95/PUU-XII/2014

SALINAN PUTUSAN Nomor 95/PUU-XII/2014 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh: 1. Nama Pekerjaan Alamat : : : Mawardi, gelar Datuk Malin. Wakil Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Guguk Malalo Tani Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat.Beralamat di Jorong Guguk, Nagari Guguk Malalo, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat sebagai ----------------------------------------------------------- PEMOHON I; 2. Nama Pekerjaan Alamat : : : Edi Kuswanto alias Anto Bin Kamarullah, gelar Dato Pekasa Tani Kampung Pekasa, Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat sebagai ---------------------------------------------------------- PEMOHON II; 3. Nama Pekerjaan Alamat : : : Rosidi bin Parmo Tani Dukuh Pidik RT 02 RW 06 Desa Wonosari, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah sebagai --------------------------------------------------------- PEMOHON III; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 2 4. Nama Pekerjaan Alamat : : : Mursid bin Sarkaya Tani Cirompang, RT 005/02, Kelurahan Cirompang, Kecamatan Sobang, Kabupaten Lebak, Banten sebagai --------------------------------------------------------- PEMOHON IV; 5. YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI), sebuah badan hukum berbentuk Yayasan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Notaris (Perubahan) Arman Lany SH., Nomor 04 tanggal 17 Juni 2008 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA, Nomor 01 tanggal 3 Agustus 2012, berkedudukan di Jalan Tegal Parang Raya Utara Nomor 14, Jakarta, 12790 yang sebagaimana Pasal 5 ayat (5) dan Pasal 18 ayat (1) akta tersebut diwakili oleh Pengurusnya, Abetnego Tarigan, Kholisoh dan Ahmad Syamsul Hadi selaku Ketua, Sekretaris dan Bendahara, yang oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama YAYASANWAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI). sebagai ---------------------------------------------------------- PEMOHON V; 6. ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA (AMAN), sebuah badan hukum berbentuk Persekutuan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Notaris H. Abu Yusuf SH., Nomor 26 tanggal 24 April 2001, berkedudukan di Jalan Tebet Timur Dalam Raya Nomor 11A, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, Indonesia 12820 yang sebagaimana Pasal 18 ayat (1) akta tersebut diwakili oleh Ir. Abdon Nababan, selakuSekretaris Jenderal (Sekjen), yang oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA (AMAN). sebagai --------------------------------------------------------- PEMOHON VI; 7. KONSORSIUM PEMBARUAN AGRARIA (KPA), sebuah badan hukum berbentuk Konsorsium yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Notaris Irma Rachmawati SH., Nomor 3 tanggal 5 Januari 2006 dan Akta Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 3 Notaris Al Furqon W. SH., M.Kn (perubahan) Nomor 2 tanggal 13 Maret 2013, berkedudukan di Komplek Liga Mas Indah, Jalan Pancoran Indah I Blok E3 Nomor 1 Pancoran, Jakarta Selatan 12760 yang sebagaimana Pasal 19 dan Pasal 23 ayat (5) akta (perubahan) tersebut diwakili oleh Iwan Nurdin, selaku Sekretaris Jenderal, yang oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama KONSORSIUM PEMBARUAN AGRARIA (KPA). sebagai --------------------------------------------------------PEMOHON VII; 8. PERKUMPULAN PEMANTAU SAWIT (SAWIT WATCH), sebuahbadan hukum berbentuk Perkumpulan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Notaris Lanny Hartono SH., Nomor 59 tanggal 16 Oktober 2002 dan diperbaharui sebagaimana Akta Notaris Lanny Hartono SH. Nomor 16 tanggal 9 Oktober 2009, berkedudukan di Perumahan Bogor Baru Blok C1 Nomor 10, Bogor, Jawa Barat, 16127, Indonesia. Perkumpulan Pemantau Sawit telah terdaftar sebagai Perkumpulan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-131.AH.01.06. Tahun 2009, yang sebagaimana Pasal 21 ayat (6) akta tersebut diwakili oleh Jefri Gideon Saragih, selaku Koordinator Badan Pengurus, yang oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan Pemantau Sawit (Sawit Watch). sebagai -------------------------------------------------------PEMOHON VIII; 9. INDONESIA CORRUPTION WATCH, sebuah badan hukum berbentuk Perkumpulan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Notaris H. Rizul Sudarmadi SH., Nomor 53 tanggal 11 Juni 2009, berkedudukan di Jalan Kalibata Timur IV/D Nomor 6, Jakarta Selatan. Indonesia Corruption Watch telah terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor 193/A.DLL/HKM/2009 PN Jakarta Selatan, Tanggal 31 Agustus 2001, sebagaimana Pasal 19 akta tersebut diwakili oleh Ade Irawan, selaku Koordinator Badan Pekerja, yang oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Indonesia Corruption Watch. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 4 Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus, bertanggal 10 Januari 2014 memberi kuasa kepada: 1). Andi Muttaqien, S.H; 2). Wahyu Wagiman, S.H; 3). Indriaswati Saptaningrum, S.H., LL.M; 4). Muhnur, S.H; 5). Iki Dulagin, S.H., M.H; 6). Grahat Nagara, S.H; 7). Yance Arizona, S.H., M.H; 8). Emerson Yuntho, S.H; 9). Zainal Abidin, S.H; 10). Musri Nauli, S.H; 11). Wahyudi Djafar, S.H; 12). Lalola Easter Kaban, S.H; 12). Erasmus Cahyadi, S.H; 13). Tandiono Bawor Purbaya, S.H; 14). Adiani Viviani, S.H; 15). Agustinus Karlo Lumbanraja, S.H; 16). Fatilda Hasibuan, S.H; 17). Judianto Simanjuntak, S.H; 18). Ikhana Indah Barnasaputri, S.H; 19). Erwin Dwi Kristianto, S.H., M.Si; 20). Mualimin Pardi Dahlan, S.H; 21). Erwin Natosmal Oemar, S.H; 22). Syahrul Fitra, S.H; 23). Sandoro Purba, S.H; 24). Ronald Siahaan, S.H; 25). Suprayitno, S.H; 26). Nurul Firmansyah, S.H; 27). Muhammad Irwan, S.H; 28). Armanda Pransiska, S.H; 29). Nora Hidayati, S.H; 30). Roky Septiari, S.H; 31). First San Hendra Rifai, S.H; kesemuanya adalah Advokat, Asisten Advokat dan Pengabdi Bantuan Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi Anti Mafia Hutan, beralamat di Kantor Public Interest Lawyer Network (PIL-Net), Jalan Siaga II Nomor 31, Pejaten Barat, Ps Minggu, Jakarta Selatan- 12510, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------- para Pemohon; sebagai --------------------------------------------------------- PEMOHON IX; 10. YAYASAN SILVAGAMA, sebuah badan hukum berbentuk Yayasan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Notaris Nurhadi Darussalam SH., M.Hum. Nomor 01, tanggal 12 November 2009, berkedudukan di Jalan Cempaka, Gang Teratai CT X/07 Deresan, Condongcatur, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. YAYASAN SILVAGAMA telah terdaftar sebagai Yayasan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.1605.AH.01.04.Tahun.2010 tanggal 27 April 2010, yang sebagaimana Pasal 16 ayat (5) dan Pasal 18 ayat (1) akta tersebut diwakili oleh Timer Manurung, selaku Ketua Pengurus Yayasan, yang oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Yayasan Silvagama. sebagai --------------------------------------------------------- PEMOHON X; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 5 [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan Presiden; Mendengar keterangan saksi dan ahli para Pemohon serta saksi dan ahli Presiden; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; Membaca kesimpulan para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 10 September 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 10 September 2014 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 215/PAN.MK/2014 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 95/PUU- XII/2014 pada tanggal 30 September 2014 dan diperbaiki yang diserahkan melalui persidangan tanggal 28 Oktober 2014, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU PPPH) menjadi contoh tepat untuk menunjukkan produk legislasi buruk yang cacat formil, dibuat secara tidak partisipatif dan tidak transparan, sehingga secara material menciptakan masalah baru, menimbulkan ketidakpastian hukum serta potensial mencederai hak-hak Konstitusional warga negara yang justru seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam pembentukan sebuah Undang-Undang. UU PPPH bukan sebuah solusi atas masalah yang hendak diaturnya, yakni mencegah perusakan hutan yang masif, transnasional dan menggunakan modus operandi canggih yang telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam pertimbangan kelahiran (konsiderans) Undang- Undang ini karena sejumlah kecacatannya, baik formil maupun materiil. UU PPPH secara inkonstitusional merampas hak-hak warga negara. UU PPPH menggunakan kawasan hutan yang baru pada tahap “penunjukan” sebagai kawasan hutan final, sehingga peta penunjukkan kawasan hutan dijadikan dasar yuridis batas kawasan hutan. Siapa pun yang melanggar atau memasuki kawasan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 6 hutan yang baru pada tahapan “penunjukan” dapat dipindana. Padahal, tahap “penunjukan” merupakan langkah awal dari rangkaian pengukuhan kawasan hutan. Penunjukan kawasan hutan belum mampu memberikan ketegasan tentang pihak-pihak yang berkepentingan atau seharusnya dilindungi haknya oleh negara sebagaimana amanat konstitusional pasal dan berbagai pasal di Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan) itu sendiri. Dengan pasal pidana mengancam sebelum selesainya proses pengukuhan, hak masyarakat untuk mengakses dan diakui sebagai subjek hukum pengelola hutan terancam hilang. Di sisi lain pengukuhan kawasan hutan di Indonesia hingga saat ini sebagian besar belum tuntas, padahal sebagaimana diakui sendiri dalam data Kementerian Kehutanan dan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2009 terdapat 31.957 desa yang bersinggungan langsung, berada di dalam dan sekitar kawasan hutan.Lebih dari 70% desa-desa tersebut mayoritas penduduknya menggantungkan hidupnya terhadap hutan dan hasil hutan. Dengan demikian masyarakat tersebutlah yang akan menjadi korban pertama pelaksanaan UU PPPH. UU PPPH menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga melanggengkan konflik kehutanan yang disebabkan tiadanya jaminan kepastian pengelolaan hutan oleh masyarakat dalam Undang-Undang. UU PPPH menggunakan definisi kawasan hutan dengan tahapan penunjukan sebagai salah satu unsur-unsur kualifikasi delik-deliknya. Padahal sebagaimana telah dinyatakan dalam Putusan MK Nomor 45/PUU-IX/2011, kawasan hutan yang hanya ditentukan dengan tahapan penunjukan inkonstitusional dan oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Di sisi lain, UU Kehutanan sendiri dalam Pasal 68 secara khusus mengatur bahwa masyarakat sekitar hutan yang memiliki hak atas tanah atau yang menggantungkan hidupnya dari aksesnya terhadap hutan berhak mendapat rugi jika pengukuhan kawasan hutan menyebabkan hilangnya hak-hak tersebut. Sehingga sangat jelas bahwa upaya perlindungan hokum yang diberikan oleh UU Kehutanan justru dikesampingkan oleh UU PPPH dan pasal pidana dalam UU Kehutanan itu sendiri. UU PPPH juga memiliki karakter yang represif yang diskriminatif terhadap masyarakat sekitar hutan bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum. Rezim hukum represif digambarkan oleh Philippe Nonnet dan Philip Selznick dalam bukunya yang berjudul Law and Society in Transition: Toward Responsive Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 7 Law antara lain sebagai (1) hukum yang lebih menekankan ketertiban bukan keadilan substantif, (2) aturannya keras dan rinci namun lemah terhadap pembuat hukum, (3) luasnya diskresi yang diberikan kepada penegak hukum, (4) hukum diletakkan di bawah subordinat politik kekuasaan, (5) hukum yang mengandaikan ketaatan tanpa syarat, serta (6) hukum yang tidak disertai partisipasi masyarakat dalam pembentukannya. Kesemua ciri hukum represif menurut Nonnet dan Selznick, ada dalam UU PPPH. Misalnya, pengertian hutan dan kawasan hutan sebagaimana diatur UU PPPH dengan mengacu pada UU Kehutanan masih sangat Pemerintah-sentris (government-centered). Tampak bahwa UU PPPH melanggengkan tafsir hutan dan kawasan hutan sebagai domain kekuasaan negara (state-domain) yang direduksi menjadi domain-pemerintah (government-domain) dengan mendefinisikan hutan sebagai arena yang dimilikinya secara absolut. Penguasaan hutan demikian disebut oleh Nancy Peluso dalam tulisannya Genealogies of The Political Forest and Customary Rights in Indonesia, Malaysia and Thailand sebagai political forest (bukti P-4). Peningkatan kriminalisasi ini dapat dilihat dari bertambahnya sejumlah pasal-pasal ancaman pemidanaan dan memenjarakan masyarakat hukum adat, masyarakat lokal dan dan masyarakat desa yang bersinggungan dengan kawasan hutan dalam UU PPPH dari UU Kehutanan—yang merupakan lex generalis dari UU PPPH. Dengan makin banyaknya unsur pemidanaan tersebut, menegaskan bahwa UU PPPH dan UU Kehutanan merupakan produk hukum yang bersifat represif terhadap masyarakat. Terutama, mengingat pengaturan norma-norma dalam UU PPPH sangat tendensius menyasar kepada masyarakat hukum adat, masyarakat lokal dan penduduk desa di sekitar dan bersinggungan langsung dengan kawasan hutan sebagai pelaku perusakan hutan, padahal semangat UU PPPH diawal adalah menyasar pelaku perusakan hutan yang terorganisir yang merupakan usaha skala besar. Pertentangan antara pasal tersebut jelas menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan penegakan hukumnya. Tak hanya itu, UU PPPH lahir dalam proses yang tidak partisipatif, dibahas secara tertutup, secara diam-diam oleh pembentuk Undang-Undang. Setiap perkembangan dan jadwal pembahasan ketika masih berupa RUU tidak pernah disosialisasikan kepada publik dan media. Publik tidak dapat terlibat dalam proses pemantauan dan memberi masukan, sehingga partisipasi masyarakat dalam Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 8 pembentukan peraturan perundang-undangan, seperti dijamin dalam Pasal 96 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak terwujud. Dalam penelusurannya, para Pemohon menemukan fakta bahwa UU PPPH menduplikasi Naskah Akademik dari RUUtentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liartahun 2008 (bukti P-5) sebelum berganti judul menjadi RUU tentang Pemberantasan Perusakan Hutan (RUU P2H) yang mulai intens dibahas Komisi Kehutanan DPR pada 2011. Menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan, Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Dengan menduplikasi naskah akademik sebuah RUU yang mengalami penolakan keras dari publik, maka UU PPPH patut dicurigai sebagai sebuah UU yang dipaksakan. Secara konseptual naskah akademik UU menjadi ruh dalam penyusunannya. Perubahan nama RUU Ilegal Logging kemudian menjadi RUU P2H dan disahkan menjadi UU PPPH sangat mungkin merupakan bagian dari upaya manipulasi publik dengan harapan bahwa UU PPPH lebih dapat diterima. Para Pemohonmengajukan pengujian konstitusionalitas Pasal 1 angka 3; Pasal 6 ayat (1) huruf d; Pasal 11 ayat (4); Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b Pasal 12 huruf c , Pasal 12 huruf d, Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf f Pasal 12 huruf h, Pasal 12 huruf k, Pasal 12 huruf l, Pasal 12 huruf m; Pasal 16; Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 19 huraf a dan huruf b; Pasal 26; Pasal 46 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4); Pasal 52 ayat (1); Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 83 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3); Pasal 84 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3); Pasal 87 ayat (1) huruf b, huruf c; ayat (2) huruf b, huruf c; dan ayat (3); Pasal 88; Pasal 92 ayat (1); Pasal 94 ayat (1); Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 110 huruf bUU PPPH serta pengujian Penjelasan Pasal 12; Pasal 15 ayat (1) huruf d; Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf e, huruf i, huruf k; dan Pasal 81 UU Kehutanan. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 9 A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”; 3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan pengujian Undang-Undang (UU) terhadap UUD yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD NRI Tahun 1945”; 4. Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pelindung konstitusi (the guardian of constitutison). Apabila terdapat Undang-Undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (inconstitutional), maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan Undang- Undang tersebut secara menyeluruh ataupun per pasalnya; 5. Bahwa sebagai pelindung konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal yang ada di undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstiusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal dari undang- undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum. Sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi; 6. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka jelas bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengujian ini. Bahwa oleh karena objek permohonan pengujian ini adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 10 Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang- Undangterhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka berdasarkan itu, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan a quo; B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON 1. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip Negara Hukum; 2. Bahwa Mahkamah Konstitusi, berfungsi antara lain sebagai “guardian” dari “constitutional rights” setiap warga negara Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah para Pemohon kemudian memutuskan untuk mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 1 angka 3; Pasal 6 ayat (1) huruf d; Pasal 11 ayat (4); Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b Pasal 12 huruf c , Pasal 12 huruf d, Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf f Pasal 12 huruf h, Pasal 12 huruf k, Pasal 12 huruf l, Pasal 12 huruf m; Pasal 16; Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 19 huraf a dan huruf b; Pasal 26; Pasal 46 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4); Pasal 52 ayat (1); Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 83 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3); Pasal 84 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3); Pasal 87 ayat (1) huruf b, huruf c; ayat (2) huruf b, huruf c; dan ayat (3); Pasal 88; Pasal 92 ayat (1); Pasal 94 ayat (1); Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 110 huruf bUndang- Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,serta pengujian terhadap Penjelasan Pasal 12, Pasal 15 ayat (1) huruf d, Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf ., huruf e, huruf i, huruf k,dan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang bertentangan dengan semangat dan jiwa serta pasal-pasal yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 11 3. Bahwa para Pemohon terdiri dari individu, petani dan anggota masyarakat Adat, serta badan hukum privat, yang merupakan pihak yang memiliki sumber penghidupan di dalam dan sekitar hutan, peduli terhadap pelestarian hutan dan pemenuhan hak warga negara Indonesia atas lingkungan hidup yang baik dan berkualitas, serta merupakan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang selama ini melakukan upaya-upaya pelestarian hutan dan pembelaan terhadap hak-hak masyarakat adat berdasarkan nilai-nilai konstitusionalisme UUD 1945. Sehingga pengujian UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus dipandang sebagai perwujudan upaya warga negara dalam membangun dan mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penegakan nilai- nilai konstitusionalisme; 4. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang- undang, yaitu: (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NegaraKesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga negara”; 5. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, yakni sebagai berikut: a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitutional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 12 c. ada hubungan sebab akibat (causaal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; dan d. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Pemohon Perorangan Warga Negara Indonesia: 6. Bahwa Pemohon I, sebagai warga negara Republik Indonesia merupakan ketua sekaligus anggota kesatuan masyarakat hukum adat yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; 7. Bahwa Pemohon I sebagai warga negara Republik Indonesia berasal dari Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Guguk Malalo. Secara kelembagaan adat, Masyarakat Adat Nagari Guguk Malalo direpresentasikan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang merupakan sekumpulan datuk-datuk (ninik mamak) yang mewakili kaum-kaum yang ada di Nagari. Kerapatan Adat Nagari Guguk Malalo saat ini diketuai oleh Pemohon I; 8. Secara geografis, Nagari Guguk Malalo membujur dari timur ke barat dan terletak di Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar, dan berada di bagian barat danau Singkarak dengan tekstur tanah berbukit-bukit dengan kemiringan rata-rata 20 sampai 60 derajat dan sangat sedikit yang datar dan landai. Nagari Guguk Malalo berbatas sebelah timur dengan wilayah perairan Nagari Simawang (Danau Singkarak), sebelah barat dengan Nagari Anduriang, Kabupaten Padang Pariaman, sebelah utara dengan Nagari Padang Laweh Malalo, sebelah selatan dengan Nagari Paninggahan, Kabupaten Solok. Jarak antara Nagari Guguk Malalo dengan Ibukota Kecamatan 8 km, dengan Ibukota Kabupaten 32 km, dan dengan Ibukota Provinsi 101 km; 9. Nagari Guguk Malalo terdiri atas 3 Jorong (dusun), yaitu: Jorong II Koto,Guguk dan Baing, dengan luas wilayah 18.900 ha dan berada pada ketinggian antara 360 sampai 1300 Mdpl. Wilayah Nagari Guguk Malalo terbagi pada empat bagian, yaitu 51% hutan primer, 28% hutan sekunder (perladangan), 0,1% perumahan,0,9% sawah (lahan pertanian), 20% wilayah perairan Danau Singkarak. Jumlah penduduk Nagari Guguk Malalo sebanyak 4.435 jiwa dan jumlah kepala keluarga 1.162 KK (data 2009). Sebagian besar masyarakat Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 13 Nagari Guguk Malalo berprofesi sebagai petani, peladang yang menggarap hutan sekunder dan nelayan danau,sebagian kecil lainnya berprofesi sebagai pedagang, pegawai negeri sipil dan buruh(bukti P-6); 10. Sebagian besar anak kemanakan (Masyarakat) Nagari Guguk Malalo menggarap lahan ulayat yang dikuasai oleh masing-masing suku. Masyarakat secara turun temurun menggarap lahannya dengan peralatan sederhana seperti parang dan arit. Mereka menanam pala, cengkeh, kopi, kakao, kemiri dan lain-lain di atas hutan ulayat. Wilayah ini ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hutan lindung; 11. Bahwa bukti keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat ini dapat pula dilihat dari bukti-bukti sejarah yang berhubungan dengan leluhur mereka pada masa lalu seperti kuburan tua, bekas kampung, bangunan dengan arsitektua dan cerita-cerita rakyat setempat, serta hutan tua bekas ladang yang menunjukkan bahwa kesatuan masyarakat hukum adat ini telah ada sejak ratusan tahun yang lalu; 12. Berdasarkan catatan Datuak Rangkayo Endah, ninik mamak Nagari Guguk Malalo berasal dari Pariangan, Padang Panjang, yang mencari daerah baru untuk tempat tinggal. Pencarian daerah baru ini digambarkan dengan kata adat“dilauik basintak naik, di bumi basintak turun”; 13. Sumber mata pencaharian masyarakat Malalo berasal dari danau dan hasil hutan. Sehingga hutan di Malalo dianggap sebagai pusako tinggi karena diyakini yang membuka hutan pertama adalah para nenek moyang mereka. Hutan sebagai pusako tinggi dinamakan hutan ulayat. Konsep ulayat sangat dipertahankan oleh masyarakat.; 14. Pengelolaan hutan pertama dilakukan oleh masyarakat kenagarian Guguk Malalo dimulai pada tahun 1977, dengan menghasilkan kayu surian, rotan, serta manau.Ketika sistem pemerintah nagari berubah menjadi desa pada tahun 1979, Guguk Malalo yang wilayahnya sampai ke Asam Pulau akhirnya harus dipecah: Malalo berdiri sendiri; dan Asam Pulau bergabung dengan Kabupaten Padang Pariaman. Pemisahan ini menyebabkan permasalahan tentang batas nagari. Pada tahun 1999, Bupati Tanah Datar yang pada saat itu dijabat oleh Datuak Pamuncak kemudian membuat kesepakatan dengan Bupati Padang Pariaman bahwa penentuan batas kawasan hutan berdasarkan pada kesepakatan ninik mamak. Penentuan batas ini dinyatakan dalam bahasa adat Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 14 Minangkabau sebagai berikut, ”Kok rantiang samo dipatah kok air samo disauk, rimbo nan malereng ka bawah masuak asam pulau, rimbo nan mangarah ka ateh masuak Guguak Malalo. (Setelah dicari titik pertengahan antara Guguk Malalo dan Asam Pulau maka ditemukanlah Bukik Paru Anggang sebagai batas hutan antara ulayat Malalo dan ulayat Asam Pulau).”Berdasarkan kesepakatan yang dibuat di atas, maka semua hasil hutan yang berada dalam hutan ulayat Nagari Malalo dimanfaatkan oleh Guguk Malalo, dan hutan yang berada dalam kawasan ulayat Asam Pulau dimanfaatkan oleh Asam Pulau. Artinya, pengelolaan dilakukan dengan sendiri-sendiri sesuai dengan status ulayat masing-masing nagari; 15. Bahwa pada tahun 1986 pemerintah pusat hendak menguasai hutan di sekitar Nagari Guguk Malalo dan ingin menjadikan hutan di Nagari Guguk Malalo sebagai hutan lindung, namun karena mendapat pertentangan keras dari rakyat, pemerintah tidak dapat menguasai hutan. Setelah bermusyawarah dengan masyarakat, pemerintah kemudian menawarkan kesepakatan membagi dua setiap perolehan hasil hutan, namun hal ini tetap tidak disetujui oleh masyarakat. Bahkan selanjutnya, pada tahun 1999, melalui Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 422/Kpts-II/1999 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat Seluas, 2.600.286 (dua juta enam ratus ribu dua ratus delapan puluh enam) Hektar (bukti P-25), telah menunjuk lahan milik masyarakat Adat Guguk Malalo sebagai kawasan hutan(dengan status penunjukan); 16. Penunjukkan kawasan hutan melalui Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 422/Kpts-II/1999 telah merugikan Pemohon I dan masyarakat Adat Guguk Malalo, karena nyata-nyata areal tersebut merupakan lahan Ulayat mereka; 17. Sebagai masyarakat Adat, pengakuan atas eksistensi dan keberadaan hak atas tanah/hutan ulayat Guguk Malalo secara tegas diatur dan diakui oleh pemerintah daerah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari, yang di dalamnya terdapat pengakuan dan penghormatan atas keberadaan dan eksistensi Pemohon I sebagai salah satu kesatuan masyarakat hukum adat yang masih ada dan hidup di wilayah Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat(bukti P–7); Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 15 18. Bahwa dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, sebagai pilar hak konstitusional Pemohon I, hutan ulayat sebagai salah satu bagian dari wilayah adat merupakan sarana terpenting untuk mengembangkan diri dan keluarganya, mempertahankan serta meningkatkan kualitas hidup dan kehidupannya demi kesejahteraan diri serta keluarganya; 19. Bahwa Pemohon I menilai keberadaan pasal-pasal dan ayat-ayatdi dalam UU PPPH yang diujikan berpotensi menyebabkan hilangnya hutan ulayat Pemohon I serta anggota masyarakat Guguk Malalo lainnya, dan timbulnya masalah lain, yakni kehilangan sumber penghidupan serta terancam pemidanaan. Sebagai contoh, sebagaimana yang tercantumdalam Pasal 1 angka 3 UU PPPH, yang mendefinisikan perusakan hutan sebagai,“kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah”.Hal ini akan mengancam keberadaan dan keberlanjutan masyarakat adat, khususnya Pemohon I atau masyarakat lokal yang selama ini hidup dari hasil hutan; 20. Dengan demikian, keberadaan UU PPPH berpotensi mengancam kehidupan, menghilangkan akses, upaya pemanfaatan dan penguasaan atas hutan yang merupakan bagian dari wilayah adatPemohon I; 21. Berdasarkan uraian di atas, Pemohon I memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon pengujian Undang-Undang karena terdapat keterkaitan sebabakibat (causal verband) secara langsung dari berlakunya UU PPPH dan UU Kehutanan; 22. Bahwa Pemohon II merupakan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai petani, yang juga adalah Ketua Adat Pekasa (Dato Pekasa), bertempat tinggal di Kampung Pekasa, Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Pemohon II tinggal bersama 55 Kepala Keluarga lainnya. Tempat tinggal Masyarakat Adat Pekasa dinyatakan pemerintah sebagai kawasan hutan lindung, padahal terdapat bukti-bukti yang menunjukkan peninggalan leluhur Masyarakat Adat Pekasa; 23. Pada November 2011, Masyarakat Adat Pekasa, termasuk Pemohon II didatangi Dinas Kehutanan Provinsi NTB bersama tim gabunganPemerintah Daerah untuk mengusir Masyarakat Adat Pekasa dari tempat tinggalnya, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 16 dengan alasan tanah yang ditempati merupakan wilayah hutan lindung. Selanjutnya pada 21 Desember 2011, sekitar 30 personel terdiri dari TNI,polisi dan polisi hutan dari Kabupaten Sumbawa Barat dengan membawa senjata laras panjang mendatangi wilayah Pekasa dan membakar rumah tempat tinggal Masyarakat Adat Pekasa. Tanpa dialog dan diberi kesempatan menyelamatkan harta benda, aparat keamanan mengusir warga, dan membakar seluruh rumah warga, yang tersisa hanyalah 1 buah Masjid; 24. Bahwa selanjutnya, Pemohon II yang sebagai Pimpinan Masyarakat Pekasa ditangkap dan ditahan di Polres KabupatenSumbawa Baratkarena dituduh melakukan pendudukan kawasan hutan.Pemohon IIdikriminalisasi dan dinyatakan bersalah,“turut serta mengerjakan dan menduduki kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan secara berlanjut”, sebagaimana diatur Pasal 50 ayat (3) huruf a juncto Pasal 78 ayat (2) UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan UU No.19 Tahun 2004 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidanaoleh Pengadilan NegeriSumbawa Besar melalui PutusanNomor 159/PID.B/2012/PN.SBB tanggal 10 Desember 2012. Putusan tersebut dikuatkan putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 13/PID/2013/PT.MTR, tanggal 28 Januari 2013 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1052 K/PID.SUS/2013, tertanggal 13 Juni 2013(bukti P-8); Oleh sebab itu, karena terdapat keterkaitan sebab-akibat (causaal verband) secara langsung dari berlakunya UU PPPH dan UU Kehutanan, maka Pemohon II memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pengujian UU PPPH dan UU Kehutanan; 25. Pemohon III, Rosidi bin Parmo adalah penduduk Dukuh Pidik, Desa Wonosari, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal. Warga Dukuh Pidik terdiri dari 175 kepala keluarga (KK), dengan mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani; 26. Pengelolaan hutan yang dilakukan Pemohon III dan warga lain di Dukuh Pidik adalah berdasarkan riwayat kepemilikan dan pengelolaan yang sudah dilakukan turun temurun –sebelum Belanda mengeksploitasi di wilayah hutan Jawa. Kemudian sekitar tahun 1921-1922, Belanda (melalui Pemerintahan Desa saat itu) meminjam tanah yang digarap warga untuk ditanami pohon jati selama 1 kali masa panen atau sekitar 60-80 tahun. Adapun luas tanah yang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 17 menjadi klaim warga Dukuh Pidik atas hutan yang dikelola Perhutani adalah seluas 55 ha yang terdiri dari Tanah Sawah Kandang dan Tanah Sawah Babatan; 27. Pada 5 November 2011, sepulang dari Baon (lahan garapan di hutan), Pemohon III menemukan sepotong kayu di jalan dan mengambilnya. Atas peristiwa tersebut Pemohon III mengalami kriminalisasi dengan tuduhan “menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hakatau izin dari pejabat yang berwenang”, sebagaimana diatur Pasal 50 ayat (3) huruf e UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pemohon III pun diputus dengan hukuman penjara 5 bulan 15 hari; 28. Berdasarkan uraian di atas, Pemohon III memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon pengujian Undang-Undang karena terdapat keterkaitan sebab-akibat (causal verband) secara langsung dari berlakunya UU PPPH dan UU Kehutanan; 29. Mursid bin Sarkaya, Pemohon IV, adalah warga yang tinggal dan hidup di Kampung Cirompang, Kabupaten Lebak, Banten, bekerja sehari-hari sebagai petani. Pemohon IV merupakan satu dari sekian banyak warga Kampung Cirompang yang tidak memiliki lahan hak milik, karenalahan yang selama ini dikelola serta dimanfaatkan secara turun temurun tersebut merupakan lahan milik adat; 30. Bahwa Kampung Cirompang merupakan kampung yang masih memegang erat adat istiadat yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Masyarakat yang bermukim di Kampung Cirompang merupakan keturunan atau incu/putu dari Kasepuhan Citorek dan Ciptagelar. Kasepuhan tersebut bermukim di Kampung Cirompang sejak masa penjajahan Belanda-Jepang; Berikut adalah runutan kokolot/sesepuh di Kampung Cirompang pada masing- masing kasepuhan: Tabel 1. Asal-Usul Masyarakat Di Desa Cirompang No Asal Kasepuhan Runutan 1. Citorek Olot Sarsiah - Olot Sawa - Olot Sahali - Olot Amir (Sekarang) 2. Ciptagelar Olot Selat - Olot Jasim - Olot Sali - Olot Opon Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 18 (Sekarang) 3. Ciptagelar OlotSata - Olot Nalan - Olot Nasir - Olot Upen (Sekarang) Sumber: RMI, 2009-2013 31. Kasepuhan Citorek adalah salah satu Kasepuhan yang telah ditetapkan sebagai masyarakat Hukum Adat melalui Keputusan Bupati Lebak Nomor 430/Kep.298/Disdikbud/2013,tertanggal 22 Agustus 2013 tentang Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat di Wilayah Kesatuan Adat Banten Kidul di Kabupaten Lebak(bukti P-9); 32. Bahwa sumber daya alam yang berlimpah, hubungan yang kuat antara masyarakat dengan hutan, serta kearifan dalam pengelolaan hutan warga masyarakat Cirompang dibuktikan dengan terjaganya keberlangsungan sumber penghidupan (sustainable livelihood) secara turun temurun; 33. Bahwa harmoni antara masyarakat dengan hutan mulai terusik dengan masuknyaPerum Perhutani Unit III Jawa Barat. Hutan adat Cirompang beralih fungsi menjadi hutan produksi pada tahun 1978. Implikasi atas perubahan ini berdampak pada akses masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan yang terbatas.Alih-alihmemberikan ruang kelola terhadap masyarakat, Perum Perhutani justru menetapkan pajak inkonvensional,dengan besaran pajak yang ditetapkan adalah 25% dari total hasil bumi yang dihasilkan masyarakat; 34. Kekhawatiran warga dan Pemohon IV masih berlanjut hingga terjadi alih fungsi kawasan hutan, dari hutan produksi menjadi hutan konservasi perluasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) pada tahun 2003, melalui SK Menteri Kehutanan Nomor 175/Kpts-II/2003(bukti P-10).Akibat perluasan TNGHS, semua areal masyarakat Kasepuhan menjadi kawasan TNGHS. Hal ini membuat masyarakat tidak mempunyai kewenangan dan keleluasan dalam menggarap lahan adat mereka. Hal ini menjadi cikal bakal terjadinya konflik antara masyarakat dengan pengelola Taman Nasional Gunung Halimun Salak; 35. Pada tahun 2011,salah seorang warga Kasepuhan Cirompangditangkap serta dipenjarakan atas tuduhan perambahan dan penebangan kayu dalamkawasan hutan; 36. Bahwa Pemohon IV khawatir dengan adanya UU PPPH akan kembali terjadi kriminalisasi terhadap masyarakat. Hal ini sebagaimana yang dialami tetangga Pemohon IV yang pernah divonis bersalah dengan menggunakan UU Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 19 Kehutanan, oleh Pengadilan Negeri Rangkasbitung dan dihukum selama 5 (lima) tahun penjara akibat menebang kayu sengon; 37. Bahwa Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV beranggapan bahwa dengan disahkannya UU PPPHberpotensi merugikan masyarakat lokal yang tinggal di sekitar hutan dan yang menggantungkan hidupnya pada hutan. Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV beranggapan Undang-Undang tersebut akan mengakibatkan maraknya kriminalisasi terhadap warga yang berada di sekitar hutan dan menggantungkan hidupnya di hutan dengan stigma sebagai perambah; 38. Bahwa lahirnya UU PPPHnyata-nyata atau setidak-tidaknya berpotensi merugikan hak-hak konstitusional Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV, dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya dan bahkan demi memperjuangkan hak-hak atas tanahnya, dikarenakan munculnya Undang- Undang a quo baik secara langsung maupun tidak langsung telah menghambat hidup dan berkembangnya masyarakat lokal ataupun masyarakat adat; Pemohon Badan Hukum Privat: 39. Bahwa para Pemohon dari Pemohon Nomor Vs.d. Pemohon Xadalah Pemohon yang merupakan Badan Hukum Privat, yang memiliki legal standing dan menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan ini dengan menggunakan prosedur organizational standing (legal standing); 40. Bahwa para Pemohon dari Pemohon V s.d Pemohon X memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang karena terdapat keterkaitan sebab akibat (causaal verband) berlakunya UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU PPPH), sehingga menyebabkan hak konstitusional para Pemohon dirugikan; 41. Bahwa doktrin organization standing atau legal standing merupakan sebuah prosedur beracara yang tidak hanya dikenal dalam doktrin akan tetapi juga telah dianut dalam berbagai peraturan perundangan di Indonesia, seperti UUNomor32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 20 42. Bahwa padapraktik peradilan di Indonesia, legal standing telah diterima dan diakui menjadi mekanisme dalam upaya pencarian keadilan, yang mana dapat dibuktikan antara lain: a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tentang Pengujian UU Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan; b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 060/PUU-II/2004 tentang Pengujian UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap UUD 1945; c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-X/2012 tentang Pengujian UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara terhadap UUD 1945; d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012 tentang Pengujian UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum terhadap UUD 1945; 43. Bahwa organisasi dapat bertindak mewakili kepentingan publik/umum adalah organisasi yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi, yaitu: a. berbentuk badan hukum atau yayasan; b. dalam anggaran dasar organisasi yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi tersebut; b. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya. 44. Bahwa para Pemohon dari Pemohon V s.d Pemohon X adalah Organisasi Non Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat, yang didirikan atas dasar kepedulian untuk dapat memberikan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia, pelestarian hutan, keadilan agraria serta perlindungan terhadap masyarakat adat; 45. Bahwa tugas dan peranan para Pemohon dari Pemohon V s.d Pemohon X dalam memajukan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia, pelestarian hutan, perlindungan lingkungan hidup, keadilan ekologis, keadilan agraria serta pembelaan masyarakat adat di Indonesia telah secara terus- menerus dilakukan sebagai sarana untuk hak asasi manusia, pelestarian hutan, perlindungan lingkungan hidup, keadilan ekologis, keadilan agraria serta pembelaan masyarakat adat; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 21 46. Bahwa tugas dan peranan para Pemohon dari Nomor V s.d Nomor X dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut di atas, dalam hal ini mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam memperjuangkan penghargaan dan penghormatan nilai-nilai hak asasi manusia, pelestarian hutan dan lingkungan, keadilan agraria, serta perlindungan masyarakat adat terhadap siapapun juga tanpa membedakan jenis kelamin, suku bangsa, ras, agama, dan lain-lain. Hal ini tercermin di dalam Anggaran Dasar dan/atau akta pendirian para Pemohon;- 47. Bahwa dasar dan kepentingan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam mengajukan Permohonan Pengujian UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dapat dibuktikan dengan tujuan pendirian lembaga sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga: a. Dalam Pasal 5 Anggaran Dasar dari Pemohon V, Yayasan WALHI didirikan dengan tujuan untuk: (1) Mendorong peran serta Lembaga Swadaya Masyarakat dalam usaha pengembangan lingkungan hidup, serta menyalurkan aspirasinya dalam lingkup nasional; (2) Meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai pembina lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana. Selanjutnya dalam Pasal 6 dinyatakan: untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, organisasi ini berusaha memberikan pelayanan kepada Lembaga Swadaya Masyarakat yang mencakup 3 (tiga) bidang pokok kegiatan: (a) Komunikasi dan informasi timbal balik di antara sesama Lembaga Swadaya Masyarakat, di antara Lembaga Swadaya Masyarakat dan khalayak ramai dan di antara Lembaga Swadaya Masyarakat dengan pemerintah; (b) Pendidikan dan latihan untuk memperluas wawasan, membina keterampilan dan sikap Lembaga Swadaya Masyarakat dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil gunanya di bidang pengembangan lingkungan hidup; (c) Pengembangan program Lembaga Swadaya Masyarakat, di dalam: menghimpun permasalahan lingkungan hidup dan sumber daya yang ada serta menemukan berbagai alternatif pemecahannya; Mendorong terciptanya kesadaran diri terhadap lingkungan menjadi kegiatan nyata yang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 22 dapat mendatangkan manfaat bagi keselarasan antara manusia dan alam lingkungannya; Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dengan sebanyak mungkin mengikutsertakan anggota masyarakat secara luas(bukti P-11); b. Dalam Pasal 5 Anggaran Dasar Pemohon VI, organisasi persekutuan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) didirikan dengan tujuan untuk: (1) Mengembalikan kepercayaan diri, harkat dan martabat Masyarakat Adat Nusantara; (2) Meningkatkan rasa percaya diri, harkat dan martabat perempuan Masyarakat Adat Nusantara, sehingga mereka mampu menikmati hak-haknya; (3) Mengembalikan kedaulatan Masyarakat Adat Nusantara untuk mempertahankan hak-hak ekonomi, sosial, budaya dan bernegara; (4) Menjunjung wibawa Masyarakat Adat Nusantara di hadapan penguasa dan pengusaha; (5) Mengembangkan kemampuan Masyarakat Adat Nusantara dalam mengelola dan melestarikan lingkungan. Bahwa untuk mencapai tujuannya tersebut, Pemohon VI, sesuai Pasal 6 Anggaran Dasarnya menjalankan usaha-usaha antara lain: (1) Melakukan penyadaran hak-hak Masyarakat Adat; (2) Melakukan pemberdayaan perempuan Masyarakat Adat; (3) Melakukan penguatan ekonomi Masyarakat Adat; (4) Melakukan penguatan lembaga-lembaga adat di tingkat daerah; (5) Melakukan promosi nilai-nilai dan kearifan-kearifan asli Masyarakat Adat; (6) Melakukan kerja sama dan jaringan dengan semua pihak yang secara nyata telah melakukan kegiatanmelindungi hak-hak Masyarakat Adat; (7) Melakukan pembelaan terhadap Masyarakat Adat Nusantara yang mengalami penindasan hak-hak asasinya; (8) Melakukan upaya-upaya untuk mempengaruhi kebijakan struktural/hukum yang berkaitan dengan Masyarakat Adat(bukti P-12) (bukti P-13); c. Dalam Pasal 7 Angaran Dasar dari Pemohon VII, disebutkan bahwa KPA bertujuan untuk memperjuangkan: (1) Terciptanya sistem agraria yang adil, dan menjamin pemerataan pengalokasian sumber-sumber agraria bagi seluruh rakyat Indonesia; (2) Jaminan penguasaan, pemilikan, dan pengelolaan; (3) Serta jaminan kesejahteraan bagi rakyat miskin. Selanjutnya, fungsi KPA sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 9 Anggaran Dasar, adalah: (1) Sebagai penguat, pemberdaya, pendukung, dan pelaku perjuangan pembaruan agraria berdasarkan inisiatif rakyat; (2) Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 23 Sebagai organisasi yang mendorong lahirnya berbagai kebijakan yang anti pembaruan agraria; (3) Sebagai organisasi yang melahirkan, merumuskan dan menyebarkan gagasan, ide, pengetahuan tentang pembaruan agraria sejati(bukti P-14) (bukti P-15) (bukti P-26); d. Dalam Pasal 7 Angaran Dasar dari Pemohon VIII, disebutkan bahwa Perkumpulan Pemantau Sawit (Sawit Watch) memiliki visi mewujudkan perubahan sosial bagi petani, buruh, dan masyarakat adat menuju keadilan ekologis. Sementara misinya sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 8 Anggaran Dasar, adalah: (1) Membangun, menyediakan, dan mengelola data dan informasi; (2) Meningkatkan kapasitas petani, buruh, dan masyarakat adat; (3) Memfasilitasi resolusi konflik antara petani, buruh, masyarakat adat di perkebunan besar kelapa sawit; (4) Membangun sinergi gerakan petani, buruh, dan masyarakat adat; (5) Mendorong lahirnya kebijakan negara yang berpihak kepada kepentinganpetani, buruh, dan masyarakat adat(bukti P-16) (bukti P-17); e. Dalam Pasal 6 Angaran Dasar dari Pemohon IX, disebutkan bahwa Perkumpulan ICW memiliki visi untuk menguatkan posisi tawar rakyat yang teroganisir dalam mengontrol negara dan turut serta dalam pengambilan keputusan serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, bebas korupsi, berkeadilan ekonomi, sosial, dan jender. Sementara misinya sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 7 Anggaran Dasar, adalah bersama rakyat dalam: (1) Mengintegrasikan agenda antikorupsi untuk memperkuat partisipasi rakyat yang terorganisir dalam proses pengambilan dan pengawasan kebijakan publik; (2) Memberdayakan aktor-aktor potensial untuk mewujudkan sistem politik, hukum, ekonomi dan birokrasi yang bersih dari korupsi dan berlandaskan keadilan sosial dan jender(bukti P-18) (bukti P-19); f. Dalam Pasal 2 Anggaran Dasar dari Pemohon X, disebutkan bahwa Yayasan Silvagama memiliki maksud dan tujuan di bidang sosial dan kemanusiaan. Selanjutnya, dalam Pasal 3 Anggaran Dasarnya, disebutkan bahwa untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Silvagama menjalankan kegiatan sebagai berikut: (1) Mempromosikan aksi-aksi nyata dan positif dalam pelestarian sumber daya alam dan lingkungan; (2) Mengeliminir aksi-aksi destruktif sumber daya alam; (3) Mengembangkan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 24 aktivitas-aktivitas yang mendorong peningkatan kesejahteraan dalam jangka panjang sebagai tools utama pelestarian sumber daya alam dan lingkungan; (4) Melahirkan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada konservasi dan peningkatan kesejahteraan; (5) Membentuk kader-kader pelestari sumber daya alam sehingga baik secara pribadi dan atau bersama-sama dengan pihak lain terlibat dalam upaya pelestarian sumber daya alam dan lingkungan(bukti P-20) (bukti P-21); 48. Bahwa dalam mencapai maksud dan tujuannya para Pemohon dari Pemohon V s.d. Pemohon Xtelah melakukan berbagai macam usaha/kegiatannya sebagaimana disebutkan dalam Anggaran Dasar masing-masing Pemohon, yang kegiatannya tersebut dilakukan secara terus menerus dan telah menjadi pengetahuan umum (notoire feiten); 49. Bahwa selain itu Pemohon V s.d.Pemohon X memiliki hak konstitusional untuk memperjuangkan haknya secara bersama untuk kepentingan bangsa dan negara yang bersesuaian dengan Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi, “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”; 50. Bahwa persoalan yang menjadi objek pengujian para Pemohon merupakan persoalan warga negara,karena kejahatan yang merusak hutan, lingkungan,dan mengkriminalkan masyarakat bukan hanya menyangkut kepentingan para Pemohonyang notabene langsung bersentuhan dengan persoalan tersebut, namun persoalan ini merupakan persoalan universal; 51. Bahwa dengan demikian, keberadaan UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan secara faktual atau setidak-tidaknya potensial merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon. Kehadiran Undang-Undang a quo dengan cara langsung maupun tidak langsung telah merugikan berbagai macam usaha-usaha yang sudah dilakukan secara terus-menerus oleh para Pemohondalam rangka menjalankan tugas dan peranannya untuk mendorong perlindungan hutan, perlindungan lingkungan, keadilan distribusi sumberdaya alam, serta perlindungan masyarakat di Indonesia; 52. Bahwa dengan demikian para Pemohon telah memenuhi kualitas maupun kapasitas sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang terhadap Undang- Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 25 Undang Dasar 1945 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 huruf c UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maupun sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan penjelasan mengenai syarat-syarat untuk menjadi Pemohon Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga, jelas pula keseluruhan para Pemohon memiliki hak dan kepentingan hukum mewakili kepentingan publik untuk mengajukan permohonan pengujian UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap UUD 1945; C. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN Ruang Lingkup Pasal yang Diuji Bahwa norma-norma yang menurut para Pemohon berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta mengkriminalisasi masyarakat adat dan masyarakat lokal adalah sebagai berikut: Pertama, meliputi ketentuan umum dan pasal-pasal pidana dalam UU Nomor. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (lihat Tabel 2). Kedua, meliputi bagian Penjelasan Pasal 12, Pasal 15, ketentuan pidana dalam Pasal 50 ayat (3) serta ketentuan peralihan Pasal 81 (lihat Tabel 3). Tabel 2. Ruang Lingkup Pasal UU PPPH yang Menjadi Objek Pengujian No. Pasal Bunyi 1. Pasal 1 angka 3 Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah. 2. Pasal 6 ayat (1) huruf d Peta penunjukan kawasan hutan dan/atau koordinat geografis sebagai dasar yuridis batas kawasan hutan; 3. Pasal 11 ayat (4) Masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Pasal 12 huruf a, Setiap orang dilarang: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 26 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h, huruf k, huruf l, huruf m a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan; b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang; c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah; d. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin; e. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan; f. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang; g. ….; h. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar; i. ….; j. ….; k. ….; l. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; dan/atau m. menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah. 5. Pasal 16 Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) (1) Setiap orang dilarang: a. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lain yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri; (2) Setiap orang dilarang: a. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri; b. melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan; c. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin; d. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin; dan/atau e. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 27 kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin. 7. Pasal 19 huraf a dan huruf b Setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Indonesia dilarang: a. menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah; b. ikut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah; 8. Pasal 26 Setiap orang dilarang merusak, memindahkan, atau menghilangkan pal batas luar kawasan hutan, batas fungsi kawasan hutan, atau batas kawasan hutan yang berimpit dengan batas negara yang mengakibatkan perubahan bentuk dan/atau luasan kawasan hutan. 9. Pasal 46 ayat (3) dan ayat (4) (3) Dalam hal barang bukti kebun dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah dapat memberikan penugasan kepada badan usaha milik negara yang bergerak di bidang perkebunan. (4) Barang bukti berupa tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 10. Pasal 52 ayat (1) Perkara perusakan hutan wajib diperiksa dan diputus oleh pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan pelimpahan perkara dari penuntut umum. 11. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja: a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a; b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 12. Pasal 83 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja: a. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 28 b. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; c. dan/atau dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). (2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya: a. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d; b. mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau c. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 13. Pasal 84 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (tahun) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan serta paling lama 2 (dua) tahun Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 29 dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 14. Pasal 87 ayat (1) huruf b, huruf c; ayat (2) huruf b, huruf c; dan ayat (3) (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja: b. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf l; dan/atau c. menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf m dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). (2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya: b. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf l; dan/atau c. menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf m dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 15. Pasal 88 (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja: a. melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16; dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). 16. Pasal 92 ayat (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja: a. melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b; dan/atau Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 30 b. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 17. Pasal 94 ayat (1) (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja: a. menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a; b. melakukan permufakatan jahat untuk melakukan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c; c. mendanai pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d; dan/atau d. mengubah status kayu hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, seolah-olah menjadi kayu yang sah atau hasil penggunaan kawasan hutan yang sah untuk dijual kepada pihak ketiga, baik di dalam maupun di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). 18. Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2) (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). (2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 19. Pasal 110 huruf b Perkara tindak pidana perusakan hutan dalam kawasan hutan yang telah ditunjuk oleh Pemerintah sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011 Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 31 tanggal 12 Februari 2012 tentang Pengujian Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, berlaku ketentuan dalam Undang-Undang ini. Tabel 3. Ruang Lingkup Pasal UU Kehutanan yang Menjadi Objek Pengujian No. Pasal Rumusan 1. Penjelasan Pasal 12 Dalam pelaksanaan dilapangan, kegiatan pengukuhan kawasan hutan tidak selalu harus mendahului kegiatan penatagunaan hutan, karena pengukuhan kawasan hutan yang luas akan memerlukan waktu lama. Agar diperoleh kejelasan fungsi hutan pada salah satu bagian tertentu, maka kegiatan penatagunaan hutan dapat dilaksanakan setidak-tidaknya setelah ada penunjukan. 2. Pasal 15 ayat (1) huruf d Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui proses sebagai berikut: a. penunjukan kawasan hutan, b. penataan batas kawasan hutan, c. pemetaan kawasan hutan, dan d. penetapan kawasan hutan. 3. Pasal 50 ayat (3) huruf a. huruf b. huruf e. huruf i. huruf k. Setiap orang dilarang: a.mengerjakan dan atau menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah; b. merambah kawasan hutan; e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang; i. menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang; k. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang. 4. Pasal 81 Kawasan hutan yang telah ditunjuk dan atau ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum berlakunya undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku berdasarkan undang-undang ini. PENGUJIAN UU PPPH I. KETIDAKPASTIAN HUKUM DALAM DASAR HUKUM DAN UNDANG- UNDANG I.1. Pasal 1 angka 3 UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Bertentangan dengan Prinsip- prinsip Negara Hukum yang Ditegaskan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, serta Melanggar Kepastian Hukum yang Dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 32 1. Bahwa Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, dengan tegas menyatakan, “Negara Indonesia adalah negara hukum”; 2. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”; 3. Bahwa pernyataan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, menurut Jimly Asshiddiqie mengandung pengertian adanya pengakuan terhadap supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa; 4. Bahwa pasal 1 angka 3 UU PPPH berbunyi sebagai berikut: ”Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah”; 5. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU PPPH, tindakan perusakan hutan yang dapat dipidana dengan Undang-Undang a quo adalah perusakan yang dilakukan di kawasan yang telah ditetapkan, kawasan yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang dalam proses penetapan sebagai kawasan hutan. Dengan demikian seseorang dapat dikenakan sanksi karena melakukan perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang a quo, meski di wilayah atau kawasan yang baru ditunjuk atau dalam proses penetapan sebagai kawasan hutan; 6. Adanya ketidakpastian hukum dalam bunyi pasal tersebut bisa dilihat dari bagaimana sebenarnya posisi hukum penunjukan kawasan hutan atau kawasan hutan yang ditunjuk. Hal ini hanya terdapat dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU Kehutanan, penunjukan kawasan hutan adalah salah satu tahap dalam proses pengukuhan kawasan hutan. Proses penetapan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 33 suatu wilayah sebagai kawasan hutan, tidak berarti bahwa wilayah tersebut sudah final sebagai kawasan hutan; 7. Bahwa dengan adanya frasa ”kawasan yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah” sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 3 UU PPPH, maka terjadi ketidakpastian hukum, di mana pasal tersebut mempersamakan kedudukan hukum antara kawasan hutan yang telah ditetapkan dengan kawasan hutan yang baru ditunjuk serta kawasan hutan yang sedang dalam proses penetapannya. Padahal dalam Pasal 15 ayat (1) UU Kehutanan menyatakan, “Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui proses sebagai berikut: a. penunjukan kawasan hutan, b. penataan batas kawasan hutan, c. pemetaan kawasan hutan, dan d. penetapan kawasan hutan”; 8. Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UU Kehutanan, kawasan hutan baru mempunyai kepastian hukum ketika sudah melalui proses pengukuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU Kehutanan; 9. Bahwa berdasarkan pendapat Frans Magnis Suseno terkait Negara Hukum, ada empat alasan untuk menuntut agar negara menyelenggarakan dan menjalankan tugasnya berdasarkan hukum:(1) kepastian hukum, (2) tuntutan perlakuan yang sama(3) legitimasi demokratis, dan (4) tuntutan akal budi, (Frans Magnis Suseno, 1994, Etika Politik Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, Jakarta: Gramedia, hal 295). Apabila Undang-Undang menimbulkan ketidakpastian hukum, bisa dikatakan Undang-Undang tersebut telah bertentangan dengan prinsip negara hukum, sebagaimana juga dimaksud Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “Negara Indonesia Adalah Negara Hukum”; 10. Bahwa dalam Negara Hukum, aturan perundang-undangan yang tercipta harus berisi nilai-nilai keadilan bagi semua orang. Seperti yang dikutip oleh Jimly Asshiddiqie, dari Woflgang Friedman dalam bukunya “Law in a Changing Society”, membedakan antara organized public power (the rule of lawdalam arti formil), dengan the rule of just law(the rule of law dalam arti materil). Negara Hukum dalam arti formil (klasik) menyangkut pengertian hukum dalam arti sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang- Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 34 undangan tertulis, dan belum tentu menjamin keadilan substanstif. Negara Hukum dalam arti materil (modern) atau the rule of just lawmerupakan perwujudan dari Negara Hukum dalam arti luas yang menyangkut pengertian keadilan di dalamnya, yang menjadi esensi daripada sekedar memfungsikan peraturan perundang-undangan dalam arti sempit; 11. Bahwa the rule of law dapat dimaknai sebagai “a legal system in which rules are clear, well-understood, and fairly enforced”—sebuah sistem hukum yang jelas (kecil kemungkinan untuk disalahgunakan), mudah dipahami, dan menjaga tegaknya keadilan. Kepastian hukum menjadi salah ciri the rule of law, yang di dalamnya mengandung asas legalitas, prediktibilitas, dan transparansi; 12. Bahwa dengan memasukkan kawasan yang baru ditunjuk atau masih diproses untuk ditetapkan sebagai kawasan hutan, Pasal 1 angka 3 UU PPPH memiliki potensi besar disalahgunakan secara sewenang-wenang oleh penegak hukum. Selain itupenggunaan kawasan hutan tanpa izin berpotensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, dimana tafsir kawasan hutan merujuk pada status, yakni kawasan hutan negara semata. Padahal, pengertian kawasan hutan tidak merujuk pada status, akan tetapi lebih pada fungsi hutan. Hal ini sebagaimana pengertian kawasan hutan yang diatur Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan, yang berbunyi, “Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap”; 13. Bahwa dalam Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan yang menjadi rujukan definisi penggunaan kawasan hutan dalam Pasal 1 angka 3 UU PPPH, tidak ada satu frasa pun yang menyebutkan bahwa kawasan hutan dipersamakan dengan hutan negara; 14. Bahwa dalam Pasal 5 UU Kehutanan, klasifikasi hutan berdasar status hutan terbagi menjadi hutan negara dan hutan hak, dan Pasal 6 UU Kehutanan membagi hutan berdasar fungsi menjadi hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi. Sehingga pengaturan definisi kawasan hutan patut dianggap secara status terdiri dari hutan negara dan hutan hak, serta secara fungsi terdiri dari konservasi, lindung dan produksi; 15. Bahwa penyalahgunaan kekuasaan sangat mungkin terjadi ketika penafsiran kawasan hutan dilakukan dengan cara-cara otoriter melalui Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 35 mekanisme penafsiran tunggal yang mempersamakan kawasan hutan dengan hutan negara, karena akan berimplikasi pada hilangnya hak-hak masyarakat atas hutan yang berada di kawasan hutan hak atau adat; 16. Bahwa kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh negara melalui UU PPPH ditandai dengan adanya ancaman terhadap masyarakat sebelum UU Kehutanan menyelesaikan kewajibannya melaksanakan inventarisasi dan penetapan kawasan hutan hakdan hutan adat di dalamnya yang telah dijamin legalitasnya dalam Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012. Sehingga dengan diaturnya perbuatan pidana yang terkait dengan kawasan hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3, Pasal 92, Pasal 94 UU PPPH mengakibatkan kerugian konstitusional para Pemohon; 17. Bahwa melihat pada UU PPPH sendiri, sebenarnya kawasan hutan yang dilingkupi Pasal 1 angka 3 Undang-Undanga quo telah bertentangan dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undanga quo, yang sebenarnya telah sesuai dengan Putusan MK Nomor 45/PUU-IX/2011; 18. Bahwa Pasal 1 angka 2 Undang-Undanga quo selengkapnya berbunyi: “Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap”; 19. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU- IX/2011 tentang Pengujian UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, khususnya mengenai definisi Kawasan Hutan yang dimaksud Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan, dinyatakan bahwa kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Dengan demikian, ketentuan pasal 1 ayat (3) UU PPPH seharusnya merujuk kepada putusan MK tersebut.Oleh karenanya frasa ”kawasan yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah” sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 3 UU PPPH, selain menimbulkan ketidakpastian hukum, pasal aquo juga bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011; 20. Bahwa dengan mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011 tersebut, maka ketentuan dalam Pasal 1 angka 3 UU PPPH justru menimbulkan inkonsistensi pengertian tentang kawasan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 36 hutan yang telah diperbaiki Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor 45/PUU-IX/2011; 21. Bahwa definisi Pasal 1 angka 3 UU PPPH tersebut akan memberikan kerugian bagi Pemohon I s.d Pemohon IV. Oleh karena Pemohon I s.d Pemohon IV merupakan korban kriminalisasi dari ketentuan yang ada di UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan mengatur tentang larangan memungut hasil hutan dan menduduki kawasan hutan tanpa izin. Terlebih, sejak lama hingga kini, Pemohon I s.d Pemohon IV masih bertempat tinggal dan menggantungkan hidupnya dari hutan. Sehingga definisi Pasal 1 angka 3 UU PPPH akan menimbulkan kerugian bagi para Pemohon; 22. Bahwa dengan demikian inkonsistensi yang ada di Pasal 1 angka 3 UU PPPH tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menentukan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. I.2. Pasal 6 ayat (1) huruf d UU Nomor18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Menyebabkan Ketidak Pastian Hukum Sehingga Bertentangan Dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 23. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”; 24. Bahwa Pasal 6 ayat (1) huruf d UU PPPH berbunyi,“Dalam rangka pencegahan perusakan hutan, Pemerintah membuat kebijakan berupa: d. peta penunjukan kawasan hutan dan/atau koordinat geografis sebagai dasar yuridis batas kawasan hutan; 25. Bahwa kepastian hukum adalah salah satu bagian utama dari moralitas hukum itu sendiri, hal ini sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Lon L. Fuller, yang menyatakan bahwa sebuah peraturan hukum perlu tunduk pada moralitas internal, oleh karena itu dalam pembentukannya harus memerhatikan empat syarat berikut ini: b. Hukum-hukum harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 37 oleh rakyat biasa. Fuller juga menamakan hal ini juga sebagai hasrat untuk kejelasan; c. Aturan-aturan tidak boleh bertentangan satu sama lain; d. Dalam hukum harus ada ketegasan. Hukum tidak boleh diubah-ubah setiap waktu, sehingga setiap orang tidak lagi mengorientasikan kegiatannya kepadanya; e. Harus ada konsistensi antara aturan-aturan sebagaimana yang diumumkan dengan pelaksanaan senyatanya; 26. Bahwa dalam tradisi negara hukum rechtsstaat, kepastian hukum adalah bagian penting yang harus diperhatikan oleh negara yang menganutnya, dijelaskan oleh Friedrich Julius Stahl, bahwa theRechtsstaat “must determine with precision and with certainty the boundaries and the limits of its activity, as well as the free sphere of its citizens, according to the modalities of law”; 27. Bahwa pentingnya kepastian hukum tidak hanya dianut dalam tradisi rechtsstaat, tradisi the rule of law juga memberikan penegasan tentang pentingnya kepastian hukum. The rule of law sendiri dimaknai sebagai “a legal system in which rules are clear, well-understood, and fairly enforced”—sebuah sistem hukum yang jelas (kecil kemungkinan untuk disalahgunakan), mudah dipahami, dan menjaga tegaknya keadilan. Kepastian hukum menjadi salah ciri the rule of law, yang di dalamnya mengandung asas legalitas, prediktibilitas, dan transparansi; 28. Bahwa Undang-Undang a quo tidak tunduk pada moralitas internal dari peraturan hukum sebagaimana dimaksud Lon L. Fuller di atas. Hal itu terlihat dari adanya inkonsistensi pengertian akan kawasan hutan yang ada di Pasal 1 angka 2 UU PPPH dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011 dengan apa yang dimaksud oleh Pasal 6 ayat (1) huruf d UU PPPH; 29. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf d UU PPPH, menyebutkan, “peta penunjukan kawasan hutan dan/atau koordinat geografis sebagai dasar yuridis batas kawasan hutan,” artinya suatu kawasan atau wilayah yang telah final ditetapkan sebagai kawasan hutan adalah dengan peta penunjukan kawasan hutan, yang sebenarnya penunjukan merupakan salah satu tahapan dalam pengukuhan kawasan hutan, sesuai ketentuan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 38 Pasal 15 ayat (1) UU Kehutanan, yang dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011. Selain itu yang dimaksud kawasan hutan berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU PPPH adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaanya sebagai hutan tetap, bukan wilayah tertentu yang ditunjuk; 30. Bahwa dengan demikian, batas yuridis kawasan hutan yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf d Undang-Undanga quo menggunakan batas yang sebenarnya belum final dan belum mempunyai kekuatan hukum, mengingat bahwa tidak semua kawasan hutan yang telah ditunjuk serta merta ditetapkan sebagai kawasan hutan, oleh karena masih membutuhkan tahapan berikutnya; 31. Sebagaimana dikatakan Fuller, bahwa aturan-aturan tidak boleh bertentangan satu sama lainnya. Sedangkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU PPPH telah memiliki pertentangan langsung dengan Pasal 1 angka 2 dari Undang-Undang yang sama; 32. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UU Kehutanan menentukan, “Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilakukan melalui proses sebagai berikut: a. penunjukan kawasan hutan; b. penataan batas kawasan hutan; c. pemetaan kawasan hutan; dan d. penetapan kawasan hutan”. Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Kehutanan, penunjukan kawasan hutan adalah salah satu tahap dalam proses pengukuhan kawasan hutan. Bukan bentuk final dari rangkaian proses penetapan kawasan hutan; 33. Menurut Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor45/PUU-IX/2011, ketentuan tersebut antara lain memperhatikan kemungkinan adanya hak- hak perseorangan atau hak pertuanan (ulayat) pada kawasan hutan yang akan ditetapkan sebagai kawasan hutan tersebut, sehingga jika terjadi keadaan seperti itu maka penataan batas dan pemetaan batas kawasan hutan harus mengeluarkannya dari kawasan hutan supaya tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain, misalnya masyarakat yang berkepentingan dengan kawasan yang akan ditetapkan sebagai kawasan hutan tersebut; 34. Bahwa melalui Putusan Nomor 45/PUU-IX/2011, Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwasanya penetapan kawasan hutan adalah proses Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 39 akhir dari rangkaian proses pengukuhan kawasan hutan. Oleh karenanya, mengacu kepada ketentuan UU Kehutanan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011, karena penunjukan kawasan hutan adalah sebuah kesatuan proses dengan penetapan kawasan hutan, dan bukan merupakan hasil final, sehingga peta penunjukkan kawasan hutan tentu tidak bisa dirujuk untuk menjadi dasar hukum batas kawasan hutan; 35. Bahwa dengan menggunakan peta yang prosesnya belum final sebagai batas yuridis kawasan hutan (yang notabene adalah hasil final), sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undanga quo akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu, ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang a quo juga telah mengesampingkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011; 36. Ketentuan ini akan merugikan Pemohon I s.d Pemohon IV oleh karena sebagai masyarakat lokal serta Masyarakat Hukum Adat yang tinggal di kawasan hutan, baik yang sedang dalam proses pengukuhan maupun baru sebatas penunjukan, akan dapat dikatakan sebagai pelaku pelanggar batas wilayah hutan atau dianggap sebagai pengganggu dalam kawasan hutan, meski belum menjadi wilayah kawasan hutan yang ditetapkan; 37. Bahwa bagi Pemohon V s.d Pemohon X, ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) UU PPPH justru akan merugikan, karena ketentutan ini akan mengakibatkan tersingkirnya kesatuan masyarakat hukum adat, atau masyarakat lokal yang berada di kawasan hutan. Ketentuan ini akan mengakibatkan tidak tercapainya keadilan pengelolaan ekologi, distribusi kekayaan alam serta fungsi sosial tanah bagi warga negara Indonesia, sebagaimana yang diperjuangkan Pemohon V s.d Pemohon X selama ini; 38. Bahwa dengan demikian, ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undanga quo bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena mengakibatkan Pemohon I s.d Pemohon IV yang menempati wilayah yang masih dalam tahapan penunjukkan sebagai kawasan hutan, akan terusir dari sumber penghidupannya. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 40 II. NORMA DAN PASAL PIDANA UU PPPH MERUPAKAN BENTUK PENGINGKARAN, DISKRIMINASI, SERTA PEMBATASAN TERHADAP MASYARAKAT ADAT/LOKAL DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN HIDUP Pasal 11 ayat (4)UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Mengingkari Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Sebagaimana Diatur Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 39. Bahwa Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”; 40. Bahwa Pasal 11 ayat (4) UU PPPH berbunyi.“Masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 41. Bahwa ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 memberikan penegasan, bahwa negara tetap mengakui eksistensi dan keberadaan masyarakat hukum adat, dengan segala aturan-aturan yang berlaku di dalam masyarakat hukum adat tersebut; 42. Bahwa penegasan Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 selaras dengan ketentuan Pasal 3 UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria yang menyebutkan, “… hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”; 43. Bahwa ketentuan yang sama juga yang disebutkan dalam Pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria yang menyatakan, “Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 41 dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama”; 44. Bahwa pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 disadari pula oleh para pendiri bangsa pada saat perumusan UUD 1945. Kesadaran para pendiri negara terhadap keberadaan masyarakat hukum adat itu terkristalisasi dalam Pasal 18 UUD 1945 (sebelum amandemen) yang menyatakan bahwa, “Pembagian daerah Indonesia atas dasar besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal- usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”. Selanjutnya dalam penjelasan II pasal tersebut, dinyatakan bahwa, “dalam territoir negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 zelfbesturende landschappen, dan volksgemeenschappen seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan Marga di Palembang, dsb. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa”. Penjelasan lanjutan dari pasal tersebut menyatakan, “Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah itu akan mengingat hak asal-usul daerah tersebut”; 45. Bahwa hak asal-usul pada masyarakat dengan susunan asli yang dimaksud dalam penjelasan di atas dapat dipersamakan dengan hak tradisional sebagaimana dimaksud Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945. Prinsip pengakuan terhadap masyarakat dengan susunan asli ini dijelaskan secara implisit oleh AA GN Ari Dwipayana dan Sutoro Eko bahwa, “pengakuan terhadap daerah yang memiliki susunan asli ini mempergunakan asas rekognisi. Asas ini berbeda dengan asas yang dikenal dalam sistem pemerintahan daerah: dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan. Kalau asas desentralisasi didasarkan pada prinsip penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 42 otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, maka asas rekognisi merupakan pengakuan dan penghormatan negara terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionilnya (otonomi komunitas)”; 46. Bahwa pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat berarti pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaannya sebagai kelompok masyarakat dengan sekumpulan hak yang bersifat asal-usul, termasuk di dalamnya adalah hak atas tanah dan sumber daya alam termasuk hutan dan juga pengakuan dan penghormatan terhadap kemampuan masyarakat hukum adat itu dalam mengatur hubungan sosial dan serta kemampuan dalam mengatur tata kelola tanah dan sumber daya alam termasuk hutan itu sendiri; 47. Bahwa pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat sebagai kelompok masyarakat yang otonom disadari oleh dunia yang terbukti dari ketentuan yang ada dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa- Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat. Dalam Pasal 3 Deklarasi tersebut dinyatakan bahwa, “masyarakat adat mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri. Berdasarkan hak tersebut, mereka secara bebas menentukan status politik mereka dan secara bebas mengejar kemajuan ekonomi, sosial dan budaya mereka.” Selanjutnya dalam Pasal 4 dinyatakan bahwa, “masyarakat adat, dalam melaksanakan hak atas penentuan nasib sendiri, memiliki hak atas otonomi atau pemerintahan sendiri dalam hal-hal yang berkaitan dengan urusan-urusan internal dan lokal mereka, dan juga dalam cara-cara dan sarana-sarana untuk mendanai fungsi-fungsi otonom yang mereka miliki”; 48. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, secara eksplisit telah ditentukan bahwa negara berkewajiban untuk mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya; 49. Bahwa rumusan tentang subjek dari masyarakat hukum adat di Indonesia merupakan masyarakat atas kesamaan teritorial (wilayah), geneologis (keturunan), dan territorial-genealogis (wilayah dan keturunan), sehingga terdapat keragaman bentuk masyarakat adat dari suatu tempat ke tempat Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 43 lainnya (Ter Haar, 1939 dalam Abdurahman & Wentzel, 1997; Sutanto, 1999; Titahelu 1998); 50. Bahwa yang menjadi objek dari hak masyarakat hukum adat adalah hak atas wilayah adatnya (hak ulayat) yang meliputi air, tumbuh-tumbuhan (pepohonan), dan binatang, bebatuan yang memiliki nilai ekonomis (di dalam tanah), bahan galian, dan juga sepanjang pesisir pantai, juga di atas permukaan air, di dalam air, maupun bagian tanah yang berada dialamnya. Adapun wilayah adat ini mempunyai batas-batas yang jelas baik secara faktual (batas alam atau tanda-tanda di lapangan) maupun simbolis (bunyi gong yang masih terdengar), yang mana untuk melihat bagaimana hukum adat mengatur dan menetukan hubungan dapat terlihat dengan mudah apakah transaksi-transaksi mengenai tanah dilakukan oleh aturan dan kelembagaan adat (Mahdi 1991 dalam Abdurahman & Wenyzel 1997); 51. Bahwa menurut Maria Sumardjono (1999), dalam bahasa sederhananya untuk melihat kriteria penentu diakui dan dihormatinya masyarakat hukum adat dan identitas serta hak-haknya adalah dari: a. Adanya masyarakat hukum adat yang memenuhi ciri-ciri tertentu sebagai subjek hak ulayat; b. Adanya tanah/wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai lebensraum (ruang hidup) yang merupakan objek hak ulayat; c. Adanya kewenangan masyarakat hukum adat untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang berhubungan dengan tanah, sumber daya alam lain serta perbuatan-perbuatan hukum; 52. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 tersebut, maka pengakuan dan penghormatan atas kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Hukum adalah merupakan kewajiban negara. Dalam rangka mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya tersebut telah secara jelas dan tegas disebutkan akan diatur dalam Undang-Undang; 53. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka menjadi jelas bahwa masyarakat hukum adat memerlukan kepastian hak yang bersifat khusus Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 44 (eksklusif: tidak tumpang tindih dengan hak lain), di mana masyarakat hukum adat dapat melestarikan, memanfaatkan (termasuk membudidayakan), memasarkan hasil-hasil kekayan alam yang berada di wilayah adatnya, serta hak tersebut tidak bisa dipindahtangankan kepada pihak lain di luar masyarakat hukum adat tersebut, karenanya kemudian identitas budaya serta hak masyarakat hukum adat mendapatkan perhatian dan perlindungan yang tegas dalam UUD 1945; 54. Bahwa ketentuan Pasal 11 ayat (4) UU PPPH yang mewajibkan masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau sekitar kawasan hutan untuk mendapatkan izin terlebih dahulu jika ingin menebang kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung, meski untuk keperluan sendiri, merupakan bentuk pengingkaran terhadap eksistensi aturan- aturan yang berlaku di dalam masyarakat hukum adat. Ketentuan ini juga menghilangkan kewenangan masyarakat hukum adat untuk melakukan tindakan tertentu yang berhubungan dengan tanah, sumber daya alam lain serta perbuatan-perbuatan hukum sebagaimana dimaksud Maria Sumarjono di atas. Sehingga ketika masyarakat hukum adat sudah tidak lagi memiliki akses terhadap teritorial atau wilayah mereka, secara tidak langsung hal ini akan menghilangkan status mereka sebagai masyarakat hukum adat, sebagaimana dimaksud Ter Haar terkait rumusan subjek masyarakat hukum adat; 55. Bahwa ketentuan Pasal 11 ayat (4) UU PPPH juga tidak memberikan pengakuan terhadap eksistensi hukum-hukum dan aturan-aturan yang hidup di dalam masyarakat hukum adat, karena sama sekali menafikan keberadaan objek dari hak masyarakat hukum adat, yang meliputi air, tumbuh-tumbuhan (pepohonan), dan binatang, bebatuan yang memiliki nilai ekonomis (di dalam tanah), bahan galian, dan juga sepanjang pesisir pantai, juga di atas permukaan air, di dalam air, maupun bagian tanah yang berada di dalamnya; 56. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa ketentuan Pasal 11 ayat (4) UU PPPH menghalangi para pemohon, untuk menikmati jaminan dan penghormatan atas keberadaannya sebagai masyarakat hukum adat yang tentunya akan bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 45 Pasal 11 ayat (4) UU Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Telah Membatasi Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Untuk Mengembangkan Diri Demi Memenuhi Kebutuhan Dasar Hidup; Hak Atas Rasa Aman; Bebas Dari Rasa Takut, Serta Bebas Dari Diskriminasi Sebagaimana Diatur Pasal 28 C Ayat (1), Pasal 28G Ayat (1) danPasal 28 I Ayat (2) UUD 1945 57. Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 telah memberikan jaminan konstitusional bagi setiap warga negara untuk mengembangkan dirinya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan kesejahteraan umat manusia. Disebutkan di dalam pasal tersebut bahwa, “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”; 58. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 telah memberikan jaminan untuk mendapatkan rasa aman dan perlindungan bagi setiap warga negara untuk bebas dari rasa takut. Dalam pasal tersebut secara jelas dikatakan bahwa, “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan dan martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”; 59. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menyatakan “setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuanyang bersifat diskriminatif itu”; 60. Pasal 1 angka 3 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) menyebutkan bahwa,“Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekomomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik. yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 46 kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya. dan aspek kehidupan lainnya”; 61. Lebih lanjut jaminan bebas dari diskriminasi ditegaskan dalam Pasal 26 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (Kovenan Hak Sipol): “Semua orang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama, tanpa diskriminasi apa pun. Mengenai hal ini, hukum melarang segala diskriminasi dan menjamin kepada semua orang akan perlindungan yang sama dan efektif terhadap diskriminasi atas dasar apa pun seperti kesukuan, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik dan lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran, atau status lain.”; 62. Bangsa Indonesia mengakui hak untuk mengembangkan diri dan hak keamanan sebagai hak dasar yang tidak boleh diabaikan pemenuhannya. Hal ini ditegaskan dalam Pembukaan Piagam Hak Asasi Manusia, pada TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Alinea kedua Piagam menyebutkan: “Bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan, yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun. Selanjutnya manusia juga mempunyai hak dan tanggung jawab yang timbul sebagai akibat perkembangan kehidupannya dalam masyarakat”. 63. Hak bagi setiap orang untuk mengembangkan diri merupakan hak asasi manusia yang sifatnya pokok dan mendasar, karena akan berpengaruh terhadap pemenuhan hak-hak lain. Hal ini disebutkan dalam Bagian Ketiga Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Di dalam “jaminan terhadap hak untuk mengembangkan diri” terdapat dua dimensi pengakuan sekaligus. Di dalamnya termasuk pengakuan hak sipil dan politik, serta hak ekonomi, sosial dan budaya; 64. Dengan adanya jaminan untuk mengembangkan diri, maka sebagai manusia warga negara akan mampu bertahan hidup, mengembangkan kapasitas mereka secara penuh, untuk hidup dan bekerja secara Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 47 bermartabat, untuk mengambil bagian sepenuhnya dalam pengembangan diri mereka, keluarga dan masyarakat, serta meningkatkan kualitas hidup. Hal mana sejalan dengan Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU Nomor 12 Tahun 2005. Dalam kerangka ini “Negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak baginya dan keluarganya, termasuk pangan, sandang dan perumahan, dan atas perbaikan kondisi hidup terus menerus. Negara Pihak akan mengambil langkah-langkah yang memadai untuk menjamin perwujudan hak ini dengan mengakui arti penting kerjasama internasional yang berdasarkan kesepakatan sukarela”; 65. Bahwa diatur dalam Pasal 37 UU Kehutanan, “Pemanfaatan hutan adat dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan, sesuai dengan fungsinya”. Artinya, secara a fortiori, masyarakat hukum adat adalah salah satu penyandang hak atas pemanfaatan hutan adat. Hal ini ditegaskan pula dalam Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 yang juga mengeluarkan hutan adat dari status hutan negara. Sementara itu tahapan pengukuhan tersebut, status hutan adat hanya dapat diperoleh jika pengukuhan kawasan hutan selesai dilaksanakan. Oleh karenanya, kriminalisasi yang menjerat masyarakat sebelum selesainya pengukuhan berpotensi menghalangi peluang untuk memperoleh haknya untuk mengelola hutan; 66. Bahwa dinyatakan dalam Pasal 68 ayat (4) UU Kehutanan, “Masyarakat di dalam dan di sekitar hutan berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya akses dengan hutan sekitarnya sebagai lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akibat penetapan kawasan hutan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Ketentuan ini dapat diartikan bahwa hutan adalah ruang hidup bagi masyarakat dan hak untuk mengaksesnya adalah hak yang dilindungi oleh undang- undang.Dengan ketentuan tersebut, Pasal 11 ayat (4) UU PPPH, oleh karenanya secara a fortiorijuga bertentangan dengan Pasal 68 (4) UU Kehutanan yang mengharuskan kompensasi terhadap hilangnya akses masyarakat akibat proses pengukuhan kawasan hutan. Dengan demikian maka Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang a quo justru menghilangkan hak- hak para Pemohon atas standar kehidupan layak, hak atas pangan, sandang, dan perumahan; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 48 67. Bahwa masyarakat adat di Paser Kalimantan Timurmenganggap“hutan adalah ibu kami, air susu ibu”. Adalah di dalam hutan keberadaan masyarakat adat tercerminkan melalui sejarah lisan dan pengetahuan tradisional, serta melalui sistem rezim penggunaan tanah yang terdefinisi dengan jelas dan terperinci yang menjadi dasar bagi semua masyarakat adat untuk memnbatasi teritori tradisional mereka. Dalam hubungannya dengan pengelolaan hutan, hukum adat telah dirancang untuk menjamin kesinambungan dan kebaikan bersama. Hukum hutan adat secara umum mengatur kepemilikan (individu, kolektif dan komunitas), alokasi (penggunaan hutan) dan aspek lainnya yang berkaitan dengan interaksi manusia dengan hutan. Karena itulah, dibawah hukum adat, hutan bebas dari intervensi pihak luar, termasuk bisnis/usaha setempat atau daerah situs suci, yang menjadi titik fokus untuk kehidupan spiritual, umumnya berlokasi di dalam hutan. Karenanya, pengelolaan hutan disertai oleh elemen spiritual dalam bentuk upacara keagamaan (buktiP-22); 68. Di Luwu Utara, Sulawesi Selatan hutan dan kekayaan alamnya merupakan sumber penghidupan bagi banyak masyarakat yang bermukim di sekitar hutan. Kawasan hutan yang ada di dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Patikala menjadi tempat bergantung hidup hampir semua masyarakat Dusun. Rotan adalah hasil hutan yang paling banyak diambil oleh masyarakat. Dari 33.829 ha luas wilayah DAS Patikala, masyarakat hanya mengambil rotan dalam kawasan hutan yang tergolong APL dan HPT yang luasnya hanya 13.178 ha. Masyarakat tidak mengambil rotan sampai ke kawasan hutan lindung. Selain kayu dan rotan, masih banyak produk- produk hayati hutan lainnya yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, baik untuk kebutuhan sandang, pangan, maupun obat-obatan. (Ketergantungan, Persepsi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Sumberdaya Hayati Hutan Studi Kasus di Dusun Pampli Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Oleh: Ngakan, P.O; Komarudin, H.; Achmad, A.; Wahyudi; Tako, A.); 69. Di Papua, lebih dari 250 suku asli dengan ragam bahasa dan budayanya masing-masing hidup di tanah Papua. Kehidupan masyarakat umumnya lekat dengan hutan karena tanah Papua dengan luas 31 juta ha, 75 % diantaranya adalah hutan. Pemanfaatan sumber daya alam hutan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 49 dilakukan oleh masyarakat menurut kearifan tradisional mereka secara turun-menurun. Hutan merupakan tempat mencari makan, berburu, meramu, mencari bahan-bahan budaya, bahan bangunan dll. Keberadaan suku-suku ini pun memiliki hubungan yang tersendiri dengan hutan dan alam sekitarnya dalam membentuk cara hidup dan cara berpikir mereka; 70. Konsep hutan dalam masyarakat Papua adalah ibu yang bertugas memberi makan/menyusui anak-anaknya. Hutan adalah penyedia pangan, bahan konstruksi dan bahan-bahan lain yang diperlukan masyarakat. Hutan juga adalah dapur hidup (Ayamfos) bagi masyarakat di TWA Gunung Meja Manokwari. Dalam kehidupan masyarakat Papua, keberadaan dapur yang merupakan inti dari sebuah rumah karena menjadi bagian terbesar pada sebuah rumah masyarakat Papua. Dapur adalah tempat memproses makanan, tidur, berdiskusi, bercengkrama dan lain sebagainya karena di bagian tersebut terdapat perapian yang berfungsi untuk memasak dan menghangatkan seluruh ruangan dalam rumah. Hutan memiliki peran yang penting bagi masyarakat Papua (bukti P-23); 71. Keberadaan hutan bagi masyarakat Indonesia seolah tak terpisahkan dari proses hidup dan kehidupan masyarakat bangsa Indonesia. Kebudayaan dan peradaban masyarakat Indonesia sangat dipengaruhi dan bergantung kepada hutan. Sehingga, apabila akses, komunikasi dan tata kelola hutan ini dibatasi sebagaimana diatur di dalam Pasal 11 ayat (4) Undang- Undanga quo, secara otomatis relasi, komunikasi, hubungan turun temurun, dan penguasaan masyarakat atas hutan yang selama ini terbangun akan menjadi luruh dan mengakibatkan hilangnya relasi dan komunikasi antara masyarakat dengan hutan; 72. Keberadaan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undanga quo akan mengakibatkan rasa takut dan tidak aman bagi masyarakat Indonesia untuk membangun relasi, komunikasi, hubungan, penguasaan dan pengelolaan masyarakat atas hutan yang selama ini sudah terjadi sejak lama dan turun temurun. Bahkan, jauh sebelum Indonesia merdeka dan masyarakat masih berada dibawah kekuasaan raja-raja di Nusantara; 73. Apabila hal ini terjadi, maka akan mengakibatkan ‘setiap cita-cita yang dimiliki setiap orang itu dengan sendirinya akan hilang, tidak akan terwujud”. Padahal dalam menjalani hidupnya, manusia senantiasa Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 50 berupaya untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-citanya itu”. Setiap manusia lahir dengan membawa potensi masing -masing untuk tumbuh dan berkembang. Potensi - potensi tersebut menyebabkan manusia mempunyai cita-cita dan selalu berusaha untuk mencapainya dengan mengoptimalkan setiap potensi yang dimilikinya. Hutan merupakan salah satu sarana yang dimiliki masyarakat Indonesia dalam mewujudkan cita- cita kehidupan. Dan menjadi tanggungjawab Negara dan Pemerintah Indonesia untuk memfasilitasi dan memberikan jaminan pengembangan diri warga negara menjadi penting dan signifikan; 74. Apabila hal ini dibiarkan secara terus menerus, maka pembatasan atas hak untuk mengembangkan diri, dan hak untuk bebas dari rasa takut yang diakibatkan pemberlakuan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undanga quo akan berdampak dan berhubungan pada pemenuhan hak dasar lainnya. Termasuk di dalamnya menghambat pemenuhan hak atas pekerjaan, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas harta benda, dan hak-hak lainnya yang dijamin di dalam Konstitusi UUD 1945; 75. Sehingga keberadaan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undanga quotelah membatasi hak konstitusional para Pemohon untuk mengembangkan diri, dalam rangka memenuhi kebutuhan dasarnya (basic needs) sebagai manusia. Pasal 11 ayat (4) Undang-Undanga quoterbukti telah menciptakan rasa ketakutan dan merampas rasa aman Para Pemohon dan setiap orang yang selama ini menjadikan hutan sebagai ladang, dapur, rumah, bahkan Ibu dalam kehidupannya;- PEMANFAATAN DAN PEMBERIAN IZIN TERHADAP KEBUN DAN TAMBANG YANG MENJADI BUKTI KEJAHATAN AKAN MERUSAK LINGKUNGAN HIDUP III. Pasal 46 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Melanggar Hak Atas Jaminan Kepastian Hukum Yang Adil [Pasal 28D ayat (1) UUD 1945], Melanggar Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat [Pasal 28H ayat (1) UUD 1945], dan Melanggar Prinsip Negara Hukum [Pasal 1 ayat (3) UUD 1945] 76. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 51 77. Bahwa Pasal 28H ayat(1) UUD 1945 menyatakan,“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperolehpelayanan kesehatan”; 78. Bahwa kepastian hukum, perlakuan yang sama di muka hukum, dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan ciri pokok dari Negara Hukum atau therule of law sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”, di mana hal ini merupakan prasyarat yang tidak bisa ditiadakan; 79. Bahwa asas kepastian hukummenjadi salah ciri dari Negara Hukum—the rule of law, yang di dalamnya mengandung asas legalitas, prediktibilitas, dan transparansi. Sebagaimana diketahui bahwa ciri-ciri Negara Hukum adalah, “a legal system in which rules are clear, well-understood, and fairly enforced”; 80. Bahwa kepastian hukum (legalcertainty), salah satunya mengandung pengertian bahwa hukum haruslah dapat diprediksi, atau memenuhi unsur prediktibilitas, sehingga seorang subjek hukum dapat memperkirakan peraturan apa yang mendasari perilaku mereka, dan bagaimana aturan tersebut ditafsirkan dan dilaksanakan; 81. Bahwa prinsip-prinsip pembentukan hukum yang adil menurut Lon Fuller dalam bukunya The Morality of Law (moralitas hukum), di antaranya yaitu: a. Hukum-hukum harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti oleh rakyat biasa. Fuller juga menamakan hal ini juga sebagai hasrat untuk kejelasan; b. Aturan-aturan tidak boleh bertentangan satu sama lain; c. Dalam hukum harus ada ketegasan. Hukum tidak boleh diubah-ubah setiap waktu, sehingga setiap orang tidak lagi mengorientasikan kegiatannya kepadanya; d. Harus ada konsistensi antara aturan-aturan sebagaimana yang diumumkan dengan pelaksanaan senyatanya. 82. Bahwa kepastian hukum (legal certainty) sangat terkait dengan kejelasan rumusan sebuah regulasi sehingga dapat diprediksikan maksud dan tujuannya. Hal ini sesuai dengan pengertian kepastian hukum dalam Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 52 berbagai doktrin dan putusan Pengadilan Eropa bahwa kepastian hukum mengandung makna: “the principle which requires that the rules of law must be predictable as well as the extent of the rights which are conferred to individuals and obligations imposed upon them must be clear and precise”.Terjemahan bebasnya: prinsip yang mensyaratkan bahwa ketentuan hukum harus dapat terprediksi sebagaimana halnya lingkup hak yang diberikan kepada individu dan kewajiban yang diberi kepada mereka haruslah jelas dan persis”; dan “the principle which ensures that individuals concerned must know what the law is so that would be able to plan their actions accordingly”.Terjemahan bebasnya: prinsip yang menjamin bahwa seseorang harus mengetahui hukum sehingga ia mampu merencanakan tindakannya sesuai dengan hukum itu; 83. Bahwa prinsip kepastian hukum, khususnya dalam hukum pidana, selalu terkait dengan asas legalitas yang harus diterapkan secara ketat. Melalui asas legalitas inilah individu mempunyai jaminan terhadap perlakuan sewenang-wenang negara terhadapnya sehingga terjadi kepastian hukum; 84. Bahwa hal ini sesuai dengan pendapat para ahli/pakar hukum tentang tujuan hukum. Prof. Soebekti, SH berpendapat bahwa tujuan hukum adalah mengabdi pada tujuan negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya. Menurut Bentham tujuan hukum adalah menjamin adanya kebahagiaan yang sebanyak-banyaknya kepada orang yang sebanyak-banyaknya pula. Kepastian hukum adalah tujuan utama dari hukum. Menurut Prof. Van Kan, tujuan hukum adalah menjaga setiap kepentingan manusia agar tidak diganggu. Sedangkan menurut Dr. Soedjono Dirdjosisworo, SH tujuan hukum adalah melindungi individu dalam hubungannya dengan masyarakat, sehingga dengan demikian dapat diharapkan terwujudnya keadaan aman, tertib dan adil. (J.B. Daliyo, S.H., B. Arif Sidharta, S.H., Ign. Sembiring, S.H., Max Boli Sabon, S.H., Petrus Soeryowinoto, S.H., Marianus Gaharpung, S.H., Wahyu Yontah, S.H., Th. Linawati, S.H., FX. Soedijana, S.H, Pengantar Ilmu Hukum, Buku Panduan Mahasiswa, PT. Gramedia, Jakarta, 1989, hal 39-40.); Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 53 85. Bahwa berdasarkan pendapat para ahli/pakar hukum tersebut pada hakekatnya hukum itu harus mampu mewujudkankeadilan, kemanfaatan/kegunaannya bagi kepentingan sosial, dan kepastian hukum; 86. Bahwa prinsip kepastian hukum ini harus selalu ada dalam peraturan perundang-undangan. Satu pasal dengan pasal lainnya harus sesuai dan tidak boleh terdapat pertentangan, sehingga terbentuk kesesuaian dalam tujuan suatu hukum; 87. Bahwa selain kepastian hukum, ciri negara hukum yang penting adalah adanya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM); 88. Bahwa konsepsi negara hukum menurut Julius Stahl, yaitu: (1) perlindungan HAM, (2) pembagian kekuasaan, (3) pemerintahan berdasarkan Undang-Undang, (4) adanya peradilan tata usaha negara. Ciri penting negara hukum (the rule of law) menurut A.V. Dicey, adalah adanya: (1) supremacy of law, (2) equality of law, (3) due process of law. The International of Jurist menambahkan prinsip-prinsip negara hukum : (1) Negara harus tunduk pada hukum, (2) Pemerintahan menghormati hak-hak individu, dan (3) peradilan yang bebas dan tidak memihak. Sedangkan unsur-unsur negara hukum formal menurut Moh. Kusnardi, S.H., dan Harmailiy Ibrahim, S.H. adalah: (1) Perlindungan terhadap hak asasi manusia, (2) Pemisahan kekuasaan, (3) Setiap tindakan pemerintahan didasarkan pada peraturan perundang-undangan, dan, (4) Adanya Peradilan Administrasi yang berdiri sendiri; 89. Bahwa pada Pasal 46 UU PPPH ketentuannya berisi pengaturan pemanfaatan barang bukti hasil kejahatan, dimana ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) justru kontraproduktif dengan perlindungan hutan dan lingkungan. Akibatnya, ketentuan tersebut menciptakan ketidakpastian hukum; 90. Bahwa Pasal 46 UU PPPH secara lengkap berbunyi sebagai berikut: (1) Barang bukti berupa kebun dan/atau tambang dari penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang telah mendapat putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dikembalikan kepada Pemerintah untuk dihutankan kembali sesuai dengan fungsinya. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 54 (2) Barang bukti berupa kebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan paling lama 1 (satu) daur sampai selesainya proses pemulihan kawasan hutan. (3) Dalam hal barang bukti kebun dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah dapat memberikan penugasan kepada badan usaha milik negara yang bergerak di bidang perkebunan. (4) Barang bukti berupa tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 91. Bahwa penjelasan Pasal 46 ayat 3 menyebutkan:“Yang dimaksud dengan kata “dapat” adalah bahwa Pemerintah tidak harus selalu memberikan penugasan kepada badan usaha milik negara untuk memanfaatkan kebun, tetapi dapat juga melakukan penghutanan kembali sesuai dengan fungsinya.”; 92. Bahwa sebagaimana disebutkan Pasal 46 UU PPPH, barang bukti berupa kebun dan/atau tambang setelah mendapat kekuatan hukum mengikat, selain dikembalikan kepada Pemerintah untuk dihutankan kembali, masih dimungkinkan tindakan lain, yakni: untuk barang bukti berupa kebun, dapat dimanfaatkan paling lama 1 (satu) daur sampai selesainya proses pemulihan kawasan hutan, dengan penugasan kepada BUMN. Sedangkan jika barang buktinya berupa tambang, maka dapat diberikan izin; 93. Bahwa pasal 46 UU PPPH menunjukkan ada perlakukan terhadap barang bukti yang bertentangan antara satu ayat dengan ayat lainnya. Hal ini berpotensi besar menyebabkan ketidakpastian hukum dan menciptakan serta mengabaikan keadilan. Dengan demikian jika dilihat dari substansi pasal 46 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU PPPH, berpotensi menambah perusakan hutan.Oleh karena itu ketentuan pasal 46 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undanga quo harus dibatalkan dan dicabut serta dinyatakan tidak mempunyai ketentuan hukum mengikat; 94. Bahwa penjelasan yang diberikan Pasal 46 ayat (3) UU PPPH juga menunjukkan ketidakpastian hukum atas ketentuan Pasal 46 UU PPPH tersebut. Karena pada penjelasan tersebut tidak memberikan batasan mengenai kapan suatu barang bukti kebun tersebut harus dimanfaatkan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 55 dengan penugasan kepada BUMN, dan kapan barang bukti berupa kebun tersebut harus langsung dilakukan penghutanan kembali; 95. Bahwa ketentuan-ketentuan yang saling bertentangan dan kontradiktif (antinomi) tersebut akan mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi semua orang. Ketidakpastian hukum demikian akan mengakibatkan kekacauan hukum dan sangat rentan akan adanya penyalahgunaan dan perlakuan secara sewenang-wenang, dalam hal ini pejabat pemerintah yang mengurusi bidang kehutanan. Bahwa perumusan ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang a quo, telah memberikan suatu keleluasaan yang dapat disalahgunakan oleh negara, atau menurut pendapat dari Prof. Rosalyn Higgins disebut dengan ketentuan clawback; 96. Bahwa sebagaimana diatur Pasal 3 UU PPPH, tujuan dari Undang- Undang tersebut, di antaranya adalah: a. menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku perusakan hutan; b. menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya; 97. Bahwa UU PPPH merupakan hukum pidana yang hendak diterapkan dalam menanggulangi persoalan perusakan hutan. Dalam konsep pemidanaan, hukum pidana diterapkan sebagai upaya terakhir ketika upaya-upaya lain tidak mampu mengembalikan keseimbangan sosial (restutio in integrum). Sehingga memang mesti benar-benar diarahkan pemberlakuannya (termasuk sanksi hukum) bagi pemulihan keseimbangan sosial, dalam konteks UU PPPH adalah pemulihan hutan yang rusak; 98. Bahwa dengan adanya ketentuan dalam Pasal 46 ayat (2), ayat (3), ayat (4) UU PPPH, maka jaminan kepastian hukum dan jaminan keberadaan hutan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 UU PPPH tidak akan terwujud karena materi muatan Pasal 46 UU PPPH saling bertentangan antara satu ayat dengan ayat lainnya sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum; 99. Bahwa seharusnya kawasan hutan yang sudah beralih menjadi kawasan perkebunan harus dikembalikan lagi fungsinya sebagai kawasan hutan, tidak diserahkan kepada BUMN perkebunan. Begitu pula halnya dengan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 56 kawasan hutan yang sudah beralih menjadi tambang: harus dikembalikan lagi fungsinya sebagai kawasan hutan, bukan justru kemudian diberikan izin [ayat (4)]. Ketentuan hukum ini berarti melanjutkan pelanggaran hukum yang telah dilakukan pelaku tindak pidana perusakan hutan; 100. Bahwa dengan demikian jika pasal 46 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undanga quo tetap dipertahankan maka dalam hal ini terjadi pemaksaan keberlakukan hukum kepada warga negara, padahal pada hakekatnya keberlakukan hukum bukan kerena dipaksakan (ius quia iussum) tetapi keberlakukan hukum karena sifat adil (ius quia iustum) bagi warga negara; 101. Bahwa dalam hal inilah urgensi dilakukannya pencabutan dan pembatalan Pasal 46 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undanga quo karena menciptakan ketidakadilan bagi para pemohon atau dengan perkataan lain bahwaPasal 46 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undanga quo tidak mengakomodasi dan menyentuh hak dan kepentingan para pemohon selaku warga negara, sebab Pasal 46 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undanga quo berpotensi melanggar dan mengabaikan Hak Asasi Manusia (HAM) para pemohon selaku warga negara, yaitu hak atas jaminan kepastian hukum yang adil sebagaiman diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, serta berpotensi melanggar prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945; 102. Bahwa pada prinsipnya pencabutan dan pembatalan hukum didasari latar belakang bahwa pada hakikatnya hukum untuk kepentingan manusia, juga karena hukum itu tidak statis, final, tetapi mengalami dinamika sesuai dengan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu harus dilakukan pencabutan dan pembatalan jika hukum itu tidak relevan, bahkan menciptakan ketidakadilan. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakakan Satjipto Rahardjo dengan konsep hukum progesif. Satjipto Rahardjo dalam bukunya Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia: .....”Hukum progresif tidak menerima hukum sebagai instusi yang mutlak dan final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdi kepada manusia. Dalam konteks pemikiran tersebut, hukum Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 57 selalu berada dalam proses untuk terus menjadi. Hukum adalah institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan tersebut bisa diverifikasi dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat dan lain-lain. Inilah hakikat hukum yang selalu dalam proses menjadi law as a process, law in the making). Hukum tidak ada untuk hukum itu sendiri, tetapi untuk manusia yang mempunyai tujuan besar berupa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia, maka hukum selalu berada pada status law in the making. Hukum tidak ada untuk dirinya sendiri dan tidak bersifat final.....” 103. Bahwa pencabutan dan pembatalan Pasal 46 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undanga quopada dasarnya untuk mengembalikan konsepsi negara hukum Indonesia pada posisi yang sebenarnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa ”negara Indonesia adalah negara hukum”, dimana konsepsi negara hukum adalah adanya kepastian hukum, perlakuan yang sama di muka hukum, dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini telah diuraikan dalam uraian di atas; 104. Bahwa oleh karenanya, berdasarkan penjelasan para Pemohon tersebut, ketentuan Pasal 46 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU PPPH berpotensi merugikan Para Pemohon, karena bertentangan dengan jaminan hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta jaminan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945; 105. Bahwa dengan demikian materi muatan peraturan hukumsebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU PPPH tidak sah dan cacat hukum karena bertentangan dengan dengan hak atas jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dan hak atas lingkungan hidup yang baik sebagaimana diatur Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, serta melanggar negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945; IV. PENENTUAN JANGKA WAKTU PERKARA PERUSAKAN HUTAN BERTENTANGAN DENGAN JAMINAN KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 58 106. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”; 107. Pasal 52 ayat (1) UU PPPH berbunyi, “Perkara perusakan hutan wajib diperiksa dan diputus oleh pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan pelimpahan perkara dari penuntut umum”; 108. Ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 ditindaklanjuti dan dikuatkan dalam Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dalam semangat di depan hukum”. 109. Oleh karenanya norma dan substansi Pasal 52 ayat (1) UU PPPH ini secara nyata telah melanggar dan bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 dan instrumen hak asasi manusia lainnya yang telah dibentuk dan diratifikasi Indonesia. Hal ini disebabkan karena Pasal 52 ayat (1) UU PPPH tidak memberikan jaminan kepastian hukum bagi setiap yang berperkara di Pengadilan untuk menyelesaikan perkaranya secara adil dan tidak berpihak; 110. Norma dan substansi Pasal 52 ayat (1) UU PPPH sangat membatasi hak- hak para pihak untuk mendapatkan kepastian bahwa perkaranya akan diselesai dan diproses secara adil dan tidak memihak. Hal mana yang sebenarnya telah dijamin ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 111. Pengetian dan tafsir atas jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud Pasal 28D UUD 1945 bisa merujuk pada ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik. Jika dilihat secara mendalam, substansi Pasal 52 ayat (1) UU PPPH mengingkari ketentuan Pasal 14 ayat (1), (ayat (2) dan ayat (3) Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU Nomor 12 Tahun 2005 yang memberikan jaminan kepada setiap orang untuk mendapatkan pemeriksaan yang adil dan menjalankan proses peradilan secara berimbang dan tidak berpihak; 112. Norma dan substansi Pasal 52 ayat (1) UU PPPH ini secara nyata telah melanggar dan bertentangan dengan Pasal 9 Kovenan Hak-hak Sipil dan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 59 Politik yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU Nomor 12 Tahun 2005, yang menetapkan bahwa “siapa pun yang ditangkap atau ditahan atas suatu tuduhan pidana harus dengan segera dihadapkan ke depan hakim atau pejabat lain yang dikuasakan oleh hukum untuk menjalankan kekuasaan peradilan dan berhak untuk diadili dalam jangka waktu yang wajar atau dibebaskan. Tidak boleh merupakan ketentuan umum bahwa orang yang menunggu pemeriksaan pengadilan harus ditahan, tetapi pembebasan dapat dikenai syarat jaminan untuk hadir guna pemeriksaan pengadilan, pada tahap lain dari proses pengadilan, dan, apabila dibutuhkan, untuk melaksanakan keputusan pengadilan; 113. Hal ini disebabkan karena Pasal 52 ayat (1) UU PPPH tidak memberikan kesempatan kepada para pihak yang berperkara di Pengadilan untuk menyiapkan pembelaannya masing-masing sebagaimana diatur dan dilindungi dalam Pasal 28D ayat (1) UUD1945 dan Pasal 18 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menetapkan bahwa,“Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 114. Apabila norma dan substansiPasal 52 ayat (1) UU PPPH ini dipertahankan akan mengakibatkan pelanggaran terhadap hak “....setiap orang berhak atas pemeriksaan yang adil di hadapan majelis hakim yang berwenang, mandiri dan tidak berpihak dan yang dibentuk menurut hukum”, yang akan berimplikasi pada pelanggaran terhadap prinsip-prinsip fair trial sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3) Kovenan Hak- hak Sipil dan Politik yang mengakui hak setiap orang untuk mendapatkan jaminan atas: 1. Secepatnya dan secara terinci diberitahu dalam bahasa yang dipahami tentang sifat dan sebab adanya tuduhan terhadapnya; 2. Diberi waktu cukup dan kemudahan guna mempersiapkan pembelaannya dan menghubungi pembela yang dipilihnya sendiri; 3. Diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 60 4. Diadili dengan kehadirannya, dan membela diri sendiri atau melalui bantuan hukum atas pilihannya sendiril diberi tahu, jika ia mempunyai bantuan hukum, tentang haknya ini; dan diberi bantuan hukum baginya, bilamana hal demikian diperlukan demi kepentingan keadilan, dan tanpa pembayaran olehnya dalam setiap hal demikian jikalau ia tidak mempunyai dana yang cukup untuk membayarnya; 5. Memeriksa atau menyuruh memeriksa para saksi lawan dan memperoleh kehadiran dan pemeriksaan dari para saksi yang menguntungkannya menurut persyaratan yang sama seperti bagi para saksi lawan; 6. Mendapatkan bantuan cuma-cuma dari seorang penerjemah jikalau ia tidak mengerti atau tidak berbicara dalam bahasa yang digunakan di pengadilan; 7. Tidak dipaksa memberikan kesaksian terhadap dirinya sendiri atau mengaku bersalah. 115. Ketentuan ini diperkuat dengan Komentar Umum atas Pasal 14 ayat (3) ICCPR yang menjelaskan bahwa waktu yang memadai untuk mempersiapkan pembelaannya adalah tergantung pada kondisi tiap kasus. Hal ini berarti bahwa tingkat kerumitan suatu tindak pidana harus menjadi perhatian dalam memberikan waktu untuk pembelaan Terdakwa, sehingga di antara kasus yang pembuktiannya cukup sulit, maka harus diberikan durasi waktu lebih panjang dibandingkan kasus yang pembuktiannya lebih mudah. Selengkapnya komentar umum atas Pasal 14 ayat (3) ICCPR adalah sebagai berikut: General Comment Pasal 14 ayat (3) ICCPR: Sub-ayat 3 (b) menentukan bahwa si tertuduh harus memiliki waktu dan fasilitas yang memadai bagi persiapan pembelaannya dan bagi komunikasi dengan penasihat hukum yang ia pilih sendiri. Yang dimaksudkan dengan “waktu yang memadai” tergantung pada kondisi setiap kasus, tetapi fasilitas yang diberikan harus termasuk akses ke dokumen-dokumen dan bukti-bukti lain yang diperlukan si tertuduh untuk menyiapkan kasusnya, serta kesempatan untuk berhubungan dan berkomunikasi dengan penasihat hukumnya. Ketika si tertuduh tidak ingin membela dirinya sendiri atau tidak ingin meminta seseorang atau Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 61 suatu asosiasi untuk membelanya yang dipilihnya sendiri, maka ia harus disediakan alternative akses terhadap seorang pengacara. Kemudian, sub-ayat ini mensyaratkan penasihat hukum untuk dapat melakukan komunikasi dengan si tertuduh dalam kondisi yang memberikan penghormatan penuh terhadap kerahasiaan komunikasi tersebut. Pengacara-pengacara harus dapat memberikan pendampingan dan mewakili klien mereka sesuai dengan standar-standar dan keputusan- keputusan profesional mereka tanpa pembatasan, pengaruh, tekanan, atau intervensi yang tidak diperlukan dari pihak mana pun. 116. Pemaparan lanjut mengenai kepastian hukum, dapat merujuk kepada Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas, di antaranya asas ketertiban dan kepastian hukum. Dalam penjelasannya, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum; 117. Selanjutnya ketentuan Pasal 5 huruf d dan huruf f UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan bahwa, “Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang- undangan yang baik, yang meliputi: a. kejelasan tujuan dan d. dapat dilaksanakan”; 118. Penjelasan Pasal 5 huruf a dan huruf d UU Nomor 12 Tahun 2011 berbunyi sebagai berikut: “yang dimaksud dengan asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai” dan “asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang- undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang- undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis”; 119. Untuk mencapai “asas kejelasan tujuan“ dan “asas dapat dilaksanakan”, demi mewujudkan kepastian hukum yang adil, maka suatu rumusan pasal Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 62 dalam suatu undang-undang haruslah dapat memberikan alasan rasional dan dapat memprediksi kemungkinan penerapannya dalam penegakkan hukum tersebut; 120. Bahwa sebagaimana diterangkan dalam Pasal 52 ayat (1) UU PPPH, perkara perusakan hutan wajib diperiksa dan diputus oleh pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja, yang terhitung sejak tanggal penerimaan pelimpahan perkara dari penuntut umum; 121. Jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kerja mustahil dilaksanakan karena perkara perusakan hutan bukanlah tindak pidana biasa, yang seharusnya memerlukan waktu lama untuk mencari kebenaran materil melalui persidangan di pengadilan. Sehingga, waktu 45 hari kerja tersebut tidak akan cukup untuk memeriksa perkara perusakan hutan yang pembuktiannya tentu membutuhkan banyak saksi, bukti surat, dan/atau bukti lainnya; 122. Bahwa melihat rumusannya yang tidak memprediksi kemungkinan penerapannya, maka dapat dikatakan juga Pasal 52 ayat (1) UU PPPH tidak sejalan dengan Pasal 5 huruf a dan huruf d UU Nomor 12 Tahun 2011; 123. Penerapan Pasal 55 ayat (1) UU PPPH secara jelas dan nyata berpotensi mengurangi hak-hak setiap orang untuk hak-hak atas peradilan yang adil dan tidak memihak, seperti hak untuk: 1. Memahami tentang sifat dan sebab adanya tuduhan terhadapnya; 2. Memiliki waktu yang cukup dan kemudahan guna mempersiapkan pembelaannya dan menghubungi pembela yang dipilihnya sendiri; 3. Diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya; 4. Diadili dengan kehadirannya, dan membela diri sendiri atau melalui bantuan hukum atas pilihannya sendiril diberi tahu, jika ia mempunyai bantuan hukum, tentang haknya ini; dan diberi bantuan hukum baginya, bilamana hal demikian diperlukan demi kepentingan keadilan, dan tanpa pembayaran olehnya dalam setiap hal demikian jikalau ia tidak mempunyai dana yang cukup untuk membayarnya; 5. Memeriksa atau menyuruh memeriksa para saksi lawan dan memperoleh kehadiran dan pemeriksaan dari para saksi yang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 63 menguntungkannya menurut persyaratan yang sama seperti bagi para saksi lawan; 6. Mendapatkan bantuan cuma-cuma dari seorang penerjemah jikalau ia tidak mengerti atau tidak berbicara dalam bahasa yang digunakan di pengadilan; 7. Tidak dipaksa memberikan kesaksian terhadap dirinya sendiri atau mengaku bersalah. 124. Sehingga apabila diterapkan, ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU PPPH tersebut, sangat berpotensi kasus-kasus perusakan hutan yang disidangkan menjadi tidak maksimal dalam upaya pembuktiannya. Hal ini karena perkara perusakan hutan bukan merupakan perkara biasa dan membutuhkan pembuktian yang sangat akurat; 125. Bahwa meski peradilan harus dilaksanakan dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan, bukan berarti harus mengesampingkan ketelitian dan akurasi pembuktian persidangan. Hal ini sebagaimana dimaksud penjelasan Pasal 2 ayat (4) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa: Yang dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efesien dan efektif. Yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun demikian, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencarikebenaran dan keadilan. 126. Dengan demikian, pembatasan waktu 45 hari sejak dilimpahkan ke pengadilan dari penuntut umum terhadap perkara perusakan hutan sebagaimana diatur Pasal 52 ayat (1) UU PPPH menurut Pemohon terbukti telah tidak memberikan waktu yang cukup bagi pembelaan terdakwa, serta tentunya peraturan ini secara faktual tidak mempertimbangkan kemungkinan penerapannya dalam penegakan hukum. Selain itu, pemaksaan atas penerapan pasal ini akan mengesampingkan hal materil yang harus dibuktikan dalam persidangan, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 64 sehingga dikhawatirkan kebenaran materil sebagaimana tujuan peradilan pidana menjadi tak tercapai; 127. Bahwa dengan alasan-alasan yang Para Pemohon sampaikan di atas, Pasal 52 ayat (1) UU PPPH telah bertentangan dengan asas kepastian hukum sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; V. ANCAMAN PIDANA TERHADAP MASYARAKAT YANG DIATUR DI DALAM UU PPPH MERUPAKAN PENGINGKARAN TERHADAP MASYARAKAT ADAT, PELANGGARAN ATAS HAK PENGEMBANGAN DIRI MASYARAKAT, DAN CERMIN KETIDAKPASTIAN HUKUM 128. Bahwa Andi Hamzah memberikan arti sistem pidana dan pemidanaan sebagai susunan (pidana) dan cara pemidanan. M. Sholehuddin menyatakan bahwa masalah sanksi merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana karena seringkali menggambarkan nilai-nilai sosial budaya suatu bangsa. Artinya pidana mengandung tata nilai (value) dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan yang tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang amoral serta apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang; 129. Bahwa UU PPPH juga mengatur pasal-pasal pidana dan pemidanaan secara spesifik terhadap individu masyarakat, yakni: 1) Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b dan Pasal 12 huruf c juncto Pasal 82 ayat (1) dan Pasal 82 ayat (2) 2) Pasal 12 huruf d, Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf h juncto Pasal 83 ayat (1), Pasal 83 ayat (2), dan Pasal 83 ayat (3) 3) Pasal 12 huruf f juncto Pasal 84 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) 4) Pasal 12 huruf k, Pasal 12 huruf l, Pasal 12 huruf m juncto Pasal 87 ayat (1) huruf b, huruf c; ayat (2) huruf b, huruf c; dan ayat (3) 5) Pasal 16 juncto Pasal 88 ayat (1) huruf a 6) Pasal 17 ayat (2) huruf b, 17 ayat (2) huruf a juncto Pasal 92 ayat (1) 7) Pasal 19 huruf a, Pasal 19 huruf c, Pasal 19 huruf d, Pasal 19 huruf f, juncto Pasal 94 ayat (1) 8) Pasal 19 huruf b juncto Pasal 98 ayat (1) (Lihat Tabel 2.: Ruang Lingkup Pasal UU PPPH yang Menjadi Objek Pengujian) Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 65 130. Bahwa Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”; 131. Bahwa Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 telah memberikan jaminan konstitusional bagi setiap warga negara untuk mengembangkan dirinya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan kesejahteraan umat manusia. Pasal tersebut menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”; 132. Bahwa Pasal 28D (1) UUD 1945 menyatakan,“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”; 133. Terlebih, ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 selaras dengan ketentuan Pasal 3 UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, yang mengakui hak-hak masyarakat hukum adat. Bahkan ditegaskan dalam Pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 1960, yang menyatakan, “Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama”; 134. Bahwa pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 disadari pula oleh para pendiri bangsa pada saat perumusan UUD 1945. Kesadaran para pendiri negara terhadap keberadaan masyarakat hukum adat itu terkristalisasi dalam Pasal 18 UUD 1945 (sebelum amandemen) yang menyatakan bahwa, “Pembagian daerah Indonesia atas dasar besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 66 permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal- usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”; 135. Bahwa pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat berarti pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaannya sebagai kelompok masyarakat dengan sekumpulan hak yang bersifat asal-usul, termasuk di dalamnya adalah hak atas tanah dan sumber daya alam termasuk hutan dan juga pengakuan dan penghormatan terhadap kemampuan masyarakat hukum adat itu dalam mengatur hubungan sosial dan serta kemampuan dalam mengatur tata kelola tanah dan sumber daya alam termasuk hutan itu sendiri; 136. Bahwa pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat sebagai kelompok masyarakat yang otonom disadari oleh dunia yang terbukti dari ketentuan yang ada dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa- Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat. Dalam Pasal 3 Deklarasi tersebut dinyatakan bahwa masyarakatadat mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri. Berdasarkan hak tersebut, mereka secara bebas menentukan status politik mereka dan secara bebas mengejar kemajuan ekonomi, sosial dan budaya mereka. Selanjutnya dalam Pasal 4 dinyatakan bahwa “masyarakat adat, dalam melaksanakan hak atas penentuan nasib sendiri, memiliki hak atas otonomi atau pemerintahan sendiri dalam hal-hal yang berkaitan dengan urusan-urusan internal dan lokal mereka, dan juga dalam cara-cara dan sarana-sarana untuk mendanai fungsi-fungsi otonom yang mereka miliki”; 137. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, secara eksplisit telah ditentukan bahwa negara berkewajiban untuk mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya; 138. Bahwa Puluhan jiwa warga negara Indonesia hidup dan tergantung kepada sumberdaya hutan. Data Kementerian Kehutanan dan BPS (2007, 2009) menunjukkan terdapat 31.975 desa berada di dalam dan di sekitar kawasan hutan, dimana 71, 06 % dari desa-desa tersebut menggantungkan hidupnya dari sumber daya hutan (bukti P-24); 139. Bahwa selain bermakna ekonomi, hutan bagi masyarakat hukum adat juga bermakna sosial, budaya dan politik. Bahkan Identitas adat bagi Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 67 masyarakat hukum adat melekat pada – salah satunya- hutan. Simbol- simbol yang mereka gunakan untuk menyebutkan hutan menjadi gambaran betapa pentingnya hutan bagi masyarakat hukum adat. Misalnya masyarakat di Papua menganggap hutan adalah mama (ibu) yang memberikan kehidupan melalui segala bentuk sumber daya alamnya. Orang Molo di Nusa Tenggara Timur mengatakan, “Oel nam nes on na, nasi nam nes on nak nafu, najian nam nes on sisi, fatu nam nes in nuif” (Air itu darah, hutan itu rambut, tanah itu daging, batu itu tulang); 140. Bahwa pada kenyataannya masyarakat hukum adat juga memiliki aturan- peraturan penggunaan dan pemanfaatan hutan beserta sanksi dan hukumannya. Aturan-peraturan ini berlaku dan dan dipatuhi turun-temurun sejak dari nenek moyang hingga saat ini. Salah satu wujud dari aturan- peraturan ini adalah pembagian kawasan hutan menurut masyarakat hukum adat, yaitu hutan larangan, hutan untuk berladang, hutan untuk berburu, hutan untuk mengambil obat-obatan, dan lain-lain kawasan hutan adat; 141. Bahwa ketentuan yang berisi ancaman pidana bagi individu yang diatur di dalam UU PPH tersebut tentu menjadi ancaman, atau bahkan secara faktual telah menjadikan masyarakat lokal atau masyarakat adat sebagai seorang kriminal. Dengan adanya ketentuan yang berisi ancaman pidana sebagaimana disebutkan poin 129, telah mengesampingkan eksistensi dan keberadaan masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat yang bertempat tinggal di kawasan hutan secara turun temurun dan menggantungkan hidupnya dari hasil hutan; 142. Bahwa ketentuan ancaman pidana yang diatur Pasal 92 ayat (1) UU PPPH misalnya telah menjadikan 4 (empat) orang masyarakat adat Semende Banding Agung di Talang Cemara, Dusun Lama Banding Agung, Desa Merpas, Kabupaten Kaur, Bengkulu sebagai kriminil karena dituduh melakukan usaha perkebunan tanpa izin menteri serta membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk berkebun di areal kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS). Keempat warga ini ditangkap Kepolisian Resort Kaur dan disidangkan di Pengadilan Negeri Bintuhan, Bengkulu; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 68 143. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka menjadi jelas bahwa masyarakat hukum adat memerlukan kepastian hak yang bersifat khusus (eksklusif: tidak tumpang tindih dengan hak lain), di mana masyarakat hukum adat dapat melestarikan, memanfaatkan (termasuk membudidayakan), memasarkan hasil-hasil kekayan alam yang berada di wilayah adatnya, serta hak tersebut tidak bisa dipindahtangankan kepada pihak lain di luar masyarakat hukum adat tersebut, karenanya kemudian identitas budaya serta hak masyarakat hukum adat mendapatkan perhatian dan perlindungan yang tegas dalam UUD 1945. Hal ini menjadi hilang dengan adanya ketentuan yang mengancam secara pidana bagi masyarakat lokal/adat yang memanfaatkan atau menggantungkan hidupnya dari hutan sebagaimana Pemohon I s.d Pemohon IV; 144. Dilihat dari jaminan kepastian hukum, bahwa asas kepastian hukummenjadi salah satu ciri dari Negara Hukum—the rule of law, yang di dalamnya mengandung asas legalitas, prediktibilitas, dan transparansi. Sebagaimana diketahui bahwa ciri-ciri negara hukum adalah, “a legal system in which rules are clear, well-understood, and fairly enforced”; 145. Bahwa kepastian hukum (legalcertainty), salah satunya mengandung pengertian bahwa hukum haruslah dapat diprediksi, atau memenuhi unsur prediktibilitas, sehingga seorang subjek hukum dapat memperkirakan peraturan apa yang mendasari perilaku mereka, dan bagaimana aturan tersebut ditafsirkan dan dilaksanakan; 146. Bahwa dinyatakan dalam Pasal 68 ayat (4) UU Kehutanan, “Masyarakat di dalam dan di sekitar hutan berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya akses dengan hutan sekitarnya sebagai lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akibat penetapan kawasan hutan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Ketentuan ini dapat diartikan bahwa hutan adalah ruang hidup bagi masyarakat dan hak untuk mengaksesnya adalah hak yang dilindungi oleh undang- undang.Namun, pasal pidana perusakan UU PPPH melakukan generalisasi terhadap setiap orang, sehingga rentan juga untuk menyebabkan warga negara yang haknya dilindungi dalam Pasal 68 UU Kehutanan justru dipidana. Oleh karenanya pemidanaan terhadap subyek Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 69 hukum yang demikian tidak memiliki legal ratio yang memadai (overinclusive); 147. Bahwa ketentuan UU PPPH yang mengandung ancaman pidana dengan ketidak cermatan perumusannya tersebut, dapat dengan mudah disalahgunakan oleh penguasa dan pihak lain karena pasal tersebut bersifat subjektif. Oleh karenanya, berpotensi dan secara faktual menimbulkan ketidakpastian hukum dan melanggar hak asasi Para Pemohon; 148. Bahwa ketentuan UU PPPH yang mengandung ancaman pidana bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Negara Hukum yang didasarkan pada suatu keinginan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil; 149. Tujuan disahkannya UU PPPH sebagaimana disebutkan dalam dasar menimbang dari undang-undang tersebut adalah karena pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian negara dan rusaknya lingkungan hidup. Selain itu juga dalam rangka mencegah dan memberantas perusakan hutan sebagai kejahatan berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih. Selengkapnya pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut: d. bahwa perusakan hutan, terutama berupa pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional; e. bahwa perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat. 150. Bahwa dengan adanya pertimbangan tersebut di atas semakin menunjukkan bahwasanya keberadaan pasal-pasal sebagai berikut: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 70 1) Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b dan Pasal 12 huruf c juncto Pasal 82 ayat (1) dan Pasal 82 ayat (2) 2) Pasal 12 huruf d, Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf h juncto Pasal 83 ayat (1), Pasal 83 ayat (2), dan Pasal 83 ayat (3) 3) Pasal 12 huruf f juncto Pasal 84 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) 4) Pasal 12 huruf k, Pasal 12 huruf l, Pasal 12 huruf m juncto Pasal 87 ayat (1) huruf b, huruf c; ayat (2) huruf b, huruf c; dan ayat (3) 5) Pasal 16 juncto Pasal 88 ayat (1) huruf a 6) Pasal 17 ayat (2) huruf b, 17 ayat (2) huruf a juncto Pasal 92 ayat (1) 7) Pasal 19 huruf a, Pasal 19 huruf c, Pasal 19 huruf d, Pasal 19 huruf f, juncto Pasal 94 ayat (1) 8) Pasal 19 huruf b juncto Pasal 98 ayat (1) Telah menimbulkan potensi dan bahkan secara faktual menimbulkan ketidakpastian hukum. Karena pasal-pasal tersebut telah nyata menyasar individu-individu, seperti para petani, masyarakat lokal, serta masyarakat adat yang selama ini menggantungkan hidupnya dari hasil hutan. 151. Bahwa tendensi perlakuan memihak negara terhadap usaha skala besar ketimbang masyarakat sekitar hutan terlihat dari materi muatan UU PPPH yang justru tidak melakukan rekriminalisasi terhadap Pasal 50 ayat (2) UU Kehutanan yang mengatur pidana perusakan hutan oleh pemegang izin pemanfaatan hutan. Hal ini menunjukkan tendensi definisi bahwa perusahakan hutan hanya dilakukan oleh masyarakat yang hidup sekitar hutan; 152. Bahwa pasal-pasal UU PPPH yang mengandung ancaman pidana sama sekali tidak mencerminkan maksud dari tujuan dibentuknya UU PPPH yang ingin memberantas perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisir, lintas negara, dan dengan modus operandi yang canggih; Tabel 4. Daftar Perkara Masyarakat Yang Dituntut Menggunakan UU PPPH No. Terdakwa Posisi Pasal Yang Dituntut Hukuman Pengadilan No. Perkara Kategori 1 Hadri bin Samsudin Swasta Pasal 83 ayat (1) UU PPPH Penjara 1 th, Denda Rp 500jt subs. 1 bln PN Marabahan No. 1/Pid.Sus/2 014/PN.MR B. Individu Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 71 2 Adrian bin Sahibul Swasta Pasal 83 ayat (1) huruf b UU PPPH Penjara 1 th 2 bln, Denda Rp 500jt subs. 2 bln PN Marabahan No. 02/Pid.Sus/2 014/PN.MRB Individu 3 DEDDY HENDRA DENATA Sopir Pasal 12 huruf e jo pasal 83 ayat (1) huruf b UU PPPH jo UU Kehutanan Penjara 1th, Denda Rp 500jt subs. 1 bln PN Maro No. 5/PID.B/2014 /PN.MR Individu 4 INA Als FARLIN Bin ASMAWI Swasta Pasal 83 ayat (1) Jo Pasal 12 Huruf E UU PPPH Penjara 1th 6 bln, Denda Rp 500rb subs. 6 bln PN Muara Teweh No. 07/Pid.Sus/2 014/PN.MTw Individu 5 MUHAMAD HARLI Als COCON Bin SUADIE Sopir Pasal 83 ayat (1) huruf b UU PPPH Pernjara 1th, Denda Rp 500jt subs. 1 bln PN Palangka Raya No.: 12/Pid.Sus/2 014/PN.Pl.R Individu 6 DASRIL Bin MANSUR Wiras wasta Pasal 83 ayat (1) huruf b UU PPPH Penjara 1th 2bln, Denda Rp 500jt subs 2 bln PN Bangkinan g No. 27/Pid.Sus/2 014/PN.BKN Individu 7 HAMSAN Bin THAMRIN swasta Pasal 83 ayat (1) Jo Pasal 12 Huruf E UU PPPH Penjara 1th, Denda Rp 500jt subs. 1 bln PN Palangka Raya No. 38/Pid.Sus/2 014/PN.Pl.R Individu 8 AHMAD Bin SUNI (Alm) Pialang Pasal 88 ayat (1) huruf a UU PPPH Penjara 1th, Denda Rp 500jt subs. 1 bln PN Palangka Raya No. 60/Pid.Sus/2 014/PN.Pl.R Individu 9 1) Suraji bin Kaeran 2) H. Rahmat bin Budiman 3) Heri Tindieyan 4) Midi Bin Matsani, Petani Pasal 92 ayat (1) huruf b UU PPPH Penjara 3 tahun, denda 1,5 milyar PN Bintuhan No. 09-10- 11-12- 13/Pid.B/201 4/PN.BTH tanggal 24 April 2014 Individu (masy adat semnde banding agung 10 1) M. Nur Ja’far 2) Zulkifli 3) Ahmad Burhanudin 4) Samingan 5) Sutisna 6) Suyanto Petani Pasal 94 ayat (1) UU PPPH Ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 8 tahun PN Palembang Individu 11 ERNIS Als ANI Bin TIJAN Buruh Pasal 12 huruf m, Pasal 87 ayat (1) huruf c UU PPPH Perjara 2th, Denda Rp 500jt subs. 2 bln PN Pelalawan No. 211/Pid.Sus/ 2013/PN.PL W Individu NURSAL Als. ISAL Bin A. KADIR RIKI SANDRA PUTRA Als. RIKI Bin SIMUS Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 72 ANDI Bin AMA FILI GIAWA Diolah dari berbagai sumber 153. Keberadaan pasal-pasal UU PPPH yang mengandung ancaman pidana akan membatasi Para Pemohon, khususnya Pemohon I s.d Pemohon IV dalam memenuhi kebutuhan hidupnya demi mengembangkan dirinya. Pembatasan atas hak untuk mengembangkan diri akan berdampak dan berhubungan pada pemenuhan hak dasar lainnya, dalam konteks masyarakat lokal atau masyarakat adat, kebutuhan hidupnya tak akan dapat terpenuhi lagi jika pasal-pasal tersebut diterapkan; 154. Oleh karenanya keberadaan pasal-pasal UU PPPH yang mengandung ancaman pidana telah membatasi hak konstitusional para Pemohon untuk mengembangkan diri, dalam rangka memenuhi kebutuhan dasarnya (basic needs) sebagai manusia; 155. Berdasarkan uraian di atas, maka ketentuan pidana yang justru menyasar individu dalam UU PPPH terbukti telah mengingkari keberadaan masyarakat hukum adat, melanggar kepastian hukum, dan melanggar hak mengembangkan diri Para Pemohon, sebagaimana dijamin Pasal 18B ayat (2); Pasal 28D ayat (1); dan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. VI. PENINDAKAN TERHADAP PERBUATAN PIDANA TERKAIT KAWASAN YANG TELAH DITUNJUK SEBELUM ADANYA PUTUSAN MK NO. 45/PUU- IX/2011 ADALAH BENTUK KETIDAKPASTIAN HUKUM 156. Bahwa Pasal 28D (1) menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”; 157. Bahwa Pasal110 b UU PPPH berbunyi sebagai berikut:“Perkara tindak pidana perusakan hutan dalam kawasan hutan yang telah ditunjuk oleh Pemerintah sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU- IX/2011 tanggal 12 Februari 2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, berlaku ketentuan dalam Undang-Undang ini.”; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 73 158. Bahwa pentingnya kepastian hukum tidak hanya dianut dalam tradisi rechtsstaat, tradisi the rule of law juga memberikan penegasan tentang pentingnya kepastian hukum. The rule of law sendiri dimaknai sebagai “a legal system in which rules are clear, well-understood, and fairly enforced”—sebuah sistem hukum yang jelas (kecil kemungkinan untuk disalahgunakan), mudah dipahami, dan menjaga tegaknya keadilan. Kepastian hukum menjadi salah ciri the rule of law, yang di dalamnya mengandung asas legalitas, prediktibilitas, dan transparansi; 159. Bahwa prinsipkepastian hukumsalah satunya adalah kejelasanrumusan Undang-Undang. Ini merupakan aspek yang berbeda dariprinsipkepastian hukum, yakniharusmenjamin stabilitassistem hukumbagi seorang individu. Seorang individuharus mampumerencanakan/hidupnyasesuai, sedangkanUndang-Undang harusmenjamin stabilitasdalam halkeputusan yang dibuat olehseorang individutentang/hidupnyasehari-hari; 160. Bahwa hukumharus jelas, komprehensif,logis, dan mudah dimengerti. Faktanya adalahbahwa hukumtidak selalumudah dipahami.Alasanmengapaperancangharus mengejarkejelasanperbuatan hukumadalahkarenaorang yang wajarharus dapatmembaca dan memahami apahaknyaketika membacaperbuatan yang ada di Undang- Undang. Ketentuan yang tidakdimengertimenciptakan ketidakpastian; 161. Bahwa selain itu, ciri kepastian hukum adalah peraturan harus memecahkanmasalah. Konsep iniberarti bahwahukum harusmemberikan solusikonklusifbagi seorang individu. Individu tidakboleh berada dalam situasi ketidakpastian akan nasibnya; 162. Bahwa menurut Pasal 15 ayat (1) UU Kehutanan menyatakan, “Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui proses sebagai berikut: a. penunjukan kawasan hutan, b. penataan batas kawasan hutan, c. pemetaan kawasan hutan, dan d. penetapan kawasan hutan” Selanjutnya ayat (2) pasal tersebut menyatakan, ”Pengukuhan kawasan hutansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah”. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 74 163. Bahwa berdasarkan uraian di atas, kawasan hutan baru mempunyai kepastian hukum ketika sudah melalui proses pengukuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU Kehutanan; 164. Bahwa ketentuan dalam Pasal 110 huruf b UUP3H menyatakan dengan jelas bahwa jika ada tindak pidana perusakan hutan yang dilakukan di dalam kawasan hutan yang telah ditunjuk oleh Pemerintah sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011 tanggal 12 Februari 2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, maka pelakunya akan diberlakukan ketentuan UU PPPH; 165. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 45/PUU-IX/2011 tanggal 12 Februari 2012 secara singkat menyatakan bahwa karena penetapan kawasan hutan adalah proses akhir dari rangkaian proses pengukuhan kawasan hutan, maka frasa, “ditunjuk dan atau” yang terdapat dalam Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan bertentangan dengan asas Negara Hukum, seperti tersebut dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, karena menimbulkan ketidakpastian hukum. Sehingga dengan adanya putusan tersebut, maka bunyi Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan adalah sebagai berikut: “Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.” 166. Bahwa oleh karenanya, dengan adanya putusan MK tersebut maka terdapat kepastian hukum akan definisi kawasan hutan; 167. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 huruf b UU PPPH tersebut, tindak pidana yang dilakukan di dalam kawasan hutan yang telah ditunjuk sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor45/PUU- IX/2011dapat dipidana dengan UU PPPH; 168. Bahwa penunjukkan kawasan hutan masih sah dan mengikat meski adanya Putusan MK Nomor 45/PUU-IX/2011. Namun sah dan mengikatnya tetap sebatas penunjukan kawasan hutan, bukan pengukuhan. Penunjukan kawasan hutan sendiri merupakan tahap awal dalam proses pengukuhan kawasan hutan. Sehingga diperlukantindak lanjut berupa penataan batas, pemetaan, dan penetapan kawasan hutan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 75 untuk menjadi kawasan hutan yang definitif, sebagaimana disyaratkan Pasal 15 ayat (1) UU Kehutanan; 169. Bahwa melihat definisi kawasan hutan yang diberikan UU Kehutanan paska adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011, maka ketentuan pidana tidak dapat diberlakukan di atas kawasan yang baru ditunjuk sebagai kawasan hutan, sebab kawasan hutan yang masih statusnya dalam “penunjukan” bukan hasil akhir dari proses penetapan kawasan hutan; 170. Bahwa dengan demikian, pemberlakuan ketentuan pidana dalam UU PPPH terhadap kawasan hutan yang statusnya baru ditunjuk akan mengakibatkan ketidakpastian hukum, yang tentunya bertentangan dengan jaminan kepastian hukum yang diatur Pasal 28D ayat (1) UUD; 171. Bahwa meskipun keseluruhan UU PPPH dicabut maka tidak akan terjadi kekosongan hukum mengingat sebagian besar perbuatan pidana yang ada dalam UU PPPH pada dasarnya telah diatur dalam berbagai peraturan lainnya(lihat Tabel 5.) Dalam artian tanpa berlakunya UU PPPH – dan pasal pidana dalam UU Kehutanan berlaku maka seluruh perbuatan yang dipidana dalam UU PPH tetap juga perbuatan pidana dalam UU Kehutanan; Tabel 5. Rekriminalisasi Pasal Pidana Dalam UU PPPH No Aturan dalam UU PPPH Rumusan Pidana Pasal Pidana di UU Lain 1. Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b Pasal 12 huruf c , Pasal 12 huruf d, Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf f Pasal 12 huruf h, Pasal 12 huruf k, Pasal 12 huruf l, Pasal 12 huruf m Setiap orang dilarang: a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan; b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang; c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah; d. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin; Pasal 12 huruf a., telah diatur dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a UU Kehutanan. Pasal 12 b., telah diatur dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e UU Kehutanan. Pasal 12 c., telah diatur Pasal 50 ayat (3) huruf e UU Kehutanan. Pasal 12 d., telah diatur Pasal 50 ayat (3) huruf f UU Kehutanan. Pasal 12 e., telah diatur Pasal 50 ayat (3) huruf h Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 76 e. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan; f. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang; g. ….; h. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar; i. ….; j. ….; k. ….; l. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; dan/atau m. menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah. UU Kehutanan. Pasal 12 f., telah diatur Pasal 50 ayat (3) huruf k UU Kehutanan. Pasal 12 h., telah diatur Pasal 50 ayat (3) huruf f UU Kehutanan. Pasal 12 l., telah diatur Pasal 50 ayat (3) huruf f UU Kehutanan. Pasal 12 m., telah diatur Pasal 50 ayat (3) huruf f UU Kehutanan. PENGUJIAN UU KEHUTANAN VII. PENJELASAN PASAL 12 UU NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28D AYAT (1), PASAL 28G AYAT (1), PASAL 28H AYAT (1) DAN PASAL 18B AYAT (2) UUD 1945 1. Bahwa UU Nomor 41 Tahun 1999 telah mengatur tata kelola kehutanan yang perlu diikuti agar pengurusan hutan dapat dilakukan secara sistematis, berkeadilan, dan berkelestarian. Di dalam UU Kehutanan disebutkan bahwa pengurusan hutan merupakan pengaturan segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. Ruang lingkup pengurusan hutan meliputi: (a) Perencanaan kehutanan; (b) Pengelolaan hutan; (c) Litbang, diklat dan penyuluhan; serta (d) Pengawasan. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 77 Pengelolaan hutan merupakan salah satu kegiatan dalam pengurusan hutan, yang meliputi: a. Inventarisasi hutan; b. Pengukuhan kawasan hutan; c. Penatagunaan kawasan hutan; d. Pemanfaatan kawasan hutan; e. Pembentukan wilayah pengelolaan hutan; f. Penyusunan rencana kehutanan. 2. Bahwa dalam rangka pengelolaan hutan itu, penatagunaan kawasan hutan dilakukan setelah selesai dilakukan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dinyatakan dengan tegas dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) UU Kehutanan yang berbunyi: (1) Berdasarkan hasil pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15, Pemerintah menyelenggarakan penatagunaan kawasan hutan. (2) Penatagunaan kawasan hutan meliputi kegiatan penetapan fungsi dan penggunaan kawasan hutan. 3. Bahwa Penjelasan Pasal 12 UU Kehutanan berbunyi,“Dalam pelaksanaan dilapangan, kegiatan pengukuhan kawasan hutan tidak selalu harus mendahului kegiatan penatagunaan hutan, karena pengukuhan kawasan hutan yang luas akan memerlukan waktu lama. Agar diperoleh kejelasan fungsi hutan pada salah satu bagian tertentu, maka kegiatan penatagunaan hutan dapat dilaksanakan setidak-tidaknya setelah ada penunjukan”; 4. Bahwa penjelasan Pasal 12 UU Kehutanan telah membuat aturan baru yang bertentangan dengan Pasal 16 ayat (1) UU Kehutanan, sehingga membolehkan kegiatan penatagunaan kawasan hutan sebelum selesai dilakukan pengukuhan kawasan hutan; 5. Bahwa keberadaan Penjelasan Pasal 12 UU Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945, antara lain: prinsip kepastian hukum [Pasal 28D ayat (1)], perlindungan diri pribadi dan harta benda [Pasal 28G ayat (1)], hak untuk bertempat tinggal dan memperoleh lingkungan hidup yang sehat [Pasal 28H ayat (1)] dan hak milik [Pasal 28H ayat (4)]; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 78 6. Bahwa keberadaan Penjelasan Pasal 12 UU Kehutanan bertentangan dengan asas kepastian hukum yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi,“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”Penjelasan Pasal 12 UU Kehutanan yang memuat aturan baru dan mengecualikan alur tata kelola kehutanan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Ketidakpastian hukum terjadi karena Penjelasan Pasal 12 UU Kehutanan bertentangan dengan Pasal 16 ayat (1) UU Kehutanan. Lebih lanjut keberadaan Penjelasan Pasal 12 UU Kehutanan membuat proses pengukuhan kawasan hutan yang harus bermuara pada penetapan kawasan hutan menjadi diabaikan oleh Pemerintah, karena tanpa menyelesaikan proses pengukuhan kawasan hutan, berdasarkan Penjelasan Pasal 12 UU Kehutanan, pemerintah diperbolehkan melakukan penatagunaan kawasan hutan tanpa berdasar kepada kawasan hutan yang definitif; 7. Penjelasan Pasal 12 UU Kehutanan bertentangan dengan prinsip perlindungan diri pribadi dan harta benda dari warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi,“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”Dilakukan penatagunaan hutan di atas tanah yang belum selesai proses pengukuhan kawasan hutan membatasi hak masyarakat yang sudah tinggal di dalam hutan untuk mendapatkan perlindungan terhadap diri dan ancaman ketakutan untuk berbuat yang merupakan hak asasinya; 8. Penjelasan Pasal 12 UU Kehutanan bertentangan dengan jaminan konstitusi kepada warga negara untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi,“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan medapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”Pengabaian terhadap proses pengukuhan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 79 kawasan hutan dengan langsung menentukan fungsi kawasan hutan dapat melanggar hak warga negara untuk bertempat tinggal. Selain itu, penetapan fungsi kawasan hutan, apalagi yang biasanya diikuti dengan pememberian izin-izin usaha di bidang kehutanan pada hutan produksi, dapat merusak lingkungan kehidupan warga negara yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan; 9. Penjelasan Pasal 12 UU Kehutanan bertentangan dengan prinsip jaminan hak milik sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi,“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.”Pengabaian terhadap proses pengukuhan kawasan hutan untuk menyelesaikan hak-hak masyarakat yang tanahnya akan dijadikan sebagai hutan tetap sama halnya dengan pengabaian terhadap hak milik masyarakat yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan; 10. Selain bertentangan dengan UUD 1945, Penjelasan Pasal 12 UU Kehutanan juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP). UU PPP mengatur fungsi dan isi dari penjelasan Undang-Undang. Di dalam lampiran yang merupakan bagian integral dari UU PPP disebutkan bahwa: • Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud. • Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma. • Penjelasan tidak menggunakan rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan Peraturan Perundang- undangan. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 80 11. Bahwa berdasarkan uraian di atas, keberadaan Penjelasan Pasal 12 UU Kehutanan merupakan perubahan terselubung terhadap substansi tata kelola kehutanan yang telah diatur dalam batang tubuh UU Kehutanan. Selain itu, keberadaan Penjelasan Pasal 12 UU Kehutanan juga menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakpastian norma hukum karena bertentangan dengan alur tata kelola kehutanan yang menjadi tulang punggung UU Kehutanan. Oleh karenanya, Penjelasan Pasal 12 UU Kehutanan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. VIII. TIDAK ADANYA BATAS WAKTU PENETAPAN KAWASAN HUTAN DALAM PASAL 15 AYAT (1) HURUF D UU NO. 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28D AYAT (1), PASAL 28H AYAT (1) DAN PASAL 18B AYAT (2) UUD 1945 12. Bahwa Pasal 15 ayat (1) UU Kehutanan berbunyi, “Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui proses sebagai berikut: a. penunjukan kawasan hutan, b. penataan batas kawasan hutan, c. pemetaan kawasan hutan, dan d. penetapan kawasan hutan.” Pasal 15 ayat (1) UU Kehutanan mengatur mengenai tahapan dalam pengukuhan kawasan hutan. Penetapan kawasan hutan di dalam ketentuan itu merupakan tahap akhir dari pengukuhan kawasan yang menjadi penentu suatu wilayah secara definitif menjadi kawasan hutan; 13. Bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf d UU Kehutanan tidak mengatur mengenai batas waktu pemerintah untuk melakukan penetapan kawasan hutan. Tidak adanya batasan waktu itu pada kenyataannya telah menimbulkan kelalaian Pemerintah untuk melakukan penetapan kawasan hutan agar tersedia kawasan hutan yang definitif. Kelalaian tersebut menimbulkan dampak pada terlanggarnya hak-hak konstitusional pemohon dikarenakan Pemerintah pada kenyataannya secara sewenang-wenang memperlakukan kawasan hutan yang telah ditunjuk sama dengan kawasan hutan yang telah ditetapkan. Kelalaian Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 81 pemerintah dalam menetapkan kawasan hutan karena tidak adanya ketentuan mengenai batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang menjadi penyebab konflik-konflik tenurial, termasuk permasalahan konflik yang dialami oleh para pemohon. Tidak adanya ketentuan mengenai batas waktu penetapan kawasan hutan bertentangan dengan prinsip Negara Hukum yang telah dijamin di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan pembatasan kekuasaan pemerintah dalam pengukuhan kawasan hutan sebagaimana telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 45/PUU-IX/2011; 14. Bahwa sampai Agustus tahun 2014 Pemerintah baru selesai melakukan penetapan kawasan hutan seluas 69.758.922,38ha atau setara dengan 56,9% dari luas kawasan hutan yang telah ditunjuk yang seluas 122.404.872,67 ha. Jumlah yang rendah itu telah menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai status penguasaan dan pemilikan tanah- tanah yang telah ditunjuk oleh pemerintah untuk dijadikan sebagai kawasan hutan; 15. Bahwa ketiadaan batas waktu untuk melakukan penetapan kawasan hutan telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemohon dan merupakan pelanggaran terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” 16. Bahwa keberadaan Pasal 15 ayat (1) huruf d UU Kehutanan bertentangan dengan prinsip perlindungan diri pribadi dan harta benda dari warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”; 17. Bahwa untuk menjadikan penetapan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) huruf d UU Kehutanan, maka diperlukan persyaratan mengenai batas waktu untuk melakukan penetapan kawasan hutan. Dengan melakukan penafirsan sistematis Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 82 dengan Pasal 20 ayat (4), Pasal 23 ayat (4), dan Pasal 26 ayat (5) UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka semestinya penetapan kawasan hutan dilakukan paling lambat 5 (lima) tahun sejak dilakukan penunjukan kawasan hutan. UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 20 ayat (4) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Pasal 23 ayat (4) Rencana tata ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Pasal 26 ayat (5) Rencana tata ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. 18. Bahwa perlunya merujuk kepada UU Penataan Ruang dalam proses pengukuhan kawasan hutan juga telah ditegaskan dalam Pasal 15 ayat (2) UU Kehutanan, yang menyebutkan bahwa: “Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah.” Hal ini dipertegas oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 45/PUU-IX/2011 dengan menyatakan bahwa: “[3.12.4] … Selanjutnya ayat (2) dari pasal tersebut yang menentukan, “Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah” menurut Mahkamah ketentuan tersebut antara lain memperhatikan kemungkinan adanya hak-hak perseorangan atau hak pertuanan (ulayat) pada kawasan hutan yang akan ditetapkan sebagai kawasan hutan tersebut, sehingga jika terjadi keadaan seperti itu maka penataan batas dan pemetaan batas kawasan hutan harus mengeluarkannya dari kawasan hutan supaya tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain, misalnya masyarakat yang berkepentingan dengan kawasan yang akan ditetapkan sebagai kawasan hutan tersebut;” 19. Sehingga berdasarkan Pasal 15 ayat (2) UU Kehutanan dan Putusan MK Nomor 45/PUU-IX/2011, ketentuan yang mempersyaratkan batas waktu lima tahun bagi penetapan kawasan hutan sejak dilakukannya Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 83 penunjukan kawasan hutan sejalan dengan batas waktu yang dikehendaki dalam evaluasi Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam UU Penataan Ruang. Hal ini penting diperhatikan agar tercipta harmonisasi peraturan perundang-undangan yang berkepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta sebagai ketentuan yang membatasi kesewenang-wenangan penguasa yang menjadi sendi bagi tegaknya Negara Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. IX. KETENTUAN PIDANA DALAM UU KEHUTANAN, YAKNI PASAL 50 AYAT (3) HURUF A, HURUF B, HURUF E, HURUF I, DAN HURUF K BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP NEGARA HUKUM 20. Bahwa dalam Pasal 112 Undang-Undang PPPH menyebutkan, Pada saat undang-undang ini mulai berlaku: a. ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, serta huruf k; dan b. ketentuan Pasal 78 ayat (1) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (1) serta ayat (2) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (3) huruf a dan huruf b, ayat (6), ayat (7), ayat (9), dan ayat (10) dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; 21. Bahwa Pasal 50 ayat (3) menyebutkan: (3) Setiap orang dilarang: a. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah; b. merambah kawasan hutan; e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 84 dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang; i. menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang; k. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau; 22. BahwaPasal78 ayat(1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan: (1) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal50 ayat (1) atau Pasal 50 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). (2) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 10(sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). (3) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dandenda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). (4) Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalamPasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dandenda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah). (5) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). (6) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal38 ayat (4) atau Pasal 50 ayat (3) huruf g, diancam dengan pidana penjara paling lama 10(sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 85 (7) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal50 ayat (3) huruf h, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan dendapaling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). (8) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3)huruf i, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan denda palingbanyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). (9) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal50 ayat (3) huruf j, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan dendapaling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). (10) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalamPasal 50 ayat (3) huruf k, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dandenda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). (11) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalamPasal 50 ayat (3) huruf l, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dandenda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). (12) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalamPasal 50 ayat (3) huruf m, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dandenda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (13) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat(5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) adalah kejahatan, dan tindak pidanasebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (12) adalah pelanggaran. (14) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dansanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersamasama,dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 86 masing-masing ditambah dengan1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan. (15) Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasukalat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaransebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk negara. 23. Bahwa para Pemohon beranggapan apabila petitum permohonan inidikabulkan secara penuh dengan membatalkan keseluruhan UU PPPH, para Pemohon menilai Mahkamah Konstitusi juga perlu menilai konstitusionalitas dari keberlakuan hukum ex post dari petitum yang para Pemohon ajukan, yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) juncto Pasal 78 UU Kehutanan; 24. Bahwa menurut pendapat Para Pemohon bahwa jika Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa UU PPPH batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka dengan sendirinya akan berlaku kembali Pasal 50 ayat (3) juncto Pasal 78 UU Kehutanan; 25. Bahwa oleh karenanya, pemohon juga meminta agar Mahkamah Konstitusi untuk sekaligus menguji konstitusionalitas Pasal 50 ayat (3) junctoPasal 78 ayat (1) UU Kehutanan. Sebab menurut Para Pemohon, Pasal 50 ayat (3) juncto Pasal 78 ayat (1) UU Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945 (Konstitusi) atau dinamakan dengan cacat konstitusional (inkonstitusional) sebagaimana ketentuan-ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, khususnya dalam hal ini Pasal 50 ayat (3)junctoPasal 78 ayat (1) UU Kehutanan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, dengan tegas menyatakan, “Negara Indonesia adalah negara hukum”; 26. Bahwa pernyataan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, menurut Jimly Ashiddiqie mengandung pengertian adanya pengakuan terhadap supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 87 bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa; 27. Bahwa, dalam hukum pidana salah satu cara untuk menghindari penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa dengan menggunakan instrumen hukum pidana adalah dengan menggunakan asas legalitas. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU- VIII/2010, Eddy O.S., Hiariej menjelaskan, bahwa asas legalitas merupakan asas fundamental dalam hukum pidana. Hiariej mengutip dari Machteld Boot, bahwa asas legalitas terdiri dariempat syarat, yaitu: 1) nullum crimen, noela poena sine lege praevia, 2) nullum crimen, noela poena sine lege scripta, 3) nullum crimen, noela poena sine lege certa, dan 4) nullum crimen, noela poena sine lege stricta. Terkait sine lege praevia, Hiariej menjelaskan: “Pertama, prinsip nullum crimen, noela poena sine lege praevia. Artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang sebelumnya. Konsekuensi dari makna ini adalah ketentuan hukum pidana tidak boleh berlaku surut. Makna ini dalam sejarah perkembangan asas legalitas telah disimpangi di beberapa negara dengan alasan melindungi kepentingan negara dan bahaya yang ditimbulkan terhadap masyarakat”. Kemudian terkait lex scripta, dijelaskan bahwa: “Kedua, prinsipnullum crimen, nulla peona sine lege scripta. Artinya, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undangundang tertulis. Konsekuensi dari makna ini adalah semua ketentuan pidana harus tertulis. Dengan kata lain, baik perbuatan yang dilarang, maupun pidana yang diancam terhadap perbuatan yang dilarang harus tertulis secara expresiv verbis dalam undang-undang”. Sementara itu terkait lex certa diterangkan: “Ketiga, prinsip nullum crimen, nulla poena sine lege certa. Artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa aturan undang-undang yang jelas. Konsekuensi selanjutnya dari makna ini adalah bahwa rumusan perbuatan pidana harus jelas sehingga tidak bersifat multi tafsir yang dapat membahayakan bagi kepastianhukum. Demikian pula dalam hal penuntutan, dengan rumusan yangjelas penuntut umum Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 88 akan dengan mudah menentukan mana perbuatan-perbuatan yang dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana dan mana yang bukan”. Terakhir mengenai lex stricta, dijelaskan bahwa: “Keempat, prinsip nullum crimen, noela poena sine lege stricta. Artinya, tidak ada perbuatan pidana, tidak adapidana tanpa undang-undang yang ketat. Konsekuensi dari makna ini secara implisit tidak membolehkan analogi. Ketentuan pidana harus ditafsirkan secara ketat sehingga tidak menimbulkan perbuatan pidana baru”. 28. Bahwa dalam Pasal 50 UU Kehutanan mengandung frasa “kawasan hutan”sebagai bagian dari rumusan delik tanpa memperhatikan dan membedakan kondisi faktual dan yuridis areal yang menjadi kawasan hutan. UU Kehutanan menentukan bahwa untuk menjadi kawasan hutan yang memiliki kepastian hukum, maka pemerintah harus melaksanakan proses pengukuhan kawasan hutan yang meliputi penunjukan, penataan batas kawasan hutan, hingga ke penetapan kawasan hutan. Namun, demikian Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan memberikan kemungkinan bahwa yang disebut “kawasan hutan” tidak hanya terhadap areal yang telah memperoleh kepastian hukum melalui pengukuhan kawasan hutan; 29. Bahwa sementara itu Pasal 81 UU Kehutanan menyatakan, “Kawasan hutan yang telah ditunjuk dan atau ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum berlakunya undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku berdasarkan undang-undang ini.” Dengan adanya Pasal 81 UU Kehutanan, kemudian kawasan yang masih dalam tahap penunjukkan sebelum berlakunya UU Kehutanan pun diakui sebagai kawasan hutan dengan definisi yang diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan; 30. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011 menghapuskan frasa “ditunjuk dan atau” dalam Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan. Namun demikian ketentuan tersebut tidak menentukan keadaan yuridis kawasan hutan yang berlaku, karena putusan a quo hanya menguji rumusan pasal dalam UU Kehutanan, bukan status hukum dari kawasan hutan itu sendiri. Dengan demikian, terlepas keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011a quo, setidaknya ada 3 (tiga) jenis tahapan pada tanah yang didefinisikan sebagai Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 89 kawasan hutan oleh Kementerian Kehutanan, yaitu: Pertama, kawasan hutan yang masih dalam tahapan penunjukan; Kedua, kawasan hutan yang sudah dalam tahapan penataan batas, dan; Ketiga, kawasan hutan yang telah melalui tahap penetapan; 31. Bahwa mengenai kepastian hukum dapat merujuk Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 44Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan yang menyebutkan bahwa “Pengukuhan kawasan hutan adalah rangkaian kegiatan penunjukan, penataan batas, pemetaan dan penetapan kawasan hutan dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum atas status, letak, batas dan luas kawasan hutan.” Frasa kepastian status yang disebutkan dalam pasal a quo, dapat ditarik kembali ke rumusan Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan yang menyatakan bahwa status hutan berdasarkan statusnya dapat terdiri dari: a. hutan negara dan b. hutan hak. Selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU- X/2012, Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan telah dihapus kata “negara” sehingga menjadi: “hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”. Oleh karenanya, kepastian status wilayah hutan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat pun perlu dipastikan kembali dan diberikan pengelolaan sumbar daya hutan bagi masyarakat adat secara khusus;” 32. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa salah satu tujuan dari proses pengukuhan kawasan hutan adalah menentukan batas kawasan hutan yang merupakan statusnya hutan negara, hutan adat, hutan hak, dan termasuk juga dilepaskan dari peruntukannya sebagai kawasan hutan. Sehingga pengukuhan kawasan hutan pada dasarnya memberikan kejelasan atas siapa yang berhak menguasai terhadap hutan yang dikukuhkan; 33. Bahwa konsekuensi dari kejelasan penguasaan dan penentuan status tersebut akan menentukan hak dan kewajiban yang berbeda pula. Sebagai misal, apabila statusnya ditentukan sebagai hutan adat maka terhadap subjek hukum masyarakat hukum adat yang menguasainya secara hukum berhak untuk mengelolanya, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 36 dan Pasal 37 UU Kehutanan, bahwa, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 90 “Pemanfaatan hutan hak dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, sesuai dengan fungsinya.” Artinya, tanpa proses pengukuhan kawasan hutan yang utuh, tentu pemerintah akan kesulitan untuk menentukan siapa yang berhak atas kawasan hutan tersebut; 34. Bahwa, apabila penentuan status kawasan hutan tersebut ternyata menyebabkan hilangnya hak masyarakat atas tanah dan akses terhadap hasil hutan maka masyarakat berhak menerima dan pemerintah berkewajiban untuk memberikan ganti kompensasi, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 68 ayat (3) dan ayat (4) UU Kehutanan.Dalam Pasal 68 ayat (3) disebutkan bahwa, “Masyarakat di dalam dan di sekitar hutan berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya akses dengan hutan sekitarnya sebagai lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akibat penetapan kawasan hutan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Kemudian ayat (4) pasal a quo menyebutkan, “Setiap orang berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya hak atas tanah miliknya sebagai akibat dari adanya penetapan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”; 35. Bahwa dengan demikian, secara a contrario, kondisi awal yang harus diperhatikan adalah bahwa setiap masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan berhak untuk mengakses hasil hutan guna memenuhi kebutuhan hidupnya, bukan justru dipidana sebagaimana Pasal 50 ayat (3) huruf a., b., e., i., dan k UU Kehutanan.Namun, pasal pidana dalam Undang-Undanga quomelakukan generalisasi terhadap setiap orang, sehingga rentan juga untuk menyebabkan warga negara yang haknya dilindungi dalam Pasal 68 UU Kehutanan justru dipidana. Oleh karenanya pemidanaan terhadap subjek hukum yang demikian tidak memiliki legal ratio yang memadai (overinclusive); 36. Bahwa ketentuan pidana merupakan perbuatan paling represif negara terhadap warga negaranya karena melakukan pembatasan terhadap hak- hak dan dilakukan dengan cara monopolistik. Oleh karenanya pelaksanaan kebijakan pidana dalam konteks negara hukum harus diartikan bahwa kriminalisasi tersebut harus memiliki dasar hukum dan konstitusional yang kuat pula. Apabila ada keraguan dalam asas-asas Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 91 yang mendasarinya, seharusnya tidak dikriminalisasi (in dubio pro libertate); 37. Bahwa, penyamaan kawasan hutan yang dalam posisi tahapan pengukuhan yang berbeda, akan membingungkan proses penegakan hukum. Karena proses penegakan hukum justru dapat dikenakan kepada pihak yang justru seharusnya memiliki hak atas “kawasan hutan” sebagaimana dimaksud; 38. Bahwa dengan demikian Pasal 50 ayat (3) huruf a., b., e., i., dan k UU Kehutanan melanggar asas lex certa yang menentukan agar ketentuan pidana diatur dengan jelas yang tidak memungkinkan ambiguitas maupun penafsiran yang berbeda. Dengan aspek ini hukum harus dapat memisahkan dengan jelas mana perbuatan yang dapat dipidana dan mana yang tidak. Sebagai misalnya, pelaksanaan Pasal 50 ayat (3) huruf a UU Kehutanan dapat menyebabkan subjek hukum yang secara de facto merupakan masyarakat hukum adat dan seharunya dilindungi haknya berdasarkan Pasal 68 dan dapat memanfaatkan hutan sebagaimana Pasal 37, justru kemudian dipidana terlebih dahulu karena mengambil hasil hutan yang secara de facto pula dalam penguasaannya, yang mana seharusnya apabila tahapan pengukuhan kawasan hutan dilalui secara penuh didefinisikan sebagai kawasan hutan dengan status hutan adat; 39. Bahwa, apabila dinyatakan dalam rumusan pidana tersebut telah diupayakan untuk mencegah ketidakpastian hukum dan kesewenangan dengan elemen perbuatan melawan hukum,maka perlu disebutkan bahwa keseluruhan pasal sebagaimana dimaksud, yaitu Pasal 50 ayat (3) huruf a., b., e., i., dan k. UU Kehutanan, menyebutkan elemen melawan hukumnya (wederrechtelijk) dengan cara yang berbeda-beda. Dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a. disebutkan “secara tidak sah”, dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e., menyatakan, “tanpa memiliki hak atau izin”. Kemudian dalam Pasal 50 ayat (3) huruf k., dinyatakan “tanpa izin”. Bahkan dalam Pasal 50 ayat (3) huruf b., tidak ditemukan unsur melawan hukumnya; 40. Bahwa dengan demikian adanya unsur melawan hukum di dalam pasal- pasal a quo tetap tidak mampu memberikan jaminan bahwa pemidanaan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 92 dalam “kawasan hutan” memperhatikan pembenaran atau pengecualian berdasarkan status kawasan hutan dan hak-hak masyarakat; 41. Bahwa, dalam praktiknya, hampir tidak ada perkara di pengadilan terkait pelaksanaan Pasal 50 ayat (3) huruf a., b., e., i., dan k., terhadap masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan yang memperhatikan atau melakukan pembuktian atas status hutan dan hak masyarakat atas hutan; 42. Bahwa, dengan keberlakuan Pasal 50 ayat (3) UU Kehutanan yang tidak memiliki kepastian hukum tersebut prinsip-prinsip Negara Hukum yang mencerminkan keadilan pun terlanggar.Keadaan ini diperburuk juga proses pengukuhan kawasan hutan yang berjalan lambat, sehingga keseluruhan masyarakat sekitar hutan warga negara Indonesia yang seharusnya dijaga harkat martabatnya dan dilindungi hak-haknya justru berpeluang untuk dijatuhi pemidanaan. Padahal, Kementerian Kehutanan sendiri mengakui pada saat ini setidaknya 46 juta masyarakat hidup di sekitar dan dalam kawasan hutan; 43. Bahwa, praktik ketidakadilan tersebut tidak ada bedanya dengan praktik masa kolonial. Bahkan setelah beberapa dekade merdeka, praktik kriminalisasi terhadap masyarakat karena mengakses sumber daya alam saat ini sama dengan apa yang terjadi di masa lalu, ketika Koesoema Oetoyo yang merupakan anggota Agrarisch Commissie pada masa pemerintah kolonial pernah mempertanyakan secara retoris kriminalisasi terhadap masyarakat yang mengakses hutan, “how many Javanese…., had wound up in jail simply by exercising their traditional gleaning or pasture rights” (Burns, 2004); X. PASAL 81 UU NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28D AYAT (1), PASAL 28H AYAT (1) DAN PASAL 18B AYAT (2) UUD 1945 44. Bahwa Pasal 81 UU Kehutanan berbunyi, “Kawasan hutan yang telah ditunjuk dan atau ditetapkan berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku sebelum berlakunya undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku berdasarkan undang-undang ini.” Ketentuan tersebut merupakan ketentuan peralihan yang menentukan status hukum Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 93 penunjukan dan penetapan kawasan hutan yang telah dilakukan sebelum diberlakukannya UU Kehutanan; 45. Bahwa Pasal 81 UU Kehutanan pada intinya tidak menegaskan kedudukan hukum penunjukan dan penetapan kawasan hutan, bukan menyamakan status hukum penunjukan dengan penetapan kawasan hutan. Oleh karena itu, semua kawasan yang telah ditunjuk sebelum berlakunya UU Kehutanan harus diposisikan sebagai kawasan hutan yang baru dalam status penunjukan, sehingga terhadap tanah-tanah yang baru ditunjuk untuk dijadikan sebagai kawasan hutan harus memenuhi tahapan penatabatasan, pemetaan, dan penetapan kawasan hutan untuk dapat diterima sebagai kawasan hutan definitif; 46. Pasal 81 UU Kehutanan tidak mengatur mengenai batas waktu untuk melakukan penetapan kawasan hutan. Ketiadaan batas waktu itu membuat pemerintah abai dan menimbulkan kerugian hak konstitusional bagi warga negara, antara lain: mengenai tidak adanya kepastian hukum sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”; 47. Keberadaan Pasal 81 UU Kehutanan bertentangan dengan prinsip perlindungan diri pribadi dan harta benda dari warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”; D. KESIMPULAN Melihat keseluruhan uraian di atas, para Pemohon beranggapan bahwa kesemua fakta dan keberadaan UU PPPH dan UU Kehutananmenyebabkan tidak adanya kepastian hukumdalam rumusan normanyauntuk mencapai tujuan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan tepat sasaran sebagaimana diamanatkan konsiderans menimbang dari UU PPPH. Dengan memperhatikan argumentasi dan pertimbangan yang para Pemohon uraikan di atas, para Pemohon berpendapat bahwa pasal-pasal yang para Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 94 Pemohon uji yakni: Pasal 1 angka 3; Pasal 6 ayat (1) huruf d; Pasal 11 ayat (4); Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b Pasal 12 huruf c , Pasal 12 huruf d, Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf f Pasal 12 huruf h, Pasal 12 huruf k, Pasal 12 huruf l, Pasal 12 huruf m; Pasal 16; Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 19 huraf a dan huruf b; Pasal 26; Pasal 46 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4); Pasal 52 ayat (1); Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 83 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3); Pasal 84 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3); Pasal 87 ayat (1) huruf b, huruf c; ayat (2) huruf b, huruf c; dan ayat (3); Pasal 88; Pasal 92 ayat (1); Pasal 94 ayat (1); Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 110 huruf b UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan; merupakan pasal-pasal inti dari keseluruhan ketentuan Undang-Undangaquoyang melanggar jaminan kepastian hukum, hak asasi manusia yang dijamin UUD 1945, serta bertentangan dengan pemberantasan perusakan hutan yang ingin dicapai sebagaimana dijelaskan dalam bagian menimbang Undang-Undangaquo.Oleh karenanya, para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan keseluruhan ketentuan UU PPPH karena bertentangan dengan UUD 1945. Sementara itu, mengenai pengujian UU Kehutanan, para Pemohon menganggap Penjelasan Pasal 12 bertentangan dengan jaminan kepastian hukum, perlindungan diri pribadi, dan hak atas lingkungan yang sehat sebagaimana dijamin UUD 1945, sehingga sudah seharusnya dibatalkan Mahkamah Konstitusi. Kemudian terhadap ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf d dan Pasal 81, para Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat memberikan jangka waktu penetapan kawasan hutan selama 5 (lima) tahun demi tercapainya kepastian hukum. Terhadap pasal 50 ayat (3) huruf a., huruf b., huruf e., huruf i., dan huruf k, para Pemohon beranggapan demi mencegah terjadinya perampasan hak warga negara secara sewenang-wenang oleh negara, di satu sisi dan menghindarinya kekosongan hukum atas tindak pidana yang terjadi di kawasan hutan, maka para Pemohon meminta ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf a., huruf b., huruf e., huruf i., dan huruf k. mengikat secara bersyarat (conditionally constitutional) – sehingga tidak menyebabkan kriminalisasi secara arbiter terhadap warga negara yang seharusnya dilindungi. E. PETITUM Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 95 Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti yang diajuka, maka para Pemohon memohonkepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara aquo, untuk memutus dengan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan seluruh permohonan Pengujian Undang-Undang yang diajukan para Pemohon; 2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, oleh karenanya Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat; 3. Menyatakan Penjelasan Pasal 12 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945, oleh karenanya Penjelasan Pasal 12 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 4. Menyatakan Pasal 15 ayat (1) huruf d UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945, oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai (conditionally constitusional) “Penetapan kawasan hutan dilakukan paling lambat 5 tahun sejak dilakukannya penunjukan kawasan hutan”; 5. Menyatakan Pasal 50 ayat (3) huruf a., huruf b., dan huruf eUU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945, oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai (conditionally constitutional) “Setiap orang dilarang….”dan seterusnya“kecuali terhadap masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar kawasan hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersil”; 6. Menyatakan Pasal 50 ayat (3) huruf i. dan huruf k. UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945, oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai (conditionally constitutional)“Setiap orang dilarang….”dan seterusnya“kecuali terhadap masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar kawasan hutan”; 7. Menyatakan Pasal 81 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945, oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai (conditionally constitutional) Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 96 “Kawasan hutan yang telah ditunjuk harus dilanjutkan dengan penetapan kawasan hutan paling lambat dalam waktu lima tahun sejak keputusan penunjukan kawasan hutan, atau status penunjukan tersebut menjadi batal demi hukum”; 8. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesiasebagaimana mestinya; Bilamana Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-26 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Genealogies of the Political Forest and Customary Rights in Indonesia, Malaysia, and Thailand; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Naskah Akademik dari RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar tahun 2008; 6. Bukti P-6 : Buku Menuju Penyelesaian Konflik Tenurial Kehutanan; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Putusan Nomor 1052K/PID.SUS/2013; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Keputusan Bupati Lebak Nomor 430/Kep.298/Disdikbud/2013, tertanggal 22 Agustus 2013 tentang Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat di Wilayah Kesatuan Adat Banten Kidul di Kabuapaten Lebak; 10.Bukti P-10 : Fotokopi Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 175/Kpts- 11/2003; 11.Bukti P-11 : Fotokopi Akta Perbaikan Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 97 Indonesia; 12.Bukti P-12 : Fotokopi Akta Notaris H. Abu Jusuf, S.H Nomor 26, tanggal 24 April 2001; 13.Bukti P-13 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 14/KMAN IV/LMAN IV/IV/2012 tentang Penetapan Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Sekjen AMAN) Periode 2012- 2017; 14.Bukti P-14 : Fotokopi Akta Notaris Irma Rachmawati, S.H Nomor 3, tanggal 5 Januari 2006 dan Akta Notaris Al Furqon W., S.H., M.Kn (perubahan) Nomor 2 tanggal 13 Maret 2013; 15.Bukti P-15 : Fotokopi Surat Keputusan Munas VI KPA tentang Penetapan Sekretaris Jenderal KPA periode 2013-2016 Nomlor 10/MUNAS VI/II/2013; 16.Bukti P-16 : Fotokopi Perkumpulan “Sawit Watch” Nomor 59; 17.Bukti P-17 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-131.AH.01.06.Tahun 2009 tentang Pengesahan Perkumpulan; 18.Bukti P-18 : Fotokopi Akta Notaris H.Rizul Sudarmadi, S.H, Nomolr 53, tanggal 11 Juni 2009; 19.Bukti P-19 : Fotokopi Keputusan Mentgeri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU 12.AH.01.07.Tahun 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan; 20.Bukti P-20 : Fotokopi Akta Notaris Nurhadi Darussalam, S.H., M.Hum, Nomor 01, tanggal 12 November 2009; 21.Bukti P-21 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.1605.AH.01.04.Tahun 2010; 22.Bukti P-22 : Buku Pembangunan Perkebunan Sawit di perbatasan Indonesia-Malaysia, Diskriminasi Rasial terhadap Masyarakat Adat; 23.Bukti P-23 : Fotokopi Stragi Pembangunan Kehutanan di Tanah Papua Konsep Sosial Budaya Masyarakat; 24.Bukti P-24 : Fotokopi Identifikasi Desa Dalam Kawasan Hutan 2007; 25.Bukti P-25 : Fotokopi Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 422/Kpts-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 98 Di Wilayah Provinsi daerah Tingkat I Sumatra Barat Seluas 2.600.280 (dua juta enam ratus ribu dua ratus delapan puluh enam) Hektar. 26.Bukti P-26 : Fotokopi Buku Saku Pedoman Organisasi Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), yang di dalamnya terdapat AD/ART Organisasi Pemohon 7; Selain itu, para Pemohon menghadirkan tujuh orang saksi dan tujuh orang ahlipada persidangan tanggal 20 November 2014, 3 Desember 2014 dan 22 Desember 2014, dan 15 Januari 2015 yang telah didengar keterangannyadan menyerahkan keterangan tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut: SAKSI PARA PEMOHON 1. Sukran Hawalin • Saksi mewakili masyarakat adat Semende Banding Agung; • Saksi adalah garis keturunan nenek moyang Raden Intaran Dalam; • Saksi tinggal bersama 385 KK dalam satu daerah Tebing Rambutan dengan 5 talang sejak tahun 1997, ada 115 rumah dibakar yang menurut pemerintah tanah tersebut termasuk kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan; • Sebelumnya nenek moyang saksi telah tinggal di daerah tersebut. 2. Ust. Abdul Rahman Sembahulun • Saksi sebagai Ketua Kemangkuan Adat Tanah Sembalun yang beralamat di Gunung Rinjani, Sembalun, Desa Sembalun, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara barat; • Taman Nasional Gunung Rinjani adalah salah satu bagian Sembalun sekitar 12.000 hektare sedangkan yang lain menjadi wilayah dinas kehutanan;; • Saksi tidak tahgu apakah daerah Sembalun 12.000 hektar termasuk taman nasional; • Pada waktu dulu banyak warga yang dipidana karena memotong pohon tetapi untuk sekarang tidak ada lagi. 3. Ismail • Saksi berasak dariSuku Konjo Komunitas Adat Barambang Katute Sulawesi Selatan; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 99 • Barambang Kute terbagi 3 kecamatan yaitu 2 desa ikut di Sinjai Barat, 2 desa di Sinjai Selatan dan 2 desa di Sinjai Borong; • Wilayah hutan adat Barambang Kute menjadi kawasan hutan lindung; • Untuk saat ini potong pohon dilarang. 4. Yontameri Rajo Jambak • Saksi berasal dari komunitas Masyarakat Adat Malalo; • Daerah saksi terletak di Pantai Barat Danau Singkarak, yang terbentang menghadap matahari terbit, yang berbatasan sebelah timur dengan Danau Singkarak, sebelah selatan dengan Kabupaten Solok, sebelah barat dengan Kabupaten Padang Pariaman, dan sebelah utara dengan negeri tetangga, Negeri Padang Laweh Malalo. Dan terdiri dari 3 koto, satu kesatuan hukum adat dari 3 koto terdiri dari 11 suku yang di bawah naungan pimpinan adat. Kalau untuk menyamakan di pemerintahan, Kerapatan Adat Nagari, tetapi di dalam kelarasan adalah di bawah pimpinan Datuk Rajo Malano. Ini dilakukan ke penggunaannya semenjak dari pengaturan pola tanam, wilayah perkebunan, wilayah rimba, dan untuk pemakaian secara adat- istiadat dalam penggunaan Alek Baralek atau nikah kawin. • Saksi mendengar ada suatu aturan Undang-Undang P3H tentang masyarakat adat yang ada di wilayah saksi. Itu sangat berat ancamannya bagi masyarakat saksi dan bagi anak, kemenakan untuk yang masa yang akan datang. Karena negeri itu sudah termasuk wilayah lindung yang harus dilindungi oleh pemerintah. Namun, saksi tidak ada merasa dampak manfaatnya yang disebut oleh pemerintah itu. Sebab warga melihat terjadinya gonjang-ganjing kehutanan yang ada yang dilakukan Pemerintah, bukan masyarakat saksi. Akhirnya masyarakat saksi disuruh oleh polhut untuk mengambil kayu, nanti dijadikan tersangka, bahkan sekarang ada Undang-Undang P3H ini wargalah jadi targetnya, anak, kemenakan. Sementara sampai hari ini tidak ada illegal logging di dalam wilayah saksi. Namun, sekarang warga mendengar di pemerintahan atau di kepolisian Undang-Undang P3H itu sudah dikantunginya untuk mengintai warga sebagai mangsa. • Saksi memohon, bagaimana supaya jangan jadi ancaman bagi untuk anak, kemenakan untuk masa yang akan datang. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 100 • Saksi dan Ketua Kerapatan Adat Nagari memohon jangan terjadi hal-hal yang akan merusak adat saksi; • Belum ada warga masyarakat yang dijatuhi hukuman karena membangun rumah, atau memotong pohon di wuilayah hutan lindung. 5. Yoseph Danur • Saksi berasal dari komunitas masyarakat adat colol Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur; • Tahun 2012, Kepala Balai Besar Badan Konservasi Sumber Daya Alam mendatangi wilayah cool untuk dapat merujuk dan terbentuklah sebuah forum yang namanya Forum Tigar Pilar. Tiga pilar yang di dalamnya ada pihak pemerintah, pemerintah daerah, dan Badan Konservasi Sumber Daya Alam, disisi lain ada masyarakat adat, kemudian ada pihak agama yaitu gereja di dalamnya. Untuk membicarakan, mencari jalan keluar bagaimana untuk melestarikan taman wisata alam di satu sisi dan di sisi lain tetap memperhatikan tanah-tanah hak ulayat masyarakat adat, sehingga ada kesepakatan. 6. Datuk Sukanda • Saksi sebagai pemimpin Komunitas Masyarakat Adat Cek Bocek Selesek, Desa Lawin, Kecamatan Ropang, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat; • Masyarakat Adat Cek Bocek dengan wilayah seluas 28.000 secara turun temurun dikelola dan hidup bersama masyarakat adatnya. Dan di dalam wilayah itu terdapat juga harta-harta peninggalan atau tempat-tempat yang sakral yang harus dipelihara dan situs-situs bersejarah lain; • Masyarakat adat ini secara turun-temurun tetap beraktivitas di wilayah adat dia sendiri. Maka, pada tahun 1935, Belanda mengusir masyarakat- masyarakat adat yang tinggal di wilayah Selesek tadi, sehingga masyarakat ini dipindah di suatu desa, yaitu Desa Lawin, maka dari desa itu mereka tetap mencari nafkah ke wilayah Selesek tadi. • Dalam hal ini, kegiatan mereka di dalam hutan untuk mencari nafkah kehidupan secara terus-menerus sampai saat ini. Nah, kemudian pada tahun 2011, masyarakat adat tidak boleh lagi mengadakan kegiatan di wilayah tersebut karena dari pihak kehutanan atau pemerintah melarang keras mereka tidak boleh lagi masyarakat adat beraktivitas di wilayah itu Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 101 karena itu sudah menjadi hutan lindung, tetapi mereka memutuskan tapal batas atau hutan lindung secara diam-diam atau secara sepihak. Maka posisi masyarakat adat sampai hari ini masih ke dalam … dalam keadaan ragu untuk atau bimbang untuk bekerja aktivitas seperti sebelumnya. • Belum ada masyarakat Adat Cek Bocek Selesek yang dihukum karena masuk dan mengambil hasil hutan. 7. Albertus Mardius • Saksi berasal dari komunitas Masyarakat Hukum Adat Ketemenggungan Siyai, Suku Dayak; • Tahun 2002, seperti biasa, aktivitas warga masyarakat adalah mengambil pohon untuk membuat rumah, hasil hutan, dan sebagainya. Bahwa di dekat warga tersebut ada sebuah perusahaan besar yang bergerak di sektor kehutanan yaitu PT Sari Bumi Kusuma yang camp besarnya berada di dekat kampung. biasa mau membawa hasil hutan itu harus meminta bantuan pihak perusahaan untuk mengangkutnya tetapi perusahaan menolak karena sudah ada pemiliknya, yaitu pihak kehutanan. Reaksi masyarakat untuk menghadapi situasi itu melakukan tutup jalan perusahaan. Akibatnya ada 6 warga yang ditangkap dan ditahan selama 49 hari di Kapolres Sintang dan tanpa ada penjelasan apa pun mengapa mereka waktu itu ditangkap. Kejadianitu diperparah lagi dengan meningkatnya patroli pengamanan dan lokasi hutan di lokasi-lokasi di mana masyarakat sedang bekerja. kemudian pada tahun itu sudah tidak boleh lagi masuk kawasan hutan, berladang, mengambil hasil hutan di dalamnya, membawa rotan, dan sebagainya, termasuk tidak boleh menyadap karet sekitar 2 km dari kampung kami sejak tahun 2002 itu. • Patroli di kawasan hutan dan pengamanan hutan itu berlanjut tidak hanya pada tahun-tahun itu. Terjadi sampai pada tahun 2007 juga ketika ada 6 warga yang berladang di kawasan wilayah adat, ada 2 orang ditangkap pada saat beraktivitas di ladang. dan perkara ini sampai ke Mahkamah Agung. Warga dinyatakan melanggar Undang-Undang karena berladang, beraktivitas di kawasan taman nasional. • Sejak kejadian ini, bahwa masyarakat adat sudah tidak aman lagi mengerjakan lahan-lahan yang ada. Ada beberapa tindakan yang tidak perlu dilakukan oleh pihak taman nasional. Yaitu dengan melakukan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 102 pengerusakan tanaman padi pada waktu itu. Yang mereka yang sudah padinya sudah tinggi akibat penanaman pohon-pohon oleh pihak petugas itu melewati ladang, mereka merusak ladang kami. Bahkan sekaligus merusak pondok-pondok ladang. Lalu mereka juga melakukan intimidasi dengan mengusir, menembakkan senjata ke udara untuk menakut-nakuti warga. AHLI PARA PEMOHON 1. Hermansyah Dalam bidang hukum pidana ini, para ahli hukum pidana pada saat itu sudah mewanti-wanti, memperingatkan kepada kita semua akan kehati-hatian prinsip penggunaan hukum pidana ini. Beccaria, JP. Marat, Forsner, Herman Sulinga, dan sebagainya, ini selalu memperingatkan. Bahkan Immanuel Kant dalam banyak tulisan tentang filsafat hukumnya, itu selalu memperingatkan, prinsip kehati-hatian di dalam menggunakan hukum pidana ini. Karena apa? Diperingatkan. Karena hukum pidana ini banyak menyangkut masalah esensi kehidupan manusia. Berbeda dengan bidang-bidang hukum lain. Sejak awal para ahli-ahli hukum pidana pada abad ke 19 adalah abad di mana kita menilai kemunculan ide gagasan hukum pidana modern, tentunya yang menjadi patokan adalah ketika Von Feuerbach mengungkapkan asas legalitas yang dalam literature kita pahami itu bermunculnya pada saat abad ke 19, 18, 19 di Jerman, kalau itu menjadi ukuran kita ini sudah memperingatkan dan para ahli hukum pidana pada waktu itu juga memang sudah merasakan kekhawatiran akan keberatan hukum pidana ini. Nah, kekhawatirannya apa? Salah satunya adalah kekhawatirannya mungkin negara akan dengan sangat mudah mengeluarkan berbagai macam produk hukum, dimana di dalamnya akan selalu dicantumkan pemidanaan sebagai unsur pemaksa, penguat norma dan unsur pemaksa. Makanya kita coba lihat cukup banyak sekali pasal-pasal pidana di dalam berbagai macam aturan yang kalau kita kaji itu juga sebenarnya unsur-unsurprivat. Sesungguhnya, apakah negara kemudian bisa dengan sebegitu saja mengkriminalisasi, membuat aturan-aturan bahwa ini bertentangan dengan kebijakan pemerintah, lalu dibuat ketentuan pidana? Nah, dan memaksa setiap warga negara dengan instrumen hukum pidana ini, agar warga masyarakat mengikuti kehendak negara dengan pemaksaan dengan dicantumkannya pidana. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 103 Dalam upaya mengembalikan marwah hukum pidana ini ahli terus terang saja ingin mengutip pemikiran dari Prof. Roeslan Saleh dapat dibaca di dalam bukunya Perspektif Hukum Pidana ya, beberapa persprestif dalam hukum pidana itu terbitan dari Aksara Baru, Jakarta, kalau saya tidak salah tahun 1983 yang saya kutip langsung di dalam tulisan saya itu. Bahwa hukum pidana itu setidaknya tentunya berdasarkan refleksi dari kemunculan pada abad itu, dia ingin atau didirikan atau setidak-tidaknya atas 4 pilar asas yang paling fundamental, yaitu asas legalitas, asas persamaan, asas subsidiaritas, keempat asas proporsionalitas. Ketentuan pidana yang kita tekankan adalah asas legalitas. Sedangkan asas persamaan, asas subsidiaritas, dan asas proporsionalitas dari hukum pidana yang merupakan cita-cita dari hukum pidana modern pada waktu itu, keluar dari konsep pemikiran kita. Dari keempat asas ini, ahli dalam konteks ini akan mencoba memberikan pemikiran tentang asas legalitas yang kita pahami selama ini, yang menurut ide gagasan pemikiran hukum pidana modern itu juga sebenarnya tidak utuh, ini lah yang mungkin menjadi penyebab, sehingga terjadinya proses kriminalisasi yang berlebihan atau dengan kata lain biasa yang kita dengar over kriminilisasi. Asas legalitas yang selama ini yang kita dengar atau yang kita pahami, yang selalu kita pahami berkisar kepada empat persoalan ini. Ketika kita berbicara soal asas legalitas yang termuat dalam hukum pidana nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali. Selalu saja kita berbicara tentang lex scripta, lex certa, harus dipenuhinya asas nonretroaktif dan tidak dimungkinkannya analogi. Keempat substansi ini saja yang sering kita dengar ketika kita berbicara tentang asas legalitas. Dalam keempat konteks ini saja, inilah yang jadi kemudian negara berpikiran bagaimana kemudian negara memahami asas legalitas sebagai dasar bertindak? Dasar bertindak dari negara untuk terhadap negaranya, yang terpenting bagi negara adalah ada Undang-Undang tertulis, dibuat Undang-Undang hukumnya. Jelas formulasinya, tidak kita perlakukan surut, dan tidak menggunakan prinsip analogi. Bahwa sebenarnya asas legalitas ini kemunculannya itu memang relatif baru, bukan dia dalam literatur sekali lagi dalam literatur dapat kita baca dalam buku Moeljatno. Itu bukan merupakan tradisi hukum Romawi, artinya jika dia bukan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 104 tradisi hukum Romawi, kemunculannya itu memang baru kemudian, yaitu dinilai dalam Buku Pak Moeljatno itu sekitar abad 19 itu ketika Von Feuerbach, mengungkapkan asas nullum delictumini tadi. Dimunculkan konsep asas legalitas ini tidak lepas dari bentuk reaksi, terhadap kekuasaan raja yang pada saat itu sangat absolut, dimana kerajaan … raja pada saat itu dengan kewenangan yang ada, dengan kekuasaan yang dia miliki, dapat saja menentukan perbuatan dan memberikan penyalahan kepada seseorang. Nah, para ahli hukum pidana pada waktu itu berpikir, situasi seperti ini tidak mungkin dibiarkan, dan tidak bisa, lalu muncullah dengan singkat kata dimunculkanlah asas legalitas. Esensi dari asas legalitas ini sebenarnya bukan merupakan dasar dari bertindak negara, tetapi upaya para ahli hukum pidana dan untuk memberikan perlindungan terhadap warga negara. Bahwa esensi dari kemunculan asas legalitas pada saat itu adalah sebagai upaya dari para ahli hukum pidana, para-para ahli hukum pada waktu itu, untuk memberikan perlindungan karena pada Zaman Romawi sampai dengan pada zaman kekuasaan raja itu tidak ada bentuk perlindungan. Menurut Roeslan Saleh, asas legalitas itu bukan hanya berbicara empat hal seperti itu tadi yang kita katakan, lex certa, lex scripta, kemudian tidak dianutnya. asas nonretroaktif, dan analogi. Tetapi dia mengandung dimensi politik hukum, dimensi organisasi, dan dimensi politik kriminal, di mana ketiga prinsip-prinsip ini dalam asas legalitas merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Apa sebenarnya dimensi politik hukum dari asas legalitas? Dalam dimensi politik hukum dalam asas legalitas, dimunculkannya seperti saya katakan tadi asas legalitas ini adalah upaya para ahli hukum pada waktu itu untuk melindungi hak-hak masyarakat. Hak warga negara, individu dari kesewenang-wenangan raja atau penguasa pada saat itu, itu esensi utamanya memberikan perlindungan. Nah, perlindungan inilah yang menjadi ruh sebenarnya, kalau kita melihat kepada pertumbuhan hukum pidana pada asas legalitas, bukan terbalik. Pemahaman kita selama ini adalah asas legalitas adalah dasar bertindak dari negara, dasar bertindak untuk bertindak dari penguasa, sehingga penguasa atau negara dalam hal ini membuat sebuah aturan dan aturan itu di balik aturan itulah lalu kemudian membangun sebuah argumentasi sudah ada dasar asas Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 105 legalitas terpenuhi. Padahal esensi utama dari dimensi politik hukum yang ada dalam asas legalitas seperti kemunculan awal itu adalah perlindungan. Sejak amandemen, sudah jelas bagaimana arah politik hukum kita. Memberikan perlindungan terahadap masyarakat adat dengan dimasukkannya seperti kita ketahui dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, dan ini diperkuat lagi yang menarikanya oleh putusan Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, dimana di dalam putusannya itu salah satunya adalah mengeluarkan hukum adat dari konteks hukum negara. Apa artinya di sini? Bahwa negara dengan melalui putusan MK ini sudah menyatakan secara jelas masyarakat adat dengan hutan adatnya itu dia otonomi, memiliki kedudukan yang sama sesuai dengan asas persamaan dan persamaan dalam asas hukum pidana, dan ini menurut politik hukum harus dilindungi, harus dilindungi. Siapa yang melindungi? Bukan masyarakat adat yang melindungi. Karena Putusan MK Nomor 35 kalau saya cermati itu juga dia menghendaki bentuk perlindungan, pengakuan dari hukum negara terhadap hutan- hutan adat ini adalah minimal dengan perda misalnya. Nah, amanah ini sebenarnya merupakan amanah konstitusi yang diberikan kepada negara untuk memberikan perlindungan kepada hutan-hutan adat ini tadi, dalam bentuk pengakuan negara. Dalam perspektif politik kriminal ini, negara atau pemerintah itu tidak hanya melakukan kriminalisasi tanpa menghiraukan apakah tujuan dari hukum pidana itu akan tercapai atau tidak. Kedua, juga menghendaki adanya tindakan yang rasional, ini sebenarnya dalam banyak literatur kalau kita melihat membaca buku mulai dari Prof. Sudarto, kemudian juga Barda Nawawi Arief, rasionalitas tindakan dalam politik kriminal itu menjadi sebuah keharusan, penghitungan bagaimana dampak dari sebuah kriminal ini diperhitungkan. Dimensi politik kriminal dari asas legalitas ini menghendaki agar penggunaan hukum pidana, sekali lagi, agar menghendaki agar menggunakan hukum pidana harus memperhitungkan berbagai akibat yang muncul. Apakah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 sudah memperhitungkan atau tidak akan terjadinya kriminalisasi? Seperti yang para saksi tadi, ditangkapi, dibakar, dan sebagainya. Apakah memang Undang-Undang ini sudah memperhitungkan seperti itu? Saya ingin katakan tidak. Karena apa? politik hukum pertama tidak terpenuhi, tidak ada pengakuan normatif yang dikehendaki dari Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 106 Undang-Undang Dasar 1945, oleh karena itu semua hutan adat tetap saja walaupun oleh putusan MK sudah diakui sebagai hutan hak masyarakat adat, tetapi karena negara belum melakukan penataan dengan baik terhadap hutan adat ini, inilah menjadi apapun yang dilakukan oleh masyarakat adat terhadap hutan dia tidak pernah hutan adat itu berdaulat masyarakat adat terhadap hutan. Pertanyaan ahli lalu bagaimana seandainya kalau ini tidak ditata dengan baik sesuai dengan amanah konstitusi dengan Undang-Undang Dasar 1945 setelah Putusan MK Nomor 35, dimana dalam realitasnya sesungguhnya, Hakim Yang Mulia, Hakim Majelis Yang Mulia, hutan adat ini kan masih kebanyakan dalam hutan hak para pihak. Pada suatu sisi itu. Kedua, juga kadang-kadang masih banyak juga hutan ini ditetapkan menjadi hutan lindung atau sebagainya. Kalau dia berada di dalam hutan hak, kemudian para pengusaha misalnya melakukan pembabatan hutan adat mereka yang hutan dimana masyarakat adat mengklaim itu sebagai hutan adat dia dalam hukum ini tidak dianggap sebagai sebuah perambah hutan. Karena apa? Saudara saja, perusakan hutan lalu jadi sangat adminsitratif karena sudah ada izin, bukan substantif. Karena persoalan izin saja, lalu kemudian masyarakat para pengusaha yang merambah hutan di dalam kawasan hutan izin dia bukan sebagai perambah hutan. Karena perusakan hutan jadi sangat adminsitratif, tidak melihat bagaimana dampak kerusakan itu tadi. Asas legalitas dalam dimensi organisasi ini yang mungkin penting sejak, tadi sudah dikatakan dalam dimensi organisasi kalau menurut Roeslan Saleh itu adalah menghendaki perlunya penataan norma di dalam kehidupan oleh negara. Jadi negara memiliki kewajiban malakukan penataan terhadap sistem, terhadap norma yang ada sehingga negara, sehingga hukum pidana tidak hanya menjadi alat negara atau pemerintah untuk memaksakan masyarakat tunduk kepada kehendak negara. Tapi kewajiban pertama adalah melakukan penataan, inilah dimensi asas legalitas dalam dimensi organisasi. Pertanyaan kita, apakah selama ini pemerintah, mohon maaf, melakukan penataan terhadap hutan-hutan masyarakat adat? Dan melalui putusan MK-nya sudah jelas mengeluarkan dan menguatkan Pasal 18 ayat ayat (2). Dalam realitasnya juga belum banyak produk- produk hukum yang memberikan pengakuan terhadap hutan-hutan adat ini, dan itu sekali lagi saya katakan bukan kewajiban masyarakat adat untuk memberikan pengakuan, itu adalah negara karena itu kewajiban konstitusi. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 107 Setelah melakukan penataan-penataan dulu, sudah jelas peta haknya, sudah jelas di mana hak masyarakat adat diberikan pengakuan oleh negara dan bukan hanya pengakuan dalam tataran normatif, tetapi pengakuan dalam produk perundang-undangan, kemudian bagaimana hutan lindung dan sebagainya, baru di situlah hukum pidana bisa masuk. Asas legalitas hanya dipahami sebagai dasar bagi negara untuk bertindak, sekali lagi, hanya dipahami sebagai dasar bagi negara untuk bertindak atas warga negaranya, dan dasar tersebut harus dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan (lex scripta) dan harus jelas (lex certa), maka pada hakikatnya sistem negara kita ini, ahli mengatakan belum beranjak dari sebuah negara hukum, masih sisteman otoriter. Otoriter dalam itu pada raja, tapi dalam negara sekarang ini karena penggunaan hukum pidana menjadi sarana instrumen utama bagi pemerintah, maka dia otoriter di bawah Undang-Undang. 2. Maruarar Siahaan Ahli berbicara tentang politik hukum, yaitu sebenarnya ketika perubahan dan pembaharuan hukum yang dilakukan tampaknya sampai saat ini belum merupakan suatu kegiatan, yang katakanlah terintegrasi dan terkonsolidasi secara harmonis di antara sektor-sektor kehidupan yang hendak ditata dengan regulasi yang membentuk bidang hukum dengan ruang lingkup tertentu. Perubahan dan pembaharuan hukum dalam bidang-bidang tertentu yang disebutkan tadi, seharusnya merupakan suatu kebijakan yang ditempuh berdasarkan politik hukum nasional yang mengacu pada konstitusi sebagai hukum tertinggi yang selalu memiliki sifat kritis terhadap dimensi hukum yang bersifat ius constitutum dan melihat ke arah ius constituendum karena hukum harus senantiasa melakukan penyesuaian dengan tujuan yang ingin dicapai masyarakat, sebagaimana telah diputuskan. Politik hukum demikian berkaitan erat dengan tujuan yang hendak dicapai, sehingga politik hukum selalu terkait dengan hal-hal yang ideal dan harus merumuskan kebijakan dasar untuk menentukan arah, bentuk, maupun visi hukum yang akan dibentuk. Titik tolak politik hukum adalah visi hukum yang sering juga disebut sebagai rechtsidee yang menjadi visi yang mendasari hukum yang dibentuk yang turut membentuk arah hukum yang akan memberlakukan oleh negara untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan yang dapat mengambil bentuk sebagai pembuatan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 108 hukum baru dan sebagai pengganti hukum yang lama. Politik hukum negara demikian juga harus selalu memerhatikan realitas, dengan makna akan tampak bagi kita bahwa putusan Mahkamah Konstitusi dalam bidang-bidang yang relevan sebagai suatu tafsir terhadap norma konstitusi tertentu, menjadi bagian politik hukum yang dijadikan arah kebijakan dalam perubahan dan pembaharuan yang harus dilakukan sebagai implementasi putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat bagi seluruh lembaga negara dan warga negara dalam wilayah hukum Republik Indonesia. Kebijakan atau policy yang dirumuskan oleh hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawasan terhadap produk legislasi yang dibentuk oleh pembuat Undang-Undang, merupakan hasil yang tersusun secara dialektis antara dalil pembuat Undang-Undang, pembentuk Undang-Undang dan dalil permohonan pengujian. Putusan dalam pengujian Undang-Undang yang menyatakan suatu Undang-Undang bertenangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan menyatakannya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, merupakan suatu kebijakan yang baru yang kemudian menjadi politik hukum yang bersifat final dan mengikat, menyangkut bidang yang diatur dalam norma yang diuji tersebut. Ketika Mahkamah Konstitusi menyatakan suatu Undang-Undang inconstitutional, sesungguhnya Mahkamah Konstitusi berperan sebagai negative legislator dan itu diartikan bahwa ketika Mahkamah Konstitusi terlibat dalam uji konstitusional Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi turut dalam proses legislatif. Dengan fungsi demikian, secara inheren, Mahkamah Konstitusi melakukan fungsi perumusan politik hukum dan kebijakan atau legal policy yang dirumuskan oleh Hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawasan dalam mekanisme checks and balances terhadap produk legislasi yang dibentuk pembuat undang-undang bersama-sama dengan konstitusi sebagai cita hukum dan hukum tertinggi merupakan arah yang seyogianya menjadi pedoman bagi pembuat undang-undang dalam melakukan perubahan dan pembaharuan hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45 Tahun 2011 menyangkut Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, khususnya Pasal 1 angka 3 Undang-Undang a quo yang mendefinisakan kawasan hutan sebagai wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, sebagai hal yang oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan bertentangan dengan konstitusi. Bahkan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 109 Mahkamah Konstitusi secara tegas menyatakan bahwa penunjukan belaka atas suatu kawasan untuk dijadikan kawasan hutan tanpa melalui proses atau tahap- tahap yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di kawasan hutan sesuaidengan hukum dan peraturan perundang-undangan, merupakan pelaksanaan pemerintahan yang otoriter. Demikian juga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2012 yang mengeluarkan hutan adat dari status hukum negara merupakan pengakuan dan implementasi konstitusi tentang hak-hak masyarakat hukum adat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari arah perubahan dan pembaruan hukum yang dilakukan. Dengan mengutip Pasal 15 Undang-Undang Kehutanan dikatakan bahwa penunjukan kawasan hutan adalah salah satu tahap dalam proses pengukuhan kawasan hutan dan bukan bentuk final dari rangkaian proses penetapan kawasan hutan. Dan ketentuan demikian harus memerhatikan kemungkinan adanya hak- hak perseorangan atau ulayat pada kawasan hutan yang akan ditetapkan sebagai kawasan hutan. Sehingga jika hal demikian terjadi, maka penataan batas dan pemetaan batas kawasan hutan harus memperhitungkan dan mengeluarkan dari kawasan hutan tersebut agar tidak merugikan masyarakat yang berkepentingan dengan kawasan yang akan ditetapkan sebagai kawasan hutan. Ketidaktaatan akan arah yang telah dirumuskan dalam politik hukum yang harus ditempuh, baik karena kesengajaan maupun kelalaian, menyebabkan produk hukum yang dihasilkan tidak bergerak ke arah ius constituendum yang diinginkan dan tidak memenuhi harapan untuk mewujudkan tujuan negara yang ditetapkan dalam konstitusi dengan memerhatikan seluruh kepentingan yang terkait dengan suatu kebijakan publik yang dirumuskan. Seharusnya, kajian yang dilakukan dalam naskah akademik yang bersangkutan dengan Undang-Undang yang diuji telah dapat menginventarisasi seluruh ketentuan Undang-Undang, putusan MK, dan norma konstitusi yang terkait dengan Undang-Undang yang akan diperbaharui atau diubah, sehingga secara filosofis, sosiologis, dan yuridis dipersiapkan landasan keberlakuannya apabila tiba saatnya. Keberadaan norma-norma dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 yang mengabaikan legal policy yang sepatutnya dikenali dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan Putusan MK Nomor 45 Tahun 2011, serta Putusan MK Nomor 35 Tahun 2012, tetapi diabaikan dalam perumusan norma dalam Undang-Undang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 110 Nomor 18 Tahun 2013, khususnya kawasan hutan yang ditunjuk dengan implikasi yang luas atas kepentingan hukum rakyat yang secara sah berkenaan dengan kawasan hutan tersebut membawa akibat tidak dapat dipertahankannya norma- norma baru tersebut. Identifikasi seluruh regulasi yang saling berkaitan dalam bidang yang hendak diatur untuk diperhadapkan dengan politik hukum yang telah dikenal dalam konstitusi dan putusan-putusan MK menjadi keharusan. Bukan hanya disebabkan karena kebutuhan untuk melakukan penyelarasan norma, tetapi terlebih lagi merupakan bagian dari konstitusionalisme yang telah menggariskan batas atau constitutional boundary bagi pembuat Undang-Undang. Diskresi pembuat undang-undang dalam menyusun dan membuat undang-undang harus bergerak dalam ruang yang dirumuskan sebagai constitutional boundary tersebut. Apabila melewati garis batas, maka norma demikian tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau null and void. 3. Achmad Sodiki A. Musyawarahlah Lebih Dahulu (Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960) Undang-Undang Nomor 51 PRP 1960 membedakan antara tanah yang bukan tanah perkebunan dan hutan, dan tanah perkebunan dan hutan. Penjelasannya angka 7 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 menyatakan dalam pada itu, mengingat faktor-faktor yang membedakan tanah-tanah perkebunan dan hutan dengan tanah-tanah lainnya, maka khusus mengenai tanah perkebunan dan hutan itu dipandang untuk memusatkannya pada menteri agraria dan menteri pertanian, sekarang menteri lingkungan hidup dan kehutanan, sehingga terjamin garis kebijaksanaan yang seragam terutama karena persoalan perkebunan itu kebanyakan tidaklah hanya dapat dilihat sebagai persoalan daerah semata, Pasal 5. Selanjutnya terhadap tanah-tanah perkebunan dan hutan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Pasal 4 Penjelasan Undang- Undang a quo sebagai berikut. Sebagai dasar kebijakan di dalam menggunakan wewenang yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dalam ayat (4) bahwa terlebih dahulu haruslah diusahakan tercapainya penyelesaian dengan cara musyawarah dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 111 Jika jalan musyawarah tidak membuahkan hasil, maka menteri agraria (menteri pertanian) yang akan menetapkan penyelesaian dengan memperhatikan kepentingan rakyat pemakai tanah yang bersangkutan, kepentingan penduduk lainnyadi daerah letaknya perusahaan kebun, dan luas tanah yang diperlukan perusahaan itu untuk menyelenggarakan usahanya. Jika dibandingkan dengan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang P3H Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, maka sebenarnya ada unsur yang sama yang diatur pula dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 PRP 1960 yaitu pemakaian tanah hutan. Mengikuti alur pikiran tersebut di atas, maka tidak tepat pelanggaran Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 di wilayah kehutanan serta-merta diterapkan pasal pidana semata seperti Pasal 82 ayat (1), ayat (2) sampai dengan Pasal 110 huruf b Undang-Undang a quo. Seharusnya pihak yang berwenang menangani masalah ini dengan hati-hati mempertanyakan apakah perbuatan itu mengenai pemakaian tanah hutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 51 PRP 1960, jika ya, maka terlebih dahulu harus diselesaikan dengan cara musyawarah terlebih dahulu dengan mengingat dan memperhatikan kepentingan pemilik tanah hutan, sebagaimana dimaksud dalam penjelasan yang saya kutip tersebut di atas. Lebih-lebih dalam kurun waktu yang lama, masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan hukum adat sudah terbiasa mengambil kayu di kawasan hutan adat. Dengan kearifan lokal, tidak mungkin masyarakat hukum adat mengambil kayu dalam rangka pembalakan hutan adat karena mereka hidup dan dihidupi dari hutan yang mereka miliki. Kekhawatiran pemerintah akan terjadinya pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 justru dapat dicegah lebih efisien dengan kerja sama dengan masyarakat hukum adat setempat. Peluang itu dimungkinkan sebagaimana perwujudan bentuk peran serta masyarakat seperti yang diatur Pasal 58 Undang- Undang Nomor 18 a quo. Dengan demikian, penyelesaiannya dilakukan terlebih dahulu dengan musyawarah untuk mengetahui apakah orang tersebut melanggar adatnya sendiri ataukah tidak. Jika perbuatannya sesuai dengan hukum adat mereka sendiri, apakah pantas dituntut dengan pidana, padahal konstitusi kita Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 jelas menyatakan negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup, dan sesuai Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 112 dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang. B. Menghargai ketentuan hukum adat Sebagai perbandingan juga, Ordonansi 7 Oktober 1937 staatsblad (1937-1960) (yang mengatur pengosongan tanah akibat dari perbuatan rakyat atas erpah, artikel 1 huruf b bahwa intinya rakyat hanya dapat diusir dari tanah perselisihan erpah yang didudukinya, apabila tanah yang ditanami atau diperoleh itu bertentangan dengan ketentuan hukum adat atau ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan penanaman dan perolehan tanah. Terhadap tanah- tanah yang diduduki sesuai dengan hukum adat, pemilik erpah harus memberi ganti rugi. Betapa pemerintah kolonial masih menghormati hukum adat sekalipun keberpihakan masih tetap pada pengusaha. Dalam pasal yang sama, pemerintah juga menyadari bahwa sering batas antara tanah erpah dan adat tidak jelas, sehingga orang tidak tahu batas mana tanah adat dan tanah erpah. Ahli yakin masih banyak yang belum jelas, apalagi jika batas itu ditentukan sepihak, sehingga tidak mustahil terdapat kawasan yang tumpang tindih antara hutan adat dengan hutan negara. Dalam menetapkan batas wilayah hutan negara dan hutan adat tidak dapat ditetapkan secara sepihak oleh negara, tetapi berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 34/PUU-IX/2011 tanggal 16 Juli 2012 harus melibatkan pemangku kepentingan atau stakeholder di wilayah yang bersangkutan termasuk masyarakat hukum adat. Padahal penetapan itu harus melalui tahap-tahap yang telah diatur mulai penunjukan kawasan hutan, penataan kawasan hutan, pemetaan kawasan hutan, dan penetapan kawasan hutan. Mahkamah Konstitusi juga sudah berbuat lebih jauh untuk menghindari sengketa antara negara kehutanan dengan masyarakat hukum adat seperti dalam Putusan Nomor 35 Tahun 2012 dan Putusan Mahkamah Nomor 45 Tahun 2011. Harapan saya, saya kira semuanya tentu Pemerintah Republik Indonesia lebih bijaksana, lebih manusiawi. Pemerintah Republik Indonesia masa lalu masih mengedepankan musyawarah terhadap pemakaian tanah hutan vide Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960. Dan pemerintah kolonial Belanda saja masih bisa menghargai hak masyarakat adat yang menduduki tanah erpah sepanjang hak itu sesuai dengan ketentuan hukum adat dan tidak diusir begitu saja, maka saya percaya, yakin Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 113 Pemerintah akan berbuat lebih manusiawi lagi. Jika negara tidak bisa, apa kata dunia? C. Tentang kawasan hutan yang ditunjuk atau ditetapkan sebelum Putusan MK Nomor 45 Tahun 2011. Alasan Pemerintah yang mendasarkan sendiri pada Putusan Nomor 45 Tahun 2011 tanggal 21 Februari bahwa berlakunya frasa ditunjuk atau ditetapkan pada Pasal 81 Undang-Undang a quo tetap sah dan mengikat, sehingga setiap tindak pidana perusakan hutan yang terjadi pada kawasan hutan yang telah ditunjuk atau ditetapkan atau dalam proses penetapan tetap dapat diproses secara hukum berdasarkan Undang-Undang P3H. Pendapat demikian sekiranya hanya dilihat dari sisi bunyi teksnya saja. Akan tetapi yang benar keberlakuannya tetap harus menghormati konstitusi yang mengakui dan menghormati eksistensi hak-hak tradisional kesatuan masyarakat hukum adat yang masih hidup Pasal 18B ayat (2), Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Tidak mungkin Putusan Mahkamah ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga menimbulkan standar ganda tentang eksistensi hutan adat yang bertentangan dengan konstitusi itu sendiri dan membiarkan penunjukkan penetapan kawasan hutan secara sewenang-wenang yang menimbulkan kerugian pada masyarakat hukum adat. Dengan demikian, mengkualifikasi seseorang atau sekelompok orang yang melakukan pelanggaran Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 18 P3H jika itu dilakukan oleh masyarakat hukum adat, penyelesaiannya harus melalui musyawarah terlebih dahulu serta meneliti apakah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum adat. Di samping itu, tambahannya. Jika ada dua aturan yang berbeda yang lama dan yang baru dalam hukum pidana, maka aturan yang meringankan terdakwalah yang harus dipilih untuk diterapkan. Demikian ketentuan pidana. Kesimpulan. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 dan seterusnya, penjelasan Pasal 12 dan seterusnya, Undang-Undang Pasal 19 tentang Kehutanan yang berkenaan dengan ancaman pidana harus dibaca dan dipahami lebih luas. Berdasarkan sejarah bagaimana kebijakan negara mengatasi pemakaian tanah hutan sejak zaman Belanda sampai sekarang. sehingga tidak serta-merta dilihat dari kacamata yang sempit. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 114 Bahwa dalam menjaga kelestarian hutan, maka negara seharusnya dapat dibangun bekerja sama dengan masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat akan secara cermat dapat mengidentifikasi apakah pembalakan liar tersebut dilakukan oleh anggota masyarakat hukum adat sendiri ataukah bukan. Jika dilakukan oleh masyarakat hukum adat sendiri, dengan sendirinya selain akan dijatuhi sanksi adat tapi juga dapat dijatuhi sanksi Undang-Undang. Sebaliknya, jika perbuatan tersebut bukan merupakan pembalakan liar atau perusakan hutan dan itu sesuai dengan hukum adat setempat, maka ia harus dibebaskan dari sanksi pidana. Bahwa untuk mengatasi pembalakan liar, lebih-lebih yang dilakukan oleh pihak lain dalam skala besar dan terorganisasi, hanya dapat diatasi dengan baik apabila dibangun kerjasama dengan masyarakat hukum adat sebagai bentuk partisipasi masyarakat adat menjaga kelestarian hutan. Bahwa dengan demikian, Pasal 1 angka 3 Undang-Undang PPPH Nomor 18 Tahun 2013 dan seterusnya, penjelasan Pasal 12 dan seterusnya, Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 adalah konstitusional bersyarat sepanjang tidak memasukkan perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan hukum adat. Harapan ahli, ratusan manusia sekarang ada di rumah tahanan, ada pula yang dipenjara karena undang-undang ini yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 karena tradisi mereka mengambil kayu di hutan disalahkan oleh negara dan dianggap melakukan perusakan hutan. Padahal banyak dari mereka yang turun-menurun melakukannya sesuai dengan hukum adat; 4. Agus Setyarso Kejahatan kehutanan yang harus diberantas, harus difokuskan untuk kejahatan yang mempunyai kekuatan untuk mengurangi kemampuan pelayanan tiga fungsi sumber daya hutan. Adalah kejahatan kehutanan yang terorganisasi yang telah menimbulkan kerusakan, baik dari aspek ekonomi, aspek lingkungan, maupun aspek sosial. Bahkan, di lingkup internasional, Indonesia telah dipandang sebagai satu dari empat saja negara yang menjadi tempat kejahatan kehutanan secara terorganisasi di dunia ini. Di dalam negeri, banyak kasus dan kejadian yang kasat mata yang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 115 menunjukkan bahwa kejahatan kehutanan yang dilakukan secara terorganisasi menjadi pemicu utama ketidakberdayaan hukum. Kejahatan kehutanan yang dilakukan secara terorganisasi inilah yang harus menjadi garapan utama. Untuk penebangan yang dilakukan oleh individu masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, maka menjadi kewajiban Pemerintah untuk memberikan pelayanan, sehingga mereka mampu meningkatkan kehidupannya bersandingan dengan keberlanjutan sumber daya hutan di sekelilingnya. Masyarakat yang tinggal dan di dalam dan di sekitar hutan, tidaklah pantas menjadi garapan yang utama bagi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 ini. Oleh karena itu, kejahatan kehutanan yang terorganisasi perlu didefinisikan dengan baik untuk tidak menyimpang dari fokus pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Definisi yang telah disepakati oleh UNODC mengenai organized crime ahli bacakan adalah bahwa di dalam bahasa Inggris, the conceptual areas related to organized crime groups include the organizational formula and the availability of three basic resources which is capital, violation to law, and capacity to influence law enforcement and judicial system. Di dalam bahasa Indonesia, terjemahan bebasnya kurang lebih adalah sebagai berikut. Kejahatan kehutanan yang terorganisasi itu menyangkut dua hal: yang pertama adalah di situ ada mekanisme organisasi yang dapat dibuktikan dan yang kedua adalah adanya 3 sumber daya yang saling berkait satu di antara yang lain yaitu adanya modal atau capital, adanya kekuatan untuk melanggar hukum, dan yang ketiga adalah adanya kemampuan kapasitas untuk mempengaruhi penegakan hukum kepemerintahan dan sistem hukum itu sendiri. Tiga hal inilah yang harus ada menjadi garapan utama dari Undang-Undang yang sedang kita uji ini. Nah, saya ulangi sekali lagi bahwa kejahatan kehutanan yang dilakukan secara terorganisasi harus memenuhi syarat bahwa di situ harus ada struktur organisasi, harus ada rantai komando, dan di situ harus ada 3 sumber daya yaitu sumber daya cukong atau pemodal, sumber daya kekuatan untuk melanggar hukum secara sengaja, dan sumber daya untuk mempengaruhi sistem penegakan hukum birokrasi maupun sistem judisial. Ahli sependapat dengan butir menimbang yang ada di dalam undang-undang ini, butir E terutama yaitu bahwa perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 116 berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat, sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera, diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektivitas penegakan hukum. Ahli mengatakan dan menyatakan bahwa inilah yang perlu kita pegang. Jadi, seharusnya pertimbangan tersebut diikuti oleh semangat dan isi di dalam batang tubuh Undang-Undang ini, tetapi bahwa batang tubuh Undang-Undang mulai dari Pasal 1 dan seterusnya ternyata tidak fokus kepada spesifikasi yang menyangkut atau melingkupi pada pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi, sehingga menjadi tidak tepat sasaran. Ahli menilai bahwa Pasal 1 angka 6 dengan bunyi terorganisasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh satu kelompok yang terstruktur yang terdiri dari atas 2 orang atau lebih dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan, tidak termasuk kelompok masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan diri sendiri dan tidak untuk tujuan komersial pengertian mengenai terorganisasi ini tidak tepat, sehingga mudah sekali menimbulkan salah sasaran di dalam implementasinya karena di situ tidak dijelaskan bahwa ada struktur organisasi yang menyangkut hubungan komando, perintah dan tidak menyangkut. Tiga sumber daya yang ada di dalam definisi organisasi yaitu adanya dana dari cukong biasanya. Kemudian adanya kekuatan untuk melanggar hukum dan adanya kapasitas untuk mempengaruhi penegakan hukum, mempengaruhi birokrasi, dan mempengaruhi sistem hukum itu sendiri; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 hanya bermanfaat jika difokuskan untuk memberantas kejahatan hutan termasuk pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi. 5. Kurnia Warman Ahli sebagai anggota masyarakat hukum adat, yang dilahirkan di Nagari Lakitan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat; Khusus terkait dengan pengakuan hutan adat sebagai bagian dari objek hak ulayat masyarakat hukum adat. Pengakuan konstitusional yang tersebut di atas, telah dikuatkan pula oleh Mahkamah melalui Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 117 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 terhadap Undang- Undang Dasar. Berdasarkan putusan itu, hutan adat yang sebelumnya dinyatakansebagai bagian dari hutan negara, tidak lagi merupakan hutan negara. Jadi hutan adat sudah diakui sebagai entitas tersendiri yang dikelola oleh masyarakat hukum adat setempat. Dengan demikian, hak ulayat masyarakat hukum adat atas hutan telah dipulihkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan tersebut. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa setiap undang-undang yang dikeluarkan oleh negara, wajib mengakui dan menghormati hak ulayat masyarakat hukum adat karena dilindungi oleh konstitusi. Jika kemudian ternyata ada undang- undang yang materi muatannya tidak mengakui dan tidak menghormati masyarakat hukum adat, maka undang-undang tersebut dapat dikualifikasi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Walaupun telah mengakui dan menghormati keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat, konstitusi negara tidak memberikan pengertian terhadap apa itu hak ulayat masyarakat hukum adat atau hak-hak tradisional. Begitu juga dengan kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh masyarakat atas ulayatnya Akibatnya, ketaatan Undang-Undang terhadap konstitusi dalam mengatur segala aspek kehidupan masyarakat terkait dengan hak ulayat, tidak bisa serta-merta ditemukan rujukannya di dalam konstitusi itu sendiri. Pada prinsipnya, pemanfaatan tanah dan kekayaan alam di dalam wilayah adat dimaksudkan untuk pemenuhan kebutuhan anggota masyarakat hukum adat, bukan untuk dikomersilkan. Ketentuan ini sebetulnya sekaligus sebagai pelindung atau pencegahan terhadap kerusakan tanah dan kekayaan alam, termasuk hutan di wilayah adat. Atau setidak-tidaknya memperlambat kerusakan itu di kemudian hari. Dewasa ini memang ada kesan negatif terhadap masyarakat hukum adat. Dalam perlindungan bumi, air, kekayaan alam, terutama hutan. Apa kesan negatif itu? Bahwa sebagian oknum anggota masyarakat hukum adat, justru terlibat dalam jaringan sebagai pelaku perusakan hutan itu sendiri. Kesan ini biasanya dijadikan sebagai alasan pembenaran untuk tidak lagi mengakui atau menghormati hak-hak mereka. Menurut ahli, adanya oknum seperti itu yang ikut dalam jaringan pembalakan liar seperti itu, merupakan imbas dari kesewenangan negara Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 118 merampas hutan mereka. Dan apalagi hutan tersebut kemudian diserahkan kepada perusahaan, sehingga timbul anggapan bahwa daripada dirusak dan diambil oleh orang luar, yang dalam ukuran konteks ulayat mereka disebut dengan orang luar, lebih baik mereka juga ikut menebang. Jadi kesadaran masyarakat hukum adat yang selama ini melindungi hutan dan sumber daya alam, itu telah dirusak “oleh perilaku negara” yang memberikan begitu saja bagian-bagian hutan kepada investor untuk ditebang. Ahli berkeyakinan karena sejarah membuktikan bahwa selama hutan masih dikelola oleh masyarakat hukum adat, sebelum ada negara kesatuan, sebetulnya hutan itu tidak mengalami kerusakan. Justru kerusakan hutan menurut saya, masih terjadi sejak negara mengambil alih penguasaan hutan dari pangkuan masyarakat hukum adat. Dalam perkembangan pengelolaan hutan di wilayah adat, masyarakat hukum adat sebetulnya tidak antinegara. Apalagi negara tersebut lahir dari rahim mereka sendiri, seperti Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejarah sukses masyarakat hukum adat melindungi hutan bersama negara atau pemerintah, bahkan sudah dibuktikan sejak zaman kolonial. Ahli dapat kemukakan dalam hal ini, seperti misalnya pengelolaan hutan lindung pada kawasan hutan yang sekarang dikenal dengan Taman Nasional Kerinci Seblat di kampung saya. Menurut Doerachman, seorang penulis, dalam sejarah itu, walaupun awalnya dibuat untuk kesepakatan antara Belanda dengan beberapa nagari di Kabupaten Solok saja, namun karena isinya dianggap baik, maka Solok Regeling itu juga diberlakukan di seluruh Sumatera Barat. Misalnya, di Kabupaten Agam, berlaku pada tahun 1928, dua tahun setelah disepakati. Solok Regeling atau peraturan Solok ini akhirnya merupakan pedoman dalam pengelolaan hutan simpanan dan hutan nagari yang terdapat di wilayah-wilayah nagari di Sumatera Barat. Solok Regeling juga mengatur tentang bagaimana penerapan “bungo kayu” yang selama ini dikelola oleh nagari bagi setiap orang yang mengambil hutan dari hutan yang ada di sekitar masyarakat hukum adat. Walaupun tidak semua isinya relevan dengan kondisi kekinian dalam kehidupan berbangsa saat ini, namun pelajaran yang dapat diambil dari sejarah ini adalah bahwa masyarakat hukum adat ternyata tidak menentang adanya perlindungan fungsi hutan oleh negara. Bahkan, mereka malah mendukung karena Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 119 mereka menyadari bahwa hutan berfungsi sebagai pendukung kehidupan mereka hari ini dan masa depan. Kolaborasi negara dan masyarakat hukum adat dalam perlindungan hutan tersebut telah berjalan dengan baik. Setidaknya dibuktikan dengan tidak adanya ketegangan hubungan antara pemerintah kolonial dengan masyarakat hukum adat pada masa itu. Hasilnya adalah fungsi hutan terjaga, kehidupan masyarakat hukum adat tetap harmonis. Permasalahannya baru baru muncul setelah pemerintah nasional mengambil alih pengelolaan TNKS dan secara sepihak melakukan perluasan kawasan tanpa melibatkan masyarakat hukum adat. Ini sebagai contoh. Alih-alih bisa melindungi fungsi hutan, modus ini malah memicu konflik dan meningkatkan laju kerusakan hutan. Hal ini setidaknya membuktikan bahwa perlindungan hutan tanpa melibatkan masyarakat hukum adat atau masyarakat setempat telah gagal. Apalagi dengan adanya berbagai Undang-Undang Sektoral, seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, termasuk Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang telah terbukti menimbulkan kriminalisasi terhadap masyarakat hukum adat di wilayah adat mereka sendiri. Memang suatu ironi dalam kehidupan hari ini. Dalam hal ini, masyarakat hukum adat menurut ahli ibaratnya mengalami nasib tragis. Ahli ibaratkan “sudah jatuh tertimpa tangga pula”. Apa maksudnya? Hak ulayat mereka sudah atas bumi, air, dan kekayaan alam itu, terutama hutan “telah dirampas oleh pemerintah”. Dan mereka dipidana pula karena telah memanfaatkan hutan ulayat tanpa izin dari negara. Sungguh merupakan nasib yang menurut ahli memilukan bagi warga bangsa yang merupakan penduduk asli negara ini. Kondisi ini tentu sangat bertentangan dengan amanat-amanat konstitusi yang dengan tegas mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat. Kasus per kasus sebetulnya masyarakat hukum adat telah berjuang melawan kesewenangan negara dala kriminalisasi terhadap mereka di wilayah adat untuk kebutuhan hidup mereka sehari-hari dan keluarga. Namun ternyata, perjuangan tersebut tidak menunjukkan hasil yang memadai karena begitu banyak dan rumitnya kasus yang harus mereka hadapi dan tentu saja berjuang tersebut itu tidak akan efektif karena akar persoalannya belum tersentuh, yaitu adanya materi muatan undang-undang yang menyatakan aktivitas sehari-hari masyarakat hukum Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 120 adat itu dilarang dan diancam dengan pidana. Untuk itulah saat ini, Mahkamah Konstitusi diharapkan menjadi tumpuan harapan bagi masyarakat hukum adat di seluruh Indonesia dalam memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan selama ini Mahkamah Konstitusi telah teruji dengan beberapa putusannya yang memihak kepada kepentingan masyarakat hukum adat, seperti Putusan MK Nomor 35 Tahun 2012. Agar ke depan tidak ada lagi kriminalisasi terhadap masyarakat hukum adat di wilayah adat dalam memanfaatkan hutan ulayat mereka untuk kehidupan mereka sehari-hari. 6. Rikardo Simarmata Ada tiga hal yang hendak ahli sampaikan pada kesempatan ini. Pertama, bagaimana dasar konseptual dari kriminalisasi kalau dilihat dari beberapa periode sejarah. Yang kedua, apa dampak kriminalisasi pada masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan. Dan yang ketiga, nanti yang terakhir hubungan antara kriminalisasi dengan kebijakan perhutanan sosial. Mengenai yang pertama, sejarah kriminalisasi sektor kehutanan. Hal pertama yang bisa saya katakan bahwa kriminalisasi erat kaitannya dengan satu konsep politik kehutanan yang disebut dengan kehutanan politik atau political forest. Ini satu konsep, dimana penetapan kawasan hutan atau pengukuhan kawasan hutan, itu didasarkan pada semangat untuk mengontrol kawasan hutan, bukan semangat untuk menghormati dan melindungi komunitas-komunitas lokal yang jauh sebelumnya sudah mempratikkan penguasaan dan pengelolaan hutan di satu kawasan. Karena itu, konsep ini dalam konteks pengukuhan kawasan hutan, tidak begitu banyak menggunakan data-data faktual di lapangan. Kita tahu pada tahun 1982, penetapan kawasan hutan oleh pemerintah, dalam hal ini Departemen Pertanian ketika itu, seluas sekitar 140 juta, itu sangat miskin sekali yang disebut dengan metode mengecek ke lapangan. Jadi data-data lapangan yang terkait dengan biofisik dan masyarakat, tidak begitu banyak dipertimbangkan ketika itu. Karena semangatnya adalah melaksananakan kontrol negara atas kawasan hutan. Beberapa periode sejarah, konsep political forest ini bisa lihat ketika masa pemerintahan Belanda di ejawantahkan atau diekspresikan dalam konsep domein verklaring, satu konsep yang secara sederhana mengatakan bahwa tanah-tanah, termasuk tentunya tanah dalam kawasan hutan yang tidak dibuktikan hak kepemilikannya itu menjadi tanah negara. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 121 Yang kedua adalah konsep hak menguasai negara yang oleh sebagian pengamat dianggap sebagai jelmaan dari domein verklaring, paling tidak jelmaan kalau dilihat dari praktik-praktik di lapangan. Kalau kita melihat konstitusi dan Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Pokok Agraria, dan beberapa Undang-Undang Sektoral, memang secara eksplisit tidak dikatakan di situ bahwa HMN itu adalah konsep yang mengatur hubungan kepemilikan negara atas sumber daya alam, yang disebut di situ adalah menguasai. Tetapi di dalam praktik dan peraturan pelaksana yang kita lihat adalah konsep menguasai. Nah, konsep hak menguasai negara ini kalau dibawa ke sektor kehutanan, pertama kali dipakai dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 Undang- Undang Kehutanan yang kemudian dilanjutkan dalam Undang-Undang 41 Tahun 1999, konsep ini dipakai untuk memberikan legitimasi pemerintah menetapkan kawasan hutan atau mengukuhkan kawasan hutan. Jadi, dengan penjelasan negara memiliki hak mengusai, maka negara juga berhak menentukan kawasan hutan yang di atasnya itu akan berlaku yurisdiski negara. Jadi kalau pemikiran politik hukum bisa kita katakan, begitu satu kawasan, katakanlah yang tahun 1982 ditetapkan sekitar 140 juta hektare dinyatakan sebagai kawasan hutan, maka secara logika hukumnya, pada saat itu juga berlaku hukum negara di atas kawasan itu. Apa implikasinya? Ketika hukum negara dinyatakan berlaku di kawasan 140 juta hektare, dalam hal ini disebut hutan negara, maka perbuatan-perbuatan menguasai dan memanfaatkan hutan di dalam 140 juta hektare lebih itu, itu ilegal. Kenapa? Karena menurut ketentuan Undang-Undang Kehutanan Nomor 5 Tahun 1967, seluruh kegiatan penguasaan dan pemanfaatan di dalam kawasan hutan, itu harus seizin pejabat yang berwenang. Bisa bayangkan pada tahun 1982, itu sebenarnya secara hukum, begitu ratusan juta kawasan itu dinyatakan sebagai kawasan hutan, sebenarnya secara hukum pada saat itu seluruh masyarakat lokal, masyarakat adat yang tinggal dan memanfaatkan hasil hutan di kawasan itu, ilegal. Inilah asal muasal kriminalisasi. Ketika statusnya sudah ilegal, tentu saja pemerintah bisa menindak masyarakat lokal, masyarakat adat yang melakukan pemanfaatan kawasan hutan tanpa seizin pejabat yang berwenang. Ahli tegaskan bahwa implikasi dari pengukuhan kawasan hutan adalah pemberlakuan otoritas atau hukum negara di atas kawasan tersebut. Implikasi Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 122 berikutnya atas pemberlakuan otoritas atau hukum negara adalah masyarakat adat, masyarakat lokal yang hidup di dalam dan di sekitar kawasan hutan ilegal. Kalau dia dikatakan sebagai ilegal, maka tindakan hukum untuk mengkriminalisasi masyarakat lokal tersebut, itu bisa dilakukan. Apa akibatnya kriminalisasi ini terhadap masyarakat? Berbagai literatur memang menunjukkan bahwa di dalam praktik, seperti misalnya di Kalimantan Timur awal tahun 70-an, itu memang situasinya tidak seekstrem seperti yang dibayangkan orang, di mana masyarakat ketika itu begitu ada penetapan kawasan hutan, lalu dilanjutkan dengan pemberian konsesi hutan di situ berupa HPH tidak lantas masyarakat dalam praktik diusir seluruhnya dari kawasan hutan, tidak lantas. Banyak kajian-kajian Antropologi menunjukkan bahwa di dalam praktik sebenarnya ada negosiasi antara pemilik konsesi kawasan hutan dengan masyarakat. Karena tidak mungkin juga pemilik HPHmengusir masyarakat dari kawasan konsesi karena itu akan mendatangkan risiko. Tetapi, tentu saja, tentu saja penetapan kawasan hutan dan kehadiran konsesi HPH tersebut membatasi masyarakat untuk memanfaatkan hutan di kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan hutan. Ahli mengambil contoh misalnya yang terjadi dengan areal konsesi HPH ITCI, ini konsesi kerja sama dengan investor Amerika Serikat di Kalimantan Timur. Paling tidak, pengacara dari Perusahaan ITCI mengatakan bahwa masyarakat kalau memanfaatkan kawasan hutan di konsesi areal sudah harus sepengetahuan pemilik atau manager HPH. Jadi, paling tidak yang di lapangan adalah dibatasi aksesnya untuk memanfaatkan kawasan hutan. Pada kasus-kasus yang lain, terutama kalau kita lihat pada kasus-kasus taman nasional dan juga sejumlah areal HPH, di mana pengelola HPH-nya menetapkan atau menggunakan kekerasan, akses itu bisa sama sekali memang hilang, jadi tergantung. Jadi, pada kasus-kasus yang saya katakan tadi, ada kawasan konservasi, lalu pemilik atau pengelola HPH menggunakan kekerasan, akses itu sama sekali hilang dan bahkan dilanjutkan dengan kriminalisasi kalau masyarakat melakukan resistansi. Dalam artian, menolak kehadiran perusahaan dan menolak penetapan kawasan hutan. Di sinilah pada kasus ini akan terjadi kriminalisasi dalam bentuk kalau masyarakat misalnya melakukan pengrusakan properti HPH; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 123 Kerancuan antara kebijakan perhutanan sosial yang sejak tahun 70-an dikembangkan oleh Kementerian Kehutanan, sekarang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan politik kriminalisasi ini. Bahwa kriminalisasi jelas membatasi, bahkan menghilangkan akses masyarakat terhadap kawasan hutan, itu di satu sisi. Tetapi di sisi lain, perhutanan sosial adalah suatu kebijakan dengan semangat memperluas atau memberikan akses masyarakat ke dalam kawasan hutan. Perhutanan sosial bisa dilakukan dengan skema Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa, ataupun Hutan Tanaman Rakyat. Pada intinya, ketiga skema ini, ditambah dengan skema-skema lain seperti kemitraan, semangatnya adalah justru memperluas, memperbesar kawasan hutan yang boleh dimanfaatkan oleh masyarakat, bukan dimiliki, tapi dimanfaatkan. Jadi, ada ketidakkonsistenan dalam hal ini. Karena itu, ketentuan-ketentuan mengenai kriminalisasi dalam Undang-Undang Kehutanan dan Undang-Undang P3 perlu secara cermat ditinjau ulang. Ahli menunjukkan juga bagaimana bentuk kebijakan atau praktik perhutanan sosial yang pada saat yang sama dibayang-bayangi oleh politik kriminalisasi. Pertama, kalau dilihat dari tahun 2009 sampai tahun 2014 katakanlah begitu, areal yang dicadangkan atau direncanakan untuk dipakai sebagai skema perhutanan sosial, HKm, hutan desa, maupun hutan rakyat, itu per tahunnya hanya 1,1 juta hektare. Kalau 5 tahun, berarti hanya 5,5 juta hektare. Itu masih kecil dibandingkan dengan angka areal atau kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan hutan negara yang angka terakhir menunjukkan 120 jutaan hektare. Jadi, masih sangat kecil. Itu pun dalam praktik, target 1,1 ini kalau kita lihat 5 tahun terakhir, tidak hanya puluhan ribu yang direalisasi diberikan kepada masyarakat karena prosedur atau proses menjadikan satu kawasan sebagai kawasan HKm, HD itu cuukup lama. Itu yang pertama dari segi target dan realisasi. Targetnya hanya 1,1, realisasi hanya puluhan ribu dalam 1 tahun. Kemudian, kalau dilihat juga perhutanan sosial ini, itu menurut aturannya hanya diberikan kepada kawasan yang belum berizin atau berhak. Jadi, kalau bahasa candaannya, sebenarnya kawasan hutan yang diberikan untuk perhutanan sosial ini, itu lahan yang sudah tidak menarik. Tidak menarik karena sudah gundul. Karena itu, perhutanan sosial HKm, HD selalu didahului oleh penanaman kayu di situ. Jadi, areal yang diberikan adalah areal yang sudah yang tidak boleh berizin atau berhak. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 124 Kedua, perhutanan sosial juga saat ini terhalang dan terkendala karena kerumitan prosedur mendapatkan izin. Misalnya kalau dibawa ke kelompok masyarakat adat, harus memenuhi izin misalnya berbadan hukum atau punya NPWP misalnya. Contoh persyaratan yang sebenarnya kalau dipikir-pikir akan susah untuk dipenuhi oleh masyarakat adat dan ujung-ujungnya masyarakat adat tidak bisa mengakses perhutanan sosial. Jadi, prosedur dan syaratnya berat dan rumit, itulah yang menyebabkan yang saya sebutkan tadi target dalam 1 tahun realisasinya hanya puluhan ribu. Yang lain juga, praktik perhutanan sosial ini yang dibayang-bayangi oleh politik kriminalisasi, ada praktik politisasi perhutanan sosial yang dilakukan oleh pejabat- pejabat daerah. Jadi, ini sebenarnya kalau dalam praktik tidak sungguh-sungguh dimaksudkan atau diwujudkan untuk menambah kawasan hutan yang bisa diakses masyarakat. Jadi, kesimpulan ahli untuk hubungan kriminalisasi dengan perhutanan sosial. Kebijakan perhutanan sosial yang dibayang-bayangi oleh masih adanya politik kriminalisasi menyebabkan perhutanan sosial tidak berjalan efektif. Kita bersyukur karena dalam RPJ HM 2015 sudah ditetapkan bahwa target perhutanan sosial, itu 12,7 minimal, target minimal. Mudah-mudahan ini menjadi satu langkah baru dari pemerintahan baru untuk memperluas areal perhutanan sosial. Tetapi, dengan catatan dalam konteks uji materiil ini, perlu mencermati ketentuan-ketentuan mengenai kriminalisasi. 7. Eddy O.S Hiariej Kriminalisasi dilihat dari perspektif politik hukum kehutanan. Ada tiga hal yang hendak ahli sampaikan pada kesempatan ini. Pertama, bagaimana dasar konseptual dari kriminalisasi kalau dilihat dari beberapa periode sejarah. Kedua, apa dampak kriminalisasi pada masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan. Dan yang ketiga, nanti yang terakhir hubungan antara kriminalisasi dengan kebijakan perhutanan sosial. Mengenai yang pertama, sejarah kriminalisasi sektor kehutanan. Hal pertama yang bisa saya katakan bahwa kriminalisasi erat kaitannya dengan satu konsep politik kehutanan yang disebut dengan kehutanan politik atau political forest. Ini satu konsep, dimana penetapan kawasan hutan atau pengukuhan kawasan hutan, itu didasarkan pada semangat untuk mengontrol kawasan hutan, bukan semangat untuk menghormati dan melindungi komunitas-komunitas lokal yang jauh Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 125 sebelumnya sudah mempratikkan penguasaan dan pengelolaan hutan di satu kawasan. Karena itu, konsep ini dalam konteks pengukuhan kawasan hutan, tidak begitu banyak menggunakan data-data faktual di lapangan. Kita tahu pada tahun 1982, penetapan kawasan hutan oleh pemerintah, dalam hal ini Departemen Pertanian ketika itu, seluas sekitar 140 juta, itu sangat miskin sekali yang disebut dengan metode mengecek ke lapangan. Jadi data-data lapangan yang terkait dengan biofisik dan masyarakat, tidak begitu banyak dipertimbangkan ketika itu. Karena semangatnya adalah melaksananakan kontrol negara atas kawasan hutan. Beberapa periode sejarah, konsep political forest ini bisa lihat ketika masa pemerintahan Belanda di ejawantahkan atau diekspresikan dalam konsep domein verklaring, satu konsep yang secara sederhana mengatakan bahwa tanah-tanah, termasuk tentunya tanah dalam kawasan hutan yang tidak dibuktikan hak kepemilikannya itu menjadi tanah negara. Yang kedua adalah konsep hak menguasai negara yang oleh sebagian pengamat dianggap sebagai jelmaan dari domein verklaring, paling tidak jelmaan kalau dilihat dari praktik-praktik di lapangan. Kalau kita melihat konstitusi dan Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Pokok Agraria, dan beberapa Undang-Undang Sektoral, memang secara eksplisit tidak dikatakan di situ bahwa HMN itu adalah konsep yang mengatur hubungan kepemilikan negara atas sumber daya alam, yang disebut di situ adalah menguasai. Tetapi di dalam praktik dan peraturan pelaksana yang kita lihat adalah konsep menguasai. Nah, konsep hak menguasai negara ini kalau dibawa ke sektor kehutanan, pertama kali dipakai dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 Undang- Undang Kehutanan yang kemudian dilanjutkan dalam Undang-Undang 41 Tahun 1999, konsep ini dipakai untuk memberikan legitimasi pemerintah menetapkan kawasan hutan atau mengukuhkan kawasan hutan. Slide berikutnya. Jadi, dengan penjelasan negara memiliki hak mengusai, maka negara juga berhak menentukan kawasan hutan yang di atasnya itu akan berlaku yurisdiski negara. Jadi kalau pemikiran politik hukum bisa kita katakan, begitu satu kawasan, katakanlah yang tahun 1982 ditetapkan sekitar 140 juta hektare dinyatakan sebagai kawasan hutan, maka secara logika hukumnya, pada saat itu juga berlaku hukum negara di atas kawasan itu. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 126 Apa implikasinya? Ketika hukum negara dinyatakan berlaku di kawasan 140 juta hektare, dalam hal ini disebut hutan negara, maka perbuatan-perbuatan menguasai dan memanfaatkan hutan di dalam 140 juta hektare lebih itu, itu ilegal. Kenapa? Karena menurut ketentuan Undang-Undang Kehutanan Nomor 5 Tahun 1967, seluruh kegiatan penguasaan dan pemanfaatan di dalam kawasan hutan, itu harus seizin pejabat yang berwenang. Bisa bayangkan pada tahun 1982, itu sebenarnya secara hukum, begitu ratusan juta kawasan itu dinyatakan sebagai kawasan hutan, sebenarnya secara hukum pada saat itu seluruh masyarakat lokal, masyarakat adat yang tinggal dan memanfaatkan hasil hutan di kawasan itu, ilegal. Inilah asal muasal kriminalisasi. Ketika statusnya sudah ilegal, tentu saja pemerintah bisa menindak masyarakat lokal, masyarakat adat yang melakukan pemanfaatan kawasan hutan tanpa seizin pejabat yang berwenang. Ahli tegaskan bahwa implikasi dari pengukuhan kawasan hutan adalah pemberlakuan otoritas atau hukum negara di atas kawasan tersebut. Implikasi berikutnya atas pemberlakuan otoritas atau hukum negara adalah masyarakat adat, masyarakat lokal yang hidup di dalam dan di sekitar kawasan hutan ilegal. Kalau dia dikatakan sebagai ilegal, maka tindakan hukum untuk mengkriminalisasi masyarakat lokal tersebut, itu bisa dilakukan. Nah, apa akibatnya kriminalisasi ini terhadap masyarakat? Berbagai literatur memang menunjukkan bahwa di dalam praktik, seperti misalnya di Kalimantan Timur awal tahun 70-an, itu memang situasinya tidak seekstrem seperti yang dibayangkan orang, di mana masyarakat ketika itu begitu ada penetapan kawasan hutan, lalu dilanjutkan dengan pemberian konsesi hutan di situ berupa HPH tidak lantas masyarakat dalam praktik diusir seluruhnya dari kawasan hutan, tidak lantas. Banyak kajian-kajian Antropologi menunjukkan bahwa di dalam praktik sebenarnya ada negosiasi antara pemilik konsesi kawasan hutan dengan masyarakat. Karena tidak mungkin juga pemilik HPHmengusir masyarakat dari kawasan konsesi karena itu akan mendatangkan risiko. Tetapi, tentu saja, tentu saja penetapan kawasan hutan dan kehadiran konsesi HPH tersebut membatasi masyarakat untuk memanfaatkan hutan di kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan hutan. Ahli mengambil contoh misalnya yang terjadi dengan areal konsesi HPH ITCI, ini konsesi kerja sama dengan investor Amerika Serikat di Kalimantan Timur. Paling Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 127 tidak, pengacara dari Perusahaan ITCI mengatakan bahwa masyarakat kalau memanfaatkan kawasan hutan di konsesi areal sudah harus sepengetahuan pemilik atau manager HPH. Jadi, paling tidak yang di lapangan adalah dibatasi aksesnya untuk memanfaatkan kawasan hutan. Pada kasus-kasus yang lain, terutama kalau kita lihat pada kasus-kasus taman nasional dan juga sejumlah areal HPH, di mana pengelola HPH-nya menetapkan atau menggunakan kekerasan, akses itu bisa sama sekali memang hilang, jadi tergantung. Jadi, pada kasus-kasus yang saya katakan tadi, ada kawasan konservasi, lalu pemilik atau pengelola HPH menggunakan kekerasan, akses itu sama sekali hilang dan bahkan dilanjutkan dengan kriminalisasi kalau masyarakat melakukan resistansi. Dalam artian, menolak kehadiran perusahaan dan menolak penetapan kawasan hutan. Di sinilah pada kasus ini akan terjadi kriminalisasi dalam bentuk kalau masyarakat misalnya melakukan pengrusakan properti HPH; Kerancuan antara kebijakan perhutanan sosial yang sejak tahun 70-an dikembangkan oleh Kementerian Kehutanan, sekarang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan politik kriminalisasi ini. Bahwa kriminalisasi jelas membatasi, bahkan menghilangkan akses masyarakat terhadap kawasan hutan, itu di satu sisi. Tetapi di sisi lain, perhutanan sosial adalah suatu kebijakan dengan semangat memperluas atau memberikan akses masyarakat ke dalam kawasan hutan. Perhutanan sosial bisa dilakukan dengan skema Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa, ataupun Hutan Tanaman Rakyat. Pada intinya, ketiga skema ini, ditambah dengan skema-skema lain seperti kemitraan, semangatnya adalah justru memperluas, memperbesar kawasan hutan yang boleh dimanfaatkan oleh masyarakat, bukan dimiliki, tapi dimanfaatkan. Jadi, ada ketidakkonsistenan dalam hal ini. Karena itu, ketentuan-ketentuan mengenai kriminalisasi dalam Undang-Undang Kehutanan dan Undang-Undang P3H perlu secara cermat ditinjau ulang. Ahli menunjukkan juga bagaimana bentuk kebijakan atau praktik perhutanan sosial yang pada saat yang sama dibayang-bayangi oleh politik kriminalisasi. Pertama, kalau dilihat dari tahun 2009 sampai tahun 2014 katakanlah begitu, areal yang dicadangkan atau direncanakan untuk dipakai sebagai skema perhutanan sosial, HKm, hutan desa, maupun hutan rakyat, itu per tahunnya hanya 1,1 juta hektare. Kalau 5 tahun, berarti hanya 5,5 juta hektare. Itu masih kecil dibandingkan dengan angka areal atau kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan hutan negara Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 128 yang angka terakhir menunjukkan 120 jutaan hektare. Jadi, masih sangat kecil. Itu pun dalam praktik, target 1,1 ini kalau kita lihat 5 tahun terakhir, tidak hanya puluhan ribu yang direalisasi diberikan kepada masyarakat karena prosedur atau proses menjadikan satu kawasan sebagai kawasan HKm, HD itu cuukup lama. Itu yang pertama dari segi target dan realisasi. Targetnya hanya 1,1, realisasi hanya puluhan ribu dalam 1 tahun. Kemudian, kalau dilihat juga perhutanan sosial ini, itu menurut aturannya hanya diberikan kepada kawasan yang belum berizin atau berhak. Jadi, kalau bahasa candaannya, sebenarnya kawasan hutan yang diberikan untuk perhutanan sosial ini, itu lahan yang sudah tidak menarik. Tidak menarik karena sudah gundul. Karena itu, perhutanan sosial HKm, HD selalu didahului oleh penanaman kayu di situ. Jadi, areal yang diberikan adalah areal yang sudah yang tidak boleh berizin atau berhak. Kedua, perhutanan sosial juga saat ini terhalang dan terkendala karena kerumitan prosedur mendapatkan izin. Misalnya kalau dibawa ke kelompok masyarakat adat, harus memenuhi izin misalnya berbadan hukum atau punya NPWP misalnya. Contoh persyaratan yang sebenarnya kalau dipikir-pikir akan susah untuk dipenuhi oleh masyarakat adat dan ujung-ujungnya masyarakat adat tidak bisa mengakses perhutanan sosial. Jadi, prosedur dan syaratnya berat dan rumit, itulah yang menyebabkan yang saya sebutkan tadi target dalam 1 tahun realisasinya hanya puluhan ribu. Yang lain juga, praktik perhutanan sosial ini yang dibayang-bayangi oleh politik kriminalisasi, ada praktik politisasi perhutanan sosial yang dilakukan oleh pejabat- pejabat daerah. Jadi, ini sebenarnya kalau dalam praktik tidak sungguh-sungguh dimaksudkan atau diwujudkan untuk menambah kawasan hutan yang bisa diakses masyarakat. Jadi, kesimpulan ahli untuk hubungan kriminalisasi dengan perhutanan sosial. Kebijakan perhutanan sosial yang dibayang-bayangi oleh masih adanya politik kriminalisasi menyebabkan perhutanan sosial tidak berjalan efektif. Kita bersyukur karena dalam RPJ HM 2015 sudah ditetapkan bahwa target perhutanan sosial, itu 12,7 minimal, target minimal. Mudah-mudahan ini menjadi satu langkah baru dari pemerintahan baru untuk memperluas areal perhutanan sosial. Tetapi, dengan catatan menurut saya dalam konteks uji materiil ini, perlu mencermati ketentuan- ketentuan mengenai kriminalisasi. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 129 Adapun analisis Ahli sebagai berikut. Pertama,berdasarkan interpretasi doktriner, yaitu memperkuat argumentasi dengan merujuk pada suatu doktrin tertentu, yang dalam hal ini adalah doktrin mengenai keberadaan hukum pidana. Ada tiga kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum pidana, masing-masing adalah individuele belangen atau kepentingan- kepentingan individu. Sociale of maatschappelijke belangen, kepentingan- kepentingan sosial atau masyarakat. Dan staatsbelangen atau kepentingan- kepentingan negara. In casu a quo ketentuan pidana dalam Undang-Undang a quo justru tidak memberikan perlindungan terhadap masyarakat adat yang sudah mendiami kawasan hutan selama bertahun-tahun dan memperoleh penghidupan di sekitar kawasan hutan, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh kedua Ahli terdahulu. Kedua,berdasarkan interpretasi tradisional, yaitu interpretasi dengan cara melihat suatu perilaku dalam suatu tradisi hukum masyarakat. Keberadaan masyarakat adat yang berada di wilayah kawasan hutan adalah turun-temurun dalam rangka mempertahankan kehidupannya, memiliki hak ulayat, untuk memanfaatkan sumber daya alam di sekitar kawasan hutan. Pasal-pasal pidana dalam undang-undang a quo menafikan tradisi hukum masyarakat yang sudah hidup turun-temurun di kawasan hutan. Hal ini jelas bertentangan dengan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang termaktub dalam konstitusi. Selain itu, konstruksi pasal- pasal pidana yang demikian, mengingkari fungsi melindungi hukum pidana, sebagaimana yang telah diutarakan di atas. Ketiga, kembali kepada interpretasi doktriner. Dalam hal ini berkaitan dengan asas legalitas. Dalam hukum pidana, asas legalitas adalah salah satu asas yang sangat fundamental. Berkaitan dengan asas legalitas menurut Machteld Boot dengan mengutip pendapatnya Jescheck dan Weigend, paling tidak ada empat syarat yang termasuk dalam asas tersebut. Yang kemudian apabila kita uraikan, berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Bootbahwa.Pertama,dalam asas legalitas itu termaktub prinsip nullum crimen, noela poena sine lege praevia, artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang sebelumnya. Konsekuensi dari makna ini adalah ketentuan hukum pidana tidak boleh berlaku surut, makna ini dalam perkembangan asas legalitas telah disimpangi beberapa negara, dengan alasan melindungi kepentingan negara dan bahaya yang ditimbulkan terhadap masyarakat. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 130 Kedua, prinsip nullum crimen, nulla poena sine lege scripta. Artinya, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang tertulis. Konsekuensi dari makna ini adalah semua ketentuan pidana harus tertulis. Dengan kata lain, baik perbuatan yang dilarang maupun pidana yang diancam terhadap perbuatan yang dilarang harus tertulis secara expresiv verbis dalam Undang-Undang. Ketiga, prinsip nullum crimen, nulla poena sine lege certa. Artinya, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa aturan undang-undang yang jelas. Konsekuensi selanjutnya dari makna ini adalah bahwa rumusan perbuatan pidana harus jelas, sehingga tidak bersifat multitafsir yang dapat membahayakan bagi kepastian hukum. Demikian pula dalam hal penuntutan, dengan rumusan yang jelas, penuntut umum akan dengan mudah menentukan mana perbuatan-perbuatan yang dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana dan mana yang bukan. Keempat,prinsip nullum crimen, noela poena sine lege stricta. Artinya, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang yang ketat. Konsekuensi dari makna ini secara implisit tidak memperbolehkan analogi. Ketentuan pidana harus ditafsirkan secara ketat, sehingga tidak menimbulkan perbuatan pidana baru. Berdasarkan prinsip nullum crimen, nulla poena sine lege certa, atau yang dalam beberapa literatur dikenal dengan istilah lex certa. Pasal-pasal yang memuat ketentuan pidana dalam Undang-Undang a quo bersifat diskriminatif, tumpang- tindih, bertentangan antara satu dengan yang lain, dan tidak dapat dibenarkan dalam konteks doktrin hukum pidana. Beberapa di antaranya Pasal 1 angka 3 yang berbunyi, “Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar. Pengunaan kawasan hutan tanpa izin, atau pengunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin, di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh pemerintah”. Catatan kritis terhadap pasal tersebut, bagaimana jika masyarakat adat yang sudah hidup turun-temurun dalam satu kawasan hutan, kemudian berdasarkan pasal a quo dikriminalisasikan? Bahkan terhadap kawasan hutan yang penetapannya masih dalam proses. Bagaimana kemudian kalau itu diizinkan, dia sudah terlanjur dihukum karena prosesnya belum selesai? Ini menimbulkan ketidakpastian. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 131 Dua. Pasal 84 ayat (2) yang menyatakan, ”Orang perseorangan yang karena kelalaiannya membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di daerah, di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang.” Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 bulan. Jadi, di masyarakat adat yang memang mereka hidup dari kawasan hutan, membawa golok saja diancam dengan pidana. Berikut ketentuan Pasal 92 ayat (1), “Orang perseorangan yang dengan sengaja: a) melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri di dalam kawasan hutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b; dan/atau b) membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat yang lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun.” Di satu sisi, pasal tersebut mensyarakatkan pembentukan kesalahan berupa kesengajaan. Syarat dari kesengajaan adalah wetten en willenatau mengetahui dan menghendaki. Sedangkan dalam pasal a quo huruf b, terdapat kata-kata patutdiduga yang berarti tidak lagi mensyaratkan kesengajaan, melainkan kealpaan. Kurang penduga-dugaan atau kurang penghati-hatian adalah syarat dari kealpaan, tegasnya terdapat pertentangan bentuk kesalahan yang terdapat dalam pasal a quo, sehingga membahayakan bagi kepastian hukum. Ketentuan pasal yang lain, yang tidak dapat dibenarkan secara doktrin hukum pidana. Pasal 98 ayat (2) menyatakan, “Orang perseorangan yang karena kelalaiannya turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar.”. Bahwa “turut serta melakukan” itu adalah perbuatan yang menghendaki double opzet, dua kesengajaan. Kesengajaan yang pertama adalah adanya meeting of mind di antara para pelaku dan kesengajaan yang kedua adalah kerja sama yang nyata di antara para pelaku. Bagaimana double opzet itu lalu kemudian ada kealpaan di dalamnya? Jadi ini secara doktrin, Ketentuan Pasal 98 tidak dapat dibenarkan dengan kalimat yang menyatakan, “Barang siapa atau orang karena kelalaiannya turut serta melakukan.” Di dalam turut serta melakukan itu tidak akan mungkin ada kelalaian. Karena turut serta melakukan itu menghendaki adanya suatu kesengajaan, bahkan dikatakan double opzet. Yang satu subjektif dari penyertaan tersebut yang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 132 dikatakan sebagai bersekutu adanya meeting of mind dan yang satu adalah objektif dari turut serta adanya perbuatan yang sama. Di sini Ahli mengutip pendapat yang dikemukakan oleh Pompe yang mengatakan bahwa dalam medeplegen, ada dua kesengajaan. Kesengajaan untuk mengadakan kerja sama dalam rangka mewujudkan suatu delik di antara para pelaku, artinya ada suatu kesepakatan atau meeting of mind di antara mereka. Kedua adalah kerja sama yang nyata dalam mewujudkan delik tersebut. Kedua kesengajaan tersebut mutlak harus ada dalam medeplegen dan keduanya harus dibuktikan penuntut umum di pengadilan. Di situ kemudian ada suatu postulat yang menyatakan pihak yang bersepakat dalam melakukan perbuatan akan mendapatkan hukuman yang sama. Bahkan ditegaskan oleh Moeljatno bahwa kesengajaan yang pertama adalah subjectief onrechtselement atau elemen melawan hukum yang subjektif, yaitu sikap batin di antara para pelaku peserta. Sedangkan kesengajaan yang kedua adalah objectief onrechtselement atau melawan hukum objektif, yakni adanya kerja sama yang nyata di antara para pelaku. Dengan demikian, berdasarkan intepretasi doktriner, pasal-pasal a quo seharusnya memang dibatalkan karena tidak dapat diterima secara doktrin. [2.3]Menimbang bahwa Presiden pada persidangan tanggal 4 November 2014 telah memberikan keterangan dan telah menyerahkan keterangan tertulis melalui Kepaniteraan Mahkamah tanggal 24 November 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON Bahwa para Pemohonmerasa dirugikan hak konstitusionalnya olehketentuan pasal-pasal a quoUU P3H dan ketentuan pasal-pasal a quoUU Kehutanan karena alasan sebagai berikut: 1. Bahwa definisi Pasal 1 angka 3 UU P3H akan memberikan kerugian bagi Pemohon I sampai dengan IV karena Pemohon I sampai dengan IV merupakan korban kriminalisasi dari ketentuan yang ada di UU P3H yang mengatur tentang larangan memungut hasil hutan dan menduduki kawasan hutan tanpa izin. Terlebih sejak lama sampai dengan sekarang Pemohon I Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 133 s.d. Pemohon IV masih bertempat tinggal dan menggantungkan hidupnya dari hutan. 2. Bahwa Pasal 6 ayat (1) oleh Pemohon I sampai dengan Pemohon IV dianggap merugikan karena sebagai masyarakat lokal serta masyarakat hukum adat yang tinggal di kawasan hutan baik yang sedang proses pengukuhan maupun baru sebatas penunjukan, akan dapat dikatakan sebagai pelaku pelanggar batas wilayah hutan atau dianggap sebagai pengganggu dalam kawasan hutan, meski belum menjadi wilayah kawasan hutan yang ditetapkan. Kemudian bagi Pemohon V sampai dengan Pemohon X ketentuan pasal a quomengakibatkan tersingkirnya masyarakat hukum adat atau masyarakat lokal yang berada dalam kawasan hutan. Ketentuan ini akan mengakibatkan tidak tercapainya keadilan pengelolaan ekologi, distribusi kekayaan alam, serta fungsi sosial tanah bagi warga negara Indonesia sebagaimana diperjuangkan oleh Pemohon V sampai dengan X, sehingga oleh para Pemohon dianggap bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 3. Bahwa keberadaan Pasal 11 ayat (4) UU P3H telah membatasi hak konstitusional para Pemohon untuk mengembangkan diri, dalam rangka memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai manusia. Pasal a quo terbukti telah menciptakan rasa ketakutan dan merampas rasa aman para Pemohon dan setiap orang yang selama ini menjadikan hutan sebagai ladang, dapur, rumah bahkan ibu dalam kehidupannya. Sehingga Pasal ini bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. 4. Bahwa Para Pemohon meminta pencabutan dan pembatalan Pasal 46 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU P3H dikarenakan pasal a quo menunjukkan ada perlakuan terhadap “barang bukti” yang bertentangan antara satu ayat dengan ayat lainnya sehingga hal ini berpotensi menyebabkan ketidakpastian hukum dan menciptakan serta mengabaikan ketidakadilan. Dengan demikian jika dilihat dari substansi pasal aquo berpotensi menambah perusakan hutan. 5. Bahwa terhadap ketentuan Pasal 52 ayat (1) yang menyatakan, “dalam pembatasan waktu 45 hari sejak dilimpahkan ke Pengadilan dari penuntut Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 134 umum terhadap perkara perusakan hutan” menurut para Pemohon terbukti telah tidak memberikan waktu yang cukup bagi pembelaan terdakwa, serta tentunya peraturan ini secara faktual tidak mempertimbangkan kemungkinan penerapannya dalam pencegahan hukum. Selain itu, pemaksaan atas penerapan pasal ini akan mengesampingkan hal materiil yang harus dibuktikan dalam persidangan, sehingga dikhawatirkan kebenaran materiil sebagaimana tujuan peradilan pidana menjadi tak tercapai. Sehingga pasal a quo bertentangan dengan asas kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 6. Bahwa keberadaan pasal-pasal UU P3H yang mengandung ancaman pidana akan membatasi para Pemohon, khususnya Pemohon I sampai dengan Pemohon IV dalam memenuhi kebutuhan hidupnya demi mengembangkan dirinya yaitu sebagai konteks masyarakat lokal dan masyarakat adat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak akan dapat terpenuhi lagi jika pasal-pasal tersebut diterapkan. Sehingga berdasarkan ketentuan pidana yang sebenarnya menyasar kepada individu dalam UU P3H terbukti telah mengingkari keberadaan masyarakat hukum adat dan melanggar kepastian hukum, dan melanggar hak mengembangkan diri para Pemohon sebagaimana dijamin dalam ketentuan Pasal 18B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. 7. Bahwa berdasarkan Pasal 110 huruf b UU P3H, tindak pidana yang dilakukan di kawasan hutan yang telah ditunjuk sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011 dapat dipidana dengan UU P3H. Dengan melihat definisi kawasan hutan yang diberikan UU Kehutanan paska adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011, maka ketentuan pidana tidak dapat diberlakukan di atas kawasan yang baru ditunjuk sebagai kawasan hutan, sebab kawasan hutan yang masih statusnya dalam “penunjukan” bukan hasil akhir dari proses penetapan kawasan hutan,sehingga pemberlakuan ketentuan pidana UU P3H terhadap kawasan hutan yang statusnya baru ditunjuk akan mengakibatkan ketidakpastian hukum. 8. Bahwa keberadaan Penjelasan Pasal 12 UU Kehutanan merupakan perubahan terselubung terhadap substansi tata kelola kehutanan yang telah diatur dalam batang tubuh UU Kehutanan. Selain itu, keberadaannya juga Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 135 menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakpastian norma hukum karena bertentangan dengan alur tata kelola kehutanan yang menjadi tulang punggung UU Kehutanan. Oleh karenanya, Penjelasan Pasal 12 UU Kehutanan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. 9. Terhadap ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 81 UU Kehutanan yang tidak mengatur mengenai batas waktu Pemerintah untuk melakukan penetapan kawasan hutan, telah menimbulkan kelalaian Pemerintah untuk melakukan penetapan kawasan hutan agar tersedia kawasan hutan yang definitif. Dengan kelalaian tersebut mengakibatkan timbulnya konflik yang dialami para Pemohon. Sehingga dengan ketiadaan penetapan batas waktu dalam pasal a quo menjadi bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan pembatasan kekuasaan pemerintah dalam pengukuhan kawasan hutan sebagaimana telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 45/PUU-IX/2011. 10. Terhadap ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf e, huruf i, dan huruf k UU Kehutanan, para Pemohon beranggapan demi mencegah terjadinya perampasan hak warga negara secara sewenang-wenang oleh negara, di satu sisi dan menghindari kekosongan hukum atas tindak pidana yang terjadi di kawasan hutan, para Pemohon meminta ketentuan ini mengikat secara bersyarat (conditionally consitutional) sehingga tidak menyebabkan kriminalisasi secara arbiter terhadap warga negara yang seharusnya dilindungi. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011, menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu : a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 136 c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan: a. Kualifikasinya dalam permohonan a quo sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang diuji; c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang menurut Pasal 51 ayat (1) Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (videPutusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan berikutnya), harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu: a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji; c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Untuk mengetahui apakah para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan pengujian ketentuan pasal-pasal a quo UU P3H dan ketentuan pasal-pasala quo UU Kehutanan terhadap UUD 1945 Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 137 ke Mahkamah Konstitusi, perlu dicermati dalil-dalil Pemohon dan dikaitkan dengan kriteria persyaratan legal standing sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU- V/2007. Bahwa para Pemohon I sampai dengan Pemohon V adalah perorangan warga Negara Indonesia, selanjutnya Pemohon V sampai dengan Pemohon X adalah badan hukum privat yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena pasal-pasal dalam UU P3H dan pasal-pasal dalam UU Kehutanan. Terhadap kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, Pemerintahmenyerahkansepenuhnya kepadaMahkamahKonstitusiuntukmempertimbangkandanmenilainyaapakahPem ohonmemilikikedudukanhukum (legal standing) atautidakdalampermohonanPengujianUndang-Undanga quo, sebagaimana yang ditentukandalamPasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011maupunberdasarkanputusan- putusanMahkamahKonstitusiterdahulu (vide PutusanNomor 006/PUU-III/2005 danPutusanNomor 011/PUU-V/2007). III. KETERANGAN PEMERINTAH ATAS MATERI PERMOHONANYANG DIMOHONKAN UNTUK DIUJI Sebelum Pemerintah menyampaikan keterangan terkait materi yang dimohonkanuntuk diuji oleh para Pemohon, Pemerintah terlebih dahulu menyampaikan hal-hal sebagai berikut: LANDASAN FILOSOFIS a. UU Kehutanan Hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya wajib disyukuri. Karunia yang diberikan-Nya dipandang sebagai amanah, karenanya hutan harus diurus dan dimanfaatkan dengan akhlak mulia dalam rangka beribadah, sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 138 sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang. Dalam kedudukannya sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan, hutan telah memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia, oleh karena itu harus dijaga kelestariannya. Hutan mempunyai peranan sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan global, sehingga keterkaitannya dengan dunia internasional menjadi sangat penting, dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional. Sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional yang mewajibkan agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, maka penyelenggaraan kehutanan senantiasa mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan dan berkelanjutan. Oleh karena itu penyelenggaraan kehutanan harus dilakukan dengan asas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan dengan dilandasi akhlak mulia dan bertanggung-gugat. Penguasaan hutan oleh negara bukan merupakan pemilikan, tetapi negara memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan; menetapkan kawasan hutan dan atau mengubah status kawasan hutan; mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan. b. UU P3H Hutan Indonesia merupakan salah satu hutan tropis terluas di dunia sehingga keberadaanya menjadi tumpuan keberlangsungan kehidupan bangsa-bangsa di dunia, khususnya dalam mengurangi dampak perubahan iklim global. Olehkarena itu, pemanfaatan dan penggunaannya harus dilakukan secara terencana, rasional, optimal, dan bertanggung jawab sesuaidengan kemampuan dayadukungsertamemperhatikankelestarian Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 139 fungsidankeseimbangan lingkungan hidupguna mendukungpengelolaan hutan dan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan bagi kemakmuran rakyat. Pembangunan hutan berkelanjutan memerlukan upayayang sungguh- sungguh karena masih terjadi berbagai tindak kejahatan kehutanan, sepertipembalakanliar(illegal logging),penambangantanpaizin(illegal mining),danperkebunan illegal.Kejahatanitu telahmenimbulkankerugiannegara dankerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup yang sangat besar serta telah meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional. Akhir-akhir ini perusakan hutan semakin meluas dan kompleks. Perusakan itu terjadi tidak hanya di hutan produksi, tetapi juga telah merambah ke hutanlindung ataupun hutan konservasi. Perusakan hutan telahberkembang menjadisuatutindakpidanakejahatanyangberdampak luarbiasadanterorganisasisertamelibatkanbanyak pihak,baiknasional maupun internasional. Kerusakan yang ditimbulkan telah mencapai tingkatyangsangatmengkhawatirkanbagikelangsunganhidupbangsa dan negara. Oleh karena itu, penanganan perusakan hutan harus dilakukan secara luar biasa. Upayamenanganiperusakan hutansesungguhnya telahlamadilakukan, tetapi belum berjalan secara efektif dan belum menunjukkan hasil yang optimal.Halitu antaralaindisebabkanolehperaturanperundang-undangan yang ada,belum secara tegasmengatur tindak pidana perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi. Oleh karena itu, diperlukan payung hukum dalam bentuk Undang-Undang agar perusakan hutan terorganisasi dapatditangani secara efektif dan efisien sertapemberian efek jera kepada pelakunya. UU P3H menitikberatkanpadapemberantasanperusakanhutan yang dilakukan secara terorganisasi, yaitu kegiatan yangdilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 2 (dua) orangatau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada suatu waktu tertentu dengan tujuanmelakukanperusakanhutan, tidak termasuk kelompok masyarakat Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 140 yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial. Pengecualian terhadap kegiatan perladangan tradisional diberikan kepada masyarakat yangtelahhidupsecaraturun-temurundidalamwilayah hutantersebut dantelahmelakukankegiatanperladangandengan mengikutitradisikearifan lokalnya yang telah ditetapkan oleh kelompoknya. Sehubungan dengan dalil para Pemohon terhadap materi yang dimohonkan, Pemerintah memberikan keterangannya sebagai berikut: 1. Terhadap ketentuan definisi Pasal 1 angka 3 UU P3H, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: a. Bahwa Ketentuan Pasal 1 angka 3 UU P3H yang menyatakan,“Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah”, yang dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, telah diatur dalam Bab I Ketentuan Umum yang memuat tentang batasan pengertian atau definisi Perusakan Hutan. Bahwa Ketentuan Umum yang dimaksud dalam suatu peraturan perundang-undangan dimaksudkan agar batas pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah maka harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda (Lampiran II angka 107 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan). Terkait dengan pengaturan mengenai pengertian tersebut, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 56/PUU-VI/2008 tanggal 17 Februari 2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10-17-23/PUU- VII/2009 tanggal 25 Maret 2010 berpendapat: “... Ketentuan Umum yang dimaksud dalam suatu peraturan perundang-undangan dimaksudkan agar batas pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah memang harus Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 141 dirumuskan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda (vide Lampiran C.1. 81 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan)”; Berdasarkan penjelasan tersebut, Pemerintah berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon yang mempersoalkan batasan pengertian, singkatan atau hal-hal lain yang bersifat umum yang dijadikan dasar atau pijakan bagi pasal-pasal berikutnya dalam undang-undang a quo, sangatlah tidak beralasan dan tidak tepat. b. Penggunaan kata “yang ditunjuk” adalah sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari 2012 dalam pertimbangan hukumnya pada angka 3.14 menyatakan “Menimbang bahwa adapun mengenai ketentuan peralihan dari UUKehutanan, khususnya Pasal 81 yang menyatakan, “Kawasan hutan yang telahditunjuk dan atau ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebelum berlakunya undang-undang ini dinyatakan tetap berlakuberdasarkan undang-undang ini”, menurut Mahkamah, meskipun Pasal 1 angka 3 dan Pasal 81 Undang-Undang a quo mempergunakan frasa “ditunjuk dan atauditetapkan”, namun berlakunya untuk yang “ditunjuk dan atau ditetapkan” dalam Pasal 81 Undang-Undang a quo tetap sah dan mengikat”. c. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, maka kawasan hutan yang ditunjuk sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi masih mempunyai kekuatan hukum yang sah dan mengikat sebagai kawasan hutan, sehingga setiap tindak pidana perusakan hutan yang terjadi pada kawasan hutan yang telah ditunjuk atau ditetapkan atau dalam proses penetapan tetap dapat diproses secara hukum berdasarkan UU P3H. d. Hal tersebut juga secara tegas diatur dalam Pasal 110 huruf b UU P3H yang mengatur bahwa dengan berlakunya UU P3H tersebut, maka perkara tindak pidana perusakan hutan dalam kawasan hutan yang telah ditunjuk oleh Pemerintah sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari 2012 tentang Pengujian Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, berlaku ketentuan dalam Undang-Undang ini. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 142 Berdasarkan uraian di atas, Pemerintah berpendapat ketentuan Pasal 1 angka 3 UU P3H telah sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari 2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan karenanya ketentuan Pasal 1 angka 3 UU P3H tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 2. Terhadap ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU P3H yang pada intinya mengatur kebijakan Pemerintah dalam kawasan hutan dianggap bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pemerintah berpendapat : a. Bahwa ketentuan a quo yang menyatakan, (1) “Dalam rangka pencegahan perusakan hutan, Pemerintah membuat kebijakan berupa: d. peta penunjukan kawasan hutan dan/atau koordinat geografis sebagai dasar yuridis batas kawasan hutan”,dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap keberadaan kawasan hutan. Karena dengan tidak adanya dasar yuridis batas kawasan hutan berupa peta kawasan dan koordinat geografis, maka akan berdampak meningkatnya intensitas perambahan hutan, penebangan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan illegal. b. Bahwa kebijakan pembuatan peta penunjukan kawasan hutan dan atau koordinat geografis merupakan kewenangan Pemerintah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b UU Kehutanan yang memberi wewenang untuk menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan. c. Terhadap keberadaan masyarakat hukum adat yang berada di dalam kawasan hutan tersebut, Pemerintah tetap mengakui keberadaannya sepanjang dapat dibuktikan keabsahannya sesuai Pasal 67 UU Kehutanan yang juga pernah dilakukan Pengujian ke Mahkamah Konstitusi (Putusan Nomor 35/PUU-X/2012). Berdasarkan uraian di atas maka kebijakan Pemerintah membuat peta penunjukan kawasan hutan dan atau koordinat geografis sebagai dasar yuridis batas kawasan hutan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan telah sejalan dengan amanat konstitusi dan tidak Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 143 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 3. Terhadap ketentuan Pasal 11 ayat (4) UU P3H yang pada intinya membatasi masyarakat untuk memanfaatkan hutan yang dianggap bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, Pemerintah memberikan keterangannya sebagai berikut: a. Bahwa ketentuan Pasal 11 ayat (4) UU P3H yang menyatakan,“Masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Ketentuan ini terkait dengan izin pemungutan hasil hutan oleh masyarakat hukum adat sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a UU Kehutanan yang menyatakan bahwa,“masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada, dan diakui keberadaannya berhak melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat hukum adat yang bersangkutan”. Bahwa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-IX/2011 tanggal 16 Juli 2012, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan untuk adanya perlindungan hak-hak adat atas tanah yang bersifat individual. Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi ini, Kementerian Kehutanan telah menerbitkan regulasi yaitu Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.50/Menhut-II/2011 Jis Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2012. Selanjutnya Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 79 Tahun 2014, Nomo PB.03/Menhut-II/2014, Nomor 17/PRT/M/2014 dan Nomor 8/SKB-IX/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Yang Berada Di Dalam Kawasan Hutan. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tanggal 16 Mei 2013 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa, “Undang- Undang yang diperintahkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 hingga saat ini belum terbentuk. Oleh karena kebutuhan yang mendesak, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 144 banyakperaturan perundang-undangan yang lahir sebelum Undang- Undang yangdimaksud terbentuk. Hal tersebut dapat dipahami dalam rangka mengisi kekosongan hukum guna menjamin adanya kepastian hukum. Dengan demikian, pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah dapat dibenarkan sepanjang peraturan tersebut menjamin kepastian hukum yang berkeadilan. Lagi pula dalam menetapkan batas wilayah hutan negara dan hutan adat tidak dapat ditetapkan secara sepihak oleh negara tetapi berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 34/PUU-IX/2011 tanggal 16 Juli 2012 yang harus melibatkan pemangku kepentingan (stake holders) di wilayah yang bersangkutan”. b. Bahwa dengan adanya keharusan izin penebangan kayu sebagaimana dimaksud pasal a quo dimaksudkan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya sebagaimana dimaksud Pasal 23 UU Kehutanan dan Pasal 3 UU P3H, dengan ketentuan tersebut telah sejalan dengan amanat konstitusi. 4. Terhadap ketentuan Pasal 46 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU P3H yang dimohonkan untuk dicabut dan dibatalkan, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: a. Pasal 46 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU P3H yang menyatakan: (2) Barang bukti berupa kebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan paling lama 1 (satu) daur sampai selesainya proses pemulihan kawasan hutan. (3) Dalam hal barang bukti kebun dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah dapat memberikan penugasan kepada badan usaha milik negara yang bergerak di bidang perkebunan. (4) Barang bukti berupa tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. b. Maksud dari ketentuan Pasal a quo adalah untuk mengembalikan fungsi kawasan hutan agar dapat berfungsi secara optimal dan lestari. Diaturnya ketentuan bahwa Pemerintah memberikan penugasan kepada Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 145 BUMN untuk pemanfaatan barang bukti berupa kebun adalah agar hasil dari kebun tersebut dapat dimanfaatkan untuk pemulihan kawasan hutan tersebut. Selain itu penugasan tersebut dilakukan karena di dalam kawasan hutan secara yuridis tidak dibolehkan adanya kegiatan perkebunan. c. Sedangkan untuk barang bukti berupa tambang karena secara yuridis penggunaan kawasan hutan (hutan produksi dan hutan lindung) untuk kegiatan pertambangan di dalam kawasan hutan diperbolehkan sebagaimana ketentuan Pasal 38 UU Kehutanan, sehingga dapat diberikan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam perizinan penggunaan kawasan hutan salah satu kewajiban pemegang izin adalah melakukan rehabilitasi dan reklamasi kawasan hutan di areal kerjanya yang merupakan salah satu bentuk dari pemulihan kawasan hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 dan Pasal 45 UU Kehutanan. d. Dengan demikian meskipun terdapat perbedaan perlakuan barang bukti antara kebun dan tambang, tetapi pada dasarnya tujuannya adalah dalam rangka pemulihan kawasan hutan agar sesuai dengan fungsinya. 5. Terhadap ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU P3H yang mengatur tentang jangka waktu perkara perusakan hutan yang dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: a. Pasal 52 ayat (1) UU P3H yang menyatakan bahwa“perkara perusakan hutan wajib diperiksa dan diputus oleh pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan pelimpahan perkara dari penuntut umum”. Ketentuan ini dimaksudkan mengatur norma jangka waktu pemeriksaan di Pengadilan ketentuan dimaksudkan untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan sesuai penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. b. Bahwa jangka waktu 45 hari kerja, dimaksudkan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a, juga sangat terkait erat dengan pilihan kebijakan (open legal policy) dari Pembentuk Undang-Undang (DPR bersama Presiden). Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 146 Dengan demikian menurut Pemerintah, ketentuan a quo sama sekali tidak terkait agar masalah konstitusionalitas keberlakuan norma yang dimohonkan untuk diuji. Dengan demikian ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU P3H yang menentukan mengenai jangka waktu perkara perusakan hutan tidak bertentangan dengan UUD 1945. 6. Terhadap ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 83 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3); Pasal 84 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3); Pasal 87 ayat (1) huruf b, huruf c, ayat (2) huruf b, huruf c dan ayat (3); dan Pasal 88 UU P3H yang dianggap oleh para Pemohon sebagai pengingkaran terhadap masyarakat hukum adat, pelanggaran terhadap hak pengembangan diri masyarakat dan cermin ketidakpastian hukum, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: a. Bahwa pasal-pasal a quo pada intinya memuat norma sanksi terhadap pelanggaran norma larangan dalam UU P3H. Pemuatan norma sanksi pidana dalam ketentuan tersebut, menurut Pemerintah sudah sesuai dengan amanat dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. b. Oleh karena itu, ketentuan ini sudah mengandung prinsip bahwa setiap warga negara dimata hukum tidak dapat dibedakan dalam perlakuannya termasuk didalamnya masyarakat hukum adat, sehingga hal tesebut sudah sesuai dengan prinsip equilty before the law yang tidak membeda- bedakan kedudukan seseorang di mata hukum. c. Bahwa keberlakuan norma tersebut tidak hanya berlaku pada masyarakat hukum adat, tetapi berlaku terhadap seluruh warga negara tanpa terkecuali yang melakukan pelanggaran terhadap norma larangan, akan dikenakan sanksi sesuai pasal a quo. d. Terhadap masyarakat hukum adat yang memanfaatkan hasil hutan dengan menggunakan alat-alat tradisional antara lain parang, mandau, golok atau alat sejenisnya sesuai dengan tradisi budaya karakteristik daerah setempat, dikecualikan untuk dikenakan sanksi pidana sebagaimana penjelasan Pasal 12 huruf f UU P3H. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 147 Dari penjelasan tersebut di atas, Pemerintah berpendapat ketentuan pasal- pasal a quo tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 18B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. 7. Terhadap ketentuan Pasal 110 huruf b UU P3H, yang pada intinya para Pemohon mendalilkan tindak pidana yang dilakukan di kawasan hutan yang telah ditunjuk sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU- IX/2011 dapat dipidana dengan UU P3H sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum, Pemerintah berpendapat: a. Pasal 110 huruf b UU P3H menyatakan bahwa, “tindak pidana yang dilakukan di kawasan hutan yang telah ditunjuk sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011 dapat dipidana dengan UU P3H”. b. Pencantuman pasal a quo merupakan tindaklanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari 2012 yang dalam pertimbangan hukumnya pada angka 3.14 menyatakan: “Menimbang bahwa adapun mengenai ketentuan peralihan dari UU Kehutanan, khususnya Pasal 81 yang menyatakan, “Kawasan hutan yang telah ditunjuk dan atau ditetapkan berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku, sebelum berlakunya undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku berdasarkan undang-undang ini”, menurut Mahkamah, meskipun Pasal 1 angka 3 dan Pasal 81 Undang-Undang a quo mempergunakan frasa “ditunjuk dan atau ditetapkan”, namun berlakunya untuk yang “ditunjuk dan atau ditetapkan” dalam Pasal 81 Undang-Undang a quo tetap sah dan mengikat”. c. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka penunjukan kawasan hutan sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi 45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari 2012 tetap mempunyai kekuatan hukum sah dan mengikat, sehingga tindak pidana perusakan hutan yang dilakukan tetap dapat dikenakan sanksi sesuai UU P3H. d. Bahwa ketentuan pasal a quo merupakan aturan peralihan yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, sehingga dapat dipedomani oleh seluruh warga negara Indonesia terkait tindak pidana perusakan hutan. Dengan demikian ketentuan Pasal 110 huruf b UU P3H tidak bertentangan dengan UUD 1945. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 148 8. Terhadap keberadaan Penjelasan Pasal 12 UU Kehutanan yang pada intinya Para Pemohon mendalilkan bahwa penjelasan ini sebagai perubahan terselubung terhadap substansi tata kelola kehutanan yang telah diatur dalam batang tubuh UU Kehutanan sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, Pemerintah berpendapat : a. Bahwa Pasal 12 UU Kehutanan dinyatakan bahwa dalam pengurusan kehutanan dilakukan dengan perencanaan kehutanan yang meliputi: a. inventarisasi hutan, b. pengukuhan kawasan hutan, c. penatagunaan kawasan hutan, d. pembentukan wilayah pengelolaan hutan, dan e. penyusunan rencana kehutanan.” Sedangkan Penjelasan Pasal 12 adalah berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, Penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud (vide angka 176 UU 12 tahun 2011). b. Dalam ketentuan Penjelasan Pasal 12yang menyatakan, “Dalam pelaksanaan di lapangan, kegiatan pengukuhan kawasan hutan tidak selalu harus mendahului kegiatan penatagunaan hutan, karena pengukuhan kawasan hutan yang luas akan memerlukan waktu lama. Agar diperoleh kejelasan fungsi hutan pada salah satu bagian tertentu, maka kegiatan penatagunaan hutan dapat dilaksanakan setidak-tidaknya setelah ada penunjukan..” adalah menjelaskan secara lengkap apabila merupakan bentuk tanggung jawab Pemerintah dan konsekuensi logis dalam pengamanan sumber daya alam dan wilayah sistem penyangga kehidupan yang telah disepakati untuk dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan uraian di atas, Penjelasan Pasal 12 UU Kehutananbukan menjadi normatif baru dan telah selaras dan sesuai dengan maksud dan arti dari substansi pokok ketentuan normatif yang diatur dalam Pasal 12UU Kehutanan dan bahwa dengan demikian Penjelasan Pasal 12 sudah berfungsi sebagai penjelasan yang memberikan tambahan pengertian atau keterangan dari Pasal 12 UU Kehutanan. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 149 Dengan demikian Penjelasan Pasal 12 UU Kehutanan tidak bertentangan dengan UUD 1945. 9. Terhadap ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 81 UU Kehutanan yang pada intinya Pemohon mendalilkan ketentuan ini tidak mengatur mengenai batas waktu Pemerintah untuk melakukan penetapan kawasan hutan, telah menimbulkan kelalaian Pemerintah untuk melakukan penetapan kawasan hutan sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan Putusan Perkara Nomor 45/PUU-IX/2011, Pemerintah berpendapat: a. Bahwa Ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU Kehutanan menyatakan bahwa, “Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melaluiproses sebagai berikut: 1) penunjukan kawasan hutan; 2) penataan batas kawasan hutan; 3) pemetaan kawasan hutan; dan 4) penetapan kawasan hutan”. b. Bahwa pengukuhan kawasan hutan merupakan rangkaian proses kegiatan yang dimulai dari penunjukan, penataan batas, pemetaan, dan penetapan kawasan hutan. Berhasilnya kegiatan penetapan kawasan hutan bergantung pada kegiatan-kegiatan lain yang mendahuluinya. c. Sedangkan terhadap Pasal 81 UU Kehutanan merupakan ketentuan Peralihan yang muatannya mengatur penyesuaian tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan peraturan perundang- undangan yang lama terhadap peraturan perundang-undangan yang baru dengan tujuan untuk menghindari kekosongan hukum, menjamin kepastian hukum, memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengatur hal- hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara (vide butir 122 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Berdasarkan hal tersebut di atas, ketentuan Pasal 81 UU Kehutanan berlaku mutatis mutandis dengan Pasal 15 ayat (1) UU Kehutanan terhadap masalah penetapan Kawasan Hutan. Sehingga ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 81 UU Kehutanan sudah sejalan dan selaras dengan Putusan Perkara No.45/PUU-IX/2011 dan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 150 Peraturan Perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. 10. Terhadap ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf e, huruf i, dan huruf k, yang pada intinya para Pemohon mendalilkan ketentuan ini dimohonkan untuk dinyatakan mengikat secara bersyarat (conditionally consitusional) sehingga tidak menyebabkan kriminalisasi secara arbiter terhadap warga negara yang seharusnya dilindungi, Pemerintah berpendapat: a. Bahwa ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf b, huruf e, huruf l adalah dimaksudkan dalam rangka perlindungan dan pengamanan hutan agar tercapai tujuan penyelenggaraan kehutanan, yaitu sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. b. Bahwa ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf a dan huruf k UU Kehutanan telah dicabut dengan ketentuan Pasal 112 UU P3H, sehingga Pemerintah memandang tidak perlu memberikan tanggapan dalil para Pemohon terkait pasal a quo. c. Apabila pasal-pasal a quo dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, akan berakibat semakin maraknya perambahan hutan, penebangan liar, dan terjadinya kebakaran hutan yang pada saat ini menjadi sorotan Internasional. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemerintah berpendapat bahwa ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf b, huruf e, huruf l sudah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan UUD 1945. IV. PETITUM Berdasarkanpenjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintahmemohonkepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusiyang memeriksa, mengadili danmemutuspermohonanpengujian(constitusional review) ketentuan pasal- pasal a quo Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan ketentuan pasal-pasal a quoUndang- UndangNomor41Tahun1999 tentang Kehutananterhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapatmemberikanputusan sebagai berikut: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 151 1. Menolak permohonan pengujian para Pemohon seluruhnya atau setidak- tidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 2. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan; 3. Menyatakan ketentuan Pasal 1 angka 3, Pasal 6 ayat (1) huruf d, Pasal 11 ayat (4), Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h, huruf k, huruf l dan huruf m; Pasal 16, Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 19 huruf a dan huruf b; Pasal 26, Pasal 46 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4); Pasal 52 ayat (1), Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 83 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3); Pasal 84 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3); Pasal 87 ayat (1) huruf b, huruf c, ayat (2) huruf b, huruf c dan ayat (3); Pasal 88, Pasal 92 ayat (1), Pasal 94 ayat (1), Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 110 huruf b Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Penjelasan Pasal 12, Pasal 15 ayat (1) huruf d, Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf e, huruf i, huruf k, dan Pasal 81 Undang- UndangNomor41Tahun1999tentangKehutanantidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Selain itu Presiden, mengajukan tujuh orang saksi dan dua orang ahli yang telah didengar keterangannya pada persidangan tanggal 22 Desember 2014, 27 Januari 2015, dan 4 Februari 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut: SAKSI PRESIDEN 1. Edi Saptono • Saksi sebagai masyarakat biasa di Daerah Solok Selatan yang berbatasan dengan taman nasional; • Dalam wilayah taman nasional, menurut saksi tidak tahu ada hutan nagari; • Tidak ada yang dihukum masyarakat karena mengambil kayu di taman nasional; • Saksi sudah lahir di Sumatera Barat tetapi termasuk suku Jawa. 2. Mustiadi • Saksi sebagai kepala desa dari tahun 1972 sampai tahun 1988 yang berasal dari Desa Sembalun, Kecamatan Sembalun, Lombok Timur; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 152 • Di Daerah Rinjani Bagian Timur ada taman nasional kurang lebih 12.000 hektar; • Desa Sembalun di luar taman nasional dan bukan termasuk taman nasional; • Di dalam taman nasional tidak ada hutan adat yang sejak dari dulu memang di bawah pengaturan oleh masyarakat adat; • Tidak ada warga yang ditangkap polisi karena mengambil kayu di dalam hutan; • Antara Desa Sembalun dengan taman nasional berjarak sekitar 3 Km sampai 5 Km; • Bapak Ustaz Abdurahman adalah turunan kiai karena tidak dipilih tetapi berdasarkan turunan. 3. Maulidin • Saksi berasal dari Desa Pulau Duku, Provinsi Sumatera Selatan yang berbatasan dengan hutan penyangga, hutan lindung dan taman nasional; • Saksi termasuk keturunan Semende asli; dan pernah menjadi kepala desa periode 1997 sampai dengan tahun 2011; • Leluhur saksi dimakanmkan bukan di wilayah taman nasional; • Saksi tidak mengenal Sukran Hawalin, H. Rahmat dan Bapak Wawan Suparwan; • Saksi tidak tahu bahwa ada beberapa warga yang ditahan sehubungan sebagai perambah. • Tidak ada pembakaran rumah-rumah adat 4. Siharudin • Saksi tinggal di Kaur Desa Suka Jaya sudah 25 tahun berbatasan dengan Hutan Produksi Terbatas, saksi asli dari Palembang; • Saksi mantan kepala desa, di Desa Suka Jaya bersuku Semende, kepala desa di Desa Suku Jaya terpisah dalam struktur masyarakat adat dan kepala adatnya bernama Rejunani; • Dalam pengambilan kayu di hutan aturan adat adalah di tanah marga boleh diambil oleh Suku Semende tetapi apabila dikawasan tanah larangan tidak diperbolehkan masuk Adat Semende; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 153 • Di Desa Suka Jaya belum ada masyarakat yang ditangkap, di[enjara karena mengambil hutan; 5. Wiratno • Saksi bertugas di Nusa Tenggara Timur dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2013. Di sana pada tahun 2004 terjadi penegakan hukum terhadap petani kopi yang tinggal di sekitar Taman Wisata Alam Ruteng. Dalam proses penegakan hukum 6-7 orang petani meninggal dan dan puluhan cacat [permanen. Dan sejak 2004 sampai dengan 2012 awal, tidak pernah ada komunikasi antara pihak pemerintah yaitu Balai Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Barat dan bidang wilayah di Ruteng dengan masyarakat hukum adat di Colol; • Ketika saksi bertugas di sana, saksi melakukan pendekatan budaya yang disebut sebagai tiga pilar pendekatan yang melibatkan gereja, masyarakat hukum adat, dan pemerintah daerah. Apa yang disebut kepala adat sebagai lonto leok atau duduk bersama menyelesaikan masalah bersama untuk kepentingan bersama dalam budaya Manggarai. Ternyata ada perbedaan antara batas Belanda dan batas yang ditetapkan oleh pemerintah. Ada perbedaan batas dan telah ada kesepakatan pada tanggal 12 Desember 2012 dan menyatakan sikap batas yang diakui oleh masyarakat hukum adat Colol dan batas yang ditetapkan oleh pemerintah pada tahun 199-an; • Berdasarkan kesepakatan tersebut dilakukan penetapan batas-batas yang disepakati karena banyak batas di Taman Wisata Alam Ruteng ini yang tidak dilakukan kesepakatan secara tuntas dengan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan tersebut; • Taman Wisata Alam Ruteng luasnya 32.000 hektare, dikelilingi oleh 62 desa dari 12 kecamatan di Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur, dan lebih dari 100 Gendang, Gendang merupakan rumah adat di mana masyarakat hukum adat memutuskan berbagai persoalan yang menyangkut kemasyarakatan adatnya. Menurut saksi pendekatan dialogis yang harus dilakukan di banyak tempat di seluruh kawasan konservasi maupun kawasan hutan yang banayak sekali konflik dengan masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan. 6. I Made Subadia Gelgel Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 154 • Pengalaman saksi sebagai dirjen maupun staf ahli menteri yang bertanggung jawab dalam penanggulangan masalah ini, Undang-Undang di bidang kehutanan yang telah ada kurang mampu menjawab masalah dan tantangan kerusakan hutan yang modusnya terus berkembang. Undang- Undang Nomor 18 dirancang untuk mampu menjawab tantangan tersebut melalui penguatan penegakan hukum terhadap kejahatan terorganisir untuk memberi efek jera. Penguatan ini tercermin dalam ketentuan pemberatan sanksi, perluasan larangan, penguatan proses penyidikan, termasuk koordinasi dengan lembaga lain dalam pengumpulan saksi-saksi penyidikan, perluasan subjek hukum, pemodal, penadah, pejabat, korupsi, dalam hal ini kami tekankan, termasuk pejabat juga di dalam Undang- Undang dirancang sanksi pidananya, alat bukti percepatan peradilan. Dibandingkan dengan undang-undang yang telah ada, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 muatan materinya jauh lebih komprehensif. • Keterlibatan masyarakat lokal yang tinggal di dalam dan sekitar hutan dalam menjaga kelestarian hutan amatlah penting. Secara umum, peran positif mereka telah terbukti sebagaimana yang saya ketahui dan saya alami di Bali maupun di beberapa tempat di Kalimantan. Namun, tidak bisa dipungkiri karena beberapa keterbatasan, kadang-kadang mereka secara berkelompok melakukan kegiatan pemanfaatan hutan yang dapat merusak hutan, seperti aktivitas tambang liar, maupun perkebunan liar di beberapa tempat di Kalimantan, di Sulawesi, dan juga di Sumatera. • Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 mengatur penguatan, pencegahan, dan pemberantasan, termasuk penguatan masyarakat, pengakuan hak tradisional, juga sanksi hukum bagi masyarakat lokal yang melakukan aktivitas merusak hutan secara terorganisasi. Kekhawatiran pihak tertentu tentang eksistensi masyarakat local, sebenarnya tidak perlu terjadi karena aktivitas individu mereka tidak diatur dalam undang-undang ini. Gambaran ini bisa dilihat dalam pasal pengertian orang per orangan, maupun pengertian kejahatan terorganisasi yang memuat kriteria terstruktur dan dengan tujuan merusak hutan, serta mengecualikan kegiatan kelompok peladang tradisional. • Namun, apabila masyarakat sebagai kelompok individu melakukan pemanfaatan kayu untuk kepentingan sendiri diatur mekanisme izin. Hal ini Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 155 juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, PP 6, PP 3, dan izin ini cukup diberikan oleh pejabat setempat. Dalam pembahasan norma, tim berpendapat mekanisme perizinan untuk kelompok masyarakat ini tetap diperlukan. Karena kalau tidak, ditengarai akan menjadi salah satu modus perusakan hutan oleh para pemodal. Sebagai yang pernah terjadi di beberapa tempat, laporan para penyidik kami menyebutkan di NTB, Sorong, Taman Nasional Berbak Kalimantan ini juga, pernah terjadi hal-hal seperti ini. Untuk proses perizinan, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 46 Tahun 2009 tentang Cara Pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Produksi bagi masyarakat lokal yang perizinannya cukup diberikan oleh pejabat daerah. • Dikaitkan dengan hak masyarakat hukum adat, masyarakat yang pengakuannya diterapkan dengan peraturan perundang-undangan, Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 Putusan Perkara MK Nomor 31 Tahun 2007 tanggal 18 Juni, Putusan MK Nomor 6 Tahun 2008 tanggal 18 Juni. Saksi informasikan bahwa dalam pembahasan norma di dalam rancangan undang-undang yang menjadi Undang-Undang Nomor 18, tim tidak merumuskan keterkaitan masyarakat hukum adat dengan norma dalam Undang-Undang. Karena wilayah masyarakat hukum adat apabila keberadaannya sebagai masyarakat hukum adat telah diakui perundang- undangan, maka wilayahnya akan berstatus otonom. Perlakuannya akan identik dengan hutan hak. • Dan sekarang, sesuai dengan Putusan MK Nomor 35 Tahun 2012 yang menyatakan, “Hutan adat bukan lagi hutan negara,” maka aturan perlindungannya tidak masuk dalam ranah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. Hak masyarakat hukum adat, sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang mengatur mengenai hak masyarakat hukum adat, masih berlaku dan tidak dibatalkan oleh Undang- Undang Nomor 18. • Inisiasi pembentukan Undang-Undang ini dimulai sebelum tahun 2004 dan baru diproses secara intensif sejak tahun 2008 sampai tahun 2013 yang mengatur perlindungan di seluruh wilayah kawasan hutan, baik yang ditetapkan, maupun yang baru ditunjuk dan dalam proses penetapan. Pertimbangan ini di samping agar tidak terjadi kerusakan hutan yang lebih Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 156 parah, juga mengacu atau sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari Tahun 2012. Dan sebagaimana diketahui, penetapan peta kawasan hutan yang dijadikan rujukan dalam penunjukan hutan, didasarkan pada peta TGHK yang kemudian ditindaklanjuti dengan proses padu serasi, prosesnya sudah dimulai pada tahun 1980-an. Jadi, sudah cukup lama. • Suasana kebatinan dalam proses pembahasan rancangan undang-undang ini, dan kebetulan pelaksanaannya menjelang pemilu, anggota tim, khususnya dari DPR RI, di samping berorientasi terujinya efek jera bagi semua pihak yang menyebabkan rusaknya hutan, orientasinya adalah bagaimana melindungi kehidupan masyarakat lokal, masyarakat yang hidup di dalam dan di sekitar hutan. Setiap norma dalam proses-proses penetapan norma selalu coba diuji, bagaimana kira-kira dengan kehidupan masyarakat di sekitar hutan? Ya, sekali lagi kami sampaikan, masyarakat yang tinggal dan dalam di sekitar hutan, bukan masyarakat hukum adat. Karena masyarakat hukum adat tidak masuk dalam ranah undang-undang ini. • Pembedaan penegakan hukum bagi kejahatan teroganisir oleh kelompok masyarakat korporasi dengan kelompok masyarakat lokal, kami sampaikan mengundang perdebatan dalam proses penyusunan norma. Namun, dengan beberapa kali pertimbangan, memperhatikan kondisi yang ada, tim sepakat dalam beberapa kasus ada perlakuan yang berbeda bagi masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan. • Hal-hal ini dapat tercermin dari beberapa ketentuan dalam norma. Kami informasikan beberapa hal,seperti Pasal 1 angka 6 yang menyatakan, “Kejahatan terorganisasi, itu sudah mengenyampingkan, tidak termasuk kelompok masyarakat yang melakukan … tradisional”. • Di dalam Pasal 18 mengenai Pidana, “Pidana bagi masyarakat lokal yang melakukan kejahatan terorganisasi,” jadi sekali lagi, kejatahan terorganisasi, “Pidananya jauh lebih kecil dari kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat, bukan masyarakat lokal, maupun korporasi”. Demikian juga di dalam Pasal 44 mengenai Barang Bukti Kayu Temuan selalu diorientasikan ini untuk kepentingan publik dan kepentingan sosial yang ada di sekitar masyarakat. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 157 7. Firman Soebagyo Landasan Filosofis. Hutan sebagai karunia dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa diamanatkan kepada Bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara dan memberikan manfaat bagi umat manusia yang wajib disyukuri, dikelola, dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang mewajibkan agar bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka penyelenggaraan pengelolaan kehutanan senantiasa mengandung jiwa dan semangat kerakyatan berkeadilan dan berkelanjutan. Hutan Indonesia merupakan salah satu hutan tropis terluas di dunia, sehingga keberadaannya menjadi tumpuan keberlangsungan kehidupan bangsa- bangsa di dunia, khususnya dalam mengurangi dampak perubahan iklim global. Oleh karena itu, pemanfaatan dan penggunaan harus dilakukan secara terencana, rasional, optimal, dan bertanggung jawab sesuai dengan kemampuan daya dukung, serta memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup guna mendukung pengelolaan hutan dan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan bagi kemakmuran rakyat. Pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan harus dilakukan secara tepat dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan fungsi ekologis, sosial, dan ekonomis, serta untuk menjaga keberlanjutan, baik kehidupan sekarang dan kehidupan generasi yang akan datang. Landasan Sosiologis. Pembangunan hutan berkelanjutan memerlukan upaya yang sungguh- sungguh karena masih terjadi berbagai tindak kejahatan kehutanan, yakni perusakan hutan yang disebabkan oleh pemanfaatan hutan yang penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, seperti pembalakan liar (illegal logging), penambangan tanpa izin (illegal mining), dan perkebunan ilegal, serta pemanfaatan hutan yang dilakukan tidak sesuai izin yang diberikan. Kejahatan ini telah menimbulkan kerugian negara dan kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup yang sangat besar, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 158 serta berkontribusi terhadap peningkatan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional. Akhir-akhir ini, perusakan hutan semakin meluas dan kompleks. Perusakan terjadi tidak hanya di hutan produksi, tetapi juga telah merambah ke hutan lindung ataupun hutan konservasi. Perusakan hutan telah berkembang menjadi satu tindak pidana yang berdampak luar biasa dan terorganisasi setelah melibatkan banyak pihak, baik nasional maupun internasional. Perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi jelas memiliki dampak kerusakan yang lebih besar dan luas jika dibandingkan dengan perusakan hutan yang dilakukan oleh individu-individu tanpa terorganisasi. Kerusakan yang ditimbulkan telah mencapai tingkat sangat mengkhawatirkan bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Oleh karena itu, penanganan perusakan hutan harus dilakukan secara luar biasa atau extra ordinary. Landasan Yuridis. Upaya menangani perusakan hutan, sesungguhnya telah lama dilakukan, tetapi belum berjalan secara efektif dan belum menunjukkan hasil yang optimal. Hal itu antara lain disebabkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada, belum secara tegas mengatur tindak pidana perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi, sehingga implementasinya belum mampu menjangkau pelaku perusakan hutan secara terorganisasi, terutama koorporasi. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan hanya mengatur kejahatan kehutanan yang dilakukan oleh orang perseorangan dengan ancaman pidana yang belum memadai. Oleh karena itu, diperlukan payung hukum dalam bentuk undang-undang agar perusakan hutan terorganisasi dapat ditangani secara efektif dan efisien, serta pemberian efek jera kepada pelakunya. Fakta empiris bahwa perusakan hutan sudah menjadi kejahatanyang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat, sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan memberikan efek jera, diperlukan landasan hukum yang kuat dan mampu menjamin efektivitas penegakan hukum. Pembentukan Undang-Undang tentang P3H ini selain dimiliki aspek represif, juga mempertimbangkan aspek restoratif, bertujuan untuk: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 159 a. Memberikan payung hukum yang lebih tegas dan lengkap bagi aparat penegak hukum untuk melakukan pemberantasan perusakan hutan, sehingga mampu memberi efek jera bagi pelakunya. b. Meningkatkan kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak- pihak terkait melalui lembaga pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dalam upaya pemberantasan perusakan hutan. c. Meningkatkan peran masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan, terutama sebagai bentuk kontrol sosial pelaksanaan pemberantasan perusakan hutan. d. Mengembangkan kerja sama internasional dalam rangka pemberantasan perusakan hutan secara bilateral, regional, ataupun multilateral. Dan e. Menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan, serta ekosistem sekitarnya, guna mewujudkan masyarakat sejahtera. Berdasarkan landasan pemikiran tersebut, saya menegaskan bahwa urgensi dari Undang-Undang P3H ini adalah pentingnya proses pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi dan oleh koorporasi yang belum diatur dalam Undang-Undang di bidang kehutanan sebelumnya. Cakupan perusakan hutan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi proses, cara, atau pembuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar dan/atau menggunakan kawasan hutan secara tidak sah. Adapun pembalakan liar didefinisikan sebagai semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah, terorganisasi, sedangkan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah meliputi kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk perkebunan dan/atau pertambangan tanpa izin menteri. Undang-Undang ini dititikberatkan pada pemberantasan perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, terdiri atas dua orang atau lebih dan yang bertindak secara bersama-sama pada satu waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan, tetapi tidak termasuk kelompok masyarakat yang melakukan peladangan tradisional. Affirmative action yang diberikan oleh pembentuk undang-undang dengan melakukan pengecualian terhadap kegiatan peladangan tradisional diberikan kepada masyarakat yang telah hidup secara turun-temurun di dalamwilayah hutan tersebut dan telah melakukan kegiatan peladangan dengan mengikuti tradisi rotasi Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 160 yang telah ditetapkan oleh kelompoknya. Affirmative action ini telah dituangkan dalam Pasal 11 Undang-Undang P3H bahwa: a. Perbuatan perusakan hutan dalam Undang-Undang P3H menekankan pada perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi, yaitu merupakan kegiatan yang dilakukan oleh satu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas dua orang atau lebih dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan [Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2)]. b. Kelompok terstruktur dimaksud tidak termasuk kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/ atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan peladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial. Diatur pada Pasal 11 ayat (3). Namun demikian, masyarakat yang bersangkutan harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan [Pasal 11 ayat (4)]. Izin diperlukan untuk menjaga agar tindakan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar hutan tersebut tetap memperhatikan keberlangsungan kawasan hutan, sehingga manfaat hutan yang optimal untuk kesejahteraan masyarakat, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi dapat tetap terwujud. Undang-Undang ini mengatur kategori dari perbuatan perusakan hutan terorganisasi, baik perbuatan langsung, tidak langsung, maupun perbuatan terkait lainnya. Terkait dengan hal-hal ini, dalam kenyataannya, korporasi sering menggunakan atau memanfaatkan perseorangan atau masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan dalam tindakan perusakan hutan, maka meskipun Undang- Undang memberikan affirmative action kepada masyarakat peladangan tradisional, namun bagi masyarakat yang tinggal di kawasan atau sekitar hutan yang terlibat atau melakukan perusakan sebagai bagian dari jaringan korporasi yang terorganisasi tetap dikenakan sanksi, meskipun tentu saja pidananya jauh lebih rendah seperti yang diatur dalam pasal-pasal ketentuan pidana Undang-Undang tentang P3H ini. Hal ini, sesuai dengan prinsip setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Tentunya saksi selaku Pimpinan Panja, memang menganggap pentingnya satu rancangan undang-undang ini untuk dijadikan undang-undang karena ketentuan peraturan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, kerusakan hutan semakin luar biasa, sehingga yang terkait dengan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 161 perusakan hutan belum mempunyai satu payung hukum yang kuat, sehingga undang-undang menjadi dasar yang kuat, untuk menjadi payung hukum dalam penindakan terhadap perusakan kawasan hutan. AHLI PRESIDEN 1. Chairil Anwar Dari aspek pengelolaan hutan sebagai bagian dari sumber daya alam, Pemerintah, cendekiawan, dan masyarakat telah sangat khawatir akan begitu cepatnya laju degradasi hutan yang belum berimbang dengan upaya merestorasi kembali fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan yang berkelanjutan. Agaknya kita sudah di persimpangan jalan, sepakat untuk mendukung pelaksanaan Undang- Undang yang terkait dengan hutan dan pengelolaannya guna menjamin keberlangsungan fungsi hutan dan upaya perlindungannya sebagaimana tujuan di atas. Hutan adalah salah satu sumber daya alam yang merupakan karunia dan amanah Allah yang wajib disyukuri oleh segenap bangsa Indonesia dengan cara menjaga, membina, dan merehabilitasinya dalam bentuk pengelolaan hutan lestari. Hutan secara konsepsional yuridis dirumuskan di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam, biotik, dan abiotik yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Dari definisi hutan tersebut, tercermin beberapa hal penting yang menjadi perhatian utama, yaitu hutan yang merupakan hamparan flora dan fauna, tanah dan organismenya, berbagai jenis mineral, air dan udara segar yang merupakan syarat bagi berlangsungnya kehidupan. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa bumi, dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-sebesar kemakmuran rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan hutan sebagai kekayaan negara harus diarahkan untuk tetap memperhatikan fungsi ekologi, fungsi produksi, fungsi sosial, dan fungsi ekonomi, baik bagi masyarakat maupun negara. Deforestasi atau rusaknya hutan menjadi masalah serius di Indonesia, yaitu ketika penebangan hutan dilakukan secara sporadis yang kemudian menjadi kawasan hutan yang terdegradasi dan sering pada gilirannya kawasan tersebut berubah Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 162 menjadi bentuk penggunaan lahan lainnya. Hal ini menyebabkan lahan mengalami kerusakan berupa hilangnya bunga tanah, terjadi pemadatan tanah, kondisi fisik kimia dan biologi tanah menjadi buruk. Padahal tanah memiliki peran yang sangat penting dalam proses konservasi, vegetasi, karbon, bahkan jumlah karbon yang dapat dijerat oleh tanah lebih besar daripada korbon yang dapat diserap oleh vegetasi dan juga lebih besar daripada jumlah karbon yang ada di atmosfir. Tanah merupakan badan alam tempat tumbuh pepohonan, dimana pada lapisan bagian atasnya mengandung banyak sekali bahan organik yang kaya akan karbon. Hal ini membuat tanah menjadi penting sebagai gudang karbon, sehingga konservasi tanah menjadi sangat kritikal. Perusakan lahan hutan dapat merusak kemampuan tanah dan vegetasi dalam mengonservasi karbon yang pada akhirnya mengakibatkan penurunan pendaman karbon tanah maupun vegetasi. Merosotnya jumlah karbon pada hutan terdegradasi dengan sendirinya akan meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfir yang memicu terjadinya fenomena pemanasan global. Pada dasawarsa ini, perubahan global yang berhubungan dengan alam dan kegiatan manusia telah menjadi fokus bahasan utama bagi banyak kalangan ilmuwan. Isu global ini adalah fungsi hutan dalam menyerap dan menyimpan gas rumah kaca karbon dioksida, serta fungsi hutan sebagai pengatur tata air dalam suatu ekosistem atau lingkungan hidup. Fenomena perubahan iklim global yang menimbulkan bencana banjir, kekeringan, dan kegagalan panen komoditi pertanian di banyak tempat, diyakini terjadi karena meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca di atmofsir sebagai akibat dari rusaknya hutan penyangga kehidupan. Kementerian Lingkungan Hidup melaporkan bahwa sektor kehutanan di Indonesia adalah penyumbang terbesar, yaitu 48% dari total emisi gas rumah kaca sebesar 1,38 giga ton karbon dioksida pada tahun 2000. Adapun tindakan yang dapat ditempuh untuk mengurangi emisi gas karbon dioksida yang berasal dari sektor kehutanan adalah dengan menggalakkan progam penanaman dan pemeliharaan yang dapat meningkatkan fungsi dan manfaat hutan. Perubahan iklim global tidak diragukan lagi telah menjadi perhatian masyarakat luas, baik pada tingkat nasional maupun internasional dan merupakan topik bahasan ilmiah terhangat sepanjang sejarah sains modern, setara dengan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 163 topik pembuat senjata dan ancaman perang nuklir yang berkembang sejak tahun 1960-an. Kebijakan lingkungan green policy yang dicetuskan pada dekade lampau pada hari ini telah menjadi pembahasan utama bagi pemimpin negara, politisi, ilmuwan, dan menjadi isu yang sangat banyak dibicarakan pada media cetak dan elektronik. Perubahan iklim yang menyebabkan banjir dan kekeringan juga mengakibatkan menurunnya produktivitas lahan pertanian. Masalah ini dapat mengancam kesediaan bahan pangan bagi penduduk miskin yang jumlahnya per- Maret 2010 sebanyak 31 juta jiwa atau 13% dari jumlah penduduk Indonesia sebanyak 230 juta jiwa. Proses pembentukan tanah dan perkembangan vegetasi hutan berlangsung secara bersamaan di alam dan dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, yaitu faktor iklim, topografi, dan bahan induk. Fenomena ini terjadi dalam kurun waktu jutaan tahun yang melalui rangkaian peristiwa kompleks dan saling berhubungan, yang akhirnya menghasilkan vegetasi hutan alam. Pada hutan alam perawan, siklus unsur hara tanah vegetasi berjalan secara tertutup dan sistem ini berada dalam keadaan mapan atau steady state. Pada keadaan ini, fungsi hutan dalam konservasi tanah dan air berlangsung optimal. Pergerakan air tanah dalam keadaan jenuh terjadi pada pori makro yang mendominasi ruang pori tanah. Dan oleh sebab itu, tingkat aliran permukaan umumnya sangat rendah meskipun tingkat curah hujan cukup tinggi. Proses konservasi tanah dan air dapat berjalan dengan baik, oleh karena adanya lapisan serasah di atas permukaan tanah hutan yang bersifat protektif, yaitu berkisar dari 26 sampai 48 ton per hektare. Aktivitas manusia yang mengakibatkan timbulnya gangguan terhadap sistem tanah hutan yang sudah berada pada kondisi seimbang atau steady state dapat berakibat pada perubahan aneka fungsi hutan dan akhirnya mengakibatkan kerusakan atau degradasi lahan. Berdasarkan uraian di atas, terlihat betapa pentingnya hutan dalam fungsi konservasi vegetasi air, tanah serta konservasi karbon yang sangat mempengaruhi perubahan iklim yang telah terbukti berdampak terjadinya bencana kekeringan pada suatu masa dan bencana kebanjiran pada masa yang lain. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 164 Oleh sebab itu, perlindungan atas hutan dapat memainkan peranan penting dalam menjamin keberlangsungan kehidupan makhluk. Dengan perkataan lain, sulit membayangkan bagaimana kehidupan manusia di atas permukaan bumi ini dapat berlangsung tanpa eksistensi hutan. Jiwa dan filosofi yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 telah mencakup semua aspek perlindungan hutan untuk kemaslahatan manusia. Dari lubuk hati yang paling dalam, saksi bersyukur dan berterima kasih bahwa saudara-saudara masyarakat desa hutan dan masyarakat adat telah berupaya dengan kearifannya melakukan upaya perlindungan hutan sebagai benteng terakhir dalam mempertahankan hutan sebagai sistem penyangga kehidupan, tidak sebaliknya. 2. Rahayu Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur di dalam Undang-Undang. Sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-V/2007 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-VI/2008 tanggal 18 Juni 2008, maka untuk disebut sebagai masyarakat hukum adat harus memenuhi beberapa syarat, di antaranya bahwa masyarakat hukum adat tersebut harus masih hidup. Kesatuan masyarakat hukum adat dikatakan secara de facto hidup, baik secara teritorial, genealogis, maupun fungsional setidaknya harus memenuhi unsur adanya masyarakat yang memiliki perasaan kelompok. Adanya pranata pemerintahan adat, adanya harta kekayaan dan/atau benda-benda adat, adanya perangkat norma hukum adat, serta adanya wilayah tertentu, khusus untuk yang territorial. Unsur yang kedua bahwa kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak- hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat apabila kesatuan masyarakat hukum adat tersebut keberadaannya telah diakui oleh undang-undang yang berlaku sebagai pencerminan perkembangan nilai-nilai yang dianggap ideal di dalam masyarakat dewasa ini, baik Undang-Undangyang bersifat umum maupun sektoral, termasuk di dalam peraturan daerah. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 165 Kemudian yang kedua bahwa substansi hak-hak tradisional tersebut diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan, maupun masyarakat yang lebih luas, serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Unsur yang ketiga, sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur undang-undang diartikan bahwa kesatuan masyarakat hukum adat tersebut tidak mengganggu eksistensi NKRI sebagai kesatuan politik dan hukum. Sedangkan unsur yang keempat, diatur di dalam Undang-Undang, artinya bahwa substansi norma hukum adatnya juga harus sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Berdasar keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka tidak semua kelompok masyarakat dapat disebut sebagai masyarakat hukum adat. Artinya, tidak semua masyarakat yang tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan merupakan masyarakat hukum adat, sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 18B ayat (2). Dalam kenyataannya, tidak semua komunitas masyarakat hukum adat masih eksis karena ada komunitas yang ternyata tidak lagi mampu mempertahankan adat istiadatnya, sehingga kekuatan hukum adat yang menjadi dasar kehidupannya pudar dan bahkan kemudian hilang sama sekali. Pengertian frasa sepanjang masih hidup berarti hanya masyarakat hukum adat yang masih hidup sajalah yang akan mendapat pengakuan dan penghormatan dari negara. Sedangkan syarat sesuai dengan perkembangan masyarakat, dimaknakan bahwa ketentuan-ketentuan yang berlaku pada masyarakat hukum adat, tentu saja tidak boleh bertentangan dengan kemajuan masyarakat dewasa ini. Syarat sesuai dengan prinsip Negara Republik Indonesia menghendaki agar hukum yang diberlakukan di dalam masyarakat hukum adat harus benar-benar murni sebagai perwujudan dari ketentuan-ketentuan atau kebiasaan-kebiasaan tradisional yang telah dilaksanakan secara turun-temurun. Jaminan, pengakuan, dan penghormatan masyarakat hukum adat tersebut secara tersebar sebenarnya sudah diakui di dalam berbagai undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan berbagai peraturan pelaksana lainnya. Undang-Undang Nomor 18 Tahun Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 166 2013 tidak mencabut hak masyarakat hukum adat, sebagaimana diakui dan diatur di dalam berbagai perundangan tersebut. Menurut Manfred Nowak, negara memiliki kewajiban untuk menghormati, untuk memenuhi, dan melindungi hak asasi manusia setiap warganya. Kewajiban negara ini tidak dapat diingkari karena penghormatan dan penegakan HAM merupakan bagian dari kewajiban untuk melindungi kepentingan umat manusia, obligations erga omnes. Prinsip kewajiban negara ini ditegaskan dalam berbagai instrumen hukum, baik internasional maupun nasional. Perlindungan hak asasi manusia terumus dengan sangat komprehensif di dalam Bab XA tentang HAM dari Pasal 28A sampai dengan Pasal 28C Undang-Undang Dasar 1945. Kewajiban negara di bidang HAM secara tegas juga dinyatakan di dalam Pasal 28I ayat (3). Secara filosofis, pembebanan kewajiban tersebut sesuai dengan tujuan negara, sebagaimana tercantum di dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu, “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum”. Dalam kaitannya dengan kewajiban negara terhadap hak asasi manusia, maka perlu kita pahami bersama bahwa pengutamaan individu di dalam hak asasi manusia tidak bersifat egoistic. Artinya bahwa penyelenggaraan HAM terjadi di dalam prasyarat-prasyarat sosial karena kebebasan individu harus selalu dipahami dalam konteks penghormatan terhadap hak individu lain. Dengan kata lain, setiap orang selain memiliki hak asasi, mereka juga memiliki kewajiban untuk menghormati hak orang lain. Dalam konteks hak masyarakat yang hidup di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, termasuk di dalamnya masyarakat hukum adat, maka mereka tetap diberi hak untuk melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial, sebagaimana diatur di dalam Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang P3H. Hal ini merupakan jaminan bahwa mereka tetap dapat menikmati haknya tersebut. Izin yang disyaratkan oleh Pasal 11 ayat (4) Undang-Undangini sebenarnya ditujukan agar bisa dipastikan bahwa masyarakat yang bersangkutan adalah benar-benar merupakan pihak yang berhak untuk itu. Hal ini dilakukan tiada Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 167 lain adalah untuk melindungi masyarakat itu sendiri, di samping untuk menjaga agar hutan tidak disalahgunakan oleh mereka yang tidak berhak. Dan demi menjaga kelestarian hutan itu sendiri. Izin semacam ini bukan meniadakan hak yang dimiliki oleh masyarakat tersebut, tetapi semata-mata hanya membatasi agar hak-hak tersebut dinikmati oleh mereka yang benar-benar berhak, di samping untuk menghormati hak-hak orang lain. Pembatasan semacam ini tentu saja bukan merupakan hal yang melanggar hak asasi mereka. Karena sesungguhnya, HAM itu tidak selalu bersifat mutlak, yang harus dipenuhi oleh pemerintah terhadap warga negaranya. Sejak awal pembentukan hukum positif tentang hak asasi manusia, sebenarnya restriksi dan limitasi terhadap HAM yang secara universal sudah dipikirkan. Di dalam UDHR atau di dalam DUHAM misalnya, dirumuskan di dalam Pasal 29 ayat (2) yang menegaskan bahwa hak-hak dan kebebasan dasar manusia hanya dapat dibatasi oleh Undang-Undang. Hal senada juga ditegaskan di dalam Pasal 28C Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang wajib menghormati hak orang lain, dan tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, terumusi dalam ayat (1)-nya. Sedangkan di dalam ayat (2) pasal ini menegaskan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, dalam suatu masyarakat yang demokratis. Hakim Konstitusi yang saya muliakan, serta hadirin yang saya hormati. Kewajiban yang dibebankan kepada negara sebagaimana dipaparkan tersebut di atas, memang dapat melahirkan asumsi bahwa hanya negaralah yang paling berpotensi melakukan pelanggaran HAM. Menurut Fleur Johns, asumsi ini merupakan manifestasi dari liberalisme yang menonjolkan paham minimal state, yaitu paham liberalisme yang memfokuskan kepada pembatasan kewenangan negara tanpa memperdulikan dampak aktor bukan negara terhadap hak-hak individu. Pandangan tersebut tentu saja tidak sesuai dengan kenyataan. Karena faktanya, perlindungan terhadap hak-hak individu yang secara eksklusif hanya Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 168 diberikan kepada negara dan/atau melalui negara, ternyata tidak cukup melindungi mereka dari perbuatan aktor bukan negara, termasuk di dalamnya koorporasi. Kecenderungan ini sejalan dengan realitas globalisasi yang memberi ruang sangat luas, bagi para pemilik modal, baik dari dalam negeri maupun modal asing untuk mengembangkan usaha dan bisnisnya, bahkan melampaui batas-batas wilayah negaranya. Hal ini pula yang terjadi di sektor kehutanan, perusakan hutan, terutama berupa pembalakan liar, penambangan, serta perkebunan tanpa izin telah sedemikian merajalela ditengarai pelakunya tidak hanya individu atau perseorangan, tapi juga kelompok terorganisir, termasuk korporasi. Situasi ini berdampak pada kerusakan hutan yang tidak saja menimbulkan kerugian negara, tapi juga telah merusak kehidupan sosial, budaya, dan lingkungan hidup. Kerusakan demikian, tentu saja merugikan masyarakat yang hidup pada saat ini dan juga generasi yang akan datang. Dengan kata lain, perusakan hutan semacam ini mengancam tidak terpenuhinya hak-hak asasi masyarakat, baik hak ekonomi, hak sosial dan budaya, maupun hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Terhadap situasi demikian, maka negara punya kewajiban untuk mencegah terjadinya pelanggaran, menyelidikinya ketika pelanggaran itu terjadi, memproses, dan menghukum pelakunya, serta melakukan reparasi atas kerugian atau kerusakan yang terjadi sebagai bentuk tanggung jawabnya. Tindakan Pemerintah ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab negara untuk melindungi masyarakat ... untuk melindungi masyarakat yang berhak dari perampasan hak oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, serta untuk menegaskan bahwa korporasi dan pelaku swasta juga memiliki kewajiban bahwa dalam melakukan usahanya, mereka harus menghormati hak-hak asasi masyarakat yang ada di sekitarnya. Berkaitan dengan tanggung jawab korporasi, yang termasuk aktor nonnegara terhadap hak asasi manusia ini, sebenarnya sudah disepakati di dalam konferensi dunia tentang HAM di Vienna tahun 1993 yang menyatakan bahwa para pelaku swasta memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati dan melaksanakan HAM. Hal ini kemudian dirinci lebih lanjut di dalam berbagai instrumen HAM internasional, seperti Global Compact PBB Tahun 1999 dan Resolusi Majelis Umum PBB tahun 2003. Kendati ketentuan hukum tersebut Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 169 termasuk dalam kategori soft law, namun setidaknya hal tersebut menunjukkan adanya komitmen bersama masyarakat internasional bahwa segala aktivitas korporasi bisnis tidak boleh bertentangan dengan hak asasi manusia. Kecenderungan inilah yang ditangkap oleh pembuat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang P3H. Dengan demikian, menurut saya, apa yang diatur dalam Undang-Undang ini tidak bertentangan dengan hak asasi masyarakat secara umum, khususnya hak asasi mereka yang tinggal di sekitar kawasan, tetapi sebaliknya, undang-undang ini justru menjadi upaya pemerintah untuk melindungi dan menjamin hak-hak mereka dari gangguan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini merupakan pengejawantahan dari kewajiban dan tanggung jawab negara untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM setiap orang yang berada di wilayahnya. Norma-norma yang diatur di dalam Undang-Undang tersebut tidak saja dapat menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat, tetapi seperti kata Gustav Radbruch tentang tiga nilai dasar hukum bahwa harus ... di samping harus menjamin kepastian hukum, maka yang lebih penting, hukum juga harus mampu memenuhi rasa keadilan dan memberikan kemanfaatan bagi semua orang tanpa diskriminasi. Akhirnya, saya menyimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang P3H tidak menegasikan hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat dan hak-hak masyarakat yang tinggal di dalam kawasan maupun di sekitar hutan, seperti diatur dan diakui di dalam peraturan perundangan lainnya. Kesimpulan yang kedua bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang P3H tidak bertentangan dengan norma-norma HAM, sebagaimana diatur di dalam konstitusi. [2.4] Menimbang bahwa para Pemohon telah menyerahkan kesimpulan tertulis bertanggal 13 Februari 2015 melalui Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Februari 2015, yang pada pokoknya tetap dengan pendiriannya; [2.5] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 170 3.PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar; [3.2] Menimbang bahwa karena yang dimohonkan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Undang-Undang in casu Pasal 1 angka 3, Pasal 6 ayat (1) huruf d, Pasal 11 ayat (4), Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h, huruf k, huruf l, dan huruf m, Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 19 huruf a, dan huruf b, Pasal 26, Pasal 46 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 52 ayat (1), Pasal 82 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 83 ayat (1), dan ayat (2), serta ayat (3), Pasal 84 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 87 ayat (1) huruf b, dan huruf c, Pasal 87 ayat (2) huruf b, dan huruf c, dan Pasal 87 ayat (3), Pasal 88, Pasal 92 ayat (1), Pasal 94 ayat (1), Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 110 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432, selanjutnya disebut UU PPPH), dan Penjelasan Pasal 12, Pasal 15 ayat (1) huruf d, Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf e, huruf i, dan huruf k, serta Pasal 81 Undang-Undang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888, selanjutnya disebut UU Kehutanan) bertentangan terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 171 18B ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;; Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang- Undang Dasar adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.4] Menimbang pula bahwa mengenai kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007 serta putusan selanjutnya telah berpendirian adanya 5 (lima) syarat yang harus dipenuhi, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 172 c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.3] dan paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (legal standing)sebagai berikut: 1. Pemohon I adalah warganegara Indonesia, ketua sekaligus anggota kesatuan masyarakat hukum adat Guguk Malalo yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang yang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari yang di dalamnya terdapat pengakuan dan penghormatan atas keberadaan dan eksistensi Pemohon I sebagai salah satu kesatuan masyarakat hukum adat yang masih hidup di wilayah Kabupaten Tanah Datar; 2. Pemohon II adalah warganegara Indonesia, Ketua Adat Pekasa (Dato Pekasa). Pemohon II tinggal bersama 55 kepala keluarga yang mana tempat tinggal masyarakat Adat Pekasa dinyatakan pemerintah sebagai kawasan hutan lindung; 3. Pemohon III adalah warganegara Indonesia, penduduk Dukuh Pidik, Desa Wonasari, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal. Warga Dukuh Pidik terdiri dari 175 kepala keluarga dengan mayoritas penduduk bermata pencaharian dengan petani. Adapun luas tanah yang menjadi klaim warga Dukuh Pidik atas hutan yang dikelola Perhutani adalah seluas 55 hektar. 4. Pemohon IV adalah warganegara Indonesia, yang tinggal dan hidup di Kampung Cirompang, Kabupaten Lebak, Banten. Masyarakat di Kampung Cirompang merupakan keturunan dari Kasepuhan Citorek dan Ciptagelar. Bahwa Kasepuhan Citorek adalah salah satu Kasepuhan yang telah ditetapkan sebagai masyarakat Hukum Adat melalui Keputusan Bupati Lebak Nomor Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 173 430/Kep.298/Disdikbud/2013, tertanggal 22 Agustus 2013 tentang Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat di Wilayah Kesatuan Adat Banten Kidul di Kabupaten Lebak. Kekhawatiran warga dan Pemohon IV masih berlanjut hingga terjadi alih fungsi kawasan hutan, dari hutan produksi menjadi hutan konservasi perluasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) pada tahun 2003, melalui SK Menteri Kehutanan Nomor 175/Kpts-II/2003. Akibat perluasan TNGHS, semua areal masyarakat Kasepuhan menjadi kawasan TNGHS; 5. Pemohon V sampai dengan Pemohon X adalah Badan Hukum Privat yaitu organisasi non pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat, yang didirikan atas dasar kepedulian untuk dapat memberikan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia, pelestarian hutan, keadilan agraria serta perlindungan terhadap masyarakat adat. Bahwa tugas dan peranan Pemohon V sampai dengan Pemohon X tercermin di dalam Anggaran Dasar dan/atau akta pendirian Pemohon V sampai dengan Pemohon X. Bahwa menurut para Pemohon, Undang-Undanga quoberpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta mengkriminalisasi masyarakat adat dan masyarakat lokal. Berdasarkan dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; Pokok Permohonan [3.6] Menimbang bahwa para Pemohon dalam petitumnya memohon agar keseluruhan UU PPPH bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat akan tetapi pada uraian alasan permohonan para Pemohon hanya menguji Pasal 1 angka 3, Pasal 6 ayat (1) huruf d, Pasal 11 ayat (4), Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h, huruf k, huruf l, dan huruf m, Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 19 huruf a, dan huruf b, Pasal 26, Pasal 46 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 52 ayat (1), Pasal 82 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 83 ayat (1), dan ayat (2), serta ayat (3), Pasal 84 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 87 ayat (1) huruf b dan huruf c, Pasal 87 ayat (2) huruf b dan huruf c, dan Pasal 87 ayat (3), Pasal 88, Pasal 92 ayat (1), Pasal 94 ayat (1), Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 110 Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 174 huruf b UU PPPH, serta Penjelasan Pasal 12, Pasal 15 ayat (1) huruf d, Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf e, huruf i, dan huruf k, Pasal 81 UU Kehutanan bertentangan terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dengan alasan: 1. Pasal 1 angka 3 UU PPPH bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum serta melanggar kepastian hukum; 2. Pasal 6 ayat (1) huruf d UU PPPH menyebabkan ketidakpastian hukum; 3. Norma dan pasal pidana UU PPPH merupakan bentuk pengingkaran dan diskriminasi serta pembatasan terhadap masyarakat adat/lokal dalam memenuhi kebutuhan hidup; 4. Pasal 11 ayat (4) UU PPPH telah membatasi hak-hak konstitusional warga negara untuk mengembangkan diri demi memenuhi kebutuhan dasar hidup, hak atas rasa aman, bebas dari rasa takut, serta bebas dari diskriminasi; 5. Keberadaan Penjelasan Pasal 12 UU Kehutanan merupakan perubahan terselubung terhadap substansi tata kelola kehutanan yang telah diatur dalam batang tubuh UU Kehutanan. Selain itu, keberadaan Penjelasan Pasal 12 UU Kehutanan juga menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakpastian norma hukum karena bertentangan dengan alur tata kelola kehutanan yang menjadi tulang punggung UU Kehutanan; 6. Pasal 15 ayat (1) huruf d UU Kehutanan tidak mengatur mengenai batas waktu pemerintah untuk melakukan penetapan kawasan hutan. Tidak adanya batasan waktu pada kenyataannya telah menimbulkan kelalaian Pemerintah untuk melakukan penetapan kawasan hutan agar tersedia kawasan hutan yang definitif; 7. Dalam praktiknya hampir tidak ada perkara di pengadilan terkait pelaksanaan Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf e, huruf i, dan huruf k terhadap masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan yang memperhatikan atau melakukan pembuktian atas status hutan dan hak masyarakat atas hutan; 8. Pasal 81 UU Kehutanan tidak mengatur mengenai batas waktu untuk melakukan penetapan kawasan hutan. Ketiadaan batas waktu itu membuat Pemerintah abai dan menimbulkan kerugian hak konstitusional bagi warga negara, antara lain mengenai tidak adanya kepastian hukum. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 175 [3.7] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, keterangan Presiden, saksi/ahli para Pemohon, saksi/ahli Presiden, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon, dan kesimpulan tertulis para Pemohon sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: [3.8] Menimbang bahwa sebagaimana pokok permohonan para Pemohon yang telah diuraikan pada paragraf [3.6], pada pokoknya para Pemohon mempersoalkan 3 (tiga) masalah sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum Pasal 1 angka 3 UU PPPH; 2. Ketentuan Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h, huruf k, huruf l, huruf m, Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 19 huruf a, dan huruf b, Pasal 26, Pasal 46 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 52 ayat (1), Pasal 82 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 83 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 84 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 87 ayat (1), huruf b, huruf c, Pasal 87 ayat (2) huruf b, huruf c dan Pasal 87 ayat (3), Pasal 88, Pasal 92 ayat (1), Pasal 94 ayat (1), Pasal 98 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 110 huruf b UU PPPH dan Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf e, huruf i, huruf k UU Kehutanan yang menegasikan hak-hak masyarakat hukum adat karena melanggar prinsip kepastian hukum, dan bersifat diskriminatif sehingga bertentangan dengan UUD 1945; 3. Ketentuan penataan, pengaturan, dan pengelolaan hutan oleh negara atau pemerintah dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, Pasal 11 ayat (4) UU PPPH, dan Penjelasan Pasal 12, Pasal 15 ayat (1) huruf d, Pasal 81 UU Kehutanan melanggar prinsip kepastian hukum, bersifat diskriminatif, dan bertentangan dengan UUD 1945; Mahkamah hanya akan mempertimbangkan ketiga permasalahan konstitusionalitas tersebut dan tidak akan mempertimbangkan inkonstitusionalitas keseluruhan UU PPPH a quo sebagaimana dimohonkan dalam petitum para Pemohon, karena para Pemohon tidak menguraikan alasan permohonannya; [3.9] Menimbang bahwa terhadap permasalahan angka 1, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 176 [3.9.1] Bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 1 angka 3 UU PPPH menimbulkan ketidakpastian hukum karena mempersamakan kedudukan hukum antara kawasan hutan yang telah ditetapkan dengan kawasan hutan yang baru ditunjuk serta kawasan hutan yang sedang dalam proses penetapannya; [3.9.2] Bahwa Pasal 1 angka 3 UU PPPH adalah masuk dalam ketentuan umum. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 88/PUU-X/2012, bertanggal 19 Desember 2013, telah menilai dan mempertimbangkan mengenai pasal yang masuk dalam Bab Ketentuan Umum sebagai berikut: “Terhadap ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 3, angka 5, dan angka 6 UU Bantuan Hukum, menurut Mahkamah,ketentuan tersebut diatur dalam Bab I tentang Ketentuan Umum, yang memuat tentang batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi, dan/atau hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab (vide Lampiran II C.1. 98 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Ketentuan umum dalam suatu peraturan perundang-undangan dimaksudkan agar batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim yang berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah memang harus dirumuskan sedemikian rupa, sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda (vide Lampiran II C.1.107 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan)”; “Permohonan para Pemohon yang mempersoalkan batasan pengertian atau hal lain mengenai bantuan hukum, pemberi bantuan hukum, standar bantuan hukum, dan kode etik advokat yang bersifat umum yang dijadikan dasar/pijakan bagi pasal berikutnya dalam UU Bantuan Hukum, sangat tidak beralasan dan tidak tepat, sebab ketentuan a quo adalah untuk memberikan batasan dan arah yang jelas mengenai bantuan hukum, pemberi bantuan hukum, standar bantuan hukum, dan kode etik advokat. Lagipula ketentuan umum a quo bukan merupakan norma yang bersifat mengatur dan tidak mengandung pertentangan dengan UUD 1945. ...”; Namun Mahkamah hanya akan mempertimbangkan inkonstitusionalitas ketentuan umum dari suatu Undang-Undang jika hal itu berakibat pada tidak dapat dilaksanakannya Undang-Undang yang bersangkutan. Hal ini sejalan dengan salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu asas dapat dilaksanakan.Selain itu, setelah mencermatidengan saksamaantara posita dan petitum para Pemohon, menurut Mahkamah, terdapat ketidaksinkronan antara posita dan petitum yakni dalam positanya mengajukan pengujian Pasal 1 angka 3 UU PPPH namun dalam petitumnya para Pemohon memohon putusan seluruh UU PPPH bertentangan dengan UUD 1945, oleh karena itu permohonan para Pemohon sepanjang pasal a quo adalah tidak jelas atau kabur; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 177 [3.10] Menimbang bahwa terhadap permasalahan angka 2, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: [3.10.1] Bahwa penerapan pidana terhadap pengaturan lalulintas kehidupan masyarakat harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu untuk tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat yang adil dan makmur, sehingga penetapan sesuatu perbuatan pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan demi kesejahteraan dan perlindungan masyarakat serta pengayoman masyarakat secara menyeluruh dan utuh, tanpa membedakan perlindungan terhadap kelompok “elemen” masyarakat tertentu; [3.10.2] Bahwa tindak pidana bidang kehutanan mempunyai karateristik khusus dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat, yaitu karakteristik yang menganut prinsip-prinsip: Prinsip pertama, Pencegahan Bahaya Lingkungan (Prevention of Harm), maksudnya sesuatu tindak pidana kehutanan harus memenuhi adanya penyesuaian aturan nasional dengan aturan dan standar internasional untuk mencegah, mengurangi, dan mengontrol kerugian negara-negara lainnya akibat suatu kegiatan dalam skala nasional. Untuk menghindari kerugian negara lain tersebut, suatu negara wajib melakukan upaya yang memadai dan didasarkan pada itikad baik mengatursetiap kegiatan masyarakat suatunegara yang berpotensi merusak lingkungan, hutan dan sumberdaya alam lainnya, karena masing-masing bagian ekosistem saling tergantung satusama lain tanpa memandang batas-batas kewilayahan suatu negara; Prinsip kedua, Prinsip Kehati-hatian (Precautionary Principle), bahwa untuk melindungi lingkungan, hutan, setiap negara harus menerapkan prinsip kehati- hatian sesuai dengan kemampuan negara yang bersangkutan. Apabila terdapat ancaman kerusakan yang serius atau tidak dapat dipulihkan, ketiadaan bukti ilmiah tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda upaya-upaya pencegahan penurunan fungsi lingkungan. Prinsip ini antara lain diterapkan dalam menentukan kriteria seorang yang bertanggungjawab dalam tindak pidana, meliputi unsur kealpaan, yaitu orang yang menyebabkan kerusakan hutan harus bertanggungjawab apabila yang bersangkutan menerapkan kehati-hatian di bawah standard atau tidak menerapkan kehatian-hatian sebagaimana mestinya; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 178 Prinsip ketiga, Prinsip Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development), bahwa pembangunan berkelanjutan menghendaki terjaminnya kualitas hidup yang layak dan baik bagi generasi sekarang dan yang akan datang melalui pelestarian daya dukung lingkungan, dengan maksud dalam proses pembangunan harus terdapat keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, serta pelestarian dan perlindungan lingkungan agar generasi yang akan datang memiliki kemampuan yang sama mendapatkan kualitas hidup dari lingkungan yang sehat dan baik; [3.10.3] Bahwa penetapan tindak pidana terhadap suatu rangkaian perbuatan dalam lalu lintas kehidupan masyarakat harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur, sehingga penetapan sesuatu perbuatan pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan demi kesejahteraan dan perlindungan masyarakat serta pengayoman masyarakat secara menyeluruh dan utuh, tanpa membedakan perlindungan terhadap kelompok masyarakat tertentu, sebagaimana telah dipertimbangkan terdahulu; perbuatan mana dikualifikasi sebagai yang tidak dikehendaki dan yang menimbulkan kerugian material dan spritual atas warga masyarakat; [3.10.4] Bahwa secara empiris laju kerusakan hutan di Indonesia dari tahun ketahun menunjukkan data semakin meningkat dan meluas. Pada tahun 1970-an mencapai 300.000 hektare, tahun 1980-an meningkat menjadi 600.000 hektare, tahun 1990-an menjadi 1,3 juta hektare pertahun, dan pada tahun 2000-an telah mencapai 2 juta hektare pertahun.Keadaan tersebut menunjukkan telah sedemikian masif terjadinya degradasi hutan yang menimbulkan kerugian material, berupa kerusakan hutan, dan kerugian spiritual berupa tidak adanya lingkungan kehidupan yang sehat dan layak; [3.10.5] Bahwa merupakan mewujudkan lingkungan yang sehat dengan mengupayakan sumberdaya hutan yang lestari adalah bagian dari kewajiban negara sesuai dengan konstitusi. Menurut Mahkamah,negara berhak melakukan intervensi dalam hal penegakan kebijakan lingkungan hidup yang sesuai dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, termasuk salah satunya dengan menetapkan dan menerapkan ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, dalam hal ini UU PPPH dan UU Kehutanan. Selain itu, ketentuan pidana dalam kedua Undang-Undang a quo adalah sebagai upaya preventif sekaligus represif dari Pemerintah dalam penegakan hukum bidang kehutanan, karena sebagaimana telah diuraikan di atas, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 179 lingkungan hutan Indonesia harus dilindungi dan dikelola berdasarkan asas tanggungjawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan, juga pengelolaan hutan harus memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan terhadap kearifan lokal dalam mengelola lingkungan. Namun demikian, upaya represif dalam penegakan hukum bidang kehutanan diaktualisasikan dalam ketentuan pidana tersebut harus dipandang sebagai upaya terakhir (ultimum remedium), yaitu usaha terakhir guna memperbaiki tingkah laku manusia serta memberikan tekanan psikologis agar orang lain tidak melakukan kejahatan; [3.10.6] Bahwa para Pemohon mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h, huruf k, huruf l, huruf m, Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 19 huruf a, dan huruf b, Pasal 26, Pasal 46 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 52 ayat (1), Pasal 82 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 83 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 84 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 87 ayat (1), huruf b, huruf c, Pasal 87 ayat (2) huruf b, huruf c dan Pasal 87 ayat (3), Pasal 88, Pasal 92 ayat (1), Pasal 94 ayat (1), Pasal 98 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 110 huruf b UU PPPH, namun dalam petitumnya para Pemohon memohon putusan seluruh UU PPPH bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, telah terdapat ketidaksesuaian antara posita dan petitum permohonan sehingga membuat permohonan menjadi tidak jelas atau kabur. Oleh karena itu Mahkamah memandang tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut substansi permohonan sepanjang menyangkut pasal-pasal a quo; [3.10.7] Bahwa para Pemohon mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf e, huruf i, dan huruf k UU Kehutanan. Namun ternyata ketentuan tersebut berkaitan dengan Pasal 112 UU PPPH yang menyatakan: “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: a. ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, serta huruf k; dan b. ketentuan Pasal 78 ayat (1) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (1) serta ayat (2) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (3) huruf a dan huruf b, ayat (6), ayat (7), ayat (9), dan ayat (10) dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 180 Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.” Bahwa UU PPPH telah diundangkan tanggal 6 Agustus 2013, sehingga berdasarkan Pasal 112 UU PPPH maka permohonan para Pemohon tentang pengujian Pasal 50 ayat (3) huruf a dan huruf k UU Kehutanan menjadi kehilangan objek; Adapun terhadap dalil para Pemohon tentang inkonstitusionalitas Pasal 50 ayat (3) huruf b UU Kehutanan mengenai pelarangan merambah kawasan hutan telah ternyata bahwa ketentuan dimaksud berhubungan dengan Pasal 78 ayat (2) UU Kehutanan. Pasal 78 ayat (2) UU Kehutanan menyatakan, “Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”. Dengan demikian, di satu pihak Pasal 50 ayat (3) huruf b UU Kehutanan masih tetap berlaku, sedangkan sanksi yang berkenaan dengan pelanggaran terhadap Pasal 50 ayat (3) huruf b UU Kehutanan dimaksud telah dicabut oleh Pasal 112 huruf b UU PPPH sebagaimana telah disebutkan di atas. Dengan demikian, argumentasi para Pemohon yang berkenaan dengan pemberian sanksi terhadap pelanggaran Pasal 50 ayat (3) huruf b UU Kehutanan menjadi kehilangan relevansinya. Oleh karena itu, permohonan para Pemohon sepanjang mengenai pasal a quo tidak beralasan menurut hukum. Sementara itu, terhadap dalil para Pemohon tentang inkonstitusionalitas Pasal 50 ayat (3) huruf e UU Kehutanan yang menyatakan, “Setiap orang dilarang:... e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang”, sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan dimaksud dikecualikan terhadap masyarakat yang hidup di dalam dan di sekitar kawasan hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial. Mahkamah berpendapat bahwa memang seharusnya masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan yang membutuhkan sandang, pangan, dan papan untuk kebutuhan sehari-hari dengan menebang pohon dan dapat Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 181 dibuktikan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pihak lain (komersial) sehingga bagi masyarakat tersebut tidaklah termasuk dalam larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e UU Kehutanan sehingga tidak dapat dijatuhkan sanksi pidana terhadapnya. Sebab, akan terjadi paradoks apabila di satu pihak kita mengakui masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan membutuhkan hasil hutan namun di lain pihak masyarakat tersebut diancam dengan hukuman. Sebaliknya, negara justru harus hadir memberikan perlindungan terhadap masyarakat demikian. Dengan demikian permohonan para Pemohon sepanjang mengenai pengecualian terhadap masyarakat yang hidup di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial, beralasan menurut hukum untuk sebagian sepanjang yang berkaitan dengan dan hanya terhadap masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan, bukan yang berada di sekitar kawasan hutan sebab pemaknaan “di sekitar kawasan hutan” sangatlah berbeda dengan masyarakat yang hidup di dalam hutan. Adapun terhadap dalil para Pemohon tentang inkonstitusionalitas Pasal 50 ayat (3) huruf i UU Kehutanan mengenai larangan menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang, menurut Mahkamah, hal ini senafas dengan Pasal 50 ayat (3) huruf e UU Kehutanan. Oleh karena Mahkamah telah menyatakan bahwa permohonan para Pemohon terhadap Pasal 50 ayat (3) huruf e UU Kehutanan beralasan menurut hukum untuk sebagian maka pertimbangan Mahkamah terhadap Pasal 50 ayat (3) huruf e UU Kehutanan dimaksud berlaku pula terhadap Pasal 50 ayat (3) huruf i UU Kehutanan, dengan ketentuan bahwa ternak tersebut adalah untuk kebutuhan sehari-hari dari masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan. Oleh karenanya permohonan para Pemohon sepanjang mengenai Pasal 50 ayat (3) huruf i UU Kehutanan beralasan menurut hukum. [3.11] Menimbang bahwa, terhadap permasalahan angka 3, Mahkamah berpendapat: Bahwa sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945 sebagai landasan konstitusional yang mengamanatkan agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar- besar kemakmuran rakyat, maka penyelenggaraan kehutanan senantiasa Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 182 mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan dan berkelanjutan. Oleh karena itu penyelenggaraan kehutanan harus dilakukan dengan asas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan dengan dilandasi akhlak mulia dan bertanggung-gugat. Penguasaan hutan oleh negara bukan merupakan pemilikan, tetapi negara memberi wewenang kepada Pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, menetapkan kawasan hutan dan/atau mengubah status kawasan hutan, mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan. Pemerintah mempunyai wewenang untuk memberikan izin dan hak kepada pihak lain untuk melakukan kegiatan di bidang kehutanan. Bahwa berkaitan dengan Pasal 33 UUD 1945 sebagai landasan konstitusional yang mewajibkan agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar- besar kemakmuran rakyat, Mahkamah dalam Putusan Nomor 001-021-022/PUU- I/2003, bertanggal 15 Desember 2004, antara lain, menyatakan: “..... perkataan ‘dikuasai oleh negara’ haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan berasal dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan ‘bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya’, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad) dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi pengurusan (bestuursdaad) oleh negara dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan (vergunning), lisensi (licentie), dan konsesi (concessie). Fungsi pengaturan oleh negara (regelendaad) dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama dengan Pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah (eksekutif). Fungsi pengelolaan (beheersdaad) dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (share-holding) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 183 Negara sebagai instrumen kelembagaan melalui mana negara c.q. Pemerintah mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Demikian pula fungsi pengawasan oleh negara (toezichthoudensdaad) dilakukan oleh negara c.q. Pemerintah dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas cabang produksi yang penting dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat”. [3.11.1] Bahwa terhadap dalil para Pemohon tentang inkonstitusionalitas Pasal 6 ayat (1) huruf d mengenai pencegahan perusakan hutan, dan Pasal 11 ayat (4) mengenai ketentuan perbuatan perusakan hutan UU PPPH, menurut Mahkamah terdapat ketidaksesuian antara posita dan petitum. Para Pemohon dalam positanya mengajukan pengujian Pasal 6 ayat (1) huruf d, Pasal 11 ayat (4) UU PPPH namun dalam petitumnya para Pemohon memohon putusan seluruh UU PPPH dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, permohonan para Pemohon sepanjang pasal a quo adalah tidak jelas atau kabur; [3.11.2] Bahwa terhadap dalil para Pemohon tentang inkonstitusionalitas Penjelasan Pasal 12, Pasal 15 ayat (1) huruf d, dan Pasal 81 UU Kehutanan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Penjelasan Pasal 12 UU Kehutanan bukanlah masalah konstitusionalitas norma melainkan merupakan implementasi norma mengenai kegiatan pengukuhan kawasan hutan. Adapun Pasal 15 ayat (1) huruf d UU Kehutanan mengenai pengukuhan kawasan hutan adalah implementasi norma yang menerangkan proses akhir dari upaya pengukuhan kawasan hutan yang dimulai dari a) penunjukan kawasan hutan; b) penataan batas kawasan hutan; dan c) pemetaan kawasan hutan yang menurut ayat (2) harus dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah. Oleh karena itu dalil permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum; Bahwa terhadap dalil para Pemohon tentang inkonstitusionalitas Pasal 81 mengenai ketentuan peralihan UU Kehutanan, menurut Mahkamah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan butir 127 Lampiran II disebutkan bahwa, “Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 184 hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk: a. menghindari terjadinya kekosongan hukum; b. menjamin kepastian hukum; c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara”. Bahwa dengan demikian, “Ketentuan Peralihan” dalam peraturan perundang-undangan diperlukan untuk mencegah kekosongan hukum akibat perubahan ketentuan dalam perundang-undangan dan menjaga jangan sampai terdapat pihak-pihak yang dirugikan oleh adanya perubahan ketentuan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu dalil permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum; [3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, menurut Mahkamah dalil para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian; 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Dalil permohonan para Pemohon mengenai Pasal 50 ayat (3) huruf e dan huruf i UU Kehutanan beralasan menurut hukum untuk sebagian; [4.4] Dalil permohonan para Pemohon mengenai Pasal 1 angka 3, Pasal 6 ayat (1) huruf d, Pasal 11 ayat (4), Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h, huruf k, huruf l, huruf m, Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 19 huruf a, dan huruf b, Pasal 26, Pasal 46 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 52 ayat (1), Pasal 82 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 83 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 84 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 87 ayat (1), huruf b, dan huruf c, Pasal 87 ayat (2) huruf b, dan huruf c, Pasal 87 ayat (3), Pasal 88, Pasal 92 ayat (1), Pasal Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 185 94 ayat (1), Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 110 huruf b UU PPPH kabur atau tidak jelas; [4.5] Dalil permohonan para Pemohon mengenai Pasal 50 ayat (3) huruf a dan huruf k UU Kehutanan kehilangan objek; [4.6] Dalil permohonan para Pemohon mengenai Penjelasan Pasal 12, Pasal 15 ayat (1) huruf d, Pasal 50 ayat (3) huruf b, dan Pasal 81 UU Kehutanan tidak beralasan menurut hukum; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili; Menyatakan, 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 1.1. Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan dimaksud dikecualikan terhadap masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial; 1.2. Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 186 3888) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan dimaksud dikecualikan terhadap masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial; 1.3. Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang dilarang: ... e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang, dikecualikan terhadap masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial”; 1.4. Pasal 50 ayat (3) huruf i Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan dimaksud dikecualikan terhadap masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial; 1.5. Pasal 50 ayat (3) huruf i Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan dimaksud dikecualikan terhadap masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial; 1.6. Pasal 50 ayat (3) huruf i Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang dilarang: ... i. menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 187 secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang”, dikecualikan terhadap masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial”; 2. Permohonan para Pemohon pengujian Pasal 1 angka 3, Pasal 6 ayat (1) huruf d, Pasal 11 ayat (4),Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h, huruf k, huruf l, dan huruf m, Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 19 huruf a, dan huruf b, Pasal 26, Pasal 46 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 52 ayat (1), Pasal 82 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 83 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 84 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 87 ayat (1), huruf b, huruf c, Pasal 87 ayat (2) huruf b, huruf c dan Pasal 87 ayat (3), Pasal 88, Pasal 92 ayat (1), Pasal 94 ayat (1), Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 110 huruf b Undang-Undang Nomor Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432) dan Pasal 50 ayat (3) huruf a dan huruf k Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) tidak dapat diterima; 3. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya; 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Aswanto, Suhartoyo, Patrialis Akbar, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal delapan, bulan Desember, tahun dua ribu lima belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal sepuluh, bulan Desember, tahun dua ribu lima belas, selesai diucapkan pukul 11.00 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Maria Farida Indrati, Wahiddudin Adams, Aswanto, Suhartoyo, Patrialis Akbar, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 188 oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri para Pemohon atau kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Maria Farida Indrati ttd. Wahiduddin Adams ttd. Aswanto ttd. Suhartoyo ttd. Patrialis Akbar ttd. I Dewa Gede Palguna ttd. Manahan M.P Sitompul PANITERA PENGGANTI, ttd. Ida Ria Tambunan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id