93/PUU-XX/2022

SALINAN PUTUSAN Nomor 93/PUU-XX/2022 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Yayasan Indonesian Mental Health Association, yang diwakili oleh Ketua Yayasan Indonesian Mental Health Association bernama Jenny Rosanna Damayanti, beralamat di Jalan Asem Gede II Nomor 9M, Kelurahan Utan Kayu Selatan, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta; dan Bendahara Yayasan Indonesian Mental Health Association bernama Ira Askarina, beralamat di Taman Sari Persada Raya II Nomor 10, Kelurahan Jati Bening Baru, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut -------------------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Syaiful Anam Alamat : Kampung Sirnagalih RT/RW 002/007, Kelurahan Loji, Kecamatan Kota Bogor Barat, Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut -------------------------------------------------------------- Pemohon II; 3. Nama : Nurhayati Ratna Saridewi Alamat : Jalan Mawar II Nomor 9 RT/RW 002/013, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta selanjutnya disebut ------------------------------------------------------------- Pemohon III; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 Agustus 2022, memberi kuasa kepada Anang Zubaidy, S.H., M.H., Eko Riyadi, S.H., M.H., M. Syafi’ie, S.H., M.H., Ahmad Khairun H., S.H., M.Hum., M.Kn., Ari Arifin, S.H., Slamet Haryoko, S.H., Muhammad Addres Akmaluddin, S.H., Daffa Prangsi Rakisa Wijaya 2 Kusuma, S.H., Yustika Ardhany, S.H., Kristina Viri, S.H., M.H., Melly Setyawati, S.H., M.H., Lutfy Mubarok, S.H., Richard Kennedy, S.H., M.H., Totok Yulianto, S.H., Muhammad Rusydan Annas, S.H., dan Torando El Edwan, S.H., yaitu advokat pada “Tim Advokasi Jiwa Sehat”, yang beralamat di Jalan Pulo Asem Timur VI Nomor 5, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, baik bersama- sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------- para Pemohon. [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan ahli dan saksi yang diajukan para Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Mendengar dan membaca keterangan Presiden; Mendengar dan membaca keterangan para Pihak Terkait; Memeriksa bukti-bukti para Pihak Terkait; Membaca keterangan amicus curiae; Mendengar dan membaca keterangan ahli yang dihadirkan Mahkamah Konstitusi; Membaca kesimpulan Pemohon, Presiden, dan para Pihak Terkait. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 30 Agustus 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 31 Agustus 2022 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 84/PUU/PAN.MK/AP3/09/2022 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 15 September 2022 dengan Nomor 93/PUU-XX/2022, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 10 Oktober 2022 dan diterima 3 Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Oktober 2022, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 1. Bahwa transisi politik dari otoritarian ke demokrasi yang berujung pada amandemen UUD NRI Tahun 1945, salah satunya telah menghasilkan perubahan terhadap Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, menyebutkan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UndangUndang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; 3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), yang menyebutkan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 4. Bahwa sejalan dengan ketentuan dengan UU MK di atas, kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 juga ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 5. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 juga ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Undang- Undang Nomor No 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan, yang menyebutkan: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”; 6. Bahwa untuk mengatur pelaksanaan kewenangan pengujian undang- undang, Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang didalamnya menyebutkan permohonan sekurang-kurangnya memuat identitas Pemohon dan/atau kuasa hukum, kewenangan Mahkamah Konstitusi, kedudukan hukum Pemohon, Alasan Pemohon dan Petitum; 7. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of constitution). Apabila terdapat undang-undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (unconstitutional), maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan undang-undang tersebut secara menyeluruh, pasal per pasalnya ataupun ayat per ayatnya; 8. Bahwa sebagai pelindung konstitusi (the guardian of constitution), Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal dalam suatu undang-undang agar bersesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap 5 konstitusionalitas pasal-pasal dalam undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karenanya, terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi. Dalam sejumlah perkara pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi juga telah beberapa kali menyatakan sebuah bagian dari undang-undang konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsir yang diberikan Mahkamah Konstitusi atau sebaliknya tidak konstitusional (conditionally unconstitutional): apabila tidak diartikan sesuai dengan penafsiran Mahkamah Konstitusi; 9. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 4/PUU- IX/2011, Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 100/PUU-XIV/2016, Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 65/PUU-XVII/2019, Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 77/PUU-XVIII/2020, Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 1/PUU-XIX/2021 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah Konstitusi Berwenang Memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata); 10. Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian konstitusionalitas Pasal 433 KUHPerdata yang berbunyi “Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya, seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan.” (Bukti P-8); 11. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 433 KUHPerdata merugikan dan/atau berpotensi merugikan hak konstitusional para Pemohon yang telah dijamin oleh: Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan: “Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”; Pasal 28 I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan: 6 “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.”; Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan: “Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”; Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan: “Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”; Pasal 28G ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan: “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”. Bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh para Pemohon merupakan pengujian materiil atas suatu undang-undang in casu Pasal 433 KUHPerdata terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan ini. II. Kedudukan Hukum dan Kerugian Konstitusional Para Pemohon 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu: a. perorangan WNI; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik dan privat; atau; d. lembaga negara”. 7 Selanjutnya, Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan: “Yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 2. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara Pengujian Undang- Undang, yakni 1) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan 2) adanya hak dan/atau kepentingan konstitusional dari para Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang; 3. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 4. Bahwa para Pemohon merupakan badan hukum dan perseorangan sebagaimanana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, yang memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28G ayat (2) UUD NRI Tahun 1945; 8 5. Bahwa oleh karena itu, para Pemohon menguraikan kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon dalam mengajukan permohonan ini, sebagai berikut: Pemohon Badan Hukum Privat 6. Bahwa Pemohon I merupakan badan hukum privat berdasarkan Akta Pendirian Nomor 09 Tanggal 18 Maret 2016 (selanjutnya disebut Akta Pendirian) yang dikeluarkan oleh Notaris Alexander George Denny Malingkay, S.H., M.Kn. (Bukti P-1) dan telah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum Melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0017494.AH.01.04 Tahun 2016 (Bukti P-2); 7. Bahwa sebagaimana tertulis di dalam Pasal 16 ayat (5) Akta Pendirian menyebutkan “Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadiaan”, terkait dengan kewenangan Pengurus dalam mewakili Yayasan pada Pasal 18 ayat (1) Akta Pendirian menyatakan “Ketua bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainya berhak mewakili Yayasan”; 8. Bahwa berdasarkan Akta pendirian yang juga telah didaftarkan dan mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0017494.AH.01.04 Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Indonesian Mental Health Association pada bagian lampiran disebutkan bahwasanya Susunan Pengurus Yayasan yakni Jenny Rosanna Damayanti selaku Ketua, Jones Batara Manurung selaku Seketaris dan Ira Askarina selaku Bendahara, sehingga berdasarkan Pasal 16 ayat (5) jo. Pasal 18 ayat (1) Akta Pendirian, Jenny Rosanna Damayanti selaku Ketua dan Ira Askarina selaku Bendahara berwenang mewakili Yayasan Indonesiaan Mental Health Association sebagai Pemohon dalam mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 433 KUHPerdata di Mahkamah Konstitusi (Bukti P-2); 9. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Akta Pendirian, maksud dan tujuan Yayasan ini adalah untuk melakukan berbagai upaya demi terciptanya masyarakat yang 9 inklusif dimana penyandang disabilitas psikososial terpenuhi hak-haknya dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat; 10. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Akta Pendirian, untuk mencapai maksud dan tujuannya, Pemohon I dapat melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a. Mendorong berkembangnya berbagai layanan sosial berbasis masyarakat bagi orang dengan disabilitas sosial; b. Melakukan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan penyandang disabilitas psikososial; c. Melakukan kampanye dan penyebaran informasi kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan menghilangkan stigma terhadap penyandang disabilitas psikososial; d. melakukan berbagai kegiatan advokasi termasuk advokasi hukum dan kebijakan untuk memastikan pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak orang dengan disabilitas psikososial; 11. Bahwa Pemohon I adalah Lembaga yang mendedikasikan diri dan mempunyai perhatian yang sangat tinggi pada advokasi dan perjuangan hak penyandang disabilitas mental. Pemohon I merupakan organisasi pertama yang diinisasi dan dijalankan oleh Penyandang Disabilitas Mental sejak tahun 2008, dengan tujuan untuk melakukan advokasi perlindungan dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas Mental di Indonesia; 12. Bahwa untuk mencapai tujuan dari Pemohon I yaitu terciptanya masyarakat yang inklusif agar orang dengan disabilitas mental terpenuhi hak-haknya dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat, Pemohon I telah melakukan berbagai kegiatan antara lain sebagai berikut: a. melakukan kajian atas putusan-putusan pengadilan terkait dengan Pasal 433 KUHPerdata (Bukti P-9); b. membuat bahan advokasi (kertas kebijakan) terkait kapasitas legal penyandang disabilitas mental di Indonesia yang berjudul “argumentasi penghapusan pengampuan penuh” (Bukti P-10); c. menyusun dan mengirimkan laporan alternatif kepada Komite PBB untuk Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Komite Hak Penyandang Disabilitas) terkait pelanggaran hak-hak penyandang disabilitas mental di 10 Indonesia, termasuk pelanggaran terhadap hak atas kapasitas hukum penyandang disabilitas (Bukti P-11); d. melakukan kegiatan kampanye dan advokasi baik melalui seminar, diskusi, kampanye, dengar pendapat untuk mendorong negara menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas mental; (Bukti P-12) Mendorong dan menjadi bagian dari kelompok kerja Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan dan Pemajuan Hak Asasi Manusia (POKJA P5 HAM) bagi Penyandang Disabilitas Mental (Bukti P-13); e. mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi (P-14); 13. Bahwa selain beberapa aktifitas di atas, Pemohon I sebagai organisasi disabilitas mental memiliki pengurus dan komunitas yang terdiri dari individu- individu dengan disabilitas mental, yang berpotensi ditaruh di bawah pengampuan sebagaimana diatur dalam Pasal 433 KUHPerdata; 14. Bahwa Pasal 433 KUHPerdata pada pokoknya mengharuskan orang yang dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap yang dapat dimaknai sebagai penyandang disabilitas mental harus berada di bawah pengampuan. Ketentuan ini berdampak akan menghambat tujuan yang ingin dicapai oleh Pemohon I yakni menciptakan masyarakat yang inklusif dimana orang dengan disabilitas psikososial terpenuhi hak-haknya dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat; 15. Bahwa adanya kebijakan mengenai keharusan untuk dilakukannya pengampuan terhadap penyandang disabilitas mental sebagaimana tertuang dalam Pasal 433 KUHPerdata membawa stigma dan diskriminatif terhadap penyandang disabilitas. Mereka seringkali tidak dianggap sebagai manusia, dimana banyak dari mereka ditempatkan di panti-panti sosial tanpa persetujuan yang bersangkutan dan dengan jangka waktu yang tidak jelas. 11 Kondisi ini membuat Pemohon I sulit membantu dan mengadvokasi mereka, karena mereka dianggap tidak memiliki kapasitas hukum; 16. Bahwa upaya Pemohon I mengajukan permohonan pengujian materiil Pasal 433 KUHPerdata merupakan bagian dari usaha untuk mencapai maksud dan tujuan didirikannya Pemohon I. Selain itu, adanya ketentuan Pasal 433 KUHPerdata juga potensial menghambat Pemohon I untuk melaksanakan aktifitasnya sebagaimana diamanatkan di dalam Akta Pendirian; 17. Bahwa Pasal 433 KUHPerdata menghambat Pemohon I untuk terciptanya masyarakat yang inklusif dimana orang dengan disabilitas mental terpenuhi hak-haknya dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat, yang merupakan maksud dan tujuan didirikannya Pemohon I; Pemohon Perseorangan 18. Bahwa Pemohon II merupakan penyandang disabilitas mental. Pada 10 Oktober 2019 Pemohon II pernah mengalami kondisi gelisah yang oleh orang awam sering disebut gila atau mata gelap. Setelah dilakukan pemeriksaan di RS dr. H Marzoeki Mahdi, Bogor, Pemohon II didiagnosa mengalami gangguan afektif bipolar depresif. Pemohon II menjalani perawatan inap di RS dr. H Marzoeki Mahdi, Bogor sejak 10 Oktober 2019 sampai dengan 28 Oktober 2019 dan diharuskan menjalani perawatan dan mengkonsumsi sejumlah obat-obatan untuk mengatasi permasalahannya (Bukti P-15); 19. Bahwa Pemohon II merupakan perorangan warga negara Indonesia yang bekerja sebagai penulis buku dan peneliti lepas, serta sebagai pendiri dari Komunitas Sekolah Filsafat Jalanan dengan nama pena Jesus Anam (Bukti P-16); 20. Bahwa Pemohon II dengan nama Pena Jesus Anam (Bukti P-17) merupakan penulis buku dengan judul “Logos Esai-Esai Filsafat dari Yunani Kuno Hingga Kontemporer” yang dicetak pada Desember 2020 dan diterbitkan oleh Perkumpulan Palu Gede Surabaya, dimana Pemohon II mendapatkan hak royalti dari penjualan buku tersebut (Bukti P-25); 21. Bahwa dengan kondisi Afektif Bipolar Depresif yang dapat disamakan dengan gila atau mata gelap sebagaimana tertuang dalam Pasal 433 KUHPerdata, Pemohon II berpotensi berada di bawah pengampuan sehingga tidak bisa 12 lagi melakukan tindakan-tindakan seperti menerima royalti, melakukan hubungan kerjasama dengan penerbit, menjadi narasumber, dan aktifitas lainnya dalam ruang lingkup tindakan keperdataan; 22. Bahwa Pemohon III merupakan Penyandang Disabilitas Mental, dengan diagnosa Skizoafektif Tipe Manik (Bukti P-26) dan Bipolar Affective Disorder (Bukti P-18) yang dapat menimbulkan gejala halusinasi, delusi, depresi dan/atau hyperaktif kondisi yang dalam Pasal 433 KUHPerdata dapat dikatakan dalam keadaan gila, mata gelap dan/atau boros apabila terjadi kekambuhan. Saat ini yang Pemohon III secara rutin menjalani perawatan dengan cara mengkonsumsi obat-obatan sehingga dapat meminimalisir kekambuhan dan dapat beraktifitas; 23. Bahwa Pemohon III adalah perorangan warga negara Indonesia yang memiliki usaha melakukan perdagangan eceran melalui media untuk komoditi tekstil, pakaian, alas kaki, dan barang keperluan pribadi dengan nama usaha “Toko Devan” yang telah didaftarkan ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) (Bukti P-19); 24. Bahwa Pasal 433 KUHPerdata yang menekankan adanya keharusan menempatkan di bawah pengampuan bagi setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila, atau mata gelap sekalipun kadang- kadang cakap menggunakan pikirannya, berpotensi menempatkan Pemohon II dan Pemohon III yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 KUHPerdata untuk berada di bawah Pengampuan; Bahwa konsep pengampuan yang diatur dalam Pasal 433 KUHPerdata membuat orang yang diampu tidak memiliki kebebasan untuk menentukan tindakan terhadap dirinya sendiri, melainkan harus sepersetujuan pengampunya. Berlakunya Pasal 433 KUHPerdata berpotensi menghilangkan hak-hak keperdataan Pemohon II dan Pemohon III apabila dikemudian ditetapkan di bawah pengampuan; 25. Bahwa Pasal 433 KUHPerdata mengakibatkan Pemohon II dan Pemohon III yang merupakan penyandang disabilitas mental potensial terlanggar hak konstitusionalnya untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan 13 hukum, hak atas rasa aman dan perlindungan dari rasa ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif oleh karena Pemohon II dan Pemohon III harus berada di bawah pengampuan dan tidak bisa menjalankan aktifitas sehari-harinya; III. Pokok Permohonan A. Umum 1. Bahwa yang menjadi objek pengujian dalam Permohonan ini adalah Pasal 433 KUHPerdata yang berbunyi: “Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya, seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan” (Bukti P-8); 2. Bahwa Pasal 433 KUH Perdata tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan keadaan dungu, gila, mata gelap atau keborosan. Sesuai terminologi yang secara umum dikenal saat ini maka, “keadaan dungu, gila, mata gelap atau keborosan” merupakan ketentuan mengenai subyek hukum yang mengalami disabilitas yang telah diatur dalam Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 (selanjutnya disebut Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (selanjutnya disebut UU Penyandang Disabilitas); 3. Bahwa Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas mengartikan penyandang disabilitas termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat kesetaraan dengan yang lainnya; 4. Bahwa secara lebih rinci UU Penyandang Disabilitas mengartikan “Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka 14 waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainya berdasarkan kesamaan hak”; 5. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 4 huruf c UU Penyandang Disabilitas dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “penyandang disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi dan perilaku antara lain: 1) psikososial diantaranya skizofrenia, bipolar, depresi, ansietas dan gangguan kepribadian serta 2) disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial diantaranya autis dan hiperaktif; 6. Bahwa selain penggunaan istilah disabilitas mental, Undang-Undang Nomor 18 tentang Kesehatan Jiwa (UU Kesehatan Jiwa), juga menggunakan istilah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) untuk menggambarkan disabilitas mental; 7. Bahwa Pasal 1 angka 2 UU Kesehatan Jiwa mendefinisikan Orang Dengan Masalah Kejiwaan sebagai orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan dan/atau kualitas hidup sehingga memiliki risiko mengalami gangguan jiwa. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU Kesehatan Jiwa mendefinisikan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) sebagai orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia, dimana kedua hal tersebut merujuk pada penyandang disabilitas mental; 8. Bahwa kondisi penyandang disabilitas mental seperti skizofrenia, bipolar, depresi dan lainya sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 4 huruf c UU Penyandang Disabilitas seringkali dijadikan alasan untuk diberikan pengampuan tanpa dilakukan pemeriksaan terhadap pihak yang akan diampu seperti pada penetapan: 15 a. Penetapan Pengadilan Negeri Padang Nomor 69/Pdt.P/2019/PN Pdg yang menggunakan alasan skizofrenia untuk dikabulkannya permohonan pengampuan (Bukti P-27); b. Penetapan Pengadilan Negeri Wates Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Wat yang menggunakan alasan Bipolar untuk dikabulkannya permohonan Pengampuan (Bukti P-28); c. Penetapan Pengadilan Negeri Malang Nomor 34/Pdt.P/2014/PN.Mlg yang menggunakan alasan Depresi Berat untuk dikabulkannya Permohonan Pengampuan (Bukti P-29). 9. Bahwa berdasarkan berbagai penetapan mengenai Pengampuan, Majelis Hakim dalam perkara a quo mengartikan kata keadaan dungu, gila, mata gelap dan/atau keborosan adalah sama dengan gangguan jiwa, sakit jiwa, dan/atau cacat mental yang merupakan bagian dari penyandang disabilitas mental menurut Pasal 4 huruf c Undang-undang No 8 tahun 2018 tentang Penyandang Disabilitas; 10. Bahwa berdasarkan Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, jumlah orang dengan gangguan jiwa berat pada tahun 2017 diperkirakan terdapat 450.000 (empat ratus lima puluh ribu) orang (Bukti P-20); 11. Bahwa gangguan jiwa merupakan sebuah gangguan yang bersifat kambuhan (episodik) dimana ada periode penderitanya mengalami kekambuhan yang bersifat sementara dengan dampak pada gangguan fungsi fikir dan emosi; 12. Bahwa pada saat penderita gangguan jiwa sedang mengalami kekambuhan maka ada kemungkinan penderita gangguan jiwa tersebut mengalami kesulitan dalam menggunakan pikirannya. Sementara jika penderita gangguan jiwa sedang tidak mengalami kekambuhan, yang bersangkutan tidak mengalami kesulitan dalam menggunakan pikirannya dan bisa berfikir seperti biasa sama dengan orang-orang lainya; 13. Bahwa pada kondisi dimana penderitanya tidak kambuh, yang bersangkutan tidak mengalami permasalahan fungsi fikir dan dapat 16 beraktifitas seperti bersekolah dan bekerja, sebagaimana orang-orang lain; 14. Bahwa pada saat ini, gangguan jiwa termasuk gangguan jiwa yang dianggap berat seperti skizofrenia dan bipolar, dapat dengan efektif dikontrol dengan penggunaan obat-obatan psikiatri; 15. Bahwa sering tidaknya terjadi kekambuhan pada orang dengan gangguan jiwa ditentukan oleh banyak faktor dimana penentunya adalah adanya situasi yang menjadi pencetus kekambuhan. Sehingga mereka membutuhkan dukungan, terutama ketersediaan obat-obatan, dukungan keluarga dan dukungan sosial; 16. Bahwa pada saat ini obat-obatan psikiatri telah sangat maju sehingga orang dengan gangguan jiwa yang mendapatkan obat-obatan psikiatri serta dukungan keluarga dan sosial yang baik, mampu menjalankan aktifitas seperti orang-orang lainya seperti, bersekolah, bekerja, berusaha, berkeluarga dan lainya; 17. Bahwa banyak penyandang skizofrenia dan bipolar yang merupakan disabilitas mental telah mengenyam pendidikan sampai tingkat pasca sarjana dan bekerja di berbagai bidang, termasuk sebagai aparatur sipil negara di berbagai kelembagaan pemerintah; 18. Bahwa KUHPerdata merupakan produk hukum pada era kolonialisme yang masih dipertahankan hingga saat ini. Belanda yang pada saat itu menjajah Indonesia memberlakukan Code Civil sejak 1 Januari 1848 dengan staatsblad Tahun 1847 No 23, ketentuan ini diberlakukan di Indonesia melalui Pasal I Aturan Peralihan UUD Tahun 1945 yang menyatakan “segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini”; 19. Bahwa Pasal 433 KUHPerdata, yang pada mulanya diperuntukan untuk golongan Timur Asing, namun berdasarkan ketentuan Pasal I aturan Peralihan UUD Tahun 1945, Pasal a quo berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia. Penerapan Pasal a quo untuk seluruh warga negara 17 Indonesia ditemukan dalam beberapa putusan Pengadilan Negeri terkait dengan Penetapan Pengampuan; 20. Bahwa Burgerlijk Wetboek, yang saat ini diadopsi di Indonesia dan dikenal sebagai KUHPerdata disusun pada Tahun 1830. Pada saat itu, pengobatan modern termasuk obat-obat psikiatri yang fundamental bagi pemulihan kepada orang dengan gangguan jiwa belum ditemukan, sehingga orang dengan gangguan jiwa berada pada kondisi terganggu fungsi pikir dan emosinya secara terus menerus dan pada umumnya disingkirkan dan hidup di tempat pengasingan disabilitas mental (mental asylum); 21. Bahwa KUHPerdata sebagai suatu kebijakan yang dibentuk pada abad ke-18, ketika kondisi teknologi khususnya pengobatan dan perawatan terhadap penyandang disabilitas mental belum sebaik saat ini, memandang orang dengan disabilitas mental harus berada di bawah pengampuan sekalipun kadang-kadang ia cakap menggunakan pikirannya; 22. Bahwa pengampuan dalam 433 KUHPerdata dapat diartikan sebagai keadaan seseorang (curandus) karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau di dalam segala hal tidak cakap bertindak sendiri (pribadi) dalam lalu lintas hukum. Atas dasar hal itu, orang tersebut dengan penetapan pengadilan dimasukkan ke dalam golongan orang yang tidak cakap bertindak. Orang tersebut diberi wakil yang menurut hukum disebut Pengampu (curator). Dengan alasan tertentu, seseorang yang sudah dewasa disamakan kedudukannya dengan seseorang yang minderjarig, karena walaupun sudah dewasa tetapi orang tersebut dianggap tidak cakap bertindak untuk melakukan perbuatan hukum (Bukti P-21); 23. Bahwa konsep Pengampuan dalam Pasal 433 KUHPerdata muncul dari label/stigma lama yang diberikan kepada penyandang disabilitas mental yang dianggap tidak mampu melakukan perbuatan-perbuatan tertentu termasuk perbuatan hukum untuk dirinya sendiri. Pengampuan lahir dari paradigma charity based atau berbasis pada rasa kasihan. Charity based inilah yang kemudian mengantarkan pada konsep pengampuan yang 18 bertujuan untuk mewakili seorang dengan keterbatasan fisik maupun mental dalam mengambil keputusan atau perbuatan hukum atau dikenal sebagai substituted decision making; 24. Bahwa konsep substituted decision making merupakan suatu sistem dimana kapasitas hukum seseorang dihilangkan. Seseorang dapat ditunjuk untuk menjadi wakil dari penyandang disabilitas mental untuk menggantikannya mengambil keputusan, meskipun tidak disetujui oleh penyandang disabilitas mental. Keputusan yang diambil oleh wakil merupakan keputusan yang dianggap terbaik bagi penyandang disabilitas mental menurut sudut pandang wakil dan bukan didasarkan pada keinginan dan pilihan penyandang disabilitas tersebut; 25. Bahwa paradigma substituted decision making yang digunakan dalam pengampuan berpotensi menghilangkan kapasitas hukum diri seseorang. Penyandang disabilitas mental dalam paradigma tersebut dianggap tidak memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan untuk dirinya sendiri dan kemudian tidak bisa mengadakan hubungan hukum. Pada paradigma seperti ini seorang penyandang disabilitas mental tidak memiliki cukup ruang untuk mendapatkan dukungan yang dapat melatih kemampuan mengambil keputusan secara mandiri dan menyampaikan keinginannya; 26. Bahwa pengampuan berdampak secara tidak langsung menghilangkan identitas seseorang sebagai subyek hukum dengan membiarkan orang lain mengambil keputusan untuk dan atas nama dirinya hingga terkadang merampas hak-hak dasar seorang subyek hukum seperti menikah, bekerja, memiliki harta benda, mengasuh anak, dan lainya; 27. Bahwa Fajri Nursyamsi dkk dalam Buku Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas pada halaman 32 disebutkan dalam tataran global, cara pandang terhadap isu disabilitas mengalami perubahan, yaitu dari cara pandang medis yang menitikberatkan kepada kondisi fisik seseorang, menjadi cara pandang sosial yang menitikberatkan kepada interaksi sosial dan lingkungan. Sudut pandang medis melihat hambatan atau keterbatasan ada pada fisik seseorang, sehingga titik intervensi yang harus dilakukan adalah kepada 19 sang penyandang disabilitas. Sedangkan dalam pendekatan sosial, hambatan selalu ada pada pola interaksi sosial atau kondisi di lingkungan sekitar, sehingga titik intervensi berpindah dari fisik seorang penyandang disabilitas kepada pola interaksi di masyarakat atau lingkungan sekitar penyandang disabilitas (Bukti P-22); 28. Bahwa kebijakan terhadap penyandang disabilitas tidak lagi berbasis pada rasa kasihan atau charity based, melainkan sudah bergeser pada paradigma yang melihat interaksi manusia sebagai objek utama. Sehingga kebijakan yang disusun adalah untuk menciptakan kondisi yang non-diskriminasi karena semua manusia memiliki hak yang sama (right based). 29. Bahwa Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang telah diratifikasi oleh Indonesia mendorong penyandang disabilitas menjadi subyek yang memiliki hak dan mampu mengklaim hak-haknya serta mampu membuat keputusan untuk kehidupan mereka secara merdeka berdasarkan kesadaran sendiri serta menjadi anggota masyarakat secara aktif; 30. Bahwa pada saat ini, perkembangan ilmu kedokteran dan obat-obatan bagi gangguan jiwa sudah sangat maju yang memungkinkan, orang dengan gangguan jiwa untuk mengontrol berbagai gejala gangguan jiwanya sehingga bisa beraktifitas seperti biasa sebagaimana orang- orang lainnya, walaupun tetap bisa mengalami kekambuhan dari waktu ke waktu; 31. Bahwa sekalipun sedang mengalami kekambuhan, orang dengan gangguan jiwa tetap bisa mengambil keputusan dengan dibantu dan difasilitasi oleh pihak-pihak yang dipercaya; 32. Bahwa di dunia internasional, bantuan yang diberikan kepada orang dengan gangguan jiwa untuk mengambil keputusan pada saat dibutuhkan, seperti pada saat kambuh, dikenal dengan istilah supported decision making system; 33. Bahwa supported decision making digunakan untuk menggantikan substitute decision making dimana pengambilan keputusan dialihkan dari 20 orang dengan gangguan jiwa kepada orang lain seperti yang terjadi pada pengampuan; 34. Bahwa menyamakan situasi dan posisi orang dengan gangguan jiwa pada abad ke-21 dengan situasi dan posisi orang dengan gangguan jiwa pada abad ke-19 ketika KUHPerdata ini disusun, sudah tidak relevan; 35. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum yang mana salah satu elemen penting dalam suatu negara hukum adalah perlindungan hak asasi manusia; 36. Bahwa dalam hal perlindungan hak asasi manusia, negara berkewajiban untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhi (to fulfil) hak asasi manusia; 37. Bahwa dalam melaksanakan perlindungan hak asasi manusia terdapat prinsip-prinsip pokok hak asasi manusia yang diantaranya adalah prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi serta prinsip partisipasi dan kontribusi; 38. Bahwa prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi menghendaki setiap manusia menyandang hak-haknya tanpa perbedaan sebagai alasan apapun, seperti perbedaan ras, suku, budaya, agama, warna kulit, pandangan politik, kewarganegaraan, cacat dan kekurangan, tingkat kesejahteraan, kelahiran dan status lainnya; 39. Bahwa prinsip partisipasi dan kontribusi menghendaki setiap orang berhak untuk berperan aktif menikmati kehidupan pembangunan baik dalam kehidupan sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya; 40. Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf b Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas menyatakan “Negara-negara pihak berjanji untuk menjamin dan memajukan realisasi penuh dari semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental bagi semua penyandang disabilitas tanpa diskriminasi dalam segala bentuk apapun yang didasari oleh disabilitas”. Untuk itu, Negara-Negara Pihak berjanji mengambil semua kebijakan yang sesuai, termasuk peraturan perundang-undangan, untuk mengubah atau mencabut ketentuan hukum, peraturan, kebiasaan, dan praktik- praktik yang berlaku yang mengandung unsur diskriminasi terhadap para penyandang disabilitas; 21 41. Bahwa dengan memperhatikan sejarah pembentukan, waktu pembentukan, kondisi sosial, politik dan perkembangan kebudayaan manusia, beberapa ketentuan dalam KUHPerdata khususnya Pasal 433 tidak relevan lagi serta bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan perkembangan ilmu pengetahuan, ilmu Kesehatan, pengobatan, teknologi, serta pengakuan hak asasi manusia; 42. Bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 433 KUHPerdata bertentangan dengan ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagai berikut: Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”; Pasal 28I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun” Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 “setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu” Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Pasal 28G ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”. 22 B. Ketentuan Pasal 433 KUH Perdata Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Ketentuan Pasal 433 KUH Perdata Bertentangan dengan Asas Pengakuan dan Persamaan di hadapan Hukum sebagaimana dimaksud oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 1. Bahwa ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”; 2. Bahwa pada ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 terkandung asas pengakuan sebagai pribadi di depan hukum dan asas persamaan di depan hukum yang menegaskan adanya pengakuan dan persamaan hukum bagi setiap warga negara. Sehingga tidak dibenarkan adanya pengecualian apapun dalam hal kedudukan di hadapan hukum, termasuk terhadap penyandang disabilitas mental yang memiliki jaminan pengakuan dan persamaan di hadapan hukum; 3. Bahwa persamaan di hadapan hukum adalah prinsip umum dan dasar dalam perlindungan hak asasi manusia dan sangat diperlukan untuk pelaksanaan hak asasi manusia lainya. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik secara khusus menjamin hak atas persamaan di depan hukum. Pasal 12 Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas menjelaskan lebih lanjut isi dari hak sipil ini dan berfokus pada bidang-bidang dimana penyandang disabilitas secara tradisional telah ditolak haknya; 4. Bahwa hak atas pengakuan dan hak atas persamaan di hadapan hukum merupakan asas universal yang melekat pada semua orang berdasarkan kemanusiaan mereka dan harus ditegakkan bagi penyandang disabilitas atas dasar kesetaraan dengan orang lain. 5. Bahwa hak atas pengakuan dan persamaan di hadapan hukum erat kaitannya dengan pengakuan kapasitas hukum seseorang termasuk penyandang disabilitas mental; 23 6. Bahwa kapasitas hukum sangat diperlukan untuk pelaksanaan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Pengakuan yang sama di depan hukum memperoleh arti khusus bagi penyandang disabilitas ketika mereka harus membuat keputusan mendasar mengenai kesehatan, pendidikan, pekerjaan mereka dan lainnya; 7. Bahwa ketiadaan kapasitas hukum menyebabkan hilangnya hak-hak konstitusional, termasuk hak diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, hak untuk memilih, hak untuk menikah dan membentuk keluarga, hak reproduksi, hak untuk mengasuh anak, hak untuk bekerja, hak untuk menerima atau menolak penempatan di panti-panti sosial, hak untuk menerima atau menolak tindakan medis, hak untuk mengelola warisan dan keuangan, hak untuk didengarkan keterangannya di hadapan hukum dan lainnya; 8. Bahwa terkait dengan kesetaraan pengakuan di hadapan hukum, Pasal 12 Konvensi Penyandang Disabilitas mewajibkan kepada setiap negara-negara pihak untuk: a. menegaskan kembali bahwa penyandang disabilitas memiliki hak atas pengakuan sebagai individu di hadapan hukum dimanapun berada; b. mengakui bahwa penyandang disabilitas merupakan subyek hukum yang setara dengan lainnya di semua aspek kehidupan; c. mengambil kebijakan yang sesuai untuk menyediakan akses oleh penyandang disabilitas dalam bentuk dukungan yang mungkin diperlukan oleh mereka dalam melaksanakan kewenangan mereka sebagai subyek hukum; d. menjamin bahwa semua kebijakan yang menyangkut pelaksanaan kewenangan sebagai subyek hukum, mengandung pengamanan yang sesuai dan efektif untuk mencegah penyalahgunaan berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional; e. pengamanan tersebut harus menjamin bahwa kebijakan menyangkut pelaksanaan kewenangan sebagai subyek hukum menghormati hak-hak, kehendak dan pilihan penyandang disabilitas 24 bersangkutan, bebas dari konflik kepentingan dan pengaruh yang tidak semestinya, proporsional dan disesuaikan dengan keadaan penyandang disabilitas bersangkutan. 9. Bahwa Pasal 12 ayat (1) Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas menegaskan kembali bahwasanya penyandang disabilitas untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum. Ketentuan ini menjamin bahwa setiap manusia dihormati sebagai pribadi yang memiliki kepribadian hukum, yang merupakan prasyarat pengakuan kapasitas hukum seseorang; 10. Bahwa Komite Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Komite Hak Penyandang Disabilitas) memberikan perhatian khusus terkait dengan model pengampuan bagi penyandang disabilitas sebagaimana tertuang dalam Komentar Umum No 1 (2014) Pasal 12 pada angka 7 Komentar Umum Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas disebutkan “Secara historis, penyandang disabilitas telah ditolak haknya atas kapasitas hukum di banyak bidang dengan cara yang diskriminatif di bawah rezim pengambilan keputusan pengganti seperti undang-undang perwalian, konservatori dan kesehatan mental yang mengizinkan perawatan paksa. Praktik-praktik ini harus dihapuskan untuk memastikan bahwa kapasitas hukum penuh dipulihkan bagi penyandang disabilitas atas dasar kesetaraan dengan orang lain.” (Bukti P-23); 11. Bahwa lebih lanjut terkait dengan kapasitas hukum dan mental, Komite Hak Penyandang Disabilitas dalam Komentar Umum Pasal 12 Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas angka 13 menyatakan bahwa “kapasitas hukum dan kapasitas mental adalah konsep yang berbeda. Kapasitas hukum adalah kemampuan untuk memegang hak dan kewajiban (legal standing) dan menjalankan hak dan kewajiban tersebut (legal agency). Ini adalah kunci untuk mengakses partisipasi yang bermakna dalam masyarakat. Kapasitas mental mengacu pada keterampilan pengambilan keputusan seseorang, yang secara alami bervariasi dari satu orang ke orang lain dan mungkin berbeda untuk 25 orang tertentu tergantung pada banyak faktor, termasuk faktor lingkungan dan sosial. Instrumen hukum seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Pasal 6), Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (Pasal 16) dan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Pasal 15) tidak menentukan perbedaan antara kapasitas mental dan hukum. Meskipun demikian, Pasal 12 Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas, menjelaskan bahwa “pikiran yang kurang sehat” dan label- label diskriminatif lainnya bukanlah alasan yang sah untuk penolakan kapasitas” (Bukti P-23); 12. Bahwa Pasal 433 KUHPerdata masih menggabungkan antara kapasitas mental dan kapasitas hukum, sehingga dimana setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya dianggap tidak memiliki kapasitas untuk mengambil keputusan dan harus berada di bawah pengampuan; 13. Bahwa Pasal 433 KUH Perdata, menjadikan keadaan disabilitas (dungu, gila, mata gelap, atau keborosan) sebagai alasan untuk menyangkal kapasitas hukum penyandang disabilitas mental, sehingga yang bersangkutan tidak mendapatkan hak untuk diakui dan diperlakukan sama di hadapan hukum; 14. Bahwa dengan demikian, Pasal 433 KUHPerdata yang menyatakan: “Setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadan dungu, gila atau mata gelap harus ditempatkan di bawah pengampuan sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan”, bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sepanjang kata “dungu”, “gila”, “mata gelap”, dan/atau “keborosan” dimaknai sebagai penyandang disabilitas mental. Ketentuan Pasal 433 KUH Perdata Bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum sebagaimana dimaksud oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 26 15. Bahwa ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 selain mengandung asas equality before the law juga mengandung asas kepastian hukum yang menghendaki bahwa suatu norma harus mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif dan/atau dapat dilaksanakan. Sehingga, siapapun dapat memahami makna atas suatu norma atau ketentuan hukum secara jelas; 16. Bahwa Pasal 433 KUHPerdata sama sekali tidak memberikan definisi atau menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “keadaan dungu, gila, atau mata gelap”. Pada praktiknya, kondisi “keadaan dungu, gila atau mata gelap” ditafsirkan sendiri oleh pemohon pengampuan maupun oleh pengadilan melalui penetapannya. Sehingga penggunaan istilah tersebut menimbulkan multitafsir; 17. Bahwa penggunaan kata “dungu”, “gila”, “mata gelap” dan/atau “keborosan” merupakan istilah yang sudah sangat usang, cenderung merendahkan, dan tidak sesuai dengan perkembangan ilmu kesehatan, khususnya di bidang kesehatan jiwa; 18. Bahwa kata “dungu”, “gila”, “mata gelap” dan/atau “keborosan” menimbulkan stigma atau pandangan negatif yang melekat terhadap Penyandang disabilitas mental sehingga dirinya dianggap berbahaya, cenderung melakukan kekerasan, kerasukan roh jahat atau terkena kutukan. Kondisi tersebut juga menyebabkan penyandang disabilitas mental tidak hanya diperlakukan secara diskriminatif, tetapi juga baik secara faktual maupun potensial mengalami berbagai tindak kekerasan; 19. Bahwa penggunaan istilah “keadaan dungu, gila, atau mata gelap,” tersebut tidak sejalan dengan Pasal 8 Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang mengharuskan negara pihak untuk “mengadopsi kebijakan-kebijakan yang segera, efektif, dan sesuai” untuk “melawan stereotip, prasangka, dan praktik-praktik yang merugikan penyandang disabilitas dalam seluruh bagian kehidupan”; 20. Bahwa Albert Wirya dkk dalam Buku Asesmen Hukum Pengampuan Indonesia: Perlindungan Hak Orang dengan Disabilitas Psikosoasial 27 halaman 9 menyatakan kerangka hukum pengampuan Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 433 KUHPerdata yang membatasi secara ketat kebebasan orang-orang yang dianggap dalam “keadaan dungu, gila, mata gelap, dan lemah pikirannya” tanpa mempertimbangkan bahwa penyandang disabilitas mental tetap bisa membuat keputusan yang rasional apabila mendapatkan bantuan yang memadai (Bukti P-24); 21. Bahwa ketentuan Pasal 433 KUHPerdata sesungguhnya telah mengakui bahwa gangguan kejiwaan dapat bersifat episodik, yakni dengan adanya pencantuman frasa “sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya”. Namun Pasal 433 KUHPerdata menyamaratakan antara kondisi episodik dengan orang yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila, mata gelap, dan/atau keborosan; 22. Bahwa tidak semua penyandang disablitas mental memiliki gangguan psikis yang bersifat permanen, sebagai contoh skizofrenia yang merupakan permasalahan kejiwaan yang bersifat episodik, bukan menetap. Dikarenakan sifat episodik tersebut, penyandang disabilitas mental tidak selalu berada dalam kondisi yang disebut tidak mampu berpikir atau berbuat secara rasional; 23. Bahwa sifat episodik dari kondisi penyandang disabilitas mental seringkali tidak menjadi pertimbangan hakim pada saat menjatuhkan penetapan pengampuan, bahkan tidak memberikan ruang bagi kondisi- kondisi atau fase sehat dari PDM dimana dalam waktu tertentu ia dapat membuat keputusan dengan baik; 24. Bahwa Pasal 433 KUHPerdata menyamaratakan kondisi seseorang yang selalu dalam keadaan dungu, gila, atau mata gelap dengan kondisi seseorang yang kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Oleh karenanya, dapat dikatakan bahwa Pasal a quo tidak sesuai dengan sains/pengetahuan kesehatan jiwa yang menyatakan penyandang disabilitas mental bersifat episodik, sehingga sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan konstitusi Indonesia; 28 25. Bahwa kondisi dan hak konstitusional penyandang disabilitas mental yang bersifat episodik juga telah diakui oleh Mahkamah Konstitusi pada Putusan MK Nomor 135/PUU-XVIII/2015 yang dalam pertimbangannya menyatakan: “Mahkamah dapat memahami bahwa dalam interaksi masyarakat sehari-hari istilah gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan selalu dibayangkan sebagai kondisi “gila”, atau yang secara medis disebut sebagai sakit jiwa (psikosa). Padahal sebenarnya “gila” hanya satu jenis dari abnormalitas mental. Adapun jenis abnormalitas mental lain adalah gangguan jiwa (neurosa), yang memiliki rentang kategori sangat luas. Keluasan rentang kategori gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan dalam Bahasa sehari-hari terlihat pada berbagai istilah antara lain “stress”, “cemas”, “paranoid”, “latah”, “fobia” dan “pikiran buruk”. Tentu tidaklah sama kondisi antara orang dengan gangguan jiwa semisal psikosis dengan orang yang “hanya” mengalami stress dalam keadaan ringan (Putusan MK Nomor 135/PUU-XVIII/2015 halaman 72) (Bukti P- 14); 26. Bahwa pada konteks melakukan tindakan hukum keperdataan seperti pembagian waris, penjualan aset dan lainnya, merupakan tindakan yang bisa ditangguhkan dan tidak perlu dipaksakan harus dilakukan pada saat yang bersangkutan sedang mengalami kondisi episodik/kambuh. Kondisi kambuh tersebut tidak hanya mutlak atau khas milik penderita gangguan jiwa, hal yang sama dapat terjadi pada penderita penyakit non psikis atau penyakit fisik lainya, seperti penderita epilepsi tentu tidak akan melakukan perbuatan hukum keperdataan saat dia mengalami kekambuhan atau kejang-kejang; 27. Bahwa Pasal 433 KUHPerdata multitafsir dan kontradiktif karena mengandung dua frasa yang berbeda, yakni frasa “Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang- kadang cakap menggunakan pikirannya, dan frasa “seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan”; 29 28. Bahwa Pasal 433 KUHperdata pada satu frasa bersifat mengharuskan dan pada frasa lain bersifat membolehkan, yang mana kedua frasa tersebut memiliki konsekuensi hukum yang berbeda; 29. Bahwa frasa “harus” lebih bersifat mandatory sedangkan frasa “boleh juga” lebih bersifat pilihan/diskresional, sementara subyek yang diatur antara “dungu, gila atau mata gelap” dan “keborosan” adalah sama; 30. Bahwa keborosan merupakan akibat dari keadaan disabilitas mental yang dalam istilah medis disebut manik, dimana ada suatu waktu seseorang penyandang disabilitas mental khususnya yang terdiagnosa bipolar memiliki keinginan dan hasrat untuk membeli sesuatu hal sebenarnya tidak dibutuhkan; 31. Bahwa Pasal 433 KUHPerdata mengandung frasa yang multitafsir dan kontradiktif sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang karenanya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sepanjang kata “dungu”, “gila”, “mata gelap”, dan/atau “keborosan” dimaknai sebagai penyandang disabilitas mental. C. Ketentuan Pasal 433 KUHPerdata Bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 1. Bahwa ketentuan Pasal 28I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”; 2. Bahwa dalam konsep hak asasi manusia dikenal adanya pengurangan hak dan kebebasan (derogasi) serta adanya hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non derogable rights); 3. Bahwa dalam konteks pengurangan hak dan kebebasan (derogasi), negara diberikan peluang untuk mengabaikan kewajiban memenuhi, menghormati, dan melindungi hak asasi manusia pada masa darurat yang mengancam kehidupan bangsa; 30 4. Bahwa konsep pengurangan (derogasi) merupakan mekanisme yang disediakan hukum internasional bagi sebuah negara yang sedang mengalami situasi darurat untuk mengambil tindakan yang dinilai melanggar HAM yang apabila pengurangan tidak dilakukan maka dikhawatirkan terjadi kerusakan yang lebih parah; 5. Bahwa secara teknis, kebijakan pengurangan HAM dapat dilakukan oleh suatu negara dengan mengumumkan secara resmi nasional dan mengirimkan surat pengurangan HAM, kepada seluruh negara pihak yang telah meratifikasi kovenan hak sipil dan politik, melalui sekretaris Jenderal PBB; 6. Bahwa terdapat beberapa syarat ancaman yang dapat dijadikan alasan pengurangan HAM oleh suatu negara, yakni ancaman tersebut mempengaruhi seluruh penduduk dan sebagian negara, mengancam integritas fisik penduduk, kemerdekaan politik, keutuhan wilayah negara, atau mengancam keberadaan serta fungsi dasar negara untuk menjamin HAM; 7. Bahwa meskipun syarat ancaman yang dapat dijadikan alasan pengurangan hak asasi manusia terpenuhi, namun demikian ada beberapa hak yang tidak bisa dikurangi dalam kondisi apapun, termasuk dalam keadaan perang, sengketa bersenjata dan/atau keadaan darurat, yakni: hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati Nurani, hak beragama, hak tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, hak tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut dan hak tidak dipenjara semata karena ketidakmampuannya membayar prestasi kontraktual; 8. Bahwa Pasal 28I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun; 9. Bahwa pengampuan sebagaimana diatur dalam Pasal 433 KUHPerdata, menggunakan substitute decision making yang berarti mengalihkan otoritas pengambilan keputusan kepada pihak lain yang berdampak hilangnya kapasitas hukum orang yang diampu untuk 31 melakukan tindakan hukum sehingga kondisi tersebut berdampak mengurangi hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum sebagaimana telah diuraikan pada argumentasi pertentangan antara Pasal 433 KUHPerdata dengan Pasal 28D ayat (1) di atas; 10. Bahwa dengan demikian, Pasal 433 KUHPerdata yang menempatkan setiap dewasa yang selalu berada dalam keadan dungu, gila atau mata gelap sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya di bawah pengampuan adalah bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sepanjang kata “dungu”, “gila”, “mata gelap”, dan/atau “keborosan” dimaknai sebagai penyandang disabilitas mental. D. Ketentuan Pasal 433 KUHPerdata bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 1. Bahwa Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945 menegaskan “setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”; 2. Bahwa Saldi Isra dalam artikelnya yang berjudul ‘Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia di Indonesia’, yang terbit pada Jurnal Konstitusi Vol. 11 (3) pada September 2014 menyatakan bahwa bebas dari perlakuan diskriminatif merupakan hak asasi manusia yang terkategori sebagai hak individu yang bersifat universal. Dengan demikian, hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif merupakan hak yang universal dan diberikan kepada seluruh individu manusia, tanpa melihat status kewarganegaraannya, sepanjang ia adalah manusia dan hidup di Indonesia, maka UUD NRI Tahun 1945 menjamin hak asasinya; 3. Bahwa Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang juga telah diadopsi pada UU Penyandang Disabilitas yang mengartikan diskriminasi sebagai setiap perbedaan, pengecualian, atau pembatasan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak membatasi atau meniadakan pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan, atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya terhadap semua hak asasi manusia 32 dan kebebasan fundamental dalam bidang politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, sipil atau lainnya; 4. Bahwa Pasal 433 KUHPerdata yang menyatakan “setiap orang dewasa yang selalu dalam keadaan dungu, gila, atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan dibawah pengampuan karena keborosan”, Ketentuan ini secara khusus diberlakukan hanya pada orang dewasa yang selalu dalam keadaan dungu, gila,mata gelap, atau keborosan sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya yang apabila dikontekskan pada saat ini merupakan pihak-pihak yang menyandang disabilitas mental, sehingga Pasal 433 KUHPerdata merupakan ketentuan yang secara khusus melakukan pembedaan, pengecualiaan atau pembatasan atas dasar disabilitas; 5. Bahwa pengampuan sebagaimana diatur dalam Pasal 433 KUHPerdata berdampak pada semua tindak perdata penyandang disabilitas mental akan batal demi hukum setelah dilakukannya pengampuan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 446 KUHPerdata yang berbunyi: “Pengampuan mulai berjalan, terhitung sejak putusan atau penetapan diucapkan. Semua tindak perdata yang setelah itu dilakukan oleh orang yang ditempatkan di bawah pengampuan adalah batal demi hukum”; 6. Bahwa permintaan pembatalan demi hukum atas tindakan keperdataan terhadap orang dewasa yang selalu dalam keadaan dungu, gila, mata gelap, atau keborosan sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya dapat juga dilakukan sebelum dilakukannya pengampuan, bila keadaan dungu, gila, mata gelap, atau keborosan yang merupakan dasar pengampuan ini telah ada pada saat tindakan- tindakan itu dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 447 KUHPerdata yang berbunyi: “Semua tindak perdata yang terjadi sebelum perintah pengampuaan diucapkan berdasarkan keadaan dungu, gila dan mata gelap, boleh dibatalkan bila dasar pengampuan ini telah pada saat tindakan-tindakan itu dilakukan”; 33 7. Bahwa Komite Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana tertuang pada Komentar Umum Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas No. 1 (2014) angka 32 menyatakan: “Untuk mewujudkan pengakuan yang sama di hadapan hukum, kapasitas hukum tidak boleh ditolak secara diskriminasi … Tidak diberikannya kapasitas hukum dengan maksud atau dampak menghalangi hak penyandang disabilitas atas pengakuan yang sama di hadapan hukum merupakan pelanggaran Pasal 5 dan 12 Konvensi” (Bukti P-23); 8. Bahwa lebih jauh Komite Hak Penyandang Disabilitas pada angka 32 menegaskan: “Negara memiliki kemampuan dalam membatasi kapasitas hukum seseorang berdasarkan keadaan tertentu, seperti kebangkrutan atau dijatuhkannya hukuman pidana. Namun, hak atas pengakuan yang sama di hadapan hukum dan kebebasan dari diskriminasi mensyaratkan bahwa ketika Negara tidak memberikan kapasitas hukum, hal tersebut harus dilakukan atas dasar yang sama untuk semua orang. Tidak diberikannya kapasitas hukum tidak boleh didasarkan pada atribut pribadi seperti jenis kelamin, ras, atau disabilitas, atau dilakukan dengan maksud atau dampak memperlakukan orang tersebut secara berbeda” (Bukti P-23); 9. Bahwa Pasal 433 KUHPerdata merupakan ketentuan yang bersifat diskriminatif karena secara khusus bertujuan untuk membedakan atau membatasi orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap sekalipun yang bersangkutan kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya yang merupakan penyandang disabilitas mental dengan maksud tidak dapat melakukan tindakan keperdataan yang berdampak membatasi atau meniadakan pengakuaan, penikmatan atau pelaksanaan atas dasar yang lainya terhadap semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental dalam bidang politik, ekonomi sosial, kebudayaan sipil atau lainnya; 10. Bahwa dengan demikian, Pasal 433 KUHPerdata bertentangan dengan jaminan atas kebebasan dari perlakuan yang bersikap diskriminatif dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat 34 diskriminatif sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945 sepanjang kata “dungu”, “gila”, “mata gelap” dan/atau “keborosan” dimaknai sebagai penyandang disabilitas mental. E. Ketentuan Pasal 433 KUHPerdata Bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 1. Bahwa ketentuan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”; 2. Bahwa pengampuan sebagaimana diatur dalam Pasal 433 KUHPerdata menimbulkan ancaman dan ketakutan bagi penyandang disabilitas mental untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi khususnya terkait dengan tindakan keperdataan; 3. Bahwa Pasal 433 KUHPerdata masih menganut sistem substitute decision making yang menempatkan penyandang disabilitas sebagai subyek hukum yang tidak melibatkan penyandang disabilitas mental dalam proses pengambilan keputusan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu; 4. Bahwa pengampuan berdasarkan Pasal 433 KUHPerdata mengakibatkan penyandang disabilitas mental kehilangan hak untuk memiliki dan/atau mengalihkan harta benda di bawah kekuasaannya serta melakukan tindakan keperdataan lainnya; 5. Bahwa berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Pemohon I dalam buku Argumentasi Penghapusan Perwalian Terhadap Penyandang Disabilitasi di Indonesia pada halaman 38 (Bukti P-10) disebutkan, pada rentang waktu Tahun 2000 sampai dengan 2020, terhadap 34 putusan terkait pengampuan dimana 31 kasus terkait pengampuan bermotif penguasaan harta pihak terampu yakni: ✓ 11 kasus terkait dengan penguasaan atau penjualan harta warisan aset terampu; ✓ 3 kasus terkait penjualan aset terampu; 35 ✓ 7 kasus pemindahalihan atas aset terampu; ✓ 2 kasus terkait pengambilan uang ganti rugi; ✓ 6 kasus pengambilan uang pensiun; dan ✓ 3 kasus lainya tidak menyebutkan secara spesifik motif pengampuan. 6. Bahwa kajian yang dilakukan oleh Pemohon I, juga sejalan dengan kajian yang dilakukan oleh Albert Wirya dkk dalam bukunya Asesmen Hukum Pengampuan Indonesia: Perlindungan Hak Orang dengan Disabilitas pada halaman 38 (Bukti P-24) disebutikan terhadap 49 penetapan pengampuan yang dikeluarkan pengadilan di seluruh Indonesia dari 2015 – 2018. Terdapat 14 kasus terkait dengan jual beli harta, 11 kasus terkait pembagian warisan, 10 kasus terkait mengambil hak upah, 9 kasus melakukan perbuatan melawan hukum yang menginginkan agar si pemohon dapat melakukan tindakan apapun untuk mewakili termohon dalam kehidupan sehari-hari dan 5 kasus untuk kepentingan lain; 7. Bahwa kondisi pengampuan bagi penyandang disabilitas mental juga mengakibatkan ia tidak dapat mengakses keadilan secara pribadi, baik untuk membuat laporan atau mengajukan gugatan dikarenakan terhalang oleh adanya pengampuan atas dirinya. Sehingga penyandang disabilitas mental tidak dapat melindungi dirinya dan harta bendanya selama berada dalam pengampuan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 433 KUHPerdata; 8. Bahwa Pasal 433 KUHPerdata seringkali dimanfaatkan oleh pihak- pihak yang ingin menguasai dan memiliki harta benda para penyandang disabilitas mental, salah satu kasus yang menunjukan praktik seperti itu dan berhasil digagalkan dapat dilihat pada kasus antara Ripin melawan Yulwati (Saudara Kandung Ripin) dan Gunawan Chandra S.E. (suami Yulwati) yang dapat dilihat dalam putusan pada perkara Nomor 75/PDT/2018/PT JMB (Bukti P-30), dimana untuk menguasai dan memiliki harta benda milik Ripin yang merupakan Penyandang Disabilitas Mental, Yulwati dan Gunawan Chandra, S.E., secara paksa memasukan RIPIN ke Rumah Sakit Jiwa Padang. Berbekal surat dari 36 RS Jiwa Padang yang menyatakan RIPIN pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa. Yulwati dan Gunawan Chandra, S.E. mengajukan permohonan pengampaun di Pengadilan Negeri Sungai Penuh dengan dikeluarkannya Penetapan Nomor: 9/PDT.P/2016/PN.Spn yang menyatakan Ripin dibawah pengampuan dan menyatakan Yulwati dan Chandra Gunawan, S.E. sebagai pengampu. Berbekal penetapan tersebut Yulwati dan Chandra Gunawan, S.E., mengambil uang milik Ripin di Bank BRI sebesar Rp. 532.766.943 (lima ratus tiga puluh dua juta rupiah); 9. Bahwa Ripin yang telah keluar dari RS Jiwa Padang mencoba menggugat Yulwati dan Chandra Gunawan untuk mencabut pengampuan terhadap dirinya dan meminta pengembaliaan uang tersebut. Ripin terpaksa harus berjuang sendiri karena dibawah pengampuan dan tidak bisa memberikan kuasa kepada Advokat, mengajukan gugatan pencabutan penetapan pengampuan dan pengembaliaan uang miliknya yang telah diambil. Pengadilan Tinggi Jambi dalam Penetapan Nomor 75/PDT/2018/PT JMB menyatakan mencabut Penetapan Nomor: 9/PDT.P/2016/PN.Spn dan menghukum Yulwati dan Gunawan Chandra SE selaku Para Tergugat untuk mengembalikan, menyerahkan uang hak milik atas nama Ripin atas putusan tersebut telah diajukan Peninjauaan kembali oleh Gunawan Chandra dan Yulwati namun Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 714 PK/Pdt/2019 telah Menolak Permohonan Peninjauaan Kembali; 10. Bahwa sistem substitute decision making sebagaimana tertuang dalam Pasal 433 KUHPerdata tidak sesuai dengan semangat bangsa Indonesia yang telah meratifikasi Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas; 11. Bahwa Komite Hak Penyandang Disabilitas pada Komentar Umum Nomor 1 (2014) angka 23 menyebutkan a “Pendekatan yang menyangkal kapasitas hukum penyandang disabilitas untuk masalah keuangan harus diganti dengan dukungan untuk menjalankan kapasitas hukum, sesuai dengan pasal 12, ayat 3. Dengan cara yang sama gender 37 tidak boleh digunakan sebagai dasar untuk diskriminasi di bidang keuangan dan harta benda…” (Bukti P-23); 12. Bahwa lebih lanjut Komite Hak Penyandang Disabilitas dalam komentar umum No. 1 (2014) angka 24 menegaskan bahwa “Negara harus mengambil tindakan untuk mencegah aktor non-Negara dan orang- orang swasta dari campur tangan dalam kemampuan penyandang disabilitas untuk menyadari dan menikmati hak asasi mereka, termasuk hak atas kapasitas hukum. Salah satu tujuan dukungan dalam pelaksanaan kapasitas hukum adalah untuk membangun kepercayaan diri dan keterampilan penyandang disabilitas sehingga mereka dapat menjalankan kapasitas hukum mereka dengan dukungan yang lebih sedikit di masa depan jika mereka menginginkannya. Negara-negara pihak memiliki kewajiban untuk memberikan pelatihan bagi orang-orang yang menerima dukungan sehingga mereka dapat memutuskan kapan lebih sedikit dukungan yang dibutuhkan atau kapan mereka tidak lagi membutuhkan dukungan dalam menjalankan kapasitas hukum mereka”; (Bukti P-23) 13. Bahwa terkait metode atau pendekatan dengan menggunakan pengampuan sebagaimana diatur dalam 433 KUHPerdata, Komite Hak Penyandang Disabilitas dalam Komentar Umum No 1 (2014) angka 26 secara tegas menyatakan, “Komite Hak Penyandang Disabilitas telah berulang kali menyatakan bahwa Negara Pihak harus “meninjau undang-undang yang mengizinkan perwalian dan perwakilan, dan mengambil tindakan untuk mengembangkan undang-undang dan kebijakan untuk menggantikan rezim penggantian pengambilan keputusan dengan pengambilan keputusan yang didukung, yang menghormati otonomi, keinginan, dan preferensi orang tersebut” (Bukti P-23); 14. Bahwa ketentuan yang ada pada Pasal 433 KUHPerdata telah bertentangan dengan prinsip umum dalam Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas yakni prinsip penghormatan terhadap martabat 38 yang melekat, otonomi individu termasuk kebebasan untuk membuat pilihan sendiri, dan kemandirian; 15. Bahwa dengan demikian Pasal 433 KUHPerdata menghilangkan hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu khususnya terkait harta benda yang di bawah kekuasaannya yang merupakan hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, ketentuan Pasal 433 KUHPerdata bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sepanjang kata “dungu”, “gila”, “mata gelap” dan/atau “keborosan” dimaknai sebagai penyandang disabilitas mental. F. Bahwa Pasal 433 KUHPerdata Bertentangan dengan Pasal 28G ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 1. Bahwa ketentuan Pasal 28 G ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”; 2. Bahwa Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia yang telah diratifikasi mewajibkan Indonesia harus mengambil langkah-langkah legislatif, administrasi, hukum, atau langkah-langkah efektif lainnya untuk mencegah tindak penyiksaan, perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia di wilayah hukumnya; 3. Bahwa Pasal 433 KUHPerdata yang mengharuskan setiap orang dewasa yang dalam keadaan dungu, gila, atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan menimbulkan kerentanan bagi penyandang disabilitas mental karena mengalami perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia; 4. Bahwa pengampuan berdampak menghilangkan hak tindakan keperdataan dengan membiarkan orang lain mengambil keputusan bagi penyandang disabilitas mental, seperti pengambilan keputusan untuk 39 penggunaan jasa pelayanan kesehatan, pemilihan pengobatan, bentuk dan masa perawatan serta penempatan penyandang disabilitas mental di tempat panti-panti rehabilitasi mental dan rumah sakit jiwa; 5. Bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pemohon I sebagaimana dituangkan dalam buku Orang-Orang yang Dilupakan, Situasi Penyandang Disabilitas Mental di Indonesia pada halaman 34 sampai dengan halaman 56 (Bukti P-11), pada pokonya menjelaskan bahwasanya penyandang disabilitas mental seringkali berada dalam kondisi perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Para penyandang disabilitas mental seringkali ditempatkan di panti-panti yang menyerupai sel penjara. Pintu, jendela, dan dindingnya terbuat dari jeruji besi; 6. Bahwa selain bangunan fisik yang tidak memadai, banyak penghuni panti yang tidur tanpa alas dan sanitasi yang buruk dengan tumpukan sampah dimana-mana. Beberapa panti kerap membiarkan penghuninya kelaparan dan beberapa penghuni kondisi fisiknya sangat kurus seperti tengkorak; 7. Bahwa penghuni panti kerap menghadapi kekerasan fisik dan/atau verbal, seperti melakukan penggundulan terhadap penghuninya baik laki-laki maupun perempuan tanpa persetujuan kepada yang bersangkutan, dimandikan atau terpaksa mandi di tempat terbuka, dan mengizinkan penghuni perempuan dimandikan oleh petugas laki-laki; 8. Bahwa Pemohon I kerap mendengar keluhan tentang tindak kekerasan, pelecehan seksual, disuntik obat tanpa diberitahukan jenis, manfaat, efek samping dan berbagai tindak kekerasan lain dalam sesi wawancara dengan penghuni panti. Para penghuni panti ini terlalu takut untuk melaporkan kejadian tersebut, terutama karena banyak di antara pelaku adalah petugas panti. Kondisi ini menempatkan penghuni dalam posisi yang sangat rawan dan tidak berdaya; 9. Bahwa berdasarkan hasil wawancara Pemohon I dengan pengurus rumah sakit diketahui bahwa obat yang disuntikkan adalah obat anti psikotik generasi lama dengan efek samping berat. Padahal saat ini 40 telah tersedia obat generasi yang lebih baru dengan efek samping yang lebih ringan. Tindakan medis tanpa persetujuan Penyandang Disabilitas yang menimbulkan rasa sakit kepada penyandang disabilitas mental merupakan bentuk penyiksaan dan perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia; 10. Bahwa dengan adanya pengampuan, pasien yang dimasukan ke Rumah Sakit Jiwa dianggap tidak mampu memberikan persetujuan tindakan medis. Apabila pasien telah dalam keadaan yang stabil, yang bersangkutan tetap tidak memiliki kapasitas hukum untuk memberikan persetujuan tindakan medis. Sehingga pada praktiknya seseorang dapat terus ditempatkan di Rumah Sakit Jiwa selama biaya perawatan tetap dibayarkan. Dengan konsep Rumah Sakit Jiwa yang berbentuk seperti pemenjaraan dan pengasingan, ini merupakan salah satu bentuk tindakan yang merendahkan derajat martabat manusia; 11. Bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan Pemohon I, banyak Penyandang Disabilitas Mental yang mengalami pemaksaan masuk ke Panti Sosial. Seseorang bisa dipaksa masuk ke panti sosial hanya karena anggapan mengalami gangguan kejiwaan, dan tanpa ada diagnosa medis; 12. Bahwa berdasarkan wawancara Pemohon I dengan para Penyandang Disabilitas yang berada di dalam panti banyak dari mereka yang telah terkurung puluhan tahun di dalam Panti dan tidak bisa keluar dari kompleks panti. Penelitian Human Right Watch menunjukan bahwa pada tahun 2016 mereka menemukan 65 orang yang ditahan sewenang-wenang di RSJ, panti, tempat pengobatan tradisional. Sama seperti di rumah sakit jiwa, tidak ada batasan berapa lama seseorang bisa dirawat di panti. Walaupun kondisi kejiwaan mereka telah stabil. Penyandang disabilitas mental tidak dapat meminta atau memutuskan sendiri untuk bisa keluar dari panti; 13. Bahwa Pasal 433 KUHPerdata menghilangkan hak penyandang disabilitas mental untuk melakukan upaya hukum atas tindakan penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat 41 manusia, pada sisi lain pelaku seakan-akan tidak dapat disentuh oleh hukum dikarenakan penyandang disabilitas mental dianggap tidak memiliki kecakapan hukum, untuk mengajukan keberatan ataupun meminta bantuan hukum untuk memperjuangkan hak-haknya; 14. Bahwa terkait dengan perawatan paksa, Komite Hak Penyandang Disabilitas pada Komentar Umum No 1 (2014) angka 42 menyatakan “Perawatan paksa oleh psikiater dan tenaga professional Kesehatan dan medis lainnya merupakan pelanggaran terhadap hak atas integritas pribadi (Pasal 17), kebebasan dari penyiksaan (Pasal 15) dan Kebebasan dari kekerasan, eksploitasi dan pelecehan (Pasal 16). Praktik ini tidak mengakui kapasitas hukum seseorang untuk memilih perawatan medis dan oleh karena itu merupakan pelanggaran Pasal 12 Konvensi” lebih lanjut Komite Hak Penyandang Disabilitas menegaskan “Negara pihak harus menghapus kebijakan dan ketentuan legislatif yang mengizinkan atau menjalankan perawatan paksa” …”Komite merekomendasikan agar negara-negara pihak memastikan bahwa keputusan yang berkaitan dengan integritas fisik atau mental seseorang hanya dapat diambil dengan persetujuan tanpa paksaan dan teriinformasi dari orang yang bersangkutan” (Bukti P-23); 15. Bahwa Roscoe Pound berpendapat bahwa “Law as a tool of social engineering" (Hukum adalah alat untuk merekayasa sosial). Konsepsi berarti bahwa hukum harus dipandang sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial, dan adalah tugas ilmu hukum untuk mengembangkan suatu kerangka yang dapat memenuhi kebutuhan sosial secara maksimal. Pada saat ini dibutuhkan penghapusan konsep hukum “pengampuan” bagi penyandang disabilitas mental; 16. Bahwa dengan tidak memasukkan penyandang disabiliitas mental dalam sistem pengampuan sebagaimana diatur dalam Pasal 433 KUHPerdata maka perlahan akan menghapus stigma bahwasanya penyandang disabilitas mental tidak memiliki kapasitas hukum dan harus di bawah pengampuan, sebagaimana yang selama ini 42 dipraktekan selama ini di masyarakat. Karana faktanya, penyandang disabilitas mental mampu berpartisipasi aktif dan berkontribusi di masyarakat selama tersedia pengobatan yang baik dan dukungan yang dibutuhkan; 17. Bahwa selain menghapus stigma terhadap penyandang disabiltas mental, tidak memasukkan penyandang disabiliitas mental dalam sistem pengampuan sebagaimana diatur dalam Pasal 433 KUHPerdata akan mendorong negara menyediakan sarana prasarana yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas mental untuk melakukan tindakan keperdataan; 18. Bahwa sudah saatnya penyandang disabilitas mental tidak lagi dianggap sebagai beban bagi keluarga dan masyarakat, namun menjadi bagian dari anggota masyarakat yang produktif. Hal ini bisa dilakukan melalui penghapusan stigma serta penyediaan dukungan yang dibutuhkan; 19. Bahwa Pasal 433 KUHPerdata melanggengkan praktek penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia kepada penyandang disabilitas mental yang bertentangan dengan Pasal 28 G ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 sepanjang kata “dungu”, “gila”, “mata gelap” dan/atau “keborosan” dimaknai sebagai penyandang disabilitas mental. IV. Petitum Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon; 2. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang kata “dungu”, “gila”, “mata gelap” dan/atau “keborosan” dimaknai sebagai penyandang disabilitas mental; 43 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Suum cuique tribuere. [2.2] Menimbang bahwa untuk mendukung dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-32, di mana bukti P-31 dan bukti P-32 diserahkan oleh para Pemohon kepada Kepaniteraan di luar sidang, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Akta Pendirian Yayasan Indonesian Mental Health Association Nomor 09 Tanggal 18 Maret 2016; 2. Bukti P-2 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0017494.AH.01.04 Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Indonesian Mental Health Association; 3. Bukti P-3 : Kartu Tanda Penduduk Jenny Rossana Damayanti (Ketua Yayasan Indonesian Mental Health); 4. Bukti P-4 : Kartu Tanda Penduduk Ira Askarina (Bendahara Yayasan Indonesian Mental Health); 5. Bukti P-5 : Kartu Tanda Penduduk Syaiful Anam (Pemohon II); 6. Bukti P-6 : Kartu Tanda Penduduk Nurhayati Ratna Saridewi (Pemohon III); 7. Bukti P-7 : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 8. Bukti P-8 : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 9. Bukti P-9 : Print out Telaah Kasus-kasus Pengampuan di Indonesia, Yeni Rosdianti dkk 2021; 10. Bukti P-10 : Print out buku Argumentasi Penghapusan Perwalian Terhadap Penyandang Disabilitas Mental di Indonesia; 11. Bukti P-11 : Print out buku Orang-orang yang Dilupakan, Situasi Penyandang Disabilitas Mental di Indonesia; 12. Bukti P-12 : Poster Pengumuman Seminar Terkait Pengakuan Kapasitas Hukum Penyandang Disabilitas Psikososial Dalam Perspektif 44 Konstitusi Indonesia yang diselenggarakan oleh STH Jentera dan Perhimpunan Jiwa Sehat; 13. Bukti P-13 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.HA.04.02 Tahun 2021 tentang Kelompok Kerja (Pokja) Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan dan Pemajuan Hak Asasi Manusia Bagi Penyandang Disabilitas Mental; 14. Bukti P-14 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU/XIII/2015; 15. Bukti P-15 : Surat Kontrol Pasien Psikiatri dan Salinan Resep Pemohon II; 16. Bukti P-16 : Tangkapan Layar Website Layar Sekolah Filsafat Jalanan dimana Pemohon II adalah Tim Redaksi; 17. Bukti P-17 : Buku Logos Esai-Esai Filsafat Dari Yunani Kuno Hingga Kontemporer yang ditulis oleh Pemohon III; 18. Bukti P-18 : Surat Rujukan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang menyebutkan Pemohon III Terdiagnosa Bipolar Affective Disorder; 19. Bukti P-19 : Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 12560002307140 dari Badan Koordinasi Penanaman Modal kepada Nurhayati Ratna Saridewi (Pemohon III); 20. Bukti P-20 : Print out Infodatin dari Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan; 21. Bukti P-21 : Tangkapan layar Definisi Pengampuan oleh Badan Harta Peninggalan Jakarta Kementerian Hukum dan HAM; 22. Bukti P-22 : Print out buku Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas; 23. Bukti P-23 : Terjemahan Komentar Umum No 1 (2014) Pasal 12 Pengakuan yang sama dihadapan hukum, Komite Konvensi Mengenai Hak- Hak Penyandang Disabilitas; 24. Bukti P-24 : Print out buku Asesmen Hukum Pengampuan Indonesia: Perlindungan Hak Orang dengan Disabilitas Psikososial; 25. Bukti P-25 : Surat Keterangan dari penerbit buku Perkumpulan Palu Gede Surabaya, yang menerangkan bahwasanya Syaiful Anam 45 (Pemohon II) merupakan penulis buku Logos Esai-Esai Filsafat dari Yunani Kuno Hingga Kontemporer dengan nama pena Jesus Anam; 26. Bukti P-26 : Resume Medis dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo yang mendiagnosa Pemohon III mengalami Skizoafektif Tipe Manik; 27. Bukti P-27 : Print out Penetapan Pengadilan Negeri Padang Nomor 69/Pdt.P/2019/PN Pdg yang memeriksa permohonan tanpa dilakukan pemeriksaan terhadap pihak yang akan diampu, menetapkan “Menyatakan bahwa Ibu Pemohon Masnida Karta Menderita sakit gangguan jiwa (Skizofrenia) dan memberi izin kepada Pemohon Misdaryanti Noveria anak kandung dari Masnida karta sebagai Pengampu dari Ibunya Masnida Karta, untuk melakukan perbuatan hukum atas nama Masnida Karta, terutama untuk kepentingan penandatanganan pensiun ibu Pemohon Masnida Karta tersebut; 28. Bukti P-28 : Print out Penetapan Pengadilan Negeri Wates Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Wat yang menetapkan pengampuan tanpa memeriksa Denok Winasari (pihak yang terampu) yang menetapkan “Menyatakan bahwa Istri Pemohon yang bernama Denok Winansri, tidak cakap hukum dan tidak mampu melakukan perbuatan hukum, sah menurut hukum dan menyatakan bahwa Pemohon bernama Albertus Suharto diberikan ijin untuk mengampu istri Pemohon yang bernama Denok Winsri untuk keperluan Perbankan; 29. Bukti P-29 : Print out Penetapan Pengadilan Negeri Malang Nomor 34/Pdt.P/2014/PN.Mlg yang menetapkan Permohonan Pengampuan tanpa dihadiri pihak yang diampu yang “menetapkan bahwa seorang laki-laku bernama ILHAM HANAFI tersebut telah berada dibawah Pengampuan disebabkan telah menderita gangguan sakit kejiwaan/depresi berat; dan menetapkan bahwa Pemohon Achamd Rodhi disebut juga Ahmad atau disebut juga Mat Radhi adalah sebagai Wali 46 Pengampu dari seorang anak yang telah menderita gangguan sakit kejiwaan/depresi berat bernama ILHAM Hanafi tersebut yang berdasarkan hukum berhak untuk mewakili kepentingan anak kandung Pemohon tersebut sesuai dengan hak dan kewajiban dihadapan hukum; 30. Bukti P-30 : Print out Penetapan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 75/PDT/2018/ PT JMB yang menetapkan pada pokoknya “menyatakan mencabut Penetapan Nomor: 9/PDT.P/2016/PN.Spn dan menghukum Yulwati dan Gunawan Chandra SE selaku Para Tergugat untuk mengembalikan, menyerahkan uang hak milik atas nama ripin; 31. Bukti P-31 : Penetapan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor: 32/PDT/G/2017/PN.Spn, tertanggal 13 September 2017, yang menetapkan bahwa Ripin berada di bawah Pengampuan dari Gunawan Chandra, S.E dan Yulwati sehingga Ripin Tidak Bisa Mengajukan Gugatan Melalui Pengacaranya; 32. Bukti P-32 : Terjemahan “Kesimpulan Pengamatan atas Laporan Awal Indonesia” yang dikeluarkan oleh Komite Penyandang Disabilitas pada 9 September 2022. Selain itu para Pemohon mengajukan tujuh ahli, yaitu Dr. dr. Irmansyah. Sp.KJ (K); Risnawati Utami, S.H., M.S.; Fajri Nursyamsi, S.H., M.H.; Bhargavi Venkatasubramaniam Davar, Ph.D.; Steven Allen, LL.B. (Hons); Prof. Gerard Quinn; dan Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si., serta dua saksi, yaitu Salwa Paramitha dan Rhino Ariefiansyah, yang didengarkan keahlian dan/atau kesaksiannya pada persidangan tanggal 5 Desember 2022, 13 Desember 2022, 18 Januari 2022, 1 Februari 2022, dan 2 Maret 2022, yang pada pokoknya masing- masing menerangkan sebagai berikut: Keterangan Ahli 1. Ahli Dr. dr. Irmansyah, Sp.KJ (K) ▪ Ahli adalah Peneliti Ahli Utama pada Pusat Riset Kesehatan Masyarakat dan Gizi, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). 47 ▪ Pasal 433 KUH Perdata berbunyi “Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya, seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan”, digunakan untuk proses pengampuan orang dremgan disabilitas mental. Padahal istilah yang tercantum pada pasal di atas tidak sesuai dengan kondisi penyandang disabilitas mental. ▪ Istilah dungu, gila atau mata gelap adalah istilah yang ditulis pada abad ke- 19, untuk menggambarkan kondisi individu yang berfikir dan bertindak tidak sesuai dengan norma yang ada, tidak dianggap sebagai penyakit yang bisa diobati, dan dianggap menetap (tidak bisa disembuhkan). Sementara pada saat ini disabilitas mental seperti skizofrenia, depresi, bipolar, dan gangguan kepribadian adalah kondisi medik yang dapat diobati dan penyandang disabilitas mental dapat hidup normal dan produktif di tengah masyarakat. ▪ Pada tahun 1800-an, saat KUH Perdata ditulis, perilaku yang tidak sesuai dengan norma sosial belum dianggap sebagai kondisi medis, yang masih dikaitkan dengan hal yang besifat spiritual dan budaya. Akibatnya mereka ditelantarkan, diasingkan dan jika dicoba diatasi maka dilakukan dengan yang tidak manusiawi seperti cara-cara mengusir setan, yang sering menambah penderitaan dan berakibat fatal. Perlakuaan yang keliru memperparah kondisi individu dengan gangguan sikap dan perilaku seperti dungu, gila dan mata gelap, hingga akhirnya dianggap tidak dapat disembuhkan. ▪ Emile Kraepelin tahun 1893 menuliskan pertama kali diskripsi gangguan perilaku yang disebutnya sebagai dementia precox yang kini dikenal sebagai skizofrenia, salah satu kondisi yang masuk dalam disabilitas mental. Sejak itu disabilitas mental mendapat perhatian dunia medis dan mulai dibangun asylum (rumah sakit khusus dengan kapasitas besar) untuk menangani masalah disabilitas mental. ▪ Saat itu pengobatan khusus belum tersedia, dan asylum lebih ditujukan untuk mengisolasi penyandang disabilitas mental agar tidak mengganggu masyarakat. Pengobatan di dalam asylum umumnya upaya mengkoreksi 48 perilaku yang tidak wajar dengan pendidikan disiplin dan upaya koreksi psikologis lain yang kadang disertai dengan hukuman. ▪ Tahun 1930-an para ilmuwan medis mulai mencoba beberapa pengobatan untuk skizofrenia, seperti insulin terapi, operasi Lobotomi, pemberian injeksi kuman malaria, terapi kejang listrik dan yang lain. Sayangnya efektifitas terapi belum maksimal dan banyak yang ‘berbahaya”, sehingga belum dapat diberikan secara masal untuk menangani jumlah penyandang disabilitas yang sangat banyak. ▪ Saat itu merawat penyandang disabilitas di asylum masih merupakan pilihan yang terbaik. Perbaikan pengobatan hanya terjadi pada pola pendekatan yang semakin mengutamakan pendekatan moral (dari pendekatan koreksi dan hukuman) dan semakin memanusiakan. ▪ Pengobatan disabilitas mental berubah drastis sejak ditemukannya obat Klorpromazin pada tahun 1950. Obat ini terbukti mampu mengatasi berbagai gejala psikosis pada penyandang skizofrenia dan disabilitas mental lain. Berbagai gejala menghilang dan penyandang disabilitas dianggap mampu hidup kembali di tengah masyarakat. ▪ Dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama jumlah penghuni asylum menurun drastis sehingga banyak yang ditutup. Situasi ini diikuti dengan penemuan berbagai obat sejenis yang memungkinkan lebih banyak lagi penyandang disabilitas yang dapat hidup normal di tengah masyarakat. ▪ Hingga kini lebih dari 100 jenis obat tersedia untuk penyandang disabilitas mental. Selain itu, penanganan non-obat dengan tujuan untuk mendukung proses pemulihan juga berkembang seperti Cognitive Behaviour Therapy (CBT), terapi keluarga, grup terapi, dan yang lain. ▪ Pengobatan berbasis komunitas saat ini menjadi utama. Perawatan di rumah sakit untuk penyandang disabilitas mental menjadi pilihan terakhir dan umumnya hanya untuk periode akut yang bersifat sementara. ▪ Seperti umumnya pada penyakit medis dapat terjadi kondisi akut yang memerlukan perawatan serius di rumah sakit. Penyandang penyakit jantung, stroke, diabetes melitus, asma, dan yang lain, sehari-hari dapat hidup normal, menjalani fungsi sosial sehari-hari. Dalam kekambuhan yang parah penderita 49 menjadi tidak berdaya dan perawatan RS merupakan pilihan terbaik. Dalam keadaan yang tertentu, keparahan penderita dapat membuat mereka sepenuhnya tergantung pada orang lain, dalam dalam aktifitas ringan sehari- hari seperti makan dan minum dan juga dalam membuat keputusan. Meski demikian, kepada penyandang penyakit fisik ini tidak ada keharusan untuk ditempatkan di bawah pengampuan. ▪ Disabilitas mental kini sama dengan penyakit fisik umumnya. Pengobatan disabilitas mental kini sudah sangat maju dan memungkinkan penyandang disabilitas mental hidup normal dan mandiri di tengah masyarakat, dengan sikap dan perilalu yang dapat diterima. Proses pikir penyandang disabilitas mental umumnya juga normal dan mampu membuat keputusan yang terbaik. Sebagian disabilitas mental memiliki perjalanan penyakit yang dinamis dengan kekambuhan yang hilang-timbul. Pada kondisi tertentu penyandang disabilitas mental perlu mendapat bantuan dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam membuat keputusan. Namun kondisi ini umumnya tidak menetap dan dengan pengobatan yang baik kondisi penyandang disabilitas mental bisa pulih dengan cepat. ▪ Pemerintah kini sangat mendukung proses pemulihan penyandang disabilitas dan mendorong mereka untuk hidup mandiri di tengah masyarakat. Pemerintah berkewajiban menjaga martabat, dan melindungi penyandang disabilitas (apapun jenis disabilitasnya) dari perlakuan diskriminatif dan sewenang-wenang. ▪ Karenanya pemasungan penyandang disabilitas mental kini dilarang. Puskesmas diberdayakan untuk mampu membantu pemulihan. Masyarakat diedukasi untuk dapat menerima dan mendukung proses pemulihan. Proses pengobatan disabilitas mental ditanggung dalam program BPJS, sama seperti kondisi medis lain. ▪ Kementerian Sosial kini juga terlibat penuh dalam proses pemulihan, mendorong mereka berkontribusi dalam kehidupan normal. Jelas, pengampuan penyandang disabilitas mental akan bertentangan dengan upaya bersama di atas. 50 ▪ Pengampuan menempatkan penyandang disabilitas mental pada kondisi yang tidak berdaya. Ide, pendapat, dan kreatifitas mereka tidak didengar. Mereka akan pasif dan harus menerima keputusan pengampu. Akibatnya mereka semakin tidak percaya diri, tidak berdaya dan menjauhkan mereka dari proses pemulihan. Pengampuan juga akan memperkuat stigma di masyarakat, memperkuat stempel yang melekat pada penyandang disabilitas sebagai individu yang tidak berdaya dan tidak berguna bagi masyarakat. Masyarakat akan menjauh dan proses pemulihan, akan cenderung menelantarkan dan mengekploitasi, dan upaya hidup bersama masyarakat menjadi sulit. Akhirnya membuat frustasi, menambah tekanan (stress) dan dapat mengantarkan penderita pada kondisi semakin parah. 2. Ahli Risnawati Utami, S.H., M.S. ▪ Ahli adalah Anggota Komite PBB Bidang Hak-Hak Penyandang Disabilitas. ▪ Keterangan ini berfokus pada tiga hal besar yaitu keterkaitan dengan Undang- Undang Dasar 1945, sebagai landasan Undang-Undang Tertinggi, Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) serta relevansi dengan artikulasi Pasal 4 tentang Kewajiban Umum dan Pasal 12 tentang pengakuan yang setara di depan hukum dalam Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut sebagai CRPD (Convention on the Rights of Persons with Disabilities) serta Komentar Umum Nomor 1 Tahun 2014. ▪ Aspek pertama, negara Indonesia memiliki UUD 1945 yang menjadi landasan hukum yang paling tinggi. UUD 1945 ini bahkan menyebutkan secara eksplisit dalam beberapa pasal yang sangat signifikan dengan ketentuan Pasal 12 Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas tentang Pengakuan yang Setara di Depan Hukum. Antara lain telah disebutkan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Dari penafsiran pasal ini bahwa semua warga negara tanpa kecuali termasuk warga negara penyandang disabilitas memiliki hak yang sama di depan hukum. Demikian 51 pula dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28G ayat (2) UUD 1945. Ketentuan dalam pasal-pasal tersebut telah sejalan dan sesuai dengan Pasal 12 Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas khususnya Pasal 12 ayat (1) sampai dengan ayat (5) di mana secara jelas menegaskan bahwa: (1) Negara-negara pihak menegaskan kembali bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk diakui di mana saja sebagai orang di hadapan hukum. (2) Negara-negara pihak harus mengakui bahwa penyandang disabilitas menikmati kapasitas hukum atas dasar kesetaraan dengan orang lain dalam semua aspek kehidupan. (3) Negara-Negara Pihak wajib mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menyediakan akses bagi penyandang disabilitas terhadap dukungan yang mungkin mereka perlukan dalam menjalankan kapasitas hukum mereka. (4) Negara-Negara Pihak harus memastikan bahwa semua tindakan yang berkaitan dengan pelaksanaan kapasitas hukum memberikan perlindungan yang tepat dan efektif untuk mencegah penyalahgunaan sesuai dengan hukum hak asasi manusia internasional. Perlindungan tersebut harus memastikan bahwa tindakan yang berkaitan dengan pelaksanaan kapasitas hukum menghormati hak, kehendak dan preferensi orang tersebut, bebas dari konflik kepentingan dan pengaruh yang tidak semestinya, proporsional dan disesuaikan dengan keadaan orang tersebut, diterapkan dalam waktu sesingkat mungkin dan dapat ditinjau secara berkala oleh otoritas atau badan peradilan yang kompeten, independen dan tidak memihak. Pengamanan harus sebanding dengan sejauh mana tindakan tersebut mempengaruhi hak dan kepentingan orang tersebut. (5) Tunduk pada ketentuan pasal ini, Negara-Negara Pihak harus mengambil semua tindakan yang tepat dan efektif untuk menjamin hak yang sama bagi penyandang disabilitas untuk memiliki atau mewarisi harta benda, untuk mengendalikan urusan keuangan mereka sendiri dan 52 untuk mendapatkan akses yang sama ke pinjaman bank, hipotek dan bentuk lain dari kredit finansial, dan harus memastikan bahwa penyandang disabilitas tidak secara sewenang-wenang dirampas harta bendanya. ▪ Sehingga jelas bahwa dalam UU NRI 1945 maupun Konvensi tentang Hak Penyandang Disabilitas terdapat kesesuaian prinsip-prinsip kesetaraan di depan hukum bagi penyandang disabilitas dan memastikan semua warga negara penyandang disabilitas memiliki hak yang sama sebagai subjek hukum dalam semua bidang kehidupan dan penghidupan, tanpa kecuali. Namun masih banyak negara yang belum mengakui dan memberikan jaminan secara hukum kepada penyandang disabilitas memiliki hak sebagai subjek hukum dan setara di depan hukum, sehingga dalam Konvensi Hak Penyandang Disabilitas Pasal 12 ini menjadi fokus pasal yang telah dibuatkan penafsiran pertama kalinya dalam Komentar Umum Nomor 1 Tahun 2014. Mengingat tidak diakuinya hak kesetaraan di depan hukum dan atas kapasitas hukum penyandang disabilitas ini akan menyebabkan hilangnya hak-hak penyandang disabilitas yang lain, seperti diterangkan dalam paragraf 8 Komentar Umum Nomor 1 Tahun 2014 bahwa: “penolakan terhadap kapasitas hukum penyandang disabilitas dalam banyak kasus, menyebabkan mereka kehilangan banyak hak yang fundamental, termasuk hak untuk memilih dalam Pemilu, hak untuk menikah dan membentuk keluarga, hak reproduksi, hak menjadi orang tua, hak untuk memberi persetujuan dalam perawatan medis, dan hak atas kebebasan.” ▪ Hak-hak fundamental lain, yang akan hilang akibat dari tidak adanya pengakuan yang setara di depan hukum bagi penyandang disabilitas adalah hak untuk memiliki atau mewarisi harta benda, untuk mengendalikan urusan keuangan mereka sendiri, dan untuk mendapatkan akses yang sama ke pinjaman bank, hipotek, dan bentuk lain dari kredit finansial (seperti termaktub dalam Pasal 12 ayat (5) Konvensi Hak Penyandang Disabilitas). Di samping itu dalam Komentar Umum ada penegasan bahwa “Hak atas pengakuan yang sama di hadapan hukum mengandung arti bahwa kecakapan hukum bersifat universal yang melekat pada diri semua orang, berdasarkan kemanusiaannya 53 dan harus ditegakkan bagi penyandang disabilitas atas dasar kesetaraan dengan orang lain. Kapasitas hukum sangat diperlukan untuk pelaksanaan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Hal ini menjadi sangat penting bagi penyandang disabilitas ketika mereka harus membuat keputusan mendasar mengenai kesehatan, pendidikan dan pekerjaan mereka.” (vide Komentar Umum Konvensi PBB tentang Hak Penyandang Disabilitas, paragraf 8, halaman 2). ▪ Oleh karena itu, dikabulkannya uji materiil pasal 433 KUH Perdata ini menjadi sangat mendukung pelaksanaan hak asasi penyandang disabilitas mental serta menghindari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan secara fisik dan mental bagi penyandang disabilitas mental dalam semua bidang kehidupan dan penghidupan mereka. Perlunya pengakuan secara konsitusional bahwa hak kesetaraan di depan hukum bagi penyandang disabilitas mental adalah mutlak dan harus mendapatkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan oleh negara. ▪ Aspek yang kedua, dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), negara Indonesia menetapkan dalam ratifikasi Konvensi Hak Penyandang Disabilitas melalui UU ini, dalam “hal menimbang” huruf (a), huruf (b), dan huruf (c) yang antara lain menyebutkan bahwa: a. bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng sehingga itu harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan; b. bahwa negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sehingga perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas perlu ditingkatkan; c. bahwa dalam upaya melindungi, menghormati, memajukan, dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas Pemerintah Republik 54 Indonesia telah membentuk berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelindungan terhadap penyandang disabilitas; ▪ Artinya bahwa upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi penyandang disabilitas menjadi konsideran yang utama dalam undang- undang pengesahan atau ratifikasi Konvensi tentang Hak Penyandang Disabilitas ini. Selain itu, ada penegasan bahwa negara Indonesia memiliki komitmen secara konstitusional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sehingga perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia terhadap penyandang disabilitas yang harus dilakukan secara terus menerus. ▪ Mencermati kembali aspek pertimbangan dalam UU Ratifikasi tersebut, Pasal 4 Konvensi tentang Hak Penyandang Disabilitas menegaskan tentang Kewajiban Umum ini mempersyaratkan bahwa “semua negara yang meratifikasi Konvensi ini, mendukung pelaksanaan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas secara penuh di tingkat domestik (dalam negeri) terhadap hak-hak yang diatur dalam konvensi, ‘tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun berdasarkan disabilitas’ dan membuat secara eksplisit serangkaian kewajiban secara terperinci untuk mencapai tujuan ini (vide The United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities: A Commentary Valentina Della Fina, Rachele Cera, Giuseppe Palmisano, Springer International Publication Switzerland, 2017, page 140). ▪ Kewajiban negara dalam Konvensi memiliki 3 definisi yaitu menghormati, melindungi, dan memenuhi yang berarti bahwa negara harus mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, anggaran, yudisial, dan langkah- langkah lain yang sesuai, yang bertujuan untuk realisasi pelaksanaaan Konvensi secara penuh. ▪ Selain itu, landasan fundamental dalam pelaksanaan kewajiban umum yang harus dipenuhi Negara Indonesia sebagai negara pihak yang meratifikasi Konvensi Hak Penyandang Disabilitas adalah Pasal 26 (pacta sunt servanda) Konvensi Vienna Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian, “Setiap perjanjian (treaty) yang berlaku mengikat para pihak yang membuatnya dan harus dilakukan oleh mereka dengan itikad baik.” (vide Ibid, hlm. 141). “Di bawah 55 hukum internasional, negara yang sudah meratifikasi sebuah traktat atau konvensi memiliki kewajiban untuk mengadaptasi dalam hukum negara tersebut dengan itikad baik.” (vide On Article 26, see Villager (2009) p. 363 et seqq). Pada prinsipnya negara harus menetapkan legislasi dan jika diperlukan untuk mengubah atau mencabut undang-undang atau hukum nasional yang tidak sesuai dengan kewajiban perjanjian (treaty) dalam hal ini Konvensi tentang Hak Penyandang Disabilitas. ▪ Aspek ketiga, seperti Hukum Internasional lainnya sebagai hukum tentang hak asasi manusia, Konvensi Hak Penyandang Disabilitas ini telah banyak diratifikasi oleh 185 negara di dunia, termasuk Indonesia. Konvensi ini disahkan mengingat sejarah dan penanganan serta banyaknya kasus diskriminasi terhadap penyandang disabilitas termasuk penyandang disabilitas mental yang cenderung kejam dan terus menerus mendapatkan perlakuan yang semena-mena akibat tidak diakui haknya sebagai subjek hukum di berbagai negara. Dalam hal ini berkaitan dengan sejarah perkembangan pendekatan pada penyandang disabilitas dan yang kedua tentang campur aduknya pemahaman tentang konsep kapasitas mental dan kapasitas hukum dari penyandang disabilitas psikososial. ▪ Berawal dari pendekatan belas kasihan dan pendekatan medis mengakibatkan “pengucilan sosial penyandang disabilitas terjadi sepanjang waktu dan wilayah, di semua bidang kehidupan dan telah mengambil berbagai bentuk dan pola, termasuk namun tidak terbatas pada stereotip negatif tentang mereka, penempatan penyandang disabilitas di dalam panti atau tempat yang terisolasi. Kehidupan, pendidikan dan pekerjaan di luar pengaturan reguler, perampasan kebebasan atas dasar disabilitas melalui perlakuan paksa dan pengurungan paksa, serta berbagai bentuk diskriminasi” (vide Jonas Ruskus, Vice Chair-CRPD Committee, World Congress on Adult Capacity, Edinburg, 2022). ▪ Berdasarkan laporan dari berbagai Negara Pihak yang telah ditinjaunya sejauh ini, Komite Konvensi Hak Penyandang Disabilitas mengamati adanya kesalahpahaman tentang pelaksanaan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas dalam konteks hukum nasional, khususnya tentang ruang lingkup 56 yang tepat dari kewajiban Negara Pihak yang harus dilakukan di dalam negerinya, berdasarkan Pasal 12 Konvensi tentang Kesetaraan di Depan Hukum. Terlihat adanya kegagalan yang signifikan dalam memahami bahwa model pendekatan disabilitas yang berbasis hak asasi manusia dan belum sepenuhnya menyiratkan pergeseran dari paradigma substitute decision making ke paradigma supportive decision making yang sesuai dengan komponen Pasal 12 Konvensi. ▪ Konvensi Hak penyandang disabilitas kemudian hadir menjadi sebuah ketentuan hukum HAM internasional penyandang disabilitas untuk mengeliminasi segala bentuk diskriminasi dan kekerasan yang terjadi di dunia. Pendekatan yang dikembangkan adalah berbasis Hak Asasi Manusia di mana Konvensi ini memposisikan persamaan hak di depan hukum merupakan prinsip dasar dalam perlindungan hak asasi manusia, dan sangat diperlukan untuk pelaksanaan hak asasi manusia lainnya. Persamaan hak di depan hukum, juga diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang secara khusus menjamin hak atas persamaan di depan hukum (vide Komentar Umum Konvensi tentang Hak Penyandang Disabilitas Nomor 1/2014, paragraf 5). Selain itu, Pasal 15 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan menjamin kesetaraan perempuan di depan hukum dan mensyaratkan pengakuan kapasitas hukum perempuan atas dasar kesetaraan dengan laki-laki, termasuk dalam hal membuat kontrak perjanjian, mengelola properti dan menjalankan hak mereka dalam sistem peradilan. Pasal 3 Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Rakyat menetapkan hak setiap orang untuk diperlakukan sama di depan hukum dan untuk menikmati perlindungan hukum yang sama. Pasal 3 Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia mengabadikan hak atas kepribadian yuridis dan hak setiap orang atas pengakuan sebagai pribadi di hadapan hukum (vide Ibid, paragraf 6). ▪ Pasal 12 Konvensi Hak Penyandang Disabilitas pun menegaskan tentang perbedaan legal capacity atau kapasitas hukum dan kapasitas mental seseorang. Berdasarkan Pasal 433 KUHPerdata dalam hal ini, konteks 57 penegakannya maupun hukumnya secara materiil menjadi “legal barrier” dan bahkan menjadi “discriminatory law” di Indonesia. Berdasarkan Pasal 433 KUHPerdata, seseorang harus berada di bawah pengampuan jika orang (dewasa) tersebut berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, walaupun terkadang orang tersebut cakap menggunakan pikirannya. Selain itu, orang dewasa juga dapat ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan (disebutkan dalam Pasal 433 KUHPerdata). Terminologi dan penggunaan istilah tersebut juga tidak sesuai dengan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas. Terminologi ini jelas berpengaruh terhadap stigmatisasi dan diskriminasi pada kelompok difabel. Hal ini pun tidak disadari oleh sistem peradilan di Indonesia, sehingga perangkat peradilan dan segala bentuk kebijakan yang dihasilkan pun, bisa dikategorikan sebagai discriminatory terminology dan tidak dikatakan sebagai disability rights sensitive. ▪ Pasal 433 KUHPerdata semakin menguatkan rezim guardianship di mana dampaknya melanggengkan penyandang disabilitas tinggal di panti-panti rehabilitasi dan bahkan mengalami forced treatment and degrading inhuman treatment/pemaksaan pengobatan tanpa informed consent dan perlakuan tidak manusiawi sampai dengan kehilangan hak sebagai warga negara yang fundamental misalnya hak memilih dan dipilih dalam Pemilu, hak untuk menikah dan berkeluarga serta hak memiliki properti termasuk hak mengakses financial affairs misalnya Kredit Bank, KPR bahkan kredit usaha kecil pun tidak bisa diakses. ▪ CRPD hadir dalam hal ini untuk memberikan perspektif baru dalam “universal legal capacity” yang tidak membatasi basis disabilitas atau kapasitas mental, penolakan pengakuan hak persamaaan di depan hukum benar-benar mengakibatkan jutaan penyandang disabilitas mengalami berbagai bentuk diskriminasi, isolasi, dan perlakuan yang tidak manusiawi seumur hidupnya. ▪ Oleh karena itu legal capacity menurut CRPD Pasal 12 dan General Comment/Komentar Umum tentang Pengakuan Kapasitas di depan Hukum yang setara menegaskan dengan kuat bahwa: Kapasitas hukum untuk menjadi pemegang hak memberikan hak kepada seseorang untuk 58 mendapatkan perlindungan penuh atas haknya oleh sistem hukum. Kapasitas hukum untuk bertindak berdasarkan hukum mengakui orang tersebut sebagai agen dengan kekuasaan untuk terlibat dalam transaksi dan membuat, mengubah, atau mengakhiri hubungan hukum. Hak atas pengakuan sebagai agen hukum diatur dalam Pasal 12, paragraf 5 Konvensi seperti yang dijelaskan sebelumnya, yang menguraikan kewajiban Negara-negara Pihak untuk “mengambil semua langkah yang tepat dan efektif untuk memastikan persamaan hak penyandang disabilitas untuk memiliki atau mewarisi properti, untuk mengontrol urusan keuangan mereka sendiri, dan untuk memiliki akses yang sama ke pinjaman bank, hipotek dan bentuk kredit keuangan lainnya, dan memastikan bahwa penyandang disabilitas tidak dirampas properti mereka secara sewenang-wenang.” ▪ Kapasitas mental mengacu pada keterampilan pengambilan keputusan seseorang, yang secara alami bervariasi dari satu orang ke orang lain, dan mungkin berbeda untuk orang tertentu tergantung pada banyak faktor, termasuk faktor lingkungan dan sosial. Pasal 12 Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas, bagaimanapun, memperjelas bahwa “pikiran yang tidak sehat” dan label diskriminatif lainnya bukanlah alasan yang sah untuk penolakan kapasitas hukum. Berdasarkan Pasal 12 Konvensi, defisit atau kekurangan yang dirasakan atau aktualitas dalam kapasitas mental tidak boleh digunakan sebagai pembenaran untuk menolak kapasitas hukum seseorang (vide The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities: A Commentary (Oxford Commentary on International Law), Iias Bantekas, Michael Ashley Stein, et al.). ▪ Oleh karena itu, substansi dari kapasitas hukum tersebut harus diakui agar hak atas kapasitas hukum dapat dipenuhi; mereka tidak bisa dipisahkan. Konsep kapasitas mental itu sendiri sangat kontroversial. Kapasitas mental, seperti yang biasa disajikan, bukanlah fenomena yang objektif, ilmiah, dan terjadi secara alami. Kapasitas mental bergantung pada konteks sosial dan politik, begitu pula disiplin ilmu, profesi dan praktik yang memainkan peran dominan dalam menilai kapasitas mental (vide Ibid.). Selain itu sebagian besar laporan Negara Pihak yang telah diperiksa oleh Komite sejauh ini, konsep 59 kapasitas mental dan hukum telah digabungkan sehingga seseorang dianggap memiliki gangguan keterampilan membuat keputusan, seringkali karena disabilitas kognitif atau psikososial, atau kapasitas hukumnya untuk membuat keputusan tertentu dihapuskan atau dihilangkan. Di bawah ini penjelasan pasal 12 CRPD dalam konteks tentang kapasitas hukum menurut Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (vide Ibid.): “Pasal 12, paragraf 3, mengakui bahwa Negara-negara Pihak memiliki kewajiban untuk memberikan penyandang disabilitas akses untuk mendukung pelaksanaan kapasitas hukum mereka. Negara-negara pihak harus menahan diri untuk tidak menyangkal kapasitas hukum mereka dan harus, sebaliknya, memberikan penyandang disabilitas akses ke dukungan yang diperlukan untuk memungkinkan mereka membuat keputusan yang memiliki dampak hukum. Pasal 12, ayat 4, menguraikan pengamanan yang harus ada dalam sistem dukungan dalam pelaksanaan kapasitas hukum. Pasal 12, paragraf 4, harus dibaca sehubungan dengan Pasal 12 lainnya dan seluruh Konvensi. Ini mengharuskan Negara Pihak untuk membuat pengamanan yang sesuai dan efektif untuk pelaksanaan kapasitas hukum. Tujuan utama pengamanan ini harus memastikan penghormatan terhadap hak, kemauan, dan preferensi orang tersebut. Untuk mencapai ini, pengamanan harus memberikan perlindungan dari penyalahgunaan atas dasar yang sama dengan orang lain. Pasal 12, paragraf 5, mensyaratkan Negara Pihak untuk mengambil tindakan, termasuk tindakan legislatif, administratif, yudikatif dan tindakan praktis lainnya, untuk memastikan hak penyandang disabilitas dalam urusan keuangan dan ekonomi, atas dasar kesetaraan dengan orang lain. Akses ke keuangan dan properti secara tradisional ditolak oleh penyandang disabilitas berdasarkan model pendekatan medis bagi penyandang disabilitas. Pendekatan penolakan kapasitas hukum penyandang disabilitas untuk masalah keuangan harus diganti dengan dukungan untuk menjalankan kapasitas hukum, sesuai dengan Pasal 12 ayat (3). Dengan cara yang sama gender tidak boleh digunakan sebagai dasar diskriminasi di bidang keuangan dan properti, hanya karena memiliki disabilitas.” ▪ Penjelasan dari penafsiran Pasal 12 Konvensi tersebut mendukung dan menguatkan adanya perubahan dan penghapusan atau mencabut ketentuan undang-undang atau hukum nasional yang tidak sesuai dan tidak konsisten dengan kewajiban perjanjian/treaty dalam hal ini Konvensi tentang Hak Penyandang Disabilitas. Perubahan atau pencabutan ketentuan Pasal 433 KUHPerdata ini akan mendukung terwujudnya persamaan hak penyandang disabilitas di depan hukum, sehingga mereka bisa mewujudkan hak-haknya yang lain dengan setara. Ada negara-negara yang sudah melakukan 60 perubahan dan reformasi hukum tentang kapasitas hukum yang setara pada penyandang disabilitas psikososial antara lain Peru, Argentina, Irlandia, Kolombia dan Costa Rica -yang mengakui kapasitas hukum semua penyandang disabilitas, serta telah menghapus rezim pengambilan keputusan pengganti, dan menghapus pembatasan hak-hak mereka dengan menciptakan peraturan hukum untuk mendukung mekanisme supportive decision-making. ▪ Kesimpulannya, pandangan dan analisis yang saya sampaikan kepada Mahkamah Konstitusi adalah mendukung negara Indonesia secara holistik serta berlandaskan pendekatan hak asasi manusia untuk mencabut Pasal 433 KUHPerdata, dengan memastikan dan mengakui bahwa hak penyandang disabilitas mental atas kapasitas hukum tidak dibatasi atas dasar ketidaksetaraan dengan orang lain dan berdasarkan disabilitas yang dimiliki. Praktik-praktik yang ada selama ini harus dihapuskan berikut ketentuan pasal yang diskriminatif, untuk memastikan bahwa kapasitas hukum penuh dipulihkan bagi penyandang disabilitas mental atas dasar komitmen negara yang berlandaskan UUD NRI 1945 dan komitmen meratifikasi Konvensi tentang Hak Penyandang Disabilitas sesuai pelaksanaan amanah dalam Kewajiban Umum dalam Konvensi ini. 3. Ahli Fajri Nursyamsi, S.H., M.H. ▪ Ahli adalah Pengajar di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. ▪ Pasal 433-461 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) mengatur perihal pengampuan. Dampak yang ditimbulkan ketika seorang dewasa berada di bawah pengampuan adalah dianggap tidak memiliki kapasitas hukum, atau bukan lagi subyek hukum, sehingga tidak dapat melakukan tindakan hukum. Bahkan dalam Pasal 452 KUHPer disebutkan bahwa, “Orang yang ditempatkan di bawah pengampuan berkedudukan sama dengan anak yang belum dewasa.” Berdasarkan konsekuensi itu, maka kapasitas hukum orang dewasa yang sedang berada di bawah pengampuan berpindah kepada pengampunya, sehingga tidak berlebihan jika konsep pengampuan dikatakan sebagai penguasaan seseorang terhadap diri pribadi orang lain. 61 ▪ Penihilan kapasitas hukum seorang dewasa yang berada di bawah pengampuan erat kaitannya dengan hak dasar seorang manusia, yaitu untuk mengambil keputusan atas dirinya sendiri. Seorang dewasa yang berada di bawah pengampuan tidak diakui kemampuannya dalam mengambil keputusan, bahkan melalui konsep pengampuan, pengambilan keputusan atas dirinya dialihkan kepada orang lain. ▪ Secara normatif, dalam Pasal 433 KUHPer, pemindahan pengambilan keputusan itu dilakukan secara sepihak. Kata “harus” yang digunakan dalam Pasal 433 KUHPer mengindikasikan adanya paksaan untuk seseorang dengan kondisi tertentu untuk melepaskan kemampuannya untuk mengambil keputusan atas dirinya sendiri. ▪ Walaupun pada pasal-pasal berikutnya diatur mengenai ruang pembuktian dalam ruang pengadilan, tetapi prinsip utama yang tercantum dalam Pasal 433 sudah memposisikan seseorang dungu, gila, mata gelap, dan boros sudah tidak memiliki kapasitas hukum. Dampak lain yang muncul adalah, upaya-upaya yang seharusnya dilakukan untuk mendukung pemulihan kondisi dungu, gila, mata gelap, dan boros tidak lagi dilakukan karena segala upaya hanya dilakukan untuk pengambilalihan. ▪ Kapasitas hukum atau legal capacity dapat dipahami sebagai kemampuan atau kemungkinan seseorang untuk bertindak dalam kerangka sistem hukum (Commissioner for Human Right, 2012, hlm. 7). Kapasitas hukum juga dapat dimaknai sebagai kondisi dimana setiap manusia memiliki hak untuk menentukan pilihannya sendiri, dan pilihan itu diakui secara hukum (Glen, 2015, hlm. 4). ▪ Sedangkan dalam pendekatan personal, menurut Quinn, kapasitas hukum juga dianggap mampu membangun konsep martabat diri (personhood) seseorang (Quinn, 2010, hlm. 10), sehingga kapasitas hukum dalam penggunaannya dapat diibaratkan sebagai pedang sekaligus tameng atau pelindung. Kapasitas hukum diibaratkan sebagai pedang ketika dapat merefleksikan hak seseorang untuk membuat keputusan sendiri, dan keputusan itu diakui oleh orang lain; sedangkan kapasitas hukum diibaratkan sebagai tameng adalah Ketika digunakan sebagai kekuatan bagi seseorang 62 untuk menghentikan atau menolak orang lain agar tidak mengambil keputusan atas nama dirinya (McSherry. 2012, hlm. 23). ▪ Dalam rujukan hukum internasional, konsep kapasitas hukum sudah tercantum dalam Universal Declaration of Human Rights (UDHR) yang diadopsi sejak 1948. Pengadopsian konsep pelindungan terhadap kapasitas hukum dalam UDHR dilakukan sebagai akibat dari pengalaman buruk yang terjadi pada perang dunia kedua, yaitu pembunuhan masal terhadap 60.000 orang dengan disabilitas intelektual dan mental (Glen, 2015, hlm. 4). Hampir 40 tahun berselang, konsep penghormatan dan pelindungan terhadap kapasitas hukum penyandang disabilitas mental diperkuat dalam CRPD. Penghormatan dan pelindungan terhadap kapasitas hukum dalam CRPD dianggap membawa perubahan paradigma yang radikal, berbasis pada perubahan cara pandang medical model menuju social model dalam pengambilan keputusan (Richardson, 2012, hlm. 351). ▪ Namun begitu, Konvensi Internasional itu masih menggunakan subyek “setiap orang”, belum khusus menyebutkan penyandang disabilitas. Lima puluh delapan tahun berselang, ada perubahan pendekatan untuk memberikan pelindungan terkait dengan kapasitas hukum bagi seseorang, termasuk penyandang disabilitas mental. ▪ Majelis Umum PBB memberlakukan CRPD yang secara khusus memberikan penghormatan dan pelindungan terhadap kapasitas hukum penyandang disabilitas, termasuk penyandang disabilitas mental. Pasal 12 paragraf 2 CRPD menyebutkan bahwa setiap negara pihak harus mengakui bahwa seluruh penyandang disabilitas dapat menikmati kapasitas hukumnya secara setara dalam seluruh aspek kehidupan (United Nations, 2006, Pasal 12 paragraf 2). CRPD menempatkan kapasitas mental sebagai suatu hasil dari interaksi individu dan lingkungan sosial, sehingga apabila ada hambatan dalam aspek kapasitas mental maka yang harus diubah adalah pola interaksi individu dan lingkungan sosialnya, bukan fokus kepada memperbaiki atau menyembuhkan orangnya (Series, 2015, hlm. 80). ▪ Perubahan itu harus dilakukan tanpa mengurangi sedikitpun pengakuan terhadap kapasitas hukum orang tersebut. Dalam paragraf 28 Komentar 63 Umum CRPD, Komite CRPD menegaskan bahwa setiap orang, terlepas dari kondisi disabilitas atau kemampuannya dalam mengambil keputusan, memiliki Kapasitas Hukum (Committee on the Rights of Persons with Disabilities 2014, par. 28). Penjelasan dalam paragraf 28 inilah yang mengaskan bahwa pelaksanaan kapasitas hukum bukanlah hasil dari penentuan kapasitas mental, sehingga kedua konsep ini tidak boleh digabungkan (Barton-Hanson, 2018, hlm. 282). ▪ Dalam Komentar Umum pasal 12 CRPD, Komite CRPD memegaskan bahwa Kapasitas Hukum terdiri dari dua aspek, yaitu legal standing dan legal agency. Legal standing fokus pada aspek formil, yatu melihat penyandang disabilitas sebagai subyek hukum atau pemegang hak secara hukum; sedangkan legal agency melihat pada aspek materiil, yaitu kemampuan penyandang disabilitas untuk menlaksanakan haknya. (Committee on the Rights of Persons with Disabilities 2014, par. 13). ▪ Bobot dalam melihat masing-masing aspek inilah yang mempengaruhi variasi pendekatan yang berkembang di berbagai literatur dalam memahami konsep kapasitas hukum. Ada tiga pendekatan dalam memahami kapasitas hukum berbasis pada legal standing dan legal agency, yaitu pendekatan Seluruhnya atau Tidak Sama Sekali (All or Nothing), pendekatan Universal, dan pendekatan Rangkaian Kesatuan (Continuum) (Browning et al, 2014, hlm. 4). ▪ Pendekatan “Seluruhnya atau Tidak Sama Sekali” (All or Nothing) merupakan pendekatan klasik yang berbasis kepada asumsi atau praduga bahwa setiap orang dengan disabilitas mental pasti tidak memiliki kapasitas hukum. Dalam pendekatan ini tidak sama sekali mempertimbangkan bobot dalam legal standing atau legal agency, karena anggapan dasarnya adalah semua penyandang disabilitas, terutama penyandang disabilitas mental, adalah sama (Browning, Bigby and Douglas, 2014, hlm. 4). Dampak dari pandangan ini adalah penyandang disabilitas tidak diakui kapasitas hukumnya, dan dalam mengambil keputusan atas dirinya dapat diambil alih oleh orang lain. ▪ Pendekatan Universal lebih banyak melihat kepada legal standing dibandingkan legal agency, sehingga argumentasi utamanya lebih melihat pada aspek formil, yaitu setiap orang adalah subyek hukum yang memiliki 64 hak atas kapasitas hukum. Pendekatan ini tidak menekankan kepada kemampuan individu untuk membuat keputusan, tetapi lebih menekankan kepada hak individu untuk membuat keputusan dan dihormati atas keputusannya tersebut (Bach & Kerzner, 2010, hlm. 18). Cara pandang ini menempatkan kapasitas hukum lebih dari sekadar pengambilan keputusan, tetapi lebih kepada merepresentasikan untuk menjadi manusia seutuhnya (Commissioner for Human Rights, 2012). ▪ Pendekatan Universal banyak dipengaruhi oleh sudut pandang filosofis, dibandingkan praktis, dimana kapasitas mental tidak dianggap sebagai kondisi diri seseorang, tetapi hasil dari interaksi sosial dan bersifat kontekstual, yang kemudian berdampak kepada kemampuan seseorang dalam mengambil keputusan (Browning et al, 2014, hlm. 7). Pendekatan Universal lebih banyak digunakan dalam prinsip-prinsip umum, baik secara internsional seperti dalam UDHR, ICCPR, dan CRPD; maupun dalam konstitusi suatu negara. ▪ Pendekatan Rangkaian Kesatuan atau Continuum berupaya menguatkan kembali pertimbangan terhadap legal agency dibandingkan dengan hanya melihat pada legal standing. Pendekatan ini tetap mengakui bahwa setiap orang adalah subyek hukum, tetapi tidak berhenti disitu karena dalam aspek praktis perlu melihat kepada kemampuan orang tersebut untuk menggunakan haknya, terutama dalam pengambilan keputusan. Pendekatan ini mengakui bahwa kemampuan seseorang dalam melakukan tindakan hukum tidaklah tetap atau statis, tetapi dapat berubah seiring waktu. Hal itu terjadi karena pengaruh dari lingkungan dan pengalaman individu (Browning et al, 2014, hlm. 7). Oleh karena itu, dalam pendekatan ini sangat relevan untuk melakukan penilaian terhadap kapasitas mental seseorang dengan mempertimbangkan aspek sosial dan faktor kontekstual lainnya, yang sangat mungkin ada perbedaan antara penilaian terhadap satu orang dengan orang lainnya (Browning et al, 2014, hlm. 7). Hal itu juga yang membedakan dengan jelas pendekatan Continuum dengan pendekatan Semua atau Tidak Sama Sekali (All or Nothing) yang hanya berbasis kepada praduga terhadap status 65 atau label seseorang sebagai seorang penyandang disabilitas, dan menyeragamkan kondisi satu penyandang disabilitas dengan yang lainnya. ▪ Dalam pendekatan Continuum memungkinkan seseorang dinyatakan tidak memiliki kapasitas hukum (Browning et al, 2014, hlm. 7). Namun begitu, untuk sampai menyatakan seseorang tidak memiliki kapasitas hukum, bahkan berdampak kepada pembatasan hak orang tersebut, proses yang dilalui tidak mudah. Selain tidak mudah, proses penilaian juga harus didahului dengan serangkaian aktivitas untuk mendukung orang tersebut dapat mengambil keputusan secara mandiri, yang dikenal dengan Supported Decision Making. Hal itu juga yang membedakan dengan pendekatan Semua atau Tidak Sama Sekali, yang langsung mengambilalih pengambilan keputusan atas diri seorang penyandang disabilitas atau dikenal dengan substituted decision making (Browning et al, 2014, hlm. 7). ▪ Dalam konteks pengampuan yang berlaku di Indonesia, khususnya yang diatur dalam Pasal 433, masih menggunakan pendekatan All or Nothing dalam menilai kapasitas hukum seorang penyandang disabilitas mental. Pasal 433 menilai bahwa seseorang yang dungu, gila, mata gelap, dan boros sudah pasti kehilangan kapasitas hukumnya secara utuh, tanpa melihat bahwa kondisi itu hanya terkait dengan legal agency, yang tidak otomatis menghilangkan legal standing seseorang. ▪ Untuk memastikan seseorang berada di bawah pengampuan perlu diberikan dukungan terlebih dahulu agar kondisi dungu, gila, mata gelap, dan boros dapat pulih, sehingga mengembalikan kemampuan legal agency seseorang dan kembali memiliki kapasitas hukum secara penuh. Konsepsi cara pandang yang menstempel seseorang dungu, gila, mata gelap, dan boros sebagai seseorang yang tidak memiliki kapasitas hukum inilah yang menjadikan Pasal 433 menjadi norma yang diskriminatif. ▪ Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa, “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” Norma itu melindungi setiap orang untuk tidak mendapatkan 66 tindakan diskriminatif atau perlakuan yang berbeda, atas dasar apapun, tentu termasuk alasan kondisi fisik/mental seseorang. ▪ Ketentuan dalam Pasal 433 KUHPer yang mengharuskan seseorang berada di bawah pengampuan karena kondisi mentalnya yang menjadikan gila, mata gelap, dan boros serta dampak dari pengampuan adalah kehilangan kapasitas hukum dan kehilangan hak untuk mengambil keputusan sendiri, maka dapat dikatakan bahwa hal itu termasuk perlakuan diskriminatif yang dimaksud oleh Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945. ▪ Lebih jah lagi, kondisi gila, mata gelap, dan boros tidak serta merta menjadikan seseorang kehilangan legal standingnya, sehingga tidak otomatis orang tersebut kehilangan kapasitas hukumnya. Justru yang harus dilakukan adalah adanya dukungan yang diberikan oleh Negara sebagai pengemban kewajiban pemenuhan HAM, dalam hal ini Pemerintah, agar yang bersangkutan menjadi pulih dan bisa mendapatkan kembali legal agency yang dimilikinya untuk mengambil keputusan secara mandiri. ▪ Bentuk dukungan itu juga diatur dalam Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945, yang menyebutkan bahwa, “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.” Oleh karena itu, langkah untuk menyerahkan hak pengambilan keputusan kepada orang lain seharusnya merupakan upaya terakhir atau ada alasan kedaruratan tertentu, sehingga tidak tepat lagi menggunakan konsep pengampuan yang saat ini diatur dalam Pasal 433 KUHPer. 4. Ahli Bhargavi Venkatasubramaniam Davar, Ph.D. ▪ Ahli adalah Direktur Eksekutif lembaga Transforming Communities for Inclusion ‘Mengubah Masyarakat untuk Inklusi’ (TCI). Sejarah hukum ketidakcakapan Para pembuat kebijakan dan pemerintah dapat menganggap bahwa peraturan pengampuan, ketidakcakapan hukum dan kesehatan mental untuk menghalangi orang-orang dari kapasitas dan kebebasan mereka adalah peraturan 'modern'. Pemerintah dapat menganggap bahwa agar suatu negara menjadi 'modern', undang- undang tersebut harus ada. Akan tetapi, 67 kita perlu menggunakan sudut pandang yang kontekstual dan historis. Kita harus menempatkan awal dari peraturan ini dalam konteks waktu berabad- abad lalu. Dalam sejarah, ketentuan mengenai pengingkaran atau pembatasan atas kapasitas hukum dari kelompok orang-orang ini sudah lebih dari dua abad di banyak negara. Ketentuan-ketenuan hukum ini berasal dari sejarah kolonial dari suatu negara tertentu. Wilayah Asia Pasifik mengalami penjajahan oleh negara-negara berbeda, termasuk lnggris, Prancis, Spanyol, Belanda dan lainnya. India, Malaysia, Singapura, Kepulauan Fiji dan negara- negara persemakmuran mewarisi undang-undang ini dari lnggris. Filipina mendapatkan ketentuan tentang ketidakcakapan dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata mereka dari Spanyol; dan Laos, Vietnam dan Kamboja - dari Prancis. Terdapat beranekaragam kerangka hukum, oleh sebab itu, dalam wilayah Asia Pasifik ditinggalkan oleh para penjajah. Mereka tidak universal, tetapi kontekstual pada fungsi dan tujuan politis dari para penjajah. Akan tetapi, berhubung prioritas nasional ditentukan pasca Kemerdekaan, di banyak negara dalam wilayah ini, peraturan dan ketentuan ini tidak mendapatkan perhatian yang memadai untuk pertimbangan dan pencabutan. Beberapa, yang sangat diskriminatif dan mengakibatkan kemarahan publik, seperti 'Peraturan tentang Penderita Penyakit Kusta' (1898), dicabut di beberapa negara. Banyak ketentuan hanya sejenis 'kotoran hukum' yang dihimpun dalam sejarah, tidak banyak dipakai, diubah atau diperbarui, akan tetapi ada di sana di dalam buku-buku hukum. Di India misalnya, lebih dari 200 ketentuan tentang ketidakcakapan hukum dari orang-orang yang memiliki 'gangguan jiwa' ditemukan dalam semua kelas peraturan (keluarga, sipil, perjuangan/perang, bisnis, perpajakan, kejahatan, dll.) [lihat Davar, B.V. (2015). ‘Legal Capacity and Civil Political Rights of persons with psychosocial disabilities’ in Hans, A. (Ed.) Disability, Gender and the Trajectories of Power. New Delhi: Sage Publications]. Untungnya, banyak dari ketentuan tersebut tidak digunakan lagi. Sebagian ketentuan, seperti perwalian, yang mungkin memiliki nilai fungsional untuk melindungi sebagian kelompok orang, lebih diperoleh di dalam ruang lingkup 68 pembuatan peraturan dan yurisprudensi. Ketentuan peraturan keluarga mengenai ketidakmampuan, perceraian dan/atau perwalian (misalnya, mengambil perwalian atas anak-anak atau pengajuan perceraian) juga merupakan suatu ketentuan fungsional dan diskriminatif, menghalau perempuan sebagai pemegang hak asasi manusia, digunakan secara lebih luas (lihat Dhanda, A. (2000). Legal Order: Mental disorder. New Delhi: Sage Publications). Terdapat juga negara-negara (Jepang, Thailand, Bhutan, Nepal, dll.) yang tidak dijajah oleh negara asing mana pun dalam 2 abad terakhir. Memang mereka memiliki undang-undang derivatif yang diambil dari negara-negara lain, dalam perjalanan mereka menuju 'modernisasi'. Misalnya, sementara Filipina tidak memiliki ketentuang tentang ketidakcakapan untuk pembatalan perkawinan, Mahkamah Agung, sebagai sarana untuk mengizinkan perceraian secara hukum, telah menafsirkan ketentuan “ketidakcakapan psikologis” yang diskriminatif pada tahun 2021 ke Hukum Keluarga. Di Nepal, ketidakcakapan untuk mengadakan kontrak, di antara beberapa fitur hukum yang baru dalam Hukum Kontrak, diperkenalkan pada tahun 2000 dan telah mengakar dalam undang-undang pada tahun 2019 (lihat Satya Narayan Kalika (2020). An Analysis of Major Provisions of Nepalese Law of Contract (Bagian-V of Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Muluki, 2074). Dalam Management Dynamics. 23(1). DOI: htt ps:/ /doi. org/ 10.3126/md.v23i1.35570). Ketentuan-ketentuan tentang kesepakatan paksa untuk Thailand muncul pada tahun 2008 untuk pertama kali melalui pengumuman undang-undang kesehatan mental yang baru. Perlu dicatat juga bahwa sebagian kelompok menjadi korban dari ketentuan- ketentuan, termasuk perempuan, para penyandang disabilitas, warga lanjut usia, “gelandangan”, “orang gila”, “orang idiot”, “lemah pikiran”, “berpikiran sederhana”', “pailit”, “penyintas kusta”, “kasta penjahat”, mereka yang dituduh melakukan kejahatan, dll. Dalam masa sejarah, kelompok-kelompok ini tidak normal secara sosial dan dipertimbangkan untuk dicabut kemerdekaannya. Seiring berjalannya waktu ke arah modernisasi kelompok ini dapat diobati, sebagai kelompok yang diidentifikasikan dengan penemuan suatu disabilitas. 69 Dalam konteks sejarah diskriminasi terhadap sebagian penduduk ini, hukum Indonesia tidak memiliki warisan ketidakcakapan yang menyeluruh, dan ketentuan mengenai pengampuan diturunkan dari Belanda pada abad 1800. Suatu kajian baru- baru ini di Indonesia menemukan bahwa pengampuan resmi sudah jarang dipakai selama beberapa dekade terakhir. Akan tetapi, terdapat kekhawatiran mengenai pengampuan tidak resmi' dan sikap publik untuk mengambil kapasitas pembuatan keputusan dari orang-orang yang dipandang secara sosial sebagai tidak mampu. Sementara anggota keluarga memang ikut campur dengan kepentingan mereka sendiri untuk mengeluarkan kemampuan orang-orang, akan tetapi, anggota keluarga seringkali menjadi sistem pendukung yang paling dapat dipercaya (lihat Albert Wirya, Yosua Octavian, Hisyam lkhtiar, Ricky Gunawan, Jamie Walvisch, Piers Gooding (2020). Assessing Indonesian Guardianship Laws. Protecting the rights of people with psychosocial disabilities. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat). Laporan yang unik ini memberikan kepercayaan diri kepada Indonesia bahwa, beralih dari pengampuan paripurna ke pembuatan keputusan yang didukung tidak akan terlalu sulit dan bahwa ha! itu seharusnya dilakukan. Hanya sedikit orang yang telah sesungguhnya menggunakan, atau telah menyalahgunakan metode pengampuan paripurna. Memang, sebagaimana diperlihatkan dalam pengalaman di seluruh dunia, kemungkinan untuk menyalahgunakan pengampuan paripurna lebih besar daripada penggunaannya. ▪ Di sini dan sekarang - Menjamin kapasitas hukum dalam hukum internasional Saya memohon di hadapan Mahkamah yang Mulia, agar praktik-praktik seperti penolakan terhadap kecakapan hukum, pengampuan, komitmen yang dapat dipaksakan ke suatu institusi bagi “orang gila”, menghilangkan kuasa pembuatan keputusan dari seseorang berdasarkan disabilitas dan praktik- praktik tersebut bukan praktik medis. Hal ini merupakan praktik-praktik sosial yang telah diberi kekuatan kebijakan selama berabat-abad dan telah menjadi kebiasaan kuno, pantang mengalah. Layaknya semua kebiasaan buruk, kebiasaan ini juga sangat mahal untuk ditegakkan oleh pemerintah. Di 70 seluruh dunia, pemerintah dengan kebiasaan kebijakan yang buruk dan kuno ini sedang berusaha untuk mengubahnya. Mereka bercita-cita untuk mengembalikan suara dari para penyandang disabilitas pada pusat perubahan kebijakan. TCI telah menjadi salah satu pemimpin suara-suara dalam menunjukkan arah ke depan. Kami memohon agar Mahkamah mempertimbangkan sejarah dari hukum dan yurisprudensi hak asasi manusia internasional tentang dekolonisasi kebijakan disabilitas kita di wilayah Asia Pasifik dan memberikan cahaya baru atas dukungan dan pemeliharaan masyarakat. Hak atas pengakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 12), yang diatur dalam Konvensi tentang Hak-hak orang dengan Disabilitas (CRPD) mengikuti arah hak asasi manusia dalam hukum internasional yang ada. Pasal 6 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada”. Hal ini dikumandangkan dalam Perjanjian lnternasional untuk Hak Politik Sipil dan Konvensi untuk Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), Pasal 15. Komite CEDAW telah lama mengakui bahwa pembatasan kemampuan hukum dan penolakan memengaruhi perempuan secara tidak proporsional, termasuk perempuan dengan disabilitas. Komite tersebut telah memberikan bimbingan tentang pencabutan peraturan yang menolak kecakapan hukum secara khusus menyebut perempuan dengan disabilitas intelektual dan psikososia, dan juga telah berbicara mengenai institusionalisasi. Mekanisme hak asasi manusia PBB lainnya, seperti resolusi OHCHR tentang Kesehatan Mental dan Hak Asasi Manusia, laporan-laporan dari Pelapor Khusus (SR) (Disabilitas), Pelapor Khusus untuk Konvensi tentang Penyiksaan, Pelapor Khusus untuk Kejahatan terhadap perempuan dan Pelapor Khusus untuk Standar Tertinggi Kesehatan dan kesejahteraan, semuanya telah memberikan temuan mereka yang konsisten mengenai penolakan yang diberikan dalam ketentuan ketidakcakapan hukum yang terdapat dalam undang-undang, dalam berbagai konteks, seringkali menyebutkan sistem pemeliharaan kesehatan sebagai penjahat dari 71 pelanggaran hak asasi manusia, bahkan menyebut beberapa pelanggaran, termasuk institusionalisasi, di bawah bab “perlakuan kejam, tidak manusiawi, menyiksa”. “Pedoman tentang Deinstitusionalisasi PBB, termasuk selama keadaan darurat” yang baru-baru ini diadopsi pada bulan September 2022, telah mengklarifikasi bahwa institusionalisasi melibatkan penolakan secara fakta atas kapasitas hukum orang-orang dengan disabilitas, melanggar Pasal 12. Laporan antar lembaga di bawah Strategi lnklusi Disabilitas PBB telah menganggap masalah tentang hambatan hukum atas persetujuan yang diberikan sebelumnya, terutama dalam konteks hak-hak kesehatan seksual dan reproduksi. Memang, terdapat gema di dalam berbagai mekanisme hak asasi manusia PBB untuk merombak ketentuan-ketentuantentang ketidakcakapan hukum, termasuk yang terkait dengan pengampuan dan institusionalisasi. ▪ Pengampuan dan kecanggungan moral bagi budaya Asia TCI mengukur semua intervensi kebijakan dari segi apakah intervensi tersebut mengedepankan nilai moral dan praktik inklusi disabilitas dan menjalani kehidupan dalam masyarakat atau tidak. Kebutuhan dan kemanjuran dari suatu hukum harus diukur terhadap moralitas. Hukum dan moralitas tidak boleh berada pada ujung yang berlawanan dari pilihan kebijakan. Hukum dan moralitas harus memiliki area kompromi yang sama. Moralitas adalah kontekstual bagi konteks budaya manusia, sistem kepercayaan mereka dan bagaimana hubungan antar manusia, interkoneksi secara sosial dan bersatu sebagai unit-unit sosial. Budaya Asia memiliki identitas masyarakat yang kuat, di atas dan lebih dari identitas pribadi atau bahkan keluarga. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, hukum pengampuan formal sudah jarang dipakai selama beberapa dasawarsa sejak keberadaannya: Apakah undang-undang ini dapat diterirna oleh keluarga dan masyarakat Indonesia, apakah suatu pertanyaan layak untuk pemeriksaan oleh Mahkamah yang Mulia. TCI mengadvokasi untuk inklusi masyarakat, suatu pemikiran bahwa masyarakat harus diberdayakan untuk mendukung setiap orang, tanpa 72 meninggalkan siapa pun di belakang. Peran pemerintah adalah untuk memperkuat sistem-sistem dukungan, tetapi tidak untuk melemahkannya. TCI telah memperdebatkan bahwa undang- undang perwalian, sama seperti undang-undang ketidakcakapan lain, melemahkan tatanan sosial, dengan membawa politik kepentingan di dalam keluarga. Hal ini terutama terjadi di mana keuangan, pensiun, properti, rekening bank, anak-anak, warisan, dll. terlibat, dari orang yang kapasitasnya sedang ditantang. Setiap peraturan yang mendiskualifikasi seperti itu, di mana kehidupan dan pilihan seseorang, diizinkan untuk dirampas oleh orang lain dalam keluarga dekat dan masyarakat, mengakibatkan konflik. Pembuatan keputusan sehari- hari bahkan tentang hal kecil menjadi ladang pertempuran bagi anggota keluarga dan masyarakat. Berhubung suatu pengadilan terlibat dalam arbitrase final, masalah keluarga diserahkan kepada pihak negara. Budaya Asia sangat menghargai kehormatan keluarga. Hidup dalam situasi dengan konflik hukum setiap hari, merambat ke masalah keluarga, biasanya bukan suatu skenario yang sangat diterima bagi orang Asia, di mana bukan hanya martabat individual, tetapi martabat keluarga juga berisiko, dan kehormatan terancam. Terutama di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, dimana TCI bekerja, biaya untuk menegakkan kerangka hukum tentang Pengampuan mendatangkan kesulitan besar. Keluarga akan lebih memilih untuk membiayai sistem pendukung, bagaimana pempersiapkan orang tersebut untuk kehidupan sehari-hari, meminta tetangga sebagai balasan atas pemberian makanan, dll. ketimbang lari ke pengadilan sesekali. Sebagaimana terlihat dalam laporan Wirya et al. (2020), fitur yang paling suram dari pengampuan formal di Indonesia adalah kegagalan pengamanan prosedur, karena keluarga jarang kembali untuk menelaah atau mengembalikan kapasitas. Baik mereka maupun sumber daya tidak mempunyai waktu untuk mengejar perdebatan hukum tersebut. Pengampuan, sebagaimana ditemukan di seluruh dunia, belum melindungi siapa pun, tetapi malahan telah digunakan untuk mengeluarkan semua sumber daya dan kuasa dari seseorang, yang pada akhirnya memberikan kepada mereka “kematian sipil”. Hal ini sama seperti “pembelengguan 73 hukum”, melebihi dan di atas pembelengguan fisik yang dapat dialami oleh orang-orang dengan disabilitas psikososial. Dalam hukum internasional dan domestik saat ini, kepribadian binatang dan bentuk kehidupan lainnya sedang tunduk pada peninjauan hukum. lni adalah kondisi moral yang menyedihkan di mana sekarang kita berdebat tentang “kepribadian” dari sekelompok manusia tertentu. lnklusi, kesadaran akan inklusi, membangun kapasitas masyarakat untuk inklusi, adalah sebagian dari strategi visioner TCI, antara lain, telah mendokumentasikan dan sedang mengusulkan, sebagai solusi untuk pengambilan keputusan yang didukung. Ketika masyarakat bersatu untuk mendukung para penyandang disabilitas, keluarga diberdayakan secara ekonomi dan sosial, hal ini menjadi suatu wadah bagi seluruh masyarakat, yang dibangun dalam suatu jaringan dukungan. Program-program tersebut, apabila dibentuk, memberi bukti atas gagasan bahwa, biasanya, dalam setiap masyarakat manusia, setiap orang memerlukan dukungan, termasuk para penyandang disabilitas. Contoh dari masyarakat tersebut ada di seluruh dunia, termasuk wilayah Asia Pasifik, di mana membangun dukungan melalui hubungan keluarga dekat dan jauh, layanan sosial dan kelompok peduli membantu dalam pengambilan keputusan yang didukung. ▪ Kesimpulan 1) Jangan ada rintangan konstitusional untuk mengakui para penyandang disabilitas psikososial sebagai manusia di depan (pemegang hak) dan (sebagai pelaku) di bawah hukum. 2) Pengampuan tidak mematuhi hukum internasional mana pun, dan sebagai penandatangan pada CRPD, CEDAW, CAT, CRC, dll., perlu dihapus. 3) Secara praktis, untuk Indonesia, berhubung pengampuan formal hampir tidak pernah dipakai, dan ketika dipakai oleh sejumlah kecil orang hal itu telah mengakibatkan diskualifikasi atas kepribadian dan semua hak asasi manusia, Mahkamah yang Mulia perlu mempertimbangkan pencabutan ketentuan ini dari peraturan. 74 4) Setiap peraturan yang berkaitan yang mengakibatkan pembatalan hak untuk membuat keputusan dari para penyandang disabilitas (seperti prosedur komitmen paksa dalam undang-undang kesehatan mental) harus dicabut. 5) Sebagai langkah baru untuk pengambilan keputusan yang didukung, Mahkamah yang Mulia dapat mempertimbangkan mekanisme common law seperti setiap ketentuan yang menyangkut surat kuasa untuk jangka waktu terbatas, hukum menyangkut kesepakatan antara asosiasi orang- orang, daftar perjanjian jaringan dukungan, dll. 6) Akan tetapi, sementara prosedur hukum tersebut kemungkinan telah jauh dikeluarkan dari kehidupan sosial orang-orang yang kurang beruntung penyandang disabilitas, ketentuan hukum seperti perlindungan sosial atau penyediaan perumahan, harus mendukung hak untuk hidup secara bebas di dalam masyarakat. 7) Praktik informal anggota keluarga dan masyarakat untuk meniru pengampuan hukum dapat ditangani melalui suatu kampanye kesadaran yang tersebar luas, melalui kemitraan dengan OPD, tentang orang dengan semua disabilitas diakui sebagai 'orang-orang' dan diikutsertakan dalam masyarakat. Program-program seperti yang sudah ada di wilayah Asia Pasifik mungkin dapat diuji di Indonesia. 8) Pemerintah harus mendukung program-program percontohan mengenai memampukan masyarakat inklusif, dengan mengambil keahlian internasional atau domestik. TCI dapat bekerjasama dalam prakarsa tersebut untuk mentransformasikan masyarakat ke arah penyertaan orang-orang dengan disabilitas psikososial. 5. Ahli Steven Allen, LL.B. (Hons) ▪ Ahli adalah Direktur Eksekutif Validity Foundation-Mental Disability Advocacy Centre, Budapest, Hungaria. ▪ Berikut ini pokok-pokok keterangan Ahli. 1) Undang-undang dan kebijakan yang membatasi atau menolak pengakuan yang sama di hadapan hukum bagi penyandang disabilitas juga melanggar kewajiban internasional yang mengikat Negara-Negara Pihak 75 pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (selanjutnya disebut: “CRPD”). Republik Indonesia meratifikasi CRPD tanpa syarat pada tanggal 30 November 2011, bergabung dengan 184 Negara Pihak lainnya dan berkontribusi pada CRPD menjadi salah satu instrumen hak asasi manusia internasional yang paling banyak diratifikasi. 2) CRPD merupakan instrumen hukum internasional utama yang memberikan pengakuan secara eksplisit atas semua hak asasi manusia dan kebebasan bagi penyandang disabilitas. Namun, penting untuk diakui bahwa CRPD tidak menciptakan kelas-kelas baru atau hak-hak khusus bagi penyandang disabilitas, melainkan bertujuan untuk memastikan bahwa manfaat dari hak-hak yang ada sepenuhnya diperluas dan dijamin bagi para penyandang disabilitas. Memang, CRPD diadopsi karena sejarah penolakan hak yang sama bagi penyandang disabilitas di seluruh dunia dan kebutuhan untuk meningkatkan pengakuan dan perlindungan martabat dan nilai yang melekat, perlindungan otonomi, kemandirian dan inklusi mereka dalam masyarakat, tanpa diskriminasi (lihat Pembukaan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (CRPD). 3) Tujuan CRPD diatur dalam Pasal 1 CRPD sebagai berikut: Tujuan Konvensi ini adalah untuk memajukan, melindungi dan menjamin penikmatan penuh dan setara semua hak asasi manusia dan kebebasan dasar oleh semua penyandang disabilitas, dan untuk melindungi martabat yang melekat pada mereka. Penyandang disabilitas termasuk mereka yang memiliki gangguan fisik, mental, intelektual atau sensorik jangka panjang yang dalam interaksi dengan berbagai hambatan dapat menghambat partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat atas dasar kesetaraan dengan orang lain. 4) Seperti yang dijelaskan dalam teks CRPD sendiri, Negara-Negara Pihak berkewajiban untuk memajukan, melindungi, dan menjamin seluruh hak asasi manusia dan kebebasan bagi penyandang disabilitas, dan melakukan ini tanpa diskriminasi atas dasar kecacatan atau kecacatan - baik yang nyata maupun yang dirasakan (Lihat Pasal 5 CRPD). Meskipun CRPD tidak menciptakan hak atau kebebasan baru, namun dalam instrumen hukum khusus yang secara eksplisit memperluas perlindungan 76 universal bagi penyandang disabilitas, dan lebih tepatnya menyebutkan kewajiban Negara Pihak dalam mewujudkannya. Oleh karena itu, ketika muncul pertanyaan mengenai penikmatan atau pembatasan hak atau kebebasan oleh penyandang disabilitas, CRPD menetapkan batasan untuk menilai tindakan, kebijakan atau undang-undang. Dengan demikian, dapat dianggap memiliki status lex specialis dan dapat digunakan sebagai sumber untuk memandu kebijakan dan pengambilan keputusan yudisial. 5) Penyandang disabilitas, akademisi dan ahli hukum tata negara secara internasional umumnya menunjukkan bahwa adopsi CRPD memberikan dorongan untuk “pergeseran paradigma” dari pendekatan tradisional ke penyandang disabilitas (Lihat T Degener, 2011, A New Human Rights Model of Disability, dalam V Della Fina, dkk. (eds), The United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities). Lebih khusus lagi, “pergeseran” ini meminta para pembuat kebijakan, pengadilan, pengemban tugas, dan masyarakat kita untuk menjauh dari impuls lama yang eksklusif, medis, dan paternalistik di masa lalu yang didasarkan pada pengucilan, manajemen, kontrol, dan perawatan hukum dan sosial, menuju pendekatan berbasis hak asasi manusia terhadap disabilitas yang sepenuhnya mengakui martabat dan otonomi penyandang disabilitas sebagai subjek hak. Dengan demikian, CRPD menciptakan “wacana hak” baru (Lihat P Harpur, 2012, Embracing the new disability rights paradigm: the importance of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, Disability & Society) yang berfokus pada pemberdayaan penyandang disabilitas, dan menetapkan kewajiban yang jelas bagi Negara Pihak untuk mencegah diskriminasi atas dasar disabilitas dalam undang-undang, kebijakan, dan praktik (Lihat Pasal 5 ayat (2) CRPD). 6) Alih-alih menerapkan pendekatan diskriminatif yang menggambarkan penyandang disabilitas sebagai “defisit”, pendekatan berbasis hak asasi manusia menuntut fokus pada identifikasi hambatan hukum, politik, sosial, lingkungan dan sikap terhadap pelaksanaan hak. Antara lain, Negara Pihak CRPD memiliki kewajiban umum yang luas sebagaimana diatur 77 dalam Pasal 4, termasuk mengadopsi tindakan legislatif, administratif dan tindakan lain untuk melaksanakan hak-hak Konvensi; untuk mengubah atau menghapus undang-undang, peraturan, kebiasaan atau praktik yang mendiskriminasi penyandang disabilitas; dan menahan diri dari terlibat dalam tindakan atau praktik yang tidak sesuai dengan Konvensi. 7) Kesetaraan di depan hukum dan non-diskriminasi adalah elemen inti dari sistem hukum hak asasi manusia internasional, yang menjamin pengakuan yang sama atas seseorang dan menyediakan mekanisme di mana semua hak dan kebebasan lainnya dapat dilaksanakan, diklaim dan dibenarkan. Aspek hak dapat ditelusuri di semua sumber hukum internasional, termasuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Pasal 2 dan 7), Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (Pasal 2, 3, 4 dan 26), dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Pasal 2, 3 dan 4). Pengadilan Inter-Amerika, misalnya, menganggap kesetaraan dan non-diskriminasi memiliki status jus cogens di bawah hukum internasional. 8) CRPD mengakui hak atas kesetaraan dan non-diskriminasi sebagaimana berlaku bagi penyandang disabilitas dalam Pasal 5, sedangkan Pasal 12 mengatur hak atas pengakuan yang sama di depan hukum bagi semua penyandang disabilitas, sehingga menjamin kesanggupan hukum penyandang disabilitas tanpa terkecuali. 9) Relevansi khusus untuk proses ini, teks tidak memungkinkan untuk pembatasan atau penolakan kapasitas hukum penyandang disabilitas dalam keadaan apapun. Sebaliknya, kewajiban Negara Pihak secara jelas ditetapkan sebagai jaminan “akses penyandang disabilitas terhadap dukungan yang mungkin mereka perlukan dalam menjalankan kapasitas hukum mereka”. Komite Hak Penyandang Disabilitas (selanjutnya disebut: “Komite CRPD”), badan ahli berwenang yang dibentuk berdasarkan Pasal 34 CRPD dan bertugas mengawasi pelaksanaan Konvensi, telah menyebut kecakapan hukum sebagai “sifat universal yang melekat pada semua orang berdasarkan kemanusiaannya dan wajib dijunjung tinggi bagi penyandang disabilitas atas dasar kesetaraan 78 dengan orang lain” (Lihat PBB, Komite Hak Penyandang Disabilitas, Komentar Umum No. 1 (2014) – Pasal 12). Komite selanjutnya menjelaskan hubungan yang tak terpisahkan antara kapasitas hukum dan pelaksanaan hak-hak lain, dan memperjelas bahwa penolakannya atas dasar disabilitas tidak pernah dapat dibenarkan: “8. […] Kapasitas hukum sangat diperlukan untuk pelaksanaan hak- hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Hal ini menjadi sangat penting bagi para penyandang disabilitas ketika mereka harus membuat keputusan mendasar yang mengatur kembali kesehatan, pendidikan dan pekerjaan mereka. Penolakan kapasitas hukum penyandang disabilitas, dalam banyak kasus, menyebabkan mereka kehilangan banyak hak fundamental, termasuk hak untuk memilih, hak untuk menikah dan berkeluarga, hak reproduksi, hak orang tua, hak untuk memberikan persetujuan untuk hubungan intim dan perawatan medis, dan hak atas kebebasan. 9. Semua penyandang disabilitas, termasuk penyandang disabilitas fisik, mental, intelektual atau sensorik, dapat terpengaruh oleh penolakan kapasitas hukum dan pengambilan keputusan pengganti. Namun, penyandang disabilitas kognitif atau psikososial telah, dan masih, terpengaruh secara tidak proporsional oleh rezim pengambilan keputusan pengganti dan penyangkalan kapasitas hukum. Komite menegaskan kembali bahwa status seseorang sebagai penyandang disabilitas atau adanya kecacatan (termasuk kecacatan fisik atau sensorik) tidak boleh dijadikan dasar untuk menolak kapasitas hukum atau hak apa pun yang diatur dalam pasal 12. Semua praktik yang bertujuan untuk melanggar pasal 12 harus dihapuskan untuk memastikan bahwa kapasitas hukum penuh dikembalikan kepada penyandang disabilitas atas dasar kesetaraan dengan orang lain.” Pengambilan keputusan pengganti tidak “melindungi” penyandang disabilitas 10) Harus digarisbawahi dari sebelumnya bahwa pembatasan atau penyangkalan kapasitas hukum dan pemaksaan pengambilan keputusan pengganti atas dasar disabilitas selalu bertentangan dengan hak atas pengakuan yang sama di hadapan hukum dan merupakan campur tangan yang mendalam dalam kehidupan penyandang disabilitas. Sementara sistem pengampunan, kurator, dan lembaga serupa sering dianggap sebagai tindakan “perlindungan”, mereka gagal untuk mengakui bahwa pengingkaran terhadap kapasitas hukum itu sendiri merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan membuat para penyandang disabilitas rentan terhadap pembatasan yang ketat dalam menjalankan 79 berbagai hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya, mengurangi status mereka sebagai warga negara penuh dan menyangkal perlindungan hukum dalam mempertahankan klaim hak asasi manusia mereka. 11) Saat ini berkembang konsensus internasional yang menggantikan rezim pengambilan keputusan, seperti yang ditetapkan dalam Pasal 433 KUHPerdata, justru memfasilitasi dan meningkatkan kerentanan penyandang disabilitas terhadap berbagai bentuk eksploitasi, kekerasan, penganiayaan, penyiksaan, perlakuan buruk dan pemisahan. Misalnya, di Hungaria, Komite CRPD melakukan Penyelidikan di bawah Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (selanjutnya disebut: “OP-CRPD”) di mana ia menyelidiki, antara lain, sistem pengampunan negara dan pelembagaan penyandang disabilitas. Dalam Laporannya, Komite menemukan bahwa pemeliharaan pengampunan yang sedang berlangsung merupakan pelanggaran “berat” dan “sistematis” terhadap hak-hak Konvensi. Menyoroti peran pengampunan dalam memungkinkan pelanggaran hak asasi manusia lainnya, Komite menemukan sebagai berikut: “75. Penyandang disabilitas intelektual atau psikososial menjadi sasaran diskriminasi langsung oleh hukum, yang memungkinkan penempatan mereka di bawah pengampunan, atas dasar 'kapasitas mental' yang nyata atau dirasakan berkurang, dan untuk pemantian paksa mereka. Ketika ditempatkan di bawah pengampunan dan di sebuah institusi, efek gabungan memperkuat kerentanan mereka dan melanggengkan segregasi dan isolasi mereka.” 12) Validity Foundation telah melakukan penelitian ekstensif tentang masalah pengampunan. Dalam sebuah laporan yang kami terbitkan pada tahun 2013, kami menyelidiki hak atas kapasitas hukum para penyandang disabilitas di enam belas negara Eropa. Banyak negara mempertahankan sistem pengampunan paripurna dan parsial untuk penyandang disabilitas pada saat itu, dan perintah pengampunan digunakan untuk merampas hak orang untuk memilih dan mencalonkan diri dalam pemilihan, untuk memfasilitasi penempatan mereka di lembaga-lembaga yang bertentangan dengan keinginan mereka atau tanpa persetujuan mereka, mencegah mereka secara langsung mengakses sistem peradilan, dan 80 mencegah mereka menikah, bekerja dan mengelola harta dan keuangan mereka sendiri. 13) Di Kenya, penelitian yang dilakukan oleh Validity menemukan bahwa jumlah keseluruhan kasus pengampunan formal relatif kecil, cenderung menyangkut penguasaan properti penyandang disabilitas, dan umumnya proses berlangsung tanpa keterlibatan orang yang bersangkutan. Pertimbangan yudisial tentang pengampunan 14) Kami secara teratur memberikan perwakilan hukum kepada penyandang disabilitas yang terkena dampak pengampunan di sejumlah negara Eropa dan di hadapan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa, dan ada peningkatan jumlah kasus di mana perintah pengampunan dan ketentuan legislatif ditemukan melanggar hak asasi manusia. 15) Dalam penilaian terkemuka Kamar Agung ECtHR, Stanev v. Bulgaria, bahwa Pengadilan menemukan bahwa akses pemohon ke pengadilan telah dilanggar (ECHR, pasal 6(1)) karena penempatannya di bawah pengampunan sebagian merusak kedudukan hukumnya, menyangkal kesempatannya untuk mengajukan pemulihan kapasitas hukumnya secara langsung, dan mencegahnya untuk menantang perlakuan buruk dan penempatannya di lembaga perawatan sosial yang terkunci tanpa persetujuannya selama bertahun-tahun. 16) Di Shtukaturov v. Russia, ECtHR menemukan bahwa penempatan seorang laki-laki penyandang disabilitas psikososial di bawah pengampunan tanpa sepengetahuannya, dan penempatan selanjutnya di rumah sakit jiwa yang terkunci tanpa persetujuannya, telah melanggar hak atas pengadilan yang adil berdasarkan Pasal 6 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia. Tak lama setelah itu, dalam kasus yang diajukan oleh Validity (sebelumnya disebut "Mental Disability Advocacy Centre"), Mahkamah Konstitusi Federasi Rusia menemukan bahwa pengampunan menyebabkan gangguan "sangat serius" terhadap hak privasi, dan menemukan Bagian 1, Pasal 284 KUHAP, tidak konstitusional. Ketentuan tersebut memungkinkan penempatan penyandang disabilitas di bawah pengampunan tanpa partisipasi langsung mereka dan hanya berdasarkan 81 bukti psikiatri forensik. Dalam petisi konstitusional kedua, Mahkamah Konstitusi Federasi Rusia menyatakan bahwa pengampunan penuh, yang memerlukan pembatasan penuh atas kapasitas hukum, adalah inkonstitusional. Legislatif Rusia (Duma) kemudian mengadopsi amandemen Konstitusi Rusia yang menghapuskan pengampunan paripurna. 17) Di Sýkora v. Czech Republic, ECtHR menemukan bahwa perampasan kapasitas hukum pemohon tanpa sepengetahuannya dan selanjutnya kurungan selama 20 hari di rumah sakit jiwa tanpa persetujuannya merupakan perampasan kebebasan yang melanggar hukum yang melanggar Pasal 5(1) ECHR. Prosedur tersebut, yang biasanya dilakukan tanpa sepengetahuan atau persetujuan penyandang disabilitas, dianggap sewenang-wenang (paragraf 68), khususnya karena wali yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan pengganti untuk keputusan penempatan tanpa menghubungi orang yang bersangkutan. Jauh dari melindungi kepentingan penyandang disabilitas, prosedur seperti itu biasanya mengecualikan mereka dan mengakibatkan perampasan kebebasan secara sewenang-wenang. Republik Ceko kemudian menghapus pengampunan penuh dengan diperkenalkannya KUH Perdata baru pada tahun 2014, yang juga memperkenalkan sistem “langkah-langkah pendukung” termasuk arahan lanjutan dan mendukung pengambilan keputusan. 18) Di X and Y v. Croatia, ECtHR sekali lagi memperhatikan bahaya pemberian kekuasaan yang luas kepada wali atas penyandang disabilitas, yang dalam dua kasus telah melanggar hak atas kehidupan pribadi dan keluarga para pemohon. Di Alajos Kiss v. Hungaria, ECtHR menemukan bahwa pencabutan otomatis hak pilih penyandang disabilitas yang ditempatkan di bawah pengampunan melanggar hak atas pemilihan yang bebas dan adil berdasarkan Pasal 3 Protokol 1 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia. Kasus terakhir juga dianggap sebagai komunikasi individu di bawah OP-CRPD di hadapan Komite CRPD, yang berpendapat bahwa penilaian kemampuan individu untuk memilih bersifat diskriminatif 82 terhadap penyandang disabilitas, tidak melayani kepentingan yang sah, dan sebaliknya Negara Pihak berkewajiban untuk memastikan prosedur pemungutan suara sesuai, dapat diakses dan mudah dipahami dan digunakan. 19) Meningkatnya kesadaran akan pengampunan sebagai pelanggaran hak penyandang disabilitas juga telah dipertimbangkan dalam petisi konstitusional di Republik Moldova dan Rumania. Yang pertama, Mahkamah Konstitusi Moldova membatalkan sejumlah ketentuan terkait pengampunan penyandang disabilitas dan akses mereka ke pengadilan. Demikian pula, Mahkamah Konstitusi Rumania menemukan Pasal 164(1) Hukum Perdata Rumania tidak konstitusional, memicu kewajiban legislator untuk melakukan reformasi yang memberikan pengakuan hak atas kapasitas hukum bagi penyandang disabilitas. Dukungan dalam pelaksanaan kapasitas hukum 20) Sebagaimana ditunjukkan oleh keputusan-keputusan di atas, lembaga hukum yang membatasi atau menolak kapasitas hukum penyandang disabilitas, dan khususnya penyandang disabilitas psikososial dan intelektual, semakin berada di bawah pengawasan yudisial yang lebih tinggi sejak CRPD diberlakukan. Dengan demikian, sekarang ada peningkatan pemahaman tentang perlunya reformasi, terutama melalui pengembangan sistem yang dapat memberikan dukungan yang mungkin dibutuhkan masyarakat dalam menjalankan kapasitas hukumnya. 21) Penting untuk menyoroti tiga kewajiban Negara Pihak CRPD terkait pada saat ini sehubungan dengan Pasal 12 di dalamnya. Pertama, Komite CRPD telah menunjukkan bahwa reformasi harus difokuskan pada pengakuan kapasitas hukum universal. Kedua, dan mengalir langsung dari ini, Negara-Negara Pihak harus “menghapus penyangkalan kapasitas hukum yang diskriminatif atas dasar kecacatan dalam tujuan atau akibat.” Poin kedua ini memperjelas bahwa baik pembatasan kapasitas hukum penuh maupun sebagian tidak sesuai dengan CRPD, dan sebagai gantinya Negara Pihak harus “mengambil tindakan untuk mengembangkan undang-undang dan kebijakan untuk menggantikan 83 rezim pengambilan keputusan pengganti dengan pengambilan keputusan yang didukung, yang menghormati otonomi, kehendak, dan preferensi seseorang.” 22) Panduan otoritatif yang telah diberikan oleh Komite CRPD memiliki implikasi penting bagi hukum dan pembuatan kebijakan. Pertama, undang-undang dan kebijakan yang membatasi kapasitas hukum penyandang disabilitas dalam tujuan atau akibat harus dihapuskan sepenuhnya. Kedua, penghapusan saja tidak cukup, karena penyandang disabilitas mengalami banyak hambatan dalam menjalankan kapasitas hukumnya, sehingga harus ada upaya nyata dan konkrit untuk memastikan orang dapat mengakses dukungan yang benar ketika menjalankan kapasitas hukumnya. Ketiga, dukungan hanya dapat dianggap benar jika sesuai dengan otonomi seseorang, dan lebih khusus lagi, keinginan dan preferensi mereka. 23) “Pengambilan keputusan yang didukung” dan “dukungan dalam pelaksanaan kapasitas hukum” biasanya digunakan secara bergantian. Sementara yang pertama memunculkan gambaran sistem dukungan yang diatur, yang kedua -yang mencerminkan teks CRPD itu sendiri- lebih menekankan pada dukungan yang secara jelas terkait dengan pelaksanaan kapasitas hukum. Kedua istilah tersebut dapat dipahami dengan lebih baik ketika mengakui bahwa konsep “dukungan” sebagaimana termaktub dalam Pasal 12 CRPD berkaitan dengan tindakan yang memiliki akibat hukum bagi yang bersangkutan. Banyak keputusan sehari-hari yang dibuat orang dalam hidup memiliki sedikit atau tidak ada konsekuensi hukum, tetapi dapat dipahami dengan lebih baik sebagai ungkapan otonomi seseorang. Sementara hukum memang menciptakan aturan perilaku bagi orang-orang, prinsip umumnya adalah bahwa orang memiliki dan menikmati hak untuk membuat keputusan sendiri dan membentuk kehidupan mereka sendiri, mengekspresikan karakter mereka sendiri dan hidup dengan cara yang mereka pilih. Inti dari masyarakat modern adalah menyediakan kondisi di mana orang dapat hidup bebas tanpa campur tangan yang tidak semestinya dalam 84 kehidupan dan pengambilan keputusan kita. Ini umumnya berlaku bahkan ketika kita membuat keputusan yang mungkin sangat tidak disetujui oleh orang lain, atau yang mungkin dianggap kurang informasi. Sementara banyak orang menerima kebebasan seperti itu begitu saja, para penyandang disabilitas di seluruh dunia sering ditolak martabatnya atas dasar sikap paternalistik. Seringkali, penyandang disabilitas ditolak apa yang disebut sebagai “martabat risiko”. 24) Seringkali, perdebatan tentang penghapusan pengampunan dan pengenalan dukungan dalam pelaksanaan kapasitas hukum didominasi oleh pendekatan pengurangan risiko medis yang diakui yang menempatkan pembatasan hak asasi manusia sebagai kepentingan terbaik seseorang. Hal ini cenderung mencerminkan sikap sosial diskriminatif yang lebih luas yang memperlakukan penyandang disabilitas sebagai orang yang tidak mampu mengambil keputusan, atau perlu “dilindungi” dari pengambilan keputusan yang buruk di semua bidang kehidupan (Lihat Komite CRPD, General Comment No. 1 (ibid.), paragraf 15). Masalah dengan semua sikap seperti itu adalah bahwa sikap tersebut diterapkan secara diskriminatif terhadap penyandang disabilitas, dan mereka salah mengartikan konsep (i) kapasitas hukum, yang berkaitan dengan pengakuan yang sama di depan hukum, dan (ii) kapasitas mental, yang berkaitan dengan proses dan kapasitas kognitif internal yang sangat bervariasi antar individu, termasuk antar penyandang disabilitas itu sendiri. Perbedaan ini sangat penting untuk dipahami, dan telah ditunjukkan oleh para penyandang disabilitas, sarjana dan ahli hukum bahwa penilaian kapasitas mental tidak dapat, secara sah, digunakan untuk membatasi hak atas kapasitas hukum. Model “dukungan” bagi penyandang disabilitas 25) Semakin banyak negara yang kini telah melakukan proses reformasi dengan maksud untuk memastikan penyandang disabilitas dapat mengakses dukungan yang mungkin mereka perlukan dalam menjalankan kapasitas hukum mereka, baik sebagai hasil keputusan pengadilan atau sebagai bagian dari reformasi hukum yang lebih luas 85 untuk mencapai keselarasan yang lebih besar dengan CRPD. Beberapa reformasi memilih sistem dukungan yang diatur secara formal, sementara yang lain memberikan pengakuan pada pengaturan informal di bawah kendali penyandang disabilitas. 26) Mendukung perjanjian: Ini adalah perjanjian tertulis oleh orang yang membutuhkan dukungan dan satu atau lebih orang yang setuju untuk memberikan dukungan. Mereka mungkin berhubungan dengan bidang kehidupan yang relatif terbatas, atau bisa lebih luas, bergantung pada kemauan dan preferensi orang yang menerima dukungan. Perjanjian tersebut dapat berupa perjanjian informal, meskipun beberapa yurisdiksi memiliki mekanisme untuk membuat perjanjian tersebut didaftarkan atau disahkan oleh otoritas peradilan dan/atau notaris. a. Kolombia: Undang-undang 1996 tahun 2006 memperkenalkan anggapan hukum tentang kapasitas yang tidak mengizinkan pembatasan berdasarkan disabilitas (Pasal 6) dan memperkenalkan mekanisme perjanjian dukungan (Pasal 9), yang didefinisikan dalam Pasal 15 sebagai mekanisme dukungan formal yang memungkinkan orang untuk membuat satu atau lebih perbuatan hukum, dan yang dibuat di hadapan notaris (Pasal 16). b. Kosta Rika: Pada tahun 2016, Dewan Legislatif Republik Kosta Rika mengesahkan UU No. 9379. Pasal 5 mengakui kesetaraan kapasitas hukum penyandang disabilitas, termasuk status hukum, kapasitas untuk melakukan tindakan hukum, kapasitas untuk melaksanakan semua hak lainnya, dan melindungi hak-hak orang tua. Penyandang disabilitas dapat didukung oleh “penjamin perlindungan kapasitas hukum” yang ditunjuk oleh hakim. Kewajiban penjamin diatur dalam Pasal 11 dan termasuk larangan bertindak tanpa mempertimbangkan kemauan dan kemampuan orang yang didukung, dan menetapkan daftar yang tidak lengkap tentang bidang-bidang di mana penjamin dapat memberikan dukungan. c. Peru: Keputusan legislatif 1384 juga memperkenalkan praduga kapasitas hukum penyandang disabilitas (Pasal 42), dengan 86 demikian menghapuskan pengampunan penuh di negara tersebut. Perundang-undangan menetapkan rezim undang-undang di mana penyandang disabilitas dapat mengakses dan menerima akomodasi dan dukungan yang wajar (Pasal 45). Pengaturan dukungan diatur lebih lanjut dengan mensyaratkan bahwa mereka didasarkan pada ekspresi kehendak yang eksplisit atau diam-diam, termasuk melalui penggunaan akomodasi yang wajar atau menyimpulkannya melalui identifikasi perilaku berulang sepanjang riwayat hidup orang yang bersangkutan (Pasal 141), dan melindungi dari kesimpulan semacam itu jika ada ekspresi yang bertentangan dari orang yang menerima dukungan. 27) Advance planning: Ini adalah perjanjian yang dibuat dengan ekspektasi periode waktu mendatang di mana seseorang mengharapkan pengurangan keterampilan pengambilan keputusan mereka di masa depan, menetapkan ekspresi keinginan dan preferensi yang jelas yang dapat dilaksanakan oleh orang yang ditunjuk pada titik yang ditentukan secara khusus. Berbagai sistem menganggap ini berguna untuk orang dengan kesehatan degeneratif dan kondisi kognitif (termasuk kondisi yang berkaitan dengan usia), serta untuk orang dengan disabilitas psikososial yang mengalami kondisi berfluktuasi atau siklus yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan mereka. Mereka juga sering membutuhkan persetujuan yudisial, pendaftaran atau otorisasi oleh notaris, dan kadang- kadang dikenal sebagai "arahan di muka", "surat kuasa abadi" atau "wasiat hidup". Mereka kadang-kadang memerlukan prosedur formal untuk mengubah, memperbaiki, atau mencabut, yang berarti mereka kurang fleksibel untuk perubahan di masa depan atas kehendak seseorang. a. Britania Raya: Sistem Kekuasaan Abadi didirikan berdasarkan Bagian 9 Undang-Undang Kapasitas Mental 2005. Itu hanya dapat dibuat untuk mengatur pengambilan keputusan di bidang kesejahteraan pribadi dan properti pada titik di mana donor dianggap tidak lagi memiliki kapasitas mental. Undang-undang selanjutnya mengatur 87 penunjukan pengacara (Pasal 10), dan membatasi pengacara untuk bertindak dalam situasi di mana seseorang sebenarnya mempertahankan kapasitas mentalnya (Pasal 11). Bagian 2 dari Lampiran 1 Undang-Undang mengatur sistem pendaftaran Surat Kuasa Abadi dengan Wali Umum. b. Kolumbia: Pasal 21 UU No. 1996 menetapkan sistem petunjuk di muka untuk satu atau lebih perbuatan hukum. Ini harus dibuat sebagai akta (Pasal 22) dan membebankan kewajiban pada notaris untuk menyediakan akomodasi yang wajar ketika membuat akta tersebut jika diperlukan (Pasal 24). Bagian berikut merinci bahwa keputusan yang ditetapkan dalam petunjuk di muka bersifat wajib (Pasal 26). c. Peru: Pasal 659F Keputusan No. 1384 menetapkan kemungkinan bagi siapa pun untuk menunjuk pendukung atau pendukung untuk waktu yang akan datang dengan antisipasi bahwa mereka mungkin membutuhkan dukungan dalam menjalankan kapasitas hukumnya. Peraturan perundang-undangan mensyaratkan bahwa pada saat mulai berlakunya syarat-syarat perjanjian yang harus dibuat sebagai akta di hadapan notaris, juga menetapkan perlindungan yudisial untuk memastikan pengaturan tersebut memberikan perlindungan hak, kehendak dan preferensi orang yang menerima dukungan, dan mencegah penyalahgunaan dan pengaruh yang tidak semestinya. 28) Akomodasi yang masuk akal dan prosedural: Pasal 2 CRPD mendefinisikan akomodasi yang wajar sebagai “modifikasi dan penyesuaian yang diperlukan dan sesuai, tidak menimbulkan beban yang tidak proporsional atau tidak semestinya, jika diperlukan dalam kasus tertentu, untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental atas dasar kesetaraan dengan orang lain bagi penyandang disabilitas”. Walaupun hal ini berbeda dari dukungan terhadap bentuk yang dipertimbangkan dalam Pasal 12 CRPD, mereka memberikan penekanan pada badan publik dan swasta yang mengadaptasi praktik, kebijakan dan prosedur dengan cara yang individual dan yang memungkinkan penyandang disabilitas untuk 88 menggunakan seluruh hak mereka, termasuk hak atas kapasitas hukum. Di sisi lain, akomodasi prosedural, yang didefinisikan dalam Pasal 13 CRPD, terkait dengan penyesuaian prosedur hukum yang diperlukan untuk memastikan akses terhadap keadilan bagi penyandang disabilitas, dan tidak dapat dibatasi oleh penilaian kewajaran, proporsionalitas, atau biaya. Sementara beberapa tradisi hukum perdata menetapkan ini sebagai hak eksplisit, hukum umum dan yurisdiksi campuran mengatur ini baik melalui undang-undang dan aturan praktik peradilan. Misalnya, di Afrika Selatan, hukum pidana memungkinkan penunjukan perantara untuk memfasilitasi komunikasi dan agar saksi dapat memberikan kesaksian. Berbagai undang-undang dan praktik peradilan lainnya di negara tersebut telah memunculkan berbagai akomodasi prosedural yang umum digunakan, termasuk pengakuan atas metode/strategi komunikasi alternatif, adaptasi fisik ke ruang sidang, dan penyediaan tenaga pendukung ahli (Lihat Robyn M. White, dkk., “Transformative equality: Court accommodations for South African citizens with severe communication disabilities”, Afr. J. Disability 9:651 (2020). Penutup 29) Sebagaimana telah dikemukakan di atas, hak atas persamaan di hadapan hukum merupakan hal yang sangat penting bagi penyandang disabilitas dalam menjalankan haknya. Secara internasional, ada peningkatan kesadaran, termasuk pada tingkat tertinggi pertimbangan yudisial, bahwa sistem lama yang membatasi kapasitas hukum sebenarnya menempatkan penyandang disabilitas pada risiko yang lebih tinggi untuk dieksploitasi dan dianiaya, dan bahwa pembatasan tersebut secara tidak tepat mencampurkan kapasitas mental dengan kapasitas hukum, yang melanggar Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Paradigma lama mulai memberi jalan bagi reformasi yudisial dan legislatif yang menekankan penyediaan dukungan yang mungkin dibutuhkan masyarakat dalam menjalankan kapasitas hukumnya, meskipun penting untuk mengakui bahwa tidak ada ‘satu ukuran untuk semua’. Sebaliknya, pengaturan dukungan harus sesuai dengan keinginan dan preferensi 89 orang yang menerima dukungan, sementara pengadilan mempertahankan peran penting dalam mencegah penyalahgunaan orang yang menerima dukungan. Yang terpenting, mempertahankan hak atas kapasitas hukum memastikan bahwa penyandang disabilitas memiliki kemungkinan secara hukum dan fakta untuk menentang pelanggaran hak asasi manusia mereka, dan dapat diakui sebagai pemegang hak asasi manusia lainnya atas dasar kesetaraan dengan orang lain. Konsekuensi dari pergeseran ini adalah untuk meningkatkan penghormatan terhadap martabat dan otonomi penyandang disabilitas, memungkinkan mereka untuk hidup dengan kemandirian dan dukungan dalam masyarakat, dan benar-benar menjadi pencipta kehidupan mereka sendiri. 6. Ahli Prof. Gerard Quinn ▪ Ahli adalah Pelapor Khusus PBB tentang Hak Penyandang Disabilitas. ▪ Berikut ini keterangan Ahli. 1) Perwalian sebagai bentuk Hilangnya Hak Sipil Salah satu hal pertama yang dipelajari di sekolah hukum adalah karena kita manusia, kita memiliki hak asasi manusia. Namun, sejarah hukum penuh dengan contoh manusia yang diperlakukan seolah-olah mereka tidak ada, seolah-olah nyawa mereka tidak berharga, seolah-olah mereka bukan manusia. Tulisan lebih dari dua abad yang lalu, sejarawan hukum besar Inggris Sir William Blackstone menegaskan, misalnya, bahwa setelah menikah perempuan mengalami 'hilangnya hak sipil.' Maksudnya, perempuan diperlakukan sebagai 'objek' dan bukan sebagai 'subjek' dalam hak pribadi mereka. Sejarah reformasi hukum dalam beberapa abad terakhir di mana pun di dunia ini adalah salah satu pemulihan kepribadian - dan indikasi hukum penuh kepribadian - untuk semua manusia terlepas dari perbedaan mereka. Namun, satu bidang tempat objektifikasi sebagian manusia masih terjadi adalah di bidang disabilitas. Pada suatu saat – mungkin terkait dengan Pencerahan – pandangan tersebut menyatakan bahwa kapasitas kognitif suatu individu menentukan status individu sebagai orang. Hal ini aneh karena tidak sesuai dengan gagasan sejarah 90 sebelumnya tentang siapa yang dianggap sebagai orang. Dan itu sangat aneh karena sains kontemporer dengan jelas menunjukkan bahwa kognisi hanyalah salah satu aspek kepribadian dan belum tentu aspek yang paling menentukan. Hal ini penting karena pengakuan sebagai orang yang memiliki kapasitas hukum penuh merupakan pintu untuk menjalankan otonomi dan semua hak lainnya. Hal ini mengasumsikan hak pilihan moral atas hidup seseorang - hak untuk menggunakan suara, pilihan dan kontrol, untuk didengarkan, untuk diperhatikan dan agar keinginannya dihormati oleh orang lain. Di banyak wilayah hukum, dan mungkin karena dampak sejarah dari Pencerahan yang bertahan lama, kapasitas hukum seseorang untuk bertindak dapat dibatasi berdasarkan gangguan, kapasitas mental, atau kemampuan kognitif. Mereka yang dianggap tidak memiliki kapasitas hukum untuk bertindak seringkali ditempatkan di bawah perwalian baik sebagian maupun penuh yang mana pengganti pembuat keputusan ditunjuk untuk bertindak atas nama mereka dan dengan demikian individu tersebut dibatasi dalam pelaksanaan hak sipil mereka. Ini adalah bentuk 'hilangnya hak sipil'. Karena ada atau tidak adanya tingkat minimum kemampuan kognitif secara umum dianggap sebagai esensi dari kemampuan atau ketidakmampuan hukum, tes yang relevan yang dilakukan biasanya adalah tes medis. Setelah ditempatkan di bawah perwalian, seseorang dapat tetap berada di bawahnya untuk waktu yang tidak terbatas (disebut perwalian penuh) dan terkadang hingga akhir hayat mereka. Itulah 'hilangnya sipil'. Seseorang yang dinyatakan tidak kompeten secara hukum biasanya tidak dapat menikah, tidak dapat membentuk keluarga, tidak dapat dengan bebas berhubungan dengan orang lain, tidak dapat memiliki harta benda atau mengelola keuangan, tidak dapat memberikan persetujuan untuk prosedur medis. Terlebih lagi, biasanya mereka tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih suara – hak yang memungkinkan mereka untuk memengaruhi undang-undang yang 91 menempatkan mereka di bawah perwalian. Mereka juga biasanya tidak memiliki hak penuh untuk menyampaikan klaim di hadapan pengadilan atas nama mereka sendiri. Banyak sistem hukum di masa lalu yang tidak sepenuhnya menghilangkan hak kepribadian orang-orang tersebut – sistem hukum tersebut mengalihkan pelaksanaan hak-hak ini kepada pihak ketiga (pengganti pembuat keputusan) dan menempatkan pihak-pihak tersebut di bawah kewajiban hanya untuk bertindak demi kepentingan yang 'terbaik' untuk orang yang bersangkutan. Pengaturan ini tidak pernah memuaskan – dan bahkan jika demikian, Pemerintah biasanya tidak memiliki sarana untuk mengawasi bagaimana kekuasaan tersebut digunakan/disalahgunakan. 2) Dua gelombang Respon Hak Asasi Manusia terhadap perwalian Secara umum, pertama kali permasalahan dari menghilangkan kepribadian dan mengalihkan hak kepribadian kepada pihak ketiga telah diakui sebagai permasalahan pada pertengahan 1990-an. Gelombang pertama reformasi hukum berbasis hak asasi manusia -yang dipelopori oleh Rekomendasi Komite Menteri Dewan Eropa yang terkenal pada tahun 1999- berfokus pada dua tujuan: (1) secara substansial mengurangi ruang lingkup penerapan perwalian untuk memastikan diterapkan perwalian hanya jika dibenarkan secara objektif dan (2) menuntut suatu bentuk 'proses hukum' untuk memungkinkan individu yang bersangkutan untuk terlibat langsung dalam proses peradilan atau proses lainnya yang relevan. Artinya, tidak ada pertanyaan yang mendalam tentang dasar ketidakmampuan hukum. Sebelum penyusunan KHPD (Konvensi Hak Penyandang Disabilitas [Convention on the Rights of Persons with Disabilities] CRPD) PBB pada tahun 2006, ada banyak ekspektasi bahwa konvensi tersebut hanya akan memproyeksikan pendekatan Dewan Eropa ke panggung global – mengurangi ruang lingkup perwalian hingga seminimal mungkin dan menuntut proses hukum. Sebaliknya, para perancang melakukan sesuatu yang sangat berbeda – dan secara langsung menantang landasan umum 92 dari ketidakmampuan hukum. Alasannya sederhana. Mengapa menyusun perjanjian yang menangani gejala (diskriminasi) dari masalah yang jauh lebih dalam – kurangnya pengakuan sebagai orang. Artinya, mengapa hanya berurusan dengan gejala dan bukan penyebabnya (ketidaktampakan sebagai orang). Itulah mengapa ketentuan 'kepribadian' pada konvensi (Pasal 12 tentang kapasitas hukum dan Pasal 19 tentang hak untuk hidup secara independen) menjadi sangat utama. Memang, Pasal 12 telah digambarkan sebagai 'obyek dan tujuan konvensi' -melepaskan jubah tembus pandang dan menuntut kepribadian terlepas dari disabilitasnya. Tiga fitur dari pendekatan Pasal 12 yang sangat menonjol. Pertama-tama, dan bertentangan dengan arus sejarah hukum, Pasal 12 menekankan pada teori kapasitas hukum ‘universal’. Artinya, ini berarti bahwa kemampuan kognitif seharusnya tidak lagi dianggap sebagai aspek yang sangat menentukan atau tantangan sejati dari kapasitas hukum. Hal yang menarik tentang ini adalah langkah ini bertepatan dengan apa yang dinyatakan oleh sains kepada kita hari ini tentang bagaimana manusia membuat keputusan. Laporan Bank Dunia tahun 2015 tentang Pikiran, Masyarakat, dan Perilaku (Mind, Society and Behaviour) menyatukan wawasan ilmiah dari berbagai bidang seperti ilmu saraf, psikologi, dan kedokteran untuk menunjukkan bahwa pengambilan keputusan manusia hanya bergantung pada kemampuan kognitif dalam skala yang sangat kecil. Memang, ini menegaskan bahwa sebagian besar pengambilan keputusan manusia bersifat baik secara otomatis atau sosial. Dengan kata lain, desakan lama mengenai kemampuan kognitif sebagai esensi untuk menjadi seseorang dan diberi ruang moral untuk membuat keputusan sendiri tidak berdasar pada bukti. Oleh karena itu, kesesuaian yang baik antara arah normatif baru Pasal 12 dengan apa yang dikatakan sains kepada kita tentang bagaimana sebenarnya manusia sebenarnya membuat kepastian. Kedua, konsep “pengambilan keputusan yang didukung” yang dipopulerkan oleh Pasal 12 benar-benar menjadi pusat gravitasi baru 93 reformasi hukum di seluruh dunia. Beberapa poin dasar. Gagasan ini sangat sesuai dengan sains dan terutama pada gagasan bahwa pengambilan keputusan merupakan atau bisa bersifat sosial. Kepribadian kita secara alami dibagikan kepada orang lain sebagaimana hal tersebut dialami secara individu. Kita mengandalkan satu sama lain untuk petunjuk dan dukungan. Sebagian besar dari kita memiliki lapisan modal sosial yang melimpah dalam hidup kita yang dapat kita terima begitu saja. Tetapi penyandang disabilitas mungkin tidak. Oleh karena itu, desakan pada “pengambilan keputusan yang didukung” sebagai alternatif perwalian menjadi masuk akal dan dapat dilakukan. Dan fokus pada “pengambilan keputusan yang didukung” memaksa kita untuk fokus pada cara menjangkau mereka yang sebelumnya dianggap tidak terjangkau. Di bawah rezim perwalian, sebelumnya/saat ini tidak ada dorongan untuk melakukannya. Sekarang, karena penekanan pada pengambilan keputusan yang didukung, terdapat perkembangan pada alat penemuan baru untuk mengungkap orang di balik topeng disabilitas. Norma baru untuk menafsirkan komunikasi informal saat ini sedang berkembang di seluruh dunia. Ketiga, landasan baru untuk kepribadian dan kapasitas hukum dalam Pasal 12 diperkuat secara mantap oleh Pasal 5 (kesetaraan) KHPD. Pasal 5 menambahkan analisis baik dalam arti negatif maupun positif. Dari perspektif negatif, Pasal 5 melarang perlakuan yang tidak setara. Pendekatan hukum secara tradisional terhadap kesetaraan memiliki arti bahwa jika suatu perbedaan dianggap material maka perbedaan itu dapat digunakan untuk membenarkan perlakuan yang berbeda. Di masa lalu, ini hanya diasumsikan bahwa perbedaan dalam kapasitas kognitif merupakan perbedaan material yang cukup untuk membenarkan pembebanan ketidakmampuan hukum. Namun pandangan itu bahkan tidak lagi dapat dipertahankan secara ilmiah. Oleh karena itu, undang- undang, kebijakan atau praktik yang menghilangkan kapasitas hukum berdasarkan penilaian kemampuan kognitif pada dasarnya bersifat diskriminatif. 94 Dari perspektif yang lebih positif, Pasal 5 (kesetaraan) berakar dari apa yang disebut oleh seorang hakim terkemuka di Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (Oddny Arnardottor dari Islandia) sebagai “kesetaraan kerugian multidimensi”. Menurutnya, gagasan tersebut adalah rangkaian kewajiban positif untuk membatalkan efek kerugian yang terakumulasi dari masa lalu secara sistematis. Dengan kata lain, Pasal 5 akan sangat mendukung konsep 'pengambilan keputusan yang didukung' meskipun hal itu tidak tampak jelas pada Pasal 12. Komite KHPD PBB menggambarkan teori kesetaraannya dalam Pasal 5 sebagai 'kesetaraan inklusif' seolah-olah untuk menggarisbawahi poin ini. 3) Tren Reformasi Hukum Global Alih-alih mendukung mekanisme yang membatasi kapasitas hukum dan meningkatkan risiko eksploitasi, terdapat peluang nyata untuk menghilangkan perwalian, dan pelanggaran hak asasi manusia terkait, dan memilih untuk memungkinkan kapasitas hukum melalui langkah- langkah pengambilan keputusan yang didukung. Berlawanan dengan rezim pengambilan keputusan pengganti, dengan pengaturan pengambilan keputusan yang didukung, kapasitas hukum tidak pernah dihapus atau dibatasi; seorang pendukung tidak dapat ditunjuk oleh pihak ketiga yang bertentangan dengan kehendak orang yang bersangkutan; dan dukungan harus diberikan berdasarkan kehendak dan preferensi individu (Laporan Pelapor Khusus tentang hak-hak penyandang disabilitas, A/HRC/37/56, paragraf 27). Selain itu, pengambilan keputusan yang didukung dan bentuk dukungan lainnya berkontribusi untuk membentuk masyarakat yang inklusif dan partisipatif di mana keberagaman tidak memecah belah tetapi memperkuat kesatuan dan solidaritas. Negara-negara di seluruh dunia membuat kemajuan melalui pengadilan dan melalui reformasi hukum undang-undang perdata dan undang- undang terkait untuk merangkul kapasitas hukum universal. Misalnya, dalam tujuh tahun terakhir, Kosta Rika (2016), Peru (2018), Kolombia (2019), dan Spanyol (2021) telah menghapus perwalian dan 95 menggantinya dengan mekanisme pengambilan keputusan yang didukung. Pengadilan juga meninjau perwalian dari sisi kesesuaikan dengan konstitusi. Komite Hak Penyandang Disabilitas membuat rekomendasi kepada Indonesia dalam kajiannya pada Agustus 2022. Terkait kapasitas hukum, Komite KHPD menyatakan: “Komite khawatir bahwa berdasarkan legislasi nasional, orang-orang dapat dianggap kurang kompeten, khususnya penyandang disabilitas psikososial dan penyandang disabilitas intelektual, dan ditempatkan di bawah pengawasan. Komite merekomendasikan, sejalan dengan Komentar Umum No. 1 (2014) tentang pengakuan yang sama di hadapan hukum, pihak Pemerintah meninjau UU No. 18 Tahun 2014 tentang kesehatan mental Pasal 433 dan Pasal 434 KUH Perdata, KUH Pidana dan Pasal 32 UU No. 8 Tahun 2016, dengan maksud untuk menyelaraskannya dengan Konvensi untuk menjamin hak semua penyandang disabilitas atas pengakuan yang sama di hadapan hukum dan untuk membangun mekanisme pengambilan keputusan yang didukung di seluruh aspek kehidupan.” (Lihat Komite KHPD, Kesimpulan Pengamatan pada Indonesia, CRPD/C/IDN/CO/1, 12 Oktober 2022). Judicial review ini menjadi kesempatan bagi Mahkamah Konstitusi untuk membuat temuan yang selaras dengan Konstitusi, KHPD dan hukum hak asasi manusia internasional. Ini merupakan kesempatan untuk menghapus rezim usang yang merupakan diskriminasi dan memperbanyak pelanggaran hak asasi manusia, dan untuk memperkenalkan pengambilan keputusan yang didukung sebagai mekanisme berbasis hak yang mengakui dan menerima sifat manusia yang beragam dan saling bergantung. Yang paling penting, ini merupakan kesempatan untuk menegaskan pelaksanaan dan terbukanya hak-hak penyandang disabilitas serta memastikan keterlibatan dan partisipasi mereka dalam masyarakat atas dasar kesetaraan dengan orang lain. 4) Hal-hal yang dapat dan tidak dapat dilakukan Pengadilan ini 96 Pemisahan kekuasaan yang tersirat dalam setiap tatanan konstitusional menjadi batasan atas apa yang dapat dilakukan oleh mahkamah konstitusi. Pada tingkat minimum, pengadilan dapat menyatakan setiap undang-undang yang membatasi kapasitas hukum atas temuan kurangnya kemampuan kognitif untuk membuat keputusan sebagai pelanggaran norma kesetaraan (gagal untuk memperlakukan secara adil, setara). Selain itu, jika ada yurisprudensi tentang kepribadian di dalam konstitusi -Mahkamah Konstitusi mungkin akan sampai pada kesimpulan bahwa norma inti ini telah dilanggar oleh undang-undang tersebut. Pengadilan tidak diminta untuk memiliki semua jawaban dan untuk menetapkan secara rinci apa yang harus terkandung dalam undang- undang baru – di luar dari apa yang sudah jelas yaitu mengganti perwalian dengan rezim pengambilan keputusan yang didukung. Sebagian besar hal tersebut dilakukan untuk maksud Eksekutif. Namun, saat ini cabang Eksekutif memiliki banyak model reformasi hukum komparatif yang dapat dilaksanakan. Perubahan ini sudah pernah dilakukan di panggung dunia. Pada tahun 2014, Mahkamah Konstitusi Georgia menghapus sistem perwalian yang ada di negara tersebut dan memperkenalkan model pengambilan keputusan baru yang didukung yang menghasilkan amandemen terhadap lebih dari 200 undang-undang untuk menyelaraskan undang-undang dengan KHPD. Pada tahun 2018, Dewan Konstitusi Mahkamah Agung di Kosta Rika mengadopsi sebuah resolusi yang menegaskan konstitusionalitas reformasi kapasitas hukum; yaitu Undang-Undang No. 9379 tentang pemajuan otonomi pribadi penyandang disabilitas yang menghapuskan segala bentuk perwalian. Pada tahun 2019, Mahkamah Agung Meksiko menyatakan bahwa Pasal 24 dan Pasal 450 bagian II KUH Perdata tidak sesuai dengan KHPD dan tidak konstitusional untuk menyangkal dan/atau membatasi kapasitas hukum dan pengambilan keputusan penyandang disabilitas. 97 Pada tahun 2021, Mahkamah Konstitusi Kolombia menegaskan konstitusionalitas reformasi kapasitas hukum, yaitu Undang-Undang No. 1996 Tahun 2019 yang mengakui kapasitas hukum penyandang disabilitas. Jika pengadilan akan membuat deklarasi terkait maka hal ini akan memperkaya dan merangsang proses demokrasi untuk secara sengaja mencari model yang akan bekerja di Indonesia dan yang akan mengakhiri 'hilangnya hak sipil' untuk semua masyarakat. Dengan demikian, Pengadilan akan berada dalam keadaan yang baik. 7. Ahli Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si. ▪ Ahli adalah Pengajar pada Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, dan Dewan Penasehat Pusat Studi Hak Asasi Manusia, Universitas Islam Indonesia. ▪ Berikut ini keterangan Ahli. A. Model Implementasi Standar Hak Asasi Manusia di Level Nasional dan Peran Pengadilan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) secara terus menerus dan produktif mengembangkan standar dan norma hukum hak asasi manusia yang mengikat seluruh negara anggota. PBB mengesahkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia diikuti dengan kovenan dan konvensi terkait hak asasi manusia sejak dilembagakan pada tahun 1948. Pada level domestik, prinsip dan norma hak asasi manusia diadopsi dengan berbagai cara seperti dimasukkan ke dalam konstitusi, dengan tindakan legislasi atau penyusunan peraturan perundang-undangan, dengan interpretasi oleh pengadilan, dengan tindakan berbagai organisasi yang berperan dalam penghormatan hak asasi manusia seperti ombudsman, komisi hukum nasional, dan melalui kantor departemen pemerintah. (Lihat Maria O’ Sullivan, “National Human Rights Institution, Effectively Protecting Human Rights?”, Alternative Law Journal, Vol. 25, No. 5, Oktober 2000). Dari beberapa model di atas, pengadilan menjadi satu institusi penting untuk membantu memberikan arah interpretasi dalam rangka 98 menegakkan hak asasi manusia di level nasional. Pertanyaannya kemudian, mengapa pengadilan harus menerapkan standar hak asasi manusia? Kutipan berikut bisa menjadi permulaan diskursusnya: “Consequently, the principle of independence of judges was not invented for the personal benefit of the judges themselves, but was created to protect human beings against abuses of power. It follows that judges cannot act arbitrarily in any way by deciding cases according to their own personal preferences, but that their duty is and remains to apply the law. In the field of protecting the individual, this also means that judges have a responsibility to apply, whenever relevant, domestic and international human rights law” (Lihat Human Rights in the Administration of Justice: A Manual on Human Rights for Judges, Prosecutors and Lawyers, hlm. 115. Baca https://www.ohchr.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/ Documents/Publications/training9cha pter4en.pdf&action=default&DefaultItemOpen=1). (Konsekuensinya, prinsip independensi kekuasaan kehakiman tidak ditemukan untuk keuntungan personal para hakim sendiri, tetapi dibuat untuk melindungi manusia dari penyalahgunaan kekuasaan. Lanjutannya adalah para hakim tidak tidak dapat bertindak sewenang-wenang dengan cara memutuskan kasus tergantung pada preferensi personal, tetapi bahwa tugas mereka adalah dan akan selalu untuk menerapkan hukum. Pada konteks perlindungan individu, ini juga berarti bahwa para hakim memiliki tanggungjawab untuk menerapkan, sepanjang relefan, hukum hak asasi manusia nasional dan internasional). Terdapat dua pelajaran penting dari kutipan di atas, pertama, hakim harus dan selalu menerapkan hukum. Hakim tidak boleh berlindung di balik asas independensi kekuasan kehakiman untuk mengambil keuntungan pribadi dan tidak boleh memutuskan perkara hukum berdasarkan pandangan nilai personalnya. Kedua, para hakim memiliki tanggungjawab untuk menggunakan hukum hak asasi manusia, baik nasional maupun internasional, untuk melindungi hak-hak individual. Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh manusia semata karena ia adalah manusia. Tidak ada kualifikasi lain yang menjadi syarat seseorang dapat disebut memiliki hak asasi manusia. Hak asasi manusia dilembagakan dengan tujuan untuk: (1) melindungi kemanusiaan; (2) hak asasi manusia adalah esensial bagi kehidupan manusia; dan (3) hak asasi manusia diperlukan untuk penjagaan 99 perdamain dan keadilan. Kekuasaan kehakiman memiliki peran paling krusial untuk menegakkan hak asasi manusia di level nasional. Dari perspektif mekanisme hak asasi manusia internasional, otoritas domestik adalah pihak yang dianggap paling bertanggung jawab atas pelaksanaan standar hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam berbagai traktat internasional. Hal ini disebut sebagai tanggungjawab untuk kepatuhan (responsibility of compliance). Tanggung jawab kepatuhan ini dibebankan kepada aktor domestik yaitu pemerintah (executive), anggota parlemen (legislators), dan kekuasaan kehakiman (judiciaries) (Lihat Alfred W. Chanda, “The Role of Lower Courts in the Domestic Implementation of Human Rights” dalam Zambia Law Journal, 33, 2001, hlm. 1-17.). Bab ini memberi penegasan pada kesimpulannya bahwa hanya dengan memahami kepatuhan domestik suatu negara, baik melalui mekanisme legislasi maupun mekanisme peradilan, kita bisa mengerti bagaimana dan kapan hukum internasional melindungi hak asasi manusia secara efektif (Lihat Alfred W. Chanda, ibid.). Kepatuhan terhadap hukum hak asasi manusia internasional akan memberi insentif secara umum melalui dua hal. Pertama, kepatuhan (compliance) adalah proses politik domestik yang fundamental dan inheren. Kepatuhan ini membutuhkan penggalian hubungan antar aktor politik domestik dan menggali motivasi, kapasitas, dan kekuatan institusional. Kedua, putusan dan rekomendasi pengadilan dapat menjadi pendorong perubahan kebijakan eksekutif. Pada konteks ini adalah perubahan kebijakan yang semakin memberikan perlindungan hak asasi manusia (Lihat Courtney Hillebrecht, “The Domestic Mechanism of Compliance with International Human Rights Law: Case Studies from the Inter-American Human Rights System” dalam Human Rights Quarterly, Vol. 34, No. 4, November 2012, hlm. 984-985). Hakim dapat menggunakan otoritas yang melekat pada diri personalnya untuk menyatakan komitmen kepatuhannya pada traktat hukum internasional hak asasi manusia atau menggunakan argumentasi 100 kepatuhan sebagai cara untuk menopang dan mengesahkan kebijakan hak asasi manusia yang absah. Namun di sisi lain, pengadilan dapat memerintahkan negara cq. Pemerintah untuk meminta maaf kepada korban, membayar pemulihan keuangan, meminta pertanggungjawaban pelaku, dan memberikan hukuman. Pengadilan juga dapat meminta pemerintah untuk mengubah undang-undang yang ada yang bertentangan dengan semangat hukum hak asasi manusia. Mengintegrasikan traktat hak asasi manusia terhadap putusan pengadilan dapat memperkuat dan memungkinkan hakim saat memutus perkara dengan dukungan kuat dari hukum internasional (Lihat Courtney Hillebrecht, ibid.). B. Praktik Penerapan Standar Hukum Hak Asasi Manusia di Mahkamah Konstitusi di Indonesia: Antara Monism and Dualism Di Indonesia, terjadi perdebatan apakah Indonesia menganut monism atau dualism. Pertanyaan ini tidak dapat dijawab secara tegas karena kedua ciri yang merupakan karakteristik dari dua aliran ini dapat ditemukan dalam praktik di Indonesia. Secara normatif, dari perspektif hukum internasional, Indonesia terikat dengan ketentuan Pasal 26 Konvensi Wina, 1969 yang menyatakan bahwa negara yang telah meratifikasi traktat internasional berkewajiban menjalankannya dengan itikad baik (sebagai konsekuensi dari asas pacta sunt servanda). Negara juga tidak boleh bersandar pada hukum nasional sebagai justifikasi atas kegagalannya menjalankan perintah traktat internasional. Negara juga tidak boleh menghindar dari traktat internasional karena alasan traktat tersebut bertentangan dengan hukum nasional. Di lapangan hukum hak asasi manusia, terdapat dasar hukum yang kuat untuk mengatakan bahwa Indonesia mengakui monism. Hal ini dapat ditemukan pada klausul berikut: “Ketentuan hukum internasional yang telah diterima negara Republik Indonesia yang menyangkut hak asasi manusia menjadi hukum nasional” (Lihat Pasal 7 ayat (2) UU 39/1999). Hal ini diperkuat dengan jawaban atas pemerintah Indonesia terhadap pertanyaan Komite Hak Asasi Manusia pada masa pelaporan 101 implementasi KIHSP tahun 2013. Indonesia diminta mengklarifikasi apakah Kovenan ini bisa langsung diaplikasikan di pengadilan. Pemerintah Indonesia menjawab bahwa substansi Kovenan, secara prinsip, dapat langsung diterapkan oleh hakim. Tetapi hal ini belum menjadi kebiasaan. Terkait dengan ketentuan pemidanaan, Indonesia memerlukan mekanisme domestik untuk melakukan kriminalisasi. Hal ini terkait dengan penerapan asas legalitas. Pasal 11 UUD 1945 menyatakan bahwa Presiden memiliki kewenangan untuk meratifikasi traktat internasional dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Di dalam dua peraturan perundang-undangan tersebut, tidak diketemukan ketentuan normatif mengenai aliran mana yang diterapkan di Indonesia. Mahkamah Konstitusi adalah Lembaga peradilan di Indonesia yang sejak awal berdirinya telah terbiasa merujuk langsung pada traktat internasional, baik untuk memperkuat argumentasi hukum atau dalam rangka melakukan interpretasi atas beberapa kategori hak asasi manusia yang diatur di dalam Konstitusi. Mahkamah merujuk pada Pasal 6 ayat (2) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik untuk menjustifikasi pilihan untuk menyatakan bahwa hukuman mati adalah konstitusional (Lihat Putusan MK Nomor 2-3/PUU-V/2007). Pada pertimbangannya, Mahkamah tidak memberikan perhatian secara memadai bahwa Pasal 6 ayat (2) Kovenan tersebut sebenarnya telah ditambah dengan Second Optional Protocol in International Covenant on Civil and Political Rights, diadopsi oleh PBB pada tahun 1989, yang meminta kepada Negara Pihak untuk menghapus hukuman mati. Walaupun Indonesia belum meratifikasi Second Optional Protocol tersebut, namun semangat hukum hak asasi manusia internasional adalah penghapusan hukuman mati. Mahkamah juga menggunakan ketentuan dalam traktat internasional hak asasi manusia untuk menjustifikasi pemberlakuan hukum yang berlaku surut (Lihat Putusan MK Nomor 065/PUU-II/2004). Mahkamah 102 mengutip secara lengkap bunyi Pasal 29 ayat (2) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dikaitkan dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 tentang klausul pembatasan hak asasi manusia untuk menjustifikasi bahwa hak untuk tidak dipidana dengan ketentuan hukum yang berlaku surut dapat dibatasi. Mahkamah menambah rujukannya dengan mengutip Pasal 4 ayat (1) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP) dengan menyatakan bahwa negara dibolehkan mengambil langkah dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa untuk “melunakkan” pemenuhan kewajiban internasional di bidang hak asasi manusia. Perujukan di atas hanya menunjukkan bahwa traktat internasional sudah sangat biasa digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara. Beberapa putusan tersebut menunjukkan dua kecenderungan yaitu, pertama, pengadilan di Indonesia telah menunjukkan gejala diikutinya tradisi monism. Hal ini ditandai dengan kutipan langsung terhadap traktat internasional hak asasi manusia untuk menjadi bagian dari pertimbangan putusan. Kedua, sayangnya, pengadilan terlihat tidak komprehensif dan cenderung hanya mencari pembenar saat merujuk pada traktat internasional hak asasi manusia. Situasi kedua ini sangat membahayakan, karena pengadilan bisa menggunakan substansi traktat internasional untuk memutuskan sesuatu yang justru sangat bertentangan dengan semangat hukum yang hendak didorong oleh traktat internasional. C. Kewajiban Negara Pasca Ratifikasi Konvensi Hak Penyandang Disabilitas Konvensi tentang Hak Penyandang Disabilitas (Convention on the Rights of Persons with Disabilities or CRPD) ditetapkan dengan Resolusi Majelis Umum atau G.A. Res. A/RES/61/106 pada 13 Desember 2006 dan dibuka untuk penandatanganan pada 30 Maret 2007. Pemerintah Indonesia melakukan ratifikasi terhadap Konvensi ini dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak Penyandang Disabilitas pada 10 November 2011. 103 Pada pertimbangannya, Konvensi ini menekankan pentingnya prinsip universalitas, ketidakterpisahkan, kesalingtergantungan, dan kesalingterkaitan dari semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental serta kebutuhan bagi penyandang disabilitas untuk dijamin pemenuhan hak-haknya tanpa diskriminasi. Disabilitas juga dilihat sebagai suatu konsep yang terus berkembang dan hasil dari interaksi antara orang-orang dengan keterbatasan kemampuan dan sikap dan Iingkungan yang menghambat partisipasi penuh dan efektif mereka di dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya. Ketentuan pada Konvensi dan instrumen nasional tentang penyandang disabilitas ini menjadi pijakan bahwa pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk memastikan hak-hak penyandang disabilitas dilindungi, dipenuhi dan dihormati. Penyandang disabilitas adalah subjek hukum penuh, setara dalam martabat dan hak, dan harus diperlakukan penuh dengan penghormatan. Konvensi tentang Hak Penyanyandang Disabilitas merupakan instrumen payung, yang di dalamnya diakui prinsip-prinsip penting dan semua kategori hak, baik hak sipil dan politik maupun hak ekonomi, sosial dan budaya. Konvensi Hak Penyandang Disabilitas memberi kewajiban kepada Negara Pihak untuk melakukan beberapa hal, yaitu: (lihat Pasal 4 KHPD) 1. Mengambil langkah legislatif dan administratif dalam pemenuhan hak yang diakui oleh Konvensi. 2. Mengambil kebijakan untuk mengubah atau mencabut ketentuan hukum, peraturan, kebiasaan, dan praktik-praktik yang berlaku yang mengandung unsur diskriminasi terhadap para penyandang disabilitas. 3. Mengambil kebijakan dan program praktis dalam rangka perlindungan dan pemajuan hak penyandang disabilitas. 4. Menahan diri untuk tidak melakukan tindakan dan/atau membuat kebijakan yang diskriminatif, termasuk menghalangi tindakan diskriminatif dari pihak ketiga. 104 5. Memajukan penelitian guna pengingkatan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, termasuk pengembangan teknologi dan peralatan yang membantu penikmatan hak oleh penyandang disabilitas. 6. Memajukan pelatihan bagi para profesional dan tenaga bantuan yang bekerja bagi dan untuk penyandang disabilitas. Pada aspek hukum, Konvensi memberikan ketentuan Negara Pihak harus melakukan beberapa hal antara lain: (Lihat Pasal 12 KHPD) 1. Memastikan bahwa penyandang disabilitas berhak atas pengakuan kesetaraan di hadapan hukum. 2. Mengakui bahwa penyandang disabilitas berhak menggunakan kapasitas hukum dengan dasar kesetaraan pada seluruh aspek kehidupannya. 3. Mengambil tindakan yang memadai untuk menyediakan akses bagi penyandang disabilitas untuk mendukung penggunaan kapasitas hukum mereka. 4. Mengembangkan kebijakan untuk memastikan tidak adanya penyalahgunana wewenang yang merugikan penyandang disabilitas saat memanfaatkan kapasitas hukumnya. 5. Mengakui bahwa penyandang disabilitas juga berhak atas hak-hak hukum seperti kepemilikan properti, akses pinjaman bank dan lainnya. Pada aspek akses terhadap keadilan, Konvensi memberikan dua prinsip penting yaitu (1) Negara Pihak harus menyediakan akomodasi yang memadai agar penyandang disabilitas dapat berpartisipasi pada proses- proses hukum, baik pada saat menjadi saksi, mengikuti proses pemeriksaan penyidikan maupun pada saat proses sidang di pengadilan; dan (2) untuk mengembangkan akomodasi yang memadai, Negara Pihak harus mengembangkan pelatihan bagi semua orang yang bekerja pada bidang penyelenggaraan hukum, termasuk hakim, jaksa, polisi dan staf pemasyarakatan (Lihat Pasal 13 KHPD). 105 Senada dengan ketentuan pada Konvensi Hak Penyandang Disabilitas, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 mengakui seperangkat hak hukum bagi penyandang, antara lain: a. atas perlakuan yang sama di hadapan hukum; b. diakui sebagai subjek hukum; c. memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak; d. mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan; e. memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan; f. memperoleh penyediaan Aksesibilitas dalam pelayanan peradilan; g. pelindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, Diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik; h. memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan; i. dilindungi hak kekayaan intelektualnya. Keterangan Saksi 1. Saksi Salwa Paramitha ▪ Saksi adalah penyandang disabilitas mental bipolar disorder. ▪ Saksi adalah alumnus FH UGM yang menjalani studi dalam kondisi disabilitas dengan didampingi ayah saksi. ▪ Saksi memperoleh Beasiswa Unggulan dari Kemdikbud untuk penyandang disabilitas. Bahkan pendamping saksi memperoleh pembiayaan pendampingan juga dari Dikti. ▪ Bipolar terdiri dari fase depresi dan fase manik. Mata gelap kemungkinan dikaitkan dengan kekuatiran seseorang berlebihan ketika membeli sesuatu (fase manik). ▪ Saksi pernah ditempatkan di bangsal jiwa yang jauh dari ruang lain, tanpa saklar lampu, bahkan ada ruangan untuk mengikat seseorang yang dianggap gelisah. ▪ Saksi ketika mengalami fase depresi, oleh tetangga disebut gila. 106 ▪ Sejauh ini pendamping saksi adalah ayah saksi, yang mendampingi dan memberi masukan pada setiap tahap seleksi beasiswa yang dijalani saksi, serta membantu mengumpulkan berkas yang dibutuhkan saksi. Saat penandatanganan kontrak, ayah saksi hanya mendampingi dan menjelaskan isi kontrak. Penandatangan kontrak beasiswa unggulan dari Kemdikbud adalah saksi sendiri. ▪ Saksi menjadi saksi dalam perkara ini terkait Pasal 433 KUH Perdata. ▪ Saksi belum bekerja. Saat ini masih studi di Magister Hukum UGM. Saksi diberi kepercayaan penuh dari pemberi beasiswa untuk mengelola uang beasiswa. Saksi mampu mengelola keuangannya. ▪ Hal yang dibutuhkan saksi adalah supporting decision making, seperti selama ini dialami saksi dengan ayahnya. Bahkan ketika saksi tidak bersedia dirawat di RS, ayahnya mengijinkan hal demikian. ▪ Saksi tidak pernah dipaksa untuk diampu oleh orang tuanya. ▪ Saksi tidak merasa ada kemampuan mendasar yang tidak dapat dilakukan sendiri. ▪ Saksi dapat menuntaskan pendidikan kesarjanaan di bidang ilmu hukum dengan dengan waktu 3,5 tahun dan nilai tugas akhir A. ▪ Saksi juga mengikuti pendidikan khusus profesi advokat dan melakukan magang advokat di salah satu Lembaga Bantuan Hukum di Sleman. ▪ Saksi memiliki ayah yang selama ini menemani dan membantu saksi sebagai seorang survivor bipolar. Beberapa dukungan dan bantuan yang diberikan ayah dan orang-orang disekitar saya ketika saya harus mengambil suatu keputusan antara lain: 1. Beberapa kali ketika saya masuk UGD saya diberi pilihan oleh ayah saya apakah saya setuju untuk dirawat inap, karena saya masih trauma perawatan di bangsal jiwa, saya memutuskan untuk tidak ingin dirawat inap pada bangsal jiwa, dan saya menandatangani form yang berisi bahwasanya saya menolak rekomendasi rawat inap pada rumah sakit RSUP Sardjito. 2. Ketika saya memutuskan untuk mendaftar Pendidikan Khusus Profesi Advokat dan melakukan magang menjadi advokat di LBH di Sleman, saya 107 mendapatkan informasi dan dukungan dari tempat saya bekerja walaupun mereka mengetahui dan memahami bahwasanya saya sebagai penyandang disabilitas mental. 3. Ketika saya mendaftar pada Magister Ilmu Hukum UGM dengan sadar saya memahami perbuatan hukum, saya menandatangi beberapa pernyataan terkait term Pendidikan. Saya juga mendapatkan dukungan yang sangat baik dari kampus saya belajar 4. Pada program Awardee Beasiswa Unggulan terdapat fasilitas pendamping yang akan membantu dan mendukung saya untuk menjalankan hak dan kewajiban yang telah ditentukan. Saya memilih ayah saya sebagai pendamping dimana, ayah saya juga mendapatkan kompensasi untuk menjalankan peran sebagai pendamping untuk membantu proses kelancaran pelaksanaan program Awardee beasiswa unggulan 5. Saya seringkali berkonsulasti dengan psikologi dan psikiater saya untuk membantu saya ketika dibutuhkan ▪ Sebagai penyandang disabilitas mental yang oleh masyarakat awam disebut mengalami gangguan kejiwaan dan mata gelap walaupun kondisi tersebut bersifat episodik dan sangat jarang terjadi karena adanya dukungan medis dan lingkungan sosial yang mendukung, saksi masuk dalam kategori yang harus diampu berdasarkan Pasal 433 KUHPerdata. Pengampuan menjadi suatu hal yang sangat menakutkan bagi saksi dan para penyandang disabilitas mental karena dapat merebut dan menghancurkan masa depan yang saat ini sedang diperjuangkan. ▪ Pengampuan juga tidak sejalan dengan program pemerintah yang memberikan beasiswa unggulan kepada penyandang disabilitas mental khususnya kepada saya yang merupakan penyandang disabilitas mental, karena melalui program beasiswa tersebut diharapkan para peserta program dapat berperan positif bagi pembangunan bangsa kedepan, hal tersebut tidak akan dapat terwujud apabila pada akhirnya karena alasan sebagai Penyandang Disabilitas Mental harus berada dibawah pengampuan sebagaimana Pasal 433 KUHPerdata 108 2. Saksi Rhino Ariefiansyah ▪ Saksi adalah penyandang disabilitas mental psychotic schizophrenia. ▪ Saksi masih mengkonsumsi obat anti psychotic dalam dosis rendah. ▪ Pada 2014 saksi berhasil menyelesaikan pendidikan di Paris Institute of Political Sciences, France. ▪ Pada 2016 hingga saat ini saksi menjadi pengajar dan peneliti di Departemen Antropologi, FISIP, Universitas Indonesia. ▪ Pengambilan keputusan tetap dilakukan oleh saksi sendiri, dan bukan oleh pihak lain. ▪ Setelah diagnosa oleh dokter psychotic schizophrenia, saksi tidak pernah dipaksa untuk diampu. ▪ Saksi tidak memahami pertanyaan terkait KUHPerdata atau UU Disabilitas, yang dipahami saksi adalah posisinya saat ini menjadi saksi bahwa penyandang disabilitas dapat melakukan aktivitas normal. ▪ Saksi bisa bekerja dan mengelola uang, dan bisa menabung juga. ▪ Saksi pernah disebut gila oleh suatu majalah nasional. Mungkin sebutan ini yang dapat dikaitkan dengan isu Pasal 433 KUH Perdata. ▪ Handicap yang dialami saksi tidak selalu sama, melainkan ada episode tertentu, dan saksi mengurangi gejala dengan mengkonsumsi obat. Diagnosa dokter sesuai dengan yang dirasakan saksi. Pendampingan pihak ke-3 dalam konteks saksi meminta saran, sementara yang menandatangani dokumen hukum adalah saksi sendiri. ▪ Selama pendidikan S2 saksi melakukan semuanya sendiri tanpa pengampuan. ▪ Saksi menceritakan dan menjelaskan kondisi saksi sebagai penyandang disabilitas mental dengan diagnosa psychotic schizophrenia kepada kolega saksi di tempat beraktifitas dan bekerja. ▪ Universitas Indonesia khususnya Departemen Antropologi tempat saksi bekerja dan beraktifitas sangat mendukung dan membantu kebutuhan saksi dalam menjalankan aktifitas. 109 ▪ Sebagai penyandang disabilitas mental saksi mengetahui dan memahami kondisi saksi dan memerlukan dukungan positif ditempat bekerja dan beraktifitas. ▪ Istri dan keluarga saksi memiliki peran dan dukungan khususnya ketika saksi harus menjalankan tugas dan mengambil keputusan. ▪ Beberapa dukungan yang diberikan kepada saksi antara lain: 1. Tidak adanya diskriminasi dan stereotype yang negatif dari tempat bekerja maupun dari rekan-rekan kerja terkait kondisi saksi sebagai penyandang disabilitas mental; 2. Akomodasi yang layak seperti waktu yang sesuai bagi saksi untuk menyelesaikan tugas dan peran-peran yang diberikan; 3. Memiliki tim yang sangat membantu dan memahami apa yang harus dikerjakan apabila ada kondisi-kondisi saksi harus beristirahat untuk menjaga kondisi mental; 4. Memiliki orang yang dipercaya untuk membantu dalam mengambil keputusan dan tindakan-tindakan keperdataan seperti pembuatan perjanjian kerja, ataupun terkait dengan dukungan pendanaan penelitian; 5. Mendapatkan dukungan dari pihak ketiga untuk memberikan waktu yang cukup untuk mengambil keputusan atau tindakan keperdataan untuk berkonsultasi kepada psikater, keluarga dan/atau teman sejawat khususnya ketika mulai merasakan gejala dari kedisabilitasan saksi; 6. Saksi menggunakan jasa konsultasi keuangan dan menggunakan mekanisme investasi untuk membantu mengatur pengeluaran dan tabungan sehingga membantu saya mencegah keborosan ketika gejala dari kedisabilitasan saksi muncul; 7. Pihak keluarga khususnya istri memberikan dukungan dan memberikan saran-saran terkait dengan prioritas pekerjaan, pengobatan, keuangan dan lainnya. ▪ Dengan berbagai dukungan yang diberikan, pengambilan keputusan tetap dilakukan oleh saksi sendiri dan bukan diputuskan oleh orang lain. ▪ Setelah membaca dan mempelajari Pasal 433 KUHPerdata, sebagai penyandang disabilitas mental dengan diagnosa memiliki psychotic 110 schizophrenia, saksi masuk dalam kategori yang harus di bawah pengampuan, namun pengampuan hanya akan memperburuk kondisi saksi dan menghilangkan peran saksi untuk dapat bermanfaat bagi masyarakat luas sesuai dengan kapasitas dan pengetahuaan saksi. [2.3] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan lisan Dewan Perwakilan Rakyat pada persidangan tanggal 23 November 2022, serta membaca keterangan tertulis dari Dewan Perwakilan Rakyat bertanggal 23 November 2022 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 7 Desember 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut: A. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon Terkait kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon dalam pengujian undang-undang a quo secara materiil, DPR memberikan pandangan berdasarkan 5 (lima) batasan kerugian konstitusional berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang sejalan dengan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan MK Nomor 001/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional sebagai berikut: 1. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 Bahwa para Pemohon mendalilkan memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28G ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Terhadap dalil tersebut, DPR akan menyampaikan hal-hal sebagai berikut: ▪ Terkait dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dalam kaitannya dengan penyandang disabilitas mental, tidak hanya diatur dalam KUHPerdata melainkan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tetang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU 36/2009), Undang- 111 Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (UU 18/2014), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU 8/2016). Pengaturan ini ditujukan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan, menjamin setiap orang dapat mencapai kualitas hidup yang baik, menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan, dan gangguan lain yang dapat mengganggu Kesehatan Jiwa; menjamin setiap orang dapat mengembangkan potensi kecerdasan serta memberikan pelindungan dan menjamin pelayanan Kesehatan Jiwa berdasarkan hak asasi manusia. ▪ Terkait dengan Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, Negara telah mengupayakan pemenuhannya melalui pengaturan yang ada dalam UU 36/2009, UU 18/2014, dan UU 8/2016. Perlindungan dan pemenuhan hak asasi setiap orang khususnya penyandang disabilitas mental maupun penderita gangguan kesehatan jiwa. 2. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon tersebut dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji Bahwa para Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya atas berlakunya ketentuan Pasal a quo KUHPerdata. Dalam hal pemenuhan hak dan/atau kewenangan konstitusional warga negara khususnya penyandang disabilitas yang mengharuskan mereka berada dalam pengampuan apabila melakukan suatu kegiatan yang berkaitan dengan keperdataannya, merupakan bentuk perlindungan negara terhadap penyandang disabilitas tersebut. Selain itu, apabila dikaitkan dengan kedudukan Para Pemohon dalam pengujian pasal a quo KUHPerdata, apa yang disampaikan oleh Para Pemohon merupakan kekhawatiran Para Pemohon saja. Apabila dipertautkan secara langsung dengan Pemohon II dan Pemohon III, maka potensi adanya pelanggaran hak dan/atau kewenangan konstitusional di masa mendatang atas berlakunya 112 ketentuan dalam KUHPerdata tersebut telah dipertimbangkan dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Bahwa para Pemohon khususnya Pemohon I harusnya dapat membedakan antara ruang lingkup hukum perdata dengan ruang lingkup hukum pidana. Realita yang ditemukan dan diuraikan oleh Pemohon I yang berasal dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Pemohon I bukanlah permasalahan yang berkaitan dengan aktivitas keperdataan seseorang. Penghuni panti yang kerap menghadapi kekerasan fisik, direndahkan martabatnya, dan fasilitas panti asuhan yang tidak memadai tentu tidak berkaitan dengan keharusan seseorang diletakkan di bawah pengampuan. Banyak peraturan perundang- undangan yang mengatur adanya perlindungan terhadap penyandang disabilitas dalam berbagai bidang dan persamaan perlakuannya dengan warga negara lainnya yang bukan penyandang disabilitas. Meskipun ilmu pengobatan medis telah dikembangkan dan mengalami peningkatan yang signifikan, namun dengan adanya hukum maka dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap masyarakat atas ketidakpastian yang muncul dan berkembang dalam masyarakat. Sehingga telah jelas dari uraian di atas, bahwa tidak terdapat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dialami oleh Para Pemohon atas berlakunya ketentuan pasal a quo KUHPerdata. 3. Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi Bahwa berdasarkan uraian pada poin kedua yang telah disampaikan sebelumnya, DPR berpandangan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan oleh Para Pemohon tidak memiliki keterkaitan dengan berlakunya Pasal a quo. Selain itu, kerugian yang didalilkan oleh Para Pemohon lebih pada kekhawatiran Para Pemohon saja atas suatu hal yang telah diantisipasi Pembentuk Undang-Undang dalam memberlakukan dan membuat pengaturan dalam suatu undang-undang. Maka telah jelas bahwa tidak terdapat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Para 113 Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. 4. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian Bahwa berdasarkan uraian di atas, tidak terdapat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon dengan berlakunya ketentuan pasal a quo KUHPerdata. Selain itu, tidak terdapat hubungan pertautan antara dalil Para Pemohon atas kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya atas berlakunya Pasal 433 KUHPerdata. Kekhawatiran yang disampaikan oleh Pemohon II dan Pemohon III juga telah terjawab dengan adanya suatu mekanisme penetapan lembaga peradilan terhadap seseorang yang berada dalam pengampuan dan pencabutan penetapan tersebut apabila penderita dinyatakan sembuh berdasarkan diagnosa medis. Dengan demikian telah tampak sangat jelas bahwa tidak terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian. 5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi Bahwa dengan tidak adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon dan tidak ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian yang didalilkan Para Pemohon dengan berlakunya ketentuan Pasal a quo, maka dikabulkan atau tidak permohonan para Pemohon oleh Mahkamah Konstitusi tidak akan berimplikasi apapun bagi para Pemohon. Bahwa sebagaimana berlakunya adagium hukum “tiada gugatan tanpa hubungan hukum” (no action without legal connnection), Mahkamah Konstitusi telah menggariskan syarat adanya kepentingan hukum/kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang dibacakan pada tanggal 31 Mei 114 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang dibacakan pada tanggal 20 September 2007, yang kemudian telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut, DPR berpandangan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena tidak memenuhi Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Undang- Undang tentang Mahkamah Konstitusi, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Namun demikian, terhadap kedudukan hukum Para Pemohon, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam pengajuan pengujian KUHPerdata terhadap UUD NRI Tahun 1945. B. Pandangan Umum 1. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antar perseorangan yang memilki karakter mengatur dengan tujuan melindungi kepentingan individu (individual interest). Secara yuridis formal, KUHPerdata terdiri dari 4(empat) buku, yaitu buku I mengatur tentang orang (van Perrsonen) mulai Pasal 1 s/d 498, buku II mengatur tentang benda (van Zaken) mulai Pasal 499 s/d 1232, buku III mengatur tentang perikatan (van Verbintenissen) mulai Pasal 1233 s/d 1864, dan buku IV mengatur tentang pembuktian dan Kadaluwarsa (van Bewijs en Verjaring) mulai Pasal 1865 s/d 1993. Namun berdasarkan sistematika ilmu hukum, sistematika hukum perdata terbagi atas hukum perorangan (personenrecht), bagian kedua tentang hukum keluarga (Familierecht), bagian ketiga tentang hukum harta kekayaan (Vermogenrecht), dan bagian keempat tentang hukum warirs (Erfrecht). 2. Eksistensi hukum acara perdata sebagai hukum formil, mempunyai kedudukan penting dan strategis dalam upaya menegakkan hukum perdata (materiil) di lembaga peradilan. Sebagai hukum formil, hukum acara perdata berfungsi untuk menegakkan, mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum perdata(materiil) di dalam praktek pengadilan. Oleh karena itu, hukum 115 perdata eksistensinya terkait erat dengan hukum acara perdata, bahkan keduanya merupakan pasangan satu sama lain yang tidak dapat dipisahkan. 3. Bahwa KUHPerdata merupakan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan asas konkordansi, yaitu asas yang dimaksudkan untuk memberlakukan seluruh aturan lama walaupun landasan hukum dari terbitnya aturan tersebut sudah tidak berlaku. Asas ini digunakan untuk menghindari kekosongan hukum dari hapusnya aturan-aturan lama yang diakibatkan oleh hapusnya landasan hukum dari terbitnya aturan lama tersebut. Aturan lama tersebut akhirnya diberlakukan dengan didasarkan pada aturan baru yang bersifat konkordantif. Berdasarkan Pasal I Aturan Peralihan UUD NRI Tahun 1945, Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini, namun meskipun KUHPerdata masih berlaku namun KUHPerdata yang merupakan peraturan perundangan lama yang belum mengakomodir pekermbangan zaman saat ini, oleh karena itu berdasarkan asas lex specialis derogate legi generali, ketentuan atau pengaturan mengenai Kesehatan, para penyandang disabilitas, dan para penyandang gangguan kejiwaan telah diakomodir melalui peraturan perundangan lain secara khusus seperti UU 36/2009 tentang Kesehatan, UU 18/2014 tentang Kesehatan Jiwa, dan UU 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas. C. Pandangan DPR Terhadap Pokok Permohonan 1. Bahwa Pengampuan adalah keadaan seseorang (curandus) karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau di dalam segala hal tidak cakap bertindak sendiri (pribadi) dalam lalu lintas hukum. Atas dasar hal itu, orang tersebut dengan keputusan Hakim dimasukkan ke dalam golongan orang yang tidak cakap bertindak. Orang tersebut diberi wakil menurut Undang- undang yang disebut Pengampu (curator). Menurut P.N.H. Simanjuntak, Pengampuan adalah suatu daya upaya hukum untuk menempatkan seseorang yang telah dewasa menjadi sama seperti orang yang belum dewasa. Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, 116 gila atau mata gelap dan karena boros ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya (BW).” Dengan alasan tertentu, seseorang yang sudah dewasa disamakan kedudukannya dengan seseorang yang minderjarig, karena walaupun sudah dewasa tetapi orang tersebut dianggap tidak cakap bertindak untuk melakukan perbuatan hukum. Dalam Pasal 433 sampai dengan Pasal 462 KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek) alasan yang mengharuskan seseorang ditaruh di bawah pengampuan adalah: a. Karena keadaan dungu b. Karena sakit otak c. Mata gelap d. Karena boros Pengampuan berakhir apabila yang ditaruh dalam pengampuan sembuh atau meninggal. 2. Bahwa 460 KUHPerdata, Pengampuan dapat berakhir dengan ketentuan: “Pengampuan berakhir bila sebab-sebab yang mengakibatkannya telah hilang; tetapi pembebasan dari pengampuan itu tidak akan diberikan, selain dengan memperhatikan tata cara yang ditentukan oleh undang- undang guna memperoleh pengampuan, dan karena itu orang yang ditempatkan di bawah pengampuan tidak boleh menikmati kembali hak- haknya sebelum keputusan tentang pembebasan pengampuan itu memperoleh kekuatan hukum yang pasti.” Pelaksanaan pengampuan dapat dimulai dan dapat pula berakhir. Berakhirnya pengampuan dapat disebabkan karena pencabutan hak pengampu maupun dapat pula berakhir dengan meninggalnya kurandus atau sebab-sebab yang mengakibatkannya di ampu telah hilang sebagaimana diatur oleh Pasal 460 KUHPerdata. 3. Bahwa para Pemohon mendalilkan pada intinya ketentuan Pasal 433 KUHPerdata menghilangkan hak penyandang disabilitas mental untuk melakukan upaya hukum atas tindakan penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia. (vide Perbaikan Permohonan para Pemohon hlm. 46). Terhadap dalil tersebut DPR memberikan pandangan sebagai berikut: 117 a. Bahwa ketentuan Pasal 3 KUHPerdata menyebutkan bahwa “Tidak ada suatu hukuman apapun dapat menyebabkan suatu kematian perdata, atau kehilangan semua hak kewargaan”. Ketentuan tersebut mengartikan bahwa seseorang sebagai penyandang hak-hak maupun kewajiban- kewajiban hanya akan berakhir jika ia telah meninggal dunia. Oleh sebab itu selama seseorang masih hidup maka selama itu pula dapat melakukan perbuatan hukum. Terkait dengan Penyandang disabilitas tidak bisa melakukan perbuatan hukum secara mandiri akan tetapi tetap disebut sebagai subyek hukum, sehingga ketentuan pasal a quo bukanlah menghilangkan hak dan kewenangan penyandang disabilitas sebagai subyek hukum melainkan hanya mengharuskan penyandang disabilitas menggunakan hak dan kewenanganya tersebut melalui mekanisme pengampuan. b. Bahwa ketentuan Pasal 433 KUHPerdata tidak serta merta diterapkan terhadap seseorang tanpa adanya hasil diagnosa dan suatu putusan yang menyatakan seseorang menderita gangguan kesehatan mental sehingga pantas disebut penyandang disabilitas mental. Berdasarkan asas lex specialis derogate legi generali, di dalam ketentuan Pasal 32 hingga Pasal 34 UU 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas menjelaskan bahwa Penyandang Disabilitas dapat dinyatakan tidak cakap melalui penetapan pengadilan negeri dengan didasarkan pada alasan yang jelas dan wajib menghadirkan atau melampirkan bukti dari dokter, psikolog, dan/atau psikiater. Selain Penetapan tidak cakap, terdapat juga pembatalan yang dapat ditetapkan Pengadilan Negeri yang diajukan oleh Penyandang Disabilitas atau keluarganya dengan menghadirkan atau melampirkan bukti dari dokter, psikolog, dan/atau psikiater bahwa yang bersangkutan dinilai mampu dan cakap untuk mengambil keputusan. c. Bahwa pengajuan permohonan Pengampu atau penetapan seseorang tidak cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum dapat diajukan ke Pengadilan untuk diberikan penetapan sebagai Pengampu untuk menggantikan orang dibawah pengampuan dalam hal melakukan perbuatan hukum. Permohonan menjadi Pengampu perlu diajukan ke 118 Pengadilan karena sebagai bukti otentik bagi seseorang untuk ditetapkan dibawah pengampuan maka yang bersangkutan tidak dapat melakukan perbuatan hukum apapun apabila diperlukan, kecuali bagi orang yang ditaruh dibawah pengampuan akibat boros dan menghabiskan hartanya dengan sesuka hati. Sehingga, penunjukan pengampu dibuatkan dalam bentuk penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan atas dasar keyakinan hakim setelah dilakukannya pemeriksaan yang diberitahukan kepada si pengampu dan permintaan surat maupun laporan yang memuat pendapat-pendapat keluarga sedarah tentang persetujuan dirinya untuk diangkat menjadi pengampu. Apabila hakim telah memperoleh keyakinan akan calon pengampu, maka baru diangkat seorang pengampu atau curator, yang diletakkan dalam pengampuan, dalam urusan mengenai diri pribadi maupun harta kekayaan orang tersebut. Sehingga, apabila Penyandang Disabilitas melalui Pengampu melakukan suatu perbuatan hukum justru bertujuan untuk menjamin serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum khususnya bagi subjek hukum penyandang disabilitas. 4. Bahwa dalam petitumnya para Pemohon meminta pada intnya agar Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan berupa “Menyatakan Pasal 433 KUHPerdata bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang kata “dungu”, “gila”, “mata gelap” dan/atau “keborosan” dimaknai sebagai penyandang disabilitas mental”. Terhadap petitum tersebut, DPR berpandangan bahwa Para Pemohon seharusnya memahami bahwa ragam penyandang disabilitas termasuk disabilitas mental dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjelasan Pasal 4 huruf c UU 8/2016 menyatakan: “Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas mental” adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain: 119 a. psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autis dan hiperaktif”. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, penyebutan sebagaimana yang dikhawatirkan oleh para Pemohon seperti “dungu”, “gila”, “mata gelap” dan/atau “keborosan” di dalam Pasal 433 KUHPerdata merupakan penyebutan umum yang tentunya atas kondisi-kondisi seseorang untuk bisa disebut sebagai penyandang disabilitas mental. Kondisi yang disebut dalam pengaturan Pasal 433 KUHPerdata adalah suatu kondisi khusus yang penetapannya pun dengan dasar hasil pemeriksaan medis yang sebagaimana telah DPR sampaikan pada poin sebelumnya bahwa telah diatur secara khusus di dalam ketentuan Pasal 32 hingga Pasal 34 UU 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas menjelaskan bahwa Penyandang Disabilitas dapat dinyatakan tidak cakap melalui penetapan pengadilan dengan didasarkan pada alasan yang jelas dan wajib menghadirkan atau melampirkan bukti dari dokter, psikolog, dan/atau psikiater. Dengan demikian DPR berpandangan bahwa sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi tidak perlu mempertimbangkan petitum Pemohon dan menolak permohonan a quo. D. Petitum DPR Demikian keterangan DPR disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili Perkara a quo dan dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (Legal Standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 2. Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya atau paling tidak menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima; 3. Menerima Keterangan DPR secara keseluruhan; 120 4. Menyatakan Pasal 433 KUHPerdata (Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita negara republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono). [2.4] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan lisan Presiden pada persidangan tanggal 5 Desember 2022, serta membaca keterangan tertulis dari Presiden bertanggal tanpa tanggal, bulan Desember 2022 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 5 Desember 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. Dalil-Dalil Permohonan 1. Bahwa pengampuan berdampak secara tidak langsung menghilangkan identitas seseorang sebagai subyek hukum dengan membiarkan orang lain mengambil keputusan untuk dan atas nama dirinya, hingga terkadang merampas hak-hak dasar seorang subyek hukum seperti menikah, bekerja, memiliki harta benda, mengasuh anak, dan lainnya. 2. Bahwa Pasal 12 ayat 1 Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas menegaskan penyandang disabilitas untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum. Ketentuan ini menjamin bahwa setiap manusia dihormati sebagai pribadi yang memiliki kepribadian hukum, yang merupakan prasyarat pengakuan kapasitas hukum seseorang. 3. Bahwa Pasal 433 KUHPerdata menjadikan keadaan disabilitas sebagai alasan untuk menyangkal kapasitas hukum penyandang disabilitas mental, sehingga yang bersangkutan tidak mendapatkan hak untuk diakui dan diperlakukan sama di hadapan hukum, dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945. 4. Bahwa Pasal 433 KUHPerdata multitafsir dan kontradiktif karena mengandung dua frasa berbeda, yakni frasa “Setiap orang dewasa yang selalu dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di 121 bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya” dan frasa “seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan” 5. Bahwa Pasal 433 KUHPerdata pada satu frasa bersifat mengharuskan dan yang lain bersifat membolehkan, yang mana keduanya memiliki konsekuensi hukum yang berbeda, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 6. Bahwa pengampuan mengalihkan otoritas pengambilan keputusan kepada pihak lain sehingga berdampak hilangnya kapasitas hukum orang yang diampu untuk melakukan tindakan hukum sehingga mengurangi hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. 7. Bahwa Pasal 433 KUHPerdata bersifat diskriminatif karena membedakan atau membatasi orang dalam melakukan tindakan keperdataan yang meniadakan pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan atas dasar yang lainnya terhadap semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental dalam bidang politik, ekonomi social, kebudayaan dsb sehingga bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2). 8. Bahwa Pasal 433 KUHPerdata telah bertentangan dengan prinsip umum dalam Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas yakni prinsip penghormatan terhadap martabat yang melekat, otonomi individu termasuk kebebasan untuk membuat pilihan sendiri dan kemandirian. 9. Bahwa pasal a quo menghilangkan hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu khususnya terkait harta benda dibawah kekuasaannya sehingga bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. 10. Bahwa Pasal 433 KUHPerdata melanggengkan praktek penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia kepada penyandang disabilitas mental yang bertentangan dengan Pasal 28G ayat (2) UUD 1945. Bahwa dengan tidak memasukkan penyandang disabilitas mental dalam sistem pengampuan dapat menghapus stigma penyandang disabilitas mental tidak memiliki kapasitas hukum, karena faktanya penyandang disabilitas 122 mental mampu berpartisipasi aktif dan berkontribusi di masyarakat selama tersedia pengobatan yang baik dan dukungan yang dibutuhkan, sehingga menyamakan situasi dan posisi orang dengan gangguan jiwa pada abad ke- 21 dengan situasi dan posisi orang dengan gangguan jiwa pada abad ke-19 ketika KUHPerdata ini disusun sudah tidak relevan. II. Tentang Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon Sehubungan dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, Pemerintah berpendapat sebagai berikut: 1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Nomor 24 Tahun 2003), menyatakan bahwa para pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan Warga Negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga Negara. 2. Mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, Pemohon harus memenuhi syarat, yaitu: a. Adanya hak Konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; b. Bahwa Hak Konstitusional Pemohon tersebut dianggap Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; c. Bahwa kerugian Konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab akibat (causalverband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; 123 e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 3. Pemerintah telah mempelajari Permohonan perkara Nomor 93/PUU-XX/2022 dalam pengujian ketentuan Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 4. Kedudukan hukum (legal standing) para pemohon: a. Pemohon I suatu Badan Hukum Perdata Yayasan Indonesia Mental Health Association yang diwakili oleh Jenny Rosanna Damayanti. b. Pemohon II Syaiful Anam sebagai karyawan Swasta. c. Pemohon III Nurhayati Ratna Saridewi sebagai karyawan Swasta. 5. Kerugian Pemohon: a. Pemohon I merasa dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 433 KUHPerdata yang menyatakan “Setiap orang dewasa yang selalu dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya, seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan” yang mengharuskan dalam pengampuhan berdampak akan menghambat tujuan yang hendak dicapai terhadap Pemohon I yankni untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dimana orang dengan distabilitas psikososial terpenyhi hak-haknya dan berpatisipasi penuh dalam masyarakat. Kondisi ini dapat menyulitkan untuk melaksanakan aktivitas sebagaimana yang diamanatkan dalam akte pendirian. b. Pemohon II penyandang distabilitas dengan ganguan afektif bipolar yang merupakan sebagai penulis buku berpotensi berada dalam pengampuan dan khawatir tidak dapat lagi melakukan kegiatan penarikan royalty dan penjualan buku-bukunya dengan ketentuan Pasal 433 KUHPerdata. c. Pemohon III memiliki usaha perdagangan dan saat ini penyandang distabilitas dengan diagnose Skizoafektif Tipe Manik dan Bipolar Affective Disoder yang dapat dikatagorikan sebagaimana ketentuan Pasal 433 KUHPerdata. 124 d. Yang jika pemohon II dan Pemohon III jika berada dalam pengampuhan tidak memiliki kebebasan untuk menentukan Tindakan dirinya sendiri melainkan harus sepersetujuan dengan pengampuhnya, sehingga berpotensi terlanggar hak konstitusionalnya sebagaimana ketentuan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1) ayat (2), Pasal 28G ayat (1) ayat (2). 6. Berdasarkan kedudukan hukum dan dalil-dalil kerugian para Pemohon tersebut Pemerintah memberikan keterangannya terhadap legal standing para Pemohon sebagai berikut: a. Berdasarkan kedudukan hukum dan dalil-dalil kerugian para Pemohon pemerintah dapat memberikan pandangan sebagai berikut: 1) Berdasarkan hubungan sebab akibat (causalverband) antara kerugian dan berlakunya ketentuan Pasal 433 KUHPerdata terhadap Pemohon I yang menyatakan sebagai Badan Hukum Perdata Yayasan Indonesia Mental Health Association yang diwakili oleh Jenny Rosanna Damayanti secara yuridis mengacu pada undang-undang Yayasan dimana ruang lingkup kegiatanya telah ditentukan dalam undang-undang Yayasan dan jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 433 KUHPerdata tidak memiliki hubungan sebab akibat (causalverband) yang dapat dijelaskan sebagai berikut: a) Bahwa Norma Pasal 433 KUHPerdata mengatur terhadap perlindungan setiap orang yang dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap atau distabilitas dalam hukum yang dalam perlindunganya diberikan pengampuan sebagai perlindungan hukum untuk kepentingan bertindak untuk dan atas nama hukum yang sah berdasarkan penetapan pengadilan, dalam ranah keperdataan. c) Sedangkan Pemohoan I yang mendalilkan dirinya sebagai Badan Hukum Perdata Yayasan merupakan badan hukum yang bergerakdibidang social sebagaiman Pasal 3 Akte Pendirian yang secara singkat “melakukan kegiatan berbasis sosial dalam bidang distabilitas untuk memberikan kemampuan dan ketrampilan serta 125 pemahaman untuk menghilangkan stigma terhadap distabilitas serta memberikan advokasi bagi penyandang distabilitas” merupakan kegiatan sosial atas nama yayasan yang dalam lingkup kegiatanya dibatasi dengan Undang-Undang Yayasan, dalam ranah sosial. d) Berdasarkan hal tersebut secara causal verband tidak memiliki hubungan hukum antara norma yang diuji dengan kepentingan para pemohon, dimana pasal Pasal 433 KUHPerdata berfungsi sebagai perlindungan hukum dalam ranah keperdataan sedangkan kegiatan pemohon I merupakan kegiatan sosial dalam ranah Undang-Undang Yayasan. e) Pelaksanaan ketentuan Pasal 433 KUHPerdata melalui prosedur hukum berdasarkan proses pengadilan sedangkan kegiatan pemohon I dilaksanakan dalam lingkup Undang-Undang Yayasan. f) Berdasarkan fungsi dan tujuan maka kegiatan pemohon I tidak ada hubungan causal verband dengan ketentuan Pasal 433 KUHPerdata. 2) Terhadap hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya ketentuan Pasal 433 KUHPerdata terhadap Pemohon II dan III justru Pasal 433 KUHPerdata dalam rangka memberikan memberikan perlindungan hukum terhadap pemohon II dan III dalam melindungi hak-hak melakukan kegiatan penarikan royalty dan penjualan buku-bukunya serta usaha perdagangan yang didalilkannya. Jika pemohon II dan III diberikan perlindungan berdasarkan Pasal 433 KUHPerdata dengan Pengampuhan Pemohon II dan III meskipun tidak cakap dalam melakukan tindakan hukum akan mendapat perlindungan hukum yang sah untuk mendapatkan hak- haknya melalui pengampuh yang dalam Tindakan dapat dipertangungjawabkan secara hukum dan dapat menghindari hilangnya atau dicuranginya dalam melakukan segala kegiatan para Pemohon. 126 b. Sedangkan jika diukur keruguian yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan bahwa Pasal 433 KUHPerdata tidak dapat didalilkan dapat merugikan hak-hak konstitusional sebagaimana ketentuan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1) ayat (2), Pasal 28G ayat (1) ayat (2) UUD Tahun 1945. Namun Justru Pasal 433 KUHPerdata salah satu upaya negara memberikan perlindungan hukum dari perbuatan curang khususnya perlindungan hukum bagi setiap orang yang dianggap dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap atau distabilitas yang secara penalaran yang wajar Pasal 433 KUHPerdata menjadi pasal perlindungan bagi Pemohon II dan Pemohon III. c. Sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tersebut dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 6/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, maka pemohon tidak mengalami atau adanya kerugian konstitusional dan jiuga tidak ada hubungan sebab akibat causul verbal dengan Pasal 433 KUHPerdata. d. Berlakunya Pasal 433 KUHPerdata tidak menimbulkan kerugian konstitusional baik mengurangi atau menghilangkan hak-hak pemohon dalam memperoleh jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagimana ketentuan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1) ayat (2), Pasal 28G ayat (1) ayat (2) UUD Tahun 1945. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) dan adalah tepat jika Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). III. Keterangan Pemerintah Atas Materi Permohonan Yang Diuji 1. Keterangan Pemerintah terhadap materi yang dimohonkan para Pemohon Berdasarkan materi permohonan Pemerintah telah mempelajari secara seksama baik dalam posita maupun dalil-dalil para Pemohon yang pada prinsipnya para pemohon menghendaki untuk untuk ketentuan Pasal 433 127 KUHPerdata kata “dungu, gila atau mata gelap dan keborosan dapat dimaknai sebagai penyandang distabilitas mental berdasarkan hal tersebut Pemerintah memberikan penegasannya sebagai berikut: a. Dengan kata “dungu, gila atau mata gelap dan Keborosan dapat dimaknai sebagai penyandang distabilitas maka secara norma hukum para pemohon ingin menghapuskan system “pengampuhan” keperdataan yang selama ini telah berjalan dengan baik b. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah dengan tegas memberikan penolakanya dengan alasan sebagai berikut: 1) Bahwa ranah pengaturan “Pengampuhan” sebagaimana ketentuan Pasal 433 KUHPerdata sangat berbeda dengan ranah pengaturan dengan “Distabilitas mental” sebagaimana dalil permohonan. 2) Materi hukum “Pengampuhan” dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hukum keperdataan dalam rangka untuk bertindak untuk dan atas nama orang yang tidak cakap melakukan Tindakan hukum yang dapat diwakilkan oleh orang lain untuk dan atas nama hukum sesuai penetapan pengadilan yang sah. 3) Sedangkan materi “Distabilitas mental” sebagai pelaksanaan UU 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang bertujuan untuk Pemenuhan Kesamaan Kesempatan terhadap Penyandang Disabilitas dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat, Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, termasuk penyediaan Aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak. 4) “Pengampuhan” atau dikenal juga dengan curatele adalah keadaan dimana seseorang (currandus) karena sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak dalam segala hal cakap untuk bertindak di dalam lalu lintas hukum. Atas dasar tersebut orang dengan keadaan demikian dengan keputusan Hakim dimasukkan ke dalam golongan orang yang tidak cakap bertindak. 5) “Disabilitas” adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang 128 dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat. Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas. 2. Keterangan Pemerintah terhadap Pasal 433 KUHPerdata yang dimohonkan para Pemohon Pasal 433 KUHPerdata, “Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang- kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan.” a. Bahwa norma Pasal 433 KUHPerdata dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Orang dewasa yang dimaksud dalam Pasal 433 KUHPerdata diatur dalam Pasal 330 KUHPerdata “Seseorang dianggap sudah dewasa” jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah.” 2) Dengan alasan tertentu orang yang sudah dewasa disamakan kedudukannya dengan seseorang yang minderjarig (anak di bawah umur) karena meskipun sudah masuk usia dewasa tetapi orang tersebut dianggap tidak cakap bertindak untuk melakukan perbuatan hukum. Dapat dipahami bahwa seseorang yang dimaksud dan diharuskan berada di bawah pengampuan menurut Pasal 433 KUHPerdata adalah orang dewasa yang memenuhi kriteria: a) Sakit pada ingatannya (termasuk pikun); 129 b) Seorang pemboros (Orang yang ditaruh dalam pengampuan karena boros tetap berhak melakukan perbuatan hukum: membuat surat wasiat, mengadakan perkawinan.); c) Lemah daya atau lemah jasmani; d) Tidak sanggup mengurus kepentingan sendiri dengan semestinya disebabkan kelakuan buruk di luar batas atau mengganggu keamanan. b. Bahwa permintaan untuk menaruh seseorang di bawah curatele harus diajukan kepada Pengadilan Negeri dengan menguraikan peristiwa- peristiwa yang menguatkan persangkaan tentang adanya alasan untuk menaruh orang tersebut di bawah pengawasan dengan disertai bukti-bukti dan saksi-saksi yang dapat diperiksa oleh hakim. Tiap anggota kelurga berhak memintakan curatele itu. Sebagaimana dalam Pasal 434 KUHPerdata, “Setiap keluarga sedarah berhak minta pengampuan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap. Disebabkan karena pemborosan, pengampuan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat. Barang siapa karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik, dapat minta pengampuan bagi dirinya sendiri.” c. Menurut Pasal 434 KUHPerdata dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat menjadi pengampu antara lain: 1) Setiap keluarga bergaris lurus berhak meminta pengampuan seorang keluarga sedarahnya berdasar atas keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap; 2) Jika berdasar keborosannya, pengampuan boleh dimintakan oleh keluarga sedarah dalam garis lurus dan para keluarga semendanya (pertalian keluarga karena perkawinan, Pasal 295 dan 296 KUHPerdata) dalam garis menyamping sampai derajat ke empat; 3) Merasa tidak cakap mengurus kepentingan diri sendiri sebaik-baiknya diperbolehkan meminta pengampuan bagi diri sendiri. 130 d. Dalam halnya seseorang dalam keadaan gelap tidak dimintakan pengampuan oleh orang-orang yang berhak, diatur dalam Pasal 435 KUHPerdata, “Bila seseorang yang dalam keadaan mata gelap tidak dimintakan pengampuan oleh orang-orang tersebut dalam pasal yang lalu, maka jawatan Kejaksaan wajib memintanya. Dalam hal dungu atau gila, pengampuan dapat diminta oleh jawatan Kejaksaan bagi seseorang yang tidak mempunyai suami atau isteri, juga yang tidak mempunyai keluarga sedarah yang dikenal di Indonesia”. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa yang menjadi pengampu bukanlah seperti yang disebutkan namun juga dapat dikarenakan pertimbangan hakim apabila dianggap si pengampu tidak memenuhi syarat, maka hakim dapat mengangkat orang lain. e. Semua permintaan untuk pengampuan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri sebagaimana menurut Pasal 436 KUHPerdata, “Semua permintaan untuk pengampuan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampuan.” f. Adanya penetapan pengampuan dari pengadilan merubah status orang yang sudah dewasa diletakkan dalam keadaan harus dibantu orang lain atau bergantung pada keberadaan orang lain, kedudukannya disamakan dengan anak dibawah umur. (Pasal 452 KUHPerdata). Orang dewasa yang diletakkan di bawah pengampuan tidak mempunyai kemampuan untuk bertindak sendiri dalam melakukan perbuatan atau tindakan hukum, karenanya memerlukan keberadaan seorang wali yang mewakilinya. Seluruh tindakan hukum yang dilakukan oleh seorang terampu tanpa pengampunya dianggap tidak sah atau batal demi hukum. 3. Keterangan Pemerintah Terhadap Dalil-Dalil yang dimohonkan Para Pemohon a. Bahwa para Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 433 KUHPerdata bertentangan dengan asas kepastian hukum sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dimana asas kepastian hukum tersebut menghendaki bahwa suatu norma harus mengandung kejelasan, tidak 131 menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif dan/atau dapat dilaksanakan. Berkaitan dengan dalil-dalil tersebut, Pemerintah dapat menjelaskan sebagai berikut: 1) bahwa setiap ketentuan undang-undang perlu dijelaskan, perlu ditafsirkan lebih dahulu untuk dapat diterapkan pada peristiwanya. Interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan gamblang tentang teks undang- undang, agar ruang lingkup kaidah dalam undang-undang tersebut dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu. Penafsiran oleh Hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkret." 2) Bahwa dikaitkan dengan ketentuan mengenai pengampuan, Pasal- pasal setelah Pasal 433 KUHPerdata, yaitu ketentuan Pasal 438, Pasal 439, Pasal 440, Pasal 441, Pasal 442, Pasal 449 KUHPerdata telah mengatur kewenangan Pengadilan Negeri dalam menetapkan pengampuan terhadap seseorang yang terbukti dalam keadaan dungu, gila, mata gelap atau keborosan. Dengan demikian, penempatan seseorang di bawah pengampuan tidak dilakukan secara serta merta, namun terdapat peran dan fungsi hakim/pengadilan dalam penerapan ketentuan Pasal 433 KUHPerdata terhadap suatu keadaan atau peristiwa hukum yang kongkrit. Dalam mengeluarkan suatu keputusan, Hakim tentunya menggunakan alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan. b. Bahwa para Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 433 KUHPerdata bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, sebagaimana dalil- dalil berikut: “Bahwa pengampuan sebagaimana diatur dalam Pasal 433 KUHPerdata, menggunakan substitute decision making yang berarti mengalihkan otoritas pengambilan keputusan kepada pihak lain yang berdampak hilangnya kapasitas hukum orang yang diampu untuk melakukan tindakan hukum sehingga kondisi tersebut berdampak mengurangi hak untuk 132 diakui sebagai pribadi di hadapan hukum sebagaimana telah diuraikan pada argumentasi pertentangan antara pasal 433 KUHPerdata dengan Pasal 28D ayat (1) di atas.” Berkaitan dengan dalil-dalil tersebut, Pemerintah dapat menjelaskan sebagai berikut: Dalam menetapkan seseorang di bawah pengampuan, Pengadilan Negeri terikat dan harus tunduk pada ketentuan ketentuan pasal berikut: 1) Pasal 438 KUHPerdata yang pada pokoknya mengatur apabila Pengadilan Negeri berpendapat bahwa peristiwa-peristiwa itu cukup penting guna mendasarkan suatu pengampuan, maka perlu didengar para keluarga sedarah atau semenda. 2) Pasal 439 KUHPerdata pada pokoknya mengatur Pengadilan Negeri setelah mendengar atau memanggil dengan sah orang-orang tersebut dalam pasal yang lalu, harus mendengar pula orang yang dimintakan pengampuan, bila orang itu tidak mampu untuk datang, maka pemeriksaan harus dilangsungkan di rumahnya oleh seseorang atau beberapa orang hakim yang diangkat untuk itu, disertai oleh panitera dan dalam segala hal disadari oleh jawatan Kejaksaan. Bila rumah orang yang dimintakan pengampuan itu terletak dalam jarak sepuluh pal dari Pengadilan Negeri maka pemeriksaan dapat dilimpahkan kepada Kepala pemerintahan setempat. 3) Pasal 440 KUHPerdata: Bila Pengadilan Negeri, setelah mendengar atau memanggil dengan sah keluarga sedarah atau semenda, dan setelah mendengar pula orang yang dimintakan pengampuan, berpendapat bahwa telah cukup keterangan tentang surat permintaan itu tanpa tata cara lebih lanjut, dalam hal yang sebaliknya, Pengadilan Negeri harus memerintahkan pemeriksaan saksi-saksi agar peristiwa- peristiwa yang dikemukakannya menjadi jelas. 4) Pasal 441 KUHPerdata: Setelah mengadakan pemerksaan tersebut dalam Pasal 439, bila ada alasan, Pengadilan Negeri dapat mengangkat seorang pengurus sementara untuk mengurus pribadi dan barang-barang orang yang dimintakan pengampuannya. 133 5) Pasal 442 KUHPerdata: Putusan atas suatu permintaan akan pengampuan harus diucapkan dalam sidang terbuka, setelah mendengar atau memanggil dengan sah semua pihak dan berdasarkan kesimpulan Jaksa. Dengan demikian, Pemerintah berpendapat tindakan pengampuan tidak seharusnya dianggap sebagai bentuk perbuatan yang mengurangi hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum. Sebaliknya, harus dipahami sebagai tindakan yang bertujuan untuk melindungi seseorang yang tidak memiliki kecakapan melakukan suatu perbuatan hukum, yang bilamana tidak diwakili justru akan menimbulkan kerugian bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. c. Bahwa para Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 433 KUHPerdata bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 atau bertentangan dengan jaminan atas kebebasan dari perlakuan diskriminatif sebagaimana diuraikan para Pemohon dalam permohonannya antara lain pada halaman 36 angka 9 berikut ini: “Bahwa Pasal 433 KUHPerdata bersifat diskriminatif karena secara khusus bertujuan untuk membedakan atau membatasi orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila, atau mata gelap sekalipun yang bersangkutan kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya yang merupakan penyandang disabilitas mental dengan maksud tidak dapat melakukan tindakan keperdataan yang berdampak membatasi atau meniadakan pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan atas dasar yang lainnya terhadap semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental dalam bidang politik, ekonomi sosial, kebudayaan sipil atau lainnya. Berkaitan dengan dalil-dalil tersebut, Pemerintah dapat menjelaskan sebagai berikut: 1) Mengacu pada Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), yang menyatakan “Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan 134 manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya. 2) Berdasarkan pengertian tersebut, seharusnya tindakan menempatkan seseorang yang memiliki kondisi-kondisi khusus seperti dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap di bawah pengampuan tidak dipandang sebagai manifestasi dari perlakuan yang diskriminatif, sebab pembatasan maupun pembedaan perlakuan yang ada tidak didasari atas hal-hal yang menimbulkan rasa ketidakadilan, namun dilakukan dalam konteks perindungan kepada mereka yang termasuk dalam kondisi rentan. Selanjutnya, Pasal 5 UU HAM mengatur sebagai berikut: Pasal 5 (1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum. (2) Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak. (3) Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. 3) Apabila kita cermati ketentuan Pasal tersebut, maka pada prinsipnya setiap orang berhak atas perlakuan dan perlindungan yang sama di depan hukum serta bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak memihak, namun demikian undang-undang menegaskan bahwa kelompok masyarakat rentan berhak mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang lebih karena kekhususannya. Mengingat bahwa orang-orang yang berada dalam 135 keadaan dungu, gila, mata gelap atau keborosan rentan terhadap berbagai kemungkinan risiko yang dapat merugikan dirinya maupun orang lain, maka adanya Pasal 433 KUHPerdata justru diperlukan untuk melindungi hak-hak mereka. Dengan demikian, maka pengampuan yang diatur dalam ketentuan Pasal 433 KUHPerdata adalah untuk memberikan perlindungan hukum baik bagi penyandang disabilitas maupun bagi pihak-pihak lainnya dan bukan merupakan bagian dari tindakan diskriminatif. d. Bahwa para Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 433 KUHPerdata bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Berkaitan dengan dalil-dalil tersebut, Pemerintah dapat menjelaskan sebagai berikut: 1) Apabila semua manusia dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban (subjek hukum), maka tidak berarti bahwa semua subjek hukum bisa dengan leluasa secara mandiri melaksanakan hak-haknya melalui perbuatan hukum. Untuk itu, harus ada kcakapan bertindak, yaitu kwenangan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum. Pada umumnya ada dua macam subjek hukum yakni subjek hukum yang oleh undnag-undang dinyatakan sama sekali tidak cakap untuk melakukan Tindakan hukum dan subjek hukum yang memiliki kewenangan terbatas, dalam arti harus didampingi atau mendapat persetujuan dari orang lain. 2) Menurut J. Satrio, kecakapan bertindak adalah mengenai kewenangan bertindak bagi subjek hukum pada umumnya dan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum, maka kewenangan bertindak adalah mengenai kewenangan bertindak khusus, yang hanya tetuju pada orang-orang tertentu untuk tindakan-tindakan hukum tertentu saja. 136 3) Rusnidar Sembiring menyatakan bahwa pengampuan adalah keadaan dimana seseorang karena sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam hal segala hal cakap untuk bertindak di dalam lalu lintas hukum, karena dianggap tidak cakap maka untuk menjamin dan melindungi hak-haknya, hukum memperkenankan seseorang untuk dapat bertindak sebagai wakil dari orang yang berada di abwah pengampuan. 4) Pemerintah berpandangan bahwa seseorang yang berada dalam keadaan dungu, gila, mata gelap atau keborosan sebagaimana diatur dalam Pasal 433 KUH Perdata tergolong sebagai orang yang mengalami disabilitas mental sehingga ia tidak memiliki kecakapan untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum, termasuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menyangkut hak-haknya sendiri, karena hal tersebut berpotensi menimbulkan kerugian baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Oleh karenanya seseorang yang mengalami disabilitas mental, harus diwakili oleh pengampu berdasarkan suatu penetapan pengadilan. Maka dengan demikian materi muatan ketentuan Pasal 433 KUHPerdata tidak terbukti bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. e. Bahwa menurut Para Pemohon, Pasal 433 KUHPerdata bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari Negara lain.” Dalil-dalil berkaitan dengan hal tersebut antara lain terdapat pada: Berkaitan dengan dalil-dalil tersebut, Pemerintah dapat menjelaskan sebagai berikut: 1) Setiap orang yang ditaruh di bawah pengampuan mempunyai kedudkan yang sama layaknya orang yang belum dewasa. Namun ketidakcakapan seseorang yang ditaruh di bawah pengampuan (kurandus) itu tidak selalu sama dalam segala hal/kondisi. Bagi seorang kurandus karena keborosan maka ketidakcakapan 137 bertindaknya hanya menyangkut perbuatan hukum dalam bidang harta kekayaan saja. Untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang tidak bersifat harta kekayaan, misalnya dalam bidang hukum keluarga, maka ia tetap dianggap cakap bertindak. Untuk kurandus karena lemah pikiran, P. Scholten berpendapat bahwa ketidakcakapannya juga hanya dalam bidang hukum kekayaan saja. 2) Pemerintah berpendapat bahwa dalil yang dikemukakan Para pemohon sangat rancu dan tidak beralasan hukum, karena tujuan dari diberlakukannya pasal 433 KUHPerdata a quo justru untuk menghindarkan orang-orang yang berada dalam kondisi rentan atau dalam keadaan dungu, gila, mata gelap dan sebagainya dari tindakan/perlakuan orang yang tidak bertanggungjawab yang dapat merendahkan derajat martabat seseorang karena kerentanannya. 3) Bahwa sebagaimana diuraikan sebelumnya, bahwa penempatan seseorang di bawah pengampuan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri dengan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu dan dapat dibuktikan bahwa seseorang tersebut benar berada dalam keadaan dungu, gila atau maka gelap atau keborosan. 4) Bahwa seseorang yang ditetapkan pengadilan berada di bawah pengampuan karena sedang dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap atau keborosan memang secara faktual mengalami disabilitas mental, apakah hal tersebut berlangsung secara temporer ataukah permanen, hal tersebut dibuktikan dengan suatu keterangan ahli. 5) Dengan demikian, anggapan yang menyatakan bahwa Pasal 433 KUHPerdata melanggengkan praktek penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia kepada penyandang disabilitas mental adalah dalil yang tidak berdasar, sebaliknya justru memberikan perlindungan yang komprehensif dengan menetapkan orang yang tepat untuk mengampunya berkenaan dengan kerentanannya sebagai penyandang disabilitas. 138 IV. Petitum Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada yang terhormat Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, memutus dan mengadili permohonan pengujian ketentuan Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1) ayat (2), Pasal 28G ayat (1) ayat (2) UUD Tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menolak permohonan pengujian para Pemohon seluruhnya atau setidak- tidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tersebut tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard); 2. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan; 3. Menyatakan ketentuan Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1) ayat (2), Pasal 28G ayat (1) ayat (2) UUD Tahun 1945. Namun apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.5] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan lisan Pihak Terkait Ripin pada persidangan tanggal 2 Maret 2023, serta membaca keterangan tertulis dari Pihak Terkait Ripin bertanggal 28 November 2022 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 30 November 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pihak Terkait 1. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 2/2021) disebutkan “Para pihak dalam perkara PUU adalah a. Pemohon, b. Pemberi Keterangan; dan c. Pihak Terkait.” 139 2. Bahwa berdasarkan Pasal 6 PMK 2/2021 disebutkan, pihak terkait yaitu perorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama, Pihak Terkait adalah pihak yang berkepentingan langsung dan/atau pihak yang berkepentingan tidak langsung dengan pokok permohonan; 3. Bahwa berdasarkan Pasal 26 PMK 2/2021 secara lebih jauh memberikan pengertian yang dimaksud dengan pihak terkait yang berkepentingan langsung adalah pihak yang hak dan/atau kewenangannya secara langsung terpengaruh kepentingannya oleh pokok Permohonan, sedangkan yang dimaksud dengan Pihak Terkait yang berkepentingan tidak langsung adalah pihak yang hak, kewenangan dan/atau kepentingannya tidak secara langsung terpengaruh oleh pokok Permohonan tetapi karena kepeduliannya terhadap Permohonan dimaksud dapat mengajukan keterangannya sebagai ad informandum; 4. Bahwa berdasarkan Pasal 27 PMK 2/2021 disebutkan Permohonan sebagai Pihak Terkait dapat diajukan setelah Permohonan registrasi dalam e-BRPK atau paling lambat sebelum pemeriksaan persidangan untuk mendengar keterangan ahli dan/atau saksi; 5. Bahwa berdasarkan persidangan perkara nomor 93/PUU-XX/2022 pada 23 November 2022 yang disiarkan di saluran youtube Mahkamah Konstitusi, agenda persidangan baru masuk dalam agenda mendengarkan keterangan Termohon dan masih menjadwalkan agenda pemeriksaan ahli dari Pemohon pada 5 Desember 2022, sehingga Kami masih dapat mengajukan sebagai Pihak Terkait; II. Kedudukan Hukum, Keterkaitan Dan Kepentingan Pihak Terkait A. Kedudukan Hukum Pihak Terkait Mengacu pada Pasal 3, Pasal 6 dan Pasal 26 PMK 2/2021 Pihak Terkait dalam permohonan ini adalah Perorangan yang memiliki kepentingaan sama dan berkepentingan langsung dan/atau pihak yang berkepentingan tidak langsung dengan pokok permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Pasal 433 KUHPerdata sebagaimana Permohonan yang diajukan dalam perkara Nomor 93/PUU-XX/2022. Untuk lebih jelasnya mengenai Kedudukan Hukum Pihak Terkait dengan ini kami uraikan sebagai berikut: 140 1. Bahwa Pihak Terkait merupakan anak kandung dari Hasan (ayah) dan Leni (Ibu) dengan saudara kandung tiga orang yakni Yulwati, Linda dan Efendi; 2. Bahwa sepeninggal kedua orang tuanya, ada beberapa harta berupa emas dan sejumlah uang yang diwariskan kepada para ahli waris termasuk kepada Pihak Terkait, harta berupa emas tersebut kemudian diuangkan dan uang tersebut disimpan di Bank Rakyat Indonesia Sungai Penuh, begitu juga dengan harta bagian Linda dan Efendi; 3. Bahwa Pihak Terkait menguangkan harta waris yang berbentuk emas dan menyimpan harta waris tersebut di tabungannya di Bank Rakyat Indonesia Sungai Penuh, dimana harta warisan ditambah dengan harta milik Pihak Terkait sebelum dilakukannya pengampuan terdapat sejumlah dana sebesar Rp. 532.766.943 (lima ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) di rekening milik Pihak Terkait; 4. Bahwa pada 20 April 2016 sekitar pukul 21.00, Pihak Terkait didatangi 3 (tiga) orang yang tidak dikenal olehnya, ketiga orang tersebut langsung memegang dan memborgol Pihak Terkait dan memaksa Pihak Terkait untuk dimasukan ke dalam sebuah mobil, dimana Yulwati (Kakak kandung Pihak Terkait) dan Gunawan Candra (Kakak Ipar Pihak Terkait) sudah berada di dalam mobil tersebut; 5. Bahwa Pihak Terkait dibawa oleh Yulwati (Kakak kandung Pihak Terkait) dan Gunawan Candra (Kakak Ipar Pihak Terkait) ke Rumah Sakit Jiwa Prof.HB. Saanin Padang, tanpa dilakukan pemeriksaan oleh petugas rumah sakit jiwa, Pihak Terkait kemudian dibawa ke sebuah ruangan, mereka melepas borgol dan mengikat Pihak Terkait di sebuah ruangan sehingga Pihak Terkait tidak bisa keluar dari ruangan tersebut dan harus buang air di celana; 6. Bahwa pada 9 Mei 2016, Bpk Mentaria saudara kandung dari ayah Pihak Terkait mendapatkan informasi dari Pendeta Agoes Aritonang tempat Pihak Terkait Beribadah bahwasanya Pihak Terkait berada di Rumah Sakit Jiwa Prof.HB. Saanin Padang, mendengar hal tersebut Bpk Mentaria 141 mencoba mendatangi Rumah Sakit Jiwa Prof.HB. Saanin Padang untuk menjemput Pihak Terkait, namun pihak Rumah Sakit Jiwa Prof.HB. Saanin Padang menolak mengeluarkan Pihak Terkait dengan alasan bahwasanya Pihak Terkait harus diserahkan oleh pihak yang membawa Pihak Terkait ke Rumah Sakit Jiwa Prof.HB. Saanin Padang; 7. Bahwa karena terus menerus di desak oleh Bpk Mentaria dan Pendeta Agoes Aritonang yang merupakan pendeta tempat Pihak Terkait beribadah, pihak Rumah Sakit Jiwa Prof.HB. Saanin Padang akhirnya meminta kepada Yulwati (Kakak kandung Pihak Terkait) dan Gunawan Candra (Kakak Ipar Pihak Terkait) untuk datang ke Rumah Sakit pada 13 Mei 2022; 8. Bahwa pada 13 Mei 2022, Yulwati (Kakak kandung Pihak Terkait) dan Gunawan Candra (Kakak Ipar Pihak Terkait) datang ke Rumah Sakit Jiwa Prof.HB. Saanin Padang dimana disana sudah ada Bpk Mentaria dan Pendeta Agoes Aritonang, pada pertemuan tersebut akhirnya Yulwati (Kakak kandung Pihak Terkait) dan Gunawan Candra (Kakak Ipar Pihak Terkait) bersedia mengeluarkan Pihak Terkait dari Rumah Sakit Jiwa Prof.HB. Saanin Padang, pihak Terkait yang trauma dengan penculikan kemudian memilih tinggal bersama Bpk Mentaria yang merupakan saudara kandung dari ayah Pihak Terkait; 9. Bahwa ketika Pihak Terkait berada di Rumah Sakit Jiwa Prof.HB. Saanin Padang, tanpa diketahui oleh Pihak Terkait, pada 30 April 2016 Yulwati (Kakak kandung Pihak Terkait) dan Gunawan Candra (Kakak Ipar Pihak Terkait) mengajukan Permohonan Pengampuan Ke Pengadilan Negeri Sungai Penuh dengan alasan Pihak Terkait memiliki kelainan jiwa dan dianggap tidak memiliki kecakapan hukum dan meminta agar Pihak Terkait berada dibawah pengawasan pengampuan dan meminta Yulwati (Kakak kandung Pihak Terkait) dan Gunawan Candra (Kakak Ipar Pihak Terkait) sebagai Pemohon untuk diangkat sebagai wali pengampu/Curator terhadap pihak Terkait; 10. Bahwa atas dasar Permohonan Pengampuan yang diajukan oleh Yulwati (Kakak kandung Pihak Terkait) dan Gunawan Candra (Kakak Ipar Pihak 142 Terkait), Pengadilan Negeri Sungai Penuh melalui Penetapan Nomor 9/PDT.P/2016/PN.Spn. tertanggal 12 Mei 2016 (Bukti PT-1) Menetapkan: a. Mengabulkan Permohonan dari Para Pemohon Seluruhnya; b. Menyatakan adik kandung/adik ipar Para Pemohon (Ripin) berada di bawah pengawasan Wali Kurator/Pengampuan; c. Menyatakan dan mengangkat Para Pemohon (Yulwati dan Gunawan Chandra) sebagai Wali Pengampu/curator terhadap adik kandung/adik ipar para pemohon (RIPIN); d. Membebankan biaya permohonan kepada para pemohon sebesar Rp. 171.000 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah). 11. Bahwa yang dijadikan dasar hukum oleh Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam mengeluarkan penetapan tersebut dengan menggunakan Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai dasar hukumnya dengan mempertimbangkan bukti adanya kartu berobat pasien dan surat keterangan bahwasanya Pihak Terkait dirawat di Rumah Sakit Jiwa Prof HM Saanin Padang; 12. Bahwa setelah keluar dari RS Jiwa Prof HM Saanin Padang, pada tanggal 2 Juni 2016, Pihak Terkait mendatangi Bank Rakyat Indonesia Cabang Sungai Penuh untuk memeriksa tabungan dan depositonya, namun pihak Bank, tidak bersedia melayani Pihak Terkait dan Menjelaskan bahwasanya mereka telah menyerahkan seluruh simpanan Pihak Terkait sebesar Rp. 532.766.943 (lima ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) kepada Yulwati (Kakak kandung Pihak Terkait) dan Gunawan Candra (Kakak Ipar Pihak Terkait) sebagai pihak Pengampu dari Pihak Terkait berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 9/PDT.P/2016/PN.Spn; 13. Bahwa Pihak Terkait yang tidak terima dengan Penetapan Pengadilan Sungai Penuh dan tabungannya telah diambil oleh Yulwati (Kakak kandung Pihak Terkait) dan Gunawan Candra (Kakak Ipar Pihak Terkait) mencoba meminta bantuan hukum untuk membatalkan Penetapan Penetapan Nomor 9/PDT.P/2016/PN.Spn. tertanggal 12 Mei 2016, namun 143 para pihak yang menjadi kuasa hukum ataupun memberikan bantuan hukum kepada Pihak Terkait ditolak oleh Pengadilan Negeri Sungai Penuh dengan alasan bahwasanya Pihak Terkait berada dibawah pengampuan sehingga tidak bisa memberikan kuasa kepada advokat/ bantuan hukum; 14. Bahwa untuk memperkuat keyakinan beberapa pihak, Pihak Terkait menjalani sejumlah pemeriksaan Kesehatan Jiwa ke psikiatri dan psikologi di Rumah Sakit Jiwa Prof.HB. Saanin Padang yang dilakukan pemeriksaan oleh Psikiater Dr. Shinta Brisma, SpKJ dan Psikolog Neny Andriani Mpsi pada 13, 16, 23 Oktober 2017 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: - Berdasarkan hasil wawancara psikiatri dan pemeriksaan psikologi didapatkan bahwa pada saat ini Klien tidak terdapat gangguan jiwa bermakna; - Pada saat ini terperiksa mampu memenuhi seluruh kebutuhannya secara mandiri, dapat melakukan aktivitas sosial, mampu mengambil keputusan dan mampu bertanggung jawab. Saran: Klien disarankan untuk mempersiapkan diri dalam menjalani dan mengikuti proses hukum yang akan dijalani; 15. Bahwa dengan dukungan oleh beberapa pihak, Pihak Terkait secara langsung mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Yulwati (Kakak kandung Pihak Terkait) dan Gunawan Candra (Kakak Ipar Pihak Terkait) di Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada 19 Februari 2018 dengan Tuntutan yang pada pokoknya meminta: a. Membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 9/PDT.P/2016/PN.SPN; b. Menyatakan Penggugat dalam keadaan sehat wal’afiat dan dapat melakukan segala tindakan hukum; c. Menghukum Yulwati (Kakak kandung Pihak Terkait) dan Gunawan Candra (Kakak Ipar Pihak Terkait) untuk mengembalikan uang tabungan dan deposito milik Pihak Terkait sebesar Rp. 532.766.943 144 (lima ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu Sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) kepada Pihak Terkait; 16. Bahwa pada 9 Agustus 2018 Pengadilan Negeri Sungai Penuh Melalui Putusan Nomor 13/Pdt.G.2018/PN.Spm Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atas putusan tersebut Pihak Terkait mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jambi; 17. Bahwa pada 15 Nopember 2018, Pengadilan Tinggi Jambi melalui Putusan Nomor 75/Pdt/2018/PT.JMB (Bukti PT-2) memutuskan: a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian b. Menyatakan Penggugat (RIPIN) dalam keadaan sehat wal afiat dan dapat melakukan segala tindakan hukum; c. Menyatakan demi hukum mengembalikan Penggugat (RIPIN) ke dalam Posisi dan Kedudukan Semula d. Menyatakan mencabut Penetapan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor: 9/PDT.P/2016/PN.Spn tanggal 12 Mei 2016 yang menetapkan - Menyatakan adik kandung/adik ipar Para Pemohon (RIPIN) berada di bawah Pengawasan Wali Kurator/Pengampuan - Menyatakan dan mengangkat Para Pemohon (Yulwati dan Gunawan Chandra S.E) sebagai wali pengampu/curator terhadap adik kandung/adik ipar para pemohon (RIPIN), sehingga Penetapan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Penggugat e. Menyatakan penguasaan Para Tergugat (Gunawan Chandra, S.E dan Yulwati) atass simpanan Penggugat berupa uang sebesar Rp. 532.766.943 (lima ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) berdasarkan yang tertulis di buku Tabungan BRI Sungai Penuh, BRITAMA 5898449 nomor rekening 011701058990505 atas nama Ripin tanggal 17 Mei 2016 dinyatakan tidak sah menurut hukum; f. Menghukum Para Tergugat (Gunawan Chandra, S.E dan Yulwati) untuk mengembalikan, menyerahkan uang hak milik atas nama Ripin berdasarkan tertulis di buku Tabungan BRI Sungai Penuh BRITAMA 145 5898449 Nomor rekening 011701058990505 tanggal 17 Mei 2016 Sebesar Rp. 532.766.943 (lima ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu Sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) tanpa beban dan syarat apapun, apabila Para Tergugat ingkar dengan bantuan alat negara (POLRI); g. Menghukum Para Terbanding/Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah); h. Menolak gugatan Penggugat selain dan seluruhnya. 18. Bahwa atas putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 75/Pdt/2018/PT.JMB, pihak Yulwati (Kakak kandung Pihak Terkait) dan Gunawan Candra (Kakak Ipar Pihak Terkait) tidak mengajukan Kasasi namun mengajukan Peninjauan kembali ke Mahkamah Agung RI; 19. Bahwa atas Permohonan Peninjauaan Kembali yang diajukan oleh Yulwati (Kakak kandung Pihak Terkait) dan Gunawan Candra (Kakak Ipar Pihak Terkait) pada 7 Oktober 2019 Mahkamah Agung mengeluarkan keputusan Peninjauan Kembali Nomor 714/PK/Pdt/2019 yang memutuskan: a. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para pemohon Peninjauan kembali 1. Gunawan Chandra, SE dan 2. Yulwati b. Menghukuman para Pemohon Penijauaan kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp. 2.500.000 (dua juta Lima Ratus) 20. Bahwa walaupun putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap telah menghukum Yulwati (kakak kandung) dan Gunawan Chandra, S.E. (kakak Ipar) untuk mengembalikan, menyerahkan uang hak milik atas nama RIPIN (Pihak Terkait) sebesar Rp. 532.766.943 (lima ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu Sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) kepada RIPIN (Pihak Terkait) tanpa beban dan syarat apapun, namun hingga saat ini Yulwati (kakak kandung) dan Gunawan Chandra, S.E. (kakak Ipar) tidak mau menyerahkan uang tersebut; 146 21. Bahwa besar dugaan bahwasanya uang tersebut telah habis digunakan oleh Gunawan Chandra (Kakak Ipar) mengingat yang bersangkutan aktif di partai politik dan pernah mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kota Sungai Penuh dan namun tidak lolos; B. Keterkaitan Pihak Terkait Terhadap Pengujian Materiil Pasal 433 KUHPerdata dengan Perkara Nomor 93/PUU-XX/2022 1. Bahwa sebagaimana kami uraikan di atas, bahwasanya Pihak Terkait pernah dipaksa dimasukan ke Rumah Sakit Jiwa Prof.HB. Saanin Padang dan ditempatkan di sana tanpa ada pemeriksaan. Tanpa diketahui Pihak Terkait, Pada saat berada di Rumah Sakit Jiwa, Yulwati (kakak kandung) dan Gunawan Chandra, S.E. (kakak Ipar) mengajukan permohonan pengampuan ke Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk meminta Penetapan Pengadilan yang menyatakan dan mengangkat Yulwati (kakak kandung) dan Gunawan Chandra, S.E. (kakak Ipar) sebagai Pengampu/Curator terhadap Pihak Terkait, menggunakan Pasal 433 KUHPerdata, Pengadilan Negeri Sungai Penuh mengabulkan permohonan Yulwati (kakak kandung) dan Gunawan Chandra, S.E. (kakak Ipar); 2. Bahwa bermodal Penetapan Pengadilan Sungai Penuh tersebut, Yulwati (kakak kandung) dan Gunawan Chandra, S.E. (kakak Ipar) kemudian mengambil seluruh tabungan dan Deposito milik Pihak Terkait yang disimpan Bank Rakyat Indonesia, senilai Rp. 532.766.943 (lima ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu Sembilan ratus empat puluh tiga rupiah), walaupun sudah terdapat putusan yang berkekuatan hukum mengikat yang menyatakan mencabut pengampuan terhadap Pihak Terkait dan menghukum Yulwati (kakak kandung) dan Gunawan Chandra, S.E. (kakak Ipar) untuk mengembalikan, menyerahkan uang milik Pihak Terkait, namun sampai dengan saat ini uang tersebut tidak dikembalikan dan diserahkan kepada Pihak Terkait dengan dugaan bahwasanya uang tersebut sudah tidak ada dan habis digunakan oleh Yulwati (kakak kandung Pihak Terkait) dan Gunawan Chandra, S.E. (kakak Ipar Pihak Terkait); 147 3. Bahwa berdasarkan informasi yang kami peroleh, saat ini Mahkamah Konstitusi akan melakukan pemeriksaan atas Pengujian Undang-Undang Pasal 433 KUHPerdata yang merupakan ketentuan hukum yang dijadikan dasar Pengampuan yang pernah dialami oleh Pihak Terkait dan dijadikan dasar Yulwati (kakak kandung) dan Gunawan Chandra, S.E. (kakak Ipar) untuk mengambil tabungan Pihak Terkait; 4. Bahwa sebagai pihak yang pernah menjadi korban dari Pasal 433 KUHPerdata, dimana Pihak Terkait secara paksa dibawa ke Rumah Sakit Jiwa dan mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi ketika berada di Rumah Sakit Jiwa, serta diajukannya permohonan pengampuan tanpa diketahui dan dilakukan pemeriksaan terhadap Pihak Terkait. Atas dasar Penetapan Pengampuan dari Pengadilan Negeri Sungai Penuh tersebut, tabungan milik Pihak Terkait diambil oleh pihak yang menjadi Wali Pengampu dan sampai dengan saat ini uang dan harta milik yang diambil oleh Yulwati (kakak kandung) dan Gunawan Chandra, S.E. (kakak Ipar) belum berhasil dikembalikan atau diserahkan; 5. Bahwa Pengampuan sebagaimana diatur dalam Pasal 433 KUHPerdata menjadi pengalaman buruk dan menunjukan permasalahan dalam sistem pengampuan sebagaimana diatur dalam Pasal 433 KUHPerdata dengan dikabulkannya Permohonan Pengujian materiil Pasal 433 KUHPerdata dalam perkara nomor 93/PUU-XX/2022 akan berpengaruh terhadap permasalahan hukum yang dihadapi oleh Pihak Terkait. Melalui Pengujian Pasal 433 KUHPerdata Pihak Terkait juga berharap apa yang menimpa Pihak Terkait tidak menimpa warga negara Indonesia lainya, sehingga Pihak Terkait memiliki kepentingan langsung dan/atau pihak yang berkepentingan tidak langsung dengan pokok permohonan; III. Tanggapan Pihak Terkait Terhadap Permohonan 1. Bahwa berdasarkan informasi yang kami peroleh, saat ini Mahkamah Konstitusi akan memeriksa perkara nomor 93/PUU-XX/2022 yang diajukan oleh Yayasan Indonesia Mental Health Association, Syaiful Anam dan Nurhayati dengan alasan Pasal 433 KUHPerdata sepanjang kata “dungu”, “gila”, “mata gelap” dan/atau “keborosan” dimaknai sebagai penyandang 148 disabilitas mental bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28G ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan Petitum: a. Mengabulkan permohonan para Pemohon; b. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang kata “dungu”, “gila”, “mata gelap” dan/atau “keborosan” dimaknai sebagai penyandang disabilitas mental; c. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia. 2. Bahwa Pihak Terkait pernah Kehilangan Hak Atas Pengakuaan dan Kapasitas Hukum ketika mengalami pengampuan, kondisi tersebut mengakibatkan Yulwati (kakak kandung) dan Gunawan Chandra, S.E. (kakak Ipar) mengambil tabungan milik Pihak Terkait. Pihak Terkait juga tidak bisa memberikan dan menunjuk kuasa hukum untuk memperjuangkan hak- haknya seperti warga negara lain, sehingga Pihak Terkait dengan susah payah memperjuangkan hak-hak melalui proses hukum yang ada, kondisi tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak atas Pengakuan, jaminan dan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 3. Bahwa pada saat Pihak Terkait dipaksa ditempatkan di Rumah Sakit Jiwa, Yulwati (kakak kandung) dan Gunawan Chandra, S.E. (kakak Ipar) mengajukan Permohonan Pengampuan, dan Pengadilan Negeri Sungai Penuh mengabulkan permohonan pengampuan tersebut tanpa melakukan pemeriksaan terhadap Pihak Terkait, alasan bahwasanya Pihak Terkait berada di Rumah Sakit Jiwa seharusnya tidak dapat digunakan untuk menyatakan Pihak Terkait kehilangan pengakuaan dihadapan hukum hal tersebut jelas bertentangan jaminan konstitusional yang menyatakan hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum adalah hak asasi manusia 149 yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945; 4. Pihak Terkait sengaja dipaksa dimasukan kedalam Rumah Sakit Jiwa yang kemudian dijadikan dasar untuk dijatuhkan pengampuan oleh Pengadilan Negeri Sungai Penuh, Pihak Terkait kemudian dicap mengalami gangguan jiwa sehingga dianggap tidak dapat melakukan tindakan keperdataan termasuk memberikan kuasa kepada Advokat untuk memperjuangkan hak- haknya, kondisi tersebut sejalas bertentangan dengan jaminan konstitusional yang menyatakan setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945; 5. Bahwa Pengampuan yang dialami oleh Pihak Terkait mengakibatkan, Pihak terkait kehilangan harta miliknya yang disimpan di tabungan dan sulit memperjuangkan hak-haknya, kondisi tersebut menunjukan Pasal 433 KUHPerdata membawa dampak hilangnya hak setiap orang atas perlindungan harta benda yang berada dibawah kekuasaan nya sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 6. Bahwa Sebelum dan pada saat dibawah Pengampuan, Pihak Terkait dipaksa ditempatkan di Rumah Sakit Jiwa. Pihak Terkait tidak bisa dengan mudah keluar dari ruangan karena posisi terikat, seringkali Pihak Terkait harus makan, minum dan buang air di ruangan tersebut dan mengalami berbagai kondisi yang tidak manusiawi. Kondisi yang dialami Pihak Terkait lebih buruk dibandingkan tempat penahanan bagi pelaku tindak pidana, hal tersebut menunjukan Pengampuan sebagaimana diatur dalam pasal 433 KUHPerdata menghilangkan hak orang untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia sebagaimana diatur dalam pasal 28G ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana disebutkan di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk 1. Mengabulkan Permohonan Menjadi Pihak Terkait; 2. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai 150 kekuatan hukum mengikat sepanjang kata “dungu”, “gila”, “mata gelap” dan/atau “keborosan” dimaknai sebagai penyandang disabilitas mental; Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.6] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait Ripin telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT.1-1 sampai dengan bukti PT.1-4 sebagai berikut: 1. Bukti PT.1-1 : Print out Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 9/Pdt.P/2016/PN.Spn.; 2. Bukti PT.1-2 : Print out Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 13/Pdt.G/2018/PN.Spn.; 3. Bukti PT.1-3 : Print out Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 75/PDT/2018/PT JMB; 4. Bukti PT.1-4 : Print out Putusan Mahkamah Agung Nomor 714 PK/Pdt/2019; [2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan lisan Pihak Terkait Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada persidangan tanggal 13 Maret 2023, serta membaca keterangan tertulis dari Pihak Terkait Komnas HAM bertanggal 11 Februari 2023 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 14 Februari 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut: A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara 151 yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”; 3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai hak atau kewenangannya untuk melakukan pengujian undang-undang (selanjutnya disebut UU) terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), menyebutkan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 4. Bahwa sejalan dengan ketentuan dengan UU MK di atas, kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 juga ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 5. Bahwa secara tegas juga dinyatakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 juga termaktub di dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor No 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyebutkan: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”; 152 6. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pelindung konstitusi (the guardian of constitution). Apabila terdapat undang-undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (inconstitutional), maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan undang-undang tersebut secara menyeluruh ataupun per pasalnya; 7. Bahwa sebagai pelindung konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang- undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal dalam undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum. Sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada MK. Dalam sejumlah perkara pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi juga telah beberapa kali menyatakan sebuah bagian dari undang-undang konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsir yang diberikan Mahkamah Konstitusi atau sebaliknya, tidak konstitusional jika tidak diartikan sesuai dengan penafsiran Mahkamah Konstitusi; 8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka jelas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengujian ini. Bahwa oleh karena objek permohonan pengujian penafsiran ini adalah Pasal 433 Kitab Undang Undang Hukum Perdata terhadap UUD Tahun 1945. Maka berdasarkan itu, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan a quo; B. Kedudukan Komnas HAM 1. Bahwa Komnas HAM RI merupakan lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya, berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia sesuai dengan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selanjutnya, Pasal 75 menyebutkan bahwa tujuan Komnas HAM RI adalah untuk mengembangkan kondisi yang kondusif 153 bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, serta meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan; 2. Bahwa Komnas HAM RI untuk mencapai tujuannya, memiliki tugas dan wewenang yang salah satunya memberikan pendapat pada perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan (Legal Opini). Kewenangan tersebut didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 89 ayat (3) huruf h Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 (Selanjutnya disebut UU HAM), yang menyatakan bahwa "Dalam rangka melaksanakan fungi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan: (h) pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak". 3. Bahwa Komnas HAM memiliki kepentingan terhadap Uji Materi Pasal 433 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Perkara Nomor: 93/PUU-XX/2022), in concreto Komnas HAM mempunyai kewenangan yang diatur di dalam Pasal 75 UU HAM, yaitu sebagai berikut: a. mengembangkan kondisi yang konduksif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; dan b. meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. 4. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2022 berdasarkan penyimpulan pengamatan pada laporan awal Indonesia (concluding observation on the initial report of Indonesia) di Komite Konvensi Hak-hak Penyandang 154 Disabilitas/CRPD (Selanjutnya Disebut Komite UNCRPD) memberikan rekomendasi pada Poin 37 kepada Negara Indonesia, dengan menyatakan sebagai berikut: (a) Mengadopsi strategi nasional untuk meningkatkan kesadaran di seluruh masyarakat, terutama di kalangan penyandang disabilitas, orang tua mereka dan anggota keluarga lainnya, kelompok profesional dan pejabat pemerintah di semua tingkatan, mengenai hak dan martabat penyandang disabilitas, untuk memerangi stereotip, prasangka dan praktik berbahaya dalam semua aspek kehidupan; (b) Langkah-langkah penguatan untuk konsultasi yang erat dengan dan partisipasi aktif organisasi penyandang disabilitas, termasuk organisasi orang-orang yang terkena dampak kusta dan anak-anak penyandang disabilitas, dalam desain, pengembangan dan penyampaian program peningkatan kesadaran tentang hak-hak dan martabat penyandang disabilitas. Merujuk rekomendasi penyimpulan pengamatan pada laporan awal Indonesia (concluding observation on the initial report of Indonesia) tersebut yang sesuai dengan kewenangannya, maka Komnas HAM harus melakukan langkah-langkah penguatan dalam upaya pemajuan, pemenuhan, perlindungan, penghormatan serta upaya pemantauan terkait hak-hak Penyandang Disabilitas di Indonesia untuk itu Komnas HAM mempunyai kepentingan sebagai pihak terkait dalam upaya uji materi Pasal 433 KUH Perdata yang dilakukan oleh para Pemohon dalam Perkara Nomor 93/PUU- XX/2022. 5. Bahwa berdasarkan penjelasan kewenangan Komnas HAM tersebut di atas, maka Komnas HAM mengajukan diri sebagai Pihak Terkait yang berkepentingan secara langsung dikarenakan dalam upaya menciptakan kondisi yang kondusif dan bentuk perlindungan serta penegakan HAM Penyandang Disabilitas umumnya dan Penyandang Disabilitas Mental pada khususnya. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (Selanjutnya disebut Peraturan MKRI No. 155 2/2021) yang mengatur tentang Pihak Terkait, di dalam Pasal 26 Ayat (1) Peraturan MKRI No. 2/2021 jelas disebutkan ada 2 (dua) kategori pihak terkait yaitu Pihak Terkait yang berkepentingan langsung dan Pihak Terkait yang tidak berkepentingan langsung; Pihak Terkait yang berkepentingan langsung menurut Pasal 26 ayat (2) Peraturan MKRI No. 2/2021 secara tegas didefinisikan sebagai berikut: “Pihak Terkait yang berkepentingan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pihak yang hak dan/atau kewenangannya secara langsung terpengaruh kepentingannya oleh pokok Permohonan.” Berdasarkan definisi Pihak Terkait di atas, maka kedudukan Komnas HAM sudah tepat sebagai Pihak Terkait yang berkepentingan secara langsung karena berdasarkan kewenangan, dan/atau kepentingan Komnas HAM dalam upaya menciptakan kondisi yang kondusif dan bentuk perlindungan serta penegakan HAM Penyandang Disabilitas umumnya dan Penyandang Disabilitas Mental pada khususnya. 6. Bahwa Pengajuan Permohonan Pihak terkait juga telah sesuai dengan Pasal 27 Peraturan MKRI No. 2/2021 yang berbunyi sebagai berikut: “Permohonan sebagai Pihak Terkait diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia sebanyak l (satu) eksemplar asli yang ditandatangani oleh calon Pihak Terkait atau kuasa hukum disertai dengan daftar alat bukti, alat bukti yang mendukung permohonan, dan/atau dokumen lainnya”. 7. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, permohonan kami sebagai Pihak Terkait yang berkepentingan langsung dalam upaya uji materi Pasal 433 KUH Perdata yang dilakukan oleh para Pemohon dalam Perkara Nomor 93/PUU-XX/2022 beralasan secara hukum. C. Alasan-Alasan Permohonan Sebagai Pihak Terkait I. Umum a. Bahwa yang menjadi objek pengujian dalam Permohonan ini adalah Pasal 433 KUH Perdata yang berbunyi: “Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan 156 pikirannya, seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan.”; b. Bahwa Permohonan Nomor 93/PUU-XX/2022 merupakan permohonan uji materi Pasal 433 KUH Perdata terhadap UUD 1945. Adapun Pasal 433 KUH Perdata berbunyi, “Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya, seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan.”. Pasal tersebut dinilai bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) khususnya terhadap hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum dan hak untuk mendapatkan kepastian hukum, Pasal 28I ayat (1) khususnya hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, Pasal 28I ayat (2) yang menjamin bahwa setiap orang harus bebas dari perlakuan diskriminatif, Pasal 28G ayat (1) khususnya hak atas perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat dan tidak berbuat sesuatu, dan Pasal 28G ayat (2) khususnya hak untuk terbebas dari perlakuan yang merendahkan; c. Bahwa KUHPerdata merupakan produk hukum pada era kolonialisme yang masih dipertahankan hingga saat ini. Dalam kesejarahan Belanda yang pada saat itu menjajah Indonesia memberlakukan Code Civil sejak 1 Januari 1848 dengan Staatsblad Tahun 1847 No 23, ketentuan ini diberlakukan di Indonesia melalui Pasal I aturan Peralihan UUD 1945 yang menyatakan “segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang- undang dasar ini”; Bahwa KUH Perdata merupakan produk hukum pada era kolonialisme yang masih dipertahankan hingga saat ini. Belanda yang pada saat itu menjajah Indonesia memberlakukan Code Civil sejak 1 Januari 1848 dengan Staatsblad Tahun 1847 No 23, ketentuan ini diberlakukan di Indonesia melalui Pasal I aturan Peralihan UUD 1945 yang menyatakan “segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang- undang dasar ini”; 157 d. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 433 KUHPerdata merugikan dan/atau berpotensi merugikan hak konstitusional para Pemohon pada Permohonan Nomor 93/PUU-XX/2022 yang telah dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan: “Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”; e. Bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (“Selanjutnya disebut UU Penyandang Disabilitas”) memberikan definisi Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama, yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak; f. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 4 huruf c UU Penyandang Disabilitas dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “penyandang disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi dan perilaku antara lain: 1) psikososial diantaranya skizofrenia, bipolar, depresi, ansietas dan gangguan kepribadian serta 2) disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial diantaranya autis dan hiperaktif”; g. Bahwa ruang lingkup Penyandang Disabilitas haruslah dinyatakan sebagai konsep yang berkembang. Hal itu sesuai dengan ruang lingkup definisi Penyandang Disabili yang terdapat di dalam Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas (Convention on the Rights of Persons with Disabilities) yang telah diratifikasi ke dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention On The Rights of Persons With Disabilities (Selanjutnya disebut CRPD) menegaskan bahwa ruang lingkup penyandang disabilitas sebagai konsep yang berkembang. Memberikan batasan atau definisi yang ketat berpotensi tidak memberikan ruang bagi pengembangan konsep disabilitas di masa mendatang. 158 h. Bahwa Komnas HAM melalui Standar Norma dan Pengaturan Nomor 4 Tentang Hak Atas Kesehatan menyatakan bahwa di dalam UU Penyandang Disabilitas memberikan definisi “Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang…”. Sementara Pasal 1 CPRD mengakui ruang lingkup “Persons with disabilities include those who….” Dua definisi ini memiliki perbedaan, namun keduanya memiliki kesamaan, yaitu adanya keadaan keterbatasan fisik, mental, intelektual, dan sensorik; dan adanya hambatan dan kesulitan manakala berinteraksi dengan lingkungan sekitar; i. Bahwa Penyandang disabilitas menghadapi hambatan yang sangat bevariasi. Berdasarkan definisi umum disabilitas, yakni pada Pasal 1 Angka 1 UU Penyandang Disabilitas, setidaknya dikenal 4 (empat) ragam disabilitas yakni: disabilitas fisik, intelektual, mental/psikososial, dan sensori. Keempat ragam disabilitas ini menghadapi hambatan yang berbeda-beda. II. Norma dan Praktik Pengampuan di Indonesia a. Bahwa berkenaan dengan praktik penanganan perkara perdata di pengadilan yang melibatkan penyandang disabilitas sebagai pihak termasuk persoalan Permohonan Pengampuan yang mendasarkan Pada Pasal 433 KUH Perdata, maka akan banyak ditemui praktik yang beragam dari berbagai putusan yang telah dikeluarkan oleh pengadilan Di Indonesia. Salah satu yang penting untuk dikaji dan berhubungan erat dengan kapasitas hukum Penyandang Disabilitas adalah mengenai praktik pengampuan yang dimulai dari adanya permohonan pengampuan, pemeriksaan permohonan, penetapan pengampuan atas permohonan tersebut dan pelaksanaan pengampuan. Dari sisi normatif pada Pasal 1330 KUH Perdata yang menentukan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, kecuali undang-undang menentukan bahwa ia tidak cakap. Menurut Pasal 1330 KUH Perdata salah satu kelompok yang oleh hukum telah dinyatakan tidak cakap untuk melakukan sendiri perbuatan hukum ialah orang yang ditaruh di bawah pengampuan (curatele). Ketentuan hukum tentang Pengampuan terdapat dalam 159 Pasal 433 s/d 462 KUH Perdata. Ada tiga alasan orang yang sudah berusia dewasa tapi harus berada di bawah pengampuan yaitu; 1. Keborosan (verkwisting) 2. Lemah pikiran, (zwakheid van vermogens) 3. Kekurangan daya berfikir; sakit ingatan (krankzinnigheid), dungu (onnzelheid), dungu disertai mengamuk (rezernij); b. Bahwa keberlakuan Pasal 433 KUH Perdata pada saat diundangkan dikarenakan belum adanya obat-obatan dan tata kelola jaminan hak atas kesehatan bagi penyandang disabilitas mental/psikososial, sehingga mereka belum dimampukan dan harus berada di bawah pengampuan. Namun di era saat ini, yang mana pengobatan dan dunia kedokteran telah melakukan berbagai inovasi obat-obatan dan tata cara penyembuhan dan pengobatan bagi Penyandang Disabilitas, sehingga Penyandang Disabilitas Mental dapat dimampukan. Pengobatan merupakan hak Kesehatan yang harus di penuhi untuk Para Penyandang Disabilitas Mental. Komnas HAM melalui Standar Norma dan Pengaturan Nomor 4 Tentang Hak Atas Kesehatan menyatakan bahwa “Kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia yang fundamental demi pelaksanaan Hak-Hak Asasi lainnya. Setiap orang berhak untuk menikmati standar Kesehatan tertinggi yang dapat dijangkau.” c. Bahwa praktik pengampuan terjadi karena adanya putusan hakim yang didasarkan pada adanya permohonan pengampuan yang dapat diajukan oleh: 1. Bagi keborosan; hanya oleh keluarga sedarah dalam garis lurus dan oleh sanak keluarganya sedarah dalam garis menyimpang sampai derajat keempat dan suami atau istri; 2. Bagi yang lemah pikiran; orangnya sendiri yang merasa tidak cakap untuk mengurus kepentingannya sendiri; 3. Bagi yang kekurangan daya berpikir, maka dimohonkan oleh keluarga sedarah terhadap keluarga sedarah atau suami/istri (Pasal 434 ayat 1 KUH Perdata); 160 4. Bagi yang kekurangan daya pikir dan tidak mempunyai keluarga sedarah, atau tidak memiliki suami/istri yang berada di wilayah Indonesia, maka dalam hal ini kejaksaanlah yang memohonkan (Pasal 435 KUH Per); d. Bahwa akibat Hukum dari orang yang ditaruh di bawah pengampuan adalah: 1. Disamakan dengan orang yang belum dewasa (Pasal 452 ayat 1 KUH Perdata); 2. Segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang yang ditaruh di bawah pengampuan batal demi hukum (Pasal 446 ayat 2 KUH Perdata); e. Bahwa seseorang yang ditaruh di bawah pengampuan karena boros masih boleh membuat surat wasiat (Pasal 446 ayat 3 KUH Perdata); f. Bahwa hukum pengampuan di Indonesia merefleksikan penggunaan pengambilan keputusan substitusi (substitute decision-making), sebuah praktik yang dilarang oleh Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas (CRPD) karena ia menghapus kapasitas hukum seseorang. CRPD juga mengharuskan negara anggota untuk beralih ke rezim sistem dukungan dalam pengambilan keputusan (supported decision-making), di mana orang dengan disabilitas, setelah mendapatkan semua bantuan yang mereka butuhkan, membuat keputusan untuk diri mereka sendiri (Lihat Albert Wirya, dkk., Asesmen Hukum Pengampuan di Indonesia: Perlindungan Hak Orang Dengan Disabilitas Psikososial. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, hlm. vii). g. Bahwa Pasal 433 KUH Perdata tidak memberikan definisi yang jelas mengenai pengampuan, pengampu dan terampu, setidaknya dari beberapa pasal yang terdapat dalam Bab XVII buku satu KUH Perdata tentang pengampuan dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengampuan adalah kondisi seseorang yang oleh hukum dianggap tidak cakap untuk bertindak sendiri dan untuk melindungi hak dan kepentingannya harus diwakilkan oleh orang lain. Orang lain yang ditunjuk untuk mewakili inilah 161 yang disebut sebagai pengampu, sementara orang yang diwakilkan disebut sebagai terampu; h. Bahwa Berbicara mengenai tingkat kelayakan pada Pasal 433 KUHPerdata hanya menjelaskan bahwa orang yang selalu mengalami (dungu, gila, mata gelap atau lemah pikiran) atau kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya adalah satu-satunya ukuran untuk menentukan layak dan tidaknya seseorang untuk ditaruh di bawah pengampuan. Problemnya adalah KUH Perdata tidak memberikan definisi yang limitatif mengenai kondisi dungu, gila, mata gelap atau lemah pikiran. Frasa “yang selalu berada” dan “sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya” dalam pasal 433 KUH Perdata membuat semua orang berpotensi ditaruh di bawah pengampuan. Maka jika seseorang diletakkan di bawah pengampuan, menyebabkan orang tersebut mengalami kematian secara perdata, semua hak keperdataannya hilang karena mereka semua keputusannya diwakilkan oleh pengampu, sehingga orang yang di bawah pengampuan tidak mempunyai kapasitas hukum (legal capacity). Selain itu, praktik dalam pemeriksaan permohonon pengampuan, kondisi intelektual maupun mental seperti definisi dungu, gila, mata gelap atau lemah pikiran hanya dijelaskan melalui surat keterangan medis dalam berbagai bentuknya seperti rekam medis, resep dokter, kartu berobat dan sebagainya; Bahwa Kapasitas hukum atau legal capacity dapat dipahami sebagai kemampuan atau kemungkinan seseorang untuk bertindak dalam kerangka sistem hukum; (Lihat Commissioner for Human Rights. 2012. Who Gets to Decide? Right to Legal Capacity for Persons with Intellectual and Psychosocial Disabilities. Strasbourg, Perancis: Council of Europe. Hlm.7.) Kapasitas untuk bertindak dan membuat keputusan sendiri merupakan hal penting untuk menjalankan HAM yang lain. Atas alasan ini, kapasitas hukum seringkali disebut sebagai gerbang menuju hak lain. Namun, orang dengan disabilitas, terutama mereka dengan disabilitas intelektual dan psikososial, telah diambil haknya untuk mengontrol kehidupan mereka 162 sendiri dan untuk dipertimbangkan sebagai agen dan subjek hukum. Mereka telah diasumsikan tidak mampu untuk hidup secara mandiri dan karenanya telah menjadi subjek dari peraturan-peraturan yang terlampau protektif; (Lihat Albert Wirya. Op Cit. hlm. 22). Kapasitas hukum melampaui pengambilan keputusan; hal ini tentang bagaimana pentingnya sebagai manusia. Pilihan hidup yang kita buat adalah bagian dari diri kita. Beberapa hak asasi manusia telah ditetapkan untuk melindungi individu dari campur tangan yang tidak semestinya dengan pilihan-pilihan ini, mis. kebebasan beragama, berpikir dan hati nurani, hak untuk menikah dan berkeluarga dan hak untuk menghormati kehidupan pribadi dan keluarga. Tanpa kapasitas hukum, banyak, jika tidak semua, hak-hak ini menjadi tidak berarti. Apa gunanya memiliki hak untuk menikah dan berkeluarga jika orang lain, wali Anda, adalah satu- satunya yang dapat membuat keputusan yang efektif secara hukum di bidang itu? (Lihat Commissioner for Human Rights. Op.Cit.) Label ketidakmampuan dapat dengan mudah menjadi ramalan yang terpenuhi dengan sendirinya. Jika tidak diberi kesempatan untuk membuat keputusan, bagaimana kita bisa belajar melakukannya dan bertanggung jawab atas pilihan kita? Hilangnya kendali atas hidup seseorang yang mengikuti dari perampasan kapasitas hukum memiliki efek negatif pada kesadaran diri orang tersebut. Individu-individu disabilitas yang tidak lagi dianggap sebagai penguasa utama atas kehidupannya sendiri juga lebih mungkin diremehkan di mata pihak ketiga, seperti penyedia layanan, anggota masyarakat, pejabat publik, dan pihak lain yang berinteraksi dengan individu tersebut. Pengurangan ini berkontribusi pada risiko stereotip, objektifikasi, dan bentuk pengucilan lain yang dihadapi penyandang disabilitas secara tidak proporsional, yang pada gilirannya menambah pengalaman ketidakberdayaan dan kerentanan terhadap penyalahgunaan dan penelantaran (Lihat Commissioner for Human Rights. Op.Cit.). i. Bahwa Pasal 433 tentang Pengampuan pada KUHPerdata tidak sesuai dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 yang mana seharusnya 163 Penyandang Disabilitas berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Selengkapnya Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 secara lengkap berbunyi, sebagai berikut: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” j. Bahwa Pengakuan atas Kapasitas Hukum Bagi Penyandang Disabilitas yang setara merupakan pengejahwantaan dari Pasal 28I UUD 1945. Adapun bunyi Pasal 28I UUD 1945 adalah sebagai berikut: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”; k. Bahwa Pengampuan yang diatur di dalam Pasal 433 KUH Perdata yang merupakan obyek sengketa dalam permohonan a quo bertentangan juga dengan norma-norma Hak Asasi Manusia yang terdapat di dalam UU HAM, yaitu sebagai berikut: 1. Norma Pasal 3 UU HAM, yang mengandung norma Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati murni untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan. Dan juga berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum, kemudian berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi; 2. Norma Pasal 4 UU HAM yang berbunyi: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.” 3. Norma Pasal 17 UU HAM berbunyi, sebagai berikut: 164 “Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”; 4. Norma Pasal 33 ayat (1) UU HAM, yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.” 5. Pasal 41 ayat (2) berbunyi sebagai berikut: “Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.” 6. Pasal 42 yang berbunyi sebagai berikut” “Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.” III. Pengaturan Pasal 433 KUHPerdata yang Bertentangan dengan Norma- Norma Hak Asasi Manusia dalam CRPD, UUD 1945, dan UU HAM Pasal 433 KUHPerdata yang Bertentangan Dengan Norma-Norma Hak Asasi Manusia Dalam CRPD a. Bahwa penggunaan istilah di dalam Pasal 433 UUD 1945 yaitu “keadaan dungu, gila, atau mata gelap,” tersebut bertentangan dengan Pasal 8 Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang mengharuskan negara pihak untuk “mengadopsi kebijakan-kebijakan yang segera, efektif, dan sesuai” untuk “melawan stereotip, prasangka, dan praktik-praktik yang merugikan penyandang disabilitas dalam seluruh bagian kehidupan”; 165 Maka jika membaca isi dari Pasal 8 tersebut, sudah seharusnya negara mengadopsi kebijakan-kebijakan yang segera, efektif dan sesuai yaitu dengan menghapuskan frasa “dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan” b. Bahwa Pasal 433 KUH Perdata yang menyatakan setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya, seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan, sangat bertentangan dengan pasal 12 CRPD yang menegaskan bahwasannya penyandang disabilitas untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum. Ketentuan ini menjamin bahwa setiap manusia dihormati sebagai pribadi yang memiliki kepribadian hukum, yang merupakan prasyarat pengakuan kapasitas hukum seseorang; c. Bahwa Komite CRPD di dalam Nomor 7 pada Komentar Umumnya Pasal 12 CRPD memberikan perhatian khusus terkait praktik pengampuan yang selama ini terjadi, berikut komentar tersebut: “Negara-negara pihak/peserta harus secara holistik memeriksa semua bidang hukum untuk memastikan bahwa hak orang dengan disabilitas atas kapasitas hukum tidak dibatasi secara tidak setara dengan orang lain. Secara historis, para penyandang disabilitas telah ditolak haknya atas kapasitas hukumnya di banyak bidang dengan cara yang diskriminatif di bawah rezim pengambilan keputusan pengganti seperti perwalian, pengampuan, dan hukum kesehatan mental yang mengijinkan adanya pengobatan paksa. Praktik-praktik ini harus dihapuskan untuk memastikan bahwa kapasitas hukum yang penuh dipulihkan kepada para penyandang disabilitas atas dasar kesetaraan dengan yang lain.” (Lihat Committee on the Rights of Persons with Disabilities, 2014. General Comment No. 1 (2014): Article 12: Equal recognition before the law). Komite CRPD dalam pernyataan tersebut di atas memberikan tekanan yang kuat bahwa negara pihak/peserta harus memastikan adanya kesetaraan kapasitas hukum (legal capacity) bagi Penyandang Disabilitas 166 dan meminta negara-negara pihak harus menghapuskan perwalian, pengampuan, dan hukum kesehatan mental yang mengijinkan adanya pengobatan paksa kepada Penyandang Disabilitas; d. Bahwa selanjutnya pada komentar nomor 8, Komite CRPD dalam komentar Umum Pasal 12 menegaskan terkait semua penyandang disabilitas memiliki kapasitas hukum penuh. Kapasitas hukum telah ditolak secara prasangka oleh banyak kelompok sepanjang sejarah, termasuk perempuan (terutama setelah menikah) dan etnis minoritas. Namun, penyandang disabilitas tetap menjadi kelompok yang kapasitas hukumnya paling sering ditolak dalam sistem hukum di seluruh dunia. Hak untuk mendapatkan pengakuan yang sama di depan hukum menyiratkan bahwa kapasitas hukum adalah atribut universal yang melekat pada semua orang berdasarkan kemanusiaan mereka dan harus ditegakkan untuk penyandang disabilitas atas dasar kesetaraan dengan yang lain. Kapasitas hukum sangat diperlukan untuk menjalankan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Hal ini menjadi sangat penting bagi para penyandang disabilitas ketika mereka harus mengambil keputusan- keputusan mendasar terkait kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan mereka. Penolakan kapasitas hukum bagi penyandang disabilitas, dalam banyak kasus, telah menyebabkan mereka kehilangan banyak hak-hak fundamental, termasuk hak untuk memilih, hak untuk menikah dan membentuk keluarga, hak reproduksi, hak menjadi orang tua, hak untuk memberikan persetujuan untuk hubungan intim dan perawatan medis, dan hak atas kebebasan (Lihat Committee on the Rights of Persons with Disabilities, 2014. General Comment No. 1 (2014): Article 12: Equal recognition before the law); Dari pernyataan yang ada di dalam komentar Nomor 8 Komite CRPD dalam komentar Umum Pasal 12 tersebut bisa disimpulkan kapasitas hukum adalah atribut universal yang melekat pada semua orang berdasarkan kemanusiaan mereka dan harus ditegakkan untuk penyandang disabilitas atas dasar kesetaraan dengan yang lain, dikarenakan kesetaraan di dalam kapasitas hukum membuka gerbang 167 Penyandang Disabilitas untuk memperoleh perlindungan, pemenuhan dan penghormatan terhadap hak-haknya baik itu Hak Sipil Politik, maupun Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya; e. Bahwa kapasitas hukum dan kapasitas mental haruslah ditempatkan sebagai sesuatu yang berbeda, hal itu juga dimaknai berbeda dalam Komentar Umum Pasal 12 oleh Komite CRPD yang secara tegas dinyatakan dalam komentar nomor 13 yaitu sebagai berikut: “Kapasitas hukum dan kapasitas mental adalah konsep yang berbeda. Kapasitas hukum adalah kemampuan untuk memiliki hak dan kewajiban (legal standing) dan untuk melaksanakan hak dan kewajiban tersebut (legal agency). Ini adalah kunci untuk mengakses partisipasi yang bermakna dalam masyarakat. Kapasitas mental mengacu pada kemampuan pengambilan keputusan seseorang, yang secara alamiah berbeda dari satu orang ke orang lain dan mungkin berbeda untuk orang tertentu tergantung pada banyak faktor, termasuk faktor lingkungan dan sosial. Instrumen hukum seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (pasal 6), Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (pasal 16), dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (pasal 15) tidak secara spesifik membedakan antara kapasitas mental dan kapasitas hukum. Akan tetapi, Pasal 12 Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas menjelaskan bahwa "ketidakwarasan mental" dan label-label diskriminatif lainnya bukanlah alasan yang sah untuk menolak kapasitas hukum (baik legal standing maupun legal agency). Di bawah pasal 12 Konvensi, defisit yang dirasakan atau yang sebenarnya terjadi dalam kapasitas mental tidak boleh digunakan sebagai pembenaran untuk menolak kapasitas hukum.” f. Bahwa di dalam praktiknya, Pasal 433 KUHPerdata masih menggabungkan antara kapasitas mental dan kapasitas hukum, sehingga dimana setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya dianggap tidak memiliki kapasitas untuk mengambil keputusan dan harus berada di bawah pengampuan. 168 g. Bahwa Pasal 433 KUH Perdata, juga menjadikan keadaan disabilitas (dungu, gila, mata gelap, atau keborosan) sebagai alasan untuk menyangkal kapasitas hukum penyandang disabilitas mental, sehingga yang bersangkutan tidak mendapatkan hak untuk diakui dan diperlakukan sama di hadapan hukum; h. Bahwa sementara itu berdasarkan Standar dan Norma Pengaturan Nomor 4 Tentang Hak Kesehatan yang telah disusun oleh Komnas HAM pada nomor 224, menyatakan “Penyandang disabilitas seperti disabilitas mental dan intelektual umumnya memiliki hambatan serius karena ketiadaan atau kesulitan mendapatkan basis persetujuan dalam penanganan kesehatan. Situasi ini rentan menyebabkan pelanggaran HAM sekaligus melanggar otonomi yang dimiliki penyandang disabilitas.” i. Bahwa Pasal 433 KUH Perdata bertentangan dengan Pasal 5 CRPD terkait dengan kapasitas hukum, Pasal 5 CRPD mengatur tentang Persamaan di depan dan di bawah hukum dan berhak atas perlindungan yang sama dan keuntungan yang sama dari hukum tanpa diskriminasi apapun. j. Bahwa terhadap hubungan Pasal 5 dengan Pasal 12 Komite CRPD telah memberikan Komentar Umum Pasal 12 Nomor 32 dikatakan sebagai berikut: “Untuk mencapai pengakuan yang sama di hadapan hukum, kapasitas hukum tidak boleh ditolak secara diskriminatif. Pasal 5 Konvensi menjamin kesetaraan bagi semua orang di bawah dan di hadapan hukum dan hak atas perlindungan hukum yang sama. Konvensi ini secara tegas melarang segala bentuk diskriminasi atas dasar disabilitas. Diskriminasi atas dasar disabilitas didefinisikan dalam Pasal 2 Konvensi sebagai "setiap pembedaan, pengucilan atau pembatasan atas dasar disabilitas yang memiliki tujuan atau dampak yang mengganggu atau meniadakan pengakuan, penikmatan atau penggunaan, atas dasar kesetaraan dengan yang lain, semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental". Pengingkaran terhadap kapasitas hukum yang memiliki tujuan atau dampak yang mengganggu hak para penyandang disabilitas untuk mendapatkan pengakuan yang setara di hadapan hukum merupakan pelanggaran terhadap Pasal 5 dan 12 Konvensi. Negara-negara memiliki kemampuan untuk membatasi kapasitas hukum seseorang berdasarkan keadaan tertentu, seperti kebangkrutan atau hukuman pidana. Namun, hak atas pengakuan yang sama di hadapan hukum 169 dan kebebasan dari diskriminasi mensyaratkan bahwa ketika Negara menyangkal kapasitas hukum, hal tersebut harus dilakukan atas dasar yang sama untuk semua orang. Penyangkalan kapasitas hukum tidak boleh didasarkan pada ciri-ciri pribadi seperti jenis kelamin, ras, atau disabilitas, atau memiliki tujuan atau dampak untuk memperlakukan orang tersebut secara berbeda.” Pasal 433 KUHPerdata yang Bertentangan Dengan UUD 1945 k. Bahwa berdasarkan Standar dan Norma Pengaturan Nomor 4 Tentang Hak Kesehatan yang telah disusun oleh Komnas HAM Pada Nomor 225 menyatakan sebagai berikut: “Penyandang disabilitas memiliki hak otonomi untuk mengambil keputusan secara mandiri, termasuk memutuskan segala tindakan yang berkait dengan kesehatannya. Dalam kondisi tertentu, harus diberikan dukungan yang memadai bagi penyandang disabilitas untuk mengambil keputusan (assisted decision making).” Melihat pernyataan tersebut dalam Standar Norma dan Pengaturan Komnas Nomor 4 tersebut yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas Mental termasuk para Pemohon pada Permohonan Nomor 93/PUU- XX/2022 adalah perwujudan hak otonomi untuk mengambil keputusan secara mandiri. Dalam kondisi tertentu, harus diberikan dukungan yang memadai bagi penyandang disabilitas untuk mengambil keputusan (assisted decision making). Sehingga bukan tergantung dari keputusan walinya. Untuk itu sudah tidak relevan lagi mempertahankan Pasal 433 KUH Perdata yang berpotensi merugikan para Pemohon pada Permohonan Nomor 93/PUU-XX/2022. Apalagi Pasal 433 KUH Perdata Bertentangan dengan Asas Otonomi Individu sebagaimana dimaksud oleh Pasal 28A UUD 1945 yaitu “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”; l. Bahwa Pasal 433 KUH Perdata yang menyatakan setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya, seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan tidaklah sesuai dengan Pasal 28 D ayat (1) yang berbunyi, sebagai berikut: “Setiap orang berhak atas 170 pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Praktik pengampuan yang terjadi selama ini tanpa menghadirkan Penyandang Disabilitas Mental merupakan praktik yang sangat merugikan PARA PEMOHON pada Permohonan Nomor 93/PUU- XX/2022 yang mengakibatkan kematian secara keperdataan, tidak diakuinya hak keperdataan seseorang Disabilitas Mental dalam Permohonan Pengampuan yang mendasarkan pada Pasal 433 telah membuktikan tidak diakuinya dan tidak ada jaminan serta perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi Penyandang Disabilitas karena tidak dihadirkannya Penyandang Disabilitas untuk dimintai keterangan dalam Permohonan Pengampuan, hal ini juga membuktikan praktik pengampuan bagi Penyandang Disabilitas Mental dalam permohonan pengampuan yang diajukan melalui Pengadilan Umum ditingkat pertama merupakan bentuk pengabaian dari Asas Persamaan Dihadapan hukum (equality before the law) yang tentu saja praktik permohonan pengampuan itu membuktikan penyandang disabilitas tidak mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum; m. Bahwa Pasal 433 KUH Perdata yang meletakkan setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya, seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan bertentangan dengan Pasal 28G UUD 1945 yang menyatakan sebagai berikut: “ (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. Dalam Praktik pada kehidupan sehari-hari, Pasal 433 KUH Perdata menafikan hak otonomi individu karena kedisabilitasannya menyebabkan 171 seorang Penyandang Disabilitas Mental tidaklah merasa aman dan tidak terlindungi dari ancaman ketakutan akan pengampuan pada saat mereka akan menuntut hak-hak asasinya sebagai warga negara Indonesia ataupun sebagai bagian dari keberagaman manusia; n. Bahwa Pasal 433 KUH Perdata secara nyata yang menjadi dasar dalam praktik permohonan pengampuan untuk Penyandang Disabilitas Mental/Psikososial dan Intelektual bertentangan dengan Pasal 28I UUD 1945 yang menyatakan sebagai berikut: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” o. Bahwa Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang kata “dungu”, “gila”, “mata gelap” dan/atau “keborosan” dimaknai sebagai penyandang disabilitas mental. p. Bahwa penafsiran lebih jauh dari nilai-nilai HAM dalam UUD 1945 ditafsirkan lebih jauh dalam UU HAM. Pasal 433 KUHPerdata yang Bertentangan Dengan Norma-Norma Hak Asasi Manusia Dalam UU HAM q. Bahwa Pasal 433 KUHPerdata bertentangan Dengan Pasal 3 UU HAM. Pasal 3 UU HAM yang mengatur tentang harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum, serta perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi. Frasa “dungu, gila, mata gelap dan/atau keborosan” di dalam Pasal 433 KUH Perdata mencederai harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum, serta perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi, sehingga Pasal 433 KUH Perdata harus dihapuskan. 172 r. Bahwa Pasal 433 KUHPerdata bertentangan dengan Pasal 4 UU HAM yang mengatur tentang Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun; Tindakan Pengampuan dikarenakan adanya Frasa “dungu, gila, mata gelap dan/atau keborosan” yang terdapat di dalam Pasal 433 KUH Perdata tidak bisa dimaknai sebagai dasar melakukan pengampuan pada Disabilitas Mental/Psikososial; s. Bahwa Pasal 433 KUHPerdata bertentangan dengan Pasal 5 UU HAM. Pasal 5 secara eksplisit berkaitan dengan hak otonom individu untuk menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum. Disamping itu setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak serta keberadaan setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Penyandang Disabilitas adalah kelompok yang rentan sehingga berhak untuk menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum. Disamping itu setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak serta keberadaan setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya, sehingga Tindakan pengampuan terhadap Penyandang Disabilitas Mental mengurangi, membatasi dan menghapius Hak-hak Penyandang Disabilitas Mental untuk menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum. Disamping itu setiap orang berhak 173 mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak serta keberadaan setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya; t. Bahwa setiap orang termasuk Penyandang Disabilitas berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia, yang hal tersebut diatur di dalam Pasal 7 ayat (1). Pasal 433 KUH Perdata menunjukkan adanya pembatasan ruang gerak Penyandang Disabilitas dalam memperoleh upaya hukum apapun dikarenakan kematian secara keperdataannya yang secara permanen yang tentu saja hal ini tidak berkesesuaian dengan Pasal 7 ayat (1) UU HAM. u. Bahwa Pasal 433 KUH Perdata mencerminkan Tindakan diskriminatif Terhadap Penyandang Disabilitas Mental sehingga Penyandang Disabilitas Mental mempunyai kerentanan yang berlapis dalam tindakan pengampuan karena setiap Tindakan hukumnya harus dilakukan oleh Pengampu/Wali mereka, apalagi dalam praktik Pengampuan Penyandang Disabilitas tidak pula dihadirkan untuk dimintai keterangan, tentu saja hal ini bertentangan dengan Pasal 17 UU HAM yang memberikan ruang setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar; v. Bahwa Pasal 433 KUHPerdata memberikan peluang untuk menghilangkan Kapasitas Hukum Penyandang Disabilitas Mental padahal di dalam Pasal 29 UU HAM setiap orang dan tidak ada perkecualian dalam penjelesannya berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, 174 kehormatan, martabat, dan hak miliknya, dan juga pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada; w. Bahwa tindakan Pengampuan dalam Pasal 433 KUH Perdata tentu saja merupakan Tindakan merendahkan derajat, harkat dan martabat kemanusiaan Penyandang Disabilitas. Hal itu bisa dimaknai ada pertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya”; x. Bahwa dengan adanya Pengampuan yang diatur di dalam Pasal 433 KUH Perdata membuktikan bahwa tidak adanya kemjudahan bagki Penyandang Disabilitas Mental dalam mendapatkan hak-haknya karena mereka harus sepersetujuan Pengampu dalam mengambil Tindakan apapun dan tidak ada perlakuan khusus yanh seharusnya di dapatkan oleh Penyandang Disabilitas Mental. Tindakan Pengampuan yang diatur di dalam Pasal 433 KUH Perdata sangat kontradiktif dan bertentangan dengan Pasal 41 (2) UU HAM yang menyatakan sebagai berikut: “Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak- anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus”; y. Bahwa tidak ada peluang apapun dalam praktik pengamlpuan yang terdapat pada Pasal 433 KUH Perdata apalagi Indonesia masih menganut model pengampuan selama-lamanya (permanent guardiarship) terhadap Penyandang Disabilitas Mental dan Intelektual sehingga dimunkinkan mereka tidak akan mendapatkan kehidupan yang layak seperti yang termaktub dalam Pasal 42 UU HAM yang berbunyi sebagai berikut: “Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.” 175 Dengan masih diberlakukannya Pasal 433 yang bertentangan dengan Pasal 42 UU HAM, maka peluang Penyandang Disabilitas Mental menjadi tereksklusikan di masyarakat sehingga patutlah Pasal 433 ditafsirkan bukan untuk Penyandang Disabilitas Mental/Psikososial dan Disabilitas Intelektual; D. Petitum Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Komnas HAM RI sebagai Pemohon Pihak Terkait Uji Materi Pasal 433 Kitab Undang Undang Hukum Perdata Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Permohonan Nomor 93/PUU-XX/2022) memohonkan kepada Majelis Hakim Konstitusi yang Terhormat pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus Uji Materil sebagai berikut: Dalam Pokok Perkara: 1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan sebagai Pihak Terkait dalam Permohonan pengujian Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847) terhadap Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 dalam Permohonan Nomor: 93/PUU-XX/2022; 2. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang-undang yang diajukan para Pemohon Perkara Nomor 93/PUU-XX/2022; 3. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang kata “dungu”, “gila”, “mata gelap” dan/atau “keborosan” dimaknai sebagai penyandang disabilitas mental; 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 5. Bilamana Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya -ex aequo et bono. 176 [2.8] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait Komisi Nasional Hak Asasi Manusia telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT.2-1 sampai dengan bukti PT.2-7 sebagai berikut: 1. Bukti PT.2-1 : Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 2. Bukti PT.2-2 : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871); 3. Bukti PT.2-3 : Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251); 4. Bukti PT.2-4 : Concluding Observations on The Initial Report of Indonesia (Committee on The Rights of Persons with Disabilities); 5. Bukti PT.2-5 : Buku “Assesmen Hukum Pengampuan Indonesia: Perlindungan Hak Orang dengan Disabilitas Psikosial.” Penyusun: Albert Wirya, Yosua Octavian, Hisyam Ikhtiar, Ricky Gunawan, Jamie Walvisch, Piers Gooding; 6. Bukti PT.2-6 : Dokumen Standar Norma dan Pengaturan Nomor 4 tentang Hak Atas Kesehatan; 7. Bukti PT.2-7 : Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. [2.9] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan lisan Pihak Terkait Komisi Nasional Disabilitas (KND) pada persidangan tanggal 13 Maret 2023, serta membaca keterangan tertulis dari Pihak Terkait KND bertanggal 17 Februari 2023 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 20 Februari 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut: 177 A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut sebagai UUD NRI) 1945 menerangkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi; 2. Bahwa selanjutnya, kewenangan Mahkamah Konsitusi ditegaskan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perse/isihan tentang hasil Pemilihan Umum”; 3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai hak atau kewenangannya untuk melakukan pengujian undang-undang (selanjutnya disebut UU) terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 4. Bahwa sejalan dengan ketentuan dengan UU MK di atas, kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 juga ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: menguji undang- 178 undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 5. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 juga termaktub di dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Undang- Undang Nomor No 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan, yang menyebutkan: "Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan UUD NRI 1945 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”; 6. Bahwa Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut “PMK No. 6 Tahun 2005”) menyatakan, “Pengujian materil adalah pengujian Undang-Undang yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945”; 7. Bahwa menurut Jimly Asshiddiqie (Ketua Mahkamah Konsitusi 2003-2008), MK berfungsi sebagai pengawal konstitusi (The Guardian of Consitutuon) dan penafsir konstitusi (The Interpreter Of Constitution); 8. Bahwa sebagai pelindung konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang- undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal dalam undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum. Sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada MK. Dalam sejumlah perkara pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi juga telah beberapa kali menyatakan sebuah bagian dari undang-undang konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsir yang diberikan Mahkamah Konstitusi atau sebaliknya, 179 tidak konstitusional jika tidak diartikan sesuai dengan penafsiran Mahkamah Konstitusi; 9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka jelas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengujian ini. Bahwa oleh karena objek permohonan pengujian penafsiran ini adalah Pasal 433 Kitab Undang Undang Hukum Perdata terhadap UUD Tahun 1945. Maka berdasarkan itu, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan a quo; B. Kedudukan KND 1. Bahwa KND adalah lembaga nonstruktural yang bersifat independen. Berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Komisi Nasional Disabilitas yang merupakan wujud implementasi Pasal 134 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas; 2. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Presiden (selanjutnya disebut sebagai Perpres) Nomor 68 tahun 20202 Tentang Komisi Nasional Disabilitas, KND mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; 3. Berdasarkan Pasal 5 Perpres No 68 tahun 2020, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, KND menyelenggarakan fungsi: a. Penyusunan rencana kegiatan KND dalam upaya pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; b. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; c. Advokasi pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan d. Pelaksanaan kerja sama dalam penanganan Penyandang Disabilitas dengan pemangku kepentingan terkait. 180 4. Bahwa selaras dengan tugas dan fungsi tersebut, KND turut aktif dalam melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan upaya pemenuhan, pelindungan, dan penghormatan terhadap Penyandang Disabilitas yang merupakan hak kontitusional setiap warga negara yang telah diatur dalam konstitusi UUD NRI 1945. KND telah melakukan berbagai kegiatan yang mendukung Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan hak yang sama selaku warga negara Indonesia. Adapun bentuk-bentuk advokasi yang KND lakukan adalah dengan cara memberikan masukan kepada lembaga terkait untuk memperjuangkan dan memenuhi hak Penyandang Disabilitas. Selain memberikan masukan kepada lembaga terkait, kegiatan berupa seminar, diskusi, workshop, pendampingan langsung, dan berbagai kegiatan lainnya guna memastikan bahwa kewajiban negara untuk memberikan pelindungan, pengormatan, pemenuhaan hak kepada seluruh masyarakat, khususnya Penyandang Disabilitas; 5. Bahwa KND memiliki kepentingan terhadap Uji Materil 433 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Perkara Nomor: 93/PUU-XX/2022) sebagaimana dijelaskan dalam kedudukan KND pada poin-poin di atas, yang mana hal tersebut sejalan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang bertujuan: a. mewujudkan penghormatan, pemajuan, pelindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara; b. menjamin upaya penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas; c. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat; d. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan e. memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan, pemajuan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri 181 serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. 6. Bahwa berdasarkan tugas, fungsi, serta tujuan terhadap pelaksanaan dan pemenuhan terhadap Penyandang Disabilitas tersebut di atas, maka KND mengajukan diri sebagai Pihak Terkait yang berkepentingan tidak langsung dikarenakan dalam upaya menciptakan kondisi yang kondusif dan bentuk perlindungan serta penegakan HAM Penyandang Disabilitas pada umumnya dan Penyandang Disabilitas Mental secara khusus; 7. Bahwa hal tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Konstitusi Namer 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (Selanjutnya disebut Peraturan MKRI No. 2/2021) yang mengatur tentang Pihak Terkait, di dalam Pasal 26 Ayat (1) Peraturan MKRI No. 2/2021 jelas disebutkan ada 2 (dua) kategori pihak terkait yaitu Pihak Terkait yang Berkepentingan Langsung dan Pihak Terkait yang tidak berkepentingan langsung; Pihak Terkait yang tidak berkepentingan tidak langsung menurut Pasal 26 ayat (3) Peraturan MKRI No. 2/2021 secara tegas mendefinisikan sebagai berikut: “Pihak Terkait yang berkepentingan tidak /angsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pihak yang hak, kewenangan, danl atau kepentingannya tidak secara langsung terpengaruh oleh pokok permohonan tetapi karena kepeduliannya terhadap permohonan dimaksud, dapat mengajukan keterangannya sebagai ad informandum”; 8. Bahwa berdasarkan aturan tersebut di atas, KND mempunyai kewenangan mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait serta memberikan pendapat hukum dan Hak Penyandang Disabilitas kepada majelis hakim Mahkamah Konsitusi dalam suatu perkara, jika di dalam perkara itu diduga terdapat bentuk- bentuk pelanggaran terhadap Penyandang Disabilitas yang berupaya untuk mendegradasi atau mengeliminir hak-hak Penyandang Disabilitas. Pemberian pendapat ini dapat dilaksanakan dengan adanya atau tanpa permintan dari salah satu pihak; 182 9. Bahwa fokus pengajuan Permohonan Sebagai Pihak Terkait ini serta pemberian pendapat adalah Uji Materi Pasal 433 Kitab Undang Undang Hukum Perdata Terhadap (Perkara Nomor: 93/PUU-XX/2022), berdasarkan Permohonan Secara Tertulis dari Perhimpunan Jiwa Sehat Kepada Ketua Komisi Nasional Disabilitas Republik Indonesia dengan Nomor 036/EXT/SK- SPm/PJS-imha/11/2023 tertanggal 8 Februari 2023; 10. Bahwa Pengajuan Permohonan Pihak terkait juga sudah sesuai dengan Pasal 27 Peraturan MKRI No. 2/2021 yang berbunyi sebagai berikut: “Permohonan sebagai Pihak Terkait diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia sebanyak I (satu) eksemplar asli yang ditandatangani o/eh ca/on Pihak Terkait atau kuasa hukum disertai dengan daftar a/at bukti, a/at bukti yang mendukung permohonan, danlatau dokumen lainnya”. C. Alasan-Alasan Permohonan Sebagai Pihak Terkait I. Pendekatan Hak Asasi Manusia Terhadap Penyandang Disabilitas 1. Bahwa diskursus mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan rangkaian yang tidak akan pemah habisnya, sebab HAM memegang peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bemegara. Terdapat beberapa pandangan yang mampu mendefenisikannya. Jacques Maritan mengatakan, “karakter HAM tidak dapat dicabut karena didasarkan pada kodrat manusia, yang tentu saja tidak dapat hilang dari manusia. lni tidak berarti bahwa mereka pada dasamya menolak batasan apapun, atau bahwa mereka adalah hak Tuhan yang tidak terbatas. Sama seperti setiap hukum, -terutama hukum alam, yang menjadi landasannya-bertujuan untuk kebaikan bersama, demikian pula hak asasi manusia memiliki hubungan interinstik dengan kebaikan bersama; 2. Dikarenakan HAM merupakan unsuryang sangat melekat dengan manusia, setiap negara berupaya untuk mewujudkan HAM tersebut melalui serangkaian pranata yang dimiliki, yakni dengan memuat HAM dalam amanat konstitusi. Menurut J.G. Steenbeek, konstitusi sebagai aturan dasar tertinggi dalam suatu negara minimal memuat tiga hal pokok yaitu: (1) adanya jaminan dan penghormatan terhadap Hak asasi manusia dan warga negaranya; (2) ditetapkannya susunan kenegaraan suatu 183 negara yang bersifat fundamental; dan (3) adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental (Lihat Ari Purnomosidi, “Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Indonesia” (Sri Soemantri, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, 2006). 3. Upaya pemenuhan HAM ini telah diatur sedemikian komprehensif dalam UUD NRI 1945. Terdapat sejumlah pasal yang dengan tegas mengatur aneka ragam HAM, termaksud hak asasi Penyandang Disabilitas di antaranya: - Pasal 28H ayat (2) mengatur bahwa, “setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. - Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang mengatur bahwa setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu; 4. Bahwa Penyandang Disabilitas juga memiliki hak yang sama dengan warga negara pada umumnya, yakni semua orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Sebagai warga negara yang memiliki gangguan dan hambatan dalam upaya mewujudkan hak, sering sekali Penyandang Disabilitas mengalami perlakuan tindakan diskriminatif, tindakan diskriminatif ini tidak hanya berlaku dalam ruang lingkup masyarakat, bahkan terjadi dalam ruang lingkup regulasi. Merujuk pada konvenan sipil dan politik yang mengatur bahwa (Lihat Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik sebagaimana yang telah disahkan melalui Undang-Undang No.12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik (Kovenan lnternasional Hak-Hak Sipil dan Politik)). - Pasal 16 setiap orang berhak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dimana pun dia berada. - Pasal 26 semua orang berkedudukan sama dihadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminiasi 184 apapun. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, asal usul, status sosial, kelahiran dan status lainnya. - Pasal 14 ayat (1), semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan pengadilan dan baan peradilan. Dalam menentukan tuduhan pidana terhadapnya, atau dalam menentukan segala hak dan kewajibannya dalam suatu gugatan, setiap orang berhak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka untuk umum; 5. Selain itu, hak Penyandang Disabilitas diatur dalam beberapa aturan perundang-undangan, Undang-Undang yang secara spesifik mengatur tentang Hak Asasi Penyandang Disabilitas, yakni Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Adapun yang menjadi hak- hak Penyandang Disabilitas, yakni: (1) hak untuk hidup; (2) bebas dari stigma; (3) privasi; (4) keadilan dan perlindungan hukum; (5) pendidikan; (6) pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi; (7) kesehatan; (8) politik; (9) keagamaan; (10) keolahragaan; (11) kebudayaan dan pariwisata; (12) kesejahteraan sosial; (13) aksesibilitas; (14) pelayanan publik; (15) perlindungan dari bencana; (16) habilitasi dan rehabilitasi; (17) konsesi; (18) pendataan; (19) hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; (20) berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi; (21) berpindah tempat dan kewarganegaraan; (22) bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi; 6. Bahwa konsep perlindungan terhadap Penyandang Disabilitas yakni memberikan pengakuan, penghormatan, pemenuhan, dan pelindungan. perlindungan ini juga dapat diartikan sebagai pengakuan bahwa diskriminasi berdasarkan disabilitas merupakan pelanggaran terhadap martabat dan nilai yang melekat pada setiap orang. Di samping itu, perlindungan penyandang disabilitas juga dapat diartikan sebagai upaya menciptakan lingkungan dan fasilitas umum yang aksesibilitas demi kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk hidup mandiri dan bermasyarakat (Lihat Zulkarnain Ridwan, “Perlindungan Hak-Hak 185 Konstitusional Penyandang Disabilitas (Rights of Persons with Disabilities)” (2013) 7 Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum 231, 237-238). 7. Bahwa upaya mewujudkan hak asasi Penyandang Disabilitas, setidak terdapat tiga aspek yang perlu diperhatikan, aspek filosopis. Aspek ini mengacu pada pandangan luhur bahwa Penyandang Disabilitas merupakan bagian dari manusia yang oleh John Locke sebut memiliki kodrat. Maka dari itu, Penyandang Disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan haknya dan mampu bertindak sebagai subjek hukum; 8. Bahwa aspek yuridis. Ditinjau dari amanat konstitusi kita, kerangka utamanya adalah penghormatan terhadap HAM, maka aturan turunan turunan UUD NRI 1945 kiranya mampu menerjemahkan dengan baik agar setiap produk perundang- undangan mengedepankan pengejahwantahan HAM menjadi semangat utama, termaksud regulasi yang berkaitan dengan Penyandang Disabilitas. Sejauh ini masih terdapat sejumlah regulasi yang masih bersifat disrkriminatif dan tidak menempatkan penyandang disabilitas sebagaimana mestinya, salah satunya adalah Pasal 433 KUHPerdata (yang akan dibahas berikutnya); 9. Bahwa aspek sosiologis, pemenuhan dan perlindungan terhadap Penyandang Disabilitas sejalan dengan prinsip sila kelima Pancasila, "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." sejuah ini upaya untuk menciptakan keadilan bagi Penyandang Disabilitas masih memerlukan sejumlah upaya dengan menciptakan sarana dan prasarana yang memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk mampu meningkatkan kualitas hidupnya dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. II. Peran dan Tanggung Jawab Negara Dalam Mewujudkan HAM Penyandang Disabilitas 1. Bahwa keberadaan suatu negara tidak terlepas dari proses panjang umat manusia yang pada awalnya hanya berbentuk komunitas saja. Dan ketika manusia masuk ke dalam masyarakat mereka menyerahkan hak-hak tertentu yang diperlukan untuk keamanan dan kepentingan bersama. 186 Maka, manusia menggantungkan seluruh haknya kepada negara, dengan harapan negara menjadi instrumen yang mampu mewujudkan hak masyarakat. 2. Bahwa dengan hadirnya negara, maka dibebankan sebuah pertanggungjawaban. Menurut F. Sugeng lstianto pertanggungjawaban negara digunakan sebagai kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas suatu hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas pemulihan yang kemungkinan ditimbulkan (Lihat Skripsi Emira Athira, “Tanggung Jawab Negara Terhadap Pemenuhan Hak Untuk Mendapatkan Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas.” 2016 yang diambil dari Devi Rahayu, Disertasi UNAIR, Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia Wanita di Luar Negeri, Surabaya, 2016, him. 1). 3. Bahwa menurut Sjachran Basah tanggung jawab negara berdasarkan pelaksanaan freies ermessen harus dapat dipertanggungjawabkan, secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan secara hukum berdasarkan batas-atas dan batas-bawah. Batas-atas yaitu peraturan yang tingkat derajatnya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang tingkat derajatnya lebih tinggi. Sedangkan batas-bawah ialah peraturan yang dibuat atau sikap-tindak administrasi negara (baik aktif maupun pasif), tidak boleh melanggar hak dan kewajiban asasi warga (Lihat Skripsi Emira Athira, “Tanggung Jawab Negara Terhadap Pemenuhan Hak Untuk Mendapatkan Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas.” 2016 yang diambil dari Sjachran Basah, 1985, Eksistensi Dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia, Bandung: Alumni, hlm. 60). 4. Bahwa terdapat lima fungsi hukum dalam kaitannya dengan kehidupan masyarakat, yaitu sebagai berikut: a. Direktif, sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara. b. lntegratif, sebagai pembina kesatuan bangsa. 187 c. Stabilitatif, sebagai pemelihara (termasuk ke dalamnya hasil-hasil pembangunan) dan penjaga keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. d. Perspektif, sebagai penyempurnaan terhadap tindakan-tindakan administrasi negara, maupun sikap tindak warga negara dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. e. Korektif, baik terhadap warga negara maupun administrasi negara dalam mendapatkan keadilan. 5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, dikaitkan dengan kewajiban negara terhadap Penyandang Disabilitas, maka negara wajib memberikan pelindungan dan memenuhi hak para Penyandang Disabilitas. Kewajiban disini tidak hanya terfokus pada upaya pelindungan dari pelanggaraan yang dilakukan negara, namun juga terhadap pelanggaran atau tindakan yang dilakukan oleh entitas atau pihak lain (non-negara) yang akan mengganggu perlindungan hak Penyandang Disabilitas. 6. Bahwa negara melalui pranata yang dimiliki memilki kewajiban menjalankan ketentuan yang berlaku berdasarkan asas legalitas. Dan wajib memperhatikan asas-asan umum yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum. Dengan menjalankan sesuai dengan aturan yang berlaku dan asas umum, dengan demikian, jaminan perlindungan terhadap warga negarapun akan terjamin dengan baik, termasuk Penyandang Disabilitas. 7. Bahwa negara harus membangun paradigma berpikir yang perspektif difabel bagi para pengambil kebijakan karena hal ini telah menjadi tanggung jawab negara. pelindungan, pemenuhan, pemajuan dan penghormatan hak Penyandang Disabilitas baru akan benar-benar terwujud ketika para pengambil kebijakan dalam pemerintahan memiliki pemahaman terkait Penyandang Disabilitas. Ketika para pengambil kebijakan tersebut telah memiliki pemahaman terkait Penyandang Disabilitas maka pemerintahan berdasarkan good governance akan terwujud. Pasal 28I ayat (4) mengatakan bahwa pelindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia menjadi 188 tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Pasal ini mutlak harus di implementasikan demi segera terwujudnya situasi yang positif bagi para penyandang disabilitas (Lihat 'https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/01/13/tanggung-jawab-negara- dalam-rangka-perlindungan-dan-pemenuhan-hak-penyandang- disabilitas). 8. Berkaitan dengan tanggung jawab negara dalam upaya memberikan pelindungan dan pemenuhaan hak terhadap Penyandang Disabilitas, terdapat beberapa kewajiban yang harus dilakukan oleh negara terutama berkaitan dengan persamaan dan non diskriminasi, kesetaraan pengakuan di hadapan hukum, akses terhadap keadilan, melindungi integritas Penyandang Disabilitas, dan penghormatan terhadap keleluasan pribadi yang diatur secar komprehensif dalam Convention on the Rights Persons with Disabilities (CRPD); 9. Bahwa mengenai persamaan dan non diskriminasi terdapat empat hal yang menjadi kewajiban negara, yakni (Lihat Pasal 5 CRPD): a. Negara-Negara Pihak mengakui bahwa semua manusia adalah setara di hadapan dan di bawah hukum dan berhak, tanpa diskriminasi, untuk mendapatkan pelindungan dan manfaat hukum yang setara. b. Negara-Negara Pihak harus melarang semua diskriminasi yang didasari oleh disabilitas serta menjamin perlindungan hukum yang setara dan efektif bagi Penyandang Disabilitas terhadap dikriminasi yang didasari oleh alasan apa pun. c. Dalam rangka memajukan kesetaraan dan menghapuskan diskriminasi, Negara-Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk menjamin tersedianya akomodasi yang layak. d. Kebijakan-kebijakan khusus yang diperlukan untuk mempercepat atau mencapai kesetaraan de facto bagi Penyandang Disabilitas tidak boleh dianggap sebagai diskriminasi di bawah ketentuan-ketentuan yang ada dalam konvensi ini. 10. Bahwa kewajiban negara berkaitan dengan kesetaraan pengakuan dihadapan hukum, yakni: 189 a. Negara-Negara Pihak menegaskan kembali bahwa Penyandang Disabilitas memiliki hak atas pengakuan sebagai individu di hadapan hukum di mana pun berada. b. Negara-Negara Pihak harus mengakui bahwa penyandang disabilitas merupakan subyek hukum yang setara dengan lainnya di semua aspek kehidupan. Negara-Negara Pihak harus mengambil kebijakan yang sesuai untuk menyediakan akses oleh Penyandang Disabilitas dalam bentuk dukungan yang mungkin diperlukan oleh mereka dalam melaksanakan kewenangan mereka sebagai subyek hukum. c. Negara-Negara Pihak harus menjamin bahwa semua kebijakan, yang menyangkut pelaksanaan kewenangan sebagai subyek hukum, mengandung pengamanan yang sesuai dan efektif untuk mencegah penyalahgunaan berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional. Pengamanan tersebut harus menjamin bahwa kebijakan menyangkut pelaksanaan kewenangan sebagai subyek hukum menghormati hak-hak, kehendak dan pilihan Penyandang Disabilitas bersangkutan, bebas dari konflik kepentingan dan pengaruh yang tidak semestinya, proporsional dan disesuaikan dengan keadaan Penyandang Disabilitas bersangkutan, diterapkan dalam waktu sesingkat mungkin dan dikaji secara teratur oleh otoritas atau badan judisial yang kompeten, mandiri dan tidak memihak. Pengamanan harus bersifat proporsional hingga pada tingkat di mana kebijakan semacam ini memberikan dampak terhadap hak dan kepentingan penyandang disabilitas bersangkutan. d. Merujuk dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal ini, Negara-Negara Pihak harus mengambil segala kebijakan yang sesuai dan efektif untuk menjamin kesamaan hak bagi Penyandang Disabilitas dalam memiliki atau mewarisi properti, dalam mengendalikan masalah keuangan mereka dan dalam memiliki kesetaraan akses terhadap pinjaman bank, kredit perumahan, dan bentuk-bentuk lain kredit keuangan, dan harus menjamin bahwa penyandang disabilitas tidak dikurangi kepemilikannya secara sewenang-wenang. 190 11. Bahwa berkaitan dengan akses terhadap keadilan, adapun yang menjadi kewajiban negara, yakni Negara-Negara Pihak harus menjamin akses yang efektif terhadap keadilan bagi Penyandang Disabilitas atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya, termasuk melalui pengaturan akomodasi secara prosedural dan sesuai dengan usia, dalam rangka memfasilitasi peran efektif Penyandang Disabilitas sebagai partisipan langsung maupun tidak langsung, termasuk sebagai saksi, dalam semua persidangan, termasuk dalam penyidikan dan tahap-tahap awal lainnya. Dalam rangka menolong terjaminnya akses efektifterhadap keadilan bagi Penyandang Disabilitas, Negara-Negara Pihak harus meningkatkan pelatihan yang sesuai bagi mereka yang bekerja di bidang penyelenggaraan hukum, termasuk polisi dan sipir penjara; 12. Bahwa berkaitan dengan melindungi integritas, setiap Penyandang Disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya. Serta penghormatan terhadap keleluasan pribadi, yakni Tidak satupun Penyandang Disabilitas, terlepas tempat tinggal atau pengaturan tempat tinggal mereka, boleh mengalami gangguan yang sewenang-wenang atau tidak sah terhadap kehidupan pribadinya, keluarga, rumah atau surat- menyurat, atau bentuk komunikasi lainnya, ataupun serangan tidak sah terhadap harga diri dan reputasi mereka. Penyandang disabilitas mempunyai hak untuk dilindungi secara hukum dari gangguan atau serangan semacam itu dan Negara-Negara Pihak harus melindungi kerahasiaan informasi pribadi, kesehatan dan rehabilitasi penyandang disabilitas atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya. 13. Bahwa berkailan dengan melindungi integritas, setiap Penyandang Disabilitas memiliki hak unluk mendapalkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya, serta penghormatan terhadap keleluasan pribadi, yakni tidak satupun penyandang disabilitas, terlepas tempat tinggal atau pengaturan tempat tinggal mereka, boleh mengalami gangguan yang sewenang-wenang atau tidak sah terhadap kehidupan pribadinya, keluarga, rumah atau surat- 191 menyurat, alau bentuk komunikasi lainnya, ataupun serangan tidak sah terhadap harga diri dan reputasi mereka. Penyandang disabilitas mempunyai hak unluk dilindungi secara hukum dari gangguan atau serangan semacam itu dan Negara-Negara Pihak harus melindungi kerahasiaan informasi pribadi, kesehatan dan rehabilitasi Penyandang Disabilitas atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya; Ill. Permasalahan dalam pengaturan pada Pasal 433 KUH Perdata Terhadap Hak Asasi Penyandang Disabilitas 1. Bahwa sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa Penyandang Disabililas memiliki kedudukan yang sama sebagai, tanpa terkecuali dalam hubungan keperdataan yang diatur dalam KUHPerdata, namun dalam beberapa Pasal di KUHPerdata dijelaskan bahwa tidak semua orang dianggap cakap hukum. Menurul Pasal 1330 KUH Perdata, mereka oleh hukum telah dinyatakan tidak cakap unluk melakukan perbuatan hukum ialah orang yang belum dewasa (minderjarigen) dan orang yang ditaruh di bawah pengampuan (die onder curatele gesteld zijin); 2. Bahwa ketentuan mengenai seseorang yang dinyalakan di bawah pengampuan diatur pada pasal 433 KUH Perdata yang menyatakan: “Setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila, atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya”. Pasal inilah yang kemudian dianggap menjadi penghalang terwujudnya Hak Asasi Penyandang Disabilitas terutama terkait dengan kedudukan yang sama di hadapan hukum dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses keadilan; 3. Bahwa Pasal 433 KUH Perdata pun memiliki inkonsistensi internal. Pasal ini menyebutkan kriteria “setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap” yang mengimplikasikan bahwa orang yang dapat dikenakan pengampuan harus secara konstan mengalami keadaan tidak cakap menggunakan pikiran. Namun, frasa “sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya” menyiratkan sebaliknya, bahwa seseorang yang mengalami kondisi tidak 192 mampu berpikir hanya pada saat tertentu saja tetap bisa dikenakan pengampuan. lnkonsistensi ini memperkeruh kriteria subjek yang dapat ditaruh di bawah pengampuan dan berpotensi menimbulkan kesewenang- wenangan pihak yang hendak mengambil keuntungan (Lihat Albert Wirya, dkk, Asesmen Hukum Pengampuan lndonesia: Perlindungan Hak Orang dengan Disabilitas Psikososial. Hal 10). 4. Bahwa negara mengambil-alih kewenangan seseorang untuk mengambil tindakan hukum dan mendelegasikannya ke orang lain dengan justifikasi bahwa orang tersebut dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Subjek yang terampu (curandus) adalah orang-orang yang dinilai belum/tidak memiliki kecakapan untuk mengerti tentang tindakan atau konsekuensi dari tindakannya secara sempurna sehingga perlu ada orang lain yang menggantikan posisinya mengambil keputusan (curator) (Lihat Albert Wirya, dkk, Asesmen Hukum Pengampuan lndonesia: Perlindungan Hak Orang dengan Disabilitas Psikososial. Hal 10). 5. Bahwa KUH Perdata tidak menspesifikasi ketiga keadaan sebagai persyaratan pengampuan ini. Namun, dalam pelaksanaannya, kriteria- kriteria ini kerap kali menyasar orang-orang yang memiliki disabilitas, yakni disabilitas psikososial dan disabilitas intelektual, juga mereka yang memiliki gangguan kognitif (seperti orang-orang yang memiliki cidera otak atau penyakit Alzheimer). Orang dengan disabilitas mental menjadi target pengampuan karena dianggap sebagai orang yang lemah akal budinya sedangkan orang-orang dengan disabilitas intelektual dianggap sebagai orang yang berada di dalam keadaan 'dungu' [Lihat Albert Wirya, dkk, "Asesmen Hukum Pengampuan lndonesia: Perlindungan Hak Orang dengan Disabilitas Psikososial mengutip Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata dalam Sistem peradilan Indonesia, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2008), hal. 92]. 6. Bahwa Pasal 433 ini menganut mekanisme substitute decision-making yang mana ketika orang yang dianggap berada dalam pengampuan dapat digantikan haknya oleh orang lain. oleh KUH Perdata orang yang dapat memberikan pengampuan adalah keluarga terdekat seperti suami, istri, 193 dan/atau keluarga yang masih memiliki pertautan. Yang menjadi permasalahan adalah bahwa konteks hukum dan kekuatan pengambilan keputusan dari berbagai peran dapat disalahpahami dan membingungkan. Banyak orang beranggapan bahwa jika mereka adalah 'saudara terdekat' mereka secara otomatis memiliki wewenang untuk mengambil keputusan atas nama orang yang lebih tua. Jika seseorang menunjukkan bahwa mereka secara hukum dapat membuat keputusan atas nama orang yang lebih tua atau yang berada dalam pengampuan (Lihat https://www.health.vic.gav.au/patient-care/substitute-decision- making-in-victoria-and-the-law). 7. Bahwa keputusan KUH Perdata yang menjadikan keluarga terdekat sebagai pengampu tidak memberikan jaminan bahwa Penyandang Disabilitas akan tidak mengalami tindakan-tindakan yang berupaya mengeliminir hak-hak Penyandang Disabilitas. Terdapat sejumlah kasus yang diungkapkan oleh Ati Maulin, seperti Kasus T dan D yang warisannya diambil oleh keluarga karena dianggap tidak mampu mengelola warisannya, kasus AD yang ingin bercerai, namun dianggap tidak cakap oleh Pengadilan Agama, padahal jika dibantu dan disituasikan dengan situasi tertentu, ia bisa menjawab dengan kooperatif (Lihat Disampaikan oleh Ati Maulin (Perhimpunan Jiwa Sehat} dalam webinar yang bertajuk, "Pengakuan Kapasitas Hukum Penyandang Psikososilal Dalam Perspektif Konsitusi Indonesia" pada Kamis, 25 Agustus 2022). 8. Bahwa berkaitan dengan terminologi yang digunakan dalam KUH Perdata yakni kata 'dungu dan 'sakit otak adalah sebuah konsep yang merendahkan martabat manusia, sudah usangm daan ketinggalan zaman. Hal ini bertentangan dengan Pasal 8 KHPD yang yang mengharuskan pemerintah untuk “mengadopsi kebijakan-kebijakan yang segera, efektif, dan sesuai” untuk “melawan stereotip, prasangka, dan praktik-praktik yang merugikan menyangkut Penyandang Disabilitas dalam seluruh bagian kehidupan”; 194 9. Bahwa berdasarkan survei yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat dalam kurun waktu tiga tahun (2015-2028) berkaitan dengan kasus pengampuan, ditemukan bahwa: - Terdapat 49 penetapan pengampuan yang keluarkan oleh pengadilan di seluruh Indonesia dari tahun 2015-2018. Berdasarkan penyebaran kasus pengampuan ditemukan bahwa sebagian besar perkara yang di sidang berada di pulau Jawa. Hanya terdaftar beberapa perkara yang disidang di luar Jawa, yakni di Gianyar, Kalianda, Atambua, Kotamobagu, Rantau, dan Sidikalang. Padahal data Riskesdas 2018 menunjukkan tingginya prevalansi orang dengan psikotik di daerah- daerah luar Jawa, seperti Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sumatera Barat (Lihat Kementerian Kesehatan, Laporan Nasional Riskesdas 2018, (Jakarta: Lembaga Penerbit Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, diakses di http://labmandat.litbang.depkes.go.id/images/download/laporan/RKD/ 2018/Lapora n_Nasional_RKD2018_FINAL.pdf, hal. 223.) - Berdasarkan tujuan permohonan ditemukan bahwa pemohon menginginkan menjual aset termohon, ingin mendapatkan akses atas warisan, ingin mendapatkan gaji termohon, dan ingin melakukan tindakan hukum atas nama termohon. - Dalam penelitian ditemukan bahwa terdapat kasus yang menjelaskan bahwa termohon menyangkal dirinya mengalami ganguan psikis. Satu kasus lain memuat keterangan yang menjelaskan kalau termohon merupakan siswa di sekolah berkebutuhan khusus. Penelitian ini menemukan bahwa hakim umumnya menerima aplikasi pengampuan yang diajukan ke pengadilan. 46 dari aplikasi diterima dan hanya 2 yang ditolak. - Penelitian ini menemukan bahwa di kebanyakan kasus (36) tidak ada pencabutan secara eksplisit atas kapasitas termohon. Namun, dalam 10 penetapan pengampuan, hakim menyatakan bahwa termohon telah kehilangan kapasitas/kecakapan hukumnya. 195 - Di semua 46 penetapan yang mengabulkan pengampuan atas diri seseorang, tidak ada secuil pun penjelasan tentang jangka waktu penetapan pengampuan. Ketiadaan in membuat akhir pengampuan atas diri seseorang tidak bisa diprediksikan; 10. Bahwa mekanisme pengampuan menggunakan prinsip substitute- decision- making merupakan paradigma yang dianggap sudah usang dan tidak sesuai lagi dengan prinsip KHPD terutama dalam Pasal 12 terkait kesetaraan pengakuan di hadapan hukum yang menegaskan bahwa negara wajib memberikan pengakuan sebagai invidu di hadapan hukum di mana pun berada dan harus mengakui bahwa Penyandang Disabilitas merupakan subyek hukum yang setara dengan yang lainnya di semua aspek kehidupan; 11. Bahwa dengan sudah diratifikasinya Konvensi Hak Penyandang Disabilitas ke dalam perundang-undangan Republik Indonesia, maka konsep substitute decision-making yang tertuang dalam Pasal 433 KUH Perdata tidak lagi relevan digunakan, selain bertentangan dengan tujuan konvensi ini, muatan pasal ini juga menjadi ancaman yang nyata bagi Penyandang Disabilitas terutama dalam upaya mewujudkan hak asasi di bidang hukum, sudah saatnya konsep ini diganti menjadi support decision-making; 12. Support decision-making memungkinkan individu Penyandang Disabilitas untuk membuat pilihan tentang kehidupan mereka sendiri dengan dukungan dari orang yang mereka pilih. Pengambilan keputusan ini didukung oleh altematif perwalian. Alih-alih meminta wali membuat keputusan untuk Penyandang Disabilitas, pengambilan keputusan yang didukung memungkinkan Penyandang Disabalitis membuat keputusannya sendiri. Pengambilan keputusan yang didukung mempromosikan penentuan nasib sendiri, kontrol, dan otonomi ini menumbuhkan kemandirian (Lihat https://supporteddecisions- org.translate.goog/about-supported-decision-making/? x tr sl=en& x tr tl=id& x tr hl=id& x tr pto=sc.) 196 13. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Central for Public Representation di Amerika Serikat, yang melibatkan Sembilan Penyandang Disabilitas berusia 25 hingga 80 tahun menemukan bahwa pengambilan keputusan yang didukung (support decision-making) adalah alternatif yang efektif untuk perwalian. Evaluasi tersebut menemukan bahwa peserta percontohan mengalami perubahan positif ketika mereka menggunakan hak pengambilan keputusan mereka dengan bantuan para pendukung keputusan yang terpercaya. Perubahan itu termasuk: - Kebanggaan yang meningkat - Peningkatan rasa percaya diri - Peningkatan kebahagian - Pengalaman baru - Lebih mengontrol kesehatan dan perawatan kesehatan mental mereka sendiri - Lebih banyak membantu orang lain. 14. Bahwa berdasarkan urain di atas, dapat disimpulkan bahwa Pasal 433 KUH Perdata mengundang muatan yang berpotensi melanggar Hak Asasi Penyandang Disabilitas sebagai diatur di Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesehan Convention on the Right of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Dan juga Pasal ini bertentangan dengan amanat konstitusi Pasal Pasal 28 I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.” Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945: “Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”; 197 15. Bahwa Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “dungu, gila, mata gelap dan/atau keborosan” tidak dimaknai sebagai penyandang disabilitas mental. IV. Catatan dari Committee on the Rights of the Persons with Disabilites Terkait Pasal 433 KUHPerdata 1. Bahwa Committee on the Rights of the Persons with Disabilites adalah badan yang beranggotakan delapan belas (18) ahli independen yang memantau pelaksanaan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas oleh negara-negara pihak; 2. Bahwa semua negara pihak menyerahkan laporan berkala kepada komite tentang bagaimana hak-hak yang diabadikan dalam konvensi dilaksanakan. Negara harus melaporkan awalnya dalam waktu dua tahun setelah meratifikasi konvensi ini, dan setelah itu, setiap empat tahun. Kemudian, Komite memeriksa setiap laporan dan membuat rekomendasi untuk memperkuat penerapan konvensi di negara tersebut. Komite meneruskan rekomendasi ini, dalam bentuk pengataman kesimpulan, kepada negara pihak yang bersangkutan; 3. Bahwa pada tanggal 9 September 2022, Committee On The Rights Of The Persons with Disabilites mengeluarkan Concluding Observation kepada sejumlah negara yang telah meratifikasi CRPD tanpa terkecuali Indonesia yang telah meratifikasinya melalui Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011. Committee On The Rights Of The Persons with Disabi/ites Committee On The Rights Of The Persons with Disabilites memberikan sejumlah catatan kepada Indonesia terkait dengan upaya Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, salah satunya adalah terkait dengan keberadan Pasal 433 KUHPerdata; 4. Bahwa terkait dengan Pasal 433 KUHPerdata, Committee On The Rights Of The Persons with Disabi/ites merasa prihatin bahwa berdasarkan undang-undang nasional, orang dapat dianggap kurang kompeten khususnya Penyandang Disabilitas psikososial dan penyandang 198 disabilitas intelektual, dan ditempatkan di bawah pengawasan. Oleh karena itu, Committee On The Rights Of The Persons with Disabilites merekomendasikan agar Indonesia meninjau Pasal 433 KUHPerdata dengan maksud untuk menyelaraskannya dengan Konvensi untuk menjamin hak semua penyandang disabilitas atas pengakuan yang sama di hadapan hukum dan untuk membangun mekanisme pengambilan keputusan yang didukung di semua bidang kehidupan. D. Petitum Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Komisi Nasional Disabilitas RI sebagai Pemohon Pihak Terkait Uji Materi Pasal 433 Kitab Undang Undang Hukum Perdata Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Permohonan Nomor 93/PUU-XX/2022) memohonkan kepada Majelis Hakim Konstitusi yang Terhormat pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus Uji Materil sebagai berikut: 1. Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon Sebagai Pihak Terkait dalam Permohonan pengujian Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847) terhadap Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 dalam Permohonan Nomor: 93/PUU-XX/2022; 2. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang-undang yang diajukan para Pemohon Perkara Nomor: 93/PUU-XX/2022; 3. Menyatakan Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “dungu, gila, mata gelap dan/atau keborosan” tidak dimaknai sebagai Penyandang Disabilitas mental; 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Serita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 5. Bilamana Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). 199 [2.10] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait Komisi Nasional Disabilitas (KND) telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT.3-1 sampai dengan bukti PT.3-4 sebagai berikut: 1. Bukti PT.3-1 : Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas; 2. Bukti PT.3-2 : Keputusan Presiden Nomor 53/M Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Komisi Nasional Disabilitas; 3. Bukti PT.3-3 : Fotokopi Komisioner yang menandatangani permohonan; 4. Bukti PT.3-4 : Peraturan KND RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib Komisi Nasional Disabilitas. [2.11] Menimbang bahwa Mahkamah telah membaca keterangan tertulis Amicus Curiae Formasi Disabilitas yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 25 Januari 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. Kepentingan FORMASI Disabilitas Indonesia sebagai Amici terhadap perkara Nomor 93/PUU-XX/2022 Forum Masyarakat Pemantau untuk Indonesia Inklusif Disabilitas (FORMASI Disabilitas) merupakan forum yang beranggotakan individu dan organisasi yang berfokus pada pemenuhan hak disabilitas, untuk tujuan melakukan pemantauan secara berkala atas perkembangan kemajuan pemenuhan hak disabilitas. Didirikan pada Mei 2021, FORMASI disabilitas hingga kini telah beranggotakan 204 individu dan organisasi yang tersebar di 30 provinsi di seluruh Indonesia. Sebagai sebuah forum pemantau, mandat utama FORMASI Disabilitas adalah ingin memastikan terjadinya transformasi terhadap pemajuan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Indonesia. Bagi FORMASI Disabilitas, semakin menguatnya kebijakan dan peraturan/ perundang-undangan terkait disabilitas perlu dibarengi dengan implementasi terukur dan sistematis, hingga akhirnya dapat dirasakan hasil dan manfaatnya oleh penyandang disabilitas sebagai pemangku hak. Sebagai subyek pemantau, FORMASI Disabilitas berkepentingan untuk terus memastikan agar pemenuhan hak penyandang disabilitas dilindungi oleh 200 struktur kebijakan, dilaksanakan melalui sistem dan upaya implementasi yang terukur, serta dirasakan hasil dan manfaatnya oleh penyandang disabilitas maupun masyarakat pada umumnya. Karena itu, disharmoni aturan/perundang-undangan dengan upaya dan prinsip pemenuhan hak penyandang disabilitas, yang salah satunya adalah hak atas kesetaraan di hadapan hukum sebagaimana pasal 12 Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas yang telah diratifikasi melalui UU 19 tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas, menjadi salah satu perhatian penting bagi FORMASI Disabilitas. Permohonan pengujian atas Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dimana substansi yang dimohonkan untuk diuji adalah terkait kecakapan hukum dan pengampuan bagi orang dengan disabilitas mental, bagi FORMASI Disabilitas merupakan salah satu upaya untuk memastikan struktur perundang-undangan yang harmonis dan selaras untuk tujuan memastikan pemenuhan dan pelindungan bagi penyandang disabilitas. Atas mandat forum dan penilaian tersebut, FORMASI Disabilitas berkepentingan sangat besar terhadap permohonan uji materiil ini, dan karenanya menyampaikan telaah sahabat peradilan ini. II. Dasar Hukum Amicus Curiae pada Peradilan Indonesia “Amicus Curiae” atau “Friends of the Court” merupakan merupakan konsep hukum yang berasal dari tradisi hukum Romawi, yang kemudian berkembang dan dipraktikkan dalam tradisi common law. Melalui mekanisme Amicus Curiae ini, pengadilan diberikan izin untuk mengundang pihak ketiga guna menyediakan informasi atau fakta-fakta hukum berkaitan dengan isu-isu yang belum familiar. 11. Amicus Curiae yang dalam bahasa Inggris disebut “friend of the court”, diartikan “A person who is not a party to a lawsuit but who petitions the court or is requested by the court to file a brief in the action because that person has a strong interest in the subject matter”. Karena itu dalam Amicus Curaie ini, pihak yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara memberikan pendapatya kepada pengadilan. 12. Dengan demikian, Amicus Curiae disampaikan oleh seseorang yang tertarik dalam 201 mempengaruhi hasil dari aksi, tetapi bukan merupakan pihak yang terlibat dalam suatu sengketa; atau dapat juga seorang penasihat yang diminta oleh pengadilan untuk beberapa masalah hukum, sebab seseorang dimaksud memiliki kapasitas yang mumpuni untuk masalah hukum yang sedang diperkarakan di pengadilan, dan orang tersebut bukan merupakan pihak dalam kasus bersangkutan, artinya seseorang tersebut tidak memiliki keinginan untuk mempengaruhi hasil perkara yang melibatkan masyarakat luas. Dalam praktik peradilan indonesia, amicus curiae sudah cukup sering digunakan oleh berbagai pihak yang sedang terlibat dalam proses hukum, baik dalam proses hukum pidana, perdata maupun pengujian undang- undang, di antaranya: 1. Amicus Curiae yang diajukan kelompok pegiat kemerdekaan pers kepada Mahkamah Agung terkait dengan peninjauan kembali kasus majalah Time versus Soeharto. 2. Amicus Curiae dalam perkara Prita Mulyasari dalam No Perkara: 1269/PID.B/2009/PN.TNG, diajukan oleh: ELSAM, ICJR, IMDLN, PBHI dan YLBHI, Oktober 2009. 3. Amicus Curiae dalam kasus “Upi Asmaradana” di Pengadilan Negeri Makasar dimana Amicus Curiae diajukan sebagai tambahan informasi untuk majelis hakim yang memeriksa perkara. Amicus Curiae (Komentar Tertulis) diajukan oleh: oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) April 2010. 4. Amicus Curiae Dalam Kasus Yusniar Pada Nomor Register Perkara: PDM856/Mks/Euh.2/10/2016 Di Pengadilan Negeri Makasar, diajukan oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Februari tahun 2017. 5. Amicus Curiae dalam kasus Baiq Nuril dengan nomor register perkara 265/Pid.Sus/2017/PN Mtr di Pengadilan Negeri Mataram, Korban Pelecehan seksual yang menjadi tersangka Pasal 27 ayat (1) UU ITE, pada Juli 2017, yang kemudian Hakim memutus bebas Baiq Nuril; 6. Amicus Curiae Dalam Kasus WA Pada Nomor Register Perkara: 6/PID.SUSAnak/2018/JMB Di Pengadilan Tinggi Jambi, diajukan oleh 202 Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Agustus tahun 2018, yang kemudian Hakim memutus lepas WA dengan mempertimbangan pendapat yang disampaikan ICJR; Selain beragam Amicus Curiae di Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung, Amicus Curiae juga dipraktikkan dalam berbagai perkara di Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara-perkara di Mahkamah Konstitusi, posisi Amicus Curiae dinyatakan sebagai bukti/keterangan yang bersifat Ad Informandum. Keberlakuan Amicus Curiae dalam sistem hukum Indonesia pada umumnya didasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilainilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Oleh karena itu, tidak berlebihan apabila mekanisme ini dapat digunakan sebagai salah satu strategi yang dapat digunakan untuk mengklarifikasi prinsip-prinsip hukum, terutama kasus-kasus yang melibatkan berbagai undang-undang atau pasal- pasal yang kontroversial yang perlu direformasi. III. Pokok Permohonan dalam perkara Nomor 93/PUU-XX/2022 Permohonan Nomor 93/PUU-XX/2022 merupakan permohonan uji materi Pasal 433 KUHPerdata terhadap UUD 1945. Adapun Pasal 433 berbunyi, “Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya, seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan.”. Pasal tersebut dinilai bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) khususnya terhadap hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum dan hak untuk mendapatkan kepastian hukum, Pasal 28I ayat (1) khususnya hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, Pasal 28I ayat (2) yang menjamin bahwa setiap orang harus bebas dari perlakuan diskriminatif, Pasal 28G ayat (1) khususnya hak atas perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat dan tidak berbuat sesuatu, dan Pasal 28G ayat (2) khususnya hak untuk terbebas dari perlakuan yang merendahkan. 203 Permohonan ini dimohonkan oleh tiga pemohon yakni, Pemohon 1, Yayasan Mental Health Association yang diwakili oleh Yeni Rosa Damayanti dan Ira Askarina. Pemohon 1 berdasarkan akta pendiriannya merupakan yayasan yang bertujuan untuk melakukan berbagai upaya demi terciptanya masyarakat yang inklusif dimana penyandang disabilitas psikososial terpenuhi hak-haknya dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemohon 1 melakukan berbagai kegiatan yang salah satunya melakukan advokasi hukum dan kebijakan untuk memastikan pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak orang dengan disabilitas psikososial. Diberlakukannya Pasal 433 KUHPerdata yang mengharuskan penyandang disabilitas mental berada di dalam pengampuan menjadi penghambat Pemohon 1 dalam mencapai tujuannya yakni menciptakan masyarakat yang inklusif, dimana orang dengan disabilitas mental terpenuhi hak-haknya dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat. Pemohon II, Syaiful Anam merupakan penyandang disabilitas psikososial yang mengalami gangguan Bipolar Afektif Depresif. Pemohon II berprofesi sebagai karyawan swasta sekaligus penulis. Kondisi Pemohon II yang mengalami kondisi afektif bipolar depresif yang dapat disamakan dengan gila atau mata gelap sebagaimana tertuang dalam Pasal 433 KUHPerdata mengakibatkan Pemohon II tidak bisa lagi melakukan tindakan- tindakan seperti menerima royalti, melakukan hubungan kerjasama dengan penerbit, menjadi narasumber, dan aktifitas lainnya dalam ruang lingkup tindakan keperdataan. Pemohon III, Nurhayati Ratna Saridewi merupakan Penyandang Disabilitas Mental, dengan diagnosa Bipolar Affective Disorder yang dapat dikategorikan sebagai mata gelap dan boros sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 KUHPerdata. Saat ini Pemohon III secara rutin menjalani perawatan dengan cara mengkonsumsi obat-obatan sehingga dapat beraktifitas. Pemohon III aktif melakukan kegiatan wiraswasta. Namun dikarenakan kondisinya, Pemohon III berpotensi dirugikan akibat adanya Pasal 433. Hal ini dikarenakan Pemohon III harus diampu terlebih dahulu untuk dapat melakukan aktivitas perdata dalam kegiatan wiraswastanya. 204 IV. Konsep Disabilitas Bicara disabilitas berarti bicara hubungan orang yang mengalami disabillitas dengan lingkungannya. Disabilitas merupakan konsep yang berkembang, sebagaimana tercantum jelas pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas, pada Mukhadimah huruf (e) mengakui bahwa kecacatan adalah suatu konsep yang berkembang dan bahwa kecacatan adalah hasil dari interaksi antara orang- orang yang tidak sempurna secara fisik dan mental dengan hambatan- hambatan lingkungan yang menghalangi partisipasi mereka dalam masyarakat secara penuh dan efektif atas dasar kesetaraan dengan orang- orang lain. Ketidaksempurnaan fisik dan mental yang dimaksudkan adalah ada kerusakan pada fungsi tubuh, yang mengakibatkan orang bersangkutan tidak/kurang dapat memampukan fungsi tubuhnya sebagaimana orang pada umumnya. Dengan kata lain, adanya kerusakan pada fungsi anggota tubuh atau panca indera atau sistem saraf atau tulang, sendi, otot atau cara/mekanisme kerja tubuh, mengakibatkan orang bersangkutan mengalami gangguan tertentu. Seperti misalnya, bila seseorang yang mengalami kerusakan pada fungsi organ mata, akibatnya orang tersebut mengalami gangguan penglihatan, orang yang mengalami kerusakan pada fungsi tangan karena diamputasi atau kerusakan pada fungsi kaki karena POLIO, akibatnya orang tersebut mengalami gangguan gerak, mereka tidak/kurang mampu memfungsikan tangan untuk menulis atau memfungsikan kaki untuk berjalan. Kerusakan pada fungsi tubuh tertentu bukan hanya dialami oleh mereka penyandang disabilitas, akan tetapi kerusakan pada fungsi tubuh tertentu juga bisa dialami oleh kebanyakan orang. Seperti mereka yang mengalami gangguan pencernaan, jelas diakibatkan ada kerusakan pada fungsi lambung, mereka yang mengalami gangguan pernapasan, akibat organ paru-parunya tidak/kurang mampu difungsikan sebagaimana mestinya. Pertanyaannya, apakah kerusakan (impairment) sama dengan disabilitas? Orang dengan disabilitas, diakui salah satu dari fungsi tubuh mereka ada yang tidak/kurang dapat dimampukan sebagaimana mestinya, 205 tetapi disabilitas tidak dapat dipahami sebagai sebuah kerusakan. Bila disabilitas dipahami sebagai kerusakan, maka orang dengan disabilitas kecenderungan saat ini diperlakukan sebagai orang rusak sehingga perlakuan kita pun sama ketika kita mendapatkan/menghadapi barang rusak. Baca kembali contoh-contoh di atas, dicontohkan ada orang yang mengalami gangguan penglihatan diakibatkan kerusakan pada fungsi organ mata dan ada orang yang mengalami gangguan pencernaan diakibatkan kerusakan pada fungsi lambung, tetapi realita dalam kehidupan keseharian, orang dengan gangguan penglihatan menghadapi sejumlah hambatan yang mendeskriminasikan mereka mendapatkan hak dan menjalankan kewajibannya sebagai warga negara. Hambatan yang dihadapi orang dengan gangguan penglihatan tidak dialami oleh orang dengan gangguan pencernaan, mereka mendapatkan hak dan menjalankan kewajiban sebagai warga negara tanpa banyak hambatan dan juga tidak diperlakukan diskriminasi oleh lingkungannya. Mengapa ketidakadilan ini terjadi? dan perlakuan tidak adil kepada orang dengan disabilitas di segala bidang tetap dan terus akan terjadi selama masyarakat dan pemerintah masih memahami kecacatan dalam kerangka kerusakan (impairment), belum memahami kecacatan dalam kerangka disabilitas. Ilustrasi berikut di bawah ini dapat membantu pembaca buku ini yang adalah penegak hukum dan keadilan memahami kecacatan dalam kerangka disabilitas, juga membantu pembaca membahami perbedaan disabilitas (disability) dengan kerusakan (impairment). ➢ ketunarunguan atau tidak/kurang dapat mendengar merupakan kerusakan (impairment), tetapi tidak tersedia bahasa isyarat, tidak tersedia layar/papan informasi, tidak paham menyapa dan tidak tahu berkomunikasi dengan orang tunarungu, ini adalah disabilitas (disability). ➢ tidak/kurang bisa jalan adalah kerusakan (impairment), tetapi tidak tersedia kursi roda, tidak tersedia bidang miring, ini adalah disabilitas (disability). ➢ tidak/kurang bisa berpikir cepat, berpikir kekanak-kanakan, bertindak lamban merupakan kerusakan, tetapi tidak tersedia informasi/instruksi 206 sederhana dengan tidak dilengkapi gambar/simbol, ini disabilitas (disability). ➢ kebutaan/ketunanetraan atau tidak/kurang dapat melihat adalah kerusakan (impairment), tetapi tidak tersedia braille, tidak tersedia lantai taktil, tidak paham menyapa orang tunanetra, ini disabilitas (disability). ➢ tidak dapat memusatkan perhatian, tidak dapat mengontrol emosi/perilaku sosial merupakan kerusakan (impairment), tetapi tidak tersedia terapi/obat, tidak memahami keberadaan dan perilakunya, tidak tahu berinteraksi dengan mereka, ini disabilitas (disability). International Clasification of Functioning (ICF) menjelaskan sangat tegas orang dikatakan mengalami disabilitas bukan hanya ditentukan dari individu dengan disabilitas bersangkutan, tetapi dari bagaimana lingkungan dapat menyesuaikan diri dengan individu yang mengalami disabilitas tersebut. ICF mendefinisikan orang dapat dikatakan mengalami disabillitas bila memenuhi ketiga hal: (1) ada kerusakan pada fungsi tubuh, (2) ada hambatan beraktivitas, (3) ada halangan berpartisipasi. Konsep disabilitas menurut ICF dan UU 19/2011 melengkapi pemahaman kita bahwa disabilitas terjadi dan dialami oleh orang dengan disabilitas bukan adanya kerusakan pada fungsi tubuh. Akan tetapi, ada sejumlah hambatan lingkungan di antaranya hambatan pada bangunan dan gedung, hambatan pada informasi dan komunikasi, hambatan pada teknologi, hambatan pada sikap dan perilaku sosial masyarakat, hambatan pada budaya, hambatan pada sistem, kebijakan dan lembaga yang membuat mereka tidak bisa secara penuh beraktivitas dan berpartisipasi di segala bidang pembangunan, atau dengan kata lain orang dengan disabilitas tidak dapat mengakses lingkungan di segala bidang pembangunan karena tidak tersedia aksesibilitas yang dapat mengakomodasi pemenuhan hak dan kebutuhannya serta kewajibannya sebagai warga negara. Berpijak pada hak asasi manusia, huruf (h) mukadimah UU 19/2011 secara eksplisit menulis bahwa diskriminasi terhadap setiap orang atas dasar disabilitas adalah pelanggaran terhadap martabat yang melekat dan harga diri setiap manusia. Penegak hukum dan keadilan yang bekerja di area keadilan 207 menjadi sangat bertolak belakang di saat mereka memperjuangkan keadilan, hakim, jaksa, polisi serta aparat hukum dan pengadilan melanggar harkat dan martabat manusia dalam hal ini manusia dengan disabilitas hanya dikarenakan ketidaktahuan bagaimana bersikap dan berinteraksi serta memperlakukan korban ataupun pelaku dengan disabilitas di meja hukum. Menghadapi orang yang tidak/kurang mampu menjalankan fungsi tubuh tertentu di antaranya mereka yang mengalami gangguan penglihatan (tunanetra), mengalami gangguan dengar/wicara (tunarungu/wicara), mengalami gangguan kecerdasan (tunagrahita), mengalami gangguan gerak (tunadaksa), mereka yang mengalami gangguan perkembangan emosi dan sosial atau kejiwaan bukan menjadi alasan bagi para penegak hukum dan keadilan untuk tidak dapat membuat pengadilan yang adil kepada mereka yang disabilitas. Sebab disabilitas bukan masalah ketidakkurangan pada fungsi tubuh tetapi masalah interaksi, bukan masalah lingkungan diri individu yang mengalami disabilitas bersangkutan tetapi masalah lingkungan sosial. Ini berarti penegak hukum dan pengadilan saat mengadili mereka dengan disabilitas tidak minta mereka melakukan perubahan: dari tidak melihat menjadi melihat; dari tidak bisa jalan menjadi bisa jalan; dari tidak bisa bicara menjadi bisa bicara; dari tidak bisa konsentrasi menjadi bisa konsentrasi. Tentunya permintaan ini menjadi bentuk pelanggaran. Melainkan yang mutlak dilakukan oleh lingkungan dalam hal ini penegak keadilan seperti hakim, jaksa, polisi serta lembaga pengadilan termasuk sistem dan kebijakan yang mengatur peradilan lebih dulu melakukan perubahan agar perubahan yang ditunjukkan dapat diakses oleh mereka dengan disabilitas saat menjalankan pengadilan. Apa dan bagaimana perubahan yang perlu dilakukan oleh stakeholder pengadilan untuk dapat meniadakan hambatan orang dengan disabilitas agar dapat berpartisipasi penuh dalam pengadilan? Pertanyaan tersebut akan memudahkan pembaca untuk menjawabnya, yang sudah memahami disabilitas sebagai akibat interaksi korban/pelaku yang mengalami disabilitas dengan hambatan yang ada di lingkungan pengadilan. Perubahan dalam lingkungan pengadilan secara rasional dapat lebih mudah dilakukan dengan memahami orang dengan disabilitas yang membutuhkan 208 cara dan perlakuan beda atas dasar kesetaraan dalam berinteraksi dengan lingkungannya ditempatkan sebagai keunikan individu dalam keragaman manusia seperti warna kulit, jenis kelamin, suku, yang dalam hal ini disabilitas dan abilitas. Dengan konsep disabilitas sebagai bentuk interaksi dengan memperhatikan keunikan individu penyandang disabilitas, penegak hukum dan pengadilan perlu memahami prinsip pemenuhan, perlindungan dan penghormatan hak penyandang disabilitas serta kategorisasi disabilitas agar dapat membangun pengadilan yang adil terhadap korban/pelaku penyandang disabilitas. V. Norma dan Praktik Pengampuan Jika berbicara mengenai praktik penanganan perkara perdata di pengadilan yang melibatkan penyandang disabilitas sebagai pihak, maka akan banyak ditemui praktik yang beragam dari berbagai putusan yang telah dikeluarkan oleh pengadilan Di Indonesia. Salah satu yang penting untuk dikaji dan berhubungan erat dengan kapasitas hukum difabel adalah mengenai praktik pengampuan yang dimulai dari adanya permohonan pengampuan, pemeriksaan permohonan, penetapan pengampuan atas permohonan tersebut dan pelaksanaan pengampuan. Dari sisi normatif, Pasal 1330 KUH Perdata yang menentukan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, kecuali undang-undang menentukan bahwa ia tidak cakap. Menurut Pasal 1330 KUH Perdata salah satu kelompok yang oleh hukum telah dinyatakan tidak cakap untuk melakukan sendiri perbuatan hukum ialah orang yang ditaruh di bawah pengampuan (curatele). Ketentuan hukum tentang Pengampuan terdapat dalam Pasal 433 s/d 462 KUH Perdata. Ada tiga alasan orang yang sudah berusia dewasa tapi harus berada di bawah pengampuan yaitu; 1. Keborosan (verkwisting) 2. Lemah pikiran, (zwakheid van vermogens) 3. Kekurangan daya berfikir; sakit ingatan (krankzinnigheid), dungu (onnzelheid), dungu disertai mengamuk (rezernij) Pengampuan terjadi karena adanya putusan hakim yang didasarkan pada adanya permohonan pengampuan yang dapat diajukan oleh: 209 1. Bagi keborosan; hanya oleh keluarga sedarah dalam garis lurus dan oleh sanak keluarganya sedarah dalam garis menyimpang sampai derajat keempat dan suami atau istri. 2. Bagi yang lemah pikiran; orangnya sendiri yang merasa tidak cakap untuk mengurus kepentingannya sendiri. 3. Bagi yang kekurangan daya berpikir, maka dimohonkan oleh keluarga sedarah terhadap keluarga sedarah atau suami/istri (Pasal 434 ayat 1 KUHPer). 4. Bagi yang kekurangan daya pikir dan tidak mempunyai keluarga sedarah, atau tidak memiliki suami/istri yang berada di wilayah Indonesia, maka dalam hal ini kejaksaanlah yang memohonkan (Pasal 435 KUHPer). Akibat Hukum dari orang yang ditaruh di bawah pengampuan adalah: 1. Disamakan dengan orang yang belum dewasa (Pasal 452 ayat 1 KUH Perdata). 2. Segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang yang ditaruh di bawah pengampuan batal demi hukum (Pasal 446 ayat 2 KUH Perdata). Orang yang ditaruh di bawah pengampuan karena boros masih boleh membuat surat wasiat (Pasal 446 ayat 3 KUH Perdata). Meski KUH Perdata tidak memberikan definisi yang jelas mengenai pengampuan, pengampu dan terampu, setidaknya dari beberapa pasal yang terdapat dalam Bab XVII buku satu KUH Perdata tentang pengampuan dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengampuan adalah kondisi seseorang yang oleh hukum dianggap tidak cakap untuk bertindak sendiri dan untuk melindungi hak dan kepentingannya harus diwakilkan oleh orang lain. Orang lain yang ditunjuk untuk mewakili inilah yang disebut sebagai pengampu, sementara orang yang diwakilkan disebut sebagai terampu. Pertama, Berbicara mengenai tingkat kelayakan, KUH Perdata hanya menjelaskan bahwa orang yang selalu mengalami (dungu, gila, mata gelap atau lemah pikiran) atau kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya adalah satu-satunya ukuran untuk menentukan layak dan tidaknya seseorang untuk ditaruh di bawah pengampuan. Problemnya adalah KUH Perdata tidak memberikan definisi yang limitatif mengenai kondisi dungu, 210 gila, mata gelap atau lemah pikiran. Frasa “yang selalu berada” dan “sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya” dalam pasal 433 KUH Perdata membuat semua orang berpotensi ditaruh di bawah pengampuan. Selain itu, praktik dalam pemeriksaan permohonon pengampuan, kondisi intelektual maupun mental seperti definisi dungu, gila, mata gelap atau lemah pikiran hanya dijelaskan melalui surat keterangan medis dalam berbagai bentuknya seperti rekam medis, resep dokter, kartu berobat dan sebagainya. Berdasarkan penelitian yang FORMASI Disabilitas lakukan, ditemukan fakta bahwa hakim tidak hanya kesulitan dalam mehamami kondisi dungu, gila dan mata gelap secara in concreto, tapi secara normatif, hakim juga kesulitan mendefinisikan apa yang dimaksud dengan dungu, gila dan mata gelap. Apalagi secara terminologi, kata kata tersebut sudah tidak digunakan lagi dalam aturan perundang-undangan yang baru, seperti Undang-Undang No 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa dan Undang- Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. VI. Tinjauan Hukum HAM tentang Kapasitas Hukum Penyandang disabilitas Dalam instrument hukum HAM, penyandang disabilitas merupakan bagian dari keragaman manusia dan telah diproklamasikan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan kovenan-kovenan internasional bahwa setiap orang berhak atas seluruh hak dan kebebasan yang tercantum didalamnya, tanpa perbedaan dalam bentuk apa pun. Pengampuan tidak relevan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam undang undang tersebut menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia secara tegas menyatakan Negara Indonesia adalah Negara Hukum, karena itu pengakuan hukum dan keadilan merupakan syarat mutlak dalam mencapai tegaknya negara hukum yang dijamin oleh konstitusi. Pasal 27 ayat 1 menyatakan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Dengan demikian penyandang disabilitas juga memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan serta berkewajiban untuk menjunjung hukum dan 211 pemerintahan. Namun demikikian seseorang yang ditetapkan di bawah pengampuan ada konsekuensi hukum yang harus ditanggungnya, yaitu: 1. Seseorang yang sudah dewasa namun dia diletakkan di bawah pengampuan maka dia sangat tergantung pada pengampunya dan kedudukannya dalam banyak hal disamakan dengan anak di bawah umur. Sesuai dengan ketentuan pasal 452 KUH Perdata. 2. Seseorang yang ditetapkan di bawah pengampuan maka dia kehilangan kemampuan untuk bertindak sendiri dalam melakukan perbuatan atau tindakan hukum dan harus diwakili pengampunya. Tindakan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang berada di bawah pengampuan batal demi hukum sesuai dengan ketentuan pasal 446 KUH Perdata. 3. Tugas pengampu melakukan pengurusan pribadi dan harta kekayaan pihak yang diampu dituangkan dalam pasal 449 jo. 441 KUH Perdata. Pengampu juga melakukan tugas pengurusan terhadap hal-hal yang terkait dengan kepentingan terampu, menggantikan kepentingan terampu sebagai pemegang kekuasaan. 4. Pasal pengampuan menggabungkan antara kapasitas mental dan kapasitas hukum sehingga setiap orang dewasa selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan, kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya dianggap tidak mempunyai kapasitas untuk mengambil keputusan dan harus berada di bawah pengampuan. Pasal tersebut menjadikan keadaan disabilitas dalam hal ini dungu, mata gelap sebagai alasan untuk menyangkal kapasitas hukum disabilitas mental. Sehingga yang bersangkutan tidak mendapatkan hak untuk diakui dan diperlakukan sama di hadapan hukum. Penggunaan istilah dungu, gila atau mata gelap merupakan istilah yang sudah sangat usang serta merendahkan dan tidak sesuai dengan ilmu Kesehatan, khususnya di bidang kesehatan jiwa dan menimbulkan stigma negatif yang melekat pada penyandang disabilitas mental. Dengan demikian pengampuan telah menghilangkan hak keperdataan seseorang. Sedangkan ketentuan hak asasi manusia terkait 212 dengan kedudukan dan perlindungan hukum warga negara sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan yang diatur dalam UUD 1945 bertentangan dengan ketentuan hukum tentang pengampuan, diantaranya: a. Pasal 28A bahwa Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Sedangkan sesorang yang sudah ditetapkan di bawah pengampuan maka tidak memiliki kewenangan untuk mengambil atau menentukan keputusan melainkan pengampunya yang akan mengambil keputusan. b. Pasal 28D (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. c. Pasal 28G (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. d. Pasal 28H (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan medapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. (2) Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun. e. Pasal 28I (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia 213 yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. (2) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Pengampuan juga bertentangan dengan Undang-Undang no 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ketentuan dalam undang undang HAM yang tidak relevan dengan pengampuan di antaranya: a. Pasal 3 (1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati murni untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan. (2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. (3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi. b. Pasal 4 Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. c. Pasal 5 (1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum. (2) Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak. (3) Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. d. Pasal 7 (1) Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima negara 214 Republik Indonesia. e. Pasal 17 Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar. f. Pasal 29 (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya. (2) Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada. g. Pasal 33 (1) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya. h. Pasal 41 (2) Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus. i. Pasal 42 Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas dinyatakan bahwa penting untuk mengarusutamakan isu-isu disabilitas sebagai bagian integral dan strategi yang relevan bagi pembangunan yang berkelanjutan, dan diskriminasi atas setiap orang berdasarkan disabilitas merupakan pelanggaran terhadap martabat dan nilai yang melekat pada setiap orang. Keberadaan konvensi bertujuan untuk memajukan, melindungi dan menjamin penikmatan secara penuh dan setara semua hak-hak asasi manusia dan kebebasan 215 fundamental semua penyandang disabilitas, dan untuk meningkatkan penghormatan atas martabat yang melekat kepada penyandang disabilitas. Beberapa prinsip yang dikemukakan dalam konvensi, yaitu : (a) penghormatan pada martabat yang melekat, otonomi individual, termasuk kebebasan menentukan pilihan, dan kemerdekaan perseorangan; (b) non diskriminasi; (c) partisipasi penuh dan efektif dan keikutsertaan dalam masyarakat; (d) penghormatan atas perbedaan dan penerimaan penyandang disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan; (e) keseteraan kesempatan; (f) aksesibilitas; (g) kesetaraan antara laki-laki dan perempuan; (h) penghormatan kapasitas yang terus tumbuh dari penyandang disabilitas anak dan penghormatan hak penyandang disabilitas anak guna mempertahankan identitas mereka. Salah satu prinsip penting hak asasi manusia ialah tanggungjawab Negara (states responsibility), dalam Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas dikemukakan sedemikian rupa tanggungjawab Negara di semua sektor hak, salah satunya di sektor hukum. Pada Pasal 5 ayat (1) dinyatakan bahwa Negara wajib mengakui bahwa semua manusia adalah setara di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan dan keuntungan yang sama dari hukum tanpa diskriminasi apapun. Pada Pasal 5 ayat (2) dinyatakan bahwa Negara harus melarang semua diskriminasi berdasarkan disabilitas dan menjamin perlindungan hukum yang setara dan efektif bagi orang-orang penyandang disabilitas dari diskriminasi atas dasar apapun. Pada ayat (3) dinyatakan bahwa dalam rangka memajukan kesetaraan dan menghapuskan diskriminasi, Negara harus mengambil langkah-langkah yang selayaknya untuk menjamin tersedianya akomodasi yang layak. Pada ayat (4) dinyatakan bahwa langkah-langkah khusus yang dibutuhkan untuk mempercepat atau mencapai kesetaraan secara de facto bagi penyandang disabilitas tidak boleh dianggap sebagai diskriminasi atas dasar konvensi. Berdasarkan norma konvensi disabilitas di atas, penyandang disabilitas dalam konteks hukum harus harus diletakkan sebagai pribadi yang tidak boleh didiskriminasi. Segala pembedaan, eksklusi, atau pembatasan 216 apa pun atas dasar disabilitas yang bertujuan untuk atau berdampak pada perusakan atau penghapusan terhadap pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan mendasar harus dihilangkan. Dalam hal ini, termasuk norma hukum dan penegakan hukum tidak boleh berdampak diskriminatif yang mengurangi hak-hak dasar penyandang disabilitas. Dalam konteks ‘kapasitas hukum’ atau ‘legal capacity’ penyandang disabilitas, Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas telah memberi penegasan tersendiri, Pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa Negara menegaskan bahwa orang-orang dengan disabilitas memiliki hak atas pengakuan di hadapan hukum. Pada ayat (2) dinyatakan bahwa Negara harus mengakui bahwa orang dengan disabilias berhak menikmati kapasitas hukum atas dasar kesetaraan dengan orang-orang lain dalam berbagai aspek kehidupan. Pada Pasal 12 ayat (3) kembali dinyatakan bahwa Negara harus mengambil langkah-langkah yang layak untuk menyediakan akses terhadap dukungan yang dibutuhkan oleh orang-orang dengan disabilitas dalam melaksanakan ‘kapasitas hukum’ mereka. Pada ayat (4) dinyatakan bahwa Negara harus menjamin bahwa semua langkah yang berhubungan dengan pelaksanaan kapasitas hukum mereka dengan menyediakan jaminan yang layak dan efektif untuk mencegah pelanggaran sesuai dengan hukum hak asasi manusia internasional. Pada ayat (5) ditegaskan bahwa Negara harus mengambil langkah-langkah yang layak dan efektif untuk menjamin keseteraan hak orang-orang dengan disabilitas untuk memiliki atau mewarisi harta kepemilikan, mengontrol persoalan-persoalan finansial mereka dan memiliki akses yang sama atas bank, pinjaman kredit, bentuk-bentuk kredit finansial lainnya, serta harus menjamin bahwa orang-orang dengan disabilitas tidak dirampas harta kepemilikannya secara sewenang-wenang. Pada Pasal 9 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dinyatakan bahwa hak keadilan dan perlindungan hukum untuk penyandang disabilitas meliputi hak: (a) atas perlakuan yang sama di hadapan hukum; (b) diakui sebagai subjek hukum; (c) memiliki dan 217 mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak; (d) mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan; (e) memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan non perbankan; (f) memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan; (g) atas perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik; (h) memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan; dan (i) dilindungi hak kekayaan intelektualnya. Merujuk pada ketentuan konvensi dan Undang-Undang di atas, sangat jelas bahwa penyandang disabilitas merupakan pribadi yang harus diakui kapasitas hukum atau ‘legal capacity-nya. Ketentuan hukum HAM internasional ini secara eksplisit menentang pemberlakuan Pasal 433 KUH Perdata yang secara redaksional menghilangkan kecakapan hukum atau legal capacity kaum penyandang disabilitas, sehingga terlihat dampak- dampak diskriminasi seperti yang terlihat saat ini, dimana penyandang disabilitas tidak bisa menjadi pihak dalam hubungan keperdataaan seperti asuransi, pinjaman kredit, dan dalam hal penguasaan harta miliknya sendiri. Komentar Umum No. 6 juga menjelaskan lebih jauh tentang Pasal 5 ayat tentang setara di hadapan hukum dan bawah hukum. Dinyatakan bahwa beberapa traktat hak asasi internasional menyertakan istilah “setara di hadapan hukum”, yang menjelaskan hak-hak seseorang atas perlakuan yang setara oleh dan dalam penerapan hukum, sebagai suatu area. Agar hak ini bisa diwujudkan secara utuh, pejabat pengadilan dan penegak hukum tidak boleh, dalam menjalankan proses peradilan, mendiskriminasikan penyandang disabilitas. “Kesetaraan di bawah hukum” merupakan hal yang hanya bisa ditemui di Konvensi. Hal ini mengacu pada kemungkinan untuk terlibat dalam hubungan hukum. Meskipun kesetaraan di hadapan hukum mengacu pada hak untuk mendapat perlindungan hukum, kesetaraan di bawah hukum mengacu pada penggunaan hukum untuk keperluan pribadi. Penyandang disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan terlibat secara positif. Hukum itu sendiri harus menjamin kesetaraan 218 substantif bagi semua orang yang berada di lingkup wilayah hukum. Karenanya, pengakuan bahwa semua penyandang disabilitas setara di bawah hukum berarti bahwa tidak boleh ada hukum yang memperkenankan hal-hal yang bisa menafikan, mengekang, atau membatasi hak penyandang disabilitas, dan bahwa disabilitas harus masuk ke dalam arus utama di semua perundang-undangan dan kebijakan. Penafsiran istilah “setara di hadapan hukum” dan “setara di bawah hukum” sejalan dengan pasal 4 (1) (b) dan (c) dari Konvensi, dan Negara Pihak harus memastikan bahwa pejabat dan lembaga publik harus bertindak sesuai dengan Konvensi; bahwa hukum, peraturan, adat istiadat, dan praktek-praktek yang mengandung diskriminasi terhadap penyandang disabilitas harus dimodifikasi atau dihapus; dan bahwa perlindungan dan promosi hak penyandang disabilitas harus diperhitungkan dalam semua kebijakan dan program. Selain itu, Pasal 5 ayat (1) tentang perlindungan yang setara dan manfaat hukum yang setara diartikan bawah “Perlindungan hukum yang setara” dan “manfaat hukum yang setara” mencakup konsep kesetaraan dan non-diskriminasi yang berbeda namun berhubungan. Frasa “perlindungan hukum yang setara” cukup dikenal di dalam traktat hak asasi internasional dan digunakan untuk menuntut agar perundang-undangan nasional tidak mempertahankan atau menciptakan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas saat menerapkan hukum dan kebijakan. Membaca pasal 5 sehubungan dengan pasal 1, 3, dan 4 dari Konvensi, cukup jelas bahwa, untuk membantu penyandang disabilitas mengenyam hak mereka atas dasar kesetaraan dengan yang lain yang dijamin oleh undang-undang, Negara Pihak harus mengambil langkah positif. Untuk menjamin kesetaraan kesempatan bagi penyandang disabilitas, istilah “manfaat hukum yang setara” dipergunakan, yang berarti bahwa Negara Pihak harus menghilangkan hambatan-hambatan untuk mendapatkan akses hukum dan keadilan untuk mendapatkan hak penyandang disabilitas Komentar Umum No. 6 juga mengulas Pasal 5 ayat (2) tentang Larangan Diskriminasi dan Kesetaraan dan Perlindungan Hukum yang 219 Efektif. Pasal 5 ayat (2) mengandung persyaratan hukum untuk mencapai kesetaraan akan hak-hak penyandang disabilitas dan orang-orang yang memiliki keterkaitan dengan mereka. Kewajiban untuk melarang semua bentuk diskriminasi karena disabilitas termasuk penyandang disabilitas dan orang-orang terkait, misalnya orang tua anak dengan disabilitas. Kewajiban untuk menjamin penyandang disabilitas atas perlindungan hukum yang setara dan efektif melawan diskriminasi atas dasar apapun mencakup jangkauan yang luas dan Negara Pihak memiliki tugas untuk menegakkan perlindungan ini. Diskriminasi berdasarkan disabilitas didefinisikan di dalam pasal 2 sebagai “segala bentuk pembedaan, penyisihan, atau pembatasan karena disabilitas yang memiliki tujuan atau berdampak pada berkurangnya atau hilangnya pengakuan atas kebebasan untuk mengenyam atau melaksanakan, atas dasar kesetaraan dengan yang lain, semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental di bidang ekonomi, sosial, sipil, atau di bidang lainnya. Ini termasuk semua bentuk diskriminasi, termasuk menolak menyediakan akomodasi yang layak.” Definisi tersebut didasarkan oleh definisi hukum tentang diskriminasi di traktat hak asasi internasional, seperti pasal 1 Konvensi Internasional tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial dan pasal 1 Konvensi Internasional tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Pasal dalam Konvensi memiliki cakupan yang lebih luas dari kedua definisi tersebut dalam dua aspek: pertama, definisi tersebut mencakup “tidak diberi akomodasi yang layak” sebagai bentuk diskriminasi karena disabilitas; kedua, frasa “atas dasar kesetaraan dengan yang lain” merupakan komponen baru. Pasal 1 dan 3 Konvensi tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan juga mengandung frasa yang sama tapi memiliki pemahanan yang lebih terbatas: “atas dasar kesetaraan antara lelaki dan perempuan.” Frasa “atas dasar kesetaraan dengan yang lain” tidak hanya terbatas pada definisi diskriminasi karena disabilitas tapi juga meresap ke seluruh badan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas. Di lain pihak, itu berarti bahwa penyandang disabilitas tidak diberikan hak atau manfaat lebih banyak atau kurang dari kebanyakan penduduk. Di lain pihak, Negara Pihak 220 diminta untuk mengambil tindakan konkrit yang spesifik untuk mencapai keseteraan penyandang disabilitas secara de facto untuk memastikan bahwa mereka bisa, dalam kenyataan, menikmati semua hak asasi dan kebebasan fundamental. Tugas untuk melarang “semua diskriminasi” termasuk semua bentuk diskriminasi. Praktek hak asasi internasional telah mengidentifikasikan empat bentuk utama diskriminasi, yang bisa terjadi baik secara tersendiri maupun bersamaan: a) Diskriminasi langsung terjadi ketika, di situasi yang serupa, penyandang disabilitas tidak diperlakukan sebaik perlakuan terhadap orang lain karena status personal yang berbeda di situasi yang serupa untuk alasan yang terkait dengan satu bentuk larangan. Diskriminasi langsung termasuk tindakan merugikan atau tindakan yang menghapus hak berdasarkan larangan-larangan jika tidak ada situasi serupa yang bisa diperbandingkan. Motif atau niat dari pihak yang melakukan diskriminasi tidak relevan dalam menentukan apakah diskriminasi itu benar terjadi. Sebagai contoh, sekolah negeri menolak anak dengan disabilitas agar tidak mengubah program sekolah melakukan hal tersebut semata karena disabilitasnya dan ini merupakan contoh dari diskriminasi langsung; b) Diskriminasi tidak langsung berarti bahwa hukum, kebijakan atau praktik- praktik yang tampaknya netral tapi mempunyai dampak tidak berimbang pada penyandang disabilitas. Ini terjadi ketika ada kesempatan yang sepertinya terakses tapi dalam kenyataannya mengesampingkan orang- orang tertentu karena status mereka membuat mereka tidak bisa mendapatkan manfaat dari kesempatan tersebut. Contohnya, jika sekolah tidak menyediakan buku yang dibuat dalam format Easy-Read (mudah dibaca), maka sekolah tersebut akan secara tidak langsung mendiskriminasi orang dengan disabilitas intelektual, yang, meskipun secara teknis bisa bersekolah di sana, tapi pada kenyataannya harus bersekolah di tempat lain. Ini sama dengan jika seorang yang memiliki keterbatasan mobilitas mendapatkan kesempatan wawancara kerja di lantai dua di gedung yang tidak memiliki lift, meskipun ia bisa menghadiri 221 wawancara, keadaan ini akan menempatkannya ke dalam posisi yang tidak setara; c) Menolak menyediakan akomodasi yang layak menurut pasal 2 dari Konvensi merupakan tindakan diskriminasi jika modifikasi dan penyesuain yang dibutuhkan dan pantas tidak diberikan dan dibutuhkan untuk memastikan agar mereka bisa mengenyam hak atau kebebasan fundamental. Tidak menerima kehadiran pendamping atau menolak memberi akomodasi kepada penyandang disabilitas merupakan contoh dari tindakan menolak menyediakan akomodasi yang layak; d) Pelecehan adalah bentuk diskriminasi ketika ada perilaku yang tidak diinginkan terkait disabilitas atau bentuk-bentuk pelarangan lainnya terjadi dengan tujuan atau berujung pada pelanggaran martabat seseorang dan berujung pada lingkungan yang mengintimidasi, bermusuhan, menghinakan, mempermalukan, atau menyinggung. Ini bisa terjadi melalui perbuatan atau kata-kata yang akhirnya bisa melanggengkan perbedaan dan penindasan penyandang disabilitas. Perhatian khusus harus diberikan bagi pendi yang hidup di tempat terpisah, seperti panti, sekolah khusus, atau rumah sakit jiwa, dimana diskriminasi semacam ini lebih mungkin terjadi dan tidak terlihat, dan kemungkinan besar perilaku tersebut tidak terancam hukuman. “Perisakan” dan bentuk daringnya, cyberbullying dan cyberhate, juga termasuk tindak kekerasan dan merupakan satu bentuk dari kejahatan berdasarkan kebencian. Contoh lain adalah (berdasarkan disabilitas) tindak kekerasan dalam semua bentuknya, seperti pemerkosaan, penyiksaan, dan eksploitasi, kejahatan berdasarkan kebencian, dan pemukulan. Dalam Komentar Umum juga dinyatakan bahwa diskriminasi bisa didasari oleh satu karakteristik, seperti disabilitas atau gender, atau berdasarkan berbagai karakteristik yang bisa jadi saling bersinggungan. Diskriminasi lintas bidang (intersectional discrimination) terjadi ketika seseorang yang memiliki disabilitas atau memiliki keterkaitan dengan disabilitas mengalami diskriminasi dalam bentuk apapun atas dasar 222 disabilitas, yang digabungkan dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, etnis, gender, atau status lainnya. Diskriminasi lintas bidang bisa terlihat sebagai diskriminasi langsung maupun tidak langsung, menolak memberikan akomodasi yang layak, atau pelecehan. Contohnya, meskipun menolak memberikan akses informasi kesehatan umum karena format yang tidak terakses akan memengaruhi semua penyandang disabilitas, menolak memberikan akses layanan keluarga berencana kepada seorang perempuan tuna netra akan membatasi haknya karena ia terbatasi berdasarkan gender dan disabilitasnya. Dalam banyak kasus, sulit untuk memisahkan berbagai alasan ini. Negara Pihak harus mengatasi diskriminasi berganda dan lintas bidang terhadap penyandang disabilitas. Diskriminasi berganda adalah sebuah situasi dimana seseorang bisa mengalami diskriminasi karena dua atau beberapa alasan, dalam artian diskriminasi tersebut malah bertambah atau memburuk. Diskriminasi lintas bidang mengacu pada situasi dimana sejumlah alasan bekerja dan berinteraksi satu dengan yang lain sekaligus di saat yang sama sehingga semuanya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan karenanya membuat sejumlah orang yang bersinggungan dengan alasan-alasan tersebut dirugikan. Diskriminasi atas dasar disabilitas bisa terjadi pada orang yang memiliki disabilitas saat ini, yang memiliki disabilitas di masa lalu, yang kemungkinan akan memiliki disabilitas di masa yang akan datang, yang dianggap memiliki disabilitas, serta mereka yang dikaitkan dengan penyandang disabilitas. Bagian yang terakhir disebut sebagai disabilitas karena keterkaitan. Pasal 5 memiliki cakupan yang luas untuk memberantas dan memerangi semua situasi diskriminatif dan/atau tindakan-tindakan diskriminatif yang terkait dengan disabilitas. Perlindungan terhadap diskriminasi dengan alasan apapun berarti bahwa semua alasan-alasan diskriminatif yang mungkin muncul dan keterkaitannya harus diperhitungkan. Alasan-alasan yang mungkin mengemuka termasuk tapi tidak terbatas pada: disabilitas; status kesehatan; genetik dan kecenderungan ke arah penyakit tertentu; ras; warna kulit; 223 keturunan; jenis kelamin; kehamilan dan maternitas/paternitas; sipil; status keluarga atau karir; ekspresi gender; jenis kelamin; bahasa; agama; pendapat politik atau yang lainnya; kebangsaan; etnis; masyarakat adat atau asal muasal sosial; kaum migran; pengungsi atau suaka; merupakan bagian dari kelompok minoritas di negaranya; status ekonomi atau properti; kelahiran; dan usia, atau kombinasi dari salah satu alasan-alasan tersebut atau karakteristik yang dikaitkan dengan salah satu dari alasan-alasan tersebut. Perlindungan hukum yang setara dan efektif terhadap diskriminasi berarti bahwa Negara Pihak memiliki kewajiban positif untuk melindungi penyandang disabilitas dari diskriminasi, beserta kewajiban untuk menetapkan perundang-undangan anti-diskriminasi yang spesifik dan komprehensif. Undang-undang yang secara jelas mengatur larangan- larangan yang berdasarkan disabilitas dan bentuk diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dalam perundang-undangan harus diiringi dengan ketentuan tindakan perbaikan dan sanksi legal yang tepat dan efektif sehubungan dengan diskriminasi lintas bidang dalam tindakan sipil, administrasi dan kriminal. Jika diskriminasi sudah menjadi hal yang sistemik, sekedar memberi hukuman bagi pelaku mungkin tidak akan memberi dampak yang nyata dilihat dari sisi perubahan pendekatan. Dalam hal ini, Negara Pihak harus juga menerapkan tindakan perbaikan yang progresif dan tidak mengutamakan keuntungan uang dalam perundang-undangan mereka, yang berarti bahwa Negara Pihak harus menyediakan perlindungan lebih untuk melawan diskriminasi yang dilakukan oleh pihak dan organisasi swasta. Salah satu kewajiban umum Negara yang ditegaskan dalam konvensi berkaitan dengan non diskriminasi dan keseteraan adalah bahwa Negara berkewajiban untuk menghargai, melindungi, dan memenuhi hak semua penyandang disabilitas atas non-diskriminasi dan kesetaraan. Sehubungan dengan hal tersebut, Negara Pihak tidak boleh melakukan tindakan apapun yang bersifat diskriminatif terhadap penyandang disabilitas. Secara khusus, Negara Pihak harus mengubah atau menghapuskan perundang-undangan, 224 peraturan, adat, dan praktek-praktek yang mengandung unsur diskriminasi. Komite telah memberi contoh untuk hal ini, seperti: hukum perwalian dan peraturan lain yang melanggar hak atas kapasitas legal; hukum kesehatan mental yang melegitimasi pemaksaan perawatan di panti/rumah sakit atau pengobatan paksa, yang merupakan diskriminasi dan harus dihapus; sterilisasi perempuan dan anak perempuan penyandang disabilitas tanpa ijin; kebijakan perawatan di rumah atau di lembaga yang tidak terakses; hukum dan kebijakan pendidikan yang tersegregasi; dan perundang-undangan pemilu yang mengesampingkan penyandang disabilitas. Berangkat dari Komentar Umum Komite Disabilitas, Pasal 433 KUH Perdata yang berbunyi, “Setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seseorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampuan karena keborosannya.” Pasal ini secara substantif telah berdampak diskriminasi, penghilangan pengakuan kapasitas hukum difabel, dan secara bahasa masih menggunakan pendekatan kecacatan yang tidak sejalan dengan hak asasi manusia internasional. Lebih jauh menurut Risnawati Utami, anggota Komite Disabilitas di PBB, Pasal 433 KUH Perdata telah menjadi hambatan yang legal dan membentuk norma hukum yang diskriminatif di Indonesia. Ketentuan ini secara langsung bertentangan dengan Pasal 12 Konvensi Hak Penyandang Disabilitas yang menjamin kedudukan yang sama di hadapan hukum dan bertentangan dengan Komentar Umum Nomor 1 Tahun 2014. VII. Rekomendasi Di penghujung Amicus Curiae ini ijinkan kami FORMASI Disabilitas memberikan rekomendasi Kepada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pemeriksa perkara Nomor 93/PUU-XX/2022 untuk tegaknya rasa keadilan bagi Penyandang disabilitas Korban kasus kasus pengampuan. Adapun beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan pertimbangan adalah sebagai berikut: 1. Memohon kepada Ketua Pengadilan Mahkamah Konstitusi Republik 225 Indonesia, Hakim yang memutus perkara dengan nomor 93/PUU- XX/2022 menjadikan Amicus Brief dari FORMASI Disabilitas sebagai bahan memutuskan; 2. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya; 3. Menyatakan Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “dungu, gila, mata gelap dan/atau keborosan” tidak dimaknai sebagai penyandang disabilitas mental; 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. [2.12] Menimbang bahwa Mahkamah telah membaca keterangan tertulis Amicus Curiae Latin American Network on Article 12 (Red Articulo 12) bertanggal 5 Februari 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut: We, the undersigned, respectfully request that you take into consideration the arguments submitted in the present document in the above-referenced case. We submit this amicus curiae on behalf of the Latin American Network on Article 12 (Red Artículo 12), a coalition of over 150 members from eight countries in the Latin American region (Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Mexico and Peru) and international allies, all of whom work on the guarantee of the right to full legal capacity for all persons with disabilities. Founded in 2019, we have the goals of: creating a community of practice for sharing best practices and developing new knowledge to advance legal capacity reform; fostering strategic collaborative thinking and planning and a CRPD-compliant approach among current efforts on legal capacity implementation; and promoting the active participation of the diversity of persons with disabilities and their representative organizations in legal capacity reform efforts in the region. The Latin American region has advanced the largest number of legislative reforms to restrictive legal capacity regimes and we believe that our experience and 226 expertise can offer this Honorable Court useful elements of consideration to issue a decision in this case. The present amicus curiae is comprised of two main sections: First, a section explaining how guardianship is a violation of article 12 of the UN Convention on the Rights of People with Disabilities (hereinafter, CRPD) and second, a section describing the reforms that have taken place in the Latin American region oriented towards the full elimination of guardianship and the development of supported- decision making systems that recognize all persons with disabilities as full citizens with equal dignity and rights as all people. We respectfully ask that you grant the petitioners’ request and that you take into consideration the arguments submitted in the present document as detailed below. I. Guardianship violates the rights of people with disabilities and the standards set in the UN Convention on the rights of people with disabilities, ratified by Indonesia in 2011. Therefore, the Honorable Indonesian Constitutional Court should find that article 433 of the Civil Code does not apply to people with disabilities. In 2006, the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) produced a groundbreaking shift in the field of legal capacity worldwide. Article 12 is considered as one of the most important innovations of this Convention. It represents nothing short of a paradigm shift about the role of government in assisting people who need support in making decisions. Traditionally, people with intellectual and psychosocial disabilities have been subjected to highly restrictive guardianship laws that deprived them of any possibility of controlling their fates, usually followed by the deprivation of liberty. This 21st century piece of international law offers a new scheme of regulation available for all that, not only respects the will and preferences of the person, but also enhances them providing the advice and counseling that he or she may require and accept. Therefore, Article 12´s mandate is clearly to modify long-standing guardianship systems, because they violate basic human rights. 227 Indonesia ratified the CRPD in 2011, without any reservation or declaration. Hence, in order to define the scope of Article 12 the only possible option is to resort to the text of the law as it is interpreted by the CRPD Committee. A. Guidelines from the General Comment of the CRPD Committee General Comment No. 1 on Article 12 was issued by the Committee on the Rights of Persons with Disabilities in 2014. As its name indicates, It was the first of its kind, which gives us an idea of the prevalence of this right. In this norm, the Committee recognizes that an incorrect interpretation of article 12 by States has been common and therefore reaffirms the interpretation included in previous Concluding Observations after reviewing State reports and also provides further information regarding compliance. The main practical concern that justifies the General Comment being issued is that the denial of legal capacity “has, in many cases, led to their being deprived of many fundamental rights, including the right to vote, the right to marry and found a family, reproductive rights, parental rights, the right to give consent for intimate relationships and medical treatment, and the right to liberty.” The guiding principle is the “…all persons with disabilities have full legal capacity”, without any type of exception. Therefore no legal deprivation is admissible. All persons with disabilities have both the right to legal personhood and the right to legal capacity. The former is a prerequisite under article 12.1, and the latter includes both “the ability to hold rights and duties” (legal standing: “full protection of his or her rights by the legal system”) and to be an actor under the law (legal agency: the ability “to exercise those rights and duties”). This conclusively debunks any possible restrictive interpretation of Article 12. Secondly, the Committee analyzes and classifies the different traditional models of attribution: a. Status approach: Regarding a diagnosis of a disability. Constitutes a facial discrimination. b. Outcome approach: It is the case of individuals that make decisions that are thought to have negative consequences. 228 c. Functional approach: Individual´s decision-making skills are thought to be deficient. All three models of substituted decision-making are discriminatory because they disproportionately affect persons with disabilities. Disability, impairment, or “perceived or actual deficits in mental capacity must not be used as justification for denying legal capacity”. What is particularly interesting is the two-fold guideline that the Committee finally mandates. First of all and without mincing words, it establishes that all States should abolish substitute decision-making regimes, namely: guardianship. Guardianship systems (“plenary guardianship, judicial interdiction and partial guardianship”) are specifically forbidden. Furthermore, it clarifies that a system is considered to be substituted decision making when “legal capacity is removed from a person, even if this is in respect of a single decision” (again, no partial guardianship is permitted). The Committee also prohibits the possibility that “a substitute decision-maker can be appointed by someone other than the person concerned, and this can be done against his or her will” or if “any decision made by a substitute decision-maker is based on what is believed to be in the objective “best interests” of the person concerned, as opposed to being based on the person’s own will and preferences” (therefore, no forced or imposed systems are allowed). “Best interest” is a standard contained in the Convention on the Rights of the Child, and in article 7 of the CRPD as it pertains to minors. General Observation 1 of the Committee on the Rights of Persons with Disabilities rejects this standard as applicable to adults and hence, the best interpretation of will and preferences is the standard that prevails. Simultaneously, States must “provide persons with disabilities access to the support necessary to enable them to make decisions that have legal effect” and sets a standard for support: - Support in the exercise of legal capacity is a right, not an obligation for persons. - Comprises “various support options”, a “broad range”. 229 - Must respect autonomy, “rights, will and preferences” of the person. - Should not be issued in “what is perceived as being in his or her objective best interests”. - May be formal or informal. - Arrangements may vary in type and intensity. - Must be respected even in crisis situations. - Must be available to all: the “mode of communication” or the “level of support needs, especially where these are high, should not be a barrier…” - Must be at nominal or no cost to persons. - The provision of support does not comprise limiting fundamental rights. - Should be provided using a community-based approach. The Committee provides the following examples of valid alternatives: - Support persons or networks - Peer support - Advocacy (including self advocacy support) - Assistance in communication. II. Legislative reforms and jurisprudence in Latin America recognizing the right to legal capacity and eliminating or significantly restricting guardianship measures. Below, we will describe the key legal and judicial transformations regarding the recognition of the right to legal capacity in line with the mandates of the CRPD that have taken place in five countries in Latin America, namely: Costa Rica, Argentina, Brazil, Peru and Colombia. These reforms arose from various process and legal development increasingly recognizing that guardianship was a violation of human rights, discriminatory and a mechanism that was easily abused, which resulted in discriminatory practices and not protection of people with disabilities. As explained below, the various countries have adopted different models of supported decision-making systems according to the existing legal framework and the requests made by people with disabilities. What these reforms show is that it is possible to adopt measures that prohibit substitute decision-making and support a person to be at the center of their own life project and make decisions on their own that the State must uphold. 230 A. Argentina The CRPD was ratified in 2008 and in 2014 it received constitutional rank. In 2010, the Mental Health Law was enacted, which included the: “the presumption of capacity of all persons” (Article 3) [See, National Mental Health Law available at: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/175000-179999/ 175977/norma.htm]. It also reformed the legal capacity portion of the Civil Code then in force. In 2014 a new Civil and Commercial Code was adopted which included the first reform in legal capacity in the region. This occurred as a consequence of the strong advocacy in the topic led by organizations of persons with disabilities in the country. The main innovation was Article 43, which explicitly includes supports systems: “Support systems for the exercise of capacity ARTICLE 43. - Concept. Function. Designation. Support is defined as any measure, judicial or extrajudicial, that facilitates, to a person who may need it, the decision-making to lead his person, administer his property and perform legal acts in general. The support measures have the purpose of promoting autonomy and facilitating communication, understanding and the expression of the will of the person in order to exercise his rights. The applicant may propose to the judge the appointment of one or more people of his trust to give him support. The judge must evaluate the scope of the appointment and seek the protection of the applicant from any conflicts of interests or undue influence. The judicial decision must set the conditions and quality of the support measures and, if necessary, be filed with the Registry of Civil Status and Capacity of Persons.”[See, National Civil and Commercial Code of Argentina available at: http://servicios.infoleg.gob.ar/ infolegInternet/anexos/235000-239999/235975/texact.htm]. Also, article 32 obliges judges to, first of all, apply support systems as they are explicitly regulated in Article 43. The only exception for applying support systems is, as a last resort, when an individual: (a) faces a factual situation 231 comparable to a state of coma; and (b) all support systems were attempted and proven ineffective for that person. B. Brazil In 2015 the Brazilian Law of Inclusion for Persons with Disabilities was enacted, with reforms to the Civil Code [See, Brazilian Law of Inclusion for Persons with Disabilities available at: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ _ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm]. Article 84 of the Law recognizes explicitly that “Persons with disabilities are guaranteed the right to exercise their legal capacity on equal terms with other persons” and “…are entitled to adopt a supported decision-making process.” Article 1.783-A of the Civil Code now defines supported decision-making as “the process by which the person with a disability elects at least 2 (two) suitable people, with whom they maintain ties and who enjoy their trust, to provide support in decision-making on acts of civil life, providing them with the necessary elements and information so that they can exercise their capacity.” The Civil Code article also includes the possibility of subscribing a Support Agreement: “To formulate a request for supported decision-making, the person with disability and the supporters must submit a term containing the limits of the support to be offered and the commitments of the supporters, including the term of validity of the agreement and respect for the will, to the rights and interests of the person they have to support.” C. Costa Rica n Costa Rica, Law 9379 was passed in 2016 and its purpose is to “promote and ensure that people with disabilities enjoy the full exercise of their right to personal autonomy in equal conditions as the rest of the people” (art. 1) [See, Costa Rica. LEY PARA LA PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Ley n.° 9379 Publicada en el Alcance 153 a La Gaceta n.° 166 de 30 de agosto de 2016. Available at: https://www.tse.go.cr/pdf/normativa/ promocionautonomiapersonal.pdf]. To achieve said purpose, the law recognizes the full legal capacity of people with disabilities and eliminates the categories of guardianship and insanity and 232 introduces the institution of safeguards for the guarantee of legal equality for people with disabilities. Law 9379 of 2016 expressly states that “all persons with disabilities enjoy full legal capacity” (art. 5). This presupposes the recognition of their legal personhood, their legal capacity and their capacity to act. They are entitled to the legitimate exercise of all their rights and to act in their own interest, to exercise parental rights, which cannot be denied solely on the basis of the existence of a disability. In consequence, the law revokes and reforms various articles of the Costa Rican Civil Procedure Code and the Family Code as they contained references to insanity and guardianship. The law established the institution of safeguard to ensure legal equality for people with disabilities. The safeguard has the purpose of guaranteeing the effective exercise of rights and duties of “people with intellectual, mental and psychosocial disabilities” within a framework of respect for their will and preferences (art. 5). The judge is the only competent body to process requests for safeguards, which can be requested by persons with disabilities themselves and exceptionally by family members and non-governmental organizations (art. 8). The person that the judge appoints to provide safeguard is called warrantor for legal equality of people with disabilities. They can be a person or an organization (art. 18). When the person with a disability cannot indicate their preference, the judge will assess whether the person’s family members are suited as possible warrantors (art. 10). Law 9379 of 2016 contains a broad list of obligations of the warrantor (art. 17), many of which are safeguards in line with art. 12 of the CRPD. Among them, the law includes: a) to not engage in actions without consideration of the person’s rights, will and abilities; b) to support the person in the promotion and protection of their rights; c) to assist them in making decisions; d) to ensure that the person has full access to information so they can make decisions about their sexual and reproductive rights; e) to provide support in the exercise of parental rights; f) to not exercise any kind of pressure, coercion, violence or undue influence in the decision making process; g) to not provide substitute consent; h) to not allow the person to be subjected to 233 torture, cruel, inhuman or degrading treatment; i) to not allow the person to be subjected to medical or scientific experimentation without their free and informed consent and k) to protect their privacy and personal data. In 2018, the Costa Rican government issued Executive Decree 41087 to regulate Law 93797, which develops in detail the content of the law [See, Costa Rica. Reglamento a la Ley para Promoción de la Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad N° 41087 - Ministry of Labor and Social Protection and Ministry of Justice and Peace. Available at: http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_compl eto.aspx?param1=NRTC&nV alor1=1&nValor2=86554&nValor3=112370&strTipM=TC]. For example, the regulation highlights the importance of reasonable accommodations and the universal design principle for the exercise of legal capacity (arts. 4 and 14). It clarifies that the accompaniment of a warrantor cannot be imposed against the will of the person (art. 7). The regulation also clarifies that the warrantor has not legal representative faculties (art. 7.8) and that several persons may act as warrantors (art. 9). It additionally establishes that relatives and non- governmental organizations may only request the appointment of a warrantor when there is “an absolute impossibility that prevents the person from submitting the request on their own or with the support of another person or to sign the written request” (art. 12). Finally, the decree establishes the standard of best interpretation of will and preferences of the person, stating that when a person with a disability is in a situation in which “their conscious state is compromised”, the appointment of support must be based on the will and preferences of the person, for which “multidimensional processes must be used, such as life trajectory, family history, social context and express manifestations that the person did in the past” (art. 8). While implementation of the reform has taken longer than planned it has had a positive impact on the life of people with disabilities, for example on their right to vote, as the guardianship regime excluded them from the possibility to exercise their political rights. 234 D. Peru In 2018, through the exercise of legislative powers granted by Congress, the Peruvian government published Legislative Decree 1384, which holds the same status as a national law and modified the Civil Code, the Civil Procedure Code and the Legislative Decree related to Notary Public functions in the portions related to legal capacity of people with disabilities [See, Peru. DECRETO LEGISLATIVO No. 1384 QUE RECONOCE Y REGULA LA CAPACIDAD JURÍDICA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN IGUALDAD DE CONDICIONES. September 4, 2018. Available at: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/192139/DL_1384.pdf?v=159 3814894]. Decree 1384 of 2018 recognizes full legal capacity of all persons with disabilities, it eliminates guardianship on the basis of disability and other restrictions on legal capacity that existed previously. It introduces a regime for supported decision-making and recognizes the right to reasonable accommodations before the judiciary and public notaries. The reformed Civil Code expressly recognizes legal capacity of people with disabilities on equal basis with others (art. 3). It clarifies that adult people with disabilities have full capacity to act in all aspects of their lives, regardless of whether they need reasonable accommodations or supports to express their will (art. 42). The legislative decree revoked guardianship measured applicable to various groups of people with disabilities (arts. 43 and 44) as well as restrictions to marry, exercise parental rights, write a will (arts. 241, 274, 466, 687, 693, 694 y 697). It additionally eliminated the possibility for a guardian to institutionalize a person (art. 578). The reform to the Civil Code includes the right to reasonable accommodations to exercise legal capacity (art. 45), which include accessibility measures related to the environment, communications or information. Said accommodations include accessibility measures related to the environment, communications or information, the use of formal supports and other necessary adaptations for the exercise of legal capacity. In line with the CRPD 235 and according to Law 29773 itself, the denial of reasonable accommodations constitutes disability-based discrimination. Legislative Decree No. 1384 introduced to the Civil Code the concept of supported decision-making. Supports are defined as ways of assistance to facilitate the exercise of legal capacity, including supports in communication, understanding of legal acts and their consequences and the expression and interpretation of a person’s will (art. 659B). Support measures are voluntary and freely chosen and any adult person may have access to them. This means they’re not only destined for people with disabilities. The person requesting supports establishes their nature, scope and duration of the supports, which can be provided by one or more persons, public institutions or non-profit organizations (art. 1976-A). Supports have no power of representations except in cases where it is expressly established. The Peruvian reform includes three supports regimes. First, a person may designate a support before a court or a public notary (art. 659-D). This designation is done by the person and in no case does it result in resigning to their legal capacity. Second, a person may design “future supports” before a notary if the person foresees the possibility of requiring supports to exercise their legal capacity (art. 659-F). A person may establish which persons or institutions must or must not provide future support, as well as the nature, scope, duration and guidelines for support. The document issued by a notary must state the time and circumstances under which the designation of supports enter into effect. Third, in exceptional cases in which a person is unable to express their will through any means and the designation of supports is necessary for the exercise and protection of their rights, a judge may appoint necessary supports (art. 659-E). In this case, the judge and the supports must act according to the best interpretation of the person’s will and preferences. Legislative Decree No. 1384 introduced a flexible safeguards system to ensure the guarantee of rights, will and preferences of the person and to prevent abuse and undue influence (art. 659-G). The person receiving supports establishes the safeguards that they consider timely, establishing at 236 least the periodicity with which supports must be reviewed. The judge can issue a decision on safeguards only for exceptional appointment of supports. The regulation has established an open list of possible safeguards that people may choose including reports, audits, randomizes supervision, and house visits, interviews and requests for information. (art. 21.3) Lastly, the reform modified the Civil Procedure Code as well as the Legislative Decree regulating the functioning of Public Notaries to ensure the right to legal capacity of persons with disabilities in judicial and notary procedures. Limitations to participation in judicial procedures for persons with disabilities were eliminated from the Civil Procedure Code and the right to reasonable accommodations in judicial procedures was expressly recognized. Additionally, judicial decisions about appointment of supports must be issued using easy-to-read formats. The Legislative Decree regulating Notaries was also modified to include the obligation of notaries to ensure accessibility measures, reasonable accommodations and safeguards. E. Colombia Prior to Colombia’s legal reform recognizing the right to full legal capacity in 2019 through Law 1996 “Establishing the regime for the exercise of legal capacity of adult persons with disabilities”, the Constitutional Court had issued important decisions paving the way and recognizing the right to legal capacity [See, Colombia. Law 1996 of 2019. Available at: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=99712 ]. Between 2013 and 2018, Colombia’s Constitutional Court considered various cases involving the right to legal capacity of persons with disabilities. In 2013, the Court issued decision T-933, involving the case of a young university student with a psychosocial disability who had a crisis and could not continue his studies [See, Colombia. Constitutional Court. Decision T-933 of 2013, Justice José Ignacio Pretelt Chaljub. Available at: https://www.corteconstitucional.gov.co/Relatoria/2013/T-933-13.htm]. His mother initiated a guardianship process and the petition was submitted by the father who was requesting that the State forgave the student loans that had been granted to his son. While the decision focuses on the rights to education 237 and health, this decision integrates CRPD standards and acknowledges that guardianship violates art. 12 of the CRPD and asks the family to lift the guardianship order. In 2014, in decision T-684 the Court considered the case of a woman with a disability who was under guardianship. Both her mother and husband were requesting to be appointed guardians [See, Colombia. Constitutional Court. Decision T-684 de 2014, Justice José Ignacio Pretelt Chaljub. Available at: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/T-684-14.htm]. There was evidence that the husband was abusive towards the woman and she had expressed her desire to live with her mother. This case was a clear example of how guardianship invisibilizes different forms of abuse and violence that people with disabilities face in their homes and because they are considered incapable, they cannot present complaints or testify. The Court recognized the importance of considering a person’s testimony even if they are under guardianship and recognizes how it is key that judicial officers have direct contact with the person. During the same year, the Court issued Order 173 about the rights of victims of the armed conflict with disabilities who experienced forced displacement from their homes [See, Colombia. Constitutional Court. Order 173 of 2014. Justice: Luis Ernesto Vargas Silva. Available at: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/autos/2014/A173-14.htm]. In this decision the Court recognizes that guardianship poses a clear barrier for people to receive reparations and provide testimony as victims of Colombia’s armed conflict. Lastly, the Court recognizes the right to legal capacity in a series of decisions pertaining surgical sterilization of girls and women with disabilities and affirms the need for implementing a system for supported decision-making that also protects the sexual and reproductive rights of people with disabilities [See, Colombia. Constitutional Court. Decision C-131 of 2014. Justice Mauricio González Cuervo. Available at: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/C-131-14.htm; 238 Decision T-740 of 2014. Justice Luis Ernesto Vargas Silva. Available at: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/T-740-14.htm]. After a process led by civil society leaders and government agencies, Colombia’s Congress passed Law 1996 of 2019, which prohibits guardianship as a requirement for any legal act and enshrines a presumption of full legal capacity of all adults with disabilities (art. 6). The Law establishes three mechanisms for supported decision-making regarding legal acts: First, a support agreement between the person and the persons or institutions that they designate as supports. Said agreement may be legalized before a notary public or in mediation centers and it will be in force for no more than five years. Second, a family judge may appoint supports for a person by request of the person or in cases in which a person’s will cannot be known after exhausting all existing means. Third, through advance directives through which a person designates future supports to be enacted after given circumstances occur. Additionally, the law establishes a service for supports assessment, which involves a process in which the person is interviewed and their context is known and as an outcome, there is a report which clarifies the reasonable accommodation the person needs to communicate and express their will and identifies the persons or organizations that could potentially be designated as supports. The law granted the Ministry of Justice a year to design and implement a training plan for public notaries and mediation centers about the law and their obligations and 18 months to train relevant stakeholders about the supports assessment service. The law also establishes a transition regime through which guardianship process that were pending when the law entered into effect were automatically suspended and enables judges to adopt safeguard measures to protect the person’s rights. To date, Colombia’s Supreme Court has issued over 20 decisions developing the standard of full legal capacity for persons with disabilities. 239 III. Conclusion and petition As co-coordinators of the Latin American Network on Art. 12, we hope that this amicus provides additional elements of consideration that allow this Honorable Court to make a decision in line with international standards of human rights applicable to the cases of Indonesian persons with disabilities. [2.13] Menimbang bahwa Mahkamah telah membaca keterangan tertulis Amicus Curiae PAIIS Universidad de Los Andes bertanggal 10 Februari 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. Identity and Interest of Amicus Curiae 1. The Action Program for Equality and Social Inclusion (PAIIS) is a legal clinic created in 2007 at the Universidad de Los Andes Law School and has, as one of its purposes, defending and promoting the rights of people with disabilities, diverse sexual orientation and gender identity. To meet its goals, PAIIS develops legal and academic advocacy actions that generate an impact on society and demonstrate its commitment to those who have been recognized as subjects of special constitutional protection. 2. In this particular scenario, PAIIS has been working for more than 15 years around the guarantee of the right to legal capacity of persons with disabilities. In this regard, it has generated important litigation results before the Constitutional Court of Colombia and other domestic courts, has supported the work of different government institutions to guarantee this right. More recently, PAIIS accompanied first-hand the law bill to reform legal capacity, that resulted in Law 1996 of 2019. This piece of legislation eliminated the legal figures that substitute people of disabilities decision-making process and created a support decision-making system, based on the will, rights and preferences of this population. 3. The opinions presented in this amicus curiae are the sole responsibility of the people who sign it, and do not compromise the opinion of the Universidad de Los Andes, its Faculty of Law, or that of any of the non-signatory PAIIS members. 240 Legal capacity and human rights: The elimination of guardianship and the application of the supported decision-making paradigm. 4. The Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) was approved by the General Assembly on December 13, 2006 and came into force on May 3, 2008. To date, the treaty has 164 signatories and 186 ratifications, including the state of Indonesia. Article 12 is the backbone of the Convention because it refers to general principles, such as respect for the inherent dignity, individual autonomy, independence of persons, full and effective participation and inclusion in society and non-discrimination. Article 12 states that persons with disabilities have the right to be recognized as legally capable and therefore the party state must recognize this and take the appropriate and necessary measures to ensure the exercise of their legal capacity in a way that respects the preferences of the person with disability, avoids conflicts of interest and abusive situations. 5. In addition to the content of the treaty, the Committee on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD Committee) has the function of supervising the implementation of the Convention. The Committee issues General Comments, which give authoritative guidance and interpretation on an article(s) of the Convention. Its first General Comment was published in 2014 related to the correct interpretation of Article 12, where it details what legal capacity means for a person with disability, what ‘support in the decision- making process’ entails and outlines the obligations of the State regarding article 12. “Historically, persons with disabilities have been denied their right to legal capacity in many areas in a discriminatory manner under substitute decision-making regimes such as guardianship, conservatorship and mental health laws that permit forced treatment”. Article 12 implies that these practices must be abolished to ensure that full legal capacity is restored to persons with disabilities on an equal basis with others and change these systems of substitute-decision making to supported decision-making. 6. The Committee proceeds to a detailed description of the normative content of article 12 going into detail in every paragraph. In this description, it defines legal capacity in two equally important strands: (i) “the capacity to be both a 241 holder of rights (full protection of his or her rights by the legal system) and (ii) to be considered an actor under the law (person as an agent with the power to engage in transactions and create, modify or end legal relationships)”. Considering legal capacity as a right, the States Parties have an obligation to provide persons with disabilities support in the exercise of their legal capacity. This support must respect their rights, will and preferences and must also include safeguards that ensure the person’s autonomy and rights, and prevent abusive behaviors from third parties. 7. The General Comment summarizes the States’ obligations by stating that States Parties must abolish denials of legal capacity that are discriminatory based on disability in purpose or effect. To that end, States Parties must “review the laws allowing for guardianship and trusteeship and take action to develop laws and policies to replace regimes of substitute decision-making by supported decision-making, which respects the person’s autonomy, will and preferences”. The General Comment includes a detailed and extensive list of the characteristics and key provisions of decision-making regimes that comply with article 12 of the Convention. The Comment adds that the existence of supported decision-making systems, in parallel with the maintenance of substitute decision-making regimes, is not sufficient to comply with article 12 of the CRPD. 8. Finally, as to the implementation at the national level according to this general comment, the Committee establishes three fundamental steps: (a) Recognize persons with disabilities as persons before the law, having legal personality and legal capacity in all aspects of life, on an equal basis with others. This requires the abolition of substitute decision-making regimes and mechanisms that deny legal capacity and which discriminate in purpose or effect against persons with disabilities. It is recommended that States parties create statutory language protecting the right to legal capacity on an equal basis for all; (b) Establish, recognize and provide persons with disabilities with access to a broad range of support in the exercise of their legal capacity. Safeguards for such support must be premised on respect for the rights, will and 242 preferences of persons with disabilities. The support should meet the criteria set out in paragraph 29 above on the obligations of States parties to comply with article 12, paragraph 3, of the Convention, (c) Closely consult with and actively involve persons with disabilities, including children with disabilities, through their representative organizations, in the development and implementation of legislation, policies and other decision-making processes that give effect to article 12. 9. The Committee also considers the reports submitted by the 164 UN Party States that have ratified the CRPD regarding the implementation of the Convention in the states and gives specific recommendations to the State party on how to improve implementation through its Final Observations. In the Final Observations issued by the Committee to the different Party States there has been a homogeneous approach and response to the implementation of article 12. The Committee recommends that the Party States abolish the substitute-decision making structures within the country by reviewing old legislation and change it to supported decision-making mechanisms and support the training of officials, judges, and persons with disabilities in the new supported decision-making mechanism. This is a generalized framework that repeats itself through several of the Final Observations to countries with different laws, jurisdictions, and cultures. 10. For example, in the American continent, in the case of El Salvador, “the Committee is concerned that no progress has been made to repeal article 74 of the Constitution, which suspends citizenship rights due to “mental alienation” and “judicial interdiction”, and which severely restricts the rights of persons with disabilities”. So, the Committee “recommends that the State party repeal the regime of declaration of incapacity in its legislation, particularly in the Constitution and the Family Code”. 11. Similarly, The Committee’s Final Observation for Mexico warns against “provisions in the Federal Civil Code and the Federal District Civil Code that contain rules on legal incapacity and guardianship for adults with disabilities” and “rules conferring guardianship of children in institutions on the institution housing them”, although it does recognize that the National Supreme Court 243 has issued a judgment in 2019 that agrees and complies with the standard of the Convention. The Committee recommends that the State party, “adopt laws and policies that replace the substitute decision-making system with supported decision-making mechanisms that respect autonomy, (...) [and] review all federal and state legislation with a view to eliminating all restrictions of rights as a result of a declaration of legal incompetence or on the grounds of a person’s disability”. 12. In Europe, it can be noticed, for example, the case of Montenegro, where “the Committee is concerned about the current substituted decision-making and guardianship regime, which restricts the exercise of various rights” and therefore urges the State to “fully harmonize its legislation with the Convention, to replace the current guardianship and substituted decision- making regime with a system of supported decision-making that fully respects the autonomy, integrity, dignity, will and preferences of the person, and to establish transparent and effective remedies for persons with disabilities whose legal capacity has been removed”. 13. As for Poland, “the Committee is concerned about the State Party’s interpretative declaration on article 12 and the Civil Code’s provisions allowing for deprivation of legal capacity of persons with psychosocial and/or intellectual disability and assignment of guardian or “curator” to make decisions on their behalves”. In connection with this concern “the Committee calls the State Party to withdraw its interpretative declaration, to repeal all discriminatory provisions under the Civil Code (...) allowing for deprivation of legal capacity of persons with disabilities, considering that legal capacity includes the capacity to be both, a holder of rights and an actor under the law, and capacity to legal acts, as it is defined in legislation”. 14. In the case of Asia, the Committee's Final observation for Philippines pointed out that “legislation still denies legal capacity of persons with disabilities to express their will and preferences concerning all aspects of their lives and establishes guardianship and restricted capacity to exercise rights by persons with intellectual and persons with psychosocial disabilities”. It therefore recommends the State to “Review Articles 37-39 of the Civil Code of the 244 Philippines (R.A. No. 386), Article III Section 11 of the 1987 Philippine Constitution and R.A. No. 9406 Civil Code and enact legislation recognizing full legal capacity of persons with disabilities in line with the Committee’s general comment No. 1 (2014) on equal recognition before the law”. 15. Similarly, in Singapore, the Committee “is concerned about the deprivation of legal capacity of persons with disabilities under certain conditions, and about the persistence of the guardianship and substituted decision-making regime, in particular with regard to medical decisions” and therefore recommends the State party to “review its national legislation and “guarantee the right of all persons with disabilities (...) to equal recognition before the law, establish supported decision-making mechanisms in all areas of life, take all appropriate measures for the provision of individualized support, and train the relevant personnel accordingly”. 16. In the specific case of Indonesia, the Committee has already issued an Observation in October 2022. Regarding article 12 of the Convention, it warns that the country’s “national legislation can deem people as lacking competence, in particular persons with psychosocial disabilities and persons with intellectual disabilities, placing them under conservatorship”. Therefore, the Committee recommends that the State party “review Law 8 of 2014 on mental health, articles 433 and 434 of the Civil Code, the Criminal Code and article 32 of Law 8 of 2016 on persons with disabilities to be harmonized with the Convention to guarantee the right of all persons with disabilities to equal recognition before the law and to establish supported decision-making mechanisms in all areas of life”. The Committee has expressly referred to Article 433 of the Civil Code -the law of the petition- as a clear violation of the Convention, specifically of article 12. 17. As can be seen from the above examples, the Committee has consistently and repeatedly confirmed what the obligations and implementation of article 12 of the Convention entails and establishes very clearly that all legal systems must adapt to international human rights standards to comply in good faith with the international obligations to which they voluntarily adhered. Second Section. 245 The role and importance of the high domestic courts in guaranteeing the legal capacity of people with disabilities. 18. The Constitutional Court of Colombia formally began its activities in 1992, after the issuance in 1991 of a new political Constitution, that is in force to this day. Since then, the high court, whose main objective is to safeguard the integrity and supremacy of the Constitution, has generated numerous and important decisions to guarantee of fundamental rights. One of the issues in which it has presented the greatest nuance, but also in which it has emerged as its main guarantor, has been the topic of rights of people with disabilities, particularly in the recognition of their legal capacity; even long before other branches of power, such as the legislative. 19. In this section, it will be shown how the actions of the Colombian Constitutional Court, parallel to the work of the legislature, presented advances in the recognition of legal capacity, in a much more harmonious way with international human rights standards, in relation to the payment of compensation, recognition and payment of pensions and, finally, guarantee of sexual and reproductive rights. Likewise, it will be shown how the active role of the Constitutional Court and the use of constitutional tools, allowed generating the possibility of creating and implementing public policies that involved actions of other branches of public power, as well as specific state institutions. 20. In the first scenario to demonstrate, the Constitutional Court carried out in 2014 an important analysis of how the rights of people with intellectual and psychosocial disabilities, who have been victims of the armed conflict in Colombia, are affected when their right to legal capacity is not recognized on an equal footing. The Law 1448 of 2011, better known as the Victims Law, states in its chapter 7 that all persons (without distinction) who have been recognized as victims, have the right to administrative compensation, which translates into recognition in money as repair measure. 21. The problem being studied by the Constitutional Court had to do with the fact that there were barriers put up by banks and some institutions, which, upon finding out that the person requesting compensation was a person with 246 psychosocial or intellectual disabilities, requested the guardianship as requirement to continue the process. All of these, were arguments based on stereotypes and prejudices against people with disabilities, especially with respect to the financial administration of their assets. 22. The Court clearly indicated that the violation of the rights of people with disabilities, and specifically the right to legal capacity and access to justice, was evident from different aspects. The first, by finding specific obstacles to make complaints, give testimony and statements, by always requesting, based on their disability, the unconditional participation of a third party. On the other hand, it pointed out that the social perception of the apparent inability of persons with disabilities was rooted, mainly, in the regulations in force at the time that the declaration of guardianship was in force. As the Court itself points out when analyzing the figure of guardianship in this context: “Despite the fact that the motivation for said measures is the so-called "well- being" or "best interest" of the person with disabilities, in some cases, these measures can generate a serious violation of autonomy as a fundamental right, justified by the perception of "incapacity" or "lesser capacity" to make decisions of any kind.” 23. In conclusion, the Court in this case ordered the Unit for Victims to design and implement suitable mechanisms in accordance with international standards on the matter that promote legal capacity and equal recognition of victims with disabilities before the law with the objective of mitigating the special situation of lack of protection of this population and of providing effective resources for the enjoyment of their rights under equal conditions. To this end, it ordered the creation of a Supported Decision-Making Protocol, which should include a diagnosis of the barriers faced by people with psychosocial and cognitive disabilities for the recognition of their legal capacity, as well as the consequences of these practices regarding access -under equal conditions- to the Route of Attention, Assistance and Reparation to Victims. It is important to note that this ruling and analysis occurred 3 years after Colombia ratified 247 the CRPD in 2011 and 5 years before a legislative reform that eliminated the guardianship was carried out. 24. In the second case, related to the recognition and payment of pensions, the Constitutional Court has also become a guarantor of the right to social security, recognizing the presumption of legal capacity of people with disabilities in Colombia. For many years, pension funds, both private and public, demanded as a requirement for the recognition or payment of a pension the declaration or initiation of the guardianship process. The problem is that this requirement never existed in any norm related to the regulation of the pension process. Again, it was due to a stereotyped perception and prejudice that exist about the possibilities of managing the assets by people with disabilities, especially psychosocial and intellectual. 25. In numerous judgments, the Constitutional Court declared that the pension funds was not competent to make demands that broke with the presumption of legal capacity and that it was a matter strictly within the competence of judges. It should be noted that many of these rulings were handed down when the regulation of capacity in Colombia allowed interdiction. After that, the Court has used the current regulations guaranteeing, in all cases, the right to make decisions and the use of support mechanisms and reasonable adjustments to that end. 26. The last case in which the relevance of the Constitutional Court in the protection of the right to legal capacity is evident is related to the guarantee of sexual and reproductive rights. In Colombia, the Law 1412 of 2010 stated in article 6 that it was prohibited to practice surgical contraception procedures on minors; however, if it was to be carried out on a minor with mental disabilities, the procedure was allowed when the person was under guardianship and with subsequent judicial authorization. After some earlier decisions that were not in accordance to the CRPD, the Constitutional Court ruled on that all people with disabilities should participate in decision-making related to their sexual and reproductive rights. In this sense, they should be guaranteed the reasonable adjustments and support necessary to make the decision to perform the contraceptive procedure or not. Using the international 248 human rights framework, the Court indicated that, even if despite all the support and reasonable adjustments given to the person, it was not possible for them to express their will and preferences, the decision should be to not carry out the procedure. 27. But in addition to protecting the sexual and reproductive rights of the specific case, basing its decision on the application of article 12 of the CRPD, the Court also transcends the case to mobilize changes with a wide social impact. This is done by directly ordering the Ministry of Health and Social Protection of Colombia to draft and issue, together with organizations of and for people with disabilities, people with disabilities, and other state institutions, a protocol to ensure informed consent in matters of sexual and reproductive health for persons with disabilities, even under interdiction. The result was the issuance of Resolution 1904 of 2017 that is still in force today. 28. The previous examples in the framework of national law and the practice of the Colombian Constitutional Court show how it is possible to use and apply international standard of human rights to support their decisions. In addition, it shows how to deepen the contents of the CRPD to extend the protection of rights that are already recognized by national law. Finally, it demonstrates how an active role on the part of the Court can protect the rights of the individuals who come to its jurisdiction, but also of an entire population through its orders and guidelines. 29. Finally, it is important to highlight how the action of the Constitutional Court, in its regulatory context, is an example of one of the many Courts worldwide that have made significant progress in recognizing and respecting the right to legal capacity of individuals with disabilities. The cases of Georgia in 2014 with its decision to eliminate the ban and propose the initiation of numerous legal reforms; or the case of Mexico and the decision by the Mexican Supreme Court and the declaration of unconstitutionality of some provisions of its civil code, are other international examples of how the active role of a Court can generate important transformations that would change the lives of many people. Third Section. 249 The case of Colombia as an example of how to guarantee the legal capacity of people with disabilities. 30. Before the 2019 reform in Colombia, legal capacity of people with disabilities was governed by Law 1306 of 2009. That law regarded persons with disabilities as people that had “psychic and behavioral limitations” which in turn led them to “not understand the effects and risks of their actions”. Within this legal understanding of people with disabilities, they were categorized as people with “absolute mental disability”, who supposedly lacked absolute legal capacity and were declared interdictas (in Spanish the reference to guardianship is interdicción). This meant that the law considered these people as unfit to take decisions regarding their own life and they needed another person to be appointed (called a curador or curator) to take all their decisions on their own. 31. In 2011, Colombia ratified the CRPD assuming the international obligation to change the current legal capacity status. These international obligations were then reinforced by Law 1618 of 2013, which specified the duties of the different territorial and national entities regarding the implementation of the Convention, specifically stating, in article 21.2, the obligation to propose reforms that align regulations with article 12 of the Convention. Parallel to this, academia and civil society were getting organized and made a pilot project and a technical forum in which they identified, using real cases, what the barriers of people with disabilities were in their decision-making process. This exercise showed an opportunity to create support systems and mechanisms that would guarantee the person's autonomy. 32. Law 1996 de 2019 establishes a regime for the exercise of legal capacity for people with disabilities over 18 years old based on supported decision-making systems. The law is clearly an example of the implementation of the social model of disability, which conceives disability as an interaction between functional characteristics of the individual and those barriers in their environment. Taking this into account, the law establishes a presumption of capacity of all people over the age of majority -eighteen in Colombia-without consideration of the disability. 250 33. The need for assistance or reasonable adjustments at the moment of conducting business does not imply a loss of their capacity or an incapacity to express preferences and will. The law allows the possibility of having formal and informal support for persons with disabilities at the moment of making decisions, clearly stating that the use, intensity and types of support must be personalized and voluntary. This means that not in every case, or in every type of business or judicial activity there is a need to have a support for the person with disability. The law recognized the diversity within disability, and, therefore, the intensity and types of support that a person needs can vary, to the extent that for certain activities none might be necessary. 34. The law includes the requirements for the support including the fact that they may be provided by natural or legal persons, it also states the requirements, obligations and responsibilities of the supports and the reasons why a person may be unqualified to be a support to a person with disability. A support is a type of assistance provided to persons with disabilities to facilitate the exercise of their legal capacity. This may include assistance in communication, assistance in understanding legal acts and their consequences, and assistance in expressing personal will and preferences. There is not a specific list that determines the types of support available, because it depends on every case and the needs of the person. 35. The Law establishes three ways in which one can organize the support system around the person with disability. The first way is through a support agreement between the person with disability and the natural or legal persons that this person designates as support. This type of agreement has a maximum duration of five years and can be signed under public deed with a notary or before conciliation centers. The second way is through a family court, in which a judge can appoint the support needed by the person with disability after conducting an interview and reviewing the evidence provided. The third way is through advanced directives. This is a document in which the person with disability can state their intentions and express their will and preferences regarding future judicial acts, such as, authorizing or denying a medical procedure or state their preference regarding a family property. 251 36. As it has been explained herein, the Constitutional Court has been a key actor in drafting and implementing this new paradigm. Indeed, from 1999, the Court had stated that “there cannot be people who are denied legal personality, since this would be equivalent to depriving them of the ability to exercise rights and incur in obligations”. 37. When the Law was approved, the Court stated that “this new support regime is compliant with the international obligations assumed by the State established in Article 12 of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, General Comment No. 1 (2014) and the recommendation made specifically to Colombia, through the 2016 report”. Since then, it has also been an important force guiding its implementation. With respect to the characteristics of support measures, the Court has concluded that: “(i) They must vary in type and intensity according to the diversity of persons with disabilities; (ii) the person with a disability can refuse to exercise their right to receive the support; (iii) the support measures must not excessively regulate the lives of persons with disabilities and (iv) the implementation of support measures must have the participation of the person with disabilities”. The Constitutional Court continues to put pressure and act as a supervisor of the implementation of the law using the tutela judgments in which persons with disabilities are involved. For its part, the Supreme Court of Justice has carried out a very judicious job to develop the interpretation of the norm since its enactment, with more than 30 judgments. II. Concluding Remarks 38. As it has been developed above, the right to equal recognition before the law implies recognizing people with disabilities in their diversity, with the support and adjustments they may need to participate on equal terms in society. Considering that people with disabilities cannot make decisions about their own lives violates the principle of non-discrimination. This is why all countries that have ratified the CRPD must necessarily modify their legislation, judicial interpretation, as well as adopt all measures to allow persons with disabilities to exercise their legal capacity, being truly recognized as full citizens. 252 39. We consider that the petitioners' requests are legally correct, since article 433 of the Civil Code is contrary to the Constitution of the Republic of Indonesia itself and the content of the CRPD. III. Petitions Based on the aforementioned comments, we respectfully support the petitioners’ pleas entirely, as follows: 1) Stating that Article 433 of the Civil Code (Staatsblad No. 23 of 1847) is contrary to the Constitution of the Republic of Indonesia of 1945 and has no binding legal force as long as the phrase "ignorant, crazy, dark eyes and/or wastefulness" is not interpreted as a person with a mental disability; 2) Stating that Article 433 of the Civil Code (Staatsblad No. 23 of 1847) is contrary to the Constitution of the Republic of Indonesia of 1945 and has no binding legal force as long as "the phrase stupid, crazy, dark eyes and/or wastefulness" is not interpreted as a person with a mental disability; 3) Order the posting of this judgment in the State Gazette of the Republic of Indonesia as appropriate. [2.14] Menimbang bahwa Mahkamah telah membaca keterangan tertulis Amicus Curiae Human Rights Watch bertanggal 10 Februari 2023, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 22 Februari 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. Pengantar Human Rights Watch mendapat kehormatan untuk menyampaikan naskah amicus curiae ini kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Mahkamah Konstitusi) terkait dengan Perkara nomor 93/PUU-XX/2022. Naskah ini menyajikan peraturan standar internasional terkait pengujian undang-undang Pasal 433 KUHPerdata oleh mahkamah, yang mengizinkan dicabutnya kecakapan hukum penyandang disabilitas mental (kondisi kesehatan mental) atau disabilitas intelektual dan menempatkan mereka di bawah pengampuan. Dalam pengujian undang-undang Perkara 93/PUU-XX/2022, Human Rights Watch mendesak Mahkamah untuk mempertimbangkan hukum hak asasi 253 manusia internasional dan interpretasi otoritatif penerapan hukum tersebut terhadap hak penyandang disabilitas atas kecakapan hukum. Human Rights Watch adalah organisasi nonpemerintah independen yang berkomitmen untuk membela dan melindungi hak asasi manusia, dan bekerja di lebih dari 100 negara, termasuk Indonesia. Sejak tahun 2013, Human Rights Watch telah memiliki tim khusus untuk melakukan investigasi dan mengungkap pelecehan terhadap penyandang disabilitas di seluruh dunia, dan mengadvokasi perubahan untuk meningkatkan kehidupan mereka. Bermitra dengan penyandang disabilitas dan organisasi mereka di seluruh dunia, kami bekerja untuk memastikan suara penyandang disabilitas didengar, sejalan dengan moto gerakan disabilitas “Nothing About Us, Without Us.” Human Rights Watch telah meneliti dan mengadvokasi hak-hak disabilitas di lebih dari 25 negara, termasuk Indonesia. II. Pergeseran paradigma tentang hak-hak disabilitas: dari perawatan menjadi hak KUHPerdata Indonesia di Pasal 433 Bab XVII tentang Pengampuan menyatakan: “Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan.” Pemohon berpendapat bahwa Pasal 433 melanggar Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 karena pasal tersebut bertentangan dengan: 1. Pasal 28D ayat (1), yang menjamin “hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” 2. Pasal 28I ayat (1), yang menyatakan “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.” 3. Pasal 28I ayat (2), yang menyatakan “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak 254 mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” 4. Pasal 28G ayat (2), yang memastikan “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.” Isu ini selaras dengan norma hak asasi manusia internasional. [catatan: Indonesia adalah negara pihak dalam konvensi hak asasi manusia internasional, termasuk Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat, Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, Konvensi Hak-Hak Anak, dan Konvensi Hak- Hak Penyandang Disabilitas]. Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Distabilitas (Convention on the Rights of Persons with Disabilities/CRPD), yang berlaku sejak tahun 2008, telah mendapat ratifikasi atau aksesi 186 pihak, termasuk oleh Indonesia pada November 2011 (Lihat Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Distabilitas (CRPD), G.A. Res. 61/106, Lampiran I, U.N. GAOR, Sesi Ke-61, Supp. No. 49, at 65, U.N. Doc. A/61/49 (2006), berlaku mulai 3 Mei 2008). CRPD membangun pergeseran paradigma berdasarkan model berbasis hak asasi manusia, berlawanan dengan model medis, yang menganggap disabilitas mental dan disabilitas lainnya sebagai “penyakit”, dan memperlakukan penyandang disabilitas sebagai orang yang membutuhkan perawatan dan perlindungan. Alih-alih berfokus pada fitur spesifik dari individu tersebut, paradigma baru ini menggarisbawahi karakter relasional disabilitas dan sifatnya yang terus berkembang. Keterbatasan -termasuk keterbatasan fisik, intelektual, sensorik, atau mental- dalam interaksi dengan lingkungan dan hambatan perilaku lainnya membentuk disabilitas. Pasal 433 KUHPerdata Indonesia membuat rujukan ke orang dewasa yang “dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap”. Ketentuan ini ditafsirkan dengan menyertakan penyandang disabilitas mental atau intelektual di Indonesia. Pasal 1 CRPD menyatakan bahwa “penyandang disabilitas termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, atau sensorik dalam jangka 255 waktu lama di mana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, keterbatasan ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya (Lihat Pasal 1 mengenai Tujuan). Komite Hak-Hak Penyandang Disabilitas Perserikatan Bangsa-Bangsa (Komite CRPD), badan para ahli internasional yang membuat interpretasi otoritatif CRPD, mengartikan penyandang disabilitas mental atau intelektual sebagai penyandang disabilitas yang berhak atas jaminan Konvensi tersebut. Karena CRPD merupakan instrumen hukum khusus yang secara eksplisit menjamin perlindungan penyandang disabilitas secara universal dan mengartikulasikan kewajiban negara dalam menjamin perlindungan ini, CRPD dapat digunakan sebagai standar dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan yudisial terkait hak-hak penyandang disabilitas. Pendekatan hak asasi manusia terhadap penyandang disabilitas berakar pada prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi, termasuk prinsip bahwa penyandang disabilitas harus memiliki hak untuk membuat keputusan dan pilihan dalam hidupnya atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya. Memungkinkan penyandang disabilitas untuk mandiri dengan memastikan hak mereka atas kecakapan hukum harus dianggap sebagai bagian yang melekat dari martabat kemanusiaan mereka. Jika penyandang disabilitas membutuhkan dukungan untuk membuat keputusan, pemerintah harus menyediakan sistem yang diperlukan untuk melaksanakannya. Pemerintah harus menyediakan dukungan yang dibutuhkan penyandang disabilitas untuk membuat keputusan sendiri, bukan sebaliknya memberi wewenang kepada orang lain untuk membuat keputusan atas nama mereka. III. Cakupan hak atas kecakapan hukum dalam CRPD dan muatan normatif Pasal 433 KUHPerdata Kecakapan hukum dalam CRPD CRPD menetapkan bahwa semua penyandang disabilitas adalah subjek hak dan kewajiban serta memiliki kecakapan hukum penuh, atas dasar kesetaraan yang sama dengan yang lainnya, tanpa pembedaan, terlepas dari 256 apakah mereka memilih untuk menggunakan dukungan untuk membuat keputusan. Kecakapan hukum adalah hak individu untuk menentukan pilihan hidup, membuat keputusan hukum, dan menyepakati hubungan kontraktual yang mengikat. Kecakapan hukum memengaruhi semua bidang kehidupan: mulai dari memilih tempat tinggal, keputusan untuk menikah dan siapa yang akan dinikahi, memiliki anak, menandatangani kontrak kerja, hak memilih, hak atas kesehatan dan perawatan medis, dan menyetujui hubungan intim. Diakui sebagai pribadi yang dapat membuat keputusan sangat penting dalam kendali seorang individu atas hidupnya dan keikutsertaan dalam hidup bermasyarakat dengan orang lain. Tanpa pengakuan ini, seorang individu tidak dapat melaksanakan sebagian besar hak asasi manusianya dan keputusannya tidak memiliki kekuatan hukum. Kecakapan hukum merupakan prasyarat untuk penikmatan hak-hak lain, termasuk hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Penyangkalan atas kecakapan hukum membuat penyandang disabilitas kehilangan penikmatan hak- hak dasar lainnya seperti hak untuk memilih, hak untuk berkeluarga, hak atas kesehatan dan perawatan medis, dan hak untuk menyetujui hubungan intim. Seperti yang disampaikan oleh Komite CRPD, “hak atas kecakapan hukum adalah “hak awal yang diperlukan untuk penikmatan hampir semua hak lainnya di dalam Konvensi.” (Lihat Tanggapan Umum Komite CRPD No. 6, ayat 47.) CRPD tidak membeda-bedakan penyandang disabilitas dalam melimpahkan hak mereka. Semua penyandang disabilitas, “termasuk yang mungkin memerlukan bentuk dukungan yang lebih intensif,” memiliki hak yang sama. Membeda-bedakan penyandang disabilitas berdasarkan jenis disabilitas untuk memberikan hak-hak dasarnya bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi dan akan menimbulkan kemunduran model medis, yang mengecilkan penyandang disabilitas hanya sebatas keterbatasan mereka. Komite CRPD menyatakan bahwa semua penyandang disabilitas adalah pemegang hak dan suatu keterbatasan tidak boleh digunakan untuk membenarkan pembatasan atau penolakan atas hak mereka. Komite Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Komite) telah menjelaskan dalam Tanggapan Umum bahwa kecakapan hukum tidak boleh digabungkan 257 dengan kapasitas mental atau kemampuan intelektual. Komite CRPD menyebutkan, “kecakapan hukum adalah kemampuan untuk memperoleh hak dan kewajiban (kedudukan hukum) dan untuk melaksanakan hak dan kewajiban tersebut (kewenangan hukum untuk bertindak atas keinginan sendiri). Ini merupakan kunci untuk memulai keikutsertaan yang bermakna dalam masyarakat. Kapasitas mental mengacu pada kemampuan individu dalam pengambilan keputusan, yang secara alami berbeda-beda satu sama lain dan dapat berbeda untuk individu tertentu tergantung pada berbagai faktor, termasuk faktor lingkungan dan sosial” [Lihat Komite CRPD, Tanggapan Umum No. 1, ayat 50(a)]. Konten normatif Pasal 433 KUHPerdata Indonesia dibandingkan dengan CRPD Pasal 433 KUHPerdata mengizinkan penyandang disabilitas mental atau intelektual dicabut kecakapan hukumnya dan ditempatkan di bawah pengampuan dalam segala aspek kehidupannya dan tanpa perlindungan, bertentangan dengan CRPD dan beberapa ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana disebutkan di bawah ini. Pasal 12(1) CRPD menyatakan bahwa “penyandang disabilitas memiliki hak untuk diakui sebagai individu di hadapan hukum di mana pun berada.” Demikian pula pasal 28I ayat (1) UUD 1945 menetapkan hak untuk diakui sebagai individu di hadapan hukum sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apa pun. Pasal ini menjamin bahwa setiap manusia (termasuk penyandang gangguan kesehatan mental) dihormati sebagai individu yang memiliki personalitas hukum, yang merupakan prasyarat untuk diakuinya kecakapan hukum seseorang. CRPD Pasal 12(2) menjamin bahwa penyandang disabilitas “menikmati kecakapan hukum atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya dalam semua aspek kehidupan.” Persyaratan nondiskriminasi ini juga digambarkan dalam Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Indonesia, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif itu. Tanpa meniadakan atau membatasi kecakapan hukum penyandang 258 disabilitas, CRPD Pasal 12(3) mewajibkan negara untuk menyediakan dukungan ketika dibutuhkan dan diminta oleh penyandang disabilitas agar mereka dapat melaksanakan haknya dan membuat keputusan hidup sendiri. Langkah pengampuan menyangkal hak kecakapan hukum penyandang gangguan kesehatan mental dengan cara yang diskriminatif. CRPD Pasal 12(4) mengharuskan kebijakan yang menyangkut pelaksanaan kecakapan hukum termasuk pengamanan yang sesuai untuk mencegah penyalahgunaan -khususnya kebijakan yang menghormati hak-hak, kehendak dan pilihan penyandang disabilitas bersangkutan, bebas dari konflik kepentingan dan pengaruh yang tidak semestinya, proporsional dan disesuaikan dengan keadaan penyandang disabilitas bersangkutan, diterapkan dalam waktu sesingkat mungkin dan harus dikaji ulang secara berkala. Dan terakhir, pasal 12(5) menekankan hak penyandang disabilitas “untuk memiliki atau mewarisi properti [dan] untuk mengendalikan masalah keuangan mereka dan menjadi kewajiban Negara untuk “menjamin bahwa penyandang disabilitas tidak dikurangi kepemilikannya secara sewenang-wenang.” Pasal 433 KUHPerdata melanggar kewajiban Indonesia berdasarkan Pasal 12 CRPD karena mengizinkan dicabutnya kecakapan hukum penyandang disabilitas mental atau intelektual dan menempatkan mereka di bawah pengampuan dalam semua aspek kehidupan dan tanpa perlindungan apa pun. Ini berarti bahwa praktik yang menempatkan penyandang gangguan kesehatan mental di bawah pengampuan bertentangan dengan kewajiban internasional Indonesia terkait hak asasi manusia. IV. Bahasa yang menimbulkan stigma dan diskriminatif KUHPerdata pasal 433 mendiskriminasi penyandang disabilitas dengan membatasi kecakapan hukum menggunakan bahasa yang merendahkan dan menstigmatisasi. Pasal 433 menggunakan terminologi yang meremehkan seperti “dungu, gila, atau mata gelap” untuk merujuk ke penyandang disabilitas mental atau intelektual, sehingga menimbulkan stereotip yang tidak manusiawi dan semakin memperkuat bias dan diskriminasi. Seperti yang disebutkan di atas, ketentuan ini bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Indonesia, yang menyatakan “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang 259 bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif itu.” Selanjutnya, pasal konstitusional ini harus dibaca bersamaan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh CRPD. Pasal 5 CRPD menetapkan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak atas kesetaraan dan nondiskriminasi dengan senantiasa mengacu pada pernyataan atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya. Pasal 8 mewajibkan negara-negara pihak untuk “mengadopsi kebijakan-kebijakan yang segera, efektif, dan sesuai” untuk ‘melawan stereotip, prasangka, dan praktik-praktik yang merugikan penyandang disabilitas dalam seluruh bagian kehidupan.” Hak atas kesetaraan dan nondiskriminasi adalah landasan dari semua hak asasi manusia. Diskriminasi terhadap penyandang disabilitas terjadi dalam bentuk yang paling mengerikan, termasuk dalam praktik pemasungan yang tidak manusiawi, menjadi pelanggaran yang banyak terjadi di Indonesia seperti didokumentasikan oleh Human Rights Watch. Dalam banyak hal praktik-praktik ini berhubungan dengan tidak adanya sistem hukum yang tegas dan melindungi penyandang disabilitas dari diskriminasi, seperti sistem pengampuan yang berlaku dan bentuk pembatasan lainnya terhadap kewenangan hukum penyandang disabilitas untuk bertindak atas keinginan sendiri. Bahasa yang digunakan pasal 433 yang menetapkan pengampuan memperkuat gagasan bahwa penyandang disabilitas tidak memiliki kewenangan untuk bertindak atas keinginannya sendiri dan menciptakan lingkungan yang menyenangkan untuk semakin membenarkan perlakuan diskriminatif yang parah. Misalnya, meskipun pemasungan telah dinyatakan ilegal di Indonesia sejak tahun 1977, menurut data pemerintah, 57.000 penyandang gangguan kesehatan mental pernah dipasung setidaknya satu kali selama masa hidup mereka, dan hingga bulan November 2019 sekitar 15.000 orang masih hidup dalam pemasungan (Lihat Human Rights Watch, Living in Chains: Shackling of People With Psychosocial Disabilities Worldwide, Oktober 2020, https://www.hrw.org/sites/default/files/media_2020/10/global_shackling1020_w eb_2.pdf, hlm. 40). Praktik ini terus berlanjut akibat kurangnya kesadaran dan minimnya layanan pendukung serta aturan hukum, seperti pasal 433, yang 260 memungkinkan keluarga mengambil keputusan atas nama kerabat yang menyandang disabilitas mental (Lihat Human Rights Watch, Living in Hell: Abuses against People with Psychosocial Disabilities in Indonesia, Maret 2016, https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/indonesia0316web.pdf, hlm. 59). Pemasungan dalam masyarakat adalah bentuk perampasan kebebasan berbasis rumah atau masyarakat di mana penyandang disabilitas tersebut sepenuhnya berada dalam kendali keluarga tanpa kuasa menolak pengurungan. Akibatnya, penyandang disabilitas yang dimaksud dapat dipasung selama bertahun-tahun. Kasus pemasungan terlama yang didokumentasikan Human Rights Watch terjadi pada seorang perempuan yang dikurung oleh ayahnya di sebuah kamar selama hampir 15 tahun di Cianjur, Jawa Barat (Lihat Human Rights Watch, Living in Hell: Abuses against People with Psychosocial Disabilities in Indonesia, Maret 2016, https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/indonesia0316web.pdf, hlm. 59). Untuk menjamin hak atas kesetaraan dan nondiskriminasi, Indonesia memiliki kewajiban umum, yang diabadikan dalam Undang-Undang Dasar dan hukum hak asasi manusia internasional, untuk menghapus semua peraturan dan praktik yang tidak sesuai dengan hak tersebut. Menyatakan pasal 433 KUHPerdata sebagai inkonstitusional akan menjadi langkah penting dalam memenuhi kewajiban tersebut. V. Sistem substitusi dalam pengambilan keputusan (pengampuan) melanggar hak-hak penyandang disabilitas dan dapat membuat mereka rentan terhadap kekerasan dan pelecehan Pergeseran paradigma dari medis ke model disabilitas berbasis hak asasi manusia menimbulkan pertanyaan tentang konsepsi budaya diskriminatif tentang penyandang disabilitas yang mengakar dan dianggap lazim sepanjang waktu. Salah satu prasangka yang paling menyebar luas terhadap penyandang disabilitas adalah bahwa mereka harus dilindungi, bahkan jika bertentangan dengan keinginan mereka, dan setidaknya sebagian dari penyandang disabilitas tidak dapat mewakili diri sendiri. Hal ini dapat menyebabkan pemerintah dan 261 badan lainnya mendukung kebijakan yang melanggar hak-hak penyandang disabilitas. Segala bentuk penyangkalan atau pembatasan kecakapan hukum dan penciptaan rezim sistem substitusi dalam pengambilan keputusan atas dasar disabilitas seperti pengampuan dengan sendirinya melanggar hak penyandang disabilitas untuk diakui secara setara di hadapan hukum. Atas nama “perlindungan”, pemerintah mencabut hak-hak paling mendasar penyandang disabilitas, di antaranya hak memilih tempat tinggal dan bersama siapa, memilih perawatan kesehatan yang dijalani, dan, telah membenarkan pelanggaran berat seperti perampasan kebebasan yang melanggar hukum atas dasar disabilitas serta perawatan psikiatri dan medis lainnya tanpa persetujuan. Penelitian Human Rights Watch di Asia, Afrika, Amerika, dan Eropa, termasuk di Armenia, Brasil, Kroasia, Ghana, India, Indonesia, Jepang, Kazakstan, Kirgistan, Nigeria, Peru, Rusia, Serbia, dan Republik Somaliland menemukan bahwa sistem substitusi dalam pengambilan keputusan, seperti yang dibentuk oleh pasal 433 KUHPerdata, dapat menempatkan penyandang disabilitas mental atau intelektual pada risiko kekerasan dan pelecehan yang lebih parah. Human Rights Watch telah bekerja untuk hak-hak disabilitas di Indonesia sejak 2014 dan telah menerbitkan beberapa laporan20 yang meneliti bagaimana perampasan kecakapan hukum dan rezim pengampuan, termasuk bentuk sistem substitusi dalam pengambilan keputusan informal (dengan keluarga adalah pembuat keputusan de facto) sering kali dapat menyebabkan penyandang disabilitas mental dirantai atau dipasung di rumah atau secara sewenang- wenang dikurung di rumah sakit jiwa yang penuh sesak dan tidak sehat serta panti sosial yang dikelola pemerintah atau swasta (Lihat Human Rights Watch, Living in Hell: Abuses against People with Psychosocial Disabilities in Indonesia, Maret 2016, https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/indonesia0316web.pdf; "Indonesia: Shackling Reduced, But Persists," rilis berita Human Rights Watch, 2 Oktober 2018, https://www.hrw.org/news/2018/10/02/indonesia-shackling- reduced-persists; Human Rights Watch, Living in Chains: Shackling of People 262 With Psychosocial Disabilities Worldwide, Oktober 2020, https://www.hrw.org/sites/default/files/media_2020/10/global_shackling1020_w eb_2.pdf, hlm. 3, 6-7, 9, 12-13, 17, 22, 34, 36-38, 40, 47-48, 50-51, 54, 57, 59- 61). Di Indonesia, anggota keluarga atau wali dapat memasukkan anak atau orang dewasa penyandang disabilitas mental tanpa persetujuan mereka ke lembaga perawatan kesehatan mental atau panti sosial, tanpa proses atau peninjauan yudisial. Human Rights Watch mendokumentasikan 65 kasus penyandang disabilitas mental yang dikurung secara sewenang-wenang di rumah sakit jiwa, panti sosial, dan pusat perawatan konvensional atau keagamaan yang dikelola lembaga nonpemerintah. Komite CRPD menyebutkan dalam pedomannya pada pasal 14 CRPD bahwa pemaksaan penempatan penyandang disabilitas dengan alasan perawatan kesehatan adalah bertentangan dengan larangan mutlak terhadap perampasan kebebasan atas dasar keterbatasan (Lihat Komite Hak-Hak Penyandang Disabilitas, “Pedoman tentang Pasal 14 Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas,” diadopsi dalam sesi ke-14 Komite, yang diadakan pada bulan September 2015, ayat 11). Penelitian Human Rights Watch di Indonesia menemukan bahwa saat penyandang disabilitas dikurung secara sewenang-wenang di suatu panti, tanpa persetujuan mereka, penyandang disabilitas yang dimaksud dapat mengalami pelecehan fisik dan seksual, dan perlakuan paksa termasuk terapi kejang listrik, pengasingan paksa, pengurungan, dan kontrasepsi paksa. Penulis laporan khusus PBB tentang penyiksaan telah mencatat bahwa intervensi psikiatri paksa hanya atas dasar disabilitas merupakan bentuk penyiksaan dan perlakuan buruk (Lihat Komite HAM PBB, Laporan dari Pelapor Khusus tentang penyiksaan, dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, Juan E. Méndez, A/HRC/22/53, 1 Februari 2013, https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Sessi on22/A.HRC.22.53_English.p df, ayat 58). Ia selanjutnya menyerukan semua negara untuk memberlakukan larangan mutlak terhadap terapi kejang listrik non- konsensual (tanpa persetujuan) [Lihat Juan E. Méndez, Laporan dari Pelapor Khusus tentang penyiksaan, dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak 263 manusiawi atau merendahkan martabat, A/HRC/22/53, 1 Februari 2013, http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Sessio n22/A.HRC.22.53_English.pdf (diakses 1 Februari 2023)]. Di beberapa panti di Indonesia, Human Rights Watch mendokumentasikan kasus-kasus ketika keluarga memberikan nomor telepon dan alamat palsu pada formulir penerimaan untuk menelantarkan kerabat yang menyandang disabilitas; dalam kasus lain mereka hanya pindah ke rumah baru atau tidak pernah datang. Kasus pengurungan berkepanjangan terlama yang didokumentasikan Human Rights Watch adalah kasus pengurungan selama tujuh tahun di panti sosial dan 30 tahun di rumah sakit jiwa (Lihat Human Rights Watch, Living in Hell: Abuses against People with Psychosocial Disabilities in Indonesia, Maret 2016). Bahkan dalam kasus di mana seorang psikiater telah menyatakan orang tersebut “layak untuk dibebaskan”, panti tidak diperbolehkan untuk membiarkan orang tersebut pergi kecuali anggota keluarga atau wali datang menjemput mereka. Akibatnya, penyandang disabilitas mental dapat terus dikurung tanpa batas waktu dalam kondisi yang kejam. Selama berabad-abad, para pendukung pengampuan dan model sistem substitusi dalam pengambilan keputusan lainnya berpendapat bahwa lebih baik melindungi individu yang, karena kerentanan mereka, tidak dapat membela diri dan membutuhkan orang lain untuk mewakili mereka. Seperti yang dilaporkan oleh penelitian Human Rights Watch, dirampasnya hak seseorang untuk membuat keputusan terkait hidup mereka dapat menempatkan mereka pada risiko disakiti, dianiaya, dan bahkan disiksa. Satu langkah yang jelas untuk mulai menangani hak-hak disabilitas secara serius adalah dengan beralih ke model sistem dukungan dalam pengambilan keputusan untuk penyandang disabilitas. VI. Sistem dukungan dalam pengambilan keputusan Interpretasi Komite CRPD terhadap pasal 12 menekankan bahwa negara pihak berkewajiban untuk mereformasi sistem hukum untuk mengakui kecakapan hukum universal, serta “menghapus penolakan kecakapan hukum yang diskriminatif atas dasar disabilitas dalam tujuan atau akibat,” dan “mengambil tindakan untuk mengembangkan undang-undang dan kebijakan 264 untuk menggantikan rezim sistem substitusi dalam pengambilan keputusan dengan sistem dukungan dalam pengambilan keputusan, yang menghormati otonomi, kemauan, dan preferensi penyandang disabilitas yang dimaksud” (Lihat Persatuan Bangsa-Bangsa, Komite tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Tanggapan Umum No. 1 (2014) – Pasal 12: Pengakuan yang sama di depan hukum, sesi Kesebelas, CRPD/C/GC/1, 19 Mei 2014, ayat 25-26). Dengan membatalkan Pasal 433, Mahkamah Konstitusi akan membuka jalan bagi sistem dukungan dalam pengambilan keputusan yang akan memberdayakan penyandang disabilitas mental atau intelektual untuk membuat keputusan sendiri dengan dukungan yang mungkin mereka butuhkan. Sifat hukum dari sistem dukungan dalam pengambilan keputusan harus konsisten dengan prinsip-prinsip umum yang ditetapkan dalam CRPD pasal 3, yaitu, penghormatan terhadap martabat yang melekat, otonomi individu termasuk kebebasan menentukan pilihan, dan kemerdekaan perseorangan. Sistem dukungan dalam pengambilan keputusan tidak pernah sama dengan sistem substitusi dalam pengambilan keputusan (Lihat Tanggapan Umum CRPD No. 1, ayat 17). Terdapat contoh-contoh sistem dukungan dalam pengambilan keputusan di negara lain yang dapat dipertimbangkan dalam pelaksanaan reformasi kecakapan hukum di Indonesia. Kanada Kanada memiliki mekanisme, seperti dukungan informal sebaya, untuk mengambil keputusan khusus seperti keputusan mengenai rumah atau keputusan keuangan atau arahan lanjutan. Hal ini memungkinkan seseorang untuk memutuskan terlebih dahulu bagaimana ia ingin mengatur urusannya dengan menyatakan secara tertulis bagaimana urusan tersebut akan dilaksanakan. Kolombia Undang-undang Kolombia 1996 tahun 2019 menyediakan contoh sistem dukungan dalam pengambilan keputusan seperti memberikan saran kepada penyandang disabilitas yang didukung tentang tindakan hukum yang ingin mereka lakukan; membantu dalam penafsiran kehendak dan preferensi ketika 265 penyandang disabilitas yang dimaksud mengekspresikan diri; atau dengan menerbitkan arahan lanjutan. Sistem dukungan dalam pengambilan keputusan tidak melibatkan perwakilan. Undang-undang Kolombia 1996 pada pasal 38 juga mengatur apa yang disebut kasus sulit, yaitu kasus di mana penyandang disabilitas tidak dapat mengomunikasikan keinginan dan preferensi mereka dengan cara apa pun, bahkan dengan akomodasi yang memadai. Dalam hal demikian hakim dapat menunjuk seorang pendukung untuk melakukan tindakan hukum tertentu atas permintaan pihak ketiga selain penyandang disabilitas yang bersangkutan. Untuk menunjuk seorang pendukung, hakim perlu memverifikasi bahwa penyandang disabilitas tersebut tidak dapat mengomunikasikan kehendak dan preferensinya dengan cara apa pun, dan meminta laporan umum yang menetapkan interpretasi terbaik kehendak dan preferensi penyandang disabilitas yang bersangkutan berdasarkan riwayat hidup, sikap pribadi, perilaku sebelumnya, pendapat, kepercayaan, dan komunikasi verbal dan nonverbal sebelumnya dari penyandang disabilitas yang bersangkutan [Lihat UU Kolombia 1996 tahun 2019, pasal 38, mengubah undang-undang 1564 tahun 2012 pasal 396(4)(d)]. Mengenai pertanyaan penting tentang perlindungan atas dukungan yang diberikan kepada penyandang disabilitas, Undang-undang 1996 menetapkan pedoman untuk mencegah penyalahgunaan dan pengaruh yang tidak semestinya oleh pendukung dengan cara yang selaras dengan kewajiban Kolombia berdasarkan CRPD. Sistem dukungan dalam pengambilan keputusan tidak dianggap sebagai perlindungan itu sendiri. Penyandang disabilitas, menurut CRPD (pasal 2), berhak untuk membuat keputusan sendiri dan harus dianggap otonom, dan untuk itu harus memiliki akses ke sistem dukungan dalam pengambilan keputusan jika mereka memilih untuk melakukan demikian (pasal 12.3). Menurut Komite CRPD, perlindungan harus bertujuan melindungi hak-hak kehendak dan preferensi penyandang disabilitas yang dimaksud (Lihat Komite CRPD, Tanggapan Umum 1, CRPD/C/GC/1, ayat 20). Di antara perlindungan yang diatur dalam UU 1996 adalah larangan penunjukan pendukung jika terbukti adanya konflik kepentingan atau ketika pendukung memiliki kasus hukum yang 266 masih menunggu keputusan yang melibatkan orang yang didukung (pasal 45). Pendukung harus selalu bertindak sesuai dengan kehendak atau preferensi penyandang disabilitas yang bersangkutan dan bertindak dengan uji tuntas dan iktikad baik selama menjalankan tugasnya, membangun hubungan kepercayaan dan setuju untuk menghormati privasi dan kerahasiaan penyandang disabilitas yang didukungnya (Pasal 46). Peru Pada tahun 2018, Peru memperkenalkan Legislative Decree 1384, RUU komprehensif yang secara tegas mengakui setiap individu, terlepas dari disabilitas atau “kapasitas mental” yang wajar, setara dan memiliki hak yang sama seperti setiap orang lainnya. Berdasarkan undang-undang yang baru ini, setiap individu memiliki kecakapan hukum yang sama dan berlaku penuh, atau hak untuk membuat keputusan sendiri. Reformasi Peru juga mencakup sistem dukungan bagi penyandang disabilitas dalam membuat keputusan penting, jika mereka menginginkan bantuan tersebut. Bantuan ini dapat membantu penyandang disabilitas dalam memahami keputusan hukum dan konsekuensinya. Bagian pentingnya adalah, dukungan dalam pengambilan keputusan tidak berarti perwakilan hukum, atau orang lain yang mengambil keputusan. Penyandang disabilitas yang meminta dukungan menentukan ruang lingkup, durasi, dan tujuan dukungan tersebut. Dalam kasus-kasus luar biasa, setelah upaya yang nyata, memadai dan relevan telah dilakukan, namun masih tidak memungkinkan untuk menentukan kehendak penyandang disabilitas yang dimaksud, seorang hakim dapat menunjuk seseorang yang dekat dengan individu tersebut yang akan memberikan dukungan berdasarkan pemahaman terbaik mengenai kehendak dan preferensi penyandang disabilitas yang dimaksud. Dalam peran itu, pendukung dapat menyimpulkan hal-hal seperti pemahaman mereka tentang riwayat dan keputusan masa lalu individu tersebut. Ada langkah pengamanan untuk mencegah penyalahgunaan, pemaksaan atau pengaruh lain yang tidak wajar. Secara signifikan, reformasi tersebut beralih sepenuhnya dari perspektif yang memperlakukan seseorang seperti anak-anak (infantilisasi) dan patronisasi yang menganggap penyandang disabilitas sebagai orang yang harus selalu 267 dirawat dan dilindungi. Ini adalah contoh sistem dukungan dalam pengambilan keputusan yang juga bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada individu untuk membuat kesalahan dan menghadapi risiko. Reformasi kecakapan hukum Peru menghormati kemandirian perseorangan dan martabat semua penyandang disabilitas secara setara. VII. Kesimpulan Human Rights Watch dengan hormat mendesak Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan kewajiban hukum internasional Indonesia dalam pertimbangannya atas Perkara no. 93/PUU-XX/2022. Sebagaimana dijelaskan dalam naskah ini, pasal 433 KUHPerdata melanggar hak atas kecakapan hukum dan prinsip-prinsip umum penghormatan terhadap martabat yang melekat, kemandirian perseorangan - termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan - dan kemerdekaan penyandang disabilitas yang ditetapkan dalam CRPD. Untuk alasan ini, kami dengan hormat mendesak Mahkamah untuk menyatakan pasal 433 inkonstitusional. [2.15] Menimbang bahwa Mahkamah telah membaca keterangan tertulis Amicus Curiae Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia bertanggal 25 Januari 2023, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 27 Februari 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. Kepentingan Hukum Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) 1. Profil Lembaga Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) adalah organisasi Perempuan yang pengurus dan anggotanya mayoritas adalah perempuan dengan berbagai ragam Disabilitas (fisik, sensorik, mental, intelektual), didirikan pada tanggal 9 September 1997 di Jakarta, dengan nama Himpunan Wanita Penyandang Cacat Indonesia (HWPCI), HWDI lahir sebagai dampak dari tuntutan global perlindungan dan pemberdayaan perempuan penyandang disabilitas yang mengalami diskriminasi berlapis. Pada tahun 1995 UN ESCAP mengadakan training Seminar for Women with Disabilities (WWD) di Bangkok, Thailand. Tahun 1997 di Washington DC USA diadakan pertemuan Internasional Leadership Forum for women with 268 disabilities yang dihadiri oleh 614 perempuan disabilitas dari 82 negara di dunia. Delegasi Indonesia yang menghadiri Internasional Leadership Forum dan Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) memfasilitasi pembentukan Women's Committee yang didukung oleh Kementerian Sosial RI, Kementerian Negara Urusan Peranan Wanita (UPW) dan Nasional Sekretary of Rehabilitation Internasional (NSRI). Setelah mengadakan beberapa kali pertemuan, 10 orang tokoh wapenca dan 5 orang ibu pemerhati masalah Disabilitas berhasil membentuk formatur yang kemudian menyusun kepengurusan HWDI pada tanggal 9 September 1997 di gedung DNIKS. 2. Visi Misi dan program kerja Lembaga yang berhubungan Visi kami HWDI menghimpun, mempersatukan dan memberdayakan para perempuan penyandang disabilitas di seluruh Indonesia untuk bersama- sama memperjuangkan hak-hak dan Perlindungan perempuan penyandang disabilitas. Misi kami Memupuk solidaritas Perempuan; dalam menjujung tinggi harkat dan martabat perempuan penyandang disabilitas; serta mengupayakan terwujudnya kesejahteraan sosial perempuan penyandang disabilitas Memasyarakatkan dan mengupayakan terlaksananya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyandang disabilitas dan perempuan penyandang disabilitas terutama UU No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dan UU No.19 tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) dan Rencana Aksi Nasional (RAN) HAM. Mempromosikan Agenda Dasawarsa Penyandang Disabilitas ASEAN, Asia Pacific (Incheon Strategy) serta ASEAN Enabling Masterplan 2025, Mainstreaming the Rights of Persons with Disabilities untuk dapat menjadi dasar pemikiran kebijakan program pelaksanaan di tingkat nasional dan daerah 3. Hubungan Visi dan Misi lembaga dengan upaya Judicial Review ini 269 Perempuan dengan disabilitas mental adalah kelompok masyarakat yang paling termarjinalkan dan terampas hak-haknya. Lebih dari itu situasi perempuan penyandang disabilitas adalah keadaan yang paling jauh dari perhatian semua pihak Menghormati hak seseorang atas kapasitas hukum sangat penting untuk memungkinkan seseorang menjalani kehidupan yang ditentukan sendiri dan untuk sepenuhnya menikmati semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental tanpa diskriminasi. Namun, bagi banyak penyandang disabilitas, terutama perempuan dan penyandang disabilitas dengan beragam gender, pelanggaran terhadap hak mereka atas kapasitas hukum - baik secara formal maupun informal - adalah hal yang biasa. Pasal 15 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) dan Pasal 12 Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) memiliki tujuan yang sama: untuk menjamin hak atas pengakuan yang sama di hadapan hukum, dan khususnya untuk kapasitas hukum masing-masing bagi perempuan dan penyandang disabilitas. Kedua konvensi tersebut mengacu pada kewajiban negara untuk mengakui kapasitas hukum individu atas dasar kesetaraan dengan orang lain, yang merupakan prasyarat untuk memenuhi banyak hak lainnya, seperti hak atas kesehatan, termasuk kesehatan seksual dan reproduksi, untuk memilih, untuk mengakses adil, dan hidup mandiri. Meskipun demikian, sampai saat ini Indonesia masih belum mematuhi ketentuan-ketentuan ini dan tidak merancang serta mengimplementasikan kebijakan mengenai kapasitas hukum dari perspektif interseksional gender dan disabilitas. Perempuan dan penyandang disabilitas dengan beragam gender seringkali secara formal dan informal ditolak haknya atas kapasitas hukum penuh, yang mengarah pada pelanggaran hak dalam banyak aspek kehidupan mereka. Pelanggaran hak tersebut terjadi, misalnya secara formal melalui proses perwalian yang memberikan hak kepada wali untuk mengambil keputusan perawatan kesehatan bagi seseorang, tetapi juga dapat terjadi secara informal, misalnya oleh orang tua yang memaksa anak dewasa atau anak kecil mereka yang cacat untuk minum obat kontrasepsi. 270 Penolakan atas hak atas kapasitas hukum juga dapat berdampak pada pelaksanaan hak dan kesehatan seksual dan reproduksi (SRHR) dalam banyak cara lain yang menyangkal otonomi tubuh perempuan dan minoritas gender penyandang disabilitas, yang menyebabkan pelanggaran antara lain sterilisasi paksa, aborsi paksa, pelanggaran hak pengasuhan anak. II. Kenyataan di Lapangan Komnas Perempuan di dalam laporannya yang berjudul Hukuman Tanpa Kejahatan 2019 mengenai kekerasan yang dialami kekerasan yang dialami perempuan dengan disabilitas mental di panti-panti sosial menemukan bahwa di salah satu panti di Jawa Tengah telah terjadi pemaksaan sterilisasi terhadap perempuan penghuni panti dalam bentuk tubektomi. Pemaksaan sterilisasi ini salah satu bentuk nyata pelanggaran terhadap hak reproduktif perempuan dan tidak ada yang mempersoalkan ini sebagai bentuk pelanggaran hak karena perempuan disabilitas mental dianggap tidak memiliki kecakapan hukum dan hak untuk mengambil keputusan termasuk keputusan mengenai dirinya sendiri. Komnas Perempuan mencatat dalam bukunya, perempuan dan anak perempuan penyandang disabilitas mental merupakan kelompok yang paling rentan terhadap kekerasan seksual. Dalam hal tersebut Penyandang disabilitas sering kali mengalami diskriminasi saat berurusan dengan hukum, baik pidana maupun perdata. Terdapat satu teori mengenai kerentanan perempuan penyandang disabilitas mental, yaitu teori Feminist Theories of Autonomy and Male Power. Teori ini memiliki potensi untuk memperluas pemahaman kita bagaimana kekuasaan berperan untuk membentuk pilihan-pilihan dalam konteks kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas mental korban kekerasan seksual. Ketidak setaraan hendaknya dibayangkan ulang dengan fokus pada kerentanan sebagai aspek inheren dari kondisi manusia dan juga sebagai atribut dari hubungan antar manusia di keluarga dan lebih luas lagi hubungan antar manusia dimasyarakat. Kerentanan itu sering kali bersifat dinamis berubah bergantung pada hubungan antar pihak-pihak dalam masalah ini. Selanjutnya NDR penyandang disabilitas mental dengan diagnosis Bipolar mengalami stigma buruk mengenai kemampuan untuk dapat bertemu dengan 271 anaknya pasca perceraian dirinya dengan mantan suaminya. Menurut penuturannya, NDR tidak diperkenankan merawat atau bahkan bertemu dengan sang anak karena dianggap tidak mampu sebagaimana stigma masyarakat yang melabel bahwa penyandang disabilitas mental dianggap tidak mampu untuk merawat anaknya. Kenyataan ini secara tidak langsung menunjukan bahwasanya yang bersangkutan tidak mendapatkan hak untuk diakui. Mempertimbangkan hal-hal yang disebut di atas Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) mendukung sepenuhnya upaya JR terhadap pasal 433 yang dilakukan oleh Indonesia Mental Health Association (Perhimpunan Jiwa Sehat Indonesia). Harapan kami dengan tidak diberlakukannya pasal 433 KUHPerdata terhadap penyandang disabilitas khususnya mental maka aka nada perbaikan terhadap pemenuhan pelindungan, dengan penghormatan Hak Asasi Manusia khususnya terhadap perempuan dengan disabilitas mental. III. Kekuatan Dasar Hukum Amicus Curiae Meskipun tidak secara eksplisit ditentukan dalam peraturan perundang- undangan di Indonesia, namun Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mewajibkan Hakim untuk membuka seluas-luasnya informasi dan pendapat dari berbagai kalangan, baik yang menjadi para pihak yang berperkara, maupun melalui masukan dari pihak di luar para pihak yang berperkara, termasuk dalam bentuk komentar tertulis (amicus brief). Meskipun amicus brief tidak wajib untuk dipertimbangkan oleh hakim dalam memutus perkara, namun keberadaan amicus brief menjadi penting dalam upaya pemajuan perwujudan negara hukum yang demokratis. A. Pengertian dan Tujuan Amicus Curiae Amicus Curiae adalah istilah hukum, yang secara harafiah berasal dari bahasa Latin yang berarti “friend of the court” atau “sahabat pengadilan”. Mahkamah Agung Amerika Serikat mendefinisikan amicus curiae sebagai “a person or group who is not a party to a lawsuit, but has a strong interest in the matter, will petition the court for permission to submit a brief in the action with the intent of influencing the court’s decision”. Dengan demikian, dalam sistem peradilan Amerika Serikat, amicus curiae merujuk pada tiga kategori, yaitu: 272 1. Mengajukan permohonan untuk intervensi terhadap kasus yang sedang disidangkan, dengan tujuan mempengaruhi putusan pengadilan; 2. Menginformasikan ke pengadilan tentang masala yan masih diragukan oleh hakim atau keliru dipahami oleh hakim; 3. Amicus Curiae oleh seseorang/pihak yang tidak memiliki hubungan keluarga untuk kepentingan bayi atau orang yang tidak cakap hukum Lebih lanjut lagi, amicus curiae biasanya diajukan untuk kasus-kasus yang ada isu-isu kepentingan umum, seperti masalah sosial dugaan pelanggaran HAM yang sedang diperdebatkan, dimana putusan hakim dalam perkara bersangkutan akan memiliki dampak luas terhadap hak-hak masyarakat. Berdasarkan definisi-definisi yang ada, Siti Aminah dalam bukunya “Menjadi Sahabat Keadilan, Panduan Menyusun Amicus Brief”, menyatakan bahwa yang dapat dikatakan sebagai amicus curiae adalah: 1. Seseorang, sekumpulan orang, atau organisasi yang tidak memiliki hubungan dan kepentingan dengan para pihak dalam suatu perkara; 2. memiliki ketertarikan dan berkepentingan terhadap hasil putusan pengadilan; 3. dengan cara memberikan pendapat/informasi berdasarkan kompetensinya tentang masalah hukum atau fakta hukum atau hal lain yang terkait kasus tersebut ke pengadilan; 4. untuk membantu pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara (menjadi sahabat); 5. secara sukarela dan atas prakarsa sendiri, atau karena pengadilan memintanya; 6. dalam bentuk pemberian ‚pendapat hukum‛ atau dengan memberikan keternagan di persidangan atau melalui karya ilmiah; 7. ditujukan untuk kasus-kasus berkaitan dengan kepentingan publik; 8. hakim tidak memiliki kewajiban untuk mempertimbangkannya dalam memutus perkara. Berkaitan dengan tujuan dari amicus curiae, makadapat dirujuk pada tiga kepentingan mana amicus curiae diajukan, yaitu: 273 1. Untuk kepentingannya sendiri atau kepentingan kelompok yang diwakilinya yang mungkin terpengaruhi oleh putusan perkara, terlepas dari kepentingan para pihak, agar pengadilan tidak memutus hanya berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan para pihak; 2. Untuk kepentingan salah satu pihak dalam perkara dan membantu menguatkan argumennya, agar pengadilan memiliki keyakinan untuk‚memenangkan‛ pihak tersebut atau mengabulkan permohonannya; 3. Untuk kepentingan umum. Dalam hal ini sahabat pengadilan memberikan keterangan mengatasnamakan kepentingan masyarakat luas yang akan menerima dampak dari putusan tersebut. B. Dasar Hukum Penerapan Amicus Curiae di Indonesia Meskipun praktik amicus curiae lazim dipergunakan di negara dengan sistem hukum common law, hal ini tidak berarti praktik ini tidak ada atau tidak diterapkan di Indonesia. Jika merujuk pada semangat amicus curiae, yakni untuk membantu hakim agar adil dan bijaksana dalam memutus perkara, maka hal ini telah diakui dan dipraktekkan dalam sistem hukum di Indonesia. Kewajiban hakim untuk‚menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48/2009) berlaku bagi seluruh hakim pada seluruh lingkup peradilan maupun tingkat pengadilan. Ketentuan a quo mewajibkan hakim untuk membuka seluas-luasnya informasi dan pendapat dari berbagai kalangan, baik yang menjadi para pihak yang berperkara, maupun melalui masukan dari pihak di luar para pihak yang berperkara, seperti dengan menggunakan hasil penelitian, mengundang ahli atau berdiskusi dengan pihak yang dinilai memahami masalah-masalah yang sedang diperiksa. Meskipun demikian, pemberian amicus brief dalam praktiknya telah berlangsung di Indonesia, baik pada ranah peradilan pidana, perdata, maupun ketatanegaraan. 274 IV. Ringkasan Fakta Hukum Perkara Nomor 93/PUU-XX/2022 Permohonan Nomor 93/PUU-XX/2022 merupakan permohonan uji materi Pasal 433 KUHPerdata terhadap UUD 1945. Adapun Pasal 433 KUHPerdata berbunyi, “Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya, seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan”. Para Pemohon mengalami kerugian konstitusional dengan adanya Pasal 433 KUHPerdata, dengan pertimbangan sebagai berikut: 1. Pasal 433 KUHPerdata Bertentangan Dengan Pengakuaan dan Persamaan di Hadapan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Pasal 433 KUHPerdata masih menggabungkan antara kapasitas mental dengan kapasitas hukum dan menjadikan disabilitas (dungu, gila, mata gelap atau keborosan) sebagai alasan untuk menyangkal kapasitas hukum penyandang disabilitas, sehingga yang bersangkutan tidak mendapatkan hak untuk diakui dan diperlakukan sama di hadapan hukum. Pasal 433 KUHPerdata mengandung frasa yang multitafsir dan kontradiktif sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum; 2. Pasal 433 KUHPerdata bertentangan dengan jaminan bahwasanya hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945: Pengampuan sebagaimana diatur dalam Pasal 433 KUHPerdata, menggunakan substitute decision making yang berarti mengalihkan otoritas pengambilan keputusan kepada pihak lain yang berdampak hilangnya kapasitas hukum orang yang diampu untuk melakukan tindakan hukum sehingga kondisi tersebut berdampak mengurangi hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, yang merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. 3. Pasal 433 KUHPerdata bertentangan dengan jaminan kebebasan dari perlakuaan yang bersifat diskriminatif sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945: Pasal 433 KUHPerdata secara khusus 275 bertujuan untuk membedakan atau membatasi penyandang disabilitas mental dengan maksud tidak dapat melakukan tindakan keperdataan yang berdampak membatasi atau meniadakan pengakuaan, penikmatan atau pelaksanaan atas dasar yang lainya terhadap semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental dalam bidang politik, ekonomi sosial, kebudayaan sipil atau lainnya. 4. Pasal 433 KUHPerdata bertentangan dengan hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945: Pasal 433 KUHPerdata mengakibatkan Penyandang Disabilitas Mental kehilangan hak untuk memiliki dan/atau mengalihkan harta benda di bawah kekuasanya serta melakukan tindakan keperdataan. Sistem Substitute decision making sebagaimana tertuang dalam Pasal 433 KUHPerdata tidak sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang telah diratifikasi Pemerintah Indonesia; 5. Pasal 433 KUHPerdata Membuka ruang pelanggaran atas hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 G ayat (2) UUD NRI Tahun 1945: Pasal 433 KUHPerdata menghambat hak penyandang disabilitas mental untuk melakukan upaya hukum atas tindakan penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, pada sisi lain pelaku seakan-akan tidak dapat disentuh oleh hukum dikarenakan penyandang disabilitas mental dianggap tidak memiliki kecakapan hukum, untuk mengajukan keberatan, gugatan ataupun meminta bantuan hukum untuk memperjuangkan hak-haknya. Dalam keteranganya, Presiden RI diwakili oleh Lucky Agung Binarto dengan tegas memberikan penolakan terhadap upaya JR yang dilakukan oleh Perhimpunan Jiwa Sehat dan Penyandang Disabilitas Mental yang menjadi Pemohon dengan alasan: 1. Tindakan pengampuan tidak seharusnya dianggap sebagai bentuk perbuatan yang mengurangi hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum. Sebaliknya, harus dipahami sebagai tindakan yang bertujuan untuk 276 melindungi seseorang yang tidak memiliki kecakapan melakukan suatu perbuatan hukum yang bilamana tidak diwakili justru akan menimbulkan kerugian bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain; 2. Tindakan menempatkan seseorang yang memiliki kondisi-kondisi khusus, seperti dalam keadaan dungu, gila, atau mata gelap di bawah pengampuan tidak dipandang sebagai manifestasi dari perlakuan yang diskriminatif. Sebab pembatasan maupun perbedaan perlakuan yang ada tidak didasari atas hal- hal yang menimbulkan rasa ketidakadilan, namun dilakukan dalam konteks perlindungan kepada mereka yang termasuk dalam kondisi rentan; 3. Pemerintah berpandangan bahwa seseorang yang berada dalam keadaan dungu, gila, mata gelap, atau keborosan sebagaimana diatur dalam Pasal 433 KUH Perdata tergolong sebagai orang yang mengalami disabilitas mental, sehingga ia tidak memiliki kecakapan untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum, termasuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menyangkut hak-haknya sendiri karena hal tersebut berpotensi menimbulkan kerugian, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Oleh karenanya, seseorang yang mengalami disabilitas mental harus diwakili oleh pengampu berdasarkan suatu penetapan pengadilan. (Vide: Risalah Sidang Perkara Nomor 93/PUU-XX/2022, Senin, 5 Desember 2022, Acara Mendengarkan Keterangan Presiden dan Ahli Pemohon) V. Hak-Hak Penyandang Disabilitas A. Hak Atas Diakui dan Dihormatinya Kapasitas Hukum Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum tertuang dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945 (UUD NRI). Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun sebagaimana tertuang dalam Pasal 28I ayat (1) UUD NRI. Hal-hal tersebut menjadikan dasar Hak atas diakui dan dihormatinya kapasitas hukum. Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas merupakan kewajiban negara. Hal ini juga ditegaskan dalam 277 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sehingga masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk menghormati hak Penyandang Disabilitas. Penyandang Disabilitas selama ini mengalami banyak Diskriminasi yang berakibat belum terpenuhinya pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas. Termasuk dengan Penyandang Disabilitas Mental yang mendapat stigma buruk atas apa yang masyarakat terima. Salah satunya karena dianggap tidak cakap hukum sebagaimana terdapat dalam Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 433 KUHPerdata bertentangan dengan jaminan bahwasanya hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Pengampuan sebagaimana diatur dalam Pasal 433 KUHPerdata, menggunakan substitute decision making yang berarti mengalihkan otoritas pengambilan keputusan kepada pihak lain yang berdampak hilangnya kapasitas hukum orang yang diampu untuk melakukan tindakan hukum sehingga kondisi tersebut berdampak mengurangi hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, yang merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU Penyandang Disabilitas) bagian Hak Keadilan dan Perlindungan hukum untuk Penyandang Disabilitas satu diantaranya adalah hak diakui sebagai subyek hukum. Selanjutnya pada Pasal 28 UU Penyandang Disabilitas mengatur bahwasanya Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya. B. Kewajiban Negara Atas Penghormatan dan Pelindungan Kapasitas Hukum Penyandang Disabilitas Mental Penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas pada dasarnya merupakan kewajiban negara. Berdasarkan Undang-Undang Nommor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak 278 Penyandang Disabilitas) mengatur bahwasanya Kewajiban negara merealisasikan hak yang termuat dalam Konvensi, melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan, hukum dan administrasi dari setiap negara, termasuk mengubah peraturan perundang-undangan, kebiasaan dan praktik- praktik yang diskriminatif terhadap penyandang disabilitas, baik perempuan maupun anak, menjamin partisipasi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik, olah raga, seni dan budaya, serta pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi. Terdapat pengaturan terkait kesetraan dan pengakuan di hadapan hukum. Yaitu tertuang dalam Pasal 12 UN CRPD: Kesetaraan dan Pengakuan di hadapan Hukum 1) Negara-Negara Pihak menegaskan kembali bahwa penyandang disabilitas memiliki hak atas pengakuan sebagai individu di hadapan hukum di mana pun berada. 2) Negara-Negara Pihak harus mengakui bahwa penyandang disabilitas merupakan subyek hukum yang setara dengan lainnya di semua aspek kehidupan. 3) Negara-Negara Pihak harus mengambil kebijakan yang sesuai untuk menyediakan akses oleh penyandang disabilitas dalam bentuk dukungan yang mungkin diperlukan oleh mereka dalam melaksanakan kewenangan mereka sebagai subyek hukum. 4) Negara-Negara Pihak harus menjamin bahwa semua kebijakan, yang menyangkut pelaksanaan kewenangan sebagai subyek hukum, mengandung pengamanan yang sesuai dan efektif untuk mencegah penyalahgunaan berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional. Pengamanan tersebut harus menjamin bahwa kebijakan menyangkut pelaksanaan kewenangan sebagai subyek hukum menghormati hak-hak, kehendak dan pilihan penyandang disabilitas bersangkutan, bebas dari konflik kepentingan dan pengaruh yang tidak semestinya, proporsional dan disesuaikan dengan keadaan penyandang disabilitas bersangkutan, diterapkan dalam waktu sesingkat mungkin dan dikaji secara teratur oleh otoritas atau badan judisial yang kompeten, mandiri dan tidak memihak. 279 Pengamanan harus bersifat proporsional hingga pada tingkat di mana kebijakan semacam ini memberikan dampak terhadap hak dan kepentingan penyandang disabilitas bersangkutan. 5) Merujuk dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal ini, Negara-Negara Pihak harus mengambil segala kebijakan yang sesuai dan efektif untuk menjamin kesamaan hak bagi penyandang disabilitas dalam memiliki atau mewarisi properti, dalam mengendalikan masalah keuangan mereka dan dalam memiliki kesetaraan akses terhadap pinjaman bank, kredit perumahan, dan bentukbentuk lain kredit keuangan, dan harus menjamin bahwa penyandang disabilitas tidak dikurangi kepemilikannya secara sewenang-wenang. Selain itu dalam Pasal 12 International Convention on Elimination of All Forms of Discrimation Againts Women atau biasa disebut sebagai CEDAW mengatur mengenai Negara-negara peserta wajib membuat peraturan- peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan di bidang pemeliharaan kesehatan dan supaya menjamin diperolehnya pelayanan kesehatan termasuk pelayanan yang berhubungan dengan keluarga berencana, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan. C. Pelanggaran HAM terhadap Penyandang Disabilitas Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia seharunya menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat. Sebagaimana Pasal 433 KUHPerdata secara khusus bertujuan untuk membedakan atau membatasi penyandang disabilitas mental dengan maksud tidak dapat melakukan tindakan keperdataan yang berdampak membatasi atau meniadakan pengakuaan, penikmatan atau pelaksanaan atas dasar yang lainya terhadap semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental dalam bidang politik, ekonomi sosial, kebudayaan sipil atau 280 lainnya. Pasal tersebut tidak mengakui adanya kapasitas hukum yang melekat sebagai hak asasi bagi seluruh manusia terkhusus pada Penyandang Disabilitas Mental. VI. Kesimpulan dan Rekomendasi A. Kesimpulan 1. Juicial Review dilakukan karena adanya pertentangan Dengan Pengakuaan dan Persamaan di Hadapan Hukum. 2. Pasal 433 KUHPerdata bertentangan dengan jaminan bahwasanya hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 3. Membuka ruang pelanggaran atas hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat. 4. Penyandang disabilitas mental perlu untuk mendapat Hak Atas Diakui dan Dihormatinya Kapasitas Hukum. 5. Adanya Kewajiban Negara Atas Penghormatan dan Pelindungan Kapasitas Hukum Penyandang Disabilitas Mental. 6. Adanya sistem pengampuan merupakan Pelanggaran HAM terhadap Penyandang Disabilitas. 7. Kenyataan di lapangan perempuan penyandang disabilitas mental kerap menjadi korban dari kekerasan seksual. 8. Perempuan penyandang disabilitas mental kerap dianggap tidak mampu menjadikan hak-haknya terlanggar. B. Rekomendasi 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “dungu, gila, mata gelap dan/atau keborosan” tidak dimaknai sebagai penyandang disabilitas mental; 281 3. Menyatakan Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang “frasa dungu, gila, mata gelap dan/atau keborosan” tidak dimaknai sebagai penyandang disabilitas mental. [2.16] Menimbang bahwa Mahkamah telah membaca keterangan tertulis Amicus Curiae Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas bertanggal 7 Februari 2023, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 3 Februari 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut: Kepentingan Hukum Pusat Pemillhan Umum Akses Disabilitas Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas (PPUAD) didirikan pada 24 April 2002. PPUAD merupakan koalisi dari berbagai organisnsi penyandang disabilitas di Indonesia. PPUAD bertujuan sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi para penyandang disabilitas tentang isu hak sipil dan politik terutama hak untuk dipilih, hak memilih dan hak untuk menjadi penyelenggara pemilu. Di dalam Visi & Misi PPUAD, menerangkan bahwa Visi PPUAD adalah “Terselenggaranya pemilihan umum yang aksesibel dan non diskriminatif sehingga menjamin penyandang disabilitas dapat secara langsung, umum, bebas, rahasia dan mandiri menyalurkan aspirasi politik.” Adapun MISI dari PPUAD adalah: 1. Adanya kesamaan hak dan kesetaraan perlakuan bagi penyandang disabilitas dalam menyampaikan hak berpolitik untuk memilih, dipilih dan menjadi penyelenggara pemilu; 2. Terciptanya kesadaran dan pemahaman serta realisasi pengambil kebijakan akan pentingnya perlindungan dan pemenuhan HAM bagi penyandang disabilitas; 3. Terwujudnya produk undang-undang dan kebijakan lain bidang politik dan hukum yang memberikan peluang bagi terpenuhinya kesamaan hak antara penyandang disabilitas dan non penyandang disabilitas. 282 Sehingga dalam perkara ini, sesuai tujuan, visi, dan misi PPUAD yang memiliki kepentingan bahwa kapasitas hukum penyandang disabilitas mental adalah hak asasi yang tidak dapat dicabut dan/atau dikurangi dengan alasan disabilitas seseorang. Berdasarkan definisi-definisi yang ada, Siti Aminah dalam bukunya “Menjadi Sahabat Keadilan, Panduan Menyusun Amicus Brief” menyatakan bahwa yang dapat dikatakan sebagai amicus curiae adalah: a. Seseorang, sekumpulan orang atau organisasi yang tidak memiliki hubungan dan kepentingan dengan para pihak dalam suatu perkara; b. Memiliki ketertarikan dan berkepentingan terhadap hasil putusan pengadilan; c. Dengan cara memberikan pendapat/informasi berdasarkan kompetensinya tentang masalah hukum atau fakta hukum atau hal lain yang terkait kasus tersebut ke pengadilan; d. Untuk membantu pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara (menjadi sahabat); e. Secara sukarela dan atas prakarsa sendiri, atau karena pengadilan memintanya; f. Dalam bentuk pemberian pendapat hukum atau dengan memberikan keterangan di persidangan atau melalui karya ilmiah; g. Ditujukan untuk kasus-kasus berkaitan dengan kepentingan publik; h. Hakim tidak memiliki kewajiban untuk mempertimbangkannya dalam memutus perkara. Berkaitan dengan tujuan dari amicus curiae, maka dapat dirujuk pada tiga kepentingan dimana amicus curiae diajukan, yaitu: a. Untuk kepentingannya sendiri atau kepentingan kelompok yang diwakilinya yang mungkin terpengaruhi oleh putusan perkara, terlepas dari kepentingan para pihak, agar pengadilan tidak memutus hanya berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan para pihak; b. Untuk kepentingan salah satu pihak dalam perkara dan membantu menguatkan argumennya, agar pengadilan memiliki keyakinan untuk memenangkan pihak tersebut atau mengabulkan permohonannya; 283 c. Untuk kepentingan umum. Dalam hal ini sahabat pengadilan memberikan keterangan mengatasnamakan kepentingan masyarakat luas yang akan menerima dampak dari putusan tersebut. Dasar Hukum Penerapan Amicus Curiae di Indonesia Meskipun praktik amicus curiae lazim dipergunakan di negara dengan sistem hukum common law, hal ini tidak berarti praktik ini tidak ada atau tidak diterapkan di Indonesia. Jika merujuk pada semangat amicus curiae, yakni untuk membantu hakim agar adil dan bijaksana dalam memutus perkara, maka hal ini telah diakui dan dipraktekkan dalam sistem hukum di Indonesia. Kewajiban hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang·Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48 Tahun 2009) berlaku bagi seluruh hakim pada seluruh lingkup peradilan maupun tingkat pengadilan. Ketentuan a quo mewajibkan hakim untuk membuka seluas-luasnya informasi dan pendapat dari berbagai kalangan, baik yang menjadi para pihak yang berperkara, maupun melalui masukan dari pihak di luar para pihak yang berperkara, seperti dengan menggunakan hasil penelitian, mengundang ahli atau berdiskusi dengan pihak yang dinilai memahami masalah- masalah yang sedang diperiksa. Meskipun demikian, pemberian amicus brief dalam praktiknya telah berlangsung di Indonesia, baik pada ranah peradilan pidana, perdata, maupun ketatanegaraan. Hak Untuk Diakui dan Dihormati Sebagai Manusia Yang Memiliki Kapasitas Hukum A. Kewajiban Pemenuhan, Perlindungan, Dan Penghormatan Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Salah satu ciri negara hukum adalah adanya konstitusi yang mendasarkan pada hak-hak asasi manusia (Teguh Prasetyo, 2010). Negara Republik Indonesia melalui Amandemen Kedua UUD NRI 1945 mempertegas bahwa lndonesia adalah ncgara yang berdasar Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Bab XA. 284 Dengan dijaminnya hak-hak asasi manusia dalam konstitusi, pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak semua orang termasuk di dalamnya Penyandang Disabilitas. Selain itu, Indonesia telah meratifikasi Convention on the Rights of Persons with Disabilities “Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas” (CRPD) dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan CRPD. Dengan diratifikasinya CRPD, menegaskan bahwa dalam memandang individu disabilitas, Indonesia memiliki prinsip penghormatan pada martabat yang melekat, otonomi individu, termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan, dan kemerdekaan perseorangan. B. Hak Untuk Diakui Sebagai Subjek Hukum Adalah Hak Asasi Yang Bersifat Absolut dan Tidak Boleh Dikurangi Pemenuhannya Oleh Negara Dalam Keadaan Apapun Salah satu sifat dari hak sipil dan politik adalah hak yang harus segera diwujudkan, keharusan tersebut melekat karena sifat hak sipil dan politik mengandung hak-hak demokratis yang esensial, terkait dengan berfungsinya suatu negara dan hubungannya dengan warga negaranya. Hak untuk hidup dan kebebasan jelas merupakan hal yang harus dihormati oleh negara. Kebebasan individu dapat meningkatkan kualitas hidup dan menggambarkan hubungan antara negara dengan tiap individu. Partisipasi politik dan kebebasan untuk berekspresi jelas terkait dengan demokrasi dan konsep kebebasan politik dalam suatu negara. (Hukum dan Hak Asasi Manusia, PUSHAM UII, 2008) Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan “Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.” Sebagai tonggak pertama dimulainya rezim Hak Asasi Manusia di dunia ini, DUHAM telah menegaskan bahwa dasar manusia untuk hidup saling berdampingan di dunia ini adalah adanya kemerdekaan dan martabat yang melekat, tanpa melihat warna kulit, sex dan gender, negara, keyakinan agama, disabilitas, dan lain sebagainya. 285 Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) juga menegaskan dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (l), yaitu: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.” Kemudian dalam Pasal 16 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi melalui UU 12/2005 juga dinyatakan “Setiap orang berhak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum di manapun ia berada.” Selain itu, Indonesia telah meratifikasi Convention on the Rights of Persons with Disabilities “Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas” (CRPD) dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan CRPD. Pasal 12 ayat 2 secara tegas menyatakan “Negara-Negara Pihak harus mengakui bahwa penyandang disabilitas merupakan subyek hukum yang setara dengan lainnya di semua aspek kehidupan.” Persamaan di hadapan hukum (Pasal 12) juga dibahas secara khusus dalam sidang laporan Indonesia pada CRPD Komite PBB pada tahun 2022, dan menyatakan: “30. Komite prihatin bahwa berdasarkan Undang-Undang, orang dapat dianggap kurang kompeten, terkhusus para penyandang disabilitas psikososial dan penyandang disabilitas intelektual, dan ditempatkan di bawah pengawasan. 31. Komite merekomendasikan bahwasanya sesuai dengan General Comment No. 1 (2014) pada persamaan di hadapan hukum, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Pasal 433 dan Pasal 434 pada KUH Perdata, KUHP dan Pasal 32 Undang-Undang 8 Tahun 2016, dengan tujuan untuk mengharmonisasi seluruh peraturan tersebut dengan Konvensi untuk memastikan hak kepada seluruh penyandang disabllitas untuk 286 memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan untuk membangun sebuah mekanisme pengambilan keputusan yang didukung (supported decision-making) pada semua aspek kehidupan.” Bahwa melalui segala peraturan di atas, yang mana berangkat dari aturan PBB yang telah diratifikasi dalam hukum nasional, menegaskan bahwa hak untuk dianggap sebagai individu yang memiliki kapasitas hukum, dan memiliki kedudukan yang setara sebagai subjek hukum adalah mutlak dan negara harus segera melaksanakanya. Dalam hal ini hukum juga harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status. C. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-Xlll/2015 Menegaskan Bahwa Penyandang Disabilitas Mental Memiliki Kapasitas Hukum Kamis, 13 Oktober 2016, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK) mengabulkan Permohonan Pengujian per-Undang-Undangan Pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang dimohonkan oleh Perhimpunan Jiwa Sehat, Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat, dan Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi. Putusan MK Nomor 135/PUU-Vlll/2015 (Putusan MK 135) membawa perspektif baru dalam pelindungan hak pilih penyandang disabilitas mental di Indonesia. Putusan ini mengakui bahwa kondisi terganggu jiwa/ingatannya adalah tidak dapat disamakan antara satu orang dengan orang lainnya, sehingga tidak dapat menjadi syarat untuk mendaftar seseorang menjadi pemilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Putusan MK 135 memberikan peran besar dalam uoaya negara memberikan pengakuan terhadap kapasitas hukum orang dengan disabilitas mental, sekaligus melindungi hak pilihnya. Perubahan yang dibawa oleh Putusan MK 135 selaras dengan perubahan yang juga terjadi pada instrumen hukum internasional 287 dalam memaknai hak pilih bagi penyandang disabilitns mental, yang mana dalam konscp Hak Asasi Manusia (HAM), hak pilih merupakan bagian dari hak sipil politik yang tercantum dalam konvensi lnternasional Hak Sipil dan Politik (International Convention of Civil and Politic Rights - lCCPR). Pada awalnya, ICCPR memasukkan kondisi gangguan jiwa sebagai alasan untuk membatasi hak pilih penyandang disabilitas mental (derogable rights). Namun setelah pengesahan konvcnsi Hak Penyandang Disabilitas (Convention on The Rights of Persons with Disabilities - CRPO), maka hak pilih bagi penyandang disabilitas menjadi tidak dapat dibatasi, bahkan negara wajib untuk menghilangkan sejumlah hambatan pelaksanaan hak pilih penyandang disabilitas, yang berpotensi membatasi atau menghilangkan hak pilih bagi penyandang disabilitas. Dalam konteks hak pilih bagi penyandang disabilitas mental, kewajiban negara adalah mengakui kapasitas hukum, dan berupaya mendukung agar penyandang disabilitas mental mampu untuk mengambil keputusan sendiri secara mandiri. Bahwa pada pokoknya, dalam putusan tersebut, MK menegaskan bahwa Penyandang Disabilitas Mental adalah orang yang memiliki hak pilih dalam pemilu, sehingga dapat disimpulkan bahwa MK telah menegaskan bahwa Penyandang Disabilitas mental adalah seseorang yang memiliki kapasitas hukum untuk menjadi pemilih. D. Tanggung Jawab Negara Konvensi tentang Hak Penyanyandang Disabilitas merupakan instrumen payung, yang di dalamnya diakui prinsip-prinsip penting dan semua kategori hak, baik hak sipil dan politik maupun hak ekonomi, sosial dan budaya, Konvensi Hak Penyandang Disabilitas memberi kewajiban kepada Negara Pihak untuk melakukan beberapa hal, yaitu: 1. Mengambil langkah legislatif dan administratif dalnm pemenuhan hak yang diakui oleh konvensi; 2. Mengambil kebijakan untuk mengubah atau mencabut ketentuan hukum, peraturan, kebiasaan, dan praktik-praktik yang berlaku yang mengandung unsur diskriminasi terhadap para penyandang disabilitas; 288 3. Mengambil kebijakan dan program praktis dalam rangka perlindungan dan pemajuan hak penyandang disabilitas; 4. Menahan diri untuk tidak melakukan tindakan dan/atau membuat kebijakan yang diskriminatif, termasuk menghalangi tindakan diskriminatif dari pihak ketiga; 5. Memajukan penelitian guna pengingkatan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, termasuk pengembangan teknologi dan peralatan yang membantu penikmatan hak oleh penyandang disabilitas; 6. Memajukan pelatihan bagi para profesional dan tenaga bantuan yang bekerja bagi dan untuk penyandang disabilitas. Konvensi juga memberikan ketentuan bahwa Negara Pihak harus melakukan beberapa hal antara lain: 1. Memastikan bahwa penyandang disabilitas berhak atas pengakuan kesetaraan di hadapan hukum; 2. Mengakui bahwa penyandang disabilitas berhak menggunakan kapasitas hukum dengan dasar kesetaraan pada seluruh aspek kehidupannya; 3. Mengambil tindakan yang memadai untuk menyediakan akses bagi penyandang disabilitas untuk mendukung penggunaan kapasitas hukum mereka; 4. Mengembangkan kebijakan untuk memastikan tidak adanya penyalahgunanan wewenang yang merugikan penyandang disabilitas saat memanfaatkan kapasitas hukumnya; 5. Mengakui bahwa penyandang disabilitas juga berhak atas hak-hak hukum seperti kepemilikan properti, akses pinjaman bank, dan lainya. Kesimpulan dan Rekomendasi A. Kesimpulan 1. Negara adalah aktor utama penegakan Hak Asasi Manusia, dalam hal ini adalah untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati; 2. Sebagai aktor utama, negara wajib memastikan pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan terhadap HAM melalui peraturan per-Undang-Undangan, dan memastikan peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku sejalan dan tidak bertentangan dengan HAM; 289 3. Kapasitas Hukum adalah Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dicabut atau dikurangi dengan alasan disabilitas; 4. Negara wajib menghormati, dan melindungi kapasitas hukum sebagai hak asasi bagi Penyandang Disabilitas. B. Rekomendasi 1. Majelis hakim mempertimbangkan seluruh ketentuan Hak Asasi Manusia; 2. Majelis hakim menggunakan perspektif Konstitusi, HAM, dan CRPD dalam memutus perkara JR Pasal 433 KUHPerdata. [2.17] Menimbang bahwa Mahkamah telah membaca keterangan tertulis Amicus Curiae Pusat Tuna Netra Indonesia (PERTUNI) tanpa tanggal, tahun 2023, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 2 Maret 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. Kepentingan Hukum PERTUNI Persatuan Tuna Netra Indonesia (PERTUNI) adalah organisasi yang didirikan pada tahun 1966 di Solo, Jawa Tengah. Visi Pertuni adalah terwujudnya masyarakat inklusif di mana orang tunanetra dapat berpartisipasi penuh dalam berbagai aspek kehidupan dan penghidupan bersama anggota masyarakat pada umumnya atas dasar kesetaraan. Sementara, misi PERTUNI adalah sebagai berikut: 1. Membangun Pertuni menjadi organisasi yang demokratis dan berdaya dari segi sumber daya manusia, dana, sarana maupun prasarana; 2. Melakukan advokasi guna mencegah berlakunya peraturan perundang- undangan yang diskriminatif dan memastikan orang tunanetra mendapatkan hak asasinya meliputi hak: a. Hidup; b. Bebas dari stigma; c. Privasi; d. Keadilan dan perlindungan hukum; e. Pendidikan; f. Pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi; g. Kesehatan; 290 h. Politik; i. Keagamaan; j. Keolahragaan; k. Kebudayaan dan pariwisata; l. Kesejahteraan sosial; m. Aksesibilitas; n. Pelayanan publik; o. Pelindungan dari bencana; p. Habilitasi dan rehabilitasi; q. Konsesi; r. Pendataan; s. Hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; t. Berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi; u. Berpindah tempat dan kewarganegaraan; v. Bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi; 3. Membangun kesadaran publik mengenai hakikat ketunanetraan agar masyarakat memiliki pemahaman yang tepat tentang ketunanetraan dan bersikap positif serta supportif terhadap para tunanetra. Mendasarkan pada visi-misi yang dimiliki, PERTUNI merasa penting mengirimkan amicus curiae kepada majelis hakim Mahkamah Konstitusi. Hal ini karena permohonan uji materi yang diajukan oleh pemohon berkaitan dengan kapasitas hukum penyandang disabilitas. Sesuai dengan visi PERTUNI mewujudkan masyarakat yang inklusif, maka peraturan perundang-undangan yang mendiskriminasi penyandang disabilitas harus dihapuskan. Pasal 433 KUH Perdata telah mendiskriminasi penyandang disabilitas, karena kapasitas hukum penyandang disabilitas tidak diakui. Selain itu, salah satu misi dari PERTUNI adalah melakukan advokasi guna mencegah berlakunya perundang- undangan yang diskriminatif. Maka sudah layak dan sepantasnya PERTUNI mendukung upaya judicial review Pasal 433 KUH Perdata melalui naskah ini. 291 II. Kekuatan Dasar Hukum Amicus Curiae Meskipun tidak secara eksplisit ditentukan dalam peraturan perundang- undangan di Indonesia, namun Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mewajibkan Hakim untuk membuka seluas-luasnya informasi dan pendapat dari berbagai kalangan, baik yang menjadi para pihak yang berperkara, maupun melalui masukan dari pihak di luar para pihak yang berperkara, termasuk dalam bentuk komentar tertulis (amicus brief). Meskipun amicus brief tidak wajib untuk dipertimbangkan oleh hakim dalam memutus perkara, namun keberadaan amicus brief menjadi penting dalam upaya pemajuan perwujudan negara hukurn yang demokratis. A. Pengertian dan Tujuan Amicus Curiae Amicus Curiae adalah istilah hukum, yang secara harafiah berasal dari bahasa Latin yang berarti “friend of the court” atau “sahabat pengadilan”. Mahkamah Agung Amerika Serikat mendefinisikan amicus curiae sebagai “a person or group who is not a party to a lawsuit, but has a strong interest in the matter; will petition the court for permission to submit a brief in the action with the intent of influencing the court's decision.” Dengan demikian, dalam sistem peradilan Amerika Serikat, amicus curiae merujuk pada tiga kategori, yaitu: 1. Mengajukan permohonan untuk intervensi terhadap kasus yang sedang disidangkan, dengan tujuan mempengaruhi putusan pengadilan; 2. Menginformasikan ke pengadilan tentang masalah yang masih diragukan oleh hakim atau keliru dipahami oleh hakim; 3. Amicus Curiae oleh seseorang/pihak yang tidak memiliki hubungan keluarga untuk kepentingan bayi atau orang yang tidak cakap hukum. Lebih lanjut lagi, amicus curiae biasanya diajukan untuk kasus-kasus yang ada isu-isu kepentingan umum, seperti masalah sosial, dugaan pelanggaran HAM yang sedang diperdebatkan di mana putusan hakim dalam perkara bersangkutan akan memiliki dampak luas terhadap hak-hak masyarakat. Berdasarkan definisi-definisi yang ada, Siti Aminah dalam bukunya “Menjadi Sahabat Keadilan, Panduan Menyusun Amicus Brief,” menyatakan bahwa yang dapat dikatakan sebagai amicus curiae adalah: 292 1. Seseorang, sekumpulan orang, atau organisasi yang tidak memiliki hubungan dan kepentingan dengan para pihak dalam suatu perkara; 2. memiliki ketertarikan dan berkepentingan terhadap hasil putusan pengadilan; 3. dengan cara memberikan pendapat/informasi berdasarkan kompetensinya tentang masalah hukum atau fakta hukum atau hal lain yang terkait kasus tersebut ke pengadilan; 4. untuk membantu pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara (menjadi sahabat); 5. secara sukarela dan atas prakarsa sendiri, atau karena pengadilan memintanya; 6. dalam bentuk pemberian “pendapat hukum” atau dengan memberikan keterangan di persidangan atau melalui karya ilmiah; 7. ditujukan untuk kasus-kasus berkaitan dengan kepentingan publik; 8. hakim tidak memiliki kewajiban untuk mempertimbangkannya dalam memutus perkara. Berkaitan dengan tujuan dari amicus curiae, maka dapat dirujuk pada tiga kepentingan mana amicus curiae diajukan, yaitu: 1. Untuk kepentingannya sendiri atau kepentingan kelompok yang diwakilinya yang mungkin terpengaruhi oleh putusan perkara, terlepas dari kepentingan para pihak, agar pengadilan tidak memutus hanya berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan para pihak; 2. Untuk kepentingan salah satu pihak dalam perkara dan membantu menguatkan argumennya, agar pengadilan memiliki keyakinan untuk “memenangkan” pihak tersebut atau mengabulkan permohonannya; 3. Untuk kepentingan umum. Dalam hal ini sahabat pengadilan memberikan keterangan mengatasnamakan kepentingan masyarakat luas yang akan menerima dampak dari putusan tersebut. B. Dasar Hukum Penerapan Amicus Curiae di Indonesia Meskipun praktik amicus curiae lazim dipergunakan di negara dengan sistem hukum common law, hal ini tidak berarti praktik ini tidak ada atau tidak diterapkan di Indonesia. Jika merujuk pada semangat amicus curiae, 293 yakni untuk membantu hakim agar adil dan bijaksana dalam memutus perkara, maka hal ini telah diakui dan dipraktekkan dalam sistem hukum di Indonesia. Kewajiban hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48/2009) berlaku bagi seluruh hakim pada seluruh lingkup peradilan maupun tingkat pengadilan. Ketentuan a quo mewajibkan hakim untuk membuka seluas-luasnya informasi dan pendapat dari berbagai kalangan, baik yang menjadi para pihak yang berperkara, maupun melalui masukan dari pihak di luar para pihak yang berperkara, seperti dengan menggunakan hasil penelitian, mengundang ahli, atau berdiskusi dengan pihak yang dinilai memahami masalah-masalah yang sedang diperiksa. Meskipun demikian, pemberian amicus brief dalam praktiknya telah berlangsung di Indonesia, baik pada ranah peradilan pidana, perdata, maupun ketatanegaraan. III. Pengampuan Atas Dasar Disabilitas Dalam Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia Melanggar Hak Asasi Manusia 1. Bahwa menurut beberapa penelitian penyandang disabilitas merupakan kelompok yang paling rentan dan termajinalkan dalam setiap masyarakat [Lihat Rahayu Repindowaty Harahap, S.H., LLM; Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD); Jurnal lnovatif, Volume VIII Nomor I Januari 2015; hlm.18]. Dalam konteks pembangunan, kelompok ini merupakan kelompok yang berada pada garis terakhir untuk menikmatinya [Ibid.]. Saat ini Diperkirakan ada 650 juta penyandang disabilitas di dunia; 20% dari penduduk dunia yang termiskin adalah penyandang disabilitas; 98% dari anak-anak yang menyandang disabilitas di negara berkembang tidak mengenyam pendidikan; 30% anak-anak jalanan di dunia adalah penyandang disabilitas; dan 3% penyandang disabilitas yang dewasa adalah buta huruf dan di 294 banyak negara hampir 1% penyandang disabilitas yang buta huruf adalah wanita [Ibid.]. 2. Penyandang disabilitas mental merupakan kelompok yang Iebih termarjinalkan dibandingkan dengan ragam disabilitas lainnya. Penelitian PJS menunjukan bahwa mereka sebagain besar mendapatkan penolakan dari keluarga, sehingga diasingkan di panti-panti sosial dengan kondisi panti sosial yang memprihatinkan. Mereka bahkan terkurung di dalam panti dengan kondisi panti yang seperti penjara [Lihat The Unforgotten People: Alternative Report UN-CRPD from Indonesia Mental Health Association; 2020; him. 20.] 3. Bahwa sebagai kelompok yang rentan dan termarjinalkan penyandang disabilitas dilindungi hak-haknya oleh negara terutama agar taraf kehidupan penyandang disabilitas lebih berkualitas, serta melindungi penyandang disabilitas dari segala bentuk diskriminasi, penelantaran, eksploitasi, serta pelanggaran hak-hak asasi manusia. Ada berbagai hak yang dilindungi dalam UUD NRI 1945 serta bebebrapa peraturan perundang-undangan khususnya oleh Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Beberapa hak penyandang disabilitas yang dilindungi dan terkait dengan Pemohon adalah hak untuk tidak didiskriminasi karena kedisabilitasannya. 4. Bahwa Pasal 433 KUH Perdata berisi “Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya, seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan.” 5. Bahwa menurut PNH Simanjuntak pengampuan adalah suatu daya upaya hukum untuk menempatkan seseorang yang telah dewasa menjadi sama seperti orang yang belum dewasa [Lihat PNH Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia, him.24]. Dengan adanya pengampuan maka lenyaplah kecakapan hukum seseorang untuk melakukan perbuatan hukum. 6. Bahwa keberadaan pasal ini jelas mendiskriminasikan penyandang disabilitas mental karena berdasarkan pasal ini mereka wajib diletakkan di 295 bawah pengampuan, dan dengan diletakkan di bawah pengampuan maka yang bersangkutan akan dianggap tidak cakap secara hukum. 7. Bahwa Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan: “Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas disebutkan definisi Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Pasal 1 huruf v Undang Undang ini menyebutkan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi. 8. Pasal 433 KUH Perdata telah nyata merupakan bentuk diskriminasi terhadap penyandang disabilitas, karena dengan diletakkan di bawah pengampuan penyandang disabilitas tidak memiliki kecakapan hukum dan tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau tidak bisa menjadi subjek hukum. Pengampuan akan menggantikan kapasitas penyandang disabilitas untuk mengambil keputusan sehingga ia pada akhirnya tidak bisa mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. 9. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yeni Rosdianti dari 34 kasus permohonan pengampuan yang telah diputus oleh pengadilan, 31 kasus menyebutkan bahwa motif pengampuan adalah dalam rangka penguasaan harta pihak terampu [Lihat Yeni Rosdianti, et all, Telaah Kasus-kasus Pengampuan di Indonesia, [2., 2021, hlm. 5]. Sebagai dampaknya dari putusan tersebut, 31 orang yang dimohonkan pengampuan kehilangan hak atas harta kekayaannya. Dan harta kekayaan mereka dipindahtangankan ke pihak yang lain, dan terhadap hal tersebut mereka tidak bisa berbuat apa- apa. 10. Bahwa pengampuan menyebabkan kematian perdata. Setelah pengampuan yang bersangkutan tidak bisa lagi disebut sebagai subjek 296 hukum. Yang menjadi subjek hukum adalah pengampunya. Ini menjadi bukti diskriminasi bahwa karena ia disabilitas maka ia diampu dan setelah diampu ia menjadi mati perdata. Hal ini telah nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. IV. Kesimpulan Berdasarkan hal-hal yang telah dijabarkan pada bagian terdahulu kami menyimpulkan bahwa Pasal 433 KUH Perdata melanggar hak-hak konstitusional penyandang disabilitas. Dan hal ini bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945 serta berbagai peraturan Perundang-undangan lainnya. Oleh karenanya kami mohon kepada majelis hakim untuk: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon; 2. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia. [2.18] Menimbang bahwa Mahkamah telah menghadirkan dan memeriksa 3 (tiga) ahli, yaitu Prof. Dr. Elizabeth Kristi Poerwandari, M.Hum., Psikolog.; Dr. dr. Ronny Tri Wirasto, Sp.KJ.; dan Dr. Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H., yang didengarkan keahliannya pada persidangan tanggal 3 Mei 2023 Mei 2023, yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut: 1. Ahli Prof. Dr. Elizabeth Kristi Poerwandari, M.Hum., Psikolog. ▪ Ahli adalah Guru Besar pada Fakultas Psikologi Universitas Indonesia dan Psikolog. ▪ Pasal yang dipersoalkan para Pemohon adalah Pasal 433 KUHPerdata menyatakan sbb: “Setiap orang dewasa yang selalu dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan, bahkan ketika ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya”. ▪ Stigmatisasi pada penyandang disabilitas mental masih banyak terjadi di berbagai tempat, dalam berbagai bentuknya. Sedemikian rupa hingga 297 tertampilkan dalam perilaku/sikap yang amat merugikan, melanggar hak asasi manusia dan martabat penyandang disabilitas mental. Stigmatisasi ini juga masih terjadi di Indonesia. ▪ Terkait karakteristik dari penyandang disabilitas mental, untuk sementara acuan yang relatif lengkap yang kami gunakan dalam pendidikan dan penanganan kasus di lapangan adalah Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders edisi V (DSM V, 2013) yang diterbitkan oleh American Psychiatric Association. Mengacu pada DSM V tersebut, dapat disimpulkan bahwa fenomena disabilitas mental itu amat sangat luas, mencakup dari mereka yang mengalami persoalan psikis dan tetap dapat menjalankan fungsi-fungsi kemanusiaannya sehari-hari relatif tanpa gangguan berarti, hingga yang mengalami kesulitan untuk itu. Dari yang mengalami kesulitan berarti, itu pun tidak dapat dilihat sebagai seragam, mengingat variasinya yang amat luas. Sebagian mengalami kesulitan dalam waktu-waktu khusus saja. ▪ Perkembangan terkini di Indonesia mengklasifikasi masalah disabilitas mental dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, sbb: a) Pasal 1 ayat (2): Orang Dengan Masalah Kejiwaan yang selanjutnya disingkat ODMK adalah orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan, dan/atau kualitas hidup sehingga memiliki risiko mengalami gangguan jiwa. b) Pasal 1 ayat (3): Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia. c) Dari uraian yang ditetapkan oleh UU No. 18 Tahun 2014 tersebut, juga dapat disimpulkan mengenai variasi yang amat luas terkait persoalan kesehatan jiwa. 298 ▪ Terkait pemulihan/penyembuhan serta kemampuan untuk bertanggungjawab atas diri sendiri, yang dapat disampaikan adalah sbb: a) Cukup banyak persoalan kesehatan mental atau disabilitas mental yang bersifat temporer, seperti misalnya depresi. Artinya, disabilitas yang dialami amat temporer dan dapat dipulihkan dengan terapi/konseling dan/atau obat. Pada individu seperti ini mayoritas waktu kehidupannya dapat dijalani secara baik tanpa disabilitas. b) Untuk gangguan kesehatan mental berat, seperti skizofrenia, yang dipahami sebagai pemulihan ada kesamaannya dengan masalah kesehatan fisik, misalnya ketika orang mengalami persoalan tekanan darah tinggi/gangguan jantung dsb, dan ia memerlukan obat secara rutin yang dapat menstabilkan kondisinya. Ketika kondisi stabil, dosis obat dapat diperkecil. Psikiater dapat menjelaskan dengan lebih komprehensif. Yang ingin saya sampaikan adalah, pada penyandang disabilitas mental, kondisi disabilitas dapat diminimalkan dan kondisi abilitasnya dapat dimaksimalkan dengan obat, dukungan sosial dari lingkungan, dan terapi/konseling ketika diperlukan. ▪ Untuk perspektif terkini mengenai disabilitas mental dan posisinya di depan hukum, kita perlu mengacu pada Konvensi PBB (efektif berlaku 2008) yakni ‘Convention on the Rights of Persons with Disabilities’. Konvensi ini menekankan pentingnya penghormatan pada hak asasi manusia dari penyandang disabilitas. ▪ Konvensi menekankan bahwa stigmatisasi dan perlakuan salah pada penyandang disabilitas selama ini perlu diubah dan diperbaiki. Jadi konsep ‘pengampuan’ atau ‘pengganti’ perlu diubah menjadi ‘supported decision- making’ (dukungan bagi pengambilan keputusan) di mana pengambilan keputusan tetap diambil oleh individu penyandang disabilitas mental. ▪ Perlu disampaikan bahwa Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas di atas sejak lama, melalui UU No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan ‘Convention On The Rights of Persons With Disabilities’. ▪ Kesimpulan 299 a) Stigmatisasi pada penyandang disabilitas mental masih banyak terjadi di Indonesia, dan Pasal 433 KUHPerdata sesungguhnya merefleksikan stigmatisasi tersebut dalam (a) Bahasa/istilah yang digunakan (‘dungu, sakit otak atau mata gelap’); serta (b) dalam kesimpulan bahwa penyandang disabilitas ‘harus ditaruh di bawah pengampuan, bahkan ketika ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya’. b) Perbaikan perlu dilakukan, yakni dengan tidak memberlakukan lagi pasal di atas, terlebih dengan Indonesia telah mengesahkan Konvensi PBB melalui UU No. 19 tahun 2011. c) Konsep ‘supported decision-making’ perlu dipelajari dengan mendalam untuk dapat disiapkan kisi-kisi kebijakan dan pelaksanaannya. Adanya berbagai tantangan dalam melaksanakan Konvensi PBB mengenai Hak- hak Penyandang Disabilitas tidak dapat menjadi alasan untuk tidak mulai melaksanakannya. d) Dengan kesimpulan tersebut, disadari perlunya banyak persiapan untuk dapat menjalankan amanat konvensi, yang perlu dilakukan oleh negara dengan dukungan berbagai pihak terkait. Hal ini memerlukan bahasan dan kajian komprehensif tersendiri yang bukan menjadi kompetensi dari tulisan ini sehingga tidak diuraikan di sini. ▪ Ahli (sebagai psikolog Fakultas Psikologi UI) pernah diminta Polres Depok untuk memeriksa kondisi psikologis tersangka kriminal. ▪ John Nash adalah ilmuwan Fisika pemenang Nobel Ekonomi yang merupakan penyandang skizofrenia. Dia mendapat dukungan dari istrinya. ▪ Loren (youtuber yang membuat konten mengenai skizofrenia) adalah penyandang skizofrenia yang mendapat dukungan dari suaminya. ▪ Dungu, sakit otak, dan mata gelap adalah ciri kecil dari banyak sekali ciri disabilitas mental. Sulit bagi ahli untuk mengidentifikasi siapa sebenarnya yang dimaksud oleh Pasal 433 KUH Perdata. ▪ Harus hati-hati menyatakan seseorang sakit jiwa karena keterangan yang samar akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan. 300 ▪ “Supported decision making” berbeda dengan pengampuan. Pada pengampuan, semua keputusan ada di tangan pengampu, sementara pada konsep SDM sebagian keputusan masih di tangan penyandang disabilitas. ▪ Kanada meratifikasi konvensi PBB tetapi masih mempertahankan konsep pengampuan sebagai last resort. ▪ Pasal 433 KUH Perdata tidak konsisten dalam rumusan karena menggunakan kata “selalu” sekaligus “kadang-kadang”. 2. Ahli Dr. dr. Ronny Tri Wirasto, Sp.KJ. ▪ Ahli adalah Pengajar pada Departemen Ilmu Kedokteran Jiwa, Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan, Universitas Gadjah Mada, dan Psikiater. ▪ Disabilitas adalah gangguan aktivitas (kehidupan) seseorang secara menyeluruh dalam kaitannya dengan pengaruh lingkungan (Lihat International classification of impairment, disability and handicap (ICIDH) Geneva: World Health Organization; 1980). ▪ Disabilitas adalah ketidakmampuan atau keterbatasan dalam melakukan aktivitas dan peran secara sosial yang diharapkan dari individu baik dalam lingkungan sosial maupun fisik (Lihat IOM. Disability in America: Toward a National Agenda for Prevention. Washington, DC: National Academy Press; 1991 cit Institute of Medicine (US) Committee on Disability in America; Field MJ, Jette AM, editors. The Future of Disability in America. Washington (DC): National Academies Press (US); 2007. 2, Definition and Monitoring of Disability. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK11430/). ▪ Fungsi dan disabilitas seseorang dapat dipahami sebagai suatu interaksi dinamis antara kondisi kesehatan (penyakit, gangguan/disorder, cedera, trauma, dll.) dan faktor kontekstual. ▪ Faktor kontekstual meliputi faktor lingkungan dan faktor individu (Lihat World Health Organization. International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) Geneva: World Health Organization; 2001). ▪ Komponen dalam pembagian International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) adalah: 301 1) Fungsi dan disabilitas, termasuk di dalamnya adalah fungsi tubuh dan strukturnya. 2) Faktor kontektual, terdiri dari faktor lingkungan dan faktor pribadi. ▪ Disabilitas merupakan hasil dari suatu hubungan yang kompleks antara faktor kondisi kesehatan individu dan faktor pribadi, serta faktor eksternal lingkungan individu dimana dia hidup. ▪ Klasifikasi fungsi menurut ICF, yaitu: a) Fungsi Tubuh (Body functions) ✓ Mental functions ✓ Sensory functions and pain ✓ Voice and speech functions ✓ Functions of the cardiovascular, haematological, immunological and respiratory systems ✓ Functions of the digestive, metabolic and endocrine systems ✓ Genitourinary and reproductive functions ✓ Neuromusculoskeletal and movement-related functions Functions of the skin and related structures b) Struktur Tubuh (Body Structures) c) Actifitas dan partisipasi (Activities and Participation) d) Faktor Lingkungan (Environmental Factors) ▪ Fungsi mental (mental function) terdiri dari baik fungsi mental global, seperti kesadaran, energi dan dorongan, maupun fungsi mental spesifik, seperti memori, bahasa, dan fungsi mental kalkulasi. 302 ▪ Fungsi mental secara global terdiri dari Consciousness functions, Orientation functions, Intellectual functions, Global psychosocial functions, Dispositions and intra-personal functions, Temperament and personality functions, Energy and drive functions, Sleep functions, Global mental functions, other specified and unspecified ▪ Fungsi mental secara spesifik terdiri dari Attention functions, Memory functions, Psychomotor functions, Emotional functions, Perceptual functions, Thought functions, Basic cognitive functions, Higher-level cognitive functions, Mental functions of language, Calculation functions, Mental function of sequencing complex movements, Experience of self and time functions. ▪ Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak ▪ Penyandang disabilitas meliputi disabilitas fisik, mental, intelektual, dan/atau sensorik ▪ UU 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas mental” adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain: 1. psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan 2. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autis dan hiperaktif. ▪ Pasal 18 UU Kesehatan Jiwa mengatur bahwa upaya kuratif Kesehatan Jiwa ditujukan untuk: a. penyembuhan atau pemulihan; b. pengurangan penderitaan; c. pengendalian disabilitas; dan d. pengendalian gejala penyakit. 303 ▪ Pasal 25 UU Kesehatan Jiwa mengatur bahwa upaya rehabilitatif Kesehatan Jiwa merupakan kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan Kesehatan Jiwa yang ditujukan untuk: a. mencegah atau mengendalikan disabilitas; b. memulihkan fungsi sosial; c. memulihkan fungsi okupasional; dan d. mempersiapkan dan memberi kemampuan ODGJ agar mandiri di masyarakat ▪ Menurut Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorder-5 (DSM-5), disabilitas mengacu pada: a) Intelektual disabilitas b) Konsekuensi fungsional infdividu akibat penggunaan zat yang menginduksi gangguan psikotik c) Disabilitas Fungsional yang merupakan tingkat keparahan dalam gangguan psikotik yang disebabkan oleh kondisi medis lainnya namun keparahannya bervariasi tergantung dari kondisi dan akan membaik seiring dengan perbaikan kondisinya. ▪ Skizofrenia adalah gangguan psikotik yang ditandai dengan halusinasi, delusi, dan gangguan pikiran, persepsi, dan perilaku. ▪ Skizofrenia terdiri dari gejala positif, seperti halusinasi, delusi, gangguan pikiran formal, dan gejala negatif, seperti kurangnya bicara, anhedonia, dan kurangnya motivasi. ▪ Skizofrenia disebabkan oleh faktor biologi-psikologi-lingkungan/sosial. ▪ Kriteria diagnostik [untuk skizofrenia] meliputi dua atau lebih gejala fase aktif berikut yang menetap, masing-masing berlangsung selama sebagian besar waktu setidaknya dalam periode satu bulan berupa delusi, halusinasi, bicara tidak teratur, perilaku sangat tidak teratur atau katatonik, dan gejala negatif. ▪ Gangguan bipolar ditandai dengan episode mania atau hipomania yang terjadi secara kronis yang bergantian dengan depresi. ▪ Bipolar dan gangguan yang terkait meliputi Bipolar I Disorder (BD-I), Bipolar II Disorder (BD-II), cyclothymic disorder, other specified bipolar and related disorders, dan bipolar atau gangguan terkait tak tergolongkan 304 ▪ Penyebabnya adalah interaksi faktor genetik, epigenetik, neurokimia, dan lingkungan. ▪ Terjadi 4 atau lebih periode terganggunya mood selama periode 12 bulan. ▪ Depresi adalah gangguan suasana perasaan yang menyebabkan perasaan sedih dan kehilangan minat yang berlangsung terus-menerus. ▪ Beberapa jenis depresi antara lain major depressive disorder, dysthymia, depressive disorder due to another medical condition. ▪ Depresi ditandai dengan gangguan tidur, penurunan minat dan kesenangan, penurunan motivasi, perasaan bersalah, tidak bertenaga, gangguan konsentrasi, perubahan berat badan, pikiran bunuh diri, perasaan sedih, gangguan psikomotor dan perasaan tidak berguna. ▪ Kecemasan (anxietas) terkait dengan rasa takut dan bermanifestasi sebagai keadaan suasana perasaan untuk selalu memikirkan masa depan yang meliputi sistem respons kognitif, afektif, fisiologis, dan perilaku yang kompleks terkait dengan persiapan dalam mengantisipasi suatu peristiwa atau keadaan yang dianggap mengancam. ▪ Kecemasan patologis terjadi ketika ada penilaian yang berlebihan terhadap ancaman yang dirasakan atau penilaian bahaya yang salah dari suatu situasi yang mengarah pada respons yang berlebihan dan tidak tepat. ▪ Mengenai keparahan gangguan mental tidak terdapat biomarker spesifik. ▪ Penentuan keparahan gangguan mental tergantung dari jenis gangguan sebagai berikut. 305 ▪ Pengampuan (guardianship) orang dengan gangguan mental diperlukan untuk melindungi seseorang dengan gangguan mental yang tidak memiliki kapasitas untuk merawat dirinya sendiri tetapi berpotensi melakukan kesalahan dalam hak-hak sipil dan otonomi orang tersebut dan oleh karena itu harus dilaksanakan hanya sebagai jalan terakhir. ▪ Incapacity adalah a person is incapable of managing property if the person is not able to understand information that is relevant to making a decision in the management of his or her property, or is not able to appreciate the reasonably foreseeable consequences of a decision or lack of decision. ▪ Terkait dengan kecakapan mental Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Penegakan Hukum, pada Pasal 3 ayat (4) mengatur bahwa Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk kepentingan penegakan hukum perkara Perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk menemukan ada tidaknya gangguan jiwa tertentu dan/atau penentuan kecakapan mental Terperiksa untuk melakukan perbuatan hukum. ▪ Adapun pengertian pengampuan adalah “… keadaan dimana seseorang karena sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak sendiri atau pribadi dalam hal berkaitan dengan hukum”. 3. Ahli Dr. Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H. ▪ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) merupakan produk pemerintahan Kolonial Belanda yang masih berlaku hingga saat ini. Adapun hal yang menjadi dasar keberlakuan KUH Perdata hingga saat ini adalah Pasal II aturan peralihan UUD 1945 sebelum dilakukan amandemen jo. Pasal I aturan peralihan UUD 1945 pasca dilakukannya amandemen. Adapun ketentuan tersebut menyebutkan sebagai berikut: “Semua peraturan yang ada hingga saat Indonesia merdeka masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru berdasarkan undang-undang ini”. ▪ Selain dasar keberlakuan KUH Perdata, kedudukan KUH Perdata sebagai Undang-Undang juga telah diakui. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa pencabutan pasal-pasal yang terdapat dalam KUH Perdata didasarkan pada 306 ketentuan undang-undang. Adapun ketentuan undang-undang yang mencabut ketentuan yang terdapat dalam KUH Perdata adalah antara lain UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mencabut ketentuan KUH Perdata sepanjang telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Ketentuan KUH Perdata yang mengatur tentang tanah serta benda-benda yang berkaitan dengan tanah juga telah dicabut oleh UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau biasa dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). ▪ Pencabutan ketentuan KUH Perdata melalui ketentuan undang-undang sebagaimana ditunjukkan di atas, selain menunjukkan kedudukan KUH Perdata yang setara dengan undang-undang juga menunjukkan ketentuan- ketentuan tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan Bangsa Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut saat ini, sedang diajukan proses judicial review terhadap konsep pengampuan sebagaimana diatur dalam Pasal 433 KUH Perdata. Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan analisis mengenai keberadaan konsep pengampuan sebagaimana diatur dalam Pasal 433 KUH Perdata dikaitkan dengan perkembangan zaman saat ini dan kebutuhan bangsa Indonesia, khususnya dikaitkan dengan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. ▪ Pengampuan Menurut KUH Perdata 1. Pengertian, Alasan dan Akibat Hukumnya Pengampuan diatur dalam Pasal 433 s.d. Pasal 462 KUH Perdata. Namun demikain, dalam ketentuan tersebut tidak terdapat definisi tentang pengampuan. Definisi tentang pengampan dapat disimpulkan berdasarkan ketentuan Pasal 433 dan Pasal 452 KUH Perdata. Berdasarkan ketentuan tersebut, pengampuan adalah Perwalian terhadap orang dewasa yang karena kondisi tertentu dinyatakan tidak cakap hukum. Adapun kondisi tertentu dimaksud adalah dungu, sakit otak atau mata gelap, boros dan lemah akal atau pikiran. KUH Perdata tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan dungu, sakit otak atau mata gelap. Namun demikian, menurut R Soetojo 307 Prawiroharmodjo dan Asis Safiodin dalam bukunya Hukum Orang dan Keluarga mengklasifikasikan alasan ditaruh dibawah pengampuan menjadi tiga yaitu [Lihat R Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safiodin, Hukum Orang dan Keluarga, (Bandung: Alumni, 1986) hal.195.]: 1) Keborosan (verwisting); 2) Lemah Pikiran (zwakheid van vermogens); 3) Kekurangan daya berpikir: sakit ingatan (krankzinnigheid), dunggu (onnozelheid) dan rezerniz (dungu disertai dengan mengamuk). Berdasarkan hal tersebut, selain boros, maka alasan ditaruh dibawah pengampuan disebabkan ketidakmampuan seseorang berfikir secara normal baik disebabkan lemah pikiran maupun kekurangan daya pikir. Sedangkan boros dapat diartikan sebagai perilaku hidup yang berorientasi pada kebutuhan sekarang, sesaat, didasarkan pada dorongan nafsu yang tidak terkendali, dan tidak berorientasi pada masa datang (Lihat Muhardi, “Paradigma Boros Dalam Kegiatan Ekonomi”, Mimbar Jurnal Sosial dan Pembangunan, Volume XXI No. 1 Januari- Maret 2005:81-92.). Selain keadaan boros KUHPerdata tidak memberikan pengecualian terhadap mereka yang di taruh di bawah pengampuan. Terhadap mereka yang ditaruh dibawah pengampuan karena alasan boros maka masih berhak membuat wasiat maupun melangsungkan perkawinan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 446 dan 452 KUH Perdata. Namun demikian, Scholten menyamakan akibat hukum pengampuan antara mereka yang lemah ingatan dengan boros yaitu kurandus tidak cakap bertindak dalam bidang hukum kekayaan saja (Lihat R Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safiodin, loc.cit, hal. 198.). 2. Tujuan dan Prosedur Pengampuan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa pengampuan adalah perwalian terhadap orang dewasa yang disebabkan keadaan tertentu dinyatakan tidak cakap hukum. Pengertian kecakapan bertindak (handelingbekwaamheid) sendiri adalah kewenangan untuk bertindak pada umumnya. Hal ini dibedakan dengan kewenangan bertindak 308 (handelingsbevoegdheid) yaitu kewenangan bertindak yang bersifat khusus yang tertuju pada orang-orang tertentu dan untuk tindakan- tindakan hukum tertentu [Lihat J Satrio, Hukum Pribadi: Bagaian 1 Persoon Alamiah, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hal 55-56.]. Adapun kewenangan bertindak dapat dibedakan dengan kewenangan hukum (rechbevoegdheid) atau kewenangan untuk menjadi pendukung hak dan kewajiban di dalam hukum (Lihat Ibid., hal.55.). Dengan demikian, orang yang tidak cakap tetap memiliki hak dan kewajiban sebagai subjek hukum hanya saja tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sendiri atau melakukan perbuatan hukumnya sendiri akan tetapi dilakukan melalui wakilnya. Terhadap orang yang ditaruh dibawah pengampuan maka perbuatan hukumnya diwakili oleh pengampunya (curator). Selain orang yang ditaruh dibawah pengampuan, maka mereka yang dinyatakan tidak cakap atau tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum adalah mereka yang belum dewasa. Adapun ukuran untuk dinyatakan dewasa adalah umur. Umur dipakai untuk mengukur apakah orang yang melakukan tindakan-tindakan hukum sudah bisa atau paling tidak bisa diangap menyadari sepenuhnya akibat dari perbuatannya (Lihat Ibid., hal 53.). Adapun pihak yang mewakili orang yang belum dewasa adalah orang tua atau wali. Berdasarkan hal tersebut di atas orang yang tidak cakap dianggap belum mampu sepenuhnya menyadari akan tindakan-tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukannya. Oleh karenanya, mereka perlu dilindungi dari tindakan-tindakan atau perbuatan yang dapat merugikan dirinya sendiri maupun orang lain. Orang yang tidak cakap dianggap tidak mampu mengurus kepentingannya sendiri maupun harta bendanya. Oleh karenanya perlu ditunjuk pihak yang dapat mengurus dan mewakili pihak yang tidak cakap dalam melakukan tindakan-tindakan atau perbuatan hukum atas nama pihak yang diampu atau diwakili. Untuk seseorang ditaruh dibawah pengampuan maka perlu melalui permohonan ke pengadilan. Adapun pihak yang berhak mengajukan 309 permohonan adalah setiap keluarga sedarah dan suami atau istri dalam hal seseorang mengalami keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap. Apabila keluarga sedarah maupun suami atau istri tidak ada maka jaksa memiliki kewenangan guna melakukan permohonan orang tersebut ditaruh dibawah pengampuan. Selanjutnya untuk keborosan maka pihak yang berhak mengajukan permohonan pengampuan adalah keluarga dalam garis lurus dan oleh sanak keluarganya dalam garis menyimpang sampai derajat keempat atau diajukan oleh suami atau istri orang yang ditaruh dibawah pengampuan. Untuk alasan lemah pikiran maka permohonan dapat dilakukan sendiri oleh yang bersangkutan. Kesemuanya sebagaimana diatur dalam Pasal 434-435 KUH Perdata. Mengenai mekanisme pemeriksaan di pengadilan maka terhadap orang yang ditaruh dibawah pengampuan karena alasan boros maupun dungu, sakit otak atau mata gelap adalah sama yaitu dengan menunjukkan fakta- fakta serta bukti-bukti dan saksi. Selanjutnya perlu didengar juga keluarga sedarah dan keluarga semenda. Tarakhir perlu didengar orang yang akan ditaruh dibawah pengampuan. Hal yang berbeda untuk orang yang ditaruh dibawah pengampuan karena alasan lemah pikiran, maka prosedur pemeriksaan sebagaimana orang yang boros, dungu, sakit otak atau mata gelap tidak perlu dilakukan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 436-440 KUH Perdata. 3. Berakhirnya Pengampuan. Berdasarkan Pasal 460 KUH Perdata menyebutkan bahwa pengampuan berakhir apabila sebab-sebab yang menyebabkannya telah hilang. Namun demikian, berakhirnya pengampuan tersebut tidaklah terjadi demi hukum akan tetapi melalui proses pengadilan sebagaimana proses untuk menaruh seeorang dalam pengampuan. Kerena pengampuan tidaklah berakhir demi hukum akan tetapi harus melalui mekanisme pengadilan sebagaimana menaruh seseorang dalam pengampuan maka pengakhiran tersebut tidak mungkin dilakukan oleh orang yang ditaruh dibawah pengampuan (curandus), akan tetapi dapat dilakukan oleh pihak- 310 pihak yang dapat mengajukan permohonan pengampuan dalam hal ini adalah keluarga sedarah, suami atau istri dari pengampu. Dengan dilakukannya proses pembatalan pengampuan sama halnya dengan proses permohonan pengampuan maka pemohon disyaratkan untuk mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi demikian pula mendengar keluarga sedarah dan semenda serta pihak terampu guna membuktikan bahwa terampu telah sehat dan dibebaskan dari pengampuan. Sama halnya dengan permohonan pengampuan, maka berakhirnya pengampuan berlaku sejak penetapan diucapkan. ▪ Pengampuan dan Hak Asasi Manusia Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa dengan ditempatkannya seseorang dibawah pengampuan maka oarang tersebut didak lagi cakap melakukan perbuatan atau tindakan hukum. Perbuatan hukum sendiri diartikan sebegai perbuatan yang melahirkan akibat hukum. Masalahnya ketentuan pengampuan yang berlaku di Indonesia berdasarkan KUH Perdata tidak memperhatikan adanya kehendak maupun pilihan orang yang yang ditaruh dibawah pengampuan. Orang yang ditaruh dibawah pengampuan dianggap tidak dapat mengambil keputusan yang baik dan rasional bagi dirinya sendiri maupun harta bendanya sehingga dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Hal ini mengakibatkan seseorang yang mengalami gangguan mental (mental impairment) dianggap tidak cakap hukum sehingga perlu mendapat perlindungan dengan menaruhnya di bawah pengampuan. Konsep pengampuan ini dikenal dengan konsep pendekatan status (status-based approached) yang mengalihkan kewenangan untuk mengambil keputusan kepada seorang pengampu (subtitute decision- making). Pengampu dianggap dapat mengambil keputusan yang terbaik guna kepentingan pihak yang ditaruh dibawah pengampuan. Dalam kaitannya dengan konsep pengampuan, saat ini telah berkembang model paradigma atau model yang mengakomodir konsep hak asasi manusia. Paradigma atau model baru ini dikenal dengan paradigma atau model hak asasi manusia (human rights-based model or paradigm). Dalam model atau paradigma baru ini tidak menegasikan kecakapan bertindak 311 seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengambil keputusan atau memperoleh keputusan akan tetapi sebaliknya, menyediakan dukungan guna dapat melakukan tindakan atau perbuatan hukum (Lihat Telma-Roorda, H.N., Blankman, C & Antokolskia, M.V., “Changing Paradigm of Protection of Vulnerable Adults and Its Implications for The Netherlands, Famili & Recht, Februari 2019, DOI: 10.5553/FenR/000037.). Model atau paradigma ini memungkinkan seseorang yang mengalami gangguan mental untuk melakukan perbuatan atau tindakan hukum dengan bantuan atau dukungan orang lain. Berdasarkan hal ini, model atau paradigma yang baru tersebut menggunakan pendekatan penyediaan dukungan dalam pengambilan keputusan (supported decision-making based- approached) yang menggantikan pendekatan sebelumnya. Meskipun telah terdapat pendekatan yang baru sesuai dengan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia, akan tetapi pendekatan tersebut tidak dapat diterapkan sepenuhnya guna memberikan perlindungan terhadap mereka yang memiliki gangguan mental. Terdapat suatu kondisi dimana pihak yang mengalami gangguan mental tidak dapat berkomunikasi sama sekali dengan orang lain sehingga keputusan tidak dapat diambil meskipun dengan bantuan atau dukungan orang lain. Dalam kondisi seperti ini, maka diperlukan orang yang dapat menafsirkan kehendak pihak yang ditaruh dibawah pengampuan secara objektif guna melindungi kepentingannya. Berdasarkan hal tersebut, konsep pengampuan sebagaimana diatur dalam KUH Perdata masih dimungkinkan sebagai pilihan terakhir (last resort). Berdasarkan hal tersebut di atas, sebelum mengambil keputusan bahwa seseorang ditaruh dibawah pengampuan, maka hakim harus mempertimbangkan kemungkinan seseorang yang akan ditaruh dibawah pengampuan mengambil keputusan secara baik dan rasional dengan dukungan dan bantuan orang lain. Konsep ini tentunya dapat mengharmonisasikan ketentuan dalam KUH Perdata tentang pengampuan dengan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dengan demikian kemungkinan penyandang disabilitas atau gangguan mental ditaruh 312 dibawah pengampuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 UU No. 8 Tahun 2016 adalah pilihan terakhir apabila dukungan dan bantuan terhadap penyandang disabilitas atau ganguan mental guna mengambil keputusan sendiri tidak dimungkinkan. [2.19] Menimbang bahwa Mahkamah telah membaca kesimpulan tertulis Pemohon bertanggal 10 Mei 2023, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 11 Mei 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap Undang Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; (vide: Bukti P-7) 2. Bahwa, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK RI) menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, …”; 3. Bahwa pada hari Rabu tertanggal 31 Agustus 2022 Para Pemohon telah mengajukan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 433 Kitab Undang Undang Hukum Perdata sebagaimana tertuang dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 84/PUU/PAN.MK/AP3/09/2022; 4. Bahwa pada 26 September 2022, Mahkamah Konstitusi melaksanakan pemeriksaan pendahuluan dengan memberikan saran-saran terhadap 313 Permohonan Pengujian Materiil Pasal 433 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut Pasal 433 KUHPerdata) dan atas saran-saran tersebut telah dilakukan dan diajukan Perbaikan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tertanggal 10 Oktober 2022; 5. Bahwa Dr. Akhmad Budi Cahyono, S.H.M.H., menyampaikan yang pada pokoknya, Kitab Undang Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) merupakan produk pemerintah Kolonial yang masih berlaku hingga saat ini melalui Pasal I aturan peralihan UUD Tahun 1945. Kedudukan KUHPerdata sebagai Undang-Undang juga telah diakui, hal ini didasarkan pertimbangan bahwa pencabutan Pasal yang terdapat dalam KUHPerdata didasarkan pada ketentuan Undang-Undang, seperti pengaturan mengenai perkawinan yang dicabut dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengaturan mengenai pertanahan yang diubah dengan UU No. 5 Tahun 1960 tentang UU Pokok Agraria; 6. Bahwa permohonan para Pemohon adalah pengujian materiil undang- undang in casu Pasal 433 KUHPerdata yang menyatakan “Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya, seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan.” terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28G ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, sehingga Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang mengadili permohonan a quo; 7. Bahwa berdasarkan keterangan Dr. Akhmad Budi Cahyono, S.H.M.H. KUHPerdata dapat disamakan dengan undang-undang yang dapat menjadi obyek uji materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, sehingga Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; 314 II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) dan Kepentingan Konstitusional Para Pemohon A. Pemohon I 1. Bahwa Para Pemohon memiliki hak legal standing dalam pengujian UU a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah dan diperkuat oleh Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/2005, Putusan Nomor 011/PUU-V/2007, Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, dan Putusan Nomor 49/PUU-IX/2011; 2. Bahwa berdasarkan bukti P-1, bukti P-2, bukti P-3, bukti P-4 Pemohon I (Yayasan Indonesian Mental Health Association) terbukti merupakan badan hukum Privat yang telah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum Melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0017494.AH.01.04 Tahun 2016 yang diwakili oleh Jenny Rossana Damayanti sebagai Ketua dan Ira Askarina sebagai Bendahara; 3. Bahwa berdasarkan bukti bukti P-9, bukti P-10, bukti P-11, bukti P-12, bukti P-13, bukti P-14 terbukti Pemohon I, telah melakukan berbagai upaya dan tindakan advokasi untuk memperjuangkan hak-hak Penyandang Disabilitas Mental demi terciptanya masyarakat yang inklusif dimana penyandang disabilitas terpenuhi hak-haknya dan berpartisipasi penuh di masyarakat; 4. Bahwa advokasi dan tujuan yang yang dilakukan oleh Pemohon I menjadi terhambat dan tidak mudah tercapai, karena saat ini berdasarkan Pasal 433 KUHPerdata Penyandang Disabilitas Mental harus berada dibawah pengampuan; 5. Bahwa berdasarkan bukti P-14, Mahkamah Konstitusi RI telah mengakui legal standing Pemohon I dalam perkara nomor 135/PUU/XIII/2015, terkait upaya memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas mental melalui Uji Materi Pasal 57 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 315 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang; 6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Pemohon I terbukti memiliki legal standing dan kepentingan konstitusional dalam mengajukan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 433 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; B. Pemohon Perorangan 7. Bahwa berdasarkan bukti P-5 dan bukti P-15 menunjukan bahwasanya Pemohon II (Syaiful Anam) merupakan Warga Negara Indonesia yang menyandang disabilitas mental dengan diagnosa memiliki afektif bipolar depresif dimana Pemohon II pernah menjalani perawatan inap di Rumah Sakit Jiwa dr H Marzoeki Mahdi; 8. Bahwa berdasarkan bukti bukti P-16, bukti P-17 dan bukti P-25 Pemohon II aktif melakukan berbagai kajian filsafat dan menjadi penulis buku yang telah dipublikasikan dan diperjualbelikan. Sebagai penulis, Pemohon II diharuskan untuk membuat berbagai perjanjian terkait penerbitan dan pengurusan royalti atas karya ciptanya; 9. Bahwa berdasarkan bukti P-6, bukti P-18 dan bukti P-26 Pemohon III (Nurhayati Ratna Saridewi) merupakan warga negara Indonesia yang menyandang disabilitas mental dengan diagnosa Skizoafektif Tipe Manik dan Bipolar Affective Disorder yang dapat menimbulkan gejala halusinasi, delusi, depresi dan/atau hiperaktif; 10. Bahwa berdasarkan bukti P-19, Pemohon III aktif sebagai wiraswasta dan diharuskan melakukan tindakan keperdataan dengan pihak lain untuk menjalankan usahanya; 11. Bahwa Pasal 433 KUHPerdata yang menjadi obyek permohonan pengujian materiil ini menyatakan “Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya, seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan”; 316 12. Bahwa penggunaan kata “harus ditempatkan pengampuan” merupakan bentuk kewajiban yang dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan (KUHPerdata) kepada setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya; 13. Bahwa terkait dengan kondisi disabilitas mental yang dialami oleh Pemohon II dan Pemohon III, merupakan pihak yang harus diletakan dibawah Pengampuan sebagaimana diatur dalam Pasal 433 KUHPerdata. Hal tersebut dapat dilihat dalam praktik penetapan pengampuan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri sebagaimana tertuang dalam bukti P-27, bukti P-28, bukti P-29 yang menunjukan Pengadilan memberikan penetapan pengampuan sebagaimana diatur dalam Pasal 433 KUHPerdata dengan alasan Terampu terdiagnosa memiliki Skizofrenia, Bipolar dan/atau Depresi; 14. Bahwa dengan adanya ketentuan yang mengharuskan orang dengan Skizofrenia, Bipolar dan/atau Depresi harus berada dibawah pengampuan, maka Pemohon II dan Pemohon III merupakan piihak yang mengalami kerugian konstitusional atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi kerugian konstitusional untuk diletakkan dibawah Pengampuan berdasarkan Pasal 433 KUHPerdata; 15. Bahwa tanggapan Pemerintah dan DPR yang menyatakan bahwasanya Pemohon II dan Pemohon III tidak memiliki kompetensi karena tidak berada dibawah pengampuan terbantah karena Pasal 446 KUHPerdata secara jelas menyatakan “…semua tindak perdata yang setelah itu dilakukan oleh orang yang ditempatkan di bawah pengampuan, adalah batal demi hukum…” hal tersebut terbukti dari bukti P-31 yakni Penetapan Pengadilan Sungai Penuh Nomor : 32/PDT/G/2017/PN.Spn yang menyatakan “Ripin berada dibawah pengampuan dari Gunawan Chandra, S.E. dan Yulwati oleh karena itu Viktorianus Gulo, S.H.M.H. (Advokat/Pengacara) tidak berhak mewakili kepentingan Ripin; 317 16. Bahwa dengan diterimanya Ripin sebagai pihak terkait dalam Pengujian Materiil Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dengan Nomor Perkara PUU No. 93/PUU-XX/2022 sehingga dalil yang menyatakan tidak adanya pihak yang pernah mengalami Pengampuan mengajukan keberatan karena hak konstitusionalnya dirugikan sebagaimana disampaikan oleh Presiden dan DPR menjadi terbantahkan; 17. Bahwa pengujian materiil Pasal 433 KUHPerdata tidak hanya untuk kepentingan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III namun untuk kepentingan Para Penyandang Disabilitas khususnya Penyandang Disabilitas Mental, sehingga Penyandang Disabilitas Mental tidak dapat lagi ditetapkan di bawah Pengampuan berdasarkan Pasal 433 KUHPerdata. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pihak-pihak yang memiliki kepentingan yang sama dengan Permohonan yang diajukan oleh para pemohon sebagai pihak terkait antara lain Komisi Nasional Disabilitas, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Ripin. Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon juga mendapatkan dukungan melalui amicus curiae yang diajukan oleh Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), Formasi Disabilitas, Komite Disabilitas Daerah Istimewa Yogyakarta, Human Rights Watch dan lainya; 18. Bahwa permohonan Pengujian Materiil Pasal 433 KUHPerdata merupakan upaya untuk mendorong pemerintah Indonesia untuk melaksanakan kewajibannya sebagai negara pihak dalam Konvensi Hak Penyandang Disabilitas/Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Selanjutnya disebut CRPD) yang telah diratifikasi melalui Undang-undang nomor 19 Tahun 2011, serta melaksanakan rekomendasi dari Komite Hak Penyandang Disabilitas pada Oktober 2022 yang secara khusus meminta pemerintah Indonesia untuk merubah Pasal 433 KUHPerdata (vide Bukti P - 32); 19. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III memiliki legal memiliki legal standing dan kepentingan 318 konstitusional dalam mengajukan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 433 KUHPerdata terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. III. Tentang Pokok Perkara A. Kata Dungu, Gila, Mata Gelap dan Keborosan Berdasarkan Pasal 433 KUHPerdata Juga Masih Dikenakan Kepada Penyandang Disabilitas Mental 1. Bahwa berdasarkan Perbaikan Permohonan pengujian materiil Pasal 433 KUHPerdata yang diajukan oleh para Termohon Tertanggal 10 Oktober 2023, pada petitumnya meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa Materi Pasal 433 KUHPerdata bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang kata “dungu”, “gila”, “mata gelap” dan/atau “keborosan” dimaknai sebagai penyandang disabilitas mental; 2. Bahwa Dr. Akhmad Budi Cahyono, S.H.M.H., menjelaskan pada pokoknya, KUHPerdata tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan dungu, sakit otak, atau mata gelap, namun para ahli mengklasifikasikan orang yang berada dibawah pengampuan salah satunya karena alasan lemah pikir dan kekurangan daya pikir … Belanda saat ini sudah tidak menggunakan istilah seperti itu namun menggunakan istilah On Account Mental Disorder atau orang yang memiliki gangguan mental”; 3. Bahwa dr. Ronny Tri Wirasto, SpKJ dalam persidangan menjelaskan “gangguan mental atau gangguan jiwa itu juga menyebabkan suatu disabilitas yang ini kemudian dimaknai sebagai disabilitas mental”; 4. Bahwa berdasarkan Bukti P-27 Pengadilan Negeri Padang menetapkan pengampuan dengan alasan Terampu mengalami gangguan jiwa (Skizofrenia), berdasarkan bukti P-28 Pengadilan Negeri Wates menetapkan pengampuan dengan alasan Terampu mengalami Bipolar, berdasarkan Bukti P-29 Pengadilan Negeri Malang menetapkan pengampuan dengan alasan Terampu menderita gangguan sakit kejiwaan/depresi berat. Bukti-bukti tersebut 319 merupakan tiga dari puluhan penetapan Pengadilan yang menetapkan pengampuan sebagaimana dikumpulkan dan dilakukan kajian oleh Pemohon I dan disampaikan dalam bukti P-9 dan Bukti P-24; 5. Bahwa Skizofrenia, Bipolar, Depresi merupakan kategorisasi yang dapat ditafsirkan sebagai penyandang disabilitas mental, sebagaimana tertuang dalam penjelasan Pasal 4 huruf c UU No. 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas yang menyatakan “yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas Mental” adalah terganggunya fungsi pikir, emosi dan perilaku antara lain: a. Psikososial diantaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas dan ganggun kepribadiaan dan b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autis dan hiperaktif”; 6. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan dalam persidangan, kata dungu, gila, mata gelap atau keborosan sebagaimana diatur dalam Pasal 433 KUHPerdata sampai dengan saat ini dikenakan kepada Penyandang Disabilitas Mental, sehingga Petitum yang dimintakan para Pemohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Materi Pasal 433 KUHPerdata bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang kata “dungu”, “gila”, “mata gelap” dan/atau “keborosan” dimaknai sebagai penyandang disabilitas mental memiliki dasar dan alasan untuk dikabulkan; B. Pasal 433 KUHPerdata Merupakan Produk Kolonial Yang Sudah Usang dan Tidak Sesuai Dengan Perkembangan Zaman 1. Bahwa Dr. Akhmad Budi Cahyono, S.H.M.H., menerangkan, “KUHPerdata merupakan produk pemerintah Kolonial Belanda yang masih berlaku hingga saat ini, melalui Pasal 2 aturan peralihan UUD NRI 1945 sebelum dilakukan amandemen dan Pasal 1 Aturan Peralihan UUD NRI 1945 pasca dilakukannya amandemen”; 2. Bahwa menurut Bhargavi Venkatasubmaniam Davar, Ph.D. menerangkan, Ketentuan mengenai pengingkaran atau pembatasan atas kapasitas hukum dari kelompok orang-orang ini sudah lebih dari 320 dua abad di banyak negara, ketentuan hukum itu berasal dari sejarah kolonial dari suatu negara, ketentuan tersebut tidak universal tetapi kontekstual pada fungsi dan tujuan politis dari para penjajah; 3. Bahwa menurut Dr. dr. Irmansyah, SpKJ(K) sebagai ahli menjelaskan “pada tahun 1800an, saat KUHPerdata ditulis, perilaku yang tidak sesuai dengan norma sosial belum dianggap sebagai kondisi medis, yang masih dikaitkan dengan hal yang bersifat spiritual dan budaya. Akibatnya mereka ditelantarkan, diasingkan. Perlakuaan yang keliru memperparah kondisi individu dengan gangguan sikap dan perilaku seperti dungu, gila dan mata gelap; 4. Bahwa lebih lanjut menurut Dr. dr. Irmansyah, SpKJ(K) menjelaskan, Pengobatan disabilitas mental berubah drastis sejak ditemukannya obat Klorpromazin pada tahun 1950. Obat ini terbukti mampu mengatasi berbagai gejala psikososial pada penyandang skizofrenia dan disabilitas mental lain. Berbagai gejala menghilang dan penyandang disabilitas mental dianggap mampu hidup Kembali di masyarakat. Hingga kini lebih dari 100 jenis obat-obat yang tersedia untuk Penyandang Disabilitas Mental. Selain itu, penanganan non obat, dengan tujuan untuk mendukung proses pemulihan, juga berkembang seperti Cognitive Behavior Therapy (CBT), terapi keluarga, grup terapi dan lainya. Perawatan di rumah sakit untuk penyandang disabilitas mental menjadi pilihan terakhir dan umumnya hanya untuk periode akut yang bersifat sementara; 5. Bahwa Prof. Dr. Elizabeth Kristi Poerwandari, M. Hum. menjelaskan, disabilitas yang bersifat temporer seperti Depresi dapat dipulihkan dengan terapi/konseling dan/atau obat. Pada individu seperti ini mayoritas waktu kehidupannya dapat dijalani secara baik tanpa disabilitas. Untuk gangguan Kesehatan mental berat seperti Skizofrenia dapat disamakan dengan orang yang mengalami Kesehatan fisik seperti darah tinggi, gangguan jantung dan sebagainya, orang tersebut memerlukan obat secara rutin yang dapat menstabilkan kondisinya. Ketika kondisi stabil, dosis obat dapat 321 diperkecil. Kondisi disabilitas dapat diminimalkan dan kondisi abilitasnya dapat dimaksimalkan dengan obat, dukungan sosial dari lingkungan dan terapi/konseling Ketika diperlukan; 6. Bahwa menurut Dr. dr. Irmansyah, SpKJ(K) pada pokoknya menjelaskan, disabilitas mental kini sama dengan penyakit fisik umumnya. Pengobatan disabilitas mental kini sudah sangat maju dan memungkinkan penyandang disabilitas mental hidup normal dan mandiri di tengah masyarakat, dengan sikap dan perilaku yang dapat diterima. Proses pikir penyandang disabilitas mental umumnya juga normal dan mampu membuat keputusan terbaik. Sebagian disabilitas mental memiliki perjalanan penyakit yang dinamis dengan kekambuhan yang hilang timbul. Pada kondisi tertentu penyandang disabilitas mental perlu mendapat bantuan dalam kehidupan sehari- hari termasuk dalam membuat keputusan. Namun kondisi ini umumnya tidak menetap dan dengan pengobatan yang baik kondisi penyandang disabilitas mental pulih dengan cepat”; 7. Bahwa Bhargavi Venkatasubmaniam Davar, Ph.D menerangkan, “Sebagian kelompok menjadi korban dari ketentuan-ketentuan pembatasan atas kapasitas hukum, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, gelandangan, orang idiot, orang lemah pikiran. Seiring berjalannya waktu ke arah modernisasi kelompok ini memiliki akses terhadap berbagai fasilitas kesehatan yang mendukung”; 8. Bahwa menurut dr. Rony Tri Wirasto, SpKJ, menjelaskan, berdasarkan pengalaman dalam pelaksanaan project menciptakan kemandirian kepada Penyandang Skizofrenia di Yogyakarta menjelaskan pada pokoknya Pasien-pasien dengan skizofrenia yang awalnya direhabilitasi, dengan adanya dukungan-dukungan yang diberikan, saat ini sudah bisa bekerja Kembali; 9. Bahwa menurut Dr. Akhmad Budi Cahyono, S.H.M.H., pada pokoknya menjelaskan, karena peristiwa-peristiwa “dungu”, “gila”, “mata gelap”, “keborosan”, Ketika dulu belum ada terapi dan pengobatannya, makanya kondisi tersebut dikaitkan dengan status seseorang yang 322 mengalami kondisi tersebut, sehingga orang yang mengalami kondisi seperti ini langsung dianggap tidak cakap sehingga tidak dapat melakukan perbuatan hukum. Konsep yang baru sekarang memungkinkan seorang penyandang disabilitas melakukan perbuatan hukum dengan bantuan atau dukungan dari orang lain; 10. Bahwa berdasarkan uraian yang disampaikan oleh para ahli dalam persidangan, menjelaskan bahwasanya konsep pengampuan sebagaimana Pasal 433 KUHPerdata yang disusun lebih dari 200 tahun yang lalu pada era kolonial sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, ilmu kedokteran dan farmasi, perawatan, teknologi, tingkat kesadaran masyarakat, serta perkembangan konsep hak asasi manusia sehingga tidak layak untuk tetap diterapkan; C. Pengampuan Tidak Melindungi Penyandang Disabilitas Mental 1. Bahwa pandangan awal Presiden yang diwakili oleh Kementerian Hukum dan HAM dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada keterangannya di Mahkamah Konstitusi pada pokoknya menyatakan, Pengampuan sebagaimana diatur dalam Pasal 433 KUHPerdata merupakan bentuk perlindungan kepada penyandang disabilitas mental, pandangan tersebut bertentangan dengan pendapat ahli, saksi dan bukti-bukti yang telah diajukan dalam persidangan, sebagaimana akan kami uraikan dibawah ini; 2. Bahwa Steven Allen LLB (Hons) sebagai ahli menjelaskan, pada pokoknya pembatasan atau penyangkalan kapasitas hukum dan pemaksaan substitute decision making (Pengampuan) atas dasar disabilitas selalu bertentangan dengan hak atas pengakuan yang sama di hadapan hukum dan merupakan campur tangan yang mendalam dalam kehidupan penyandang disabilitas. Sementara sistem pengampunan sering dianggap sebagai tindakan “perlindungan”, sistem tersebut gagal untuk mengakui bahwa pengingkaran terhadap kapasitas hukum itu sendiri merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan membuat para penyandang disabilitas rentan terhadap pembatasan yang berat dalam 323 menjalankan berbagai hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya, mengurangi status mereka sebagai warga negara penuh dan menyangkal perlindungan hukum dalam mempertahankan klaim hak asasi manusia mereka; 3. Bahwa Prof. Gerard Quinn, BA. LLB, LL.M S.J.D, sebagai menjelaskan, Mereka yang dianggap tidak memiliki kapasitas hukum untuk bertindak seringkali ditempatkan dibawah pengampuan, dimana ditunjuk pihak yang mengambil keputusan untuk bertindak untuk dan atas nama mereka. Hal ini merupakan bentuk kematiaan perdata bagi mereka. Seseorang yang dinyatakan tidak kompeten secara hukum biasanya tidak dapat menikah, tidak dapat membentuk keluarga, tidak dapat dengan bebas berhubungan dengan orang lain, tidak dapat memiliki harta benda atau mengelola keuangan, tidak dapat memberikan persetujuan untuk prosedur medis; 4. Bahwa lebih lanjut Prof. Gerard Quinn, BA. LLB, LL.M S.J.D, menjelaskan, mereka yang berada dibawah pengampuan tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih dalam pemilihan umum, sebuah hak yang dapat memungkinkan mereka untuk dapat mempengaruhi peraturan perundang-undangan yang menempatkan mereka dibawah pengampuan. Begitu Pula mereka biasanya tidak memiliki hak untuk menyampaikan gugatan atau tuntutan di pengadilan atas nama mereka sendiri; 5. Bahwa Dr. dr. Irmansyah, Sp.KJ(K) menjelaskan, Pengampuan menempatkan penyandang disabilitas mental pada kondisi yang tidak berdaya. Ide, pendapat dan kreativitas mereka tidak didengar. Mereka akan pasif dan harus menerima keputusan pengampu. Akibatnya mereka semakin tidak percaya diri, tidak berdaya dan menjauhkan mereka dari proses pemulihan. Pengampuan juga akan memperkuat stigma di masyarakat, memperkuat stempel yang melekat pada penyandang disabilitas sebagai individu yang tidak berdaya dan tidak berguna bagi masyarakat. Masyarakat akan menjauh dan proses pemulihan, akan cenderung menelantarkan dan mengeksploitasi, dan 324 upaya hidup bersama masyarakat menjadi sulit. Akhirnya membuat frustasi, menambah tekanan (stress) dan dapat mengantarkan penderita pada kondisi semakin parah”; 6. Bahwa Prof. Dr. Elizabeth Kristi Poerwandari, M.Hum., menjelaskan, Pasal 433 KUH Perdata sesungguhnya merefleksikan stigmatisasi terhadap penyandang disabilitas mental yakni karena Pasal 433 KUHPerdata masih menggunakan istilah dungu, sakit otak, atau mata gelap, serta penyandang disabilitas mental harus ditaruh di bawah pengampuan, bahkan ketika ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Kami mengusulkan perbaikan perlu dilakukan, yakni dengan tidak memberlakukan lagi pasal di atas terlebih dengan Indonesia telah mengesahkan CRPD yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011; 7. Bahwa berdasarkan Bukti P-30 dan Bukti P-31 menunjukan bahwasanya Ripin tidak bisa melakukan tindakan keperdataan termasuk didalamnya memberikan surat kuasa kepada pengacara untuk mempertahankan hak-haknya secara keperdataan, hal ini menunjukan telah terjadinya kematian secara keperdataan oleh Ripin ketika berada dibawah pengampuan sebagaimana diatur dalam Pasal 433 KUHPerdata; 8. Bahwa berdasarkan Dr. Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H. pada pokoknya menjelaskan pengampuan merupakan jalan terakhir (last resource), dalam hal dukungan atau bantuan itu tetap tidak dimungkinkan, apabila terhadap seseorang yang mengalami penyandang disabilitas, misalnya orang yang dalam keadaan koma, seperti putra mahkota Saudi Arabia yang mengalami Koma; 9. Bahwa “kondisi koma yang dapat dikenakan pengampuan sebagai jalan terakhir (last resource)” sebagaimana dimaksud oleh Dr. Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H. di atas, bukan merupakan obyek norma yang dimohonkan dalam permohonan a quo sehingga tidak tepat dikenakan pengampuan kepada penyandang disabilitas mental karena Penyandang Disabilitas Mental berbeda dengan orang yang dalam 325 kondisi koma dimana sama sekali tidak bisa memberikan respon apapun juga; 10. Bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan ahli sebagaimana kami uraikan di atas, dapat disimpulkan bahwasanya Pengampuan kepada Penyandang Disabilitas Mental mematikan hak keperdataan dan membuat para penyandang disabilitas mental rentan terhadap pelanggaran pelbagai hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya, mengurangi status mereka sebagai warga negara penuh dan menyangkal perlindungan hukum dalam mempertahankan klaim hak asasi manusia mereka; D. Pengakuan Atas Kapasitas Hukum Menguntungkan Penyandang Disabilitas Mental 1. Bahwa Risnawati Utami, S.H. M.S./IHPM menerangkan, kapasitas hukum untuk menjadi pemegang hak memberikan hak kepada seseorang untuk mendapatkan perlindungan penuh atas haknya oleh sistem hukum. Kapasitas hukum untuk bertindak berdasarkan hukum mengakui orang tersebut sebagai agen dengan kekuasaan untuk terlibat dalam transaksi dan membuat, mengubah, atau mengakhiri hubungan hukum. Pasal 12 ayat (5) CRPD seperti yang dijelaskan sebelumnya, yang menguraikan kewajiban Negara-negara Pihak untuk “mengambil semua langkah yang tepat dan efektif untuk memastikan persamaan hak penyandang disabilitas untuk memiliki atau mewarisi. properti, untuk mengontrol urusan keuangan mereka sendiri dan untuk memiliki akses yang sama ke pinjaman bank, hipotek dan bentuk kredit keuangan lainnya, dan memastikan bahwa penyandang disabilitas tidak dirampas properti mereka secara sewenang-wenang.”; 2. Bahwa Steven Allen LLB (Hons) menjelaskan, mempertahankan hak atas kapasitas hukum memastikan bahwa penyandang disabilitas memiliki kemungkinan secara hukum dan fakta untuk menentang pelanggaran hak asasi manusia mereka, dan dapat diakui sebagai pemegang hak asasi manusia lainnya atas dasar kesetaraan dengan 326 orang lain. Konsekuensi dari pergeseran ini adalah untuk meningkatkan penghormatan terhadap martabat dan otonomi penyandang disabilitas, memungkinkan mereka untuk hidup dengan kemandirian dan dukungan dalam masyarakat, dan benar-benar menjadi pencipta kehidupan mereka sendiri; 3. Bahwa Prof. Gerard Quinn, BA. LLB, LL.M S.J.D, menjelaskan, bahwasanya pengakuan terhadap kapasitas hukum seseorang secara penuh adalah pintu masuk untuk menjalankan otonomi dan hak-hak lainya. Pengakuan tersebut mengembalikan hak seseorang atas hidupnya termasuk hak untuk bersuara, hak untuk memilih, hak untuk mengontrol, hak untuk berpendapat dan didengarkan serta hak agar kehendaknya dihargai oleh orang lain; 4. Bahwa lebih lanjuta Prof. Gerard Quinn, BA. LLB, LL.M S.J.D menjelaskan Pengembalian kapasitas hukum melalui pemberian Supported decision making, memaksa masyarakat untuk berfokus bagaimana menjangkau, pihak-pihak yang sebelumnya dianggap tidak bisa dijangkau. Melalui penekanan kepada Supported decision making terjadi perkembangan cara-cara dan penemuan baru untuk menguak tirai yang selama ini menutup orang-orang yang tersembunyi dibalik tirai disabilitas; 5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan pemberikan kapasitas hukum kepada penyandang disabilitas mental, sebagai upaya untuk memungkinkan penyandang disabilitas mental untuk hidup dengan kemandirian dan mendapat dukungan dalam masyarakat; E. Perubahan Paradigma Kepada Hak Penyandang Disabilitas Mental 1. Bahwa Prof. Gerard Quinn, BA. LLB, LL.M S.J.D, menerangkan “Banyak sistem hukum di masa lalu yang tidak sepenuhnya menghilangkan hak kepribadian orang-orang tersebut, sistem hukum tersebut mengalihkan pelaksanaan hak-hak ini kepada pihak ketiga (pengganti pembuat keputusan/Pengampu) dan menempatkan pihak- pihak tersebut di bawah kewajiban hanya untuk bertindak demi 327 kepentingan yang “terbaik” untuk orang yang bersangkutan. Pengaturan ini tidak pernah memuaskan dan bahkan jika demikian, Pemerintah biasanya tidak memiliki sarana untuk mengawasi bagaimana kekuasaan tersebut digunakan/disalahgunakan. Permasalahan dari menghilangkan kepribadian dan mengalihkan hak kepribadian kepada pihak ketiga telah diakui sebagai permasalahan pada pertengahan 1990-an”; 2. Bahwa Fajri Nursyamsi, S.H., M.H. menjelaskan, pada pokoknya CRPD menempatkan kapasitas mental sebagai suatu hasil dari interaksi individu dan lingkungan sosial, sehingga apabila ada hambatan dalam aspek kapasitas mental maka yang harus diubah adalah pola interaksi individu dan lingkungan sosialnya, bukan fokus kepada memperbaiki atau menyembuhkan orangnya. Perubahan itu harus dilakukan tanpa mengurangi sedikitpun pengakuan terhadap kapasitas hukum orang tersebut. Dalam paragraf 28 General Comment CRPD, Komite CRPD menegaskan bahwa setiap orang, terlepas dari kondisi disabilitas atau kemampuannya dalam mengambil keputusan, memiliki Kapasitas Hukum. Penjelasan dalam paragraf 28 inilah yang menegaskan bahwa pelaksanaan kapasitas hukum bukanlah hasil dari penentuan kapasitas mental, sehingga kedua konsep ini tidak boleh digabungkan”; 3. Bahwa Risnawati Utami, S.H. M.S./IHPM menegaskan pada pokoknya, CRPD hadir dalam hal ini untuk memberikan perspektif baru dalam “universal legal capacity” dari yang sebelumnya merupakan rezim guardianship yang tertuang dalam Pasal 433 KUHPerdata; 4. Bahwa lebih lanjut Steven Allen LLB (Hons) menjelaskan, CRPD memberikan dorongan untuk 'pergeseran paradigma’ dari pendekatan tradisional ke pendekatan berbasis hak asasi manusia. Lebih khusus lagi, 'pergeseran' ini meminta para pembuat kebijakan, pengadilan, pengemban tugas, dan masyarakat kita untuk menjauh dari impuls lama yang eksklusif, medis, dan paternalistik di masa lalu yang didasarkan pada pengucilan, manajemen, kontrol, dan perawatan 328 hukum dan sosial, menuju pendekatan berbasis hak asasi manusia terhadap disabilitas yang sepenuhnya mengakui martabat dan otonomi penyandang disabilitas sebagai subjek hak. Dengan demikian, CRPD menciptakan “wacana hak” baru yang berfokus pada pemberdayaan penyandang disabilitas, dan menetapkan kewajiban yang jelas bagi Negara Pihak untuk mencegah diskriminasi atas dasar disabilitas dalam undang-undang, kebijakan, dan praktik; 5. Bahwa lebih jauh Steven Allen LLB (Hons) menjelaskan, pendekatan diskriminatif yang menggambarkan penyandang disabilitas sebagai 'defisit', pendekatan berbasis hak asasi manusia menuntut fokus pada identifikasi hambatan hukum, politik, sosial, lingkungan dan sikap terhadap pelaksanaan hak. Antara lain, Negara Pihak CRPD memiliki kewajiban umum yang luas sebagaimana diatur dalam Pasal 4, termasuk mengadopsi tindakan legislatif, administratif dan tindakan lain untuk melaksanakan hak-hak CRPD; untuk mengubah atau menghapus undang-undang, peraturan, kebiasaan atau praktik yang mendiskriminasi penyandang disabilitas; dan menahan diri dari terlibat dalam tindakan atau praktik yang tidak sesuai dengan CRPD; 6. Bahwa berdasarkan keterangan ahli yang telah diuraikan di atas, terdapat perubahan paradigma yang fundamental dari pendekatan tradisional ke pendekatan berbasis hak asasi manusia yang sepenuhnya mengakui martabat dan otonomi penyandang disabilitas mental sebagai subjek hak; F. Dorongan Perubahan Global Dari Sistem Pengampuan yang Menerapkan Pengambilan Keputusan Pengganti (Substitute Decision Making) Menjadi Pendekatan yang Menerapkan Dukungan Pengambilan Keputusan (Supported Decision Making) 1. Bahwa Prof. Gerard Quinn, BA. LLB, LL.M S.J.D menjelaskan, konsep supportive decision making yang menjadi terkenal oleh pasal 12 CRPD pada saat ini betul-betul menjadi pusat gravitasi baru dari reformasi hukum di seluruh dunia. Konsep ini sangat sesuai dengan ilmu pengetahuan terutama ide bahwasanya pengambilan keputusan 329 adalah atau bisa menjadi sebuah aktivitas sosial. Masyarakat bergantung satu sama lain untuk berbagai dukungan dan masukan- masukan, kebanyakan dari kita memiliki berlapis-lapis modal sosial di dalam kehidupan kita, namun penyandang disabilitas sebagian besar tidak memilikinya oleh karena itu dorongan terhadap supportive decision making sebagai sebuah alternatif terhadap pengampuan menjadi masuk akal dan berkelanjutan. Selain daripada itu fokus terhadap supportive decision making untuk berfokus pada bagaimana menjangkau orang-orang yang sebelumnya dianggap tidak dapat di jangkau. Dalam rezim pengampuan tidak ada insentif untuk melakukan hal tersebut, namun pada saat ini dengan adanya penekanan terhadap supportive decision making menimbulkan perkembangan berbagai cara dan penemuan untuk membuka penutup penyandang disabilitas yang selama ini tersembunyi di balik tirai disabilitas. Hal ini merupakan cara-cara baru untuk menginterpretasikan komunikasi secara informal yang berkembang di seluruh dunia; 2. Bahwa Steven Allen LLB (Hons) menjelaskan, pengambilan keputusan yang didukung" dan "dukungan dalam pelaksanaan kapasitas hukum" biasanya digunakan secara bergantian. Pengambilan keputusan memunculkan gambaran sistem dukungan yang diatur, sedangkan dukungan dalam pelaksanaan kapasitas hukum lebih menekankan pada dukungan yang secara jelas terkait dengan pelaksanaan kapasitas hukum. Banyak keputusan sehari-hari yang dibuat orang dalam hidup memiliki sedikit atau tidak ada konsekuensi hukum, tetapi dapat dipahami dengan lebih baik sebagai ungkapan otonomi seseorang. Sementara hukum memang menciptakan aturan perilaku bagi orang-orang, prinsip umumnya adalah bahwa orang memiliki dan menikmati hak untuk membuat keputusan sendiri dan membentuk kehidupan mereka sendiri, mengekspresikan karakter mereka sendiri dan hidup dengan cara yang mereka pilih; 3. Bahwa Dr. Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H. pada pokoknya menjelaskan, dukungan atau support dapat bersifat informal dan 330 formal. Bantuan informal merupakan bantuan secara langsung dari pihak-pihak di sekitarnya, misalnya keluarga, teman atau pihak-pihak lain yang bisa dipercaya. Bantuan secara formal dalam bentuk perdata dapat diberikan melalui pemberian kuasa untuk membantu melakukan perbuatan hukum. Pemberian kuasa berbeda dengan pengampuan, pada pemberian kuasa, penerima kuasa dia bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa dan melakukan tugasnya berdasarkan kehendak atau keinginan si pemberi kuasa, hal ini berbeda dengan pengampuan yang tidak ada kewajiban untuk memperhatikan sebetulnya kehendak riil dari pihak yang diampu; 4. Bahwa terkait dengan pengambilan keputusan dalam bentuk wasiat hidup, Dr. Akhmad Budi Cahyono, S.H.M.H. pada pokoknya juga menjelaskan, wasiat kehidupan merupakan konsep bantuan yang diberikan kepada seseorang yang dikemudian hari mengalami kondisi- kondisi tertentu sehingga orang tersebut tidak bisa melaksanakan perbuatan hukum dalam sebuah perjanjian, maka orang yang ditunjuk sebagai penerima kuasanya itu yang akan melakukan perbuatan hukum pemberi kuasa; 5. Bahwa Saksi Rhino Ariefiansyah dalam menerangkan pada pokoknya, sebagai Penyandang Disabilitas Mental dengan diagnose psychotic schizophrenia, selama ini tidak ada kendala dalam menjalankan tugas dan peranya sebagai pengajar dan peneliti di Departemen Anthropology Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia. Pihak keluarga dan koleganya di tempat kerja sangat mendukung dan membantu kebutuhan saksi bila diperlukan. Saksi juga mendapatkan bantuan dari pihak-pihak professional seperti psikologi, praktisi hukum dan praktisi keuangan untuk membantu saksi dalam mengambil keputusan-keputusan yang diperlukan; 6. Bahwa saksi Rhino Ariefiansyah dalam persidangan menegaskan bahwasanya dukungan yang diberikan oleh keluarga, psikolog, praktisi hukum, dan praktisi keuangan tidak membatasi saksi dalam mengambil keputusan terkait aktivitas keperdataan; 331 7. Bahwa banyak orang mengasosiasikan Penyandang Disabilitas Mental tidak memiliki kapasitas hukum, dikarenakan mereka melihat kondisi Penyandang Disabilitas Mental yang tidak terurus di jalan. Terkait dengan hal tersebut, Saksi Rhino Ariefiansyah pada pokoknya menjelaskan perbedaan saksi dengan kelompok lain, adalah adanya “support system”, mereka yang kita lihat di pinggir jalan dan yang berada di panti-panti, kondisi secara medis mungkin sama dengan saksi, tetapi yang membedakan adanya support system yang dimiliki saksi; saksi memiliki support system; 8. Bahwa terkait dengan praktik dukungan dalam menjalankan kapasitas hukum bagi Penyandang disabilitas mental, saksi Salwa Paramitha dalam persidangan pada pokoknya menyampaikan saksi yang merupakan Penyandang Disabilitas Mental dengan diagnosa Bipolar Disorder yang saat ini sedang menempuh Pendidikan pascasarjana di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, dengan dukungan program Beasiswa Unggulan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Melalui Beasiswa tersebut pemerintah memberikan fasilitas dukungan kepada Saksi yang merupakan penyandang disabilitas yakni menyediakan seorang pendamping yang ditunjuk oleh saksi dalam hal ini ayahnya untuk mendukung dan membantu saksi khususnya dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang dituangkan dalam perjanjian pemberian beasiswa; 9. Bahwa lebih lanjut, saksi Salwa Paramitha menjelaskan pada pokoknya pada saat menjalankan perjanjian beasiswa, “pendamping” memberikan informasi mengenai isi perjanjian khususnya hak dan kewajiban. Walaupun disediakan “pendamping”, saksi salwa menegaskan bahwasanya pengambilan keputusan ada ditangan saksi bukan pendamping; 10. Bahwa Steven Allen LLB (Hons) menerangkan pada pokoknya, dalam mengambil keputusan-keputusan orang-orang pada umumnya membutuhkan bantuan dari pihak lain sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, sebagai contohnya saya sebagai ahli 332 hukum yang tidak memahami skema investasi pasti akan membutuhkan bantuan dari ahli ekonomi atau investasi dalam saya mengambil keputusan untuk berinvestasi; 11. Bahwa lebih lanjut Steven Allen LLB (Hons) menjelaskan pada pokoknya berbagai contoh "Pengambilan keputusan yang didukung" dan "dukungan dalam pelaksanaan kapasitas hukum" antara lain: a. Support agreements: adalah perjanjian tertulis oleh orang yang membutuhkan dukungan dari satu atau lebih orang yang setuju untuk memberikan dukungan. Mereka mungkin berhubungan dengan bidang kehidupan yang relatif terbatas, atau bisa lebih luas, bergantung pada kemauan dan preferensi orang yang menerima dukungan. Perjanjian tersebut dapat berupa perjanjian informal, meskipun beberapa yurisdiksi memiliki mekanisme untuk membuat perjanjian tersebut didaftarkan atau disahkan oleh otoritas peradilan dan/atau notaris. Model ini diadopsi dan dikembangkan oleh negara Kolombia, Kostarika dan Peru; b. Advance planning: adalah model dukungan perjanjian yang dibuat dengan ekspektasi periode waktu mendatang, di mana seseorang mengharapkan pengurangan keterampilan pengambilan keputusan mereka di masa depan, menetapkan ekspresi keinginan dan preferensi yang jelas yang dapat dilaksanakan oleh orang yang ditunjuk pada titik yang ditentukan secara khusus. Berbagai sistem menganggap ini berguna untuk orang dengan kesehatan degeneratif dan kondisi kognitif (termasuk kondisi yang berkaitan dengan usia), serta untuk orang dengan disabilitas psikososial yang mengalami kondisi berfluktuasi atau siklus yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan mereka. Mereka juga sering membutuhkan persetujuan yudisial, pendaftaran atau otorisasi oleh notaris, dan kadang-kadang dikenal sebagai "arahan di muka", "surat kuasa abadi" atau "wasiat hidup". Konsep ini diadopsi dan dikembangkan di Negara Britania Raya, Kolombia dan Peru; 333 c. Akomodasi yang masuk akal dan prosedural, Pasal 2 CRPD mendefinisikan akomodasi yang wajar sebagai “modifikasi dan penyesuaian yang diperlukan dan sesuai, tidak menimbulkan beban yang tidak proporsional atau tidak semestinya, jika diperlukan dalam kasus tertentu, untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental atas dasar kesetaraan dengan orang lain bagi penyandang disabilitas”. Misalnya, di negara Afrika Selatan, hukum pidana memungkinkan penunjukan perantara untuk memfasilitasi komunikasi dan agar saksi dapat memberikan kesaksian. Berbagai undang-undang dan praktik peradilan lainnya di negara tersebut telah memunculkan berbagai akomodasi prosedural yang umum digunakan, termasuk pengakuan atas metode/strategi komunikasi alternatif, adaptasi fisik ke ruang sidang, dan penyediaan tenaga pendukung ahli. d. sistem guarantor atau penjamin sebagai dukungan kepada penyandang disabilitas, dimana memungkinkan Penyandang Disabilitas menjalankan dan menyatakan sendiri keinginan mereka. bukan untuk memberikan interpretasi mengenai kepentingan terbaik seseorang; 12. Bahwa Risnawati Utami, S.H. M.S./IHPM Utami pada pokoknya menjelaskan, berdasarkan laporan dari berbagai negara pihak yang telah ditinjaunya sejauh ini, Komite CRPD mengamati adanya kesalahpahaman tentang pelaksanaan CRPD dalam konteks hukum nasional, khususnya tentang ruang lingkup yang tepat dari kewajiban Negara Pihak yang harus dilakukan di dalam negerinya, berdasarkan pasal 12 CRPD tentang Kesetaraan di Depan Hukum. Terlihat adanya kegagalan yang signifikan dalam memahami bahwa model pendekatan disabilitas yang berbasis hak asasi manusia dan belum sepenuhnya menyiratkan pergeseran dari paradigma substitute decision-making ke paradigma supportive decision- making yang sesuai dengan komponen pasal 12 CRPD”; 334 13. Bahwa Berdasarkan keterangan ahli dan bukti yang kami uraikan di atas menunjukan adanya Dorongan Perubahan Global Dari Sistem Pengampuan yang Menerapkan Substitute Decision Making Menjadi Pendekatan yang Menerapkan Supported Decision Making. G. Pentingnya Pengujian Materiil Pasal 433 KUHPerdata Menurut Ahli 1. Bahwa Dr. Suparman Marzuki, S.H. M.Si, sebagai ahli menjelaskan pada pokoknya Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan- keputusan yang begitu penting bagi perubahan hukum, baik perubahan-perubahan konsepsi hukum, maupun perubahan- perubahan kebijakan regulasi oleh DPR dan Pemerintah. Putusan Mahkamah Konstitusi adalah bagian dari upaya membangun peradaban bangsa; 2. Bahwa Prof. Gerard Quinn, BA. LLB, LL.M S.J.D pada pokoknya menyatakan pengujian materiil Pasal 433 KUHPerdata memberikan kesempatan kepada Mahkamah Konstitusi untuk membuat sebuah terobosan yang sejalan dengan Konstitusi, CRPD dan hukum asasi manusia internasional. Hal ini merupakan sebuah kesempatan untuk menghapuskan rezim yang ketinggalan zaman yang penuh dengan diskriminasi dan menimbulkan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia, dan untuk memperkenalkan supported decision making, sebagai mekanisme yang berbasiskan hak serta mengakui dan menerima sifat beragam dan interdependent dari umat manusia. Hal ini merupakan sebuah kesempatan untuk menegaskan pelaksanaan dan penikmatan hak Penyandang Disabilitas serta memastikan inklusi dan partisipasi mereka dalam bermasyarakat secara setara dengan yang lain; 3. Bahwa Prof. Dr. Elizabeth Kristi Poerwandari, M.H.um menyatakan, ahli mengusulkan perbaikan perlu dilakukan, yakni dengan tidak memberlakukan lagi pasal di atas terlebih dengan Indonesia telah mengesahkan CRPD yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Adanya berbagai tantangan dalam melaksanakan Konvensi PBB mengenai Hak-hak penyandang 335 disabilitas tidak dapat menjadi alasan untuk tidak mulai melaksanakannya; 4. Bahwa menurut Steven Allen LLB (Hons) menjelaskan pada pokoknya karena konsep pengampuan sudah tidak relevan lagi, beberapa negara telah menyatakan pengampuan inkonstitusional antara lain: Mahkamah Konstitusi Moldova membatalkan sejumlah ketentuan terkait pengampunan penyandang disabilitas dan akses mereka ke pengadilan, Mahkamah Konstitusi Rumania menemukan Pasal 164 (1) Hukum Perdata Rumania tidak konstitusional; 5. Bahwa berdasarkan uraiaan tersebut di atas, permohonan pengujian materiil Pasal 433 KUHPerdata menjadi momentum penting membuat sebuah terobosan yang sejalan dengan Konstitusi yang ketinggalan zaman yang penuh dengan diskriminasi dan menimbulkan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia; 6. Bahwa berdasarkan uraiaan di atas, tuntutan Para Pemohon yang meminta kepada Majelis Hakim Mahakamah Konstitusi untuk tidak memberlakukan Pasal 433 KUHPerdata kepada orang dengan alasan orang tersebut memiliki disabilitas mental dapat dikabulkan. IV. Pasal 433 Kitab Undang Undang Hukum Perdata Bertentangan Dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 A. Pasal 433 KUHPerdata Menghilangkan Hak Atas Pengakuan, Jaminan, Perlindungan dan Kepastian Hukum Serta Perlakuan yang Sama di Hadapan Hukum yang Merupakan Hak Asasi Manusia yang Tidak Dapat Dikurangi dalam Keadaan Apapun Bagi Penyandang Disabilitas Mental sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) jo Pasal 28I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 1. Bahwa pada ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan “Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”. Lebih lanjut pada ketentuan Pasal 28 I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak 336 untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.”; 2. Bahwa Risnawati Utami, S.H. M.S./IHPM pada pokoknya menjelaskan “Pasal 28D ayat (1), Pasal 28 I ayat (1). UUD NRI Tahun 1945 sejalan dan sesuai dengan Pasal 12 CRPD. Terdapat kesesuaian mengenai prinsip-prinsip kesetaraan di depan hukum bagi penyandang disabilitas dan memastikan semua warga negara penyandang disabilitas memiliki hak yang sama sebagai subjek hukum dalam semua bidang kehidupan dan penghidupan, tanpa kecuali”; 3. Bahwa Dr. Suparman Marzuki, S.H. M.Si pada pokoknya menjelaskan Hak subjek hukum adalah hak yang dalam hukum hak asasi manusia dikategorikan sebagai non-derogable rights, tidak bisa dikecualikan atau dikurangi dalam keadaan apa pun. Mengapa disebut “hak yang tidak bisa dikecualikan”, hal ini untuk menegaskan kemutlakan absolutnya hak sebagai subjek hukum karena apabila bisa dikecualikan atau dikurangi, maka status hukum orang sebagai subjek hukum rentan dialihkan, rentan untuk dicabut; 4. Bahwa untuk menegaskan pentingnya hak atas pengakuan hukum kepada Penyandang Disabilitas, Risnawati Utami, S.H. M.S./IHPM mengutip General Comment CRPD yang menegaskan “Hak atas pengakuan yang sama di hadapan hukum mengandung arti bahwa kecakapan hukum bersifat universal yang melekat pada diri semua orang, berdasarkan kemanusiaannya dan harus ditegakkan bagi penyandang disabilitas atas dasar kesetaraan dengan orang lain. Kapasitas hukum sangat diperlukan untuk pelaksanaan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Hal ini menjadi sangat penting bagi penyandang disabilitas ketika mereka harus membuat keputusan mendasar mengenai kesehatan, pendidikan dan pekerjaan mereka”; (vide Bukti P-23) 337 5. Bahwa General Comment CRPD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pasal 12 menyatakan “Kapasitas hukum sangat diperlukan untuk pelaksanaan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Hal ini menjadi sangat penting bagi para penyandang disabilitas ketika mereka harus membuat keputusan mendasar yang mengatur kembali kesehatan, pendidikan dan pekerjaan mereka. Penolakan kapasitas hukum penyandang disabilitas, dalam banyak kasus, menyebabkan mereka kehilangan banyak hak fundamental, termasuk hak untuk memilih, hak untuk menikah dan berkeluarga, hak reproduksi, hak orang tua, hak untuk memberikan persetujuan untuk hubungan intim dan perawatan medis, dan hak atas kebebasan; (Vide Bukti P - 23) 6. Bahwa Fajri Nursyamsi, S.H., M.H. menjelaskan pada pokoknya Dalam General Comment pasal 12 CRPD, Komite CRPD memegaskan bahwa Kapasitas Hukum terdiri dari dua aspek, yaitu legal standing dan legal agency. Legal standing fokus pada aspek formil, yaitu melihat penyandang disabilitas sebagai subyek hukum atau pemegang hak secara hukum; sedangkan legal agency melihat pada aspek materiil, yaitu kemampuan penyandang disabilitas untuk melaksanakan haknya; 7. Bahwa lebih lanjut, Fajri Nursyamsi, S.H., M.H. menjelaskan, bahwasanya pendekatan Universal yang banyak digunakan dalam prinsip-prinsip umum, baik secara internasional maupun dalam konstitusi suatu negara, lebih banyak melihat kepada legal standing dibandingkan legal agency, sehingga argumentasi utamanya lebih melihat pada aspek formil, yaitu setiap orang adalah subyek hukum yang memiliki hak atas kapasitas hukum. Pendekatan ini tidak menekankan kepada kemampuan individu untuk membuat keputusan, tetapi lebih menekankan kepada hak individu untuk membuat keputusan dan dihormati atas keputusannya tersebut. Cara pandang ini menempatkan kapasitas hukum lebih dari sekadar pengambilan keputusan, tetapi lebih kepada merepresentasikan untuk menjadi manusia seutuhnya. Pendekatan Universal banyak dipengaruhi oleh 338 sudut pandang filosofis, dibandingkan praktis, dimana kapasitas mental tidak dianggap sebagai kondisi diri seseorang, tetapi hasil dari interaksi sosial dan bersifat kontekstual, yang kemudian berdampak kepada kemampuan seseorang dalam mengambil keputusan; 8. Bahwa Steven Allen LLB (Hons) pada pokoknya menerangkan, pembatasan atau penyangkalan kapasitas hukum dan pemaksaan pengambilan keputusan pengganti atas dasar disabilitas selalu bertentangan dengan hak atas pengakuan yang sama di hadapan hukum dan merupakan campur tangan yang mendalam dalam kehidupan penyandang disabilitas. Sementara sistem pengampunan, dan lembaga serupa sering dianggap sebagai tindakan “perlindungan”, mereka gagal untuk mengakui bahwa pengingkaran terhadap kapasitas hukum itu sendiri merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan membuat para penyandang disabilitas rentan terhadap pembatasan yang ketat dalam menjalankan berbagai hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya, mengurangi status mereka sebagai warga negara penuh dan menyangkal perlindungan hukum dalam mempertahankan klaim hak asasi manusia mereka”; 9. Bahwa lebih jauh Steven Allen LLB (Hons) menjelaskan pada pokoknya, pembatasan atau penolakan kapasitas hukum penyandang disabilitas dalam keadaan apapun tidak dibenarkan. Sebaliknya, kewajiban Negara Pihak secara jelas ditetapkan sebagai “jaminan akses penyandang disabilitas terhadap dukungan yang mungkin mereka perlukan dalam menjalankan kapasitas hukum mereka”. Komite CRPD, telah menyebut kecakapan hukum sebagai “sifat universal yang melekat pada semua orang berdasarkan kemanusiaannya dan wajib dijunjung tinggi bagi penyandang disabilitas atas dasar kesetaraan dengan orang lain”. Komite CRPD menjelaskan hubungan yang tak terpisahkan antara kapasitas hukum dan pelaksanaan hak-hak lain, dan memperjelas bahwa penolakannya atas dasar disabilitas tidak pernah dapat dibenarkan; 339 10. Bahwa berdasarkan keterangan ahli dan bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan, terbukti Pasal 433 KUHPerdata yang mengharuskan orang dalam keadaan dungu, gila, mata gelap dan keborosan berada dibawah pengampuan, merupakan bentuk penghilangan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang serta perlakuan yang sama dihadapan hukum yang merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun bagi penyandang disabilitas mental sebagaimana diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) jo Pasal 28 I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 B. Pasal 433 KUHPerdata Bersifat Diskriminatif dan Melanggar atas Jaminan Bagi Setiap Orang Bebas Dari Perlakuan yang Bersifat Diskriminatif atas Dasar Apapun dan Berhak Mendapatkan Perlindungan Terhadap Perlakuan yang Bersifat Diskriminatif Sebagaimana Diatur dalam Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945 1. Bahwa Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan “Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”; 2. Bahwa Fajri Nursyamsi, S.H., M.H. dalam persidangan menjelaskan “Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945 menekankan jaminan kebebasan dari perlakuan yang bersifat diskriminasi atas dasar apapun. Penggunaan kata “atas dasar apapun” dikarenakan diskriminasi bisa terlaksana karena kondisi yang mungkin semakin berkembang, dimasa yang akan datang akan muncul hal-hal yang baru dimana kondisi yang sebelumnya dianggap tidak diskriminatif menjadi diskriminatif. Pada konteks Disabilitas, Pasal 2 paragraf CRPD yang sudah diratifikasi Indonesia menegaskan mengenai pengakuan diskriminasi berdasarkan disabilitas; 3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Paragraf 3 CRPD yang sudah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 19 Tahun 2011 mengatakan bahwa “Diskriminasi atas dasar disabilitas merupakan pembedaan, 340 pengecualian, atau pembatasan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak membatasi atau meniadakan pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan, atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya terhadap semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental dalam bidang politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, sipil atau lainnya. Hal ini mencakup semua bentuk diskriminasi, termasuk penolakan atas pemberian akomodasi yang beralasan”; 4. Bahwa terkait dengan norma pada Pasal 433 KUHPerdata, Fajri Nursyamsi, S.H., M.H. menjelaskan pada pokoknya Pasal 433 KUHPerdata ini mendasarkan seseorang untuk tidak memiliki kapasitas dalam melakukan tindakan hukum keperdataan, pada konteks melalui pengampuan atas dasar kondisi fisik dan mentalnya. Apabila kita mengacu pada Pasal 28 I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, diskriminatif tidak boleh didasarkan pada sesuatu hal, yaitu terkait dengan pembatasan, pengucilan, dan seterusnya. Kondisi fisik dan mental tidak bisa dijadikan untuk membedakan atau memberikan pembatasan atas pengucilan kepada seseorang; 5. Bahwa lebih lanjut Fajri Nursyamsi, S.H., M.H. Pasal 433 KUHPerdata juga menerangkan penggunaan kata “harus”, dimaknai sebagai pengambilalihan hak atas tindakan hukum keperdataan seseorang kepada orang lain dilakukan berdasarkan norma, yaitu paksaan yang dilakukan oleh negara melalui peraturan perundang undangan, bukan kesukarelaan dari pihak yang diampu. Ketentuan dalam Pasal 433 KUHPerdata yang mengharuskan seseorang berada di bawah pengampuan karena kondisi mentalnya yang menjadikan gila, mata gelap, dan boros serta dampak dari pengampuan adalah kehilangan kapasitas hukum dan kehilangan hak untuk mengambil keputusan sendiri, maka dapat dikatakan bahwa hal itu termasuk perlakuan diskriminatif yang dimaksud oleh Pasal 28 I ayat (2) UUD NRI 1945; 6. Bahwa apa yang disampaikan oleh Fajri Nursyamsi, S.H., M.H. di atas sejalan dengan penjelasan yang disampaikan oleh Dr. Suparman Marzuki, S.H. M.Si. yang pada pokoknya menjelaskan diskriminasi 341 dalam Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, itu dalam segala bentuk karena di situ disebutkan tidak boleh mengalami diskriminasi dalam bentuk apa pun. Sehingga tidak hanya yang dirumuskan dalam konvensi HAM internasional dalam deklarasi universal maupun ICCPR yang mendasari diskriminasi berdasarkan ras, suku, agama, dan lain- lain. Namun diskriminasi juga terkait dengan disabilitas, karena disabilitas di dalam hukum HAM internasional, dikategorikan sebagai kelompok rentan; 7. Bahwa Prof. Gerard Quinn, BA. LLB, LL.M S.J.D menjelaskan pada pokoknya, Pasal 12 CRPD sangat diperkuat oleh Pasal 5 CRPD mengenai equality atau dalam hal ini adalah kesetaraan. Pasal 5 CRPD melarang perlakuan yang tidak setara (unequal treatment). Biasanya pendekatan hukum tradisional terhadap equality berarti bahwa bila ada perbedaan yang dianggap perbedaan materiil, maka itu bisa digunakan untuk menjustifikasi perlakuan yang berbeda. Dimasa lalu, diasumsikan bahwa perbedaan kapasitas kognitif seseorang adalah sebuah perbedaan materiil yang cukup untuk menjustifikasi ketiadaan kapasitas hukum dari orang tersebut. Namun pendapat tersebut secara scientific tidak lagi bisa dipertahankan. Sehingga segala hukum dan peraturan perundang-undangan dan praktik-praktik yang menghilangkan kapasitas hukum berdasarkan penilaian kemampuan kognitif adalah bersifat diskriminatif; 8. Secara lanjut Prof. Gerard Quinn, BA. LLB, LL.M S.J.D menyatakan bahwa Pasal 5 CRPD berasal dari apa yang disebut oleh seorang hakim terkemuka di pengadilan HAM Eropa sebagai multidimensional disadvantage equality. Apa yang dimaksud olehnya adalah sebuah jaringan dari kewajiban-kewajiban yang positif untuk secara sistematis membongkar dampak yang terakumulasi dari disadvantages sejak masa lalu. Komite CRPD membingkai teori mengenai equality dalam Pasal 5 CRPD sebagai Inclusive equality; 9. Bahwa Steven Allen LLB (Hons) menjelaskan pada pokoknya kecakapan hukum bersifat universal, sehingga tidak dapat 342 dikecualikan oleh siapapun, hal tersebut dipertegas dalam pandangan Komite CRPD telah menyebut kecakapan hukum sebagai “sifat universal yang melekat pada semua orang berdasarkan kemanusiaannya dan wajib dijunjung tinggi bagi penyandang disabilitas atas dasar kesetaraan dengan orang lain”; 10. Bahwa Menurut Risnawati Utami, S.H. M.S./IHPM menjelaskan kata dungu, gila, gelap mata dan keborosan tidak sesuai dengan CRPD. Terminologi ini jelas berpengaruh terhadap stigmatisasi dan diskriminasi pada kelompok disabilitas. Hal ini pun tidak disadari oleh sistem peradilan di Indonesia, sehingga perangkat peradilan dan segala bentuk kebijakan yang dihasilkan pun, bisa dikategorikan sebagai discriminatory terminology dan tidak dikatakan sebagai “disability rights sensitive.”; 11. Bahwa terkait dengan kebijakan yang bersifat diskriminasi dalam Pasal 433 KUHPerdata, Dr. Suparman Marzuki, S.H. M.Si. pada pokoknya menjelaskan bahwasanya perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Berdasarkan hal tersebut dalam rangka tanggung jawab negara tersebut, negara wajib mengambil langkah legislatif dan administratif dalam pemenuhan hak yang diakui oleh konvensi. Pasal 4 CRPD mewajibkan pemerintah Indonesia sebagai negara pihak untuk mengambil kebijakan untuk mengubah atau mencabut ketentuan hukum, peraturan, kebiasaan, dan praktik-praktik yang berlaku yang mengandung unsur diskriminasi terhadap para penyandang disabilitas dan menahan diri untuk tidak melakukan tindakan dan/atau membuat kebijakan yang diskriminatif, termasuk menghalangi tindakan diskriminatif dari pihak ketiga; 12. Bahwa berdasarkan keterangan ahli yang disampaikan dalam persidangan, terbukti Pasal 433 KUHPerdata bersifat diskriminatif dan melanggar atas jaminan bagi setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan 343 perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945 C. Pasal 433 KUHPerdata Menghilangkan Jaminan Perlindungan Diri Pribadi, Kehormatan, Martabat, Harta Benda yang dibawah Kekuasaannya, Berbuat atau Tidak Berbuat Sesuatu yang Merupakan Hak Asasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 1. Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan “Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”; 2. Bahwa dampak dari pengampuan sebagaimana diatur dalam Pasal 433 KUHPerdata yakni menghilangkan kemampuan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 446 KUHPerdata yang menyatakan “…Semua tindak perdata yang setelah itu dilakukan oleh orang yang ditempatkan di bawah pengampuan adalah batal demi hukum…” lebih jauh dalam Pasal 447 KUHPerdata disebutkan “semua tindakan perdata yang terjadi sebelum perintah pengampuan diucapkan berdasarkan keadaan dungu, gila dan mata gelap, boleh dibatalkan, bila dasar pengampuan ini telah ada pada saat Tindakan-tindakan itu dilakukan”; 3. Bahwa Dr. Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H., menerangkan, pengampuan sebagaimana diatur dalam Pasal 433 KUHPerdata pada pokoknya Orang yang tidak cakap memiliki hak dan kewajiban sebagai subyek hukum, namun tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sendiri, atau melakukan perbuatan hukumnya sendiri, akan tetapi dilakukan melalui wakilnya. Terhadap orang yang ditaruh dibawah pengampuan, maka perbuatan hukumnya diwakili oleh pengampunya; 4. Bahwa Prof. Gerard Quinn, BA. LLB, LL.M S.J.D menerangkan pada pokoknya mereka yang dianggap tidak memiliki kapasitas hukum 344 untuk bertindak seringkali ditempatkan dibawah pengampuan, dimana ditunjuk pihak yang mengambil keputusan untuk bertindak untuk dan atas nama mereka. Hal ini merupakan bentuk kematiaan perdata bagi mereka. Seseorang yang dinyatakan tidak kompeten secara hukum biasanya tidak dapat menikah, tidak dapat membentuk keluarga, tidak dapat dengan bebas berhubungan dengan orang lain, tidak dapat memiliki harta benda atau mengelola keuangan, tidak dapat memberikan persetujuan untuk prosedur medis; 5. Bahwa lebih lanjut menjelaskan Prof. Gerard Quinn, BA. LLB, LL.M S.J.D pada pokoknya, mereka yang berada dibawah pengampuan tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih dalam pemilihan umum, sebuah hak yang dapat memungkinkan mereka untuk dapat mempengaruhi peraturan perundang-undangan yang menempatkan mereka dibawah pengampuan. Begitupula mereka biasanya tidak memiliki hak untuk menyampaikan gugatan atau tuntutan di pengadilan atas nama mereka sendiri; 6. Bahwa Steven Allen LLB (Hons) menjelaskan pada pokoknya Jaminan pengakuan atas kepasitas hukum yang diatur dalam Pasal 12 CRPD, sama sekali tidak mengizinkan pembatasan atau penyangkalan kapasitas hukum penyandang disabilitas dalam keadaan hukum, sebaliknya adalah kewajiban negara pihak untuk memastikan akses bagi penyandang disabilitas terhadap bantuan yang mereka butuhkan untuk menjalankan hak kapasitas hukum mereka; 7. Bahwa general comment CRPD No 1 Tahun 2014 tentang Pasal 12 menyatakan Kapasitas hukum sangat diperlukan untuk pelaksanaan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Hal ini menjadi sangat penting bagi para penyandang disabilitas ketika mereka harus membuat keputusan mendasar yang mengatur kembali kesehatan, pendidikan dan pekerjaan mereka. Penolakan kapasitas hukum penyandang disabilitas, dalam banyak kasus, menyebabkan mereka kehilangan banyak hak fundamental, termasuk hak untuk memilih, hak untuk menikah dan berkeluarga, hak reproduksi, hak orang tua, hak 345 untuk memberikan persetujuan untuk hubungan intim dan perawatan medis, dan hak atas kebebasan; (vide Bukti P - 23) 8. Bahwa berdasarkan Bukti P-30 dan keterangan Ripin sebagai Pihak Terkait dijelaskan bahwasanya Ripin berada dibawah Pengampuan sebagaimana diatur dalam Pasal 433 KUHPerdata, dimana kakaknya ditunjuk sebagai Pengampu. Pengampu kemudian menggunakan kewenangannya untuk mengambil uang milik Ripin sebesar Rp. 532.766.943 (lima ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah); 9. Bahwa atas penetapan pengampuan yang berdampak Ripin kehilangan atas uangnya, Ripin melakukan pengajuan gugatan atas penetapan pengampuan atas dirinya dengan menunjuk seorang kuasa hukum. Atas gugatan yang diajukan tersebut “Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh mencoret perkara register nomor 32/Pdt.G/2017/PN.Spn dari register perkara perdata dan mengembalikan sisa panjar perkara”; (vide Bukti P-30) 10. Bahwa pada pokoknya tindakan Ketua Pengadilan Sungai Penuh yang mencoret perkara yang diajukan oleh Ripin melalui kuasa hukumnya, dikarenakan karena Ripin berada dibawah Pengampuan, oleh karena itu Ketua Pengadilan Sungai Penuh menetapkan Ripin tidak memiliki hak memperjuangkan haknya melalui pengacaranya; (Vide Bukti P-31) 11. Bahwa peristiwa yang menimpa Ripin bukanlah satu-satunya kasus pengampuan yang bermotifkan penguasaan harta benda milik orang yang diampu. Berdasarkan Bukti P-10 dan Bukti P-24 yakni terkait dengan analisa putusan pengadilan atas Penetapan Pengampuan menunjukan dari 34 putusan pengampuan terdapat 31 kasus terkait pengampuan bermotif penguasaan harta pihak terampu baik harta milik terampu, mengambil hak terampu maupun terkait harta warisan yang diterima Terampu; 12. Bahwa Steven Allen LLB (Hons) pada pokoknya menjelaskan, CRPD telah memberikan panduan otoritatif kepada para pihak dalam pembentukan hukum dan kebijakan. Pertama, undang-undang dan 346 kebijakan yang membatasi kapasitas hukum penyandang disabilitas dalam tujuan atau akibat harus dihapuskan sepenuhnya. Kedua, penghapusan saja tidak cukup, karena penyandang disabilitas mengalami banyak hambatan dalam menjalankan kapasitas hukumnya, sehingga harus ada upaya nyata dan konkrit untuk memastikan orang dapat mengakses dukungan yang benar ketika menjalankan kapasitas hukumnya. Ketiga, dukungan hanya dapat dianggap benar jika sesuai dengan otonomi seseorang, dan lebih khusus lagi, keinginan dan preferensi mereka; 13. Bahwa Prof. Gerard Quinn, BA. LLB, LL.M S.J.D pada pokoknya menjelaskan terdapat peluang nyata untuk menghilangkan pengampuan dan pelanggaran HAM karena pengampuan yakni melalui langkah-langkah pengambilan keputusan yang didukung (Supported Decision Making). Pada pengambilan keputusan yang didukung, kapasitas hukum tidak pernah dihapus atau dibatasi. Pihak yang memberikan dukungan tidak dapat ditunjuk oleh pihak ketiga yang bertentangan dengan kehendak orang yang bersangkutan dan dukungan harus diberikan berdasarkan kehendak dan preferensi orang tersebut; 14. Bahwa untuk melaksanakan jaminan perlindungan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 G (1) UUD NRI 1945 dan sebagai Pihak yang telah Meratifikasi CRPD, Dr. Suparman Marzuki, S.H.,M.Si., menerangkan bahwasanya Indonesia sebagai negara pihak yang meratifikasi CRPD perlu untuk memastikan bahwa Penyandang disabilitas berhak atas pengakuan kesetaraan dihadapan hukum, mengakui bahwa penyandang disabilitas berhak menggunakan kapasitas hukum dengan dasar kesetaraan pada seluruh aspek kehidupannya, mengambil tindakan-tindakan yang memadai untuk menyediakan akses bagi penyandang disabilitas untuk mendukung penggunaan kapasitas hukum mereka, mengembangkan kebijakan untuk memastikan tidak adanya penyalahgunaan wewenang yang merugikan penyandang disabilitas saat memanfaatkan kapasitas 347 hukumnya dan mengakui bahwa penyandang disabilitas juga berhak atas hak-hak hukum seperti kepemilikan property, akses pinjaman bank dan lainya; 15. Bahwa Steven Allen LLB (Hons), menyatakan “Semakin banyak negara yang kini telah melakukan proses reformasi dengan maksud untuk memastikan penyandang disabilitas dapat mengakses dukungan yang mungkin mereka perlukan dalam menjalankan kapasitas hukum mereka, baik sebagai hasil keputusan pengadilan atau sebagai bagian dari reformasi hukum yang lebih luas untuk mencapai keselarasan yang lebih besar dengan CRPD. Beberapa reformasi memilih sistem dukungan yang diatur secara formal, sementara yang lain memberikan pengakuan pada pengaturan informal di bawah kendali penyandang disabilitas. Beberapa model dukungan bagi penyandang disabilitas yang saat ini banyak digunakan oleh berbagai negara antara lain dukungan dalam perjanjian, advance planning, akomodasi yang masuk akal dan procedural, guarantor dan lain sebagainya; 16. Bahwa berdasarkan bukti surat, penjelasan ahli sebagaimana diuraikan di atas terbukti bahwasanya Pasal 433 KUHPerdata Menghilangkan Jaminan Perlindungan Diri Pribadi, Kehormatan, Martabat, Harta Benda yang dibawah Kekuasaannya, Berbuat atau Tidak Berbuat Sesuatu yang Merupakan Hak Asasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. D. Pasal 433 KUHPerdata Menghilangkan Jaminan Hak Untuk Bebas dari Penyiksaan dan Perlakuan yang Merendahkan Derajat Martabat Manusia Sebagaimana Diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 1. Bahwa Steven Allen LLB (Hons) menyampaikan pada pokoknya, pengambilan keputusan melalui pengampuan sebagaimana Pasal 433 KUHPerdata memfasilitasi dan meningkatkan kerentanan penyandang disabilitas terhadap berbagai bentuk eksploitasi, kekerasan, penganiayaan, penyiksaan, perlakuan buruk dan merendahkan 348 martabat. Komite CRPD menyatakan “Penyandang disabilitas intelektual atau psikososial menjadi sasaran diskriminasi langsung oleh hukum, yang memungkinkan penempatan mereka di bawah pengampuan, atas dasar “kapasitas mental” yang nyata atau dirasakan berkurang dan untuk pemantian paksa mereka. Ketika ditempatkan dibawah pengampuan dan di sebuah pemantian, efek gabungan memperkuat kerentanan mereka dan melenggangkan segregasi; 2. Bahwa Risnawati Utami, S.H. M.S./IHPM menjelaskan pada pokoknya, pendekatan belas kasihan dan pendekatan medis yang dialami Penyandang Disabilitas Mental mengakibatkan “pengucilan sosial penyandang disabilitas terjadi sepanjang waktu dan wilayah, di semua bidang kehidupan dan telah mengambil berbagai bentuk dan pola, termasuk namun tidak terbatas pada stereotip negatif tentang mereka, penempatan penyandang disabilitas di dalam panti atau tempat yang terisolasi. Kehidupan, pendidikan dan pekerjaan di luar pengaturan reguler, perampasan kebebasan atas dasar disabilitas melalui perlakuan paksa dan pengurungan paksa, serta berbagai bentuk diskriminasi; 3. Bahwa Risnawati Utami, S.H. M.S./IHPM pada pokoknya menjelaskan Pasal 433 KUHPerdata semakin menguatkan rezim guardianship dimana dampaknya melanggengkan penyandang disabilitas tinggal di panti-panti rehabilitasi dan bahkan mengalami forced treatment and degrading inhuman treatment pemaksaan pengobatan tanpa informed consent persetujuan yang bersangkutan dan perlakuan tidak manusiawi sampai dengan kehilangan hak-sebagai warga negara yang fundamental; 4. Bahwa Steven Allen LLB (Hons) melalui Validity Foundation telah melakukan penelitian ekstensif tentang masalah pengampuan di enam belas negara Eropa, dimana banyak negara mempertahankan sistem pengampuan dan perintah pengampuan digunakan untuk merampas hak orang, pengampuan juga dijadikan alat untuk memfasilitasi 349 penempatan mereka di lembaga-lembaga yang bertentangan dengan keinginan mereka atau tanpa persetujuan mereka; 5. Bahwa terkait dengan pemaksaan penempatan penyandang disabilitas mental di bawah pemantian, mendapatkan perhatian dari Komite CRPD yang menyatakan “Perawatan paksa oleh psikiater dan tenaga profesional Kesehatan dan medis lainnya merupakan pelanggaran terhadap hak atas integritas pribadi (Pasal 17), kebebasan dari penyiksaan (Pasal 15) dan Kebebasan dari kekerasan, eksploitasi dan pelecehan (Pasal 16). Praktik ini tidak mengakui kapasitas hukum seseorang untuk memilih perawatan medis dan oleh karena itu merupakan pelanggaran Pasal 12 CRPD”. Lebih lanjut Komite Hak Penyandang Disabilitas menegaskan “Negara pihak harus menghapus kebijakan dan ketentuan legislatif yang mengizinkan atau menjalankan perawatan paksa” “Komite merekomendasikan agar negara-negara pihak memastikan bahwa keputusan yang berkaitan dengan integritas fisik atau mental seseorang hanya dapat diambil dengan persetujuan tanpa paksaan dan teriinformasi dari orang yang bersangkutan; (vide Bukti P-23); 6. Bahwa pendapat ahli tersebut di atas sejalan dan terbukti dengan fakta yang terjadi di Indonesia, sebagaimana tertuang dalam buku “orang- orang yang dilupakan, situasi Penyandang Disabilitas Mental di Indonesia” hal itu menunjukan bahwasanya penyandang disabilitas mental seringkali berada dalam kondisi perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Bahwa dengan adanya pengampuan, pasien yang dimasukan ke Rumah Sakit Jiwa dianggap tidak mampu memberikan persetujuan tindakan medis. Apabila pasien telah dalam keadaan yang stabil, yang bersangkutan tetap tidak memiliki kapasitas hukum untuk memberikan persetujuan tindakan medis; (vide Bukti P-11) 7. Bahwa para penyandang disabilitas mental seringkali ditempatkan di panti rehabilitasi yang menyerupai sel penjara. Pintu, jendela, dan dindingnya terbuat dari jeruji besi. Banyak penghuni panti yang tidur tanpa alas dan sanitasi yang buruk dengan tumpukan sampah dimana- 350 mana. Beberapa panti rehabilitasi kerap membiarkan penghuninya kelaparan dan beberapa penghuni kondisi fisiknya sangat kurus seperti tengkorak; 8. Bahwa berdasarkan Bukti P-31 dimana Pengadilan Negeri Sungai Penuh menolak pemberian kuasa untuk memperjuangkan hak asasi manusia orang yang dibawah pengampuan, menunjukan Pasal 433 KUHPerdata menghilangkan hak penyandang disabilitas mental untuk melakukan upaya hukum atas tindakan penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, pada sisi lain pelaku seakan-akan tidak dapat disentuh oleh hukum dikarenakan penyandang disabilitas mental dianggap tidak memiliki kecakapan hukum, untuk mengajukan keberatan ataupun meminta bantuan hukum untuk memperjuangkan hak-haknya; 9. Bahwa berdasarkan bukti surat, penjelasan ahli sebagaimana diuraikan di atas terbukti bahwasanya Pasal 433 KUHPerdata Menghilangkan Jaminan Hak Untuk Bebas dari Penyiksaan dan Perlakuan yang Merendahkan Derajat Martabat Manusia Sebagaimana Diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 10. Bahwa berdasarkan uraiaan di atas, tuntutan Para Pemohon yang meminta kepada Majelis Hakim Mahakamah Konstitusi untuk tidak memberlakukan Pasal 433 KUHPerdata kepada orang dengan alasan orang tersebut memiliki disabilitas mental dapat dikabulkan. V. Petitum Berdasarkan seluruh paparan argumentasi yang telah kami susun dalam permohonan, serta dikuatkan oleh ahli, saksi, dokumen yang kami hadirkan selama proses persidangan dan ditutup dengan uraian kesimpulan di atas. Kami Para Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan Pengujian Materiil Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon; 351 2. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang kata “dungu”, “gila”, “mata gelap” dan/atau “keborosan” dimaknai sebagai penyandang disabilitas mental; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Suum cuique tribuere. [2.20] Menimbang bahwa Mahkamah telah membaca kesimpulan tertulis Presiden/Pemerintah bertanggal 11 Mei 2023, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 11 Mei 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon Pemerintah tetap pada pendiriannya bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (Legal standing) atas permohonan pengujian Pasal 433 KUHPerdata terhadap ketentuan Pasal 28D ayat (1), 28I ayat (2), 28G ayat (1) dan 28G ayat (2) UUD 1945. Berdasarkan argumentasi atau dalil yang diuraikan dalam permohonannya, keterangan ahli dan keterangan saksi khususnya yang disampaikan secara lisan serta fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, jelas bahwa para Pemohon tidak dapat membuktikan kedudukan hukumnya serta menjelaskan dan mengkonstruksikan adanya kerugian konstitusional. Berdasarkan fakta dalam persidangan dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Tidak terdapat kerugian hak konstitusional para Pemohon dengan keberadaan Pasal 433 KUHPerdata a quo, sehingga tidak ada dasar bagi pengujian pasal a quo. 2. Keterangan yang disampaikan oleh para Ahli dan Saksi dari para Pemohon tidak menjelaskan adanya kerugian yang spesifik dan aktual yang diderita oleh para Pemohon. Adapun kekhawatiran Pemohon II dan II yang merasa terancam/berpotensi berada di bawah pengampuan merupakan ketakutan 352 yang tidak berdasar akibat ketidakcermatan dalam membaca peraturan perundang-undangan secara utuh dan sistematis. Begitupun dengan Pemohon I sebagai Yayasan yang salah satu maksud dan tujuannya adalah melakukan berbagai kegiatan advokasi termasuk advokasi hukum dan kegiatan untuk memastikan pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak- hak orang dengan disabilitas psikososial, seharusnya tidak terkendaia dengan eksistensi Pasai 433 KUH Perdata. Artinya Pemohon I tetap dapat menjalankan visi misi maupun maksud dan tujuannya meskipun tindakan pengampuan tetap diberlakukan untuk kasus-kasus tertentu secara spesifik. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemerintah memandang tidak ada kerugian konstitusional yang dialami oleh Para Pemohon dengan adanya Pasal 433 KUHPerdata, yang mana penerapan norma pasal a quo tidak berdiri sendiri namun dikaitkan dengan pasal-pasal lainnya yang dimuat dan diatur dalam satu bab tersendiri. Adanya pengampuan harus dilihat sebagai suatu tindakan yang dilakukan berdasarkan penetapan Hakim/pengadilan melalui serangkaian proses pemeriksaan yang melibatkan baik pihak yang diampu maupun yang akan mengampu. Dengan demikian, tidak terdapat hubungan sebab akibat (causa verband) antara kerugian yang didalilkan dengan ketentuan Pasal yang diuji. Oleh karenanya Para Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena tidak jelas bentuk kerugian konstitusional yang didalilkan, sehingga dengan demikian adalah tepat jika Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). II. Penjelasan Konstitusionalitas Atas Pasal Yang Diuji Penjelasan Konstitusionalitas atas pasal yang dimohonkan pengujian dalam persidangan ini adalah sebagai berikut: 1. Pasal 433 KUHPerdata tidak dapat dibaca secara parsial tanpa mengaitkannya pada konteks pengaturan pasal tersebut maupun dengan pasal-pasal lainnya yang memberikan pengaturan lebih lanjut. Ketentuan Pasal 433 KUHPerdata yang dimohonkan pengujian merupakan salah satu pasal dalam KUH Perdata, Buku I, Bab XVII berjudul Pengampuan, yang 353 keseluruhannya meliputi ketentuan Pasal 433 sd Pasal 462 KUHPerdata. Mencermati ketentuan-ketentuan dalam Bab tentang pengampuan, khususnya Pasal 436 s.d Pasal 439 KUHPerdata, dapat dipahami bahwa permintaan pengampuan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang membawahi daerah hukum tempat orang yang dimintakan pengampuan berada. Permintaan tersebut harus menggambarkan secara jelas keadaan orang yang dimintakan pengampuan dengan disertai bukti-bukti dan penyebutan saksi-saksi. Tidak hanya saksi-saksi, Pengadilan Negeri harus pula mendengar orang yang dimintakan pengampuan, barulah Pengadilan mengeluarkan keputusan setelah memperoleh keterangan yang cukup. Dengan demikian, penempatan seseorang di bawah pengampuan tidak dilakukan secara serta merta, namun terdapat peran dan fungsi hakim/pengadilan dalam pemberlakuannya terhadap suatu keadaan atau peristiwa hukum yang kongkrit. Dalam mengeluarkan suatu keputusan, Hakim tentunya menggunakan alasan-alasan atau pertimbangan- pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan. 2. Dengan membaca ketentuan mengenai pengampuan secara sistematis, Pemerintah berpendapat bahwa Pasal 433 KUHPerdata tetap menjunjung/memperhatikan adanya pengakuan dan persamaan hukum bagi setiap warga negara, karena sebelum menetapkan suatu pengampuan, para pihak yang terkait sama-samadidengar terlebih dahulu keterangannya, sehingga sama sekali tidak bertentangan dengan UUD 1945 sebagaimana yang didalikan Para Pemohon. Tindakan menempatkan seseorang yang memiliki kondisi-kondisi khusus di bawah pengampuan tidak seharusnya dipandang sebagai manifestasi dari perlakuan yang diskriminatif, sebab pembatasan maupun pembedaan perlakuan yang ada tidak didasari atas hal-hal yang menimbulkan rasa ketidakadilan, namun dilakukan dalam konteks perlindungan kepada mereka yang termasuk dalam kondisi rentan. 3. Pada prinsipnya setiap orang berhak atas perlakuan dan perlindungan yang sama di hadapan hukum serta bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak memihak, namun demikian undang- undang menegaskan bahwa kelompok masyarakat rentan berhak 354 mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang lebih karena kekhususannya. Mengingat bahwa dalam kondisi tertentu, penyandang disabilitas rentan terhadap berbagai kemungkinan risiko yang dapat merugikan dirinya sendiri maupun orang lain, maka adanya Pasal 433 KUHPerdata justru diperlukan untuk melindungi hak-hak mereka. Lebih lanjut, Pasal 433 KUH Perdata tetap mengakui dan tidak menghilangkan sama sekali hak-hak keperdataan seseorang yang diletakkan di bawah pengampuan. 4. Setiap orang yang ditaruh di bawah pengampuan mempunyai kedudukan yang sama layaknya orang yang belum dewasa. Namun ketidakcakapan seseorang yang ditaruh di bawah pengampuan (kurandus) itu tidak selalu sama dalam segala hal/kondisi. Bagi seorang kurandus karena keborosan maka ketidakcakapan bertindaknya hanya menyangkut perbuatan hukum dalam bidang harta kekayaan saja. Untuk melakukan perbuatan- perbuatan hukum yang tidak bersifat harta kekayaan, misalnya dalam bidang hukum keluarga, maka ia tetap dianggap cakap bertindak. Untuk kurandus karena lemah pikiran, P. Scholten berpendapat bahwa ketidakcakapannya juga hanya dalam bidang hukum kekayaan saja. Dengan demikian, pengadilan dapat membatasi dalam hal apa saja pengampu dapat mewakili orang yang diampu. 5. Dalam menetapkan seseorang di bawah pengampuan, Pengadilan Negeri terikat dan harus tunduk pada ketentuan-ketentuan pasal berikut: 1) Pasal 438 KUHPerdata yang pada pokoknya mengatur apabila Pengadilan Negeri berpendapat bahwa peristiwa-peristiwa itu cukup penting guna mendasarkan suatu pengampuan, maka perlu didengar para keluarga sedarah atau semenda. 2) Pasal 439 KUHPerdata pada pokoknya mengatur Pengadilan Negeri setelah mendengar atau memanggil dengan sah orang-orang tersebut dalam pasal yang lalu, harus mendengar pula orang yang dimintakan pengampuan, bila orang itu tidak mampu untuk datang, maka pemeriksaan harus dilangsungkan di rumahnya oleh seseorang atau beberapa orang hakim yang diangkat untuk itu, disertai oleh panitera 355 dan dalam segala hal disadari oleh jawatan Kejaksaan. Bila rumah orang yang dimintakan pengampuan itu terletak dalam jarak sepuluh pal dari Pengadilan Negeri maka pemeriksaan dapat dilimpahkan kepada Kepala pemerintahan setempat. 3) Pasal 440 KUHPerdata: Bila Pengadilan Negeri, setelah mendengar atau memanggil dengan sah keluarga sedarah atau semenda, dan setelah mendengar pula orang yang dimintakan pengampuan, berpendapat bahwa telah cukup keterangan tentang surat permintaan itu tanpa tata cara lebih lanjut, dalam hal yang sebaliknya, Pengadilan Negeri harus memerintahkan pemeriksaan saksi-saksi agar peristiwa- peristiwa yang dikemukakannya menjadi jelas. 4) Pasal 441 KUHPerdata: Setelah mengadakan pemerksaan tersebut dalam Pasal 439, bila ada alasan, Pengadilan Negeri dapat mengangkat seorang pengurus sementara untuk mengurus pribadi dan barang-barang orang yang dimintakan pengampuannya. 5) Pasal 442 KUHPerdata: Putusan atas suatu permintaan akan pengampuan harus diucapkan dalam sidang terbuka, setelah mendengar atau memanggil dengan sah semua pihak dan berdasarkan kesimpulan Jaksa. Oleh karenanya, tindakan pengampuan tidak seharusnya dianggap sebagai bentuk perbuatan yang mengurangi hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum. Sebaliknya, harus dipahami sebagai tindakan yang bertujuan untuk melindungi seseorang yang tidak memiliki kecakapan melakukan suatu perbuatan hukum, yang bilamana tidak diwakili justru akan menimbulkan kerugian bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Berdasarkan urain poin-poin di atas, maka dalil para Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 433 KUHPerdata bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak benar dan tidak berdasar sehingga tidak dapat dijadikan sebagai dalil kerugian konstitusional bagi para Pemohon. 356 Ill. Kesimpulan dan Tanggapan Pemerintah Terhadap Ahli dan Saksi Yang Dihadirkan dalam Persidangan Setelah mendengar keterangan Keterangan Ahli dan Keterangan Saksi baik dari pihak Pemohon maupun yang dihadirkan oleh Mahkamah Konstitusi dan mencermati fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Pemerintah tetap pada pendiriannya bahwa ketentuan Pasal 433 KUHPerdata tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28G ayat (2) UUD 1945. Sebagai penguatan argumentasi konstitusionalitas pendirian Pemerintah tersebut, berikut tanggapan dan kesimpulan yang dapat ditarik oleh Pemerintah terhadap keterangan para Saksi maupun pendapat para Ahli sebagai berikut: 1. Dr. dr. lrmansyah menyampaikan poin-poin pokok sebagai berikut: a. lstilah yang tercantum dalam Pasal 433 KUH Perdata dibuat pada saat/zaman yang belum menganggap gangguan-gangguan psikiatri, perilaku, dan sebagainya sebagai masalah medis/sebagai suatu penyakit. Sebaliknya, terkesan menggambarkan kondisi individu dengan perilaku yang tidak normal serta kondisi yang menetap dan tidak dapat disembuhkan sehingga perlu diampu. Namun kondisi penyandang disabilitas saat ini tidak seperti yang tergambar pada saat istilah tersebut ditulis. b. Saat ini sudah terdapat berbagai macam obat yang lebih baik dan lebih modern. Dengan demikian, kita bisa berasumsi bahwa kondisi yang sebelumnya dianggap tidak tersembuhkan itu menjadi kondisi yang bisa kembali ke masyarakat dan berfungsi, serta berperilaku sesuai dengan norma-norma yang ada. c. lstilah dungu, gila, dan sebagainya akan menimbulkan diskriminasi yang terkait dengan situasi yang tidak bisa sembuh, tidak bisa belajar, tidak mampu kerja, dan kemudian ada juga yang menganggap itu harus dikurung. Padahal kondisi dari penderita disabilitas mental ini, tidak seluruhnya menetap. Memang ada kondisi terburuk, seperti keadaan akut, tetapi dengan intervensi dan pengobatan bisa kembali menjadi baik, semakin bisa disembuhkan atau dikendalikan. Melalui 357 pengobatan, seseorang bisa menjadi mandiri, dan bisa menjalankan hak-hak otonominya, dan kemudian proses untuk menjadi mandiri itu semakin memungkinkan dan semakin bisa dicapai. Sebaliknya pengampuan mempunyai potensi untuk memperburuk kondisi fisik penyandang disabilitas mental melalui beberapa hal. Pertama, tentu bisa jadi stigma yang terus-menerus yang menganggap bahwa seorang dengan penyandang disabilitas mental ini tidak mampu, dan sebagainya, dan akhimya timbul kesan yang merendahkan karena mereka bukan orang yang bisa diandalkan, kemudian menjadi tidak terlindungi, akibatnya banyak hal merugikan yang terjadi dan dikhawatirkan nantinya juga semakin diabaikan karena terlantar, dan kemudian diskriminasi, dan eksploitasi, dan tentu akan dijauhi masyarakat. Kita tahu bahwa tujuan pengobatan penderita ini adalah menjadi pulih dan menjadi individu mandiri. d. Dungu, mata gelap, dan gila, serta boros dalam Pasal 433 sebetulnya bukan sesuatu yang paralel, artinya penyandang disabilitas mental itu begitu luas dan itu sudah merupakan istilah medis. Sementara istilah- istilah yang ada di dalam Pasal 433 KUHPerdata adalah istilah awam yang terkesan tidak bisa disembuhkan atau situasi yang menetap, sehingga perlu dilakukan pengampuan. Memang ada penyandang disabilitas mental yang memiliki karakteristik seperti istilah yang disebutkan, namun tidak semuanya sama. Begitu juga barangkali karakteristik yang disebutkan dalam kata-kata di Pasal 433 KUHPerdatajuga bisa ditemukan dalam penyandang disabilitas mental meskipun kondisi itu tidak menetap atau naik turun. e. Ada dua prinsip umum yang bisa diberikan kepada penyandang disabilitas dalam kondisi kemampuannya menurun atau tidak bisa diandalkan dalam mengambil keputusan, maka ada istilah supportive decision making yang bisa dijelaskan dari perspektif HAM atau dari perspektif diabilitas, tetapi di dalam medis memang dikenal meminta persetujuan, artinya tetap melibatkan orang yang bersangkutan, tetapi dalam prosesnya ada orang-orang di sekitar dia atau yang ditentukan 358 olehnya untuk membantu mengambil keputusan, sehingga keputusan itu tetap keputusan oleh yang bersangkutan dengan bantuan yang lain. Bukan diambil sepenuhnya seperti dalam proses pengampuan. Terhadap keterangan Ahli dari Pemohon tersebut, Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut: Dalam persidangan Ahli telah menekankan bahwa penyandang disabilitas bisa disembuhkan atau dikendalikan melalui pengobatan. Pertanyaannya, apakah pengobatan sebagaimana yang disebutkan oleh ahli dapat dengan mudah diakses oleh semua pihak dalam berbagai tingkat ekonomi, pendidikan, sosial dan sebagainya? dan apakah benar mereka akan sama sekali bebas dari ketergantungan obat? Dalam hal kondisi terburuk seperti keadaan akut, ahli dalam persidangan telah menyampaikan hanya pengobatan yang baik dan tepat yang dapat membuat penyandang disabilitas bisa dikendalikan. Secara a contrario, berarti tidak semua penyandang disabiltas akan mampu menjadi mandiri sehingga bisa menjalankan hak-hak otonominya sebagaimana yang semestinya. Selanjutnya ahli juga mempermasalahkan istilah yang digunakan dalam Pasal 433 KUHPerdata, yang menimbulkan diskriminasi serta seolah-olah mengandung pengertian yang tidak bisa disembuhkan sehingga memerlukan pengampuan. Sementara yang dipermasalahkan oleh Pemohon adalah tafsir ketentuan Pasal 433 KUHPerdata yang juga dimaknai termasuk penyandang disabilitas di dalamnya sehingga terhadap mereka timbul stigma tidak memiliki kapasitas hukum. Hal ini menimbulkan kerancuan bahwa yang sesungguhnya dipermasalahkan adalah stigma, bukan tindakan pengampuan itu sendiri. Pengampuan pada prinsipnya bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan orang yang diampu dari kemungkinan kesalahan dirinya sendiri maupun kesalahan orang lain dan pengampuan tersebut juga tidak menghilangkan hak-hak keperdataannya sama sekali, artinya dalam praktik dimungkinkan juga meminta persetujuan orang yang diampu jika memang orang tersebut sedang dalam kondisi mampu. Untuk itulah Hakim sebelum meletakkan seseorang di bawah pengampuan dan menetapkan siapa pengampunya harus memeriksa 359 secara seksama kondisi yang ada, sehingga dalam menetapkan pengampuan, sekaligus dalam menetapkan siapa pengampunya juga melalui pertimbangan yang matang sehingga hakim yakin bahwa pengampu tersebut adalah orang yang benar-benar dapat dipercaya akan melindungi kepentingan dari orang yang diampu, sehingga biasanya yang menjadi pengampu adalah bagian dari keluarganya sendiri. Artinya, konsep supportive decision making yang berkembang dalam perspektif HAM dan dunia disabilitas atau yang menurut ahli di dalam medis dikenal sebagai meminta persetujuan, dapat saja diterapkan dalam kondisi pengampuan, dalam hal pengampunya adalah benar merupakan orang yang perduli akan kepentingan dari orang yang diampu dan orang yang diampu dalam kondisi yang sedang "mampu". Dengan kata lain, tidak ada larangan dalam pengampuan untuk melibatkan orang yang diampu, jika memang orang tersebut dalam keadaan "mampu" untuk memutuskan sesuatu. 2. Risnawati Utami menyampaikan poin-poin yang pada pokoknya sebagai berikut a. Di bawah hukum intemasional, negara yang sudah meratifikasi Konvensi tentang Hak Penyandang Disabilitas termasuk Indonesia memiliki kewajiban untuk mengadaptasi dalam hukum negara tersebut dengan iktikad baik dan pada prinsipnya apabila ada perundangan yang sifatnya masih diskriminatif, maka perlu untuk mengubah dan mencabut hukum nasional yang tidak sesuai dengan kewajiban perjanjian atau traktat. b. Pasal 433 KUHPerdata merupakan pasal yang mengandung legal barrier dan berisi norma yang sebenamya mendiskriminasikan berdasarkan disabilitas, karena pasal tersebut memberikan pembatasan atas kondisi seseorang yang dianggap dungu, gila atau mata gelap yang membatasi seseorang tidak dapat melakukan tindakan hukum keperdataan dan harus berada di bawah pengampuan. Oleh karena adanya pembatasan ini, orang yang dikategorisasikan dungu, gila, dan mata gelap ini tidak memiliki hak yang sama di depan hukum dan harus ditentukan oleh pengadilan, 360 bahkan tidak bisa menentukan sikap maupun mengambil keputusan sendiri ketika ada persoalan. Selanjutnya, Pasal 433 KUHPerdata tidak mengakui adanya perbedaan dan penerimaan penyandang disabilitas sebagai bagian dart keragaman manusia dan kemanusiaan. Terhadap keterangan Ahli dari Pemohon tersebut, Pemerintah memberikan tanggapan sebagaiberikut: Bahwa Pemerintah sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas) tanggal 10 November 2011 telah melakukan penyesuaian perundang-undangan, temasuk menjamin pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU Penyandang Disabilitas). Dalam Undang- undang tersebut diberikan definisi penyandang disabilitas, yaitu: setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, danlatau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Ketentuan Pasal 433 KUHPerdata bukanlah pasal yang berdiri sendiri namun merupakan bagian/salah satu pasal dalam Buku I, Bab XVII berjudul Pengampuan, yang keseluruhannya meliputi ketentuan Pasal 433 s.d. Pasal 462 KUHPerdata. Serangkaian pasal-pasal tersebut pada pokoknya mengatur bahwa permintaan pengampuan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri. Permintaan tersebut harus menggambarkan secara jelas keadaan orang yang dimintakan pengampuan dengan disertai bukti- bukti dan penyebutan saksi-saksi. Tidak hanya saksi-saksi, Pengadilan Negeri harus pula mendengar orang yang dimintakan pengampuan, barulah Pengadilan mengeluarkan keputusan setelah memperoleh keterangan yang cukup. Mencermati ketentuan mengenai pengampuan dalam KUHPerdata secara sistemis, Pemerintah berpendapat bahwa Pasal 433 KUHPerdata tetap menjunjung/memperhatikan adanya pengakuan dan persamaan 361 hukum bagi setiap warga negara, sehingga sama sekali tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sebagaimana yang didalikan para Pemohon. Dengan demikian seseorang yang merupakan penyandang disabilitas tidak otomatis ditaruh di bawah pengampuan, sebaliknya memang ada kondisi-kondisi tertentu dari penyandang disabilitas yang dapat memghambat mereka beraktivitas sebagaimana warga negara lainnya. Dengan adanya kondisi tersebut negara dapat memberikan perlindungan, salah satunya melaiui pengampuan yang ditetapkan melalui proses pemeriksaan/persidangan secara objektif. 3. Fajri Nusyamsi pada pokoknya menyampaikan pendapat sebagai berikut: a. Dalam perspektif HAM, ada dua aspek penting terkait pengampuan. Pertama; pengampuan adalah bentuk pencabutan hak seseorang untuk mengambil keputusan terhadap tindakan hukum keperdataan atas dirinya. Kedua; adalah penihilan kapasitas hukum seseorang yang diampu. Saat ini pengampuan bukan lagi berbentuk perlindungan, karena perlindungan dilaksanakan tanpa perpindahan pelaksanaan hak dari seseorang. b. Terkaitdiskriminasi, Undang-Undang Namer 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia hanya menyebutkan kelompok-kelompok tertentu saja/belum menggunakan rujukan yang berkembang dan seolah-olah menihilkan perkembangan konsep HAM itu sendiri dan kelompok rentan yang ada di Indonesia. Selanjutnya, kata "harus" dalam Pasal 433 KUHPerdata menjadikan pasal tersebut menjadi diskriminatif, karena mendasarkan seseorang tidak memiliki kapasitas dalam melakukan tindakan hukum keperdataan atas dasar kondisi fisik dan mentalnya. Sementara jika merujuk pasal 28I UUD 1945 tidak boleh didasarkan pada hal-hal terkait dengan pembatasan, pengucilan, sebagaimana yang menjadi prinsip dalam Pasal 2 paragraf 3 Convention on The Rights of Persons with Disabilities (CRPD). c. Pendekatan a// or nothing merupakan pendekatan di awal-awal HAM muncul, yang mengakui setiap orang memiliki legal standing, tetapi kemudian bisa dinihilkan karena anggapan tidak memiliki kemampuan 362 dalam menggunakan haknya. Pendekatan ini digunakan oleh Pasal 433 KUHPerdata, yang mana pengakuan terhadap kepemilikan hak pada seseorang akhimya hilang ketika ia dianggap memiliki kondisi fisik dan mental tertentu, sebagaimana substitute decision making. d. Pendekatan universal mengakui seseorang memiliki hak (legal standing), dimana ketika seseorang sudah memiliki hak, maka dia harus dianggap mampu apapun kondisinya untuk melaksanakan/menggunakan hak tersebut. Prinsip universal digunakan hampir di semua konvensi-konvensi intemasional. e. Pendekatan terbaru yang digunakan oleh berbagai Konvensi HAM, terutama CRPD adalah pendekatan continuum. Pendekatan ini mengakui legal standing seseorang. Dalam pendekatan continuum, ketika seseorang dianggap tidak mampu, itu bukan diambil alih, tetapi didukung bagaimana caranya agar dilakukan berbagai upaya agar orang tersebut pulih kembali memiliki kemampuan dalam menggunakan haknya, sebagaimana supported decision making. 4. Bhargavi Venkatasubmaniam Davar pada pokoknya menerangkan: a. Kelompok disabilitas secara historis telah diabaikan, dipermalukan, diperlakukan secara diskriminatif, dilanggar hak-haknya dan terus- menerus menghadapi ancaman terhadap kebebasan dan kehidupan mereka. b. Dalam Undang-Undang Pengampuan seringkali terdapat manfaat ekonomi atau materiil bagi orang-orang yang memohon pengampuan dan selalu ada klausui-klausul yang bersifat diskriminatif. c. Bahwa pengampuan tidak melindungi siapapun dan digunakan untuk menanggalkan sumber daya, sehingga membuat penyandang disabilitas mati secara perdata. 5. Steven Allen pada pokoknya menerangkan: a. Model pengampuan dianggap sebagai sistem untuk menggantikan pembuatan keputusan, namun tidak ada bukti model ini memberikan perlindungan bagi penyandang disabilitas. b. Semua sistem pengampuan melibatkan pembatasan atau 363 penanggalan hak-hak hukum penyandang disabilitas yang mengurangi kemungkinan penyandang disabilitas untuk menggunakan atau melakukan keseluruhan dari ras manusianya. Pengampuan menanggalkan hak-hak pembuatan kebijakan dari penyandang disabilitas dan memberikannya pada pengganti untuk mengambil keputusan dan pengampuan biasanya diberikan kepada anggota keluarga lain di berbagai yurisdiksi. c. Prinsip yang mendasari berbagai sistem pengampuan sebenamya tidak bermaksud untuk merugikan, tapi didasarkan pada konsep untuk melindungi kepentingan terbaik dari orang-orang. Tetapi biasanya sistem pengampuan ini mengakibatkan adanya penyalahgunaan dan juga eksploitasi di semua bidang kehidupan karena hak untuk kapasitas hukum merupakan gerbang untuk menggunakan semua hak asasi manusia lainnya dan pembatasan kapasitas hukum itu sendiri menciptakan hambatan untuk akses keadilan untuk mengajukan gugatan terhadap pelanggaran hak asasi manusia. d. Pengaturan dukungan harus berada di bawah kendali para penyandang disabilitasi itu sendiri dan bisa bersifat formal atau informal untuk mencerminkan perbedaan sistem dan tradisi hukum masing-masing negara. Jadi, semua reformasi hukum harus berfokus pada pengakuan kapasitas hukum yang setara dan perlindungan terhadap penyalahgunaan atau perlakuan buruk. 6. Prof. Gerard Quinn pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: a. Fenomena kematian perdata terkait dengan penyandang disabilitas sebagai salah satu hal yang harus diatasi pada saat ini. b. Lepas dari konteks hukumnya, yang dimaksud dengan mekanisme pengambilan keputusan dengan dukungan atau supported decision making adalah mengacu kepada dukungan-dukungan sosial yang memungkinkan penyandang disabilitas untuk mengambil keputusan dan terdapat pergeseran penekanan dari mencabut kecakapan hukum seseorang ke arah memampukan seseorang untuk melaksanakan kapasitas hukumnya dan banyak negara-negara di dunia yang sudah 364 mulai menerapkan mekanisme pengambilan keputusan dengan dukungan. 7. Dr. Suparman Marzuki pada pokoknya menerangkan: a. Pasal 433 KUH Perdata adalah norma yang dibangun dari cara pandang stigma yang tidak menghormati manusia. Kata dungu, gila, mata gelap, dan seterusnya adalah stigma negatif pada manusia yang terjadi di abad-abad yang lalu. Sebagian besar masyarakat masih menyebutnya sebagai penyandang cacat. Padahal perkembangan- perkembangan konsepsi tentang manusia terus berkembang menuju konsepsi-konsepsi hukum yang makin humanis, makin manusiawi. b. Dengan cara pandang stigma Pasal 433 tersebut: mencabut, mengalihkan, atau setidaknya mengecualikan secara paksa status orang sebagai subjek hukum yang secara limitatif dinyatakan sebagai hak yang tidak bisa dikecualikan dalam keadaan apapun. Negara seharusnya segera mengubah cara tersebut dengan mengonstruksikan norma dalam undang-undang berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (2) yang menegaskan, "Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan." c. Ahli berkesimpulan bahwa ratifikasi konvensi disabilitas dan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas mengamanatkan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah untuk memastikan hak-hak penyandang disabilitas dilindungi, dipenuhi, dan dihormati dengan dasar sebagai subjek hukum penuh setara dalam martabat dan hak setiap orang. Bahwa para Ahli yakni Fajri Nusyamsi, Bhargavi Venkatasubmaniam Davar, Steven Allen, Prof. Gerard Quinn dan Dr. Suparman Marzuki dari Pihak Pemohon tersebut yang pada prinsipnya sama-sama berpendapat bahwa model supported decision making lebih tepat diterapkan bagi penyandang disabilitas, mengingat pengampuan tidak benar-benar memberikan perlindungan karena mengalihkan hak dari subjek hukum yang 365 bersangkutan kepada orang lain. Tanggapan Pemerintah terhadap pendapat para Ahli dari Pihak Pemohon adalah sebagai berikut: Pengaturan terkait pengampuan sebagaimana ketentuan Bab XVII KUHPerdata yang berjudul pengampuan merupakan suatu bentuk perlindungan kepada orang-orang yang berdasarkan penetapan pengadilan karena kebutuhan dan kepentingannya maupun kepentingan masyarakat menghendaki demikian. Dengan ditetapkannya seseorang di bawah pengampuan, bukan berarti upaya untuk membuat orang yang diampu untuk pulih tidak dapat dilakukan, namun dalam masa/proses menyembuhkan/memulihkan orang tersebut, hak-hak mereka harus tetap dapat dilindungi, salah satunya dengan cara pengampuan. Sementara konsep/pendekatan terbaru yang telah digunakan di berbagai konvensi HAM sebagaimana disampaikan oleh ahli, saat ini belum dapat dibuktikan efektivitasnya bagi masyarakat Indonesia yang memiliki kondisi sosial dan budaya, tingkat pendidikan maupun tingkat ekonomi yang berbeda-beda, termasuk pula perbedaan berbagai kondisi masyarakat dan ketaatan terhadap hukum yang berbeda dengan negara-negara yang sudah menerapkan konsep/model supported decision making tersebut. Oleh karenanya, untuk saat ini pengaturan terkait pengampuan masih diperlukan dan masih relevan diberlakukan di Indonesia apalagi dalam keadaan tertentu juga diakui penyandang disabilitas idak dapat betindak sendiri dan harus diwakili, sedangkan yang perlu mendapat pengawasan adalah praktik implementasinya sehngga pengampuan dapat berjalan sesuai maksud dan tujuannya yaitu dalam rangka memberikan perlindungan baik bagi orang yang diampu maupun masyarakat luas. 8. Saksi Sdr. Salwa Paraminta, S.H. dan Sdr. Rhino Ariefiansyah, S.Sos., M.E.A.P pada pokoknya menerangkan bahwa sebagai penyandang disabilitas para saksi dapat melakukan aktivitas sosial, mampu mengambil keputusan, mampu bertanggung jawab, dan mampu melakukan tindakan hukum keperdataan seperti penandatanganan kontrak, dan sebagainya sehingga intervensi yang seharusnya diberikan kepada mereka adalah model supported decision making, seperti dukungan dan pendampingan 366 dari keluarga atau orang-orang di sekitar untuk memberikan saran masukan, bukan menggantikan posisi mereka sebagai subjek hukum dalam mengambil keputusan. Tanggapan Pemerintah terhadap keterangan para Saksi dari Pihak Pemohon tersebut adalah sebagai berikut: Bahwa pada kenyataannya, kondisi penyandang disabilitas berbeda-beda antara satu dengan lainnya, baik menyangkut berat ringannya penyakit yang diderita maupun faktor ekonomi dan geografis yang dapat mempengaruhi akses mereka untuk mendapatkan pengobatan medis terbaik, modern yang benar-benar dapat menyembuhkan penyakit mereka secara permanen. Selain itu secara sosial dan budaya, nilai-nilai kekerabatan dan adat istiadat di Indonesia sangat kental dan erat, dimana masyarakat secara umum bersifat komunal, religius serta memiliki hubungan kekeluargaan yang sangat kental. Persaudaraan dan kebersamaan dalam keluarga lebih diutamakan. Berbeda halnya dengan kondisi sosial budaya di negara- negara barat yang lebih bersifat individual. Hal ini tentu mempengaruhi kecenderungan masyarakat yang memiliki rasa keperdulian dan kepercayaan yang tinggi dalam keluarga serta memiliki tanggung jawab untuk membantu keluarga setiap kali timbul masalah. Berbeda dengan orang-orang yang hidup di lingkungan sosial yang individualis yang terbiasa mempercayakan urusannya kepada pihak lain atau menunjuk kuasa dari pihak lain yang bukan keluarga untuk mengurus segala kepentingannya. Dengan demikian, meskipun konsep atau model yang digunakan substitute decision making ataupun supported decision making, bagi masyarakat Indonesia dalam kenyataannya tetap saja keluarga sebagai orang yang paling utama yang dapat dipercaya dalam mengurus segala kepentingan anggota keluarganya. Dalam praktik, sebagaimana yang dialami para saksi, keluarga memiiiki peran yang paling penting dalam mendampingi dan memberikan masukan yang positif bagi mereka. Pengampuan itu tidak otomatis digunakan atau menjadi pilihan dalam segala kondisi, namun digunakan dalam situasi tertentu yang memang menghendaki adanya suatu pengampuan, yang juga ditetapkan dengan serangkaian proses 367 pemeriksaan di pengadilan. Dalam hal penyandang disabilitas masih mampu untuk bertindak mandiri terhadap kepentingannya, maka tidak semestinya keluarganya mengajukan ke pengadilan tindakan pengampuan terhadapnya dan pengadilan pun tidak dapat secara gegabah menerima permintaan dan menetapkan pengampuan. Selain itu, dalam kondisi penyandang disabilitas mengalami vonis gangguan mental sejak berusia sangat dini dan tidak pernah mengalami kesembuhan hingga dewasa, apakah dalam hal ini konsep supported decision making tetap dipaksakan untuk dilaksanakan? realitasnya masih ada kondisi yang membutuhkan seseorang ditaruh di bawah pengampuan, sehingga jika konsep tersebut dihilangkan bagi mereka yang membutuhkan pengampuan akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh perlindungan. 9. Dr Elizabeth Christine Purwandani a. Stigmatisasi pada penyandang disabilitas mental masih banyak terjadi di berbagai tempat dalam berbagai bentuk hingga tertampilkan dalam perilaku atau sikap yang kadang amat merugikan, melanggar hak asasi manusia, dan martabat penyandang disabilitas mental. b. Mengacu pada Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders Edisi 5 (DSM 5), fenomena disabilitas mental di lapangan sangat luas, mencakup mereka yang mengalami persoalan psikis dan tetap dapat menjalankan fungsi-fungsi kemanusiaannya sehari-hari relatif tanpa gangguan yang berarti, hingga yang mengalami kesulitan untuk itu. Dari yang mengalami kesulitan berarti itu pun tidak seragam, mengingat variasinya yang amat luas. Sebagian mengalami kesulitan dalam waktu-waktu tertentu saja. c. Perkembangan terkini di Indonesia mengklasifikasi masalah disabilitas mental dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Dari uraian yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tersebut dapat disimpulkan mengenai variasi yang amat luas terkait persoalan kesehatan jiwa. d. Cukup banyak persoalan kesehatan mental atau disabilitas mental yang bersifat temperer, seperti misalnya depresi yang dapat dipulihkan 368 dengan terapi, konseling, obat, atau bahkan bila memang penyandangnya sudah cukup terbiasa dan mampu melakukan itu. Pada individu seperti ini, mayoritas waktu kehidupannya dapat dijalani secara baik tanpa disabilitas. e. Untuk gangguan kesehatan mental berat seperti schizophrenia, memang diperlukan obat. Ketika kondisi stabil, dosis obat dapat diperkecil. Dalam hal ini, kondisi disabilitas dapat diminimalkan dan kondisi abilitasnya dapat dimaksimalkan dengan obat, dukungan sosial dari lingkungan, serta terapi ketika diperlukan. f. Untuk perspektif terkini mengenai disabilitas mental dan posisinya di depan hukum, kita perlu mengacu pada Konvensi PBB yang efektif berlaku tahun 2008, yakni Convention on the Rights of the Persons with Disabilities, yang menekankan pentingnya penghormatan pada hak asasi manusia dari penyandang disabilitas. Konvensi menekankan bahwa stigmatisasi dan perlakuan salah pada penyandang disabilitas selama ini perlu diubah dan diperbaiki. Jadi konsep pengampuan perlu diubah menjadi supported decision making atau dukungan bagi pengambilan keputusan, dimana pengambilan keputusan tetap dilakukan oleh individu penyandang disabilitas mental itu sendiri. g. Stigmatisasi masih banyak terjadi di Indonesia dan Pasal 433 KUH Perdata sesungguhnya merefleksikan stigmatisasi tersebut dalam istilah yang digunakan, yakni istilah dungu, sakit otak, atau mata gelap, serta penyandang disabilitas harus ditaruh di bawah pengampuan, bahkan ketika ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya sehingga usulan perbaikan untuk tidak memberlakukan lagi pasal tersebut. h. Konsep supported decision making memang bukan konsep yang mudah, perlu dipelajari dengan mendalam untuk dapat disiapkan kisi- kisi kebijakan dan pelaksanaannya, namun tidak dapat menjadi alasan untuk tidak mulai melaksanakannya. 10. Dr. Akhmad Budi Cahyono (Ahli Hukum Perdata) a. Pengampuan diatur dalam Pasal 433 sampai dengan Pasal 462 KUH 369 Perdata. Namun demikian, tidak terdapat definisi tentang pengampuan dalam ketentuan tersebut. Definisi pengampuan disimpulkan berdasarkan ketentuan Pasal 433 dan Pasal 452 KUH Perdata, yaitu pengampuan adalah perwalian terhadap orang dewasa yang karena kondisi tertentu dinyatakan tidak cakap hukum. Adapun kondisi tertentu tersebut disebut dengan istilah dungu, sakit otak, atau mata gelap, bores, dan lemah akal atau pikiran. KUH Perdata tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan dungu, sakit otak, atau mata gelap. Namun demikian, R. Soetojo Prawiroharmodjo dan Asep Saefuddin dalam bukunya, Orang dan Keluarga mengklasifikasikan orang yang ditaruh di bawah pengampuan menjadi tiga. Pertama karena alasan bores. Kedua karena alasan lemah pikiran. Dan ketiga karena kekurangan daya pikir, termasuk di sini adalah sakit ingatan, dungu, dan dungu disertai mengamuk. b. KUH Perdata tidak memberikan pengecualian terhadap mereka yang ditaruh di bawah pengampuan. Terhadap mereka yang ditaruh di bawah pengampuan karena alasan boros, maka masih berhak membuat wasiat maupun melangsungkan perkawinan, untuk bertindak pada umumnya. Jadi kecakapan itu terkait dengan kewenangan untuk bertindak pada umumnya. Jadi, kecakapan bertindak dibedakan dengan kewenangan bertindak karena kewenangan bertindak itu bersifat khusus, yaitu tertuju pada orang-orang tertentu dan tindakan hukum tertentu. Adapun kewenangan bertindak dapat dibedakan dengan kewenangan hukum, yaitu kewenangan untuk menjadi pendukung hak dan kewajiban di dalam hukum. Dengan demikian, orang yang tidak cakap, tetap memiliki hak dan kewajiban sebagai subjek hukum, hanya saja tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sendiri atau melakukan perbuatan hukumnya sendiri, akan tetapi dilakukan melalui wakilnya. Terhadap orang yang ditaruh di bawah pengampuan, maka perbuatan hukumnya diwakili oleh pengampunya atau kurator. Orang yang tidak cakap, dianggap belum mampu sepenuhnya menyadari akan tindakan-tindakan atau 370 perbuatan hukum yang dilakukannya. Oleh karenanya, mereka perlu dilindungi dari tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan dirinya sendiri maupun orang lain. Orang yang tidak cakap, dianggap tidak mampu mengurus kepentingan sendiri maupun harta bendanya. Oleh karenanya, perlu ditunjuk pihak yang dapat mengurus dan mewakili pihak yang tidak cakap dalam melakukan tindakan- tindakan atau perbuatan hukum atas nama pihak yang diampu atau diwakili. c. Untuk seorang yang ditaruh di bawah pengampuan, maka perlu melalui permohonan ke pengadilan. Adapun pihak yang berhak mengajukan permohonan adalah setiap keluarga sedarah dan suami atau istri, dalam hal seorang mengalami keadaan dungu, sakit otak, atau mata gelap. Sedangkan, apabila keluarga sedarah maupun istri atau suami tidak ada, maka jaksa memiliki kewenangan untuk melakukan permohonan tersebut ditaruh di bawah pengampuan. Jadi, kalau tidak ada keluarga, jaksa bisa. Sedangkan untuk alasan lemah ingatan, maka permohonan dapat dilakukan sendiri oleh yang bersangkutan. d. Kemudian, mengenai mekanisme pemeriksaan di pengadilan, maka terhadap orang yang ditaruh di bawah pengampuan karena alasan boros maupun dungu, sakit otak, atau mata gelap adalah sama, yaitu dengan menunjukkan fakta-fakta serta bukti-bukti dan saksi. Selanjutnya didengar pula keluarga sedarah dan keluarga semenda. Terakhir, perlu didengar orang yang ditaruh di bawah pengampuan itu sendiri. Jadi selain keluarga, juga orang yang ditaruh di bawah pengampuan itu sendiri juga perlu didengar. e. Berdasarkan 460 KUH Perdata, pengampuan berakhir apabila sebab- sebab yang menyebabkannya telah hilang. Namun demikian, berakhimya pengampuan tersebut tidak terjadi demi hukum, akan tetapi melalui proses pengadilan sebagaimana proses untuk menaruh seseorang di bawah pengampuan, dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pengampuan dengan mengajukan bukti-bukti. 371 f. Dengan ditempatkannya seseorang ditaruh di bawah pengampuan, maka orang tersebut tidak lagi cakap melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum sendiri diartikan sebagai perbuatan yang melahirkan akibat hukum. Masalah ketentuan pengampuan yang berlaku di Indonesia berdasarkan KUH Perdata tidak memperhatikan adanya kehendak maupun pilihan (preference) orang yang ditaruh di bawah pengampuan. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan dianggap tidak dapat mengambil keputusan yang baik dan rasional bagi dirinya sendiri maupun harta bendanya, sehingga dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Hal ini mengakibatkan seseorang yang mengalami gangguan mental (mental impairment) dianggap tidak cakap hukum, sehingga perlu mendapat perlindungan dan menaruhnya di bawah pengampuan. Konsep pengampuan ini dikenal dengan konsep pendekatan status (status based approached) yang mengalihkan kewenangan untuk mengambil keputusan kepada seorang pengampu (subtitute decision making). Pengampu dianggap dapat mengambil keputusan yang terbaik guna kepentingan pihak yang ditaruh di bawah pengampuan. g. Saat ini telah berkembang model atau paradigma yang mengakomodir konsep hak asasi manusia. Paradigma atau model baru ini dikenal dengan paradigma atau model hak asasi manusia (human rights based model or paradigm). Model ini tidak menegasikan kecakapan bertindak seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengambil keputusan atau memperoleh keputusan, akan tetapi sebaliknya, menyediakan dukungan guna dapat melakukan tindakan atau perbuatan hukum. Model atau paradigma ini memungkinkan seseorang yang mengalami gangguan mental atau melakukan perbuatan hukum dengan bantuan atau dukungan orang lain. Berdasarkan hal ini, model atau paradigma baru tersebut menggunakan pendekatan penyediaan dukungan dalam pengambilan keputusan (supported decision-making based approach). h. Meskipun telah terdapat pendekatan yang baru sesuai dengan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia, 372 akan tetapi pendekatan tersebut tidak dapat diterapkan sepenuhnya guna memberikan perlindungan terhadap mereka yang memiliki gangguan mental. Terdapat suatu kondisi, dimana pihak yang mengalami gangguan mental tidak dapat berkomunikasi sama sekali dengan orang lain, sehingga keputusan tidak dapat diambil, meskipun dengan bantuan atau dukungan orang lain. Dalam kondisi seperti ini, maka diperlukan orang yang dapat menafsirkan kehendak pihak yang ditaruh di bawah pengampuan secara objektif, guna melindungi kepentingannya. Berdasarkan hal tersebut, konsep pengampuan sebagaimana diaturdalam KUH Perdata, masih dimungkinkan sebagai pilihan terakhir (last resort). i. Berdasarkan hal tersebut di atas, sebelum mengambil keputusan bahwa seseorang ditaruh di bawah pengampuan, maka hakim harus mempertimbangkan kemungkinan seseorang yang akan ditaruh di bawah pengampuan mengambil keputusan secara baik dan rasional dengan dukungan dan bantuan orang lain. Konsep ini tentunya dapat mengharmonisasikan ketentuan dalam KUH Perdata tentang Pengampuan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dengan demikian, kemungkinan penyandang disabilitas atau gangguan mental ditaruh di bawah pengampuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 adalah pilihan terakhir apabila dukungan dan bantuan terhadap penyandang disabilitas atau ganguan mental guna mengambil keputusan sendiri tidak dimungkinkan. 11. Dr. dr. Ronny Tri Wirasto, Sp.KJ (Ahli Kedokteran Jiwa) a. Bahwa menurut beberapa literatur, disabilitas merupakan suatu gangguan aktivitas dalam kehidupan seseorang. Dikatakan secara menyeluruh dalam kaitannya dengan pengaruh lingkungan. Jadi, disabilitas merupakan suatu gangguan, atau ketidakmampuan, atau keterbatasan dalam melakukan aktivitas dan peran secara sosial yang diharapkan dari individu, baik dalam lingkungan sosial maupun lingkungan fisik. 373 b. Fungsi dan disabilitas seseorang dapat dipahami sebagai suatu interaksi dinamis antara kondisi kesehatan, baik itu penyakit atau disease, gangguan atau disorder, cedera (injury), atau trauma, dan masih banyak yang lain. Faktor yang lain adalah faktor kontektual, dimana faktor kontektual ini meliputi faktor lingkungan dan faktor individu itu sendiri. c. Menurut ICF (International Classification of Functioning Disability and Health) dari WHO bahwa fungsi dan disabilitas itu terdapat dua komponen. Yang pertama adalah fungsi dan disabilitas. Yang kedua adalah faktor kontektual. Jadi, di dalam fungsi dan disabilitas, di dalamnya ada termasuk fungsi tubuh itu sendiri, termasuk strukturnya. Dan faktor kontektual adalah faktor lingkungan dan faktor pribadi. Di sini terlihat bahwa di dalam faktor penyebab disabilitas itu terkait dengan beberapa hal. Di dalam hal ini adalah adanya suatu kondisi kesehatan, baik itu disorder maupun disease, kemudian ada faktor lingkungan, kemudian ada faktor personal itu sendiri, dimana ini akan terkait dengan masalah aktivitas, kemudian body functioning, dan partisipasi seseorang itu di dalam aktivitasnya. Sehingga kalau kemudian ini merupakan disabilitas, maka merupakan hasil dari semua hubungan dari faktor-faktor tadi itu. d. Di beberapa literatur disebutkan bahwa disabilitas ini memang disebabkan dari beberapa gangguan mental, gangguan fisik, tetapi tidak fokus di dalam disabilitas mental. Artinya bahwa memang penyandang disabilitas itu adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lain berdasarkan kesamaan hak sebagaimana yang disebut dalam UU Penyandang Disabilitas Mental. Di dalam UU Kesehatan Jiwa, disabilitas merupakan suatu yang harus dikendalikan di dalam upaya kuratif, kemudian pencegahan dan pengendalian dalam upaya rehabilitatif. 374 e. Bagaimana hubungan gangguan mental dengan disabilitas? Jadi, menurut DSM, bahwa disabilitas mengacu pada intelektual disabilitas, kemudian konsekuensi fungsional individu akibat penggunaan zat yang menginduksi gangguan psikotik. Selanjutnya, disabilitas fungsional yang merupakan tingkat keparahan dalam gangguan psikotik, yang disebabkan oleh kondisi medis lainnya, namun keparahannya juga bervariasi, dimana apabila kondisi tersebut membaik, maka akan terjadi perbaikan kondisinya. f. Tidak ada biomarker untuk menentukan keparahan gangguan mental, tapi penentuan keparahan tergantung jenis gangguan. Jadi jenis gangguan seperti misalnya mengacu depressive disorder itu tingkat keparahannya tergantung dari jumlah gejala, tingkat penderitaan yang disebabkan oleh intensitas gejala, kemudian gangguan dalam fungsi sosial dan pekerjaan. g. Disebutkan di dalam beberapa literatur bahwa pengampuan atau guardianship, diperlukan untuk melindungi seseorang dengan gangguan mental yang tidak memiliki kapasitas untuk merawat dirinya sendiri, tetapi berpotensi melakukan kesalahan, dalam hal ini adalah dalam hak-hak sipil dan otonomi orang tersebut. Oleh karena itu harus dilaksanakan, ini pelaksanaannya sebagai jalan terakhir atau sebagai last resort. h. Dikaitkan dengan kecakapan mental, di dalam Peraturan PMK Nomer 77 Tahun 2015 sudah tertuang pedoman pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan penegakan hukum, termasuk penentuan kecakapan mental, kemudian lampirannya juga terdapat tentang pengampuan. Terhadap keterangan Ahli dari Pemohon tersebut, Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut: Para Ahli yang dihadirkan oleh Mahkamah Konstitusi pada dasarnya berpendapat bahwa meskipun dalam perspektif HAM telah berkembang pendekatan yang baru yakni konsep supported decision making namun penerapannya bukan sesuatu yang mudah, perlu dipelajari dengan 375 mendalam untuk dapat disiapkan kisi-kisi kebijakan maupun teknis pelaksanaannya. Berkaitan dengan hal tersebut maka Ahli hukum Perdata maupun ahli Kedokteran Jiwa sejauh ini masih sepakat bahwa konsep pengampuan sebagaimana diatur dalam KUH Perdata dapat diterapkan, meskipun sebagai pilihan terakhir (last resort), karena faktanya ganguan mental tersebut sangat bervariasi baik jenis maupun tingkat keparahannya. Tidak dapat dimungkiri, di lapangan terdapat suatu kondisi, dimana pihak yang mengalami gangguan mental tidak dapat berkomunikasi sama sekali dengan orang lain, sehingga keputusan tidak dapat diambil, meskipun dengan bantuan atau dukungan orang lain. Dalam kondisi tersebut, maka diperlukan pengampuan guna melindungi kepentingan dari penyandang disabilitas itu sendiri, yang di saat bersamaan juga dapat melindungi kepentingan orang lain. IV. Petitum Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian ketentuan Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Pasal 280 ayat (1), Pasal 28I ayat (1) ayat (2), Pasal 28G ayat (1) ayat (2) UUD Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menolak permohonan pengujian para Pemohon seluruhnya atau setidak- tidaknya menyatakan permohonan pengujian Para Pemohon tersebut tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard); 2. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 3. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan; 4. Menyatakan ketentuan Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1) ayat (2), Pasal 28G ayat (1) ayat (2) UUD Tahun 1945. Namun apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono). 376 [2.21] Menimbang bahwa Mahkamah telah membaca kesimpulan tertulis Pihak Tekait Ripin bertanggal 10 Mei 2023, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 11 Mei 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. PASAL 433 KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA MERUPAKAN PRODUK KOLONIAL YANG SUDAH TIDAK SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN ZAMAN 1. Bahwa Dr. Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H., menerangkan, “KUHPerdata merupakan produk pemerintah Kolonial Belanda yang masih berlaku hingga saat ini, melalui Pasal 2 aturan peralihan UUD NRI 1945 sebelum dilakukan amandemen dan Pasal 1 Aturan Peralihan UUD NRI 1945 pasca dilakukannya amandemen; 2. Bahwa Dr. Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H., menjelaskan pada pokoknya, KUHPerdata tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan dungu, sakit otak, atau mata gelap, namun para ahli mengklasifikasikan orang yang berada dibawah pengampuan salah satunya karena alasan lemah pikir dan kekurangan daya pikir … Belanda saat ini sudah tidak menggunakan istilah seperti itu namun menggunakan istilah On Account Mental Disorder atau orang yang memiliki gangguan mental”; 3. Bahwa penjelasan Dr. Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H. sejalan dengan penjelasan dr. Ronny Tri Wirasto, SpKJ yang menjelaskan bahwasanya “gangguan mental atau gangguan jiwa itu juga menyebabkan suatu disabilitas yang ini kemudian dimaknai sebagai disabilitas mental”; 4. Bahwa menurut Dr. Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H., pada pokoknya menjelaskan, karena peristiwa-peristiwa “dungu”, “gila”, “mata gelap”, “keborosan”, Ketika dulu belum ada terapi dan pengobatannya, makanya kondisi tersebut dikaitkan dengan status seseorang yang mengalami kondisi tersebut, sehingga orang yang mengalami kondisi seperti ini langsung dianggap tidak cakap sehingga tidak dapat melakukan perbuatan hukum. Konsep yang baru sekarang memungkinkan seorang penyandang disabilitas melakukan perbuatan hukum dengan bantuan atau dukungan dari orang lain 5. Bahwa apabila mengacu pada penjelasan Pasal 4 huruf c UU No. 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas yang menyatakan “yang dimaksud dengan 377 “Penyandang Disabilitas Mental” adalah terganggunya fungsi pikir, emosi dan perilaku antara lain: a. Psikososial diantaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas dan gangguan kepribadian dan b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autis dan hiperaktif. Maka Penyandang Disabilitas Mental merupakan pihak-pihak yang dituju untuk dikenakan pada Pasal 433 KUHPerdata; 6. Bahwa Prof. Dr Elizabeth Kristi Poerwandari, M.Hum. menjelaskan, disabilitas yang bersifat temporer seperti Depresi dapat dipulihkan dengan terapi/konseling dan/atau obat. Pada individu seperti ini mayoritas waktu kehidupannya dapat dijalani secara baik tanpa disabilitas. Untuk gangguan Kesehatan mental berat seperti Skizofrenia dapat disamakan dengan orang yang mengalami Kesehatan fisik seperti darah tinggi, gangguan jantung dan sebagainya, orang tersebut memerlukan obat secara rutin yang dapat menstabilkan kondisinya. Ketika kondisi stabil, dosis obat dapat diperkecil. Kondisi disabilitas dapat diminimalkan dan kondisi abilitasnya dapat dimaksimalkan dengan obat, dukungan sosial dari lingkungan dan terapi/konseling ketika diperlukan; 7. Bahwa menurut dr. Rony Tri Wirasto, SpKJ, menjelaskan, berdasarkan pengalaman dalam pelaksanaan project menciptakan kemandirian kepada Penyandang Skizofrenia di Yogyakarta menjelaskan pada pokoknya Pasien- pasien dengan skizofrenia yang awalnya direhabilitasi, dengan adanya dukungan-dukungan yang diberikan, saat ini sudah bisa bekerja Kembali; 8. Bahwa Prof. Dr Elizabeth Kristi Poerwandari, M.Hum., menjelaskan, Pasal 433 KUH Perdata sesungguhnya merefleksikan stigmatisasi terhadap penyandang disabilitas mental yakni karena Pasal 433 KUHPerdata masih menggunakan istilah dungu, sakit otak, atau mata gelap, serta penyandang disabilitas mental harus ditaruh di bawah pengampuan, bahkan ketika ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Kami mengusulkan perbaikan perlu dilakukan, yakni dengan tidak memberlakukan lagi pasal di atas terlebih dengan Indonesia telah mengesahkan CRPD yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011; 378 9. Bahwa Dr. Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H. pada pokoknya menjelaskan, dukungan atau support dapat bersifat informal dan formal. Bantuan informal merupakan bantuan secara langsung dari pihak-pihak di sekitarnya, misalnya keluarga, teman atau pihak-pihak lain yang bisa dipercaya. Bantuan secara formal dalam bentuk perdata dapat diberikan melalui pemberian kuasa untuk membantu melakukan perbuatan hukum. Pemberian kuasa berbeda dengan pengampuan, pada pemberian kuasa, penerima kuasa dia bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa dan melakukan tugasnya berdasarkan kehendak atau keinginan si pemberi kuasa, hal ini berbeda dengan pengampuan yang tidak ada kewajiban untuk memperhatikan sebetulnya kehendak riil dari pihak yang diampu; 10. Bahwa saksi Rhino Ariefiansyah pada pokoknya menjelaskan perbedaan saksi dengan kelompok lain, adalah adanya “support system”, mereka yang kita lihat di pinggir jalan dan yang berada di panti-panti, kondisi secara medis mungkin sama dengan saksi, tetapi yang membedakan adanya support system yang dimiliki saksi; saksi memiliki support system; 11. Bahwa saksi Salwa Paramitha menjelaskan pada pokoknya pada saat menjalankan perjanjian beasiswa, “pendamping” memberikan informasi mengenai isi perjanjian khususnya hak dan kewajiban. Walaupun disediakan “pendamping”, saksi salwa menegaskan bahwasanya pengambilan keputusan ada ditangan saksi bukan pendamping; 12. Bahwa Prof. Dr Elizabeth Kristi Poerwandari, M. Hum menyatakan, ahli mengusulkan perbaikan perlu dilakukan, yakni dengan tidak memberlakukan lagi pasal di atas terlebih dengan Indonesia telah mengesahkan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Adanya berbagai tantangan dalam melaksanakan Konvensi PBB mengenai Hak-hak penyandang disabilitas tidak dapat menjadi alasan untuk tidak mulai melaksanakannya; 13. Bahwa berdasarkan pandangan ahli-ahli dan saksi-saksi sebagaimana kami uraikan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya Pasal 433 KUHPerdata merupakan produk kolonial yang menimbulkan stigmatisasi dan pelanggaran HAM khususnya kepada Penyandang Disabilitas Mental. Para Penyandang 379 Disabilitas Mental seharusnya tidak berada dibawah pengampuan sebagaimana diatur dalam Pasal 433 KUHPerdata namun harus mendapatkan dukungan sehingga dapat berperan seperti warga negara lainya sebagaimana mandat yang diberikan oleh Konvensi Hak Penyandang Disabilitas yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia. II. PASAL 433 KUHPERDATA BERTENTANGAN DENGAN UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 A. Pasal 433 KUHPerdata Bersifat Diskriminasi dan Menghilangkan Hak Atas Kapasitas Hukum Yang Tidak Dapat Dikurangi Dalam keadaan Apapun Sebagaimana Diatur Pada Pasal 28G ayat (2), Pasal 28D ayat (1), jo. Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 1. Bahwa Fajri Nursyamsi, S.H., M.H. dalam persidangan menjelaskan “Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945 menekankan jaminan kebebasan dari perlakuan yang bersifat diskriminasi atas dasar apapun. Penggunaan kata “atas dasar apapun” dikarenakan diskriminasi bisa terlaksana karena kondisi yang mungkin semakin berkembang, dimasa yang akan datang akan muncul hal-hal yang baru dimana kondisi yang sebelumnya dianggap tidak diskriminatif menjadi diskriminatif. Pada konteks Disabilitas, Pasal 2 paragraf CRPD yang sudah diratifikasi Indonesia menegaskan mengenai pengakuan diskriminasi berdasarkan disabilitas; 2. Bahwa apa yang disampaikan oleh Ahli Fajri Nursyamsi, S.H., M.H. Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh ahli Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si yang pada pokoknya menjelaskan diskriminasi dalam Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, itu dalam segala bentuk karena di situ disebutkan tidak boleh mengalami diskriminasi dalam bentuk apa pun. Sehingga tidak hanya yang dirumuskan dalam konvensi HAM internasional dalam deklarasi universal maupun ICCPR yang mendasari diskriminasi berdasarkan ras, suku, agama, dan lain-lain. Namun diskriminasi juga terkait dengan disabilitas, karena disabilitas di dalam hukum HAM internasional, dikategorikan sebagai kelompok rentan; 3. Bahwa Pasal 433 KUHPerdata menekankan adanya perbedaan, pengecualiaan atau pembatasan atas dasar kondisi dungu, gila, mata 380 gelap yang bermaksud atau berdampak membatasi atau meniadakan pengakauan atas kapasitas hukum kepada mereka yang oleh Pasal 433 KUHPerdata harus berada dibawah Pengampuan; 4. Bahwa Steven Allen LLB (Hons) pada persidangan menerangkan, pembatasan atau penyangkalan kapasitas hukum dan pemaksaan pengambilan keputusan pengganti atas dasar disabilitas selalu bertentangan dengan hak atas pengakuan yang sama di hadapan hukum dan merupakan campur tangan yang mendalam dalam kehidupan penyandang disabilitas. Pengingkaran terhadap kapasitas hukum itu sendiri merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan membuat para penyandang disabilitas rentan terhadap pembatasan yang ketat dalam menjalankan berbagai hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya, mengurangi status mereka sebagai warga negara penuh dan menyangkal perlindungan hukum dalam mempertahankan klaim hak asasi manusia mereka”; 5. Bahwa Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si pada pokoknya menjelaskan Hak subjek hukum adalah hak yang dalam hukum hak asasi manusia dikategorikan sebagai non-derogable rights, tidak bisa dikecualikan atau dikurangi dalam keadaan apa pun. Mengapa disebut “hak yang tidak bisa dikecualikan”, hal ini untuk menegaskan kemutlakan absolutnya hak sebagai subjek hukum karena apabila bisa dikecualikan atau dikurangi, maka status hukum orang sebagai subjek hukum rentan dialihkan, rentan untuk dicabut; 6. Bahwa berdasarkan pendapat ahli yang telah disampaikan dalam persidangan, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya hak pengakuan sebagai subyek hukum merupakan hak yang tidak dapat dibatasi dalam keadaan apapun Pengingkaran terhadap kapasitas hukum itu sendiri merupakan bentuk tindakan diskriminatif dan pelanggaran hak asasi manusia yang membuat para penyandang disabilitas rentan terhadap pembatasan yang ketat dalam menjalankan haknya; 7. Bahwa apa yang menimpa Ripin ketika berada dibawah pengampuan, dimana yang bersangkutan tidak dapat memberikan kuasa kepada 381 pengacara untuk memperjuangkan hak-haknya karena alasan dibawah pengampuan merupakan bentuk nyata dari pelanggaran atas Pasal 28G ayat (2), Pasal 28D ayat (1), jo. Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. B. Pasal 433 KUHPerdata Menghilangkan Perlindungan Diri Atas Harta Benda yang Dibawah Kekuasaanya Serta Untuk Berbuat atau Tidak Berbuat Sesuatu yang Merupakan Hak Asasinya Sebagaimana Diatur dalam pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 1. Bahwa Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan “Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”; 2. Bahwa Dr. Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H., menerangkan, pengampuan sebagaimana diatur dalam Pasal 433 KUHPerdata pada pokoknya Orang yang tidak cakap memiliki hak dan kewajiban sebagai subyek hukum, namun tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sendiri, atau melakukan perbuatan hukumnya sendiri, akan tetapi dilakukan melalui wakilnya. Terhadap orang yang ditaruh dibawah pengampuan, maka perbuatan hukumnya diwakili oleh pengampunya; 3. Bahwa Prof. Gerard Quinn, BA. LLB, LL.M S.J.D menerangkan pada pokoknya mereka yang dianggap tidak memiliki kapasitas hukum untuk bertindak seringkali ditempatkan dibawah pengampuan, dimana ditunjuk pihak yang mengambil keputusan untuk bertindak untuk dan atas nama mereka. Hal ini merupakan bentuk kematiaan perdata bagi mereka. Seseorang yang dinyatakan tidak kompeten secara hukum biasanya tidak dapat menikah, tidak dapat membentuk keluarga, tidak dapat dengan bebas berhubungan dengan orang lain, tidak dapat memiliki harta benda atau mengelola keuangan, tidak dapat memberikan persetujuan untuk prosedur medis; 4. Bahwa Steven Allen LLB (Hons) menjelaskan pada pokoknya Jaminan pengakuan atas kapasitas hukum yang diatur dalam Pasal 12 CRPD, sama sekali tidak mengizinkan pembatasan atau penyangkalan kapasitas 382 hukum penyandang disabilitas dalam keadaan hukum, sebaliknya adalah kewajiban negara pihak untuk memastikan akses bagi penyandang disabilitas terhadap bantuan yang mereka butuhkan untuk menjalankan hak kapasitas hukum mereka; 5. Bahwa apa yang disampaikan oleh ahli sejalan dengan apa yang menerima Ripin, dimana tanpa sepengetahuan Ripin, saudara dan saudara tirinya meminta Pengadilan Sungai Penuh untuk menetapkan Ripin berada dibawah pengampuan dan menunjuk saudaranya sebagai pengampu, atas dasar adanya pengampuan tersebut kemudian saudaranya mengambil seluruh uang milik Ripin; 6. Bahwa Ripin kemudian meminta bantuan kepada pengacara untuk mengajukan gugatan pencabutan pengampuan dan meminta dikembalikan uang yang telah diambil oleh saudaranya, namun Pengadilan Negeri Sungai Penuh menolak gugatan tersebut dengan alasan Ripin berada dibawah Pengampuan; 7. Berdasarkan keterangan ahli dan fakta apa yang menimpa Ripin dapat disimpulkan bahwasanya Pasal 433 KUHPerdata Menghilangkan Perlindungan Diri Atas Harta Benda yang Dibawah Kekuasaanya Serta Untuk Berbuat atau Tidak Berbuat Sesuatu yang Merupakan Hak Asasinya Sebagaimana Diatur dalam pasal 28 G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. C. Pasal 433 KUHPerdata Membuka Ruang Terjadinya Penyiksaan dan Perlakuan yang Merendahkan Derajat Martabat Manusia Sebagaimana Diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 1. Bahwa Pasal 28 G ayat (1) UUD NRI 1945 Menyatakan “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”. 2. Bahwa Risnawati Utami, S.H. M.S./IHPM pada persidangan menjelaskan bahwasanya Pasal 433 KUHPerdata semakin menguatkan rezim guardianship dimana dampaknya melanggengkan penyandang disabilitas tinggal di panti-panti rehabilitasi dan bahkan mengalami forced treatment 383 and degrading inhuman treatment pemaksaan pengobatan tanpa informed consent persetujuan yang bersangkutan dan perlakuan tidak manusiawi sampai dengan kehilangan hak-sebagai warga negara yang fundamental; 3. Bahwa Steven Allen LLB (Hons) menyampaikan pada pokoknya, pengambilan keputusan melalui pengampuan sebagaimana Pasal 433 KUHPerdata memfasilitasi dan meningkatkan kerentanan penyandang disabilitas terhadap berbagai bentuk eksploitasi, kekerasan, penganiayaan, penyiksaan, perlakuan buruk dan merendahkan martabat. Komite CRPD menyatakan “Penyandang disabilitas intelektual atau psikososial menjadi sasaran diskriminasi langsung oleh hukum, yang memungkinkan penempatan mereka di bawah pengampuan, atas dasar “kapasitas mental” yang nyata atau dirasakan berkurang dan untuk pemantian paksa mereka. Ketika ditempatkan dibawah pengampuan dan di sebuah pemantian, efek gabungan memperkuat kerentanan mereka dan melenggangkan segregasi; 4. Bahwa apa yang disampaikan oleh ahli, sejalan dengan peristiwa yang menimpa Ripin, dimana secara Paksa dengan menggunakan cara-cara kekerasan Ripin dibawa kedalam Rumah Sakit Jiwa, dimana Ketika berada di Rumah Sakit Jiwa, Ripin mendapatkan penyiksaan dan perlakuaan yang merendahkan derajat martabat sebagai manusia. Ripin diperlakukan lebih buruk daripada seorang narapidana yang terbukti melakukan kejahatan; 5. Bahwa berdasarkan keterangan ahli dan peristiwa yang menimpa Ripin dapat disimpulkan Pasal 433 KUHPerdata Membuka Ruang Terjadinya Penyiksaan dan Perlakuan yang Merendahkan Derajat Martabat Manusia Sebagaimana Diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; III. PETITUM Berdasarkan seluruh uraiaan sebagaimana disebutkan diatas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk: 1. Mengabulkan Permohonan Menjadi Pihak Terkait; 384 2. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang kata “dungu”, “gila”, “mata gelap” dan/atau “keborosan” dimaknai sebagai penyandang disabilitas mental; Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono). [2.22] Menimbang bahwa Mahkamah telah membaca kesimpulan tertulis Pihak Tekait Komnas HAM bertanggal 10 Mei 2023, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 11 Mei 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”; 3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai hak atau kewenangannya untuk melakukan pengujian undang-undang (selanjutnya disebut UU) terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- 385 Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), menyebutkan: 4. “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 5. Bahwa sejalan dengan ketentuan dengan UU MK di atas, kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 juga ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 6. Bahwa secara tegas juga dinyatakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 juga termaktub di dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyebutkan: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”; 7. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pelindung konstitusi (the guardian of constitution). Apabila terdapat undang-undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (inconstitutional), maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan undang-undang tersebut secara menyeluruh ataupun per pasalnya; 8. Bahwa sebagai pelindung konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang- undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah 386 Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal dalam undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum. Sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada MK. Dalam sejumlah perkara pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi juga telah beberapa kali menyatakan sebuah bagian dari undang-undang konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsir yang diberikan Mahkamah Konstitusi atau sebaliknya, tidak konstitusional jika tidak diartikan sesuai dengan penafsiran Mahkamah Konstitusi; 9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka jelas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengujian ini. Bahwa oleh karena objek permohonan pengujian penafsiran ini adalah Pasal 433 Kitab Undang Undang Hukum Perdata terhadap UUD Tahun 1945. Maka berdasarkan itu, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan a quo; II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Dan Kepentingan Konstitusional Pihak Terkait 1. Bahwa Komnas HAM RI merupakan lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya, berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia sesuai dengan Pasal 1 ayat (7) Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selanjutnya, Pasal 75 menyebutkan bahwa tujuan Komnas HAM RI adalah untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, serta meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan; 2. Bahwa Komnas HAM RI untuk mencapai tujuannya, memiliki tugas dan wewenang yang salah satunya memberikan pendapat pada perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan (Legal Opini). Kewenangan tersebut 387 didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 89 ayat (3) huruf h Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 (Selanjutnya disebut UU HAM), yang menyatakan bahwa "Dalam rangka melaksanakan fungi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan: (h) pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak". 3. Bahwa Komnas HAM memiliki kepentingan terhadap Uji Materi Pasal 433 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Perkara Nomor: 93/PUU-XX/2022), in concreto Komnas HAM mempunyai kewenangan yang diatur di dalam Pasal 75 UU HAM, yaitu sebagai berikut: mengembangkan kondisi yang konduksif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; dan meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. 4. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2022 berdasarkan penyimpulan pengamatan pada laporan awal Indonesia (concluding observation on the initial report of Indonesia) di Komite Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas/CRPD (Selanjutnya Disebut Komite UNCRPD) memberikan rekomendasi pada Poin 37 kepada Negara Indonesia, dengan menyatakan sebagai berikut: a) Mengadopsi strategi nasional untuk meningkatkan kesadaran di seluruh masyarakat, terutama di kalangan penyandang disabilitas, orang tua mereka dan anggota keluarga lainnya, kelompok profesional dan pejabat pemerintah di semua tingkatan, mengenai hak dan martabat penyandang disabilitas, untuk memerangi stereotip, prasangka dan praktik berbahaya dalam semua aspek kehidupan; 388 b) Langkah-langkah penguatan untuk konsultasi yang erat dengan dan partisipasi aktif organisasi penyandang disabilitas, termasuk organisasi orang-orang yang terkena dampak kusta dan anak-anak penyandang disabilitas, dalam desain, pengembangan dan penyampaian program peningkatan kesadaran tentang hak-hak dan martabat penyandang disabilitas. Merujuk rekomendasi penyimpulan pengamatan pada laporan awal Indonesia (concluding observation on the initial report of Indonesia) tersebut yang sesuai dengan kewenangannya, maka Komnas HAM harus melakukan langkah-langkah penguatan dalam upaya pemajuan, pemenuhan, perlindungan, penghormatan serta upaya pemantauan terkait hak-hak Penyandang Disabilitas di Indonesia untuk itu Komnas HAM mempunyai kepentingan sebagai Pihak Terkait dalam upaya uji materi Pasal 433 KUH Perdata yang dilakukan oleh para Pemohon dalam Perkara Nomor: 93/PUU-XX/2022. 5. Bahwa berdasarkan penjelasan kewenangan Komnas HAM tersebut di atas, maka Komnas HAM mengajukan diri sebagai Pihak Terkait yang berkepentingan secara langsung dikarenakan dalam upaya menciptakan kondisi yang kondusif dan bentuk perlindungan serta penegakan HAM Penyandang Disabilitas umumnya dan Penyandang Disabilitas Mental pada khususnya. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut Peraturan MKRI No. 2/2021) yang mengatur tentang Pihak Terkait, di dalam Pasal 26 Ayat (1) Peraturan MKRI No. 2/2021 jelas disebutkan ada 2 (dua) kategori pihak terkait yaitu Pihak Terkait yang berkepentingan langsung dan Pihak Terkait yang tidak berkepentingan langsung; 6. Bahwa Pihak Terkait yang berkepentingan langsung menurut Pasal 26 ayat (2) Peraturan MKRI No. 2/2021 secara tegas didefinisikan sebagai berikut: “Pihak Terkait yang berkepentingan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pihak yang hak dan/atau kewenangannya secara langsung terpengaruh kepentingannya oleh pokok Permohonan” Berdasarkan definisi Pihak Terkait di atas, maka kedudukan Komnas HAM 389 sudah tepat sebagai Pihak Terkait yang berkepentingan secara langsung karena berdasarkan kewenangan, dan/atau kepentingan Komnas HAM dalam upaya menciptakan kondisi yang kondusif dan bentuk perlindungan serta penegakan HAM Penyandang Disabilitas umumnya dan Penyandang Disabilitas Mental pada khususnya. 7. Bahwa Pengajuan Permohonan Pihak terkait juga telah sesuai dengan Pasal 27 Peraturan MKRI No. 2/2021 yang berbunyi sebagai berikut: “Permohonan sebagai Pihak Terkait diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia sebanyak l (satu) eksemplar asli yang ditandatangani oleh calon Pihak Terkait atau kuasa hukum disertai dengan daftar alat bukti, alat bukti yang mendukung permohonan, dan/atau dokumen lainnya”. 8. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, permohonan kami sebagai Pihak Terkait yang berkepentingan langsung dalam upaya uji materi Pasal 433 KUH Perdata yang diajukan oleh para Pemohon dalam Perkara Nomor: 93/PUU-XX/2022 yang telah diajukan pada tanggal 11 Februari 2023 beralasan secara hukum. 9. Bahwa selanjutnya terhadap Permohonan kami a quo, berdasarkan Sidang Pleno Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada 2 Maret 2023 menetapkan untuk menyelenggarakan Sidang Pleno lanjutan Perkara 93/PUU-XX/2022 dengan mengundang Komnas HAM sebagai Pihak Terkait. 10. Bahwa dengan demikian, izinkan kami, selaku Pihak Terkait untuk menyampaikan kesimpulan berdasarkan fakta-fakta, saksi-saksi, dan keterangan ahli yang muncul selama proses di persidangan. III. Tentang Pokok Perkara A. Kata Dungu, Gila, Mata Gelap dan Keborosan Berdasarkan Pasal 433 KUHPerdata Juga Masih Dikenakan Kepada Penyandang Disabilitas Mental 1. Bahwa berdasarkan Perbaikan Permohonan pengujian materiil Pasal 433 KUHPerdata yang diajukan oleh Para Pemohon tertanggal 10 Oktober 2023, pada petitumnya meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa Materi Pasal 433 KUHPerdata bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat 390 sepanjang kata “dungu”, “gila”, “mata gelap” dan/atau “keborosan” dimaknai sebagai penyandang disabilitas mental; 2. Bahwa menurut ahli Dr. Akhmad Budi Cahyono, S.H.M.H., “KUHPerdata tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan dungu, sakit otak, atau mata gelap, namun para ahli mengklasifikasikan orang yang berada dibawah pengampuan salah satunya karena alasan lemah pikir dan kekurangan daya pikir … Belanda saat ini sudah tidak menggunakan istilah seperti itu namun menggunakan istilah On Account Mental Disorder atau orang yang memiliki gangguan mental”; 3. Bahwa ahli dr. Ronny Tri Wirasto, SpKJ dalam persidangan menyatakan “gangguan mental atau gangguan jiwa itu juga menyebabkan suatu disabilitas yang ini kemudian dimaknai sebagai disabilitas mental”; 4. Bahwa berdasarkan Bukti P-27 Pengadilan Negeri Padang menetapkan pengampuan dengan alasan Terampu mengalami gangguan jiwa (Skizofrenia), berdasarkan bukti P-28 Pengadilan Negeri Wates menetapkan pengampuan dengan alasan Terampu mengalami Bipolar, berdasarkan Bukti P-29 Pengadilan Negeri Malang menetapkan pengampuan dengan alasan Terampu menderita gangguan sakit kejiwaan/depresi berat. Bukti-bukti tersebut merupakan tiga dari puluhan penetapan Pengadilan yang menetapkan pengampuan sebagaimana dikumpulkan dan dilakukan kajian oleh Pemohon I dan disampaikan dalam bukti P-9 dan Bukti P-24; 5. Bahwa Skizofrenia, Bipolar, Depresi merupakan kategorisasi yang dapat ditafsirkan sebagai penyandang disabilitas mental, sebagaimana tertuang dalam penjelasan Pasal 4 huruf C UU No. 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas, sehingga selama ini istilah dungu, gila, mata gelap dan keborosan dalam Pasal 433 KUHPerdata selama ini diterapkan kepada Penyandang Disabilitas Mental; 6. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan dalam persidangan, kata dungu, gila, mata gelap atau keborosan sebagaimana diatur dalam Pasal 433 KUHPerdata sampai dengan saat ini dikenakan kepada Penyandang Disabilitas Mental, sehingga Petitum yang dimintakan Para 391 Pemohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Materi Pasal 433 KUHPerdata bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang kata “dungu”, “gila”, “mata gelap” dan/atau “keborosan” dimaknai sebagai penyandang disabilitas mental memiliki dasar dan alasan untuk dikabulkan; 7. Bahwa berdasarkan bukti surat, keterangan ahli yang disampaikan di atas sangat jelas dan meyakinkan bahwasanya Pasal 433 KUHPerdata selama ini masih digunakan sebagai dasar pengampuan terhadap Penyandang Disabilitas Mental. B. Pasal 433 KUHPerdata Merupakan Produk Kolonial Yang Sudah Usang dan Tidak Sesuai Dengan Perkembangan Zaman 1. Bahwa menurut Dr. Akhmad Budi Cahyono, S.H.M.H., menerangkan “KUHPerdata merupakan produk pemerintah Kolonial Belanda yang masih berlaku hingga saat ini, melalui Pasal 2 aturan peralihan UUD NRI 1945 sebelum dilakukan amandemen dan Pasal 1 Aturan Peralihan UUD NRI 1945 pasca dilakukannya amandemen”; 2. Bahwa menurut Bhargavi Venkatasubmaniam Davar, Ph.D menerangkan pada pokoknya “Ketentuan mengenai pengingkaran atau pembatasan atas kapasitas hukum dari kelompok orang-orang ini sudah lebih dari dua abad di banyak negara, ketentuan hukum itu berasal dari sejarah colonial dari suatu negara, ketentuan tersebut tidak universal tetapi kontekstual pada fungsi dan tujuan politis dari para penjajah; 3. Bahwa Lebih lanjut Bhargavi Venkatasubmaniam Davar, Ph.D menerangkan pada pokoknya sebagian kelompok menjadi korban dari ketentuan-ketentuan pembatasan atas kapasitas hukum, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, gelandangan, orang idiot, orang lemah pikiran. Seiring berjalannya waktu ke arah modernisasi kelompok ini memiliki akses terhadap berbagai fasilitas kesehatan yang mendukung; 4. Bahwa menurut Dr dr Irmansyah, SpKJ(K) menjelaskan “pada tahun 1800an, saat KUHPerdata ditulis, perilaku yang tidak sesuai dengan 392 norma sosial belum dianggap sebagai kondisi medis, yang masih dikaitkan dengan hal yang bersifat spiritual dan budaya. Akibatnya mereka ditelantarkan, diasingkan. Perlakuaan yang keliru memperparah kondisi individu dengan gangguan sikap dan perilaku seperti dungu, gila dan mata gelap; 5. Bahwa lebih lanjut menurut Dr dr Irmansyah, SpKJ(K) menjelaskan “Pengobatan disabilitas mental berubah drastis sejak ditemukannya obat Klorpromazin pada tahun 1950. Obat ini terbukti mampu mengatasi berbagai gejala psikososial pada penyandang skizofrenia dan disabilitas mental lain. Berbagai gejala menghilang dan penyandang disabilitas mental dianggap mampu hidup Kembali di masyarakat. Hingga kini lebih dari 100 jenis obat-obat yang tersedia untuk Penyandang Disabilitas Mental. Selain itu, penanganan non obat, dengan tujuan untuk mendukung proses pemulihan, juga berkembang seperti Cognitive Behavior Therapy (CBT), terapi keluarga, grup terapi dan lainya. Perawatan di rumah sakit untuk penyandang disabilitas mental menjadi pilihan terakhir dan umumnya hanya untuk periode akut yang bersifat sementara; 6. Bahwa Prof. Dr. Elizabeth Kristi Poerwandari, M. Hum yang pada pokoknya menjelaskan, disabilitas yang bersifat temporer seperti Depresi dapat dipulihkan dengan terapi/konseling dan/atau obat. Pada individu seperti ini mayoritas waktu kehidupannya dapat dijalani secara baik tanpa disabilitas. Untuk gangguan Kesehatan mental berat seperti Skizofrenia dapat disamakan dengan orang yang mengalami Kesehatan fisik seperti darah tinggi, gangguan jantung dan sebagainya, orang tersebut memerlukan obat secara rutin yang dapat menstabilkan kondisinya. Ketika kondisi stabil, dosis obat dapat diperkecil. Kondisi disabilitas dapat diminimalkan dan kondisi abilitasnya dapat dimaksimalkan dengan obat, dukungan sosial dari lingkungan dan terapi/konseling Ketika diperlukan; 7. Bahwa menurut Dr. dr Irmansyah, SpKJ(K) menjelaskan pada pokoknya disabilitas mental kini sama dengan penyakit fisik umumnya. 393 Pengobatan disabilitas mental kini sudah sangat maju dan memungkinkan penyandang disabilitas mental hidup normal dan mandiri di tengah masyarakat, dengan sikap dan perilaku yang dapat diterima. Proses pikir penyandang disabilitas mental umumnya juga normal dan mampu membuat keputusan terbaik. Sebagian disabilitas mental memiliki perjalanan penyakit yang dinamis dengan kekambuhan yang hilang timbul. Pada kondisi tertentu penyandang disabilitas mental perlu mendapat bantuan dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam membuat keputusan. Namun kondisi ini umumnya tidak menetap dan dengan pengobatan yang baik kondisi penyandang disabilitas mental pulih dengan cepat”; 8. Bahwa terkait dengan dampak pengampuan Dr. dr. Irmansyah, SpKJ(K) menjelaskan “Pengampuan menempatkan penyandang disabilitas mental pada kondisi yang tidak berdaya. Ide, pendapat dan kreativitas mereka tidak didengar. Mereka akan pasif dan harus menerima keputusan pengampu. Akibatnya mereka semakin tidak percaya diri, tidak berdaya dan menjauhkan mereka dari proses pemulihan. Pengampuan juga akan memperkuat stigma di masyarakat, memperkuat stempel yang melekat pada penyandang disabilitas sebagai individu yang tidak berdaya dan tidak berguna bagi masyarakat. Masyarakat akan menjauh dan proses pemulihan, akan cenderung menelantarkan dan mengeksploitasi, dan upaya hidup bersama masyarakat menjadi sulit. Akhirnya membuat frustasi, menambah tekanan (stress) dan dapat mengantarkan penderita pada kondisi semakin parah”; 9. Bahwa stigmatisasi sebagai dampak buruk dari pengampuan juga disampaikan oleh ahli Prof. Dr Elizabeth Kristi Poerwandari, M. Hum yang menerangkan “Stigmatisasi pada Penyandang Disabilitas Mental masih banyak terjadi di berbagai tempat, dalam berbagai bentuknya. Sedemikian rupa hingga tertampilkan dalam perilaku/sikap yang amat merugikan, melanggar hak asasi manusia dan martabat penyandang disabilitas mental. Stigmatisasi ini juga masih terjadi di Indonesia; 394 10. Bahwa menurut ahli dr. Rony Tri Wirasto, SpKJ, berdasarkan pengalaman dalam pelaksanaan project menciptakan kemandirian kepada Penyandang Skizofrenia di Yogyakarta menjelaskan pada pokoknya Pasien-pasien dengan skizofrenia yang awalnya direhabilitasi, dengan adanya dukungan-dukungan yang diberikan, saat ini sudah bisa bekerja Kembali walaupun dengan suatu keterbatasan; 11. Bahwa menurut ahli Dr. Akhmad Budi Cahyono, S.H.M.H., pada pokoknya menjelaskan karena peristiwa-peristiwa “dungu”, “gila”, “mata gelap”, “keborosan”, ketika dulu belum ada terapi dan pengobatannya, makanya kondisi tersebut dikaitkan dengan status seseorang yang mengalami kondisi tersebut, sehingga orang yang mengalami kondisi seperti ini langsung dianggap tidak cakap sehingga tidak dapat melakukan perbuatan hukum. Konsep yang baru sekarang memungkinkan seorang penyandang disabilitas melakukan perbuatan hukum dengan bantuan atau dukungan dari orang lain; 12. Bahwa berdasarkan uraian yang disampaikan oleh para ahli dalam persidangan, menjelaskan bahwasanya konsep pengampuan sebagaimana Pasal 433 KUHPerdata yang disusun lebih dari 200 tahun yang lalu pada era kolonial sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, ilmu kedokteran dan farmasi, perawatan, teknologi, tingkat kesadaran masyarakat, serta perkembangan konsep hak asasi manusia sehingga tidak layak untuk tetap diterapkan; 13. Bahwa berdasarkan keterangan ahli yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwasanya KUHPerdata adalah produk kolonial yang telah berumur lebih dari 200 tahun, yang mana ketentuan Pasal 433 KUHPerdata sudah tidak sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuaan, teknologi, kedokteran dan kefarmasian; C. Pengampuan Tidak Melindungi Penyandang Disabilitas Mental 1. Bahwa keterangan awal Presiden yang diwakili oleh Kementerian Hukum dan HAM dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada keterangannya di Mahkamah Konstitusi pada pokoknya menyatakan, 395 Pengampuan sebagaimana diatur dalam Pasal 433 KUHPerdata merupakan bentuk perlindungan kepada Penyandang Disabilitas, pandangan tersebut bertentangan dengan pendapat ahli, saksi dan bukti-bukti yang telah diajukan dalam persidangan; 2. Bahwa Steven Allen LLB (Hons) LLB (Hons) menjelaskan pada pokoknya pembatasan atau penyangkalan kapasitas hukum dan pemaksaan substitute decision making (Pengampuan) atas dasar disabilitas selalu bertentangan dengan hak atas pengakuan yang sama di hadapan hukum dan merupakan campur tangan yang mendalam dalam kehidupan penyandang disabilitas. Sementara sistem pengampunan sering dianggap sebagai tindakan “perlindungan”, sistem tersebut gagal untuk mengakui bahwa pengingkaran terhadap kapasitas hukum itu sendiri merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan membuat para penyandang disabilitas rentan terhadap pembatasan yang berat dalam menjalankan berbagai hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya, mengurangi status mereka sebagai warga negara penuh dan menyangkal perlindungan hukum dalam mempertahankan klaim hak asasi manusia mereka; 3. Bahwa Prof. Gerard Quinn, BA. LLB, LL.M S.J.D, pada pokoknya menerangkan, Mereka yang dianggap tidak memiliki kapasitas hukum untuk bertindak seringkali ditempatkan dibawah pengampuan, dimana ditunjuk pihak yang mengambil keputusan untuk bertindak untuk dan atas nama mereka. Hal ini merupakan bentuk kematiaan perdata bagi mereka. Seseorang yang dinyatakan tidak kompeten secara hukum biasanya tidak dapat menikah, tidak dapat membentuk keluarga, tidak dapat dengan bebas berhubungan dengan orang lain, tidak dapat memiliki harta benda atau mengelola keuangan, tidak dapat memberikan persetujuan untuk prosedur medis; 4. Bahwa Prof. Gerard Quinn, BA. LLB, LL.M S.J.D, menjelaskan lebih lanjut, mereka yang berada dibawah pengampuan tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih dalam pemilihan umum, sebuah hak yang dapat memungkinkan mereka untuk dapat mempengaruhi 396 peraturan perundang-undangan yang menempatkan mereka dibawah pengampuan. Begitu Pula mereka biasanya tidak memiliki hak untuk menyampaikan gugatan atau tuntutan di pengadilan atas nama mereka sendiri; 5. Bahwa Dr. dr. Irmansyah, Sp.KJ(K) menyatakan Pengampuan menempatkan penyandang disabilitas mental pada kondisi yang tidak berdaya. Ide, pendapat dan kreativitas mereka tidak didengar. Mereka akan pasif dan harus menerima keputusan pengampu. Akibatnya mereka semakin tidak percaya diri, tidak berdaya dan menjauhkan mereka dari proses pemulihan. Pengampuan juga akan memperkuat stigma di masyarakat, memperkuat stempel yang melekat pada penyandang disabilitas sebagai individu yang tidak berdaya dan tidak berguna bagi masyarakat. Masyarakat akan menjauh dan proses pemulihan, akan cenderung menelantarkan dan mengeksploitasi, dan upaya hidup bersama masyarakat menjadi sulit. Akhirnya membuat frustasi, menambah tekanan (stress) dan dapat mengantarkan penderita pada kondisi semakin parah. 6. Bahwa Prof. Dr Elizabeth Kristi Poerwandari, M. Hum, menjelaskan pada pokoknya Pasal 433 KUH Perdata sesungguhnya merefleksikan stigmatisasi terhadap penyandang disabilitas mental yakni karena Pasal 433 KUHPerdata masih menggunakan istilah dungu, sakit otak, atau mata gelap, serta penyandang disabilitas mental harus ditaruh di bawah pengampuan, bahkan ketika ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Kami mengusulkan perbaikan perlu dilakukan, yakni dengan tidak memberlakukan lagi pasal di atas terlebih dengan Indonesia telah mengesahkan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011; 7. Bahwa berdasarkan Bukti P-30 dan Bukti P-31, Ripin tidak bisa melakukan tindakan keperdataan termasuk didalamnya memberikan surat kuasa kepada pengacara untuk mempertahankan hak-haknya secara keperdataan, hal ini menunjukan telah terjadinya kematian 397 secara keperdataan oleh Ripin ketika berada dibawah pengampuan sebagaimana diatur dalam Pasal 433 KUHPerdata; 8. Bahwa berdasarkan Dr. Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H. pada pokoknya menjelaskan pengampuan merupakan jalan terakhir (last resource), dalam hal dukungan atau bantuan itu tetap tidak dimungkinkan, apabila terhadap seseorang yang mengalami penyandang disabilitas, misalnya orang yang dalam keadaan koma, seperti putra mahkota Saudi Arabia yang mengalami Koma; 9. Bahwa “kondisi koma yang dapat dikenakan pengampuan sebagai jalan terakhir (last resource)” sebagaimana dimaksud oleh Dr. Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H. di atas, bukan merupakan obyek norma yang dimohonkan dalam permohonan a quo sehingga tidak tepat dikenakan pengampuan kepada penyandang disabilitas mental karena Penyandang Disabilitas Mental berbeda dengan orang yang dalam kondisi koma dimana sama sekali tidak bisa memberikan respon apapun juga; 10. Bahwa berdasarkan bukti dan keterangan ahli sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwasanya Pengampuan kepada Penyandang Disabilitas Mental mematikan hak keperdataan dan membuat para penyandang disabilitas mental rentan terhadap pelanggaran pelbagai hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya, mengurangi status mereka sebagai warga negara penuh dan menyangkal perlindungan hukum dalam mempertahankan klaim hak asasi manusia mereka; D. Pengakuan Atas Kapasitas Hukum Menguntungkan Penyandang Disabilitas Mental 1. Bahwa Risnawati Utami, S.H. M.S./IHPM menerangkan pada pokoknya kapasitas hukum untuk menjadi pemegang hak memberikan hak kepada seseorang untuk mendapatkan perlindungan penuh atas haknya oleh sistem hukum. Kapasitas hukum untuk bertindak berdasarkan hukum mengakui orang tersebut sebagai agen dengan kekuasaan untuk terlibat dalam transaksi dan membuat, mengubah, 398 atau mengakhiri hubungan hukum. Pasal 12 ayat (5) Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas seperti yang dijelaskan sebelumnya, yang menguraikan kewajiban Negara-negara Pihak untuk “mengambil semua langkah yang tepat dan efektif untuk memastikan persamaan hak penyandang disabilitas untuk memiliki atau mewarisi. properti, untuk mengontrol urusan keuangan mereka sendiri dan untuk memiliki akses yang sama ke pinjaman bank, hipotek dan bentuk kredit keuangan lainnya, dan memastikan bahwa penyandang disabilitas tidak dirampas properti mereka secara sewenang-wenang.”; 2. Bahwa Steven Allen LLB (Hons) menerangkan mempertahankan hak atas kapasitas hukum memastikan bahwa penyandang disabilitas memiliki kemungkinan secara hukum dan fakta untuk menentang pelanggaran hak asasi manusia mereka, dan dapat diakui sebagai pemegang hak asasi manusia lainnya atas dasar kesetaraan dengan orang lain. Konsekuensi dari pergeseran ini adalah untuk meningkatkan penghormatan terhadap martabat dan otonomi penyandang disabilitas, memungkinkan mereka untuk hidup dengan kemandirian dan dukungan dalam masyarakat, dan benar-benar menjadi pencipta kehidupan mereka sendiri; 3. Bahwa Prof. Gerard Quinn, BA. LLB, LL.M S.J.D, menjelaskan, pengakuan terhadap kapasitas hukum seseorang secara penuh adalah pintu masuk untuk menjalankan otonomi dan hak-hak lainya. Pengakuan tersebut mengembalikan hak seseorang atas hidupnya termasuk hak untuk bersuara, hak untuk memilih, hak untuk mengontrol, hak untuk berpendapat dan didengarkan serta hak agar kehendaknya dihargai oleh orang lain; 4. Bahwa Prof. Gerard Quinn, BA. LLB, LL.M S.J.D, pada pokoknya menjelaskan Pengembalian kapasitas hukum melalui pemberian Supported decision making, memaksa masyarakat untuk berfokus bagaimana menjangkau, pihak-pihak yang sebelumnya dianggap tidak bisa dijangkau. Melalui penekanan kepada Supported decision making terjadi perkembangan cara-cara dan penemuan baru untuk menguak 399 tirai yang selama ini menutup orang-orang yang tersembunyi dibalik tirai disabilitas; 5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan pemberikan kapasitas hukum kepada Penyandang Disabilitas Mental, sebagai upaya untuk memungkinkan penyandang disabilitas mental untuk hidup dengan kemandirian dan mendapat dukungan dalam masyarakat; E. Perubahan Paradigma Hak Penyandang Disabilitas 1. Bahwa Prof. Gerard Quinn, BA. LLB, LL.M S.J.D, menjelaskan “Banyak sistem hukum di masa lalu yang tidak sepenuhnya menghilangkan hak kepribadian orang-orang tersebut, sistem hukum tersebut mengalihkan pelaksanaan hak-hak ini kepada pihak ketiga (pengganti pembuat keputusan/Pengampu) dan menempatkan pihak-pihak tersebut di bawah kewajiban hanya untuk bertindak demi kepentingan yang 'terbaik' untuk orang yang bersangkutan. Pengaturan ini tidak pernah memuaskan dan bahkan jika demikian, Pemerintah biasanya tidak memiliki sarana untuk mengawasi bagaimana kekuasaan tersebut digunakan/disalahgunakan. permasalahan dari menghilangkan kepribadian dan mengalihkan hak kepribadian kepada pihak ketiga telah diakui sebagai permasalahan pada pertengahan 1990-an”; 2. Bahwa Fajri Nursyamsi, S.H., M.H. menjelaskan pada pokoknya CRPD menempatkan kapasitas mental sebagai suatu hasil dari interaksi individu dan lingkungan sosial, sehingga apabila ada hambatan dalam aspek kapasitas mental maka yang harus diubah adalah pola interaksi individu dan lingkungan sosialnya, bukan fokus kepada memperbaiki atau menyembuhkan orangnya. Perubahan itu harus dilakukan tanpa mengurangi sedikitpun pengakuan terhadap kapasitas hukum orang tersebut. Dalam paragraf 28 General Comment CRPD, Komite CRPD menegaskan bahwa setiap orang, terlepas dari kondisi disabilitas atau kemampuannya dalam mengambil keputusan, memiliki Kapasitas Hukum. Penjelasan dalam paragraf 28 inilah yang menegaskan bahwa 400 pelaksanaan kapasitas hukum bukanlah hasil dari penentuan kapasitas mental, sehingga kedua konsep ini tidak boleh digabungkan; 3. Bahwa Risnawati Utami, S.H. M.S./IHPM menjelaskan pada pokoknya, CRPD hadir dalam hal ini untuk memberikan perspektif baru dalam “universal legal capacity” dari yang sebelumnya merupakan rezim guardianship yang tertuang dalam Pasal 433 KUHPerdata; 4. Bahwa Steven Allen LLB (Hons) menjelaskan Adopsi CRPD memberikan dorongan untuk 'pergeseran paradigma’ dari pendekatan tradisional ke pendekatan berbasis hak asasi manusia. Lebih khusus lagi, 'pergeseran' ini meminta para pembuat kebijakan, pengadilan, pengemban tugas, dan masyarakat kita untuk menjauh dari impuls lama yang eksklusif, medis, dan paternalistik di masa lalu yang didasarkan pada pengucilan, manajemen, kontrol, dan perawatan hukum dan sosial, menuju pendekatan berbasis hak asasi manusia terhadap disabilitas yang sepenuhnya mengakui martabat dan otonomi penyandang disabilitas sebagai subjek hak. Dengan demikian, CRPD menciptakan “wacana hak” baru yang berfokus pada pemberdayaan penyandang disabilitas, dan menetapkan kewajiban yang jelas bagi Negara Pihak untuk mencegah diskriminasi atas dasar disabilitas dalam undang-undang, kebijakan, dan praktik; 5. Bahwa lebih jauh Steven Allen LLB (Hons) menjelaskan pendekatan diskriminatif yang menggambarkan penyandang disabilitas sebagai 'defisit', pendekatan berbasis hak asasi manusia menuntut fokus pada identifikasi hambatan hukum, politik, sosial, lingkungan dan sikap terhadap pelaksanaan hak. Antara lain, Negara Pihak CRPD memiliki kewajiban umum yang luas sebagaimana diatur dalam Pasal 4, termasuk mengadopsi tindakan legislatif, administratif dan tindakan lain untuk melaksanakan hak-hak Konvensi; untuk mengubah atau menghapus undang-undang, peraturan, kebiasaan atau praktik yang mendiskriminasi penyandang disabilitas; dan menahan diri dari terlibat dalam tindakan atau praktik yang tidak sesuai dengan Konvensi; 401 6. Bahwa berdasarkan keterangan ahli yang telah diuraikan di atas, terdapat perubahan paradigma yang fundamental dari pendekatan tradisional ke pendekatan berbasis hak asasi manusia yang sepenuhnya mengakui martabat dan otonomi penyandang disabilitas sebagai subjek hak; F. Dorongan Perubahan Global Dari Sistem Pengampuan yang Menerapkan Substitute Decision Making Menjadi Pendekatan yang Menerapkan Supported Decision Making 1. Bahwa lebih jauh Prof. Gerard Quinn, BA. LLB, LL.M S.J.D menjelaskan, konsep supportive decision making yang menjadi terkenal oleh pasal 12 CRPD pada saat ini betul-betul menjadi pusat gravitasi baru dari reformasi hukum di seluruh dunia. Konsep ini sangat sesuai dengan ilmu pengetahuan terutama ide bahwasanya pengambilan keputusan adalah atau bisa menjadi sebuah aktivitas sosial. Masyarakat bergantung satu sama lain untuk berbagai dukungan dan masukan- masukan, kebanyakan dari kita memiliki berlapis-lapis modal sosial di dalam kehidupan kita, namun penyandang disabilitas sebagian besar tidak memilikinya oleh karena itu dorongan terhadap supportive decision making sebagai sebuah alternatif terhadap pengampuan menjadi masuk akal dan berkelanjutan. Selain daripada itu fokus terhadap supportive decision making untuk berfokus pada bagaimana menjangkau orang-orang yang sebelumnya dianggap tidak dapat di jangkau. Dalam rezim pengampuan tidak ada insentif untuk melakukan hal tersebut, namun pada saat ini dengan adanya penekanan terhadap supportive decision making menimbulkan perkembangan berbagai cara dan penemuan untuk membuka penutup penyandang disabilitas yang selama ini tersembunyi di balik tirai disabilitas. Hal ini merupakan cara- cara baru untuk menginterpretasikan komunikasi secara informal yang berkembang di seluruh dunia; 2. Bahwa Risnawati Utami, S.H. M.S./IHPM Utami pada pokoknya menjelaskan “Berdasarkan laporan dari berbagai Negara Pihak yang telah ditinjaunya sejauh ini, Komite Konvensi Hak Penyandang 402 Disabilitas mengamati adanya kesalahpahaman tentang pelaksanaan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas dalam konteks hukum nasional, khususnya tentang ruang lingkup yang tepat dari kewajiban Negara Pihak yang harus dilakukan di dalam negerinya, berdasarkan pasal 12 Konvensi tentang Kesetaraan di Depan Hukum. Terlihat adanya kegagalan yang signifikan dalam memahami bahwa model pendekatan disabilitas yang berbasis hak asasi manusia dan belum sepenuhnya menyiratkan pergeseran dari paradigma substitute decision-making ke paradigma supportive decision- making yang sesuai dengan komponen pasal 12 Konvensi”; 3. Bahwa Steven Allen LLB (Hons) menjelaskan pada pokoknya "Pengambilan keputusan yang didukung" dan "dukungan dalam pelaksanaan kapasitas hukum" biasanya digunakan secara bergantian. Pengambilan keputusan memunculkan gambaran sistem dukungan yang diatur, sedangkan dukungan dalam pelaksanaan kapasitas hukum lebih menekankan pada dukungan yang secara jelas terkait dengan pelaksanaan kapasitas hukum. Banyak keputusan sehari-hari yang dibuat orang dalam hidup memiliki sedikit atau tidak ada konsekuensi hukum, tetapi dapat dipahami dengan lebih baik sebagai ungkapan otonomi seseorang. Sementara hukum memang menciptakan aturan perilaku bagi orang-orang, prinsip umumnya adalah bahwa orang memiliki dan menikmati hak untuk membuat keputusan sendiri dan membentuk kehidupan mereka sendiri, mengekspresikan karakter mereka sendiri dan hidup dengan cara yang mereka pilih; 4. Bahwa Dr. Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H. pada pokoknya menjelaskan dukungan atau support dapat bersifat informal dan formal. Bantuan informal merupakan bantuan secara langsung dari pihak-pihak di sekitarnya, misalnya keluarga, teman atau pihak-pihak lain yang bisa dipercaya. Bantuan secara formal dalam bentuk perdata dapat diberikan melalui pemberian kuasa untuk membantu melakukan perbuatan hukum. Pemberian kuasa berbeda dengan pengampuan, pada pemberian kuasa, penerima kuasa dia bertindak untuk dan atas nama 403 pemberi kuasa dan melakukan tugasnya berdasarkan kehendak atau keinginan si pemberi kuasa, hal ini berbeda dengan pengampuan yang tidak ada kewajiban untuk memperhatikan sebetulnya kehendak riil dari pihak yang diampu; 5. Bahwa lebih lanjut Dr. Akhmad Budi Cahyono, S.H.M.H. pada pokoknya juga menjelaskan berkaitan dengan wasiat kehidupan, yaitu konsep bantuan yang diberikan kepada seseorang yang dikemudian hari mengalami kondisi-kondisi tertentu sehingga orang tersebut tidak bisa melaksanakan perbuatan hukum dalam sebuah perjanjian, maka orang yang ditunjuk sebagai penerima kuasanya itu yang akan melakukan perbuatan hukum pemberi kuasa; 6. Bahwa Saksi Rhino dalam persidangan pada pokoknya menjelaskan “sebagai Penyandang Disabilitas Mental dengan diagnose psychotic schizophrenia, selama ini tidak ada kendala dalam menjalankan tugas dan peranya sebagai pengajar dan peneliti di Departemen Anthropology Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia. Pihak keluarga dan koleganya di tempat kerja sangat mendukung dan membantu kebutuhan saksi bila diperlukan. Saksi juga mendapatkan bantuan dari pihak-pihak professional seperti psikologi, praktisi hukum dan praktisi keuangan untuk membantu saksi dalam mengambil keputusan- keputusan yang diperlukan; 7. Bahwa saksi Rhino dalam persidangan menegaskan bahwasanya dukungan yang diberikan oleh keluarga, psikolog, praktisi hukum, dan praktisi keuangan tidak membatasi saksi dalam mengambil keputusan terkait aktivitas keperdataan; 8. Bahwa banyak orang mengasosiasikan Penyandang Disabilitas Mental tidak memiliki kapasitas hukum, dikarenakan mereka melihat kondisi Penyandang Disabilitas Mental yang tidak terurus di jalan. Terkait dengan hal tersebut, Saksi Rhino pada pokoknya menjelaskan perbedaan saksi dengan kelompok lain, bedanya adalah “support system”, mereka yang kita lihat di pinggir jalan dan yang berada di panti- panti, kondisi secara medis mungkin sama dengan saksi, tetapi yang 404 membedakan adanya support system yang dimiliki saksi; saksi memiliki support system; 9. Bahwa terkait dengan praktik dukungan dalam menjalankan kapasitas hukum bagi Penyandang disabilitas mental, saksi Salwa Paramitha dalam persidangan pada pokoknya menyampaikan saksi yang merupakan Penyandang Disabilitas Mental dengan diagnosa Bipolar Disorder yang saat ini sedang menempuh Pendidikan pascasarjana di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, dengan dukungan program Beasiswa Unggulan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Melalui Beasiswa tersebut pemerintah memberikan fasilitas dukungan kepada Saksi yang merupakan penyandang disabilitas yakni menyediakan seorang pendamping yang ditunjuk oleh saksi dalam hal ini ayahnya untuk mendukung dan membantu saksi khususnya dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang dituangkan dalam perjanjian pemberian beasiswa; 10. Bahwa lebih lanjut, saksi Salwa Paramitha menjelaskan pada pokoknya pada saat menjalankan perjanjian beasiswa, “pendamping” memberikan informasi mengenai isi perjanjian khususnya hak dan kewajiban. Walaupun disediakan “pendamping”, saksi salwa menegaskan bahwasanya pengambilan keputusan ada di tangan saksi bukan pendamping; 11. Bahwa Steven Allen LLB (Hons) menerangkan pada pokoknya, dalam mengambil keputusan-keputusan orang-orang pada umumnya membutuhkan bantuan dari pihak lain sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, sebagai contohnya saya sebagai ahli hukum yang tidak memahami skema investasi pasti akan membutuhkan bantuan dari ahli ekonomi atau investasi dalam saya mengambil keputusan untuk berinvestasi; 12. Bahwa lebih lanjut Steven Allen LLB (Hons) menjelaskan pada pokoknya berbagai contoh "Pengambilan keputusan yang didukung" dan "dukungan dalam pelaksanaan kapasitas hukum" antara lain: 405 a. Support agreements: adalah perjanjian tertulis oleh orang yang membutuhkan dukungan dari satu atau lebih orang yang setuju untuk memberikan dukungan. Mereka mungkin berhubungan dengan bidang kehidupan yang relatif terbatas, atau bisa lebih luas, bergantung pada kemauan dan preferensi orang yang menerima dukungan. Perjanjian tersebut dapat berupa perjanjian informal, meskipun beberapa yurisdiksi memiliki mekanisme untuk membuat perjanjian tersebut didaftarkan atau disahkan oleh otoritas peradilan dan/atau notaris. Model ini diadopsi dan dikembangkan oleh negara Kolombia, Kostarika dan Peru; b. Advance planning: adalah model dukungan perjanjian yang dibuat dengan ekspektasi periode waktu mendatang, di mana seseorang mengharapkan pengurangan keterampilan pengambilan keputusan mereka di masa depan, menetapkan ekspresi keinginan dan preferensi yang jelas yang dapat dilaksanakan oleh orang yang ditunjuk pada titik yang ditentukan secara khusus. Berbagai sistem menganggap ini berguna untuk orang dengan kesehatan degeneratif dan kondisi kognitif (termasuk kondisi yang berkaitan dengan usia), serta untuk orang dengan disabilitas psikososial yang mengalami kondisi berfluktuasi atau siklus yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan mereka. Mereka juga sering membutuhkan persetujuan yudisial, pendaftaran atau otorisasi oleh notaris, dan kadang-kadang dikenal sebagai "arahan di muka", "surat kuasa abadi" atau "wasiat hidup". Konsep ini diadopsi dan dikembangkan di Negara Britania Raya, Kolombia dan Peru; c. Akomodasi yang masuk akal dan prosedural, Pasal 2 CRPD mendefinisikan akomodasi yang wajar sebagai “modifikasi dan penyesuaian yang diperlukan dan sesuai, tidak menimbulkan beban yang tidak proporsional atau tidak semestinya, jika diperlukan dalam kasus tertentu, untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental atas dasar 406 kesetaraan dengan orang lain bagi penyandang disabilitas”. Misalnya, di negara Afrika Selatan, hukum pidana memungkinkan penunjukan perantara untuk memfasilitasi komunikasi dan agar saksi dapat memberikan kesaksian. Berbagai undang-undang dan praktik peradilan lainnya di negara tersebut telah memunculkan berbagai akomodasi prosedural yang umum digunakan, termasuk pengakuan atas metode/strategi komunikasi alternatif, adaptasi fisik ke ruang sidang, dan penyediaan tenaga pendukung ahli. d. sistem guarantor atau penjamin sebagai dukungan kepada penyandang disabilitas, dimana memungkinkan Penyandang Disabilitas menjalankan dan menyatakan sendiri keinginan mereka. bukan untuk memberikan interpretasi mengenai kepentingan terbaik seseorang; 13. Bahwa Berdasarkan keterangan ahli dan bukti yang diuraikan di atas menunjukan adanya dorongan perubahan global dari sistem pengampuan yang menerapkan Substitute Decision Making menjadi pendekatan yang menerapkan Supported Decision Making. G. Pentingnya Pengujian Materiil Pasal 433 KUHPerdata Menurut Ahli 1. Bahwa Dr. Suparman Marzuki, SH. Msi, menjelaskan pada pokoknya Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan-keputusan yang begitu penting bagi perubahan hukum, baik perubahan-perubahan konsepsi hukum, maupun perubahan-perubahan kebijakan regulasi oleh DPR dan Pemerintah. Putusan Mahkamah Konstitusi adalah bagian dari upaya membangun peradaban bangsa; 2. Bahwa Prof. Gerard Quinn, BA. LLB, LL.M S.J.D pada pokoknya menyatakan pengujian materiil Pasal 433 KUHPerdata memberikan kesempatan kepada Mahkamah Konstitusi untuk membuat sebuah terobosan yang sejalan dengan Konstitusi, CRPD dan hukum asasi manusia internasional. Hal ini merupakan sebuah kesempatan untuk menghapuskan rezim yang ketinggalan zaman yang penuh dengan diskriminasi dan menimbulkan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia, dan untuk memperkenalkan supported decision making, 407 sebagai mekanisme yang berbasiskan hak serta mengakui dan menerima sifat beragam dan interdependent dari umat manusia. Hal ini merupakan sebuah kesempatan untuk menegaskan pelaksanaan dan penikmatan hak Penyandang Disabilitas serta memastikan inklusi dan partisipasi mereka dalam bermasyarakat secara setara dengan yang lain; 3. Bahwa Prof. Dr Elizabeth Kristi Poerwandari, M. Hum menyatakan, ahli mengusulkan perbaikan perlu dilakukan, yakni dengan tidak memberlakukan lagi pasal di atas terlebih dengan Indonesia telah mengesahkan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Adanya berbagai tantangan dalam melaksanakan Konvensi PBB mengenai Hak-hak penyandang disabilitas tidak dapat menjadi alasan untuk tidak mulai melaksanakannya; 4. Bahwa menurut Steven Allen LLB (Hons) menjelaskan pada pokoknya karena konsep pengampuan sudah tidak relevan lagi, beberapa negara telah menyatakan pengampuan inkonstitusional antara lain: Mahkamah Konstitusi Moldova membatalkan sejumlah ketentuan terkait pengampunan penyandang disabilitas dan akses mereka ke pengadilan, Mahkamah Konstitusi Rumania menemukan Pasal 164 (1) Hukum Perdata Rumania tidak konstitusional; 5. Bahwa berdasarkan uraiaan tersebut di atas, permohonan pengujian materiil Pasal 433 KUHPerdata menjadi momentum penting membuat sebuah terobosan yang sejalan dengan Konstitusi yang ketinggalan zaman yang penuh dengan diskriminasi dan menimbulkan pelanggaran- pelanggaran hak asasi manusia. IV. Pasal 433 Kitab Undang Undang Hukum Perdata Bertentangan Dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 A. Pasal 433 KUHPerdata Menghilangkan Hak Atas Pengakuan, Jaminan, Perlindungan dan Kepastian Hukum yang Serta Perlakuan yang Sama di Hadapan Hukum yang Merupakan Hak Asasi Manusia yang Tidak Dapat Dikurangi dalam Keadaan Apapun Bagi Penyandang Disabilitas 408 Mental sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) jo. Pasal 28I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 1. Bahwa pada ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan “Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”. Lebih lanjut pada ketentuan Pasal 28I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.”; 2. Bahwa pada keterangannya ahli Risnawati Utami, S.H. M.S./IHPM pada pokoknya menjelaskan “Pasal 28D ayat (1), Pasal 28 I ayat (1) sejalan dan sesuai dengan Pasal 12 Convention on the Rights of Person with Disabilities/Konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas (Selanjutnya disebut CRPD). UUD NRI Tahun 1945 maupun Konvensi Disabilitas terdapat kesesuaian mengenai prinsip-prinsip kesetaraan di depan hukum bagi penyandang disabilitas dan memastikan semua warga negara penyandang disabilitas memiliki hak yang sama sebagai subjek hukum dalam semua bidang kehidupan dan penghidupan, tanpa kecuali”; 3. Bahwa Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si. pada pokoknya menjelaskan Hak subjek hukum adalah hak yang dalam hukum hak asasi manusia dikategorikan sebagai non-derogable rights, tidak bisa dikecualikan atau dikurangi dalam keadaan apa pun. Mengapa disebut “hak yang tidak bisa dikecualikan”, hal ini untuk menegaskan kemutlakan absolutnya hak sebagai subjek hukum karena apabila bisa dikecualikan atau dikurangi, maka status hukum orang sebagai subjek hukum rentan dialihkan, rentan untuk dicabut; 4. Bahwa untuk menegaskan pentingnya hak atas pengakuan hukum kepada Penyandang Disabilitas, Risnawati Utami, S.H. M.S./IHPM mengutip General Comment Konvensi Hak Penyandang Disabilitas 409 yang menegaskan “Hak atas pengakuan yang sama di hadapan hukum mengandung arti bahwa kecakapan hukum bersifat universal yang melekat pada diri semua orang, berdasarkan kemanusiaannya dan harus ditegakkan bagi penyandang disabilitas atas dasar kesetaraan dengan orang lain. Kapasitas hukum sangat diperlukan untuk pelaksanaan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Hal ini menjadi sangat penting bagi penyandang disabilitas ketika mereka harus membuat keputusan mendasar mengenai kesehatan, pendidikan dan pekerjaan mereka”; (vide Bukti P-23) 5. Bahwa General Comment CRPD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pasal 12 menyatakan “Kapasitas hukum sangat diperlukan untuk pelaksanaan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Hal ini menjadi sangat penting bagi para penyandang disabilitas ketika mereka harus membuat keputusan mendasar yang mengatur kembali kesehatan, pendidikan dan pekerjaan mereka. Penolakan kapasitas hukum penyandang disabilitas, dalam banyak kasus, menyebabkan mereka kehilangan banyak hak fundamental, termasuk hak untuk memilih, hak untuk menikah dan berkeluarga, hak reproduksi, hak orang tua, hak untuk memberikan persetujuan untuk hubungan intim dan perawatan medis, dan hak atas kebebasan; (vide Bukti P-23) 6. Bahwa Fajri Nursyamsi, S.H., M.H. menjelaskan pada pokoknya Dalam General Comment pasal 12 CRPD, Komite CRPD memegaskan bahwa Kapasitas Hukum terdiri dari dua aspek, yaitu legal standing dan legal agency. Legal standing fokus pada aspek formil, yatu melihat penyandang disabilitas sebagai subyek hukum atau pemegang hak secara hukum; sedangkan legal agency melihat pada aspek materiil, yaitu kemampuan penyandang disabilitas untuk melaksanakan haknya; 7. Bahwa lebih lanjut, Fajri Nursyamsi, S.H., M.H. menjelaskan yang pada pokoknya menerangkan Pendekatan Universal yang banyak digunakan dalam prinsip-prinsip umum, baik secara internasional maupun dalam konstitusi suatu negara, lebih banyak melihat kepada legal standing dibandingkan legal agency, sehingga argumentasi utamanya lebih 410 melihat pada aspek formil, yaitu setiap orang adalah subyek hukum yang memiliki hak atas kapasitas hukum. Pendekatan ini tidak menekankan kepada kemampuan individu untuk membuat keputusan, tetapi lebih menekankan kepada hak individu untuk membuat keputusan dan dihormati atas keputusannya tersebut. Cara pandang ini menempatkan kapasitas hukum lebih dari sekadar pengambilan keputusan, tetapi lebih kepada merepresentasikan untuk menjadi manusia seutuhnya. Cara pandang ini menempatkan kapasitas hukum lebih dari sekadar pengambilan keputusan, tetapi lebih kepada merepresentasikan untuk menjadi manusia seutuhnya. Pendekatan Universal banyak dipengaruhi oleh sudut pandang filosofis, dibandingkan praktis, dimana kapasitas mental tidak dianggap sebagai kondisi diri seseorang, tetapi hasil dari interaksi sosial dan bersifat kontekstual, yang kemudian berdampak kepada kemampuan seseorang dalam mengambil keputusan; 8. Bahwa Steven Allen LLB (Hons) pada pokoknya menerangkan pembatasan atau penyangkalan kapasitas hukum dan pemaksaan pengambilan keputusan pengganti atas dasar disabilitas selalu bertentangan dengan hak atas pengakuan yang sama di hadapan hukum dan merupakan campur tangan yang mendalam dalam kehidupan penyandang disabilitas. Sementara sistem pengampunan, kurator, dan lembaga serupa sering dianggap sebagai tindakan “perlindungan”, mereka gagal untuk mengakui bahwa pengingkaran terhadap kapasitas hukum itu sendiri merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan membuat para penyandang disabilitas rentan terhadap pembatasan yang ketat dalam menjalankan berbagai hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya, mengurangi status mereka sebagai warga negara penuh dan menyangkal perlindungan hukum dalam mempertahankan klaim hak asasi manusia mereka”; 9. Bahwa lebih jauh Steven Allen LLB (Hons) menjelaskan pada pokoknya pembatasan atau penolakan kapasitas hukum penyandang disabilitas dalam keadaan apapun tidak dibenarkan. Sebaliknya, kewajiban 411 Negara Pihak secara jelas ditetapkan sebagai “jaminan akses penyandang disabilitas terhadap dukungan yang mungkin mereka perlukan dalam menjalankan kapasitas hukum mereka”. Komite Hak Penyandang Disabilitas (selanjutnya disebut: “Komite CRPD”), telah menyebut kecakapan hukum sebagai “sifat universal yang melekat pada semua orang berdasarkan kemanusiaannya dan wajib dijunjung tinggi bagi penyandang disabilitas atas dasar kesetaraan dengan orang lain”. Komite CRPD selanjutnya menjelaskan hubungan yang tak terpisahkan antara kapasitas hukum dan pelaksanaan hak-hak lain, dan memperjelas bahwa penolakannya atas dasar disabilitas tidak pernah dapat dibenarkan: 10. Bahwa berdasarkan keterangan ahli dan bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan, terbukti Pasal 433 KUHPerdata yang mengharuskan orang dalam keadaan dungu, gila, mata gelap dan keborosan berada dibawah pengampuan, merupakan bentuk penghilangan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang serta perlakuan yang sama dihadapan hukum yang merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun bagi penyandang disabilitas mental sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) jo. Pasal 28I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. B. Pasal 433 KUHPerdata Bersifat Diskriminatif dan Melanggar atas Jaminan Bagi Setiap Orang Bebas Dari Perlakuan yang Bersifat Diskriminatif atas Dasar Apapun dan Berhak Mendapatkan Perlindungan Terhadap Perlakuan yang Bersifat Diskriminatif Sebagaimana Diatur dalam Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945 1. Bahwa Pasal 28 I ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan “Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”; 2. Bahwa Fajri Nursyamsi, S.H., M.H. dalam persidangan menjelaskan “Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945 menekankan jaminan kebebasan dari 412 perlakuan yang bersifat diskriminasi atas dasar apapun. Penggunaan kata “atas dasar apapun” dikarenakan diskriminasi bisa terlaksana karena kondisi yang mungkin semakin berkembang, dimasa yang akan datang akan muncul hal-hal yang baru dimana kondisi yang sebelumnya dianggap tidak diskriminatif menjadi diskriminatif. Pada konteks Disabilitas, Pasal 2 paragraf 3 Konvensi Hak Penyandang Disabilitas yang sudah diratifikasi Indonesia menegaskan mengenai pengakuan diskriminasi berdasarkan disabilitas; 3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Paragraf 3 CRPD yang sudah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 19 Tahun 2011 mengatakan bahwa “Diskriminasi atas dasar disabilitas merupakan pembedaan, pengecualian, atau pembatasan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak membatasi atau meniadakan pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan, atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya terhadap semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental dalam bidang politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, sipil atau lainnya. Hal ini mencakup semua bentuk diskriminasi, termasuk penolakan atas pemberian akomodasi yang beralasan”; 4. Bahwa terkait dengan norma pada Pasal 433 KUHPerdata, Fajri Nursyamsi, S.H., M.H. menjelaskan pada pokoknya Pasal 433 KUHPerdata ini mendasarkan seseorang untuk tidak memiliki kapasitas dalam melakukan tindakan hukum keperdataan, pada konteks melalui pengampuan atas dasar kondisi fisik dan mentalnya. Apabila kita mengacu pada Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, diskriminatif tidak boleh didasarkan pada sesuatu hal, yaitu terkait dengan pembatasan, pengucilan, dan seterusnya. Kondisi fisik dan mental tidak bisa dijadikan untuk membedakan atau memberikan pembatasan atas pengucilan kepada seseorang; 5. Bahwa lebih lanjut Fajri Nursyamsi, S.H., M.H. Pasal 433 KUHPerdata juga menerangkan penggunaan kata “harus”, dimaknai sebagai pengambilalihan hak atas tindakan hukum keperdataan seseorang kepada orang lain dilakukan berdasarkan norma, yaitu paksaan yang 413 dilakukan oleh negara melalui peraturan perundang undangan, bukan kesukarelaan dari pihak yang diampu. Ketentuan dalam Pasal 433 KUHPerdata yang mengharuskan seseorang berada di bawah pengampuan karena kondisi mentalnya yang menjadikan gila, mata gelap, dan boros serta dampak dari pengampuan adalah kehilangan kapasitas hukum dan kehilangan hak untuk mengambil keputusan sendiri, maka dapat dikatakan bahwa hal itu termasuk perlakuan diskriminatif yang dimaksud oleh Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945; 6. Bahwa apa yang disampaikan oleh Fajri Nursyamsi, S.H., M.H. di atas sejalan dengan penjelasan yang disampaikan oleh Dr. Suparman Marzuki, SH. Msi yang pada pokoknya menjelaskan diskriminasi dalam Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, itu dalam segala bentuk karena di situ disebutkan tidak boleh mengalami diskriminasi dalam bentuk apa pun. Sehingga tidak hanya yang dirumuskan dalam konvensi HAM internasional dalam deklarasi universal maupun ICCPR yang mendasari diskriminasi berdasarkan ras, suku, agama, dan lain-lain. Namun diskriminasi juga terkait dengan disabilitas, karena disabilitas di dalam hukum HAM internasional, dikategorikan sebagai kelompok rentan; 7. Bahwa Prof. Gerard Quinn, BA. LLB, LL.M S.J.D menjelaskan pada pokoknya, Pasal 12 CRPD sangat diperkuat oleh Pasal 5 CRPD mengenai equality atau dalam hal ini adalah kesetaraan. Pasal 5 CRPD melarang perlakuan yang tidak setara (unequal treatment). Biasanya pendekatan hukum tradisional terhadap equality berarti bahwa bila ada perbedaan yang dianggap perbedaan materiil, maka itu bisa digunakan untuk menjustifikasi perlakuan yang berbeda. Dimasa lalu, diasumsikan bahwa perbedaan kapasitas kognitif seseorang adalah sebuah perbedaan materiil yang cukup untuk menjustifikasi ketiadaan kapasitas hukum dari orang tersebut. Namun pendapat tersebut secara scientific tidak lagi bisa dipertahankan. Sehingga segala hukum dan peraturan perundang-undangan dan praktik-praktik yang menghilangkan kapasitas hukum berdasarkan penilaian kemampuan kognitif adalah bersifat diskriminatif; 414 8. Secara lanjut Prof. Gerard Quinn, BA. LLB, LL.M S.J.D menyatakan bahwa Pasal 5 CRPD berasal dari apa yang disebut oleh seorang hakim terkemuka di pengadilan HAM Eropa sebagai multidimensional disadvantage equality. Apa yang dimaksud olehnya adalah sebuah jaringan dari kewajiban-kewajiban yang positif untuk secara sistematis membongkar dampak yang terakumulasi dari disadvantages sejak masa lalu. Komite CRPD membingkai teori mengenai equality dalam Pasal 5 CRPD sebagai Inclusive equality; 9. Bahwa Steven Allen LLB (Hons) menjelaskan pada pokoknya kecakapan hukum bersifat universal, sehingga tidak dapat dikecualikan oleh siapapun, hal tersebut dipertegas dalam pandangan Komite CRPD telah menyebut kecakapan hukum sebagai “sifat universal yang melekat pada semua orang berdasarkan kemanusiaannya dan wajib dijunjung tinggi bagi penyandang disabilitas atas dasar kesetaraan dengan orang lain”; 10. Bahwa menurut Risnawati Utami, S.H. M.S./IHPM menjelaskan kata dungu, gila, gelap mata dan keborosan tidak sesuai dengan CRPD. Terminologi ini jelas berpengaruh terhadap stigmatisasi dan diskriminasi pada kelompok disabilitas. Hal ini pun tidak disadari oleh sistem peradilan di Indonesia, sehingga perangkat peradilan dan segala bentuk kebijakan yang dihasilkan pun, bisa dikategorikan sebagai discriminatory terminology dan tidak dikatakan sebagai “disability rights sensitive.”; 11. Bahwa terkait dengan kebijakan yang bersifat diskriminasi dalam Pasal 433 KUHPerdata, Dr. Suparman Marzuki, SH. Msi menjelaskan pada pokoknya perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Berdasarkan hal tersebut dalam rangka tanggung jawab negara tersebut, negara wajib mengambil langkah legislatif dan administratif dalam pemenuhan hak yang diakui oleh konvensi sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 CRPD yang mewajibkan pemerintah Indonesia sebagai negara pihak untuk mengambil kebijakan untuk mengubah atau 415 mencabut ketentuan hukum, peraturan, kebiasaan, dan praktik-praktik yang berlaku yang mengandung unsur diskriminasi terhadap para penyandang disabilitas dan Menahan diri untuk tidak melakukan tindakan dan/atau membuat kebijakan yang diskriminatif, termasuk menghalangi tindakan diskriminatif dari pihak ketiga; 12. Bahwa berdasarkan keterangan ahli yang disampaikan dalam persidangan, terbukti Pasal 433 KUHPerdata bersifat diskriminatif dan melanggar atas jaminan bagi setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana diatur dalam Pasal 28 I ayat (2) UUD NRI 1945. C. Pasal 433 KUHPerdata Menghilangkan Jaminan Perlindungan Diri Pribadi, Kehormatan, Martabat, Harta Benda yang dibawah Kekuasaannya, Berbuat atau Tidak Berbuat Sesuatu yang Merupakan Hak Asasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 1. Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan “Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”; 2. Bahwa dampak dari pengampuan sebagaimana diatur dalam Pasal 433 KUHPerdata yakni menghilangkan kemampuan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 446 KUHPerdata yang menyatakan “…Semua tindak perdata yang setelah itu dilakukan oleh orang yang ditempatkan di bawah pengampuan adalah batal demi hukum…” lebih jauh dalam Pasal 447 KUHPerdata disebutkan “semua tindakan perdata yang terjadi sebelum perintah pengampuan diucapkan berdasarkan keadaan dungu, gila dan mata gelap, boleh dibatalkan, bila dasar pengampuan ini telah ada pada saat Tindakan-tindakan itu dilakukan”; 416 3. Bahwa Dr. Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H., menerangkan pengampuan sebagaimana diatur dalam Pasal 433 KUHPerdata pada pokoknya Orang yang tidak cakap memiliki hak dan kewajiban sebagai subyek hukum, namun tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sendiri, atau melakukan perbuatan hukumnya sendiri, akan tetapi dilakukan melalui wakilnya. Terhadap orang yang ditaruh dibawah pengampuan, maka perbuatan hukumnya diwakili oleh pengampunya; 4. Bahwa Prof. Gerard Quinn, BA. LLB, LL.M S.J.D menerangkan pada pokoknya mereka yang dianggap tidak memiliki kapasitas hukum untuk bertindak seringkali ditempatkan dibawah pengampuan, dimana ditunjuk pihak yang mengambil keputusan untuk bertindak untuk dan atas nama mereka. Hal ini merupakan bentuk kematiaan perdata bagi mereka. Seseorang yang dinyatakan tidak kompeten secara hukum biasanya tidak dapat menikah, tidak dapat membentuk keluarga, tidak dapat dengan bebas berhubungan dengan orang lain, tidak dapat memiliki harta benda atau mengelola keuangan, tidak dapat memberikan persetujuan untuk prosedur medis; 5. Bahwa lebih lanjut menjelaskan Prof. Gerard Quinn, BA. LLB, LL.M S.J.D pada pokoknya, mereka yang berada dibawah pengampuan tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih dalam pemilihan umum, sebuah hak yang dapat memungkinkan mereka untuk dapat mempengaruhi peraturan perundang-undangan yang menempatkan mereka dibawah pengampuan. Begitupula mereka biasanya tidak memiliki hak untuk menyampaikan gugatan atau tuntutan di pengadilan atas nama mereka sendiri; 6. Bahwa Steven Allen LLB (Hons) menjelaskan pada pokoknya Jaminan pengakuan atas kepasitas hukum yang diatur dalam Pasal 12 CRPD, sama sekali tidak mengizinkan pembatasan atau penyangkalan kapasitas hukum penyandang disabilitas dalam keadaan hukum, sebaliknya adalah kewajiban negara pihak untuk memastikan akses 417 bagi penyandang disabilitas terhadap bantuan yang mereka butuhkan untuk menjalankan hak kapasitas hukum mereka; 7. Bahwa general comment CRPD No. 1 Tahun 2014 tentang Pasal 12 menyatakan “Kapasitas hukum sangat diperlukan untuk pelaksanaan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Hal ini menjadi sangat penting bagi para penyandang disabilitas ketika mereka harus membuat keputusan mendasar yang mengatur kembali kesehatan, pendidikan dan pekerjaan mereka. Penolakan kapasitas hukum penyandang disabilitas, dalam banyak kasus, menyebabkan mereka kehilangan banyak hak fundamental, termasuk hak untuk memilih, hak untuk menikah dan berkeluarga, hak reproduksi, hak orang tua, hak untuk memberikan persetujuan untuk hubungan intim dan perawatan medis, dan hak atas kebebasan”; (vide Bukti P-23) 8. Bahwa berdasarkan Bukti P-30 dan keterangan Ripin sebagai Pihak Terkait dijelaskan bahwasanya Ripin berada dibawah Pengampuan sebagaimana diatur dalam Pasal 433 KUHPerdata, dimana kakaknya ditunjuk sebagai Pengampu. Pengampu kemudian menggunakan kewenangannya untuk mengambil uang milik Ripin sebesar Rp. 532.766.943 (lima ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah); 9. Bahwa atas penetapan pengampuan yang berdampak Ripin kehilangan atas uangnya, Ripin melakukan pengajuan gugatan atas penetapan pengampuan atas dirinya dengan menunjuk seorang kuasa hukum. Atas gugatan yang diajukan tersebut “Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh mencoret perkara register nomor 32/Pdt.G/2017/PN.Spn dari register perkara perdata dan mengembalikan sisa panjar perkara”; (Vide Bukti P-30) 10. Bahwa pada pokoknya tindakan Ketua Pengadilan Sungai Penuh yang mencoret perkara yang diajukan oleh Ripin melalui kuasa hukumnya, dikarenakan karena Ripin berada dibawah Pengampuan, oleh karena itu Ketua Pengadilan Sungai Penuh menetapkan Ripin tidak memiliki hak memperjuangkan haknya melalui pengacaranya; (vide Bukti P-31) 418 11. Bahwa peristiwa yang menimpa Ripin bukanlah satu-satunya kasus pengampuan yang bermotifkan penguasaan harta benda milik orang yang diampu. Berdasarkan Bukti P-10 dan Bukti P-24 yakni terkait dengan Analisa putusan pengadilan atas Penetapan Pengampuan menunjukan dari 34 putusan pengampuan terdapat 31 kasus terkait pengampuan bermotif penguasaan harta pihak terampu baik harta milik terampu, mengambil hak terampu maupun terkait harta warisan yang diterima Terampu; 12. Bahwa menurut Steven Allen LLB (Hons), Konvensi Hak Penyandang Disabilitas telah memberikan panduan otoritatif kepada para pihak dalam pembentukan hukum dan kebijakan. Pertama, undang-undang dan kebijakan yang membatasi kapasitas hukum penyandang disabilitas dalam tujuan atau akibat harus dihapuskan sepenuhnya. Kedua, penghapusan saja tidak cukup, karena penyandang disabilitas mengalami banyak hambatan dalam menjalankan kapasitas hukumnya, sehingga harus ada upaya nyata dan konkrit untuk memastikan orang dapat mengakses dukungan yang benar ketika menjalankan kapasitas hukumnya. Ketiga, dukungan hanya dapat dianggap benar jika sesuai dengan otonomi seseorang, dan lebih khusus lagi, keinginan dan preferensi mereka; 13. Bahwa Prof. Gerard Quinn, BA. LLB, LL.M S.J.D pada pokoknya menjelaskan terdapat peluang nyata untuk menghilangkan pengampuan dan pelanggaran HAM karena pengampuan yakni melalui langkah-langkah pengambilan keputusan yang didukung (Supported Decision Making). Pada pengambilan keputusan yang didukung, kapasitas hukum tidak pernah dihapus atau dibatasi. Pihak yang memberikan dukungan tidak dapat ditunjuk oleh pihak ketiga yang bertentangan dengan kehendak orang yang bersangkutan dan dukungan harus diberikan berdasarkan kehendak dan preferensi orang tersebut; 14. Bahwa untuk melaksanakan jaminan perlindungan sebagaimana diatur dalam Pasal 28G (1) UUD NRI 1945 dan sebagai Pihak yang telah 419 Meratifikasi Konvensi Hak Penyandang Disabilitas Dr. Suparman Marzuki, S.H.,M.Si., menerangkan bahwasanya Indonesia sebagai negara pihak yang meratifikasi CRPD perlu untuk memastikan bahwa Penyandang disabilitas berhak atas pengakuan kesetaraan dihadapan hukum, mengakui bahwa penyandang disabilitas berhak menggunakan kapasitas hukum dengan dasar kesetaraan pada seluruh aspek kehidupannya, mengambil tindakan-tindakan yang memadai untuk menyediakan akses bagi penyandang disabilitas untuk mendukung penggunaan kapasitas hukum mereka, mengembangkan kebijakan untuk memastikan tidak adanya penyalahgunaan wewenang yang merugikan penyandang disabilitas saat memanfaatkan kapasitas hukumnya dan mengakui bahwa penyandang disabilitas juga berhak atas hak-hak hukum seperti kepemilikan property, akses pinjaman bank dan lainnya; 15. Bahwa Steven Allen LLB (Hons), menyatakan “Semakin banyak negara yang kini telah melakukan proses reformasi dengan maksud untuk memastikan penyandang disabilitas dapat mengakses dukungan yang mungkin mereka perlukan dalam menjalankan kapasitas hukum mereka, baik sebagai hasil keputusan pengadilan atau sebagai bagian dari reformasi hukum yang lebih luas untuk mencapai keselarasan yang lebih besar dengan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas. Beberapa reformasi memilih sistem dukungan yang diatur secara formal, sementara yang lain memberikan pengakuan pada pengaturan informal di bawah kendali penyandang disabilitas. Beberapa model dukungan bagi penyandang disabilitas yang saat ini banyak digunakan oleh berbagai negara antara lain dukungan dalam perjanjian, advance planning, akomodasi yang masuk akal dan procedural, guarantor dan lain sebagainya; 16. Bahwa berdasarkan bukti surat dan penjelasan ahli sebagaimana diuraikan di atas terbukti bahwasanya Pasal 433 KUHPerdata Menghilangkan Jaminan Perlindungan Diri Pribadi, Kehormatan, Martabat, Harta Benda yang dibawah Kekuasaannya, Berbuat atau 420 Tidak Berbuat Sesuatu yang Merupakan Hak Asasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. D. Pasal 433 KUHPerdata Menghilangkan Jaminan Hak Untuk Bebas dari Penyiksaan dan Perlakuan yang Merendahkan Derajat Martabat Manusia Sebagaimana Diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 1. Bahwa Steven Allen LLB (Hons) menyampaikan pada pokoknya, pengambilan keputusan melalui pengampuan sebagaimana Pasal 433 KUHPerdata memfasilitasi dan meningkatkan kerentanan penyandang disabilitas terhadap berbagai bentuk eksploitasi, kekerasan, penganiayaan, penyiksaan, perlakuan buruk dan merendahkan martabat. Komite CRPD menyatakan “Penyandang disabilitas intelektual atau psikososial menjadi sasaran diskriminasi langsung oleh hukum, yang memungkinkan penempatan mereka di bawah pengampuan, atas dasar “kapasitas mental” yang nyata atau dirasakan berkurang dan untuk pemantian paksa mereka. Ketika ditempatkan dibawah pengampuan dan di sebuah pemantian, efek gabungan memperkuat kerentanan mereka dan melenggangkan segregasi; 2. Bahwa Risnawati Utami, S.H. M.S./IHPM menjelaskan pada pokoknya, pendekatan belas kasihan dan pendekatan medis yang dialami Penyandang Disabilitas Mental mengakibatkan “pengucilan sosial penyandang disabilitas terjadi sepanjang waktu dan wilayah, di semua bidang kehidupan dan telah mengambil berbagai bentuk dan pola, termasuk namun tidak terbatas pada stereotip negatif tentang mereka, penempatan penyandang disabilitas di dalam panti atau tempat yang terisolasi. Kehidupan, pendidikan dan pekerjaan di luar pengaturan reguler, perampasan kebebasan atas dasar disabilitas melalui perlakuan paksa dan pengurungan paksa, serta berbagai bentuk diskriminasi; 3. Bahwa Risnawati Utami, S.H. M.S./IHPM pada pokoknya menjelaskan Pasal 433 KUHPerdata semakin menguatkan rezim guardianship dimana dampaknya melanggengkan penyandang disabilitas tinggal di 421 panti-panti rehabilitasi dan bahkan mengalami forced treatment and degrading inhuman treatment pemaksaan pengobatan tanpa informed consent persetujuan yang bersangkutan dan perlakuan tidak manusiawi sampai dengan kehilangan hak-sebagai warga negara yang fundamental; 4. Bahwa Steven Allen LLB (Hons) melalui Validity Foundation telah melakukan penelitian ekstensif tentang masalah pengampuan di enam belas negara Eropa, dimana banyak negara mempertahankan sistem pengampuan dan perintah pengampuan digunakan untuk merampas hak orang, pengampuan juga dijadikan alat untuk memfasilitasi penempatan mereka di lembaga-lembaga yang bertentangan dengan keinginan mereka atau tanpa persetujuan mereka; 5. Bahwa terkait dengan pemaksaan penempatan penyandang disabilitas mental di bawah pemantian, mendapatkan perhatian dari Komite CRPD yang menyatakan “Perawatan paksa oleh psikiater dan tenaga profesional Kesehatan dan medis lainnya merupakan pelanggaran terhadap hak atas integritas pribadi (Pasal 17), kebebasan dari penyiksaan (Pasal 15) dan Kebebasan dari kekerasan, eksploitasi dan pelecehan (Pasal 16). Praktik ini tidak mengakui kapasitas hukum seseorang untuk memilih perawatan medis dan oleh karena itu merupakan pelanggaran Pasal 12 Konvensi”. Lebih lanjut Komite Hak Penyandang Disabilitas menegaskan “Negara pihak harus menghapus kebijakan dan ketentuan legislatif yang mengizinkan atau menjalankan perawatan paksa” … “Komite merekomendasikan agar negara-negara pihak memastikan bahwa keputusan yang berkaitan dengan integritas fisik atau mental seseorang hanya dapat diambil dengan persetujuan tanpa paksaan dan teriinformasi dari orang yang bersangkutan”; (vide Bukti P-23) 6. Bahwa pendapat ahli tersebut di atas sejalan dan terbukti dengan fakta yang terjadi di Indonesia, sebagaimana tertuang dalam buku “orang- orang yang dilupakan, situasi Penyandang Disabilitas Mental di Indonesia” hal itu menunjukan bahwasanya penyandang disabilitas 422 mental seringkali berada dalam kondisi perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Bahwa dengan adanya pengampuan, pasien yang dimasukan ke Rumah Sakit Jiwa dianggap tidak mampu memberikan persetujuan tindakan medis. Apabila pasien telah dalam keadaan yang stabil, yang bersangkutan tetap tidak memiliki kapasitas hukum untuk memberikan persetujuan tindakan medis; (vide Bukti P-11) 7. Bahwa Para penyandang disabilitas mental seringkali ditempatkan di panti rehabilitasi yang menyerupai sel penjara. Pintu, jendela, dan dindingnya terbuat dari jeruji besi. Banyak penghuni panti yang tidur tanpa alas dan sanitasi yang buruk dengan tumpukan sampah dimana- mana. Beberapa panti rehabilitasi kerap membiarkan penghuninya kelaparan dan beberapa penghuni kondisi fisiknya sangat kurus seperti tengkorak; 8. Bahwa berdasarkan Bukti P-31 dimana Pengadilan Negeri Sungai Penuh Menolak pemberian Kuasa untuk memperjuangkan hak asasi manusia orang yang dibawah pengampuan, menunjukan Pasal 433 KUHPerdata menghilangkan hak penyandang disabilitas mental untuk melakukan upaya hukum atas tindakan penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, pada sisi lain pelaku seakan- akan tidak dapat disentuh oleh hukum dikarenakan penyandang disabilitas mental dianggap tidak memiliki kecakapan hukum, untuk mengajukan keberatan ataupun meminta bantuan hukum untuk memperjuangkan hak-haknya; 9. Bahwa berdasarkan bukti surat, penjelasan ahli sebagaimana diuraikan di atas terbukti bahwasanya Pasal 433 KUHPerdata Menghilangkan Jaminan Hak Untuk Bebas dari Penyiksaan dan Perlakuan yang Merendahkan Derajat Martabat Manusia Sebagaimana Diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. V. Petitum Berdasarkan seluruh paparan argumentasi yang telah kami susun dalam permohonan selaku Pihak Terkait, serta adanya keterangan ahli, saksi, bukti yang dihadirkan selama proses persidangan dan ditutup dengan uraian 423 kesimpulan di atas, Pasal 433 KUHPerdata tidak diberlakukan kepada orang dengan alasan orang tersebut memiliki disabilitas mental. Kami selaku Pihak Terkait dengan ini meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan Pengujian Materiil Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk berkenan: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon; 2. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang kata “dungu”, “gila”, “mata gelap” dan/atau “keborosan” dimaknai sebagai penyandang disabilitas mental; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Suum cuique tribuere. [2.23] Menimbang bahwa Mahkamah telah membaca kesimpulan tertulis Komisi Nasional Disabilitas bertanggal 10 Mei 2023, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 11 Mei 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 menerangkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstisusi; 2. Bahwa selanjutnya, kewenangan Mahkamah Konsitusi ditegaskan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan 424 oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”; 3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai hak atau kewenangannya untuk melakukan pengujian undang-undang (Selanjutnya disebut UU) terhadap UUD NRI 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Selanjutnya disebut UU MK), menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 4. Bahwa sejalan dengan ketentuan dengan UU MK di atas, kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 juga ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 5. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 juga termaktub di dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Undang- Undang Nomor No 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan, yang menyebutkan: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan UUD NRI 1945 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”; 6. Bahwa Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian 425 Undang-Undang (Selanjutnya disebut “PMK No. 6 Tahun 2005”) menyatakan, “Pengujian materil adalah pengujian Undang-Undang yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945”; 7. Bahwa sebagai pelindung konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang- undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal dalam undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum. Sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada MK. Dalam sejumlah perkara pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi juga telah beberapa kali menyatakan sebuah bagian dari undang-undang konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsir yang diberikan Mahkamah Konstitusi atau sebaliknya, tidak konstitusional jika tidak diartikan sesuai dengan penafsiran Mahkamah Konstitusi; 8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka jelas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengujian ini. Bahwa oleh karena objek permohonan pengujian penafsiran ini adalah Pasal 433 Kitab Undang Undang Hukum Perdata terhadap UUD Tahun 1945. Maka berdasarkan itu, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan a quo; II. Kedudukan KND RI Sebagai Pihak Terkait 1. Bahwa KND adalah lembaga nonstruktural yang bersifat independen. Berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Komisi Nasional Disabilitas yang merupakan wujud implementasi Pasal 134 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas; 426 2. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Presiden (Selanjutnya disebut sebagai Perpres) Nomor 68 tahun 20202 Tentang Komisi Nasional Disabilitas, KND mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; 3. Berdasarkan Pasal 5 Perpres No 68 tahun 2020, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, KND menyelenggarakan fungsi: a. Penyusunan rencana kegiatan KND dalam upaya pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; b. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; c. Advokasi pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan d. Pelaksanaan kerja sama dalam penanganan Penyandang Disabilitas dengan pemangku kepentingan terkait. 4. Bahwa selaras dengan tugas dan fungsi tersebut, KND turut aktif dalam melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan upaya pemenuhan, pelindungan, dan penghormatan terhadap Penyandang Disabilitas yang merupakan hak kontitusional setiap warga negara yang telah diatur dalam konstitusi UUD NRI 1945. KND telah melakukan berbagai kegiatan yang mendukung Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan hak yang sama selaku warga negara Indonesia. Adapun bentuk-bentuk advokasi yang KND lakukan adalah dengan cara memberikan masukan kepada lembaga terkait untuk memperjuangkan dan memenuhi hak Penyandang Disabilitas. Selain memberikan masukan kepada lembaga terkait, kegiatan berupa seminar, diskusi, workshop, pendampingan langsung, dan berbagai kegiatan lainnya guna memastikan bahwa kewajiban negara untuk memberikan pelindungan, penghormatan, pemenuhan hak kepada seluruh masyarakat, khususnya Penyandang Disabilitas; 427 5. Bahwa KND memiliki kepentingan terhadap Uji Materil 433 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Perkara Nomor: 93/PUU-XX/2022) sebagaimana dijelaskan dalam kedudukan KND pada poin-poin di atas, yang mana hal tersebut sejalan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang bertujuan: a. mewujudkan penghormatan, pemajuan, pelindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara; b. menjamin upaya penghormatan, pemajuan, pelindungan, dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas; c. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat; d. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan e. memastikan pelaksanaan upaya penghormatan, pemajuan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. 6. Bahwa berdasarkan penjelasan kewenangan KND tersebut di atas, maka KND mengajukan diri sebagai Pihak Terkait yang berkepentingan secara langsung dikarenakan dalam upaya menciptakan kondisi yang kondusif dan bentuk perlindungan serta penegakan HAM Penyandang Disabilitas umumnya dan Penyandang Disabilitas Mental pada khususnya. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang (Selanjutnya disebut Peraturan MKRI No. 2/2021) yang mengatur tentang Pihak Terkait, di dalam Pasal 26 Ayat (1) Peraturan MKRI No. 428 2/2021 jelas disebutkan ada 2 (dua) kategori pihak terkait yaitu Pihak Terkait yang berkepentingan langsung dan Pihak Terkait yang tidak berkepentingan langsung; 7. Pihak Terkait yang berkepentingan langsung menurut Pasal 26 ayat (2) Peraturan MKRI No. 2/2021 secara tegas didefinisikan sebagai berikut: “Pihak Terkait yang berkepentingan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pihak yang hak dan/atau kewenangannya secara langsung terpengaruh kepentingannya oleh pokok Permohonan” Berdasarkan definisi Pihak Terkait di atas, maka kedudukan KND sudah tepat sebagai Pihak Terkait yang berkepentingan secara langsung karena berdasarkan kewenangan, dan/atau kepentingan KND dalam upaya menciptakan kondisi yang kondusif dan bentuk perlindungan serta penegakan HAM Penyandang Disabilitas umumnya dan Penyandang Disabilitas Mental pada khususnya; 8. Bahwa Pengajuan Permohonan Pihak terkait juga telah sesuai dengan Pasal 27 Peraturan MKRI No. 2/2021 yang berbunyi sebagai berikut: “Permohonan sebagai Pihak Terkait diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia sebanyak l (satu) eksemplar asli yang ditandatangani oleh calon Pihak Terkait atau kuasa hukum disertai dengan daftar alat bukti, alat bukti yang mendukung permohonan, dan/atau dokumen lainnya”; 9. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, permohonan kami sebagai Pihak Terkait yang berkepentingan langsung dalam upaya uji materi Pasal 433 KUH Perdata yang dilakukan oleh PARA PEMOHON dalam Perkara Nomor: 93/PUU-XX/2022 beralasan secara hukum. III. Tentang Pokok Perkara A. Penggunaan Kata Dungu, Gila, Mata Gelap, dan Keborosan Berdasarkan Pasal 433 KUHPerdata Sudah Usang dan Tidak Sesuai Dengan Perkembangan Zaman, Serta Masih Dikenakan Kepada Penyandang Disabilitas. 429 1. Bahwa menurut Dr. dr. Irmansyah, SpKJ(K) menjelaskan, “pada tahun 1800an, saat KUHPerdata ditulis, perilaku yang tidak sesuai dengan norma sosial belum dianggap sebagai kondisi medis, yang masih dikaitkan dengan hal yang bersifat spiritual dan budaya. Akibatnya mereka ditelantarkan, diasingkan. Perlakuaan yang keliru memperparah kondisi individu dengan gangguan sikap dan perilaku seperti dungu, gila dan mata gelap”; 2. Bahwa menurut Bhargavi V Davar menjelaskan, “ketentuan mengenai pengingkaran atau pembatasan atas kapasitas hukum dari kelompok orang-orang ini sudah lebih dari dua abad di banyak negara, ketentuan hukum itu berasal dari sejarah kolonial dari suatu negara, ketentuan tersebut tidak universal tetapi kontekstual pada fungsi dan tujuan politis dari para penjajah.”; 3. Bahwa menurut ahli Akhmad Budi Cahyono, “KUHPerdata tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan dungu, sakit otak, atau mata gelap, namun para ahli mengklasifikasikan orang yang berada dibawah pengampuan salah satunya karena alasan lemah pikir dan kekurangan daya pikir, … Belanda saat ini sudah tidak menggunakan istilah seperti itu namun menggunakan istilah On Account Mental Disorder atau orang yang memiliki gangguan mental”; 4. Bahwa stigmatisasi sebagai dampak buruk dari pengampuan juga disampaikan oleh ahli Prof. Dr. Elizabeth Kristi Poerwandari, M.Hum. menjelaskan “Stigmatisasi pada Penyandang Disabilitas Mental masih banyak terjadi di berbagai tempat, dalam berbagai bentuknya. Sedemikian rupa hingga tertampilkan dalam perilaku/sikap yang amat merugikan, melanggar hak asasi manusia dan martabat penyandang disabilitas mental. Stigmatisasi ini juga masih terjadi di Indonesia”; 5. Bahwa berdasarkan Bukti P-27 Pengadilan Negeri Padang menetapkan pengampuan dengan alasan Terampu mengalami gangguan jiwa (Skizofrenia), berdasarkan bukti P-28 Pengadilan Negeri Wates menetapkan pengampuan dengan alasan Terampu mengalami Bipolar, berdasarkan Bukti P-29 Pengadilan Negeri Malang menetapkan 430 pengampuan dengan alasan Terampu menderita gangguan sakit kejiwaan/depresi berat. Bukti-bukti tersebut merupakan tiga dari puluhan penetapan Pengadilan yang menetapkan pengampuan sebagaimana dikumpulkan oleh Termohon I dan disampaikan dalam bukti P-9 dan Bukti P-24; 6. Bahwa ahli Ronny Tri Wirasto dalam persidangan menjelaskan “gangguan mental atau gangguan jiwa itu juga menyebabkan suatu disabilitas yang ini kemudian dimaknai sebagai disabilitas mental”; 7. Bahwa lebih lanjut menurut Dr. dr. Irmansyah, SpKJ(K) menjelaskan, “Pengobatan disabilitas mental berubah drastis sejak ditemukannya obat Klorpromazin pada tahun 1950. Obat ini terbukti mampu mengatasi berbagai gejala psikososial pada penyandang skizofrenia dan disabilitas mental lain. Berbagai gejala menghilang dan penyandang disabilitas mental dianggap mampu hidup Kembali di masyarakat. Hingga kini lebih dari 100 jenis obat-obat yang tersedia untuk Penyandang Disabilitas Mental. Selain itu, penanganan non obat, dengan tujuan untuk mendukung proses pemulihan, juga berkembang seperti Cognitive Behavior Therapy (CBT), terapi keluarga, grup terapi dan lainya. Perawatan di rumah sakit untuk penyandang disabilitas mental menjadi pilihan terakhir dan umumnya hanya untuk periode akut yang bersifat sementara”; 8. Bahwa menurut Dr. dr. Irmansyah, SpKJ(K) menjelaskan, “Disabilitas mental kini sama dengan penyakit fisik umumnya. Pengobatan disabilitas mental kini sudah sangat maju dan memungkinkan penyandang disabilitas mental hidup normal dan mandiri di tengah masyarakat, dengan sikap dan perilaku yang dapat diterima. Proses pikir penyandang disabilitas mental umumnya juga normal dan mampu membuat keputusan terbaik. Sebagian disabilitas mental memiliki perjalanan penyakit yang dinamis dengan kekambuhan yang hilang timbul. Pada kondisi tertentu Penyandang Disabilitas mental perlu mendapat bantuan dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam membuat keputusan. Namun kondisi ini umumnya tidak menetap dan 431 dengan pengobatan yang baik kondisi Penyandang Disabilitas mental pulih dengan cepat”; 9. Bahwa lebih lanjut ahli Prof. Dr. Elizabeth Kristi Poerwandari, M.Hum. yang pada pokoknya menjelaskan, disabilitas yang bersifat temporer seperti Depresi dapat dipulihkan dengan terapi/konseling dan/atau obat. Pada individu seperti ini mayoritas waktu kehidupannya dapat dijalani secara baik tanpa disabilitas. Untuk gangguan Kesehatan mental berat seperti Skizofrenia dapat disamakan dengan orang yang mengalami kesehatan fisik seperti darah tinggi, gangguan jantung dan sebagainya, orang tersebut memerlukan obat secara rutin yang dapat menstabilkan kondisinya. Ketika kondisi stabil, dosis obat dapat diperkecil. Kondisi disabilitas dapat diminimalkan dan kondisi abilitasnya dapat dimaksimalkan dengan obat, dukungan sosial dari lingkungan dan terapi/konseling ketika diperlukan; 10. Bahwa menurut ahli Akhmad Budi Cahyono pada pokoknya menjelaskan “karena peristiwa-peristiwa “dungu”, “gila”, “mata gelap”, “keborosan”, ketika dulu belum ada terapi dan pengobatannya, makanya kondisi tersebut dikaitkan dengan status seseorang yang mengalami kondisi tersebut, sehingga orang yang mengalami kondisi seperti ini langsung dianggap tidak cakap sehingga tidak dapat melakukan perbuatan hukum. Konsep yang baru sekarang memungkinkan seorang penyandang disabilitas melakukan perbuatan hukum dengan bantuan atau dukungan dari orang lain”; 11. Bahwa lebih lanjut berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan dalam persidangan, kata dungu, gila, mata gelap atau keborosan sebagaimana diatur dalam Pasal 433 KUHPerdata sampai dengan saat ini dikenakan kepada Penyandang Disabilitas Mental, sehingga Petitum yang dimintakan Para Pemohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Materi Pasal 433 KUHPerdata bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang kata “dungu”, “gila”, “mata gelap” dan/atau “keborosan” 432 dimaknai sebagai penyandang disabilitas mental memiliki dasar dan alasan untuk dikabulkan. B. Pengampuan dengan mekanisme Subsitute Decesion Making di KUHPerdata Tidak Melindungi Penyandang Disabilitas dan Tidak Sesuai Dengan Pemenuhan Hak Asasi Manusia 1. Bahwa Elizabeth Kristi Poerwandari, menjelaskan “Pasal 433 KUH Perdata sesungguhnya merefleksikan stigmatisasi terhadap Penyandang Disabilitas mental yakni karena Pasal 433 KUHPerdata masih menggunakan istilah dungu, sakit otak, atau mata gelap, serta penyandang disabilitas mental harus ditaruh di bawah pengampuan, bahkan ketika ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Kami mengusulkan perbaikan perlu dilakukan, yakni dengan tidak memberlakukan lagi pasal di atas terlebih dengan Indonesia telah mengesahkan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011”; 2. Bahwa Pasal 433 KUHPerdata ini menganut mekanisme substitute decision-making yang mana ketika orang yang dianggap berada dalam pengampuan dapat digantikan haknya oleh orang lain. Oleh KUHPerdata orang yang dapat memberikan pengampuan adalah keluarga terdekat seperti suami, istri, dan/atau keluarga yang masih memiliki pertautan. Yang menjadi permasalahan adalah bahwa konteks hukum dan kekuatan pengambilan keputusan dari berbagai peran dapat disalahpahami dan membingungkan. Banyak orang beranggapan bahwa jika mereka adalah 'saudara terdekat' mereka secara otomatis memiliki wewenang untuk mengambil keputusan atas nama orang yang lebih tua, padahal apabila merujuk kepada Bukti P-30, keputusan tersebut senyata-nyatanya merugikan kepentingan Penyandang Disabilitas Mental yang terampu; 3. Bahwa keputusan KUHPerdata yang menjadikan keluarga terdekat sebagai pengampu tidak memberikan jaminan bahwa Penyandang Disabilitas akan tidak mengalami tindakan-tindakan yang berupaya mengeliminir hak-hak Penyandang Disabilitas. Terdapat sejumlah 433 kasus yang diungkapkan oleh Ati Maulin, seperti Kasus T dan D yang warisannya diambil oleh keluarga karena dianggap tidak mampu mengelola warisannya, kasus AD yang ingin bercerai, namun dianggap tidak cakap oleh Pengadilan Agama, padahal jika dibantu dan disituasikan dengan situasi tertentu, ia bisa menjawab dengan kooperatif; 4. Bahwa Steven Allen menjelaskan, “pembatasan atau penyangkalan kapasitas hukum dan pemaksaan substitute decision making (Pengampuan) atas dasar disabilitas selalu bertentangan dengan hak atas pengakuan yang sama di hadapan hukum dan merupakan campur tangan yang mendalam terhadap kehidupan penyandang disabilitas; 5. Bahwa sistem pengampuan sering dianggap sebagai tindakan “perlindungan”, sistem tersebut gagal untuk mengakui bahwa pengingkaran terhadap kapasitas hukum itu sendiri merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan membuat para penyandang disabilitas rentan terhadap pembatasan yang berat dalam menjalankan berbagai hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya, mengurangi status mereka sebagai warga negara penuh dan menyangkal perlindungan hukum dalam mempertahankan klaim hak asasi manusia mereka; 6. Bahwa Gerard Quinn pada pokoknya menjelaskan, “mereka yang dianggap tidak memiliki kapasitas hukum untuk bertindak seringkali ditempatkan di bawah pengampuan, di mana ditunjuk pihak yang mengambil keputusan untuk bertindak sebagai pengampu. Hal ini merupakan bentuk kematian perdata bagi terampu”; 7. Bahwa Gerard Quinn menjelaskan lebih lanjut, “mereka yang berada dibawah pengampuan tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih dalam pemilihan umum, sebuah hak yang dapat memungkinkan mereka untuk dapat mempengaruhi peraturan perundang-undangan yang menempatkan mereka dibawah pengampuan. Begitu pula mereka biasanya tidak memiliki hak untuk menyampaikan gugatan atau tuntutan di pengadilan atas nama mereka sendiri”; 434 8. Bahwa Irmansyah menjelaskan, “pengampuan menempatkan Penyandang Disabilitas mental pada kondisi yang tidak berdaya. Mereka akan pasif dan harus menerima keputusan pengampu. Akibatnya mereka semakin tidak percaya diri, tidak berdaya dan menjauhkan mereka dari proses pemulihan. Pengampuan juga akan memperkuat stigma di masyarakat, memperkuat stempel yang melekat pada penyandang disabilitas sebagai individu yang tidak berdaya dan tidak berguna bagi masyarakat. Akhirnya membuat frustasi, menambah tekanan (stress) dan dapat mengantarkan penderita pada kondisi semakin parah.”; 9. Bahwa Fajri Nursyamsi menjelaskan, “pada pokoknya CRPD menempatkan kapasitas mental sebagai suatu hasil dari interaksi individu dan lingkungan sosial, sehingga apabila ada hambatan dalam aspek kapasitas mental maka yang harus diubah adalah pola interaksi individu dan lingkungan sosialnya, bukan fokus kepada memperbaiki atau menyembuhkan orangnya. Perubahan itu harus dilakukan tanpa mengurangi sedikitpun pengakuan terhadap kapasitas hukum orang tersebut. 10. Lebih lanjut Fajri Nursyamsi menjelaskan, dalam paragraf 28 Komentar Umum CRPD, Komite CRPD menegaskan bahwa setiap orang, terlepas dari kondisi disabilitas atau kemampuannya dalam mengambil keputusan, memiliki Kapasitas Hukum. Penjelasan dalam paragraf 28 inilah yang menegaskan bahwa pelaksanaan kapasitas hukum bukanlah hasil dari penentuan kapasitas mental, sehingga kedua konsep ini tidak boleh digabungkan.”; 11. Bahwa Steven Allen menjelaskan, “adopsi CRPD memberikan dorongan untuk 'pergeseran paradigma’ dari pendekatan tradisional ke penyandang disabilitas. Lebih khusus lagi, 'pergeseran' ini meminta para pembuat kebijakan, pengadilan, pengemban tugas, dan masyarakat kita untuk menjauh dari impuls lama yang eksklusif, medis, dan paternalistik di masa lalu yang didasarkan pada pengucilan, manajemen, kontrol, dan perawatan hukum dan sosial, menuju 435 pendekatan berbasis hak asasi manusia terhadap disabilitas yang sepenuhnya mengakui martabat dan otonomi Penyandang Disabilitas sebagai subjek hak.”; 12. Bahwa lebih lanjut Steven Allen menjelaskan, “pendekatan berbasis hak asasi manusia menuntut fokus pada identifikasi hambatan hukum, politik, sosial, lingkungan dan sikap terhadap pelaksanaan hak. Antara lain, Negara Pihak CRPD memiliki kewajiban umum yang luas sebagaimana diatur dalam Pasal 4, termasuk mengadopsi tindakan legislatif, administratif dan tindakan lain untuk melaksanakan hak-hak Konvensi; untuk mengubah atau menghapus undang-undang, peraturan, kebiasaan atau praktik yang mendiskriminasi Penyandang Disabilitas; dan menahan diri dari terlibat dalam tindakan atau praktik yang tidak sesuai dengan Konvensi.”; 13. Bahwa konsep pengampuan ini jelas tidak sesuai dengan general comment CRPD No 1 Tahun 2014 tentang Pasal 12 menyatakan Kapasitas hukum sangat diperlukan untuk pelaksanaan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Hal ini menjadi sangat penting bagi para penyandang disabilitas ketika mereka harus membuat keputusan mendasar yang mengatur kembali kesehatan, pendidikan dan pekerjaan mereka. Penolakan kapasitas hukum penyandang disabilitas, dalam banyak kasus, menyebabkan mereka kehilangan banyak hak fundamental, termasuk hak untuk memilih, hak untuk menikah dan berkeluarga, hak reproduksi, hak orang tua, hak untuk memberikan persetujuan untuk hubungan intim dan perawatan medis, dan hak atas kebebasan; (Vide Bukti P - 23); 14. Bahwa terkait dengan dampak pengampuan Dr. dr. Irmansyah, SpKJ(K) menjelaskan “pengampuan menempatkan Penyandang Disabilitas mental pada kondisi yang tidak berdaya. Ide, pendapat dan kreativitas mereka tidak didengar. Mereka akan pasif dan harus menerima keputusan pengampu. Akibatnya mereka semakin tidak percaya diri, tidak berdaya dan menjauhkan mereka dari proses pemulihan. Pengampuan juga akan memperkuat stigma di masyarakat, 436 memperkuat stempel yang melekat pada Penyandang Disabilitas sebagai individu yang tidak berdaya dan tidak berguna bagi masyarakat. Masyarakat akan menjauh dan proses pemulihan, akan cenderung menelantarkan dan mengeksploitasi, dan upaya hidup bersama masyarakat menjadi sulit. Akhirnya membuat frustasi, menambah tekanan (stres) dan dapat mengantarkan penderita pada kondisi semakin parah.”; 15. Bahwa berdasarkan Bukti P-30 dan keterangan Ripin sebagai pihak terkait dijelaskan bahwasanya Ripin yang berada di bawah Pengampuan yang menunjuk kakaknya sebagai Pengampu. Pengampu kemudian menyalahgunakan kewenangannya untuk mengambil uang milik Ripin sebesar Rp. 532.766.943 (lima ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah); 16. Bahwa peristiwa yang menimpa Ripin bukanlah satu-satunya kasus pengampuan yang bermotifkan penguasaan harta benda milik orang yang diampu. Berdasarkan Bukti P-10 dan Bukti P-24 yakni terkait dengan analisa putusan pengadilan atas Penetapan Pengampuan menunjukan dari 34 putusan pengampuan 31 kasus terkait pengampuan bermotif penguasaan harta pihak terampu baik harta milik terampu, mengambil hak terampu maupun terkait harta warisan yang diterima Terampu; 17. Bahwa Steven Allen menjelaskan, “Konvensi Hak Penyandang Disabilitas telah memberikan panduan otoritatif kepada para pihak dalam pembentukan hukum dan kebijakan. Pertama, undang-undang dan kebijakan yang membatasi kapasitas hukum Penyandang Disabilitas dalam tujuan atau akibat harus dihapuskan sepenuhnya. Kedua, penghapusan saja tidak cukup, karena penyandang disabilitas mengalami banyak hambatan dalam menjalankan kapasitas hukumnya, sehingga harus ada upaya nyata dan konkrit untuk memastikan orang dapat mengakses dukungan yang benar ketika menjalankan kapasitas hukumnya. Ketiga, dukungan hanya dapat dianggap benar jika sesuai 437 dengan otonomi seseorang, dan lebih khusus lagi, keinginan dan preferensi mereka.”; 18. Bahwa untuk melaksanakan jaminan perlindungan sebagaimana diatur dalam Pasal 28G (1) UUD NRI 1945 dan sebagai Pihak yang telah Meratifikasi Konvensi Hak Penyandang Disabilitas Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.H., menerangkan bahwasanya Indonesia sebagai negara pihak yang meratifikasi Konvensi Hak Penyandang Disabilitas untuk memastikan bahwa Penyandang Disabilitas berhak atas pengakuan kesetaraan dihadapan hukum, mengakui bahwa Penyandang Disabilitas berhak menggunakan kapasitas hukum dengan dasar kesetaraan pada seluruh aspek kehidupannya, mengambil Tindakan-tindakan yang memadai untuk menyediakan akses bagi Penyandang Disabilitas untuk mendukung penggunaan kapasitas hukum mereka, mengembangkan kebijakan untuk memastikan tidak adanya penyalahgunaan wewenang yang merugikan Penyandang Disabilitas saat memanfaatkan kapasitas hukumnya dan mengakui bahwa Penyandang Disabilitas juga berhak atas hak-hak hukum seperti kepemilikan properti, akses pinjaman bank dan lainya; 19. Bahwa Steven Allen menjelaskan, “Semakin banyak negara yang kini telah melakukan proses reformasi dengan maksud untuk memastikan Penyandang Disabilitas dapat mengakses dukungan yang mungkin mereka perlukan dalam menjalankan kapasitas hukum mereka, baik sebagai hasil keputusan pengadilan atau sebagai bagian dari reformasi hukum yang lebih luas untuk mencapai keselarasan yang lebih besar dengan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas. Beberapa reformasi memilih sistem dukungan yang diatur secara formal, sementara yang lain memberikan pengakuan pada pengaturan informal di bawah kendali Penyandang Disabilitas. Beberapa model dukungan bagi Penyandang Disabilitas yang saat ini banyak digunakan oleh berbagai negara antara lain dukungan dalam perjanjian, advance planning, akomodasi yang layak dan prosedural, personal guarantee dan lain sebagainya.”; 438 20. Bahwa Ahmad Budi Cahyono menjelaskan, “pengampuan merupakan jalan terakhir (last resource) dalam hal dukungan atau bantuan itu tetap tidak dimungkinkan, apabila terhadap Penyandang Disabilitas, misalnya orang yang dalam keadaan koma, seperti putra mahkota Saudi Arabia yang mengalami koma, sebab Penyandang Disabilitas mental berbeda dengan orang yang dalam kondisi koma yang sama sekali tidak memberikan respon apapun.”; 21. Bahwa berdasarkan pandangan para ahli dan tanggapan yang pernah mendapatkan pengampuan berdasarkan substitute decision making pada Pasal 433 KUHPerdata merupakan bentuk pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia, sebab pengampuan secara terangan-terangan menghilangkan kapasitas hukum Penyandang Disabilitas mental untuk dapat dapat melakukan perbuatan hukum khususnya keperdataan. C. Pasal 433 KUHPerdata Bertentangan Dengan UUD NRI 1945 1. Bahwa pada ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan “Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”. Lebih lanjut pada ketentuan Pasal 28I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.”; 2. Bahwa pada keterangannya ahli Risnawati pada pokoknya menjelaskan “Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1) sejalan dan sesuai dengan Pasal 12 Convention on the Rights of Person with Disabilities/Konvensi mengenai hak-hak Penyandang Disabilitas (Selanjutnya disebut CRPD). UUD NRI Tahun 1945 maupun Konvensi Disabilitas terdapat kesesuaian mengenai prinsip-prinsip kesetaraan di depan hukum bagi Penyandang Disabilitas dan memastikan semua warga negara Penyandang Disabilitas memiliki hak yang sama sebagai subjek hukum dalam semua bidang kehidupan dan penghidupan, tanpa kecuali”; 439 3. Bahwa untuk menegaskan pentingnya hak atas pengakuan hukum kepada Penyandang Disabilitas, Risnawati mengutip Komentar Umum Konvensi Hak Penyandang Disabilitas yang menegaskan “Hak atas pengakuan yang sama di hadapan hukum mengandung arti bahwa kecakapan hukum bersifat universal yang melekat pada diri semua orang, berdasarkan kemanusiaannya dan harus ditegakkan bagi Penyandang Disabilitas atas dasar kesetaraan dengan orang lain. Kapasitas hukum sangat diperlukan untuk pelaksanaan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Hal ini menjadi sangat penting bagi Penyandang Disabilitas ketika mereka harus membuat keputusan mendasar mengenai kesehatan, pendidikan dan pekerjaan mereka”; (vide Bukti P-23); 4. Bahwa Fajri Nursyamsi menjelaskan, “Pendekatan Universal yang banyak digunakan dalam prinsip-prinsip umum, baik secara internasional maupun dalam konstitusi suatu negara, lebih banyak melihat kepada legal standing dibandingkan legal agency, sehingga argumentasi utamanya lebih melihat pada aspek formil, yaitu setiap orang adalah subyek hukum yang memiliki hak atas kapasitas hukum. Pendekatan ini tidak menekankan kepada kemampuan individu untuk membuat keputusan, tetapi lebih menekankan kepada hak individu untuk membuat keputusan dan dihormati atas keputusannya tersebut. Pendekatan Universal banyak dipengaruhi oleh sudut pandang filosofis, dibandingkan praktis, di mana kapasitas mental tidak dianggap sebagai kondisi diri seseorang, tetapi hasil dari interaksi sosial dan bersifat kontekstual, yang kemudian berdampak kepada kemampuan seseorang dalam mengambil keputusan.”; 5. Bahwa Steven Allen menjelaskan, “pembatasan atau penyangkalan kapasitas hukum dan pemaksaan pengambilan keputusan pengganti atas dasar disabilitas selalu bertentangan dengan hak atas pengakuan yang sama di hadapan hukum dan merupakan campur tangan yang mendalam terhadap kehidupan Penyandang Disabilitas. Sementara sistem pengampuan, kurator, dan lembaga serupa sering dianggap 440 sebagai tindakan “perlindungan”, mereka gagal untuk mengakui bahwa pengingkaran terhadap kapasitas hukum itu sendiri merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan membuat para Penyandang Disabilitas ilitas rentan terhadap pembatasan yang ketat dalam menjalankan berbagai hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya, mengurangi status mereka sebagai warga negara penuh dan menyangkal perlindungan hukum dalam mempertahankan klaim hak asasi manusia mereka”; 6. Bahwa lebih lanjut Steven Allen menjelaskan “pembatasan atau penolakan kapasitas hukum Penyandang Disabilitas dalam keadaan apapun tidak dibenarkan. Sebaliknya, kewajiban Negara Pihak secara jelas ditetapkan sebagai jaminan “akses Penyandang Disabilitas terhadap dukungan yang mungkin mereka perlukan dalam menjalankan kapasitas hukum mereka”. Komite Hak Penyandang Disabilitas (selanjutnya disebut: “Komite CRPD”), telah menyebut kecakapan hukum sebagai “sifat universal yang melekat pada semua orang berdasarkan kemanusiaannya dan wajib dijunjung tinggi bagi Penyandang Disabilitas atas dasar kesetaraan dengan orang lain”. Komite selanjutnya menjelaskan hubungan yang tak terpisahkan antara kapasitas hukum dan pelaksanaan hak-hak lain, dan memperjelas bahwa penolakannya atas dasar disabilitas tidak pernah dapat dibenarkan: 7. Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan “Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”; 8. Bahwa Akhmad Budi Cahyono menjelaskan, “pengampuan sebagaimana diatur dalam Pasal 433 KUHPerdata pada pokoknya “Orang yang tidak cakap memiliki hak dan kewajiban sebagai subyek hukum, namun tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sendiri, atau melakukan perbuatan hukumnya sendiri, akan tetapi 441 dilakukan melalui wakilnya. Terhadap orang yang ditaruh di bawah pengampuan, maka perbuatan hukumnya diwakili oleh pengampunya.”; 9. Bahwa Gerard Quinn menerangkan pada pokoknya Mereka yang dianggap tidak memiliki kapasitas hukum untuk bertindak seringkali ditempatkan di bawah pengampuan, dimana ditunjuk pihak yang mengambil keputusan untuk bertindak untuk dan atas nama mereka. Hal ini merupakan bentuk kematiaan perdata bagi mereka. Seseorang yang dinyatakan tidak kompeten secara hukum biasanya tidak dapat menikah, tidak dapat membentuk keluarga, tidak dapat dengan bebas berhubungan dengan orang lain, tidak dapat memiliki harta benda atau mengelola keuangan, tidak dapat memberikan persetujuan untuk prosedur medis; 10. Bahwa berdasarkan Bukti P-30 dan keterangan Ripin sebagai Pihak Terkait dijelaskan bahwasanya Ripin berada di bawah Pengampuan sebagaimana diatur dalam Pasal 433 KUHPerdata, di mana kakaknya ditunjuk sebagai Pengampu. Pengampu kemudian menggunakan kewenangannya untuk mengambil uang milik Ripin sebesar Rp. 532.766.943 (lima ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah); 11. Bahwa peristiwa yang menimpa Ripin bukanlah satu-satunya kasus pengampuan yang bermotifkan penguasaan harta benda milik orang yang diampu. Berdasarkan Bukti P-10 dan Bukti P-24 yakni terkait dengan Analisa putusan pengadilan atas Penetapan Pengampuan menunjukan dari 34 putusan pengampuan 31 kasus terkait pengampuan bermotif penguasaan harta pihak terampu baik harta milik terampu, mengambil hak terampu maupun terkait harta warisan yang diterima Terampu; 12. Menurut Gerard Quinn menyatakan “terdapat peluang nyata untuk menghilangkan pengampuan dan pelanggaran HAM karena pengampuan, melalui langkah-langkah pengambilan keputusan yang didukung. Pada pengambilan keputusan yang didukung kapasitas 442 hukum tidak pernah dihapus atau dibatasi, pihak yang memberikan dukungan tidak dapat ditunjuk oleh pihak ketiga yang bertentangan dengan kehendak orang yang bersangkutan dan dukungan harus diberikan berdasarkan kehendak dan preferensi orang tersebut; 13. Bahwa Steven Allen menjelaskan “Semakin banyak negara yang kini telah melakukan proses reformasi dengan maksud untuk memastikan Penyandang Disabilitas dapat mengakses dukungan yang mungkin mereka perlukan dalam menjalankan kapasitas hukum mereka, baik sebagai hasil keputusan pengadilan atau sebagai bagian dari reformasi hukum yang lebih luas untuk mencapai keselarasan yang lebih besar dengan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas. Beberapa reformasi memilih sistem dukungan yang diatur secara formal, sementara yang lain memberikan pengakuan pada pengaturan informal di bawah kendali penyandang disabilitas. Beberapa model dukungan bagi Penyandang Disabilitas yang saat ini banyak digunakan oleh berbagai negara antara lain dukungan dalam perjanjian, advance planning, Akomodasi yang masuk akal dan procedural, personal guarantee dan lain sebagainya; 14. Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan penjelasan ahli sebagaimana diuraikan di atas terbukti bahwasanya Pasal 433 KUHPerdata menghilangkan jaminan perlindungan diri pribadi, Kehormatan, martabat, harta benda yang dibawah kekuasaannya, berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. IV. Pendekatan Supporting Decision Making Sebagai Alternatif yang Relevan dengan Pemenuhan Hak Asasi Penyandang Disabiitas 1. Bahwa Gerard Quin menjelaskan, “pengembalian kapasitas hukum melalui pemberian Supported decision making memaksa masyarakat untuk berfokus bagaimana menjangkau pihak-pihak yang sebelumnya dianggap tidak bisa dijangkau.” Pendekatan Supported decision making menjadi terobosan baru dalam memberikan pengampuan terhadap Penyandang Disabilitas tanpa menghilangkan hak asasinya. 443 2. Bahwa lebih lanjut Gerard Quinn menjelaskan, konsep supportive decision making yang menjadi terkenal oleh pasal 12 CRPD pada saat ini betul-betul menjadi pusat gravitasi baru dari reformasi hukum di seluruh dunia. Konsep ini sangat sesuai dengan ilmu pengetahuan terutama ide bahwasanya pengambilan keputusan adalah atau bisa menjadi sebuah aktivitas sosial. Masyarakat bergantung satu sama lain untuk berbagai dukungan dan masukan-masukan, kebanyakan dari kita memiliki basis modal sosial di dalam kehidupan bermasyarakat, namun penyandang disabilitas sebagian besar tidak memilikinya. Oleh karena itu, dorongan terhadap supportive decision making sebagai alternatif terhadap pengampuan menjadi masuk rasional dan berkelanjutan. Selain daripada itu fokus terhadap supportive decision making untuk berfokus pada bagaimana menjangkau orang-orang yang sebelumnya dianggap tidak dapat di jangkau. Dalam rezim pengampuan tidak ada insentif untuk melakukan hal tersebut, namun pada saat ini dengan adanya penekanan terhadap supportive decision making berkembanglah berbagai cara dan penemuan untuk membuka penutup penyandang disabilitas yang selama ini tersembunyi di balik tirai disabilitas. cara-cara baru untuk menginterpretasikan komunikasi secara informal berkembang di seluruh dunia; 3. Bahwa menurut Steven Allen, Konvensi Hak Penyandang Disabilitas telah memberikan panduan otoritatif kepada para pihak dalam pembentukan hukum dan kebijakan. Pertama, undang-undang dan kebijakan yang membatasi kapasitas hukum penyandang disabilitas dalam tujuan atau akibat harus dihapuskan sepenuhnya. Kedua, penghapusan saja tidak cukup, karena Penyandang Disabilitas mengalami banyak hambatan dalam menjalankan kapasitas hukumnya, sehingga harus ada upaya nyata dan konkrit untuk memastikan orang dapat mengakses dukungan yang benar ketika menjalankan kapasitas hukumnya. Ketiga, dukungan hanya dapat dianggap benar jika sesuai dengan otonomi seseorang, dan lebih khusus lagi, keinginan dan preferensi mereka; 4. Bahwa Risnawati Utami pada pokoknya menjelaskan “Berdasarkan laporan dari berbagai Negara Pihak yang telah ditinjaunya sejauh ini, Komite 444 Konvensi Hak Penyandang Disabilitas mengamati adanya kesalahpahaman tentang pelaksanaan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas dalam konteks hukum nasional, khususnya tentang ruang lingkup yang tepat dari kewajiban Negara Pihak yang harus dilakukan di dalam negerinya, berdasarkan pasal 12 Konvensi tentang Kesetaraan di Depan Hukum. Terlihat adanya kegagalan yang signifikan dalam memahami bahwa model pendekatan disabilitas yang berbasis hak asasi manusia dan belum sepenuhnya menyiratkan pergeseran dari paradigma substitute decision-making ke paradigma supportive decision- making yang sesuai dengan komponen pasal 12 Konvensi”; 5. Bahwa Akhmad Budi Cahyono pada pokoknya menjelaskan dukungan atau support dapat bersifat formal dan bersifat informal. Bantuan informal merupakan bantuan secara langsung dari pihak-pihak disekitarnya, misalnya keluarga, teman atau pihak-pihak lain yang bisa dipercaya. Bantuan secara formal dalam bentuk perdata dapat diberikan melalui pemberian kuasa untuk membantu melakukan perbuatan hukum. Pemberian kuasa berbeda dengan pengampuan, pada pemberian kuasa, penerima kuasa dia bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa dan melakukan tugasnya berdasarkan kehendak atau keinginan si pemberi kuasa, hal ini berbeda dengan pengampuan yang tidak ada kewajiban untuk memperhatikan sebetulnya kehendak riil dari pihak yang diampu; 6. Support decision-making memungkinkan individu Penyandang Disabilitas untuk membuat pilihan tentang kehidupan mereka sendiri dengan dukungan dari orang yang mereka pilih. Pengambilan keputusan ini didukung oleh alternatif perwalian. Alih-alih meminta wali membuat keputusan untuk Penyandang Disabilitas, pengambilan keputusan yang didukung memungkinkan Penyandang Disabalitis membuat keputusannya sendiri. Pengambilan keputusan yang didukung mempromosikan penentuan nasib sendiri, kontrol, dan otonomi ini menumbuhkan kemandirian; 7. Bahwa terkait Supporting Decision Making dalam menjalankan kapasitas hukum bagi penyandang disabilitas mental, saksi Salwa Paramitha seorang Penyandang Disabilitas Mental dengan diagnosa Bipolar Disorder yang saat 445 ini sedang menempuh Pendidikan pascasarjana di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada menerima beasiswa dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjelaskan bahwa terdapat dukungan berupa pendampingan kepada Salwa selama menjalani proses seleksi beasiswa. Pendampingan tersebut ditunjuk langsung oleh Salwa. Salwa menejalaskan bahwa pengambilan keputusan ada di tangan yang bersangkutan; 8. Bahwa menurut ahli Dr. dr. Rony Tri Wirasto, SpKJ, berdasarkan pengalaman dalam pelaksanaan projek menciptakan kemandirian kepada Penyandang Skizofrenia di Yogyakarta menjelaskan pada pokoknya pasien- pasien dengan skizofrenia yang awalnya direhabilitasi, dengan adanya dukungan-dukungan yang diberikan, saat ini sudah bisa bekerja kembali walaupun dengan suatu keterbatasan; 9. Bahwa Saksi Rhino dalam persidangan pada pokoknya menjelaskan “sebagai Penyandang Disabilitas Mental dengan diagnose psychotic schizophrenia, selama ini tidak ada kendala dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai pengajar dan peneliti di Departemen Anthropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia. Pihak keluarga dan koleganya di tempat kerja sangat mendukung dan membantu kebutuhan saksi bila diperlukan. Saksi juga mendapatkan bantuan dari pihak-pihak professional seperti psikologi, praktisi hukum dan praktisi keuangan untuk membantu saksi dalam mengambil keputusan-keputusan yang diperlukan; 10. Bahwa saksi Rhino dalam persidangan menegaskan bahwasanya dukungan yang diberikan oleh keluarga, psikolog, praktisi hukum, dan praktisi keuangan tidak membatasi saksi dalam mengambil keputusan terkait aktivitas keperdataan; 11. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Central For Public Representation di Amerika Serikat, yang melibatkan Sembilan Penyandang Disabilitas berusia 25 hingga 80 tahun menemukan bahwa pengambilan keputusan yang didukung (support decision-making) adalah alternatif yang efektif untuk perwalian. Evaluasi tersebut menemukan bahwa peserta percontohan mengalami perubahan positif ketika mereka menggunakan hak 446 pengambilan keputusan mereka dengan bantuan para pendukung keputusan yang terpercaya. Perubahan itu termasuk: a. Kebanggaan yang meningkat b. Peningkatan rasa percaya diri c. Peningkatan kebahagian d. Pengalaman baru e. Lebih mengontrol kesehatan dan perawatan kesehatan mental mereka sendiri f. Lebih banyak membantu orang lain. 12. Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan pandangan para ahli bahwa konsep pengampuan yang selama ini menerapkan sistem Subsitute Decision Making merupakan pola pengampuan yang tidak lagi relevan dengan perubahan zaman dan paradigma hukum yang sudah berkembang dengan pendekatan Hak Asasi Manusia, maka untuk mengganti sistem tersebut, pendekatan Supporting Decision Making merupakan hal yang sudah tepat untuk diterapkan agat tetap menjamin tidak ada Hak Asasi Manusia Penyandang Disabilitas yang tercerabut sesuai dengan amanat Undang- Undang Nomor 19 tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. V. Petitum Berdasarkan seluruh paparan argumentasi yang telah kami susun dalam permohonan sebagai pihak terkait serta dikuatkan dengan bukti-bukti di persidangan, pandangan para ahli, dan dokumen yang kami hadirkan, serta ditutup dengan uraian kesimpulan yang kami sajikan di atas. Kami selaku pihak terkait dalam Uji Materi Pasal 433 KUHPerdata (Perkara Nomor: 93/PUU- XX/2022) meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konsitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pengujian Materiil Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon; 2. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847) bertentangan dengan Undang- 447 Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang kata “dungu”, “gila”, “mata gelap” dan/atau “keborosan” dimaknai sebagai penyandang disabilitas mental; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.24] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 448 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847, selanjutnya KUH Perdata) terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28G ayat (2) dan ayat (2) UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: 449 a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon I (Yayasan Indonesian Mental Health Association) mendalilkan diri sebagai badan hukum privat yang bergerak secara aktif di bidang layanan sosial bagi penyandang disabilitas psikososial. Untuk membuktikan kedudukan hukumnya Pemohon I mengajukan alat bukti antara lain bukti P-1 berupa akta pendirian Yayasan, bukti P-2 berupa Keputusan Menteri Hukum dan HAM mengenai pengesahan Yayasan, bukti P-3 dan bukti P-4 berupa fotokopi KTP Ketua dan Bendahara Yayasan, serta bukti P-9 sampai dengan bukti P-12 berupa buku serta pamflet yang disusun/diselenggarakan Pemohon I; 2. Bahwa Pemohon II adalah perorangan Warga Negara Indonesia penyandang disabilitas mental yang bekerja sebagai penulis buku dan peneliti lepas. Untuk membuktikan kedudukan hukumnya Pemohon II antara lain mengajukan alat bukti P-5 berupa fotokopi KTP dan bukti P-15 berupa Surat Kontrol Pasien Psikiatri; 3. Bahwa Pemohon III adalah perorangan Warga Negara Indonesia penyandang disabilitas mental yang bekerja di bidang perdagangan. Untuk membuktikan 450 kedudukan hukumnya Pemohon III antara lain mengajukan alat bukti P-6 berupa fotokopi KTP dan bukti P-18 berupa Surat Rujukan Pasien dari BPJS Kesehatan; 4. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujiannya oleh para Pemohon adalah Pasal 433 KUH Perdata yang secara redaksional selengkapnya menyatakan: Pasal 433 KUH Perdata “Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampuan karena keborosannya.” 5. Bahwa para Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur oleh Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan: Pasal 28D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Pasal 28G ayat (1) “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Pasal 28G ayat (2) “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.” Pasal 28I ayat (1) “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.” Pasal 28I ayat (2) “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” 6. Bahwa menurut para Pemohon hak konstitusional tersebut berpotensi dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 433 KUH Perdata karena ketentuan a quo 451 mengharuskan semua orang dewasa yang berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap, untuk ditaruh di bawah pengampuan. Padahal menurut para Pemohon orang-orang dengan disabilitas mental mempunyai kapasitas atau kecakapan hukum untuk berpikir dan bertindak bagi dirinya sendiri; 7. Bahwa menurut para Pemohon Pasal 433 KUH Perdata bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. 8. Bahwa setelah mencermati uraian para Pemohon mengenai kedudukan hukum dan alat bukti yang diajukan, Mahkamah menilai Pemohon I memang benar badan hukum privat yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM (vide bukti P-1 sampai dengan bukti P-4, bukti P-9, dan bukti P-12), dan Pemohon II serta Pemohon III adalah benar Warga Negara Indonesia penyandang disabilitas mental (vide bukti P-5, bukti P-6, bukti P-15, dan bukti P-18); Bahwa berdasarkan uraian para Pemohon perihal kedudukan hukumnya tersebut di atas, Mahkamah menilai para Pemohon telah dapat menjelaskan adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon baik yang bersifat aktual maupun potensial dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Menurut Mahkamah, para Pemohon juga telah dapat menjelaskan hubungan pertautan yang didalilkan dalam menguraikan kedudukan hukumnya tersebut bersifat spesifik. Oleh karena itu, para Pemohon juga telah dapat menunjukkan kemungkinan jika permohonan para Pemohon dikabulkan maka anggapan kerugian yang bersifat aktual dan potensial tersebut tidak terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Dengan demikian, terlepas terbukti atau tidaknya dalil permohonan para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam perkara a quo; [3.6] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan; 452 Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 433 KUH Perdata, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil yang selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara, pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan norma Pasal 433 KUH Perdata bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. 2. Bahwa menurut para Pemohon, KUH Perdata tidak memberikan definisi atau menjelaskan apa yang dimaksud dengan “keadaan dungu, gila, atau mata gelap”. Kondisi tersebut ditafsirkan sendiri oleh pemohon pengampuan maupun oleh pengadilan melalui penetapannya, sehingga penggunaan istilah tersebut menimbulkan multitafsir. 3. Bahwa menurut para Pemohon, kata “dungu”, “gila”, “mata gelap” dan/atau “keborosan” dalam Pasal 433 KUH Perdata merupakan istilah yang sangat usang, cenderung merendahkan, dan tidak sesuai dengan perkembangan ilmu kesehatan khususnya di bidang kesehatan jiwa. 4. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan norma Pasal 433 KUH Perdata yang mengharuskan setiap orang dewasa yang dalam keadaan dungu, gila, atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan menimbulkan kerentanan bagi penyandang disabilitas mental karena mengalami perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. 5. Bahwa menurut para Pemohon, pengampuan berdampak menghilangkan hak bertindak secara keperdataan dengan membiarkan orang lain mengambil keputusan bagi penyandang disabilitas mental, seperti pengambilan keputusan untuk penggunaan jasa pelayanan kesehatan, pemilihan pengobatan, bentuk dan masa perawatan, serta penempatan penyandang disabilitas mental di tempat panti-panti rehabilitasi mental dan rumah sakit jiwa. 6. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan norma Pasal 433 KUH Perdata menghilangkan hak penyandang disabilitas mental untuk melakukan upaya hukum atas tindakan penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat 453 martabat manusia. Di sisi lain pelaku seakan-akan tidak dapat disentuh oleh hukum dikarenakan penyandang disabilitas mental dianggap tidak memiliki kecakapan hukum untuk mengajukan keberatan ataupun meminta bantuan hukum untuk memperjuangkan hak-haknya. 7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, para Pemohon memohon pada pokoknya agar Mahkamah Konstitusi menyatakan, Materi muatan Pasal 433 KUH Perdata bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang kata “dungu”, “gila”, “mata gelap” dan/atau “keborosan” dimaknai sebagai penyandang disabilitas mental; [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-32, serta keterangan 7 (tujuh) ahli, yaitu Dr. dr. Irmansyah. Sp.KJ (K); Risnawati Utami, S.H., M.S.; Fajri Nursyamsi, S.H., M.H.; Bhargavi Venkatasubramaniam Davar, Ph.D.; Steven Allen, LL.B. (Hons); Prof. Gerard Quinn; dan Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si., serta dua saksi, yaitu Salwa Paramitha dan Rhino Ariefiansyah. Adapun Pihak Terkait Ripin mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT.1-1 sampai dengan bukti PT.1-4; Komisi Nasional HAM mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT.2-1 sampai dengan bukti PT.2-7; dan Komisi Nasional Disabilitas RI mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT.3-1 sampai dengan bukti PT.3-4. Dalam kaitannya dengan pendalaman atas materi permohonan para Pemohon, Mahkamah Konstitusi menghadirkan 3 (tiga) ahli yaitu Prof. Dr. Elizabeth Kristi Poerwandari, M.Hum., Psikolog.; Dr. dr. Ronny Tri Wirasto, Sp.KJ.; dan Dr. Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H. [3.9] Menimbang bahwa setelah mencermati dengan saksama permohonan para Pemohon, Mahkamah berpendapat pokok permasalahan yang diajukan para Pemohon adalah berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 433 KUH Perdata, di mana para Pemohon berpendapat norma Pasal a quo bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang kata “dungu”, “gila”, “mata gelap” dan/atau “keborosan” dimaknai sebagai penyandang 454 disabilitas mental. Berkenaan dengan dalil para Pemohon tersebut, sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut isu konstitusionalitas yang dimohonkan para Pemohon, penting bagi Mahkamah untuk menguraikan hal-hal berkenaan dengan sejarah singkat, pengertian serta ruang lingkup berlakunya KUH Perdata di Indonesia. [3.9.1] Bahwa KUH Perdata yang dikenal dengan istilah Burgerlijk Wetboek (BW) yang berlaku di Indonesia merupakan kodifikasi hukum perdata yang disusun di Negera Belanda. Proses penyusunan KUH Perdata tersebut tidak dapat dilepaskan dari pengaruh Hukum Perdata Perancis (Code Napoleon). Pengaruh dimaksud disebabkan karena Code Napoleon itu sendiri disusun berdasarkan hukum Romawi (Corpus Juris Civilis) yang pada saat itu dianggap sebagai hukum yang paling sempurna dan menjadi rujukan utama serta mewarnai kodifikasi KUH Perdata (BW) tersebut. KUH Perdata pada akhirnya secara konkret berhasil disusun oleh panitia yang diketuai Mr. J.M Kemper dengan sebagian besar isi bersumber dari Code Napoleon serta sebagian yang lain elaborasi dari hukum Belanda Kuno. Secara faktual kodifikasi KUH Perdata selesai pada 5 Juli 1830, namun secara riil baru diberlakukan di Negeri Belanda pada 1 Oktober 1838, di mana pada waktu yang hampir bersamaan diberlakukan juga KUH Dagang (Wetboek van Koophandel atau WvK), peraturan susunan pengadilan Belanda (Rechterlijke Organisatie atau RO), dan ketentuan-ketentuan umum lainnya berkenaan dengan peraturan perundang-undangan Belanda (Algemene Bepalingen van Wetgeving atau AB), serta hukum acara perdata Belanda (Rechtsvordering atau Rv). Bahwa lebih lanjut berdasarkan asas konkordansi, maka KUH Perdata Belanda dimaksud menjadi referensi atau “role model” KUH Perdata Eropa Kontinental yang akan diberlakukan di Indonesia (ketika itu masih di bawah kekuasaan pemerintah kolonial Belanda). Permasalahan yang muncul kemudian adalah bagaimana kodifikasi KUH Perdata di Indonesia selanjutnya “dimodifikasi” agar dapat mengakomodir kepentingan keperdataan di Hindia-Belanda (sekarang Republik Indonesia). Oleh karena itu, kodifikasi yang diharapkan tentunya memiliki persesuaian antara hukum dan keadaan di Hindia-Belanda dengan hukum dan keadaan di Belanda. 455 Bahwa proses kodifikasi yang harus dilakukan dengan berbagai penyesuaian, baik hukum maupun keadaan kedua negara, tidak dapat dilepaskan dari keadaan di Hindia-Belanda yang pada saat itu masih dalam kekuasaan Pemerintah Kolonial Belanda. Oleh karena itu, hasil kodifikasi KUH Perdata di Indonesia merupakan “perkawinan” atau gabungan kondisi hukum di Belanda dan di Hindia-Belanda. Selanjutnya, kodifikasi tersebut pada akhirnya dapat diwujudkan berdasarkan asas konkordonansi yang sempit. Artinya, KUH Perdata Belanda banyak menjiwai KUH Perdata Indonesia karena KUH Perdata Belanda dicontoh dalam kodifikasi KUH Perdata Indonesia. Kodifikasi KUH Perdata Indonesia diumumkan pada 30 April 1847 melalui Staatsblad No. 23, dan mulai berlaku pada 1 Januari 1848. Bahwa meskipun kodifikasi KUH Perdata telah diwujudkan, namun sifat berlaku KUH Perdata dimaksud masih mengalami kemajemukan yang disebabkan plural-nya golongan penduduk di Hindia-Belanda. Banyaknya varian sifat berlaku KUH Perdata disebabkan beberapa faktor yang memengaruhi, antara lain: Faktor etnis dan yuridis. Sementara itu, berkenaan faktor yuridis keberlakuan KUH Perdata berlaku dengan membagi penduduk Indonesia dalam 3 (tiga) jenis golongan sebagai berikut [vide Pasal 163 Indische Staatsregeling (IS)]: a. Golongan Eropa; b. Golongan timur asing (bangsa Tionghoa, India, dan Arab); c. Golongan bumi putera (pribumi/bangsa Indonesia asli). Bagi golongan warga negara yang termasuk pada masing-masing golongan tersebut berlaku dan tunduk pada KUH Perdata secara penuh dan sebagian lagi hanya pada bagian-bagian tertentu serta selebihnya lagi ada yang terikat dan tunduk hanya jika kepentingannya menghendaki. [3.9.2] Bahwa secara doktriner pengertian hukum Perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara perorangan dalam masyarakat. Terminologi hukum perdata dalam arti yang luas meliputi semua hukum privat materiil, yang juga sering disebut dengan istilah hukum sipil, meskipun berkenaan dengan pengertian hukum sipil a quo kadang dipersepsikan sebagai bertentangan dengan hukum militer. Oleh 456 karena itu, secara universal sebutan Hukum Perdata dipergunakan untuk memaknai seluruh peraturan berkaitan dengan hukum privat materiil tersebut. Terkait dengan demikian luasnya pengertian hukum perdata, beberapa ahli memiliki pendapat yang berbeda-beda, antara lain: 1) Subekti S.H., berpendapat bahwa hukum perdata adalah hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan. 2) Sudikno Mertokusumo, S.H., berpendapat bahwa hukum perdata adalah hukum antarperorangan yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban perorangan yang satu terhadap perorangan yang lain dalam pergaulan keluarga dan pergaulan masyarakat. 3) R Wirjono Prodjodikoro, S.H., berpendapat bahwa hukum perdata adalah rangkaian hukum antara orang atau badan hukum yang satu dengan yang lain mengenai hak dan kewajiban. 4) L.J. Van Apeldoorn, berpendapat bahwa hukum perdata adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan hukum yang obyeknya adalah kepentingan- kepentingan khusus dan yang masalahnya akan dipertahankan atau tidak, diserahkan kepada mereka yang berkepentingan. Berdasarkan terminologi yang diuraikan sebelumnya dan penafsiran pengertian hukum perdata dari para ahli dimaksud, dapat disimpulkan bahwa pengertian hukum perdata adalah hukum yang mengatur tentang hubungan hukum antara hak dan kewajiban orang/badan hukum yang satu dengan orang/badan hukum yang lain dalam pergaulan hidup masyarakat, dengan menitikberatkan pada kepentingan perseorangan/individu. Sementara itu, berkaitan dengan ruang lingkup hukum perdata, juga terdapat pengertian yang berbeda, yaitu ruang lingkup hukum perdata dalam arti sempit dan dalam arti luas. Pengertian hukum perdata dalam arti luas dapat dijelaskan bahwa berkaitan dengan jangkauannya dapat meliputi seluruh peraturan- peraturan yang terdapat dalam KUH Perdata, KUH Dagang, beserta peraturan undang-undang tambahan lainnya, seperti hukum agraria, hukum adat, hukum Islam, dan hukum perburuhan. Sedangkan, pengertian ruang lingkup hukum perdata secara sempit mengandung jangkauan meliputi seluruh peraturan-peraturan yang 457 terdapat dalam KUH Perdata, yaitu hukum pribadi, hukum benda, meliputi pula hukum tentang harta kekayaan, hukum keluarga, hukum waris, hukum perikatan serta hukum pembuktian dan daluwarsa. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Hukum Perdata ini dapat berbentuk tertulis, seperti yang dimuat dan diatur dalam KUH Perdata dan KUHD, serta peraturan perundang-undangan lainnya, dan dapat juga berbentuk tidak tertulis, seperti Hukum Adat. Demikian halnya berkenaan dengan pembagian bukunya. Di dalam KUH Perdata secara sederhana dan dalam tataran empiris dikenal Buku I yang mengatur berkenaan dengan Orang, Buku II yang mengatur berkaitan dengan Benda, Buku III yang berkenaan dengan Perjanjian, dan Buku IV yang berkaitan dengan Kadaluwarsa. [3.10] Menimbang bahwa setelah menguraikan hal-hal tersebut di atas, berkaitan dengan isu konstitusionalitas ketentuan norma Pasal 433 KUH Perdata, Mahkamah mencermati Pasal 433 KUH Perdata a quo merupakan ketentuan yang terdapat pada bagian atau rangkaian dari KUH Perdata Bab XVII tentang Pengampuan yang terdiri dari Pasal 433 sampai dengan Pasal 462. Bab XVII itu sendiri mengatur mengenai subjek atau orang yang ditaruh di bawah pengampuan, pemohon pengampuan, hukum acara atau prosedur penetapan pengampuan, akibat hukum pengampuan, tenggang waktu kewajiban pengampu, berakhirnya pengampuan, hukum acara atau prosedur pembebasan dari pengampuan, dan pengaturan mengenai anak dengan disabilitas mental. Berkaitan dengan pengertian pengampuan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 433 KUH Perdata a quo, jika merujuk pada terjemahan Prof. R. Subekti, S.H., dan R. Tjitrosudibio (cet. ke-30: 1999), selengkapnya memberi pengertian, bahwa: “Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampuan karena keborosannya.” Bahwa berkaitan dengan rujukan terjemahan KUH Perdata berkenaan dengan pengampuan dimaksud, Mahkamah menegaskan ada perbedaan antara terjemahan yang dipergunakan para Pemohon dengan terjemahan KUH Perdata 458 yang dipergunakan oleh Mahkamah, sehingga terdapat perbedaan kutipan rumusan Pasal 433 KUH Perdata. Namun, perbedaan terjemahan demikian menurut Mahkamah tidak berpengaruh secara substansial, dan oleh karenanya terkait dengan rumusan Pasal 433 a quo Mahkamah akan merujuk pada KUH Perdata terjemahan Prof. R. Subekti, S.H., dan R. Tjitrosudibio sebagaimana telah diuraikan di atas, karena terjemahan a quo dinilai lebih luas dan komprehensif, sehingga sekaligus dapat diuraikan tentang muatan norma Pasal 433 KUH Perdata secara keseluruhan. Lebih lanjut, berpijak dari rumusan pengertian pengampuan di atas, apabila diuraikan dengan mengaitkan hal-hal yang berhubungan dengan pengampuan, yaitu subjek hukum orang yang ditaruh di bawah pengampuan, pemohon pengampuan, hukum acara atau prosedur penetapan pengampuan, akibat hukum pengampuan, tenggang waktu kewajiban pengampu, berakhirnya pengampuan, hukum acara atau prosedur pembebasan dari pengampuan, dan pengaturan mengenai anak dengan disabilitas mental, maka secara garis besar dapat diuraikan, sebagai berikut: [3.10.1] Bahwa apabila dicermati rumusan pengampuan menurut Mahkamah secara substansial terdiri dari dua “ayat” atau substansi yang berbeda, yaitu: 1) aturan mengenai orang dewasa yang dalam keadaan “dungu”, “sakit otak” atau “mata gelap”; dan 2) aturan mengenai orang dewasa yang boros. Rumusan “ayat” atau substansi pertama, apabila dicermati terdiri dari beberapa unsur yang berlaku saling berkaitan dan bersifat kumulatif, yaitu: 1) setiap orang dewasa; 2) yang selalu berada dalam keadaan “dungu”, “sakit otak” atau “mata gelap”; 3) pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya; 4) harus ditaruh di bawah pengampuan. Adapun “ayat” atau substansi kedua juga terdiri dari beberapa unsur yang bersifat kumulatif, sebagai berikut: 1) seorang dewasa; 2) karena keborosannya; 3) boleh juga; 459 4) ditaruh di bawah pengampuan. Dari kedua rumusan demikian dapat dipahami bahwa dalam konteks orang yang berada dalam keadaan “dungu”, “sakit otak” atau “mata gelap”, baik kondisi tersebut bersifat permanen atau pun tidak permanen, maka terhadap subjek hukum bersangkutan harus (wajib) ditaruh di bawah pengampuan. Sementara itu, untuk orang dewasa karena keborosannya dapat ditempatkan di bawah pengampuan (tidak wajib). [3.10.2] Bahwa ditinjau dari perspektif kepentingan hukumnya, pada subjek hukum orang yang di bawah pengampuan, dalam hal ini apabila merujuk pada konstruksi hukum dalam Pasal 433 KUH Perdata, adalah suatu kondisi hukum di mana kepentingan keperdataan seseorang diwakili/diurus oleh orang lain, yang di sisi lain seseorang yang kepentingannya diurus tersebut tidak lagi mempunyai hak untuk mengurus kepentingan keperdataannya sendiri. Dengan kata lain, di dalam konstruksi hukum pengampuan terdapat peralihan hak keperdataan dan kewajiban keperdataan dari pihak yang diampu kepada pihak yang mengampu, dengan catatan implementasi hak dan kewajiban demikian harus ditujukan sepenuhnya untuk kepentingan pihak yang diampu. Oleh karena itu, konstruksi pengampuan yang dibangun KUH Perdata dimaksud tidak sekali-kali membolehkan adanya tindakan pengurusan oleh pihak pengampu yang ditujukan untuk kepentingan pribadi pihak pengampu. Batasan demikian dapat dilihat atau dicermati dalam rumusan Pasal 454 KUH Perdata, yang selengkapnya menyatakan, “Pendapatan seorang yang ditaruh di bawah pengampuan karena keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap, harus teristimewa diperuntukkan guna meringankan nasibnya dan mengikhtiarkan sembuhnya”. [3.11] Menimbang bahwa istilah “dungu”, “sakit otak”, atau “mata gelap”, dengan merujuk pada rumusan Pasal 433 KUH Perdata itu sendiri, merupakan istilah yang merujuk pada suatu kondisi abnormalitas pikiran atau abnormalitas mental, maupun abnormalitas intelektual. Artinya, secara rata-rata (statistika) kondisi demikian hanya terjadi pada sebagian kecil orang, dan karenanya dianggap sebagai abnormalitas. Abnormalitas demikian dalam perspektif hukum berpotensi memunculkan gangguan dalam lalu lintas hukum maupun lalu lintas kepentingan kemasyarakatan, sehingga 460 hukum perlu mengaturnya secara khusus. Sebab, kecakapan bertindak secara hukum khususnya dalam lalu lintas kemasyarakatan tidak bisa dilepaskan sebagai pendukung hak dan kewajiban adalah sesuatu yang fundamental, karena di sanalah terdapat bentuk tanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan, terlebih yang terkait dengan hak/kepentingan hukum pihak lain atas perbuatan yang dilakukan oleh orang yang mengalami kondisi tersebut. Lebih lanjut, arti atau makna ketiga istilah tersebut sulit untuk diketahui dengan pasti karena ketiga istilah demikian bukan istilah ilmu pengetahuan yang lazim dipergunakan saat ini. Ketiga istilah demikian dapat ditemukan dalam percakapan sehari-hari namun dengan makna yang tidak tunggal, bahkan penggunaannya sudah mulai ditinggalkan karena dirasa kasar dan bertentangan dengan norma kesusilaan atau kesopanan. Meskipun Mahkamah meyakini bahwa pada masa ketika Burgerlijk Wetboek diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia sebagai KUH Perdata dan diserap sebagai bagian dari sistem hukum Indonesia, pilihan istilah “dungu”, “sakit otak”, dan “mata gelap” tidak dimaksudkan untuk memunculkan nuansa kasar dan merendahkan martabat subjek hukum tertentu. Namun, persoalan yang muncul saat ini secara faktual tidak sekadar berkenaan dengan arti atau istilah dari kata-kata dimaksud, akan tetapi lebih dari itu adalah ada atau tidaknya “manipulasi” atas hak subjek hukum, yang karena berada di bawah pengampuan haknya menjadi hilang atau dikurangi, bahkan dapat dikatakan terlanggar hak asasi manusia-nya. Hal demikian termasuk yang antara lain dipersoalkan para Pemohon. Oleh karena itu, sebelum Mahkamah menjawab isu konstitusionalitas norma undang-undang yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon penting untuk menguraikan pemaknaan istilah-istilah dimaksud. [3.11.1] Bahwa saat ini, terhadap tiga istilah tersebut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pusat Bahasa (GPU: Edisi IV Cet. Pertama, 2008), hanya mempunyai penjelasan atas dua di antaranya, yaitu: istilah “dungu” yang diartikan sebagai “sangat tumpul otaknya; tidak cerdas; bebal; bodoh”. Kemudian istilah “mata gelap” yang diartikan sebagai “tidak dapat berpikir terang; mengamuk (karena marah sekali); gelap mata”. Sedangkan terhadap istilah “sakit otak” KBBI tidak menyajikan arti secara khusus (vide KBBI Pusat Bahasa, hlm. 347 dan hlm. 886). 461 Selanjutnya, dalam literatur hukum perdata klasik, antara lain seperti karya R Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin berjudul Hukum Orang dan Keluarga (Alumni: Cet-V, 1986), sebagaimana dikutip oleh Akhmad Budi Cahyono, ahli yang dihadirkan dalam persidangan, dapat sedikit memberikan pemahaman mengenai makna istilah “dungu”, “sakit otak”, dan “mata gelap”. Meskipun memang tidak menguraikan lebih detail dari arti istilah “dungu”, “sakit otak”, dan “mata gelap”, namun buku tersebut menjelaskan berkenaan dengan ketentuan norma Pasal 433- 434 KUH Perdata, yang menyebutkan adanya tiga alasan pengampuan, yaitu: 1) keborosan (verkwisting); 2) lemah pikiran (zwakheid van vermogens); 3) kekurangan daya berpikir: sakit ingatan (krankzinnigheid), dungu (onnozelheid), dan razernij (dungu disertai dengan mengamuk). Bahwa dari penjelasan sebagaimana diuraikan tersebut, serta dengan membandingkan penggunaan istilah tersebut sehari-hari dalam tataran empirik, terutama di lapangan hukum keperdataan, Mahkamah memperoleh pemahaman ketiga istilah tersebut tidak lain mengacu pada kondisi disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual, yaitu ketidakmampuan pikiran untuk melakukan analisis, kemudian mengambil keputusan atau bertindak secara layak. Layak dalam arti bahwa orang yang melakukan analisis, lalu mengambil keputusan atau bertindak tersebut mampu memahami sepenuhnya (dan bersedia menerima) konsekuensi yang akan timbul dari keputusan atau tindakannya. Meskipun terhadap alasan keborosan mempunyai konsekuensi hukum sendiri, artinya akibat hukum bagi orang yang berada dalam kondisi tersebut, dapat ditempatkan di bawah pengampuan yang tidak bersifat imperatif, namun berkenaan alasan-alasan pengampuan dimaksud dapat saja mempunyai makna kumulatif. Oleh karena itu, antara alasan yang satu dengan alasan yang lainnya dalam ketiga kategori tersebut menjadi saling berkaitan dan melengkapi. [3.11.2] Bahwa lebih lanjut berkenaan dengan istilah “dungu”, “sakit otak”, dan “mata gelap” yang oleh Mahkamah telah dipertimbangkan di atas, yang mana hal tersebut mempunyai kesamaan karakter dengan istilah disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual, Mahkamah perlu memberikan catatan khusus. Selain secara 462 substansial istilah-istilah dimaksud mengandung persoalan yang terkait dengan subjek hukum yang merasa “diambil” hak-haknya terkait kemampuan untuk bertindak dan bertanggung jawab secara hukum, di sisi lain secara etika dan budaya istilah-istilah tersebut dipandang tidak lazim lagi dipergunakan karena secara konotatif merendahkan harkat dan martabat seseorang. Oleh karena itu, Mahkamah memandang penting dan relevan untuk mengaitkan isu “disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual” yang diatur dalam Pasal 433 KUH Perdata a quo dengan pengertian disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual yang secara substansial saat ini telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU 8/2016), sebagai wujud kehadiran negara untuk mengatur dan memberikan perlindungan terhadap para penyandang disabilitas. Adapun yang terkait dengan disabilitas a quo, rumusan Pasal 4 ayat (1) UU 8/2016 menerangkan bahwa: “Ragam Penyandang Disabilitas meliputi: a. Penyandang Disabilitas fisik; b. Penyandang Disabilitas intelektual; c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau d. Penyandang Disabilitas sensorik.” Selanjutnya penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU 8/2016, terutama penjelasan untuk huruf b dan huruf c, menerangkan sebagai berikut: “Huruf b Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas intelektual” adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrom. Huruf c Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas mental” adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain: a. psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autis dan hiperaktif.” [3.11.3] Bahwa dengan berpijak pada ketentuan norma Pasal 4 UU 8/2016 dan penjelasannya tersebut secara esensial tampak adanya relevansi, bahwa istilah “dungu”, “sakit otak”, dan “mata gelap” yang ada di dalam KUH Perdata bertalian erat bukan hanya dengan pengertian disabilitas mental, namun juga dengan pengertian disabilitas intelektual. Relevansi dimaksud tidak lain disebabkan antara 463 lain karena disabilitas mental maupun disabilitas intelektual keduanya bermuara pada suatu kondisi di mana seseorang tidak mampu untuk melakukan analisis dan membuat keputusan, atau dengan kata lain seseorang tidak mampu untuk secara layak mempertimbangkan akibat/risiko dari suatu tindakan yang dilakukannya. Di samping itu, pada sisi lain istilah disabilitas mental yang disebutkan dalam UU 8/2016 mempunyai cakupan yang luas, namun hanya sedikit yang dicontohkan. Hal demikian terlihat dari penggunaan istilah “antara lain” pada Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf c UU 8/2016. Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf c UU 8/2016 menyatakan: “Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas mental” adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain: a. psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autis dan hiperaktif.” [3.11.4] Bahwa berdasarkan hasil komparasi di atas dapat disimpulkan istilah “dungu”, “sakit otak”, dan “mata gelap” hanya bagian dari banyaknya kondisi yang termasuk dalam kategori disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual menurut UU 8/2016. Sementara itu, istilah lain yang mengarah pada kesamaan makna dengan disabilitas mental adalah “gangguan jiwa” atau “gangguan mental” yang menjadi subjek ilmu kedokteran jiwa yang pada hakikatnya masih beririsan pula dengan pengertian islilah “dungu”, “sakit otak”, dan “mata gelap” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 433 KUH Perdata serta pengertian disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual sebagaimana yang dimaksud dalam UU 8/2016. Pengertian “gangguan jiwa”, merujuk pada Buku Saku Diagnosis Gangguan Jiwa: Rujukan Ringkas dari PPDGJ-III dan DSM 5, yang disusun Rusdi Maslim (Bagian Kedokteran Jiwa FK UAJ: Cet-II, 2013), adalah: “Sindrom atau pola perilaku, atau psikologik seseorang, yang secara klinik cukup bermakna, dan yang secara khas berkaitan dengan suatu gejala penderitaan (distress) atau hendaya (impairment/disability) di dalam satu atau lebih fungsi yang penting dari manusia. Sebagai tambahan, disimpulkan bahwa disfungsi itu adalah disfungsi dalam segi perilaku, psikologik, atau biologik, dan gangguan itu tidak semata-mata terletak di dalam hubungan antara orang itu dengan masyarakat”. Oleh karena itu, terkait dengan pengertian gangguan jiwa ini pun Mahkamah berpendapat terdapat relevansi, meskipun masing-masing mempunyai 464 bobot dan dampak yang berbeda, terlebih jika dikaitkan dengan kemampuan atau kecakapan seseorang untuk bertindak dan bertanggung jawab secara hukum terutama dalam lalu lintas kepentingan hak dan kewajiban keperdataan. [3.12] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, menyamakan pengertian “dungu”, “sakit otak”, dan “mata gelap” sebagai bagian dari disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual, dan sebaliknya, dalam konteks perkara a quo akan membawa konsekuensi yuridis berupa menyamakan pula akibat hukum antara orang dengan kondisi “dungu”, “sakit otak”, dan “mata gelap” dengan orang-orang dengan kondisi lain selama masih termasuk dalam kategori disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual sebagaimana yang dimaksudkan dalam UU 8/2016. Kesimpulan Mahkamah demikian juga didasarkan pertimbangan logika yang secara vice versa mengarahkan bahwa orang-orang dengan disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual selain kategori “dungu”, “sakit otak”, dan “mata gelap”, akan dapat ditaruh pula di bawah pengampuan. Padahal, sekali lagi, jenis disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual memiliki cakupan yang sangat luas. Oleh karena itu, dampak hukum berupa penyamaan konsekuensi hukum yang demikian tentu bukan hal yang diinginkan, akan tetapi sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindari. [3.12.3] Bahwa lebih lanjut menurut Mahkamah, konstruksi pengampuan secara prima facie masih diperlukan di Indonesia, namun tidak semua orang dalam kategori disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual perlu diletakkan di bawah pengampuan apalagi dipersamakan begitu saja dengan orang dalam kategori “dungu”, “sakit otak”, dan “mata gelap”. Terlebih lagi, bagi penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual yang kadang-kadang berada dalam kondisi baik atau cakap secara hukum. Seperti telah diuraikan di atas, dampak penyamaan antara istilah “dungu”, “sakit otak”, dan “mata gelap” dengan istilah “disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual” dapat mengakibatkan penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual semua kategori dapat, bahkan harus, ditaruh di bawah pengampuan sebagaimana esensi yang terdapat dalam Pasal 433 KUH Perdata. Oleh karena itu, 465 untuk mencegah dampak yang tidak diinginkan demikian, Mahkamah perlu menegaskan bahwa secara kategoris, istilah “dungu”, “sakit otak”, dan “mata gelap” merupakan bagian dari disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual. Oleh karena itu, orang yang menurut KUH Perdata dalam kategori “dungu”, “sakit otak”, dan “mata gelap” harus diperlakukan sama sebagaimana yang terdapat dalam UU 8/2016. Sementara itu, di sisi sebaliknya, orang yang menurut UU 8/2016 termasuk dalam kategori disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual tidak semuanya harus dikenai tindakan sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 433 KUH Perdata. [3.12.4] Bahwa permasalahan pengampuan yang disebabkan oleh kondisi “dungu”, “sakit” otak”, dan “mata gelap” yang bersumber pada Pasal 433 KUH Perdata, yang menjadi bagian dari disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual sebagaimana yang dimaksud dalam UU 8/2016, adalah sedemikian kompleks. Oleh karena itu, seandainya di kemudian hari seturut perkembangan ilmu pengetahuan dan penelitian secara komprehensif, terutama bidang psikologi dan psikiatri, terdapat kondisi baru yang memengaruhi derajat kecakapan (atau ketidakcakapan) orang dengan disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual, misalnya ditemukan terapi tertentu, maka penyerapan perkembangan keilmuan demikian ke dalam wilayah hukum sangat terbuka. Terkait dengan perkembangan demikian, pembentuk undang-undang mempunyai kewenangan untuk menambah dan/atau mengurangi kategori orang dengan disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual yang dapat diletakkan di bawah pengampuan. [3.13] Menimbang bahwa ketentuan mengenai pengampuan, selain diatur dalam Pasal 433 KUH Perdata juga diatur dalam Pasal 32 juncto Pasal 33 UU 8/2016. Kedua ketentuan tersebut selengkapnya adalah sebagai berikut: Pasal 433 KUH Perdata “Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampuan karena keborosannya.” Pasal 32 UU 8/2016 “Penyandang Disabilitas dapat dinyatakan tidak cakap berdasarkan penetapan pengadilan negeri”. 466 Berdasarkan uraian di atas, khususnya dalam penyandingan muatan ketentuan norma yang terkait dengan pengampuan, Mahkamah menyampaikan dalam bentuk tabel, sebagai berikut: subjek kondisi subjek pengampuan lembaga yang menetapkan status subjek Pasal 433 KUH Perdata orang dewasa dungu, sakit otak atau mata gelap (tidak cakap) harus diampu PN kadang-kadang cakap boros dapat diampu Pasal 32 UU 8/2016 penyandang disabilitas disabilitas fisik dapat diwakili/diampu PN disabilitas intelektual disabilitas mental disabilitas sensorik Dengan demikian, setelah Mahkamah mencermati persandingan dimaksud, terlihat bahwa Pasal 433 KUH Perdata dan Pasal 32 UU 8/2016 mengatur secara berbeda konsekuensi hukum bagi orang yang termasuk kategori “dungu”, “sakit otak”, atau “mata gelap”. Atau dengan kata lain, terdapat ketidakselarasan konsekuensi yuridis antara kedua pasal dimaksud. [3.14] Menimbang bahwa selain kedua undang-undang tersebut, yaitu KUH Perdata dan UU 8/2016, terdapat setidaknya satu undang-undang yang juga mengatur mengenai disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual, yaitu Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (UU 18/2014). Namun, di dalam UU a quo tidak diatur mengenai tindakan hukum berupa pengampuan bagi penyandang disabilitas mental, yang di dalam UU 18/2014 disebut dengan istilah “Orang Dengan Gangguan Jiwa” (ODGJ). Oleh karena itu, di dalam pertimbangan hukum ini keberadaan UU 18/2014 tidak turut dipertimbangkan. Lebih lanjut, dalam rezim Pasal 433 KUH Perdata, orang dalam kategori “dungu”, “sakit otak”, atau “mata gelap” harus ditaruh di bawah pengampuan. Dengan kata lain, jika ada permohonan berkenaan dengan pengampuan pengadilan negeri harus menetapkan pengampuan bagi seorang yang dalam kategori “dungu”, “sakit otak”, atau “mata gelap”, tanpa pengadilan mempunyai pilihan lain. Sementara itu, pada rezim Pasal 32 (juncto Pasal 33) UU 8/2016, orang dengan ketiga kategori tersebut (yang secara umum termasuk sebagai bagian dari penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual) tidak harus 467 ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk ditaruh di bawah pengampuan, melainkan pengadilan dapat menyatakan penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual tersebut tidak cakap dan karenanya baru yang bersangkutan diwakili kepentingannya. Fakta hukum dalam UU 8/2016 a quo membawa makna bahwa tidak semua penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual harus ditaruh di bawah pengampuan/perwakilan. Artinya, ada pilihan bagi pengadilan negeri untuk menggunakan kewenangannya untuk menolak permohonan pengampuan bagi seseorang penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual, karena seseorang yang dimintakan untuk ditempatkan di bawah pengampuan tersebut ternyata cakap bertindak dan bertanggung jawab secara hukum. [3.15] Menimbang bahwa untuk lebih memahami secara komprehensif, letak perbedaan antara kedua norma antara Pasal 433 KUH Perdata dan Pasal 32 UU 8/2016, harus pula diingat bahwa istilah penyandang disabilitas yang disebutkan dalam Pasal 32 UU 8/2016 berada pada konteks yang luas, yang menurut Pasal 4 ayat (1) UU 8/2016 meliputi disabilitas fisik, disabilitas intelektual, disabilitas mental, serta disabilitas sensorik. Di samping itu, UU 8/2016 juga menegaskan tentang masing-masing kategori tersebut pada bagian Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU 8/2016, yang berdasarkan fakta hukum di atas, Mahkamah berpendapat penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual sebagiannya dapat “diidentikkan” dengan istilah “dungu”, “sakit otak”, dan “mata gelap”. Sementara itu, ketentuan norma Pasal 433 KUH Perdata “hanya” fokus pada kondisi disabilitas dan implikasi disabilitas yang berupa “dungu”, “sakit otak”, serta “mata gelap”. Terlebih, sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah pada pertimbangan hukum sebelumnya, bahwa orang dalam keadaan “dungu”, “sakit otak”, dan “mata gelap” dapat dikategorikan sebagai bagian penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual. [3.16] Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, dalam hal terdapat konflik norma antara norma KUH Perdata dengan norma UU 8/2016, maka berlaku asas lex posterior derogate legi priori dan karena KUH Perdata bersifat lebih umum maka berlaku pula asas lex specialis derogate legi generali. 468 Dalam konteks kedua asas yang menjadi solusi konflik norma dimaksud, UU 8/2016 merupakan lex posterior dan lex specialis. Sementara KUH Perdata merupakan legi priori dan legi generali. Hal demikian sebagian sesuai dengan pendapat DPR dalam keterangannya yang disampaikan di persidangan (vide Keterangan DPR, bertanggal 23 November 2022, hlm. 10-11). Bahwa di samping itu, perlu juga dikaitkan dengan semangat dalam UU 8/2016 yang lebih mengakomodasikan esensi etika, harkat serta martabat daripada subjek hukum yang diatur dalam UU 8/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah pembacaan atas Pasal 433 KUH Perdata harus diselaraskan dengan ketentuan Pasal 32 UU 8/2016 yang berperan sebagai lex posterior dan lex specialis. Dengan demikian, pemaknaan kedua rezim ketentuan norma a quo harus saling melengkapi esensi perlakuan terhadap orang yang dalam kondisi “dungu”, “sakit otak” dan “mata gelap” serta penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual, baik di dalam menilai kecakapan dalam bertindak dan bertanggung jawab secara hukum, maupun dalam perlindungan hak-hak keperdataannya. Bahwa berdasarkan uraian berkenaan dengan dua peraturan perundang- undangan di atas, Mahkamah menemukan suatu konstruksi hukum bahwa orang dalam kategori “dungu”, “sakit otak”, dan “mata gelap”, yang bersangkutan kadang- kadang berada dalam keadaan baik atau cakap. Artinya, ada saatnya orang dalam ketiga kategori demikian dipandang cakap untuk bertindak dan bertanggung jawab secara hukum. Sementara itu, penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual mempunyai hak keperdataan dengan cara memilih atau mewakilkan kepentingan keperdataannya baik di dalam maupun di luar pengadilan (vide Pasal 9 huruf h UU 8/2016). Artinya, yang bersangkutan dapat bertindak sendiri untuk memilih maupun mewakilkan hak-hak keperdataannya. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah kedua norma tersebut dapat dipertemukan dengan cara menyesuaikan pemaknaan kata “harus” dalam Pasal 433 KUH Perdata. Akan tepat apabila makna kata “harus” dalam Pasal 433 KUH Perdata merujuk pada makna kata “dapat” dalam Pasal 32 UU 8/2016. Artinya, setelah adanya Pasal 32 UU 8/2016 maka Pasal 433 KUH Perdata dimaknai bahwa bagi/terhadap setiap orang dewasa yang berada dalam 469 keadaan “dungu”, “sakit otak”, atau “mata gelap”, baik permanen atau pun sementara, pengadilan negeri mempunyai pilihan apakah akan menetapkan yang bersangkutan berada di bawah pengampuan atau tidak, sepanjang sikap pengadilan negeri dimaksud didasarkan pada fakta hukum di persidangan, khususnya yang diperoleh dari hasil pemeriksaan ahli yang berwenang serta mempertimbangkan antara lain keterangan dan/atau bukti dari dokter, psikolog, dan/atau psikiater, sebagaimana hal tersebut telah diatur dalam Pasal 33 UU 8/2016 juncto Pasal 436 sampai dengan Pasal 446 KUH Perdata. Pengadilan negeri dapat berkesimpulan bahwa orang yang dimohonkan untuk ditempatkan di bawah pengampuan apabila yang bersangkutan terbukti dalam keadaan baik atau cakap, dan mampu bertindak serta bertanggung jawab secara hukum, maka permohonan pengampuan tidak beralasan untuk dikabulkan. Sedangkan jika fakta hukum membuktikan hal yang sebaliknya, yaitu pemohon terbukti dalam keadaan tidak baik atau tidak cakap, pengadilan negeri akan mengabulkan permohonan pengampuan tersebut. [3.17] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah menegaskan penyesuaian atau penyelarasan kedua norma yang terdapat dalam KUH Perdata dengan yang terdapat dalam UU 8/2016, terlebih dahulu Mahkamah akan menguraikan pengertian pengampuan (curatele) atau istilah lain yang senafas dengan itu. Pengampuan secara umum dimaknai sebagai penempatan seseorang di bawah perwakilan karena seseorang dimaksud oleh pengadilan dianggap tidak cakap untuk bertindak dan bertanggung jawab secara hukum atas namanya sendiri dalam lalu lintas hukum, khususnya berkaitan dalam ruang lingkup keperdataan. Bahwa secara doktriner, orang yang ditempatkan di bawah pengampuan akan disebut sebagai terampu atau curandus, sementara orang yang mewakili disebut sebagai pengampu atau curator. Dalam konteks perkara a quo, yaitu pengujian Pasal 433 KUH Perdata, sudah tentu makna pengampuan merujuk pada pengampuan di bidang keperdataan, khususnya terkait dengan orang, yang berkenaan dengan hak-hak privatnya. Oleh karena itu, seandainya terdapat konsep pengampuan di wilayah non keperdataan, hal demikian membutuhkan kajian yang terpisah dan bukan bagian dari pertimbangan hukum putusan a quo. 470 [3.17.1] Bahwa di dalam konsep pengampuan terkandung dua dimensi. Dimensi yang pertama adalah pembatasan hak, sementara dimensi yang kedua adalah perlindungan hak. Bagi pihak yang dimohonkan/dimintakan untuk diampu, apalagi yang sudah dinyatakan ditaruh di bawah pengampuan (curandus), in casu penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual, dimensi yang dirasakan dominan adalah pembatasan hak. Terhadap hal a quo, Mahkamah dapat memahami munculnya nuansa dominasi pembatasan hak ini karena disebabkan adanya ketidakseimbangan derajat, di mana curandus memang dapat dikatakan tidak lagi mempunyai hak apapun untuk menentukan nasibnya sendiri. Bahwa kewenangan secara mandiri terhadap yang bersangkutan sebagai manusia, orang, atau subjek hukum, menjadi hilang, sehingga semua hal terkait kepentingan yang bersangkutan akan diputuskan oleh orang lain, yang tentu saja orang lain ini secara alamiah tidak mampu secara utuh memahami dan merepresentasikan dengan tepat apa yang menjadi kebutuhan atau isi hati curandus. Namun demikian, secara seimbang harus dipahami dan diakui bahwa dalam keseharian benar-benar terdapat orang-orang yang derajat disabilitasnya (secara mental dan/atau intelektual) tidak memungkinkan untuk melakukan semua hal secara mandiri. Bagi orang dengan derajat disabilitas yang demikian akan lebih terlindungi hak-haknya manakala yang bersangkutan dibantu dalam mempertimbangkan dan membuat keputusan serta bertindak yang menyangkut kepentingannya. Bahwa oleh karena itu, berangkat dari perspektif demikian menurut Mahkamah pengampuan mempunyai dimensi lain yaitu sebagai upaya perlindungan hak terutama dalam hubungan hukum, yang setidaknya salah satu pihak dalam hubungan itu adalah penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual. Suatu hubungan hukum, sebagaimana relasi sosial pada umumnya, membutuhkan jaminan kepastian sehingga para pihak dalam hubungan hukum dapat memprediksi hasil, manfaat, dan/atau sekaligus akibat dalam hubungan hukum dimaksud. [3.17.2] Bahwa bagi pihak yang bukan penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual, perlindungan hukum dibutuhkan untuk menghilangkan kekuatiran bahwa hubungan hukum yang mereka lakukan kelak di kemudian hari 471 akan batal demi hukum, atau setidaknya tidak mempunyai nilai eksekusi karena pihak yang berlawanan tidak mempunyai kapabilitas rasional. Sementara itu, dari sisi penyandang disabilitas, apabila yang bersangkutan dibebaskan memutuskan dan bertindak sendiri, selalu terdapat potensi yang bersangkutan dimanipulasi atau dimanfaatkan kelemahan mental dan/atau intelektualnya oleh pihak yang melakukan hubungan hukum dengannya. Bahwa jika hal demikian yang terjadi, maka hukum dapat dikatakan telah kehilangan perannya sebagai pelindung hak dan penjamin kesetaraan. Padahal jaminan akan kesetaraan dalam suatu lalu lintas hukum keperdataan bukan hanya cita hukum, melainkan amanat Konstitusi sebagaimana diatur Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pada titik itulah Mahkamah memandang lembaga pengampuan bukan berarti menghalangi atau menghilangkan kemandirian seseorang, justru sebagai sarana penguatan (semacam “affirmative action”) guna menyejajarkan kembali penyandang disabilitas dengan non penyandang disabilitas dalam hubungan hukum keperdataan, yang berpotensi menimbulkan kerugian yang bersifat materiil dan melibatkan kepentingan para pihak yang berada dalam wilayah keperdataan. [3.17.3] Bahwa, sekali lagi, bagi Mahkamah justru tidaklah memberikan perlindungan hukum manakala seseorang dengan disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual pada derajat yang serius, kemudian dibiarkan melakukan semuanya sendirian walaupun dengan alasan menghargai hak yang bersangkutan untuk mandiri. Pasal 28G ayat (1) serta Pasal 28H ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945 menegaskan hak-hak yang demikian, selengkapnya sebagai berikut: Pasal 28G ayat (1) “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Pasal 28H ayat (2) “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.” 472 Pasal 28H ayat (4) “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.” Bahwa dalam kaitannya dengan pertimbangan demikian, bagi Mahkamah lembaga pengampuan tetap diperlukan selama penekanannya adalah penghargaan, pensejajaran, sekaligus perlindungan bagi semua pihak yang terkait dengan kondisi disabilitas mental atau intelektual seseorang. Pihak-pihak dimaksud tak lain adalah penyandang disabilitas itu sendiri serta orang lain yang mempunyai atau setidaknya akan mempunyai hubungan hukum keperdataan dengan penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual yang akan terdampak dengan adanya hubungan hukum keperdataan yang bersangkutan. [3.18] Menimbang bahwa bentuk pengampuan itu sendiri, seperti yang dipraktikkan sebagai keharusan sebagaimana diperintahkan Pasal 433 KUH Perdata, dewasa ini dianggap “out of date” dan mendapatkan penentangan karena dinilai memanipulasi hak-hak keperdataan penyandang disabilitas yang diampu (curandus). Dari pendapat beberapa ahli serta pihak yang didengar Mahkamah dalam persidangan, serta penelusuran berbagai literatur, Mahkamah mengelompokkan berbagai pendapat terkait hal tersebut dalam tiga kelompok besar. Pertama, menyatakan pengampuan tidak lagi relevan sehingga lembaga pengampuan yang diatur dalam Pasal 433 KUH Perdata harus dihapuskan. Kedua, menyatakan pengampuan masih relevan, sehingga lembaga pengampuan dalam Pasal 433 KUH Perdata tetap dipertahankan. Ketiga, menyatakan lembaga pengampuan masih diperlukan namun harus diposisikan sebagai pilihan terakhir (the last resort). [3.18.1] Bahwa terhadap ketiga pendapat demikian, menurut Mahkamah sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, peran lembaga pengampuan sebagai sarana perlindungan hukum masih dibutuhkan hingga saat ini. Demikian halnya, apabila dikaitkan dengan beberapa konsep alternatif yang ditawarkan para ahli tersebut, seperti pendampingan –di mana pendamping memberikan pertimbangan manakala penyandang disabilitas membutuhkan namun pembuatan keputusan tetap di tangan penyandang disabilitas–, menurut Mahkamah di satu sisi memang 473 lebih menghargai nilai-nilai derajat kemanusiaan terhadap penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual. Namun, konsep alternatif tersebut tidak mampu menjawab kebutuhan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak manakala penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual bersepakat melakukan atau membangun hubungan keperdataan dengan orang/pihak lain. Terlebih lagi, juga dimungkinkan adanya kesulitan berkenaan dengan tata cara pengambilan keputusan serta objektivitas atau rasionalitasnya, manakala suatu hal diputuskan berdasarkan keadaan bersangkutan yang sedang tidak cakap mempertimbangkan dan mengambil keputusan mandiri. Secara sederhana dapat dideskripsikan ketika penyandang disabilitas melakukan kesalahan dalam mitigasi risiko karena kekurangan atau kelemahan kondisi mental dan/atau kondisi intelektual. Hal demikian tentunya akan mempersulit tuntutan pertanggungjawaban atas konsekuensi yang ditimbulkan. Demikian pula terhadap subjek hukum yang harus bertanggung jawab, serta hal-hal yang dapat dituntut sebagai akibat yang ditimbulkan, sekalipun hubungan hukum yang terjadi, misalnya, berkenaan dengan perjanjian yang pada hakikatnya merupakan suatu kesepakatan. Bahkan, dalam perspektif pertanggungjawaban pidana, tanpa bermaksud menjadikan hukum pidana sebagai acuan dalam pertimbangan perkara a quo, kondisi disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual merupakan faktor signifikan dalam pengenaan atau penjatuhan pidana. Lebih dari itu dapat dikatakan bahwa kondisi disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dalam konteks hukum pidana dapat menjadi faktor bagi alasan pemaaf dan/atau penghapus pertanggungjawaban pidana. [3.18.2] Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum demikian, menurut Mahkamah penghilangan atau penghapusan lembaga pengampuan dari Pasal 433 KUH Perdata justru dapat menjadi penyebab berkurangnya perlindungan hukum bagi orang atau subjek hukum yang mengalami kondisi “dungu”, “sakit otak”, dan “mata gelap” yang merupakan bagian dari penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual. Lebih lanjut, meskipun KUH Perdata merupakan hukum peninggalan era kolonial, yang citranya lekat dengan penjajahan dan penindasan hak asasi manusia, Mahkamah tidak memungkiri bahwa semangat pengampuan yang diusung KUH Perdata dalam keadaan-keadaan tertentu masih relevan untuk diimplementasikan guna melindungi hak-hak keperdataan. 474 Oleh karena itu, Mahkamah menegaskan terhadap penerapan lembaga pengampuan demikian, secara berkesinambungan dilakukan evaluasi, dan untuk itu Mahkamah memberikan catatan bahwa penerapan pengampuan secara longgar/mudah tanpa disertai pedoman jelas, berpotensi semakin memberatkan beban penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual, terlebih jika hal tersebut dapat meringankan beban penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual. Berdasarkan hal demikian, pengadilan negeri sebagai lembaga yang berwenang menetapkan pengampuan harus benar-benar cermat dan hati-hati di dalam memberikan putusan/ketetapan atas permohonan pengampuan. Sebagaimana telah Mahkamah tegaskan sebelumnya, penjatuhan putusan/ ketetapan dimaksud harus benar-benar didasarkan pada fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, termasuk yang paling esensial adalah memperhatikan hasil pemeriksaan ahli yang berwenang serta mempertimbangkan antara lain keterangan dan/atau bukti dari dokter, psikolog, dan/atau psikiater, sebagaimana hal tersebut telah diatur dalam Pasal 33 UU 8/2016 juncto Pasal 436 sampai dengan Pasal 446 KUH Perdata. [3.18.3] Bahwa sebenarnya seseorang dengan disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual yang tidak permanen dan sedang dalam keadaan cakap, tetap mempunyai kebebasan memilih apakah akan menggunakan skema pengampuan, skema pendampingan, atau bahkan skema lain yang sudah dikenal dan dipraktikkan di luar wilayah hukum keperdataan. Sebab, keputusan atas diri atau kehendak pribadi subjek hukum dalam wilayah keperdataan tergantung dari kepentingan diri pribadi yang bersangkutan. Sementara, bagi penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual yang permanen, sekali lagi setelah melalui pembuktian yang ketat, pengadilan tetap terikat untuk menetapkan bahwa yang bersangkutan ditaruh di bawah pengampuan serta, setelah melalui pembuktian yang ketat pula, menetapkan atau menunjuk pengampu (curator) yang benar-benar mampu dan dapat bertanggung jawab mengurus kebutuhan yang tidak boleh merugikan pihak terampu (curandus). [3.19] Menimbang bahwa Mahkamah pada satu sisi dapat memahami adanya kekuatiran beberapa pihak akan potensi penyalahgunaan pengampuan sehingga 475 merugikan pihak terampu, dan di sisi lain menguntungkan pribadi pihak pengampu dan/atau pihak lainnya. Menurut Mahkamah potensi penyalahgunaan lembaga pengampuan memang ada, namun potensi demikian tidak lantas mengakibatkan lembaga pengampuan menjadi tidak diperlukan lagi. Di samping itu, untuk mengurangi bahkan menutup potensi penyalahgunaan lembaga pengampuan, Mahkamah menegaskan bahwa prosedur atau hukum acara pengampuan yang diatur di dalam KUH Perdata, UU 8/2016, dan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam putusan a quo, permohonan pengampuan harus diperiksa secara ketat oleh lembaga peradilan yang menangani permohonan pengampuan. Dengan demikian, pelibatan ahli di bidang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual menjadi prosedur wajib dalam perkara pengampuan untuk memastikan (menegakkan diagnosis) bahwa penyandang disabilitas yang dimohonkan diampu benar-benar dalam kondisi tidak cakap untuk berpikir dan bertindak secara wajar, sehingga pengadilan mempunyai landasan yang kuat untuk menetapkan apakah penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dimaksud tidak cakap hukum. Di samping itu, perubahan makna Pasal 433 KUH Perdata seperti telah diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas, mengandung makna bahwa pengadilan negeri dalam mengadili permohonan penetapan pengampuan mempunyai pilihan yang lebih leluasa manakala berhadapan dengan fakta hukum adanya disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual pada seseorang. Pengadilan negeri tidak lagi “harus” menetapkan seseorang dimaksud ditaruh di bawah pengampuan, melainkan pengadilan negeri dapat memutuskan mekanisme lain untuk membantu seseorang dengan disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual terutama yang tidak permanen, misalnya menetapkan suatu pendampingan bagi yang bersangkutan. [3.20] Menimbang bahwa dalam petitumnya para Pemohon memohon agar Pasal 433 KUH Perdata dinyatakan inkonstitusional bersyarat, yaitu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat sepanjang kata “dungu”, “gila”, “mata gelap” dan/atau “keborosan” dimaknai sebagai penyandang disabilitas mental. Posita para Pemohon, jika dicermati dan dikaitkan dengan posita yang 476 diterangkan secara lisan, serta diperkuat oleh keterangan ahli dan saksi yang diajukan para Pemohon, terlihat menghendaki supaya Mahkamah menghapus lembaga pengampuan yang diatur dalam Pasal 433 KUH Perdata. Namun di sisi lain, dalam petitumnya para Pemohon justru tidak meminta dihapuskannya atau diubahnya lembaga pengampuan, melainkan meminta agar istilah “dungu”, “gila”, “mata gelap” dan/atau “keborosan” tidak dimaknai sebagai penyandang disabilitas mental. Oleh karena itu, seandainya Mahkamah mengikuti petitum para Pemohon dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya, maka rumusan Pasal 433 KUH Perdata akan tetap seperti sediakala tanpa perubahan sama sekali, yang artinya lembaga pengampuan tetap ada dan bersifat imperatif. Di sisi lain, seandainya maksud para Pemohon adalah mengupayakan “peningkatan” perlindungan hak penyandang disabilitas, menurut Mahkamah justru akan lebih tepat jika istilah “dungu”, “gila”, “mata gelap” dan/atau “keborosan” diartikan sebagai bagian dari penyandang disabilitas mental mau pun disabilitas intelektual sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan di atas. Hal demikian selaras dengan semangat UU 8/2016 yang lebih banyak mengatur perlindungan dan/atau penjaminan hak-hak penyandang disabilitas, terlebih UU 8/2016 juga mengatur keberadaan lembaga pengampuan. Dengan demikian, Mahkamah tetap mempertahankan keberadaan lembaga pengampuan yang diatur Pasal 433 KUH Perdata, baik berdasarkan perspektif sosiologis maupun perspektif harmonisasi peraturan perundang-undangan. [3.21] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat ketentuan Pasal 433 KUH Perdata harus diberikan penafsiran ulang dengan menyelaraskannya dengan semangat yang terdapat dalam UU 8/2016 khususnya Pasal 32 UU 8/2016. Penafsiran ulang demikian bertujuan agar dapat dipastikan terwujudnya efek atau dampak upaya perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dengan tetap mempertahankan lembaga pengampuan yang ada dalam Pasal 433 KUH Perdata. Penafsiran ulang ini dilakukan dengan menyatakan kondisi “dungu”, “sakit otak”, atau “mata gelap” sebagai bagian dari penyandang disabilitas mental dan/atau 477 disabilitas intelektual, serta kata “harus” dalam Pasal 433 KUH Perdata dimaknai menjadi “dapat”. Dengan penyelarasan demikian maka Pasal 433 KUH Perdata selengkapnya akan berbunyi, “Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan “dungu”, “sakit otak” atau “mata gelap”, adalah bagian dari penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual, dapat ditaruh di bawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampuan karena keborosannya.” [3.22] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berkesimpulan Pasal 433 KUH Perdata telah ternyata terdapat persoalan inkonstitusionalitas norma pada bagian-bagian tertentu, dan Mahkamah menyatakan terhadap norma Pasal 433 KUH Perdata inkonstitusional secara bersyarat dan pemaknaan demikian tidak sebagaimana yang dimohonkan para Pemohon dalam petitumnya, maka Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. [3.23] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok Permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 478 Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan kata “dungu, sakit otak atau mata gelap” dan kata “harus” dalam Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang kata “dungu, sakit otak atau mata gelap” tidak dimaknai “adalah bagian dari penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual”, dan sepanjang kata “harus” tidak dimaknai “dapat”, sehingga ketentuan Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selengkapnya menjadi “Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap, adalah bagian dari penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual, dapat ditaruh di bawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampuan karena keborosannya.” 3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia; 4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Suhartoyo, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal sepuluh, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh tiga, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal tiga puluh satu, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh tiga, selesai 479 diucapkan pukul 14.27 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Suhartoyo, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, dan para Pihak Terkait atau kuasanya. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Suhartoyo ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Enny Nurbaningsih ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Mardian Wibowo