PUU Tahun 2018

93/PUU-XVI/2018

Pengujian Undang-Undang Noor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon: Palaloi, S.H., Melianus Laoli, Abdul rasyid, S.H., Sitefano Gulo, dan Alex Kuasa Hukum : H.M. Kamal Singadirata, S.H., M.H., dkk

Tanggal Registrasi: 2018-11-15

Tanggal Putusan: 2019-03-28

UU Diuji: UU 7/2017

Majelis Hakim: ["Saldi Isra (K)", "Suhartoyo (A)", "I Dewa Gede Palguna (A)", "Hani Adhani (PP)"]

Amar Putusan: sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 2. Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya atau setidak-setidaknya permohonan a quo tidak dapat diterima; 3. Menerima keterangan [[DPR]] RI secara keseluruhan; 4. Menyatakan [[Pasal 92 ayat (2) huruf c]] UU Pemilu tidak bertentangan dengan [[UUD 1945]]; 5. Menyatakan [[Pasal 92 ayat (2) huruf c]] UU Pemilu tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. Apabila Yang Mulia ## Constitutional Analysis ### Pengujian Konstitusionalitas Pengujian [[UU No. 7 Tahun 2017]] tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diuji terhadap [[UUD 1945]]. ### Pasal yang Diuji - [[Pasal 92 ayat (2) huruf c]] - [[Pasal 24 ayat (2)]] - [[Pasal 24]] - [[Pasal 92 ayat (1) huruf a]] - [[Pasal 29 ayat (1) huruf a]] ### Dasar Pengujian Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan yang diuji bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional dalam [[UUD 1945]]. ### Putusan Status: **Tidak Dapat Diterima** ## Referensi ### Peraturan Terkait - [[UUD 1945]] - Pengujian UU Kekuasaan Kehakiman --- *Generated from MKRI Decision Database* *Last Updated: 2018*

Teks Putusan

# Pengujian UU Informasi dan Transaksi Elektronik, Pemilu ## Metadata - **Nomor Perkara**: [[93/PUU-XVI/2018]] - **Tahun**: 2018 - **Jenis Perkara**: Pengujian Undang-Undang - **Status**: Tidak Diterima - **Tanggal Putusan**: 2018 Oktober 10 - **Significance**: High - **File**: [[93 PUU 2018_UU-Pemilu-TIDAK_DITERIMA-telahucap-28Maret2019. Doc]]) [[Mahkamah Konstitusi]] - Pengujian UU Kekuasaan Kehakiman - [[45/PUU-IX/2011]] (Anggota) - [[Saldi Isra]] sebelumnya - Relevansi dengan perkembangan hukum konstitusi Indonesia ## Perihal Pengujian [[UU No. 7 Tahun 2017]] tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ## Timeline - **2018-11-15**: Permohonan didaftarkan di Kepaniteraan [[MK]] - **2019-03-28**: Putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum ## Related Cases ### Perkara yang Dirujuk - [[006/PUU-III/2005]] - [[010/PUU-III/2005]] - [[11/PUU-V/2007]] - [[14/PUU-XI/2013]] - [[22/PUU-XIV/2016]] - [[26/PUU-VII/2009]] - [[27/PUU-VIII/2010]] - [[31/PUU-XVI/2018]] - [[59/PUU-VI/2008]] - [[8/PUU-VIII/2010]] ### Perkara yang Merujuk - [[48/PUU-XVII/2019]] ## Legal Analysis ### Pertimbangan Hukum Mahkamah - dalam Perkara Nomor [[8/PUU-VIII/2010]] yang mengujikan Undang-Undang No.. 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket [[DPR]], yang menyatakan bahwa: “Menimbang bahwa Mahkamah dalam menilai ada tidaknya kepentingan para Pemohon dalam pengujian formil UU 6/1954, akan mendasarkan kepada Putusan Nomor 27/PUU-VI... - Putusan [[MK]] Nomor 51-52-[[59/PUU-VI/2008]] yang menyatakan sebagai berikut: “menimbang bahwa Mahkamah dalam fungsinyaa sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan undang-undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai... ### Isu Konstitusional Perkara ini membahas konstitusionalitas ketentuan dalam undang-undang yang diuji terhadap [[UUD 1945]]. ## Dampak Putusan ### Status Putusan Putusan ini memiliki status **Tidak Dapat Diterima**. ## Amar Putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 2. Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya atau setidak-setidaknya permohonan a quo tidak dapat diterima; 3. Menerima keterangan [[DPR]] RI secara keseluruhan; 4. Menyatakan [[Pasal 92 ayat (2) huruf c]] UU Pemilu tidak bertentangan dengan [[UUD 1945]]; 5. Menyatakan [[Pasal 92 ayat (2) huruf c]] UU Pemilu tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. Apabila Yang Mulia ## Constitutional Analysis ### Pengujian Konstitusionalitas Pengujian [[UU No. 7 Tahun 2017]] tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diuji terhadap [[UUD 1945]]. ### Pasal yang Diuji - [[Pasal 92 ayat (2) huruf c]] - [[Pasal 24 ayat (2)]] - [[Pasal 24]] - [[Pasal 92 ayat (1) huruf a]] - [[Pasal 29 ayat (1) huruf a]] ### Dasar Pengujian Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan yang diuji bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional dalam [[UUD 1945]]. ### Putusan Status: **Tidak Dapat Diterima** ## Referensi ### Peraturan Terkait - [[UUD 1945]] - Pengujian UU Kekuasaan Kehakiman --- *Generated from MKRI Decision Database* *Last Updated: 2018*

Pertimbangan Hukum (Ringkasan)

Pertimbangan Hukum Mahkamah - dalam Perkara Nomor [[8/PUU-VIII/2010]] yang mengujikan Undang-Undang No.. 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket [[DPR]], yang menyatakan bahwa: “Menimbang bahwa Mahkamah dalam menilai ada tidaknya kepentingan para Pemohon dalam pengujian formil UU 6/1954, akan mendasarkan kepada Putusan Nomor 27/PUU-VI... - Putusan [[MK]] Nomor 51-52-[[59/PUU-VI/2008]] yang menyatakan sebagai berikut: “menimbang bahwa Mahkamah dalam fungsinyaa sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan undang-undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai... ### Isu Konstitusional Perkara ini membahas konstitusionalitas ketentuan dalam undang-undang yang diuji terhadap [[UUD 1945]]. ## Dampak Putusan ### Status Putusan Putusan ini memiliki status **Tidak Dapat Diterima**. ##