94/PUU-XIII/2015

SALINAN PUTUSAN Nomor 94/PUU-XIII/2015 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh: Nama : I Made Sudana, S.H. Tempat, tanggal lahir : Gianyar, 07 Mei 1938 Pekerjaan : Persiunan Pegawai Negeri Sipil Warga Negara : Indonesia Alamat : Jalan Gandapura Gang IB Nomor 1 Denpasar Timur, Bali Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 22 Juni 2015, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 2 160/PAN.MK/2015 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara dengan Nomor 94/PUU-XIII/2015 pada tanggal 06 Agustus 2015, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 26 Agustus 2015 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 Agustus 2015, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut: Bahwa sebelum membahas Undang-Undang yang salah satu pasalnya mengatur tentang sumpah tetapi tidak ada diuraikan sanksi agamanya (relegiusnya) dilanggar, terlebih dahulu Pemohon akan menjelaskan kerugian konstitusional Pemohon yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dengan berlakunya Undang-undang yang tidak mengatur tentang sanksi agama (relegius) bila pasal tentang sumpah tersebut dilanggar; Di samping sebagaimana Pemohon telah uraikan dalam permohonan pemohon dalam perihal menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 12 Mei 2014 tersebut yang jelas berlaku untuk semua Undang- Undang yang salah satu pasalnya mengatur tentang sumpah tetapi tidak menguraikan sanksi agama (relegius) bila yang mengucapkan sumpah melanggar sumpahnya sebagaimana Pemohon uraikan dalam kerugian Pemohon dalam hubungannya dengan sumpah jabatan yang bila dilanggar tidak diatur sanksinya. Untuk lebih jelaskan Pemohon akan menguraikan tambahan sebagai berikut: Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan: (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta pedakuan yang sama dihadapa hukum; (2) “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”; (3) “Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”; (4) “Setiap orang berhak atas status kewarganegaraannya”; Bahwa apabila dihubungkan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan hukum dengan sumpah jabatan” rasanya ada perlakuan yang tidak adil dalam pengucapan sumpah jabatan tersebut yang dalam pengucapannya tidak menguraikan sanksi Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 3 agama (relegius) apabila sumpahnya dilanggar, sedang dalam sumpah Lian dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang dalam Pasal 87 dan Pasal 88 diatur tentang sanksi agamanya yaitu menerima laknat dari Allah SWT bila sumpahnya dilanggar. Juga dalam buku pedoman sumpah dan janji PNS bagi umat Hindu oleh Team Penyusun 10 orang, penerbit Dewi Kayana Abadi 2006 dalam halaman 13 diuraikan, “Dalam hubungan dengan seseorang yang melanggar sumpah jabatan akan menghadapi 2 (dua) sanksi sekaligus. a. Pertama si pelanggar akan mendapat hukuman jabatan yaitu dipecat dari jabatannya berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang 8/1974; b. Kedua si pelanggar akan menerima akibat seperti dinyatakan dalam Weda Smrti XI 53 dan 54; Demikian sebagai akibat dari sisa-sisa kesalahan yang telah dilakukan sebelumnya, menjadi lahir bodoh, dungu, buta, tuli, dan sebagai orang yang tidak sempuma yang serba kurang karena kurang kebajikannya; Dalam halaman 14-nya diuraikan, “Hukuman jabatan diurus oleh negara melalui Pengadilan administrasi, hukuman bagi yang melanggar satya atau sumpah janji bagi pejabat atau PNS yang telah diambil sumpahnya adalah mengalami penderitaan selama hidupnya”. Tetapi awalnya dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dalam Pasal 26 dan seterusnya yang mengatur tentang sumpah, kode etik dan peraturan disiplin dalam uraiannya tidak ada mengatur sanksi sumpah menurut agama (relegius) bila orang yang sudah disumpah tersebut melanggar sumpahnya. Juga dalam permohonan menguji Undang-Undang terhadap Undang- Undang Dasar 1945 telah Pemohon uraikan sehubungan dengan sumpah yaitu penyumpahan Pegawai Negeri Sipil dalam Buku Upadesa tentang ajaran-ajaran agama Hindu penulis Tjok Rai Sudharta dan Drs. Ida Bagus Oka Punia Atmaja penerbit Paramita Surabaya 2005 halaman 76 dan halaman 77 diuraikan dalam halaman 13 dan halaman 14 dan juga dalam buku Himpunan Hasil Paruman Sulinggih Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali dari tahun 1990/1998 milik Pemerintah Provinsi Bali, halaman 15 dari permohonan menguji Undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945; Dari uraian permohonan tersebut di atas jelas keempat Undang-undang tersebut di atas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dalam uraian tentang sumpah jabatan, karena dalam menguraikan tentang sumpah jabatan, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 4 tidak menguraikan sanksi relegius bila terjadi pelanggaran atas penerapan sumpah tersebut dan atau tidak diikutinya tata cara pelaksanaan sumpah menurut ajaran agamanya masing-masing dalam pelaksanaan sumpah, sehingga apabila sumpahnya dilanggar oleh yang melaksanakan sumpah (oleh yang bersumpah) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang dipertegas dengan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menguraikan, “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan masyarakat hukum adat berserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dengan Undang-Undang dan juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana diuraikan di atas sehingga pasal- pasal dari Undang-undang yang diuji tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana diuraikan di atas. Dengan uraian tersebut di atas hak-hak Pemohon yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana diuraikan di atas merasa dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang sebagaimana diuraikan di atas. Untuk lebih melengkapi permohonan Pemohon tentang sumpah jabatan yang dalam permohonan tanggal 12 Mei 2014 perihal Permohonan Menguji Undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, sepertinya Pemohon hanya menguraikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial khusus Pasal 30, padahal yang Pemohon maksudkan adalah atas Undang- Undang sebagaimana diuraikan di atas yang semuanya dari masing-masing Undang-Undang tersebut salah satu pasalnya mengatur tentang sumpah jabatan yang bila dilanggar tidak ada diatur sanksi agamanya (relegiusnya); Di samping Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial khususnya Pasal 30, juga menyangkut uraian sumpah jabatan meliputi Undang-undang yang lainnya yang mengatur sumpah jabatan yaitu: - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung khusus Pasal 9 juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 5 - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman khusus Pasal 30 juncto Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi khusus Pasal 21 juncto Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi; Bahwa atas semua tersebut di atas khusus tentang sumpah jabatan bila dilanggar oleh orang yang melakukan sumpah tidak diatur sanksi agamanya (relegiusnya) sehingga atas pasal-pasal yang disebutkan dalam Undang-Undang di atas karena tidak mengatur tentang sanksi agama (relegius) bila dilanggar akan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana diuraikan di atas; Berdasarkan uraian Pemohon tersebut dalam melengkapi/ menyempurnakan permohonan Pemohon atas permohonan perihal: Permohonan Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 tertanggal 12 Mei 2014 nampak jelas atas Undang-Undang yang salah satu pasalnya (atas Undang- Undang sebagaimana diuraikan di atas) adalah bertentangan dengan Undang- Undang Dasar 1945, Pasal 9 mengatur hukum dasar yang tertulisnya dipertegas Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menguraikan negara mengakui dan menghormati ketentuan-ketentuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dengan Undang-Undang serta ketentuan Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 yang menguraikan: (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta pedakuan yang sama di hadapan hukum; (2) “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”; (3) “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”; (4) “Setiap orang berhak atas status kewarganegaraannya”; Serta memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi supaya memberi putusan yang amamya sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 6 2. Menyatakan hukum: 2.1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial khusus Pasal 30 juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial yang mengatur tentang sumpah jabatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 9 dengan dipertegas Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana diuraikan di atas; 2.2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung khusus Pasal 9 juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang mengatur tentang sumpah jabatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dengan dipertegas Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana diuraikan di atas; 2.3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman khusus Pasal 30 juncto Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur tentang sumpah jabatan bertengan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 9 dengan dipertegas Pasal 18D ayat (2) dan Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana diuraikan di atas; 2.4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi khusus Pasal 21 juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi yang mengatur tentang sumpah jabatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 9 dengan dipertegas Pasal 18D ayat (2) dan Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana diuraikan di atas; Maupun Undang-Undang lainnya yang salah satu pasalnya mengatur tentang sumpah jabatan tetapi tidak mengatur sanksi agama (relegius) bila sumpahnya tersebut dilanggar; Bahwa atas pasal-pasal dari Undang-Undang tersebut di atas yang mengatur tentang sumpah jabatan tidak ada sanksi agamanya (relegiusnya) bila Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 7 dilanggar tidak mempunyai kekuatan mengikat karena bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 sebagaimana diuraikan di atas; [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang tidak diberi tanda, yakni sebagai berikut: 1. Fotokopi kutipan Himpunan Hasil Paruman Sulinggih; 2. Fotokopi tulisan dengan judul “Implimentasi Sumpah Cor Dalam Praktek Penegakan Hukum” dengan penulis Ida Bagus Putu Madeg, S.H., MH., Praktisi Hukum/Hakim Pengadilan Negeri Denpasar; [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertera dalam berita acara persidangan telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa menurut Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang- Undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa permohonan a quo adalah permohonan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang, in casu Undang-Undang 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang- Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 8 Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap UUD 1945, sehingga dengan demikian, prima facie, Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. Kualifikasi Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dalam kualifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a yang disebabkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.4] Menimbang bahwa sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya Mahkamah telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 9 c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa karena tidak jelasnya permohonan Pemohon sebab hanya menerangkan kualifikasi Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia namun tidak jelas menguraikan kerugian hak konstitusionalnya yang dirugikan sebagai akibat diberlakukan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian (kecuali pernyataan bahwa Pemohon menganggap rasa keadilannya tereliminasi oleh ketentuan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, dalam hal ini ketentuan yang mengatur tentang sumpah jabatan karena tidak adanya norma yang memuat sanksi religius apabila ternyata sumpah dimaksud dilanggar atau tidak dilaksanakan) serta terdapatnya uraian dalam posita permohonan yang tidak ada relevansinya dengan pokok permohonan dan petitum yang memuat hal- hal yang tidak ada sangkut-pautnya dengan permohonan maka Mahkamah, dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 20 Agustus 2015, yang dilaksanakan melalui persidangan jarak jauh (melalui video conference), telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki dan memperjelas permohonannya; [3.6] Menimbang bahwa sampai dengan hari diselenggarakannya sidang Perbaikan Permohonan tanggal 02 September 2015, yang juga dilaksanakan melalui video conference, Pemohon tidak pula melakukan perbaikan yang signifikan terhadap permohonannya sebagaimana telah dinasihatkan pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan. Namun demikian, berdasarkan keterangan yang disampaikan Pemohon dalam persidangan dimaksud telah ternyata bahwa maksud sesungguhnya dari permohonan Pemohon adalah agar Mahkamah menambahkan ketentuan tentang sanksi religius apabila sumpah jabatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang dimohonkan pengujian ternyata dilanggar atau tidak dilaksanakan, termasuk sumpah yang diucapkan oleh calon Pegawai Negeri Sipil, calon ABRI [sic!], calon Polri dan calon pejabat lainnya. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 10 [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.5] dan [3.6] di atas telah ternyata bahwa di samping kabur, permohonan a quo juga berkenaan dengan sesuatu yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah. Dengan demikian, Mahkamah tidak memandang perlu melanjutkan pemeriksaan permohonan a quo ke tahapan pemeriksaan persidangan sehingga tidak pula terdapat kebutuhan untuk mendengar keterangan DPR, Presiden, maupun pihak- pihak lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK; [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon tidak dapat diterima. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan Pemohon kabur; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Patrialis Akbar, Aswanto, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal tiga, bulan September, tahun dua ribu lima belas, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 11 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal sebelas, bulan November, tahun dua ribu lima belas, selesai diucapkan pukul 11.45 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Patrialis Akbar, Aswanto, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Presiden/yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat/yang mewakili, tanpa dihadiri oleh Pemohon. KETUA, ttd. Arief Hidayat ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Anwar Usman ttd. I Dewa Gede Palguna ttd. Maria Farida Indrati ttd. Suhartoyo ttd. Wahiduddin Adams ttd. Patrialis Akbar ttd. Aswanto ttd. Manahan M.P Sitompul PANITERA PENGGANTI, ttd. Sunardi Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id