabah, sama dengan kualifikasi Pemohon sebagai dosen tidaklah menggambarkan adanya kerugian hak konstitusional yang disebabkan oleh berlakunya norma yang diuji. Sebab, keberlakuan norma yang diuji tidak menghalangi Pemohon untuk mendapatkan hak- hak konstitusionalnya sebagai nasabah. Dalam hal sebagai nasabah, baik sebagai nasabah kreditur maupun nasabah debitur, telah terdapat perlindungan dan kepastian hukum dalam berbagai peraturan perundang-undangan, di antaranya undang-undang tentang perlindungan konsumen dan undang-undang tentang lembaga penjaminan simpanan serta undang-undang tentang perbankan itu sendiri. Sementara itu, oleh karena pengawasan mikroprudensial OJK berfokus pada kinerja individu lembaga jasa keuangan meliputi perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank, maka dalam batas penalaran yang wajar, menurut Mahkamah, ketidakpastian landasan hukum OJK yang dijelaskan Pemohon hanya mungkin dapat dinilai telah menimbulkan anggapan kerugian konstitusional bagi lembaga jasa keuangan sebagai objek pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan yang merupakan fungsi, wewenang, dan tugas OJK. Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, berlakunya Pasal 1 angka 1 dalam Pasal 8 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) dalam Pasal 8 angka 2 UU 4/2023 tidak merugikan hak konstitusional Pemohon. Dengan demikian, Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.7] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun dikarenakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan. 37 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal dua, bulan November, tahun dua ribu dua puluh tiga yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh sembilan, bulan November, tahun dua ribu dua puluh tiga, selesai diucapkan pukul 11.57 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Anwar Usman, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Manahan 38 M.P. Sitompul, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Syukri Asy’ari sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Wahiduddin Adams ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. M. Guntur Hamzah PANITERA PENGGANTI, ttd. Syukri Asy’ari