PUU
Tahun 2026
94/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
Pemohon: Wendy Van Yosafat Pakpahan (Pemohon I) dan Jamalum Sinambela (Pemohon II)
Tanggal Putusan: 2026-08-28T16:07:00+07:00
Amar Putusan: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Teks Putusan
PUTUSAN
NOMOR 94/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat
pertama dan terakhir, menjatuhkan Putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
1. Nama
:
Wendy Van Yosafat Pakpahan
Pekerjaan
:
Mahasiswa
Alamat
:
Jalan
Gatot
Subroto
LK.III,
Kec.
Sarudik,
Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara
Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------- Pemohon I;
2. Nama
:
Jamalum Sinambela
Pekerjaan
:
Dosen
Alamat
:
Kompleks Taman Rivera NCL 153 Jalan SM Raja
KM. 11.5, Kec. Patumbak, Deli Serdang, Sumatera
Utara
Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon II;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut -------------------------- para Pemohon;
[1.2]
Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.
2. DUDUK PERKARA
[2.1]
Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan
bertanggal 10 Maret 2026, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada
tanggal 6 Maret 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor
92/PUU/PAN.MK/AP3/03/2026 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara
Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Permohonan Nomor 94/PUU-XXIV/2026
2
pada tanggal 6 Maret 2026, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan
bertangal 17 Maret 2026 dan diterima Mahkamah pada tanggal 18 Maret 2026, yang
pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:
I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
1. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan:
“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan
badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan
umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,
lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah
Konstitusi”.
2. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama
dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-
undang terhadap Undang-Undang Dasar,”
3. Bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama
dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945”
4. Bahwa selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga
Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
(selanjutnya disebut UU MK) menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945,”
5. Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji hal dugaan pertentangan
norma undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan sebagaimana diubah terakhir dalam Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan, yang selengkapnya menyatakan bahwa:
“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya
dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”
3
6. Bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun
2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang
(selanjutnya disebut PMK 7/2025) menyatakan, “Objek Permohonan PUU
adalah undang-undang dan Perppu”.
7. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk memiliki fungsi antara lain sebagai
lembaga pengawal konstitusi (the guardian of the constitution), lembaga
demokrasi pengimbang dan pengarah sistem demokrasi, lembaga penafsir
tertinggi atas ketentuan konstitusi (the sole and the highest interpreter of
the constitution) dan lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga
negara (the protector of constitutional rights of the citizens). Maka apabila
dalam proses pembentukan undang-undang terdapat hal-hal yang
bertentangan dengan konstitusi sampai melanggar hak konstitusional
warga negara Indonesia, maka Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan
secara menyeluruh ataupun bersyarat pasal dari undang-undang yang diuji
sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU MK, yang
menyatakan:
(1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan
bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang
bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian
undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat.
(2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan
bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi
ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-
undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat"
8. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi
Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian
Undang- Undang (untuk selanjutnya disebut “PMK 2/2021”) menyatakan:
(1) Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu.
a. Bahwa, objek permohonan pengujian undang-undang a quo yang
dimohonkan oleh para Pemohon merupakan undang-undang yang
termasuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi
4
sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945,
Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1)
huruf a dan Pasal 51A ayat (3) UU MK serta Pasal 9 ayat (1) UU
PPP.
b. Bahwa, objek permohonan yang diuji ialah Pasal 7 ayat (2) huruf d
UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana,
yang selengkapnya berbunyi: “Penetapan status dan tingkat
bencana nasional dan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c memuat indikator yang meliputi:
d. cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan
c. Adapun pengujian objek permohonan tersebut ialah terhadap:
1) Pasal 28A UUD NRI 1945:
“Setiap
orang
berhak
untuk
hidup
serta
berhak
mempertahankan hidup dan kehidupannya."
2) Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945:
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan,
dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama
dihadapan hukum.”
3) Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945:
“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,
kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah
kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan
dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat
sesuatu yang merupakan hak asasi.”
9. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian materiil
undang-undang, in casu norma Pasal 7 ayat (2) huruf d UU
Penanggulangan Bencana terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka menurut
Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan a quo.
II.
KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON
1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon adalah pihak
yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan
oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:
a. perorangan WNI;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan
Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
c. badan hukum publik dan privat; atau;
5
d. lembaga negara”.
Selanjutnya, penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan:
“Yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur
dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
2. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi sejak Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam
sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan
dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September
2007
dan
putusan-putusan
selanjutnya,
Mahkamah
Konstitusi
berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional
sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5
(lima) syarat, yaitu:
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang
diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon
dianggap
dirugikan
oleh
berlakunya
Undang-Undang
yang
dimohonkan pengujian;
c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan
aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang
wajar dapat dipastikan akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dimaksud dan
berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan
maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak
lagi terjadi.
3. Bahwa Para Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia
secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dimaksud dalam Pasal 51
ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, yang memiliki hak konstitusional
berdasarkan ikon hak konstitusional warga negara atas hak untuk
mempertahankan hidup dan kehidupannya (point 2) sebagaimana
dijamin dalam Pasal 28A UUD NRI 1945; hak atas pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil (point 3), sebagaimana
6
dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945; dan hak atas
perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta
benda di bawah penguasaannya dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD
NRI 1945. Namun, hak konstitusional tersebut telah dirugikan secara
spesifik dan nyata (aktual) dan/atau setidak-tidaknya berpotensi
(potensial) dirugikan oleh kaburnya norma (vage norm) dalam ketentuan
undang-undang yang dimohonkan pengujian, sehingga menimbulkan
ketidakpastian hukum bagi Para Pemohon antara lain:
A. Kualifikasi
4. Kualifikasi Pemohon I sebagai pemohon perorangan
a. Bahwa Pemohon I adalah perorangan warga negara Indonesia
yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk
(KTP) dengan nomor kependudukan 1201200702040001; (vide
Bukti P-3) yang berdomisili di Sumatera Utara yang terdampak
bencana alam hidrometeorologi dan bencana ekologis banjir
bandang dan tanah longsor yang mengakibatkan lumpuhnya
pemerintahan daerah, ribuan jiwa meninggal, ratusan orang
hilang, ratusan ribu masyarakat mengungsi, putusnya akses
jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, rumah
ibadah,
gedung/kantor
pelayanan
masyarakat,
hingga
pemukiman yang terisolir sehingga menyulitkan tim evakuasi
dan relawan medis dan psikis masuk melakukan pertolongan
serta pasokan makanan, air bersih, sanitasi hingga listrik dan
sinyal komunikasi tidak dapat digunakan sejak tanggal 25
November 2025 (https://gis.bnpb.go.id/bansorsumatera2025/)
b. Bahwa Pemohon I merupakan mahasiswa semester 8 (delapan)
di Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia (selanjutnya
disebut FH UNPRI) yang terdaftar dalam Pangkalan Data
Pendidikan
Tinggi
(sela
jutnya
disebut
“PPDikti”)
(sumber:https://pddikti.kemdiktisaintek.go.id/detail-
mahasiswa/agl5oeBGdOa1qgsezFJS2o7FtFLRTyYNI5O0FX_
MCwx65EJTOINbAvOoN8eRttocadZiMQ==)
dengan
Nomor Induk Mahasiswa (selanjutnya disebut “NIM”)
223309010202. Adapun, UNPRI menyandang status Perguruan
7
Tinggi Swasta dengan Nomor
SK pendirian
151DO2005
(sumber:
https://pddikti.kemdiktisaintek.go.id/detail-
pt/Rx0_5dYZ_6ZECyzhgZl7L4TkwXHD-J1D1QFK-
OkJ_wiIOriiGeW9UFJuEsPKO5ScqzK37A==)
c. Bahwa Pemohon I merupakan warga negara Indonesia yang
miliki keluarga, orang tua, dan sanak saudara yang menetap di
Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera
Utara,
yang
merasakan
langsung
dampak
bencana
hidrometeorologi dan bencana ekologis yang mengakibatkan
lumpuhnya perekonomian, keterbatasan stok makanan dan air
bersih, tidak tersedianya sumber listrik, keterbatasan Bahan
Bakar Minyak (selanjutnya disebut BBM), keterbatasan gas
LPG, hingga kebutuhan pokok hidup lainnya.
d. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang
memiliki hak dan kewajiban konstitusional sebagaimana dijamin
oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, yang dalam kehidupan sehari-hari menjalankan peran
sebagai bagian dari masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemohon I secara faktual
dan langsung merupakan korban bencana hidrometeorologi dan
bencana ekologis, yang menimbulkan penderitaan fisik,
kerugian materiil, serta gangguan terhadap rasa aman dan
keberlanjutan kehidupan Pemohon I dan keluarganya. Keadaan
tersebut merupakan konsekuensi dari lemahnya kepastian
hukum, perlindungan hukum, serta tanggung jawab negara
dalam
penyelenggaraan
penanggulangan
bencana
dan
perlindungan lingkungan hidup yang berkeadilan. Sebagai
warga negara yang memiliki hati nurani dan kesadaran
konstitusional, Pemohon tergerak untuk memohon kepastian
hukum yang adil dan berkeadilan, sebagaimana dijamin oleh:
1) Pasal 28A UUD NRI 1945, yang menyatakan “Setiap orang
berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup
dan kehidupannya." yang dalam konteks ini Pemohon I
8
merasa terancam hak untuk mempertahankan hidup dan
kehidupannya akibat terisolir selama 3 (hari) di Desa Lobi
Pining, Kec. Adian Koting, Kab. Tapanuli Utara saat sedang
dalam perjalanan menuju Tapanuli Tengah dan tidak
memperoleh informasi apapun akibat putusnya jaringan
komunikasi serta putusnya aliran listrik yang tidak serta
sulitnya pasokan makanan akibat putusnya akses jalan
nasional yang tidak segera dibuka.
2) Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa
“Setiap
orang
berhak
atas
pengakuan,
jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta
perlakuan yang sama di hadapan hukum”, yang dalam
konteks ini Pemohon I merasa tidak mendapatkan
kepastian hukum yang jelas mengenai atensi pemerintah
dalam
menetapkan
status
bencana
sehingga
mengakibatkan kurangnya koordinasi antar Pemerintah,
Kementerian/Lembaga, hingga Pemerintah Daerah akibat
ketiadaan parameter jelas dan terutur dalam pasal a quo.
3) Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945yang menyatakan“Setiap
orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,
kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah
kekuasaannya,
serta
berhak
atas
rasa
aman
dan
perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau
tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Yang
dalam konteks ini, Pemohon I merasa hak konstitusionalnya
dirugikan akibat terlambatnya bahkan tidak adanya informasi
keberadaan keluarga, dan harta benda akibat putusnya
jaringan infromasi dan komunikasi yang diberikan oleh
negara dan aliran listrik darurat atau setidak-tidaknya
pemenuhi kebutuhan pokok seperti air bersih, sanitasi obat-
obatan, hingga makanan. Mengakibatkan hamper seluruh
masyarakat Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah
merasakan panic attack hingga terjadi penjarahan di
beberapa
minimarket,
supermarket,
hingga
gudang
9
penyimpanan beras yang berlangsung sekitar 5 (lima) hari
berturut-turut.
e. Bahwa oleh karena hak-hak konstitusional Pemohon I
sebagaimana tersebut di atas dirugikan secara aktual untuk saat
ini dan potensial di masa yang akan datang oleh berlakunya
norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, maka
Pemohon I memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk
mengajukan permohonan a quo ke Mahkamah Konstitusi.
f. Bahwa Pemohon I merupakan selain sebagai korban, Pemohon
I juga bertindak sebagai relawan perorangan, yang dengan
inisiatif, hati nurani, dan rasa sepenanggungan sebagai sesama
warga negara, turut serta membantu masyarakat terdampak
bencana melalui penyaluran bantuan logistik berupa antara lain
sembako, beras, telur, mi instan, dan kebutuhan pokok lainnya,
meskipun dilakukan dengan kemampuan yang terbatas secara
pribadi (vide Bukti P-4). Tindakan Pemohon I tersebut
merupakan perwujudan nyata dari nilai kemanusiaan yang adil
dan beradab, sebagaimana tercermin dalam Pancasila dan
dijamin secara konstitusional dalam UUD 1945, serta
merupakan bentuk partisipasi warga negara dalam mendukung
penyelenggaraan penanggulangan bencana. Namun demikian,
upaya kemanusiaan Pemohon I sebagai relawan perorangan
terhambat secara serius akibat rusaknya infrastruktur dasar,
berupa putusnya akses jalan dan jembatan sebagai dampak
langsung dari bencana hidrometeorologi dan bencana ekologis,
sehingga mengakibatkan:
1) Terhambatnya distribusi bantuan logistik kepada korban
bencana;
2) Tidak terpenuhinya secara optimal hak Pemohon I dan
masyarakat terdampak atas perlindungan dan bantuan
kemanusiaan;
3) Timbulnya kerugian konstitusional baik secara aktual
maupun potensial, yang berkelanjutan selama tidak adanya
kepastian hukum dan tanggung jawab negara yang efektif.
10
g. Bahwa
berdasarkan
dalil-dalil
yang
diuraikan,
dapat
disimpulkan bahwa Pemohon I merupakan subjek hukum
orang-perorangan sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU
MK dan menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh
berlakunya Pasal 7 ayat (2) huruf d UU Penanggulangan
Bencana dan dapat mengajukan permohonan pengujian
undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Terdapat hubungan
sebab akibat (causal verband) antara berlakunya norma
undang-undang
yang
dimohonkan
pengujian
dengan
terlanggarnya
hak
konstitusional
Pemohon
I,
karena
ketidakjelasan dan/atau ketidakcukupan pengaturan tersebut
berimplikasi pada lemahnya perlindungan hukum, buruknya
kesiapsiagaan, serta terhambatnya pemulihan infrastruktur vital
dalam situasi bencana. Oleh karenanya, apabila permohonan a
quo dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka kerugian
konstitusional Pemohon I setidak-tidaknya dapat dicegah
dan/atau dipulihkan, sehingga memenuhi seluruh syarat
kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana ditetapkan
dalam yurisprudensi Mahkamah Konstitusi.
5. Kualifikasi Pemohon II sebagai Pemohon Perorangan
a. Bahwa Pemohon II adalah perorangan warga negara
Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda
Penduduk
(KTP)
dengan
nomor
kependudukan
11
1207212611760001; (vide Bukti P-5) yang berdomisili di Deli
Serdang, Sumatera Utara.
b. Bahwa Pemohon II merupakan dosen di Fakultas Hukum
Universitas Prima Indonesia (selanjutnya disebut FH UNPRI)
yang terdaftar dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (sela
jutnya
disebut “PPDikti”)
(sumber:https://pddikti.kemdiktisaintek.go.id/detail-
dosen/Ssk7utYfDFtU2BFAktTZ4BhNmcK5pfFfoYPYjLsW7iT4
Y_Ze_oD52euMwOkSYXrCFzE3SQ==) dengan Nomor Induk
Dosen Nasional (selanjutnya disebut “NIDN”) 0126117602.
Adapun, UNPRI menyandang status Perguruan Tinggi Swasta
dengan
Nomor
SK
pendirian
151DO2005 (sumber:
https://pddikti.kemdiktisaintek.go.id/detail-
pt/Rx0_5dYZ_6ZECyzhgZl7L4TkwXHD-J1D1QFK-
OkJ_wiIOriiGeW9UFJuEsPKO5ScqzK37A==)
c. Bahwa
Pemohon
II
merupakan
korban
Bencana
Hidrometeorologi di tempat tinggalnya di Kabupaten Deli
Serdang dengan banjir yang terjadi pada tanggal 27 November
2025 dan mengakibatkan Pemohon II tidak dapat menjalankan
tugas mengajar sebagai Dosen di Universitas Prima Indonesia
(selanjutnya disebut UNPRI) karena hamper seluruh wilayah
Medan juga berdampak banjir yang berlangsung sekitar 2 hari
berturut-turut. Juga dipersulit dengan terputusnya aliran listrik
dan air di wilayah Kabupaten Deli Serdang, Kota Medan, Kota
Binjai, Kota Langkat dan sekitarnya. (vide Bukti Vide P-6 )
d. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang
memiliki hak dan kewajiban konstitusional sebagaimana dijamin
oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, serta dalam kehidupan sehari-hari berperan sebagai
bagian dari masyarakat yang secara aktif berpartisipasi dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemohon II secara
faktual dan langsung merupakan pihak yang terdampak
bencana hidrometeorologi dan bencana ekologis, yang telah
menimbulkan penderitaan fisik, kerugian materiil, serta
12
gangguan
terhadap
rasa
aman
dan
keberlangsungan
kehidupan
Pemohon
II
beserta
keluarganya.
(https://medan.kompas.com/read/2025/11/27/105900578/banjir
-terjang-medan-dan-deli-serdang-air-capai-atap-rumah warga-
evakuasi-diri) (vide Bukti P-7). Keadaan tersebut mencerminkan
adanya
persoalan
kepastian
hukum
dan
efektivitas
perlindungan hukum dalam penyelenggaraan penanggulangan
bencana dan perlindungan lingkungan hidup yang berkeadilan.
Berangkat dari kesadaran konstitusional dan tanggung jawab
sebagai warga negara, Pemohon memohon adanya kepastian
hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya
berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
1) Pasal 28A UUD NRI 1945, yang menyatakan “Setiap
orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan
hidup dan kehidupannya." yang dalam konteks ini
Pemohon I merasa terancam hak untuk mempertahankan
hidup dan kehidupannya akibat banjir yang terjadi di
wilayah Kabupaten Deli Serdang dan Kota Medan pada
November 2025 yang mengakibatkan terancamnya hidup
dan kehidupan Pemohon II hingga harus melakukan
evakuasi mandiri.
2) Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, yang menyatakan
bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta
perlakuan yang sama di hadapan hukum”, yang dalam
konteks ini Pemohon II merasa tidak mendapatkan
kepastian hukum yang jelas mengenai atensi pemerintah
dalam
menetapkan
status
bencana
sehingga
mengakibatkan kurangnya koordinasi antar Pemerintah,
Kementerian/Lembaga, hingga Pemerintah Daerah akibat
ketiadaan parameter jelas dan terutur dalam pasal a quo.
3) Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945yang menyatakan “Setiap
orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,
13
kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah
kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan
perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau
tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Yang
dalam
konteks
ini,
Pemohon
II
merasa
hak
konstitusionalnya dirugikan akibat keselamatan keluarga,
dan harta benda untuk tempat tinggal hingga keperluan
sehari-hari dan mencari nafkah seperti rumah, mobil, laptop,
buku-buku ajar, dan lainnya.
e. Bahwa oleh karena hak-hak konstitusional Pemohon II
sebagaimana tersebut di atas dirugikan secara nyata dan
potensial oleh berlakunya norma undang-undang yang
dimohonkan pengujian, maka Pemohon II memiliki kedudukan
hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo
ke Mahkamah Konstitusi.
f. Bahwa
berdasarkan
dalil-dalil
yang
diuraikan,
dapat
disimpulkan bahwa Pemohon II merupakan subjek hukum
orang-perorangan sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU
MK dan menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh
berlakunya Pasal 7 ayat (2) huruf d UU Penanggulangan
Bencana dan dapat mengajukan permohonan pengujian
undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Terdapat hubungan
sebab akibat (causal verband) antara berlakunya norma
undang-
undang
yang
dimohonkan
pengujian
dengan
terlanggarnya
hak
konstitusional
Pemohon
II,
karena
ketidakjelasan dan/atau ketidakcukupan pengaturan tersebut
berimplikasi pada lemahnya perlindungan hukum, buruknya
kesiapsiagaan, serta terhambatnya pemulihan infrastruktur vital
dalam situasi bencana. Oleh karenanya, apabila permohonan a
quo dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka kerugian
konstitusional Pemohon II setidak-tidaknya dapat dicegah
dan/atau dipulihkan, sehingga memenuhi seluruh syarat
kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana ditetapkan
dalam yurisprudensi Mahkamah Konstitusi.
14
B. Kerugian Konstitusional
6. Kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
006/PUU- III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
11/PUU- V/2007, dan berdasarkan Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021
2021, Mahkamah Konstitusi telah menetapkan 5 (lima) syarat agar
dapat
dianggap
bahwa
adanya
kerugian
konstitusional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, antara lain:
a. “ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang
diberikan oleh UUD NRI 1945”;
b. “hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan
oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan
pengujian”;
c. “kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan
aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran
yang wajar dapat dipastikan akan terjadi”;
d. antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang
atau Perppu yang dimohonkan pengujian”;
e. “ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan,
kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau
tidak akan terjadi.”
7. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf d Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana telah
merugikan hak konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena
norma a quo dirumuskan secara kabur dan tidak memberikan parameter
yang jelas, terukur, dan dapat diprediksi, sehingga menimbulkan
ketidakpastian
hukum
dalam
penyelenggaraan
penanggulangan
bencana. Bahwa kaburnya norma (vage norm) dalam Pasal 7 ayat (2) huruf
d UU Penanggulangan Bencana tersebut, khususnya terkait ruang
lingkup, batas kewenangan, standar tindakan, serta ukuran pemenuhan
tanggung jawab negara, telah mengakibatkan ketiadaan pedoman hukum
yang pasti bagi pemerintah dan masyarakat, sehingga berpotensi
menimbulkan
perlakuan
yang
berbeda-beda,
keterlambatan
penanganan, serta pengabaian kewajiban negara dalam situasi bencana.
15
Bahwa akibat ketidakjelasan norma a quo, hak konstitusional Pemohon
dan masyarakat luas menjadi dirugikan, antara lain:
a. Pasal 28A UUD NRI 1945: “Setiap orang berhak untuk hidup serta
berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya."
b. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945: “Setiap orang berhak atas
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil
serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”
c. Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945: “Setiap orang berhak atas
perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta
benda yang di bawah kekuasaannya,”
8. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan
oleh UUD NRI 1945: Bahwa menurut Para Pemohon, adanya hak yang
diberikan oleh UUD NRI 1945 diantaranya hak untuk memepertahankan
hidup dan kehidupannya (point nomor 2 ikon HKWN); hak atas
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil (point
nomor 3 ikon HKWN); serta hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,
kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya
(point nomor 16 ikon HKWN).
9. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh
berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian:
Bahwa menurut Para Pemohon, dengan berlakunya Pasal 7 ayat (2) huruf
d UU Penanggulangan bencana, pemohon merasa hak untuk
mempertahankan hidup dan kehidupan, hak atas pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan hak atas perlindungan
diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di
bawah kekuasaannya tidak terpenuhi akibat norma kabur (vage norm)
yang terkandung dalam pasal tersebut.
10. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual
atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar
dapat dipastikan akan terjadi: Bahwa menurut Para Pemohon, dengan
keberlakuan Pasal 7 ayat (2) huruf d Undang-Undang Penanggulangan
Bencana, Para Pemohon secara spesifik (khusus) dan nyata (aktual)
mengalami kerugian konstitusional berupa terancamnya hak untuk
mempertahankan hidup dan kehidupan sebagaimana dijamin oleh Pasal
16
28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Ancaman tersebut tercermin dari keadaan Para Pemohon yang selama 3
(tiga) hari berturut-turut tidak memperoleh bantuan dasar dari negara
berupa makanan, tempat tinggal sementara, maupun pakaian yang layak
pada saat terjadinya bencana. Selain itu, Para Pemohon juga tidak
mampu memperoleh informasi mengenai keberadaan anggota keluarga
maupun harta benda akibat terputusnya jaringan informasi dan
komunikasi serta terhentinya aliran listrik dan tidak adanya ketersediaan
listrik darurat. Kondisi tersebut menimbulkan rasa tidak aman,
ketidaknyamanan, serta keadaan psikologis yang memaksa Para
Pemohon untuk terus berada dalam situasi kewaspadaan tinggi guna
mempertahankan keselamatan diri dan memenuhi kebutuhan pokok
sehari-hari. Lebih lanjut, Para Pemohon tidak memperoleh kepastian
hukum mengenai penetapan status bencana baik pada tingkat
kabupaten/kota, provinsi, maupun nasional yang seharusnya menjadi
dasar bagi negara untuk segera mengambil langkah penanganan yang
cepat, terkoordinasi, dan efektif. Ketidakjelasan penetapan status
tersebut berakibat pada tidak terpusatnya atensi dan tanggung jawab
negara
dalam
penanggulangan
bencana
sehingga
berpotensi
memperbesar risiko serta jumlah korban terdampak. Bahwa menurut
Para Pemohon, kepastian hukum dalam penetapan status bencana
seharusnya bersifat objektif, jelas, dan dapat diukur berdasarkan kondisi
faktual di lapangan, serta tidak boleh dipengaruhi oleh pertimbangan
maupun intervensi politik yang berpotensi menunda atau menghambat
tindakan negara dalam memberikan perlindungan kepada warga negara.
Ketika kepastian hukum tersebut tidak terpenuhi, maka hak konstitusional
warga negara untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan jiwa,
rasa aman, dan pemenuhan kebutuhan dasar menjadi terabaikan. Selain
itu, bencana yang dimaksud tidak hanya terjadi di wilayah Kabupaten
Tapanuli Tengah semata, melainkan juga berdampak pada wilayah-
wilayah di sekitarnya bahkan memiliki karakter lintas daerah yang meluas
hingga wilayah di Provinsi lain, yaitu Aceh dan Sumatera Barat. Kondisi
tersebut menunjukkan bahwa dampak bencana bersifat luas dan tidak
terbatas pada satu wilayah administratif tertentu, sehingga memerlukan
17
kepastian penetapan status bencana pada tingkat yang tepat agar
koordinasi dan tanggung jawab negara dapat dilakukan secara terpusat,
efektif, dan cepat demi mencegah bertambahnya korban serta kerugian
yang lebih besar bagi masyarakat. Dan setidak-tidaknya potensial dimana
masih sering terjadi banjir di beberapa titik rawan yang terjadi jika cuaca
kembali melanda dan kerap terjadi banjir kembali akibat penanganan
yang kurang efisien akibat ketidakpastian hukum mengenai penetapan
tingkatan status bencana.
11. Antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau
Perppu yang dimohonkan pengujian: Bahwa terdapat hubungan sebab-
akibat (causal verband) antara keberlakuan Pasal 7 ayat (2) huruf d
Undang-Undang
Penanggulangan
Bencana
dengan
kerugian
konstitusional Para Pemohon. Norma a quo tidak memberikan parameter
yang jelas, objektif, dan terukur mengenai penetapan status bencana,
khususnya dalam kondisi bencana yang berdampak lintas wilayah
administratif, baik lintas kabupaten/kota maupun lintas provinsi baik
dalam tahap prabencana, saat tanggap darurat, hingga pasca bencana.
Ketiadaan parameter tersebut menimbulkan ketidakjelasan mengenai
otoritas serta tingkat penetapan status bencana, sehingga berakibat pada
tidak terpusatnya tanggung jawab serta tidak fokusnya penanganan
negara secara cepat, terkoordinasi, dan efektif dalam situasi darurat
bencana. Akibat dari kondisi tersebut, Para Pemohon tidak segera
memperoleh bantuan dasar, akses informasi, serta perlindungan yang
layak dari negara pada saat bencana terjadi. Keadaan demikian secara
nyata menimbulkan ancaman terhadap hak konstitusional Para
Pemohon, khususnya hak untuk mempertahakan hidup; hak atas
perlindungan diri, keluarga, dan harta benda; serta hak atas kepastian
hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
1945.
Dengan
demikian,
ketidakjelasan norma a quo secara langsung menempatkan Para
Pemohon dalam kondisi rentan dan tidak memperoleh perlindungan
negara secara optimal dalam situasi yang mengancam keselamatan jiwa
serta keberlangsungan kehidupan Para Pemohon. Setidak-tidaknya
18
merasa aman dengan kehadiran negara yang memberi perlindungan
serta rasa aman dan nyaman.
12. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian
konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi:
Bahwa menurut Para Pemohon, apabila Mahkamah menegaskan
perlunya tambahan parameter yang lebih jelas dan terukur dalam
penetapan status bencana, khususnya dalam kondisi bencana yang
berdampak lintas wilayah administratif, maka penetapan status bencana
dapat dilakukan secara tepat sehingga tidak terjadi ketidakpastian
hukum, serta penanganan bencana dapat dilaksanakan secara cepat,
terkoordinasi, dan efektif. Dalam teori penanggulangan bencana,
kejelasan kewenangan dan kecepatan pengambilan keputusan pada
tahap tanggap darurat merupakan faktor penting untuk memastikan
mobilisasi bantuan dan perlindungan masyarakat dapat dilakukan secara
segera. Apabila status bencana ditetapkan pada tingkat nasional, maka
negara melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dapat
secara langsung mengalokasikan seluruh atau sebagian sumber daya
nasional, termasuk anggaran, logistik, mobilisasi kemampuan personel,
serta penggunaan sarana transportasi tidak hanya melalui jalur darat
tetapi juga melalui moda transportasi lainnya. Penetapan status bencana
nasional juga memungkinkan penerimaan bantuan internasional
dilakukan secara lebih cepat tanpa harus melalui prosedur birokrasi yang
berpotensi menghambat percepatan penanganan keadaan darurat.
Selain itu, penetapan status bencana pada tingkat nasional juga
memberikan
konsekuensi
hukum
lain,
yakni
memungkinkan
pengimplementasian ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001, khususnya terkait frasa “keadaan tertentu” dalam
Penjelasan Pasal 2 ayat (2) yang mencakup keadaan bencana alam
nasional. Dengan demikian, kerangka hukum tersebut dapat berfungsi
sebagai instrumen pencegahan terhadap setiap tindakan yang berpotensi
menghambat percepatan penanganan bencana, termasuk potensi
penyalahgunaan
kewenangan
maupun
penyimpangan
dalam
pengelolaan sumber daya penanggulangan bencana. Dengan demikian,
19
apabila Permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka setidak-tidaknya
kerugian yang secara faktual telah dialami oleh Para Pemohon tidak akan
terjadi kembali di kemudian hari, baik bagi Para Pemohon maupun
masyarakat lainnya dalam situasi bencana yang serupa, sekaligus untuk
menekan potensi timbulnya korban jiwa yang lebih besar.
13. Bahwa Pasal 7 ayat (1) huruf c sepanjang dimaknai merupakan
kewenangan dari pemerintah dalam penyelenggaraan penanganan
bencana. Kesiapsigaan pemerintah dalam setiap tahapan bencana mulai
dari prabencana,
saat
tanggap darurat,
hingga pascabencana
merupakan kewajiban yang diamanatkan dalam kutipan Pembukaan
UUD NRI 1945 alinea keempat “… melindungi segenap bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Keberlakuan amanat tersebut tidak
hanya diindahkan saat masa perang atau penjajahan melainkan juga
saat-saat darurat tiap-tiap warga negara yang membutuhkan pertolongan
dan perlindungan dari segala ancaman, baik ancaman alam maupun non-
alam.
14. Bahwa Pasal 7 ayat (2) UU Penanggulangan Bencana meliputi:
Frasa “memuat indikator” membuat ketidakpastian hukum sebagai
prasyarat dalam pasal a quo dan berdampak langsung pada perlindungan
hak konstitusional Para Pemohon, sebagaimana diuraikan sebagai
berikut:
“Penetapan status dan tingkat bencana nasional dan daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat indikator yang
meliputi:
d. cakupan luas wilayah yang terkena bencana;”
-
Bahwa parameter cakupan luas wilayah dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d
mencakup wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki
kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang
memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor
alam, faktor nonalam maupun faktor manusia yang menyebabkan
timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta
benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat
menghambat pembangunan nasional harus ditanggulangi secara
cepat dan prioritas.
20
-
Bahwa dalam konteks penanggulangan bencana, cakupan wilayah
terdampak pada dasarnya telah dapat dideteksi dan diprediksi sejak
fase prabencana melalui informasi, peringatan dini, dan pemetaan
risiko yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika (BMKG) serta lembaga teknis terkait yang harus
dikoordinasikan dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana
(BNPB). Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban konstitusional
untuk bersikap cermat, tanggap, dan preventif terhadap informasi
tersebut sebagai bagian dari upaya pencegahan dan mitigasi
bencana, bukan semata-mata bersifat reaktif setelah kerusakan
meluas. Namun demikian, Pasal a quo tidak menyediakan indikator
kuantitatif dan kualitatif yang mewajibkan pengambilan keputusan
cepat oleh otoritas yang lebih tinggi ketika bencana terjadi secara
simultan dan lintas wilayah administrasi.
- Bahwa menurut Para Pemohon, apabila suatu bencana terjadi secara
bersamaan dan berdampak terhadap Ketiadaan indikator objektif
dalam Pasal a quo menimbulkan ketidakpastian hukum, padahal
secara faktual bencana lintas wilayahmisalnya yang berdampak
terhadap lebih dari satu provinsi atau sejumlah kabupaten/kota
memerlukan pengambilan keputusan segera oleh otoritas yang lebih
tinggi tanpa bergantung pada laporan administratif dari daerah
terdampak, maka penanganan darurat dan penetapan status bencana
harus segera dilakukan oleh Gubernur dan/atau Presiden, tanpa
menunggu pernyataan, laporan, atau permohonan dari Bupati/Wali
Kota yang wilayahnya terdampak, mengingat dalam kondisi bencana
pemerintahan kabupaten/kota dapat berada dalam keadaan lumpuh,
terisolasi, atau kehilangan kapasitas efektif.
- Bahwa penundaan penetapan status bencana dengan alasan
prosedural administratif tersebut telah mengakibatkan hilangnya waktu
emas (golden time) penanganan darurat, sehingga negara lalai
memberikan perlindungan cepat dan efektif kepada masyarakat
terdampak. Akibatnya, wilayah yang terdampak secara serius namun
secara geografis terbatas atau terfragmentasi tidak memperoleh
perlindungan konstitusional yang setara, yang bertentangan dengan:
21
Pasal 28A tentang hak untuk mempertahankan hidup dan
kehidupannya; Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang persamaan di
hadapan hukum dan perlakuan yang adil; Pasal 28G ayat (1) hak atas
perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta
benda yang di bawah kekuasaannya.
15. Bahwa menurut Para Pemohon, hingga saat ini masih merasakan efek
trauma serta ketidaknyamanan setiap kali terjadi perubahan cuaca
ekstrem secara tiba-tiba, mengingat banjir berskala besar masih kerap
terjadi kembali dengan durasi hujan lebat hanya sekitar 3–4 jam. Kondisi
tersebut diperparah oleh belum maksimalnya upaya rekonstruksi daerah
aliran sungai (DAS), rehabilitasi bendungan, perbaikan bangunan
pengendali banjir, serta pemulihan kawasan hutan yang berfungsi
sebagai penyangga ekologis. Keadaan tersebut menimbulkan rasa
khawatir yang terus-menerus bagi Para Pemohon, baik ketika berada di
tempat tinggal, di sekitar lingkungan tempat tinggal, maupun saat
melintasi jalur transportasi yang masih rentan. Terlebih lagi, akses jalan
nasional yang menghubungkan wilayah menuju Kabupaten Tapanuli
Selatan maupun Kabupaten Tapanuli Utara ataupun Kota Subussalam
hingga saat ini masih mengandalkan tanggul darurat, jalan darurat,
maupun jembatan darurat, sehingga memperbesar potensi risiko apabila
kembali terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Kondisi kerentanan
tersebut bahkan telah berlangsung sekitar kurang lebih 5 (ima) bulan,
sehingga menimbulkan rasa tidak aman dan ketidaknyamanan yang
berkelanjutan bagi Para Pemohon dalam menjalankan aktivitas sehari-
hari. Menurut Para Pemohon, penambahan makna penjelasan mengenai
dasar penetapan status bencana dalam norma a quo justru akan
membantu negara dalam mengatasi keadaan tersebut, karena dengan
kejelasan penetapan status bencana negara dapat melakukan
pengerahan kemampuan secara lebih optimal, pengalokasian anggaran
yang memadai, serta koordinasi yang lebih efektif antar tingkatan
pemerintahan. Dengan demikian, kejelasan norma tersebut tidak hanya
memberikan kepastian hukum, tetapi juga berkontribusi pada percepatan
upaya pemulihan dan perlindungan bagi masyarakat yang terdampak
bencana.
22
16. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan
hukum untuk mengajukan permohonan a quo.
III. POKOK PERMOHONAN DAN ALASAN PARA PEMOHON
A. Kedudukan Norma yang Diuji dan Permasalahan Konstitusional
1. Bahwa pokok permohonan adalah ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf
d UU Penanggulangan Bencana yang menyatakan
“Penetapan status dan tingkat bencana nasional dan daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat indikator
yang meliputi:
d. cakupan luas wilayah yang terkena bencana;”
2. Bahwa Para Pemohon mendalilkan Pasal a quo bertentangan dengan
prinsip Pasal 28A UUD NRI 1945, yang menyatakan
“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan
hidup dan kehidupannya."
Dalam perspektif doktrin grondrechten atau hak-hak dasar, hak untuk
hidup merupakan hak fundamental yang bersifat primer karena menjadi
prasyarat bagi terlaksananya hak-hak konstitusional lainnya. Oleh karena
itu, negara tidak hanya berkewajiban untuk tidak melanggar hak tersebut
(negative obligation), tetapi juga berkewajiban secara aktif menyediakan
kerangka hukum yang jelas dan efektif (positive obligation) guna
melindungi kehidupan warga negara dari ancaman yang dapat
membahayakan keselamatannya. Dalam konteks tersebut, norma a quo
pada hakikatnya dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi negara
dalam menetapkan status bencana, yang selanjutnya menjadi dasar bagi
pengerahan sumber daya negara dalam upaya perlindungan terhadap
masyarakat. Oleh karena itu, perumusan norma yang jelas dan tidak
multitafsir menjadi penting agar norma tersebut dapat berfungsi sebagai
instrumen normatif yang efektif bagi negara dalam mengambil langkah
penanggulangan bencana secara tepat, terarah, dan terkoordinasi.
Dengan demikian, perumusan norma yang lebih tegas dan memberikan
parameter yang jelas justru akan memperkuat kemampuan negara dalam
menjalankan kewajiban konstitusionalnya untuk menjamin hak dasar
(grondrechten) setiap orang untuk hidup serta mempertahankan hidup
dan kehidupannya, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28A UUD NRI 1945.
Kejelasan norma tersebut pada akhirnya menjadi bagian dari upaya
23
negara untuk memastikan bahwa perlindungan terhadap hak hidup warga
negara dapat terlaksana secara efektif, sistematis, dan berlandaskan
kepastian hukum.
3. Bahwa Pemohon mendalilkan Pasal a quo bertentangan dengan Pasal
28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang masing-masing menyatakan
sebagai berikut:
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan
hukum.”
Dalam kaitannya dengan norma a quo, prinsip pengakuan menghendaki
agar negara mengakui secara setara seluruh warga negara yang
terdampak bencana sebagai subjek hukum yang berhak memperoleh
perhatian dan penanganan negara tanpa membedakan wilayah ataupun
status daerah. Prinsip jaminan menuntut adanya perumusan norma yang
jelas mengenai cakupan wilayah bencana, sehingga penetapan status
bencana memiliki landasan hukum yang pasti, termasuk dengan
memperjelas bahwa bencana yang melampaui lintas kabupaten/kota
berada dalam cakupan penanganan tingkat provinsi, sedangkan bencana
yang melampaui lintas provinsi berada dalam cakupan penanganan
tingkat nasional. Selanjutnya, prinsip perlindungan menuntut agar norma
tersebut mampu menjadi dasar bagi negara untuk memberikan
perlindungan kepada seluruh warga negara yang menghadapi ancaman
bencana. Prinsip kepastian hukum menghendaki agar rumusan norma
disusun secara jelas dan tidak multitafsir sehingga dapat menjadi
pedoman yang pasti bagi negara dalam menentukan cakupan wilayah
dan tingkat penanganan bencana, sejalan dengan teori kepastian hukum
dalam hukum murni (the pure of law) yang dikemukakan oleh Hans
Kelsen. Adapun prinsip equality before the law sebagaimana dijamin
dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki
kedudukan yang setara di hadapan hukum. Oleh karena itu, negara tidak
dapat membedakan perlakuan terhadap wilayah tertentu, termasuk ketika
bencana terjadi di daerah terpencil, berpendapatan rendah, atau wilayah
dengan kontribusi ekonomi kecil, karena yang dilindungi pada hakikatnya
adalah warga negara yang memiliki kedudukan yang sama di hadapan
24
hukum. Dengan demikian, kejelasan norma mengenai cakupan wilayah
bencana akan memperkuat kepastian hukum sekaligus menegaskan
perlindungan konstitusional yang setara bagi seluruh warga negara.
4. Bahwa pemohon mendalilkan Pasal a quo bertentangan dengan Pasal
28G ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan:
“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,
kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah
kekuasaannya,”
Secara gramatikal dan sistematis, norma konstitusional tersebut
menegaskan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan yang
menyeluruh terhadap diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan
harta benda warga negara. Perlindungan terhadap diri pribadi
mengandung makna adanya jaminan rasa aman dari ancaman yang
dapat membahayakan keselamatan seseorang. Perlindungan terhadap
keluarga menunjukkan kewajiban negara untuk memastikan keamanan
dan keberlangsungan kehidupan keluarga sebagai unit dasar dalam
masyarakat. Selanjutnya, perlindungan terhadap kehormatan dan
martabat menegaskan bahwa setiap warga negara berhak hidup secara
layak dan bermartabat tanpa berada dalam kondisi yang terus-menerus
mengancam rasa aman dan kemanusiaannya. Adapun perlindungan
terhadap harta benda yang berada di bawah kekuasaan seseorang
menunjukkan kewajiban negara untuk memastikan adanya sistem hukum
yang mampu melindungi kepemilikan dan keberlangsungan pemanfaatan
harta benda dari potensi kerusakan maupun kehilangan. Dalam
perspektif teori hukum, Hans Kelsen menegaskan bahwa salah satu
tujuan hukum adalah menciptakan kepastian hukum agar norma dapat
berfungsi secara efektif dalam mengatur perilaku dan memberikan
perlindungan kepada subjek hukum. Selain itu, juga harus memberikan
kemanfaatan hukum bagi masyarakat, sehingga keberadaan norma tidak
hanya bersifat formal tetapi juga mampu menjamin tercapainya
perlindungan terhadap kepentingan hukum warga negara. Dalam
kaitannya dengan Pasal a quo kejelasan perumusan norma mengenai
dasar penetapan status bencana menjadi penting sebagai landasan
hukum
bagi
negara
dalam
menggerakkan
seluruh
instrumen
perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak bencana. Norma
25
yang jelas akan memberikan kepastian hukum bagi negara dalam
mengambil langkah perlindungan, sekaligus memberikan kemanfaatan
hukum
bagi
masyarakat
karena
memungkinkan
dilakukannya
perlindungan yang efektif terhadap diri pribadi, keluarga, kehormatan,
martabat, serta harta benda warga negara. Oleh karena itu, menurut Para
Pemohon, perumusan norma yang lebih tegas dan tidak multitafsir justru
akan memperkuat kemampuan negara dalam menjalankan kewajiban
konstitusionalnya untuk memberikan perlindungan sebagaimana dijamin
dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945.
5. Bahwa menurut Pemohon, penyelenggaraan penanggulangan bencana
mulai dari tahapan prabencana, saat tanggap darurat bencana, dan
pascabencana menjadi tanggung jawab konstitusional pemerintah
sebagaimana diamanatkan dalam Pambukaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya alinea keempat yang
menyatakan tujuan dibentuknya pemerintahan Indonesia adalah untuk
“melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia”.
6. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya secara
konsisten menegaskan bahwa diskresi pemerintahan, khususnya yang
berdampak langsung terhadap pemenuhan dan pembatasan hak
konstitusional warga negara, tidak boleh dibiarkan tanpa rambu normatif
yang jelas, terukur, dan dapat diuji secara hukum. Diskresi yang tidak
dibatasi oleh norma demikian berpotensi berubah menjadi tindakan
sewenang-wenang dan bertentangan dengan prinsip negara hukum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 serta hak atas
kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD
1945. Bahwa penetapan status dan tingkat bencana sebagaimana diatur
dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c jo. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2007 merupakan bentuk diskresi pemerintahan yang memiliki
implikasi langsung terhadap akses anggaran, kewenangan luar biasa
negara, serta pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Oleh karena itu,
diskresi tersebut wajib dibatasi oleh parameter normatif yang objektif,
terukur, dan dapat diuji, yang dalam hal ini seharusnya secara tegas
didasarkan pada cakupan luas wilayah terdampak.
26
7. Bahwa menurut Para Pemohon, perjelasan norma a quo dalam Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
apabila dikabulkan oleh Mahkamah setidaknya akan menghadirkan
kepastian hukum yang bersifat substantif dalam penetapan status
bencana. Kepastian hukum tersebut pada gilirannya juga berkontribusi
dalam mendukung implementasi ketentuan Pasal 2 ayat (2) dalam
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(selanjutnya disebut UU Tipikor) yang secara konkret dijelaskan pada
bagian Penjelasan sebagai berikut:
“Yang dimaksud dengan ‘keadaan tertentu’ dalam ketentuan ini
adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana
bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana
tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi
penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional,
penanggulangan
akibat
kerusuhan
sosial
yang
meluas,
penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan
tindak pidana korupsi.” (vide Bukti P- 8)
Bahwa ketentuan tersebut menunjukkan bahwa dana penanggulangan
bencana dalam sistem hukum nasional dipandang sebagai kepentingan
hukum yang memerlukan perlindungan khusus, sehingga terhadap
penyalahgunaannya dimungkinkan diterapkan pemberatan pidana yang
paling berat, bahkan hingga ancaman pidana mati (meskipun norma ini
sedang diuji di Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Perkara: 281/PUU-
XXIII/2025) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini menegaskan bahwa
dalam situasi bencana, negara menempatkan perlindungan terhadap
sumber daya yang diperuntukkan bagi keselamatan masyarakat sebagai
kepentingan hukum yang sangat mendasar. Demikian pula, dari
perspektif teori tujuan pemidanaan, ancaman pidana tidak hanya
berfungsi sebagai sarana pembalasan, tetapi juga memiliki fungsi
pencegahan (deterrence) baik dalam bentuk pencegahan umum (general
prevention) maupun pencegahan khusus (special prevention). Oleh
karena itu, kejelasan norma mengenai status dan tingkat bencana
menjadi penting agar kerangka hukum tersebut dapat berfungsi secara
27
efektif dalam mencegah penyalahgunaan dana bencana. Dengan
demikian, apabila parameter penetapan status bencana dalam norma a
quo tetap dibiarkan multitafsir, maka akan timbul ketidakpastian hukum
mengenai kapan suatu keadaan dapat dikualifikasikan sebagai bencana
yang menuntut pengerahan sumber daya negara secara luar biasa.
Ketidakpastian
tersebut
pada
akhirnya
berpotensi
menghambat
penerapan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor, termasuk dalam konteks
pemberatan pidana hingga ancaman pidana mati, sehingga instrumen
hukum yang dimaksudkan sebagai sarana pencegahan terhadap
penyalahgunaan dana penanggulangan bencana tidak dapat berfungsi
secara optimal. Oleh karena itu, perjelasan norma a quo dengan
menetapkan lintas wilayah menjadi penting untuk memastikan bahwa
perlindungan terhadap sumber daya negara yang diperuntukkan bagi
penanggulangan bencana dapat berjalan secara efektif dan selaras
dengan tujuan hukum untuk melindungi masyarakat yang terdampak
bencana.
8. Bahwa menurut Para Pemohon, kejelasan substansi mengenai skala
bencana harus betul-betul diterapkan dalam hal kepastian hukum.
Penggunaan frasa “Prioritas Nasional” tidak dalam diimplementasikan
dalam Pasal 2 ayat 2 UU Tipikor. Norma tersebut sangat membatasi
secara ketat hanya boleh diterapkan ketika tindak pidana terjadi saat
masa prabencana, saat tanggap darurat, hingga pasca bencana jika ada
ketetapan “bencana alam nasional”. Hal ini menurut Para Pemohon dapat
membuka ruang pasal karet hingga tidak tercapainya tujuan pemidanaan
yakni melindungi kepentingan negara, individu, dan masyarakat.
(https://www.setneg.go.id/baca/index/penanganan_pascabencana_di_s
umatra_jadi_prioritas_nasional_pemerintah_kerahkan_segenap_kekuat
an_negara) (vide Bukti P- 9)
9. Bahwa menurut Para Pemohon, dengan penetapan tingkatan status yang
berlandaskan pada lintas wilayah dapat ditetapkan secara cepat dan
prioritas sehingga pengalokasian anggaran sebagai mana ditentukan
dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang
Keuagan Negara yang berbunyi: “Keuangan Negara dikelola secara
tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis,
28
efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa
keadilan dan kepatutan.” Makna frasa “perundang-undangan dapat
dikorelasikan dengan Pasal 61 Penanggulangan Bencana yang
mengatur:
“Pemerintah dan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran
penanggulangan bencana secara memadai sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 huruf e, huruf f dan Pasal 8 huruf d.”
Pasal 6:
e. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam anggaran
pendapatan dan belanja negara yang memadai;
f.
pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk
dana siap pakai;
Pasal 8:
d. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran
pendapatan belanja daerah yang memadai.
Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa dalam sistem hukum nasional,
penanggulangan bencana merupakan prioritas pembiayaan negara yang
harus didukung oleh pengalokasian sumber daya keuangan secara
memadai. Namun demikian, pelaksanaan pengalokasian anggaran
tersebut secara efektif sangat bergantung pada kejelasan dasar normatif
dalam penetapan status bencana. Apabila norma a quo mengenai
penetapan status bencana masih bersifat multitafsir, maka hal tersebut
berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam menentukan tingkatan
penanganan bencana serta prioritas pengerahan sumber daya negara,
termasuk dalam hal pengalokasian anggaran. Oleh karena itu, menurut
Para Pemohon, penegasan tafsir terhadap norma a quo, khususnya
dengan memperjelas cakupan penetapan status berdasarkan lintas
kabupaten/kota pada tingkat provinsi dan lintas provinsi pada tingkat
nasional, menjadi penting agar mekanisme penanggulangan bencana
dapat berjalan secara cepat, terkoordinasi, dan berprioritas, sekaligus
memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara dalam penanganan
bencana tetap selaras dengan prinsip tertib, efektif, dan bertanggung
jawab
sebagaimana
diamanatkan
dalam
peraturan
perundang-
undangan.
29
10. Bahwa total Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution
mengatakan Estimasi kerugian akibat banjir dan longsor di Sumatera
Utara mencapai Rp 9,98 Triliun (sembilan koma sembilan delapan triliun)
rupiah. Angka tersebut merupakan total kerusakan secara keseluruhan di
Sumatera Utara. Adapun rincian sektor yang mengalami yang mengalami
kerugian akibat bencana antara lain, sektor infrastruktur antara lain jalan
nasional 23 ruas dan 3 unit jembatan nasional, 25 ruas jalan dan 5 unit
jembatan provinsi. Sektor pertanian antara lain 4.359 m saluran irigasi,
26 titik tanggul, 38.878 hektare lahan pertanian, puso 5.759 hektare.
Sektor perkebunan 28.328 hektare, peternakan 161.949 ekor. Di sektor
Pendidikan ada kurang lebih 397 sekolah yang terdiri dari SMA, SMK,
SLB, SD, dan SMP. Seoktor Kesehatan ada 18 unit. Rumah sakit, 25 unit
puskesmas, 19 unit puskesmas pembantu, dan 9 unit polindes. Sektor
perumahan ada kurang lebih 99.169. unit rumah yang terkena dampak.
Rumah ibadah juga terkena dampak. Ada kurang lebih 131 rumah ibadah
yang terkena dampak.
B. Tentang Penetapan Status Bencana Tingkat Kabupaten/Kota,
Provinsi, dan Nasional
11. Bahwa aturan yang membedakan status bencana tingkat daerah atau
bencana nasional yakni:
a. Status Bencana Skala Kabupaten/Kota
Bahwa apabila terjadi bencana dan ditetapkan oleh Bupati sebagai
Bencana Tingkat Kabupaten dan Walikota sebagai Bencana Tingkat
Kota (Pasal 51 ayat (2) UU Penanggulangan Bencana), maka:
1) Yang
menjadi
penanggungjawab
adalah
Kepala
Badan
Penanggulangan
Bencana
Daerah
Kabupaten/Kota
untuk
mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistic
sesuai dengan kebutuhan ke lokasi bencana (Pasal 28 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008
tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana).
2) BPBD dapat menggunakan dana siap pakai yang disebiakan
APBD dan ditempatkan dalam anggaran BPBD untuk pengadaan
barang dan/atau jasa pada saat tanggap darurat bencana. (Pasal
41 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21.
30
Tahun
2008
tentang
Penyelenggaraan
Penanggulangan
Bencana).
b. Status Bencana Skala Provinsi
Bahwa apabila terjadi bencana dan ditetapkan oleh Gubernur sebagai
Bencana Tingkat Provinsi (Pasal 51 ayat (2) UU Penanggulangan
Bencana), maka:
1) Menjadi tanggungjawab kepala BPDB Provinsi untuk mengerahkan
sumber daya manusia, peralatan, dan logistic sesuai dengan
kebutuhan ke lokasi bencana (Pasal 29 ayat (1) Peraturan
Pemerintah
21
Tahun
2008
tentang
Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana).
2) BPDP menggunakan dana siap pakai yang dapat disediakan
dalam APBD dan ditempatkan dalam anggaran BPBD untuk
pengadaan barang dan/atau jasa pada saat tanggap darurat
bencana. (Pasal 41 ayat (2) Peraturan Pemerintah 21 Tahun 2008
tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana).
c. Status Skala Bencana Nasional
Bahwa ketika Presiden menetapkan status bencana skala Nasional,
maka BNPB berfungsi sebagai perumus konsep kebijakan
penanggulangan bencana nasional; pemantau; dan pengevaluasi
dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana (Pasal 14 ayat (1)
UU Penanggulangan Bencana).
12. Bahwa menurut Para Pemohon penggunaan frasa “prioritas nasional”
yang ditetapkan oleh pemerintah bukanlah menjadi solusi yang efektif
dan tidak dikenal dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana. Melainkan harus ditetapkan sebagai
Bencana Skala Kabupaten/Kota, Bencana Skala Provinsi, dan/atau
Bencana Skala Nasional. Hal ini. Menuntut kepastian hukum dalam
penafsiran norma a quo yang sedang diuji.
C. Prinsip dan Tujuan Penetapan Skala Bencana
13. Bahwa
dalam
menetapkan
tingkatan
dan
penanganan
serta
penanggulangan
bencana,
harus
memperhatikan
prinsip-prinsip
sebagaiamana tertulis dalam Pasal 2 ayat (2) UU Penanggulangan
Bencana yakni:
31
a. cepat dan tepat;
b. prioritas;
c. koordinasi dan keterpaduan;
d. berdaya guna dan berhasil guna;
e. transparansi dan akuntabilitas;
f. kemitraan;
g. pemberdayaan;
h. nondiskriminatif; dan
i. nonproletisi.
Prinsip-prinsip
tersebut
menunjukkan
bahwa
penyelenggaraan
penanggulangan bencana dalam sistem hukum nasional harus
dilaksanakan secara terukur, terkoordinasi, serta berorientasi pada
perlindungan masyarakat secara adil dan merata. Namun demikian, agar
prinsip-prinsip tersebut dapat diwujudkan secara efektif, maka penetapan
status bencana harus memiliki landasan normatif yang jelas dan tidak
multitafsir. Kejelasan norma menjadi penting karena penetapan status
bencana merupakan titik awal (legal trigger) bagi negara dalam
menentukan tingkat penanganan, pengerahan sumber daya, koordinasi
antar pemerintah, serta prioritas kebijakan penanggulangan bencana.
Tanpa adanya parameter yang tegas dalam norma a quo, prinsip cepat
dan tepat serta prioritas berpotensi tidak terlaksana secara optimal,
sementara prinsip koordinasi dan keterpaduan dapat terhambat karena
ketidakjelasan mengenai tingkat kewenangan penanganan bencana.
Oleh karena itu, menurut Para Pemohon, perlu adanya penegasan tafsir
terhadap norma a quo agar penetapan status bencana dapat
dilaksanakan secara lebih jelas, terukur, dan berlandaskan cakupan
wilayah yang objektif, sehingga seluruh prinsip penanggulangan bencana
sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU Penanggulangan
Bencana dapat dijalankan secara konsisten, efektif, dan selaras dengan
tujuan perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak bencana.
14. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf d Undang-
Undang Penanggulangan Bencana belum sepenuhnya mencerminkan
tujuan pembentukan hukum menurut Hans Kelsen (the pure theory of law)
yang berlandaskan pada kepastian hukum (rechtszekerheid), keadilan
32
hukum (gerechtigheid), dan kemanfaatan hukum (doelmatigheid) secara
seimbang. Formulasi norma yang demikian membuka ruang penafsiran
yang
luas
dan
tidak
terukur
dalam
praktik
penyelenggaraan
penanggulangan
bencana,
sehingga
berpotensi
melahirkan
ketidakpastian hukum serta menghambat terwujudnya perlindungan
hukum yang efektif dan optimal bagi masyarakat terdampak. Lebih lanjut,
kondisi tersebut mencerminkan risiko penerapan asas summum ius,
summa iniuria, yakni keadaan di mana penerapan hukum secara
formalistik dan kaku, tanpa batasan norma yang jelas dan rasional, justru
berpotensi melahirkan ketidakadilan substantif. Dalam konteks ini,
ketiadaan parameter normatif yang tegas dalam Pasal a quo berpotensi
menjadikan diskresi negara dijalankan semata-mata berdasarkan
legalitas formal, namun mengabaikan prinsip keadilan dan perlindungan
hak konstitusional warga negara, yang seharusnya menjadi tujuan utama
hukum itu sendiri.
a. Aspek Kepastian Hukum (Rechtssicherheit)
Bahwa kepastian hukum merupakan salah satu prinsip
fundamental dalam negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam
Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945. Namun menurut Para Pemohon, ketentuan Pasal 7 ayat
(2) huruf d Undang-Undang Penanggulangan Bencana belum
dirumuskan secara jelas dan tegas terkait ruang lingkup serta bentuk
tanggung jawab Pemerintah dalam setiap tahapan penanggulangan
bencana hingga perlu dipertegas dalam lintas wilayah. Ketidakjelasan
norma tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran
dalam praktik, baik antarinstansi maupun antara Pemerintah dan
masyarakat, yang pada akhirnya mengurangi kepastian hukum dan
efektivitas pelaksanaan norma a quo.
b. Aspek Keadilan Hukum (Gerechtigkeit)
Bahwa keadilan hukum menghendaki adanya pengaturan
yang proporsional dan berimbang dalam penetapan tanggung jawab
negara guna menjamin perlindungan hak-hak warga negara,
khususnya bagi masyarakat yang terdampak bencana. Menurut Para
Pemohon, ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf d Undang-Undang
33
Penanggulangan Bencana belum sepenuhnya mencerminkan prinsip
keadilan hukum, karena belum memberikan jaminan yang memadai
mengenai pemenuhan hak masyarakat secara setara atau non-
diskriminasi dalam setiap fase penanggulangan bencana. Oleh
karena itu, diperlukan penafsiran konstitusional terhadap norma a quo
agar pelaksanaannya dapat mencerminkan keadilan substantif bagi
seluruh warga negara tanpa terkecuali.
c. Aspek Kemanfaatan Hukum (Zweckmassigkeit)
Bahwa hukum pada hakikatnya harus memberikan manfaat
yang nyata bagi masyarakat serta mampu menjawab kebutuhan
hukum yang berkembang. Menurut Para Pemohon, ketentuan Pasal
7 ayat (2) huruf d Undang-Undang Penanggulangan Bencana belum
sepenuhnya menjamin kemanfaatan hukum secara optimal, karena
belum secara eksplisit mengakomodasi kebutuhan perlindungan
masyarakat dalam keseluruhan siklus penanggulangan bencana,
mulai dari prabencana, saat tanggap darurat, hingga pascabencana.
Akibatnya, tujuan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan umum
belum tercapai secara menyeluruh. Dengan demikian, penegasan
dan pemaknaan konstitusional terhadap norma a quo menjadi penting
agar Undang-Undang Penanggulangan Bencana dapat berfungsi
secara
efektif, responsif, dan berorientasi pada pencegahan
terulangnya permasalahan yang serupa di kemudian hari.
D. Mengenai cakupan luas wilayah yang terdampak
15. Bahwa dalam sistem pemerintahan negara kesatuan yang menganut
prinsip
desentralisasi,
penyelenggaraan
urusan
pemerintahan
dilaksanakan secara berjenjang antara pemerintah kabupaten/kota,
pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat. Dalam doktrin hukum
pemerintahan dikenal prinsip subsidiaritas, yaitu bahwa suatu urusan
publik pada dasarnya diselenggarakan oleh tingkat pemerintahan yang
paling dekat dengan masyarakat, sepanjang persoalan tersebut masih
berada dalam cakupan kewenangan dan kapasitasnya. Namun apabila
suatu persoalan melampaui kapasitas maupun cakupan wilayah
kewenangan tersebut, maka keterlibatan tingkat pemerintahan yang lebih
tinggi
menjadi
sangat
relevan
untuk
menjamin
efektivitas
34
penyelenggaraan pemerintahan. Bahwa dalam konteks penanggulangan
bencana, apabila suatu bencana berdampak melibatkan lebih dari satu
kabupaten/kota dalam satu provinsi, maka kondisi tersebut secara
objektif telah melampaui lingkup kewenangan satu pemerintah
kabupaten/kota sehingga layak dipertimbangkan sebagai bencana skala
provinsi. Demikian pula apabila dampak bencana melintasi lebih dari satu
wilayah provinsi, maka kompleksitas penanganannya secara rasional
memerlukan
keterlibatan
pemerintah
pusat
sehingga
layak
dipertimbangkan sebagai bencana skala nasional.
16. Bahwa dalam perkembangan tata kelola penanggulangan bencana
modern dikenal doktrin integrated disaster management, yang
menekankan bahwa penanggulangan bencana harus dilaksanakan
secara terpadu, terkoordinasi, dan melibatkan berbagai tingkat
pemerintahan sesuai dengan luasnya dampak bencana. Doktrin tersebut
berpijak pada kenyataan bahwa bencana pada hakikatnya tidak selalu
mengikuti batas batas administratif wilayah pemerintahan, sehingga
penanganannya memerlukan koordinasi lintas wilayah dan lintas tingkat
pemerintahan. Bahwa dengan pendekatan demikian, apabila suatu
bencana berdampak melibatkan lebih dari satu kabupaten/kota dalam
satu provinsi, maka kondisi tersebut secara rasional memerlukan
koordinasi pada tingkat pemerintah provinsi. Demikian pula apabila
dampak bencana melintasi lebih dari satu wilayah provinsi, maka
penanganannya memerlukan koordinasi pada tingkat nasional guna
menjamin keterpaduan kebijakan, mobilisasi sumber daya, serta
efektivitas penanggulangan bencana secara menyeluruh.
17. Bahwa dalam kerangka koordinasi nasional penanggulangan bencana,
penetapan status bencana secara cepat berdasarkan cakupan lintas
kabupaten/kota maupun lintas provinsi sebaiknya berada di bawah
koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yang
memiliki mandat hukum, mekanisme koordinasi, basis data, dan
pengalaman operasional memadai. Hal ini sejalan dengan doktrin
efektivitas dan good governance, asas subsidiaritas, serta doktrin
integrated disaster management, yang menekankan koordinasi lintas
wilayah dan lintas sektor untuk menjamin penanggulangan yang terpadu.
35
Dengan BNPB sebagai koordinator utama, kepastian hukum dapat
terwujud, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun
duplikasi program, sementara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan
kementerian/lembaga
teknis
tetap
terlibat
sebagai
pelaksana.
Kewenangan BNPB ini didasarkan pada Pasal 12 dan Pasal 14 UU No.
24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, sehingga prinsip
koordinasi, efektivitas, dan kepastian hukum terpenuhi secara optimal.
18. Bahwa
menurut
Para
Pemohon,
pemerintah
daerah
memiliki
keterbatasan nyata dalam hal anggaran, sumber daya manusia,
mobilitas, dan kapasitas ahli analis, yang berimplikasi pada kurangnya
optimalitas penanganan bencana pada seluruh tahapan, mulai dari
prabencana, tanggap darurat, hingga pascabencana. Hal ini menjadi
semakin kompleks apabila bencana melintasi batas wilayah administratif
yang memiliki kepala pemerintahan masing-masing, sehingga koordinasi
lintas wilayah menjadi sulit dan terfragmentasi. Kondisi ini diperparah
apabila bencana terjadi secara bersamaan dan berturut-turut, atau
menyebabkan putusnya aliran listrik dan jaringan komunikasi, yang
menghambat mobilisasi bantuan, pengumpulan data, dan koordinasi di
lapangan. Bahwa keadaan tersebut menunjukkan bahwa penanganan
bencana oleh pemerintah daerah semata tidak memadai untuk menjamin
efektivitas, efisiensi, dan keselarasan kebijakan. Dalam kondisi demikian,
penetapan status bencana yang cepat dan lintas wilayah sebaiknya
langsung dikoordinasikan oleh satu tingkat pemerintahan lebih tinggi,
yakni Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk skala Nasional
dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi untuk skala
Provinsi, sebagai koordinator utama, agar kepastian hukum, alokasi
sumber daya, dan keterpaduan penanganan dapat terwujud secara
optimal, serta risiko kegagalan koordinasi dapat diminimalkan.
19. Bahwa Penetapan Status di tingkat Kabupaten yang ditetapkan oleh
Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, tidak cukup efektif dan
sehingga harus dinaikkan skalanya oleh Gubernur Provinsi Sumatera
Utara dikarenakan sekitar 80% (delapan puluh persen) Pegawai
terdampak Bencana Hidrometeorologi dan Bencana Ekologis di
kediaman masing-masing hingga sulitnya pengerahan sumber daya
36
manusia
dalam
penyelenggaraan
penanggulangan
bencana.
(https://medan.kompas.com/read/2025/12/08/161127478/masinton-akui-
pemerintahan-tapteng-sulit-atasi-bencana-80-persen-pegawai-juga)
E. Data Wilayah yang Terdampak Bencana
20. Bahwa pada akhir November 2025 telah terjadi bencana hidrometeorologi
dan bencana ekologi berupa banjir bandang dan tanah longsor yang
melanda 3 (tiga) provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera
Barat, yang terjadi dalam waktu yang bersamaan atau dalam rentang
waktu yang sangat berdekatan, serta diperparah oleh kondisi cuaca
ekstrem yang berlangsung sekitar 2 (dua) minggu tanpa mereda.
Keadaan tersebut menunjukkan adanya dampak bencana yang bersifat
simultan lintas wilayah provinsi, sehingga secara rasional telah layak
dipertimbangkan sebagai dasar penetapan status bencana tingkat
nasional. Menurut Para Pemohon, ketidakjelasan parameter penetapan
status dalam norma a quo berpotensi menimbulkan kerugian
konstitusional bagi warga negara, khususnya dalam pemenuhan hak
untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya sebagaimana dijamin
dalam Pasal 28A, hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana
diatur dalam Pasal 28D ayat (1), serta hak atas perlindungan diri pribadi,
keluarga, dan harta benda sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat
(1) UUD NRI 1945. Oleh karena itu, penegasan tafsir terhadap norma a
quo menjadi penting agar negara memiliki landasan hukum yang jelas
dalam menetapkan tingkat status bencana secara cepat dan
terkoordinasi, sehingga perlindungan terhadap keselamatan dan
keamanan warga negara dapat terlaksana secara optimal.
21. Bahwa data terbaru dashboard penanganan bencana darurat banjir dan/
atau longsor di aceh, sumatra utara, dan sumatra barat yang diakses Para
Pemohon pada tanggal 3 Maret 2026, korban meninggal dunia akibat
bencana tersebut telah mencapai 1.207 (seribu dua ratus tujuh) jiwa, 138
(serratus tiga puluh delapan) orang masih dinyatakan hilang dan jumlah
pengungsi telah mencapai 22.356 (dua puluh dua ribu tiga ratus lima
puluh enam) orang. Menurut Para Pemohon, Kondisi tersebut
menunjukkan besarnya dampak bencana terhadap keselamatan dan
kehidupan masyarakat, sehingga berkaitan langsung dengan hak
37
konstitusional warga negara untuk hidup dan mempertahankan
kehidupannya,
memperoleh
kepastian
hukum
yang
adil,
serta
mendapatkan perlindungan atas diri pribadi, keluarga, dan harta benda,
sebagaimana dijamin dalam Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal
28G ayat (1) UUD NRI 1945. Oleh karena itu, kejelasan dasar hukum
dalam penetapan status bencana menjadi penting agar negara dapat
memberikan perlindungan yang cepat, pasti, dan terkoordinasi terhadap
warga negara yang terdampak.
22. Daftar kabupaten/kota yang terdampak di wilayah Provinsi Aceh meliputi:
No.
Nama Kota/Kabupaten
1.
Kabupaten Bener Meriah
2.
Kabupaten Aceh Besar
3.
Kabupaten Pidie
4.
Kabupaten Pidie Jaya
5.
Kabupaten Bireuen
6.
Kabupaten Lhukseumawe
7.
Kabupaten Aceh Timur
8.
Kota Langsa
9.
Kabupaten Gayo Lues
10.
Kabupaten Aceh Barat
11.
Kota Subussalam
12.
Kabupaten Aceh Singkil
13.
Kabupaten Aceh Utara
14.
Kabupaten Aceh Selatan
15.
Kabupaten Aceh Timur
16.
Kabupaten Aceh Tenggara
17.
Kabupaten Aceh Tamiang
23. Daftar kabupaten/kota yang terdampak di wilayah Provinsi Sumatera
Utara meliputi:
No.
Nama Kota/Kabupaten
1.
Kota Medan
2.
Kota Tebing Tinggi
3.
Kota Binjai
4.
Kota Padang Sidimpuan
5.
Kota Sibolga
6.
Kabupaten Deli Serdang
7.
Kabupaten Serdang Berdagai
38
8.
Kabupaten Langkat
9.
Kabupaten Humbang Hasundutan
10.
Kabupaten Nias
11.
Kabupaten Tapanuli Utara
12.
Kabupaten Asahan
13.
Kabupaten Tapanuli Selatan
14.
Kabupaten Tapanuli Tengah
15.
Kabupaten Mandailing Natal
16.
Kabupaten Padang Lawa
24. Daftar kabupaten/kota yang terdampak di wilayah Provinsi Sumatera
Barat meliputi:
No.
Nama Kota/Kabupaten
1.
Kota Pariaman
2.
Kota Payakumbuh
3.
Kota Bukittinggi
4.
Kota Padang Panjang
5.
Kota Solok
6.
Kota Padang
7.
Kabupaten Pasaman Barat
8.
Kabupaten Solok Selatan
9.
Kabupaten Kepulauan Mentawai
10.
Kabupaten Pasaman
11.
Kabupaten Limapuluh Kota
12.
Kabupaten Agam
13.
Kabupaten Padang Pariaman
14.
Kabupaten Tanah Datar
15.
Kabupaten Solok
16.
Kabupaten Pesisir Selatan
25. Bahwa
berdasarkan
laman
Instagram
resmi
@infogeospasial
menjelaskan dan memetakan keparahan dan luasnya dampak bencana
di berbagai Kabupaten/Kota Sumatera terlihat melalui perta hasil
klasifikasi yang disusun BIG. Klasifikasi ini memberikan gambaran
komprehensif mengenai kondisi terdampak. Indikator kerusakan asset
yang dihitung melalui sistem pemberian skor pada rumah, fasilitas
Pendidikan, rumah ibadah, fasilitas umum, fasilitas kesehatan, fasilitas
Pendidikan, rumah ibadah, Gedung atau kantor, serta jembatan yang
mengalami kerusakan.
39
(https://www.instagram.com/p/DR9utJpj13i/?img_index=3&igsh=eT
hyenl1aXE4c2Z0) (vide Bukti P-10)
26. Bahwa berdasarkan media Kompas.id dilihat dari cakupan wilayah,
bencana ekologi ini melanda area yang sangat luas. Aceh, Sumatera
Utara, dan Sumatera Barat memiliki total luas lahan 172.949 kilometer
persegi atau luas wilayah itu lebih besar dibandingkan luas Jawad an Bali
yang jika ditotal luasnya sekitar 144.382 kilometer pesegi.
(https://www.kompas.id/artikel/bencana-sumatera-di-layar-ponsel-
seberapa-parah-kondisi-sebenarnya)
27. Bahwa berdasarkan data wilayah terdampak sebagaimana diuraikan di
atas, tercatat kurang lebih 49 (empat puluh sembilan) kabupaten/kota
yang tersebar pada 3 (tiga) provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan
Sumatera Barat. Menurut Para Pemohon, secara rasional dan dalam
penalaran hukum yang sederhana, cakupan wilayah yang luas serta
keterdampakan lintas provinsi tersebut menunjukkan eskalasi bencana
yang melampaui karakter bencana yang bersifat lokal. Oleh karena itu,
kondisi demikian dapat dijadikan pertimbangan yang relevan dalam
40
menilai kelayakan penetapan tingkatan bencana pada skala provinsi
maupun nasional secara lebih cepat dan terukur. Dalam pandangan Para
Pemohon, luasnya wilayah terdampak yang mencakup puluhan
kabupaten/kota di beberapa provinsi sekaligus dapat menjadi indikator
objektif bagi negara dalam mempertimbangkan kemungkinan penetapan
status bencana pada skala nasional, serta sekaligus menegaskan
pentingnya penegasan parameter penetapan status dalam norma a quo
dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana agar negara memiliki landasan normatif yang lebih jelas dan
terukur dalam menentukan tingkatan status bencana secara cepat, tepat,
dan terkoordinasi.
F. Ketidakmampuan Beberapa Pemerintahan Daerah
28. Bahwa selain itu beberapa kepala daerah yang mengaku tak lagi memiliki
kemampuan untuk mengatasi dampak bencana di daerahnya yaitu:
1) Bupati Aceh Utara
Bupati Aceh Utara, Ismail A Jalil, menyampaikan ketidakmampuan
dia dalam mengatasi banjir dan longsor. Ketidakmampuan itu tertera
dalam surat Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang dikirim ke
Presiden Indonesia Prabowo Subianto pada 2 Desember 2025.
Di surat itu, dia menyebut tingkat kerusakan yang terjadi di wilayah itu
imbas banjir dan longsor lebih parah dari bencana tsunami yang
menimpa Aceh tahun 2004 silam. Ismail mengatakan, banjir dan
longsor memporak-porandakan 27 Kecamatan dan 852 desa. "Kami
menyatakan ketidakmampuan upaya penanganan darurat bencana
memohon kepada Bapak Presiden agar kiranya membantu
penanganan banjir di Kabupaten Aceh Utara," tulis Ismail A Jalil
dalam suratnya.
2) Bupati Aceh Tengah
Bupati Aceh Tengah Haili Yoga juga kewalahan menangani dampak
banjir dan longsor di wilayahnya. la menyampaikan pernyataan yang
menggambarkan pemda butuh bantuan pusat untuk menanganinya.
Akses jalan menuju Aceh Tengah sudah lumpuh dan tak bisa lagi
dilalui kecuali jalur udara. Sejumlah titik jalan juga tertutup longsor dan
jembatan terputus.
41
"Enggak ada lagi, memang harus udara. Kalau jalan darat kita,
oh ini kan longsor. Longsor jembatan terputus. Satu-satunya
jalan yang tepat adalah cuma udara"
Haili menyampaikan bahwa bantuan melalui jalur udara sangat
terbatas, sementara kebutuhan Aceh Tengah masih sangat besar.
3) Bupati Pidie Jaya
Bupati Pidie Jaya, Sibral Malaysi, menurut berbagai laporan juga
menyatakan tak sanggup menangani dampak banjir di wilayah itu.
Sikap tersebut tertuang dalam surat. yang ditandatangani pada 25
November 2025. Dalam surat itu, dia mengatakan bencana yang
melanda Pidie Jaya menyebabkan kerusakan parah.
(https://www.cnnindonesia.com/nasional/20251206082037-20-
1303467/daftar-bupati-di-aceh-yang-menyerah-hadapi-banjir/amp
vide Bukti P- 11)
29. Bahwa telah terjadi kembali perubahan cuaca yang sangat ekstrim yang
disampaikan oleh Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu dalam
laman Instagram resmi @pemkabtapanulitengah dan akun pribadi
@masinton yang mengakibatkan jebolnya tanggul darurat pada tanggal
11 Februari 2026 dan mengakibatkan tertutupnya akses jalan nasional
menuju Tapanuli Tengah yang menutup: akses Jalan. Lopian Badiri-
Pandan tidak bisa dilalui akibat akses jalan terdampak banjir dan Akses
Jalan Rampa-Poriaha-Pandan tidak bisa dilalui akibat akses jalan di
Dusun III. Sigarupu Sibunga-bunga Kecamatan Sitahuis Kabupaten
Tapanuli
Tengah
Provinsi
Sumatera
Utara
tertimbun
longsor.
(https://www.instagram.com/reel/DUnqf2dj-D0/?igsh=N2d6d2tuZ2tkazBr
vide Bukti P-12) dan dibenarkan oleh Gubenur Sumatera Utara,
Muhammad Bobby Afif Nasution dalam laman instagram pribadinya
@bobbynst
(https://www.instagram.com/p/DUqM6fxkt4Y/?igsh=MTRpeHFlend6YjF3
cg== vide Bukti P-13)
30. Bahwa 2 hari setelahnya, Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu
menulis dan meminta “Berharap Pemerintah Pusat segera bangun
Tanggul Permanen di wilayah rawan banjir di Kabupaten Tapanuli
Tengah. Kalau dibangun tanggul darurat terus, mudah tersapu
tanggulnya”.
42
(https://www.instagram.com/p/DUtGQHjDy6p/?igsh=cG04YjR3Zm9zM3
h5) (vide Bukti P- 14)
31. Bahwa menurut Pemohon, amanat konstitusional yang termuat dalam
Pasal 7 ayat (1) huruf c yang dimaksud “penetapan status dan tingkatan
bencana nasional dan daerah” Bahwa Pasal 7 ayat (1) huruf c Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang memberikan kewenangan kepada
pemerintah untuk menetapkan status dan tingkat bencana nasional dan
daerah merupakan norma kewenangan (bevoegdheidsnorm) yang
bersifat konstitutif, karena dari penetapan tersebut lahir akibat hukum
yang luas terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pemenuhan hak-
hak dasar warga negara. Bahwa kewenangan penetapan status dan
tingkat bencana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan a quo tidak
dapat dimaknai sebagai kewenangan yang bersifat mutlak atau
prerogatif, mengingat penetapan tersebut secara langsung menentukan
ada atau tidaknya intervensi negara, penggunaan kewenangan luar
biasa, serta akses warga negara terhadap perlindungan dan bantuan
negara. Bahwa oleh karena penetapan status dan tingkat bencana
memiliki implikasi konstitusional yang demikian signifikan, maka
kewenangan tersebut pada prinsipnya wajib dilaksanakan dalam
kerangka negara hukum yang menempatkan perlindungan warga negara
sebagai tujuan utama, dan tidak dapat dijalankan secara kaku, formalistik,
atau semata-mata berdasarkan pertimbangan kebijakan yang tidak dapat
diuji. Bahwa dalam konteks demikian, Mahkamah perlu menegaskan
bahwa penerapan norma kewenangan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c
harus dimaknai sebagai instrumen perlindungan warga negara, karena
penerapan hukum yang semata-mata berpegang pada formalitas
kewenangan tanpa orientasi perlindungan justru berpotensi melahirkan
ketidakadilan sebagaimana dikenal dalam asas summum ius, summa
iniuria.
G. Perlindungan Internasional
32. Bahwa menurut Pemohon, yang digunakan sebagai sumber penafsiran
konstitusional, bukan sebagai norma yang berdiri sendiri, Indonesia
merupakan anggota United Nations (UN) atau biasa dikenal Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB) yang telah memiliki piagam PBB sejak 1950 yang
43
merupakan treaty sehungga berlaku asas pacta sunt servanda
berpendapat bahwa hukum internasional dapat digunakan sebagai
rujukan pemerintah dalam kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana
mulai dari tahap prabencana, masa tanggap darurat, dan pascabencana
meliputi:
a. Draft Articles on the Protection of Persons in the Event of Disasters
(2016) oleh perserikatan bangsa-bangsa yang telah diterima luas oleh
negara-negara modern, UDHR, dan ICCPR
pada hakikatnya
dimaknai sebagai penegasan prinsip hukum internasional bahwa
negara
memikul
tanggung
jawab
utama
untuk
melindungi
keselamatan, martabat, dan hak asasi manusia setiap orang dalam
situasi bencana, dengan menempatkan manusia sebagai subjek
perlindungan, serta mengesampingkan hambatan administratif ketika
keselamatan manusia berada dalam ancaman. Menyatakan bahwa
manusia merupakan subjek perlindungan bukan objek kebijakan serta
berkedudukan sebagai standart internasional rujukan (soft law).
b. Pasal 55 UN Charter yang berbunyi : “With a view to the creation of
conditions of stability and well-being which are necessary for peaceful
and friendly relations among nations based on respect for the principle
of equal rights and self-determination of peoples, the United Nations
shall promote:
1)
higher standards of living, full employment, and conditions of
economic and social progress and development;
2)
solutions of international economic, social, health, and related
problems;
3)
and international cultural and educational cooperation; and
universal respect for, and observance of, human rights and
fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex,
language, or religion.
Yang diterjemahkan
“Dengan
tujuan
menciptakan
kondisi
stabilitas
dan
kesejahteraan yang diperlukan untuk hubungan damai dan
bersahabat antar bangsa berdasarkan penghormatan terhadap
44
prinsip kesetaraan hak dan penentuan nasib sendiri rakyat,
Perserikatan Bangsa-Bangsa akan mempromosikan:
1) standar hidup yang lebih tinggi, lapangan kerja penuh, dan
kondisi kemajuan dan pembangunan ekonomi dan sosial;
2) solusi atas masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan
masalah terkait internasional; dan kerja sama budaya dan
pendidikan internasional; dan
3) penghormatan universal terhadap, dan kepatuhan terhadap,
hak asasi manusia dan kebebasan mendasar bagi semua
tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa, atau agama.”
c. Pasal 56 UN Charter yang berbunyi : “All Members pledge themselves
to take joint and separate action in co-operation with the Organization
for the achievement of the purposes set forth in Article. 55.” Atau
diterjemahkan “Semua Negara Anggota berjanji untuk mengambil
tindakan bersama maupun sendiri-sendiri, bekerja sama dengan
PBB, guna mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam Pasal
55.” Yang berarti negara anggota secara sadar berjanji (pledge) untuk
bertindak aktif. Kewajiban negara bersifat positif (positive obligation),
bukan pasif. Negara harus mengambil tindakan nyata, baik secara
mandiri (nasional), maupun bersama (koordinasi dan solidaritas). Ini
berarti negara tidak boleh berdiam diri ketika keselamatan warga
negaranya terancam.
H. Perbandingan Perkara Dengan Norma yang sama
33. Bahwa menurut Para Pemohon, meskipun dalam norma yang hampir
sama saat ini sedang diuji materiil dan berjalan di Mahkamah Konstitusi
dengan nomor perkara 261/PUU-XXIII/2025 namun terdapat perbedaan
yang membuat pemohon tetap mengajukan permohonan ke Mahkamah
diantaranya:
Aspek
Perkara
No.
261/PUU-
XXIII/2025
Perkara No. 94/PUUXXIV/2026
Norma yang diuji
Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 7
ayat (3) serta Pasal 84 UU No.
24
Tahun
2007
tentang
Penanggulangan Bencana
Pasal 7 ayat (2) huruf d UU No. 24
Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana
Landasan Batu Uji
Pasal 1 ayat (3), Pasal 5 ayat
Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), dan
45
(2), dan Pasal 28D ayat (1)
UUD NRI 1945
Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945
Legal
Standing
Pemohon
Pemohon merupakan korban
Bencana di wilayah Kabupaten
Humbang
Hasundutan
dan
lainnya
Pemohon merupakan korban Bencana
dan juga relawan peroragan di wilayah
Kabupaten Tapanuli Tengah (Pemohon
I),
dan
Kabupaten
Deli
Serdang
(Pemohon II)
Argmentasi
Hukum
Kekosongan hukum Peraturan
Presiden sebagai Pelaksana
Pasal
7
ayat
(3)
UU
Penanggulangan
Bencana;
Aturan pelaksana sebaiknya
ditetapkan dalam Peraturan
Pemerintah bukan Peraturan
Presiden
1.Kurangnya penafsiran konstitusional
bersyarat lebih lanjut mengenai
cakupan luas wilayah yang terkena
bencana (Pasal 7 ayat 2 huruf d UU
Penanggulangan Bencana);
2.Memperjelas asas kepastian hukum
penetapan
status
tingkat
Kabupaten/Kota,
Provinsi,
dan
Nasional
dalam
UU
Penanggulangan Bencana;
3.Kejelasan
penetapan
status
khususnya
di
tingkat
nasional
membuka
ruang
dalam
pengimplementasian norma Pasal 2
ayat (2) UU Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi dalam Penjelasan
Pasalnya memakai frasa “bencana
alam
nasional”
yang
memuat
ancaman pidana mati
Petitum
Meminta penetapan status dan
tingkatan
bencana
diatur
dengan Peraturan Pemerintah
Meminta penafsiran konstitusional lebih
spesifik
mengenai
lintas
wilayah
Kabupaten/Kota untuk Skala Provinsi
dan lintas wilayah Provinsi untuk Skala
Nasional
I.
Penegasan Konstitusional (Closing Statement)
34. Bahwa berdasarkan seluruh uraian posita, fakta konstitusional, serta
argumentasi hukum yang telah dikemukakan, Mahkamah Konstitusi
dihadapkan pada persoalan konstitusional mengenai batas dan makna
diskresi pemerintahan dalam penetapan status dan tingkat bencana
sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c jo. Pasal 7 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana.
46
35. Bahwa Mahkamah dalam berbagai putusannya secara konsisten
menegaskan bahwa diskresi pemerintahan yang berdampak langsung
terhadap pemenuhan dan perlindungan hak konstitusional warga negara
tidak boleh dibiarkan tanpa rambu normatif yang jelas, terukur, dan dapat
diuji secara hukum. Diskresi yang tidak dibatasi oleh parameter demikian
berpotensi
berubah
menjadi
tindakan
sewenang-wenang
dan
bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 serta hak atas kepastian hukum yang
adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
36. Bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah Pasal 7 ayat (2) huruf
d UU No. 24 Tahun 2007 yang menetapkan cakupan luas wilayah
sebagai indikator status bencana, namun norma tersebut tidak
memberikan kepastian hukum mengenai skala bencana Kabupaten/Kota,
Provinsi, atau Nasional; ketidakjelasan ini berdampak langsung pada hak
hidup, perlindungan diri, keluarga, martabat, dan harta benda warga
negara (Pasal 28A, 28D ayat 1, 28G ayat 1 UUD 1945), menghambat
efektivitas penanggulangan bencana, terutama pada bencana lintas
wilayah, bersamaan atau berturut-turut, termasuk ketika terjadi putusnya
aliran listrik dan jaringan komunikasi, serta menuntut koordinasi lintas
daerah yang sulit ditangani pemerintah daerah sendiri karena
keterbatasan anggaran, SDM, mobilitas, dan kapasitas ahli analis. Bahwa
kejelasan norma mengenai cakupan lintas wilayah juga penting untuk
kepastian hukum dan pengelolaan sumber daya negara, karena status
bencana menentukan prioritas alokasi anggaran sesuai Pasal 3 ayat (1)
UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan dan Pasal 61 UU
Penanggulangan Bencana, serta memperkuat perlindungan terhadap
dana bencana agar penyalahgunaannya dapat dikenai pemberatan
pidana hingga ancaman pidana mati sebagaimana diatur dalam Pasal 2
ayat 2 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga penegasan
cakupan lintas kabupaten/kota pada tingkat provinsi dan lintas provinsi
pada tingkat nasional menjadi prasyarat agar penanggulangan bencana
berjalan cepat, terkoordinasi, efektif, berlandaskan kepastian hukum, dan
menjamin perlindungan konstitusional bagi seluruh warga negara.
47
37. Bahwa dalam konteks penanggulangan bencana, prinsip subsidiaritas
dan doktrin integrated disaster management menegaskan bahwa urusan
publik dilaksanakan oleh tingkat pemerintahan paling dekat dengan
masyarakat sepanjang kapasitasnya memadai; pemerintah daerah
memiliki keterbatasan nyata dalam hal anggaran, SDM, mobilitas, dan
kapasitas analis, yang berimplikasi pada kurang optimalnya penanganan
bencana, terutama bila terjadi bersamaan, berturut-turut, atau ketika
putusnya listrik dan jaringan komunikasi menghambat koordinasi,
pengumpulan data, dan pengerahan bantuan. Norma a quo yang hanya
menyebut “cakupan wilayah yang terkena bencana” mengandung
multitafsir dan berpotensi menghambat efektivitas, keterpaduan
kebijakan, serta pengalokasian sumber daya, sehingga kepastian hukum
dan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara menjadi
terancam,
termasuk:
hak
untuk
mempertahankan
hidup
dan
kehidupannya (Pasal 28A UUD NRI 1945), hak atas pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama
di hadapan hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945), serta hak atas
perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda,
dan rasa aman dari ancaman ketakutan (Pasal 28G ayat (1) UUD NRI
1945). Oleh karena itu, untuk menjamin efektivitas penanggulangan dan
perlindungan hak konstitusional, penetapan status bencana harus
dimaknai secara konstitusional bersyarat, yakni lintas kabupaten/kota
dikualifikasikan sebagai Bencana Skala Provinsi dan lintas provinsi
dikualifikasikan sebagai Bencana Skala Nasional, dengan BNPB dan
BPBD Provinsi sebagai koordinator utama, sehingga negara dapat
memastikan kepastian hukum, keterpaduan penanganan, optimalisasi
sumber daya, serta perlindungan hak hidup dan keselamatan warga
negara.
IV.PETITUM
Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon
memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus hal-hal sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66,
48
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723)
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai penegasan
bahwa
penetapan status dan tingkat bencana didasarkan pada cakupan luas
wilayah terdampak, yakni melampaui lintas kabupaten/kota sebagai
dasar penetapan pada skala provinsi dan melampaui lintas provinsi
sebagai dasar penetapan pada skala nasional;
atau
Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723)
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai penegasan
bahwa
penetapan status dan tingkat bencana mempertimbangkan secara
khusus pada cakupan luas wilayah terdampak, yakni melampaui lintas
kabupaten/kota sebagai dasar penetapan pada skala provinsi dan
melampaui lintas provinsi sebagai dasar penetapan pada skala
nasional, serta tidak mengesampingkan penetapan status bencana
berdasarkan terpenuhinya indikator lain sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723)
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya.
atau
Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya (ex aequo et bono).
[2.2]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah
mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-14,
sebagai berikut:
49
1.
Bukti P-1
: Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penangangan Bencana [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723;
2.
Bukti P-2
: Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
3.
Bukti P-3
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wendy Van
Yosafat Pakpahan (Pemohon I);
4.
Bukti P-4
: Foto Pemohon I sebagai relawan perorangan pada
Bencana Sumatera November 2025 di Kabupaten
Tapanuli Tengah;
5.
Bukti P-5
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jamalum
Sinambela (Pemohon II);
6.
Bukti P-6
: Foto Tempat Tinggal Pemohon II terdampak bencana
banjir;
7.
Bukti P-7
: Screenshoot Artikel Kabupaten Deli Serdang dan Kota
Medan terdampak banjir
https://medan.kompas.com/read/2025/11/27/105900578
/banjir-terjang-medan-dan-deli-serdang-air-capai-atap-
rumah-warga-evakuasi-diri
8.
Bukti P-8
: Kutipan Penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.
20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang
No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi
9.
Bukti P-9
: Screenshoot artikel penanganan pascabencana di
Sumatera jadi Prioritas Nasional, Pemerintah kerahkan
segenap kekuatan negara
https://www.setneg.go.id/baca/index/penanganan_pasc
abencana_di_sumatra_jadi_prioritas_nasional_pemerint
ah_kerahkan_segena p_kekuatan_negara
10. Bukti P-10
: Screenshoot
Peta
terdampak
Bencana
Sumatera
Berdasarkan Korban Manusia & Kerusakan Aset;
https://www.instagram.com/p/DR9utJpj13i/?img_index=
3&igsh=eThyenl1aXE4c2Z0
50
11. Bukti P-11
: Artikel ketidaksanggupan beberapa kepala daerah
(Bupati) di Aceh dalam menanggulangi bencana;
(https://www.cnnindonesia.com/nasional/202512060820
37-20-1303467/daftar-bupati-di-aceh-yang-menyerah-
hadapi-banjir/amp)
12. Bukti P-12
: Screenshoot bencana banjir bandang dan tanah longsor
susulan yang menutup akses jalan menuju Kabupatena
Tapanuli Tengah terjadi pada 11 Februari 2026 di
Kabupaten Tapanuli Tengah oleh Bupati Tapanuli
Tengah, Masinton Pasaribu
(https://www.instagram.com/reel/DUnqf2dj-
D0/?igsh=N2d6d2tuZ2tkazBr)
13. Bukti P-13
: Screenshoot Update Banjir Tapanuli Tengah 11 Februari
2026 oleh Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby
Afif Nasution
(https://www.instagram.com/p/DUqM6fxkt4Y/?igsh=MT
RpeHFlend6YjF3cg==)
14. Bukti P-14
: Screenshoot Pernyataan Bupati Tapanuli Tengah,
Masinton Pasaribu, berharap bantuan Pemerintah Pusat
dalam pembangunan tanggul permanen.
(https://www.instagram.com/p/DUtGQHjDy6p/?igsh=cG
04YjR3Zm9zM3h5
[2.3]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan yang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24
51
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan
konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun
1945.
[3.2]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengenai
pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 7 ayat (2) huruf
d Undang-Undang 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4723, selanjutnya disebut UU 24/2007) terhadap UUD
NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
Kedudukan Hukum Pemohon
[3.3]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta
Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau
kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan
oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara;
Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD
NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:
a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat
(1) UU MK;
52
b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan
oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang
yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada
huruf a.
[3.4]
Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-
putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan
konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus
memenuhi lima syarat, yaitu:
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh
UUD NRI Tahun 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap
dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau
setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan
akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya
undang-undang yang dimohonkan pengujian;
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian
konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
[3.5]
Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU
MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional
sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya
Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon
II sebagai berikut:
1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan
a quo adalah Pasal 7 ayat (2) huruf d UU 24/2007, yang menyatakan sebagai
berikut:
Pasal 7 ayat (2) huruf d UU 24/2007
“(2) Penetapan status dan tingkat bencana nasional dan daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat indikator yang meliputi:
…
53
d. cakupan luas wilayah yang terkena bencana;”
2. Bahwa Pemohon I adalah perseorangan warga negara Indonesia [vide Bukti
P-3] yang berstatus mahasiswa sekaligus relawan bencana [vide Bukti P-4] yang
berdomisili di Sumatera Utara, yang terdampak langsung oleh bencana alam
hidrometeorologi dan bencana ekologis banjir bandang dan tanah longsor yang
mengakibatkan lumpuhnya perekonomian, keterbatasan stok makanan dan air
bersih, tidak tersedianya sumber listrik, keterbatasan BBM, keterbatasan gas
LPG, serta kebutuhan pokok lainnya. Pemohon I merasa hak konstitusionalnya
dirugikan akibat terlambatnya dan tidak adanya informasi keberadaan keluarga,
dan harta benda akibat putusnya jaringan infromasi dan komunikasi yang
diberikan oleh negara, serta putusnya aliran listrik sehingga menyulitkan
pemenuhan kebutuhan pokok, seperti air bersih. Selain itu, para Pemohon
kesulitan memenuhi sanitasi obat-obatan hingga makanan yang mengakibatkan
hampir seluruh masyarakat Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah
merasakan panic attack hingga terjadi penjarahan di beberapa minimarket,
supermarket, hingga gudang penyimpanan beras yang berlangsung sekitar 5
(lima) hari berturut-turut.
3. Bahwa Pemohon II menjelaskan kualifikasinya sebagai perseorangan warga
negara Indonesia [vide Bukti P-5] yang berprofesi sebagai dosen di Fakultas
Hukum Universitas Prima Indonesia yang juga merupakan korban bencana
hidrometeorologi di tempat tinggalnya di Kabupaten Deli Serdang, yang terjadi
pada tanggal 27 November 2025. Akibat bencana tersebut mengakibatkan
Pemohon II tidak dapat menjalankan tugas mengajar sebagai dosen di
Universitas Prima Indonesia karena hampir seluruh wilayah Medan juga
terdampak banjir yang berlangsung sekitar 2 (dua) hari berturut-turut serta
terputusnya aliran listrik dan air di wilayah Kabupaten Deli Serdang, Kota
Medan, Kota Binjai, Kota Langkat dan sekitarnya [vide Bukti P-6]. Pemohon II
beranggapan dirinya memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin oleh UUD
NRI Tahun 1945, serta dalam kehidupan sehari-hari berperan sebagai bagian
dari masyarakat yang secara aktif berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara. Pemohon II secara faktual dan langsung merupakan pihak yang
terdampak bencana hidrometeorologi dan bencana ekologis, yang telah
menimbulkan penderitaan fisik, kerugian materiil, serta gangguan terhadap rasa
aman dan keberlangsungan kehidupan Pemohon II beserta keluarganya yang
54
tidak menjamin kepastian hukum dan efektivitas perlindungan hukum atas
penanggulangan bencana dan perlindungan lingkungan hidup yang berkeadilan.
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menjelaskan memiliki hak konstitusional,
sebagaimana dijamin dalam Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1)
UUD NRI Tahun 1945.
5. Bahwa hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon II tersebut dirugikan secara
aktual atau setidak-tidaknya potensial oleh berlakunya norma yang dimohonkan
pengujian karena norma Pasal 7 ayat (2) huruf d UU 24/2007 dirumuskan secara
kabur dan tidak memberikan parameter yang jelas, terukur, dan dapat diprediksi,
sehingga
menimbulkan
ketidakpastian
hukum
dalam
penyelenggaraan
penanggulangan bencana. Kekaburan norma tersebut terkait dengan ruang
lingkup, batas kewenangan, standar tindakan, serta ukuran pemenuhan tanggung
jawab negara, sehingga mengakibatkan ketiadaan pedoman hukum yang pasti
bagi pemerintah dan masyarakat, berpotensi menimbulkan perlakuan yang
berbeda-beda, keterlambatan penanganan, serta pengabaian kewajiban negara
dalam situasi bencana. Selain itu, norma Pasal 7 ayat (2) huruf d UU 24/2007
mengakibatkan terancamnya hak untuk mempertahankan hidup dan kehidupan
sebagaimana dijamin oleh Pasal 28A UUD NRI Tahun 1945. Karena, tidak ada
kepastian hukum dalam penetapan status bencana yang seharusnya bersifat
objektif, jelas, dan dapat diukur berdasarkan kondisi faktual di lapangan, serta
tidak boleh dipengaruhi oleh pertimbangan maupun intervensi politik yang
berpotensi menunda atau menghambat tindakan negara dalam memberikan
perlindungan kepada warga negara. Apabila kepastian hukum tersebut tidak
terpenuhi, hak konstitusional warga negara untuk memperoleh perlindungan atas
keselamatan jiwa, rasa aman, dan pemenuhan kebutuhan dasar menjadi
terabaikan. Kepastian penetapan status bencana pada tingkat yang tepat agar
koordinasi dan tanggung jawab negara dapat dilakukan secara terpusat, efektif,
dan cepat demi mencegah bertambahnya korban serta kerugian yang lebih besar
bagi masyarakat.
6. Bahwa menurut para Pemohon, terdapat hubungan sebab-akibat (causal
verband) antara keberlakuan Pasal 7 ayat (2) huruf d UU 24/2007 dengan
kerugian konstitusional para Pemohon karena norma a quo tidak memberikan
parameter yang jelas, objektif, dan terukur mengenai penetapan status bencana,
khususnya dalam kondisi bencana yang berdampak lintas wilayah administratif,
55
baik lintas kabupaten/kota maupun lintas provinsi baik dalam tahap prabencana,
saat tanggap darurat, hingga pasca bencana. Ketiadaan parameter tersebut
menimbulkan ketidakjelasan mengenai otoritas serta tingkat penetapan status
bencana, sehingga berakibat pada tidak terpusatnya tanggung jawab serta tidak
fokusnya penanganan negara secara cepat, terkoordinasi, dan efektif dalam
situasi darurat bencana. Oleh karena itu, para Pemohon beranggapan dirinya
memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.
Berdasarkan seluruh uraian yang dikemukakan dalam menjelaskan
kedudukan hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah Pemohon I
dan Pemohon II adalah benar dalam kualifikasi sebagai perseorangan warga negara
Indonesia yang memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28A,
Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Hak konstitusional
dimaksud menurut Pemohon I dan Pemohon II dianggap dirugikan dengan
berlakunya norma Pasal 7 ayat (2) huruf d UU 24/2007 karena tidak memberikan
parameter yang jelas, terukur, dan dapat diprediksi, sehingga menimbulkan
ketidakpastian
hukum
dalam
penyelenggaraan
penanggulangan
bencana,
khususnya terkait dengan penetapan status bencana yang berdampak lintas wilayah
administratif, baik lintas kabupaten/kota maupun lintas provinsi. Dalam kualifikasi
demikian Pemohon I dan Pemohon II telah menerangkan secara spesifik dan aktual
anggapan kerugian hak konstitusionalnya dirugikan karena berlakunya norma Pasal
7 ayat (2) huruf d UU 24/2007 yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, telah
tampak adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara anggapan
kerugian hak konstitusional yang dijelaskan dengan berlakunya norma Pasal 7 ayat
(2) huruf d UU 24/2007 yang dimohonkan pengujian, sehingga jika permohonan
dikabulkan, kerugian yang dialaminya tidak lagi terjadi. Terlepas dari terbukti atau
tidaknya dalil Pemohon I dan Pemohon II perihal inkonstitusionalitas norma undang-
undang yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah Pemohon I dan Pemohon
II (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak
sebagai pemohon dalam permohonan a quo.
[3.6]
Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili
permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak
sebagai pemohon, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan.
56
Pokok Permohonan
[3.7]
Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan norma Pasal 7 ayat (2)
huruf d UU 24/2007 bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G
ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dengan dalil-dalil (selengkapnya dimuat dalam bagian
Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada
pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa menurut para Pemohon, norma Pasal 7 ayat (2) UU 24/2007 yang
menentukan penetapan status dan tingkat bencana nasional maupun daerah
berdasarkan indikator jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan
prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah terdampak, dan dampak sosial
ekonomi, merupakan norma yang tidak memberikan kepastian hukum dan
perlindungan hak para Pemohon. Karena, UU memberikan delegasi pengaturan
lebih lanjut mengenai penetapan status dan tingkatan bencana melalui
Peraturan Presiden. Di sisi lain, Pasal 51 UU 24/2007 menegaskan bahwa
penetapan status darurat bencana dilaksanakan pemerintah sesuai dengan
skala bencana.
2. Bahwa menurut Para Pemohon, berlakunya frasa “memuat indikator” dalam
norma Pasal 7 ayat (2) huruf d UU 24/2007 bersifat umum dan tidak disertai
parameter kuantitatif maupun kualitatif yang jelas dan pasti, sehingga membuka
ruang diskresi yang terlalu luas, menimbulkan ketidakpastian hukum, dan pada
akhirnya
menyebabkan
keterlambatan
penanggulangan
bencana.
Ketidakpastian hukum dan kekaburan norma Pasal 7 ayat (2) huruf d UU
24/2007 menurut para Pemohon bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD
NRI Tahun 1945, karena penetapan status bencana menjadi tidak didasarkan
pada ukuran hukum yang pasti, melainkan sangat bergantung pada
pertimbangan diskresioner yang luas, bahkan berpotensi dipengaruhi oleh
pertimbangan non-yuridis.
3. Bahwa menurut para Pemohon, norma Pasal 7 ayat (2) huruf d UU 24/2007 juga
didalilkan merugikan hak atas rasa aman sebagaimana dijamin Pasal 28G ayat
(1) UUD NRI Tahun 1945, karena ketidakjelasan parameter penetapan status
bencana membuat perlindungan negara terhadap jiwa, keluarga, dan harta
benda warga menjadi tidak dapat diprediksi. Hal tersebut juga menurut para
Pemohon tidak sesuai dengan amanat Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945
yang memberikan tanggung jawab kepada negara, in casu pemerintah untuk
57
memenuhi hak-hak dasar korban secara efektif. Oleh karena itu, menurut para
Pemohon cakupan luas wilayah terdampak seharusnya menjadi indikator utama
dalam penetapan status dan tingkat bencana. Apabila bencana melintasi
kabupaten/kota dalam satu provinsi, maka gubernur harus menetapkan status
skala provinsi, dan bila melintasi provinsi maka Presiden harus menetapkan
status skala nasional. Penundaan penetapan status bencana dalam kondisi
lintas wilayah dianggap memperbesar risiko kerugian hak konstitusional korban,
karena dapat menyebabkan keterlambatan penanganan, terganggunya
koordinasi lintas daerah, serta tertundanya perlindungan terhadap hak-hak
dasar warga negara. Dalam hal ini, kewenangan pemerintah menetapkan status
bencana bukan hak prerogatif mutlak, melainkan kewenangan administratif
yang harus dijalankan secara akuntabel, objektif, dan berorientasi pada
perlindungan keselamatan warga negara.
Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon
dalam petitum pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar menyatakan:
Pasal 7 ayat (2) huruf d UU 24/2007 bertentangan dengan UUD NRI Tahun
1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat
sepanjang tidak dimaknai penegasan bahwa penetapan status dan tingkat
bencana didasarkan pada cakupan luas wilayah terdampak, yakni melampaui
lintas kabupaten/kota sebagai dasar penetapan pada skala provinsi dan
melampaui lintas provinsi sebagai dasar penetapan pada skala nasional; atau
Pasal 7 ayat (2) huruf d UU 24/2007 bertentangan dengan UUD NRI Tahun
1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat
sepanjang tidak dimaknai penegasan bahwa penetapan status dan tingkat
bencana mempertimbangkan secara khusus pada cakupan luas wilayah
terdampak, yakni melampaui lintas kabupaten/kota sebagai dasar penetapan
pada skala provinsi dan melampaui lintas provinsi sebagai dasar penetapan
pada skala nasional, serta tidak mengesampingkan penetapan status bencana
berdasarkan terpenuhinya indikator lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e UU 24/2007.
[3.8]
Menimbang bahwa untuk membuktikan permohonannya, para Pemohon
telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-14
(selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).
58
[3.9]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas maka
dengan mendasarkan pada Pasal 54 UU MK, Mahkamah berpendapat tidak
terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak
sebagaimana disebut dalam Pasal 54 UU MK dimaksud.
[3.10]
Menimbang bahwa para Pemohon mempersoalkan konstitusionalitas
norma Pasal 7 ayat (2) huruf d UU 24/2007 bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal
28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena menurut para
Pemohon tidak ada kejelasan pengaturan mengenai penetapan status dan tingkat
bencana yang didasarkan pada cakupan luas wilayah terdampak, yang melampaui
lintas kabupaten/kota sebagai dasar penetapan pada skala provinsi dan melampaui
lintas provinsi sebagai dasar penetapan pada skala nasional, sehingga penanganan
bencana menjadi lambat yang berdampak pada korban bencana. Berkenaan
dengan dalil para Pemohon tersebut di atas, setelah Mahkamah mencermati secara
saksama substansi permohonan para Pemohon a quo, telah ternyata norma Pasal
7 ayat (2) huruf d UU 24/2007 yang dipersoalkan konstitusionalitasnya tersebut
secara substansi memiliki keterkaitan erat dengan permohonan yang telah diputus
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 261/PUU-XXIII/2025 yang diucapkan
dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 Agustus 2026
sebelumnya, dengan amar antara lain sebagai berikut:
Mengadili:
2. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007
tentang
Penanggulangan
Bencana
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4723) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Penetapan
status dan tingkat bencana nasional dan daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c memuat indikator: i) jumlah korban; ii) kerugian harta
benda; iii) kerusakan prasarana dan sarana; iv) cakupan luas wilayah
yang terkena bencana; dan/atau v) dampak sosial ekonomi yang
ditimbulkan. Dalam hal menetapkan status dan tingkat bencana nasional
didasarkan pada pemenuhan sekurang-kurangnya 3 (tiga) indikator
dengan menempatkan jumlah korban sebagai indikator utama yang harus
dipenuhi.
Berdasarkan kutipan amar putusan tersebut di atas, norma Pasal 7 ayat
(2) UU 24/2007 telah dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak
59
dimaknai sebagaimana amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 261/PUU-
XXIII/2025 tersebut di atas. Oleh karena terhadap norma Pasal 7 ayat (2) huruf d
UU 24/2007 yang merupakan bagian dari Pasal 7 ayat (2) UU 24/2007 yang
dimohonkan pengujian oleh para Pemohon a quo telah dilakukan pemaknaan oleh
Mahkamah sebagaimana tersebut di atas, maka konstruksi norma yang dimohonkan
pengujian dengan sendirinya tidak lagi sebagaimana konstruksi norma Pasal 7 ayat
(2) huruf d UU 24/2007 yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, menurut
Mahkamah permohonan para Pemohon menjadi kehilangan objek dan oleh
karenanya permohonan para Pemohon berkenaan dengan pengujian norma Pasal
7 ayat (2) huruf d UU 24/2007 tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
[3.11] Menimbang bahwa berkenaan dengan hal-hal lain dan selebihnya tidak
dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan
di atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2]
Para
Pemohon
memiliki
kedudukan
hukum
untuk
mengajukan
permohonan a quo;
[4.3]
Permohonan para Pemohon adalah kehilangan objek.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076);
60
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi, yaitu, Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh,
M. Guntur Hamzah, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai
Anggota pada hari Rabu, tanggal dua belas, bulan Agustus, tahun dua ribu dua
puluh enam, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka
untuk umum pada hari Jumat, tanggal dua puluh delapan bulan Agustus, tahun
dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 16.07 WIB, oleh sembilan
Hakim Konstitusi, yaitu, Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh, M.
Guntur Hamzah, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai
Anggota, dengan dibantu oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, serta
dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan
Presiden atau yang mewakili.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Arsul Sani
61
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Hani Adhani
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 51 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengenai pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 7 ayat (2) huruf d Undang-Undang 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723, selanjutnya disebut UU 24/2007) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; 52 b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan- putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah Pasal 7 ayat (2) huruf d UU 24/2007, yang menyatakan sebagai berikut: Pasal 7 ayat (2) huruf d UU 24/2007 “(2) Penetapan status dan tingkat bencana nasional dan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat indikator yang meliputi: … 53 d. cakupan luas wilayah yang terkena bencana;” 2. Bahwa Pemohon I adalah perseorangan warga negara Indonesia [vide Bukti P-3] yang berstatus mahasiswa sekaligus relawan bencana [vide Bukti P-4] yang berdomisili di Sumatera Utara, yang terdampak langsung oleh bencana alam hidrometeorologi dan bencana ekologis banjir bandang dan tanah longsor yang mengakibatkan lumpuhnya perekonomian, keterbatasan stok makanan dan air bersih, tidak tersedianya sumber listrik, keterbatasan BBM, keterbatasan gas LPG, serta kebutuhan pokok lainnya. Pemohon I merasa hak konstitusionalnya dirugikan akibat terlambatnya dan tidak adanya informasi keberadaan keluarga, dan harta benda akibat putusnya jaringan infromasi dan komunikasi yang diberikan oleh negara, serta putusnya aliran listrik sehingga menyulitkan pemenuhan kebutuhan pokok, seperti air bersih. Selain itu, para Pemohon kesulitan memenuhi sanitasi obat-obatan hingga makanan yang mengakibatkan hampir seluruh masyarakat Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah merasakan panic attack hingga terjadi penjarahan di beberapa minimarket, supermarket, hingga gudang penyimpanan beras yang berlangsung sekitar 5 (lima) hari berturut-turut. 3. Bahwa Pemohon II menjelaskan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia [vide Bukti P-5] yang berprofesi sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia yang juga merupakan korban bencana hidrometeorologi di tempat tinggalnya di Kabupaten Deli Serdang, yang terjadi pada tanggal 27 November 2025. Akibat bencana tersebut mengakibatkan Pemohon II tidak dapat menjalankan tugas mengajar sebagai dosen di Universitas Prima Indonesia karena hampir seluruh wilayah Medan juga terdampak banjir yang berlangsung sekitar 2 (dua) hari berturut-turut serta terputusnya aliran listrik dan air di wilayah Kabupaten Deli Serdang, Kota Medan, Kota Binjai, Kota Langkat dan sekitarnya [vide Bukti P-6]. Pemohon II beranggapan dirinya memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945, serta dalam kehidupan sehari-hari berperan sebagai bagian dari masyarakat yang secara aktif berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemohon II secara faktual dan langsung merupakan pihak yang terdampak bencana hidrometeorologi dan bencana ekologis, yang telah menimbulkan penderitaan fisik, kerugian materiil, serta gangguan terhadap rasa aman dan keberlangsungan kehidupan Pemohon II beserta keluarganya yang 54 tidak menjamin kepastian hukum dan efektivitas perlindungan hukum atas penanggulangan bencana dan perlindungan lingkungan hidup yang berkeadilan. 4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menjelaskan memiliki hak konstitusional, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 5. Bahwa hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon II tersebut dirugikan secara aktual atau setidak-tidaknya potensial oleh berlakunya norma yang dimohonkan pengujian karena norma Pasal 7 ayat (2) huruf d UU 24/2007 dirumuskan secara kabur dan tidak memberikan parameter yang jelas, terukur, dan dapat diprediksi, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Kekaburan norma tersebut terkait dengan ruang lingkup, batas kewenangan, standar tindakan, serta ukuran pemenuhan tanggung jawab negara, sehingga mengakibatkan ketiadaan pedoman hukum yang pasti bagi pemerintah dan masyarakat, berpotensi menimbulkan perlakuan yang berbeda-beda, keterlambatan penanganan, serta pengabaian kewajiban negara dalam situasi bencana. Selain itu, norma Pasal 7 ayat (2) huruf d UU 24/2007 mengakibatkan terancamnya hak untuk mempertahankan hidup dan kehidupan sebagaimana dijamin oleh Pasal 28A UUD NRI Tahun 1945. Karena, tidak ada kepastian hukum dalam penetapan status bencana yang seharusnya bersifat ob
