93/PUU-XVIII/2020

SALINAN PUTUSAN Nomor 93/PUU-XVIII/2020 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Afiliasi Konstruksi dan Instalasi Indonesia (Aklindo), yang diwakili oleh Dr. Andi Amir Husry, S.E., M.S., selaku Ketua Umum Perkumpulan Aklindo Alamat : Gedung Wisma Sunter 10th Floor Room 10-05, Boulevard Mitra Sunter Blok C.2, Jalan Yos Sudarso Kav. 89, Jakarta Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Oktober 2020 memberi kuasa kepada Arco Misen Ujung, S.H., M.H., Hazmin A., ST. Muda, S.H., M.H., Gandung Joko Suseno, S.H., Julius Caesar Simorangkir, S.H., M.H., dan Pangihutan Blasius Sihaloho, S.H., yang kesemuanya merupakan Advokat/Konsultan Hukum pada Law Office Chasea Ujung & Associates, berkedudukan hukum di Gedung Wisma Sunter 10th Floor Room 10-05, Boulevard Mitra Sunter Blok C.2, Jalan Yos Sudarso Kav. 89, Jakarta Utara, baik bersama- sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 17 Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 19 Oktober 2020 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 207/PAN.MK/2020 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 27 Oktober 2020 dengan Nomor 93/PUU-XVIII/2020, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 24 November 2020 dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 November 2020, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG- UNDANG Bahwa UUD 1945 telah mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi, yaitu: 1. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945: “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” 2. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.” 3. Bahwa selanjutnya pengaturan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 dinyatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tersebut di atas, juga diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji 3 undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” 5. Bahwa terhadap penafsiran pasal-pasal dalam undang-undang sebagaimana yang dimaksud, sejalan dengan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat” bahwa dengan ketentuan tersebut hakim konstitusi dapat melakukan judicial review dengan menggunakan berbagai bentuk penafsiran. 6. Bahwa tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal- pasal di dalam undang-undang merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang berkekuatan hukum, sehingga terhadap pasal-pasal tidak jelas, yang menyebabkan multitafsir sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, dapat pula dimohonkan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi; 7. Bahwa Pasal 105 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi menyatakan bahwa, “Peraturan Pelaksana dari Undang- Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.” Di dalam Undang-Undang a quo tidak ada pengaturan dan penjelasan bagaimana jika batas waktu yang diperintahkan di dalam Udang-Undang a quo dilanggar, sehingga diperlukan penafsiran dari Mahkamah Konstitusi atas Pasal 105 UU a quo untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemerintah, pemerintah daerah, asosiasi, dan masyarakat jasa konstruksi; 8. Bahwa Undang-Undang a quo pernah dilakukan pengujian undang- undang di Mahkamah Konstitusi (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVI/2018), yang menguji Pasal 30 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 68 ayat (4), Pasal 70 ayat (4), Pasal 71 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 77, Pasal 84 ayat (2) dan ayat (5); 9. Bahwa Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- 4 Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan: Pasal 60 1. Terhadap materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. 10. Bahwa Pasal 42 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Pasal 42 1. Terhadap materi, muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dalam Undang-Undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan kembali; 2. Terlepas dari ketentuan ayat (1) di atas, permohonan pengujian undang-undang terhadap muatan ayat, pasal dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitasnya yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda. 11. Bahwa pengujian Undang-Undang a quo kali ini berbeda pasal dan berbeda pula landasan pengujiannya, sehinggga dimungkinkan untuk Undang-Undang a quo diujimateriilkan kembali; 12. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas Pasal 105 Undang-Undang a quo. II. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN HUKUM PEMOHON 13. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, menyatakan, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; 5 d. Lembaga negara” 14. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945. b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji. c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan terjadi. d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan tidak lagi terjadi. 15. Bahwa PEMOHON adalah Badan Hukum Privat berdasarkan Akta Nomor 85 tanggal 30 Maret 2020 yang dibuat oleh notaris Hestyani Hassanm S.H, M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan AFIALIASI KONSTRUKSI dan INSTALASI INDONESIA, dan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM NOMOR AHU- 00004070.AH.01.07.Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan AFILIASI KONSTRUKSI dan INSTALASI INDONESIA; 16. Bahwa PEMOHON merupakan wadah bagi badan usaha yang bergerak dalam usaha konstruksi. Berdasarkan Pasal 14 AD/ART AKLINDO memiliki fungsi antara lain memperjuangkan aspirasi dan kepentingan anggota; 6 17. Bahwa berdasarkan Pasal 15 AD/ART AKLINDO, Dewan Pengurus Pusat AKLINDO memiliki tugas dan kewenangan mengadakan kerja sama dengan mitra kerja baik instansi pemerintah maupun instansi swasta dan badan-badan, lembaga lainnya di dalam dan di luar negeri yang terkait dengan dalam rangka tercapainya fungsi perkumpulan; 18. Bahwa berdasarkan hasil rapat dan musyawarah DPP AKLINDO, dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum melakukan permohonan uji materiil, memohon tafsir Pasal 105 Undang-Undang a quo guna memperjuangkan aspirasi dan kepentingan anggota AKLINDO; 19. Bahwa pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi; 20. Bahwa pemerintah telah menerbitkan aturan pelaksana Undang-Undang a quo yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2020 tentang Akreditasi Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, dan Asosiasi Terkait Rantai Pasok Jasa Konstruksi Terakreditasi, dan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1410/KPTS/M/2020 tentang Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, dan Asosiasi Terkait Rantai Pasok Jasa Konstruksi Terakreditasi; 21. Bahwa berdasakan Keputusan Menteri sebagaimana disebutkan di atas, yang terakreditasi hanya 12 asosiasi badan usaha jasa kontruksi, dan 25 asosiasi profesi jasa konstruksi. Hal ini sama dengan membekuan 60 asosiasi badan usaha dari total 72 asosiasi badan usaha jasa konstruksi, dan membekukan 35 asosiasi dari total 60 asosasi profesi jasa konstruksi; 22. Bahwa jika dihitung rata-rata, berdasarkan pengalaman AKLINDO, pekerja di tingkat pusat asosiasi jasa konstruksi ada 5 orang, di tingkat daerah minimal 3 karyawan. Asosiasi mempunyai cabang di daerah 7 memiliki 15 cabang. Sehingga kalau ditotal ada 50 orang karyawan yang potensial diPHK. Dan jika dikalikan dengan jumlah karyawan di 63 asosiasi yang tidak lolos akreditasi, maka potensi PHK sekitar 3.150 orang karyawan asosiasi jasa konstruksi; 23. Bahwa melihat banyaknya asosiasi badan usaha dan asosiasi profesi yang tidak lolos akreditasi, justru potensial memunculkan praktik persaingan usaha yang tidak sehat dan melemahkan UMKM. Terhitung sejak tanggal 11 September 2020 bahwa Badan usaha Nasional berjumlah 143.107 yang terdiri dari Badan usaha PMA berjumlah 231, Badan usaha Asing: 251, SKT: 704.424 dan SKA: 267.864 dari data tersebut tidak mungkin dilayani oleh 8 Asosiasi Umum, 2 Asosiasi Konsultan, 2 Asosiasi terintegrasi dan 25 Asosiasi profesi; 24. Bahwa penerbitan peraturan pelaksana atau aturan turunan undang- undang a quo melebihi batas waktu yang diatur Pasal 105 Undang- Undang a quo, peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan; 25. Bahwa aturan pelaksana Undang-Undang a quo juga memunculkan polemik terkait legalitasnya, karena disahkan melampaui batas waktu yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi; 26. Bahwa Pasal 105 Undang-Undang a quo telah menciptakan ketidakpastian hukum bagi masyarakat jasa konstruksi dan asosiasi badan usaha serta asosiasi profesi jasa konstruksi pada umumnya, serta AKLINDO pada khususnya, karena tidak mengatur dan menjelaskan bagaimana jika batas waktu yang ditentukan untuk membentuk aturan pelaksana Undang-Undang a quo dilanggar oleh pemerintah; 27. Bahwa ketidakpastian Pasal 105 Undang-Undang a quo mengakibatkan terhalanginya haknya dalam memajukan dirinya secara kolektif dalam membangun masyarakat, perekonomian, dan negara; 28. Bahwa ketidakpastian hukum potensial bertambah karena Undang- Undang Cipta Kerja telah melakukan perubahan Undang-Undang a quo, 8 dengan melakukan perubahan Pasal 5 Undang-Undang a quo dengan menghapus kewenangan pemerintah dalam menyelenggarakan registrasi badan usaha jasa kontruksi dan menyelenggarakan akreditasi bagi asosiasi perusahaan jasa konstruksi dan asosiasi yang terkait dengan rantai pasok jasa konstruksi; III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN A. Bahwa Pasal 105 Undang-Undang a quo menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sepanjang tidak diartikan sebagai peraturan pelaksanaan dari undang- undang ini yang ditetapkan lebih dari 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan tidak memiliki kekuatan hukum. 29. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; 30. Bahwa Pasal 105 Undang-Undang a quo menyatakan: peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan; 31. Bahwa Undang-Undang a quo tidak mengatur ketentuan bagaimana jika Pasal 105 dilanggar oleh pemerintah; ketidakpastian hukum ini memungkinkan pemerintah menerbitkan peraturan pelaksana Undang- Undang a quo di luar batas waktu yang ditentukan Undang-Undang a quo; 32. Bahwa ketidakpastian hukum sebagaimana tersebut di atas menimbulkan polemik tentang sah atau tidaknya peraturan pelaksana Undang-Undang a quo yang lahir setelah batas waktu yang ditetapkan Undang-Undang a quo; 33. Bahwa pemerintah di dalam menjalankan kewenangannya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, harus berlandaskan pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Di mana salah satu asasnya berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a adalah kepastian hukum; 9 34. Bahwa Undang-Undang Administrasi Pemerintah telah mengatur pembatasan kewenangan. Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa: Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh: a. masa atau tenggang waktu wewenang; b. wilayah atau daerah berlakunya wewenang; dan c. cakupan bidang atau materi wewenang. 35. Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) huruf a Undang-Undang Administrasi Pemerintah, maka Pasal 105 Undang-Undang a quo haruslah dilaksanakan sebelum 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang a quo diundangkan; 36. Bahwa Pasal 105 Undang-Undang a quo menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang tidak diartikan sebagai peraturan pelaksanaan dari undang- undang ini yang ditetapkan lebih dari 2 (dua) tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan tidak memiliki kekuatan hukum. B. Pasal 105 Undang-Undang a quo mengakibatkan masyarakat jasa kontruksi terhalangi haknya dalam memajukan dirinya dengan memperjuangkan haknya secara kolektif melalui asosiasi badan usaha dan asosiasi profesi untuk membangun, masyarakat, bangsa, dan negaranya, sehingga bertentangan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, sepanjang tidak diartikan sebagai peraturan pelaksanaan dari undang- undang ini yang ditetapkan lebih dari 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan tidak memiliki kekuatan hukum. 37. Bahwa Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 menyatakan, Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dengan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya; 38. Bahwa Pasal 105 Undang-Undang a quo menyatakan, peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan; 39. Bahwa pemerintah telah menerbitkan aturan pelaksana Undang-Undang a quo yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang 10 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2020 tentang Akreditasi Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, dan Asosiasi Terkait Rantai Pasok Jasa Konstruksi Terakreditasi, dan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1410/KPTS/M/2020 tentang Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, dan Asosiasi Terkait Rantai Pasok Jasa Konstruksi Terakreditasi, penerbitannya MELEBIHI BATAS WAKTU yang diatur Pasal 105 Undang-Undang a quo: peraturan pelaksanaan dari undang- undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan; 40. Bahwa penerbitan regulasi-regulasi sebagaimana tersebut di atas, selain terlambat, sehingga menimbulkan polemik hukum atas kekuatan hukumnya, juga bertemu dengan krisis ekonomi yang menuju jurang depresi akibat dampak Pandemi Covid 19 dan belum tuntasnya upaya percepatan infrastruktur; 41. Bahwa regulasi-regulasi sebagaimana tersebut di atas, justru berpotensi menciptakan gelombang PHK akibatnya banyak asosiasi badan usaha dan asosiasi profesi jasa kontruksi yang tidak terakreditasi, sehingga menciptakan ketidakpastian kerja. Regulasi ini tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi dari dampak pandemik Covid 19, pengentasan kemiskinan, pemberdayaan UMKM, dan percepatan pembangunan infrastruktur; 42. Bahwa regulasi-regulasi sebagaimana tersebut di atas yang hanya mengakreditasi sejumlah kecil asosiasi badan usaha dan asosiasi profesi jasa konstrusi, justru potensial menimbulkan persaingan usaha tidak sehat karena praktik monopoli; 43. Bahwa dampak dari regulasi-regulasi sebagaimana tersebut di atas masyarakat jasa konstruksi terhalangi haknya untuk memajukan dirinya dengan memperjuangkan haknya secara kolektif melalui asosiasi badan usaha dan asosiasi profesi jasa konstruksi; 11 44. Bahwa ketidakpastian hukum Pasal 105 Undang-Undang a quo telah mengakibatkan peranan transisi yang dilakukan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional dalam rangka registrasi, akreditasi, dan sertifikasi; 45. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 103 Undang-Undang a quo: Lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833) tetap menjalankan tugas sertifikasi dan registrasi badan usaha dan tenaga kerja kontruksi sampai dengan terbentuknya Lembaga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini; 46. Bahwa Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional, sebagai Lembaga yang dimaksud dalam Pasal 103 Undang-Undang a quo, melalui surat Nomor 1241-UM/LPJKN/IX/2020, tertanggal 01 September 2020, perihal: Pengembangan Sistem Informasi Terintegrasi pada Masing-Masing Asosiasi dengan SIKI LPJK, telah mengimbau agar asosiasi segera menyiapkan sistem sertifikasi yang dapat terintegrasi dengan SIKI LPJK. Namun proses ini diabaikan dalam penetapan Kepmen sebagaimana tersebut di atas; 47. Bahwa Undang-Undang a quo tidak menjelaskan bagaimana jika Pasal 105 Undang-Undang a quo dilanggar oleh pemerintah; 48. Bahwa ketidakpastian hukum di dalam Pasal 105 Undang-Undang a quo justru menimbulkan pelanggaran hak-hak konstitusional masyarakat jasa konstruksi, asosiasi, dan Lembaga, karena tidak bisa memajukan dan memperjuangkan haknya, serta partisipasi dalam pembangunan secara kolektif melalui asosiasi dan lembaga; 49. Bahwa Pasal 105 Undang-Undang a quo bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 sepanjang tidak diartikan sebagai peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini yang ditetapkan lebih dari 2 (dua) tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan tidak memiliki kekuatan hukum. 12 IV. PETITUM Bahwa berdasarkan uraian-uraian penjelasan di atas, Pemohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memohon untuk dapat mengabulkan Permohonan Pemohon sebagai berikut: DALAM POKOK PERKARA 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Menyatakan Pasal 105 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak diartikan peraturan pelaksanaan dari undang- undang ini yang ditetapkan lebih dari 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang- Undang ini diundangkan tidak memiliki kekuatan hukum; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon untuk diputus yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi menggantikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2020 tentang Akreditasi Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, dan Asosiasi Terkait Rantai Pasok Jasa Konstruksi Terakreditasi; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1410/KPTS/M/2020 tentang Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi 13 Jasa Konstruksi, dan Asosiasi Terkait Rantai Pasok Jasa Konstruksi Terakreditasi; 6. Bukti P-6 : Fotokopi AD/ART Afiliasi Konstruksi dan Instalasi Indonesia (Aklindo); 7. Bukti P-7 : Fotokopi SK Pendirian Aklindo oleh Menkumham. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 105 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018, selanjutnya disebut UU 14 2/2017) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 15 c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon. Namun sebelumnya, Mahkamah akan menguraikan hal-hal yang menjadi alasan Pemohon sebagai badan hukum berbentuk perkumpulan dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 105 UU 2/2017 yang menyatakan, “Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan”, terhadap Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 2. Bahwa Pemohon dalam permohonan a quo menerangkan kualifikasinya sebagai Badan Hukum Privat [vide bukti P-7] yang merupakan wadah bagi badan usaha yang bergerak dalam usaha konstruksi dan memiliki fungsi untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan anggota [vide bukti P-6] yang berdasarkan pada hasil rapat dan musyawarah DPP AKLINDO dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum melakukan pengujian materiil, memohon tafsir Pasal 105 UU 2/2017 [angka 18 hlm. 5 Perbaikan Permohonan Pemohon]; 3. Bahwa pemerintah telah menerbitkan aturan pelaksana dari UU 2/2017 yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2020 tentang Akreditasi Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, dan Asosiasi Terkait Rantai Pasok Jasa Konstruksi Terakreditasi, 16 dan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1410/KPTS/M/2020 tentang Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, dan Asosiasi Terkait Rantai Pasok Jasa Konstruksi Terakreditasi. Namun, keseluruhan aturan pelaksana sebagaimana dimaksud tersebut diterbitkan dengan melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 105 UU 2/2017; 4. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1410/KPTS/M/2020 tentang Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, dan Asosiasi Terkait Rantai Pasok Jasa Konstruksi yang Terakreditasi, tanggal 4 September 2020 dimaksud hanya terdapat 12 asosiasi badan usaha jasa konstruksi dari total 72 asosiasi badan usaha jasa konstruksi dan 25 asosiasi profesi jasa konstruksi dari total 60 asosiasi profesi jasa konstruksi yang lolos akreditasi sedangkan Pemohon tidak termasuk ke dalam asosiasi jasa konstruksi yang diberikan akreditasi; 5. Bahwa banyaknya asosiasi badan usaha jasa konstruksi dan asosiasi profesi jasa konstruksi yang tidak lolos akreditasi, potensial menimbulkan gelombang PHK bagi para pekerja dari 63 asosiasi yang berkisar sekitar 3.150 orang. Selain itu juga potensial memunculkan praktik persaingan usaha tidak sehat dan melemahkan UMKM; [3.6] Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, mengenai kedudukan hukum serta dikaitkan dengan kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 105 UU 2/2017 terhadap UUD 1945 yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 207/PAN.MK/2020 bertanggal 19 Oktober 2020 dan diregistrasi pada tanggal 27 Oktober 2020 dengan Nomor 93/PUU-XVIII/2020 serta perbaikan permohonan yang diterima pada tanggal 27 November 2020; 17 2. Bahwa Pemohon menjelaskan sebagai badan hukum berbentuk perkumpulan bernama Afiliasi Konstruksi dan Instalasi Indonesia (AKLINDO) yang didirikan pada tanggal 23 Agustus 2005 berdasarkan Akta Nomor 63 yang dibuat oleh Notaris Sri Ismiyati, S.H., dan telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri dalam Surat Keterangan Terdaftar Nomor 01-00000/0042/D.III.4/II/2012 bertanggal 17 Februari 2012 dan kemudian melakukan penyesuaian terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AKLINDO tahun 2019 berdasarkan Akta Notaris Nomor 47 yang dibuat oleh Notaris Hestyani Hassan, S.H., M.K.N., bertanggal 30 Maret 2020 [vide bukti P-6]. Selanjutnya Perkumpulan AKLINDO juga mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0004070.AH.01.07. Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Afiliasi Konstruksi dan Instalasi Indonesia yang juga dalam lampirannya menetapkan susunan organ perkumpulan AKLINDO terdiri dari Pengurus (Dr. Andi Amir Husry, MS sebagai Ketua Umum, Ir. H. Taufik Bachroen sebagai Sekretaris Jenderal, Asmara Jaya sebagai Bendahara) dan Pengawas (H. Amiruddin sebagai Ketua, Hendro Pratomo sebagai Wakil) [vide bukti P-7]; 3. Bahwa dalam Bab X, Pasal 36 Anggaran Dasar AKLINDO disebutkan susunan struktur organisasi dan personalia pengurus pusat periode 2016-2021 yang diantaranya menyatakan susunan Dewan Pengurus Harian terdiri dari Ketua Umum yaitu Dr. Andi Husry, S.E., M.S., kemudian dalam Bab IV Anggaran Rumah Tangga tentang tugas dan wewenang dewan pengurus, Pasal 15 terkait dengan tugas dan wewenang dewan pengurus pusat Aklindo menyatakan, “Tugas dan wewenang DPP sebagai berikut: 1). Menyelenggarakan Munas, Munasus, Munaslub, Rakernas, Rapimnas dan rapat-rapat DPH, DPL, dan rapat-rapat dengan Dewan Pertimbangan, Dewan Penasehat, dan Dewan Kode Etik, 2). Menjabarkan dan melaksanakan keputusan-keputusan musyawarah dan rapat sebagaimana tersebut dalam ayat (1), … 7). Mengadakan kerjasama dengan mitra kerja baik Instansi Pemerintah maupun Instansi swasta dan Badan-badan, lembaga lainnya di dalam dan di luar negeri yang terkait dalam rangka tercapainya tujuan Perkumpulan” [vide bukti P-6]; 18 4. Bahwa dalam kapasitas sebagai Badan Hukum Privat, Pemohon memiliki kewajiban menjelaskan siapa secara hukum yang dapat mewakili perkumpulan untuk dapat bertindak untuk dan atas nama perkumpulan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Berkenaan dengan hal ini, setelah memeriksa permohonan dan bukti-bukti yang diajukan, baik dalam anggaran dasar maupun anggaran rumah tangga (AD/ART), Mahkamah tidak menemukan perihal siapa yang berhak mewakili Aklindo untuk bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan termasuk dalam mengajukan permohonan a quo. Satu-satunya yang dapat ditemukan adalah Pasal 15 AD/ART sebagaimana dikemukakan di atas. Namun ketentuan tersebut sama sekali tidak dapat dan tidak cukup untuk menjelaskan perihal siapa yang dapat mewakili Aklindo baik di dalam maupun di luar pengadilan termasuk dalam mengajukan permohonan a quo. Berkenaan dengan pihak yang dapat mewakili Aklindo, baik di dalam maupun di luar pengadilan termasuk dalam mengajukan permohonan a quo, Mahkamah dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 16 November 2020 telah memberikan nasihat agar Pemohon menerangkan dan menjelaskan siapa yang berhak mewakili Aklindo baik ke dalam maupun ke luar pengadilan [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 93/PUU-XVIII/2020, hlm. 7]. Terkait dengan nasihat yang disampaikan dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, dalam Perbaikan Permohonan Pemohon mengemukakan bahwa pengujian konstitusionalitas norma Pasal 105 UU 2/2017 diajukan berdasarkan hasil rapat dan musyawarah DPP Aklindo. Namun setelah Mahkamah telusuri, ternyata tidak terdapat alat bukti yang dapat menguatkan amanat kepada Ketua Umum Aklindo untuk mewakili badan hukum ini untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [3.7] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo namun oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan. 19 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon; [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal lima belas, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh dan pada hari Senin, tanggal empat, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh satu, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal empat belas, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pukul 14.38 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, 20 Saldi Isra, Aswanto, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, dan Wahiduddin Adams, masing- masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Fransisca sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Saldi Isra ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Suhartoyo ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Arief Hidayat ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Fransisca