94/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN Nomor 94/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H. Pekerjaan : Advokat Alamat : Jalan Aries Asri VI E 16/3, Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa tanggal 23 Mei 2025 memberikan kuasa kepada Leon Maulana Mirza Pasha, S.H., Priskila Octaviani, dan Putu Surya Permana Putra, merupakan Tim pada Kantor Hukum Leo & Partners, beralamat di Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------------------Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 27 Mei 2025 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 27 Mei 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 97/PUU/PAN.MK/AP3/05/2025, dan telah 2 dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 94/PUU-XXIII/2025 pada tanggal 3 Juni 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Keempat UUD 1945: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”; 3. Bahwa lebih lanjut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dalam Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menegaskan bahwa: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”; 4. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.” 3 5. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan 3embaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; dan d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” 6. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang, menyatakan: “Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu”; Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara a quo karena Pemohon mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas undang-undang yaitu: Pasal 5 ayat (1) huruf c dan Pasal 5 ayat (2) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. 7. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, telah nyata bahwa objek permohonan a quo memenuhi syarat sebagai objek permohonan pengujian materiil Undang-Undang terhadap UUD 1945. Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus konstitusionalitas Undang-Undang terhadap UUD 1945 dalam perkara a quo yang diajukan oleh Pemohon. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan WNI; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang; 4 c. badan hukum publik dan privat, atau; d. lembaga negara. 2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka terlebih dahulu Pemohon menguraikan kedudukan hukum (legal standing), sebagai berikut Pemohon merupakan perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-3) a.n Zico Leonard Djagardo Simanjuntak; 3. Bahwa uraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK menegaskan Pemohon memenuhi dan memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon yang dapat mengajukan permohonan pengujian UU terhadap UUD 1945 sebagai perseorangan WNI. Selanjutnya, Pemohon akan menguraikan kerugian konstitusional yang dialami sehubungan dengan berlakunya UU yang diujikan konstitusionalitasnya dalam perkara a quo. 4. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan tentang kapasitas Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, yaitu: a. Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; b. Bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh para pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji; c. Bahwa kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang- Undang yang dimohonkan untuk diuji; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi. 5. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dijamin oleh UUD 1945 yang telah diatur dalam beberapa pasal yang digunakan sebagai dasar pengujian dalam perkara a quo, yaitu: a) Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, menyatakan “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan 5 dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. b) Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. 6. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dijamin dalam UUD 1945 tersebut telah dirugikan dengan beberapa pasal dalam UU Mata Uang yakni: Pasal 5 ayat (1) huruf c yang menyatakan: “Ciri umum Rupiah kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) paling sedikit memuat: a… b… c. sebutan pecahan dalam angka dan huruf sebagai nilai nominalnya” Pasal 5 ayat (2) huruf c yang menyatakan: “Ciri umum Rupiah logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) paling sedikit memuat: a… b… c. sebutan pecahan dalam angka dan huruf sebagai nilai nominalnya” 7. Bahwa dengan berlakunya pasal-pasal sebagaimana tersebut dalam poin 6), Pemohon telah mengalami kerugian konstitusional, baik yang bersifat spesifik (aktual) maupun potensial, sebagai berikut: a) Bahwa sebagai seorang WNI tentunya menggunakan mata uang Rupiah sebagai mata yang sah yang diakui di negeri ini. Berbagai transaksi pun Pemohon lakukan dengan harus memperhatikan dengan seksama dan teliti jumlah angka-angka nol yang terdapat dalam Rupiah agar tidak menimbulkan kesalahan hitung; b) Bahwa banyaknya angka nol yang terdapat dalam mata uang Rupiah oleh Pemohon dinilaI sebagai hal yang tidak efisien mengingat banyak negara- negara di luar negeri yang memangkas angka nol dalam mata uang dan sekaligus menandakan betapa stabilnya perekonomian dalam negara tersebut. Masalah lainnya yang Pemohon alami adalah karena kebiasaan dalam menghitung denominasi yang besar tersebut ternyata berdampak pada kesalahan hitung ketika melakukan transaksi yang dialami Pemohon dan kesulitan ini benar-benar terjadi karena Pemohon sempat mengalami kesalahan transaksi akibat angka nol yang banyak ini terutama dalam 6 pembayaran digital seperti QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard). Contoh nyata yang Pemohon alami adalah ketika melakukan pembayaran barang di sebuah swalayan di Jakarta menggunakan QR Code, karena angka nol yang bentuknya serupa dan banyak Pemohon tidak sengaja mengalami salah transaksi, Apalagi begitu transaksi QRIS diproses, uang langsung terpotong. Tidak seperti transaksi tunai yang bisa langsung dicek karena wujudnya yang nyata, jika angka nol yang banyak ini tidak segera dilakukan pemangkasan maka jangan heran kedepannya akan banyak salah transaksi, mengingat pembayaran digital seperti QRIS sudah mulai diterapkan secara masif. Kesalahan transaksi akibat angka nol yang begitu banyak ini juga dapat membuka peluang kejahatan, misalnya Jika kasir atau sistem tidak jujur, mereka bisa saja mengabaikan kesalahan ini dan tidak mengembalikan kelebihan pembayaran, ini tentu sangat merugikan Pemohon dan orang lain yang sering menggunakan pembayaran melalui digital; c) Bahwa kesulitan ini juga Pemohon sadari ketika berkunjung ke Singapura dengan mata uang Dolar Singapura yang tidak memiliki angka nol yang banyak seperti mata uang rupiah, yang mana kala itu Pemohon sangat mudah untuk menghitung dan bertransaksi dengan mata uang Dolar Singapura Tersebut. Berbeda halnya dengan Mata Uang Rupiah dengan denominasi yang besar kerap kali menyulitkan Pemohon dalam bertransaksi karena harus hati-hati melihat jumlah angka nol di belakang. Bahkan akibat denominasi besar tersebut Pemohon pernah mengalami salah transaksi karena angka nol yang begitu banyak; d) Bahwa sebagai warga negara Indonesia, menggunakan mata uang Rupiah tentu menjadi kebanggaan karena ia merupakan simbol kedaulatan dan identitas nasional. Setiap transaksi dengan Rupiah adalah bentuk dukungan terhadap perekonomian domestik serta penguatan nilai mata uang kita di kancah global. Namun, kebanggaan ini sering kali terkendala oleh tantangan praktis, terutama saat berada di luar negeri seperti Pemohon yang sempat berlibur ke Singapura pada beberapa waktu lalu. Salah satu masalah utama adalah sulitnya menemukan money changer yang bersedia menukar Rupiah, Penyebab utamanya adalah nilai nominal Rupiah yang relatif besar dibandingkan mata uang kuat seperti 7 Dolar AS, Euro, atau Dolar Singapura. Sebagai contoh, 1 Dolar Singapura hingga permohonan ini dibuat setara dengan 12.809,48 Rupiah, sementara 1 Dolar AS hingga permohonan ini dibuat bernilai lebih dari 16.838,00 Rupiah. Perbedaan nominal yang signifikan ini membuat Rupiah dianggap kurang likuid dan kurang praktis di pasar valuta asing global; e) Sebagai anak bangsa, kondisi mata uang rupiah saat ini sungguh memprihatinkan karena kewibawaannya seakan terus terinjak-injak di mata dunia dan ini benar-benar terjadi. Karena ketika Pemohon berkunjung ke Singapura, Pemohon bertemu dengan teman-teman dari Singapura dan mereka bertanya “Kenapa mata uang rupiah sangat besar sekali nominalnya tapi nilainya kecil?” di situ harga diri Pemohon sebagai WNI merasa direndahkan dan malu karena Persoalannya tidak sekadar terletak pada kesulitan praktis menukar rupiah di luar negeri, tetapi lebih mendasar lagi menyangkut harga diri dan kebanggaan nasional kita sebagai suatu bangsa. Ketika money changer internasional enggan menerima rupiah, atau ketika kita harus menukarnya terlebih dahulu ke dolar AS sebelum bisa mendapatkan mata uang lokal, secara tidak langsung hal itu memperlihatkan bagaimana mata uang kita dipandang tidak setara dengan mata uang negara lain. f) Realitas ini semakin diperparah dengan fluktuasi nilai tukar yang sering tidak stabil, membuat rupiah dianggap sebagai mata uang berisiko tinggi. Padahal, mata uang adalah simbol kedaulatan suatu negara - ketika rupiah tidak dihargai, maka secara psikologis hal itu juga meruntuhkan martabat bangsa kita di pentas global. Kita menyaksikan bagaimana mata uang negara tetangga seperti dolar Singapura atau ringgit Malaysia lebih mudah diterima di pasar internasional, sementara rupiah seringkali dipandang sebelah mata. Situasi ini harus menjadi cambuk bagi kita semua untuk memperkuat fundamental ekonomi yang salah satunya dapat dilakukan dengan redenominasi. Hanya dengan cara itulah kita bisa mengembalikan wibawa rupiah sekaligus kebanggaan kita sebagai bangsa yang mandiri dan dihormati di dunia internasional. g) Sehingga jelas secara spesifik kerugian yang dialami Pemohon adalah penglihatan yang kabur akibat pasal a quo tidak cukup mengakomodir hak 8 Pemohon untuk mengembangkan diri dengan baik karenanya pasal a quo seharusnya mengatur tentang pemangkasan angka nol pada mata uang rupiah, dampak ini tidak hanya memudahkan Pemohon untuk menghitung mata uang dan meminimalisir meningkatnya penyakit mata dan kesalahan transaksi, namun juga kedepannya akan berdampak positif terhadap perkembangan perekonomian di Indonesia. Sehingga hak konstitusional Pemohon untuk “mengembangkan diri” dan “demi kesejahteraan umat manusia” yang dijamin dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 akan terpenuhi. Selain terlanggarnya hak konstitusional sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 28C, pemohon juga mengalami kerugian konstitusional seperti yang dijamin dalam pasal 28D ayat (1) tentang hak untuk memperoleh keadilan, karena sulitnya menemukan money changer di luar negeri yang mau menukarkan mata uang rupiah, mungkin bukan hanya Pemohon yang mengalami ini namun juga semua warga negara yang melancong ke luar negeri akan merasakan bagaimana mata uang rupiah kehilangan marwahnya, kesulitan dan rintangan yang dihadapi warga negara ini tentu akan bertentangan dengan nilai keadilan; h) Bahwa secara actual tentunya kerugian ini telah dialami Pemohon yakni Pemohon seringkali mengalami salah hitung karena harus memperhatikan secara detail jumlah angka-angka nol yang ada di mata uang rupiah. 8. Bahwa setelah diuraikan kerugian yang sifatnya spesifk (actual) maupun sifatnya potensial dipastikan dapat terjadi tersebut maka selanjutnya Pemohon akan menguraikan hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji: a) Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan diatas maka kerugian Pemohon jelas ditimbulkan oleh Pasal a quo yang melanggar hak Pemohon untuk mengembangkan diri demi kualitas hidupnya dan kesejahteraan umat manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 karena tidak mengatur mengenai redenominasi atau pemangkasan angka nol pada mata uang rupiah yang jika diterapkan tentu akan bermanfaat bagi Pemohon dan juga perekonomian di Indonesia. Ketika hak tersebut dilanggar oleh pasal a quo maka otomatis 9 pula akan melanggar hak pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; b) Bahwa apabila permohonan a quo dikabulkan oleh Mahkamah maka tentunya kerugian konstitusional Pemohon seperti yang diuraikan diatas tidak akan terjadi lagi. 9. Bahwa oleh karena kerugian konstitusional yang telah dijabarkan telah nyata dialami Pemohon, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara a quo karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007. III. ALASAN PERMOHONAN A. Redenominasi Mata Uang Sebagai Upaya Peningkatan Cara Pandang Publik Terhadap Mata Uang Rupiah Secara Nasional dan Internasional 1. Bahwa ekonomi adalah ilmu sosial yang terus berkembang. Sejak Adam Smith meletakkan landasan teori ekonomi modern, ada beberapa konsep atau pendekatan pemikiran dan analisis yang telah dikembangkan oleh pakar ekonomi untuk menganalisis fenomena ekonomi. Salah satu diantaranya, dalam tiga dekade terakhir yang menurut penulis akan membawa revolusi dalam ilmu ekonomi adalah berkembangnya inovasi teknik-teknik dalam ekonomi eksperimental (experimental economics); 2. Bahwa wacana redenominasi muncul sejak pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2010. Pada tanggal 03 Agustus 2010, Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution mengumumkan akan melakukan redenominasi mata uang Rupiah. (Tim CNN Indonesia, “Mengingat Redenominasi yang Diusulkan Darmin Nasution 12 Tahun Lalu”, URL: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220825162256- 78-839135/mengingat-redenominasi-yang-diusulkan-darmin-nasution- 12-tahun-lalu, diakses pada 15 Februari 2025 Pukul 13.43 WIB) Menururt Darmin, Indonesia perlu melakukan redenominasi untuk menghadapi tantangan ke depan berupa integrasi perekonomian regional. Redenominasi merupakan istilah penyederhanaan nilai nominal mata uang dengan mengurangi digit (angka nol) tanpa mengurangi nilai riil 10 mata uang (Bank Indonesia, 2017). Redenominasi diartikan sebagai penyederhanaan nilai nominal mata uang dengan mengurangi digit (angka nol) tanpa mengurangi nilai riil mata uang tersebut; 3. Bahwa atas wacana redenominasi di Indonesia mendapatkan banyak perhatian termasuk oleh ekonom asal Australia Ross H McLeod yang mempertanyakan mengapa IDR (Indonesian Rupiah) tidak diredenominasi, padahal nominalnya terlalu besar? Hal ini Seperti diketahui bahwa saat ini mata uang IDR tergolong pecahan mata uang terbesar kedua di dunia setelah Vietnam. Pecahan IDR 100.000 merupakan yang kedua terbesar setelah pecahan 500.000 Dong yang diterbitkan pemerintah Vietnam. Sebelumnya Indonesia berada di urutan ketiga dan Vietnam kedua, setelah Zimbabwe yang sudah menerbitkan pecahan Z$ 10 juta telah melakukan redenominasi mata uangnya; 4. Bahwa ketika suatu negara berencana menerapkan redenominasi, ada tiga faktor penting yang menjadi pertimbangan yaitu: nilai tukar, tingkat inflasi, dan bentuk pemerintahan. Dari ketiga faktor tersebut, tingkat inflasi yang tinggi merupakan faktor utama (most dominant driving factor) yang mendorong suatu negara memutuskan untuk melakukan redenominasi mata uang (Suhendra dan Handayani, 2012). Jika negara mengalami hiperinflasi, pemerintah akan sulit dalam mendapatkan kepercayaan dari pasar domestik dan internasional. Tingkat inflasi yang tinggi akan menyebabkan semakin rendahnya nilai mata uang, sehingga akan dibutuhkan denominasi (nilai) mata uang yang besar dalam setiap transaksi perekonomian. Dengan kata lain, inflasi yang tinggi menjadi indikasi ketidakmampuan pemerintah dalam menyeimbangkan anggaran dan bank sentral dalam melakukan kebijakan moneter; 5. Bahwa sebelum Indonesia merdeka, pada tahun 1944, nilai Rupiah memiliki nilai yang hampir seimbang dengan dolar AS, yaitu Rp1.88 per dolar AS (kontan, 2012). Lalu, pada 7 Maret 1946 nilai Rupiah pertama kali menurun sebesar 30 persen menjadi Rp2.65 per dolar AS. Tahun 1950 pemerintah melakukan sanering dari pecahan Rp5 ke atas, sehingga nilainya menjadi setengah dari nilai semula. Kemudian sanering kedua berlanjut pada tahun 25 Agustus 1959 pemerintah kembali melakukan pemangkasan nilai Rupiah; 11 Sumber: World Bank, World Development Indicators 2012 6. Bahwa tingkat inflasi yang tinggi akan berdampak pada pelemahan nilai mata uang. Hal ini terlihat pada tahun 1960-an Indonesia mengalami hiperinflasi yang sangat tinggi yang puncaknya yaitu tahun 1966 sebesar 1136 persen, seperti ditunjukkan pada tabel 1. Selanjutnya pada tahun 1971 nilai Rupiah terdepresiasi hingga mencapai Rp415 per dolar AS. Setelah 69 tahun merdeka, Rupiah telah berada di sekitar level Rp11 800 per dolar AS. Karena nilai yang semakin melemah itulah menjadi salah satu alasan pemerintah ingin meningkatkan martabat Rupiah. Saat ini dianggap sebagai waktu yang tepat karena tingkat inflasi di Indonesia relatif stabil dalam beberapa tahun terakhir bahkan dapat dikatakan bertipe creeping inflation atau berada di sekitar satu digit tiap tahunnya. Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warijiyo dalam Rapat Dewan Gubernur Bulanan Juni 2023 pun menyampaikan bahwa kebijakan ini telah disiapkan sejak dulu secara operasional dan tinggal menunggu langkah-langkah tegasnya. (Tim Redaksi, CNBC Indonesia, “BI Ungkap Rencana Redenominasi Rp 1.000 jadi Rp 1, kapan?” URL: https://www.cnbcindonesia.com/news/202306260649154449119/bi- ungkap-rencana-redenominasi-rp-1000-jadi-rp-1-kapan diakses pada 15 Januari 2025 Pukul 13.44 WIB) Sehingga melalui permohonan ini Pemohon berniat untuk memantik kembali upaya kebijakan redenominasi tersebut benar-benar dieksekusi. Perlu diingat pula bahwa RUU Redenominasi sebenarnya telah masuk dalam rencana strategis Kementrian Keuangan 2020-2024 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 77/PMK.01/2020 (Mahmud Ashari, “Menanti Redenominasi”, Kementrian Keuangan Republik Indonesia, URL: https://www.djkn.kemenkeu.go.id /kpknlkisaran/ Tabel 1. Tingkat Hiperinflasi di Indonesia No. Tahun Tingkat Inflasi (%) 1. 1962 131 2. 1963 146 3. 1964 109 4. 1965 307 5. 1966 1136 6. 1967 106 7. 1968 129 12 bacaartikel/13281/Menanti-Redenominasi.html diakses pada 15 Februari 2025 Pukul 13.47 WIB) namun hingga akhir tahun 2024 tak kunjung ada pembahasan; 7. Bahwa dalam penelitian yang dilakukan Lianto dan Suryaputra (2012) untuk mengetahui dampak dari implementasi redenominasi di Indonesia berdasarkan perspektif masyarakat Indonesia. Dari data yang diperoleh dengan metode survey sebanyak 100 orang yang paham akan redenominasi dan dianalisis menggunakan Structural Equation Modelling, terlihat bahwa dampak terbesar dari redenominasi adalah dapat meningkatkan kredibilitas Indonesia di mata negara lain. Temuan lainnya adalah masyarakat Indonesia menganggap redenominasi akan dapat menguntungkan mereka. Jika redenominasi sukses diimplementasikan, mata uang Rupiah akan menjadi semakin kuat dan menambah kepercayaan diri masyarakat terhadap mata uangnya. Selain itu menurut Priyono dkk (2019) dalam penelitiannya yang berjudul Redenomination: Between Opportunities and Challenges (Study of the Implementation of Redenomination in Indonesia) terdapat beberapa keuntungan yang dapat diperoleh yakni: 1) Efisiensi Biaya Percetakan Uang. Melalui redenominasi, Bank Indonesia dapat melakukan efisiensi biaya pencetakan uang. Seperti diketahui, selama ini Bank Indonesia mencetak pecahan Rp. 50 hingga 500, bahkan pecahan terbaru Rp. 1.000 hanya untuk memenuhi kebutuhan, khususnya pedagang untuk pengembalian uang, karena harga barang yang tidak dibuat harga bulat. 2) Membuat Mata Uang Lebih Praktis. Uang dengan jumlah nominal yang besar dianggap kurang efisien dan merepotkan dalam pembayaran. Secara efektif mata uang Indonesia idealnya diredenominasi dengan menghilangkan tiga angka nol. Jadi jika Rp. 1000 dikurangi, maka akan menjadi Rp. 1, sedangkan Rp. 10.000 menjadi Rp. 10. 3) Menjaga Jumlah Uang yang Beredar. Bank Indonesia harus menjaga jumlah uang beredar, jika jumlah uang beredar tidak dikendalikan hingga melebihi 10%, hal ini akan memicu efek inflator. 13 8. Bahwa selain keuntungan jika dilakukannya redenominasi, urgensi pelaksanaan redenominasi di Indonesia didasari adanya inefisiensi perekonomian, adanya kendala teknis pada operasional kegiatan usaha dan mendukung ekonomi nasional dalam memasuki era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Redenominasi diharapkan dapat memberi manfaat positif bagi negara, pelaku usaha, dan masyarakat. Manfaat redenominasi bagi negara adalah dapat meningkatkan kredibilitas rupiah, menghemat biaya pencetakan uang, dan mempermudah transaksi pemerintah. 9. Bahwa dalam skala internasional salah satu urgensi utama redenominasi adalah sebagai bentuk penyelarasan mata uang rupiah dengan praktik internasional untuk meningkatkan daya saing dan kredibilitas Indonesia di pasar global. Dalam konteks perdagangan internasional, investasi, dan diplomasi ekonomi, denominasi besar pada mata uang nasional sering kali menjadi hambatan teknis dan psikologis. Redenominasi bertujuan untuk memperbaiki persepsi tersebut dan mempermudah integrasi Indonesia dalam sistem keuangan global. Terdapat pula beberapa alasan urgensi redenominasi dari perspektif internasional seperti: 1) Mengurangi Kompleksitas Transaksi Internasional. Denominasi besar seperti Rp. 1.000.000, dalam transaksi lintas Negara seringkali menciptakan kebingungan dan kesulitan dalam penghitungan nilai tukar. Sebagai komparasi Negara-negara dengan mata uang kuat seperti dolar Amerika Serikat (USD), Euro (EUR), atau yen Jepang (JPY) memiliki denominasi yang lebih sederhana, sehingga lebih mudah digunakan dalam pandangan internasional. Tindakan ini juga masih berkaitan dengan upaya meningkatkan kredibilitas IDR dimata dunia. 2) Membangkitkan Kredibilitas Rupiah di Mata Dunia. Redenominasi juga dapat meningkatkan citra positif mata uang rupiah sebagai symbol stabilitas perekonomian di Indonesia. “Depending on the context, it might improve international perception of the country's economic policies and outlook. Such further consideration impacts tourism, and tourists and crossborder traders might find converting and calculating prices in the redenominated currency easier. 14 Sometimes, a lower face value can create a perception of affordability, boosting tourism and trade” (Udo & Agbai, 2023: 115). 3) Menyederhanakan Pelaporan Keuangan Internasional. Dalam konteks pelaporan keuangan internasional redenominasi juga turut memainkan peran penting karena perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia menghadapi tantangan dalam mengonversi angka-angka besar dalam rupiah ke mata uang lain. Selain itu, sistem pencatatan dan analisis data global seperti Bloomberg Terminal atau Thomson Reuters Eikon cenderung lebih kompatibel dengan mata uang berdenominasi kecil untuk memudahkan analisis komparatif. 4) Mendukung Stabilitas Pasar Valuta Asing. Denominasi yang besar dapat menciptakan volatilitas di pasar valuta asing (valas) karena presepsi negative terhadap stabilitas ekonomi suatu Negara. In casu mata uang rupiah yang memilki denominasi besar terkadang membuat nilai tukar tampak sangat fluktuatif terutama dibandingan dengan mata uang lain yang lebih kecil denominasinya. Tentunya redenominasi ini dapat merubah persepsi global terhadap kestabilan ekonomi suatu Negara yang mutatis mutandis berdampak pada ketertarikan minat perusahaan multinasional terhadap perdagangan dan hubungan internasional. 5) Penyelarasan Dengan Negara-Negara ASEAN. Di Asia Tenggara, Indonesia adalah salah satu dari sedikit negara yang masih menggunakan denominasi besar dalam mata uangnya. Negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand memiliki sistem mata uang yang lebih sederhana, sehingga lebih selaras dengan praktik internasional. Sebagai contoh 1 SGD setara dengan sekitar Rp. 11.000, (tepatnya Rp. 11.829,43) sementara 1 MYR setara dengan Rp3.500. (tepatnya Rp. 3.567, 47). Denominasi yang lebih kecil ini mencerminkan kesesuaian dengan standar global dan mempermudah transaksi lintas batas, ditambah lagi Indonesia merupakan Negara terbesar di ASEAN dan bagian dari Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) atau ASEAN Economic Community (AEC). 10. Bahwa dampak redenominasi bagi masa depan rupiah di dalam skala internasional juga disampaikan dalam penelitian yang dilakukan oleh 15 Lianto dan Suryaputra (2012) The Impact of Redenominatio in Indonesia from Indonesian Citizen’s Prespective adalah meningkatnya kredibilitas Negara di mata Negara lain, mata uang domestic semakin kuat dan menambah kepercayaan masyarakat terhadap mata uangnya. Selaras dengan pendapat tersebut, dalam penelitian yang dilakukan oleh Mehdi dan Motiee (2012) An Investigating Zeros Elimination of the National Currency and It’s Effect on National Economy (Case study in Iran) juga disimpulkan bahwa pengurangan nilai nominal mata uang akan membuat masyarakat merasakan mata uang tersebut bernilai lebih kuat dibanding sebelumnya; 11. Bahwa redenominasi rupiah secara rasional tidak akan mengganggu pasar modal Indonesia, karena redenominasi hanya dapat dilakukan ketika inflasi berada pada tingkatan rendah, dan perekonomian yang stabil. Ini menandakan bahwa perekonomian Indonesia sedang dalam koridor yang tepat dan dampak positif yang didapat adalah transaksi keuangan lebih sederhana, memudahkan pencatatan keuangan, meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia di mata publik internasional; 12. Bahwa redenominasi merupakan salah satu kebijakan moneter yang strategis karena berfokus pada efisiensi dalam pengelolaan mata oleh bank sentral in casu Bank Indonesia. Dilakukannya redenominasi secara langsung mengurangi kompleksitas operasional bank sentral, utamanya dalam pengelolaan denominasi besar yang kerap kali menyulitkan transaksi keuangan, akuntansi, dan sistem pembayaran. Stanley Fischer dalam tulisannya tentang Macroeconomics dijelaskan redenominasi tidak hanya dilakukan dengan penyederhanaan mata uang tetapi juga memberi ruang bagi bank sentral untuk lebih berfokus pada prioritas kebijakan lain seperti pengendalian inflasi dan stabilitas makroekonomi “reducing the number of zeros in a currency through redenomination can lead to increased clarity and efficiency in financial transactions, thereby easing the operational burden on central banks" (Fischer, 1994); 13. Bahwa sebagai bentuk kebijakan moneter, upaya redenominasi telah sukses diterapkan di sejumlah Negara. Turki dan Rumania adalah beberapa contoh negara yang tergolong sukses atau berhasil melakukan 16 redenominasi. Turki dan Rumania dikatakan sukses melakukan redenominasi terutama terlihat dari sisi ekonomi makronya. Rumania memiliki tingkat inflasi hanya satu digit sejak tahun 2005 (saat eliminasi empat angka nol di mata uang Lei dimulai) dan berlajut sampai sekarang. Pengangguran di Rumania juga cukup rendah yaitu berada di sekitar empat persen. Pada tahun 2007, nilai tukar mata uang Rumania menguat terhadap Dolar AS menjadi 2,98 Lei dan terhadap Euro menjadi 3,6 Lei. Sebagai perbandingan, sebelum redenominasi diterapkan pada 30 Juni 2005 nilai tukar terhadap $ AS sebesar 29,891 Lei dan terhadap Euro sebesar 36,050 Lei. Sedangkan Turki setelah menghapus enam angka nol di mata uangnya pada 1 Januari 2005, keadaan perekonomiannya tetap terjaga. Inflasi negara Turki pada tahun 2005- 2011 tetap terjaga stabil dikisaran 6–10 persen per tahunnya, dibandingkan sebelum tahun 2005 berada di kisaran 20–60 persen. 14. Bahwa tidak hanya Turki dan Rumania, terdapat pula beberapa Negara yang telah melakukan redenominasi terhadap mata uangnya, berikut akan dituangkan dalam table Negara-negara yang telah berhasil melakukan redenominasi terhadap mata uangnya: Tabel 2 Negara-Negara Yang Berhasil Melakukan Redenominasi No. Negara Dampak Perekonomian Pasca Redenominasi 1 Brazil (1994) Walaupun sempat mengalami kegagalan dalam redenominasi, namun Brazil tidak menyerah. Dampak ekonomi dari Plano Real terlihat signifikan dan transformative. Pengenalan mata uang Real, yang disertai dengan kebijakan 17 moneter yang ketat, berhasil mengendalikan hiperinflasi. Dari tingkat inflasi bulanan hampir 50% pada Juni 1994, inflasi turun drastis menjadi kurang dari 2% pada akhir tahun tersebut. Pertumbuhan tingkat inflasi Brazil dari tahun 1995 sampai 2014 (pasca redenominasi) adalah sebesar 14%. Sebagai perbandingan, tingkat inflasi Brazil tahun 1994 (sebelum redenominasi) adalah sebesar 2075%. Selain itu, rencana stabilisasi ini memulihkan kepercayaan publik terhadap mata uang nasional dan lembaga keuangan, yang sebelumnya mengalami kerusakan parah akibat bertahun-tahun ketidakstabilan ekonomi. Stabilitas mata uang ini dianggap sebagai fondasi bagi periode pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, dengan peningkatan investasi serta perbaikan standar hidup. Stabilitas ekonomi juga meningkatkan posisi Brasil di komunitas internasional, memperkuat hubungan perdagangan, dan menarik investasi asing. 2. Jerman (2002) Jerman sebenarnya telah beberapa kali melakukan redenominasi seperti ketika dilakukannya redenominasi 1990 yang mengokonversi mata uang Jerman Timur (Mark Ost) ke mata uang Jerman Barat (Deutsche Mark) pada rasio 1:1 untuk transaksi sehari-hari dan 2:1 untuk simpanan besar. Namun yang paling berdampak adalah ketika Jerman mulai mengadopsi Euro pada tahun 2002 yang menggantikan Deutsche Mark. Adopsi Euro menghilangkan kebutuhan untuk menukar mata uang antarnegara di Zona Euro, menghemat biaya hingga 0,3-0,4% dari PDB Jerman setiap tahun (European Central Bank, 2003). Selain itu oleh Rose & Stanley (2005) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa adopsi Euro meningkatkan perdagangan intra-Eropa sebesar 5-10%, dengan Jerman sebagai salah satu penerima manfaat utama karena posisi ekonominya yang dominan di kawasan tersebut. 18 3. Israel (1980) Pada awal 1980-an, Israel menghadapi krisis ekonomi yang parah, ditandai dengan hiperinflasi, defisit fiskal yang membengkak, dan depresiasi mata uang. Sebagai respons, pemerintah Israel meluncurkan program stabilisasi komprehensif pada tahun 1985, termasuk redenominasi mata uang Shekel menjadi New Israeli Shekel (NIS) pada tahun 1986 dengan rasio 1000:1 untuk menyederhanakan transaksi dan proses akuntansi. Program ini berhasil menekan hiperinflasi, menurunkan tingkat inflasi dari tiga digit menjadi satu digit dalam beberapa tahun. Tercatat nflasi menurun drastis dari tiga digit menjadi satu digit dalam waktu kurang dari lima tahun. Pada tahun 1990, tingkat inflasi stabil di bawah 20%, dan akhirnya mencapai rata-rata tahunan 4-5% pada 1990-an (Bank of Israel, 1995). 15. Bahwa selain dari Negara-negara yang disebutkan diatas juga terdapat Negara-negara yang telah melakukan redenominasi terhadap mata uangnya. Hal ini menunjukan betapa strategisnya kebijakan redenominasi. Menurut data yang dirangkum Iona, D. (2005) dalam The National Currency Re-denomination Experience in Several Countries: A Comparative Analysis ditemukan sejumlah Negara yakni: Tabel 3 Negara-Negara yang Telah melakukan Redenominasi Mata Uang No. Negara Tahun dilaksanakannya Redenominasi Mata Uang Jumlah angka nol yang dihilangkan 1. Finlandia 1963 2 2. Islandia 1981 2 3. Israel 1985 3 4. Bolivia 1987 6 5. Uganda 1987 2 6. Nicaragua 1988 3 7. Peru 1991 6 8. Argentina 1992 4 9. Sudan 1993 1 10. Latvia 1993 2 11. Letonia 1993 200 Rublu = 1 Lats 12. Macedonia 1993 2 13. Meksiko 1993 3 14. Moldova 1993 3 19 15. Uruguay 1993 3 16. Brazil 1994 2.750 Cruzeiros Reais = 1 Real 17 Kroasia 1994 3 18. Georgia 1995 6 19. Polandia 1995 4 20. Ukraina 1996 5 21. Rusia 1998 3 22. Angola 1999 6 23 Bulgaria 1999 3 24. Belarus 2000 3 25. Romania 2005 4 26. Turki 2005 6 27. Azerbaijan 2006 1 28. Mozambique 2006 3 29. Ghana 2007 4 30. Venezuela 2008 3 Sumber: Iona, D. (2005). The National Currency Re-denomination Experience in Several Countries: A Comparative Analysis. 16. Bahwa dampak dari kebijakan redenominasi juga terjadi di Republik Ghana, sebuah penelitian yang dilakukan oleh Dzokoto and Mensah (2010) Making Sense of a new currency: and exploration of Ghanaian adaptation to the New Ghana menemukan sebuah peristiwa menarik. Ketika kebijakan ini baru digaungkan banyak masyarakat yang melancarkan kritik. Namun, ketika kebijakan ini kemudian di implementasikan, banyak masyarakat yang puas dengan kebijakan dari redenominasi tersebut. Mayoritas berpendapat bahwa hadirnya mata uang baru ini (setelah diredenominasi) memberikan perasaan lebih aman dan mudah untuk digunakan. Bahkan uniknya nominal denominasi yang kecil turut meningkatan jumlah dari donasi karena nominal mata uang yang lebih kecil lebih digunakan dalam donasi; 17. Bahwa seperti yang telah disampaikan sebelumnya redenominasi banyak Negara telah melakukan redenominasi dan berpengaruh positif terhadap efisiensi pengolahan mata uang oleh bank sentral di negaranya. oleh Amoako dan Agyeman didefinisikan sebagai proses kalibrasi ulang mata uang suatu Negara akibat inflasi dan devaluasi yang signifikan. Ia lebih lanjut menyatakan bahwa redenominasi mata uang terdiri dari penghapusan sejumlah angka nol dari mata uang dan memasukkan semuanya ke dalam skala moneternya. Nwaoba, (2010) menganggap redenominasi mata uang sebagai tindakan di mana negara dan pemerintahnya mencoba menegaskan kembali kedaulatan moneter 20 mereka karena uang meningkatkan atau mengurangi legitimasi pemerintah; 18. Bahwa dengan uraian tersebut maka jelas bahwa redenominasi diperlukan untuk mewujudkan efisiensi kebijakan moneter bank Indonesia, menyederhanakan operasional dan sistem pembayaran, memperkuat stabilitas harga, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan menyelaraskan rupiah dengan praktik internasional; B. Jumlah Angka Nol yang Berlebihan Pada Mata Uang Menyebabkan Kerumitan Dalam Transaksi sehingga bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) tentang Hak Untuk Mengembangkan diri yang berkaitan dengan Kesejahteraan Umat Manusia dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak untuk mendapatkan keadilan 1. Bahwa konstitusi dalam Pasal 28C ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.” 2. Bahwa secara historis, pasal ini berakar dari semangat Proklamasi Kemerdekaan 1945 dan Pembukaan UUD 1945, yang menegaskan tujuan negara untuk "memajukan kesejahteraan umum" dan "mencerdaskan kehidupan bangsa." Gagasan ini sejalan dengan pemikiran Bung Hatta, yang menekankan bahwa kemerdekaan harus diikuti dengan pembangunan manusia secara holistik (Hatta, 1953). Secara filosofis, pasal ini berlandaskan pada Pancasila, khususnya Sila Kedua ("Kemanusiaan yang adil dan beradab") dan Sila Kelima ("Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia"). Sehingga dapat dijelaskan bahwa hak mengembangkan diri dalam konteks Pancasila bukanlah hak individualistik (karena karakter kekeluargaan), tetapi harus seimbang dengan tanggung jawab sosial. Artinya, pengembangan diri seseorang harus berkontribusi pada kemajuan masyarakat luas sesuai dengan frasa "demi kesejahteraan umat manusia" atau dalam kata lain Ia tidak hanya menjamin hak individu, tetapi juga mewajibkan negara menciptakan 21 sistem yang adil agar setiap orang bisa berkontribusi bagi kemajuan manusia; 3. Bahwa Pasal ini berakar pada filosofi humanisme konstitusional, yang menempatkan manusia sebagai subjek pembangunan dengan hak untuk mencapai potensi tertingginya. Pengembangan diri bukan sekadar hak individu, tetapi kewajiban negara untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap warga negara yang dalam permohonan ini lebih spesifik kepada dimensi kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia yang dituangkan dalam pengembangan diri; 4. Bahwa setelah mengetahui konteks dari Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 tersebut berujung pada tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan umat manusia. Hak ini tidak hanya bersifat individual, tetapi juga kolektif, karena kemajuan seseorang harus berkontribusi pada kemajuan bangsa secara keseluruhan. Lalu apa kaitannya dengan kewibawaan mata uang rupiah? Mata uang suatu negara bukan sekadar alat tukar, tetapi juga simbol kedaulatan ekonomi dan harga diri bangsa. Ketika Rupiah sulit ditukar di luar negeri atau dipandang rendah oleh masyarakat global, hal ini secara tidak langsung merugikan hak warga negara untuk mengembangkan diri, khususnya dalam konteks: - Mobilitas Internasional. Pelajar, pekerja, atau pelaku bisnis Indonesia yang kesulitan menukar Rupiah di luar negeri menghadapi hambatan ekonomi yang membatasi kesempatan mereka untuk belajar, bekerja, atau berbisnis secara global. - Ketergantungan pada Mata Uang Asing: Ketidakstabilan Rupiah memaksa banyak transaksi internasional menggunakan Dolar AS atau Euro, yang melemahkan kemandirian ekonomi Indonesia dan mengurangi kendali negara terhadap kebijakan moneter. 5. Bahwa secara tidak langsung telah timbul pelanggaran terhadap hak warga negara akibat lemahnya mata uang rupiah tersebut. WNI yang bepergian ke luar negeri harus membawa mata uang asing (biasanya Dolar AS) terlebih dahulu, karena Rupiah tidak diterima. Ini membatasi kebebasan finansial mereka, Proses penukaran ganda (Rupiah → Dolar → Mata Uang Lokal) menambah biaya dan kerumitan, yang bertentangan dengan prinsip efisiensi ekonomi dalam pengembangan diri, dan 22 Rendahnya kepercayaan terhadap Rupiah di kancah internasional dapat merusak kebanggaan nasional, yang seharusnya menjadi bagian dari identitas bangsa; 6. Bahwa atas uraian tersebut dapat dikatakan redenominasi mendukung semangat Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri demi kesejahteraan manusia. Namun, hak ini tidak dapat sepenuhnya terwujud jika mata uang nasional tidak dihormati di dunia internasional. Dengan memperkuat Rupiah, Indonesia tidak hanya memulihkan kewibawaan ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa warga negaranya memiliki akses yang setara dalam percaturan global. Rupiah yang kuat adalah cerminan bangsa yang mandiri, dihormati, dan mampu menjamin masa depan rakyatnya; 7. Bahwa karena pasal yang diujikan ini tidak mengakomodir redenominasi yang sesuai dengan semangat pasal 28C ayat (1) maka pasal-pasal dalam UU Mata Uang juga akan bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) tentang kepastian hukum yang adil. Keadilan yang dimaksudkan mencakup: - Keadilan ekonomi: Setiap warga berhak atas kesempatan yang adil dalam perdagangan, investasi, dan akses terhadap mata uang yang stabil. Namun saat ini sistem keuangan dunia didominasi mata uang kuat (USD, EUR, CNY), sementara negara berkembang seperti Indonesia harus berjuang untuk menguatkan mata uangnya. - Perlindungan dari diskriminasi ekonomi: Jika rupiah dianggap tidak bernilai di luar negeri, hal ini dapat membatasi hak warga Indonesia untuk bertransaksi secara adil di tingkat global. WNI berhak atas kesetaraan dalam bertransaksi di luar negeri, tetapi kenyataannya mereka didiskriminasi secara ekonomi karena rupiah tidak diakui. Nilai keadilan ini tentu akan terlanggar ketika rupiah sulit ditukar di money changer luar negeri, hak ini secara tidak langsung terganggu karena: WNI yang bepergian ke luar negeri kesulitan mengakses mata uang mereka sendiri dan nilai tukar rupiah yang rendah membuat daya beli Indonesia di kancah internasional lemah, sehingga menimbulkan ketidakadilan ekonomi. 23 8. Bahwa bagi pelaku usaha, redenominasi dapat mempermudah transaksi keuangan sehingga mempercepat waktu operasional dan meminimalisir potensi kesalahan. Selain itu, redenominasi akan mengurangi biaya penyesuaian perangkat keras dan lunak sistem akuntansi dan teknologi informasi; 9. Bahwa pecahan rupiah yang cukup besar saat ini, dinilai telah menimbulkan inefisiensi dalam perekonomian terkait dengan yang pertama, menimbulkan waktu dan biaya transaksi yang cukup besar. Pecahan uang yang terlalu besar ini akan menimbulkan ketidaknyamanan dalam melakukan transaksi. Transaksi yang menggunakan nominal besar otomatis akan memakan waktu yang lama dibandingkan dengan jumlah yang kecil. Selain itu, biaya transaksi juga akan lebih besar karena waktu transaksi yang lebih lama. Kedua, perlunya pembangunan infrastruktur sistem pembayaran non tunai di masa mendatang dengan biaya yang tidak sedikit. Sebagai informasi bahwa saat ini kemampuan komputer baru dapat menampung 15 digit angka, sedangkan nilai Anggaran Program Belanja Negara telah mencapai 16 digit. Tidak menutup kemungkinan dalam beberapa tahun ke depan para pelaku bisnis khususnya penyedia jasa keuangan perlu melakukan penyesuaian sistem perangkat lunak dan perangkat keras akuntansi untuk mengakomodir penggunaan lebih dari 16 digit dalam transaksi keuangan apabila tidak dilakukan redenominasi. Ketiga, menambah biaya pengadaan uang baru dengan pecahan yang lebih besar untuk mengakomodir kebutuhan pembayaran tunai yang semakin meningkat. Dengan semakin meningkatnya kebutuhan uang pecahan besar, maka penggunaan uang kertas akan jauh lebih tinggi dengan penggunaan uang logam, sedangkan biaya cetak uang kertas jauh lebih tinggi dibandingkan biaya cetak uang logam yang mempunyai masa edar lebih panjang; 10. Bahwa kerumitan lain akibat banyaknya nominal angka adalah kendala teknis operasional usaha dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya pada SPBU yang hanya memiliki 6 digit angka sehingga petugas akan kesulitan jika transaksi melebihi Rp1.000.000. Meskipun di beberapa SPBU mengakali dengan menambahkan angka nol dengan kertas pada meteran, hal ini tetap menjadi kendala yang akan terus dihadapi pada 24 penggunaan pecahan uang yang besar. Hal yang sama juga terjadi pada meteran taksi yang hanya memiliki 6 digit. Kendala teknis lainnya adalah dengan pecahan uang yang besar akan membutuhkan media penyimpanan yang besar, selain itu dalam pengolahan data untuk keperluan statistik juga akan membutuhkan proses yang lebih lama karena data yang digunakan sangat banyak. Kendala lain yang ditemui adalah pelaku usaha akan kesulitan dalam menyajikan keseluruhan data pada laporan keuangannya. Pecahan uang yang besar juga akan menyebabkan potensi human error dalam pemasukan/pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data akan lebih besar; 11. Bahwa banyaknya angka nol dalam mata uang tidak hanya berdampak pada persepsi masyarakat terhadap nilai uang, namun secara biologis juga berdampak pada kenyamanan visual karena penggunaan angka nol yang besar seringkali membuat penghitungan menjadi tidak efisien baik dalam transaksi sehari-hari maupun pada laporan keuangan. Ketidaknyamanan pada mata ini merupakan bentuk visual fatigue karena mata dalam keadaan tegang dan focus tinggi dalam memperhatikan angka-angka nol yang cukup banyak. Kendati pun angka-angka nol tersebut dipangkas juga tidak akan mengurangi nilai intrinsik dari mata uang rupiah karena redenominasi berbeda dengan sanering (pemotongan nilai uang); 12. Bahwa penyederhanaan mata uang ini tentunya dapat mengurangi resiko kesalahan penghitungan uang karena akan lebih mudah dalam melakukan transaksi. Hal ini dapat terjadi karena redenominasi mengurangi resiko penanganan uang karena nominal mata uang lebih sederhana (Mosley, 2005; Foo, 2019). Sebagai contoh di Negara Zimbabwe selama krisis hiperinflasi tahun 2008 satu cangkir kopi dapat dihargai 1 triliun dolar Zimbabwe. Banyaknya angka nol ini menimbulkan kebingungan bagi masyarakat dalam menghitung uang; 13. Bahwa jumlah nol yang berlebihan pada mata uang bukan hanya menyebabkan kerumitan praktis dalam transaksi tetapi juga memiliki dampak sistemik pada ekonomi, teknologi, dan psikologi masyarakat. Langkah-langkah seperti redenominasi dapat menjadi solusi untuk menyederhanakan sistem dan meningkatkan efisiensi ekonomi. Fakta 25 dari berbagai negara menunjukkan bahwa mengurangi jumlah nol dalam mata uang dapat memperbaiki kinerja ekonomi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan; 14. Bahwa dikarenakan yang menjadi objek pengujian ini merupakan pasal yang cukup sentral mengatur tentang mata uang rupiah sebagai nilai tukar yang sah diakui di Indonesia, maka tidak menutup kemungkinan Pemohon meminta kebijaksanaan Mahkamah untuk mempertimbangkan pasal-pasal lainnya dalam UU Mata Uang atau menggaungkan kembali soal RUU Redenominasi lewat putusan Mahkamah Konstitusi melalui perkara ini; 15. Bahwa pertanyaan berikutnya yang mungkin timbul karena upaya redenominasi ini merupakan usul pemerintah pada awalnya dan memang pemerintah memiliki otoritas untuk itu, Apakah Mahkamah Konstitusi bisa untuk menggerakan upaya redenom ini kembali? terkait pertanyaan tersebut akan dijelaskan dengan pendekatan Kasus Supreme Court India dan Demonetisasi (2016). Kasus ini terjadi ketika Pemerintah India mendemonetisasi pecahan 500 dan 1000 rupee yang kemudian kebijakan ini digugat ke Mahkamah Agung India, tetapi Mahkamah menyatakan kebijakan tersebut konstitusional dan sah. (Suyash Rai and Anirudh Burman, 2023, “Indian Supreme Court On Demonetization: A Unified Theory of Economic Growth”, Ideas and Institutions Issue, URL: https://carnegieendowment.org/india/ideas-and-institutions/indian- supreme-court-on-demonetization-or-a-unified-theory-of-economic- growth?lang=en diakses pada 26 April 2025). Kasus ini menunjukan bahwa bukan putusan pengadilan yang menjadi pencipta kebijakan moneter tersebut, tetapi pengadilan hanya dapat memvalidasi atau menolak ide tersebut, dalam konteks wacana redenominasi di Indonesia, Mahkamah Konstitusi bisa saja menyatakan bahwa sistem kebijakan moneter saat ini sudah tidak sesuai dengan konstitusi dan prinsip prinsip tertentu yang tertuang di dalamnya misalnya seperti soal efisiensi, keadilan, dan perkembangan zaman. Sehingga peran yang dapat diisi Mahkamah Konstitusi disini adalah sebagai pendorong pemerintah untuk melakukan redenominasi baik itu disampaikan dalam pertimbangan 26 hukumnya sebagai judicial order maupun dapat juga dalam amar putusannya; 16. Bahwa berdasarkan dalil-dalil posita yang telah dijelaskan diatas mulai dari wacana tentang upaya redenominasi dan permasalahan yang timbul akibat belum terealisasinya redenominasi ini menimbulkan sebuah kebutuhan yang mendesak soal redenom mata uang rupiah. Soal keadaan mendesak demi penyesuaian hukum dan perkembangan zaman juga pernah dijadikan alasan yang membuat Mahkamah Konstitusi akhirnya memutus untuk membuat perubahan kebijakan, seperti yang tertuang dalam Pertimbangan Hukum Paragraf [3.17] Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Materiil UU Perkawinan: “Bahwa sebagaimana telah ditegaskan sebelumnya, penentuan batas usia minimal perkawinan merupakan kebijakan hukum (legal policy) pembentuk undang-undang. Apabila Mahkamah memutuskan batas minimal usia perkawinan, hal tersebut justru akan menutup ruang bagi pembentuk undang-undang di kemudian hari untuk mempertimbangkan lebih fleksibel batas usia minimal perkawinan sesuai dengan perkembangan hukum dan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, Mahkamah memberikan waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun kepada pembentuk undang-undang untuk sesegera mungkin melakukan perubahan kebijakan hukum terkait batas minimal usia perkawinan, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974. Sebelum dilakukan perubahan dimaksud, ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 masih tetap berlaku.” 17. Bahwa putusan tersebut menjadi salah satu dari putusan-putusan Mahkamah Konstitusi lainnya yang didasarkan pada kebutuhan mendesak untuk melakukan reformasi hukum yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman yang dalam perkara 22/PUU-XV/2017 ditunjukan dengan ketidakkonsistenan dengan UU Perlindungan Anak dan bahaya dampak yang ditimbulkan dari perkawinan anak yang notabene masih di bawah umur. Jika alasan kemendesakan tersebut dikaitkan dengan perkara yang saat ini Pemohon ajukan di Mahkamah Konstitusi, ternyata telah memenuhi unsur-unsur yang diperlukan Mahkamah seperti dalam Perkara 22/PUU-XV/2017 yakni: - Unsur Kemendesakan. Redenominasi Rupiah telah menjadi kebutuhan yang semakin mendesak karena nominal mata uang kita yang membengkak dengan banyak digit nol sudah tidak lagi sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman modern; 27 - Unsur Potensi Pelanggaran Hak. Apabila redenominasi tidak segera dilakukan, negara secara tidak langsung telah melakukan pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional warga negara, khususnya hak pengembangan diri dan hak atas keadilan ekonomi, (dijelaskan dalam posita sebelumnya). 18. Bahwa karena perkara a quo telah memenuhi unsur-unsur seperti yang terjadi dalam Perkara 22/PUU-XV/2017 tersebut, maka masuk akal jika Mahkamah juga mempertimbangkan urgensi redenominasi ini atas alasan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Putusan MK Nomor 5/PUU-VIII/2010 yang mempersoalkan tentang penyadapan juga pernah mengaitkan tentang perlunya instrumen hukum yang menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Dalam Paragraf [3.23] Putusan MK Nomor 5/PUU-VIII/2010 disampaikan: “...Selain itu, secara sistematika, Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang a quo merujuk pada ayat (3) yang pada dasarnya mensyaratkan adanya Undang-Undang yang mengatur penyadapan yang sampai sekarang belum ada, sehingga dapat dikatakan bahwa Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang a quo mendelegasikan sesuatu yang belum diatur”. Walaupun tidak disampaikan dalam amar putusan, namun dalam pertimbangannya Mahkamah memperlihatkan keresahan soal tidak diaturnya penyadapan dalam UU tersendiri, sehingga disini secara tidak langsung Mahkamah menginginkan pengaturan penyadapan diatur dalam undang-undang tersendiri. 19. Bahwa keperluan suatu instrumen hukum untuk mengatasi sebuah permasalahan yang terjadi dengan alasan perkembangan zaman juga sudah menjadi hal yang lumrah di Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara a quo ternyata juga memiliki alasan yang serupa yakni adanya permasalahan pada nominal mata uang rupiah yang perlu diatasi demi menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Jika gagasan soal undang-undang yang dapat menyelesaikan persoalan nominal besar mata uang rupiah ini tidak direalisasikan (UU Redenominasi) maka seterusnya harga diri mata uang rupiah dan kerugian-kerugian lainnya yang ditimbulkan dari besarnya nominal ini akan terjadi yang sudah tentu akan melanggar hak asasi manusia sebagaimana yang juga sudah dijamin dalam konstitusi sebagai hak konstitusional; 28 V. PETITUM Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut; 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 5 ayat (1) huruf c dan Pasal 5 ayat (2) huruf c Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5223) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa nilai nominal harus disesuaikan melalui konversi nominal Rupiah dengan rasio Rp. 1000 (Seribu Rupiah) menjadi Rp 1 (Satu Rupiah), dan Rp 100 (Seratus rupiah) menjadi 10 sen, dan juga berlaku secara mutatis mutandis terhadap seluruh nominal Rupiah lainnya; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-3 yaitu sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223); 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zico Leonard Djagardo Simanjuntak. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan dan 29 Risalah Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223, selanjutnya disebut UU 7/2011) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: 30 a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 31 [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya, sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah Pasal 5 ayat (1) huruf c dan Pasal 5 ayat (2) huruf c UU 7/2011, selengkapnya menyatakan sebagai berikut: Pasal 5 ayat (1) huruf c yang menyatakan: “Ciri umum Rupiah kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) paling sedikit memuat: a… b… c. sebutan pecahan dalam angka dan huruf sebagai nilai nominalnya” Pasal 5 ayat (2) huruf c yang menyatakan: “Ciri umum Rupiah logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) paling sedikit memuat: a… b… c. sebutan pecahan dalam angka dan huruf sebagai nilai nominalnya” 2. Bahwa Pemohon menerangkan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa Pemohon menerangkan kualifikasi kedudukan hukumnya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon (Bukti P-3) dan sebagai warga negara yang menggunakan transaksi dengan mata uang yang sah yaitu rupiah; 4. Bahwa angka nol yang terlalu banyak dalam denominasi mata uang rupiah sebagai suatu kondisi yang tidak efisien dan menyulitkan dalam praktik transaksi ekonomi sehari-hari. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip efisiensi dan kepastian hukum dalam sistem keuangan nasional. Dalam praktik di berbagai negara, kebijakan pemangkasan angka nol (redenominasi) telah dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat stabilitas ekonomi nasional dan menyederhanakan sistem transaksi keuangan; 5. Bahwa Pemohon secara langsung mengalami kerugian nyata berupa kesalahan transaksi saat melakukan pembayaran secara digital dengan menggunakan sistem QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard), akibat kesalahan penginputan nominal yang disebabkan oleh jumlah angka nol yang berlebihan 32 dan bentuk angka yang serupa. Transaksi digital bersifat otomatis dan tidak dapat diperiksa secara kasat mata sebagaimana transaksi tunai, sehingga kesalahan input nilai nominal tidak dapat dikoreksi secara langsung. 6. Bahwa pada saat Pemohon berada di Singapura, Pemohon mengalami kesulitan dalam menukarkan mata uang rupiah ke mata uang asing karena rendahnya tingkat likuiditas rupiah di pasar valuta asing internasional. Hal ini sebabkan oleh tingginya angka nominal dalam mata uang rupiah yang membuatnya kurang praktis dibandingkan dengan mata uang lain, seperti Dolar Amerika Serikat, Euro, atau Dolar Singapura. Selain itu, secara psikologis dan simbolik mata uang rupiah dengan angka nominal yang besar tapi nilainya kecil mencerminkan rendahnya kepercayaan terhadap mata uang rupiah dalam pasar internasional; 7. Bahwa keadaan tersebut semakin diperburuk oleh tingginya fluktuasi nilai tukar rupiah yang menjadikannya mata uang dengan kategori resiko tinggi yang berbeda dengan negara-negara tetangga, seperti Singapura dan Malaysia yang telah berhasil mempertahankan stabilitas dan penerimaan global terhadap Dolar Singapura maupun Ringgit Malaysia. Sementara itu, rupiah justru kerap kali dipandang sebelah mata oleh pelaku pasar internasional sehingga Pemohon beranggapan bahwa kebijakan redenominasi merupakan langkah yang mendesak dan strategis, sebagai bentuk perbaikan sistemik atas citra dan efisiensi rupiah baik secara domestik maupun global. Oleh karena itu, redenominasi menjadi salah satu instrumen konstitusional untuk mengembalikan wibawa mata uang rupiah, serta mempertegas kembali identitas Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dan dihormati dalam tata ekonomi dunia; 8. Bahwa kerugian lain yang secara spesifik dialami oleh Pemohon akibat berlakunya Pasal a quo adalah terganggunya kesehatan mata, berupa kaburnya penglihatan, yang disebabkan oleh keharusan membaca, membedakan, dan memasukkan angka-angka nominal dalam jumlah yang sangat besar secara berulang dalam aktivitas transaksi harian. Seharusnya, apabila ketentuan dalam Pasal a quo mengatur penyederhanaan nilai nominal melalui kebijakan redenominasi mata uang rupiah, maka potensi risiko terhadap kesehatan visual atau mata, dapat dicegah atau setidaknya diminimalkan. Selain itu, kondisi ini turut memperbesar kemungkinan terjadinya kesalahan dalam penginputan nilai transaksi, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi Pemohon dan masyarakat, terutama dalam sistem pembayaran digital yang tidak 33 menyediakan mekanisme koreksi langsung. Hal tersebut telah menghalangi Pemohon mendapatkan hak untuk mengembangkan diri demi kualitas hidup yang baik dan memperoleh kesejahteraan sebagaimana dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, dengan dikabulkannya permohonan a quo, maka kerugian hak konstitusional yang dialami Pemohon tidak lagi terjadi. Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam menjelaskan kedudukan hukum di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menjelaskan kualifikasinya sebagai perorangan warga negara yang memiliki anggapan kerugian hak konstitusional tersebut terjadi akibat berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual disebabkan karena berlakunya norma Pasal 5 ayat (1) huruf c dan Pasal 5 ayat (2) huruf c UU 7/2011 yang belum mengatur penyederhanaan nilai nominal melalui kebijakan redenominasi mata uang rupiah. Dalam kaitan ini, anggapan kerugian hak konstitusional yang dijelaskan Pemohon memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan a quo dikabulkan, anggapan kerugian hak konstitusional seperti yang dijelaskan Pemohon tidak lagi terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon; Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan norma Pasal 5 ayat (1) huruf c dan Pasal 5 ayat (2) huruf c UU 7/2011 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dengan dalil-dalil (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara), yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa menurut Pemohon, tingkat inflasi yang tinggi terbukti berdampak terhadap pelemahan nilai mata uang rupiah. Indonesia pernah mengalami 34 hiperinflasi ekstrem khususnya pada tahun 1966 dengan tingkat inflasi mencapai 1.136%, serta depresiasi rupiah pada tahun 1971 hingga Rp415 per USD. Selama hampir tujuh dekade kemerdekaan, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat telah melemah, mendekati Rp11.800 per USD. Kondisi tersebut menjadi salah satu dasar perlunya peningkatan martabat dan kredibilitas mata uang rupiah. Saat ini, kondisi makroekonomi dinilai mendukung karena inflasi Indonesia relatif rendah dan stabil, cenderung bertipe creeping inflation (satu digit), sehingga menjadi momentum yang tepat untuk pelaksanaan redenominasi mata uang rupiah. Oleh karena itu, dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 diusulkan Rancangan Undang-Undang Redenominasi namun hingga akhir tahun 2024 belum ditindaklanjuti. 2. Bahwa menurut Pemohon, berdasarkan hasil penelitian Lianto dan Suryaputra (2012), Priyono dkk. (2019) dan berbagai kajian ilmiah seperti Mehdi dan Motiee (2012) di Iran menyatakan dampak positif redenominasi adalah meningkatnya kredibilitas Indonesia di mata dunia internasional dan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap rupiah. Penelitian juga menunjukkan bahwa redenominasi memiliki manfaat, antara lain efisiensi biaya pencetakan uang, penyederhanaan sistem pembayaran, mempermudah operasional kegiatan usaha dan menjaga jumlah uang beredar. Hal ini mendukung integrasi dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). 3. Bahwa menurut Pemohon, secara empiris, redenominasi yang dilakukan oleh negara lain menunjukkan hasil positif. Jika dilakukan di Indonesia diyakini tidak akan menimbulkan gejolak di pasar modal maupun sektor keuangan apabila dilakukan dalam kondisi inflasi rendah dan stabil. Sebagai contoh negara Rumania berhasil menurunkan inflasi menjadi satu digit dan menguatkan nilai tukar Lei pasca redenominasi. Demikian pula dengan Turki yang berhasil menjaga inflasi tetap stabil setelah menghapus enam angka nol pada mata uangnya. Dengan mengutip pendapat Stanley Fischer dalam teori makroekonomi, pengurangan angka nol dalam mata uang dapat memperjelas transaksi keuangan dan mengurangi beban teknis bank sentral, sehingga Bank Indonesia (BI) dapat lebih fokus pada prioritas makroekonomi lainnya seperti pengendalian inflasi dan stabilitas sistem keuangan; 35 4. Bahwa menurut Pemohon, Pasal a quo tidak mengakomodir secara tegas kebijakan redenominasi mata uang rupiah, padahal semangat redenominasi sejalan dengan jaminan konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Tidak adanya pengaturan mengenai redenominasi dalam Pasal a quo justru menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, yang secara langsung bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Bahwa keadilan yang dimaksud mencakup keadilan dalam sektor ekonomi, di mana setiap warga negara berhak atas akses yang setara terhadap sistem keuangan yang efisien, mata uang yang stabil, dan transaksi yang adil. Saat ini, sistem keuangan global didominasi oleh mata uang kuat, seperti USD, Euro (EUR), dan Yuan Tiongkok (CNY). Sementara mata uang negara berkembang seperti rupiah masih harus berjuang memperoleh pengakuan dan stabilitas. Selain itu, dari perspektif pelaku usaha, redenominasi memberikan manfaat nyata dalam mempermudah transaksi keuangan, mempercepat proses operasional, dan meminimalisir potensi kesalahan input data. Dengan nominal yang lebih kecil dan efisien, proses pembukuan, penghitungan, dan penyusunan laporan keuangan menjadi lebih sederhana dan cepat; 5. Bahwa menurut Pemohon, nominal angka nol yang terlalu banyak dalam mata uang rupiah tidak hanya berdampak pada psikologis masyarakat terhadap stabilitas ekonomi, tetapi juga memiliki dampak biologis berupa kelelahan visual (visual fatigue). Pemohon dan masyarakat mengalami ketegangan mata akibat keharusan untuk secara terus-menerus fokus dan teliti terhadap deretan angka nol dalam transaksi maupun pelaporan keuangan. Keadaan ini menimbulkan ketidaknyamanan fisik. Selain itu menurut Pemohon redenominasi berbeda dengan sanering (pemotongan nilai uang), karena dalam redenominasi tidak terjadi perubahan nilai intrinsik mata uang, melainkan hanya perubahan satuan nominal demi penyederhanaan sistem. Bahwa berdasarkan uraian dalil permohonan tersebut di atas, Pemohon dalam petitum permohonan pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 5 ayat (1) huruf c dan Pasal 5 ayat (2) huruf c UU 7/2011 bertentangan secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai, “nilai nominal harus disesuaikan melalui konversi nominal rupiah dengan 36 rasio Rp1000 (seribu rupiah) menjadi Rp1 (satu rupiah), dan Rp100 (seratus rupiah) menjadi 10 sen, dan juga berlaku secara mutatis mutandis terhadap seluruh nominal rupiah lainnya. [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-3 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun relevansinya untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK. [3.10] Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari secara saksama dalil-dalil Pemohon sebagaimana telah diuraikan pada Paragraf [3.7] di atas serta bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah ternyata telah pernah memutus perkara yang diajukan oleh Pemohon yang sama, Zico Leonard Djagardo Simanjuntak yang menguji norma Pasal 5 ayat (1) huruf c dan Pasal 5 ayat (2) huruf c UU 7/2011, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XXIII/2025 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 14 Mei 2025, yang amarnya menyatakan “permohonan Pemohon tidak dapat diterima.” Pemohon yang sama, menguji kembali norma yang sama dalam permohonan a quo. Oleh karena itu, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan a quo, Mahkamah terlebih dahulu akan menilai apakah permohonan Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), sehingga permohonan a quo dapat diajukan kembali. [3.11] Menimbang bahwa berkenaan dengan keterpenuhan persyaratan sebuah norma untuk dapat diajukan pengujian kembali konstitusionalitasnya, Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan: Pasal 60 UU MK menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan: 37 (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, terhadap pasal yang telah dilakukan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah hanya dapat dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian dan/atau alasan permohonan yang berbeda. Terhadap hal tersebut, setelah Mahkamah membaca secara saksama materi permohonan Pemohon dalam perkara a quo dan menyandingkan dengan permohonan sebelumnya dalam Perkara Nomor 23/PUU- XXIII/2025 dan permohonan Pemohon a quo, yang menggunakan dasar pengujian yang sama yaitu Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Selanjutnya, Pemohon menggunakan alasan atau posita permohonan yang sama pula dalam Perkara Nomor 23/PUU-XXIII/2025 dan permohonan Pemohon a quo, yaitu perihal redenominasi mata uang rupiah sebagai kebijakan moneter yang strategis secara nasional dan internasional serta jumlah angka nol yang banyak atau berlebihan pada mata uang rupiah, menyebabkan kerumitan dalam melakukan transaksi keuangan khususnya transaksi elektronik. Namun demikian, permohonan Pemohon a quo mengajukan permohonan pengujian norma Pasal-Pasal a quo dengan petitum yang berbeda dari perkara sebelumnya. Artinya, dengan perbedaan petitum dimaksud, menurut Mahkamah secara substansial apa yang diinginkan oleh Pemohon dalam permohonan a quo berbeda dengan permohonan sebelumnya. Terlebih, meskipun permohonan dalam Perkara Nomor 23/PUU-XXIII/2025 telah diputus oleh Mahkamah, namun telah ternyata dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XXIII/2025, Mahkamah mempertimbangkan syarat formil permohonan Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d PMK 2/2021. Dengan demikian, terlepas substansi permohonan a quo beralasan atau tidak, Mahkamah berpendapat secara formal permohonan a quo tidak terhalang dengan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021, sehingga terhadap ketentuan norma Pasal 5 ayat (1) huruf c dan Pasal 5 ayat (2) huruf c UU 7/2011 dapat dimohonkan pengujian kembali. 38 [3.12] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak terhalang dengan keberlakuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon. [3.13] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama dalil Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, isu utama yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah mengenai konstitusionalitas norma Pasal 5 ayat (1) huruf c dan Pasal 5 ayat (2) huruf c UU 7/2011 yang hanya mengatur kewajiban pencantuman pecahan nominal rupiah dalam angka dan huruf tanpa memuat mekanisme penyederhanaan digit (redenominasi), di mana menurut Pemohon telah mengakibatkan pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara untuk mengembangkan diri serta memperoleh kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Berkenaan dengan persoalan konstitusionalitas dimaksud, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. [3.13.1] Bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut konstitusionalitas norma yang dipersoalkan oleh Pemohon a quo, penting bagi Mahkamah terlebih dahulu menguraikan kebijakan redenominasi dalam kerangka kebijakan ekonomi nasional serta arah regulasi yang telah direncanakan pemerintah terkait dengan penyederhanaan digit mata uang. Redenominasi mata uang rupiah merupakan penyederhanaan jumlah digit pada denominasi atau pecahan rupiah tanpa mengurangi daya beli, harga atau nilai tukar rupiah terhadap harga barang dan/atau jasa. Kebijakan redenominasi tidak sama dengan sanering (pemotongan nilai riil uang), karena redenominasi hanya menghilangkan digit nol untuk mempermudah transaksi dan sistem keuangan. Oleh karena itu, redenominasi dipandang sebagai instrumen penting dalam kerangka kebijakan moneter guna meningkatkan efisiensi transaksi, menyederhanakan sistem akuntansi, serta memperkuat citra dan kredibilitas mata uang nasional [vide Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 Prospek Ekonomi Tahun 2015-2019 Sub-paragraf 4.2.2 Moneter halaman.64]. Sebagai suatu kebijakan strategis negara, pelaksanaan redenominasi memerlukan perencanaan yang cermat, komprehensif, dan penuh kehati-hatian, dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti stabilitas perekonomian, kesiapan infrastruktur sistem pembayaran, kondisi psikologis masyarakat, serta 39 potensi dampak jangka pendek terhadap inflasi. Hal ini untuk memastikan agar kebijakan tersebut tidak justru menimbulkan gejolak ekonomi yang dapat merugikan masyarakat luas. Urgensi dan arah kebijakan redenominasi sendiri telah ditegaskan dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, pada pokoknya menyatakan: Kebijakan pada bidang moneter dalam lima tahun ke depan diarahkan untuk tetap fokus pada upaya menjaga stabilitas ekonomi dan sistem keuangan melalui penguatan bauran kebijakan yang tetap kondusif bagi pengembangan sektor riil. Kebijakan moneter akan tetap diarahkan pada pencapaian sasaran inflasi dan penurunan defisit transaksi berjalan ke tingkat yang lebih sehat melalui kebijakan suku bunga dan stabilisasi nilai tukar sesuai fundamen-talnya. Penguatan operasi moneter, pengelolaan lalu lintas devisa, dan pendalaman pasar keuangan akan diintensifkan untuk mendukung efektivitas transmisi suku bunga dan nilai tukar, sekaligus untuk memperkuat struktur dan daya dukung sistem keuangan dalam pembiayaan pembangunan. Kebijakan makroprudensial akan diarahkan pada mitigasi risiko sistemik di sektor keuangan serta pengenda- lian kredit dan likuiditas agar sejalan dengan pengelolaan stabilitas makroekonomi. Pemerintah dan Bank Indonesia juga akan terus berkoordinasi untuk meningkatkan akses masyarakat pada perbankan (financial inclusion) serta mendorong pendalaman sektor keuangan (financial deepening) dengan tetap menjaga kehati-hatian makro (macro prudentiality) dan kesehatan perusahaan jasa keuang-an pada tataran mikro. Selanjutnya, untuk meningkatkan efisiensi transaksi perekonomian dan meningkatkan kredibilitas rupiah, dengan semakin stabilnya kondisi perekonomian kedepan, direncanakan akan diterapkan kebijakan Redenominasi atau perubahan harga mata uang melalui penyederhanaan jumlah digit pada denominasi uang rupiah tanpa mengurangi daya beli, harga, ataupun nilai tukar-nya. Peran Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan diperjelas batasannya melalui revisi undang-undang terkait sehingga pelaksanaan kebijakan moneter akan lebih efektif dan efisien [vide Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015- 2019, Buku I, Agenda Pembangunan Nasional Bab IV Kerangka Ekonomi Makro, 4.2.2 Moneter]. Terkait dengan hal tersebut di atas, tanpa Mahkamah bermaksud menilai RPJMN dan ketentuan pelaksana, sebagai tindak lanjut arah kebijakan tersebut, telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024. Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa salah satu rencana strategis Kementerian Keuangan adalah mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Harga Rupiah (redenominasi), yang kemudian menjadi salah satu prioritas dan diusulkan untuk masuk dalam prolegnas usulan pemerintah dengan tujuan antara lain untuk: 40 1. Penyederhanaan jumlah digit pada denominasi atau pecahan rupiah tanpa mengurangi daya beli, harga atau nilai rupiah terhadap harga barang dan/atau jasa; 2. Dapat menjadi suatu cara untuk meningkatkan kepercayaan terhadap mata uang rupiah; 3. Dapat mencerminkan kesetaraan kredibilitas dengan negara maju lainnya di kawasan; 4. Dari sisi sistem pembayaran non tunai, redenominasi dapat mencegah terjadinya kendala teknis akibat jumlah digit yang besar; 5. Dapat menjadi kebijakan untuk mengantisipasi permasalahan akibat nilai transaksi yang melampaui jumlah digit yang dapat ditolerir oleh infrastruktur sistem pembayaran dan sistem pencatatan transaksi, dan 6. Meningkatkan efisiensi transaksi perekonomian. UU ini perlu segera diajukan karena untuk pelaksanaannya membutuhkan waktu yang panjang, agar masyarakat terbiasa dengan perubahan nilai digit. UU ini bukan merupakan bentuk sanering (pemotongan nilai) sehingga daya beli masyarakat menjadi turun [vide RUU Prolegnas Jangka Menengah Tahun 2015-2019 Usulan Pemerintah]. Berdasarkan uraian di atas, kebijakan redenominasi yang diwacanakan pemerintah melalui RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (redenominasi) merupakan langkah strategis dan terencana dalam kerangka kebijakan moneter nasional. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan efisiensi dalam transaksi perekonomian, memperkuat kredibilitas rupiah baik di dalam negeri maupun di mata dunia internasional, serta mengantisipasi potensi kendala teknis pada sistem pembayaran maupun pencatatan transaksi akibat jumlah digit nominal yang terlalu besar. Selain itu, kebijakan ini sekaligus menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga stabilitas makroekonomi nasional dengan tetap memastikan bahwa penyederhanaan digit nominal tidak menurunkan daya beli masyarakat, sehingga berbeda dengan kebijakan sanering yang memotong nilai riil uang. Dengan demikian, inisiatif penyusunan regulasi mengenai redenominasi yang telah masuk dalam prioritas program legislasi nasional usulan pemerintah tersebut patut dipandang sebagai upaya pemerintah yang sejalan dengan prinsip kehati-hatian (prudensial) dalam kebijakan fiskal dan moneter serta relevan dalam menjawab tantangan perkembangan perekonomian nasional dan global di masa mendatang. [3.13.2] Bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan belum dilaksanakannya redenominasi mata uang rupiah, yang disebabkan oleh keberlakuan Pasal 5 ayat (1) huruf c dan Pasal 5 ayat (2) huruf c UU 7/2011, telah bertentangan dengan hak konstitusional untuk mengembangkan diri dan memperoleh kepastian hukum yang adil sebagaimana 41 dijamin dalam Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Menurut Pemohon, redenominasi diperlukan antara lain untuk meningkatkan kredibilitas dan citra rupiah di tingkat internasional, menyederhanakan sistem pembayaran dan operasional keuangan nasional, mengurangi kompleksitas transaksi lintas batas, menyesuaikan dengan praktik internasional dan negara- negara ASEAN, sekaligus memperkuat persepsi nilai rupiah, mendukung stabilitas pasar valuta asing, dan mempermudah penyusunan laporan keuangan lintas negara. Terhadap dalil Pemohon tersebut, penting bagi Mahkamah menegaskan kembali mengenai kebijakan redenominasi, yaitu penyederhanaan digit nominal mata uang tanpa mengurangi nilai riilnya, merupakan domain kebijakan moneter yang sepenuhnya berada dalam ruang lingkup pengaturan undang-undang. Kebijakan tersebut memerlukan pertimbangan yang komprehensif dari aspek makroekonomi, stabilitas fiskal dan moneter, kesiapan infrastruktur sistem pembayaran, hingga literasi keuangan masyarakat. Dalam konteks ini, keberlakuan Pasal 5 ayat (1) huruf c dan Pasal 5 ayat (2) huruf c UU 7/2011 yang hanya mengatur kewajiban pencantuman pecahan nominal dalam angka dan huruf, tidak dapat semata-mata ditafsirkan sebagai penghalang atau penyebab langsung belum dilaksanakannya redenominasi. Setelah Mahkamah mencermati secara saksama norma Pasal 5 ayat (1) huruf c dan Pasal 5 ayat (2) huruf c UU 7/2011 yang dimohonkan pengujian telah ternyata merupakan bagian dari pengaturan mengenai “Ciri, Desain, dan Bahan Baku Rupiah” yang berkaitan dengan materi ciri rupiah yang terdiri atas ciri umum rupiah kertas dan ciri umum rupiah logam serta ciri khusus [vide Bab III Bagian Kesatu, Pasal 4 dan Pasal 5 UU 7/2011]. Oleh karena itu, apabila Mahkamah mengikuti petitum Pemohon yang memohon agar norma Pasal 5 ayat (1) huruf c dan Pasal 5 ayat (2) huruf c UU 7/2011 dimaknai “nilai nominal harus disesuaikan melalui konversi nominal rupiah dengan rasio Rp1000 (Seribu Rupiah) menjadi Rp1 (Satu Rupiah), dan Rp100 (Seratus Rupiah) menjadi 10 sen, dan juga berlaku secara mutatis mutandis terhadap seluruh nominal rupiah lainnya”, maka hal tersebut tidak sejalan dengan keseluruhan norma dalam Pasal 5 UU 7/2011 yang tidak terkait dengan redenominasi. Terlebih, ihwal redenominasi atau perubahan harga mata uang rupiah merupakan substansi yang terkait dengan norma Pasal 3 ayat (5) UU 7/2011 yang 42 menyatakan, “Perubahan harga Rupiah diatur dengan Undang-Undang”. Artinya, berdasarkan ketentuan tersebut dikehendaki bahwa setiap perubahan nilai nominal rupiah, termasuk dalam bentuk redenominasi, wajib ditetapkan dengan undang- undang. Dengan demikian, redenominasi yang merupakan penyederhanaan nominal mata uang tanpa mengubah nilai tukar atau daya beli, harus dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Untuk maksud tersebut, Pemohon seharusnya memperjuangkan melalui pembentuk undang-undang. Sebab, kebijakan redenominasi mata uang rupiah tidak dapat dilakukan hanya dengan mengubah atau memaknai norma sebagaimana yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon. Kebijakan redenominasi mata uang rupiah pada dasarnya merupakan kebijakan fundamental yang memiliki konsekuensi luas terhadap sistem moneter, transaksi keuangan, dan psikologi ekonomi masyarakat. Sebagai kebijakan moneter yang berdampak terhadap sistem keuangan negara dan perilaku ekonomi masyarakat sehingga menjadi ranah pembentuk undang-undang untuk merumuskan kebijakan redenominasi mata uang rupiah berdasarkan pertimbangan ekonomi, sosial, dan stabilitas nasional. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 5 ayat (1) huruf c dan Pasal 5 ayat (2) huruf c UU 7/2011 adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah telah ternyata ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf c dan Pasal 5 ayat (2) huruf c UU 7/2011 tidak bertentangan dengan prinsip kesejahteraan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.15] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: 43 [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal sembilan, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal tujuh belas, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 14.53 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Fenny Tri Purnamasari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dewan 44 Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili tanpa dihadiri oleh Pemohon. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Arief Hidayat ttd. Anwar Usman ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Fenny Tri Purnamasari