93/PUU-XXII/2024

PUTUSAN Nomor 93/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Bastian Buce Ijie Pekerjaan : Wiraswasta UMKM Alamat : Jalan Bubara RT.002 RW.001, Kelurahan Klaligi, Kecamatan Sorong Manoi, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya; Selanjutnya disebut-------------------------------------------------------Pemohon I; 2. Nama : Zakarias Jitmau Pekerjaan : Wiraswasta UMKM Alamat : Jalan A. Yani RT.003 RW.001, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Sorong Kota, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya; Selanjutnya disebut------------------------------------------------------Pemohon II; 3. Nama : Willem Sedik, S.IP Pekerjaan : Mahasiswa/Wiraswasta UMKM Alamat : Kampung Hewi RT.001 RW.001, Kelurahan Hewi, Kecamatan Miyar Selatan, Kabupaten Tambraw, Provinsi Papua Barat; 2 Selanjutnya disebut-----------------------------------------------------Pemohon III; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 2 Agustus 2024 memberi kuasa kepada Almizan Ulfa, S.E., M.Sc., Dr. Wazri A. Afifi, Ahmad Suardi, S.H., M.H., C.Med., M. Ivan Pattiwangi, S.H., M.H., dan Muhammad Ridwan Drachman, S.H., TIM ADVOKASI KONSTITUSI DAN DEMOKRASI yang beralamat di Jalan Matraman Raya Nomor 64, Jakarta Timur, baik sendiri-sendiri maupun bersama- sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III disebut sebagai ---------------- ---------------------------------------------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 22 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 15 Juli 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 85/PUU/PAN.MK/AP3/07/2024 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 93/PUU-XXII/2024 pada tanggal 23 Juni 2024, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 Agustus 2024, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 telah diatur di dalam ketentuan: a) Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi: "Kekuasaan kehakiman dilakukan Oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya da/am lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan Oleh sebuah Mahkamah Konstitusi", 3 b) Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pernbubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum"; c) Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", d) Pasal 29 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"; e) Pasal 9 ayat (1) UU RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir melalui UU RI Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang berbunyi: "Dalam hal Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi"; f) Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, pada pokoknya menyatakan: i. Ayat (1): Objek Permohonan Pengujian Undang- Undang adalah Undang-Undang dan Perppu. 4 ii. Ayat (2): Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Permohonan Pengujian Formil dan/atau Pengujian Materiil. iii. Ayat (4): Pengujian Materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal dan/atau bagian dari Undang-Undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945; 2. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka MKRI diberi wewenang oleh UUD NRI 1945 dan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku sebagai Pelindung Konstitusi (the guardian of constitution). Oleh karena itu MKRI memiliki kewajiban memberikan Penafsiran (the sole interpreter of constitution) terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal dalam suatu undang-undang yang dianggap merugikan Hak Konstitusional Pemohon sehingga tercapai keadilan bagi Pemohon, dan memberikan penjelasan bahwa semua produk hukum di bawah UUD NRI 1945 sejalan dengan Nilai-Nilai Konstitusi, dan juga memberi penafsiran yang jelas terhadap pasal demi pasal dalam Undang-Undang di bawah UUD NRI 1945, sehingga pasal-pasal di bawah UUD NRI 1945 tersebut memiliki kepastian hukum dan menjadi terang, sehingga tidak multitafsir dan ditafsirkan secara semena-mena oleh penyelenggara negara, dalam hal ini oleh Pembuat UndangUndang; 3. Bahwa dalam hal ini, para Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian konstitusonalitas Pasal 12 ayat (a) Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yakni: a) Pasal 12 huruf a Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, sepanjang frasa "yang dapat dipiliih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur dengan syarat-syarat: a. orang asli Papua" adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat; sehingga harus dibaca : "Yang dapat dipilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati 5 serta Walikota dan wakil walikota adalah Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat: a. Orang Asli Papua yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Provinsi Papua. b) Pasal 28 ayat (3) UU No. 2/2021 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 No. 155), sepanjang frasa "Rekrutmen politik oleh partai politik di provinsi dan kabupatenlkota di wilayah Papua dilakukan dengan memprioritaskan Orang Asli Papua" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally inconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga harus dibaca "Rekrutmen politik oleh partai politik di provinsi dan kabupaten/kota di wilayah Papua dilakukan dengan memprioritaskan Orang Asli Papua yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Provinsi Papua" 4. Bahwa Para Pemohon dengan ini menyatakan bahwa Pasal 12 Undang- Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, bertentangan terhadap Alinea Keempat Pembukaan, Pasal 18B ayat (2), Pasal 26 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berbunyi: Alinea Keempat Pembukaan “… Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan urnum, mencerdaskan kehidupan bangsa ...” Pasal 18B ayat (1) "Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang djatur dengan undang-undang." Pasal 18 B ayat (2) "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan 6 sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Pasal 26 ayat (1) “Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orangorang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara” Pasal 28D ayat (1) "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” Pasal 28I ayat (3) "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban” 5. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, MKRI berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo. ll. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) 6. Bahwa kedudukan hukum/legal standing merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-undang terhadap UUD 1945 kepada MK sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU RI No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang dimaksud "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang- undang", yaitu: i. Perorangan warga negara Indonesia; ii. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; iii. Badan hukum publik atau privat; atau iv. Lembaga negara. 7. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU RI No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Juncto. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 02/PMK/2021 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang mengatakan Pemohon pengujian undang-undang adalah "Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undangundang atau Perppu." Selanjutnya dalam 7 Penjelasan atas Pasal 51 ayat (1) undang-undang a quo, disebutkan yang dimaksud dengan hak konstitusional" adalah "hak-hak yang diatur dalam UUD Tahun 1945"; a) Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat bertindak sebagai pihak dalam mengajukan permohonan pengujian Undang-undang, yakni pertama, yang memiliki kualifikasi sebagai Para Pemohon atau legal standing dalam perkara pengujian Undang-undang. Kedua, adanya kerugian konstitusional Para Pemohon oleh berlakunya suatu Undang-undang; b) Bahwa Oleh karena itu, para Pemohon menguraikan kedudukan hukum (Legal Standing) para Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian Pasal 12 ayat (a) UU No. 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagai berikut i. Pertama, Kualifikasi sebagai Pemohon Bahwa kualifikasi Pemohon l, Il, dan III berkualifikasi sebagai Perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) Orang Asli Papua. ii. Kedua, Kerugian Konstitusional Para Pemohon i. Bahwa parameter kerugian konstitusional berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Konsitusi sebagaimana tertuang dalam Putusan Perkara Nomor 006/PUU-lll/2005 Jo. Perkara Nomor Il/PUU-V/2007 dan diatur pula dalam PMK 2 Tahun 2021 memberikan batasan tentang kualifikasi pemohon dalam pengajuan permohonan pengujian undang-undang sebagai berikut: ii. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan Oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; iii. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap (oleh Pemohon) telah dirugikan oleh suatu undang- undang yang diuji; 8 iv. Kerugian konstitusional Pemohon dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; v. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional (causa verband) dan berlakunya undangundang atau Perppu yang dimohonkan pengajuan untuk diuji; vi. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak Iagi terjadi. 8. Kerugian Konstitusional para Pemohon a) Bahwa Para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan UUD 1945 yang mana hak-hak tersebut telah terlanggar atau berpotensi untuk terlanggar dengan keberadaan Pasal 12 huruf a UU No.21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan Pasal 28 ayat (3) UU No.2 tahun 2021 tentang perubahan kedua atas UU No.21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, hak-hak tersebut adalah sebagai berikut: i. Bahwa yang dimaksud pengertian masyarakat adat, yang tertuang dalam UU a quo tidak secara tegas merepresentasikan Orang Asli Papua yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Provinsi Papua karena orang yang memberi pengakuan itu merupakan "masyarakat adat yang hidup", bukan "masyarakat hukum adat yang lahir", yang esensi nya tidak merefleksikan keturunan orang asli Papua sehingga pemberian hak/otoritas kepada mereka untuk memberikan pengakuan (ruang) terhadap orang-orang naturalisasi dimana seiring waktu dan perkembangan zaman berpotensi dan dapat dipastikan akan terjadi penghilangan dan/atau marginalisasi identitas, budaya, hak politik, sosial, ekonomi dan hak-hak adat orang asli Papua yang tentu hal ini sangat merugikan para pemohon dan masyarakat hukum adat secara keseluruhan sedemikian rupa sehingga nyatanyata bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28 9 1 ayat (3) UUD 1945 yang secara tegas memerintahkan negara untuk memberikan afirmasi, melindungi, identitas, budaya, hak politik, sosial, ekonomi dan hak-hak adat orang asli Papua dari berbagai ancaman penghilangan dan pemarjinalisasi baik secara aktual maupun secara potensial, seperti sudah dielaborasi diatas. ii. Bahwa frasa "orang yang diterima dan diakui sebagai Orang Asli Papua oleh Masyarakat Adat Papua" pada UU a quo secara aktual telah mengakibatkan terjadinya konflik horizontal (lingkungan OAP sendiri) dan konflik vertikal inter OAP dengan Jakarta (Pemerintah Pusat) yang parah yang bertendensi bereskalasi pada semangat disintergasi Papua dengan NKRI, dan, ini jelas-jelas tidak diingini oleh para pemohon a quo, masyarakat Papua pada umumnya serta juga segenap bangsa Indonesia, potensial dapat dikendalikan dan kondusif dalam hal Mahkamah mengabulkan permohonan para pemohon a quo untuk menghapus frasa termaksud pada UU a quo. Diterimanya (dikabulkanya) permohonan para pemohon a quo selaras dengan kenyataan bahwa frasa pada UU a quo termaksud bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang antara lain berbunyi berbunyi "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia serta juga bertentangan dengan Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 yang antara lain berbunyi Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa...” iii. Bahwa Pasal 26 ayat (1) UUD 1945, di satu sisi, yang selengkapnya berbunyi "Yang menjadi warga negara ialah orang- orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.," mengatakan bahwa WNI itu terdiri dari dua golongan yaitu orang- orang bangsa Indonesia asli dan WNI naturalisasi, dan dengan demikian norma konstitusi ini secara tegas mengatakan bahwa 10 bangsa Indonesia asli adalah bangsa Indonesia asli dan tidak sama dan tidak identik dengan WNI naturalisasi, di sisi lain, sisi yang bertolak belakang, Pasal 12 huruf a UU a quo memaknai Orang Asli Papua sebagai Orang Asli Papua dan Orang Papua Naturalisasi, sedemikian rupa sehingga nyatanyata Pasal 12 huruf a UU a quo bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karena itu tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. iv. Bahwa Para Pemohon sebagai perorangan Warga Negara Indonesia yang merupakan orang asli papua yang berasal dari rumpun melanesia suku Maybrat dan Maysach Tambraw Provinsi Papua dalam hal ini berhak untuk menyatakan aspirasi atas pernberlakuan kebijakan khusus bagi Papua yang didasarkan pada nilai-nilai dasar yang mencakup perlindungan dan penghargaan terhadap etika dan moral, hak-hak dasar penduduk asli Papua. Karena itu telah lahir kesadaran di kalangan masyarakat hukum adat Papua khususnya Para Pemohon untuk memperjuangkan secara damai dan konstitusional pengakuan terhadap hak-hak dasar Orang Asli Papua yang merasa di rugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan sebagai pribadi, keluarga dan masyarakat hukum adat sebagai penduduk yang diberikan otonomi khusus atau keistimewaan, atas keberadaan Pasal 12 huruf a UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan Pasal 28 ayat (3) UU No.2 tahun 2021 tentang perubahan kedua atas UU No.21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, meskipun terdapat beberapa perubahan pada UU tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua namun masih dirasakan tidak adanya jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sesuai dengan istilah 'otonomi khusus' dikarenakan di dalam pasal-pasal tersebut isinya tidak sepenuhnya mengakomodir kebutuhan seluruh masyarakat papua terutama masyarakat hukum adat yang merupakan rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di provinsi papua. 11 b) Bahwa dalam pengajuan permohonan a quo Para Pemohon memiliki hak, baik secara sosial, politik dan hukum dalam menyampaikan aspirasi dan tuntutan masyarakat Papua (Orang Asli Papua) secara konstitusional berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu Para Pemohon adalah orang yang berhak untuk memilih (right to vote) dan dipilih (right to candidate) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota di Tanah Papua sebagaimana diatur pada pada Pasal 1 angka 6 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang diubah terakhir kali dengan UU No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Selanjutnya disebut “UU Pemilihan Kepala Daerah” yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: i. Hak untuk memilih Pasal 1 angka 6 UU PILKADA Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam pemilihan. ii. Hak untuk dipilih Dan Para Pemohon selain memiliki hak memilih, juga memiliki Hak Untuk dipilih sebagaimana ketentuan Pasal 7 UU Pilkada. c) Bahwa Para Pemohon memiliki keterkaitan erat didalam dirinya sebagai bagian dari masyarakat tradisional Papua untuk memperjuangkan identitas budaya dan hak masyarakat tradisional yang menurut Para Pemohon hak itu belum dihormati secara penuh oleh UU Otonomi Khusus Papua, karena tidak memperhatikan pentingnya kekhususan bagi Daerah Kabupaten/Kota di Tanah Papua. Perjuangan Pemohon selaras dengan ketentuan Pasal 28I ayat (3) UUD NRI yang 12 menyatakan “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban” dalam memperjuangkan kesempatan para pemohon dan penduduk Asli Papua yang memiliki potensi dan kesempatan untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan di Papua berdasarkan filosofi otonomi khusus yang diberikan kepada masyarakat Papua. Otonomi Khusus tidak hanya diberikan kepada provinsi-provinsi di Papua, tetapi juga melingkupi Kabupaten/Kota yang kekhususannya telah secara langsung diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2021. d) Bahwa di dalam undang-undang a quo menempatkan orang asli Papua dan masyarakat hukum adat papua pada umumnya adalah sebagai subjek utama keberadaan untuk memperjuangkan haknya secara kolektif dan ikut berpartisipasi dalam perencanaan, serta pengawasan dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan di tanah Papua menjadi semakin tidak ada harapan dikarenakan kuatnya gelombang persaingan politik dari orang-orang non papua atau orang yang didasarkan hanya dari "pengakuan” serta kondisi masyarakat adat yang pada umumnya terlalu mudah untuk dipengaruhi pemikiran politiknya sehingga menjadi ketidak seimbangan kekuatan politik, secara nyata hal tersebut sangat merugikan para pemohon. 9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas tersebut jelas dan tidak terbantahkan para Pemohon memiliki kedudukan hükum (legal standing) dan menurut para Pemohon terdapat kerugian hak konstitusional para Pemohon secara potensial dalam penalaran yang wajar dapat terjadi sehingga para Pemohon menjadi tidak mendapatkan jaminan kepastian hukum yang adil serta kecilnya peluang pemohon untuk berkontestasi dalam pemilihan Bupati, Wakil Bupati dan Walikota, Wakil Walikota serta dalam pemilihan anggota legislatif daerah dan nasional dikarenakan banyaknya calon kepala daerah yang merupakan “naturalisasi” yang dimana tidak secara ekspisit merepresentasikan "orang asli papua” sehingga memperkecil kesempatan Pemohon atau keluarga maupun masyarakat hükum adat yang memiliki kemurnian genetik, hal tersebut sangat merugikan Pemohon yang dimana dalam hal ini hak-hak konstitusional pemohon yang seharusnya di proteksi melalui UU otonomi 13 khusus menjadi hilang seiring perkembangan zaman sehingga menjadi penting para Pemohon untuk mengajukan permohonan Uji Materi Pasal 12 huruf a UU No. 21/2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dalam perkara a quo. III. POSITA (ALASAN PERMOHONAN) [Pengujian Pertama Pasal 12 huruf a UU No. 21/2001] 10. Bahwa Pasal 12 huruf a UU No. 21/2001 selengkapnya berbunyi "Yang dapat dipilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat: a. orang asli Papua dan Pasal 28 ayat (3) UU No. 2/2021 selengkapnya berbunyi "Rekrutmen politik oleh partai politik di provinsi dan kabupaten/kota di wilayah Papua dilakukan dengan memprioritas-kan Orang Asli Papua.,” dan, yang dimaksud dengan Orang Asli Papua itü perlu merujuk ke Pasal 1 angka (22) UU No. 2/2021 jo Pasal 1 huruf t UU No. 21/2001, yang selengkapnya berbunyi "Orang Asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai Orang Asli Papua oleh Masyarakat Adat Papua. " 11. Bahwa mengingat inti atau esensi pengujian konstitusionalitas kedua pasal a quo, pada tahap ini, adalah sama yaitu pengujian konstitusionalitas definisi Orang Asli Papua pada frasa "dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai Orang Asli Papua oleh Masyarakat Adat Papua," maka pengajuan dalil dan/atau elaborasi cukup hanya menyebut atau merujuk ke salah satu dari pasal a quo dan untuk itu akan merujuk ke Pasal 12 ayat (a) UU a quo, yang kesimpulanya akan sama dengan dengan kesimpulan bagi Pasal 28 ayat (3) UU a quo. 12. Bahwa pengujian konstitusionalitas Pasal 12 UU a quo pada frasa "Yang dapat dipilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur" dan frasa (norma) penuh Pasal 28 ayat (3) UU a quo, akan juga dilakukan setelah pengujian konstitusionlitas frasa "dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai Orang Asli Papua oleh Masyarakat Adat Papua. 14 13. Bahwa menurut beberapa sumber yang layak dipercaya dan valid bangsa asli Indonesia sudah ada dikepulauan nusantara, dari Sabang hingga Merauke, dalam periode lebih dari 1.500 SM. Bangsa Asli Indonesia itu terdiri dari lebih dari 400 suku atau etnis, mayoritas merupakan Orang Jawa (40,06%), diikuti dengan etnis orang asli Sunda (15,51%), suku Melayu (3,7%), Batak (3,58%), Madura (3,03%), Minangkabau (2,73%), Lampung (2,88%) dan kelompok etnis minoritas lainnya yang membentuk sekitar 28,51% dari populasi kelompok etnis "orang asli Indonesia" di Indonesia termasuk suku-suku Orang Asli Papua yang termasuk dalam ras Melanesia. 14. Bahwa menurut website papua.go.id, provinsi Papua terletak di pulau Nugini bagian barat atau west New Guinea atau disebut juga Nugini Belanda (Dutch New Guinea), dan dulunya sering disebut sebagai Papua Barat karena Papua bisa merujuk kepada seluruh pulau Nugini termasuk belahan timur negara tetangga, east New Guinea atau Papua Nugini. Provinsi Papua sebelumnya bernama Provinsi Irian Barat (1969 -1973), kemudian diganti menjadi Irian Jaya, yang tetap digunakan secara resmi hingga tahun 2002, kemudian berubah nama menjadi Provinsi Papua sesuai UU No 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Dengan demikian, Provinsi Papua adalah provinsi sesuai dengan UU No. 21/2001, sebelumnya bernama Provinsi Irian Jaya dan sebelumnya lagi bernama Provinsi Irian Barat. 15. Bahwa orang Asli Papua terdiri dari kelompok suku asli di Papua sekitar 255 suku, dengan bahasa yang masing-masing berbeda, dan, suku-suku tersebut antara Iain adalah: 1. Ansus; 2. Amungme (sekitar 17.700 jiwa); 3. Asmat (70.000 jiwa); 4. Ayamaru, mendiami daerah Sorong; 5. Bauzi; 6. Biak; 7. Dani (60.000 jiwa); 8. Empur, mendiami daerah Kebar dan Amberbaken; 9. Hatam, mendiami daerah Ransiki dan Oransbari; 10. Iha; 11. Komoro; 12. Mee, mendiami daerah pegunungan Paniai; 13. Meyakh, mendiami Kota Manokwari; 14. Moskona, mendiami daerah Merdei; 15. Nafri; 16. Sentani, mendiami sekitar danau Sentani; 17. Souk, mendiami daerah Anggi dan Manyambouw; 18. Waropen; 19. Warnesa mendiami daerah sebelah selatan Teluk Wondawa (wandamen); 20. Muyu; 21. Tobati; 22. Enggros; 23. Korowai, dan 24. Fuyu. Masyarakat adat/hukum adat 15 suku-suku di Papua itu mendiami wilayah Papua Barat yang terbentang dari TimurBarat (Merauke-Sorong) dan Utara-Selatan (Jayapura-Kladar (Yos Sudarso)) dengan total luas wilayah 420.540 km2, sebanding dengan luas pulau Kalimantan (743,330 km2), Jawa (128.287 km2), dan Sumatera (473.481 km2), dengan bentangan, bukit, gunung, lembah, sungai, dataran rendah, dan pantai. 16. Bahwa NKRI menghormati, melindungi, dan memberdayakan serta memberikan afirmasi atas identitas budaya, hak-hak masyarakat tradisional, masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat, selaras dengan perkembangan peradaban dan zaman, yang secara tegas dinyatakan oleh Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, selengkapnya berbunyi "Negara mengakui dan menghormati kesatuankesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.," dan, selaras dengan norma Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 yang selengkapnya berbunyi "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.” 17. Bahwa Pasal 12 huruf (a) UU No. 21/2001, selengkapnya berbunyi, "Yang dapat dipilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat: a. orang asli Papua;," dan, Yang dimaksud dengan Orang Asli Papua itu perlu merujuk ke Pasal 1 angka 22 UU No. 2/2021 jo Pasal 1 huruf (t) UU No. 21/2001, yang selengkapnya berbunyi "Orang Asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai Orang Asli Papua Oleh Masyarakat Adat Papua." Dua kata dan frasa kunci disini adalah "dan/atau" dan "Masyarakat Adat Papua. 18. Bahwa menurut Pasal 1 angka 18 UU a quo yang berbunyi "Masyarakat Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang hidup da/am wilayah dan terikat serta tunduk kepada adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya dan Pasal 1 angka 20 nya, "Masyarakat Hukum Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang sejak kelahirannya hidup 16 dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.” 19. Bahwa yang dimaksud pengertian masyarakat adat, yang diberikan otoritas termaksud, yang tertuang dalam UU a quo tidak secara tegas merepresentasikan Orang Asli Papua Yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas sukusuku asli di Provinsi Papua karena orang yang memberi pengakuan itu merupakan "masyarakat adat yang hidup", bukan "masyarakat hukum adat yang lahir", yang esensi nya tidak merefleksikan keturunan orang asli Papua sehingga pemberian hak/otoritas kepada mereka untuk memberikan pengakuan (ruang) terhadap orang- orang naturalisasi dimana seiring waktu dan perkembangan zaman berpotensi dan dapat dipastikan akan terjadi penghilangan dan/atau marginalisasi identitas, budaya, hak politik, sosial, ekonomi dan hak-hak adat orang asli Papua yang tentu hal ini sangat merugikan para pemohon dan masyarakat hukum adat secara keseluruhan sedemikian rupa sehingga nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 yang secara tegas memerintahkan negara untuk memberikan afirmasi, melindungi, identitas, budaya, hak politik, sosial, ekonomi dan hak-hak adat orang asli Papua dari berbagai ancaman penghilangan dan pemarjinalisasi baik secara aktual maupun secara potensial, seperti sudah dielaborasi diatas. 20. Bahwa frasa "diterima dan diakui" sebagai Orang Asli Papua yang dijadikan basis atau dasar persyaratan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur termaksud diatas mengandung unsur atau semangat multi tafsir, ketidakpastian hukum, sebab tidak adanya format baku atau ketentuan hukum yang mengikat tentang definisi atau batasan frasa "diterima dan diakui" Itu. Misal, apakah lbu Tri Rismaharini, Mensos RI, yang dianugerahi nama marga Numberi dan pemberian gelar anak adat kepada Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, [Bukti P-13] oleh Ramses Ohee pada tahun 2019 sah dikatakan sebagai orang yang diterima dan diakui sebagai Orang Asli Papua oleh Masyarakat Adat Papua? Dalam perspektif yang lebih luas, patut juga dipertanyakan apakah events, kejadian-kejadian, seperti kunjungan singkat, baik secara tatap muka (luring) maupun secara online (daring) orang Non-OAP ke salah satu atau beberapa suku dari lebih 17 255 suku yang ada di Papua dan dalam event ini kepala suku itu menyatakan baik secara implisit apa lagi secara eksplisit bahwa orang Non- OAP tersebut sudah diterima dan diakui sebagai warganya, misalnya seperti warga kehormatan, dapat dikatakan secara legal (secara hukum) sebagai orang yang diterima dan diakui sebagai Orang Asli Papua oleh Masyarakat Adat Papua?. Lebih jauh lagi, misalnya, otoritas penyelenggara Pemilu dan/atau Pilkada, yang berlaku saat ini atau nantinya ada pemberlakuan persyaratan OAP, dapat saja menolak keabsahan OAP naturalisasi termaksud dengan dalih bahwa penerimaan dan pengakuan hasil naturalisasi OAP harus diselenggarakan secara onsite, di tempat kejadian perkara (TKP), dengan rangkaian acara adat yang sakral dalam waktu tertentu seperti dalam hitungan minggu siang dan malam, dan, di Sisi lain, juga potensial penyelenggara Pemilu dan/atau Pilkada tertentu dengan sigap menerima, didorong oleh unsur konflik kepentingan, event penerimaan dan pengakauan naturalisasi untuk menjadi OAP termaksud. Kesemua ini baik secara aktual atau secara potensial berimplikasi pada kekacauan, kerakusan, kerusuhan, dan ketidakcerdasan (kebodohan) yang akan sangat mungkin bermuara pada penghilangan, dan/atau, pemarjinalisasi hak-hak adat, hak-hak politik dan kesejahteraan Orang Asli Papua, dan, sumber dari semua surnber ini adalah tidakadanya kepastian hukum, dan, kesemua ini nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang selengkapnya berunyi 'Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.," dan juga bertentangan dengan Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 yang antara lain berbunyi Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa...... " 21. Bahwa frasa "orang yang diterima dan diakui sebagai Orang Asli Papua oleh Masyarakat Adat Papua" pada UU a quo secara aktual telah mengakibatkan terjadinya konflik horisontal (lingkungan OAP sendiri) dan konflik vertikal inter-OAP dengan Jakarta (Pemerintah Pusat) yang parah yang bertendensi bereskalasi pada semangat disintergasi Papua dengan NKRI, dan, ini jelas-jelas tidak diingini oleh para pemohon a quo, 18 masyarakat Papua pada umumnya serta juga segenap bangsa Indonesia, potensial dapat dikendalikan dan kondusif dalam hal Mahkamah mengabulkan permohonan para pemohon a quo untuk menghapus frasa termaksud pada UU a quo. Diterimanya (dikabulkanya) permohonan para pemohon a quo selaras dengan kenyataan bahwa frasa pada UU a quo termaksud bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang antara lain berbunyi berbunyi "Negara mengakui dan menghormati kesatuankesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta juga bertentangan dengan Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 yang antara lain berbunyi Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa......." 22. Bahwa frasa "orang yang diterima dan diakui sebagai Orang Asli Papua oleh Masyarakat Adat Papua" pada UU a quo secara aktual telah mengakibatkan terjadinya konflik horisontal (lingkungan OAP sendiri) dan konflik vertikal inter OAP dengan Jakarta (Pemerintah Pusat) yang parah yang bertendensi bereskalasi pada semangat disintergasi Papua dengan NKRI didukung data dan fakta sebagai berikut [Bukti P-13]. Pertama, rilis berita dari papua.com, 28 Maret 2023, diakses 4 Agustus 2024, dengan judul "Fenomena Jual Beli Marga Papua: telanjangi diri sebelum punah." Disini diberitakan selama 10 tahun terakhir telah terjadi beberapa pemberian gelar anak adat dan marga yang meski tidak secara kasat mata terjadi jual beli gelar anak adat dan marga tetapi terlihat motif dibalik pemberian itu yang berkorelasi dengan motif politik dan pemilu sehingga patut diduga memiliki unsur tukar tambah rupiah di belakangnya. Selain itu, juga diberitakan disini bahwa sejak 2010 hingga 2020, setidaknya ada beberapa kasus pemberian gelar anak adat dari suku-suku asli Papua kepada pihak luar yang berlatar belakang politik, seperti berikut ini: (i) pemberian gelar anak adat kepada Komarudin Watubun saat akan berpasangan politik dengan Aleks Hesegem oleh suku-suku di Port Numbay jelang Pilkada Gubernur Papua 2006/2012; (ii) pemberian marga "Wally" kepada dokter John Manangsang saat jelang Pilkada kabupaten Jayapura 2014/2018 oleh suku Wally di Sentani; (iii) pernberian marga 19 Asso-Lokobal di Wamena kepada Jhon R. Banua sebelum/menjelang Pilkada Jayawijaya 2014/2018 oleh oknum marga klan Asso Lokobal; (iv) pemberian gelar anak adat kepada Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu oleh Ramses Ohee pada tahun 2019 di Sentani; (v) penyataan dukungan kepada Johny Banua Rouw sebagai anak adat Yapen ketika terpilih menjadi ketua DPRP 2019, dan (vi) pemberian gelar marga Numberi oleh oknum klen Numberi kepada Menteri Sosial Tri Rismaharini tahun 2023. Kedua, rilis berita dari dari: (i) Tempo.co.id, 6 Juni 2024, diakses 4 Agustus 2024, dengan judul "Aksi Saling Dorong Massa Papua Depan Gedung KPU; (ii) Kanal Youtube Kompas Tv dengan judul "Demo Aturan KPU Soal Kepala Daerah Papua Ricuh," tayang 6 Juli 2024 dan diakses 4 Agusuts 2024, dan (iii) 25 Juli 2024, diakses 4 Agustus 2024, Berita Papua.co dengan judul "Ketua Gerindra Papua Ditolak Calonkan Diri di Pilbup Sarmi." Koalisi masyarakat Sarmi Bersatu Gelar Demo Damai Menolak Pencalonan Ketua DPD Partai Gerindra, Yanni, dalam Pilbup masa bhakti 2024 -2029, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua Barat Daya, karena Yanni bukan OAP (bukan suku Sarmi) 23. Bahwa definisi OAP tersebut menyalahi kaeda bahasa baku KBBI sebab OAP berbeda dengan OPN dan persisnya OPN bukan dan tidak identik dengan OAP. Dengan demikian adalah salah jika membuat definisi yang dimaksud OAP adalah OAP plus OPN. Sebagai contoh, adalah diluar nalar yang sehat dan baik jika, misalnya, warga kehormatan Papua yang mendapatkan nama marga suatu suku Papua seperti Ibu Tri Rismaharini, Mensos RI, yang dianugerahi nama marga Numberi mendapat sebutan dan/atau legalitas sebagai Orang Asli Papua, pemberian gelar anak adat kepada Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu oleh Ramses Ohee pada tahun 2019 di Sentani. warga kehormatan suku Sunda yang disebut "Sinatria Pinayungan" dikatakan juga Orang Asli Sunda, orang Minang naturalisasi (seperti anak angkat dan ibu angkat "Etek") diidentikan atau disamakan dengan orang Minang asli, orang Batak naturalisasi seperti Mangain/Mangampu Marga diidentikan dan/atau mendapat legalitras sebagai Orang Asli Batak. Selanjutnya, orang Baduy naturalisasi seperti "Duduluran Baduy Dalam" tetap saja bukan orang Baduy asli, orang Aborigin Australia naturalisasi, jika ada, tetap saja bukan orang Aborigin 20 asli, Orang Maori New Zealand naturalisasi, juga jika ada, tetap saja bukan orang Maori asli, dan seterusnya dan seterusnya. Juga, adalah diluar nalar yang sehat dan baik, jika, misalnya mendeskripsikan dan/atau membuat legalitas seperti "Bangsa Peru Asli adalah orang-orang keturunan suku Inca, dengan the world heritage Machu Picchu, suku Indian Amerika Selatan, yang hidup secara turun temurun, secara tradisional dalam bentangan sepanjang pantai Pasifik dan dataran tinggi Andes dari perbatasan Utara Equador modern hingga sungai Maule di Chili bagian tengah, dan/atau orang-orang yang diakui oleh masyarakat adat suku Inca." Lebih tepat jika orang yang diakui termaksud adalah, misalnya, warga kehormatan suku Inca dan tentu saja bukan Orang Asli Inca. 24. Bahwa Pasal 26 ayat (1) UUD 1945, di satu sisi, yang selengkapnya berbunyi "Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara." mengatakan bahwa WNI itu terdiri dari dua golongan yaitu orang-orang bangsa Indonesia asli dan WNI naturalisasi, dan dengan demikian norma konstitusi ini secara tegas mengatakan bahwa bangsa Indonesia asli adalah bangsa Indonesia asli dan tidak sama dan tidak identik dengan WNI naturalisasi, di sisi lain, sisi yang bertolak belakang, Pasal 12 huruf a UU a quo memaknai Orang Asli Papua sebagai Orang Asli Papua dan Orang Papua Naturalisasi, sedemikian rupa sehingga nyata-nyata Pasal 12 huruf a UU a quo bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karena itu tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. 25. Bahwa adalah sangat janggal dan diluar nalar yang sehat dan baik jika terdapat frasa dalam undang-undang NRI yang berbunyi "Bangsa Indonesia Asli adalah WNI sejak kelahirannya dan/atau orang-orang yang diterima dan diakui oleh masyarakat adat Indonesia sebagai bangsa Indonesia asli.," dan argumentasi hukum/legal yang janggal ini memang bertentangan dengan frasa pada Pasal 2 UU No. 12/2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang selengkapnya berbunyi "Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang 21 sebagai warga negara.," yang perlu dimaknai bahwa orang-orang bangsa lain tersebut adalah bukan bangsa Indonesia asli. 26. Bahwa berdasarkan elaborasi diatas nyata-nyata Pasal 12 huruf (a) UU No. 21/2001 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dalil ini akan diperkuat oleh beberapa argumentasi dan elaborasi ringkas (consice) seperti berikut dibawah ini. 27. Bahwa pada esensinya elaborasi dan argumentasi diatas menghendaki agar frasa "Orang Asli Papua" pada Pasal (12) huruf (a) UU No. 21/2001 dimaknai sebagai “'orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Provinsi Papua" dan ini merupakan aspirasi para Pemohon a quo dan orang asli Papua pada umumnya untuk mendapatkan afirmasi, terlepas apakah itu bersifat permanen atau bersifat temporer, kekhususan Provinsi Papua dalam rangka kontestasi demokrasi sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur di Provinsi Papua yang diberikan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 28. Bahwa yurisprudensi Putusan Mahkamah No. 34/PUU-XlV/2016 pada [3.11] yang antara lain berbunyi, “Dengan demikian pemberian Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua tidak bersifat permanen (mutlak). Artinya apabila tujuan pemberian Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua tersebut telah terwujud maka tidak tertutup kemungkinan pemberian Otonomi Khusus bagi Provinsi dihapuskan sebab kebijakan afirmatif diterapkan kepada kelompok tertentu yang mengalami ketidaksetaraan atau ketidakadilan sehingga dengan adanya perlakuan khusus tersebut kelompok/golongan tertentu memperoleh peluang yang setara dengan kelompok/golongan lain sehingga apabila ketidaksetaraan dan ketidakadilan dimaksud telah berhasil dihilangkan berarti raison d'etre bagi kebijakan afirmatif itu pun menjadi tiada”. Ini dapat dimaknai bahwa unsur ketidaksetaraan dan ketidakadilan tersebut secara aktual atau potensial belum berhasil dihilangkan jika pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Papua masih tetap dipertahankan dan bahkan tidak tertutup kemungkinan untuk diperluas dan/atau dilakukan pemaknaan baru oleh Mahkamah atas materi, muatan, dan norma yang tertuang pada UU No. 2/2021 jo UU No. 21/2001 seperti misalnya Perkara No. 93/2024 (perkara a quo) yang antara lain mengajukan permohonan agar Pasal 12 huruf (a) UU No. 21/2001 22 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. 29. Bahwa afirmasi temporer bagi Provinsi Papua seperti yang dimaksud pada yurisprudensi No.34/2016 diatas tidak konsisten dengan afirmasi permanen yang diberikan ke Provinsi Dl Yogyakarta, in casu Pasal 18 ayat (1) huruf c UU No.13/2012 tentang Keistimewaan DIY yang selengkapnya berbunyi “Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah warga negara Republik Indonesia yang harus memenuhi syarat: ... c. "bertakhta sebagai Sultan Hamengku Buwono untuk calon Gubernur dan bertakhta sebagai Adipati Paku Alam untuk calon Wakil Gubernur;” Ini berarti tidak dimungkinkan ada Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur dari rakyat biasa serta tidak diberikan ruang untuk "dan/atau orang yang diterima dan diakui oleh masyarakat adat Ngayogyakarta Hadiningrat atau oleh Keraton Yogyakarta" untuk menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi DI Yogyakarta. 30. Bahwa untuk mencerdaskan para Pemohon a quo, kuasa hukum, serta publik perlulah pemahaman/pencerahan atas isu-isu konstitusionalitas persyaratan untuk menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang untuk DI Yogyakarta tertutup dan tidak disediakan ruangan untuk yang bukan "bertaktha sebagai Sultan Hamenku Buwono" sebagai Calon Gubernur dan "bertaktha sebagai Adipati Paku Alam" sebagai Calon Wakil Gubernur, di satu sisi, dan di Sisi lain, Sisi sebaliknya, persyaratan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur di Provinsi Papua terbuka bagi Orang Papua Naturalisasi vide pemaknaan frasa persyaratan termaksud pada Pasal 12 huruf (a) UU a quo dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai Orang Asli Papua...." sebagaimana sudah disampaikan diatas. Maksudnya apakah adil, tidak sewenang-wenang, dan tidak melangar HAM dan konstitusi adanya diskriminasi tentang kondisi perbedaan tertutup dan terbuka pada syarat Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur seperti dimaksud disini yang didasarkan pada perbedaan pertimbangan pemberian afirmasi Daerah Istimewa bagi Provinsi Yogyakarta dan afirmasi Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua? Beberapa jawaban kunci disajikan dibawah ini, dan, dimulai dengan Teori John Rawls. 23 31. Bahwa teori keadilan relatif in casu afirmasi bagi Orang Asli Papua yang bersesuaian dengan pandangan John Rawls, dalam Kyle Peterdy (Corporatefinance.com, diakses 29 Juni 2024), yang menyatakan: "A Theory of justice holds that every individual has an equal right to basic liberties, and that they should have the right to opportunities and en equal chances as other individuals of similar ability" Yang dapat diterjemahkan sebagai: setiap individu mempunyai hak yang sama atas kemerdekaan/kebebasan prinsipil (dasar), dan mereka itu perlu memiliki hak atas kesempatan-kesempatan yang sama dengan orang- orang lain dengan kesamaan kemampuan dan kapasitas. Dengan kata lain, perlu ada perlakuan yang berbeda, in casu kebijakan publik dan kebijakan demokrasi dan politik, antar individu, atau, antar kelompok masyarakat dengan lingkungan sosial ekonomi budaya yang berbeda. 32. Yurisprudensi Mahkamah No. 34/PUU-XlV/2016 pada [3.11] antara lain berbunyi: “Bahwa Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua didasarkan pada ketentuan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pernerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang- undang". Terdapat pembedaan pemberian status (nama) antara "daerah istimewa" dan "daerah khusus". Pemberian nama daerah istimewa tidak terlepas dari hak asal usul dan sejarah daerah tersebut, sedangkan pemberian nama daerah khusus didasarkan pada kenyataan dan kebutuhan politik yang mengharuskan daerah itu diberikan kekhususan. Pendapat Mahkamah demikian secara tegas diputuskan dalam Putusan Nomor 81/PUUVIII/2010, bertanggal 2 Maret 2011, antara lain, menyatakan: [3.19] ... penetapan nama suatu daerah menjadi daerah istimewa atau daerah khususharuslah dengan kriteria yang berbeda. Suatu daerah ditetapkan sebagai daerah istimewa, jika keistimewaan daerah tersebut terkait dengan hak asal usul dan kesejarahan daerah tersebut sejak sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan suatu daerah ditetapkan sebagai daerah khusus jika kekhususan itu terkait dengan kenyataan dan kebutuhan politik yang karena posisi dan keadaannya mengharuskan suatu daerah diberikan status khusus yang tidak bisa disamakan dengan daerah lainnya; 24 [3.19] ...jenis dan ruang lingkup kekhususan dan keistimewaan daerah khusus serta daerah istimewa yang ditetapkan dengan Undang-Undang sangat terkait dengan: a) hak asal usul yang melekat pada daerah yang telah diakui dan tetap hidup; dan b) latar belakang pembentukan dan kebutuhan nyata diperlukannya kekhususan atau keistimewaan dari daerah yang bersangkutan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republiklndonesia. Dengan memperhatikan dua kriteria tersebut, menurut Mahkamah hak asal usul dan sejarah adalah hak yang harus tetap diakui, dijamin dan tidak dapat diabaikan dalam menetapkan jenis dan ruang lingkup keistimewaan suatu daerah dalam Undang-Undang. Adapun jenis dan ruang lingkup kekhususan yang didasarkan pada latar belakang pembentukan dan kebutuhan nyata yang mengharuskan diberikan kekhususan kepada suatu daerah adalah bersifat fleksibel sesuai dengan kebutuhan nyata diberikannya kekhususan bagi daerah yang bersangkutan; 33. Bahwa latar belakang pemberian Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua disebutkan secara tegas dalam konsideran Menimbang LIU 21/2001, antara Iain, menyatakan: a) bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua selama ini belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, belum sepenuhnya memungkinkan tercapainya kesejahteraan rakyat, belum sepenuhnya mendukung terwujudnya penegakan hukum, dan belum sepenuhnya menampakkan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia di Provinsi Papua, khususnya masyarakat Papua; b) bahwa pengelolaan dan pemanfaatan hasil kekayaan alam Provinsi Papua belum digunakan secara optimal untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat asli, sehingga telah mengakibatkan terjadinya kesenjangan antara Provinsi Papua dan daerah Iain, serta merupakan pengabaian hakhak dasar penduduk asli Papua; c) bahwa dalam rangka mengurangi kesenjangan antara Provinsi Papua dan Provinsi Iain serta meningkatkan taraf hidup masyarakat di Provinsi Papua, serta memberikan kesempatan kepada penduduk asli Papua, diperlukan adanya kebijakan khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; d) bahwa pemberlakuan kebijakan khusus dimaksud didasarkan pada nilainilai dasar yang mencakup perlindungan dan penghargaan terhadap etika dan moral, hak-hak dasar penduduk asli, Hak Asasi 25 Manusia, supremasi hukum, demokrasi, pluralisme, serta persamaan kedudukan, hak, dan kewajiban sebagai warga negara; 34. Bahwa yurisprudensi Mahkamah No. 34/2016 diatas, baik secara implisit apalagi secara eksplisit, tidak terkait dengan pemaknaan/pendefinisian Orang Asli Papua sebagai sebagian syarat untuk menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur di Provinsi Papua, tidak menutup ruang untuk mempersempit peserta kontestasi demokrasi, dalam perspektif a level playing field, konsisten dengan teori John Rawls seperti disajikan diatas, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur terbatas hanya pada "Orang Asli Papua yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Provinsi Papua.," dan tertutupnya ruang untuk "dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai Orang Asli Papua oleh Masyarakat Adat Papua." untuk dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur di Provinsi Papua. 35. Bahwa berdasarkan elaborasi diatas jelas dan nyata sekali bahwa Pasal 12 ayat (a) UU a quo bertentangan dengan Alinea Keempat Pembukaan, Pasal 18B ayat (2), Pasal 26 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945, dan secara ringkas dapat dikatakan bahwa Pasal 12 ayat (a) UU a quo bertentangan dengan UUD 1945 dan dengan demikian untuk menghilangkan unsur inkonstitusionalitas itu frasa Pasal 12 ayat (a) a quo yang semula selengkapnya berbunyi "Yang dapat dipilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat: a. orang asli Papua;' perlu dimaknai sebagai "Yang dapat dipilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat: a. Orang Asli Papua yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Provinsi Papua. 36. Berdasarkan elaborasi diatas jelas dan nyata sekali bahwa Pasal 28 ayat (3) UU a quo bertentangan dengan Alinea Keempat Pembukaan, Pasal 18B ayat (2), Pasal 26 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945, dan secara ringkas dapat dikatakan bahwa Pasal 12 ayat (a) UU a quo bertentangan dengan UUD 1945 dan dengan demikian untuk menghilangkan unsur inkonstitusionalitas itu frasa Pasal 28 ayat (3) a quo yang semula selengkapnya berbunyi, “Rekrutmen politik oleh partai politik 26 di provinsi dan kabupaten/kota di wilayah Papua dilakukan dengan memprioritaskan Orang Asli Papua" perlu dimaknai sebagai “Rekrutmen politik oleh partai politik di provinsi dan kabupaten/kota di wilayah Papua dilakukan dengan memprioritaskan Orang Asli Papua yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Provinsi Papua” [Perkara Terdahulu, isu ne bis in idem, Pengujian Konstitusionalitas Pasal 12 huruf a UU No. 21/2001] 37. Bahwa Azas Ne bis in idem merupakan asas hukum yang dikenal di dalam hukum acara, baik hukum acara Mahkamah Konstitusi, maupun dalam hukum acara perdata ataupun dalam hukum acara pidana. Pada dasarnya, penerapan asas hukum ne bis in idem dalam masing-masing hukurn acara tersebut memiliki konsep yang sama, yakni sebagai asas yang melarang untuk mengadili suatu perkara untuk kedua kalinya. Dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi itu sendiri, asas hukum ne bis in idem menentukan bahwa pasal-pasal yang pernah diuji di Mahkamah Konstitusi tidak dapat kembali diuji, kecuali apabila terdapat dasar atau alasan yang berbeda baik terdapat salah satu atau kedua-duanya, maka pengujian tersebut tetap dapat dilakukan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (1) UU 8/2011 bahwa terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. Namun ini dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. 38. Bahwa kesimpulan dari azas ne bis in idem adalah yang tertuang pada Pasal 78 Peraturan MK 2/2021 yang juga mengecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. 39. Bahwa konstitusionalitas Pasal 12 huruf a UU No. 21/2001 pernah diuji dalam Perkara No. 34/PUU-XlV2016. a) Dalil Posita/Kerugian Konstitusional yang digunakan oleh para pemohon a quo adalah sebagai berikut: i. Ketentuan a quo memperkecil kesempatan/peluang para Pemohon untuk menjadi Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota yang seharusnya tidak demikian sebab sebagai Oang Asli Papua (OAP) 27 mereka dijamin hak konstitusionalnya untuk mendapat afirmasi (kekhususan), proteksi (perlindungan), dan pemberdayaan dari per- saingan tidak sehat (unlevel playing filed) pada kontestasi Pilkada Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dengan dengan WNI Non-OAP yang memiliki sumber-sumber langkah (scarce resources) jauh jauh lebih banyak dan berlimpah dari yang dimiliki oleh OAP. ii. Kepentingan serta tujuan pembentukan UU Otsus Papua tidak semata-mata ditujukan kepada orang asli Papua yang terakses dengan pemerintahan Provinsi Papua saja, tetapi justru ditujukan kepada seluruh orang asli Papua, yang secara aktual maupun potensial juga memiliki akses atas pemerintahan kabupaten/kota. iii. Rumusan norma Pasal a quo yang hanya memberikan kekhususan (afirmasi) kepada orang asli Papua untuk menduduki jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur tetapi tidak berlaku untuk jabatan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota telah menimbulkan disharmonisasi atau diskriminasi inter jenjang pemerintahan daerah yang secara aktual dan/atau secara potensial akan menjauhkan tercapainya tujuan Otsus Papua. b) Batu uji yang digunakan oleh para pemohon a quo adalah Pasal 18B UUD 1945 dan dimaknai sebagai perlunya afirmasi yang sama inter jenjang pemerintahan daerah (provinsi, kabupaten, dan kota). c) Petitum para pemohon a quo pada prinsipnya adalah "otonomi khusus bagi Provinsi Papua yang tidak mensyaratkan calon Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota orang asli Papua adalah bertentangan dengan UUD 1945" dan untuk mengeliminir unsur ketidakkonstitusionlitas itu para pemohon a quo memohon agar frasa Pasal 12 huruf a yang semula berbunyi "Yang dapat dipilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat: a. orang asli Papua;" perlu dimaknai (dinterpretasikan) sebagai "Yang dapat dipilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota adalah Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat: a. orang asli Papua;” 28 [Perkara No. 93/PUU-XXII/2024] 40. Perkara No. 93/PUU-XXll/2024 yang juga mengajukan permohonan untuk menguji Pasal 12 huruf a UU a quo, selain menggunakan seluruh dalil posita dan kerugian konstitusional, butir a s/d c, Perkara No. 34/PUU- XlV/2016, juga menggunakan beberapa dalil tambahan atas pemberlakuan norma a quo yang mencakup dalil-dalil terkait isu-isu ketidakpastian hukum, pembodohon, disintegrasi, kesewenang-wenangan, "mahar politik", politics and economics rents, konflik horisontal dan vertikal inter suku-suku Asli Papua dan konflik vertikal antara OAP dengan Jakarta (Pemerintah Pusat). 41. Jika batu uji yang digunakan pada perkara terdahulu termaksud adalah Pasal 18B UUD1945, maka batu uji yang digunakan pada perkara sekarang, Perkara No. 93/PUU-XXll/2024, adalah Alinea Pembukaan, Pasal 18B ayat (2), Pasal 26 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945. 42. Kesimpulan: Perkara No. 93/PUU-XlV/2024 pada pengujian konstitusionalitas Pasal 12 huruf a UU a quo tidak ne bis in idem (non ne bis in idem) oleh karena terdapat perbedaan batu uji dan perbedaan posita konstitusional serta kerugian konstitusional sehingga Mahkamah perlu untuk tetap melanjuti mengadili perkara a quo. [Pengujian Kedua Konstitusionalitas Pasal 12 huruf a UU No. 21/2001 Perkara a quo] 43. Bahwa Pasal 12 huruf a UU a quo selengkapnya berbunyi, “Yang dapat dipilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat: a. orang asli Papua.” 44. Bahwa UU No. 21/2001 memberikan afirmasi bagi OAP baik untuk bidang legislatif maupun eksekutif daerah, termasuk pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP) yang merupakan representasi kultural Orang Asli Papua (OAP), terbatas hanya pada provinsi, vide Pasal (5) s/d Pasal (10) UU a quo. Untuk kekuasaan eksekutif afirmasi bagi OAP tersebut hanya pada tingkat provinsi, in casu belum ditetapkanya afirmasi OAP sebagai syarat untuk dipilih menjadi Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota. Belum adanya afirmasi bidang eksekutif hingga kabupaten/kota termaksud juga terlihat pada kewenangan MRP untuk memberikan pertimbangan dan persetujuan yang hanya terbatas pada Bakal Calon Gubernur/Wakil 29 Gubernur, tidak mencakup pertimbangan dan persetujuan untuk Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati dan Bakal Calon Walikota/Wakil Walikota. Pada UU No. 2/2021 afirmasi tersebut diperluas untuk bidang legislatif pada tingkat kabupaten/kota, vide Pasal 6A UU No. 2/2021 tentang DPRK: (i) unsur yang diangkat dan dipilih; (ii) masa jabatan angggota; (iii) kedudukan, susunan, tugas, wewenang, hak dan tanggung jawab, keanggotaan, pimpinan, dan alat kelengkapan, dan (iv) kedudukan keuangan dan administratif pimpinan dan anggota. Selain itu, UU a quo juga memperluas afirmasi ke tingkat kabupaten/kota terkait dengan rekrutmen politik yang dituangkan pada Pasal 28 ayat (3) UU a quo, selengkapnya berbunyi, "Rekrutmen politik oleh partai politik di provinsi dan kabupaten/kota di wilayah Papua dilakukan dengan memprioritaskan Orang Asli Papua.” Namun demikian, UU a quo pada bidang eksekutif tetap membatasi afirmasi tersebut hanya pada tingkat provinsi, in casu belum ditetapkanya afirmasi OAP sebagai syarat untuk dipilih menjadi Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/WakiI Walikota 45. Bahwa UU No. 2/2021 sama sekali tidak memberikan penjelasan tentang tidak diberikannya afirmasi bagi OAP untuk jabatan bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota, in casu dipertahankannya secara utuh dan penuh materi dan muatan Pasal 12 UU No. 21/2001, walaupun UU No. 2/2021 sudah disahkan. Bahwa UU No. 2/2021 sama sekali tidak memberikan penjelasan tentang tidak diberikannya afirmasi bagi OAP untuk jabatan bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota, in casu dipertahankanya secara utuh dan penuh materi dan muatan Pasal 12 UU No. 21/2001, walaupun UU No. 2/2021 sudah disahkan. 46. Bahwa Naskah Akademis RUU No. 2/2021 juga tidak menyinggung atau menyediakan rasionil atau alasan-alasan, baik secara umum apalagi secara konstitusionalitas, original intent pemberian afirmasi bagi OAP yang belum bergeser pada jabatan gubernur dan wakil gubernur dan tidak mencakup pemberian afirmasi termaksud untuk jabatan bupati dan wakil bupati serta jabatan walikota dan wakil wali kota. Dalam horison yang lebih luas, Naskah Akademis ini tidak sinkron dengan perubahan dan/atau penambahan pasalpasal pada undang-undang a quo yang dengan kata lain Naskah Akademis ini "Jauh Panggang dari api." [Bukti P-14] 30 47. Secara indoktriner, Tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance adalah suatu konsep pemerintahan yang membangun serta menerapkan perilaku profesionalitas, demokrasi, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, supremasi hukum dan keadilan, partisipasi masyarakat, dan kerjasama antara pemerintah, warga negara, dan sektor swasta. Tujuannya adalah untuk menjalankan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, menghindari salah alokasi dana investasi dan korupsi, menjalankan disiplin anggaran, dan menciptakan hukum dan kerangka politik bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Tata kelola pemerintahan yang baik juga lebih mengutamakan kepentingan rakyat. 48. Yurisprudensi Putusan Mahkamah No. 82/PUU-XXl/2023 tentang Partisipasi Warga Negara Yang Bermakna (Meaningful Participation) pada esensinya berbunyi bahwa itu adalah perintah dari konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ke pembentuk undang-undang untuk menyediakan penjelasan yang sebaik dan secukup mungkin atas bagian, muatan, materi, pasal-pasal, dan penjelasan, an ich, dari baik pada setiap RUU apalagi pada UU yang sudah disahkan, dan, ini konsisten dengan teori Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (good governance) diatas in casu unsur profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas. 49. Bahwa tidak tersedianya penjelasan-penjelasan termaksud menggiring para pemohon dan kuasa hukum a quo pada analisis dan intuisi bahwa hal ini merepresentasikan ruh (semangat, spirit) rezim pembentuk undang- undang yang syarat dengan konflik kepentingan (conflict of interests), "mahar politik," dan, economics and politics rents (rente politik dan ekonomi). 50. Bahwa pasar "mahar politik" dan "pasar rente politik dan ekonomi" pembentuk undangundang tidak akan terganggu, dalam penalaran yang wajar dan dapat diterima secara umum, jika persyaratan OAP untuk dipilih sebagai bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota tetap tidak diberlakukan, in casu tetap diberlakukanya Pasal 12 huruf a UU No. 21/2001. 51. Bahwa berdasarkan uraian-uraian maupun dalil/alas an-alasan kami diatas tersebut sudah jelas dan nyata Pasal 12 huruf a UU a quo bertentangan dengan Alinea Keempat Pembukaan UUD1945 antara lain berbunyi 31 "Pemerintah Negara Indonesia ... untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa mengingat perintah atau norma UUD 1945 ini, secara potensial dan dalam penalaran yang wajar serta dapat diterima, tidak mungkin dapat terwujud untuk afirmasi, proteksi, dan pemberdayaan OAP dalam kebijakan otonomi khusus bagi Provinsi Papua karena adanya kontaminasi unsur toxic "Pasar Mahar Politik" dan "Pasar Rente Ekonomi dan Politik" Pasal 12 huruf a UU a quo. 52. Bahwa berdasarkan uraian-uraian maupun dalil/alasan-alasan kami diatas tersebut sudah jelas dan nyata Pasal 12 huruf a UU a quo, bertentangan dengan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 selengkapnya berbunyi "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban" mengingat perintah atau norma UUD 1945 ini, secara potensial dan dalam penalaran yang wajar serta dapat diterima, mereduksi dan memarjinalisasi kebijakan afirmasi, proteksi, dan pemberdayaan identitas budaya dan hak masyarakat tradisional OAP untuk dapat dipilih menjadi bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota dalam kebijakan otonomi khusus bagi Provinsi Papua karena adanya kontaminasi unsur toxic "Pasar Mahar Politik" dan "Pasar Rente Ekonomi dan Politik" Pasal 12 huruf a UU a quo. 53. Bahwa berdasarkan uraian-uraian maupun dalil/alasan-alasan kami diatas tersebut sudah jelas dan nyata Pasal 12 huruf a UU a quo, bertentangan dengan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 selengkapnya berbunyi "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban" mengingat perintah atau norma UUD 1945 ini, secara potensial dan dalam penalaran yang wajar serta dapat diterima, mereduksi dan memarjinalisasi kebijakan afirmasi, proteksi, dan pemberdayaan identitas budaya dan hak masyarakat tradisional OAP untuk dapat dipilih menjadi bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota dalam kebijakan otonomi khusus bagi Provinsi Papua karena adanya kontaminasi unsur toxic "Pasar Mahar Politik" dan "Pasar Rente Ekonomi dan Politik" Pasal 12 hurufa UU a quo. 54. Bahwa berdasarkan uraian-uraian maupun dalil atau alasan-alasan kami diatas tersebut sudah jelas dan nyata Pasal 12 huruf a UU a quo, bertentangan dengan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 selengkapnya berbunyi 32 "Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pernerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang- undang" mengingat Pasal 12 a quo, secara potensial dan dalam penalaran yang wajar serta dapat diterima, mereduksi dan memarjinalisasi kebijakan afirmasi, proteksi, dan pemberdayaan Otonomi Khusus Papua dan identitas budaya dan hak Masyarakat tradisional OAP untuk dapat dipilih menjadi bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota karena adanya kontaminasi unsur toxic "Pasar Mahar Politik" dan "Pasar Rente Ekonomi dan Politik" Pasal 12 huruf a UU a quo. 55. Bahwa berdasarkan elaborasi diatas, Pasal 12 huruf a UU a quo, bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan untuk mengeliminir pertentangan ini, perlu dimaknai sebagai "Yang dapat dipilih menjadi gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota adalah Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat: a. Orang Asli Papua yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Provinsi Papua.' IV. PETITUM Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas serta bukti- bukti yang telah disampaikan dimuka persidangan Konstitusi, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2) Menyatakan Pasal 12 UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 No. 135) sepanjang frasa 'Yang dapat dipilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat: a. orang asli Papua" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally inconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan "Yang dapat dipilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan wakil walikota adalah Warga Negara Republik Indonesia dengan syaratsyarat: a. 33 Orang Asli Papua yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Provinsi Papua. 3) Menyatakan Pasal 28 ayat (3) UU No. 2/2021 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 No. 155), sepanjang frasa "Rekrutmen politik oleh partai politik di provinsi dan kabupatenlkota di wilayah Papua dilakukan dengan memprioritaskan Orang Asli Papua" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally inconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan "Rekrutmen politik oleh partai politik di provinsi dan kabupaten/kota di wilayah Papua dilakukan dengan memprioritaskan Orang Asli Papua yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Provinsi Papua” 4) Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya. 5) Atau, bilamana Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-14 yang disahkan dalam persidangan tanggal 12 Agustus 2024, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bastian Buce Ijie; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zakarias Jitmau; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua; 5. Bukti P-5 : Fotokopi artikel yang diunduh dari https://www.rri.co.id/pemilu/595574/ini-daftar-prediksi- 34 30-kursi-dprd-kota-sorong-2024-2029 di publikasikan pada tanggal 17 Maret 2024; 6. Bukti P-6 : Fotokopi artikel yang diunduh dari https://koranpapua.id/2024/04/16/forum-gembala- papua-demo-damai-di-kantor-mrp-dan-gubernur- serahkan-empat-point-tuntutan-hak-oap/ di publikasikan pada tanggal 16 April 2024; 7. Bukti P-7 : Fotokopi artikel yang diunduh dari https://seputarpapua.com/view/temui-mpr-ri-asosiasi- mrp-se-wilayah-papua-dorong-perubahan-uu-otsus- html/amp di publikasikan pada tanggal 29 Mei 2024; 8. Bukti P-8 : Fotokopi profil Pemohon I yang diunduh dari https://www.lezen.id/profil-calon/dprd-provinsi/papua- barat-daya-2/960002/bastian-buce-ijie/41438; 9. Bukti P-9 : Fotokopi profil Pemohon II yang diunduh dari https://www.lezen.id/profil-calon/dprd-kabkota/kota- sorong-2/967102/zakarias-jitmau-amd/229220; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Keterangan Orang Asli Papua (OAP) Nomor 0254/PLSAPR-PBD/SRG/VII/2024, bertanggal 31 Juli 2024; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Keterangan Orang Asli Papua (OAP) Nomor 0253/PLSAPR-PBD/SRG/VII/2024, bertanggal 31 Juli 2024; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Willem Sedik; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Pers Rilis Jual Beli Marga Papua, dll; 14. Bukti P-14 : Fotokopi Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua; [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 35 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil norma Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151, selanjutnya disebut UU 21/2001) dan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697, selanjutnya disebut UU 2/2021) terhadap UUD NRI Tahun 1945 sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum para Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang 36 terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 37 e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dikemukakan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah, pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian konstitusionalitas norma Pasal 12 huruf a UU 21/2001 dan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2021 yang masing-masing selengkapnya berbunyi sebagai berikut. Pasal 12 UU 21/2001: “Yang dapat dipilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat: a. orang asli Papua;” Pasal 28 ayat (3) UU 2/2021: “(3) Rekrutmen politik oleh partai politik di provinsi dan kabupaten/kota di wilayah Papua dilakukan dengan memprioritaskan Orang Asli Papua.” 2. Bahwa menurut para Pemohon, norma Pasal 12 huruf a UU 21/2001 dan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2021 bertentangan dengan Alinea Keempat Pembukaan, Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2), Pasal 26 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia sebagai Orang Asli Papua yang berasal dari rumpun Melanesia merasa dirugikan hak konstitusionalnya berupa tidak adanya jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sesuai dengan otonomi khusus dikarenakan dalam pasal-pasal tersebut tidak sepenuhnya mengakomodir kebutuhan seluruh masyarakat Papua terutama masyarakat hukum adat yang merupakan rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua. Selain itu, para Pemohon adalah orang yang berhak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan gubernur dan bupati/walikota serta memiliki hak untuk memperjuangkan identitas budaya dan hak masyarakat tradisional yang belum sepenuhnya dihormati karena tidak memperhatikan kekhususan di tanah Papua. 38 4. Bahwa menurut para Pemohon, norma Pasal 12 huruf a UU 21/2001 dan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2021 tidak memberikan kesempatan kepada para Pemohon dan penduduk asli Papua yang memiliki potensi dan kesempatan untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan di Papua berdasarkan filosofi otonomi khusus yang diberikan kepada masyarakat Papua dan memberikan otonomi khusus hanya kepada provinsi-provinsi di Papua, tidak termasuk kabupaten/kota. Oleh karena itu, terdapat kerugian hak konstitusional para Pemohon secara potensial dalam penalaran yang wajar dapat terjadi, sehingga para Pemohon menjadi tidak mendapatkan jaminan kepastian hukum yang adil serta kecilnya peluang para Pemohon untuk berkontestasi dalam pemilihan gubenur, bupati/walikota dan pemilihan anggota legislatif. Sehingga, agar hak konstitusional para Pemohon yang seharusnya diproteksi tidak hilang seiring perkembangan zaman, menjadi penting bagi para Pemohon untuk mengajukan pengujian norma Pasal 12 huruf a UU 21/2001 dan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2021. Berdasarkan seluruh uraian yang dikemukakan oleh para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya tersebut, menurut Mahkamah, para Pemohon telah dapat menguraikan secara spesifik hak konstitusionalnya yang oleh para Pemohon dianggap dirugikan secara aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi karena berlakunya norma Pasal 12 huruf a UU 21/2001 dan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2021. Anggapan kerugian para Pemohon yang dimaksud disebabkan karena di samping adanya orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua untuk menjadi calon gubernur dan calon wakil gubernur, juga otonomi khusus yang hanya diberikan di tingkat provinsi, tidak termasuk kabupaten/kota dalam syarat pemilihan kepala daerah. Di samping itu, para Pemohon telah pula dapat membuktikan perihal adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan a quo dikabulkan oleh Mahkamah maka anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud tidak terjadi lagi atau setidak-tidaknya tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. 39 [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon; Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan norma Pasal 12 huruf a UU 21/2001 dan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2021 bertentangan dengan Alinea Keempat Pembukaan, Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2), Pasal 26 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, dengan dalil-dalil (selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut para Pemohon, frasa “Orang Asli Papua” dalam Pasal 12 huruf a UU 21/2001 dan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2021 merujuk pada Pasal 1 angka 22 UU 2/2021 yang mendefiniskan “Orang Asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai Orang Asli Papua oleh Masyarakat Adat Papua”. 2. Bahwa menurut para Pemohon, orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat hukum adat telah memberikan ruang pengakuan terhadap orang-orang “naturalisasi” yang seiring waktu dan perkembangan zaman berpotensi dan dapat dipastikan akan terjadi penghilangan dan/atau marginalisasi identitas, budaya, hak politik, sosial, ekonomi, dan hak-hak adat orang asli Papua, sehingga bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa menurut para Pemohon, penerimaan dan pengakuan sebagai orang asli Papua yang menjadi dasar persyaratan sebagai calon gubernur dan wakil gubernur mengandung multitafsir dan ketidakpastian, sebab tidak adanya format baku atau ketentuan hukum yang mengikat tentang definisi atau batasan peneriman dan pengakuan sebagai orang asli Papua, oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 4. Bahwa menurut para Pemohon, pemaknaan orang asli Papua dalam Pasal 12 huruf a UU 21/2001 sebagai orang asli Papua dan dari orang yang diterima dan 40 diakui sebagai orang asli papua oleh masyarakat hukum adat bertentangan dengan Pasal 26 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang secara tegas mengatakan bahwa bangsa Indonesia asli tidak identik dengan Warga Negara Indonesia naturalisasi. 5. Bahwa menurut para Pemohon, terdapat ketidakadilan, kesewenang-wenangan dan pelanggaran hak asasi manusia dan konstitusi dikarenakan adanya diskriminasi kondisi perbedaan pada syarat calon gubenur dan wakil gubernur pada Provinsi Papua yang bersifat terbuka dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang bersifat tertutup. 6. Bahwa menurut para Pemohon, afirmasi bagi orang asli Papua yang tidak diberlakukan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota mereduksi dan memarjinalisasi kebijakan afirmasi, proteksi, dan pemberdayaan otonomi khusus Papua serta identitas budaya dan hak masyarakat tradisional orang asli Papua. Hal ini dikarenakan adanya kontaminasi unsur toxic “Pasar Mahar Politik” dan Pasar Rente Ekonomi Politik” Pasal 12 huruf a UU UU 21/2001. 7. Bahwa menurut para Pemohon, permohonan a quo tidak ne bis in idem dengan permohonan sebelumnya yang telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XIV/2016 karena terdapat perbedaan dasar pengujian, posita, dan kerugian konstitusional. 8. Bahwa menurut para Pemohon, mengingat inti atau esensi pengujian konstitusionalitas Pasal 12 huruf a UU 21/2001 dan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2021 adalah sama yakni mengenai definisi frasa “Orang Asli Papua” dalam kedua pasal tersebut, sehingga inkonstusionalitas Pasal 12 huruf a UU 21/2001 juga berlaku terhadap inkonstusionalitas Pasal 28 ayat (3) UU 2/2021. Berdasarkan dalil-dalil di atas, para Pemohon dalam petitumnya memohon pada pokoknya kepada Mahkamah agar: 1) Menyatakan Pasal 12 UU 21/2001 sepanjang frasa “Yang dapat dipilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat: a. orang asli Papua” bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai dengan “Yang dapat dipilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta 41 Walikota dan wakil walikota adalah Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat: a. Orang Asli Papua yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Provinsi Papua.”; dan 2) Menyatakan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2021 sepanjang frasa “Rekrutmen politik oleh partai politik di provinsi dan kabupaten/kota di wilayah Papua dilakukan dengan memprioritaskan Orang Asli Papua” bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai dengan “Rekrutmen politik oleh partai politik di provinsi dan kabupaten/kota di wilayah Papua dilakukan dengan memprioritaskan Orang Asli Papua yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Provinsi Papua”; [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-14, yang selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara. [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 54 UU MK. [3.10] Menimbang bahwa oleh karena terhadap konstitusionalitas norma Pasal Pasal 12 huruf a UU 21/2001 telah pernah diajukan pengujian dalam permohonan Nomor 34/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 14 Juli 2016 oleh karena itu sebelum menilai konstitusionalitas norma pasal yang dimohonkan pengujian, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon dikaitkan dengan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), sehingga terhadap norma a quo dapat diajukan kembali. Pasal 60 UU MK menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. 42 Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. Bahwa dalam pengujian norma Pasal 12 UU 21/2001 yang pernah diajukan pengujian ke Mahkamah, menggunakan dasar pengujian Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945, sedangkan dalam permohonan para Pemohon a quo dasar pengujian yang dipergunakan adalah Alinea Keempat Pembukaan, Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2), Pasal 26 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, terdapat dasar pengujian yang berbeda sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya. Oleh karena itu, terlepas terbukti atau tidaknya secara substansial permohonan a quo, secara formal permohonan a quo berdasarkan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021, dapat diajukan kembali. [3.11] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon memenuhi persyaratan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021 sehingga dapat diajukan kembali, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon. [3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, telah ternyata permohonan para Pemohon berkenaan dengan pemaknaan frasa “Orang Asli Papua” dalam persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur di provinsi-provinsi Papua dan dalam rekrutmen partai politik di wilayah Papua. Berkenaan dengan hal tersebut, menurut Mahkamah, tidak dapat dilepaskan dari kebijakan afirmasi bagi Provinsi Papua sebagaimana disebutkan dalam Konsiderans Menimbang huruf h UU 21/2001 adalah dalam rangka mengurangi kesenjangan antara Provinsi Papua dan Provinsi lain, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di Provinsi Papua, serta memberikan kesempatan kepada penduduk asli Papua, sehingga diperlukan adanya kebijakan khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan afirmasi bagi Papua juga disebutkan dengan tegas dalam Penjelasan Umum UU 21/2001, antara lain, menyatakan, “Pemberian Otonomi Khusus bagi Provinsi dimaksudkan 43 untuk mewujudkan keadilan, penegakan supremasi hukum, penghormatan terhadap HAM, percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Papua dalam rangka kesetaraan dan keseimbangan dengan kemajuan provinsi lain”. Dengan demikian, kebijakan afirmasi bagi Provinsi Papua tidaklah bersifat permanen, namun sementara waktu, sehingga suatu waktu dapat dihapuskan apabila tujuan pemberian kebijakan afirmasi telah terwujud. Bahwa di antara kebijakan afirmasi yang diberikan bagi Provinsi Papua yakni pemberlakuan secara khusus untuk sementara waktu kepada masyarakat asli Papua untuk memiliki wakil melalui pengangkatan di Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) yang merupakan nomenklatur yang berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia, yaitu DPRD provinsi, yang telah dinilai konstitusionalitasnya oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-VII/2009 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 1 Februari 2010. Selain itu, kebijakan afirmasi bagi provinsi Papua juga mencakup ketentuan syarat calon gubernur dan wakil gubernur orang asli Papua dalam Pasal 12 UU 21/2001. Demikian juga dalam hal rekrutmen politik oleh partai politik yang memprioritaskan masyarakat asli Papua dalam Pasal 28 ayat (3) merupakan kebijakan afirmasi dalam UU 21/2001. Kebijakan afirmasi yang demikian adalah sesuai dengan semangat otonomi khusus Papua yang menekankan peran penting bagi orang asli Papua dan menempatkan orang asli Papua sebagai subjek utama, sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Umum UU 21/2001. [3.13] Menimbang bahwa selanjutnya, persoalan yang harus dipertimbangkan adalah berkenaan dengan orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua, sehingga memenuhi syarat calon gubernur dan wakil gubernur pada provinsi-provinsi di Papua dan tidak diberlakukan dalam syarat untuk menjadi bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota, bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Terhadap persoalan konstitusionalitas tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.13.1] Bahwa pengertian orang asli Papua telah didefinisikan dalam Ketentuan Umum UU 2/2021. Pasal 1 angka 22 UU 2/2021 berbunyi, “Orang Asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai Orang Asli Papua 44 oleh Masyarakat Adat Papua.” Dari pengertian tersebut termasuk orang asli Papua adalah: a. orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia menjadi anggota suku-suku asli atau masyarakat adat di Provinsi Papua, dan/atau b. orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat di Papua. Dari kedua kriteria di atas telah mencerminkan makna bahwa keanggotaan suatu masyarakat hukum adat dapat timbul, baik karena secara alamiah yaitu berasal dari anggota/keturunan suku-suku asli, maupun karena adanya pengakuan sebagai anggota masyarakat hukum adat. Berkenaan dengan persoalan yang berkaitan dengan pemerolehan status orang asli Papua yang didasarkan pada pengakuan yang telah memenuhi kriteria, mekanisme, dan prosedur penerimaan atau pengakuan seseorang menjadi warga dari suatu kesatuan masyarakat hukum adat, penting untuk diimplementasikan secara konsisten dan diterima sebagai norma adat dari masyarakat adat secara universal, bukan ditentukan oleh lembaga lain. Oleh karena itu, dalam konteks persyaratan calon gubernur dan/atau wakil gubernur di Papua, pertimbangan dan persetujuan Majelis Rakyat Papua (MRP) mengenai status seseorang sebagai orang asli Papua yang bakal menjadi calon gubernur dan/atau wakil gubernur adalah berdasarkan pengakuan dari suku asli atau masyarakat adat di Papua di mana bakal calon gubernur dan/atau wakil gubernur yang bersangkutan berasal [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU- IX/2011 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2011]. Sebab, dalam perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak relevan lagi adanya pengelompokan daerah/wilayah berdasarkan suku atau kelompok masyarakat adat yang tidak dapat menerima orang dari luar karena yang sebenarnya hal tersebut justru dapat memajukan daerah/wilayah yang bersangkutan. Artinya, penolakan adanya orang luar menjadi bagian dari suku atau masyarakat adat suatu daerah/wilayah dapat berdampak lambatnya kemajuan daerah/wilayah dimaksud, karena kehadiran orang dari luar masyarakat adat justru dapat membawa pengaruh positif dan memperkuat sumber daya manusia untuk saling melengkapi. Dengan demikian, penerimaan dan pengakuan orang luar sebagai anggota masyarakat hukum adat yang penentuannya diserahkan kepada masyarakat adat berdasarkan norma adat yang bersangkutan telah memenuhi 45 prinsip kepastian hukum yang berkeadilan, oleh karenanya tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. [3.13.2] Bahwa tradisi mengakui orang luar sebagai anggota masyarakat hukum adat dengan segala hak-haknya sebagai anggota masyarakat hukum adat, baik dalam masyarakat hukum adat yang berdasarkan pada genealogis maupun teritorial adalah hal yang lazim dipraktikkan secara turun-temurun dalam berbagai masyarakat hukum adat di Indonesia, termasuk di Papua. Menurut Mahkamah, tradisi tersebut juga sejalan dengan semangat otonomi khusus Provinsi Papua yang menjamin pengakuan atas keberadaan suku-suku asli Papua beserta hak-hak tradisionalnya. Selain itu, hal demikian juga sejalan dengan semangat kebijakan afirmasi yang bersifat sementara waktu dan sebagaimana dipertimbangkan pada pertimbangan hukum sebelumnya hakikat menerima dan mengakui orang luar sebagai anggota masyarakat hukum adat disesuaikan dengan kebutuhan dan dilakukan seiring perkembangan zaman serta sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, penerimaan dan pengakuan orang dari luar masyarakat hukum adat yang didasarkan pada ketentuan internal atau norma adat dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan telah sesuai dengan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Lebih lanjut, merujuk naturalisasi dalam pengertian yang sesungguhnya, penerimaan dan pengakuan orang dari luar sejalan dengan prinsip pemerolehan kewarganegaraan bagi penduduk asing menjadi warga negara Indonesia, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 26 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, “Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.” Artinya, warga negara Indonesia juga ada yang berasal dari orang-orang negara lain yang telah dinaturalisasi berdasarkan kriteria, mekanisme, dan prosedur yang diatur dan disahkan dengan undang-undang tentang kewarganegaraan dan setelah menjadi warga negara tidak terdapat perbedaan hak dan kewajiban konstitusional sebagai warga negara Indonesia, kecuali dalam hal-hal tertentu UUD NRI Tahun 1945 dan undang-undang menentukan lain. Dengan demikian, adanya kesempatan warga negara asing untuk menjadi warga negara Indonesia dapat dilakukan karena adanya kebutuhan untuk kemajuan negara yang disebabkan warga negara hasil naturalisasi mempunyai potensi yang dibutuhkan untuk 46 memajukan bangsa dan negara, sepanjang hal ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. [3.13.3] Bahwa dalil para Pemohon juga mempersoalkan adanya perbedaan syarat calon gubenur dan wakil gubernur pada Provinsi Papua yang bersifat terbuka dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang bersifat tertutup. Terhadap hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagaimana telah dipertimbangkan dan menjadi pendirian Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-VII/2010 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 2 Maret 2011, yang menegaskan adanya perbedaan kriteria dalam menetapkan suatu daerah menjadi daerah istimewa atau daerah khusus, yaitu “Suatu daerah ditetapkan sebagai daerah istimewa, jika keistimewaan daerah tersebut terkait dengan hak asal usul dan kesejarahan daerah tersebut sejak sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan suatu daerah ditetapkan sebagai daerah khusus jika kekhususan itu terkait dengan kenyataan dan kebutuhan politik yang karena posisi dan keadaannya mengharuskan suatu daerah diberikan status khusus yang tidak bisa disamakan dengan daerah lainnya, oleh karenanya bersifat fleksibel sesuai dengan kebutuhan nyata diberikannya kekhususan bagi daerah yang bersangkutan.” Dalam konteks Papua, kekhususan mengenai orang asli Papua di antaranya berkenaan dengan syarat calon gubernur dan wakil gubernur adalah orang asli Papua dan rekrutmen politik oleh partai politik yang memrioritaskan orang asli Papua [vide Pasal 12 huruf a UU 21/2001 dan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2021]. Sedangkan, berkaitan dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, meskipun kewenangan istimewa berada di provinsi [vide Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (UU 13/2012)], hal a quo pada hakikatnya tidak berbeda dengan pemberian otonomi khusus Papua yang dititikberatkan pada tingkat provinsi [vide Pasal 1 huruf a dan huruf b UU 21/2001]. Artinya, baik Provinsi Papua maupun Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sama-sama diberi keistimewaan atau kekhususan berkenaan dengan persyaratan calon gubernur dan wakil gubernur. Namun, oleh karena adanya latar belakang Kesultanan Yogyakarta sebagai entitas tersendiri yang eksistensinya telah ada lebih dulu dibanding dengan terbentuknya negara Indonesia dan secara sukarela bergabung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga hal ini yang menjadi alasan fundamental berkenaan dengan 47 persyaratan calon gubernur dan wakil gubernur diberikan kepada warga negara Indonesia yang bertakhta sebagai Sultan Hamengku Buwono untuk calon Gubernur dan yang bertakhta sebagai Adipati Paku Alam untuk calon Wakil Gubernur [vide Pasal 18 ayat (1) huruf c UU 13/2012]. Oleh karena itu, perbedaan tersebut karena memang terdapat perbedaan latar belakang penentuan status daerah istimewa bagi Yogyakarta dan daerah khusus bagi Provinsi Papua, namun keduanya adalah sama-sama memberikan status kekhususan atau keistimewaan yang berbeda dengan karekteristiknya masing-masing daerah. Dengan demikian, ketentuan Pasal 12 huruf a UU 21/2001 tidak dapat dikatakan bersifat diskriminatif karena telah memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang memang berbeda, sehingga dalil para Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum. [3.14] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil para Pemohon berkenaan dengan kebijakan afirmasi bagi orang asli Papua yang tidak diberlakukan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah perlu menegaskan kembali pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU- XIV/2016 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 14 Juli 2016, yang antara lain menyatakan: “Berdasarkan fakta di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon yang memohon menambah syarat jabatan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota harus orang asli Papua dan syarat ijazah sekurang-kurangnya SLTA atau sederajat untuk calon Bupati dan Wakil Bupati serta calon Walikota dan Wakil Walikota dalam UU 21/2001 justru akan mengacaukan ketentuan pasal lain sebab maksud pembentukan Undang- Undang a quo bukanlah dimaksudkan untuk otonomi khusus bagi kabupaten/kota di Provinsi Papua, melainkan hanya semata-mata Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Sama sekali tidak tampak maksud pembentuk Undang-Undang untuk memperluas kekhususan demikian hingga mencakup pula pemerintahan daerah kebupaten/kota. Dengan kata lain, hal itu merupakan wilayah kebijakan hukum terbuka (open legal policy) pembentuk Undang-Undang untuk mengaturnya sepanjang hal itu dilakukan sejalan dengan semangat yang terkandung dalam Pasal 18B ayat (1) UUD 1945. Sebagai kebijakan hukum terbuka, Mahkamah tidak berwenang untuk mencampurinya kecuali apabila nyata-nyata hal itu dilakukan dengan mengabaikan UUD 1945;” Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum di atas, penambahan syarat orang asli Papua bagi calon bupati dan calon wakil bupati serta calon walikota dan calon wakil walikota tidak sesuai dengan maksud diberikannya otonomi khusus yang 48 dititikberatkan pada tingkat provinsi dan hal tersebut merupakan wilayah kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang. Sementara itu, dalam permohonan a quo Mahkamah tidak menemukan fakta hukum bahwa kebijakan afirmasi bagi orang asli Papua yang tidak diberlakukan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota selain nyata-nyata tidak bertentangan dengan ketetuan dalam UUD NRI Tahun 1945, pilihan kebijakan tersebut tidak melanggar moralitas, rasionalitas, ketidakadilan, dan diskriminasi serta tidak menimbulkan problematika kelembagaan yang pada akhirnya menimbulkan kerugian konstitusional bagi warga negara, in casu orang asli Papua. Dengan kata lain, tidak terdapat alasan konstitusional bagi Mahkamah untuk mengubah pendirian di atas, karena apabila permohonan para Pemohon dikabulkan, justru hal tersebut akan menjauhkan dari prinsip NKRI, sehingga berkenaan dengan persyaratan untuk menjadi bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota dengan sendirinya menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang- Undang. Dengan demikian, dalil para Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.15] Menimbang bahwa selanjutnya berkenaan dengan pengujian konstiusionalitas norma Pasal 28 ayat (3) UU 2/2021 telah ternyata substansi yang dipersoalkan oleh para Pemohon adalah sama dengan pengujian konstiusionalitas norma Pasal 12 huruf a UU 21/2001, yakni berkenaan dengan frasa “Orang Asli Papua” yang telah dinilai konstitusionalitasnya dalam pertimbangan hukum di atas. Oleh karena itu, pertimbangan hukum Mahkamah terhadap Pasal 12 huruf a UU 21/2001 di atas secara mutatis mutandis berlaku pula sebagai pertimbangan hukum dalam menilai konstitusionalitas Pasal 28 ayat (3) UU 2/2021 yang juga dimohonkan dalam permohonan para Pemohon a quo. Oleh karena itu, dalil para Pemohon yang memohon agar norma Pasal 12 huruf a UU 21/2001 dimaknai sebagaimana dalam petitum permohonannya adalah tidak sejalan dengan Pasal 1 angka 22 UU 2/2021 yang telah dinyatakan konstitusional oleh Mahkamah dalam putusan a quo. Dengan demikian, permohonan para Pemohon berkenaan dengan pengujian Pasal 28 ayat (3) UU 2/2021 adalah tidak beralasan menurut hukum. 49 [3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, norma Pasal 12 huruf a UU 21/2001 dan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2021 telah ternyata tidak melanggar hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan hak atas pengakuan dan perlindungan atas masyarakat hukum adat serta hak atas identitas budaya sebagaimana dijamin dalam Alinea Keempat Pembukaan, Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2), Pasal 26 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan para Pemohon. Dengan demikian, dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.17] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 50 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, Arsul Sani, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal tiga belas, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh empat, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh empat, selesai diucapkan pukul 12.17 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Syukri Asy’ari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri para Pemohon dan/atau kuasanya. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Anwar Usman 51 ttd. Enny Nurbaningsih ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Syukri Asy’ari