93/PUU-XXI/2023

SALINAN PUTUSAN Nomor 93/PUU-XXI/2023 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Guy Rangga Boro, S.H. Pekerjaan : Karyawan Swasta Kewarganegaraan : Indonesia Alamat : Blok OA Nomor 6, Perumahan Harapan Indah, RT.006/RW.017, Kelurahan Pejuang, Medan Satria, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat 17131. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 1 Agustus 2023 memberi kuasa kepada Leonardo Sitorus, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Leonardo Sitorus & Partners, beralamat di Jalan Bina Karya Nomor 48, RT 004/RW 007, Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, baik bertindak untuk atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 7 Agustus 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 7 Agustus 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 2 90/PUU/PAN.MK/AP3/08/2023 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 16 Agustus 2023 dengan Nomor 93/PUU-XXI/2023, tanpa mengajukan perbaikan permohonan, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut “UUD 1945” berbunyi “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. 2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 berbunyi “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; 3. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berbunyi “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 4. Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 5. Bahwa Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir melalui UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berbunyi “Dalam hal Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”; 6. Bahwa Pasal 2 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, pada pokoknya mengatur: Ayat (1): Objek Permohonan Pengujian Undang Undang adalah Undang Undang dan Perppu. Ayat (2): Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Permohonan Pengujian Formil dan/atau Pengujian Materiil. Ayat (4): Pengujian Materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal dan/atau bagian dari Undang-Undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945; 7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan, diatur: Pasal 7 (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 8. Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia selanjutnya disebut Mahkamah diberi wewenang oleh UUD 1945 sebagai Pelindung Konstitusi (the guardian of constitution). Oleh karena itu, memiliki kewajiban memberikan Penafsiran (the sole interpreter of constitution) terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal dalam suatu undang-undang yang dianggap 4 merugikan Hak Konstitusional Pemohon sehingga tercapai keadilan bagi Pemohon, dan memberikan penjelasan bahwa semua produk hukum di bawah UUD 1945 sejalan dengan dengan nilai-nilai konstitusi, dan juga memberi penafsiran yang jelas terhadap pasal demi pasal dalam Undang- Undang di bawah UUD 1945, sehingga pasal-pasal di bawah UUD 1945 tersebut memiliki kepastian hukum dan menjadi terang, sehingga tidak multitafsir dan ditafsirkan secara semena-mena oleh penyelenggara negara, dalam hal ini Pembuat Undang-Undang. 9. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Materiil terhadap Materi Muatan dalam Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945, di mana Pemohon menganggap bahwa Objek Permohonan a quo bertentangan dengan Hak Konstitusional Pemohon; 10. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo. Pemohon memohon kiranya Mahkamah melakukan pengujian terhadap Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. II. KEDUDUKAN HUKUM DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON 1. Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK berbunyi: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat, atau d. Lembaga Negara. 2. Bahwa Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK berbunyi Yang dimaksud dengan “Hak Konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Bahwa Hak Konstitusional sebagaimana terkandung dalam UUD 1945 berdasarkan Buku Ikon Hak Konstitusional Warga Negara (i-HKWN) yang diterbitkan oleh Mahkamah yang terdiri dari 66 ikon hak konstitusional warga negara adalah: 5 1) Hak Individual berupa hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum. 2) Hak Individual berupa hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. 3) Hak Kolektif berupa hak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif dan hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun. 4. Bahwa terhadap syarat kedudukan hukum Pemohon sebagaimana dimaksud pada angka 1 juga diatur di dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang menyatakan: Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perpu, yaitu: 1) Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; 2) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; 3) Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau 4) Lembaga Negara. 5. Bahwa selanjutnya terhadap kedudukan hukum Pemohon yang menilai Hak dan/atau Kewenangan Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-undang, menurut Pasal 4 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2021 yang mengacu pada Putusan MKRI Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, apabila: 1) Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; 2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perpu yang dimohonkan pengujian; 3) Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 4) Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan 5) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 6 6. Bahwa untuk mengukur apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Nomor 23 Tahun 2004, dan Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK Nomor 2 Tahun 2021, dalam hal ini Pemohon membuktikan diri sebagai perorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P-1). Oleh karenanya Pemohon dengan statusnya sebagai WNI telah memenuhi syarat untuk menjadi Pemohon dalam Pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu terhadap Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. 7. Bahwa untuk mengukur apakah Pemohon memiliki Kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf b PMK Nomor 2 Tahun 2021, yakni adanya Hak Konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945, maka batu pijakan yang dapat Pemohon terangkan dalam perkara a quo yaitu Hak Konstitusional yang diatur di Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang mengatur: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sesuai dengan i-HKWN berkaitan dengan Hak Individual Pemohon atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, yang mengatur: Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, sesuai dengan i-KWN berkaitan dengan Hak Individual Pemohon atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dan karena itulah maka Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan di dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK Nomor 2 Tahun 2021, karena dalam kedudukannya sebagai Perorangan Warga Negara Indonesia, Pemohon memiliki hak Konstitusional untuk Mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta Hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana yang dijamin di dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dan Mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana yang dijamin di dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. 8. Bahwa untuk mengukur apakah Pemohon memiliki Kedudukan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c PMK 7 Nomor 2 Tahun 2021, yaitu adanya Kerugian Konstitusional bersifat Spesifik (khusus) dan Aktual, atau setidak-tidaknya menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, maka dapat kami terangkan sebagai berikut: 1) Bahwa Pemohon adalah Perorangan, WNI, jenis kelamin Laki-laki, dibuktikan dengan Fotokopi KTP dengan NIK: 5371040707960009 (bukti P-1); 2) Bahwa Pasal 169 huruf q UU Pemilu menyatakan Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon wakil presiden adalah: q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun; 3) Bahwa dari ketentuan Pasal 169 huruf q diatas dapat ditegaskan telah terdapat kerugian hak konstitusional bagi Pemohon oleh karena keberlakuan ketentuan Pasal 169 huruf q UU Pemilu telah mengatur persyaratan untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden hanyalah untuk mereka yang telah berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun, sementara bagi Pemohon yang masih berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun sangatlah dirugikan. Jelas ketentuan Pasal 169 huruf q UU Pemilu tidak memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, tidak memberikan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dan cenderung bersifat diskriminatif terhadap Pemohon yang telah berusia dewasa menurut Hukum. 4) Bahwa menurut Pemohon, seharusnya Pasal 169 huruf q UU Pemilu mengatur syarat usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden berdasarkan usia Dewasa Menurut Hukum yaitu: 1) UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, usia dewasa adalah diatas 18 tahun. 2) KUHPerdata, usia dewasa adalah mereka yang mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan kawin sebelumnya. 3) Kompilasi Hukum Islam, dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun. 4) KUHPidana, usia dewasa adalah diatas umur 16 (enam belas) tahun. 5) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 47, usia dewasa adalah diatas 18 (delapan belas) tahun. 8 6) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, usia dewasa adalah diatas 18 (delapan belas) tahun. 7) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, usia dewasa adalah diatas 18 (delapan belas) tahun. 8) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, usia dewasa adalah diatas 18 (delapan belas) tahun. 9) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, usia dewasa adalah diatas 18 (delapan belas) tahun. 10) UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, usia dewasa adalah diatas 18 (delapan belas) tahun. 11) UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, usia dewasa adalah diatas 18 (delapan belas) tahun. 12) Keputusan Mendagri cq Dirjen Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster) No. Dpt.7/539/7-77, tertanggal 13-7-1977, mengenai soal dewasa dapat diadakan pembedaan dalam: a. dewasa politik, misalnya adalah batas umur 17 tahun untuk dapat ikut Pemilu; b. dewasa seksuil, misalnya adalah batas umur 18 tahun untuk dapat melangsungkan pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan yang baru; dan c. dewasa hukum. Dewasa hukum dimaksudkan adalah batas umur tertentu menurut hukum yang dapat dianggap cakap bertindak dalam hukum. 5) Bahwa Pasal 169 huruf q UU Pemilu berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan akan mengakibatkan kerugian konstitusional terhadap Pemohon sebagai Perorangan Warga Negara Indonesia, yaitu Tidak Mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan Tidak Mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Oleh karenanya Pasal 169 huruf q UU Pemilu telah terbukti merugikan Pemohon dalam hal memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum 9 sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 khususnya asas Adil. 6) Bahwa Asas Adil di dalam UU Pemilu menerangkan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam pemilu termasuk Pemohon sebagai Perorangan Warga Negara Indonesia yang telah dewasa menurut hukum untuk mendapat perlakuan yang sama untuk menjadi calon Presiden atau calon Wakil Presiden, serta bebas dari kecurangan dari pihak manapun. 7) Bahwa “perlakuan yang sama” dalam konteks untuk menjamin asas adil dalam Pemilu hal ini mustahil untuk diwujudkan bagi Pemohon yang telah berusia dewasa menurut hukum namun masih di bawah 40 (empat puluh) tahun, oleh karena telah dibatasi dengan ketentuan syarat usia dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu yang hanya diperuntukan bagi mereka yang telah berusia minimal 40 (empat puluh) tahun. 8) Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, syarat batas usia bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden minimal berusia 40 (empat puluh) tahun telah terbukti mengakibatkan kerugian konstitusional bagi Pemohon dalam hal menjadi calon Presiden atau calon Wakil Presiden dalam Pemilu yang diselenggarakan pada setiap lima tahun sekali, dengan jaminan penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan secara adil sebagaimana yang dijamin oleh Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. III. POKOK PERMOHONAN 1. Bahwa Pasal 169 huruf q UU Pemilu mengatur Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon wakil presiden adalah: q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun; 2. Bahwa ketentuan Pasal 169 huruf q UU Pemilu diatas bagi Pemohon yang masih berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun sudah tentu: 1) tidak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 2) tidak mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan. 3) bersifat diskriminatif terhadap usia Pemohon membuat Pemohon tidak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif di hadapan hukum dan pemerintahan. 10 3. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon tersebut bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, oleh karena Pemohon belum berusia 40 (empat puluh) tahun tentunya akan terhalang menjadi calon Presiden atau calon Wakil Presiden, karena Pasal 169 hufuf q UU Pemilu telah mensyaratkan usia minimal 40 (empat puluh) tahun, padahal Pemohon telah berusia Dewasa menurut Hukum berdasarkan perbandingan dengan sejumlah perundang-undangan yang berlaku seperti: 1) UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, usia dewasa adalah diatas 18 (delapan belas) tahun. 2) KUHPerdata, dewasa adalah mereka yang mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan kawin sebelumnya. 3) Kompilasi Hukum Islam, dewasa adalah 21 tahun, tidak bercacat fisik maupun mental atau pernah melangsungkan perkawinan. 4) KUHPidana, usia dewasa adalah diatas umur 16 (enam belas) tahun. 5) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 47, usia dewasa adalah diatas 18 (delapan belas) tahun. 6) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, usia dewasa adalah diatas 18 (delapan belas) tahun. 7) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, usia dewasa adalah diatas 18 (delapan belas) tahun. 8) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, usia dewasa adalah diatas 18 (delapan belas) tahun. 9) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, usia dewasa adalah diatas 18 (delapan belas) tahun. 10) UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, usia dewasa adalah diatas 18 (delapan belas) tahun. 11) UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, usia dewasa adalah diatas 18 (delapan belas) tahun. 12) Keputusan Mendagri cq Dirjen Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster) No. Dpt.7/539/7-77, tertanggal 13-7-1977, mengenai soal dewasa dapat diadakan pembedaan dalam: a. dewasa politik, misalnya 11 adalah batas umur 17 tahun untuk dapat ikut Pemilu; b. dewasa seksuil, misalnya adalah batas umur 18 tahun untuk dapat melangsungkan pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan yang baru; dan c. dewasa hukum. Dewasa hukum dimaksudkan adalah batas umur tertentu menurut hukum yang dapat dianggap cakap bertindak dalam hukum. 13) Dan lain-lain sebagainya. Sehingga adalah wajar dan menjadi beralasan hukum apabila setiap perorangan warga negara Indonesia yang telah berusia Dewasa menurut Hukum harus diberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dan bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden oleh pembuatan Undang-Undang itu. 4. Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 169 huruf q UU Pemilu yang mengatur persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden hanya kepada yang berusia minimal 40 (empat puluh) tahun berakibat bagi Pemohon sebagai Perseorangan Warga Negara Indonesia yang saat ini berusia dewasa menurut hukum dirugikan tidak dapat maju menjadi calon Presiden atau calon Wakil Presiden pada Pemilu karena terhalang pemenuhan syarat pasal a quo. Oleh karena itu telah tampak adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian konstitusional dengan berlakunya pasal a quo yang dimohonkan pengujiannya. 5. Bahwa apabila permohonan a quo dikabulkan dengan dinyatakan Pasal 169 huruf q UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, maka potensial kerugian konstitusional Pemohon tidak akan terjadi. 6. Bahwa Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia sejak kelahirannya telah memenuhi syarat untuk menjadi calon Presiden atau calon Wakil Presiden, dan Pemohon tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendak sendiri, tidak pernah mengkhianati 12 negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UUD 1945. 7. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 diatur Syarat- syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Kemudian oleh Pembuat Undang-Undang diatur dalam Pasal 169 UU Pemilu, namun terkait syarat umur sengaja dibatasi hanya kepada yang berusia minimal 40 (empat puluh) tahun saja. 8. Bahwa oleh karena Pembuat Undang-Undang tidak memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, dan tidak memberikan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dan memperlakuan perorangan warga negara Indonesia yang masih berusia dewasa menurut hukum dengan ketentuan usia yang bersifat diskriminatif, dan tidak memberikan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap syarat usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden itu, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian pasal a quo. 9. Bahwa terkait kedudukan hukum dalam kaitannya dengan kerugian konstitusional berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka hak konstitusional Pemohon yang potensial dirugikan yaitu dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. 10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Pemohon sebagai Perorangan Warga Negara Indonesia berusia dewasa menurut hukum, telah secara spesifik menjelaskan korelasi norma Pasal 169 huruf q UU Pemilu dengan hak konstitusionalnya yang potensial dirugikan menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, sehingga apabila ketentuan Pasal 169 huruf q UU Pemilu sepanjang frasa ”berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat, maka dapat dipastikan potensial kerugian konstitusional Pemohon tidak akan terjadi dikemudian hari. IV. PETITUM Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia c.q Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan sebagai berikut: 13 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sepanjang frasa ”berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ”berusia paling rendah 21 (Dua Puluh Satu) tahun”; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau, apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan bukti P-3, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat milik Pemohon; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), pada Pasal 169 dan penjelasan Pasal 169; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya terkait Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3). [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 14 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017), sehingga Mahkamah berwenang menguji permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon a quo, terlebih dahulu Mahkamah mempertimbangkan berkaitan dengan objek dalam permohonan a quo adalah pengujian norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017, yang tidak berbeda dengan objek permohonan dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. Sementara itu, berkenaan dengan Perkara Nomor 90/PUU- XXI/2023, Mahkamah telah menjatuhkan Putusan atas Perkara a quo yang telah diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 16 Oktober 2023, di mana terhadap Pasal 169 huruf q UU 7/2017 Mahkamah telah menyatakan 15 pendiriannya, sebagaimana dimaksud dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang menyatakan: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, terlepas dalam Putusan a quo terdapat hakim konstitusi yang mempunyai alasan berbeda (concurring opinion) dan pendapat berbeda (dissenting opinion), berkaitan dengan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang menjadi objek permohonan a quo telah memiliki pemaknaan baru yang berlaku sejak Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut diucapkan [vide Pasal 47 UU MK], bukan lagi sebagaimana yang termaktub dalam permohonan Pemohon. Dengan demikian, terlepas permohonan a quo memenuhi ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang atau tidak memenuhi, dalil Pemohon berkaitan dengan pengujian inkonstitusionalitas norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017, adalah telah kehilangan objek. [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah kehilangan objek maka menurut Mahkamah tidak relevan lagi untuk mempertimbangkan Kedudukan Hukum Pemohon dan Pokok Permohonan. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon kehilangan objek. 16 [3.6] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan Pemohon kehilangan objek; [4.3] Kedudukan Hukum Pemohon dan Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal tujuh belas, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh tiga, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal dua puluh tiga, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh tiga, selesai diucapkan pukul 11.19 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Manahan M.P. 17 Sitompul, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Nurlidya Stephanny Hikmah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Arief Hidayat ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Suhartoyo ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Nurlidya Stephanny Hikmah