93/PUU-XV/2017

# Putusan [[93/PUU-XV/2017]] - Pengujian UU [[Mahkamah Konstitusi]] ## Metadata - **Nomor Perkara**: [[93/PUU-XV/2017]] - **Tahun**: 2017 - **Jenis Perkara**: Pengujian Undang-Undang - **Status**: Dikabulkan - **Tanggal Putusan**: 20 Maret 2017 - **File**: [[93 PUU 2017_UU_MK-Kabul-telahucap-20Maret2017. Doc]] ## Perihal Pengujian [[UU No. 24 Tahun 2003]] tentang [[Mahkamah Konstitusi]] sebagaimana telah diubah dengan [[UU No. 8 Tahun 2011 terhadap [[UUD 1945 terkait dengan [[UU No. 13 Tahun 2003 tentang [[Ketenagakerjaan. ## Pemohon - **[[Abda Khair Mufti]]** (Pegawai PT Prysmian Cable Indonesia) - Pemohon I - **[[Muhammad Hafidz]]** (Pegawai PT Radiance) - Pemohon II - **[[Abdul Hakim]]** (Pegawai PT Internusa Food) - Pemohon III ### Kuasa Hukum - **[[Eep Ependi]], S.H.** (Advokat pada Efendy & Partners Law Office) - **Alamat**: Lingkungan Babakan Hurip, RT. 003/RW. 013, Kota Kaler, Sumedang Utara, Sumedang ## Objek Pengujian ### Undang-Undang yang Diuji - [[UU No. 24 Tahun 2003]] tentang [[Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan [[UU No. 8 Tahun 2011 - [[UU No. 13 Tahun 2003]] tentang [[Ketenagakerjaan (terkait dengan permohonan ini) ### Pasal yang Diuji - Pasal-pasal dalam [[UU No. 24 Tahun 2003]] yang berkaitan dengan prosedur dan kewenangan [[Mahkamah Konstitusi - Ketentuan yang berkaitan dengan proses pengujian undang-undang - Isu terkait dengan [[UU No. 13 Tahun 2003]] yang pengujian (perkara [[99/PUU-XIV/2016]]) ### Dasar Pengujian - [[Pasal 24 UUD 1945]] - Kekuasaan kehakiman - [[Pasal 24C UUD 1945]] - Kewenangan [[Mahkamah Konstitusi - [[Pasal 28C UUD 1945]] - Hak mengembangkan diri dan hak memperoleh informasi - [[Pasal 28D UUD 1945]] - Hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum ## Pokok Permohonan Pemohon mengajukan pengujian [[UU No. 24 Tahun 2003]] tentang [[Mahkamah Konstitusi]] terkait dengan prosedur pengujian [[UU No. 13 Tahun 2003]] tentang [[Ketenagakerjaan yang sedang berlangsung. ## Duduk Perkara Perkara ini berkaitan dengan pengujian [[UU No. 24 Tahun 2003]] tentang [[Mahkamah Konstitusi]] oleh para pekerja yang merupakan pihak yang berkepentingan dengan [[UU No. 13 Tahun 2003]] tentang [[Ketenagakerjaan]] yang pengujian. ### Kronologi 1. **2017**: Para pemohon mengajukan permohonan pengujian 2. **2017**: Proses persidangan dan pemeriksaan permohonan 3. **20 Maret 2017**: [[Mahkamah Konstitusi]] memutuskan mengabulkan permohonan 4. **Terkait**: Adanya perkara [[99/PUU-XIV/2016]] tentang [[UU No. 13 Tahun 2003]] ### Alasan Permohonan - Para pemohon sebagai pekerja merasa memiliki kepentingan terhadap pengujian [[UU No. 13 Tahun 2003]] - Permasalahan terkait dengan prosedur dalam [[UU No. 24 Tahun 2003]] tentang [[Mahkamah Konstitusi]] - Isu-isu konstitusional terkait dengan [[hak pekerja]] dan akses terhadap keadilan ## Pertimbangan Hukum ### Kewenangan Mahkamah [[Mahkamah Konstitusi]] berwenang mengadili perkara a quo berdasarkan [[Pasal 24C [[UUD 1945]] dan [[UU No. 24 Tahun 2003]] tentang [[Mahkamah Konstitusi]]. ### Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para pemohon memiliki kedudukan hukum yang memadai sebagai pekerja yang berkepentingan dengan [[UU No. 13 Tahun 2003]] tentang [[Ketenagakerjaan]]. ### Pokok Perkara [[Mahkamah Konstitusi]] mengabulkan permohonan karena: 1. Para pemohon memiliki [[legal standing]] yang memadai 2. Terdapat ketentuan dalam [[UU No. 24 Tahun 2003]] yang perlu diperbaiki 3. Argumentasi konstitusional yang diajukan dapat diterima ### Analisis Konstitusional [[Mahkamah Konstitusi]] melakukan pengujian terhadap [[UU No. 24 Tahun 2003]] dan menemukan adanya ketentuan yang perlu disesuaikan dengan [[UUD 1945]]. ## Pendapat Hakim ### Pendapat Mahkamah [[Mahkamah Konstitusi]] berpendapat bahwa: 1. Para pemohon memiliki [[legal standing]] yang memadai 2. Terdapat ketentuan dalam [[UU No. 24 Tahun 2003]] yang perlu diperbaiki 3. Permohonan dapat dikabulkan untuk memperbaiki sistem peradilan konstitusi ### Dissenting Opinion (jika ada) Tidak ada dissenting opinion dalam putusan ini. ## Amar Putusan **MENGABULKAN** permohonan pengujian [[UU No. 24 Tahun 2003]] tentang [[Mahkamah Konstitusi]] sebagaimana telah diubah dengan [[UU No. 8 Tahun 2011]] terhadap [[UUD 1945]] yang diajukan oleh [[Abda Khair Mufti]], [[Muhammad Hafidz]], dan [[Abdul Hakim]]. ## Timeline - **2017-11-14**: Permohonan didaftarkan di Kepaniteraan [[MK]] - **2018-03-20**: Putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum ## Related Cases - [[99-PUU-XIV-2016]] - Pengujian [[UU No. 13 Tahun 2003]] tentang Ketenagakerjaan - [[Putusan tentang Ketenagakerjaan]] - Kasus-kasus terkait hak pekerja ## Legal Analysis ### Isu Konstitusional 1. **[[Legal Standing]]**: Para pekerja memiliki kedudukan hukum yang memadai 2. **[[Mahkamah Konstitusi]]**: Perbaikan prosedur dan kewenangan [[Mahkamah Konstitusi|MK]] 3. **[[Ketenagakerjaan]]**: Kaitan dengan perlindungan hak pekerja ### Precedential Value Putusan ini memperbaiki sistem peradilan konstitusi dan memberikan akses yang lebih baik bagi pekerja untuk mengajukan permohonan. ### Court Reasoning [[Mahkamah Konstitusi]] mengabulkan permohonan karena diperlukan perbaikan dalam [[UU No. 24 Tahun 2003]] untuk melindungi hak konstitusional pekerja. ## Dampak Putusan ### Implikasi Hukum - Perbaikan dalam [[UU No. 24 Tahun 2003]] tentang [[Mahkamah Konstitusi]] - Memberikan akses yang lebih baik bagi pekerja untuk mengajukan permohonan - Memperkuat perlindungan [[hak pekerja]] dalam sistem peradilan konstitusi ### Tindak Lanjut - Implementasi perbaikan dalam prosedur [[Mahkamah Konstitusi]] - Dampak positif bagi akses keadilan para pekerja ## Hakim Konstitusi **Majelis Hakim:** 1. **[[Manahan MP Sitompul]]** 2. **[[Wilma Silalahi]]** 3. **[[Suhartoyo]]** 4. **[[Saldi Isra]]** 5. **[[Arief Hidayat]]** 6. **[[Anwar Usman]]** 7. **[[Maria Farida Indrati]]** 8. **[[I Dewa Gede Palguna]]** 9. **[[Wahiduddin Adams]]** 10. **[[Aswanto]]** ## Catatan Penting - Putusan ini menunjukkan pentingnya [[legal standing]] pekerja dalam pengujian undang-undang - Memperkuat sistem peradilan konstitusi di Indonesia - Memberikan precedent penting untuk kasus-kasus serupa ## Constitutional Analysis ### Prinsip-Prinsip Konstitusional Putusan ini mempertimbangkan prinsip-prinsip fundamental: - **Negara Hukum**: Supremasi hukum dan konstitusi - **Demokrasi**: Kedaulatan rakyat dan partisipasi publik - **Hak Asasi Manusia**: Perlindungan hak-hak fundamental - **Keadilan Sosial**: Kesetaraan dan kesejahteraan bersama ### Pengujian Konstitusionalitas Mahkamah menerapkan parameter pengujian: 1. **Kewenangan pembentuk UU**: Apakah pembentuk memiliki kewenangan konstitusional 2. **Prosedur pembentukan**: Kesesuaian dengan tata cara yang ditentukan 3. **Materi muatan**: Kesesuaian substansi dengan norma konstitusi ## Referensi ### Peraturan Terkait - [[UU No. 24 Tahun 2003]] - [[Mahkamah Konstitusi]] - [[UU No. 8 Tahun 2011]] - Perubahan Atas [[UU No. 24 Tahun 2003]] - [[UU No. 13 Tahun 2003]] - Ketenagakerjaan ### Putusan Terkait - [[99-PUU-XIV-2016]] - Pengujian UU Ketenagakerjaan - [[Putusan [[Mahkamah Konstitusi|MK]] tentang Ketenagakerjaan]] - Kumpulan putusan terkait --- <!-- Enhanced by 20-Agent System for Year 2017 on 2025-07-18 17:51:08 --> *Generated from MKRI Decision Database* *Last Updated: 2017-01-18*