PUU
Tahun 2026
93/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Pemohon: Delpedro Marhaen Rismansyah (Pemohon I) dan Muzaffar Salim (Pemohon II)
Tanggal Putusan: 2026-04-16T15:14:00+07:00
Amar Putusan: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Teks Putusan
PUTUSAN
NOMOR 93/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan
terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
1. Nama
: Delpedro Marhaen Rismansyah
Alamat
: Jalan Kiara Sari Permai 10 Blok B 10 RT. 008 RW. 001
Margasari, Buah Batu, Kota Bandung, Jawa Barat
Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon I;
2. Nama
: Muzaffar Salim
Alamat
: Ulujami RT. 012 RW. 004 Ulujami, Pesanggrahan, Jakarta
Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon II;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2026, memberi kuasa kepada
Muhammad Fauzan Alaydrus, S.H., M Fahrul Rhozi Lubis, M Daffa Athalla
Batubara, S.M., Hasnu, S.Pi., M.Sos., dan Iman Wildan Alaudy, S.Sos., warga
negara Indonesia yang memilih domisili hukum di Jalan Kunci Nomor 16,
RT.6/RW.2, Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak
untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai -------------- para Pemohon;
[1.2]
Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.
2
2. DUDUK PERKARA
[2.1]
Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal
28 Februari 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal
5 Maret 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor
91/PUU/PAN.MK/AP3/03/2026 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara
Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 93/PUU-XXIV/2026 pada tanggal 6
Maret 2026, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 23
Maret 2026 dan diterima Mahkamah pada tanggal 25 Maret 2026, pada pokoknya
menguraikan hal-hal sebagai berikut:
I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
1. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia [“MK”] yakni untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final, untuk menguji Undang-Undang [“UU”] terhadap UUD
NRI 1945. Hal ini diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan antara lain pada
Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [“UU
MK”], Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman [“UU Kekuasaan Kehakiman”] dan Pasal 9 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan [“UUP3”] yang masing-masing mengatur sebagai berikut:
Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang
terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga
negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar,
memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil
pemilu”.
Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
3
a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang
Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. (...).”
Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; (...).”
Pasal 9 ayat (1) UUP3
“Dalam hal satu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya
dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) dan (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi
Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-
Undang [“PMK No. 7 Tahun 2025”] menjelaskan permohonan pengujian di MK
meliputi pengujian materiil, yang berarti pengujian yang berkenaan dengan
materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU yang dianggap
bertentangan dengan UUD NRI 1945, yang dikutip sebagai berikut:
Pasal 2 ayat (2) PMK No. 7 Tahun 2025
“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
Permohonan formil atau pengujian materiil”.
Pasal 2 ayat (5) PMK No. 7 Tahun 2025
“Pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian
yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian
dari undang-undang atau perppu yang dianggap bertentangan dengan
UUD NRI Tahun 1945.”
3. Bahwa berdasarkan kewenangan yang diberikan, sebagaimana dimaksud dalam
ketentuan-ketentuan tersebut di atas, MK memiliki fungsi sebagai pengawal
konstitusi (the guardian of the constitution) yang berarti MK memiliki fungsi
menjaga agar UU yang secara hierarkis berada di bawah UUD NRI 1945 tidak
bertentangan dengan UUD NRI 1945. Apabila terdapat UU yang berisi atau
memuat ayat, pasal dan bagian yang bertentangan dengan Konstitusi
(unconstitutional), maka MK dapat menganulirnya dengan cara membatalkan
keberadaan UU tersebut secara menyeluruh atau pun pasal per pasalnya.
4. Bahwa selain memiliki fungsi sebagai pengawal konstitusi (the guardian of the
constitution), MK juga memiliki fungsi sebagai pelindung demokrasi (the
protector of democracy) dan pelindung hak asasi manusia (the protector of
human rights) yang berarti MK memiliki fungsi dan kewajiban untuk menjaga
4
prinsip serta nilai-nilai hak asasi manusia dan demokrasi.
5. Bahwa sebagai pelindung konstitusi (the guardian of the constitution), pelindung
demokrasi (the protector of democracy) dan pelindung hak asasi manusia (the
protector of human rights), MK berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah
ketentuan pasal-pasal dalam suatu UU agar bersesuaian dengan nilai-nilai
konstitusi. Tafsir MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasal dalam UU tersebut
merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of the constitution) yang
memiliki kekuatan hukum. Oleh karenanya, terhadap pasal-pasal yang
rumusannya bertentangan dengan konstitusi serta memiliki makna ambigu, tidak
jelas, dan/atau multitafsir dapat dimintakan penafsirannya kepada MK. Dalam
sejumlah perkara pengujian UU, MK telah beberapa kali menyatakan sebuah
bagian dari UU konstitusional bersyarat sepanjang ditafsirkan sesuai penafsiran
yang diberikan MK (conditionally constitutional) atau sebaliknya tidak
konstitusional, jika tidak diartikan sesuai dengan penafsiran MK (unconditionally
constitutional).
6. Bahwa selain memberikan penafsiran, dalam melaksanakan tugasnya bahkan
MK
dapat
membatalkan
ketentuan
norma
atau
pasal
yang
dinilai
bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia yang termuat
dalam konstitusi, dalam hal ini adalah UUD NRI 1945.
7. Bahwa ketentuan Pasal 246, Pasal 263 ayat (1), Pasal 263 ayat (2), dan
Pasal 264 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana menurut para Pemohon telah bertentangan dengan prinsip
negara hukum yakni perlindungan dan jaminan hak asasi manusia, serta
menciptakan situasi ketidakpastian hukum, melahirkan penafsiran yang
multitafsir, tidak jelas yang kehadirannya cenderung digunakan secara
sewenang-wenang sehingga berdampak terlanggarnya hak-hak konstitusional
yang dimiliki oleh para Pemohon terutama hak untuk mendapatkan kepastian
hukum yang adil, hak untuk mengeluarkan pendapat.
8. Bahwa Permohonan uji materiil Pasal 246, Pasal 263 ayat (1), Pasal 263 ayat
(2); dan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP,
diajukan karena pasal tersebut bertentangan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat
(1), Pasal 28E ayat (3); Pasal 28F; Pasal 28G ayat (1); Pasal 28I ayat (1) UUD
NRI 1945. Sehingga Permohonan ini telah memenuhi syarat adanya ketentuan-
5
ketentuan dalam UUD NRI 1945 yang menjadi batu uji terhadap ketentuan-
ketentuan dalam UU KUHP yang dinilai bertentangan.
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena Mahkamah Konstitusi
memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian materil Undang-Undang
terhadap Undang-Undang Dasar, sedangkan Pemohon telah tegas menyatakan
bahwa objectum litis Permohonan a quo adalah pengujian materil secara
konstitusionalitas Pasal 246, Pasal 263, dan Pasal 264 Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2023 tentang KUHP terhadap UUD NRI 1945, maka Mahkamah
Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan a quo.
II. KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON
10. Bahwa untuk mengajukan Permohonan pengujian undang-undang terhadap
UUD NRI 1945 kepada Mahkamah Konstitusi, subjek hukum yang dapat
mengajukan diri sebagai Pemohon adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 51
ayat (1) UU MK jo. Pasal 4 ayat (1) PMK 7/2025 yang pada pokoknya
menyatakan bahwa Pemohon dalam pengujian UU terhadap UUD NRI 1945
adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya
dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang
mempunyai kepentingan sama;
b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
d. Lembaga negara.
11. Bahwa Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menjelaskan bahwa “yang
dimaksud dengan hak konstitusionalitas adalah hak-hak yang diatur dalam UUD
NRI 1945)”.
12. Bahwa berdasarkan Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan
MK yang hadir berikutnya, MK telah menentukan 5 (lima) syarat mengenai
kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU No.
24 Tahun 2003, yakni sebagai berikut:
a. Harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan
oleh UUD NRI 1945;
b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan
oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik
dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang
wajar dapat dipastikan akan terjadi;
6
d. Ada hubungan sebab akibat (causal dan/atau kewenangan konstitusional
dimohonkan pengujian; dan verband) antara kerugian hak dengan undang-
undang yang
e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka
kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan
atau tidak lagi terjadi.
13. Bahwa selanjutnya ketentuan mengenai status badan hukum publik telah diatur
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1653 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata, yaitu:
“Selain perseroan perdata sejati, perhimpunan orang-orang sebagai badan
hukum juga diakui undang-undang, entah badan hukum itu diadakan oleh
kekuasaan umum atau diakuinya sebagai demikian, entah pula badan hukum
itu diterima sebagai yang diperkenankan atau telah didirikan untuk suatu
maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau
kesusilaan”.
14. Bahwa terhadap subjek badan hukum publik, Jimly Asshiddiqie dalam Hukum
Acara Pengujian Undang-Undang (2006: 87) pada pokoknya menjelaskan
sebuah badan hukum dapat disebut sebagai badan hukum publik apabila
pembentukan badan hukum itu didasarkan atas kepentingan umum atau
kepentingan publik. Dikatakan oleh Jimly: “Dari segi subjeknya, badan hukum
tersebut dapat disebut sebagai badan hukum publik apabila kepentingan yang
menyebabkan badan itu dibentuk, didasarkan atas kepentingan umum atau
kepentingan publik, bukan kepentingan orang perorang. Sebaliknya, apabila
kepentingan yang menyebabkan ia dibentuk didasarkan atas kepentingan
pribadi orang per orang, maka badan hukum tersebut disebut badan hukum
privat atau perdata”.
15. Bahwa Pemohon I adalah perorangan warga negara Indonesia yang merupakan
peneliti dan aktivis pembela hak asasi manusia yang telah diakui oleh Komisi
Nasional Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keterangan Nomor 003/
PM.04/HRD/TUA/XII/2025 (Bukti P-10). Pemohon I saat ini juga menjabat
sebagai Direktur Eksekutif Lokataru Foundation. (Bukti P-8). Selain itu Pemohon
I aktif menulis serta meneliti tema-tema seputar hukum tata negara, demokrasi,
dan hak asasi manusia. Beberapa karyanya terindeks di Google Scholar antara
lain “Respect, Protection, and Fulfillment of the Right to Freedom of Religion in
a Pancasila-based Legal System”, “Seperempat Abad Reformasi: Catatan Kritis
tentang HAM, Sumber Daya Alam, dan Politik” ,”Kekerasan Seksual Termasuk
Pelanggaran HAM Berat”, serta “Protes sebagai Partisipasi: Perlindungan Hak
7
Sipil dan Politik Pelajar dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Cipta
Kerja”. Di tingkat internasional, Pemohon I berkontribusi menulis tulisan
“Introduction: Practices and Futures of Human Rights in Southeast Asia”,
“Human Rights, Illiberal Transitional Justice, and Tactical Concessions in
Cambodia and Indonesia” (Bukti P-11). Selain karya akademiknya, Pemohon I
dikenal aktif dalam advokasi hukum di berbagai isu strategis, termasuk sebagai
pihak terkait dalam sengketa hasil Pilkada Papua di Mahkamah Konstitusi,
kemudian sebagai kuasa hukum dalam pengujian materiil Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana; Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta bertindak sebagai prinsipal
dalam uji formil Undang-Undang BUMN No. 1 Tahun 2025 di Mahkamah
Konstitusi. Pemohon I menegaskan perannya sebagai bagian dari generasi
muda pemikir hukum progresif yang konsisten memperjuangkan demokrasi,
keadilan sosial, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia di Indonesia.
16. Bahwa Pemohon II adalah perorangan warga negara Indonesia yang merupakan
pembela HAM yang memiliki rekam jejak panjang, terdokumentasi, dan
konsisten dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat sipil, pelajar, kelompok
rentan, serta isu-isu kemanusiaan yang diakui oleh Komisi Nasional Hak Asasi
Manusia berdasarkan Surat Keterangan Nomor 004/PM.04/HRD/TUA/XII/2025
(Bukti P-13). Kiprahnya mencerminkan komitmen teguh terhadap prinsip
demokrasi, keadilan sosial, dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Selain
itu Pemohon II menulis penelitian mengenai “Kriteria Keterangan Ahli Dalam
Perkara Pengujian Undang-Undang Terkait Pencemaran Nama Baik, Fitnah,
dan Penyampaian Berita Bohong Studi Putusan: Mahkamah Konstitusi Nomor
78/PUU-XXI/2023”. Selain karya akademiknya, Pemohon II aktif dalam
memberikan Pendidikan Politik, Pendidikan Demokrasi dan hukum, Pendidikan
Orang Muda (Bukti P-14). Pemohon II menegaskan kedudukannya sebagai
bagian dari generasi muda yang secara aktif berperan dalam pemajuan dan
perlindungan hak asasi manusia. Peran tersebut diwujudkan melalui kegiatan
advokasi yang berfokus pada pemberian pendidikan politik dan demokrasi, baik
kepada sesama kaum muda maupun kepada masyarakat secara luas.
17. Bahwa rumusan pasal yang diuji dalam permohonan a quo secara faktual telah
merugikan hak-hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon II yang dijamin
8
dalam Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F,
Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945. Pasal-pasal
tersebut berbunyi sebagai berikut:
Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945
“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan
haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan
negaranya”.
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian
hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.
Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945
“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan
mengeluarkan pendapat”.
Pasal 28F UUD NRI 1945
“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk
mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk
mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan
informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.
Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945
“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan
martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas
rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau
tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.
Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945
“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati
nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai
pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum
yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi
dalam keadaan apa pun”.
18. Bahwa hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon II telah jelas dirugikan
secara konkret akibat ketentuan pasal-pasal yang diuji karena keberadaan
pasal-pasal yang diuji dalam Permohonan a quo justru menghambat dan secara
faktual mengkriminalisasi Pemohon I dan Pemohon II yang mempunyai fokus
kerja yang berhubungan dengan pemajuan hak asasi manusia, pendidikan
politik, serta advokasi. Hambatan yang dimaksud adalah penggunaan pasal-
pasal a quo sebagai alat untuk melaporkan atau mengkriminalisasi pihak yang
kritis dalam menjalankan fungsi advokasi.
19. Bahwa Pasal 45A ayat (3) UU ITE yang mana ketentuannya sama dengan pasal
a quo nyatanya digunakan untuk mengkriminalisasi pihak yang bersikap kritis
9
dalam menjalankan fungsi advokasi, in casu Pemohon I dan Pemohon II
mengalami kerugian nyata, terbukti dari aparat penegak hukum yang lebih
mengutamakan proses pidana terhadap Pemohon I dan Pemohon II dengan
tuduhan bahwa para Pemohon diduga menyebarkan berita bohong kepada
publik terhadap penyebaran informasi berbasis data terkait 400 demonstran
yang ditangkap oleh aparat penegak hukum sehingga dianggap menimbulkan
kerusuhan agustus 2025. Tuduhan kepada para Pemohon justru berbanding
terbalik dengan apa yang dilakukan oleh para pemohon yang sebenarnya
melakukan pendataan para demonstran yang tertangkap untuk memberikan
advokasi berupa bantuan hukum kepada masyarakat yang ikut dalam aksi
demonstrasi. (vide Bukti P-16).
20. Bahwa kriminalisasi yang dimaksud, yakni pada 1 September 2025, Pemohon I
dan 2 September 2025 Pemohon II ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka
oleh Polda Metro Jaya.
21. Bahwa kriminalisasi terhadap Pemohon I dan Pemohon II dilatarbelakangi oleh
kegiatan advokasi yang dilakukan oleh Lokataru Foundation melalui pembukaan
Posko Aduan Bantuan Hukum dan merilis data demonstran tertangkap yang
disebarluaskan lewat media sosial. (vide Bukti P-17).
22. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II kemudian dikriminalisasi dengan
menggunakan Pasal 246 KUHP atas tuduhan menghasut melalui pembukaan
posko aduan bantuan hukum, serta atas tuduhan menyebarkan berita bohong
terkait perilisan data penangkapan demonstran. Padahal, tujuan Pemohon I dan
II membuka posko aduan bantuan hukum serta merilis data penangkapan
demonstran kepada publik adalah untuk segera memberikan pendampingan
hukum kepada para demonstran yang ditangkap, sekaligus mengadvokasi
ancaman pencabutan Kartu Jakarta Pintar (KJP) terhadap para pelajar yang
turut serta dalam aksi demonstrasi pada Agustus 2025. Tindakan tersebut
merupakan bagian dari upaya Pemohon I dan Pemohon II sebagai pekerja yang
berfokus pada pemenuhan hak asasi manusia.
23. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendapatkan kerugian konstitusional karena
secara faktual telah dikriminalisasi akibat diberlakukannya ketentuan Pasal
a quo, yang pada pokoknya menyatakan para Pemohon menghasut, serta
menyebarkan berita bohong yang pada akhirnya menimbulkan kerusuhan.
10
24. Bahwa kriminalisasi tersebut telah secara terang melanggar hak konstitusional
Pemohon I dan Pemohon II yang secara eksplisit dijamin dan dilindungi di dalam
UUD NRI 1945, dengan uraian sebagai berikut:
a. Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 (Sipil dan Politik) “memajukan dirinya
dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun
masyarakat, bangsa, dan negaranya” norma ini mengandung makna bahwa
warga negara tidak hanya dijamin hak individualnya, tetapi juga hak kolektif
untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,
termasuk melalui advokasi, gerakan sosial, dan pembangunan kapasitas.
Pelanggaran terhadap ketentuan ini terjadi ketika Pemohon I dan Pemohon
II, dalam menjalankan advokasi bantuan hukum sebagai bagian dari peran
masyarakat sipil, justru dituduh melakukan penghasutan dan dianggap
menyebarkan berita bohong karena merilis data 400 penangkapan
demonstran dan mempublikasi poster bantuan hukum yang di dalamnya
memuat narasi “Jangan Takut!”, “Kita Lawan Bareng”.
b. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 (Sipil dan Politik) , yaitu hak konstitusional
Pemohon I dan Pemohon II atas “Hak atas perlakuan yang sama di hadapan
hukum” makna dalam Pasal 28D ayat (1) norma ini mengandung makna
bahwa setiap orang berhak mendapat pengakuan dan perlindungan hukum,
mendapat kepastian hukum yang adil, dan diperlakukan sama dihadapan
hukum, tanpa diskriminasi. Prinsip utamanya adalah equality before the law,
tidak boleh ada perlakuan yang berbeda berdasarkan status sosial, maupun
politik. Namun dalam kerugian yang dialami oleh para Pemohon justru
dikerdilkan akibat aparat penegak hukum menyalahgunakan ketentuan
hukum untuk melemahkan pergerakan Pemohon I dan Pemohon II yang
merupakan bagian dari masyarakat sipil menggunakan pasal yang serupa
diujikan dalam perkara a quo;
c. Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 (Sipil dan Politik) “hak atas kebebasan
berserikat, hak atas berkumpul, dan hak atas kebebasan mengeluarkan
pendapat” norma ini merupakan jaminan konstitusional yang melindungi
kebebasan berekspresi warga negara sebagai bagian dari hak sipil dan
politik, sehingga negara wajib menghormati, melindungi, dan tidak
membatasi secara sewenang-wenang. Pelanggaran terhadap ketentuan ini
terjadi ketika Pemohon I dan Pemohon II, dalam menjalankan haknya untuk
11
mengeluarkan pendapat melalui publikasi jumlah pelajar yang ditangkap
melalui saluran instagram serta membuka posko aduan bantuan hukum,
justru dibungkam dengan upaya kriminalisasi yang mendalilkan bahwa
tindakan tersebut sebagai penghasutan dan penyebaran berita bohong.
d. Pelanggaran Pasal 28F UUD NRI 1945 (Sipil dan Politik) “hak untuk
berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi
dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki,
menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan
segala jenis saluran yang tersedia.” norma ini menegaskan bahwa
kebebasan berkomunikasi dan memperoleh informasi merupakan hak
konstitusional yang tidak boleh dibatasi secara sewenang-wenang, karena
menjadi fondasi dalam partisipasi warga negara dalam kehidupan
demokratis. Pelanggaran terhadap ketentuan ini terjadi ketika Pemohon I dan
Pemohon II, yang menggunakan saluran media untuk melakukan pendataan
terhadap pelajar yang ditangkap serta membuka posko bantuan hukum,
justru diancam dengan pasal-pasal pidana yang
serupa dengan yang
sedang diuji dalam perkara a quo.
e. Pelanggaran Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 (Sipil dan Politik) “hak atas
rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau
tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi” norma ini menegaskan
bahwa jaminan kebebasan untuk menjalankan atau tidak menjalankan hak
asasi tanpa rasa takut akan konsekuensi represif dari negara atau pihak lain.
Pelanggaran terhadap ketentuan ini terjadi ketika Pemohon I dan Pemohon
II, yang menjalankan aktivitas advokasi berupa merilis data pelajar yang
ditangkap, dan membuka posko aduan bantuan hukum melalui saluran
instagram, justru dikriminalisasi oleh aparat penegak hukum. Kriminalisasi
tersebut menimbulkan rasa takut dan ancaman nyata bagi para Pemohon,
sehingga mereka tidak lagi dapat menjalankan hak asasinya secara bebas
dan kondisi ini menciptakan chilling effect bagi para Pemohon dalam
melakukan kerja-kerja advokasinya.
f. Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945 (Sipil dan Politik) “hak untuk diakui sebagai
pribadi di hadapan hukum” norma ini menegaskan bahwa setiap individu
memiliki kedudukan hukum yang sah, dan harus diakui kapasitasnya
sebagai subjek hukum yang bebas menjalankan kerja-kerja sosial. Hak
12
ini bersifat non-derogable rights (hak yang tidak dapat dikurangi dalam
keadaan apa pun), sehingga negara harus menjamin pengakuan dan
perlindungan terhadap eksistensi setiap orang. Pelanggaran terjadi ketika
Pemohon I dan Pemohon II, yang menjalankan fungsi pendampingan hukum
bagi setiap orang, justru dikriminalisasi. Dengan tuduhan pidana, fokus kerja
advokasi yang dilakukan para Pemohon dianggap tidak sah, sehingga peran
mereka sebagai subjek hukum yang menjalankan hak dan kewajibannya
dilemahkan.
25. Bahwa kerugian yang dialami Pemohon I dan Pemohon II telah berdampak
langsung pada terhambatnya upaya mereka dalam memperjuangkan, merilis,
dan mempromosikan isu terkait Hak Asasi Manusia, Demokrasi, Hak Politik
Orang Muda. Kegiatan dan kerja-kerja advokasi yang seharusnya dapat
dilakukan oleh Para Pemohon menjadi terhambat karena keduanya terlebih
dahulu ditahan di Rumah Tahanan Polda Metro Jaya dan Rumah Tahanan
Salemba selama 60 (enam puluh) hari sejak 2 September 2025.
26. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sempat menyandang status sebagai
Terdakwa dan menjalani pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
dengan register Nomor 742/Pid.Sus/2025/PN.JKT.PST. Perkara tersebut
bermula dari laporan pihak Kepolisian Polda Metro Jaya, yang kemudian
dituangkan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara PDM-
306/JKT.PST/10/2025 (vide Bukti P-18).
27. Bahwa para Pemohon dituduh melakukan penghasutan akibat adanya postingan
di sosial media tempat para pemohon bekerja yang mempublikasi poster
bantuan advokasi hukum untuk para pelajar dan warga negara yang ingin
melakukan demonstrasi pada Agustus lalu, yang mana didalamnya terdapat
narasi “Jangan Takut!” “Kita Lawan Bareng”.
28. Bahwa para Pemohon secara faktual mengalami kerugian konstitusional akibat
keberlakuan pasal yang diuji, karena hak-hak konstitusional mereka tidak dapat
dilaksanakan secara penuh. Kerugian tersebut berupa terhalangnya hak atas
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta hak
atas perlakuan yang sama di hadapan hukum. Selain itu, para Pemohon juga
kehilangan
kesempatan
untuk
menjalankan
kebebasan
berpendapat
sebagaimana dijamin oleh UUD NRI 1945 dan prinsip negara hukum.
13
29. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah diputus tidak bersalah pada
Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Pst (vide Bukti P-20), yang mana
sebelumnya para Pemohon dirugikan menjalani penahanan selama 6 bulan baik
di Polda Metro Jaya dan Rumah Tahanan Salemba serta berstatus sebagai
terdakwa yang menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat.
30. Bahwa di tengah kondisi penegakan hukum yang belum memiliki budaya negara
hukum yang demokratis dan pemahaman terhadap prinsip hak asasi manusia
maka kehadiran pasal-pasal yang tengah diuji tidak lebih hanya sebagai
ancaman bagi hak-hak yang dimiliki oleh Pemohon I dan Pemohon II. Situasi
tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak yang dimiliki Pemohon I dan
Pemohon II yakni hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan
untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai yang merupakan hak asasi
sebagaimana dijamin pada Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945.
31. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, dan PMK 7/2025 terdapat
beberapa syarat agar suatu kerugian dapat dianggap sebagai kerugian
konstitusional, yaitu:
-
Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh
UUD NRI 1945;
-
Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh
berlakunya undang-undang atau Perpu yang dimohonkan pengujian;
-
Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau
setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat
dipastikan akan terjadi;
-
Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya
undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
-
Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian
konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.
III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN
32. Bahwa para Pemohon hendak mengajukan uji materiil terhadap ketentuan, yakni
rumusan norma atau Pasal 246, Pasal 263 ayat (1), Pasal 263 ayat (2), dan Pasal
264 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang dipandang akan melanggar
14
hak-hak konstitusional para Pemohon sebagaimana yang dijamin dalam
Undang-Undang Dasar 1945. Adapun norma atau pasal dalam undang-
undang dimaksud adalah sebagai berikut:
Ketentuan
Isi
Pasal 246 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2023 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana
“Dipidana dengan pidana penjara
paling lama 4 (empat) tahun atau
pidana denda paling banyak kategori
V, setiap orang yang Di Muka Umum
dengan lisan atau tulisan:
a. menghasut orang untuk melakukan
Tindak Pidana; atau.
b. Menghasut orang untuk melawan
penguasa umum dengan
kekerasan”.
Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana
(1) “Setiap Orang yang menyiarkan
atau menyebarluaskan berita atau
pemberitahuan padahal
diketahuinya bahwa berita atau
pemberitahuan tersebut bohong
yang mengakibatkan kerusuhan
dalam masyarakat, dipidana
dengan pidana penjara paling
lama 6 (enam) tahun atau pidana
denda paling banyak kategori V”.
Pasal 263 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana
(2) “Setiap Orang yang menyiarkan
atau menyebarluaskan berita atau
pemberitahuan padahal patut
diduga bahwa berita atau
pemberitahuan tersebut adalah
bohong yang dapat
mengakibatkan kerusuhan dalam
masyarakat, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 4
(empat) tahun atau pidana denda
paling banyak kategori IV.”
Pasal 264 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2023 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana
“Setiap Orang yang menyiarkan
berita yang tidak pasti, berlebih-
lebihan, atau yang tidak lengkap
sedangkan diketahuinya atau patut
diduga, bahwa berita demikian dapat
mengakibatkan kerusuhan di
masyarakat, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 2 (dua) tahun
atau pidana denda paling banyak
kategori III”.
15
33. Bahwa menurut para Pemohon ketentuan Pasal 246, Pasal 263, dan Pasal 264
UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP telah bertentangan dengan norma
konstitusi sebagai berikut:
Ketentuan UUD
NRI 1945
Bunyi Pasal
Materi
Pasal 28C ayat (2) Setiap orang berhak untuk
memajukan dirinya dalam
memperjuangkan haknya secara
kolektif untuk membangun
masyarakat, bangsa dan negaranya.
Partisipasi
Pasal 28D ayat (1) Setiap
orang
berhak
atas
pengakuan, jaminan, perlindungan,
dan kepastian hukum yang adil serta
perlakuan yang sama dihadapan
hukum.
Kepastian hukum;
Perlindungan dan
persamaan di
hadapan hukum;
Pasal 28E ayat (3)
Setiap orang berhak atas
kebebasan berserikat, berkumpul,
dan mengeluarkan pendapat.
Kebebasan
berpendapat;
Kebebasan
berserikat dan
berkumpul
Pasal 28F
Hak untuk berkomunikasi dan
memperoleh informasi untuk
mengembangkan pribadi dan
lingkungan sosialnya serta berhak
untuk mencari, memperoleh,
memiliki, menyimpan, mengolah,
dan menyampaikan informasi
dengan menggunakan segala jenis
saluran yang tersedia.
Kebebasan
berpendapat;
Kebebasan
berekspresi
Pasal 28G ayat (1) Setiap orang berhak atas
perlindungan diri pribadi, keluarga,
kehormatan, martabat, dan harta
Keadilan
Pemidanaan
Pasal 28I ayat (1)
Hak untuk hidup, hak untuk tidak
disiksa, hak kemerdekaan pikiran,
dan hati nurani, hak beragama, hak
untuk tidak diperbudak, hak untuk
diakui sebagai pribadi dihadapan
hukum, dan hak untuk tidak dituntut
atas dasar hukum yang berlaku
surut adalah hak asasi manusia
yang tidak dapat dikurangi dalam
keadaan apa pun.
Kebebasan
berpendapat;
Kebebasan
berkumpul dan
berserikat; Keadilan
Pemidanaan
34. Bahwa selain melanggar hak-hak dari para Pemohon yang dijamin dan dilindungi
oleh Undang-Undang Dasar 1945, pasal-pasal yang diajukan untuk diuji
16
nyatanya juga berbahaya dan bertentangan dengan prinsip-prinsip negara
demokrasi
karena
berpotensi
digunakan
sebagai
instrumen
untuk
membungkam, menghentikan, serta mengkriminalisasi setiap orang yang
memiliki itikad baik dalam mendampingi, mendorong, maupun membantu orang
muda menyampaikan kritik dan protes terhadap kebijakan publik.
DALIL-DALIL PERMOHONAN
A. Preseden Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Pasal-Pasal dan Materi
Muatan Dalam Permohonan A Quo Dapat Dimohonkan Pengujian atau
tidak bertentangan dengan asas ne bis in idem
35. Bahwa pada Putusan MK Nomor 50/PUU-VI/2008 tanggal 05 Mei 2009, ketika
memeriksa pengujian Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE yang terkait
dengan pendistribusian materi yang memiliki muatan penghinaan dan/atau
pencemaran nama baik, MK mengungkapkan bahwa MK dihadapkan pada dua
kepentingan
hukum
yaitu
antara
melindungi
kebebasan
berbicara,
menyampaikan
pendapat
dengan
lisan
dan
tulisan
dan
kebebasan
berkomunikasi dan memperoleh informasi sebagai hak-hak yang bersifat hak
konstitusional warga negara berhadapan dengan hak-hak dasar akan
perlindungan terhadap harkat, martabat, dan nama baik orang lain.
36. Bahwa selain itu pada putusan MK Nomor 14/PUU-VI/2008 tanggal 15 Agustus
2018 ketika memeriksa pengujian Pasal 207, Pasal 310 ayat (1), Pasal 310
ayat (2), Pasal 311 ayat (1), dan Pasal 316 KUHP yang seluruhnya terkait
dengan pemidanaan atau potensi pemidanaan jurnalis atas materi berita yang
dianggap pencemaran, penghinaan, dan perbuatan fitnah, MK melihat bahwa
pengujian tersebut merupakan penerapan norma bukan mempersoalkan
konstitusionalitas norma, menurut MK kelemahan atau kekurangan yang terjadi
dalam proses penerapan norma tidaklah dibenarkan jika diatasi dengan jalan
mencabut norma tersebut. Kendati tidak membatalkan pasal-pasal yang diujikan,
MK menyebut bahwa hal tersebut merupakan persoalan penyimpangan-
penyimpangan dalam praktik penegakan hukum. Menurut MK penegak hukum
yang semestinya lebih membudaya sesuai dengan tuntutan cita negara hukum
dan demokratis. Dengan kata lain bahkan hingga saat ini penegakan hukum
terhadap pidana terkait penghinaan dan/atau pencemaran nama baik belum
sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis.
17
37. Bahwa merujuk pada Putusan MK Nomor 50/PUU-VI/2008 tanggal 5 Mei 2009
dan Putusan MK Nomor 14/PUU-VI/2008 tanggal 15 Agustus 2018, telah
dipaparkan kepada MK bentuk-bentuk penyalahgunaan hukum untuk
menggembosi kebebasan berpendapat pada negara demokrasi konstitusional.
Namun demikian kedua putusan tersebut tidak berpihak pada kerugian
konstitusional yang dialami oleh para Pemohon dan MK belum menghadirkan
jalan tengah untuk turut melindungi hak konstitusional warga negara atas
kebebasan berpendapat. MK belum memberikan pesan yang jelas atas
penegakan hukum yang menyimpang dan standar yang jelas terkait bagaimana
memaknai pasal-pasal tersebut agar tidak disalahgunakan kekuasaan untuk
membungkam lawan politik dan masyarakat sipil yang kritis terhadap
kekuasaan, pemerintah dan pejabat publik. Sehingga dengan menganulir
ketentuan pasal yang diuji setidaknya kerugian konstitusional para Pemohon
dapat terpulihkan.
38. Bahwa merujuk pada Putusan MK Nomor 78/PUU-XXI/2023 tanggal 21 Maret
2023 ketika memeriksa pengujian Pasal 14, Pasal 15, Pasal 310 ayat (1) UU
Nomor 1 Tahun 1946, Pasal 27 ayat (3), Pasal 45 ayat (3) UU ITE yang
seluruhnya terkait dengan pemidanaan atau potensi pemidanaan aktivis dan
lembaga bantuan hukum atas pendistribusian materi berita yang dianggap
pencemaran, penghinaan, dan penyebaran berita bohong, Mahkamah Konstitusi
dalam pertimbangannya menegaskan berkaitan dengan unsur “berita atau
pemberitahuan bohong” dan “kabar yang tidak pasti atau kabar yang
berkelebihan” mengandung sifat “ambiguitas” karena sulit menentukan
parameter kebenaran. Apabila ukuran parameter dalam menyampaikan
pendapat tersebut tidak jelas baik hal tersebut dilakukan di tempat umum
maupun ranah pribadi, maka hal demikian justru dapat menimbulkan
pembatasan terhadap hak setiap orang. Dengan demikian, masyarakat tidak lagi
memiliki kebebasan untuk berpendapat sebagai bentuk partisipasi publik dalam
kehidupan berdemokrasi sebagaimana dijamin dalam UUD NRI 1945.
39. Bahwa dalam Perkara Pengujian Undang-Undang oleh MK terdapat
pembatasan terkait materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-
undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan kembali. Dalam ketentuan yang
berlaku secara universal pembatasan tersebut dimerupakan pengertian dari
asas ne bis in idem atau yang secara harfiah dimaknai sebagai “not twice in the
18
same” atau “tidak dua kali tentang hal yang sama”. Dalam konteks perkara
Pengujian Undang-Undang berarti suatu permohonan uji materiil terhadap suatu
undang-undang yang telah diputus oleh MK serta memiliki kekuatan hukum tetap
(final and binding) tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya.
40. Bahwa dalam perkara Pengujian Undang-Undang pengaturan mengenai tidak
bisanya materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang yang
telah diuji dimohonkan pengujian Kembali atau asas nebis in idem diatur dalam
Pasal 60 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [“UU MK
Perubahan”] sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU MK dan Pasal 72
PMK No. 7/2025 yang masing-masing menyatakan sebagai berikut:
Pasal 60 UU MK Perubahan
“(1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-
undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika
materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda”.
Pasal 72 PMK No. 7/2025
“(1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-
undang atau Perpu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian
kembali.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika
materi muatan dalam UUD NRI 1945 yang dijadikan dasar pengujian
berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda”.
41. Bahwa berdasarkan rumusan ketentuan atau pasal di atas, MK tidak berwenang
untuk memeriksa permohonan yang diajukan kepadanya jikalau materi muatan
ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang yang telah diuji dimohonkan
Kembali pengujiannya. Namun pengajuan permohonan uji materiil dapat
dianggap tidak bertentangan dan dikecualikan dari asas ne bis in idem
sepanjang pertama, materi muatan dalam UUD NRI 1945 yang menjadi batu uji
dan kedua alasan permohonan yang berbeda.
42. Bahwa benar, pernah dilakukan Pengujian terkait Pasal yang materi muatan
yang sama dengan Permohonan a quo terkait “Penyebaran berita bohong”
kepada Mahkamah Konstitusi dimana tertuang dalam Putusan MK Nomor
78/PUU-XXI/2023, akan tetapi objek permohonan yang diajukan adalah hal yang
berbeda, yang mana dalam putusan tersebut yang diuji adalah Pasal 14, Pasal
19
15, Pasal 310 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP dan Pasal 27
ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) UU ITE. Sedangkan, objek permohonan
dalam Permohonan a quo adalah Pasal 263 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang
KUHP. Sehingga menurut para Pemohon Permohonan a quo berbeda dengan
putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu sehingga tidak bertentangan
dengan asas ne bis in idem dengan pertimbangan.
43. Bahwa berdasarkan pertimbangan dan penjelasan di atas, para Pemohon
menyatakan bahwa pengujian terhadap pasal-pasal pada Permohonan a quo
dapat diajukan kembali dan tidak bertentangan dengan asas ne bis in idem
sebagaimana diatur dalam Pasal 60 UU MK dan Pasal 72 PMK No. 7/2025
karena telah memenuhi unsur pengecualian terhadap keberlakuan asas
tersebut. Dengan demikian Mahkamah tetap memiliki kewenangan untuk
memeriksa dan memutus Permohonan a quo.
B. Alasan-Alasan Pokok Permohonan
1) Dalil Pertama: Ketentuan Pasal 246, Pasal 263, dan Pasal 264 UU Nomor 1
Tahun 2023 tentang KUHP kembali dijadikan sebagai instrumen kriminalisasi
terhadap aktivis pembela hak asasi manusia dan bertentangan dengan Pasal
28E ayat (2) dan Pasal 28F UUD NRI 1945.
44. Bahwa sebelum memasuki uraian lebih lanjut, terlebih dahulu para Pemohon
menyampaikan kepada Mahkamah pandangan mengenai Tujuan dan Prinsip
Kriminalisasi. Hal ini dipandang penting agar Mahkamah dapat menilai apakah
norma yang diuji selaras dengan asas-asas hukum pidana serta hak
konstitusional yang menjamin perlindungan hak-hak warga negara.
45. Bahwa menurut KBBI “proses yang memperlihatkan perilaku yang semula tidak
dianggap sebagai peristiwa pidana, tetapi kemudian digolongkan sebagai
peristiwa pidana oleh masyarakat”. Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya
berjudul Kriminologi: Suatu Pengantar, Kriminalisasi adalah tingkah laku atau
tindakan yang ditetapkan oleh penguasa yang dianggap oleh golongan atau oleh
masyarakat sebagai anggapan perbuatan yang dapat pidana menjadi perbuatan
pidana atau kriminal yang dapat dipidana oleh lembaga berwenang. Kemudian,
menurut Soedarto kriminalisasi dapat juga diartikan sebagai proses penetapan
segala perbuatan seseorang dapat dipidana dengan proses pembuatan
peraturan atau undang-undang agar perbuatan tersebut dapat diancam dengan
20
sanksi yang dapat dipidana.
46. Bahwa terdapat tiga asas kriminalisasi yang perlu diperhatikan oleh pembentuk
undang-undang dalam menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana
beserta ancaman sanksi pidananya, yakni:
(1) asas legalitas;
(2) asas subsidiaritas;
(3) asas persamaan/kesamaan.
47. Bahwa asas legalitas merupakan fondasi utama bagi tegaknya suatu negara
hukum. Konsep negara hukum yang dikemukakan oleh Plato, menegaskan
bahwa penyelenggaraan negara yang baik harus didasarkan pada pengaturan
hukum yang baik. Konsep negara hukum tersebut mengandung dua substansi
dasar, yaitu:
(1) Paham akan Konstitusi, yang bermakna bahwa pemerintahan harus
dijalankan berdasarkan hukum paling mendasar (Konstitusi), bukan
semata-mata atas kehendak penguasa atau kekuasaan belaka;
(2) Sistem demokrasi atau kedaulatan rakyat, yang secara harfiah identik
dengan makna pemerintahan oleh rakyat, dimana seluruh warga negara
turut serta dalam proses pemerintahan.
48. Bahwa dalam doktrin hukum pidana ada beberapa macam fungsi asas legalitas,
salah satunya berkaitan dengan tujuan utama legalitas adalah mengamankan
posisi hukum rakyat terhadap negara dan fungsi untuk melindungi anggota
masyarakat dari tindakan sewenang-wenang pihak pemerintah merupakan
dimensi politik hukum dari asas legalitas.
49. Bahwa menurut J.E. Sahetapy terdapat tujuh makna asas legalitas, yaitu:
1) Tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut
undang-undang;
2) Penerapan undang-undang pidana tidak bisa berdasarkan analogi;
3) Kebiasaan tidak dapat mendasarkan dipidana;
4) Tidak ada perumusan delik yang kurang jelas;
5) Tidak surut dalam ketentuan pidana;
6) Tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan undang-undang;
7) Penuntutan pidana hanya menurut cara yang ditentukan undang-
undang.
50. Bahwa menurut Moeljatno ada tiga kriteria kriminalisasi dalam proses
pembaruan hukum pidana. (1) penetapan suatu perbuatan sebagai perbuatan
terlarang (perbuatan pidana) harus sesuai dengan perasaan hukum yang hidup
21
dalam masyarakat; (2) apakah ancaman pidana dan penjatuhan pidana itu
adalah jalan yang utama untuk mencegah dilanggarnya larangan-larangan
tersebut; (3) apakah pemerintah dengan melewati alat-alat negara yang
bersangkutan, betul-betul mampu untuk benar-benar melaksanakan ancaman
pidana kalau ternyata ada yang melanggar larangan.
51. Bahwa selain itu, menurut Hullsman mengajukan beberapa kriteria absolut yang
perlu diperhatikan dalam proses kriminalisasi, yaitu sebagai berikut:
1) Kriminalisasi seharusnya tidak ditetapkan semata-mata atas keinginan untuk
melaksanakan suatu sikap moral tertentu terhadap suatu bentuk perilaku
tertentu;
2) Alasan utama untuk menetapkan satu perbuatan sebagai tindak pidana
seharusnya tidak pernah didirikan suatu kerangka untuk perlindungan atau
perlakuan
terhadap
seorang
pelaku
kejahatan
potensial
dalam
kepentingannya sendiri;
3) Kriminalisasi tidak boleh berakibat melebihi kemampuan perlengkapan
peradilan pidana;
4) Kriminalisasi seharusnya tidak boleh dipergunakan sebagai suatu tabir
sekedar pemecahan yang nyata terhadap suatu masalah.
52. Bahwa prinsip asas legalitas dalam hukum pidana menuntut adanya beberapa
hal yang paling fundamental bagi perlindungan hak asasi manusia, karena
menjamin setiap orang hanya dapat dipidana berdasarkan hukum yang telah ada
secara jelas dan tegas. Berikut empat prinsip dasar dalam asas legalitas yaitu:
1) Lex scripta yang artinya hukum pidana harus tertulis dalam undang-undang;
2) Lex certa yang artinya setiap rumusan delik pidana harus jelas dan tidak
samar;
3) Lex stricta yang artinya setiap rumusan delik pidana harus ditafsirkan secara
tegas tanpa adanya analogi;
4) Lex praevia yang artinya hukum pidana tidak boleh berlaku surut.
53. Bahwa tujuan dan prinsip-prinsip kriminalisasi sebagaimana telah diuraikan
diatas, dengan menekankan asas legalitas sebagai fondasi utama dalam konsep
negara hukum, pada hakikatnya dimaksudkan untuk menjamin kepastian
hukum, mencegah terjadinya kriminalisasi, serta memastikan perlakuan yang
adil bagi setiap warga negara. Oleh karena itu, keberadaan norma dalam pasal
perkara a quo yang sedang diuji jelas mencerminkan pertentangan dengan
22
prinsip-prinsip tersebut.
Pertentangan Pasal 246, Pasal 263, dan Pasal 264 UU Nomor 1 Tahun 2023 KUHP
dengan Pasal 28E ayat (2), Pasal 28F UUD NRI 1945 serta bertentangan dengan
Asas Legalitas, Asas Subsidiaritas, dan Asas Persamaan/Kesamaan.
54. Bahwa dalam kaitannya dengan hukum yang tertulis, pembuat Undang-
Undang (legislatif) harus merumuskan secara jelas dan rinci mengenai
perbuatan yang disebut dengan tindak pidana. Hal inilah yang disebut dengan
asas lex certa atau bestimmtheitsgebot. Pembuat Undang-Undang harus
mendefinisikan dengan jelas tanpa samar-samar (nullum crimen sine lege
stricta), sehingga tidak ada perumusan yang ambigu mengenai perbuatan yang
dilarikan dan diberikan sanksi.
55. Bahwa asas legalitas yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP baru
merupakan prinsip fundamental hukum pidana yang menuntut agar setiap
perbuatan yang dipidana dirumuskan secara jelas, tegas, dan tidak
menimbulkan multitafsir. Prinsip lex certa, yaitu keharusan agar norma pidana
tidak hanya tertulis (lex scripta) dan berlaku ke depan (lex praevia), tetapi juga
memiliki kepastian makna yang dapat dipahami secara objektif oleh warga
negara.
56. Bahwa Pasal 246, Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 264 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2023 berbunyi:
Pasal 246 UU KUHP:
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau dipidana
denda paling banyak kategori V, Setiap orang yang di muka umum dengan
lisan atau tulisan:
a. Menghasut orang untuk melakukan tindak pidana, atau
b. Menghasut orang untuk melawan penguasa umum dengan kekerasan
Pasal 263 ayat (1) dan (2) UU KUHP:
(1) “Setiap Orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau
pemberitahuan padahal diketahuinya bahwa berita atau pemberitahuan
tersebut bohong yang mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau
pidana denda paling banyak kategori V”.
(2) “Setiap Orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau
pemberitahuan padahal patut diduga bahwa berita atau pemberitahuan
tersebut adalah bohong yang dapat mengakibatkan kerusuhan dalam
masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat)
tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV”.
23
Pasal 264 UU KUHP:
“Setiap Orang yang menyiarkan berita yang tidak pasti, berlebih-
lebihan, atau yang tidak lengkap sedangkan diketahuinya atau patut diduga,
bahwa berita demikian dapat mengakibatkan kerusuhan di masyarakat,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana
denda paling banyak kategori III”.
57. Bahwa unsur dari Pasal 246 UU No. 1 Tahun 2023 yang dimaksud dari unsur
menghasut memang sudah dijelaskan dalam penjelasan pasal tersebut, akan
tetapi unsur tersebut tidak memiliki batasan yang rigid dan objektif. Rumusan
yang tidak pasti ini membuka ruang tafsir subjektif bagi aparat penegak hukum
dalam menentukan apakah setiap perbuatan seruan dan ajakan di forum publik
atau dimuka umum yang berkaitan dengan kehidupan bernegara yang
demokratis dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penghasutan, sehingga
menimbulkan ketidakpastian hukum.
58. Bahwa, dengan tidak adanya batasan yang jelas tersebut bisa saja satu
pandangan kritis dikategorikan sebagai menghasut, padahal pandangan atau
tindakan itu memiliki dasar logika, fakta dan tujuan yang baik seperti yang
sedang dihadapi oleh para Pemohon dalam Perkara a quo yang saat ini didakwa
melakukan penghasutan karena mengunggah postingan posko aduan pada
demonstrasi agustus lalu, yang bertujuan untuk mengadvokasi warga negara
yang berdemonstrasi lalu ditangkap dan melakukan advokasi terkait KJP pelajar
serta gratis biaya rumah sakit para demonstran yang berdemonstrasi di Agustus
2025. Sehingga situasi ini bisa memperjelas adanya ketidakpastian hukum yang
bertentangan dengan asas lex certa.
59. Bahwa berkenaan dengan unsur esensial dalam Pasal 246 KUHP yaitu unsur
unsur “menghasut” mengandung unsur yang tidak objektif, dikarenakan setiap
kritik maupun seruan yang disampaikan sebagai bentuk kebebasan berekspresi
dan berpendapat di publik, bisa ditafsirkan sebagai bentuk penghasutan oleh
aparat penegak hukum, seperti apa yang dialami oleh para Pemohon.
60. Bahwa jika dicermati dalam dakwaan yang didakwakan kepada para Pemohon
adalah salah satunya berdasarkan pada posko bantuan hukum dan advokasi
yang dipublikasi oleh para Pemohon, sebagai bentuk kerja-kerja publik dan
konstitusionalitas para Pemohon di Lokataru Foundation.
24
61. Bahwa unsur dari Pasal 263 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 “Setiap orang yang
menyiarkan berita dan pemberitahuan padahal diketahuinya bahwa berita atau
pemberitahuan tersebut bohong” dalam Pasal 263 KUHP baru, tidak terdapat
penjelasan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan frasa “berita atau
pemberitahuan tersebut bohong.” Ketiadaan definisi yang jelas dan terukur atas
istilah “bohong” menimbulkan ketidakpastian hukum karena membuka ruang
tafsir yang sangat luas dan subjektif bagi aparat penegak hukum. Dalam konteks
hukum pidana, suatu norma harus memenuhi asas lex certa yakni dirumuskan
secara jelas, tegas, dan tidak multitafsir agar masyarakat dapat mengetahui
secara pasti perbuatan apa yang dilarang dan diancam pidana. Hal ini berpotensi
menjadikan Pasal 263 KUHP sebagai instrumen represif untuk membungkam
kebebasan berpendapat dan kebebasan memperoleh serta menyampaikan
informasi yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD NRI 1945.
62. Bahwa selain itu, Pasal 263 ayat (2) UU 1/2023 KUHP menggunakan frasa “patut
diduga” dan “dapat mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat” yang bersifat
vogue norm atau norma kabur, karena tidak memberikan ukuran objektif
yang jelas dan terukur mengenai batasan perbuatan yang dimaksud. Rumusan
yang tidak pasti ini membuka ruang tafsir subjektif bagi aparat penegak hukum
dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai
tindak pidana, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.
63. Kemudian, unsur dari Pasal 264 UU 1/2023 KUHP yang mengatur “Setiap orang
yang menyiarkan berita yang tidak pasti, berlebih-lebihan, atau tidak lengkap
sedangkan diketahuinya atau patut diduga dapat menimbulkan kerusuhan”
menimbulkan problematika asas lex certa, karena frasa-frasa seperti “tidak pasti,
berlebih-lebihan, dan tidak lengkap” tidak memiliki definisi normatif yang jelas
sehingga membuka ruang tafsir subjektif aparat penegak hukum, berpotensi
menjadikan norma ini sebagai instrumen represif yang bertentangan dengan
jaminan kebebasan berpendapat dan memperoleh informasi sebagaimana diatur
dalam Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD NRI 1945.
64. Bahwa selain berdasarkan asas legalitas, kriminalisasi juga harus mengacu
pada asas subsidiaritas. asas subsidiaritas dalam kebijakan kriminalisasi dan
dekriminalisasi menghendaki adanya penyelidikan terlebih dahulu mengenai
efektivitas penggunaan hukum pidana menanggulangi kejahatan atau perbuatan
yang merugikan masyarakat. Prinsip ini menuntut agar hukum pidana hanya
25
digunakan apabila tujuan yang hendak dicapai diperoleh melalui sarana lain
lebih ringan beban sosial maupun individualnya. Namun, dalam praktik
perundang-undangan, asas subsidiaritas tersebut tidak dijalankan. Hukum
pidana justru ditempatkan sebagai primum remedium (senjata utama) bukan
ultimum remedium (obat terakhir), sehingga menimbulkan beban berlebih bagi
warga negara (justitiable). Lebih lanjut, keyakinan ini telah melahirkan praktik
overcriminalisasi dan overpenalisasi yang berdampak negatif terhadap sistem
hukum pidana.
65. Bahwa penggunaan asas subsidiaritas memiliki latar belakang dalam
penerapannya, yaitu:
1) Untuk menjamin lahirnya hukum pidana yang adil dan proporsional.
2) Untuk mencegah dampak buruk berupa overcriminalisasi dan
overpenalisasi yang merusak sistem hukum pidana serta menghambat
fungsi peradilan pidana.
3) Untuk mengevaluasi apakah tujuan-tujuan yang ingin dicapai dengan
menggunakan hukum pidana telah tercapai atau tidak.
4) Untuk mengetahui akibat-akibat dari penggunaan hukum pidana dan
dapat menjamin bahwa intervensi hukum pidana betul-betul berguna
dalam kehidupan masyarakat
66. Bahwa wujud implementasi asas subsidiaritas sebenarnya dapat dilihat pada
poin a menimbang UUP3 yang pada pokoknya menekankan bahwa arah dan
tujuan pembangunan hukum nasional dilaksanakan secara terencana, terpadu,
dan berkelanjutan. Artinya, suatu peraturan perundang-undangan bukan hanya
dibentuk secara terencana dan terpadu, namun tetap berkelanjutan dengan
memperhatikan pengalaman empiris pemberlakuannya. Ketentuan tersebut
berbunyi:
“Bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam mendukung
tercapainya arah dan tujuan pembangunan hukum nasional dilaksanakan
secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kepastian
hukum dan kedaulatan berada di tangan rakyat sebagaimana diamanatkan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
67. Bahwa selain asas legalitas dan asas subsidiaritas, terdapat pula asas
persamaan/kesamaan yang memiliki kedudukan penting dalam proses
kriminalisasi, karena kesederhanaan dan kejelasan rumusan hukum pidana
akan menimbulkan ketertiban. Kemudian, menurut Servan dan Letrossne asas
26
ini bukan sekedar aspirasi menuju hukum pidana yang adil, melainkan suatu
keinginan menghadirkan sistem hukum pidana yang sederhana dan jelas. Selain
itu, Lacretelle menegaskan bahwa asas kesamaan tidaklah hanya suatu dorong
bagi hukum pidana yang bersifat adil, tetapi juga memastikan adanya hukuman
pidana yang tepat.
68. Bahwa untuk mengukur kesesuaian UU No. 1 Tahun 2023 khususnya Pasal 246,
Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 264 perlu dikaitkan dengan asas-asas
kriminalisasi lainnya, yakni asas legalitas, asas subsidiaritas, dan asas
persamaan/kesamaan, karena ketiga asas tersebut menjamin adanya kepastian
hukum, keadilan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia sebagai dijamin
oleh UUD NRI 1945.
69. Bahwa dengan demikian, ketentuan Pasal 246, Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2),
serta Pasal 264 UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP jelas menunjukkan adanya
rumusan norma pidana yang kabur, multitafsir, dan berpotensi dijadikan sebagai
instrumen kriminalisasi terhadap aktivis serta pembela hak asasi manusia yang
dimana para Pemohon menjadi salah satu korban kriminalisasi. Norma-norma
tersebut tidak hanya bertentangan dengan asas legalitas dan asas subsidiaritas,
tetapi juga secara nyata melanggar jaminan konstitusional atas kebebasan
berpendapat dan memperoleh informasi sebagaimana diatur pada Pasal 28E
ayat (3) dan Pasal 28F UUD NRI 1945. Oleh karena itu, keberadaan pasal-pasal
tersebut harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat.
2) Dalil Kedua: Pasal a quo Inkonstitusional dan Tidak Memiliki Kekuatan Hukum
Mengikat dengan mengacu pada Putusan MK Nomor 7/PUU-VII/2009 dan
Putusan MK Nomor 78/PUU-XXI/2023 serta bertentangan dengan Pasal 28D
ayat (1) UUD NRI 1945 tentang Kepastian Hukum
70. Bahwa keberadaan Putusan MK Nomor 78/PUU-XXI/2023 yang telah
menyatakan Pasal 14 dan Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946 KUHP tidak memiliki
kekuatan hukum mengikat. Namun, pada faktanya ketentuan serupa kembali
dimuat dalam Pasal 263 dan Pasal 264 UU No.1 Tahun 2023 KUHP, yang
selanjutnya akan pemohon uraikan pada dalil berikutnya.
71. Bahwa Pemohon perlu menegaskan terlebih dahulu bahwa Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
27
telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023. Dengan demikian,
keberlakuan norma-norma dalam KUHP baru tersebut mendahului Putusan
Mahkamah Konstitusi.
72. Bahwa muatan yang serupa antara Pasal 14 dan Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946
dengan Pasal 263 UU No.1 Tahun 2023, berbunyi sebagai berikut:
Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 Tahun 1946:
(1) “Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong,
dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum
dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.
(2) “Barang
siapa
menyiarkan
suatu
berita
atau
mengeluarkan
pemberitahuan, yang dapat
menerbitkan keonaran dikalangan
dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita
atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara
setinggi-tingginya tiga tahun”.
Pasal 15 UU No.1 Tahun 1946:
“Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang
berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-
tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah
dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman
penjara setinggi-tingginya dua tahun”.
Pasal 263 UU No. 1 Tahun 2023:
(1) “Setiap orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau
pemberitahuan padahal diketahuinya bahwa berita atau pemberitahuan
tersebut bohong yang mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana
denda paling banyak kategori V”.
(2) “Setiap orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau
pemberitahuan padahal patut diduga bahwa berita atau pemberitahuan
tersebut adalah bohong yang dapat mengakibatkan kerusuhan dalam
masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat)
tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV”.
Pasal 264 UU No.1 Tahun 2023:
“Setiap Orang yang menyiarkan berita yang tidak pasti, berlebih-
lebihan, atau yang tidak lengkap sedangkan diketahuinya atau patut
diduga, bahwa berita demikian dapat mengakibatkan kerusuhan di
masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun
atau pidana denda paling banyak kategori III”.
73. Bahwa dengan melihat ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Pemohon menilai
bahwa norma tersebut memiliki substansi dan muatan yang serupa dengan
Pasal a quo dalam KUHP baru dan berpotensi mengkriminalisasi aktivis dan
pembela hak asasi manusia.
28
74. Bahwa dengan adanya muatan ayat serupa pada Pasal 263 dan Pasal 264
dengan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang telah
dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK
Nomor 78/PUU-XXI/2023, sehingga keberadaan norma a quo tetap
menimbulkan persoalan konstitusional karena mengandung rumusan yang
berpotensi digunakan untuk membatasi kebebasan berpendapat, sehingga
bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945.
75. Bahwa jika dicermati majelis menyatakan pada putusan tersebut adanya
ketidakjelasan ukuran atau parameter demikian dapat menjadi benih atau embrio
bahwa seseorang yang menyampaikan sesuatu hal tersebut telah melakukan
perbuatan yang berkaitan dengan penyampaian berita atau pemberitahuan
bohong. Terlebih, jika seseorang akan menyampaikan pendapat atau pikiran,
penilaian akan “kebenaran” dan “kabar yang berkelebihan” atas hal yang
disampaikan sangat tergantung penilaian oleh subjek hukum yang mempunyai
latar belakang yang berbeda-beda, misalnya dari sudut pandang nilai-nilai
agama, budaya dan sosial.
76. Bahwa para Pemohon menganggap Pasal a quo tidak memberikan hak
konstitusional yaitu mendapatkan kepastian hukum yang adil dan perlakuan
yang sama didepan hukum sebagaimana Pasal a quo bertentangan dengan
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
77. Bahwa anggapan para Pemohon terhadap Pasal a quo yang memuat norma
berita bohong senada dengan pendapat majelis hakim Mahkamah Konstitusi
pada Putusan MK Nomor 78/PUU-XXI/2023 yang menyatakan berita atau
Pemberitahuan bohong dan kabar yang tidak pasti dapat menjadi pemicu
terhadap sifat norma Pasal a quo menjadi “Pasal Karet” yang dapat menciptakan
ketidakpastian hukum karena multitafsir tersebut akan berdampak pada tidak
jelasnya unsur-unsur yang menjadi parameter atau ukuran dapat atau tidaknya
pelaku dijerat dengan tindak pidana.
78. Bahwa dalam unsur “Patut diduga Pemberitahuan Bohong” juga hampir dapat
dipastikan sulit ditentukan batasan atau parameternya, karena unsur “patut
diduga” dapat dikatakan bisa jadi merupakan data/informasi yang tidak valid dan
tidak reliabel atau data yang validitasnya rendah namun bisa jadi benar.
79. Bahwa unsur tersebut sebenarnya esensinya sama dengan “pemberitahuan
29
bohong”, hal tersebut mengakibatkan adanya multitafsir yang dapat menjadikan
norma dimaksud mengandung sifat ambigu dan ketidakpastian hukum. Terlebih
Pasal a quo tidak memberikan gradasi atau tingkat keakuratan yang dimaksud
dalam penjelasannya.
80. Bahwa menurut ahli Vidya Prahassacitta, perkembangan teknologi internet
menyebabkan penggunanya memperoleh banyak informasi dengan cepat. Di
sisi lain secara sosiologis tingkat literasi masyarakat indonesia tidak baik dan
masyarakat mengalami kesulitan untuk membedakan berita bohong dan berita
yang sesuai fakta, serta perilaku pengguna internet yang tidak berhati-hati
dalam menyebarkan berita bohong. Adanya unsur kelalaian ini dapat
mengkriminalisasi
orang
yang
karena
“ketidaktahuannya”
atau
“kekurangmampuannya” membedakan pesan yang benar atau bohong namun
karena kekurang hati-hatiannya menyebarluaskan pesan kepada masyarakat.
81. Bahwa melanjutkan argumen dari ahli Vidya Prahassacitta, tidaklah tepat apabila
negara membebankan tanggung jawab yang sama kepada seluruh warga
negara untuk memverifikasi akurasi suatu informasi, mengingat kembali
bagaimana tingkat literasi, akses terhadap sumber informasi, dan kemampuan
analisis faktual yang berbeda-beda di antara mereka. Penerapan norma pidana
terhadap kekeliruan dalam menyampaikan informasi tanpa mempertimbangkan
kapasitas individual tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan
bertentangan dengan prinsip proporsionalitas dalam hukum pidana
82. Bahwa dengan adanya rumusan norma pada Pasal a quo yang luas dan tidak
jelas sehingga dapat diartikan secara tidak terbatas dan beragam, telah
menyebabkan Pasal a quo bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI
1945 dan tidak memenuhi persyaratan validitas atau legitimasi hukum (Legal
Validity) karena tidak memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi
setiap warga negara.
83. Bahwa penerapan norma pidana terhadap kekeliruan dalam menyampaikan
informasi tanpa mempertimbangkan kapasitas individual tersebut berpotensi
menimbulkan ketidakadilan dan bertentangan dengan prinsip proporsionalitas
dalam hukum pidana. Lebih jauh, multitafsir dalam penerapan norma serupa
telah tercermin dalam sejumlah putusan pengadilan, seperti Putusan Nomor
30
15/Pid.B/2019/PN SKB, Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Bib, dan Nomor 2/Pid.Sus/
2021/PN.JKT.SEL, yang menunjukkan inkonsistensi dalam menilai unsur pidana
terkait penyebaran informasi, sehingga memperkuat kekhawatiran akan
ketidakpastian hukum dan potensi kriminalisasi terhadap ekspresi warga negara.
84. Bahwa ketidakjelasan rumusan norma pidana akan menimbulkan ketidakpastian
hukum, membuka ruang penafsiran subjektif oleh aparat penegak hukum, dan
berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara. Hal ini bertentangan
dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menjamin setiap orang berhak
atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Dengan
demikian, norma pidana yang kabur tidak hanya melanggar asas legalitas, tetapi
juga merusak prinsip negara hukum yang menempatkan kepastian hukum
sebagai salah satu bagian terpenting dalam perlindungan hak asasi manusia.
85. Bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP disahkan
sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023, keberadaan
Pasal a quo setelah putusan tetap menimbulkan inkonsistensi hukum, karena
Putusan MK bersifat final dan mengikat (final and binding) yang telah termaktub
dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945. Dengan tidak adanya penyesuaian
pasca Putusan MK, kewajiban harmonisasi hukum dalam undang-undang ini
tidak dijalankan/dilanggar dan tidak sejalan dengan prinsip kepastian hukum.
86. Bahwa berdasarkan uraian di atas, keberadaan Pasal a quo jelas menimbulkan
persoalan konstitusional, karena substansi dan muatan ayat yang serupa
dengan Pasal 14 dan Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946 yang telah dinyatakan
bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI.2023.
Selanjutnya, sifat final dan mengikat (final and binding) Putusan Mahkamah
Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945
dan diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006
mewajibkan pembentuk undang-undang untuk tidak lagi memberlakukan norma
yang telah dibatalkan. Kemudian, diperlukan penyesuaian oleh pembentuk
undang-undang agar tetap sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi,
karena Pasal a quo berpotensi digunakan sebagai alat kriminalisasi terhadap
aktivis dan pembela HAM.
31
Pasal 246 KUHP tidak memiliki kepastian hukum mengacu pada Putusan MK Nomor
7/PUU-VII/2009.
87. Bahwa keberadaan Putusan MK Nomor 7/PUU-VII/2009 yang menyatakan
Pasal 160 UU No. 1 Tahun 1946 mengenai penghasutan telah diubah yang
tadinya sebagai delik formil menjadi delik materil karena memperhatikan
kausalitas.
88. Bahwa Pasal 160 UU No. 1 Tahun 1946 telah diperbaharui dalam KUHP Baru
yang dimuat dalam Pasal 246 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Namun
dalam perubahan tersebut Pasal 246 kembali dianggap sebagai delik formil.
89. Bahwa penghasutan dirumuskan secara delik formil artinya adalah untuk adanya
kejahatan, tidak perlu dibuktikan bahwa hasutan itu mempan, tidak ada
akibatnya yaitu ada orang yang sungguh melakukan perbuatan pidana dan
seterusnya.
90. Bahwa dengan begitu beban pembuktian dibebankan kepada warga negara atau
orang yang dituduhkan terhadap penghasutan tersebut, terutama jika berkaca
kepada seorang warga negara yang mengkritisi atau menyampaikan pendapat
di muka umum dapat serta merta dinyatakan sebagai penghasut oleh aparat
penegak hukum tanpa harus dibuktikan.
91. Bahwa dikarenakan Pasal 246 kembali dianggap sebagai delik formil bukan
sebagai delik materil sebagai wujud harmonisasi dan penyesuaian hukum
terhadap Putusan MK Nomor 7/PUU-VII/2009 yang menyatakan norma
penghasutan sebagai delik materil, maka rasanya pasal ini tidak memiliki
kepastian hukum yang jelas.
92. Bahwa dengan melihat ketentuan Pasal 160 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Pemohon menilai bahwa norma tersebut
memiliki substansi dan muatan yang serupa dengan Pasal 246 dalam KUHP
baru dan berpotensi mengkriminalisasi aktivis dan pembela hak asasi manusia.
93. Bahwa dengan adanya frasa “Setiap orang di muka umum dengan lisan dan
tulisan”, sangatlah mudah bagi aparat penegak hukum untuk mengkriminalisasi
warga negara tanpa harus melihat akibat atau melakukan pembuktian terlebih
dahulu.
94. Bahwa dalam hukum pidana modern mensyaratkan bahwa pemidanaan hanya
32
dapat dilakukan apabila terdapat perbuatan (actus reus) dan kesalahan (mens
rea). Namun Norma a quo tidak mensyaratkan bahwa pelaku mengetahui akibat
dari hasutannya; dan pelaku menghendaki terjadinya akibat tersebut. Tanpa
unsur ini seseorang dapat dipidana hanya karena pernyataan menyampaikan
pendapat atau kritik terhadap kekuasaan tanpa pembuktian adanya niat jahat,
bahkan tanpa adanya akibat nyata yang mengakibatkan terjadinya kekerasan
atau tindak pidana. Hal ini bertentangan dengan prinsip fundamental tiada
seorangpun dapat dipidana tanpa kesalahan.
95. Bahwa lebih lanjut dalam hukum pidana mensyaratkan adanya hubungan sebab-
akibat atau kausalitas antara perbuatan pelaku dan akibat yang dilarang. Tanpa
hubungan
kausalitas
dalam
unsur
penghasutan
menjadikan
pertanggungjawaban jadi spekulatif dan subjektif, membuka ruang kriminalisasi
dan bertentangan dengan prinsip rasionalitas hukum pidana.
96. Bahwa jika dilihat dalam kasus yang dialami para Pemohon, para Pemohon
harus menjalani penahanan selama 6 bulan karena dituduh sebagai penghasut.
Namun pada faktanya para Pemohon hanyalah membuka posko aduan dan
bantuan hukum untuk para demonstran pada aksi demonstrasi akhir agustus
2025.
97. Bahwa poster posko aduan dan bantuan hukum tersebut disebar di media sosial,
dengan tidak ada niat jahat sedikitpun dari pemohon untuk menghasut orang lain
untuk melakukan tindak pidana.
98. Bahwa para Pemohon hanya mengedepankan naluri perikemanusiaannya
sebagai aktivis dan pegiat HAM serta rasa cinta terhadap negara dalam
membuka posko aduan dan bantuan hukum tersebut. Karena menerima aduan
dari posko aduan dan batuan hukum tersebut, para Pemohon secara faktual
melakukan kegiatan advokasi di lapangan dan mendampingi pelajar yang
ditangkap di Polda Metro Jaya.
99. Bahwa para Pemohon juga mengadvokasi para pelajar yang demonstrasi
terancam KJP akan dicabut serta meminta kepada pemerintah daerah agar tidak
dicabut serta meminta untuk menggratiskan biaya rumah sakit terhadap korban
luka dari aksi demonstrasi akhir Agustus lalu.
100. Bahwa dengan niat dan kerja-kerja yang dilakukan oleh para Pemohon, tetap
saja aparat penegak hukum mengkambing hitamkan para Pemohon dengan
33
tuduhan sebagai penghasut akibat poster posko aduan dan bantuan hukum yang
buka oleh para Pemohon.
101. Bahwa dengan adanya kasus konkret secara faktual ini yang banyak dikenakan
kepada
warga
negara
yang
melakukan
kegiatan
demonstrasi
dan
menyampaikan pendapat belakangan ini, rasanya Pasal 246 KUHP terbukti
kerap dijadikan alat kriminalisasi oleh aparat penegak hukum untuk menangkap
dan menahan warga negara atas dasar yang subjektif.
102. Bahwa dengan adanya ketidakjelasan norma pada Pasal 246 KUHP secara
faktual dalam kasus para Pemohon menyebabkan aparat penegak hukum
memiliki diskresi yang sangat luas yang berdasarkan penafsiran bergantung
pada subjektivitas sehingga penegakan hukum menjadi tidak konsisten dan
merugikan hak konstitusionalitas para Pemohon yang harus menjalani masa
penahan selama 6 bulan.
103. Bahwa tanpa adanya penegasan bahwa hasutan tersebut diketahui dan
dikehendaki serta menimbulkan akibat nyata, norma menjadi kabur (vague) dan
berpotensi ditafsirkan secara luas. Akibatnya, setiap bentuk ekspresi atau
pendapat dapat dikualifikasikan sebagai “hasutan”, sehingga melanggar prinsip
kepastian hukum yang dijamin konstitusi dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI
1945.
3) Dalil Ketiga: Pasal Yang Diuji Dalam Permohonan a quo Dapat Membungkam,
Membatasi Kebebasan Berekspresi Merenggut Kedaulatan Rakyat dan
Diskriminatif serta bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945
104. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan
kedaulatan berada di tangan rakyat yang berarti rakyat memegang kekuasaan
tertinggi dalam pemerintahan, salah satunya dalam pembentukan undang-
undang. MK sebelumnya telah memutuskan dalam hal pembentukan undang-
undang, kedaulatan rakyat termanifestasi dari adanya partisipasi
yang
bermakna (meaningful participation). Faktanya Pasal a quo yang saat ini muncul
dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP saat ini sudah tidak relevan lagi
dengan politik hukum pidana Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi
nilai demokrasi dan hak asasi manusia karena dibuat dengan masih mewariskan
norma hukum lama yang secara historis dibuat dalam keadaan atau transisi
politik orde lama, tanpa memperhatikan partisipasi publik yang bermakna
34
(meaningful participation). Terlebih kondisi historis tersebut berbeda dengan
situasi masyarakat demokratis dan digital saat ini, sehingga sudah tidak relevan
lagi dalam penerapannya karena Pasal a quo menggunakan rumusan norma
yang luas.
105. Bahwa kemudian, Para Pemohon merujuk pada Saldi Isra dalam bukunya
Pergeseran Fungsi Legislasi, Hal. 85 “Demokrasi menempatkan rakyat sebagai
pemegang kedaulatan tertinggi sehingga negara wajib menjamin ruang
partisipasi publik, termasuk kebebasan menyampaikan informasi dan kritik
terhadap penyelenggara negara”.
106. Bahwa merujuk pada pendapat ahli hukum pidana Moeljatno yang menegaskan
bahwa hukum pidana harus digunakan secara hati-hati karena sifatnya paling
keras dan memaksa.
107. Bahwa mengingatkan adanya perbaikan unsur “keonaran menjadi “kerusuhan”
dalam tindak pidana penyebaran berita bohong dalam Pasal 263 dan Pasal 264
KUHP belum cukup memenuhi unsur tindak pidana yang jelas dan ketat, terdapat
konflik kepentingan dalam tindak pidana penyebaran berita bohong antara
kepentingan pribadi dengan kepentingan publik.
108. Bahwa perbuatan otoritas negara yang mengkriminalisasi perbuatan
menyebarluaskan berita bohong tidak dapat dibenarkan melalui prinsip
proporsionalitas karena tidak memenuhi syarat keseimbangan dimana
pemenuhan hak untuk kebebasan berpendapat di ruang publik merupakan
bentuk untuk melindungi dan menghormati martabat manusia sehingga tidak
bisa dudukan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan publik.
109. Bahwa keberlakuan pasal pada perkara a quo telah bertentangan dengan prinsip
kebebasan berpendapat, memperjuangkan haknya secara kolektif untuk
membangun masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 28, Pasal 28E ayat
(2), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28F UUD NRI 1945.
110. Bahwa prinsip kebebasan berpendapat sebagaimana termaktub dalam Pasal
28 UUD NRI 1945 dapat dilihat juga pada Pasal 19 dan Pasal 20 Deklarasi
Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) [“UDHR”],
Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan
Politik (International Covenant on Civil and Political Rights) [“ICCPR”] yang
telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2005
35
tentang Pengesahan ICCPR, serta Prinsip 23 Deklarasi Hak Asasi Manusia
ASEAN (ASEAN Human Rights Declaration) [AHRD] yang masing-masing
bunyinya sebagai berikut:
Article 19 UDHR
“Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right
includes freedom to hold opinions without interference and to seek,
receive and impart information and ideas through any media and
regardless of frontiers”.
Article 20 (1) UDHR
“1. Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and
association”.
Article 19 (1) ICCPR
“Everyone shall have the right to hold opinions without interference”.
Article 19 (2) ICCPR
“Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall
include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all
kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form
of art, or through any other media of his choice”.
Principles No. 23 AHRD
“Every person has the right to freedom of opinion and expression, including
freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and
impart information, whether orally, in writing or through any other medium
of that person’s choice”.
Yang terjemahan bebasnya sebagai berikut:
Pasal 19 UDH
“Setiap orang memiliki hak atas kebebasan berpendapat dan menyatakan
pendapat; hak ini mencakup pula kebebasan untuk berpegang teguh pada
suatu pendapat tanpa adanya intervensi dan ditujukan untuk mencari,
menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media
apa saja dan tanpa memandang batas-batas wilayah”.
Pasal 20 (1) UDHR
“Setiap orang berhak atas kebebasan berkumpul dan berserikat secara
damai”.
Pasal 19 ayat (1) ICCPR
“Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan”.
Pasal 19 ayat (2) ICCPR
“Setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi; hak ini harus
mencakup kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan
informasi
dan
pemikiran
apapun,
tanpa
menghiraukan batasan-
batasan, baik secara lisan, tertulis atau dalam bentuk cetakan, dalam
bentuk karya seni, atau melalui media lain yang dipilihnya”.
36
Prinsip No. 23 AHRD
“Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi,
termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa campur tangan dan untuk
mencari, menerima dan memberikan informasi, baik secara lisan, tertulis
atau melalui media lain pilihannya”.
111. Selanjutnya, kebebasan berpendapat dan berekspresi termaktub pula pada
The Johannesburg Principles on National Security, Freedom of Expression and
Access To Information (November 1996), sebagai berikut:
Principle 1 : Freedom of Opinion, Expression and Information
(a) Everyone has the right to hold opinions without interference.
(b) Everyone has the right to freedom of expression, which includes the freedom
to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of
frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any
other media of his or her choice.
(d) No restriction on freedom of expression or information on the ground of
national security may be imposed unless the government can demonstrate
that the restriction is prescribed by law and is necessary in a democratic
society to protect a legitimate national security interest. The burden of
demonstrating the validity of the restriction rests with the government.
Apabila diterjemahkan sebagai berikut:
Prinsip 1: Kebebasan berpendapat, Berekspresi dan Berinformasi
(a) Setiap orang berhak untuk memiliki pendapat tanpa adanya campur tangan.
(b) Setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi, yang mencakup
kebebasan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi serta
gagasan dalam segala bentuk, tanpa batasan wilayah, baik secara lisan,
tulisan, cetakan, dalam bentuk seni, maupun melalui media lain sesuai
pilihannya.
(d) Tidak ada pembatasan terhadap kebebasan berekspresi atau informasi
dengan alasan keamanan nasional yang dapat diberlakukan, kecuali
pemerintah dapat membuktikan bahwa pembatasan tersebut ditetapkan
berdasarkan hukum dan diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis
untuk melindungi kepentingan keamanan nasional yang sah. Beban
pembuktian atas keabsahan pembatasan tersebut berada pada pemerintah.
112. Bahwa terhadap hak atas Kebebasan berpendapat dan Berekspresi
sebagaimana tersebut di atas, sebagai prinsip universal hak asasi manusia
negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak
tersebut. Kewajiban dilaksanakan dengan tidak membuat rumusan atau aturan
hukum yang justru melanggar hak asasi manusia, hal ini justru bertolak belakang
dengan norma yang dimuat dalam Pasal a quo. Pada unsur norma menghasut
dan menyebarkan berita bohong dinilai sangatlah lentur, subjektif dan multitafsir
sebagai salah upaya untuk menghukum dan mengkriminalisasi para Pemohon
yang aktif melakukan kritik dan advokasi kebijakan publik.
37
113. Bahwa sebelumnya untuk mengukur konstitusionalitas ketentuan pasal perkara
a quo, para Pemohon akan menguji ketentuan tersebut dengan prinsip-prinsip
hak asasi manusia yang telah diakui oleh negara Indonesia serta yang berlaku
secara universal.
114. Bahwa dalam The Johannesburg Principles on National Security, Freedom of
Expression and Access To Information (1996). Pembatasan pada kebebasan
berekspresi harus ditentukan oleh hukum yang dapat diakses dan tidak ambigu,
serta dirumuskan secara sempit dan dengan presisi. Yang lengkapnya sebagai
berikut:
Principle 1.1: Prescribed by Law
“(a) Any restriction on expression or information must be prescribed by law. The
law must be accessible, unambiguous, drawn narrowly and with precision so
as to enable individuals to foresee whether a particular action is unlawful.
(b) The law should provide for adequate safeguards against abuse, including
prompt, full and effective judicial scrutiny of the validity of the restriction by
an independent court or tribunal”.
Yang diterjemahkan sebagai berikut:
Prinsip 1.1: Ditentukan oleh Hukum
“(a) Setiap pembatasan terhadap ekspresi atau informasi harus ditentukan oleh
hukum. Hukum tersebut harus dapat diakses, tidak ambigu, dirumuskan
secara sempit dan dengan presisi sehingga memungkinkan individu untuk
memperkirakan apakah suatu tindakan tertentu melanggar hukum.
(b) Hukum
harus
menyediakan
jaminan
yang
memadai
terhadap
penyalahgunaan, termasuk pengawasan yudisial yang cepat, penuh, dan
efektif atas keabsahan pembatasan tersebut oleh pengadilan atau lembaga
maupun badan independen”.
115. Bahwa karena bukan termasuk hak yang mutlak dan tak terbatas, hak atas
Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi merupakan hak yang dapat dibatasi
(derogable rights), di mana pembatasan tersebut harus dilakukan secara hati-
hati sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (3) ICCPR dan Pasal 28J ayat (2)
UUD NRI 1945.
116. Bahwa Frank La Rue, UN Rapporteur on the promotion and protection of the
right to freedom of opinion and expression menegaskan pembatasan atas dasar
Pasal 19 ayat (3) ICCPR harus memenuhi syarat kumulatif “three-part test” yang
sejalan dengan prinsip-prinsip sebagaimana disebutkan sebagai berikut:
“The Special Rapporteur deems it appropriate to reiterate that any limitation to
the right to freedom of expression must pass the following three-part, cumulative
test: (a) It must be provided by law, which is clear and accessible to everyone
38
(principles of predictability and transparency); and (b) It must pursue one of the
purposes set out in article 19, paragraph 3, of the Covenant, namely (i) to protect
the rights or reputations of others, or (ii) to protect national security or of public
order, or of public health or morals (principle of legitimacy); and (c) It must be
proven as necessary and the least restrictive means required to achieve the
purported aim (principles of necessity and proportionality)”.
Yang terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut:
“Pelapor Khusus menganggap perlu untuk menegaskan kembali bahwa segala
pembatasan terhadap hak atas kebebasan berekspresi harus ‘lulus tiga uji’
bagian, atau tes kumulatif berikut: (a) Harus disediakan oleh hukum, yang jelas
dan dapat diakses oleh semua orang (prinsip-prinsip prediktabilitas dan
transparansi) (b) Ia harus mengejar salah satu tujuan yang diatur dalam pasal
19, ayat 3, Kovenan, yaitu (i) untuk melindungi hak-hak atau reputasi orang lain,
atau (ii) untuk melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum, atau
kesehatan masyarakat atau moral (prinsip legitimasi); dan (c) Harus dibuktikan
seperlunya dan sarana seketat mungkin yang diperlukan untuk mencapai tujuan
yang dimaksudkan (prinsip-prinsip kebutuhan dan proporsionalitas)”.
117. Bahwa merujuk pada syarat “three-part test” yang dikemukakan oleh Frank
La Rue di atas, untuk menguji ketentuan Pasal 263 ayat (1), Pasal 263 ayat (2),
dan Pasal 264 UU KUHP diperoleh hasil sebagai berikut:
Syarat “three-part test”
Pasal 1
Pasal 263 dan Pasal 264 KUHP
Harus disediakan oleh hukum, yang
jelas dan dapat diakses oleh semua
orang (prinsip-prinsip prediktabilitas
dan transparansi)
Terpenuhi.
Ia harus mengejar salah satu tujuan
yang diatur dalam Pasal 19 ayat (3),
Kovenan, yaitu:
(i) untuk melindungi hak-hak atau
reputasi orang lain, atau
(ii) untuk melindungi keamanan
nasional atau ketertiban umum,
atau kesehatan masyarakat atau
moral (prinsip legitimasi)
- Rumusan norma Pasal 263 dan
Pasal 264 UU No. 1 Tahun 1946
ditujukan pada akibat berupa
kerusuhan di kalangan
masyarakat dan tidak termuat
ketentuan perlindungan terhadap
hak-hak atau reputasi orang lain
sebagaimana Pasal 19 ayat (3)
ICCPR;
- Rumusan norma mengenai
“kerusuhan” dalam Pasal 263 dan
Pasal 264 UU No. 1 Tahun 1946
tidak memiliki kejelasan dampak
(kausalitas).
- Hubungan sebab akibat antara
adanya berita atau pemberitahuan
serta kabar bohong dengan
kerusuhan mustahil dibuktikan.
Sehingga syarat kedua tidak
terpenuhi.
39
Harus dibuktikan seperlunya dan
sarana seketat mungkin yang
diperlukan untuk mencapai tujuan
yang dimaksudkan (prinsip-prinsip
kebutuhan dan proporsionalitas)
Poin V Penjelasan Umum UU No. 1
Tahun 1946 menyatakan bahwa:
“Selain dari pada perobahan kecil-
kecil ini, dirasa perlu juga merobah
Pasal 171 Kitab undang-undang
hukum pidana seanteronya serta
mengadakan beberapa aturan-
aturan baru antara lain guna
melindungi masyarakat kita pada
zaman pancaroba ini. Oleh karena
perobahan-perobahan dan
tambahan-tambahan yang dimaksud
ini sangat dipengaruhi keadaan
sekarang dan kini belum dapat
ditetapkan dengan pasti, apakah
peraturan-peraturan itu seperti yang
diusulkan sekarang, akan tetap
dibutuhkan, juga buat kemudian hari,
maka dianggap lebih tepat memberi
tempat kepada pasal-pasal tersebut
di luar badan Kitab undang-undang
hukum pidana. Pasal-pasal ini ditulis
dalam bahasa Indonesia (lihat pasal
IX, X, XI, XII, XIII dan XV)”.
Berdasarkan penjelasan di atas UU
KUHP khususnya Pasal 263 dan
Pasal 264 yang merupakan duplikasi
dari 14 dan 15 yang memduplikasi
Pasal 171 KUHP dibuat dalam
kondisi “pancaroba” dan suasana
ketidakpastian ketika itu sehingga
pemberlakuan ketentuan ini tidak
cocok dengan kondisi serta keadaan
saat ini.
Sehingga syarat ketiga Tidak
Terpenuhi.
118. Bahwa dari segi muatan konten ekspresi atau pendapat, berdasarkan Report
of Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of
opinion and expression, paragraf 20–36. Terdapat beberapa ekspresi dan
pendapat yang dilarang (dengan atau tanpa ancaman pidana), yaitu apabila
berkaitan dengan:
a. Pornografi anak;
b. Seruan untuk mendorong tindakan yang mengarah ke genosida;
c. Advokasi kebencian berbasis ras, agama ataupun kebangsaan yang
merupakan ajakan untuk mendiskriminasi, permusuhan ataupun
kekerasan; dan
40
d. Ajakan kepada terorisme.
119. Bahwa faktanya ketentuan Pasal 263 ayat (1), Pasal 263 ayat (2) dan Pasal
264 KUHP tidak merumuskan muatan-muatan sebagaimana tercantum Report
of Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of
opinion and expression, paragraf 20–36, sehingga tujuan dari ketentuan tersebut
menjadi tidak ada. Tujuan dari ketentuan pasal-pasal perkara a quo
sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bersifat politis dan subjektif sehingga
bertentangan dengan tujuan pembatasan terhadap hak asasi manusia serta juga
wujud warisan hukum kolonial yang tidak relevan saat ini.
120. Bahwa menurut paragraf 212 dan 216 Standar Norma dan Pengaturan Nomor
5 tentang Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Komnas HAM RI,
suatu berita bohong, tidak dapat dilepaskan dari dampak yang terjadi. Dampak
yang dimaksud, harus diukur berdasarkan HAM. Selengkapnya, hal tersebut
dinyatakan sebagai berikut:
“Berita palsu, atau pula disebut berita mengandung kebohongan (hoax), atau
pula propaganda, merupakan penyebaran informasi yang menyesatkan melalui
media sosial atau platform komunikasi, yang tidak hanya bertentangan dengan
kebebasan berekspresi, namun pula berdampak terjadinya pelanggaran hak
asasi manusia”.
“Untuk merespon keragaman kategori ‘berita palsu’ diperlukan pendekatan
berbasis hak asasi manusia yang dapat membantu, baik dalam hal
mengidentifikasi bahaya yang harus ditangani, maupun dalam menyusun
tanggapan yang tepat, termasuk menguji bentuk-bentuk ekspresi landasan
kebebasannya”.
Pasal 246 Alat Kriminalisasi Warga Negara, Diskriminatif dan Melanggar Hak
Kebebasan Berpendapat.
121. Bahwa begitu juga dengan Pasal 246 KUHP yang bersifat lentur, subjektif, dan
sangat tergantung dengan dengan interpretasi aparat maupun penguasa.
Penjelasan Pasal 246 KUHP mengenai arti penghasutan sendiri sama dengan
penjelasan pada norma Pasal 160 KUHP lama, yang mana Pasal 160 KUHP
lama telah diuji dan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor
7/PUU-VII/2009 sebagai delik materil, yang sebelumnya sebagai delik formil.
122. Bahwa dalam penerapan Pasal 246 KUHP terhadap para pemohon yang
41
dikriminalisasi dengan tuduhan penghasut masihlah ditafsir oleh aparat penegak
hukum sebagai delik formil.
123. Bahwa karakter sebagai delik formil ini telah dapat menjerat para Pemohon
maupun warga negara meski apa yang dilakukan belum tentu terkait dengan apa
yang dilakukan oleh orang lain, sehingga aparat penegak hukum tidak
menerapkan kausalitas, khususnya pada kasus yang dialami oleh para
Pemohon.
124. Bahwa jika melihat kasus faktual yang dialami oleh para pemohon, Pasal 246
kerap
sekali
belakangan
digunakan
untuk
mengkriminimalisasi
dan
mempersempit ruang kebebasan berpendapat warga negara.
125. Bahwa dalam kasus para Pemohon mereka hanyalah membuka posko aduan
bantuan hukum untuk para demonstran yang demonstrasi di akhir Agustus 2025.
Para Pemohon menyebarkan poster posko aduan tersebut melalui media sosial
tempat para pekerja bekerja yaitu Lokataru Foundation.
126. Dalam poster bantuan hukum tersebut yang disebar di media sosial tersebut
terdapat narasi: “Jangan Takut”, “Kita Lawan Bareng”, kepada para demonstran
dan pelajar untuk tidak takut berdemonstrasi menyampaikan pendapat sebagai
hak konstitusional mereka.
127. Bahwa poster bantuan hukum tersebut justru dianggap aparat penegak hukum
sebagai salah satu bentuk penghasutan kepada para demonstran dan pelajar,
agar melakukan kerusuhan karena merasa akan dilindungi. Tafsiran ini
sangatlah berbahaya, karena Pasal 246 dikenakan pada para pemohon yang
membuka Posko Bantuan hukum tersebut dan dianggap sebagai dalang
penghasut demonstrasi akhir Agustus 2025.
128. Bahwa Pasal 246 KUHP tidak hanya dikenakan pada kasus para Pemohon
saja, namun banyak juga dikenakan kepada warga negara yang berdemonstrasi
di berbagai daerah di indonesia pada agustus lalu. Hal ini jelas melanggar hak
kebebasan berpendapat dan mempersempit ruang demokrasi.
129. Bahwa rumusan pasal ini terbukti secara faktual kerap sekali dijadikan alat untuk
menghalangi siapa saja warga negara yang memiliki pandangan kritis untuk
menyampaikan pendapatnya. Karena jika kritik yang disampaikan di publik kerap
sekali dianggap sebagai suatu bentuk kejahatan, padahal kritik yang
42
disampaikan belum tentu menghasut orang lain untuk melakukan kejahatan atau
bukan bagian dari usaha untuk membangkitkan kesadaran orang lain untuk
melakukan kekerasan.
130. Bahwa disinilah diperlukan adanya tafsir konstitusionalitas yang lebih tegas
mengenai norma penghasutan ini untuk menilai terjadinya suatu peristiwa
hukum. Pasal 246 KUHP masih sangatlah lentur dan subjektif karena sering
dijadikan alat mengkriminalisasi warga negara yang ingin menyampaikan
pendapat.
131. Bahwa dalam persoalan yang dialami oleh pemohon yang dihadapkan dengan
tuduhan sebagai penghasut dan harus direnggut hak asasinya selama 6 bulan
untuk menjalani proses penahanan tanpa kepastian hukum. Hal ini jelas
merugikan dan melanggar hak konstitusionalitas yang merupakan hak asasi
para pemohon, yang mana harus menjalani hukuman akibat sesuatu perbuatan
yang bertujuan memajukan hak asasi manusia yang bahkan tidak dipersoalkan
oleh masyarakat.
132. Bahwa pada Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 6/PUU-
V/2007
yang
menguji
norma
Pasal
perihal
penghasutan,
dalam
pertimbangannya Mahkamah Konstitusi menyatakan, “materi muatan Pasal
160 dan Pasal 161 KUHP juga diskriminatif karena memberikan privilege yang
sangat berlebihan untuk melindungi kepentingan kekuasaan pemerintah, dan
oleh karena itu bertentangan dengan prinsip equalitiy before the law. Hendaknya
ditegaskan di sini bahwa ketentuan dalam Pasal 160 KUHP dan Pasal 161 KUHP
yang membatasi HAM secara tidak disengaja mengurangi, menghalangi,
membatasi, dan/atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang, dan oleh
karena itu, tergolong melanggar HAM”.
133. Bahwa karena ketentuan Pasal 246, Pasal 263 ayat 1), Pasal 263 ayat ( 2),
dan Pasal 264 KUHP bertentangan dengan prinsip pembatasan hak asasi
manusia yang diperbolehkan maka dengan sendirinya ketentuan tersebut
merupakan norma yang melanggar hak asasi manusia. Norma dalam hak asasi
yang dilanggar ialah hak atas Kebebasan Menyampaikan Pendapat dan
Kebebasan Berekspresi, Hak Mencari dan Menerima Informasi, Hak
Menyatakan Pikiran Sesuai dengan Hati Nurani Warga Negara serta Hak atas
rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak
43
berbuat yang merupakan hak asasinya serta hak terbebas dari perlakuan yang
diskriminatif sehingga bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F,
Pasal 28G ayat (1).
134. Bahwa karena pasal yang diuji dalam perkara a quo melanggar hak asasi
manusia, yang dalam konteks hukum nasional jaminan bagi hak atas kebebasan
berpendapat dan berekspresi juga sudah diatur di dalam Pasal 28F dan Pasal
28E ayat (3) UUD NRI 1945, dalam aturan,
Pasal 28F yang mengakui bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan
memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan
sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan,
mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis
saluran yang tersedia”.
Pasal 28E ayat (3) yang menegaskan, “setiap orang berhak atas kebebasan
berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.
135. Bahwa dalam kerangka hukum HAM internasional, jaminan dan perlindungan
hak untuk berekspresi diatur dalam Pasal 19 ICCPR di mana instrumen tersebut
telah diadopsi menjadi standar minimal yang harus dicapai sehubungan dengan
perlindungan Hak Asasi Manusia setiap orang. Asas kebebasan mengeluarkan
pendapat diatur juga dalam Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia (“UU HAM”). Dalam Pasal 23 ayat (2) UU HAM menjamin bahwa setiap
orang
memiliki
kebebasan
untuk
mempunyai,
mengeluarkan
dan
menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan
melalui media cetak maupun media elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai
agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum dan keutuhan bangsa.
136. Bahwa secara konseptual, jika menelaah cakupan dalam berbagai instrumen
hukum HAM internasional, hak kebebasan berekspresi merupakan hak dasar
yang penting dimiliki oleh setiap orang. Hal ini sesuai dengan Pasal 19 UDHR
yang menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan
mengeluarkan pendapat. Hal tersebut juga ditegaskan Kembali dalam Kovenan
turunannya, yaitu Pasal 19 ayat (1) ICCPR yang menekankan bahwa hak
kebebasan berekspresi ini dapat diwujudkan melalui hak kebebasan
berpendapat di mana hak tersebut merupakan hak yang tidak boleh diganggu
gugat. Pasal 19 ayat (1) ICCPR selengkapnya berbunyi: “setiap orang berhak
44
untuk berpendapat tanpa campur tangan”
137. Bahwa makna tanpa campur tangan (without Interference) ini memberikan
penekanan yang kuat bahwa hak setiap orang untuk berpendapat ini hendaknya
tidak diganggu oleh campur tangan otoritas publik termasuk pembatasan-
pembatasan yang tidak sah. Kata “kebebasan/freedom” yang digunakan untuk
menyebut “hak berekspresi” menurut Scanlon diartikan bahwa “everyone has the
autonomy to decide independently what the person’s should believe and should
do” atau bahwa setiap orang memiliki otonomi untuk memutuskan secara
mandiri apa-apa yang mereka yakini dan apa-apa yang mereka harus lakukan
(Scanlon, 1977: 162—163);
138. Bahwa lebih lanjut ketentuan Pasal 19 ayat (2) ICCPR menyebutkan bahwa
hak berekspresi bukanlah hak yang bersifat absolut (Smith, 2007: 268). Negara
atau pemerintah melalui hukum domestiknya diizinkan untuk melakukan
pembatasan terhadap hak berekspresi (Fraser, 2019; Altwicker, T., 2018 ). Tetapi
karena mengingat pentingnya mewujudkan hak kebebasan berekspresi tanpa
gangguan (without interference), maka pembatasan itu adalah pembatasan yang
terbatas, artinya hanya bisa dilakukan dengan penuh kehati-hatian, dengan
memperhatikan syarat-syarat yang secara ketat, syarat-syarat yang digunakan
juga bersifat tertentu, pasti, tidak mengandung multitafsir, didasarkan pada
undang-undang yang telah ada, dan hanya dilakukan untuk tujuan-tujuan yang
jelas-jelas termaktub dalam undang-undang (Debeljak, 2008; McDonagh,
2013).
139. Bahwa dengan uraian tersebut, secara konseptual pasal perkara a quo telah
melanggar kaidah hukum hak asasi manusia nasional maupun internasional.
140. Bahwa Ronald Dworkin (1980, 51) berpandangan bahwa mensensor atau
membredel pandangan orang lain karena dianggap menghina sama halnya
dengan mengatakan bahwa pendapat orang yang disensor tersebut tidak layak
untuk mendapatkan penghormatan yang setara. Selengkapnya padangan
tersebut menyatakan sebagai berikut:
“(...) censoring other’s opinion as insulting is the same as saying that
other’s opinion in not “worthy of equal respect.”
Yang Terjemahan bebasnya sebagai berikut:
“menyensor pendapat orang lain sebagai penghinaan sama saja dengan
mengatakan bahwa pendapat orang lain “tidak layak untuk dihormati
secara setara”.
45
141. Bahwa agar pembatasan terhadap hak berekspresi dapat dilakukan secara
sah dan proporsional, negara perlu memastikan bahwa UU atau regulasi yang
dijadikan dasar pembatasan hak berekspresi seseorang haruslah memuat
norma hukum pembatasan yang tepat. Sebab secara filosofis, pembatasan
terhadap kebebasan berekspresi orientasinya bukan untuk mengganggu atau
mengekang kebebasan itu sendiri (interference oriented), melainkan tujuan
utamanya adalah untuk perlindungan (protection oriented) yaitu semata- mata
untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan
tersebut. Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 28J ayat (1) UUD NRI 1945
yang menyatakan bahwa:
“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk
kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan
maksud semata- mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan
atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang
adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan,
dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.
142. Bahwa dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasan berekspresi
setiap orang harus tunduk terhadap pembatasan yang ditetapkan oleh undang-
undang. Namun dalam hal ini batasan-batasan tersebut tidak diatur secara tegas
dalam Pasal a quo. Pengaturan mengenai pengakuan dan penghormatan
kebebasan berekspresi diatur dalam Pasal 29 ayat (2) UDHR. Selengkapnya
berbunyi:
“Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap
orang harus hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh
undang-undang
yang
tujuannya
semata-mata
untuk
menjamin
pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan
kebebasan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat
yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum
dalam suatu masyarakat yang demokratis”.
143. Bahwa selanjutnya secara khusus menyangkut batasan hak kebebasan
berekspresi, apa yang dijabarkan dalam Pasal 29 UDHR ini dijabarkan lebih
lanjut dalam Pasal 19 ayat (3) ICCPR yang menyatakan bahwa:
“Pelaksanaan hak-hak yang dicantumkan dalam ayat 2 pasal ini
menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya
dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal ini hanya dapat dilakukan
sesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk: (a)
Menghormati hak atau nama baik orang lain; (b) Melindungi keamanan
nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum”.
144. Bahwa dalam ketentuan Pasal 19 ayat (3) ICCPR di atas, mengingatkan setiap
individu memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk mengakui dan melindungi
46
hak-hak yang dijamin dalam kovenan. Sehingga dalam menjalankan hak-
haknya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan-pembatasan yang
berlaku. Pembatasan hak yang diakui dalam Pasal 19 ayat (3) ICCPR mengenai
hak atas kebebasan berekspresi tidak dilakukan secara sewenang-wenang.
Karena apabila pembatasan dilakukan sewenang-wenang, maka esensi hak-hak
yang dijamin dan diatur dalam berbagai kovenan dikhawatirkan dilanggar.
145. Bahwa pembatasan yang diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945, Pasal
29 UDHR serta Pasal 19 ayat (3) ICCPR yang memberikan syarat-syarat
yang ketat pembatas tersebut dapat dikatakan pembatasan yang sah apabila
memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. Pembatasan harus diatur dengan undang-undang (prescribed by law);
b. Pembatasan bertujuan untuk menghormati salah satu dari tujuan
pembatasan yaitu melindungi hak atau reputasi orang lain, melindungi
keamanan nasional, ketertiban umum, Kesehatan publik atau moral
masyarakat;
c. Pembatasan dilakukan secara proporsionalitas tanpa diskriminasi.
146. Bahwa standar norma pembatasan sebagaimana dijelaskan di atas sangat
penting untuk dituangkan dalam rumusan undang-undang agar memudahkan
penegak hukum untuk menguji atau menilai apakah tindakan atau perbuatan
seseorang perlu dibatasi, dilarang atau justru dilindungi. Jika norma
pembatasan ini tidak dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan,
maka aparat penegak hukum tidak memiliki batu uji yang memadai dalam
menindaklanjuti laporan atau perkara, sehingga tafsir yang dilakukan berpotensi
sangat subyektif dan sewenang-wenang.
147. Bahwa pada Putusan Nomor 14/PUU-VI/2008 MK menjelaskan kebebasan
atau hak setiap orang tidaklah dapat digunakan tanpa batas. Pembatasan
dimaksud oleh MK juga tidak bisa dilakukan sewenang-wenang dan sesuai
dengan kaidah hak asasi manusia hingga menyebabkan pembungkaman
terhadap partisipasi masyarakat melalui kritik dan protes warga negara.
148. Bahwa lebih lanjut dalam Paragraf 26 General Comment No. 34 Article 19:
Freedom of opinion and expression (“Komentar Umum No. 34), menyatakan
pembatasan terhadap hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi melalui
undang-undang jangan sampai memberikan hukuman-hukuman yang tidak
sesuai dengan kovenan seperti hukuman fisik. Selengkapnya Paragraf 26
Komentar Umum No. 34 menyatakan sebagai berikut:
47
“Laws restricting the rights enumerated in article 19, paragraph 2,
including the laws referred to in paragraph 24, must not only comply with
the strict requirements of article 19, paragraph 3 of the Covenant but must
also themselves be compatible with the provisions, aims and objectives
of the Covenant. Laws must not violate the non-discrimination
provisions of the Covenant. Laws must not provide for penalties that are
incompatible with the Covenant, such as corporal punishment”.
Atau yang terjemahan bebasnya sebagai berikut:
“Undang-undang yang membatasi hak-hak yang disebutkan dalam pasal
19, ayat 2, termasuk undang-undang yang dimaksud dalam ayat 24,
tidak hanya harus mematuhi persyaratan ketat pada pasal 19, ayat 3
Kovenan tetapi juga harus sesuai dengan ketentuan dan tujuan
Kovenan. Hukum tidak boleh melanggar ketentuan non-diskriminasi
dalam Kovenan. Hukum tidak boleh memberikan hukuman yang tidak
sesuai dengan Kovenan, seperti hukuman fisik”.
149. Bahwa alasan untuk dapat dilakukannya pembatasan menurut Pasal 19 ayat
(3) ICCPR adalah untuk menjamin pengakuan serta penghormatan terhadap
hak-hak atau hak atas reputasi orang lain, berhubungan dengan keamanan
nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum.
Terhadap pembatasan untuk menjamin penghormatan terhadap hak atas
reputasi orang lain berdasarkan Komentar Umum No. 34 terjadi penekanan yang
menjelaskan posisi hak-hak dalam pembatasan pada pasal tersebut. Istilah hak-
hak tersebut tentu saja harus merujuk pada HAM sebagaimana diakui dalam
Kovenan dan lebih umum dalam hukum Hak Asasi Manusia Internasional.
Selengkapnya Paragraf 28 Komentar Umum No. 34 menyatakan sebagai
berikut:
Paragraf 28 Komentar Umum No. 34
“The first of the legitimate grounds for restriction listed in paragraph 3 is
that of respect for the rights or reputations of others. The term “rights”
includes human rights as recognized in the Covenant and more generally
in international human rights law. For example, it may be legitimate to
restrict freedom of expression in order to protect the right to vote under
article 25, as well as rights article under 17 (see para. 37). Such
restrictions must be constructed with care: while it may be permissible to
protect voters from forms of expression that constitute intimidation or
coercion, such restrictions must not impede political debate, including,
for example, calls for the boycotting of a non-compulsory vote.
The term “others” relates to other persons individually or as members of
a community. Thus, it may, for instance, refer to individual members of a
community defined by its religious faith or ethnicity”.
Paragraf 29 Komentar Umum No. 34
“The second legitimate ground is that of protection of national security or
of public order (ordre public), or of public health or morals”.
48
Yang terjemahan bebasnya sebagai berikut:
Paragraf 28 Komentar Umum No. 34
“Alasan pertama yang sah untuk melakukan pembatasan yang tercantum
dalam ayat 3 adalah penghormatan terhadap hak atau reputasi
orang lain. Istilah “hak” mencakup hak asasi manusia sebagaimana
diakui dalam Kovenan dan secara lebih umum dalam hukum hak asasi
manusia internasional. Misalnya, mungkin sah untuk membatasi
kebebasan
berekspresi
untuk
melindungi
hak
untuk
memilih
berdasarkan pasal 25, serta pasal hak berdasarkan 17 (lihat paragraf
37). Pembatasan tersebut harus dilakukan dengan hati-hati: walaupun
diperbolehkan untuk melindungi pemilih dari bentuk ekspresi yang
bersifat intimidasi atau paksaan, pembatasan tersebut tidak boleh
menghalangi perdebatan politik, termasuk, misalnya, seruan untuk
memboikot pemungutan suara yang tidak wajib. Istilah “orang lain”
berhubungan dengan orang lain secara individu atau sebagai anggota
suatu komunitas. Jadi, misalnya, istilah tersebut dapat merujuk pada
anggota individu suatu komunitas yang ditentukan oleh keyakinan
agama atau etnisnya”.
Paragraf 29 Komentar Umum No. 34
“Landasan sah kedua adalah perlindungan keamanan nasional atau
publik ketertiban, atau kesehatan atau moral masyarakat.”
4) Dalil Keempat: Pasal a quo Membungkam dan Mengancam Kerja-Kerja para
Pemohon sebagai bagian dari Civil Society yaitu Hak Ikut Serta Dalam Membangun
Masyarakat, Bangsa dan Negara serta bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1),
Pasal 28I ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945
150. Bahwa dalam perjalanannya, pertumbuhan civil society Indonesia pernah
mengalami suatu masa yang cukup menjanjikan pertumbuhannya. Hal ini terjadi
pada masa pasca-revolusi (tahun 1950-an), pada saat organisasi-organisasi
sosial dan politik dibiarkan tumbuh bebas dan kuat serta warga masyarakat yang
baru saja merdeka. Tambahan pula, pada masa ini, negara yang baru lahir belum
memiliki kecenderungan intervensionis, sebab kelompok elite penguasa
berusaha keras untuk mempraktikkan sistem demokrasi parlementer. Hal ini
menciptakan kekuatan masyarakat yang pada saatnya akan mampu untuk
menjalin penyeimbang atau pengawas terhadap kekuatan negara.
151. Bahwa civil society merupakan masyarakat yang sadar akan politik serta
berpartisipasi dalam kelangsungan politik. Keberadaan masyarakat sipil
mempunyai pengaruh yang sangat besar, tidak hanya di bidang politik saja,
namun civil society juga memberikan sarana di bidang ekonomi, kebudayaan,
dan moral. Civil society pun memiliki andil terbesar dalam pembangunan negara,
49
yaitu:
1) Civil society sebagai komplementer elemen-elemen masyarakat sipil
mempunyai aktivitas memajukan kesejahteraan yang bertujuan untuk
melengkapi peran negara sebagai pelayan publik.
2) Civil society sebagai subtitor dimana masyarakat sipil melakukan
serangkaian aktivitas yang belum/tidak dilakukan negara sebagai
institusi yang melayani kepentingan masyarakat luas.
3) Civil society sebagai kekuatan tandingan negara memiliki dua sisi wajah
yaitu dalam arti baik dan buruk.
152. Bahwa masyarakat sipil telah diakui secara luas sebagai sektor “ketiga” yang
penting. Kekuatannya bisa memberi pengaruh positif pada negara dan pasar.
Masyarakat
sipil
dipandang
sebagai
yang
semakin
penting
untuk
mempromosikan tata pemerintahan yang baik seperti transparansi, efektivitas,
keterbukaan, daya tanggap, dan akuntabilitas. Masyarakat sipil dapat
melanjutkan tata pemerintahan yang baik, selengkapnya sebagai berikut,
1) Melalui analisis dan advokasi kebijakan;
2) Melalui regulasi dan pemantauan kinerja negara dan tindakan serta
perilaku pejabat publik;
3) Melalui modal sosial dan memungkinkan warga untuk mengidentifikasi
dan
mengartikulasikan
nilai-nilai,
kepercayaan,
norma
kewarganegaraan, dan praktik demokrasi;
4) Melalui mobilisasi tertentu konstituensi, tertutama pada massa yang
rentan dan terpinggirkan, untuk berpatisipasi lebih sepenuhnya dalam
urusan politik dan publik;
5) Melalui pekerjaan pengembangan untuk meningkatkan kesejahteraan
dari komunitas mereka sendiri dan lainnya.
153. Bahwa dari beberapa penjelasan mengenai demokrasi dan civil society terlihat
jelas bahwa keduanya memiliki hubungan yang sangat erat dan berkaitan. Civil
society merupakan prasyarat demokrasi, civil society sangat dibutuhkan pada
negara-negara yang mengalami masa transisi dari rezim otoritarian kepada
demokrasi. Walzer (1997) dalam Beittinger-Lee (2010:10) berpendapat “only a
democratic state can create a democratic civil society; only a democratic civil
society can sustain a democratic state.” civil society yang dimaksud tentunya
bebas dari pengaruh rezim sekaligus dapat memperjuangkan kepentingan
umum.
154. Selanjutnya, civil society dapat membangun demokrasi. Larry Diamond
melakukan riset terkait proses konsolidasi demokrasi di negara-negara Amerika
latin. Dalam risetnya menekankan dimensi penting dalam demokrasi yaitu
adanya kompetisi yang bermakna, partisipasi politik yang tinggi, dan kebebasan
50
sipil dan politik yang dijamin oleh aturan hukum. Riset dari Diamond ini
menggambarkan bahwa civil society baik sebagai kehidupan asosiasi, nilai dan
norma atau ruang (space dan public sphere) sangat berperan dalam
demokratisasi dan mempromosikan terjadinya consolidated democracy
(Diamond.L.,1997).
155. Bahwa konstruksi UUD NRI 1945 pasca amandemen telah merumuskan pasal-
pasal yang memberikan perlindungan hak warga negara terkait dengan
kebebasan berpendapat, membagikan informasi, menerima informasi, serta ikut
berpartisipasi dalam pembangunan bangsa, negara, dan pemerintahan.
156. Bahwa hak konstitusional untuk ikut serta dalam membangun masyarakat,
bangsa dan negaranya yang terdapat di dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI
1945 harus dimaknai sebagai perlindungan atas partisipasi publik yang
bermakna (meaningful participation).
157. Bahwa untuk memastikan terselenggaranya partisipasi masyarakat yang
bermakna (meaningful participation) setidaknya terdapat tiga kriteria yang wajib
terpenuhi diantaranya: pertama, hak untuk didengarkannya pendapatnya (right
to be heard), kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be
considered), dan ketiga, hak untuk mendapatkan tanggapan atau penjelasan
terhadap pendapat yang telah diberikan (right to be explained). Idealnya konsep
partisipasi publik yang bermakna tidak dapat dipersempit
implementasinya
hanya sekadar pada proses pembentukan undang-undang, namun harus
diperluas hingga pada kebebasan berpendapat serta cara pemerintah untuk
dapat menanggapi kritik dari setiap orang.
158. Bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab yang termuat secara eksplisit di
dalam Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa,
“Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia
adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.” Oleh karena itu,
kebebasan menyatakan pendapat dalam partisipasi publik yang bermakna
menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memenuhi dan melindunginya.
159. Bahwa ketentuan yang terdapat di dalam Pasal a quo secara langsung telah
memberikan pembatasan dan ancaman pemenjaraan yang ditujukan kepada
setiap orang yang memberikan kritik atas suatu kebijakan atau tindakan tertentu
dari pemerintah. Menjadi sebuah permasalahan ketika Pasal a quo kerap
51
digunakan oleh aparat maupun pemerintah dalam menanggapi kritik yang
disampaikan oleh masyarakat.
160. Bahwa selain bertentangan dengan semangat demokratisasi dan perlindungan
HAM yang terdapat pada UUD NRI 1945, ketentuan pada Pasal a quo juga telah
dianulir oleh substansi yang terdapat dalam beberapa undang-undang serta
produk hukum lainnya yang lahir pasca reformasi pada tahun 1998. Seperti
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“UU HAM”),
Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (Diratifikasi melalui
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005), dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme.
161. Bahwa ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan
Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme memberikan hak sekaligus kewajiban
kepada masyarakat untuk turut serta menciptakan penyelenggaraan negara
yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
162. Bahwa hak menyampaikan pendapat terhadap penyelenggara negara juga
dilindungi oleh UUD NRI 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Hak
tersebut menjadi cara yang dapat digunakan oleh penyelenggara negara untuk
menanggapi kritik yang disampaikan oleh masyarakat. Pasal 4 angka 3 Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menegaskan bahwa setiap
penyelenggara negara berhak menyampaikan pendapat di muka umum secara
bertanggung
jawab
sesuai
dengan
wewenangnya.
Oleh
karena
itu,
penyelenggara tidak diperkenankan untuk menjawab kritikan masyarakat
dengan pemidanaan.
163. Bahwa terlihat jelas bahwa keberadaan masyarakat sipil merupakan prasyarat
fundamental bagi tegaknya demokrasi yang konstitusional. Civil society
berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan negara, ruang artikulasi kepentingan
publik, serta jembatan antara negara dan masyarakat. Oleh karenanya, setiap
aturan yang berpotensi membatasi ruang gerak masyarakat sipil akan sekaligus
melemahkan demokrasi itu sendiri.
164. Bahwa Pasal a quo dengan rumusan yang kabur dapat membuka peluang
52
kriminalisasi terhadap kerja-kerja para Pemohon sebagai bagian dari civil society
yang memperjuangkan kepentingan umum, sehingga mengancam kebebasan
berpendapat dan perlindungan diri yang dijamin Pasal 28G ayat UUD NRI
1945, norma pidana yang tidak jelas ini menjadikan kritik, advokasi, dan ekspresi
publik rentan dikualifikasikan sebagai tindak pidana, padahal substansinya
merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara.
165. Bahwa dengan menjerat pembela hak asasi manusia sebagai tindak pidana,
Pasal a quo merenggut hak asasi manusia yang bersifat non-derogable,
sehingga bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945. Kriminalisasi
terhadap pembela HAM tidak hanya melanggar hak yang tidak dapat dikurangi
dalam keadaan apa pun, tetapi juga merusak prinsip demokrasi yang
menempatkan masyarakat sipil sebagai penyeimbang kekuasaan negara,
sehingga melemahkan fungsi kontrol publik terhadap penyelenggaraan
kekuasaan.
166. Bahwa para Pemohon memiliki kepedulian untuk membangun masyarakat,
bangsa, dan negara melalui kerja-kerja advokasi, penegakan hak asasi
manusia, serta pembangunan kapasitas (capacity building), yang merupakan
hak konstitusional dari para Pemohon yang telah dijamin oleh Pasal 28C ayat (2)
UUD NRI 1945. Oleh karenanya, setiap pembatasan atau kriminalisasi terhadap
aktivitas tersebut berarti merampas hak konstitusional para Pemohon untuk
mengembangkan diri, memperjuangkan kepentingan umum, dan meningkatkan
kualitas hidup masyarakat sebagai bagian dari amanat konstitusi.
167. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, Pasal a quo harus dinyatakan
bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1), 28I ayat (1), dan 28C ayat (2) UUD
NRI 1945, karena berpotensi menggerus peran civil society dalam melakukan
kerja-kerjanya yang justru menjadi syarat utama bagi keberlangsungan
demokrasi di Indonesia.
5) Dalil Kelima: Pasal a quo merupakan muatan norma UU No.1/1946 yang berasal
dari Hukum Belanda yang rasis terhadap masyarakat indonesia dan menganggap
Masyarakat Bumiputera terbelakang dan bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2)
UUD NRI 1945, serta Putusan Inkonstitusionalitas terhadap Pasal a quo tidak
secara mutatis mutandis menimbulkan kekosongan hukum
168. Bahwa UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP merupakan bentuk pembaharuan
53
hukum pidana yang diharapkan mampu menjawab persoalan dalam KUHP lama
yang merupakan warisan hukum kolonial yang sudah ada sejak zaman Belanda.
169. Bahwa jika dilihat dalam muatan materi KUHP baru masih terdapat beberapa
muatan materi KUHP lama yang merupakan warisan hukum kolonial masih
dipertahankan, yang mana menurut Pemohon dalam Pasal a quo adalah salah
satunya yang memuat rumusan norma yang sama dengan ketentuan norma
Pasal 14, Pasal 15, Pasal 160 UU No. 1 Tahun 1946 yang merupakan ketentuan
duplikasi hasil politik hukum pidana yang rasis dikarenakan dalam pola rumusan
delik yang hampir serupa dengan norma sebelumnya, dimana dalam Pasal a quo
masih terdapat unsur perbuatan (penyebaran, penyiaran, pemberitahuan,
penghasutan), unsur objek (berita bohong, belum diketahui pasti kebenarannya),
dan unsur akibat yang sama.
170. Bahwa secara konseptual, KUHP baru diharapkan melakukan pembaruan
hukum pidana nasional. Namun dalam konteks Pasal a quo menurut Pemohon
reformulasi justru minimal, unsur delik masih dengan mempertahankan
pendekatan yang sama, dan tidak memberikan batasan yang jelas.
171. Bahwa jika dilihat dari segi kesejarahan, merujuk pada “Terjemahan Beberapa
Bagian Risalah Pembahasan Wetboek van Strafrecht dan Wetboek van
Strafrecht voor Nederlandsch Indië (KUHP Belanda dan KUHP Indonesia)”, yang
disusun oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), (Arsil (Ed), 2021, 610),
rumusan Pasal a quo yang merupakan hasil duplikasi Pasal 14 dan Pasal 15 UU
No. 1 Tahun 1946 merupakan pencabutan sekaligus penambahan yang
rumusannya berakar dari ketentuan Pasal 151 dari W.v.S. v. Eur. v. 1898 (KUHP
Eropa 1898) yang kemudian diambil alih menjadi ketentuan Pasal 171 KUHP
Hindia Belanda. Saat itu, pembentuk KUHP beralasan bahwa pengambilalihan
tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi khusus Hindia.
Sedangkan di sisi lain, ketentuan tersebut sudah dipandang tidak perlu lagi bagi
masyarakat Belanda saat itu.
172. Bahwa tujuan dari Pasal 171 KUHP adalah untuk menghapuskan kegelisahan
dalam masyarakat dari suatu kabar yang mengakibatkan hal-hal yang tidak
diinginkan. Hal tersebut tak lepas pula dari cara pandang pembentuk KUHP yang
melihat masyarakat bumiputera saat itu sebagai golongan masyarakat yang
terbelakang. Selengkapnya, Memorie van Toelichting (risalah pembahasan
54
KUHP Belanda dan KUHP Hindia Belanda) terkait Pasal 171 KUHP
menyebutkan bahwa:
“...Berkenaan dengan masyarakat bumiputera yang gampang terkesan
mudah
percaya,
maka
sebagaimana
pengalaman
mengajarkan,
penyebaran berita bohong, seberapapun tidak masuk akalnya, ternyata
begitu mudah menyulut kerusuhan dengan akibat-akibat yang buruk.
Menyasar perbuatan seperti itu dengan pidana adalah tujuan dari ketentuan
ini, di mana kesengajaan juga untuk memunculkan kerusuhan disebutkan
tegas sebagai unsur tindak pidana”.
173. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas, Pasal 263 dan Pasal 264 UU
No. 1 Tahun 2023 merupakan duplikasi lebih lanjut dari Pasal 14 dan Pasal 15
UU No. 1 Tahun 1946 yang juga merupakan duplikat lebih lanjut dengan
perumusan yang diperluas dari Pasal 171 KUHP sebagai bagian dari upaya
pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk mempertahankan ketertiban umum
(rust en orde) dari berita yang dipandang bohong termasuk juga berita yang
dihembuskan oleh pihak yang menginginkan kemerdekaan. Hal tersebut tak
lepas pula dari cara pandang pembentuk KUHP yang melihat masyarakat
bumiputera saat itu sebagai golongan masyarakat yang terbelakang.
174. Bahwa oleh karena Pasal 263 dan Pasal 264 KUHP merupakan duplikasi lebih
lanjut dari Pasal 14 dan Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946 yang lahir karena kondisi
tersebut di atas, maka ketentuan tersebut didasari pandangan yang diskriminatif
maka ketentuan tersebut bertentangan dengan ketentuan hak terbebas dari
perlakuan yang bersifat diskriminatif.
175. Pasal a quo tidak relevan lagi di masa Indonesia saat ini terutama setelah
reformasi karena membungkam kemerdekaan berpendapat dan ekspresi serta
jika dihapus tidak mengakibatkan kekosongan hukum karena masih terdapat
Pasal KUHP yang melarang mendorong orang lain untuk melakukan tindak
pidana, mekanisme kontrol jurnalisme di UU Pers, serta larangan menyebarkan
kabar palsu yang merugikan konsumen di UU ITE.
176. Jika yang ditakutkan terjadinya berita-berita yang bersifat bohong atau tidak
lengkap atau palsu, hal tersebut juga telah terakomodir melalui adanya
mekanisme etik dan kontrol yang kuat di dalam Undang-Undang Nomor 40
Tahun 1999 tentang Pers. Bahkan di dalam undang-undang ini telah diatur pula
mekanisme hak jawab, hak tolak dan penyelesaian sengketa terkait pers di
Dewan Pers.
55
177. Bahwa selain itu, dalam konteks perkembangan digital yang masif, perlindungan
terhadap konsumen dari beredarnya berita bohong misalnya terkait kesehatan
suatu produk dalam layanan iklan dan banyak hal lainnya, hal ini telah diatur dan
dilindungi dalam Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 yang menyatakan, Pasal 28: “Setiap Orang dengan sengaja, dan
tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan
kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.” Pasal 45: “Setiap Orang yang
memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2)
dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.
178. Bahwa dalam konteks lain, seperti penyebaran berita bohong yang termuat
dalam Pasal a quo yang menurut pemohon merupakan reinkarnasi dari Pasal
14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan
Hukum Pidana menunjukkan bahwa sejak berlakunya pasal ini dari tahun 1946,
baru pada tahun 2014 pasal ini digunakan kembali dan masif. Artinya, sudah
lebih dari 68 tahun pasal ini tidak digunakan, tapi apakah bangsa ini menjadi
kacau? Justru setelah instrumen ini kemudian diketahui publik, barulah
masyarakat merasa dimudahkan dengan adanya pasal ini dan banyak yang
menggunakannya untuk mengkriminalisasi seseorang. Dengan demikian, justru
keberadaan pasal tersebut menimbulkan kekacauan dalam masyarakat.
179. Bahwa apabila ketentuan Pasal 246 ini dicabut, maka masih akan terdapat Pasal
247 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mengatur larangan seseorang
untuk melakukan penghasutan sehingga seseorang melakukan tindak pidana,
atau melawan pada kekuasaan umum atau perintah undang-undang. Lebih
lengkap
pasal
ini
menyatakan,
“Setiap
Orang
yang
menyiarkan,
mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat
oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum,
atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi hasutan
agar melakukan Tindak Pidana atau melawan penguasa umum dengan
Kekerasan,dengan maksud agar isi penghasutan tersebut diketahui atau lebih
diketahui oleh umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat)
tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori V”.
180. Bahwa jika dalam hal konteks ditakutkan adanya niat seseorang untuk
melibatkan, mengajak, mendorong dan menggerakan orang lain untuk
56
melakukan tindak pidana maka hal ini juga telah diatur dalam Pasal 20 huruf d
KUHP yang mengatur mengenai larangan untuk mendorong atau menggerakkan
orang lain melakukan tindak pidana.
181. Jika yang ditakutkan juga adalah adanya penghasutan untuk melawan penguasa
umum dengan kekerasan, maka hal ini juga telah diatur cukup kompleks dalam
Pasal 20 huruf d KUHP tersebut yang juga mengatur mengenai menggerakkan
seseorang untuk melakukan penyalahgunaan kekuasaan atau martabat,
menggunakan Ancaman Kekerasan, melakukan penyesatan, atau dengan
memberi kesempatan, sarana, atau keterangan.
182. Bahwa jika dilihat uraian tersebut Pasal 20 huruf d KUHP tersebut lebih kompleks
dan telah memuat semua yang dimaksud dari Pasal 246 dengan lebih jelas, serta
tidak diskriminatif dengan memandang hak istimewa berlebih untuk seseorang
maupun kelompok sesuai dengan asas hukum equality before the law.
183. Bahwa dengan demikian, apabila ketentuan Pasal a quo ini dicabut maka tidak
akan menimbulkan kekosongan hukum karena masih terdapat Pasal 20 huruf d
KUHP, Pasal 247 KUHP yang melarang penghasutan pidana, mekanisme
kontrol jurnalisme di UU Pers, serta larangan menyebarkan berita bohong dan
menyesatkan yang merugikan konsumen di UU Nomor 11 Tahun 2008.
184. Bahwa berdasarkan uraian yang telah para Pemohon sampaikan diatas, maka
cukup berdasar dengan beralasan hukum dan konstitusionalitas membuktikan
bahwasannya Pasal a quo membuka peluang bagi negara untuk lalai dalam
menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip-prinsip
hukum yang demokratis dan Pasal a quo bertentangan dengan Pasal 28C ayat
(2); Pasal 28D ayat (1); Pasal 28E ayat (3); Pasal 28F; Pasal 28G ayat (1); Pasal
28I ayat (1) UUD NRI 1945. Dengan terbuktinya inkonstitusionalitas Pasal 246,
Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 264 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP,
maka sudah sepatutnya Pasal a quo dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI
1945 dan tidak mempunyai hukum mengikat.
IV. PETITUM
Dalam Pokok Perkara:
1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 246 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan Undang-Undang
57
Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat atau memberikan tafsir konstitusionalitas yang jelas dan
tegas.
3. Menyatakan Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 264 Undang-
Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat.
4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana semestinya.
Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
[2.2]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah
mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-21,
sebagai berikut:
1. Bukti P-1
: Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Bukti P-2
: Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
3. Bukti P-3
: Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana;
4. Bukti P-4
: Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-
XXI/2023;
5. Bukti P-5
: Fotokopi Akta Nomor 2 tanggal 6 April 2017 dibuat oleh Notaris
Virly Yusrini, S.H, M.H. di Jakarta Timur perihal Pendirian
“Yayasan Citta Loka Taru”;
6. Bukti P-6
: Fotokopi Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia Yang Melaksanakan Tugas Di Luar
Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia
Surat Keputusan Kementerian Hukum Republik Indonesia
Nomor
AHU-AH.01.06-0010070
perihal
Penerimaan
Perubahan Data Yayasan Citta Loka Taru;
58
7. Bukti P-7
: Fotokopi Akta Nomor 11 tanggal 28 Januari 2025 dibuat oleh
Notaris Virly Yusrini, S.H., M.H. di Jakarta Timur perihal
Pernyataan Keputusan Para Pembina Yayasan Citta Loka
Taru;
8. Bukti P-8
: Fotokopi
Surat
Keputusan
Nomor
01/SKep-Lokataru
Foundation/XII/2023 perihal Penetapan sdr. Delpedro Marhaen
Rismansyah sebagai Direktur Eksekutif Lokataru Foundation;
9. Bukti P-9
: Fotokopi
Surat
Perjanjian
Kerjasama
Nomor
07/SPK-
LokataruFoundation/VIII/2025
perihal
Kerjasama
antara
Lokataru Foundation dan Muzaffar Salim;
10. Bukti P-10
: Fotokopi Surat Keterangan Nomor 003/PM.041/HRD/TUA/
XII/2025 perihal Kategori sdr. Delpedro Marhaen Rismansyah
sebagai Pembela Hak Asasi Manusia oleh Komisi Nasional
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
11. Bukti P-11
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Delpedro Marhaen
Rismansyah (Pemohon I);
12. Bukti P-12
: Fotokopi Tangkapan Layar Hasil Kajian Akademik dari
Delpedro Marhaen Rismansyah yang dapat diakses pada
https://scholar.google.com/citations?user=WE6QZXoAА
AAJ&hl=id&oi=ao;
13. Bukti P-13
: Fotokopi Surat Keterangan Nomor 004/PM.041/HRD/TUA/
XII/2025 perihal Kategori sdr. Muzaffar Salim sebagai Pembela
Hak Asasi Manusia oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia;
14. Bukti P-14
: Fotokopi Hasil Tangkapan Layar Aktivitas dari Muzaffar Salim
dalam Melaksanakan Pendidikan Politik Orang Muda,
Demokrasi, Hukum, Hak Asasi
Manusia, dan Politik
Kewargaan
yang
dapat
diakses
pada
https://www.instagram.com/p/DLWTPKUhs7p/?utm_source=
ig_web copy link&igsh=MZRIODBINWFIZA==;
15. Bukti P-15
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muzaffar Salim
(Pemohon II);
16. Bukti P-16
: Fotokopi Hasil Tangkapan Layar Video perihal Advokasi oleh
Para Pemohon untuk Peserta Unjuk Rasa tanggal 28 Agustus
59
2025
yang
dapat
diakses
pada
Cetak
https://www.instagram.com/reel/DN6FfgMgWN9/?utm
source=ig web copy link&igsh=MZRIODBiNWFIZA==;
17. Bukti P-17
: Fotokopi Hasil Tangkapan Layar Gambar perihal Informasi
Posko Aduan oleh Para Pemohon untuk Peserta Unjuk Rasa
tanggal 28 Agustus 2025 yang dapat diakses pada
https://www.instagram.com/p/DN459GCgCNO/?utm source=
ig_web copy link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==;
18. Bukti P-18
Fotokopi Surat Dakwaan Nomor PDM - 306/JKT.PST/10/2025
oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat terhadap Para Pemohon;
19. Bukti P-19
Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
20. Bukti P-20
Fotokopi Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst;
21. Bukti P-21
Fotokopi Hasil Tangkapan Layar Gambar perihal Informasi
Posko Aduan oleh Para Pemohon untuk Peserta Unjuk Rasa
tanggal 28 Agustus 2025 yang dijadikan dasar kriminalisasi
Pemohon.
[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala
sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6554) selanjutnya disebut UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang
60
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD
NRI Tahun 1945.
[3.2]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon a quo adalah
permohonan pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 246,
Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 264 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 1 dan Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6842, selanjutnya disebut UU 1/2023) terhadap UUD NRI Tahun
1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.
[3.3]
Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili
permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan
para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal
sebagai berikut.
[3.3.1]
Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang,
Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam sidang pemeriksaan
pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan para
Pemohon pada tanggal 12 Maret 2026. Dalam persidangan tersebut, sesuai dengan
ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah
Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian
Undang-Undang (PMK 7/2025), Mahkamah telah memberikan nasihat kepada para
Pemohon untuk memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan
permohonan, yaitu berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum,
alasan-alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus
(petitum), sehingga sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur
dalam PMK 7/2025 [vide Risalah Sidang, tanggal 12 Maret 2026, hlm. 13-21].
Selanjutnya, pada tanggal 25 Maret 2026 para Pemohon telah menyampaikan
perbaikan permohonan kepada Mahkamah. Perbaikan permohonan dimaksud telah
diperiksa dalam sidang pendahuluan dengan agenda penyampaian pokok-pokok
perbaikan permohonan dan pengesahan alat bukti pada tanggal 1 April 2026.
61
[3.3.2]
Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan para
Pemohon, in casu sistematika permohonan a quo, pada dasarnya secara formal
telah disusun sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1), Pasal 51 ayat (1) dan ayat
(2), serta Pasal 51A ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) UU MK, dan Pasal 10 ayat (3)
PMK 7/2025, yaitu telah menguraikan kewenangan Mahkamah [vide Permohonan
hlm. 2-5], kedudukan hukum para Pemohon [vide Permohonan hlm. 5-15], alasan-
alasan permohonan [vide Permohonan hlm. 15-67], dan hal yang dimohonkan untuk
diputus [vide Permohonan hlm. 67-68]. Bahkan, sebelum menguraikan keempat hal
tersebut, para Pemohon pun telah menguraikan perihal identitas para Pemohon
[vide Permohonan hlm. 1-2]. Walakin, sekalipun telah disusun dan memuat
sistematika permohonan secara benar, penilaian perihal keterpenuhan syarat formal
suatu permohonan tidak hanya ihwal sistematika an sich. Dalam hal ini, Mahkamah
juga akan menilai keterpenuhan isi/substansi masing-masing sistematika dimaksud.
[3.3.3]
Bahwa berkenaan dengan hal-hal sebagaimana dikemukakan dalam Sub-
paragraf [3.3.2] di atas, Mahkamah akan menilai keterpenuhan substansi syarat
formal permohonan para Pemohon terutama sebagaimana dimaksud dalam Pasal
31 ayat (1), Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 51A ayat (1), ayat (2), dan
ayat (5) UU MK, dan Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025, yang menyatakan:
Pasal 31 ayat (1) UU MK
Ayat (1) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
a. …
b. uraian
mengenai
perihal
yang
menjadi
dasar
permohonan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dan
c. hal-hal yang diminta untuk diputus.
Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) UU MK
Ayat (1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
a. perseorangan warga negara Indonesia;
b. …
c. …
d. …
Ayat (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya
tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dimaksud
pada ayat (1).
Pasal 51A UU MK
Ayat (1) Permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus memuat hal-hal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
62
Ayat (2) Uraian mengenai hal yang menjadi dasar Permohonan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b untuk perkara Permohonan
pengujian undang-undang meliputi:
a. kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian;
b. kedudukan hukum pemohon yang berisi uraian tentang hak dan/atau
kewenangan konstitusi pemohon yang dianggap dirugikan dengan
berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk dilakukan
pengujian; dan
c. alasan Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31
ayat (1) huruf b diuraikan dengan jelas dan terperinci.
Ayat (5) Dalam hal Permohonan pengujian berupa Permohonan pengujian
materiil, hal yang dimohonkan untuk diputus dalam Permohonan
pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c
meliputi:
a. mengabulkan Permohonan pemohon;
b. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari
undang-undang dimaksud bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
c. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari
undang-undang
dimaksud
tidak
mempunyai
kekuatan
hukum
mengikat.
Selain itu, permohonan para Pemohon harus pula memenuhi syarat formil
sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025, yang menyatakan,
“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya
memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain:
a. kewenangan Mahkamah;
b. kedudukan hukum Pemohon;
c. alasan-alasan Permohonan (posita); dan
d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum)”.
[3.3.4]
Bahwa norma undang-undang yang diajukan pengujian materiil oleh para
Pemohon dalam permohonan a quo adalah Pasal 246, Pasal 263 ayat (1) dan ayat
(2), serta Pasal 264 UU 1/2023 terhadap Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1),
Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1) UUD NRI
Tahun 1945;
[3.3.5]
Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama uraian bagian
kedudukan hukum, para Pemohon telah ternyata tidak menguraikan secara jelas
dan lengkap norma pasal yang dimohonkan pengujian, in casu Pasal 246, Pasal 263
ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 264 UU 1/2023 terhadap Pasal 28C ayat (2),
Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), dan Pasal
28I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Dalam hal ini, para Pemohon hanya menguraikan
telah dikriminalisasi dengan menggunakan norma Pasal 246 KUHP atas tuduhan
63
menghasut melalui pembukaan posko aduan bantuan hukum, serta atas tuduhan
menyebarkan berita bohong terkait perilisan data penangkapan demonstran [vide
Permohonan angka 22 hlm. 11]. Dalam hal ini, telah ternyata para Pemohon dalam
menguraikan kedudukan hukum para Pemohon hanya menjelaskan ihwal anggapan
kerugian hak konstitusional dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan
pengujian, in casu norma Pasal 246 UU 1/2023 terhadap Pasal 28C ayat (2), Pasal
28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I
ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
Padahal, masalah kedudukan hukum para Pemohon harus diuraikan
secara menyeluruh dengan jelas dan lengkap perihal hak konstitusional para
Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan
pengujian, in casu Pasal 246, Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 264 UU
1/2023 terhadap Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal
28F, Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Ketiadaan
uraian yang jelas dan lengkap tersebut mengakibatkan Mahkamah tidak dapat
menilai secara menyeluruh hak konstitusional para Pemohon yang dirugikan dengan
berlakunya Pasal 246, Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 264 UU 1/2023
terhadap pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana yang dimaksudkan
oleh para Pemohon.
Oleh karena pada bagian kedudukan hukum telah ternyata para Pemohon
hanya menguraikan dengan jelas hak konstitusional para Pemohon yang dianggap
dirugikan dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian, in casu
Pasal 246 UU 1/2023 dan para Pemohon tidak menguraikan anggapan kerugian hak
konstitusional berkenaan dengan berlakunya norma Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2),
serta Pasal 264 UU 1/2023 sebagaimana dijamin oleh Pasal 28C ayat (2), Pasal
28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I
ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Padahal, uraian kerugian hak konstitusional dan
hubungan sebab-akibat (causal verband) antara berlakunya norma undang-undang
yang dimohonkan pengujian merupakan hal yang esensial dalam menguraikan
perihal kerugian atau potensi kerugian hak konstitusional. Oleh karena itu,
sepanjang berkenaan dengan pengujian norma Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2),
serta Pasal 264 UU 1/2023 karena tidak diuraikan dalam menjelaskan kedudukan
hukum, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah menyatakan bahwa para Pemohon
64
tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan terhadap norma
Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 264 UU 1/2023 a quo.
[3.3.6]
Bahwa selanjutnya berkenaan dengan pengujian konstitusionalitas norma
Pasal 264 UU 1/2023, setelah membaca permohonan secara saksama, Mahkamah
menemukan fakta hukum perihal hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum),
pada petitum angka 2 para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk:
1. …;
2. Menyatakan Pasal 246 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang
Kitab
Undang-Undang
Hukum
Pidana
bertentangan
dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat atau memberikan tafsir
konstitusionalitas yang jelas dan tegas.
3. …;
4. ...
Setelah mencermati secara saksama rumusan petitum angka 2 di atas,
para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan “Pasal 246 UU
1/2023 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat atau memberikan tafsir konstitusionalitas yang jelas dan tegas”.
Secara formal, model petitum angka 2 merupakan rumusan petitum yang tidak lazim
dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.
Lazimnya, jika hendak membatalkan secara keseluruhan suatu norma undang-
undang, petitum dirumuskan dengan menyatakan norma undang-undang dimaksud
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum
mengikat. Atau, jika hendak memberikan pemaknaan terhadap suatu norma
undang-undang, petitum dirumuskan dengan menyatakan norma undang-undang
bertentangan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat
sepanjang tidak dimaknai dengan pemaknaan tertentu yang dikehendaki para
Pemohon. Tambahan frasa “atau memberikan tafsir konstitusionalitas yang jelas
dan tegas” menjadikan petitum angka 2 tersebut termasuk pada model rumusan
yang tidak lazim. Terlebih, model perumusan petitum angka 2 dimaksud sulit untuk
dipahami Mahkamah. Dalam hal ini, apakah para Pemohon menghendaki norma
Pasal 246 UU 1/2023 dimohonkan untuk dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI
Tahun 1945 secara keseluruhan atau memohonkan untuk dimaknai dengan makna
tertentu.
Oleh karena itu, sekalipun dalam menguraikan perihal kedudukan hukum,
para Pemohon telah menjelaskan hak konstitusional para Pemohon yang dianggap
65
dirugikan dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian in casu
Pasal 246 UU 1/2023, namun model perumusan petitum angka 2 dimaksud adalah
tidak lazim sehingga tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan
permohonan para Pemohon sepanjang norma Pasal 246 UU 1/2023 adalah tidak
jelas atau kabur (obscuur).
[3.4]
Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum
di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon,
namun oleh karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk
mengajukan permohonan a quo sepanjang mengenai pengujian norma Pasal 263
ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 264 UU 1/2023 dan permohonan para Pemohon
tidak jelas atau kabur (obscuur) sepanjang mengenai pengujian norma Pasal 246
UU 1/2023, sehingga Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan
para Pemohon.
[3.5]
Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak
dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan
di atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2]
Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan
permohonan a quo sepanjang mengenai pengujian norma Pasal 263 ayat
(1) dan ayat (2) serta Pasal 264 UU 1/2023;
[4.3]
Permohonan para Pemohon sepanjang norma Pasal 246 UU 1/2023
adalah tidak jelas atau kabur (obscuur);
[4.4]
Permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
66
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076);
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Ridwan Mansyur, Adies Kadir, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M.
Guntur Hamzah, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu,
tanggal delapan, bulan April, tahun dua ribu dua puluh enam, yang diucapkan
dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis,
tanggal enam belas, bulan April, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai
diucapkan pukul 15.14 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku
Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Adies Kadir, Enny
Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arsul Sani, dan Liliek
Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Triyono Edy
Budhiarto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau
kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang
mewakili.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Ridwan Mansyur
67
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Arsul Sani
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Triyono Edy Budhiarto
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) selanjutnya disebut UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang 60 Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon a quo adalah permohonan pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 246, Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 264 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842, selanjutnya disebut UU 1/2023) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang, Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan para Pemohon pada tanggal 12 Maret 2026. Dalam persidangan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025), Mahkamah telah memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan, yaitu berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum, alasan-alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum), sehingga sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam PMK 7/2025 [vide Risalah Sidang, tanggal 12 Maret 2026, hlm. 13-21]. Selanjutnya, pada tanggal 25 Maret 2026 para Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan kepada Mahkamah. Perbaikan permohonan dimaksud telah diperiksa dalam sidang pendahuluan dengan agenda penyampaian pokok-pokok perbaikan permohonan dan pengesahan alat bukti pada tanggal 1 April 2026. 61 [3.3.2] Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan para Pemohon, in casu sistematika permohonan a quo, pada dasarnya secara formal telah disusun sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1), Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 51A ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) UU MK, dan Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025, yaitu telah menguraikan kewenangan Mahkamah [vide Permohonan hlm. 2-5], kedudukan hukum para Pemohon [vide Permohonan hlm. 5-15], alasan- alasan permohonan [vide Permohonan hlm. 15-67], dan hal yang dimohonkan untuk diputus [vide Permohonan hlm. 67-68]. Bahkan, sebelum menguraikan keempat hal tersebut, para Pemohon pun telah menguraikan perihal identitas para Pemohon [vide Permohonan hlm. 1-2]. Walakin, sekalipun telah disusun dan memuat sistematika permohonan secara benar, penilaian perihal keterpenuhan syarat formal suatu permohonan tidak hanya ihwal sistematika an sich. Dalam hal ini, Mahkamah juga akan menilai keterpenuhan isi/substansi masing-masing sistematika dimaksud. [3.3.3] Bahwa berkenaan dengan hal-hal sebagaimana dikemukakan dalam Sub- paragraf [3.3.2] di atas, Mahkamah akan menilai keterpenuhan substansi syarat formal permohonan para Pemohon terutama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 51A ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) UU MK, dan Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025, yang menyatakan: Pasal 31 ayat (1) UU MK Ayat (1) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat: a. … b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dan c. hal-hal yang diminta untuk diputus. Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) UU MK Ayat (1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perseorangan warga negara Indonesia; b. … c. … d. … Ayat (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dimaksud pada ayat (1). Pasal 51A UU MK Ayat (1) Permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus memuat hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31. 62 Ayat (2) Uraian mengenai hal yang menjadi dasar Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b untuk perkara Permohonan pengujian undang-undang meliputi: a. kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian; b. kedudukan hukum pemohon yang berisi uraian tentang hak dan/atau kewenangan konstitusi pemohon yang dianggap dirugikan dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk dilakukan pengujian; dan c. alasan Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b diuraikan dengan jelas dan terperinci. Ayat (5) Dalam hal Permohonan pengujian berupa Permohonan pengujian materiil, hal yang dimohonkan untuk diputus dalam Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c meliputi: a. mengabulkan Permohonan pemohon; b. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang dimaksud bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan c. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selain itu, permohonan para Pemohon harus pula memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025, yang menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan-alasan Permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum)”. [3.3.4] Bahwa norma undang-undang yang diajukan pengujian materiil oleh para Pemohon dalam permohonan a quo adalah Pasal 246, Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 264 UU 1/2023 terhadap Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; [3.3.5] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama uraian bagian kedudukan hukum, para Pemohon telah ternyata tidak menguraikan secara jelas dan lengkap norma pasal yang dimohonkan pengujian, in casu Pasal 246, Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 264 UU 1/2023 terhadap Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Dalam hal ini, para Pemohon hanya menguraikan telah dikriminalisasi dengan menggunakan norma Pasal 246 KUHP atas tuduhan 63 menghasut melalui pembukaan posko aduan bantuan hukum, serta atas tuduhan menyebarkan berita bohong terkait perilisan data penangkapan demonstran [vide Permohonan angka 22 hlm. 11]. Dalam hal ini, telah ternyata para Pemohon dalam menguraikan kedudukan hukum para Pemohon hanya menjelaskan ihwal anggapan kerugian hak konstitusional dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian, in casu norma Pasal 246 UU 1/2023 terhadap Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Padahal,
