95/PUU-XIII/2015

SALINAN PUTUSAN Nomor 95/PUU-XIII/2015 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Aprizaldi Tempat/Tgl Lahir : Surabaya, 29 April 1978 Pekerjaan : Karyawan Swasta Warga Negara : Indonesia Alamat : Jalan Menanggal 03, Jeruk 07, Surabaya Jawa Timur Sebagai -----------------------------------------------------------------------Pemohon I; 2. Nama : Andri Siswanto Tempat/Tgl Lahir : Surabaya, 27 November 1977 Pekerjaan : Karyawan Swasta Warga Negara : Indonesia Alamat : Jalan Ploso 3/15-B Surabaya, Jawa Timur Sebagai ----------------------------------------------------------------------Pemohon II; 3. Nama : Alex Andreas Tempat/Tgl Lahir : Surabaya, 16 Juni 1974 Pekerjaan : Swasta Warga Negara : Indonesia Alamat : Simo Magerejo 4/22, Kelurahan Simomulyo, Kecamatan Sukomanunggal, Surabaya Sebagai ---------------------------------------------------------------------Pemohon III; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 2 4. Nama : Eko Afrianto Pekerjaan : Swasta Warga Negara : Indonesia Alamat : Petemon Barat 19, Kelurahan Kupang Krajan, Kecamatan Sawahan, Surabaya Sebagai ---------------------------------------------------------------------Pemohon IV; 5. Nama : Erwin Parlindungan Tempat/Tgl Lahir : Surabaya, 18 Mei 1973 Pekerjaan : Karyawan Swasta Warga Negara : Indonesia Alamat : Teluk Nibung Barat 8/62, Kelurahan Perak Utara, Kecamatan Pabean Cantikan, Surabaya Sebagai ----------------------------------------------------------------------Pemohon V; 6. Nama : Agus Wahyu Prianto Tempat/Tgl Lahir : Surabaya, 5 Oktober 1986 Pekerjaan : Karyawan Swasta Warga Negara : Indonesia Alamat : Wonorejo 4/41, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan, Tegalsari, Surabaya Sebagai ---------------------------------------------------------------------Pemohon VI; 7. Nama : Novita Epriliana Dyastasari Tempat/Tgl Lahir : Surabaya, 12 April 1988 Pekerjaan : Karyawan Swasta Warga Negara : Indonesia Alamat : Kedurus 4 Delima/11, Kelurahan Kedurus, Kecamatan Karang Pilang, Surabaya Sebagai --------------------------------------------------------------------Pemohon VII; 8. Nama : Dhika Bagus Prasetyo Tempat/Tgl Lahir : Surabaya, 6 Oktober 1996 Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa Warga Negara : Indonesia Alamat : Tempurejo 04/9, Kelurahan Dukuh Suterejo, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 3 Sebagai -------------------------------------------------------------------Pemohon VIII; 9. Nama : Bambang Hariyadi Tempat/Tgl Lahir : Surabaya, 11 September 1980 Pekerjaan : Karyawan Swasta Warga Negara : Indonesia Alamat : Kalilom Lor 3/7, Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Surabaya; Sebagai ---------------------------------------------------------------------Pemohon IX; 10. Nama : Suyono Tempat/Tgl Lahir : Surabaya, 27 Maret 1969 Pekerjaan : Karyawan Swasta Warga Negara : Indonesia Alamat : Margodadi V/11, Kelurahan Gundih, Kecamatan Bubutan, Surabaya; Sebagai ----------------------------------------------------------------------Pemohon X; 11. Nama : Zulian Kukuh Prasetyo Tempat/Tgl Lahir : Surabaya, 27 Juli 1987 Pekerjaan : Wiraswasta Warga Negara : Indonesia Alamat : Kendangsari Gang Maulid no.1, Kelurahan Kendangsari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Surabaya Sebagai ---------------------------------------------------------------------Pemohon XI; 12. Nama : M. Ichlasul Ansuroni Tempat/Tgl Lahir : Surabaya, 6 September 1986 Pekerjaan : - Warga Negara : Indonesia Alamat : Kedung Asem IX/15C, Kelurahan Kedung Baruk, Kecamatan Rungkut, Surabaya Sebagai --------------------------------------------------------------------Pemohon XII; 13. Nama : Adinda Wahyu Resty Amarilis Tempat/Tgl Lahir : Madiun, 20 Agustus 1997 Pekerjaan : Mahasiswa Warga Negara : Indonesia Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 4 Alamat : Jangkungan I-A/34, Kelurahan Nginden Jangkungan, Kecamatan Sukolilo, Surabaya Sebagai -------------------------------------------------------------------Pemohon XIII; 14. Nama : Ridjekon Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 10 Oktober 1973 Pekerjaan : Karyawan Swasta Warga Negara : Indonesia Alamat : Plampitan XI/2, Kelurahan Peneleh, Kecamatan Genteng, Surabaya Sebagai -------------------------------------------------------------------Pemohon XIV; 15. Nama : Kusanti Hardiyani Tempat/Tgl Lahir : Surabaya, 26 Maret 1980 Pekerjaan : Swasta Warga Negara : Indonesia Alamat : HR. Muhammad 163, Kelurahan Pradah Kali Kendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Surabaya Sebagai --------------------------------------------------------------------Pemohon XV; 16. Nama : Ach. Syawaludin Tempat/Tgl Lahir : Surabaya, 25 September 1977 Pekerjaan : Karyawan Swasta Warga Negara : Indonesia Alamat : Siwalankerto Selatan Nomor 29-I BLK, Kelurahan Siwalankerto, Kecamatan Wonocolo Surabaya Sebagai -------------------------------------------------------------------Pemohon XVI; 17. Nama : Sudjoko Tempat/Tgl Lahir : Surabaya, 11 Februari 1960 Pekerjaan : Karyawan Swasta Warga Negara : Indonesia Alamat : Karangmenjangan 5/9, Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Surabaya Sebagai ------------------------------------------------------------------Pemohon XVII; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 5 18. Nama : Sri Iriani Tempat/Tgl Lahir : Surabaya, 25 September 1962; Pekerjaan : Wiraswasta Warga Negara : Indonesia Alamat : Kalianak Barat 45, Kelurahan Kalianak, Kecamatan Asem Rowo, Surabaya Sebagai -----------------------------------------------------------------Pemohon XVIII; 19. Nama : Toga Sidauruk Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 24 Agustus 1977 Pekerjaan : Wiraswasta Warga Negara : Indonesia Alamat : Manukan Lor 3-E/38, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Surabaya Sebagai -------------------------------------------------------------------Pemohon XIX; 20. Nama : Khalimatus Syadiya Tempat/Tgl Lahir : Surabaya, 22 Maret 1988 Pekerjaan : Mahasiswa Warga Negara : Indonesia Alamat : Lempung Perdana, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Surabaya Sebagai --------------------------------------------------------------------Pemohon XX; 21. Nama : Suratno Tempat/Tgl Lahir : Boyolali, 12 April 1947 Pekerjaan : Pensiunan Warga Negara : Indonesia Alamat : Karah I-B/27, Kelurahan Karah, Kecamatan Jambangan, Surabaya Sebagai -------------------------------------------------------------------Pemohon XXI; 22. Nama : Sukari Tempat/Tgl Lahir : Kediri, 5 Juni 1956 Pekerjaan : Karyawan Swasta Warga Negara : Indonesia Alamat : Sememi Jaya 2A/15, Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo, Surabaya Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 6 Sebagai ------------------------------------------------------------------Pemohon XXII; 23. Nama : Cholis Tempat/Tgl Lahir : Gresik, 15 April 1941 Pekerjaan : Wiraswasta Warga Negara : Indonesia Alamat : Pakal Timur I, Kelurahan Pakal, Kecamatan Pakal Surabaya Sebagai -----------------------------------------------------------------Pemohon XXIII; 24. Nama : Indra Susanti Tempat/Tgl Lahir : Cirebon, 12 Maret 1941 Pekerjaan : Rumah Tangga Warga Negara : Indonesia Alamat : Tambak Adi Dika 126, Kelurahan Tambakrejo, Kecamatan Simokerto, Surabaya Sebagai -----------------------------------------------------------------Pemohon XXIV; 25. Nama : Indrawan Tempat/Tgl Lahir : Surabaya, 5 September 1977 Pekerjaan : Mahasiswa Warga Negara : Indonesia Alamat : Lidah Wetan RT.002/RW.001, Kelurahan Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya Sebagai ------------------------------------------------------------------Pemohon XXV; 26. Nama : Syainullah Tempat/Tgl Lahir : Probolinggo, 3 Februari 1973 Pekerjaan : Karyawan Swasta Warga Negara : Indonesia Alamat : Krembangan Jaya Utara 8 /38, Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Krembangan, Surabaya Sebagai ----------------------------------------------------------------Pemohon XXVI; 27. Nama : Titin Andriani Tempat/Tgl Lahir : Surabaya, 21 Mei 1978 Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 7 Pekerjaan : Swasta Warga Negara : Indonesia Alamat : DK. Karangan, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Surabaya Sebagai ----------------------------------------------------------------Pemohon XXVII; 28. Nama : Herman Susilo Tempat/Tgl Lahir : Surabaya, 27 Oktober 1983 Pekerjaan : Mahasiswa Warga Negara : Indonesia Alamat : Tambak Deres 4/5-B, Kelurahan Kenjeran, Kecamatan Bulak, Surabaya Sebagai ---------------------------------------------------------------Pemohon XXVIII; 29. Nama : Mat Soleh Tempat/Tgl Lahir : Sampang, 30 Juni 1955 Pekerjaan : Wiraswasta Warga Negara : Indonesia Alamat : Bulak Jaya 32B, Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, Surabaya Sebagai -----------------------------------------------------------------Pemohon XXIX; 30. Nama : Fuadah Lathifah Tempat/Tgl Lahir : Surabaya, 17 Juni 1976 Pekerjaan : Swasta Warga Negara : Indonesia Alamat : Rungkut Menanggal III B/8, Kelurahan Rungkut Menanggal, Kecamatan Gunung Anyar, Surabaya Sebagai -------------------------------------------------------------------Pemohon XXX; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 Juli 2015, memberi kuasa kepada: 1). Muhammad Sholeh, S.H., 2). Imam Syafi’i, S.H.; 3). I Wayan Dendra, S.H., M.H.,; 4). Syamsul Arifin,S.H., dan 5). Agus Setia Wahyudi, S.H kesemuanya adalah Advokat dan Advokat Magang pada kantor advokat “SHOLEH & PARTNERS” yang berkantor di Jalan Genteng Muhammadiyah Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 8 Nomor 2b Surabaya., bertindak baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------ para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon dan Pihak Terkait Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 29 Juli 2015, yang kemudian diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 31 Juli 2015 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 197.1/PAN.MK/2015 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 95/PUU- XIII/2015 pada tanggal 11 Agustus 2015, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 23 Agustus 2015 dan diterima di dalam Persidangan Mahkamah pada tanggal 24 Agustus 2015, menguraikan hal-hal sebagai berikut: A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) menegaskan hal yang sama, yakni menyebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain “menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, memutus Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 9 sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Penegasan serupa dikemukakan oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Sementara ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”. Berdasarkan uraian di atas, maka Pemohon Berkeyakinan, bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan pengujian Undang-Undang ini pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 1. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuaidengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. 2. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 dikatakan bahwa: “Yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Uraian kerugian hak konstitusional para Pemohon akan dijabarkan lebih lanjut dalam pokok permohonan a quo. 3. Bahwa Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 11 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi lima syarat yaitu: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 10 a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yangdiberikan UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitrusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 4. Bahwa lima syarat sebagaimana dimaksud di atas dijelaskan lagi oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 tanggal 16 Juni 2010 dalam pengujian formil Perubahan Kedua Undang-Undang Mahkamah Agung, yang menyebutkan sebagai berikut: “Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003 tanggal 29 Oktober 2004) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang- Undang demi kepentingan publik, badan hukum, pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil Undang-Undang terhadap UUD 1945. 5. Bahwa Pemohon adalah warga Kota Surabaya Jawa Timur, sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk para Pemohon. 6. Bahwa, para Pemohon sebagai warga negara yang baik menginginkan pelaksanaan pemilukada serentak nasional di Surabaya berjalan sesuai jadwal yaitu tanggal 9 Desember 2015. 7. Bahwa, KPU Kota Surabaya tanggal 26-28 Juli 2015 membuka pendaftaran bagi calon dari partai politik maupun gabungan partai politik. Sementara dari calon unsur perseorangan tidak ada yang mendaftar. 8. Bahwa, hingga penutupan pendaftran tanggal 28 Juli 2015 hanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang sudah mendaftarkan calon walikota Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 11 dan wakil walikota yaitu Ir. TRIRISMA HARINI berpasangan dengan Ir. WHISNU SAKTI BUANA. Sementara partai-partai tidak ada yang mendaftar. Dikarenakan PDIP memperoleh 15 kursi di DPRD Surabaya, sehingga mereka bisa mengusung sendiri calonnya tanpa harus koalisi dengan partai lain. 9. Bahwa, langkah PDIP Kota Surabaya yang percaya diri mengusung calonnya tanpa berkoalisi dengan partai lain, menjadikan partai-partai di luar PDIP membuat koalisi MAJAPAHIT terdiri dari 6 (enam) partai yaitu GERINDRA, DEMOKRAT, PKB, GOLKAR, PAN dan PKS.Jumlah total kursi dari 6 partai ini adalah 29 kursi di DPRD Surabaya. tinggal Partai HANURA, PPP dan NASDEM yang belum menentukan arah politiknya mau gabung ke PDIP atau ikut koalisi MAJAPAHIT. Padahal mereka mempunyai 6 kursi di DPRD Surabaya. andaikan Partai HANURA, PPP dan NASDEM gabung ke koalisi MAJAPAHIT, tentu menjadi ancaman buat PDIP, tidak hanya soal Pemilukada tetapi yang lebih penting adalah progam-progam pemerintah kota Surabaya bisa selalu diganjal di parlemen. 10. Bahwa, sesuai agenda dari KPU kota Surabaya, jika pada masa pendaftaran 3 hari peserta yang mendaftar tidak mencapai minimal 2 pasangan calon, KPU kota Surabaya akan memperpanjang pendaftaran 3 hari, yaitu sosialisasi perpanjangan pendaftaran 3 hari, dimulai pada tanggal 29-31 Juli 2015 lalu perpanjangan pendaftaran tanggal 1-3 Agustus 2015. 11. Bahwa, harus diakui elektabilitas calon PDIP Ir. TRI RISMAHARINI sangat tinggi, hingga sekarang ini belum ada calon yang bisa menandinginya. Ada 2 (dua) kemungkinan yang terjadi menjelang perpanjangan pendaftaran calon pemilukada. Pertama, koalisi partai-partai akan mengusung calon sendiri di luar calon PDIP. Kedua, atau sama sekali tidak mengusung calon, karena kecewa dengan PDIP yang tidak mau berkoalisi dengan partai lain. Jika sama sekali tidak mengusung calon, maka yang terjadi pemilukada kota Surabaya hanya diikuti satu pasangan calon pemilukada. Artinya pemilukada kota Surabaya berpotensi gagal dilaksanakan jika mengacu pada UU Nomor 8 Tahun 2015 dan Peratutran Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015. 12. Sebab Pasal 51 ayat (2) dan Pasal 52 ayat (2) UU Pemilukada Nomor 8 Tahun 2015 mensyaratkan calon peserta Pemilukada minimal 2 pasangan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 12 calon. Meskipun dalam Pasal 50 UU Nomor 8 Tahun 2015 diberikan ruang perpanjangan waktu pendaftaran jika kurang dari 2 pasangan calon. Pertanyaannya, meski diberi perpanjangan 10 (sepuluh) hari dan 3 (tiga) hari waktu pendaftaran. Tetapi jika partai-partai tidak ada yang daftar, artinya sampai kapanpun Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya tidak bisa menetapkan minimal 2 (dua) pasangan calon. 13. Bahwa, dengan berlakunya Pasal 49 ayat (9), Pasal 50 ayat (9), Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2), Pasal 54 ayat (4) dan Pasal 54 ayat (6) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubenrnur, Bupati, dan Walikota, Pemilukada Kota Surabaya dan daerah lain yang kebetulan PETAHANA masih kuat berpotensi gagal menyelenggarakan pemilukada 2015. Sebab, KPUD rawan tersandra dengan tidak ada calon lain yang mendaftar. 14. Bahwa berdasarkan uraian yang sudah Pemohon nyatakan di atas membuktikan bahwa Pemohon (perseorangan warga negara Indonesia) memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai ParaPemohon dalam permohonan pengujian Undang-Undang a quo. 15. Bahwa berdasarkan kriteria-kriteria tersebut Pemohon merupakan pihak yang memiliki hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian konstitusional dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji karena Pasal 49 ayat (9), Pasal 50 ayat (9), Pasal 51 ayat (2) sepanjang frasa paling sedikit 2 (dua), Pasal 52 ayat (2) sepanjang frasa paling sedikit 2 (dua), Pasal 54 ayat (4) danPasal 54 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. 16. Bahwa, nyatalah jika pasal a quo tidak memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi setiap warga negara, padahal para Pemohon punya hak konstitusional yang dijamin Undang-Undang Dasar 1945 ikut memimilih dalam Pemilukada yang diselenggarakan secara demokratis Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 13 dalam lima tahunan. 17. Bahwa, jika Pemilukada Kota Surabaya harus ditunda ke pemilukada berikutnya yaitu tahun 2017, maka Surabaya walikotanya akan dijabat oleh PJS, sementara PJS tidak bisa mengambil keputusan-keputusan strategis. Dengan demikian para Pemohon berpendapat bahwa ParaPemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai pihak dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945. 18. Bahwa,Pemohon khawatir jika Pasal 49 ayat (9), Pasal 50 ayat (9), Pasal 51 ayat (2) sepanjang frasa paling sedikit 2 (dua), Pasal 52 ayat (2) sepanjang frasa paling sedikit 2 (dua), Pasal 54 ayat (4) dan Pasal 54 ayat (6) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang tidak dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, hak konstitusional paraPemohon yang dijamin Undang-undang Dasar 1945 secara faktual dan potensial dirugikan. C. POKOK PERMOHONAN; Pasal 49 (8) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menghasilkan pasangan calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) pasangan calon, tahapan pelaksanaan Pemilihan ditunda paling lama 10 (sepuluh) hari. (9) KPU Provinsi membuka kembali pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur paling lama 3 (tiga) hari setelah penundaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8). Pasal 50 (8) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menghasilkan pasangan calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) pasangan calon, tahapan pelaksanaan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota pemilihan ditunda paling lama 10 (sepuluh) hari. (9) KPU Kabupaten/Kota membuka kembali pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota paling lama 3 (tiga) hari setelah penundaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8). Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 14 Pasal 51 (1) KPU Provinsi menuangkan hasil penelitian syarat administrasi dan penetapan pasangan calon dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur. (2) Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi menetapkan paling sedikit 2 (dua) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur dengan Keputusan KPU Provinsi. Pasal 52 (1) KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil penelitian syarat administrasi dan penetapan pasangan calon dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota. (2) Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Kabupaten/Kota menetapkan paling sedikit 2 (dua) pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota. Pasal 54 (4) Dalam hal pasangan berhalangan tetap sejak penetapan pasangan calon sampai pada saat dimulainya hari Kampanye sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) orang, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membuka kembali pendaftaran pengajuan pasangan calon paling lama 7 (tujuh) hari. (6) Dalam hal pasangan calon berhalangan tetap pada saat dimulainya Kampanye sampai hari pemungutan suara pasangan calon kurang dari 2 (dua) orang, tahapan pelaksanaan Pemilihan ditunda paling lama 14 (empat belas) hari. Selanjutnya UUD 1945 berbunyi: Pasal 28D ayat (1) 1945 Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Argumentasi Konstitusional 1. Bahwa, berdasarkan keterangan dari salah seorang anggota KPU Pusat Ferry Kurnia Rizkyansyah yang dilansir oleh Republika online tanggal 18 Agustus 2015 bahwa ada 80 daerah yang calonnya hanya 2 pasangan calon. Itu artinya berpotensi terjadi calon tunggal, jika dalam penelitian yang dilakukan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 15 oleh KPUD ternyata ada berkas yang tidak lengkap. Sementara yang sudah dipastikan calon tunggal ada 4 daerah yaitu Tasikmalaya di Jawa Barat, Kabupaten Blitar di Jawa Timur, Kota Mataram di Nusa Tenggara Barat (NTB), serta Kabupaten Timor Tengah Utara di Nusa Tenggara Timur (NTT). 2. Bahwa, UU Nomor 8 Tahun 2015 dibuat tergesa-gesa, sebab UU ini adalah perubahan dari UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang. Karena dibuat secara tergesa-dasa dalam waktu sebulan, sehingga isinya tidak seusai harapan pemilukada yang efektif dan efisien. Hal ini terbukti UU ini tidak bisa menjawab jika peserta pemilukada hanya diikuti satu pasangan calon? 3. Bahwa, idelanya Pemilukada diikuti minimal 2 (dua) pasangan calon, supaya pemilih diberikan alternatif memilih calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terbaik. Sungguh tidak demokratis jika pemilukada hanya diikuti satu pasangan calon. Tetapi jika penyelenggara sudah memberi kesempatan yang luas kepada calon perserorangan dan calon dari partai politik, tapi tetap saja yang terdaftar dan lolos penetapan cuman satu pasangan calon, maka proses pemilukada yang diikuti hanya satu pasangan calon tetap demokratis. 4. Bahwa, hak mencalonkan dan dicalonkan menjadi peserta pemilukada adalah hak asasi yang dijamin oleh UUD 1945. Bahwa UU Nomor 8 Tahun 2015 sudah memberi ruang baik kepada partai politik maupun perseorangan untuk bisa menjadi calon peserta Pemilukada. Tetapi ketika hak yang diberikan oleh Undang-Undang oleh partai politik maupun perseorangan tidak digunakan hak-nya tentu bukan salah pembuat Undang-Undang. Sayangnya pembuat Undang-Undang tidak memberi aturan atau solusi jika ada kebuntuhan, atau peserta pemilukada tidak mencapai minimal 2 (dua) pasangan calon solusinya seperti apa? 5. Bahwa, kasus di Surabaya sudah menunjukkan adanya calon tunggal, dimana saat pendaftara tahap pertama tanggal 26, 28 dan 29 Juli 2015 hanya satu calon yang mendaftar yaitu TRI RISMAHARINI dan WISNU SAKTI BUANA yang didukung oleh PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN. Terus dibuka pendaftaran perpanjangan pada tanggal 1, 2 dan 3 Agustus 2015 masih pasangan calon cuman satu yang mendaftar. Baru setelah dibuka pendaftaran tahap ke tiga, pada tanggal 11 Agustus 2015, muncul pasangan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 16 baru yang mendaftar yaitu RASIYO dan DHIMAM ABROR yang didukung partai DEMOKRAT dan PARTAI AMANAT NASIONAL. 6. Bahwa, tidak ada jaminan 2 (dua) pasangan calon yang sudah mendaftar di KPU kota Surabaya bisa lolos semua, jika salah satu dicoret karena ada persyaratan yang kurang maka di Surabaya akan ada calon tunggal. 7. Bahwa, Komisi Pemilihan Umum tanggal 16 Juli 2015 telah mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 12 Tahun 2015 tentang Perubah atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Wakil Walikota. Dalam Pasal 89 ayat (1) menyatakan; (1) Dalam hal sampai dengan akhir masa pendaftaranPasangan Calon hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon atau tidak ada Pasangan Calon yang mendaftar, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota memperpanjang masa pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari. 8. Bahwa, anehnya Pasal 89 ayat (4) menyatakan jika setelah dibuka perpanjangan pendaftaran tetap hanya ada 1 (satu) pasangan calon maka KPU kotamenetapkan keputusan penundaan seluruh tahapan dan Pemilihan diselenggarakan pada Pemilihan serentak berikutnya. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 89 A ayat (3). Pertanyaannya, siapa yang menjamin jika ada penundaan Pemilukada Surabaya dari 2015 ikut dalam pemilukada serentak di tahun 2017 tidak terjadi hal yang sama? Artinya KPU Kota Surabaya tetap tidak bisa menetapkan minimal 2 (dua) pasangan calon. Bukahkah hal itu tidak ada kepastian hukum pelaksanaan Pemilukada Kota Surabaya. 9. Bahwa, Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 jelas menabrak Pasal 201 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan, Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2015 dan bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2016 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Desember tahun 2015.Pada posisi ini KPU telah melampau kewenangannya, sebab dalam UU tidak ada frasa Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 17 kewenangan KPU menunda Pemilukada ketika hanya ada 1 (satu) pasangan calon. 10. Bahwa, Pemohon mengilustrasikan perkara a quo dengan upaya pembuat UU agar partisipasi pemilih tinggi dalam Pemilukada, tetapi jika dengan berbagai uapaya telah dilakukan oleh penyelenggara pemilukada namun masyarakat yang menggunakan haknya hanya 5% dari seluruh jumlah daftar pemilih tetap. Apakah hasil Pemilukada tidak sah? Bisa saja yang kalah akan mempertanyakan kredebilitas hasil pemilukada, dengan dalih suara mayoritas tidak menggunahakan hak-nya untuk memilih. Tapi itulah konsekswensi demokrasi, hasil pemilukada tetap sah, meski yang menggunakan hak hanya 5%. Sebab proses pemilukada telah berjalan demokratis, pemilih diberikan kesempatan yang sama, secara luas untuk ikut berpartisipasi dalam proses pemilukada. Sedangkan pemilih tidak menggunakan haknya bukanlah sebuah alasan untuk membatalkan hasil pemilukada. Prinsipnya Undang-Undang telah memberikan dan memfasilitasi pemilih menggunakan haknya. 11. Bahwa, Sama dengan perkara a quo, yang penting Undang-Undang harus memberi ruang perpanjangan waktu pendaftaran jika waktu pendaftaran yang telah dibuka belum menghasilkan minimal 2 (dua) pasangan calon pemilukada, namun jika waktu perpanjangan tidak digunakan oleh calon perseorangan dan calon yang partai politik, maka satu pasangan calon hukumnya tetap sah. 12. Bahwa, Pasal 49 ayat (9) dan Pasal 50 ayat (9), mengandung ketidakpastian hukum karena tidak menjelaskan jika setelah batas waktu 10 (sepuluh) hari waktu yang disediakan untuk mencari pasangan calon baru tapi tetap tidak bisa mendapatkan minimal 2 (dua) pasangan calon apa solusinya. Jika KPU tidak memperpanjang membuka pendaftaran baru sampai menghasilkan minimal 2 (dua) pasangan calon maka penyelenggara melanggar Pasal 51 ayat (2) dan Pasal 52 ayat (2). Maka idealnya Pasal 49 ayat (9) dan Pasal 50 ayat (9) harus dinyatakan konstitusional bersyarat sepanjang dimakna, setelah 3 (tiga) hari perpanjangan waktu pendaftaran tetapi belum menghasilkan minimal 2 (dua) pasangan calon, proses Pemilukada harus tetap dilanjutkan. 13. Bahwa, pemilukada harus belajar dari kearifan lokal yaitu pemilihan kepala desa, seringkali dalam pemilihan kepala desa, jika incumbent maju lagi, dan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 18 tidak ada calon yang berani daftar, proses pemilihan kepala desa tetap berlangsung. Panitia pemilihan tetap membuka pendaftaran, apabila hingga batas waktu yang disediakan masih satu yang lolos verivikasi, nantinya saat pemilihan disediakan kotak kosong (Bung-Bung Kosong) sebagai lawan dari incumbent. Pemilih yang masuk ke bilik suara, jika tidak setuju dengan calon incumbent boleh memilih Bung-Bung Kosong tersebut. Proses pemilihan kepala desa seperti ini tetap dianggap demokratis dan berjalan puluhan tahun di masyarakat kita. Esensinya adalah tidak menutup hak seseorang untuk dicalonkan dan mencalonkan. 14. Bahwa, lalu ada yang berpendapat, bagaimana jika kotak kosong yang menang? Berarti Pilkada harus ditunda donk? Para Pemohon berpendapat suara yang masuk dalam kotak kosong tidak bisa mempengaruhi hasil pemilihan kepala daerah, kotak kosong hanya dihitung untuk mengukur suara yang tidak setuju dengan calon tunggal. Rasionalitasnya begini, prinsipnya negara sudah memberikan kesempatan kepada siapapun untuk mencalonkan diri baik dari perseorangan maupun partai politik. Artinya jika suara kotak kosong dihitung dan bisa berdampak pada pilkada tentu hal itu bertentangan dengan hakekat keterbukan yang sudah diberikan sejak awal agar ikut mendaftar. Kotak kosong adalah semu, tidak bisa diidentikkan dengan calon A atau calon B, maka tidak boleh berdampak berapapun hasil kotak kosong a quo. Kotak kosong hanya sebuah alat ukur saja, bagi pemilih yang tidak setuju dengan calon tunggal. 15. Bahwa, akar masalah ini adalah frasa Pasal 51 ayat (2) dan Pasal 52 ayat (2) mensyaratkan penetapan pasangan calon yaitu frasa paling sedikit 2 (dua) pasangan calon, sehingga dalam pasal-pasal yang lain mengikuti dan menjadi sebuah kewajiban bahwa Pemilukada harus diikuti paling sedikit 2 (dua) pasangan calon. Pertanyaannya jika meski dibuka secara demokratis tapi tetap saja tidak mencapai paling sedikit 2 (dua) pasangan calon gimana? Sampai kapan ukuran waktu yang tetap proses Pemilukada bisa terus dilanjutkan. 16. Bahwa, Pasal 51 ayat (2) dan Pasal 52 ayat (2) frasa paling sedikit 2 (dua) mengandung ketidakpastian hukum, frasa a quo sebenarnya sudah di atur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (8) dan Pasal 50 ayat (8) dimana dijelaskan dalam hal hasil penelitian menghasilkan pasangan calon yang memenuhi Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 19 persyaratan kurang dari 2 (dua) pasangan calon, tahapan pelaksanaan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota pemilihan ditunda paling lama 10 (sepuluh) hari. Semakin jelas keberadaan frasa a quo mengandung ketidakpastian hukum, karena penyelenggara atau KPU harus membuka terus menerus pendaftaran lagi meski tidak ada rambu yang jelas agar memenuhi ketentuan agar terpenuhi pasangan calon minimal 2 (dua). 17. Bahwa, Pasal 54 ayat (4) menyatakan dalam hal pasangan berhalangan tetap sejak penetapan pasangan calon sampai pada saat dimulainya hari Kampanye sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) orang, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membuka kembali pendaftaran pengajuan pasangan calon paling lama 7 (tujuh) hari. Pasal ini jelas dimaksudkan oleh pembentuk UU, agar proses pemilukada berjalan demokratis dan diikuti oleh minimal 2 (dua) pasangan calon, tetapi sayangnya pasal aquo tidak memberikan ketegasan jika sudah dibuka pendaftaran paling lama 7 (tujuh) hari dan tidak mendapatkan minimal 2 (dua) pasangan calon bagaimana? Apakah proses pemilukada dihentikan? Atau diteruskan. Dihentikan jelas salah, diteruskan jelas melanggar Pasal 51 ayat (2) dan Pasal 52 ayat (2). Maka untuk mengantisipasi kekosongan hukum Pasal 54 ayat (4) harus dinyatakan konstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai, setelah dibuka kembali pendaftaran paling lama 7 (tujuh) hari, jika belum menghasilkan minimal 2 (dua) pasangan calon, proses Pemilukada harus tetap dilanjutkan. 18. Bahwa, Pasal 54 ayat (6) menyatakan, Dalam hal pasangan calon berhalangan tetap pada saat dimulainya Kampanye sampai hari pemungutan suara pasangan calon kurang dari 2 (dua) orang, tahapan pelaksanaan Pemilihan ditunda paling lama 14 (empat belas) hari. Bahwa, frasa ayat (6) mirip dengan ayat (4) tetapi bedanya, frasa ini hanya mengandung perintah agar Pemilukada ditunda paling lama 14 (empat belas) hari, tanpa ada perintah membuka pendaftaran baru, padahal, ketentuan minimal 2 (dua) pasangan calon tidak terpenuhi. Pertanyaannya, untuk apa ditunda hingga 14 (empat belas) hari tanpa ada perintah membuka pendaftaran baru agar terpenuhi ketentuan minima 2 (dua) pasangan calon Pemilukada. Bahwa, frasa 2 (dua orang) dalam pasal a quo sebenarnya adalah 2 (dua) pasangan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 20 calon. Sebab jika 2 (dua) orang tentu calon kepala daerah dan wakil kepala daerah berjumlah 2 (dua) orang. Sebab dalam pasal-pasal sebelumnya tidak menyebut orang, tetapi pasangan calon. 19. Bahwa, ada pertanyaan jika 1 (satu) hari menjelang hari tenang pasangan calon berhalangan tetap, sehingga jumlah peserta kurang dari 2 (dua) pasangan calon, maka ditunda untuk membuka pendaftaran baru 14 (empat belas) hari, padahal membuka pendaftaran baru butuh waktu, artinya ketentuan pasal a quo berpotensi pemungutan suara tidak bisa serentak pada tanggal 9 Desember 2015. Dengan begitu jelas pasal a quo mengandung ketidakjelasan norma, untuk menghindari kekosongan hukum pasal a quo harus dinyatakan konsitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai Dalam hal pasangan calon berhalangan tetap pada saat dimulainya Kampanye sampai hari pemungutan suara pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasangan calon, tahapan pelaksanaan Pemilihan ditunda paling lama 14 (empat belas) hari dan dibuka pendaftaran baru. Jika belum juga menghasilan paling sedikit 2 (dua) pasangan calon, proses Pemilukada tetap dilanjutkan. 20. Bahwa, jika Pasal 49 ayat (9), Pasal 50 ayat (9), Pasal 51 ayat (2) sepanjang frasa paling sedikit 2 (dua), Pasal 52 ayat (2) sepanjang frasa paling sedikit 2 (dua), Pasal 54 ayat (4) dan Pasal 54 ayat (6) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota masih tetap diberlakukan, tentu Para Pemohon dirugikan karena hak konstitusional yang dijamin oleh UUD yaitu memilih dalam proses pilkada tidak bisa terlaksana dalam 9 Desember 2015. Bahwa, hak memilih dalam pilkada adalah hak asasi yang sama seperti hak memilih dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden. 21. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas keberadaan Pasal 49 ayat (9), Pasal 50 ayat (9), Pasal 51 ayat (2) sepanjang frasa paling sedikit 2 (dua), Pasal 52 ayat (2) sepanjang frasa paling sedikit 2 (dua), Pasal 54 ayat (4) danPasal 54 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 21 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945. 22. Sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 49 ayat (9), Pasal 50 ayat (9), Pasal 51 ayat (2) sepanjang frasa paling sedikit 2 (dua), Pasal 52 ayat (2) sepanjang frasa paling sedikit 2 (dua), Pasal 54 ayat (4) dan Pasal 54 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 harus dinyatakan ”tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”. 23. Bahwa, mengingat KPUD akan menetapkan calon yang lolos pada tanggal 30 Agustus 2015 dan potensi terjadinya calon tunggal masih terjadi, jika salah stu pasangan calon yang sudah mendaftar di KPU Kota Surabaya tidak lolos. Untuk itu para Pemohon mohon perkara a quo segera diperiksa secara cepat oleh Mahakamah dan kemudian Mahkamah segera memutus perkara a quo. D. PETITUM Berdasarkan segala yang diuraikan di atas, para Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya; 2. Menyatakan: Pasal 49 ayat (9), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 konstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai; KPU Provinsi membuka kembali pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur paling lama 3 (tiga) hari setelah penundaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8).setelah 3 (tiga) hari Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 22 perpanjangan waktu pendaftaran tetapi belum menghasilkan minimal 2 (dua) pasangan calon, proses Pemilukada harus tetap dilanjutkan. Pasal 50 ayat (9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 konstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai; KPU Kabupaten/Kota membuka kembali pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota paling lama 3 (tiga) hari setelah penundaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8).setelah 3 (tiga) hari perpanjangan waktu pendaftaran tetapi belum menghasilkan minimal 2 (dua) pasangan calon, proses Pemilukada harus tetap dilanjutkan. Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubenrnur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 57) sepanjang frasa paling sedikit 2 (dua) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar 1945. Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57) sepanjang frasa paling sedikit 2 (dua) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 54 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 23 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57) Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 konstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai; Dalam hal pasangan berhalangan tetap sejak penetapan pasangan calon sampai pada saat dimulainya hari Kampanye sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) orang, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membuka kembali pendaftaran pengajuan pasangan calon paling lama 7 (tujuh) hari. jika belum menghasilkan minimal 2 (dua) pasangan calon, proses Pemilukada harus tetap dilanjutkan. Pasal 54 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 konstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai; Dalam hal pasangan calon berhalangan tetap pada saat dimulainya Kampanye sampai hari pemungutan suara pasangan calon kurang dari 2 (dua) orang, tahapan pelaksanaan Pemilihan ditunda paling lama 14 (empat belas) hari. jika belum menghasilkan minimal 2 (dua) pasangan calon, proses Pemilukada harus tetap dilanjutkan. 3. Menyatakan: Pasal 49 ayat (9),Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57) konstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai; KPU Provinsi membuka kembali pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur paling lama 3 (tiga) hari setelah penundaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8).setelah 3 (tiga) hari Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 24 perpanjangan waktu pendaftaran tetapi belum menghasilkan minimal 2 (dua) pasangan calon, proses Pemilukada harus tetap dilanjutkan. Pasal 50 ayat (9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57) konstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai; KPU Kabupaten/Kota membuka kembali pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota paling lama 3 (tiga) hari setelah penundaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8).setelah 3 (tiga) hari perpanjangan waktu pendaftaran tetapi belum menghasilkan minimal 2 (dua) pasangan calon, proses Pemilukada harus tetap dilanjutkan. Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Guberrnur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57) sepanjang frasa paling sedikit 2 (dua) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57) sepanjang frasa paling sedikit 2 (dua) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pasal 54 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57) konstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 25 Dalam hal pasangan berhalangan tetap sejak penetapan pasangan calon sampai pada saat dimulainya hari Kampanye sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) orang, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membuka kembali pendaftaran pengajuan pasangan calon paling lama 7 (tujuh) hari. jika belum menghasilkan minimal 2 (dua) pasangan calon, proses Pemilukada harus tetap dilanjutkan. Pasal 54 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57) konstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai; Dalam hal pasangan calon berhalangan tetap pada saat dimulainya Kampanye sampai hari pemungutan suara pasangan calon kurang dari 2 (dua) orang, tahapan pelaksanaan Pemilihan ditunda paling lama 14 (empat belas) hari. jika belum menghasilkan minimal 2 (dua) pasangan calon, proses Pemilukada harus tetap dilanjutkan. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan, yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubenrnur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 26 3. Bukti P-3 : Kliping Berita Online dari http://www.jawapos.com/baca/ artikel/19941/rencana-koalisi-majapahit-sandera-pilwali tertanggal 7 Juli 2015 dengan Judul RENCANA KOALISI MAJAPAHIT SANDERA PILWALI.; 4. Bukti P-4 : Kliping Berita Online dari http://nasional.news.viva.co.id/ news/read/639199-pilkada-cuma-diikuti-satu-pasang-calon-- mengapa-tidak- tertanggal 17 Juni 2015 dengan judul PILKADA CUMA DIIKUTI SATU PASANG CALON, MENGAPA TIDAK?.; 5. Bukti P-5 : Kliping Berita Online dari http://jatim.metrotvnews.com /read/2015/06/26/407953/wacanakan-pilwali-surabaya- secara-aklamasi-pdip-dianggap-takut Tertanggal 26 Juni 2015 dengan Judul WACANAKAN PILWALI SURABAYA SECARA AKLAMASI, PDIP DIANGGAP TAKUT.; 6. Bukti P-6 : Kliping Berita Online dari http:// www.lensaindonesia. com/2015/06/29/koalisi-majapahit-rencanakan-ini-untuk-jegal- risma-wisnu.html tertanggal 29 Juni 2015 dengan judul KOALISI MAJAPAHIT RENCANAKAN INI UNTUK JEGAL RISMA-WISNU [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, DPR menyampaikan keterangan tertulis tanpa tanggal, bulan September 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 18 September 2015 yang mengemukakan sebagai berikut: A. KETENTUAN UU PILKADA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD 1945 Para Pemohon dalam permohonan a quo mengajukan pengujian atas atas Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2), Pasal 121 ayat (1) dan Pasal 122 ayat (1) UU Pilkada yang berbunyi sebagai berikut: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 27 1. Pasal 51 ayat (2) “(2) Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi menetapkan paling sedikit 2 (dua) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur dengan Keputusan KPU Provinsi. “ 2. Pasal 52 ayat (2) “(2) Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Kabupaten/Kota menetapkan paling sedikit 2 (dua) pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.” 3. Pasal 121 ayat (1) UU 1/2015 “(1) Dalam hal di suatu wilayah Pemilihan terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya yang mengakibatkan terganggunya seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan maka dilakukan Pemilihan susulan.” 4. Pasal 122 ayat (1) UU 8/2015 “(1) Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan dilaksanakan setelah penetapan penundaan pelaksanaan Pemilihan diterbitkan.” terhadap ketentuan Pasal 18 ayat (4), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi sebagai berikut: 1. Pasal 18 ayat (4) “(4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah propinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis” 2. 2. Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) “(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA UU PILKADA Para Pemohon dalam permohonan a quo mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar atau setidak-tidaknya potensial Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 28 yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan terjadi kerugian oleh berlakunya UU Pilkada yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2) UU 8/2015 terutama frasa “paling sedikit” bertentangan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 karena seharusnya ukuran demokrasi dalam konstitusi itu tidak tergantung dengan jumlah calon karena substansi demokrasi itu adalah pada proses penyaluran hak politik warga negara dan bukan pada jumlah peserta pemilihannya; 2. Bahwa pengertian “gangguan lainnya” dalam Pasal 121 ayat (1) UU 1/2015 tidak boleh diartikan selain daripada keadaan yang sudah diatur dalam Pasal 122 ayat (1) UU 8/2015. Tidak tepat jika penundaan penyelenggaraan pemilihan disebabkan “gangguan lainnya” itu dengan alasan peserta pemilihan kurang dari 2 (dua) pasangan calon, sementara substansi aturan dalam proses pendaftaran calon peserta pemilihan sesuai UU 8/2015 tegas hanya mengatur tentang penundaan waktu pendaftaran pasangan calon bukan penundaan penyelenggaraan pemilihan secara keseluruhan dan anggotanya sebab jika penundaan penyelenggaraan itu terjadi maka jelas sekali penerapan aturan itu berpotensi menimbulkan kerugian yang akan dialami oleh partai politik. 3. Bahwa penundaan yang akan dilakukan oleh penyelenggara pemilihan yaitu KPU berdasarkan peraturannya untuk melaksanakan “Pemilihan Susulan dan Pemilihan Lanjutan” pasti akan merugikan partai politik dan anggotanya karena selama ini telah mempersiapkan kader terbaiknya sebagai pasangan calon gubernur, bupati dan walikota dengan proses sistem rekrutmen internal partai, yang mana dalam proses itu sangat membutuhkan pengorbanan pikiran, tenaga dan biaya yang tidak sedikit; 4. Bahwa kerugian konstitusional yang dialami para Pemohon adalah ketika Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2), dan Pasal 122 ayat (1) UU 8/2015, serta Pasal 121 ayat (1) UU 1/2015, sepanjang penerapannya digunakan sebagai alasan menunda pelaksanaan pemilihan hanya karena peserta pemilihan 1 (satu) pasangan calon; C. KETERANGAN DPR RI Terhadap dalil para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Permohonan a quo, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut: 1. Kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 29 Terhadap dalil para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan a quo, DPR dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (legal standing) dapat dijelaskan sebagai berikut. Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh para Pemohon sebagai pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diamaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas penjelasannya bahwa “yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan bahwa hak-hak yang secara eksplisit diatur di dalam UUD Tahun 1945 saja yang termasuk “hak konstitusional”. Oleh karena itu menurut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Para Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan: a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan a quo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang a quo. Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (vide Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 30 Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan perkara Nomor 011/PUU-V/2007) yaitu sebagai berikut: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik/khusus dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Apabila kelima syarat tadi tidak terpenuhi oleh para Pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang a quo, maka para Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (legal standing) sebagai pihak para Pemohon. Berdasarkan permohonan a quo diketahui bahwa Para Pemohon adalah warga kota Surabaya yang menginginkan pelaksanaan Pilkada serentak di Kota Surabaya berjalan sesuai jadwal yaitu tanggal 9 Desember 2015, karena pelaksanaan Pilkada di Kota Surabaya berpotensi gagal hingga saat ini hanya memiliki 1 (satu) pasangan calon saja yakni dari pasangan calon Petahana (Ir. Tririsma Harini dan Ir. Whisnu Sakti Buana). Oleh karena itu Para Pemohon merasa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh keberlakuan Pasal I angka 30 tentang Perubahan Pasal 49 ayat (9), Pasal I angka 31 tentang Perubahan Pasal 50 ayat (9), Pasal I angka 32 tentang Perubahan Pasal 51 ayat (2), Pasal I angka 33 tentang Perubahan Pasal 52 ayat (2), Pasal I angka 35 tentang Perubahan Pasal 54 ayat (4) dan ayat (6) UU Pilkada. Alasan tersebut diatas adalah dasar yang digunakan oleh para Pemohon sebagai legal standing untuk mengajukan uji materi atas keberlakuan pasal-pasal a quo. Menanggapi permohonan para Pemohon, DPR berpandangan bahwa para Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar para Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 31 dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji; Bahwa terhadap hal-hal tersebut DPR perlu mempertanyakan kepentingan Pemohon I dan Pemohon II apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstiusonalnya dirugikan oleh berlakunya ketentuan pasal-pasal a quo. Juga apakah terdapat kerugian konstitusional Para Pemohon yang bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. Oleh karenanya, DPR melalui Majelis memohon kiranya para Pemohon dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut; Namun demikian DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. 2. Pengujian atas UU Pilkada a. Bahwa para Pemohon dalam perkara a quo selain memohonkan dalam pokok permohonan juga memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk berkenan memberikan putusan dalam tindakan pendahuluan yakni sebagai berikut “Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara pemilihan untuk mencabut penundaan pemilihan dan tetap melanjutkan tahapan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak pada bulan Desember 2015”. Terhadap permintaan para Pemohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk berkenan memberikan putusan dalam tindakan pendahuluan tersebut adalah tidak tepat. Tidak tepatnya para Pemohon untuk memohonkan dalam tindakan pendahuluan sama halnya dengan permintaan “Provisi” yang diajukan oleh para Pemohon. Hal ini dikarenakan dalam Mahakmah Konstitusi tidak Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 32 mengenal permohonan provisi dalam pengujian undang-undang. Dalam setiap pengujian Undang-Undang, maka Undang-Undang yang diuji tersebut tetap berlaku sebelum dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Permohonan provisi dikenal dalam sengketa kewenagan lembaga negara yang diatur dalam Pasal 63 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam Pasal 63 dinyatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan pada pemohon dan/atau termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi”. Sehingga adalah tidak tepat dan tidak berlandasan para Pemohon memohonkan “Putusan Dalam Tindakan Pendahuluan” atau “Provisi” kepada kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara pemilihan untuk mencabut penundaan pemilihan dan tetap melanjutkan tahapan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak pada bulan Desember 2015. b. Pasal 121 ayat (1) dan Pasal 122 ayat (1) adalah pasal-pasal yang tidak mengalami perubahan dalam UU Pilkada, sehingga masih tetap berlaku sesuai bunyi aslinya dalam UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi UU. Sedangkan, Pasal I angka 32 tentang Perubahan Pasal 51 ayat (2) dan Pasal I angka 33 tentang Perubahan Pasal 52 ayat (2) yang juga diujikan oleh para Pemohon adalah pasal yang merupakan hasil perubahan dari UU aslinya yakni UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU Perubahan dari masing-masing ayat dalam Pasal I angka 32 tentang Perubahan Pasal 51 ayat (2) dan Pasal I angka 33 tentang Perubahan Pasal 52 ayat (2) dapat dijabarkan sebagai berikut: No. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 1. Pasal 51 ayat (2): “Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi menetapkan paling sedikit 2 (dua) Calon Pasal 51 ayat (2): “Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi menetapkan paling sedikit 2 (dua) pasangan Calon Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 33 Gubernur dengan Keputusan KPU Provinsi.” Gubernur dan Calon Wakil Gubernur dengan Keputusan KPU Provinsi”. 2. Pasal 52 ayat (2): “Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Kabupaten/Kota menetapkan paling sedikit 2 (dua) Calon Bupati dan Calon Walikota dengan Keputusan KPU Kabupaten/ Kota.” Pasal 52 ayat (2): “Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Kabupaten/Kota menetapkan paling sedikit 2 (dua) pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.” Adapun perubahan pada ayat dalam Pasal I angka 32 tentang Perubahan Pasal 51 ayat (2) dan Pasal I angka 33 tentang Perubahan Pasal 52 ayat (2) adalah dalam hal implementasi dari prinsip pemilihan secara berpasangan, dari yang sebelumnya dalam Undang-Undang aslinya dilakukan pemilihan hanya tunggal memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota saja. c. Kebijakan pemilihan berpasangan tersebut tidaklah bertentangan dengan konstitusi, terutama dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”. Justru perubahan yang ada pada pasal-pasal a quo dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 adalah perubahan yang memperbaiki sejumlah ketentuan dalam UU Nomor 1 Tahun 2015 yang masih memiliki sejumlah kekurangan karena merupakan hasil dari Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 yang merupakan hak prerogatif dari Presiden. d. Dalam UU Nomor 1 Tahun 2015 memang diatur hanya dilakukan Pilkada untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota saja tanpa wakil. Untuk pengisian posisi Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota oleh Gubernur, Bupati, dan Walikota setelah terpilih nantinya. Pemilihan kepala daerah secara tunggal semacam ini sebenarnya adalah pemilihan yang serupa diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Adapun UU Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berlaku hanya kurang lebih sebulan sebelum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Pengganti Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 34 UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang kemudian diundangkan menjadi UU Nomor 1 Tahun 2015 pada tanggal 2 Februari 2015. Hal yang menjadi persoalan dalam arah kebijakan pemilihan tunggal untuk kepala daerahnya saja adalah ketika Gubernur, Bupati, dan Walikota berhalangan tetap maka Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota menggantikan posisinya, hal ini menjadi tidak sejalan dengan semangat Pilkada melalui pemilihan langsung. e. Ketika Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 dimaknai oleh sebagian besar rakyat Indonesia harus melalui mekanisme pemilihan secara langsung (selayaknya Pemilu) sebagai mekanisme yang paling tepat untuk memaknai frasa “dipilih secara demokratis”, maka selaras dengan hal tersebut adalah tidak tepat jika konsep yang dianut adalah konsep pemilihan kepala daerah secara tunggal. Hal ini dikarenakan rakyat dalam Pilkada hanya memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota, lalu wakilnya dipilih selanjutnya oleh Gubernur, Bupati, dan Walikota terpilih. Apabila Gubernur, Bupati, dan Walikota berhalangan tetap maka Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota menggantikan posisinya, sedangkan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota tersebut bukanlah pilihan rakyat. Metode pemilihan tunggal (dalam Undang-Undang aslinya/UU Nomor 1 Tahun 2015) inilah yang menjadi tidak sejalan jika dipadukan dengan metode Pilkada secara langsung. Metode pemilihan tunggal ini cocok dengan UU Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mengatur pemilihan melalui mekanisme perwakilan. f. Dalam UU Nomor 22 Tahun 2014, pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dilakukan secara internal oleh DPRD di wilayah masing-masing dengan Panita Pemilihan (Panlih) sebagai penyelenggaranya. Panlih itupun diisi oleh unsur- unsur fraksi dan/atau gabungan fraksi dengan jumlah masing-masing unsur dari fraksi dan/atau gabungan fraksi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2014. Konsep pemilihan wakil kepala daerah secara tidak langsung adalah tepat dan sesuai dengan konsep pemilihan kepala daerah secara tidak langsung pula (Pilkada berdasarkan metode perwakilan dalam UU Nomor 22 Tahun 2014). Sehingga adalah tidak tepat jika mekanisme Pilkada yang kita inginkan adalah mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat selayaknya Pemilu sehingga bertentangan dengan frasa “dipilih secara demokratis”. Perubahan pemilihan kepala daerah secara tunggal Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 35 menjadi berpasangan adalah suatu keharusan, justu ketika tidak diubah maka banyak hal yang terlanggar salah satunya yakni asas demokratis itu sendiri yang diartikan melalui pemilihan secara langsung; g. Perlu diketahui oleh Pemohon bahwa cita hukum/tujuan hukum itu haruslah memiliki sejumlah nilai-nilai yakni nilai keadilan (gerechtigkeit), kemanfaatan (zweckmassigkeit) dan kepastian (rechtssicherheit).1 Adapun dari ketiga nilai- nilai tersebut, nilai kemanfaatan memiliki tujuan keadilan atau finalitas. Kemanfaatan menentukan isi hukum, sebab isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Isi hukum berkaitan secara langsung dengan keadilan dalam arti umum, sebab hukum menurut isinya merupakan perwujudan keadilan tersebut. Tujuan keadilan umum adalah tujuan hukum itu sendiri yaitu memajukan kebaikan dalam hidup manusia. Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum yang dimaksud dibuat untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan, timbul keresahan di dalam masyarakat.2 Sehingga dalam hal ini adalah sudah tepat UU Nomor 8 Tahun 2015 mengatur Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara berpasangan. h. Bahwa bunyi norma sebagaimana tertulis dalam Pasal 121 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2015 adalah bunyi norma yang telah berlaku umum. Norma yang sama pun juga berlaku dalam sebagaimana diatur terakhir dalam: 1) Pasal 230 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, “Dalam hal sebagian atau seluruh daerah pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilu lanjutan.” 2) Pasal 170 ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, “Dalam hal di sebagian atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 36 Wakil Presiden tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden lanjutan.” Kedua pasal masing-masing dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 dan UU Nomor 42 Tahun 2008, keduanya dalam penjelasan Undang-Undang tersebut sama- sama tidak rincian yang lengkap mengenai hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai “gangguan lainnya”. Hal yang sama juga berlaku pada Pasal 121 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. i. Frasa “gangguan lainnya” sejak awal diyakni memang tidak dibuat secara rinci kategorisasi didalamnya karena mengingat beragam persoalan dalam pelaksanaan Pemilu muapun Pilkada. Sehingga, ketika terdapat peristiwa hukum yang sangat mendesak KPU selaku penyelenggara dapat mengambil langkah menyikapi hal tersebut, dalam hal ini misalnya menetapkan penundaaan pemilihan. Frasa “gangguan lainnya” adalah frasa norma yang bersifat umum-abstrak, tertulis, mengikat umum dan penggunaan maupun penerjemahan situasi maupun kondisi hukum dilapangan sepenuhnya merupakan hak prerogatif dari penyelenggara pemilihan (dalam hal ini KPU). j. Adapun Pasal 122 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2015 sifatnya mengikuti pasal sebelumnya, yakni Pasal 121 sehingga keduanya saling berkaitan. Mengenai keinginan dari para Pemohon untuk membatasi Pasal 122 ayat (1), maka perlu kembali dilihat secara bijak bahwa ketentuan dalam norma ini terkait dengan Pasal 121 dan dalam hal ini yang menjadi alasan KPU dalam melakukan penundaan karena pasangan calon yang mengikuti Pilkada di Kota Surabaya masih kurang dari 2 (dua) pasangan calon. Hal yang seperti ini tidak dapat dibatasi karena pasal ini justu berfungsi sebagai solusi bagi situasi kedepannya, karena justru ketika suatu norma mengatur banyak hal dan terlampau rigid, maka justru bertentangan dengan sifat dari Undang-Undang itu sendiri yakni bersifat umum-abstrak, tertulis, mengikat umum. k. Bahwa ayat dalam pasal-pasal yang diajukan oleh Para Pemohon yakni Pasal I angka 32 tentang perubahan Pasal 51 ayat (2) dan Pasal I angka 33 tentang Perubahan Pasal 52 ayat (2) UU Pilkada secara materiil memiliki maksud yang sama, yakni dalam setiap tingkatan pelaksanaan Pilkada baik itu Pilkada Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 37 tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota harus memiliki minimal 2 (dua) pasangan calon. Norma pada ayat dalam pasal-pasal a quo sejatinya tidak memiliki perubahan berarti dari UU aslinya yakni UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Perbedaan di kedua Undang-Undang tersebut hanyalah pada implementasi pemilihan secara berpasangan sedangkankan pada Undang-Undang aslinya pemilihan dilaksanakan secara tunggal hanya kepala daerahnya saja. Namun kedua Undang-Undang tersebut memiliki hal yang tidak berubah yakni pemilihan harus dilaksanakan dengan minimal 2 (dua) kandidat, apakah itu kandidat calon sebagaimana bunyi asli dalam UU Nomor 1 Tahun 2015, maupun kandidat pasangan calon sebagaimana bunyi dalam UU Nomor 8 Tahun 2015. Terdapatnya kandidat yang lebih dari 1 (satu) adalah ciri dari pemilihan, hal ini sesuai dengan metode dalam Pemilu yang diadopsi dalam Pilkada yakni memilih kandidat yang sudah pasti lebih dari 1 (satu). Hal ini pula yang mencerminkan adanya demokrasi yang sehat dimana terdapat kompetisi dan rakyat pun diajak untuk ikut ambil bagian dalam mewujudkan demokrasi yang sehat tersebut. l. Bahwa UU Nomor 1 Tahun 2015 yang menggantikan UU Nomor 22 Tahun 2014 adalah UU yang mengembalikan Pilkada dari yang semula dilaksanakan secara tidak langsung (pemilihan melalui internal DPRD) menjadi dipilih langsung oleh rakyat. Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang kemudian diundangkan menjadi UU Nomor 1 Tahun 2015 pada tanggal 2 Februari 2015, yang mengembalikan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara langsung sejak awal menginginkan adanya kandidat yang lebih dari 1 (satu) dalam pelaksanaan pemilihan. Sehingga sejak awal yang namanya pemilihan secara langsung memang mengharuskan adanya kompetisi dalam Pemilihan yang terwujud hanya jika terdapat kandidat yang lebih dari 1 (satu) dalam pelaksanaan Pilkada. Sehingga adalah tepat jika diartikan bahwa Pasal I angka 32 tentang Perubahan Pasal 51 ayat (2) dan Pasal I angka 33 tentang Perubahan Pasal 52 ayat (2), yang mengatur mengenai minimal 2 (dua) pasangan calon dalam Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 38 Pemilihan adalah sesuai dengan maksud dari pelaksanaan pemilihan secara langsung. Hal ini juga selaras dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”, hal ini dikarenakan karena sebagian besar rakyat Indonesia memilih untuk memaknai frasa “dipilih secara demokratis” melalui metode Pilkada secara langsung. m. Berdasarkan uraian tersebut di atas, DPR berpandangan bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2), Pasal 121 ayat (1) dan Pasal 122 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang adalah sudah tepat dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (4), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. [2.4] Menimbang bahwa Pihak Terkait Komisi Pemilihan Umum menyampaikan keterangan lisan pada persidangan tanggal 8 September 2015 serta telah menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 8 September 2015, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 8 September 2015 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: a. Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota didasarkan pada Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015; b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga Penyelenggara Pemilu dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota adalah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2015; c. Bahwa selama ini pengaturan terkait dengan sistem Pemilu adalah menjadi materi yang diatur oleh Undang-Undang, di mana Undang-Undang merupakan produk dan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah, hal tersebut dapat Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 39 dilihat dalam pengaturan sistem Pemilu baik itu Pemilu Presiden, Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, dan Pemilu kepala daerah. Sama halnya dengan sistem Pemilihan yang merupakan landasan utama pada sebuah Pemilihan, secara tegas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015; d. Bahwa secara tegas dalam ketentuan Pasal 51 ayat (2) dan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menyebutkan bahwa Pelaksanaan Pemilihan dapat dilaksanakan dengan sekurang-kurangnya diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon. Demikian juga Pasal 54 ayat (3) mengatur bahwa dalam hal pasangan berhalangan tetap sejak penetapan pasangan calon sampai pada saat dimulainya hari Kampanye sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) orang, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membuka kembali pendaftaran pengajuan pasangan calon paling lama 7 (tujuh) hari. Selanjutnya Pasal 54 ayat (6) mengatur bahwa dalam hal pasangan calon berhalangan tetap pada saat dimulainya Kampanye sampai hari pemungutan suara pasangan calon kurang dari 2 (dua) orang, tahapan pelaksanaan Pemilihan ditunda paling lama 14 (empat belas) hari; e. Bahwa dari norma dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, jelas logika hukumnya ialah bagi daerah yang tidak memenuhi persyaratan minimal 2 (dua) pasangan calon tidak dapat menyelenggarakan Pemilihan pada tahun yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, dalam hal ini adalah tahun 2015; f. Bahwa dari 269 daerah yang menyelenggarakan pemilihan pada tahun 2015 dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten dan 36 kota, ada 3 (tiga) daerah yang penyelenggaraannya ditunda sampai dengan tahun 2017, yaitu Kabupaten Blitar, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Timor Tengah Utara, dikarenakan tidak memenuhi persyaratan minimal 2 (dua) pasangan calon. Adapun Bupati dan Wakil Bupati Blitar masa jabatannya akan berakhir 3 Agustus 2015, Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya masa jabatannya akan berakhir tanggal 8 Maret 2016, dan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara adalah 21 Desember 2015. Berdasarkan hal tersebut, maka jumlah daerah yang harus mengalami penundaan akibat tidak memenuhi persyaratan minimal 2 (dua) pasangan calon, dan hanya sebagian kecil saja; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 40 g. Bahwa pelaksanaan Pemilihan pada tahun 2015 adalah pelaksanaan bersyarat, yang mana apabila syarat-syarat tidak terpenuhi atau kondisi tidak terpenuhi, Pemilihan dapat dilaksanakan pada waktu sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang. Ruang ini telah diatur oleh Undang- Undang, yaitu Pasal 120 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang berbunyi "Dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan tidak dapat dilaksanakan maka dilakukan Pemilihan lanjutan." Kondisi di mana terdapat kurang dari 2 (dua) pasangan calon yang mendaftar, memenuhi kategori sebagai gangguan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1). Oleh karena itu, pengunduran jadwal pemilihan di luar tahun 2015 harus dilihat bahwa pelaksanaan ketentuan itu didasarkan pada kondisi normal atau segenap persyaratan pelaksanaan Pemilihan tidak terpenuhi. h. Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan calon tunggal tetap dapat dilaksanakan dengan konsep uncontested election, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya yaitu terkait dengan persiapan antara lain pengadaan logistik Pemilihan, Sebagai informasi tambahan, bahwa untuk pengadaan logistik sekurang-kurangnya diperlukan waktu 48 (empat puluh delapan) hari. Oleh karena itu, perlu kiranya Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan rentang waktu untuk pengadaan logistik. Dalam jadwal KPU, batas akhir pengadaan logistik pemilihan harus sudah dimulai setidaknya tanggal 23 Oktober 2015. Selain itu juga diperlukan pengaturan mengenai sistem pemilihan yang memuat cara pemberian suara dan penghitungan perolehan suara untuk penetapan pasangan calon terpilih. Sekalipun pasangan calon hanya satu, kampanye tetap dilaksanakan agar hak rakyat untuk mengenai calon kepala daerahnya tetap dipenuhi; [2.5] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan, yaitu bukti P-7 sampai dengan bukti P-8 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Surat Keterangan KPU Kota Surabaya Nomor 160/KPU- Kota-014.329945/VIII/2015, tertanggal 3 September 2015; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 41 2. Bukti P-2 : Surat Keterangan KPU Kota Surabaya Nomor 159/KPU- Kota-014.329945/VIII/2015, tertanggal 3 September 2015; [2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa permohonan a quo adalah permohonan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015) terhadap UUD 1945 sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 42 terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.4] Menimbang bahwa sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya Mahkamah telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 43 [3.5] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan dirinya warga negara Indonesia, secara khusus warga Kota Surabaya, yang menganggap dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, dalam hal ini hak untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Surabaya dan hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil yang dijamin oleh UUD 1945. Kerugian demikian potensial terjadi karena hingga saat permohonan a quo diajukan kepada Mahkamah, syarat paling sedikit adanya 2 (dua) pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota untuk dapat diselenggarakan pemilihan kepala daerah, sebagaimana diatur dalam norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, tidak atau belum terpenuhi. Dengan demikian, telah terang bagi Mahkamah bahwa secara spesifik hak konstitusional para Pemohon, yaitu hak untuk memilih, dalam hal ini hak untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Surabaya, dan hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil, secara potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan dirugikan oleh berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Telah nyata pula bahwa kerugian hak konstitusional dimaksud merupakan akibat langsung dari berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, di mana kerugian tersebut tidak akan terjadi jika permohonan a quo dikabulkan. Oleh karena itu, para Pemohon, prima facie, memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. Namun demikian, dikarenakan argumentasi tentang kerugian hak konstitusional para Pemohon didasarkan pada keadaan aktual pada saat permohonan a quo diajukan, yaitu dalam hal ini tidak adanya paling sedikit 2 (dua) pasangan calon Walikota dan calon Wakil Walikota Surabaya, sementara pada saat permohonan a quo diputus keadaan sebagaimana didalilkan para Pemohon telah berubah, dimana syarat paling sedikit 2 (dua) pasangan calon Walikota dan calon Wakil Walikota tersebut telah terpenuhi, sebagaimana diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor 36/Kpts/KPU-Kota-014.329945/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2015, bertanggal 24 September 2015 [kpu- surabayakota.go.id] maka dalil kerugian hak konstitusional para Pemohon menjadi tidak relevan lagi. Oleh karena secara aktual hak konstitusional para Pemohon untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Surabaya tidak lagi dirugikan oleh norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian maka para Pemohon Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 44 kehilangan kedudukan hukum (legal standing)-nya sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan; 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, Aswanto, dan Manahan M.P Sitompul, masing- masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal dua puluh delapan, bulan September, tahun dua ribu lima belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 45 sembilan, bulan September, tahun dua ribu lima belas, selesai diucapkan pukul 12.07 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, Aswanto, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon, Presiden/yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat/yang mewakili. KETUA, ttd. Arief Hidayat ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Anwar Usman ttd. Patrialis Akbar ttd. I Dewa Gede Palguna ttd. Suhartoyo ttd. Wahiduddin Adams ttd. Maria Farida Indrati ttd. Aswanto ttd. Manahan M.P Sitompul PANITERA PENGGANTI, ttd. Ery Satria Pamungkas Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id