93/PUU-XXIII/2025

F PUTUSAN Nomor 93/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Arista Hidayatul Rahmansyah, S.H., M.H. Pekerjaan : Advokat Alamat : RT 05/RW 01 Desa Singgahan, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, Jawa Timur Selanjutnya seluruhnya disebut sebagai ---------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 11 Mei 2025 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada 16 Mei 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 92/PUU/PAN.MK/AP3/05/2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada 3 Juni 2025 dengan Nomor 93/PUU-XXIII/2025, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 25 Mei 2025 dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 1 Juli 2025, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Mahkamah Konstitusi selaku pelaku kekuasaan kehakiman memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 2 1945, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum"; Selanjutnya, dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ..." Selanjutnya, dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang diubah untuk kedua kalinya dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, dan diubah untuk ketiga kalinya dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU Nomor 24 Tahun 2003), mengatur: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;" Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU Nomor 13 Tahun 2022), menyatakan: "Dalam hak suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi." Selanjutnya, dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK Nomor 2 Tahun 2021), menyatakan: 3 "Pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusional yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi..." 2. Bahwa bukti-bukti putusan Mahkamah yang berisi perumusan norma baru, hal mana dinyatakan oleh Pemohon pada poin 2 di atas, antara lain bisa ditemukan dalam amar Putusan Nomor 147 /PUU-VII/2009, Putusan Nomor 49/PUU-VIII/2010, Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022, dan Putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018. Amar dalam putusan-putusan a quo berisi perumusan norma baru, terhadap objek uji materiil; 3. Bahwa berdasarkan uraian pada poin tersebut di atas, jelas Mahkamah Konstitusi berwenang untuk merumuskan norma baru terhadap objek perkara, demi tegaknya konstitusi yang didalamnya mengatur hak konstitusional, sekaligus hak asasi yang dimiliki oleh setiap warga negara, termasuk di dalamnya Pemohon; 4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dikarenakan permohonan ini adalah permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 in casu Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 dan sebagaimana diatur oleh UUD 1945, UU Mahkamah Konstitusi, serta UU Kekuasaan Kehakiman, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; 5. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) yang selanjutnya disebut "UU PPP", berbunyi: ''Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan UUD Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. " 6. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk berfungsi antara lain sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of the constitution), lembaga demokrasi pengimbang dan pengarah sistem demokrasi, lembaga penafsir tertinggi atas ketentuan konstitusi (the sole and the highest interpreter of the constitution) 4 dan lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga negara (the protector of constitutional rights of the citizens). Maka apabila dalam proses pembentukan undang-undang terdapat hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi apalagi sampai melanggar hak konstitusional warga negara Indonesia, maka Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan secara menyeluruh ataupun bersyarat Pasal dari undang-undang yang diuji sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU MK, yang berbunyi: "(1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan UUD NRI TAHUN 1945, materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian undang- undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat' 7. Bahwa berdasarkan ketentuan yang telah diuraikan di atas, maka hal ini semakin memperjelas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai satu satunya lembaga yang berwenang untuk menguji konstitusionalitas suatu Undang-Undang terhadap UUD Republik Indonesia Tahun 1945. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 8. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 merupakan suatu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif, yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum, di mana undang-undang sebagai sebuah produk politik dari DPR dan Presiden dapat dilakukan pengujian konstitusionalitasnya pada lembaga yudisial, sehingga sistem checks and balances berjalan dengan efektif; 9. Bahwa Mahkamah Konstitusi, berfungsi antara lain sebagai pengawal sekaligus penjaga dari hak-hak konstitusional setiap warga negara. MK merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah Pemohon kemudian memutuskan untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian terhadap UUD NRI 1945; 5 10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK juncto Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara. 11. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”; 12. Bahwa, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yakni sebagai berikut: a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 13. Bahwa Pemohon merupakan profesi sebagai Advokat dan sering melakukan pendampingan terhadap klien baik di Pengadilan maupun diluar Pengadilan. 6 Kerugian konstitusi yang dialami oleh Pemohon keberlakuan Pasal 18 (1) UU Kepolisian sangat rawan disalahgunakan oleh oknum Kepolisian dan dapat dijadikan alat bagi oknum Kepolisian melakukan tugas secara sewenang- wenang dengan berdalil telah sesuai prosedur dan bersesuaian dengan isi Pasal 18 ayat (1) UU Kepolisian: “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”. Seperti ketika Pemohon sedang menjalankan profesinya yaitu ketika tengah melakukan pendampingan hukum di polres, yang tengah menjadi kuasa hukum pelapor tindak dalam perkara tindak pidana penggelapan, ketika tengah berlangsung kegiatan BAP, ada di suatu keterangan yang menurut Pemohon tidak di pahami oleh oknum penyidik, yakni ketika ada suatu keterangan ketika klien Pemohon mengatakan bahwa objek yang di gelapkan di jaminkan terlebih dahulu kepada terlapor, dengan penilaiannya sendiri. Oknum penyidik tersebut mengatakan bahwa hal itu menjadi seakan pelapor berhutang kepada terlapor, namun pada realitanya tidak seperti itu semenjak dari awal rangkaian cerita, bahwa pelapor menjaminkan objek tersebut kepada terlapor dikarenakan upah atau pembayaran proyek pembangunan suatu showroom milik terlapor tidak kunjung diberikan kepada pelapor atau klien Pemohon, dengan niat jahatnya terlapor tersebut meminta jaminan terlebih dahulu agar pembayaran atau upah proyek itu di berikan, setelah tak selang beberapa waktu objek tersebut malah di jual oleh terlapor, sehingga Pemohon mencoba membantu meluruskan, namun tetapi oknum penyidik tersebut malah merasa tidak perlu diajari dan mengancam akan mengusir Pemohon. Atas karena penilaiannya sendiri oknum polisi diberi wewenang bertindak, bahwa jika keterangan atau BAP tersebut tidak diluruskan akan sangat mempengaruhi hasil penyidikan, serta tindakan mengancam akan mengusir Pemohon dari ruangan, hal tersebut tidak ada urgensi apapun sehingga harus mengusir Pemohon, dan hal tersebut merupakan kesewenang-wenangan atas apa yang ada dalam pasal tersebut karena tidak ada batas atau tolak ukur harus bagaimanakah batas-batas untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri. 14. Bahwa Pemohon dalam menjalan tugas dan tanggungjawabnya akan terciderai dengan oknum-oknum Polisi yang secara sembarangan 7 memanfaatkan Pasal 18 ayat (1) UU Kepolisian untuk kepentingan pribadi mereka. 15. Bahwa Pemohon sebagai seorang advokat sesuai dengan UU tahun 2003 tentang Advokat di pasal (5) dinyatakan juga sebagai penegak hukum, namun dengan adanya Pasal 18 ayat (1) UU Kepolisian tersebut, oknum polisi bisa bertindak atas penilaiannya sendiri dengan bertindak sewenang- wenang bahkan kepada sesama penegak hukum. Sehingga profesi Pemohon yang telah terjamin dan diatur oleh undang-undang pun tetap bisa diciderai serta dirugikan oleh oknum polisi karena adanya pasal tersebut. 16. Bahwa dari hal tersebut, sudah memperlihatkan bagaimana pasal tersebut terlalu multitafsir dan terlalu luas serta tidak menjelaskan batasan dan parameter objektif, sehingga dengan di kabulkannya permohonan Pemohon akan berdampak besar serta mencegah kejadian yang dialami Pemohon dialami masyarakat yang lainnya. 17. Bahwa selain lima syarat untuk menjadi Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, yang ditentukan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 022/PUU-XII/2014, disebutkan bahwa “warga masyarakat pembayar pajak (tax payers) dipandang memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 51 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan adagium “no taxation without participation” dan sebaliknya “no participation without tax”. Ditegaskan MK “setiap warga negara pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap Undang-Undang”; 18. Bahwa untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, Pemohon menerangkan bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas (KTP Bukti P-01) yang hak-hak konstitusionalnya secara aktual terlanggar dengan keberadaan pasal dalam perkara a quo; 19. Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia memiliki hak-hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945, yang kemudian hak-hak tersebut tercederai dengan keberlakuan pasal yang pengujiannya dimohonkan oleh Pemohon. Hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 kepada Pemohon kemudian dijadikan sebagai batu uji. Pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut: 8 Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 “Negara Indonesia adalah negara hukum”. (Vide Bukti P-02 salinan Undang-Undang Dasar 1945) 20. Bahwa, Pemohon memiliki alasan yang menjadi dasar ialah adanya kerugian konstitusional aktual sesuai yang dijamin berdasarkan Pengujian Undang- Undang Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) Pasal 18 ayat (1) “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri” Penjelasan Pasal 18 ayat (1) “Yang dimaksud dengan "bertindak menurut penilaiannya sendiri" adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul- betul untuk kepentingan umum” (Vide Bukti P-03 salinan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian) 21. Bahwa permasalahan Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian mengandung unsur bertentangan dengan UUD 1945, dikarenakan bahwa Kepolisian pasti menggangap bahwa dalam menjalankan tugasnya sudah sesuai dengan undang-undang maupun peraturan kepolisian sehingga tidak jarang banyak sekali pelanggaran kode etik kepolisian dikarenakan menjalankan tugasnya sudah melampaui batas kewenangannya. III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PEMOHON. 22. Bahwa isi Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri” mengandung beberapa permasalahan, yaitu: 9 a. Rawan penilaian secara subjektif Dikarenakan terdapat frasa “menurut penilaiannya sendiri” maka membuatkan polisi memiliki legal standing menjalankan tugas dan wewenanganya sesukanya, dan pasal ini bisa saja digunakan sebagai bentuk pembungkaman terhadap pihak-pihak yang dianggap menggangu citra kepolisian atau bisa digunakan oleh elit penguasa untuk membungkam pesaing-pesaing politik/oposisi. b. Multitafsir Bahwa Pasal 18 ayat (1) UU nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI sangatlah multitafsir dikarenakan semua pihak dapat menafsirkan tanpa adanya kejelasan yang objektif berdasarkan UU. Sehingga Pasal 18 ayat (1) bisa menimbulkan permasalahan perlakuan berbeda dengan pihak- pihak lain yang mengalami kasus serupa. c. Tidak adanya kontrol Bahwa meskipun kepolisian diawasi oleh Kompolnas atau di kepolisian sendiri memiliki Propam maka oknum polisi yang menjalankan tugasnya dengan memanfaatkan secara sembarangan Pasal 18 ayat (1) UU nomor 2 Tahun 2002 akan menggunakan alibinya bahwa tugasnya sudah sesuai dengan prosedur dan dikarenakan pasal tersebut multitafsir menimbulkan kesulitan berbagai pihak apakah tugas yang dilakukan oleh kepolisian sudah sesuai dengan UU atau justru melampaui kewenangannya. 23. Bahwa sangat berkemungkinan terjadi mengancam kepastian hukum dan perlakuan yang adil. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menuntut adanya kepastian hukum yang adil. Frasa "penilaiannya sendiri" menciptakan ruang multitafsir, subjektivitas, dan ketidakpastian hukum, yang dapat mengakibatkan perbedaan perlakuan terhadap warga negara dalam kondisi yang sama tanpa alasan hukum yang dapat diuji. 24. Bahwa pasal tersebut mengandung permasalahan konstitusi lainnya, tidak ada definisi eksplisit dalam undang-undang ini mengenai apa yang dimaksud dengan “kepentingan umum”, padahal frasa ini menjadi dasar pembenaran tindakan diskresi aparat. Akibatnya, dapat terjadi penyimpangan dalam praktik karena penafsiran kepentingan umum diserahkan sepenuhnya kepada aparat, padahal seharusnya itu adalah konsep hukum yang dibatasi dan dikawal oleh norma objektif. 10 25. Bahwa istilah "kepentingan umum" adalah konsep hukum yang mesti didefinisikan secara limitatif dan objektif, agar tidak digunakan sebagai dalih untuk menekan kebebasan masyarakat. Dalam Pasal 18 ayat (1), tidak dijelaskan secara normatif apa yang dimaksud “kepentingan umum” apakah terkait keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moralitas publik. Tanpa definisi ini, aparat memiliki keleluasaan untuk menafsirkan “kepentingan umum” secara sepihak, yang membuka potensi pelanggaran hak konstitusional warga. 26. Bahwa Frasa “Kepentingan Umum” tidak didefinisikan secara tegas, sehingga multitafsir dan berpotensi disalahgunakan. Dalam Pasal 18 ayat (1), tidak terdapat penjelasan dalam batang tubuh maupun penjelasan UU mengenai apa yang dimaksud dengan “kepentingan umum”, sehingga membuka ruang interpretasi subjektif oleh aparat di lapangan. Hal ini melanggar prinsip lex certa, yaitu hukum harus ditulis dan dirumuskan secara jelas, yang merupakan bagian dari asas negara hukum sebagaimana termuat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. 27. Bahwa tanpa pembatasan normatif, aparat dapat menyatakan suatu situasi sebagai “kepentingan umum” hanya berdasar pada ketakutan, kekhawatiran, atau praduga subyektif, bukan pada parameter hukum yang dapat diuji secara objektif. Ini menimbulkan ketimpangan kekuasaan antara aparat dan warga, di mana tindakan pembatasan hak-hak warga tidak dapat dilawan secara hukum karena tidak ada standar yang jelas. 28. Bahwa dalam negara hukum, tindakan negara yang membatasi hak warga harus tunduk pada legal standing base on regulation, serta dapat diuji melalui lembaga pengadilan atau pengawasan administratif. Tanpa definisi atau batasan “kepentingan umum”, tidak tersedia mekanisme untuk menguji apakah tindakan pejabat Polri tersebut benar-benar didasari kepentingan umum yang sah atau justru didorong oleh kepentingan institusional atau subjektif semata. 29. Bahwa dua frasa “menurut penilaiannya sendiri” dan frasa “Untuk kepentingan umum” menjadi penyebab Pasal tersebut mengandung permasalahan konstitusi, dua frasa tersebut dapat dimanfaatkan oleh sejumlah oknum polisi dalam menjalankan tugas dan sebagai senjata untuk mengekang pihak-pihak yang menggangu nama kepolisian semakin 11 tercoreng. 30. Bahwa menurut standar United Nations Code of Conduct for Law Enforcement Officials dan Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials, tindakan kepolisian: a. Harus dilakukan berdasarkan hukum b. Harus proporsional dan diperlukan c. Harus dapat dipertanggungjawabkan Pasal 18 ayat (1) tidak memuat prinsip proporsionalitas, subsidiaritas, atau akuntabilitas, sehingga bertentangan dengan norma internasional yang telah menjadi bagian dari prinsip umum hukum yang diakui bangsa-bangsa beradab. 31. Bahwa karena Pasal 18 ayat (1) UU Kepolisian melahirkan segundang masalah, Kepolisian RI justru menodai arti Rastra Sewakottama yang merupakan lambang Kepolisian dan mempunyai arti "Polri adalah Abdi Utama dari pada Nusa dan Bangsa." Sekaligus menodai semangat Polri yang tumbuh dan berkembang dari rakyat, untuk rakyat, memang harus berinisiatif dan bertindak sebagai abdi sekaligus pelindung dan pengayom rakyat. 32. Bahwa Pasal 18 ayat (1) UU Kepolisian menyimpang dari semangat reformasi kepolisian pasca 1998. Salah satu latar belakang lahirnya UU Nomor 2 Tahun 2002 adalah untuk memisahkan Polri dari ABRI, agar lebih sipil, demokratis, dan akuntabel. Namun ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) yang memberi kewenangan self-assessment action tanpa batas hukum, justru menyerupai pola tindakan militeristik dan koersif masa lalu, yang tidak transparan dan tidak dapat dikontrol. Hal ini menyimpang dari arah reformasi sektor keamanan dan berpotensi mengembalikan praktik otoritarianisme yang dibungkus dalam bahasa hukum. 33. Bahwa norma hukum yang memberikan kewenangan luas tanpa pengawasan hukum akan mengurangi legitimasi institusi penegak hukum di mata publik. Kepercayaan publik terhadap polisi sangat penting agar hukum dipatuhi secara sukarela (voluntary compliance), bukan hanya karena takut represif. Ketika publik merasa bahwa tindakan polisi dapat sewaktu-waktu dilakukan atas dasar “penilaian sendiri”, maka rasa hormat terhadap hukum dan aparat akan menurun drastis, dan berpotensi menimbulkan resistensi sipil (civil disobedience). 12 34. Bahwa Pasal 18 ayat (1) dapat membuka peluang tindakan sewenang- wenang terhadap seseorang tanpa bukti awal atau proses pembuktian terlebih dahulu, dengan dalih “penilaian sendiri” untuk kepentingan umum. Ini bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) yang merupakan bagian dari prinsip hukum pidana modern dan dijamin dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) UU HAM. “Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”. 35. Bahwa ketentuan yang membolehkan tindakan berdasarkan “penilaian sendiri” cenderung mengabaikan pentingnya standar operasional prosedur (SOP) yang menjadi instrumen akuntabilitas dan profesionalisme polisi. Dalam konteks reformasi sektor keamanan, semua tindakan aparat seharusnya: a. Berdasarkan hukum tertulis; b. Terukur; c. Dapat dipertanggungjawabkan. Pasal ini justru menciptakan ruang impunitas karena pembenaran terhadap tindakan di luar SOP. 36. Bahwa dalam negara demokrasi, kewenangan aparatur negara tidak boleh absolut, karena dapat melahirkan praktik abuse of power. Penggunaan frasa “menurut penilaiannya sendiri” menciptakan celah untuk pembenaran tindakan represif, intimidatif, atau diskriminatif, tanpa pertanggungjawaban yang cukup. 37. Bahwa dalam sistem hukum Indonesia, konstitusi merupakan hukum tertinggi. Oleh karena itu, setiap ketentuan dalam undang-undang yang memberikan kewenangan subjektif kepada pejabat negara tanpa pembatasan hukum yang jelas adalah bentuk pelanggaran terhadap supremasi konstitusi. 38. Bahwa salah satu prinsip pemerintahan yang baik (good governance) adalah transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Ketentuan yang mengizinkan tindakan sepihak berdasarkan penilaian pribadi pejabat 13 bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut karena: a. Tidak transparan (penilaian tidak wajib dibuka atau dijelaskan); b. Tidak akuntabel (tidak wajib dipertanggungjawabkan secara hukum); c. Tidak memberikan kepastian hukum. 39. Bahwa frasa tersebut berpotensi memungkinkan aparat bertindak represif terhadap seseorang atau kelompok berdasarkan dugaan atau kecurigaan subjektif, tanpa didasarkan pada pembuktian yang objektif. Hal ini bertentangan dengan prinsip presumption of innocence yang dijamin dalam UUD 1945 dan instrumen hak asasi manusia. 40. Bahwa frasa “menurut penilaiannya sendiri” adalah norma kabur (vague) yang tidak memenuhi prinsip lex certa dalam asas legalitas. Norma hukum harus tegas, jelas, dan tidak multitafsir. Norma kabur melanggar hak atas kepastian hukum dan membuka peluang: a. Diskriminasi; b. Praktik kekerasan oleh aparat; c. Impunitas atau bebasnya aparat dari tanggung jawab hukum. 41. Bahwa dalam hubungan antara aparat penegak hukum dan warga negara, asas kesetaraan relasi hukum (legal parity) menjadi krusial. Frasa ini menciptakan potensi relasi vertikal sepihak, di mana aparat bisa menempatkan diri sebagai penafsir tunggal atas "kepentingan umum" dan langsung bertindak. Ini menimbulkan ketimpangan kekuasaan yang dapat merendahkan martabat hukum dan warga negara. 42. Etika profesi kepolisian mensyaratkan: a. Objektivitas dalam bertindak; b. Akuntabilitas atas keputusan; c. Kepatuhan pada prosedur. Namun, dengan legitimasi bertindak atas “penilaian sendiri”, pejabat Polri secara de jure diberi ruang untuk mengabaikan pedoman etika profesional, menjadikan aparat lebih tunduk pada pertimbangan subjektif pribadi daripada pada standar etika dan prosedur. 43. Bahwa dalam pasal tersebut terlalu memberi ruang diskresi tanpa batas, frasa “dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri” memberi wewenang sangat luas kepada aparat kepolisian, tanpa kontrol atau batasan yang jelas. 44. Bahwa potensi penyalahgunaan kekuasaan tinggi karena tidak ada 14 parameter eksplisit untuk menilai apakah penilaian tersebut benar atau melampaui kewenangan. 45. Bahwa dalam prinsip negara hukum (Pasal 1 ayat 3 UUD 1945), kekuasaan harus dibatasi dan diawasi. Pasal ini justru membuka celah tindakan sewenang-wenang yang tidak terkontrol jika tidak disertai evaluasi atau akuntabilitas yang ketat. 46. Bahwa jika diskresi digunakan untuk membenarkan tindakan represif, kekerasan, atau pelanggaran hukum lainnya, maka hak masyarakat bisa terlanggar tanpa jaminan perlindungan hukum. 47. Bahwa pasal ini tidak menetapkan siapa yang berwenang menguji atau mengevaluasi apakah tindakan diskresi itu sah atau tidak. Akibatnya, tidak ada jaminan akuntabilitas terhadap tindakan yang diambil berdasarkan “penilaian sendiri”. 48. Bahwa hukum pidana dan administrasi publik menuntut kepastian dan keterukuran tindakan. Ketika tindakan aparat didasarkan pada “penilaian sendiri”, maka ketentuan ini bertentangan dengan asas legalitas dan kepastian hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945). 49. Bahwa meskipun diskresi dibutuhkan dalam praktik kepolisian, Pasal 18 ayat (1) seharusnya diatur lebih ketat dengan syarat yang jelas, ruang lingkup terbatas, dan mekanisme evaluasi atau pengawasan oleh lembaga independen. Tanpa itu, norma ini berpotensi digunakan sebagai dasar pembenaran tindakan sewenang-wenang. 50. Bahwa menurut asas lex certa, norma hukum harus dirumuskan dengan jelas agar tidak menimbulkan penafsiran sewenang-wenang. Dalam hal ini, ketidakjelasan tersebut melanggar asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 51. Frasa “dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri” tidak menjelaskan secara tegas batasan diskresi (apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan), Kriteria situasi yang dimaksud sebagai “kepentingan umum”, dan mekanisme pertanggungjawaban atas diskresi tersebut, serta diskresi yang terlalu luas dapat menyebabkan tindakan yang menyimpang dari hukum, seperti kekerasan berlebihan, penggeledahan tanpa surat, atau penahanan tanpa dasar hukum yang sah. 52. Dengan memberikan keleluasaan tinggi kepada aparat kepolisian untuk 15 bertindak atas penilaiannya sendiri, pasal ini berpotensi menempatkan aparat di atas hukum. Ini bertentangan dengan:  Pasal 27 ayat (1) UUD 1945: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan…”  Prinsip due process of law: Tindakan aparat harus tunduk pada proses hukum yang adil. 53. Bahwa pasal ini tidak memuat ketentuan mekanisme, pengawasan terhadap diskresi, pengujian oleh lembaga independen (seperti pengadilan), pertanggungjawaban jika diskresi disalahgunakan. Tanpa mekanisme ini, pasal ini berisiko menjadi alat legalisasi tindakan sewenang-wenang oleh aparat negara. 54. Dalam standar internasional, seperti: Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials (PBB, 1990), International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), penggunaan diskresi dan kekuatan oleh aparat negara harus, proporsional, diperlukan dalam keadaan tertentu, dan dapat diuji secara hukum. Pasal ini belum mencerminkan prinsip-prinsip tersebut secara eksplisit. 55. Bahwa Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 memiliki kelemahan yuridis seperti bertentangan dengan prinsip kepastian hukum, akuntabilitas, dan persamaan di hadapan hukum, menyebabkan potensi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power); tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi hak-hak warga negara; serta perlu direvisi agar sejalan dengan UUD NRI 1945 dan standar hukum internasional. IV. PETITUM Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) bertentangan (inkonstitutional) dengan Undang-undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, atau 16 3. Menyatakan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) bertentangan secara bersyarat (Conditionally Unconstitutional) dengan Undang-undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang dimaknai: ayat (1) “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri’’ 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex ae quo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 17 Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian norma undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia [Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168, selanjutnya disebut UU 2/2002] terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; 18 Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 19 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 yang menyatakan: “(1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.” 2. Bahwa menurut Pemohon, antara lain Pemohon memiliki hak konstitusional berupa hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk [vide Bukti P-1] yang saat ini berprofesi sebagai advokat dan sering melakukan pendampingan terhadap klien baik di pengadilan maupun di luar pengadilan. Saat menjalankan profesinya sebagai kuasa hukum, Pemohon pernah melakukan pendampingan klien untuk membuat laporan atas tindak pidana penggelapan dan ketika sedang berlangsung kegiatan penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), terdapat suatu keterangan yang menurut Pemohon tidak dipahami oleh penyidik, yaitu terkait dengan keterangan klien Pemohon tentang objek yang digelapkan yang telah dijaminkan dahulu kepada terlapor, maka dengan penilaian sendiri, oknum penyidik tersebut mengatakan seolah-olah pelapor berutang kepada terlapor. Namun, saat Pemohon sebagai kuasa hukum pelapor akan meluruskan kejadian sesungguhnya, oknum penyidik merasa tidak perlu diajari dan mengancam akan mengusir Pemohon. Hal demikian merupakan bentuk kesewenang-wenangan tindakan oknum polisi akibat dari berlakunya norma yang dimohonkan pengujian tidak memberikan batasan bagaimana seharusnya bertindak atas penilaiannya sendiri; 4. Bahwa kerugian hak konstitusional Pemohon dimaksud bersifat aktual karena Pemohon dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya terciderai oleh oknum penyidik kepolisian yang secara sembarang memanfaatkan norma Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 untuk kepentingan pribadi karena norma Pasal a quo terlalu multitafsir dan terlalu luas serta tidak menjelaskan batasan dan parameter objektif. Dengan dikabulkannya permohonan Pemohon akan berdampak besar serta mencegah kejadian yang dialami Pemohon bagi masyarakat lainnya. 20 Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, norma yang diajukan pengujian, yaitu berkenaan dengan wewenang kepolisian untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri dalam melaksanakan tugas dan wewenang demi kepentingan umum, memiliki keterkaitan dengan kerugian aktual yang dialami Pemohon dalam menjalankan profesinya sebagai advokat. Pemohon juga telah dapat menguraikan adanya kerugian hak konstitusional Pemohon serta adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami oleh Pemohon dengan berlakunya norma Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan Pemohon a quo dikabulkan oleh Mahkamah maka anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami Pemohon tidak lagi terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya perihal inkonstitusionalitas norma yang didalilkan Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan norma Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 a quo, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 yang menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Pemohon mengemukakan dalil- dalil permohonan (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa menurut Pemohon, norma Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 mengandung beberapa permasalahan. Pertama, rawan penilaian secara subjektif karena frasa “menurut penilaian sendiri” membuat polisi memiliki legal standing menjalankan tugas dan wewenangnya sesukanya sehingga pasal ini dapat digunakan sebagai bentuk pembungkaman terhadap pihak-pihak yang dianggap mengganggu citra kepolisian atau bisa digunakan oleh elit penguasa untuk membungkam pesaing- pesaing politik/oposisi. Kedua, norma Pasal a quo bersifat multitafsir karena 21 semua pihak dapat menafsirkan sendiri tanpa adanya kejelasan yang objektif berdasarkan undang-undang sehingga dapat menimbulkan perlakuan berbeda dengan pihak-pihak lain yang mengalami kasus serupa. Ketiga, tidak adanya kontrol meskipun kepolisian diawasi oleh Kompolnas dan memiliki Propam, namun dikarenakan berlakunya Pasal a quo, polisi yang melaksanakan tugasnya secara sembarang dapat menggunakan alibi pelaksanaan tugas dimaksud telah telah dilaksanakan sesuai norma Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 a quo; 2. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 juga menimbulkan permasalahan lain karena tidak terdapatnya definisi eksplisit dalam UU 2/2002 mengenai maksud istilah “kepentingan umum”. Frasa tersebut menjadi dasar pembenar tindakan diskresi aparat. Akibatnya dapat terjadi penyimpangan dalam praktik karena penafsiran “kepentingan umum” diserahkan sepenuhnya kepada aparat. Padahal, istilah “kepentingan umum” merupakan konsep hukum yang harus dibatasi dan dikawal oleh norma yang objektif. Dalam hal ini, istilah “kepentingan umum” adalah konsep hukum yang mesti didefinisikan secara limitatif dan objektif agar tidak digunakan sebagai dalih untuk menekan kebebasan masyarakat; 3. Bahwa menurut Pemohon, frasa “menurut penilaiannya sendiri” dalam Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 adalah norma kabur (vague) yang tidak memenuhi prinsip lex certa dalam asas legalitas sehingga tidak tegas, tidak jelas, multitafsir, dan tidak berkepastian hukum sehingga membuka peluang diskriminasi, praktik kekerasan oleh aparat, dan impunitas aparat dari tanggung jawab hukum yang melanggar Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 4. Bahwa menurut Pemohon, Pasal a quo memberi ruang diskresi tanpa batas karena frasa “dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri” memberi wewenang sangat luas kepada aparat kepolisian, tanpa kontrol atau batasan yang jelas, tanpa parameter eksplisit untuk menilai apakah penilaian tersebut benar atau melampaui kewenangan sehingga berpotensi menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan. Hal tersebut bertentangan prinsip negara berdasarkan hukum yang mengharuskan pembatasan bagi kekuasaan berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 bertentangan 22 dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; atau Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai “untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”. [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-3 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 1 Juli 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK. [3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil permohonan Pemohon a quo, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berkaitan dengan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), sehingga terhadap norma a quo dapat dimohonkan pengujiannya kembali. Berkenaan dengan permohonan pengujian Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002, Mahkamah telah pernah memutus permohonan dengan isu konstitusionalitas norma yang sama yaitu sebagai berikut: 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XI/2013, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 10 September 2013, tentang pengujian Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1) UU 2/2002 terhadap Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Khusus frasa “dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri” dalam norma Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 dimohonkan dengan alasan yang pada pokoknya frasa dimaksud berakibat tidak adanya batas bagi pejabat kepolisian terhadap kepentingan umum sehingga 23 menimbulkan ketidakpastian hukum. Amar Putusan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima; 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 Desember 2022, tentang pengujian Pasal 15 ayat (2) huruf k, Pasal 16 ayat (1) huruf l, Pasal 18 ayat (1), Pasal 38 ayat (2), dan Pasal 39 ayat (2) UU 2/2002 terhadap Pasal 28D ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28G ayat (1), serta Pasal 28I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Khusus norma Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 dimohonkan dengan alasan yang pada pokoknya norma Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 memberikan keleluasaan bagi anggota kepolisian ketika melaksanakan tugas dan wewenangnya yang dapat bertindak menurut penafsiran atau penilaiannya sendiri tanpa parameter menurut undang-undang sehingga berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PUU-XX/2022 pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima; 3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXIII/2025, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 3 Juli 2025, tentang pengujian Pasal 18 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dengan alasan permohonan yang pada pokoknya materi muatan Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 rawan penilaian secara subjektif, multitafsir, dan tidak adanya kontrol sehingga mengancam kepastian hukum dan perlakuan yang adil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXIII/2025 adalah menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; Setelah Mahkamah mencermati dengan saksama dalil permohonan a quo, telah ternyata Pemohon mengajukan pengujian Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dengan alasan permohonan yang pada pokoknya Pasal a quo memberikan ruang diskresi tanpa batas karena frasa “dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri” memberi wewenang sangat luas kepada aparat kepolisian tanpa kontrol atau batasan yang jelas dan potensial digunakan sebagai dasar pembenaran tindakan sewenang- wenang, sehingga mengancam prinsip negara hukum dan kepastian hukum seperti dijamin oleh Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021, menurut 24 Mahkamah, meskipun memiliki dasar pengujian yang sama dengan permohonan- permohonan sebelumnya, namun terdapat alasan permohonan yang tidak sama dengan permohonan-permohonan tersebut, termasuk alasan yang berbeda dengan permohonan dalam Perkara Nomor 84/PUU-XXIII/2025 karena dalam permohonan tersebut Pemohon memohon agar frasa “kepentingan umum” dan “penilaian sendiri” dalam norma Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 dan Penjelasannya adalah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, terlepas secara substansi permohonan a quo beralasan menurut hukum atau tidak, secara formal permohonan a quo, tidak terhalang oleh ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021 untuk dapat diajukan kembali permohonan ke Mahkamah. [3.11] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat diajukan kembali, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon lebih lanjut; [3.12] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut dalil permohonan Pemohon mengenai pengujian norma Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002, setelah Mahkamah mempelajari serta mencermati secara saksama dalil permohonan Pemohon, telah ternyata isu konstitusional yang didalilkan Pemohon memiliki esensi yang sama dengan persoalan konstitusional norma Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 yang dimohonkan yaitu sebagaimana telah diputus dengan pertimbangan hukum dalam Sub-paragraf [3.12.1] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXIII/2025 yang menyatakan sebagai berikut: [3.12.1] … Berkenaan dengan persoalan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah pernah memiliki pendirian berkaitan dengan isu konstitusionalitas norma yang memiliki esensi yang sama, di mana berkaitan dengan hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan bahwa pilihan untuk alasan “kepentingan umum” dan dapat bertindak “penilaiannya sendiri” adalah sebuah diskresi kepolisian dalam melaksanakan dan memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan. Diskresi kepolisian tersebut melandasi penggunaan wewenang kepolisian dalam menjalankan tugas memelihara ketertiban dalam menghadapi pencegahan suatu tindak pidana yang akan atau mungkin terjadi. Selain itu, frasa “penilaiannya sendiri” dalam norma Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 telah dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002, yaitu “Yang dimaksud dengan "bertindak menurut penilaiannya sendiri" adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul 25 untuk kepentingan umum”. Di samping itu, terkait dengan frasa “kepentingan umum”, menurut Mahkamah frasa tersebut telah pula diberikan penjelasan dalam Ketentuan Umum angka 7 UU 2/2002, yaitu “Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri”. Oleh karena itu, ketentuan norma Pasal 18 ayat (2) UU 2/2002, yang menyatakan “Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang- undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia”, telah memberikan rambu-rambu terhadap pelaksanaan frasa dengan alasan “kepentingan umum” dan melakukan tindakan dengan “penilaiannya sendiri” hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sehingga menurut Mahkamah, rumusan norma Pasal 18 ayat (2) UU 2/2002 telah memberikan rambu-rambu dan batasan-batasan bagi pelaksanaan diskresi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002. Artinya, tindakan diskresi yang dilakukan oleh aparat kepolisian tidak dapat dilakukan secara sewenang- wenang karena harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia serta dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dan dalam perspektif melaksanakan dan memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan. Bahwa lebih lanjut, jika dicermati ketentuan norma Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 tersebut mengandung pula makna “keleluasaan” berkenaan dengan kewenangan diskresi aparat kepolisian untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaiannya sendiri dalam rangka kewajiban menjaga, memelihara ketertiban, dan menjamin keamanan umum. Pilihan untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaiannya sendiri tersebut juga merupakan bagian dari pengejawantahan kewenangan diskresional aparat kepolisian yang secara yuridis keabsahan kewenangan dimaksud benar- benar didasarkan pada pertimbangan keadaan yang sangat perlu untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ketentuan norma Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002. Bahwa berkenaan dengan diskresi sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIX/2021 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 Januari 2022, telah memberikan batasan atau ukuran yang dijadikan pedoman dalam mengambil keputusan dalam menerapkan diskresi aparat kepolisian. Batasan atau ukuran dalam menerapkan diskresi kepolisian secara tersirat dijelaskan dalam Pasal 16 ayat (2) UU 2/2002 dalam hal tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan harus memenuhi 5 (lima) persyaratan, yaitu 1) tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; 2) selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan; 3) harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; 4) pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan 5) menghormati hak asasi manusia. Terlebih, dalam norma Pasal 19 ayat (1) UU 2/2002 juga ditegaskan batasan dimaksud, sebagaimana dinyatakan dalam norma Pasal tersebut, yaitu “Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik 26 Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia”. Berkenan dengan batasan atau ukuran tersebut telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU- XIX/2021 sebagaimana termuat dalam pertimbangan hukum pada Sub- paragraf [3.10.3], yaitu: “Bahwa dengan tidak adanya batasan yang tersurat dalam norma Pasal 16 ayat (1) huruf d UU 2/2002 yang menyebutkan kalimat “untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta tidak melakukan perekaman atau pengambilan video yang bertujuan untuk ditayangkan di televisi dan/atau youtube dan/atau media lainnya tanpa izin dari orang yang diperiksa”, sebagaimana permintaan para Pemohon, bukan berarti norma a quo melanggar hak atas jaminan perlindungan harkat dan martabat apalagi merendahkan derajat manusia yang telah dijamin oleh Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Batasan-batasan dari kewenangan a quo dalam teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksana, yang tidak mungkin kesemuanya tertuang dalam undang- undang. Selain itu, semua kewenangan Kepolisian yang diatur dalam Pasal 16 UU 2/2002 tetap tunduk pada batasan-batasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Terlebih lagi, dalam Pasal 19 ayat (1) UU 2/2002 diatur secara tegas bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Kepolisian senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pasal 34 UU 2/2002 juga menegaskan bahwa sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bahwa selain itu Kepolisian juga memiliki Standar Operasional Prosedur, aturan disiplin, dan Peraturan Kapolri dalam pelaksanaan tugas, di mana setiap aparat Kepolisian terikat pada semua peraturan tersebut, dan jika melanggar peraturan maka aparat yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkannya baik secara hukum, moral, maupun secara teknik profesi dan terutama hak asasi manusia. Sebagai pedoman hidup Kepolisian juga memiliki Tri Brata dan Catur Prasatya yang merupakan sumber nilai Kode Etik Profesi Kepolisian yang mengalir dari falsafah Pancasila yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, sehingga harus tercermin pada aparat Kepolisian RI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Komitmen untuk memperhatikan hak asasi manusia dalam pelaksanaan tugas Kepolisian disebutkan dalam Penjelasan Umum UU 2/2002 pada pokoknya menyatakan perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia sangat penting karena menyangkut harkat dan martabat manusia. Selain itu, setiap anggota Kepolisian wajib mempedomani dan menaati ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam dan Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lebih lanjut, aparat Kepolisian juga harus memerhatikan perundang-undangan yang 27 berkaitan dengan tugas dan wewenangnya antara lain KUHAP dan peraturan perundang-undangan lain yang menjadi dasar hukum pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian”. Berdasarkan uraian kutipan pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun diskresi yang dimaksudkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIX/2021 berkenaan dengan konstitusionalitas norma Pasal 16 ayat (2) UU 2/2002, namun sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa esensi atau hakikat dari frasa “kepentingan umum” dan frasa “penilaiannya sendiri” dalam Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 berkaitan erat dengan esensi diskresi sebagaimana yang dimaksud Mahkamah dalam menilai konstitusionalitas norma Pasal 16 ayat (2) UU 2/2002, maka substansi pertimbangan hukum Mahkamah dalam menilai konstitusionalitas frasa “kepentingan umum” dan frasa “penilaiannya sendiri” dalam Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 tidak dapat dilepaskan dengan substansi pertimbangan hukum Mahkamah dalam menilai konstitusionalitas norma Pasal 16 ayat (2) UU 2/2002. Dengan demikian, menurut Mahkamah frasa “kepentingan umum” dan frasa “penilaiannya sendiri” dalam Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 masih diperlukan oleh aparat kepolisian sebagai tindakan diskresi yang dibutuhkan dalam rangka melaksanakan dan memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat, serta penegakan hukum. Berdasarkan kutipan uraian pertimbangan hukum putusan tersebut di atas dan dikaitkan dengan dalil permohonan Pemohon, sekalipun Pemohon mengajukan alasan permohonan yang berbeda dengan permohonan yang telah diputus sebelumnya, namun karena secara substansi permohonan a quo pada hakikatnya sama dengan substansi Permohonan Nomor 84/PUU-XXIII/2025, Mahkamah belum memiliki alasan hukum yang kuat dan mendasar untuk bergeser dari pendirian pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXIII/2025. Oleh karena itu, pertimbangan hukum putusan tersebut secara mutatis mutandis berlaku pula dalam mempertimbangkan dalil permohonan a quo. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, telah ternyata ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 telah memberikan jaminan, pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta telah sejalan dengan prinsip negara hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. 28 [3.14] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU- XXIII/2025 mutatis mutandis berlaku sebagai pertimbangan hukum Putusan a quo; [4.4] Pokok permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arsul Sani, Ridwan Mansyur, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal sembilan, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh lima, 29 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal tujuh belas, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 14.45 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Fransisca sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh Pemohon. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani ttd. Arief Hidayat ttd. Anwar Usman ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah PANITERA PENGGANTI, ttd. Fransisca