93/PUU-XIII/2015

SALINAN PUTUSAN Nomor 93/PUU-XIII/2015 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh: Nama : Ir. Benny Setiady Rasman Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Jalan Puskesmas Nomor 15 RT/RW 006/006 Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 28 Juli 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 29 Juli 2015 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 198/PAN.MK/2015 yang dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 93/PUU-XIII/2015 pada tanggal 6 Agustus 2015, yang selanjutnya diperbaiki dengan permohonan bertanggal 28 Agustus 2015 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Agustus 2015, dan diperbaiki lagi dengan permohonan bertanggal 28 Agustus 2015 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 September 2015, menguraikan hal-hal sebagai berikut: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 2 1. Kewenangan Mahkamah 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. 2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.” 3. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk (a) menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 4. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Rl Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaga Negara Rl Nomor 5076) menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945”. 2. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon: 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 beserta penjelasannya menyatakan, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga Negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuaan Republik Indonasia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara.” 2. Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Putusan Nomor ll/PUU-V/2007 telah menentukan 5 (lima) Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 3 syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003, sebagai berikut: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan UUD1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi; 3. Bahwa Pemohon sebagai perorangan warga Negara Indonesia berdasarkan bukti KTP dan bukti Laporan Pengaduan telah memenuhi kualifikasi kedudukan hukum (legal standing) dan memiliki kepentingan untuk menyampaikan hak uji materiil (judicial review) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Pasal 28I ayat (2) berbunyi, “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. 4. Bahwa Pemohon membuat Buku Patriotisme Masa Depan (P3), Harus Jujur Dan Selaras Apa Yang Ditulis Dengan Tindakan, dalam hal melangkah hal-hal “Tidak menerima yang tidak benar”, dan sesuai tuntunan agama agar hidup di dunia tidak “diam”, pernah mengirim surat beberapa ketidaksetujuan Pemohon ke Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (P4) dan mengirim lagu-lagu ciptaan Pemohon (P5) “Tanah Airku Indonesia” karena kurang setuju dengan beberapa kata yang ada Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 4 pada Lagu Indonesia Raya yang kami sampaikan alternatif untuk diperbaiki kepada beliau. 5. Legal standing Pemohon khusus untuk UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 114 ayat (2), adalah proses hukuman mati bagi kurir (bukan gembong/perencana/pembuat narkotika) yang dilakukan pada Mary Jane tidak menjamin anak cucu Pemohon tidak beredarnya narkotika di kemudian hari, bila tidak memutus rantai pada si perencana/pembuat dan orang-orang yang terlibat dalam jaringan peredaran narkotika itu sendiri. 6. Peristiwa konkrit yang terjadi pada anak salah satu Direktur Badan Usaha Milik Negara, bermain pada satu diskotik di Jakarta pada waktu dia berumur 17 tahun. Anak pejabat yang masih polos dan percaya diri di service oleh sekelompok orang sedemikian rupa dan dia tidak menyadari bahwa service yang dilakukan mempunyai suatu rencana yang sangat akurat. Dia ditraktir makan, minum dan ditemani wanita-wanita manis dituntun ketemu dari kota Jakarta sampai Bali dengan memakai transportasi umum. Sampai di Bali dia dijemput oleh seorang wanita yang turun dari mobil Mercy mengantar dia menginap di hotel berbintang sambil menunjukkan kepada pemuda tersebut, seluruh foto-fotonya selama perjalanan dari Jakarta sampai Bali. Dia tidak diperbolehkan membuka satu paket yang dititipkan pada dia, yang akhirnya diberitahu setelah sampai di Bali adalah 3 kg heroin. 7. Pemohon menyimpulkan bahwa gembong adalah kelompok orang yang membuat dan merencanakan pengiriman narkotika dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang telah mengedarkan berkali-kali tanpa dapat disentuh pihak penegak hukum. Dengan demikian, dari contoh di atas bila Indonesia ingin memberantas gembong sampai ke akar-akarnya dan Indonesia dalam kondisi darurat narkoba, maka semua orang yang berkomunikasi dengan Mary Jane, yang memberi tiket, orang yang ditemukan di Indonesia dapat ditangkap melalui kondisi darurat narkoba, tanpa dua alat bukti, karena terlibat di dalam pengiriman narkotika ke Indonesia dan harus segera ditumpas habis, cukup dengan hukuman kurungan minimal 10 tahun, maka peredaran narkoba akan segera berakhir di bumi pertiwi ini. Sehingga orang yang membawa tangan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 5 narkotika merupakan objek penipuan dipergunakan sebagai saksi untuk mencari semua orang-orang yang berhubungan dengan pembawa narkoba, jangan dibunuh atau Engine yang disisipin Narkoba di bumi hanguskan? Orang yang tertipu Pasal 378 KUHP dapat dibebaskan. 8. Legal standing untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang akan menjadi Undang-Undang setelah disahkan DPR, yang menyebabkan generasi sekarang dan anak cucu harus dibebani utang-utang negara, yang di dalam istilah sehari-hari dikatakan “besar pasak daripada tiang” dan rakyat sama sekali tidak mengetahui utang tersebut digunakan untuk apa?, bila dibeli aset di Amerika atau di Jepang yang memberikan profit yang tinggi, mungkin disetujui rakyat. 9. Peristiwa 1998, dimana Presiden Soeharto menyatakan utang negara bisa dibayar dengan aset BUMN pada saat itu, ternyata setelah KURS dollar dari Rp.2000,- menjadi Rp.15.000,- Negara pada posisi seperti Yunani sekarang menjadi negara bangkrut, karena sudah direncanakan dengan rapi oleh investor atau mafia asing. Karena sebelum tahun 1998 investor asing memberikan pinjaman dengan syarat mudah kepada pengusaha- pengusaha Indonesia. Mafia keuangan mereka tentu mengetahui jumlah dollar yang harus dibayarkan pada waktu tahun 1998, karena pinjaman harus diikuti dengan waktu pembayaran yang tegas yang harus dibayar oleh peminjam. Sekalipun pengusaha dan Pemerintah Indonesia telah memegang dollar untuk pembayaran utang-utang mereka yang telah jatuh tempo. Bila Otoritas Bank of America menggantikan seri dollar yang berlaku dan seri baru yang berlaku ditahan oleh Negara mereka, maka terjadi teori ekonomi permintaan jauh lebih besar dari yang menjual, maka kurs dollar akan bergerak tidak terkendali. Negara kesatuan ini akan dapat dihisap asetnya sampai habis dari utang yang berbentuk dollar. Pemerintah, Pengusaha Ciputra pada tahun 1998 menangis karena hasil usahanya selama 30 tahun sudah bangkrut dan juga Pengusaha lain banyak yang berhutang dalam dollar posisinya hampir sama, yaitu dalam kondisi bangkrut, karena utang lebih besar dari aset yang dipunyai. Rakyat pada waktu itu menyumbang perhiasan kepada Soeharto, kondisi tetap tidak terkendali karena disebabkan pinjaman yang berdasarkan mata uang asing dollar. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 6 10. Legal standing untuk utang negara dan surat utang (SUN atau KUK) negara. Pemohon sangat keberatan bila hutang yang dibuat oleh negara harus dibebani kepada anak cucu pemohon, yang tidak melakukan pinjaman apa-apa tetapi dibebani utang negara. Pejabat-pejabat negara mengatakan ratio pembayaran utang dengan pendapatan Indonesia yang melebihi 2.000 Trilliun, masih sangat aman sehingga pinjaman dan utang negara dilakukan dan akan membuat utang dalam seri dollar lagi. Rakyat miskin tetapi mereka tidak punya utang, kenapa Pemerintah membuat utang? 11. Legal standing untuk ijin mendirikan bangunan. Manusia adalah makhluk satu-satunya didunia ini yang ditugaskan agar merawat bumi agar menjadi lebih baik untuk waktu yang akan datang, pernah mengirimkan buku dengan judul Indonesia Sebagai Perintis Penurunan Pemanasan Global (P7) kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Yang ditindaklanjuti dengan janji beliau di pertemuan Oslo dan Denmark dengan janji menurunkan polusi gas CO2 sekian persen (Pemohon sulit mencari literatur janji Presiden di dunia Internasional). Pemohon telah mengirimkan kepada tim transisi Joko Widodo baik kepada Presiden dan Wakil Presiden dan kepada Gubernur DKI Jakarta (P6) untuk membangkitkan energi listrik dari sinar matahari sebesar 150.000 Mega Watt tanpa menghasilkan polusi gas CO2. Satu program ini saja cukup mensejahterakan rakyat Indonesia, karena dengan program ini rakyat berpotensi mendapat pendapatan pasif sebesar Rp.2.250 trilliun/tahun lebih besar dari RAPBN Negara. Pemohon berkeberatan dengan cara-cara Dinas Tata Kota yang datang ke rumah Pemohon dengan cara-cara yang tidak etis, membentak-bentak tukang kami beramai-ramai (lebih kurang 5 orang) yang sedang bekerja di luar jam kerja dengan pakaian dinas. Masyarakat sudah sangat menyadari, yang berarti pejabat negara sedang melaksanakan UUD yang artinya Ujung-Ujungnya adalah Duit. Padahal Pemohon sedang melakukan percobaan pemasangan solar cell, 5 meter di atas atap rumah yang ada, karena rumah tetangga yang dibangun lebih kurang 2 tahun yang lalu 5 meter lebih tinggi dari rumah Pemohon, yang menyebabkan keramik lantai dua kamar tidur pecah-pecah naik sekitar 20 sampai 30 cm. Pernah beberapa bata jatuh ke rumah mereka, karena ibu guru yang kos tempat Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 7 saya menyenggol bata yang sedang dibangun, menanyakan dengan kasar pada saya persoalan bata yang jatuh, langsung saja saya jawab, “Rumah kamu yang kamu buat setinggi ini, dimana gempa di Aceh 2004, dan gempa 30 September 2009 merubuhkan semua rumah yang lebih dari 2 lantai (P8), dan akan rubuh ke samping dan dapat menimpa rumah saya bagaimana? Sila kedua Pancasila, yang berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, seharusnya orang yang lebih muda wajib menghormati yang lebih tua, apalagi saya seumur dengan bapak mereka, pernah seseorang saya tegur karena bergaul dengan orang yang menggelapkan uang saya (P9), mengatai-ngatai saya dengan nama-nama binatang, Sdr Mukri sepertinya punya backing tentara, sehingga Pemohon menyelesaikan pekara penggelapan yang dilakukan memakai surat kuasa pada Tim Buru Sergap Polisi Kelapa Gading, ternyata mereka dipindahkan dari Kelapa Gading dan akhirnya saya laporkan ke Polisi Bapak Budiarta Polsek Kelapa Gading, dan bukti asli usaha Pemohon telah diserahkan kepada beliau dan beliau tidak memberikan surat laporan kepada saya? dan Sdr Mukri ini menantang saya “Silahkan lapor ke Polisi”. Tiga bulan yang lalu saya membantu tetangga sebelah rumah, karena rumahnya mau dijual jadi saya bantu masukkan ke harian Pos Kota dan harian Kompas. Dibalaskan dengan kabar yang sangat menggembirakan hati, kami sudah cocok pada rumah yang Bapak iklankan dan akan mengirimkan DP Rp.50 juta sebagai tanda jadi, dan meminta nomor rekening saya. Ada yang berjanji mentransfer Rp.5 juta dan Rp.10 juta. Tetangga saya sudah tersenyum simpul saja dan mau memakai Rp.30 juta dulu, ternyata Bapak yang berjanji mengirimkan uang ke rekening saya menelepon saya “Bapak mau menipu saya ya?, saya sudah kirim Rp.50 juta kok Bapak diam saja, saya laporkan Bapak ke Polisi. Saya jawab “Silahkan datang ke rumah bawa bukti transfer kamu, memangnya saya takut ke polisi?” Teman wanita se- RW tertipu Rp.500 juta karena ingin mendapat dana pinjaman Rp.20 milyar. Enam bulan lalu saya pasang iklan mencari partner usaha, dijawab dengan “Kami mempunyai banyak fasilitas yang Bapak mau, tinggal pilih saja, nanti saya suruh orang saya ketemu Bapak sama-sama berangkat ke Bandung naik kereta api, dan kebetulan anak saya juga mau kembali ke Bandung. Sampai di stasiun orang yang ditemui menyatakan sebagai Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 8 karyawan kereta api dan akan membeli tiket bertiga, dan setelah menerima uang tidak pernah muncul di hadapan saya. Nomor Bapak yang dari Bandung saya telepon dan terdengar nada tu la lit. Saya sadar saya telah tertipu, dan langsung pulang. Sebelumnya ada penipu yang menjanjikan dana pinjaman sebesar Rp.400 juta asal memberikan dana 2,5% terlebih dulu, karena dia tinggal di depan rumah Pemohon, disepakati Rp.10 juta untuk dana pinjaman Rp.400 juta. Akhir bersama- sama dengan beberapa orang yang juga tertipu, kami menangkap penipu tersebut, menahannya di kantor RW. Dilaporkan di Polsek Kelapa Gading, dipelajari Polisi Kelapa Gading (yang menurut Pemohon, penipu ini tidak ada duit) laporan kami tidak digubris, lain dengan penipuan calon PNS yang milyaran, ditangani polisi sampai masuk Televisi, karena uang yang didapat dari Penipu, yang tertipu tak pernah dibagi yang seharusnya dibagi secara persentase, atau dimasukkan ke SUN atau SUKUK yang berbunga 10% sampai 12% dikembalikan kepada yang tertipu dengan nomor undian. Pernah mengajak pebisnis wanita Singapura untuk bekerja sama, menyampaikan kepada Pemohon “Tidak berani menginjak Indonesia kecuali sampai Batam. Jakarta adalah kota ternyaman dengan nomor urut 114, pantas tidak diinginin oleh wanita pebisnis tersebut, banyak sekali penipu-penipu dimana-mana yang diproses Kepolisian. Apakah Pariwisata akan dapat maju di Indonesia dengan kondisi sikap-sikap rakyat yang kasar dan menipu seperti ini?, Pemohon adalah Mantan Chief Inspector Pembangunan Pabrik Pupuk Iskandar Muda, dipersiapkan Bapak Agil, Direktur Jenderal Kimia Dasar, menyiapkan kami sebagai tenaga andalan Indonesia dengan fasilitas yang sama dengan anggota DPR, karena para pejabat negara bertengkar terus seperti Kepolisian dengan KPK yang ribut masalah yang kecil-kecil (terlalu besar gaji Bapak-bapak kalau memproses pekara-pekara yang kecil), program kami batal/tidak terlaksana, tetapi sekarang bersama-sama MK, mencoba membangun Indonesia. Pemohon dan Bapak Hakim yang Mulia sebenarnya putra-putri Indonesia yang terbaik pantas fasilitas dan gajinya harus sama dengan anggota DPR. Dan Pemohon pasti bisa membangun kerangka panel solar cell di atap rumah, tanpa mengganggu kemerdekaan orang lain. Jangan sampai pejabat Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 9 memeras rakyat dengan modus “peraturan” surat mendirikan bangunan, yang rencana Pemohon mau dipasang pada 50 juta rumah. 12. Legal standing untuk hak cipta lagu, musik, dan video. Sudah berpuluh tahun di pusat Kota Jakarta, album yang dibuat para musisi dan artis yang harus menghabiskan puluhan sampai ratusan juta, bila ditambah dengan biaya promosi radio dan televisi bisa menghabiskan dana bermilyar-milyar, enak saja di-copy dan dijual Rp.5.000,- per CD. 3. Pokok Permohonan 1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam kewenangan MK, dan kedudukan hukum Pemohon sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok permohonan ini; 2. Bahwa hukum hadir untuk para pencari keadilan dengan paradigma tersebut maka apabila para pencari keadilan menghadapi suatu persoalan hukum, maka bukan “para pencari keadilan yang disalahkan” melainkan para penegak hukum harus berbuat sesuatu terhadap hukum yang ada, termasuk meninjau asas/norma, doktrin/subtansi serta prosedur yang berlaku termasuk proses urutan hukuman mati dan proses laporan masyarakat di kepolisian yang akan dieksekusi atau diproses sesuai hukum yang berlaku. Khusus laporan pemohon di Kepolisian Jakarta Utara disimpulkan penegak hukum dalam laporannya sebagai tindakan tidak menyenangkan yang pasal-pasalnya telah dihapuskan MK. Oknum ini dapat diberi penghargaan cum laude dalam merekayasa pekara pidana, merubah kata penganiayaan menjadi tindakan yang tidak menyenangkan agar diubah atas kewenangan MK dengan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji tindakan oknum penegak hukum bersama-sama kroni-kroninya terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28I ayat (2) yang berbunyi, “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. 3. Pemohon sudah mendapatkan apa yang diinginkan oleh fasilitas dan tanggapan atas surat pengujian yang Pemohon tujukan kepada MK, dua jempol untuk MK dan KPK dalam soal menanggapi surat-surat yang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 10 pemohon kirimkan dan akhirnya tetap berlanjut sampai sekarang. Menjawab surat adalah kualitas etika dan moral dan end of clossure atau menyelesaikan suatu pekerjaan sampai benar-benar selesai. 4. Untuk UU Narkotika sesuai dengan asas UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) agar keadilan dapat dicapai pemohon ingin pembawa narkoba Mary Jane hukumannya dibatalkan atau ditangguhkan, karena Orang-orang yang terlibat memanfaatkan Mary Jane atau semua orang yang berhubungan dengan Mary Jane yang sebenarnya gembong atau pengedar sebenarnya dan mungkin telah berkali-kali melakukan pengiriman ini, tidak dikejar oleh penegak hukum, dengan keadaan Indonesia dalam kondisi darurat narkoba, maka semua orang yang berhubungan dengan Mary Jane dihukum minimal 10 tahun, agar kapok melakukanya lagi di kemudian hari? Sama seperti terdapatnya sabu-sabu pada peralatan engine, tas yang dikirim, Polisi mencari siapa yang terlibat dengan pengiriman tersebut. Penegak hukum harus mengejar penjahat intelektualnya bukan si pembawa yang dapat diibaratkan peralatan engine yang disisipi narkoba. Apakah dengan cara membumihanguskan engine, adalah cara-cara mencegah peredaran narkotika secara tuntas di Indonesia? 5. Bila ditinjau dari instrumen hukum international, hukuman mati bertentangan dengan Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Pasal 6 ayat (1) Kovenan Internasional Hak Sipil Politik. Berdasarkan Pasal 3 DUHAM “Setiap orang berhak atas kehidupan, kemerdekaan, dan keamanan pribadi”. Bentuk yang paling ekstrim dari pelanggaran hak untuk hidup ini ialah pembunuhan atau melukai jasmani atau rohani dari seseorang ataupun dari kelompok. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil Politik yaitu Pasal 6 ayat (1) pada setiap insan manusia melekat hak untuk hidup. Hak ini harus dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun insan manusia yang secara gegabah boleh dirampas kehidupannya. Terlampir argumentasi Pemohon (P-10) yang tidak sempat diserahkan pada sidang pertama tanggal 20 Agustus pada Bapak-Bapak Hakim yang saya muliakan. 6. Untuk proses penganiayaan yang dilakukan pada Pemohon yang pada akhirnya tidak dapat diproses karena memakai delik aduan “tindakan yang tidak menyenangkan” yang pasal-pasalnya telah dibatalkan oleh Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 11 Mahkamah Konstitusi. Pemohon mengharapkan penyelesaian masalah pelanggaran UU atau Konstitusi di masa depan, sudah tidak pas lagi bila pelayanan ini dilayani dari orang-orang yang berlatar belakang militer, apalagi KKN masih sangat kental di tubuh Kepolisian Republik Indonesia dan pada acara Mata Najwa, terbukti mereka melakukan penganiayaan yang dituntut rakyat harus dihukum, dan tidak pernah terlaksana (kebal hukum). Untuk waktu ke depan seharusnya menurut Pemohon harus lansung di bawah Mahkamah Konstusi (ibu kandung dari persoalan UU/konstitusi). Sama seperti wisatawan Australia yang melaporkan pemerasan yang dilakukan Polisi Bali sebesar $.25.000 dengan alasan mengganggu ketertiban ke Duta Besar Republik Indonesia di Australia. Berarti dari mana saja laporan pelanggaraan dapat disampaikan, asal ada kesungguhan pejabat-pejabat negara menindaklanjutinya dengan etika dan moral yang benar. Teori Matrix Organization salah satunya adalah bahwa setiap pejabat negara dapat berfungsi dan berwenang ke Kementerian lain atau ke Departemen lain, dan juklak-nya untuk sekarang ini hanya Pemohon yang mengetahuinya. Polisi dapat dilibatkan kalau MK membutuhkan seperti Gubernur DKI memakai tenaga Satpol PP dan tentara sekalipun bisa dilibatkan yang filosofinya khusus hanya untuk pengamanan proses. Cobalah MK melihat kondisi pelayanan pelaporan masyarakat ke setiap Kepolisian Republik Indonesia, dimana Polisi yang berpangkat rendah yang hanya ditugaskan hanya sebagai “penerima laporan“, bagaimana bila situasi yang dihadapi adalah seorang wanita yang diperkosa yang ingin dibunuh oleh pelakunya karena ingin menghilangkan bukti kejahatannya? Apa yang dapat dilakukan oleh seorang Polisi yang hanya berpangkat rendah bertugas sebagai “penerima laporan”? Rakyat yang berkapasitas Arnold Schweneiger yang dapat menyelesaikan pekaranya di Kepolisian Republik Indonesia. 7. Untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dimana Pemohon ingin membandingkan pada kondisi skala kecil dimana Pemohon memberikan pendapatan pasif kepada anak cucu. Rumah Pemohon yang sepuluh tahun lalu berharga Rp.600.000.000,- dan sekarang menjadi 3 milyar rupiah bukan disyukuri dengan menambah utang Pemohon kepada bank malahan Pemohon telah melunasi hutang-hutang yang ada walaupun Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 12 Pemohon adalah jobless dari 5 tahun yang lalu. Bila ada tekad dan kemauan yang kuat, impian dapat tergapai. Semboyan increase productivity 10% you will increase profit 100%, dimana rumah Pemohon direnovasi secara mandiri, jadi tukang bila sudah tidak ada uang dan menjadi knek untuk melakukan pekerjaan yang membutuhkan pekerjaan lebih dari seorang. Kamar yang sudah dapat disewakan adalah 10 kamar dari rencana sebanyak 60 kamar dan telah menghasilkan penghasilan pasif sebesar ±7 juta rupiah per bulan. Pada awal pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono APBN adalah sebesar ± empat ratus triliyun, kondisi sekarang APBN ± dua ribu lima ratus triliyun, sudah sepantasnya dengan pendapatan yang sedemikian besar Indonesia dapat menyelesaikan hutang-hutang negara Republik Indonesia secepatnya yang dapat setiap saat membangkrutkan negara. Pemohon mengharapkan MK mengingatkan, RAPBN yang disahkan DPR bila besar pasak daripada tiang dapat dibatalkan oleh MK. Karena bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Dan Pasal 28I ayat (2) berbunyi, “setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Siapa yang memanfaatkan utang tersebut adalah yang harus membayar, bukan dibebankan kepada seluruh rakyat. Peraturan Bank Indonesia yang mengharuskan rakyat, memakai rupiah dalam setiap transaksi, kenapa peraturan tersebut tidak berlaku untuk proses pinjam meminjam bagi pengusaha-pengusaha Indonesia. Sehingga mereka meminjam uang dollar? Kenapa Bank Indonesia menyembunyikan uang yang mangkal beratus-ratus trilliun di Bank Indonesia? Apa manfaatnya Pak Gubernur bagi rakyat? Kalau saya Wakil Presiden (P-11) dan sekaligus harus menjabat Gurbernur Bank Indonesia sebagai policy maker, Gubernur adalah deputy dan akan memerintahkan kepada deputy dipinjamkan kepada pengusaha-pengusaha Indonesia untuk program membangun 1.000 mal di luar negeri. Uang yang dipinjamkan kepada pengusaha akan menjadi aset dollar di kemudian hari. Dan bila satu mall Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 13 terdiri 1.000 kios, dan satu kios memerlukan 5 pekerja, maka ada 5 juta peluang kerja di luar negeri dengan direkturnya adalah orang Indonesia. 8. Untuk penurunan pemanasan global Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah berjanji dengan wakilnya pada waktu itu Bapak Budiono, dimana pemohon mengingatkan Wakil Presiden melalui buku Pemohon “Tidak Ada Yang Pantas Jadi Wakil Presiden Kecuali Saya” (P-12). Maka program rencana pembangkit listrik tiga puluh lima ribu mega watt yang direncanakan Pemerintah tidak boleh menghasilkan polusi gas CO2 karena janji yang telah disampaikan tidak boleh dengan melakukan program yang memperbesar gas CO2 di kemudian hari. Oleh sebab itu bila program pembangkitan listrik yang 35.000 megawatt, bila menghasil gas CO2 agar dibatalkan MK karena bertentangan dengan janji Presiden ke-6 RI, yang merupakan aturan yang harus dijalankan pemerintahan selanjutnya. 9. Usulan Pemohon untuk melaksanakan program pembangkit listrik mikro pada atap 50 juta rumah (P-8), tidak ditanggapi oleh pemerintah sebesar 150.000 megawatt. Maka Pemohon sekarang akan menjalankan program energi solar cell itu sendiri dan telah mengajak teman yang jauh lebih besar kemampuannya untuk mulai memanfaatkan solar cell untuk keperluan Indonesia di masa depan, yang akan ke Jerman dan Amerika mencari pabrik solar cell untuk di-assembling dan akhirnya diproduksi di Indonesia. Sangat lucu Amerika yang tidak mau berjanji di pertemuan international, telah membangun energi solar usulan Pemohon sebesar 34% dari komsumsinya. Untuk Indonesia baru dimanfaatkan untuk 50 pulau terluar yang sebentar lagi akan diresmikan Presiden Joko Widodo. Memasang tiang untuk panel solar dengan dana yang sangat terbatas, dan masih harus mereka-reka cara pemasangannya tidak mungkin dengan proses surat ijin mendirikan bangunan. Dengan kebebasan ini, rakyat akan terbebas dari hukum dan pemasangan solar cell akan diharapkan dapat menjamur seperti perkembangan musik di Indonesia, coba kalau Pemerintah membuat peraturan bahwa yang membuat lagu harus ada ijin, beginilah kira-kira posisi Indonesia semua orang dapat ditangkap kalau berbuat sesuatu sehingga diam adalah yang paling aman untuk tidak berhubungan dengan penegak hukum Indonesia. Pemasangan solar cell di Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 14 rumah-rumah akan mengurangi konsumsi listrik PLN. Pada waktu pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono listrik PLN disubsidi Pemerintah sebesar 80 trilliun. Pemohon bertekad rakyat mandiri dalam pengadaan energi malahan bisa surplus, karena Pemohon (Sarjana Elektro ITB Bandung) sanggup men-suply listrik perumahan ke jaringan PLN. Bila selama ini rakyat harus membayar listrik, Pemohon ingin merubahnya paradigma di masa depan, dimana PLN lah yang membayar ke masyarakat yang menghasilkan listrik di atap-atap rumahnya, dan rakyat diberdayakan agar mandiri di dalam investasi, teman Pemohon mempunyai rumah kos dengan kapasitas 60 kamar akan mengubah pemakaian listriknya dari PLN ke energi solar yang teknologi akan dibantu sepenuhnya oleh Pemohon, tanpa pinjaman dari luar negeri dengan cara ini diharapkan rakyat yang tidak mampu, bisa mendapatkan pinjaman ke bank-bank Indonesia untuk membangkitkan sendiri energi yang dibutuhkan. Indonesia terlalu banyak peraturan sehingga kemerdekaan rakyat terganggu, sehingga takut untuk berbuat sesuatu karena sewaktu- waktu dapat ditangkap penegak hukum. Filosofi hukum/konstitusi yang paling benar adalah pada negara yang telah memerdekakan dirinya, adalah rakyat dilarang mempergunakan kemerdekaannya bila mengganggu kemerdekaan orang lain. Orang bukan untuk hukum/peraturan. Peraturan yang dibuat untuk manusia, bila tidak bermanfaat untuk manusia lagi agar dibatalkan oleh MK. 10. Untuk perlindungan hak cipta, anak remaja Indonesia tidak lagi mempunyai rasa bersalah meng-copy, meminta puluhan ataupun ratusan lagu ke handphone pribadinya yang dibuat oleh pencipta dengan susah payah dan dengan uang yang tidak sedikit. Ditambah dengan kampanye Presiden Joko Widodo atas produk kreatif dan berjanji melakukan e- purchasing, seharusnya seluruh SD, SMP, SMA dan SMK yang berjumlah 200.000 diseluruh Indonesia dibangun perpustakaan musik dengan cara e- purchasing. Rakyat Indonesia atau pelajar Indonesia boleh mendengar musik di perpustakaan secara gratis yang telah dibeli Kementerian Pendidikan sama dengan harga CD bajakan yaitu sebesar Rp.500,- per lagu. Sehingga program ini akan menghargai pembuat musik Indonesia untuk perpustakaan SD, SMP, SMA, dan SMK sebesar Rp.100 juta/lagu Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 15 potong pajak 20%. Dan kami akan dapat menggemparkan dunia dengan kemampuan kesenian kami, yang akan menghasil pundi-pundi dollar di masa depan. Pemohon merencanakan meminjam/menyewa kapal terbang Presiden untuk shooting lagu dalam Album “The Best Instrumentalia for My Love Country Indonesia dan Amerika”. Setiap Pelajar yang meng-loading lagu yang diperlukan untuk latihan tari atau film langsung dikenakan e-purchasing seperti janji Joko Widodo. Program ini untuk menghentikan proses pembajakan dan diselesaikan dengan cara-cara pendidikan di bangku sekolah, membangun akhlak manusia dan menghargai karya putra putri anak bangsa dengan cara-cara tepat dan benar (tidak merampas hak pencipta dan pembuat) dan akan menghasilkan pajak yang luar biasa bagi Negara Republik Indonesia di kemudian hari. 11. Yang terakhir, RI sering dikatakan sebagai negara ibu pertiwi, sehingga mengharapkan para Hakim MK diisi mayoritas oleh ibu-ibu (diharapkan berkepribadian mulia yang tertulis pada pedoman patriotisme masa depan), hingga lebih nyaman bagi rakyat yang sedang gundah gulana, karena rakyat dipukul, dibentak oleh bangsa sendiri dan hampir ditahan dan dipenjara oleh Polisi Kota Padang dengan membawa surat kuasa (P-13 dan P-14), dengan alasan mengganggu ketertiban, (sepertinya sama dengan cara polisi Bali ke wisatawan Australia). Pemohon suka berkumpul pada kelompok anak-anak muda, untuk diarahkan agar mereka lebih berproduktif dan sebagai instruktur siswa SMK Jakarta Utara, melalui training patriotik yang dibiayai Dinas Pendidikan Jakarta, pernah curhat kepada mereka tentang kejadian Pemohon yang hampir ditahan oleh Polisi Kota Padang. Lalu mereka tertawa-tawa kepada Pemohon, lalu saya bertanya kepada mereka “Kenapa kamu tertawa?” lalu mereka jawab dengan santai “Masa Bapak tidak tahu, meterai Bapak Rp.6.000,- meterai dia Rp.6 juta dibawah meja! Mana yang lebih kuat?” Lalu mereka menanyakan kepada saya “Bapak tahu ga Pancasila sila pertama dan kedua?“ “Apa?,” jawab saya. Lalu mereka menjawab, “Keuangan yang Maha Kuasa” dan sila kedua “Kemanusiaan yang Badil dan Biadap.“ Pemohon terdiam dan tidak dapat melupakannya sebagai orang yang sangat menghargai karya putra terbaik Indonesia Bung Karno yaitu Pancasila. Belakangan reaksi mereka lebih keras lagi, sangat tidak senang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 16 mendengar dengan kata “polisi”, sampai-sampai mereka meninggalkan saya dengan marah dan penuh emosi karena Pemohon masih berbicara tentang Polisi. Pemohon membuat lagu “Kuharus pergi“ bagi kakak saya Dr. Widyarman yang memegang/menguasai Hotel Mariani Padang, Jalan Bundo Kandung 35, karena harus pergi dari aset tersebut yang bernilai lebih kurang 20 milyar dan Pemohon adalah salah satu ahli waris dari 7 bersaudara. Untuk oknum Polisi yang membuat warga negara ada yang kebal hukum di Indonesia, Pemohon juga akan membuat satu lagu yang dipersiapkan sebaik dan seindah mungkin dengan syair dan judul “Aku tak bisa” dengan syair, “Sesungguhnya aku tak rela meninggalkanmu, tapi memang ini yang harus kukatakan kepadamu. Seandainya waktu dapat terulang kembali, takkan kuulangi untuk yang kedua kalinya. Aku tak bisa mencintaimu lagi, maafkanlah diriku yang telah melukai hatimu. Aku tak bisa …. aku tak bisa ….” 12. Yang diminta adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 114 ayat (2), menjadi “Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).” Karena bertentangan dengan hukum internasional, hukuman mati bertentangan dengan Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), yakni “Setiap orang berhak atas kehidupan, kemerdekaan, dan keamanan pribadi” dan Pasal 6 ayat (1) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil Politik, yakni “Pada setiap insan manusia melekat hak untuk hidup”. Dan tidak berurutnya proses hukum di Indonesia yang berarti melanggar Pasal 28I ayat (2) berbunyi, “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 17 Demikianlah surat pengujian Pemohon, mungkin Bapak-Bapak sedikit kaget karena telah berkembang menjadi beberapa pengujian, dengan tujuan Indonesia segera menjadi negara nomor 5 secepatnya di dunia, Pemohon telah biasa membuat perencanaan lebih dari 20 untuk kemajuan sebuah perusahaan. Kesuksesan dapat terjadi bila kita menembak 20 panah sekaligus pada sasaran dan tingkat kesuksesan akan menjadi lebih dari 90 persen. Pemohon ikhlas pekara pemukulan dihilangkan, dan mari kita bersama-sama menyelesaikan masalah- masalah besar lainnya yang harus ditangani sesegera mungkin agar Indonesia tidak masuk perangkap orang asing. Pemohon sangat menginginkan image Indonesia di mata dunia sangat baik, karena Indonesia telah termasuk negara yang mengikuti DUHAM, bila Indonesia berubah, sebagai bangsa yang beretika dan bermoral tinggi, dibicarakan dulu atau minta ijin melanggar dengan alasan yang jelas dan melakukan sampling apakah diterima rakyat negeri asalnya. [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-14, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan Nomor TBL/420/ K/IV/2015/PMJ/RESJU dari Polres Metro Jakut. 3. Bukti P-3 : Fotokopi Makalah Patriotisme Masa Depan. 4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Pemohon kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, bertanggal 25 Oktober 2015. 5. Bukti P-5 : CD lagu Sing for Indonesia Prosperity. 6. Bukti P-6 : Fotokopi Makalah mengenai solar panel. 7. Bukti P-7 : Fotokopi Foto buku dan album lagu Pemohon. 8. Bukti P-8 : Fotokopi Artikel mengenai sejarah Hotel Mariani. 9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Pemohon kepada Mukri, bertanggal 24 November 2012. 10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Pemohon kepada Ketua MK, bertanggal 19 Agustus 2015. 11. Bukti P-11 : Fotokopi Cover CD album lagu Pemohon. 12. Bukti P-12 : Fotokopi Buku Tidak Ada Yang Pantas Jadi Wakil Presiden Kecuali Saya. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 18 13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Kuasa dari Conny Leniwati kepada Benny Setiadi. 14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Kuasa dari Shinta Sutiani kepada Benny Setiadi. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU Nomor 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar; Bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika), yaitu: Pasal 114 ayat (2) : “Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).” terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang in casu Pasal 114 ayat (2) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 20 a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; [3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.3] dan [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon sebagai berikut: [3.6] Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan sebagai perseorangan warga negara yang memiliki hak konstitusional berdasarkan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Hak konstitusional Pemohon untuk memperoleh kepastian hukum yang adil serta memperoleh kebebasan dari perlakuan diskriminatif telah dilanggar oleh Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika yang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 21 mengatur pidana bagi perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I. Pemohon menilai bahwa pelaksanaan hukuman mati bagi terpidana yang terlibat peredaran narkotika belum memenuhi rasa keadilan karena seharusnya yang dipidana mati adalah gembong narkotika. Bahwa baik dalam permohonan tertulis maupun secara lisan dalam persidangan, Pemohon tidak menguraikan dan/atau menjelaskan lebih lanjut mengenai kerugian seperti apa yang dialaminya terkait keberadaan Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika. Meskipun dapat dipahami keresahan Pemohon terhadap gembong narkotika yang telah menjerumuskan orang lain untuk menjadi pengedar dan/atau pengguna narkotika, dalam perkara pengujian Undang-Undang yang menguji norma hukum, Pemohon harus mampu menjelaskan kerugian konstitusional atau potensi kerugian konstitusional apa yang dialaminya serta bagian mana dari norma dimaksud yang menimbulkan kerugian konstitusional. [3.7] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, Pemohon telah menunjukkan bukti dirinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia (vide fotokopi KTP atas nama Benny Setiady), namun Pemohon dalam permohonannya tidak dapat menjelaskan lebih lanjut adanya hak konstitusional yang dianggap dirugikan oleh berlakunya Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika dimaksud. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah menilai Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo. [3.8] Menimbang bahwa karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, maka Mahkamah tidak akan memberikan pertimbangan hukum terhadap pokok permohonan yang diajukan Pemohon. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 22 [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Patrialis Akbar, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal tiga, bulan September, tahun dua ribu lima belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal tujuh, bulan Desember, tahun dua ribu lima belas, selesai diucapkan pada pukul 13.07 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 23 Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Manahan M.P Sitompul ttd. I Dewa Gede Palguna ttd. Suhartoyo ttd. Patrialis Akbar ttd. Maria Farida Indrati ttd. Wahiduddin Adams ttd. Aswanto PANITERA PENGGANTI, ttd. Mardian Wibowo Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id