95/PUU-XX/2022

PUTUSAN Nomor 95/PUU-XX/2022 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : H. Muhammad Ja’far Sukhairi Nasution Pekerjaan : Bupati Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara Kewarganegaraan : WNI Alamat : Jalan Willem Iskandar Nomor 115, Kelurahan Panyabungan II, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. Sebagai --------------------------------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Atika Azmi Utammi Pekerjaan : Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara Kewarganegaraan : WNI Alamat : Hutabaringin TB, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. Sebagai -------------------------------------------------------------------------- Pemohon II; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing bertanggal 31 Agustus 2022 dan bertanggal 20 Oktober 2022 memberi kuasa kepada Dr. Adi Mansar, SH., M.Hum., SALINAN 2 Guntur Rambe, S.H., M.H., Ahmad Sofyan Hussein Rambe, S.H., M.H., Doni Hendra Lubis, S.H.,M.H., Ahmad Rifai Hasibuan, S.H., Alqaf Masri, S.H., Muhammad Soleh Pohan, S.H., Muhammad Nuh, S.H., dan Dees Alwi, S.H., kesemuanya adalah para Advokat dan Penasihat Hukum pada “Adi Mansar Law Institute” Legal: Consultant, Election & Research” yang beralamat di Jalan Denai Nomor 118 B, Kelurahan Tegal Sari Mandala III, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai -------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 13 September 2022 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 91/PUU/PAN.MK/ AP3/09/2022 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada 19 September 2022 dengan Nomor 95/PUU-XX/2022, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada 25 Oktober 2022, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang dibawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang- Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” 3 2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 29 ayat (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bahwa Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), Kembali menegaskan hal yang sama yaitu Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain “… menguji undang-undang terhadap UUD 1945”. 4. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan “Dalam hal satu undang- undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”. 5. Bahwa Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya di sebut PMK 2/2021) bahwa permohonan pengujian di MK meliputi Pengujian materiil, yang berarti pengujian berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945. Pasal 2 ayat (2) PMK No. 2 Tahun 2021 menyatakan “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Permohonan Pengujian Formil dan/atau pengujian materiil.” Pasal 2 ayat (4) PMK No. 2 Tahun 2021 menyatakan “Pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945”. 4 6. Bahwa Permohonan a-quo merupakan permohonan pengujian Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 (UU Pilkada) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 201 ayat (7) berbunyi “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024” dan ayat (8) “Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024” yang menurut Para PEMOHON bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 22 E ayat (1) berbunyi “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. 7. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas Para Pemohon berpandangan Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian materiil terhadap undang-undang a-quo pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat. II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING) 8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang dapat mengajukan permohonan Pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 Jo Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian undang-undang Pasal 4 adalah mereka yang menganggap hak dan atau kewenangan Konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang yaitu: 5 a. Perorangan Warga Negara Indonesia; b. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. Badan Hukum Publik atau Privat; d. Lembaga Negara; 9. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 tertanggal 20 September 2007, serta berbagai putusan selanjutnya Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusionalitas sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu: a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Bahwa Hak Konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; c. Bahwa kerugian yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi; d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verbant) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 10. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan syarat- syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang Pemohon uraikan pada paragraf sebelumnya Pemohon akan menguraikan kedudukan dan kepentingan hukumnya sebagai berikut: 10.1. Bahwa norma pasal dan ayat yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 201 ayat (7) “berbunyi” Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024” dan ayat (8) “Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah 6 Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024”. 10.2. Pemohon I dan Pemohon II adalah Perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih dan pilih dan hingga saat ini belum ada yang membatalkan atau yang membatasi tersebut dan sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II adalah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal hasil pemilihan periode 2020-2025 yang dilantik tanggal 22 Juli 2021 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12- 1353 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-354 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Utara. 10.3. Bahwa Para Pemohon sangat memaklumi Penyebutan Kepala Daerah hanya di atur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD Tahun 1945 yang berbunyi “Kepala Daerah dipilih secara demokratis”. Turunan dari Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 telah di atur pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelengara Pemilihan Umum, namun itu dapat kita jumpai dalam rentang waktu tahun 2007-2011 (Putusan MK nomor 31/PHPU.D- VIII/2010 tanggal 30 Juni 2010),- 10.4. Bahwa pengaturan masa/waktu Pemilu hanya diatur tiap lima tahun sekali, berlaku bagi Pilpres, DPR, DPD, DPRD, dan Pemilihan Kepala Daerah (gubernur, Bupati/Walikota), sesuai dengan ketentuan Pasal 22E ayat (1) “Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali”. Dasar hukum pemilihan kepala daerah (gubernur, bupati/walikota) wajib lima tahun sekali itu berada pada norma Pasal 22E ayat (1) UUD Tahun 1945. Karena Pemilu untuk Pilpres, DPR, DPD, anggota DPRD lima tahun sekali telah diatur secara khusus dalam Pasal 22 E UUD Tahun 1945. Jelas secara nalar sederhana Pasal 22E ayat (1) ditujukan untuk pemilihan umum lain yang juga dimaknai sebagai Pemilu di luar ketentuan Pasal 22E yang secara khusus hanya untuk Lembaga negara yang disebutkan dalam Pasal 22E. 7 Sedangkan Pasal 22E ayat (1) ditujukan bagi pemilihan umum yang lain dan dapat dimaknai termasuk Pemilihan Kepala Daerah,- 10.5. Bahwa dengan berlakunya ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (UU Pilkada) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 201 ayat (7) berbunyi” berbunyi “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024” dan ayat (8) “Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024” yang menurut Para Pemohon bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 22E ayat (1) berbunyi “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. Potensial mengakibatkan kerugian hak konstitusional Pemohon. 10.6. Bahwa kerugian konstitusional para Pemohon akibat berlakunya UU No. 10 Tahun 2016 a-quo mengatur waktu pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan Serentak diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada November 2024 yang mengakibatkan masa jabatan para Pemohon sebagai Bupati hanya menjabat selama 3 Tahun 5 Bulan, semestinya para pemohon menjabat selama lima (5) tahun. Berkaitan dengan hal ini Undang-Undang Pemerintahan daerah telah mengatur masa jabatan kepala daerah selama 5 tahun terhitung sejak pelantikan. Ketentuan hukum tersebut dapat dilihat dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah yang menyatakan bahwa “Masa Jabatan Kepala Daerah adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali”. 10.7. Bahwa Pemohon I menyadari bahwa sejak diundangkannya Undang- undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) telah merugikan hak Pemohon (karena Pemohon I sebagai wakil Bupati 8 Kabupaten Mandailing Natal hasil Pemilihan Tahun 2015-2020). Pemohon I selama menjabat tahun 2015-2020 belum dirugikan secara langsung karena jabatan hingga tahun 2020, karena belum ada kepastian apakah mempunyai legal standing atau bukan? Sejak dilantik sebagai Bupati/wakil Bupati para Pemohon Kembali merasa dirugikan secara langsung dengan berlakunya UU No. 10 Tahun 2016 Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) jabatan para pemohon di atur hanya sampai tahun 2024 dan tidak penuh sesuai dengan ketentuan amanat konstitusi lima tahun, oleh karenanya para pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. 11. Bahwa Para Pemohon hingga saat ini tetap berprasangka akan menjabat dengan masa 5 (lima) tahun (22 Juli 2021-22 Juli 2026), karena sangat beralasan menurut para Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 162 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi “Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (3) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih Kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Undang-undang No. 10 Tahun 2016 tidak menjelaskan bahwa Pasal 162 ayat (2) tidak berlaku bagi Kepala daerah hasil pemilihan tahun 2020, dalam penalaran yang wajar sepanjang tidak dinyatakan tidak berlaku bagi Para Pemohon hasil pilkada Tahun 2020 berarti jelas Pasal 162 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada berlaku bagi Para Pemohon yaitu masa jabatan 5 (lima) tahun. Secara penalaran sederhana Norma yang paling menguntungkanlah yang dapat dipilihkan bagi Para Pemohon, sebaliknya norma yang bertentangan dan merugikan hak konstitusional warga negara (i.c Para Pemohon) wajib di batalkan atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 12. Bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) selain saling bertentangan dengan pasal lain dalam satu undang-undang (i.c Pasal 162 ayat (2)), diperoleh fakta objek permohonan a-quo juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 60 berbunyi “masa jabatan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) adalah selama 5 (lima) tahun 9 terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih Kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan”. 13. Bahwa dalam prinsip pelaksanaan pemilihan kepala daerah UU Pilkada pada Pasal 3 ayat (1) menyatakan “Pemilihan dilaksanakan setiap (5) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia” berdasarkan argumentasi tersebut Para Pemohon berpandangan bahwa masa jabatan Kepala Daerah dipengaruhi oleh periodik waktu pemilihan, sehingga pemotongan masa jabatan dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah pada November Tahun 2024 adalah pengaturan yang Inkonstitusional sehingga merugikan Hak Konstitusional Para Pemohon, sangat tepat dengan dibatalkannya atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Para Pemohon maka potensi kerugian hak konstitusional Para Pemohon dapat dihindarkan. 14. Bahwa berdasarkan uraian argumentasi di atas, Para Pemohon memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) untuk mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) terhadap Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. OBJEK PERMOHONAN Bahwa Permohonan Pengujian adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang- Undang. Pasal yang di Uji: Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8): ayat (7) berbunyi “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024”. ayat (8) berbunyi “Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024”. 10 Bertentangan Dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal Penguji (batu Uji): Pasal 22E ayat (1) berbunyi “Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali”. Norma Dasar yang mengatur tentang Pemilu 5 (lima) tahun sekali”. III. Pokok Permohonan: 15. Bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8): ayat (7) berbunyi “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024”, ayat (8) berbunyi “Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024”. Bertentangan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 22E ayat (1) berbunyi “ Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali”. Norma Dasar yang mengatur tentang Pemilu 5 (lima) tahun sekali”. Pilihan Pasal atau batu uji atas pengujian Objek Permohonan a-quo bersesuai dengan norma peraturan perundang-undangan yang telah merujuk pada ketentuan Konstitusi. 16. Bahwa para Pemohon membuat Pasal Penguji (batu uji) dalam permohonan a-quo adalah Pasal 22E ayat (1) Undang-undang Negara Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menurut para Pemohon tepat karena berkaitan dengan masa jabatan yang diatur sesuai dengan masa pelaksanaan pemilihan umum (lima tahun sekali) yang dilaksanakan di Indonesia. 17. Bahwa permohonan para Pemohon a-quo sangat berbeda dengan permohonan-permohonan terdahulu yang berkaitan dengan keberatan terhadap undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, fakta diperoleh PUU Nomor 18/PUU-XX/2022 berkaitan dengan Pasal 201 ayat (7) dengan pasal penguji (batu uji) Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Sedangkan PUU Nomor 67/PUU-XIX/2021 pasal yang diuji Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) dengan 11 pasal penguji (batu uji) Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan PUU Nomor 55/PUU-XVII/2019 Pasal yang diuji Pasal 201 ayat (7) dengan batu Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 22E ayat (1). 18. Bahwa Permohonan a-quo menguraikan argumentasi tentang Rezim Pemilihan Umum, pemilu dengan waktu lima tahun sekali, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang saling bertentangan antar pasal. Selain itu bertentangan pula dengan beberapa undang-undang yang lain terkait Pemerintahan Daerah, Surat Keputusan (SK) Pengangkatan sebagai Kepala/wakil Daerah tidak menjadikan Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) sebagai dasar pertimbangan (konsiderans), Pemilihan di laksanakan serentak 2029 hemat uang negara, Pilkada 2024 menimbulkan ketidak adilan bagi peserta Pilkada 2020, melanggar hak dan merugikan Konstitusional Para Pemohon. 19. Bahwa Para Pemohon adalah Perseorangan yang menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara yang dilantik oleh Gubernur Sumatera Utara atas nama Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Juli 2021 yang bersamaan dengan beberapa Bupati Kepala Daerah Kabupaten lainnya di Sumatera Utara hasil pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020 yang berlangsung secara demokratis dilaksanakan serentak pada 270 daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota); 20. Bahwa Para Pemohon berpandangan lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota khususnya Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) “Yang menurut Para Pemohon sengaja di benturkan dan menggembosi Undang-undang Negara Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (1) sebagai norma dasar yang mengatur tentang Pemilu 5 (lima) tahun sekali, ad gerakan sengaja untuk membenturkan Onjek Permohonan dengan konstitusi, sejalan dengan pandangan Saldi Isra, yang menjelaskan khususnya tentang masa waktu untuk menjabat dan mengabdi sebagai Kepala Daerah sangat inkonstitusional berkaitan dengan Kepastian Hukum Pengaturan dan Pelaksanaan Pemilu. Sesuai dengan Pendapat Saldi Isra “dalam perjalanannya, spirit Pasal 22E 12 Undang-undang Negara Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengalami penggembosan ketika pengaturannya diturunkan ke level undang- undang. Beruntung, UUD NRI 1945 hasil perubahan menyediakan mekanisme untuk mengoreksi undang-undang apabila dinilai bertentangan dengan konstitusi, yaitu berupa pengujian (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi (MK)” dalam bukunya yang berjudul “PEMILIHAN UMUM DEMOKRATIS” Prinsip-prinsip Dalam Konstitusi Indonesia, Rajawali Pers, halaman XIV. 21. Bahwa Konstitusi mengamanatkan Pemilu lima tahun sekali merupakan satu proses kajian dan perenungan serta diskusi yang Panjang dan alot, oleh karena itu tidak dapat dengan mudah diterobos oleh satu norma pasal satu undang-undang yang mengakibatkan menjadi rendah nilai konstitusi akibat di gembosi satu undang-undang. Fakta untuk tetap menguatkan sistem pemilu di Indonesia, antara lain: 21.1. Bahwa Pemilihan Kepala Daerah merupakan Rezim Pemilihan Umum sesuai dengan maksud Pasal 22E ayat (1) Undang-undang Negara Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bahwa Putusan MK Nomor: 55/PUU-XVII/2019 yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020, MKRI telah mengoreksi putusannya sendiri dengan menerangkan bahwa dalam original intent amandemen Undang-undang Negara Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat tujuh gagasan pemilu serentak. MKRI telah mempersilakan pemilukada disatukan dengan pemilihan nasional dan dengan demikian menyetarakan pemilukada dengan pemilu,- 21.2. Bahwa Putusan MK Nomor: 55/PUU-XVII/2019 yang mempersilahkan Pemilu dan Pemilukada dilaksanakan secara bersamaan merupakan satu “anjuran” yang wajib ditindaklanjuti oleh Pemerintah (negara), mengingat regulasi yang telah di sepakati antara Penyenggara Pemilu (KPU) dengan Komisi II DPR dan Pemerintah bahwa pelaksanaan Pemilu tahun 2024 belum dilaksanakan secara serentak atau bersamaan dengan Pilkada Tahun 2024,- 21.3. Bahwa Konstitusi telah mengatur pemilu dengan waktu lima tahun sekali, berarti Pemilu tidak dapat dipercepat dengan dasar apapun khusus bagi para Pemohon yang pilkada tahun 2020 yang bersamaan dengan 270 13 (dua ratus tujuh puluh) daerah antara lain: 9 Provinsi, 224 Kabupaten, 37 Kota yang belum genap masanya lima (5) tahun; 21.4. Bahwa Para Pemohon berpendapat pemilihan kepala daerah Gubernur, Bupati dan Walikota pada tahun 2024 pada 514 (lima ratus empat belas) daerah ditambah dengan daerah Pemekaran yang baru, daerah yang ada di Indonesia antara lain: Provinsi berjumlah 34 (tiga puluh empat), Kabupaten berjumlah 416 (empat ratus enam belas), Kota berjumlah 98 (Sembilan puluh delapan). Akan tetapi menurut para pemohon 270 daerah yang mengikuti pilkada tahun 2020 lebih tepat tidak diikutsertakan. 21.5. Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 antar sesama pasal yang ada saling bertentangan sebagai contoh Pasal 162 ayat (2) dengan Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8). Kemudian Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) bertentangan dengan UU No. 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah Pasal 60 ayat (2). Karena yang selaras arahnya antara Pasal 162 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 dengan Pasal 60 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014; Menurut Anwar Usman dalam bukunya “Independensi Kekuasaan Kehakiman” bentuk- bentuk dan Relevansinya bagi penegak hukum dan keadilan di Indonesia, Rajawali Pers, halaman 145 menjelaskan Konsep Negara hukum mempunyai korelasi dengan konstitusi dan teori kedaulatan, terutama kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui Demokrasi. Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggara negara. Lebih lanjut Anwar Usman menjelaskan bahwa Konstitusi merupakan aturan dasar dalam negara, sehingga ketentuan-ketentuan yang mendasar dalam negara terdapat dalam konstitusi. Demikian juga dengan masa Jabatan sesuai periode minimal 5 (lima) tahun, kecuali ada putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 21.6. Bahwa Para Pemohon memperhatikan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan sebagai Kepala/wakil Daerah bahwa Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) tidak dijadikan sebagai dasar pertimbangan (konsideran) pembuatan (SK), berdasarkan fakta tersebut para Pemohon berkeyakinan dan bermohon sebaiknya lebih tepat apabila Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) i.c objek permohonan a quo tidak berlaku bagi para pemohon; 14 21.7. Bahwa Para Pemohon menganalisa pemilihan kepala daerah di Kabupaten tempat Para Pemohon mengabdi di laksanakan serentak pada Tahun 2029, dengan ketentuan sejak lima tahun masa pengabdian (tugas) Para Pemohon akan diangkat Penjabat Bupati hingga tahun 2029 seperti layaknya yang terjadi saat ini, misalnya di Aceh, DKI Jakarta,- 21.8. Bahwa Para Pemohon memprediksi dan mengkalkulasi apabila pilkada dilaksanakan serentak tahun 2029 terhadap kabupaten (daerah) Para Pemohon, maka akan hemat uang negara dengan jumlah yang sangat banyak minimal 20 Triliun Rupiah; 21.9. Bahwa dengan diberlakukannya Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) menimbulkan ketidak adilan, Sebagian daerah ditunda hingga berapa tahun Sebagian daerah dipercepat beberapa tahun. Namun bila di analisis secara manfaat positif sangat kecil dibandingkan kerusakan yang akan ditimbulkan karena melawan konstitusi Pasal 22E ayat (1), sehingga Produk hukum yang demikian bukanlah produk hukum yang responsif, sebagaimana yang dikemukakan oleh Mahfud MD “setiap muatan produk hukum akan sangat ditentukan oleh sisi politik kelompok dominan (penguasa). Oleh karena itu, setiap usaha melahirkan hukum yang berkarakter responsive populistic harus dimulai dari upaya demokratisasi dalam kehidupan politik tidaklah mudah. Sebab konfigurasi politik yang lahir dari format politik yang baru di bentuk melahirkan ketidakseimbangan kekuatan politik yang sangat mencolok”. (dalam buku berjudul Politik Hukum di Indonesia, karya Mahfud MD, Penerbit LP3ES, Hal. 381). 21.10. Bahwa Para Pemohon sangat berkeyakinan pemberlakuan Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) sangat melanggar hak konstitusional dan merugikan Para Pemohon karena menjabat hanya 40 Bulan saja, kerugian yang nyata baik segi materi maupun dari segi masa pengabdian serta masyarakat mendapat pelayanan yang sangat singkat yang nyata-nyata tidak sesuai dengan kontrak politik dan janji yang sampaikan atas nama program kerja; 21.11. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas Para Pemohon bermohon agar mahkamah menerima permohonan Para Pemohon dengan tidak 15 memberlakukan atau menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum objek permohonan a quo bagi Para Pemohon; 22. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara serentak Tahun 2024 diseluruh Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) merupakan satu cita-cita yang baik dan usaha untuk mengefisienkan biaya Pemilu/Pemilukada, merampingkan proses dan tahapan pemilu yang ada di Indonesia, akan tetapi pelaksanaan pemungutan suara secara serentak untuk Pemilukada tahun 2024 bagi Para Pemohon hasil Pilkada Tahun 2020 tidak tepat dan tidak bijaksana, dengan argumentasi: 22.1. Bahwa secara empiris Pemerintah Republik Indonesia telah membuktikan dengan perencanaan pemungutan suara serentak tahun 2024 dengan mengangkat Penjabat (PJ) baik Gubernur, Bupati dan Walikota di banyak Provinsi dan Kabupaten serta Kota di Indonesia hingga tahun 2024; 22.2. Bahwa fakta empiris lain di Provinsi Aceh seluruh kepala daerah (Gubernur dan Bupati serta Walikota) telah diangkat berupa penjabat (PJ) hingga tahun 2024; 22.3. Bahwa kedua alasan empiris di atas membuktikan keberhasilan pemerintah untuk mengangkat Penjabat (PJ) disetiap daerah yang masa jabatan kepala daerahnya telah berakhir. Sehingga kepala daerah yang masa pemerintahannya tidak genap 5 (lima) tahun sejak dilantik sebagai kepala daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota) harus diberikan porsi dan kedudukan yang sama sebagaimana ketentuan Undang-undang Negara Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (1), khususnya masa pelaksanaan Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah,- 22.4. Bahwa sejalan dengan dalil para pemohon di atas bila menganalisa Perkara Nomor 67/PUU-XVIII/2020 tentang keterangan Pemerintah tanggal 5 Oktober 2020 yang diwakili staf ahli bidang pemerintahan Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia pada pokoknya menerangkan: “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengatur terkait Batasan periodesasi masa jabatan Presiden, yakni selama 5 tahun dan sesudahnya 16 dapat dipilih Kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Dengan pengertian ini, maka masa jabatan demikian berlaku pula berlaku pula bagi kepala daerah”. 22.5. Berdasarkan uraian di atas, sangat beralasan bagi mahkamah untuk menerima Permohonan Para Pemohon dan menyatakan Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) inkonstitusional,- Menurut Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum dalam bukunya Problematika Pembentukan Peraturan Daerah, aktualisasi wewenang mengatur dalam era otonomi luas, Rajawali Pers, halaman 31, yang menjelaskan bahwa Kranenbeurg, Isjwara meneguhkan pandangan yang mengatakan hanya ada satu badan legislatif pada negara kesatuan karena melihat wewenangnya legislatif berada dalam tangan legislatif pusat. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 salah satu bukti produk dari legislatif pusat yang kurang maksimal menggali dan mempedomani Konstitusi. Secara materiil tidak atau belum sempat dibahas secara detail sesuai dengan kehendak konstitusi, bagaimana satu undang-undang tidak akan bertentangan dengan Norma Dasar (konstitusi), karena pembuat undang-undang telah menyadari akan hal bila norma satu undang-undang bertentangan dengan Undang-undang Negara Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 batal demi hukum atau dapat dibatalkan. 23. Bahwa prinsip Non-Diskriminasi merupakan prinsip pemberlakuan setiap orang tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, salah satunya kelompok Minoritas. Untuk ukuran jumlah rakyat Indonesia maka jumlah para pemohon yang Pilkada Tahun 2020 hanya 2 (dua) orang dan sangat minoritas, tetapi sangat tidak bijak apabila hak konstitusional para pemohon dikesampingkan. Sesuai dengan Tulisan Saldi Isra, halaman 209 Pemilihan Umum Demokratis prinsip-prinsip dalam konstitusi Indonesia menyebut Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya. 17 24. Bahwa Permohonan a quo diajukan berdasarkan argumentasi tentang Pemilu serentak, karena pemilu serentak adalah satu waktu pelaksanaan atas semua PEMILU, dan di Indonesia ada 7 (tujuh) macam komponen PEMILU, antara lain: 24.1. Pemilu Presiden (surat suara) Pemilihan Presiden,- 24.2. Pemilu Dewan Perwakilan Daerah (DPD), surat suara untuk pemilihan DPD,- 24.3. Pemilu Legislative (DPR) surat suara pemilihan DPR,- 24.4. Pemilu DPRD Provinsi (surat suara DPRD Provinsi),- 24.5. Pemilu DPRD Kabupaten/Kota (surat suara DPRD Kab/kota),- 24.6. Pemilihan Kepala Daerah Provinsi (Surat suara Pemilihan Gubernur/wakil Gubernur),- 24.7. Pemilihan Kepala Daerah Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota (surat suara untuk Pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota,- sesuai dengan Pendapat Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S dalam buku Prof. Dr. Aswanto, SH., M.Si., DFM, Rajawali Pers, halaman XVI. Bila disimak lebih dalam tulisan Arief Hidayat implementasi HAM di Indonesia mempunyai dua sifat, Universal dan Partikular yang harus sesuai dengan idiologi dan Dasar Negara dan sistem politik yang demokratis pemenuhan HAM benar-benar terjadi dan diimplementasikan dalam kehidupan bernegara. 25. Bahwa PEMILU serentak yang diagendakan berlangsung Tahun 2024 semestinya akan ada 7 (tujuh) model surat suara yang akan dipilih (coblos) oleh masing-masing pemilih sesuai dengan peruntukannya, karena mungkin masih ada daerah di Indonesia yang hanya akan mendapat 6 (enam) surat suara karena DPRD Kabupaten/Kota nya tidak ada misalnya Daerah Kota Jakarta,- Menurut Arief Hidayat Dalam praktek dan implementasinya pemenuhan HAM sangat bergantung pada sistem politik yang dianut negara tersebut, terjadi pasang surut pemenuhan HAM, sistem politik yang otoriter menegaskan pemenuhan HAM. Hal ini sangat bertentangan dengan Konstitusi,- 26. Bahwa berdasarkan fakta yuridis Pemilu Tahun 2024 belum dilaksanakan secara serentak berdasarkan waktu dan tahapan yang direncanakan oleh Penyelenggara dan sesuai dengan kesepakatan antara Pemerintah, DPR. 18 Bahwa berdasarkan program Komisi Pemilihan Umum (KPU), jelas Pemilu pada tahun 2024 dilaksanakan dengan 2 (dua) waktu berbeda, antara lain, Pemilu untuk 5 (lima) Pemilihan dilaksanakan secara bersamaan pada bulan Februari 2024 yaitu (Pilpres, pileg (DPR, DPRD Prov, Kab/Kota, DPD), sedangkan Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan pada Bulan November tahun 2024,- 27. Bahwa Para Pemohon berkeyakinan Indonesia pada tahun 2029 akan melaksanakan pemilu serentak dengan model 7 (tujuh) surat suara, dengan begitu pula tidak akan ada benturan antara undang-undang dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berkaitan dengan pelaksanaan pemilu yang digelar satu kali 5 (lima) tahun,- 28. Bahwa Para Pemohon dapat melihat secara fakta di masyarakat saat sekarang ini berkeinginan agar pemerintahan tetap berlanjut hingga habis masa jabatan 5 (lima) tahun, keinginan tersebut berkaitan dengan program pembangunan daerah 5 (lima) tahun, sesuai dengan program kerja Kepala Daerah yaitu 5 (lima) tahun. 29. Bahwa Para Pemohon berkeyakinan akan timbul kerugian secara nyata diterima oleh 270 daerah peserta Pemilukada Tahun 2020, karena terjadi penghentian atas pembangunan yang dicadangkan untuk 5 (lima) tahun sesuai dengan program pemerintahan terpilih hasil Pemilukada tahun 2020 sesuai dengan visi dan misi masing-masing,- 30. Bahwa hak konstitusional Para Pemohon sangat dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 khususnya Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) karena jelas Para Pemohon akan mengakhiri masa bakti sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara periode 2021 s/d 2026 walaupun belum sesuai dengan waktu pengabdian sebagaimana biasanya (karena Pemohon I pernah menjadi Wakil Bupati selama 5 (lima) tahun) dan tidak pernah dikurangi satu haripun juga karena sesuai dengan amanat konstitusi. Menurut Prof. Dr. Aswanto, SH., M.Si., DFM dalam bukunya Perlindungan, Penghormatan, dan Pemenuhan hak asasi manusia domestic dan internasional, Rajawali Pers, halaman 69, ciri negara hukum antara lain: 1. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, kultur dan Pendidikan. 2. Peradilan yang bebas, tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh 19 kekuasaan, atau kekuatan lain apapun; dan 3. Legalitas dalam arti hukum dalam semua bentuknya. 31. Bahwa Para Pemohon sangat keberatan karena hak konstitusional Para Pemohon dilanggar walaupun misalnya ada Kompensasi perhitungan uang kehormatan (gaji) dari negara hingga akhir masa jabatan. Para Pemohon sangat tidak sependapat dengan kompensasi pembayaran gaji hingga akhir masa periode, karena bagi Para Pemohon bila tidak bekerja dan tidak mengabdi kepada rakyat pasti tidak boleh menerima gaji atau uang kehormatan. Kemudian Para Pemohon tidak pernah mengharapkan gaji atau uang kehormatan dari jabatan sebagai Bupati dan Wakil Bupati, melainkan ingin mengabdi dan membangun daerah kelahiran dan kampung halaman Para Pemohon khususnya dan Indonesia Umumnya, terbukti sejak tanggal 22 Juli 2021 dilantik oleh Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri Para Pemohon tidak pernah menikmati uang gaji satu sen-pun, karena setiap tanggal penerimaan gajian atau honor sebagai Bupati Pemohon langsung menyerahkan kepada yang lebih berhak (masyarakat Mandailing Natal),- 32. Bahwa Para Pemohon sangat mendukung niat baik untuk dilangsungkannya Pemilu serentak di seluruh Indonesia dengan ketentuan satu waktu yang sama antara PEMILU Legislatif, Presiden, DPD, DPRD, Gubernur, Bupati dan Walikota. Pemohon menganalisa waktu pelaksanaan tersebut adalah pada Pemilu Tahun 2029 mendatang. 33. Bahwa argumentasi dasar Para Pemohon berkenaan dengan objek Permohonan punya kelemahan, punya kelebihan demikian juga pembuat Undang-undang yang mempunyai Kelemahan untuk menafsirkan Pemilu serentak yang dicita-citakan. Bahwa program Pemilu serentak yang direncanakan terlaksana tahun 2024 secara progres masih jauh dari harapan, yang ada baru pemilu serentak di tahun 2024, yang serentak hanya tahunnya saja, sedangkan bulan dan harinya sangat berbeda. Perbedaan tersebut menandakan bahwa kita belum siap untuk melangsungkan pemilu serentak, Pilpres, Pileg, DPD, DPRD (Prov dan Kab/kota), Gubernur, Bupati/Walikota,- 34. Bahwa kelemahan pembuat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terletak pada beberapa kali perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015, ditambah lagi bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 yang lahir dari PERPPU yang tidak memberikan jangkauan pengaturan yang lebih 20 komprehensif, baik formil maupun materiilnya demikian juga dari sisi landasan Filosopis, Yurudis dan Empiris. Menurut Daniel Yusmic Pancastaki Poekh dalam disertasinya berjudul “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (PERPPU) suatu kajian dari persfektif hukum tata negara normal dan hukum tata negara darurat, halaman 336 “kelemahan dari proses pembahasan RUU penetapan Perppu menjadi undang-undang di DPR yang mengikuti ketentuan Pembahasan RUU yang berasal dari Pressiden, menempatkan Perppu sebagai bagian dari Peraturan yang normal, yang tidak mendesak untuk mendapatkan persetujuan DPR. Namun menurut pendapat Daniel Yusmic PF salah satu kelemahan atau cacat bawaan dari Pasal 22 ayat (2) Undang-undang Negara Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah tidak tegas sampai kapan Perpu tersebut mempunyai kekuatan berlaku. 35. Bahwa Pemerintah terlalu menyederhanakan persoalan PEMILU dengan niat melaksanakan PEMILU serentak walau dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang lahir dari proses yang tidak normal dari satu undang-undang. Dasar lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang- Undang merupakan rekonstruksi kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Oleh karena Kontruksi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2014 diakui sebagai salah satu bentuk lahirnya satu Regulasi secara Nasional, tetapi kita ketahui prosesnya tidak sama dengan pembentukan satu kontruksi undang-undang yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 merupakan perubahan ke dua (rekonstruksi) kedua dari Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 masih terasa aroma PERPPU di dalamnya, karena kita sepakat bahwa PERPPU lahir dengan dan dalam kondisi yang 21 tidak normal (darurat). Kondisi yang tidak normal tersebut diadopsi oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015. Menurut Daniel Yusmic PF hukum keadaan darurat. Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, demokrasi mensyaratkan partisipasi masyarakat atau setidaknya melalui wakil rakyat yang duduk dalam lembaga perwakilan, bukan hanya sekedar prosedur belaka melainkan tuntutan demokrasi sesuai dengan teori demokrasi. 36. Bahwa Demokrasi Pancasila yang kita terapkan di Indonesia telah tertata rapi dan baik, khususnya tentang waktu dan pelaksanaan atau penyelenggaraan PEMILU telah diatur dalam konstitusi, tentang waktu (5 Tahun 1 kali) dilaksanakan dan tentang pelaksana atau penyelenggara diberikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan telah berjalan sangat baik, namun dirobek atau dirusak oleh UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang khususnya Pasal 201 ayat 7 (tujuh) dan ayat (8) sehingga sangat beralasan untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat atau batal karena bertentangan dengan Undang-undang Negara Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,- 37. Bahwa PEMILU secara serentak perlu kita dukung karena sangat menghemat anggaran negara, tetapi bila pelaksanaan PEMILU dibagi dalam waktu yang berbeda tentu dari sisi anggaran negara sangat tidak efisien dan rakyat juga lelah karena satu (1) tahun penuh yang diurusi hanya PEMILU. Bahwa Para Pemohon sangat mendukung secara penuh PEMILU serentak dengan sistem tujuh (7) surat suara di mana antara PEMILU Presiden, Legislatif, DPD, Gubernur, Bupati/Walikota dilaksanakan secara serentak dalam waktu yang bersamaan, hal ini dapat mengurangi Kerugian yang nyata dari beban biaya yang sangat besar dan dapat dialihkan bagi pembangunan yang lain,- 38. Bahwa PEMILU Tahun 2024 dilaksanakan dalam sesi yang berbeda dengan PEMILUKADA, sehingga secara pembiayaan tentu akan semakin besar, kecuali Tahun 2024 ini PEMILU telah dilaksanakan secara serentak, tetapi apabila PEMILU Tahun 2024 telah dipastikan tidak dilaksanakan secara serentak, sebaiknya anggaran PILKADA Tahun 2024 khusus untuk daerah 22 yang Pilkada Tahun 2020 di 270 Daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota) se Indonesia dilaksanakan pada Tahun 2029. 39. Bahwa Para Pemohon menyadari bahwa Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) tidak dipedomani oleh Penyelenggara (KPUD) sewaktu melaksanakan tahapan PILKADA Tahun 2020 karena seluruh tahapan serta penyusunan visi dan misi mengacu dengan masa jabatan 5 (lima) tahun 2021 s/d 2026,- 40. Bahwa Para Pemohon sejak mendaftar sebagai peserta Calon Kepala Daerah (Bupati/wakil Bupati) Mandailing Natal Tahun 2020 telah Menyusun dan membuat agenda selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tahapan yang di tentukan konstitusi yaitu PEMILU dilaksanakan 1 (satu) kali 5 (lima) tahun, bila kemudian sesuai dengan Pasal 201 ayat 7 (tujuh) dan ayat (8) UU No. 10 Tahun 2016, tentu Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 tidak sesuai dengan waktu serta masa yang telah ditentukan oleh Undang-undang Negara Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22 E ayat (1). 41. Bahwa Para Pemohon berkeyakinan Rakyat juga menunggu keputusan dan ketegasan Mahkamah untuk memutus dan menyatakan Permohonan a-quo dapat diterima dan dinyatakan Batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8), Sesuai dengan Pendapat Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S.i., DFM dalam bukunya berjudul “Hukum dan Kekuasaan, relasi Hukum, Politik dan Pemilu, Rangkang Education, halaman 192 sistem pemilu itu sebenarnya adalah bagaimana cara mengkonversi suara yang diberikan oleh pemilih menjadi mandat yang diterima Peserta Pemilu/Pemilukada. 42. Bahwa Para Pemohon berpendirian walaupun Pemilukada Tahun 2024 tetap dilaksanakan, Para Pemohon yang pemungutan suaranya tahun 2020 mengingatkan untuk menghindari rasa kecewa dan keberatan seluruh pemilih dan masyarakat Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara, sebaiknya masa jabatan tetap diberlakukan sampai dengan 5 (lima) tahun dalam satu periode, maksud lain dari penjelasan Para Pemohon Pilkada walau tetap dilaksanakan Tahun 2024 tetapi jabatan Para Pemohon tetap berlanjut hingga 5 (lima) tahun penuh. 43. Bahwa Para Pemohon yang Pilkada Tahun 2020 telah membuat program Pembangunan selama 5 (lima) tahun, sejak dilantik Tahun 2021 mulai menjalankan program pembangunan sesuai visi dan misi. Program baru 23 berjalan 3 (tiga) tahun anggaran bila Pilkada dilaksanakan Tahun 2024, sehingga program tahun ke 4 (empat) dan program tahun ke 5 (lima) tertunda atau tidak terlaksana. Argumentasi di atas tepat dan sangat beralasan demi hukum bila Mahkamah menyatakan “Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) UU No. 10 Tahun 2016 tentang pilkada tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi para pemohon. 44. Bahwa Para Pemohon meyakini amanat konstitusi yang terdapat di Pasal 22E ayat (1) tentang PEMILU 1 (Satu) kali 5 (lima) Tahun agar rakyat tidak terlalu lelah dengan waktu pelaksanaan PEMILU lebih satu kali dalam satu tahun, karena secara konkrit Tahun 2024 akan dilaksanakan dua (2) kali pesta demokrasi, sehingga rentang waktu Tahun 2019 s/d 2024 para Pemohon yang melangsungkan Pilkada Tahun 2020 akan 5 (lima) kali melaksanakan Pemilu (Pileg) 2 (dua) kali, Pilpres 1 (satu) kali, dan Pemilukada 2 (dua) kali. 45. Bahwa Pilkada serentak Tahun 2024 mengakhiri periode Kepala Daerah dengan penuh pariasi, misalnya Pilkada Tahun 2020 ada kepala daerah yang dilantik merupakan masa pengabdian (periode ke dua (2)), ada juga baru periode Pertama. Kepala daerah yang baru satu periode masih ada kesempatan untuk Kembali maju, tetapi khusus untuk kepala daerah yang telah masuk periode kedua akan langsung terputus kesempatan untuk mewujudkan pembangunan sesuai dengan visi dan misi periode ke dua (2). Disparitas tentang waktu masa jabatan lima (5) tahun semakin terwujut bila pilkada tahun 2024 diberlakukan secara keseluruhan di Indonesia, untuk menghindari kerugian konstitusional para pemohon pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2024 tidak semestinya membatasi masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil Pilkada Tahun 2020. 46. Bahwa dari dalil serta alasan permohonan Para Pemohon di atas, selain Para Pemohon yang mengajukan Permohonan secara materiil atas materi (Pasal dan ayat) atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tercatat sejak Tahun 2016 ada 25 (dua puluh lima) Permohonan Uji Materi yang diajukan oleh Perseorangan Warganegara Indonesia yang telah diperiksa dan diputus oleh Mahkamah, misalnya: PUU: Nomor 37/PUU-XX/2022, PUU: Nomor 18/PUU- XX/2022, PUU: Nomor 15/PUU-XX/2022, PUU: Nomor 67/PUU-XIX/2021, PUU: Nomor 55/PUU-XVII/2019, PUU :Nomor 14/PUU-XVII/2019, PUU: Nomor 99/PUU-XVI/2018, PUU: Nomor 43/PUU-XVI/2018, PUU: Nomor 24 90/PUU-XV/2017, PUU: Nomor 64/PUU-XV/2017, PUU: Nomor 45/PUU- XV/2017, PUU: Nomor 16/PUU-XV/2017, PUU: Nomor 11/PUU-XV/2017, PUU: Nomor 9/PUU-XV/2017, PUU: Nomor 2/PUU-XV/2017, PUU: Nomor 110/PUU-XV/2016, PUU: Nomor 93/PUU-XV/2016, PUU: Nomor 75/PUU- XV/2016, PUU: Nomor 71/PUU-XV/2016, PUU: Nomor 68/PUU-XV/2016, PUU: Nomor 60/PUU-XV/2016, PUU: Nomor 64/PUU-XV/2016, PUU: Nomor 54/PUU-XV/2016, PUU: Nomor 55/PUU-XV/2016,- 47. Bahwa secara yuridis formal Para Pemohon paham banyaknya Permohonan yang sampai ke Mahkamah terkait satu undang-undang akibat persoalan kerugian hak konstitusional warga negara dan secara konstitusionalisme terjadi pelanggaran oleh satu Undang-undang sehingga dimohonkan pengujian untuk dibatalkan atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Secara sosiologis pada prinsipnya hukum itu adalah apa yang menjadi kenyataan dalam masyarakat, bagaimana fakta hukum bisa diterima tumbuh dan berlaku dalam masyarakat. Semakin banyak penolakan dan permohonan pengujian atas satu Undang-undang menurut Lili Rasjidi sebagaimana di utarakan oleh Suhartoyo “janganlah diulangi lagi kesalahan yang dianut para ahli filsafat hukum abad ke 18 yang hanya memahamkan hukum sebagai perumusan akan semata-mata” dalam bukunya “Argumen Pembalikan Beban Pembuktian, sebagai metode prioritas dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, Rajawali pers, halaman 53. 48. Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian kepada Mahkamah Konstitusi tentang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang- Undang, Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) karena bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) Undang-undang Negara Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena sangat dirugikan, untuk itu Mohon Yang Mulia Hakim Konstitusi menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon dan untuk menyatakan ketentuan Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) Undang-undang Negara Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 25 PETITUM Berdasarkan dalil-dalil dan argumentasi hukum Para Pemohon di atas, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memutuskan, dengan amar: Dalam Pokok Perkara 1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 201 ayat (7) “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024. Dan ayat (8) “Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024”, bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Atau dalam hal mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono) [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-2 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Buku Undang-Undang Pilkada Gubernur, Bupati, dan Walikota: Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, Penerbit BIP: 2018; 2. Bukti P-2 : Buku Pintar UUD 1945 & Amandemen, Penerbit Forum Edukasi: 2020. 26 [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil norma Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur. Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. 27 Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 28 c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian materiil Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) UU 10/2016 yang menyatakan: a. ayat (7): “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024.” b. ayat (8): “Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024.” 2. Bahwa para Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam oleh Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. 3. Bahwa dalam menguraikan kedudukan hukumnya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut (dalil selengkapnya dimuat lengkap pada bagian Duduk Perkara): a. Bahwa Para Pemohon adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang saat ini sedang menjabat sebagai Bupati (Pemohon I) dan Wakil Bupati (Pemohon II) Kabupaten Mandailing Natal periode 2020-2025 yang dilantik pada tanggal 22 Juli 2021 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-1353 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-354 Tahun 2021 tentang 29 Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Utara (vide permohonan para Pemohon Hal. 6). b. Bahwa para Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) UU 10/2016, karena Pasal a quo telah mengatur waktu pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia pada Bulan November tahun 2024 sehingga menyebabkan masa jabatan para Pemohon sebagai Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal yang seharusnya lima tahun menjadi hanya tiga tahun lima bulan. c. Bahwa menurut para Pemohon, pemotongan masa jabatan dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah pada November tahun 2024 adalah pengaturan yang Inkonstitusional karena merugikan hak konstitusional Para Pemohon, sehingga menurut para Pemohon Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) UU 10/2016 harus dibatalkan dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil para Pemohon perihal pertentangan norma dalam pasal a quo terhadap UUD 1945, menurut Mahkamah, para Pemohon yang saat ini sedang menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal periode 2020 sampai 2025 telah dapat menguraikan secara spesifik adanya hubungan sebab akibat (causal verband) anggapan kerugian hak konstitusional para pemohon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan berlakunya norma Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) UU 10/2016, karena seharusnya para Pemohon menjabat sebagai kepala daerah selama lima tahun menjadi hanya tiga tahun lima bulan. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat para Pemohon telah secara spesifik menerangkan anggapan kerugian hak konstitusionalnya yang terjadi dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. Dengan demikian, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. 30 Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) UU 10/2016, para Pemohon mengemukakan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) UU 10/2016 sengaja dibenturkan dan mengembosi Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 sebagai dasar yang mengatur tentang Pemilu lima tahun sekali. 2. Bahwa menurut para Pemohon, dengan adanya ketentuan dalam Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) UU 10/2016 akan menimbulkan kerugian secara nyata yang akan diterima oleh 270 daerah peserta Pemilukada Tahun 2020, karena terjadi penghentian atas pembangunan yang dicadangkan untuk 5 (lima) tahun sesuai dengan program pemerintahan terpilih hasil Pemilukada tahun 2020 sesuai dengan visi dan misi masing-masing. 3. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) UU 10/2016 telah melanggar hak konstitusional para Pemohon walaupun para Pemohon akan mendapatkan kompensasi perhitungan uang kehormatan (gaji) dari negara hingga akhir masa jabatan. Karena menurut para Pemohon bila tidak bekerja dan tidak mengabdi kepada rakyat seharusnya tidak boleh menerima gaji atau uang kehormatan. 4. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah yang pada pokoknya agar menyatakan Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) UU 10/2016 bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-2; [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK; 31 [3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dengan saksama permohonan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan, isu konstitusional yang dipersoalkan oleh para Pemohon dalam permohonan a quo adalah apakah ketentuan Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) UU 10/2016 bertentangan dengan UUD 1945 dikarenakan adanya pemotongan/percepatan masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebelum masa jabatan selama lima tahun berakhir. [3.11] Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari secara saksama dalil para Pemohon sebagaimana telah diuraikan pada Paragraf [3.7] di atas, Mahkamah ternyata telah pernah memutus perkara pengujian konstitusionalitas substansi norma Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) UU 10/2016 yang pada pokoknya mengatur mengenai masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak pada bulan November 2024, yaitu antara lain dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 26 Februari 2020, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XIX/2021, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 20 April 2022, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 20 April 2022. Oleh karena itu, sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan a quo, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan para Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK juncto Pasal 78 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021); [3.12] Menimbang bahwa Pasal 60 UU MK juncto Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan: Pasal 60 UU MK (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang- Undang yang telah diuji, tidak dapat diajukan pengujian kembali; (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. 32 Pasal 78 PMK 2/2021 (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali; (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pasal yang telah dilakukan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah hanya dapat dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian dan/atau alasan permohonan yang berbeda. Terhadap hal tersebut, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan para Pemohon, ternyata dasar pengujian yang digunakan dalam permohonan a quo, yaitu Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang belum pernah digunakan sebagai dasar pengujian dalam permohonan yang telah diputus oleh Mahkamah sebagaimana telah disebutkan di atas. Selain itu, terdapat perbedaan alasan permohonan para Pemohon dengan permohonan-permohonan yang telah diputus oleh Mahkamah sebelumnya, antara lain, yang membedakan karena dalam perkara a quo pada pokoknya para Pemohon menguraikan mengenai rezim Pemilu dengan waktu lima tahun sekali dan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi peserta Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020. Dengan demikian, menurut Mahkamah, terdapat perbedaan dasar pengujian dan alasan yang digunakan dalam permohonan a quo dengan permohonan yang telah diputus sebelumnya oleh Mahkamah sebagaimana ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK juncto Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021, sehingga permohonan a quo dapat diajukan kembali; [3.13] Menimbang bahwa oleh karena terhadap permohonan a quo dapat diajukan kembali, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan persoalan konstitusionalitas yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo, yaitu apakah pengaturan masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilaksanakan serentak secara nasional pada bulan November tahun 2024 berdasarkan Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) UU 10/2016 berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi para Pemohon sehingga pasal tersebut harus dinyatakan inkonstitusional atau bertentangan dengan UUD 1945. 33 [3.14] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil para Pemohon terkait dengan masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta pelakasanaan Pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah serentak pada bulan November tahun 2024 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) UU 10/2016, Mahkamah telah mempertimbangkan hal tersebut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XIX/2021, yang pada pokoknya sebagai berikut: [3.12.1] Bahwa pengaturan norma mengenai Pilkada dalam BAB VI tentang Pemerintahan Daerah di luar Bab VIIB tentang Pemilihan Umum dalam UUD 1945 memiliki beberapa implikasi. Salah satunya adalah perbedaan terkait waktu penyelenggaraan pemilihan, di mana siklus 5 (lima) tahun sekali yang telah ditentukan oleh konstitusi adalah untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam norma Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 serta untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana ditentukan dalam norma Pasal 18 ayat (3) juncto Pasal 22E ayat (2) UUD 1945. Sedangkan, terkait dengan Pilkada, penetapan waktu pemilihan sepenuhnya diatur dengan undang-undang yang selanjutnya diaktualisasikan dalam UU 10/2016 yang menentukan penyelenggaraan Pilkada secara nasional dilaksanakan secara serentak pada bulan November 2024. Norma a quo merupakan bagian dari ketentuan peralihan (transitional provision) yang memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lama, in casu pengaturan mengenai jadwal penyelenggaraan Pilkada serentak nasional yang semula ditetapkan pada tahun 2027 berdasarkan Pasal 201 ayat (7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015) diubah menjadi tahun 2024. Pengaturan norma dalam ketentuan peralihan demikian telah sesuai dengan butir 127 Lampiran II Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; [3.12.2] Bahwa dalam rangka penyesuaian tahapan penyelenggaraan Pilkada serentak secara nasional terdapat beberapa daerah yang waktu penyelenggaraan Pilkadanya diundur dan terdapat pula beberapa daerah yang waktu penyelenggaraan Pilkadanya dimajukan. Dalam konteks masa peralihan yang demikian, tidak dapat dihindari dampak adanya penundaan atas pemenuhan hak warga negara untuk memilih (right to vote) dan hak untuk dipilih (right to be candidate) dalam Pilkada. Namun demikian, Mahkamah menilai penundaan atas pemenuhan hak warga negara dimaksud tidak berarti menghilangkan hak warga negara tersebut dan telah sesuai dengan konsep pembatasan hak yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Sebab, hak warga negara untuk memilih dan dipilih pada hakikatnya merupakan hak yang pemenuhannya dapat dibatasi oleh negara melalui undang-undang. Berkenaan dengan hal 34 tersebut Mahkamah dalam beberapa putusan telah mempertimbangkan terkait konstitusionalitas pembatasan pemenuhan atas hak konstitusional warga negara berdasarkan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dan ukuran yang selalu digunakan oleh Mahkamah dalam menilai konstitusionalitas pembatasan hak warga negara adalah keseimbangan (balancing) antara pembatasan hak individu warga negara dengan tujuan yang ingin dicapai oleh negara. Dalam konteks demikian, Mahkamah menilai, penundaan atas pemenuhan hak warga negara untuk memilih (right to vote) dan hak untuk dipilih (right to be candidate) pada sebagian Pilkada dalam rangka menuju pelaksanaan Pilkada serentak secara nasional tahun 2024 adalah masih dalam kerangka pembatasan hak konstitusional warga negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Terlebih, setiap warga negara yang telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti kontestasi Pilkada, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon kepala daerah atau wakil kepala daerah, tetap terakomodir hak konstitusionalnya dalam Pilkada serentak tahun 2024 mendatang. … [3.13.1] Bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU- XI/2013 bertanggal 23 Januari 2014 yang memerintahkan penyelenggaraan pemilu legislatif (Anggota DPR, DPD dan DPRD) serta eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden) dilaksanakan secara serentak mulai tahun 2019 telah mendorong pembentuk undang-undang untuk mendesain ulang penyelenggaraan pemilu, termasuk pula Pilkada. Selanjutnya, melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pemerintah menyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mengatur mekanisme pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah mendapatkan penolakan yang luas oleh rakyat karena proses pengambilan keputusannya tidak mencerminkan prinsip demokrasi [vide Alinea ke-3 Penjelasan Umum UU 1/2015] yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang melalui UU 1/2015. Lebih lanjut Pasal 3 ayat (1) UU 1/2015 menentukan bahwa “Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Oleh karena itulah sejak saat itu Pilkada serentak secara nasional beserta segala aspek penyelenggaraannya mulai ditetapkan secara bertahap dari yang awalnya akan dilaksanakan pada tahun 2027 kemudian berdasarkan UU 10/2016 diubah menjadi bulan November tahun 2024; [3.13.2] Bahwa dalam perkembangannya terkait dengan desain keserentakan penyelenggaraan pemilihan umum, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019, bertanggal 26 Februari 2020 telah memberikan sejumlah pilihan model keserentakan pemilihan umum yang tetap dapat dinilai konstitusional, sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum Paragraf [3.16] Putusan a quo, sebagai berikut: 1. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan anggota DPRD; 2. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota; 35 3. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, anggota DPRD, Gubernur, dan Bupati/Walikota; 4. Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak lokal untuk memilih anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur, dan Bupati/Walikota; 5. Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak provinsi untuk memilih anggota DPRD Provinsi dan memilih gubernur; dan kemudian beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan umum serentak kabupaten/kota untuk memilih anggota DPRD Kabupaten/Kota dan memilih Bupati dan Walikota; dan 6. Pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden. Bahwa dengan tersedianya berbagai kemungkinan pelaksanaan pemilihan umum serentak sebagaimana dikemukakan di atas, penentuan model yang dipilih menjadi wilayah bagi pembentuk undang-undang untuk memutuskannya. Namun demikian, dalam memutuskan pilihan model atas keserentakan penyelenggaraan pemilihan umum, pembentuk undang- undang perlu mempertimbangkan beberapa hal, antara lain, yaitu: (1) pemilihan model yang berimplikasi terhadap perubahan undang-undang dilakukan dengan partisipasi semua kalangan yang memiliki perhatian atas penyelenggaraan pemilihan umum; (2) kemungkinan perubahan undang- undang terhadap pilihan model-model tersebut dilakukan lebih awal sehingga tersedia waktu untuk dilakukan simulasi sebelum perubahan tersebut benar-benar efektif dilaksanakan; (3) pembentuk undang-undang memperhitungkan dengan cermat semua implikasi teknis atas pilihan model yang tersedia sehingga pelaksanaannya tetap berada dalam batas penalaran yang wajar terutama untuk mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas; (4) pilihan model selalu memperhitungkan kemudahan dan kesederhanaan bagi pemilih dalam melaksanakan hak untuk memilih sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat; dan (5) tidak acap-kali mengubah model pemilihan langsung yang diselenggarakan secara serentak sehingga terbangun kepastian dan kemapanan pelaksanaan pemilihan umum. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa dengan tersedianya berbagai kemungkinan model pemilihan umum serentak sebagaimana dikemukakan di atas, penentuan model yang dipilih menjadi wilayah kewenangan pembentuk undang-undang untuk memutuskannya. Pertimbangan pandangan Mahkamah terhadap penentuan model keserentakan yang dipilih merupakan domain pembentuk Undang-Undang tersebut juga kembali ditegaskan dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah terkait pilihan model keserentakan secara nasional dan lokal sebagaimana pertimbangan hukum Paragraf [3.18] Putusan Mahkamah 36 Konstitusi Nomor 16/PUU-XIX/2021, bertanggal 24 November 2021, sebagai berikut: Dalam konteks demikian, keinginan para Pemohon untuk lebih memfokuskan kepada salah satu model tersebut tidak lagi berada dalam kewenangan Mahkamah, tetapi telah diserahkan menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. Dengan pendirian demikian, jikalau Mahkamah menentukan salah satu model dari pilihan model yang ditawarkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019, secara implisit, Mahkamah akan terperangkap untuk menyatakan model lain yang tidak dipilih sebagai sesuatu yang bertentangan dengan UUD 1945 (inkonstitusional). Oleh karena itu, sebagaimana dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019, penentuan model yang dipilih menjadi wilayah bagi pembentuk undang-undang untuk memutuskannya. Berkenaan dengan hal tersebut, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan, semua pilihan yang dikemukakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 merupakan gagasan yang muncul (original intent) selama perubahan UUD 1945. Sebagai the sole interpreter of the constitution, sekalipun bukan satu-satunya penafsiran yang dipakai untuk menentukan pilihan model atau desain keserentakan pemilihan umum, Mahkamah tidak dapat sepenuhnya melepaskan diri dari penafsiran original intent sebagai salah satu metode untuk memahami konstitusi. Dengan demikian, menjadi jelas pendirian Mahkamah bahwa pembentuk Undang-Undang memiliki kewenangan untuk menentukan rancang bangun penyelenggaraan pemilu serentak, termasuk juga penyelenggaraan Pilkada serentak secara nasional sesuai dengan batas- batas konstitusional (constitutional boundary) yang telah diatur dan ditetapkan sebagaimana dijelaskan pada Sub-paragraf [3.11.2] di atas; [3.13.3] Bahwa dalam rangka mewujudkan Pilkada serentak secara nasional, sebenarnya telah disusun desain penyelenggaraan transisi yang terdiri atas 4 (empat) gelombang, yaitu pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2015, tahun 2017, tahun 2018, tahun 2020, dan November 2024. Oleh karena itu, sepanjang Pikada serentak tetap dipertahankan, desain penyelenggaraan Pilkada transisi demikian merupakan proses integrasi jadwal penyelenggaraan Pilkada yang waktunya saling terpisah satu sama lain menuju penyelenggaraan Pilkada serentak secara nasional setiap 5 (lima) tahun yang akan dimulai pada tahun 2024 dan seterusnya. Berdasarkan tahapan transisi tersebut, maka desain pemilihan umum serentak secara nasional yang dipilih oleh pembentuk Undang-Undang pada tahun 2024 adalah pemilu serentak dalam 2 (dua) tahap, yaitu: (i) pemilihan umum serentak untuk memilih Anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan Anggota DPRD serta (ii) beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pilkada serentak secara nasional. Dengan mengacu pada pilihan model keserentakan pemilihan umum sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU- XVII/2019 tersebut di atas, maka pilihan model pemilihan umum serentak yang ditentukan tersebut termasuk dalam kategori pilihan keenam, yaitu “Pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan 37 pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden”, sehingga pilihan keserentakan tersebut adalah telah sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dan tentunya tidak bertentangan dengan UUD 1945. Kemudian selanjutnya Mahkamah telah mempertimbangkan pula dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XX/2022, yang pada pokoknya mempertimbangkan sebagai berikut: [3.10.1] Bahwa waktu penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati dan walikota serentak nasional pada awalnya diatur dalam Pasal 201 ayat (7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU 8/2015) yang menyatakan, “Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada tahun 2027.” Waktu penyelenggaraan tersebut kemudian diubah dengan ketentuan Pasal 201 ayat (8) UU 10/2016 yang menyatakan, “Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024.” Perubahan waktu penyelenggaraan tersebut diikuti dengan perubahan waktu penyelenggaraan pemilihan serentak bertahap yang dimulai pada 2015, 2017, 2018, dan terakhir pada 2020, sehingga berakibat gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota hasil pemilihan pada 2020 hanya menjabat sampai dengan tahun 2024 [vide Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016]; [3.10.2] Bahwa keberadaan ayat (7) yang dipersoalkan para Pemohon tidak dapat dipisahkan dari ayat-ayat lainnya dalam Pasal 201 UU 10/2016 yang secara keseluruhan merupakan ketentuan peralihan agar penyelenggaraan kebijakan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dapat terselenggara secara serentak nasional di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada November 2024 [vide Pasal 201 ayat (8) UU 10/2016]. Untuk itu, pada ayat-ayat sebelumnya termasuk yang dipersoalkan para Pemohon ditentukan waktu pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak yang dilakukan secara bertahap pada 2015, 2017, dan 2018 serta 2020 sesuai berakhirnya masa jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota [vide Pasal 201 ayat (1) sampai dengan ayat (7) UU 10/2016]. Dengan pengaturan tersebut tidak dapat dihindarkan akan terdapat provinsi dan kabupaten/kota yang mengalami kekosongan jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang berakhir masa jabatannya pada 2022 dan 2023, yakni yang menyelenggarakan pemilihan pada 2017 dan 2018, sehingga akan diisi oleh penjabat yang berasal dari aparatur sipil negara yang memegang jabatan pimpinan tinggi madya bagi penjabat gubernur dan jabatan pimpinan tinggi pratama bagi penjabat bupati/walikota [vide Pasal 201 ayat (9) sampai dengan ayat (11) UU 38 10/2016]. Adapun bagi provinsi dan kabupaten/kota yang gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota hasil pemilihan pada 2020 dan dilantik pada 2021 yang seharusnya berakhir masa jabatannya pada 2026 terkena pemotongan (cut off) masa jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota sehingga tidak sampai 5 (lima) tahun, akan tetapi harus berakhir masa jabatannya pada 2024. Berdasarkan ketentuan peralihan tersebut, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang diselenggarakan secara serentak nasional dalam rangka untuk meminimalkan biaya baik sosial, politik maupun ekonomi dan diharapkan lebih efisien dari segi waktu dapat terselenggara pada 2024. Dengan demikian, semua provinsi dan kabupaten/kota (kecuali Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) akan mengadakan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota bersamaan waktunya pada November 2024 dan untuk pemilihan seterusnya setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) UU 10/2016. Mengenai keserentakan waktu penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menurut Mahkamah tidak hanya merujuk pada waktu pemungutan suara (voting time) melainkan juga waktu pelantikan (inauguration time) yang juga perlu diatur dan disinkronkan keserentakannya. Karena, keserentakan tersebut merupakan langkah awal bagi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota terpilih untuk mensinergikan kebijakan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat serta mensinkronkan tata kelola pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Dengan disinkronkannya waktu penyelenggaraan baik pemungutan suara maupun pelantikan pasangan calon terpilih maka diharapkan tercipta efektivitas dan efisiensi kebijakan pembangunan antara daerah dan pusat. [3.10.3] Bahwa berkenaan dengan kebijakan memformulasikan penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota termasuk pemotongan atau pengurangan masa jabatan kepala daerah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 201 UU 10/2016 adalah bersifat transisional atau sementara dan sekali terjadi (einmalig) demi terselenggaranya pemilihan serentak nasional pada 2024, sehingga di pemilihan-pemilihan berikutnya berakhirnya masa jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota bersamaan dengan periodesasi pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yakni setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak nasional. Bahwa selain merupakan ranah kebijakan pembentuk undang- undang, pemotongan masa jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati, dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada 2020 sebagaimana dimaksud Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016 menurut Mahkamah tidak bertentangan dengan konsepsi hak asasi manusia. Sebagai hak politik maka hak tersebut terkategori sebagai hak yang dapat dikurangi (derogable right) yang berarti hak tersebut boleh dikurangi dan dibatasi pemenuhannya oleh negara berdasarkan alasan-alasan sebagaimana termaktub dalam Pasal 39 28J ayat (2) UUD 1945, yakni (a) dilakukan dengan undang-undang; (b) untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain; dan (c) untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Menurut Mahkamah, hak untuk memeroleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, in casu masa jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota karena keadaan atau alasan tertentu dapat dikurangi, termasuk dalam hal ini dalam rangka memenuhi kebijakan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak nasional. Selain itu, pemotongan atau pengurangan masa jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota juga telah dilakukan melalui undang-undang yakni dalam Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016 yang bersifat transisional dan berlaku untuk semua gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada 2020, sehingga oleh karenanya juga tidak bersifat diskriminatif. … [3.10.5] Bahwa sebagai ketentuan peralihan, sebagaimana juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU- XIX/2021 bertanggal 20 April 2022 yang diucapkan sebelumnya, Pasal 201 UU 10/2016 dimaksudkan untuk menghindari kekosongan hukum dan menjamin kepastian hukum serta bersifat transisional dalam rangka penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak nasional pada 2024, sehingga menurut Mahkamah telah memenuhi pemuatan ketentuan peralihan sebagaimana ditentukan dalam Butir 127 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011). Menurut Butir 127 Lampiran II UU 12/2011 ketentuan peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk: a. menghindari terjadinya kekosongan hukum; b. menjamin kepastian hukum; c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara. Khusus mengenai kepastian hukum, adanya pengaturan bahwa masa jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang terpilih berdasarkan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak pada 2020 akan berakhir pada penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak nasional pada 2024 telah diatur secara eksplisit dalam Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016. Dalam batas penalaran yang wajar ketentuan dimaksud sudah pasti diketahui oleh semua pasangan calon yang ikut berkontestasi dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak pada 2020. Artinya, pengurangan atau pemotongan waktu masa jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota sudah diketahui secara pasti oleh masing-masing pasangan calon. 40 Berkenaan dengan hal di atas, dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan dikenal adanya fiksi hukum (presumptio iures de iure) yang dijelaskan dengan diundangkannya peraturan perundang-undangan dalam lembaran resmi maka setiap orang dianggap telah mengetahuinya [vide Penjelasan Pasal 81 UU 12/2011]. Menurut Mahkamah para Pemohon telah mengetahui masa jabatan pemilihan bupati dan wakil bupati yang diikuti para Pemohon pada 2020 tidak sampai 5 (lima) tahun, bahkan sebelum mencalonkan diri sebagai pasangan calon, sehingga menjadi tidak relevan untuk dipersoalkan setelah para Pemohon terpilih dan dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara. Terlebih lagi, masa jabatan tidak sampai 5 (lima) tahun juga dialami oleh seluruh gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada 2020, jadi bukan hanya para Pemohon. Mahkamah juga tidak menemukan bukti ketentuan pemotongan atau pengurangan masa jabatan yang dialami para Pemohon sebagai bupati dan wakil bupati hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada 2020 menyebabkan para Pemohon tidak dapat menjalankan visi dan misinya. Terkait dengan hal ini, visi dan misi yang dijanjikan calon kepala daerah yang nantinya akan dijabarkan dalam rencana pembangunan daerah dan alokasi anggaran seharusnya disesuaikan juga dengan masa jabatan yang telah diketahui sebelum penyusunan visi dan misi. Sementara itu, berkenaan dengan perlindungan hukum sebagai akibat dari tidak terpenuhi masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun, undang-undang pun telah mengantisipasi secara jelas. Dalam hal ini, pihak yang terkena dampak dari berkurangnya masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah (gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota), menurut Mahkamah bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah yang masa jabatannya tidak sampai 5 (lima) tahun, diberikan kompensasi. Berkenaan dengan hal ini, jauh sebelum penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak nasional pada 2024, yaitu sejak pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak pada 2018, kompensasi yang diterima gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang terkurangi masa jabatannya telah diatur dalam Pasal 202 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 1/2015). Bentuk kompensasi yang akan diperoleh oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2018 berupa diberikan uang sebesar gaji pokok dikalikan jumlah bulan yang tersisa serta mendapatkan hak pensiun untuk satu periode. Selanjutnya untuk penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak nasional pada 2024, kompensasi yang diterima oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terkurangi masa jabatannya mengikuti ketentuan Pasal 202 UU 8/2015 yang menyatakan, “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang tidak sampai satu periode akibat ketentuan Pasal 201 41 diberi kompensasi uang sebesar gaji pokok dikalikan jumlah bulan yang tersisa serta mendapatkan hak pensiun untuk satu periode”. [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XX/2022 sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah oleh karena esensi permohonan a quo sama dengan permohonan- permohonan yang telah diputus tersebut, maka pertimbangan kedua putusan Mahkamah tersebut menjadi mutatis mutandis berlaku dalam pertimbangan hukum putusan perkara a quo. [3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut mahkamah, telah ternyata Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) UU 10/2016 sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, Pilkada yang demokratis, persamaan kedudukan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh UUD 1945. Dengan demikian, permohonan para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.17] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dipandang tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU- XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XX/2022 mutatis mutandis berlaku untuk pertimbangan hukum permohonan a quo; [4.4] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 42 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Manahan MP. Sitompul, dan Saldi Isra masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal sembilan, bulan November, tahun dua ribu dua puluh dua, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh tiga, bulan November, tahun dua ribu dua puluh dua, selesai diucapkan pukul 14.56 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Manahan MP. Sitompul, M. Guntur Hamzah, dan Saldi Isra, dengan dibantu oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Arief Hidayat ttd. Suhartoyo 43 ttd. Wahiduddin Adams ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Saldi Isra PANITERA PENGGANTI, ttd. Saiful Anwar