92/PUU-XXII/2024

PUTUSAN Nomor 92/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Sulwan, S.IP. Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Dusun II Palosilae, RT/RW 004/002, Desa Wadonggo Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara Selanjutnya disebut --------------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Hidayatullah, S.Pd. Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Desa Parasi, Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara; Selanjutnya disebut -------------------------------------------------------- Pemohon II; 3. Nama : Ndepa Pekerjaan : Petani/Pekebun Alamat : Desa Wawondengi, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara; Selanjutnya disebut ------------------------------------------------------- Pemohon III; 4. Nama : Nanang Muliyono Pekerjaan : Petani/Pekebun Alamat : Desa Ataku, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara; Selanjutnya disebut ------------------------------------------------------- Pemohon IV; 2 5. Nama : Lamudini Pekerjaan : Petani/Pekebun Alamat : Desa Wonua Sari, Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara; Selanjutnya disebut ------------------------------------------------------- Pemohon V; 6. Nama : Astina, S.Pd. Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Desa Lanowulu, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara; Selanjutnya disebut ------------------------------------------------------- Pemohon VI; 7. Nama : Asrul Sadli Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Dusun II Blok.B, Desa Tolutu Jaya, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara; Selanjutnya disebut ------------------------------------------------------ Pemohon VII; 8. Nama : Darwin Depu Pekerjaan : Pensiunan TNI Alamat : Desa Benua, Kecamatan Benua, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara; Selanjutnya disebut ----------------------------------------------------- Pemohon VIII; 9. Nama : Rusman, S.Pd. Pekerjaan : Karyawan Honorer Alamat : Desa Ulunese, Kecamatan Kolono Timur, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara; Selanjutnya disebut ------------------------------------------------------- Pemohon IX; 10. Nama : Amuruddin, S.IP. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) Alamat : Desa Langgea Indah, Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara; Selanjutnya disebut ------------------------------------------------------- Pemohon X; 11. Nama : Maman Darmansyah Pekerjaan : Wiraswasta 3 Alamat : Desa Lasuai, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara; Selanjutnya disebut ------------------------------------------------------- Pemohon XI; 12. Nama : Yamin, S.Sos. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) Alamat : Desa Lambakara, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara Selanjutnya disebut ------------------------------------------------------ Pemohon XII; 13. Nama : Marwan Pekerjaan : Petani/Pekebun Alamat : Desa Mata Lamokula Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara; Selanjutnya disebut ----------------------------------------------------- Pemohon XIII; 14. Nama : Abdul Hakim Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Desa Wonua Kongga, Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara Selanjutnya disebut ----------------------------------------------------- Pemohon XIV; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Juni 2024 memberi kuasa kepada Andri Darmawan, S.H., M.H., CLA., CIL., CRA. Darwis, S.H., Taufik, S.H., Albertus Pakabu, S.H., Alam Asri, S.H., Wendy Saputra Sari, S.H., M.H., La Ode Arsat, S.H., Muh. Alpri Pariama, S.H., dan Fitra Masalisi, S.H., kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada kantor ANDRE DARMAWAN AND ASSOCIATES LAW FIRM yang beralamat di Jalan Mayjend S. Parman Nomor 76, Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon XIV disebut sebagai ---------------- ---------------------------------------------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Mendengar dan membaca keterangan Presiden; 4 Mendengar keterangan saksi para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. Membaca kesimpulan para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 24 Juni 2024 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Juni 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor Nomor 79/PUU/PAN.MK/AP3/06/2024 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 92/PUU-XXII/2024 pada tanggal 23 Juli 2024, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 19 Agustus 2024, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD NRI 1945”), menyatakan : “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Selain itu, Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, juga menegaskan, bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. 2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 5 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) (“UU MK”), dinyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (1) menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 3. Bahwa lebih lanjut Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dinyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia”. 4. Bahwa selain itu, dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) (“UU P3”), menyatakan: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”. 5. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian materiil Pasal 118 huruf e Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914) (“UU 3/2024”), yang berbunyi: Pasal 118 huruf e UU 3/2024: “Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Undang- Undang ini”. (Bukti P-2) 6 terhadap Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi: "Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Pasal 28D UUD 1945, yang berbunyi: (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. (Bukti P-1) 6. Bahwa mengacu pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap UUD NRI 1945; B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN HAK KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON 7. Bahwa kedudukan hukum (legal standing) merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap Pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dinyatakan: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga Negara. Dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK, dinyatakan: “Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945” 8. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menetapkan parameter atas pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang, yaitu harus memenuhi 5 (lima) syarat sesuai Putusan Mahkamah pada Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor: 011/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian secara 7 jelas dimuat dan diatur dalam pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (“PMK 2/2021”), yaitu sebagai berikut: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian. c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 9. Bahwa dengan berpedoman pada syarat-syarat kedudukan hukum sebagai Pemohon dalam pengujian undang-undang, maka para Pemohon perlu menguraikan argumentasinya sebagai berikut: a. Bahwa Pemohon I adalah warga negara Indonesia (Bukti P-3) yang dalam hal ini sebagai Calon Kepala Desa terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa Wadonggo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan tanggal 24 September 2023 berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Desa Wadonggo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan Nomor: 12/PAN/SS/VI/2023 bertanggal 24 September 2024 (Bukti P-17); b. Bahwa Pemohon II adalah warga negara Indonesia (Bukti P-4) yang dalam hal ini sebagai Calon Kepala Desa terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa Parasi Kecamatan Palangga Selatan Kabupaten Konawe Selatan tanggal 24 September 2023 berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Desa Parasi Kecamatan Palangga Selatan Kabupaten Konawe Selatan Nomor: 12/Panitia/IX/2023 bertanggal 24 September 2024 (Bukti P-18); 8 c. Bahwa Pemohon III adalah warga negara Indonesia (Bukti P-5) yang dalam hal ini sebagai Calon Kepala Desa terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa Wawodengi Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan tanggal 24 September 2023 berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Desa Wawodengi Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan Nomor: 17/PPD.W/2023 bertanggal 24 September 2024 (Bukti P-19); d. Bahwa Pemohon IV adalah warga negara Indonesia (Bukti P-6) yang dalam hal ini sebagai Calon Kepala Desa terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa Ataku Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan tanggal 24 September 2023 berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Desa Ataku Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan Nomor: 18/PILDES/ATAKU/2023 bertanggal 24 September 2024 (Bukti P-20); e. Bahwa Pemohon V adalah warga negara Indonesia (Bukti P-7) yang dalam hal ini sebagai Calon Kepala Desa terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa Wonua Sari Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan tanggal 24 September 2023 berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Desa Wonua Sari Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan Nomor: 016/P.Pilkades Wonua Sari/2023 bertanggal 24 September 2024 (Bukti P-21); f. Bahwa Pemohon VI adalah warga negara Indonesia (Bukti P-8) yang dalam hal ini sebagai Calon Kepala Desa terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa Lanowulu Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan tanggal 24 September 2023 berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Desa Lanowulu Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan Nomor: 025/SK/PP-LNW/IX/2023 bertanggal 24 September 2024 (Bukti P-22); g. Bahwa Pemohon VII adalah warga negara Indonesia (Bukti P-9) yang dalam hal ini sebagai Calon Kepala Desa terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa Telutu Jaya Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan tanggal 24 September 2023 berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Desa Telutu Jaya Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe 9 Selatan Nomor: 31/PPKD-TLJ/09/2023 bertanggal 24 September 2024 (Bukti P-23); h. Bahwa Pemohon VIII adalah warga negara Indonesia (Bukti P-10) yang dalam hal ini sebagai Calon Kepala Desa terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa Benua Kecamatan Benua Kabupaten Konawe Selatan tanggal 24 September 2023 berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Desa Benua Kecamatan Benua Kabupaten Konawe Selatan Nomor: 08/PPD- BNA/IX/2023 bertanggal 24 September 2024 (Bukti P-24); i. Bahwa Pemohon IX adalah warga negara Indonesia (Bukti P-11) yang dalam hal ini sebagai Calon Kepala Desa terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa Ulunese Kecamatan Kolono Timur Kabupaten Konawe Selatan tanggal 24 September 2023 berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Desa Ulunese Kecamatan Kolono Timur Kabupaten Konawe Selatan Nomor: 22/PILKADES-UL/2023 bertanggal 24 September 2024 (Bukti P-25); j. Bahwa Pemohon X adalah warga negara Indonesia (Bukti P-12) yang dalam hal ini sebagai Calon Kepala Desa terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa Langgea Indah Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan tanggal 24 September 2023 berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Desa Langgea Indah Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan Nomor: 18/PPD/2023 bertanggal 24 September 2024 (Bukti P- 26); k. Bahwa Pemohon XI adalah warga negara Indonesia (Bukti P-13) yang dalam hal ini sebagai Calon Kepala Desa terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa Lasuai Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan tanggal 24 September 2023 berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Desa Lasuai Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan Nomor: 11/PAN-IX/DS-LSI/2023 bertanggal 24 September 2024 (Bukti P-27); l. Bahwa Pemohon XII adalah warga negara Indonesia (Bukti P-14) yang dalam hal ini sebagai Calon Kepala Desa terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa Lambakara Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan tanggal 24 September 2023 berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan 10 Desa Lambakara Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan Nomor: 03/Pilkades/IX/2023 bertanggal 24 September 2024 (Bukti P-28); m. Bahwa Pemohon XIII adalah warga negara Indonesia (Bukti P-15) yang dalam hal ini sebagai Calon Kepala Desa terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa Mata Lamokula Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan tanggal 24 September 2023 berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Desa Mata Lamokula Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan Nomor: 19/PP-DML/IX/2023 bertanggal 24 September 2024 (Bukti P-29); n. Bahwa Pemohon XIV adalah warga negara Indonesia (Bukti P-16) yang dalam hal ini sebagai Calon Kepala Desa terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa Wonua Kongga Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan tanggal 24 September 2023 berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Desa Wonua Kongga Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan Nomor: 18 Tahun 2023 bertanggal 24 September 2024 (Bukti P- 30); o. Bahwa para Pemohon sebagai calon Kepala Desa terpilih yang telah dipilih secara langsung oleh penduduk desa berhak untuk dilantik sebagai Kepala Desa sebagai bentuk pengakuan terhadap hak konstitusional warga negara Indonesia berupa hak kedaulatan rakyat, hak atas pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, hak untuk bekerja dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, serta hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana yang diberikan oleh pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi : "Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi: (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan 11 Oleh karenanya, syarat kedudukan hukum, sepanjang adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945, telah terpenuhi. p. Bahwa berlakunya pasal 118 huruf e UU 3/2024 yang mengatur bahwa Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Undang- Undang ini, mengakibatkan para Pemohon sebagai calon kepala desa terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Konawe Selatan tanggal 24 September 2023 atau sebelum berlakunya UU 3/2024, tidak dapat dilantik sebagai Kepala Desa karena adanya ketentuan perpanjangan masa jabatan kepala desa selama 2 (dua) tahun sebagaimana diatur dalam pasal 118 huruf e UU 3/2024; q. Bahwa para Pemohon seharusnya dilantik sebagai Kepala Desa oleh Bupati Konawe Selatan pada tanggal 30 April 2024 (Bukti P-31) namun karena adanya surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.3.5.5/1747/BPD tanggal 26 April 2024 yang pada pokoknya menegaskan bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 118 huruf e UU 3/2024 maka meminta kepada Bupati Konawe Selatan untuk melakukan perpanjangan masa jabatan kepala desa selama 2 (dua) tahun bagi kepala desa yang berakhir masa jabatannya pada tanggal 30 April 2024 dan melakukan penundaan pelantikan bagi 96 (sembilan puluh enam) kepala desa terpilih hingga berakhirnya masa jabatan kepala desa yang saat ini menjabat sehingga pelantikan para Pemohon sebagai kepala desa oleh Bupati Konawe Selatan tidak jadi atau dibatalkan yang menimbulkan kerugian yang secara spesifik dan aktual bagi para Pemohon (Bukti P- 32); r. Bahwa berlakunya pasal 118 huruf e UU 3/2024 telah melanggar, merugikan dan menciderai hak kedaulatan rakyat dan hak konstitusional para Pemohon sebagaimana UUD 1945 sebagai berikut: Pasal 2 ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi: "Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". 12 Pasal 28D UUD1945, yang berbunyi: (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Oleh karenanya, syarat kedua sepanjang hak dan/atau kewenangan konstitusional para pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji dan syarat ketiga sepanjang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, serta syarat keempat adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian telah terpenuhi. s. Bahwa para Pemohon sebagai calon kepala desa terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Konawe Selatan tanggal 24 September 2023 terpilih berhak untuk dilantik dengan masa jabatan sesuai dengan UU 3/2024 sebagaimana diatur pada pasal 118 huruf d UU 3/2024 yang berbunyi: “Kepala Desa yang sudah terpilih tetapi belum dilantik, masa jabatannya mengikuti ketentuan Undang-Undang ini; t. Bahwa norma mengenai Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini seharusnya dimaknai bahwa Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan April 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini sepanjang belum dilaksanakan pemilihan kepala desa dan penetapan hasil pemilihan kepala desa, sehingga para Pemohon sebagai calon kepala desa terpilih dalam pemilihan kepala desa sebelum berlakunya UU 3/2024 dapat dilantik sesuai dengan ketentuan pasal 118 huruf d UU 3/2024; 13 u. Bahwa apabila permohonan para Pemohon dikabulkan, maka 96 (sembilan puluh enam) Kepala Desa di Kabupaten Konawe Selatan yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan April 2024 tidak dapat diperpanjang lagi karena telah dilaksanakan pemilihan kepala desa dan penetapan hasil pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Konawe Selatan tahun 2023 sehingga para Pemohon dapat segera dilantik sebagai Kepala Desa dan kerugian konstitusional para Pemohon tidak akan terjadi lagi; 10. Berdasarkan penjelasan uraian kedudukan hukum para Pemohon di atas, kiranya para Pemohon telah memenuhi kriteria yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, sehingga para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam pengujian materiil Pasal 118 huruf e UU 3/2024 terhadap UUD 1945. C. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN I. Kronologis Pilkades Serentak dan Berlakunya Ketentuan Pasal 118 UU 3/2024 11. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2023, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat Nomor: 1003.5.5/244/SJ Perihal Pemilihan Kepala Desa Pada Masa Pemilu Dan Pilkada Serentak Tahun 2024, yang pada pokoknya menyampaikan kepada Bupati/Walikota yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala desa dapat dilaksanakan sebelum tanggal 1 November 2023 dan dapat melaksanakan kembali Pemilihan Kepala Desa setelah selesainya tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024; (Bukti P-33) 12. Bahwa menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri tersebut, pada tanggal 26 Mei 2023, Bupati Konawe Selatan menerbitkan Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Konawe Selatan (bukti P-34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 50 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Konawe Selatan; 14 13. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2023, Bupati Konawe Selatan mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Nomor: 141/415 Tahun 2023 Tentang Penetapan Desa Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023, dengan menetapkan sebanyak 94 (sembilan puluh empat) Desa yang masa jabatan Kepala Desanya akan berakhir pada tanggal 30 April 2024 akan mengikuti Pemilihan Kepala Desa Serentak tahun 2023, selanjutnya pada tanggal 5 Juni 2023 (Bukti P-35), Bupati Konawe Selatan mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 410/450 Tahun 2023 Tentang Tambahan Penetapan Desa Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023, dengan menetapkan sebanyak 2 (dua) Desa yang masa jabatan Kepala Desanya akan berakhir pada tanggal 7 November 2024 akan mengikuti Pemilihan Kepala Desa Serentak tahun 2023 dengan pertimbangan Kepala Desa dimaksud ada yang sudah meninggal dunia dan ada yang mengundurkan diri (Bukti P-36), sehingga total keseluruhan Desa yang mengikuti Pemilihan Kepala Desa Serentak tahun 2023 di Kabupaten Konawe Selatan adalah sebanyak 96 (sembilan puluh enam) Desa; 14. Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Mei 2023, Bupati Konawe Selatan mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Nomor: 141/416 Tahun 2023 Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Konawe Selatan, dengan menetapkan tanggal pemungutan suara pemilihan kepala desa, penghitungan suara dan penetapan calon kepala desa terpilih yaitu pada tanggal 24 September 2023; (Bukti P-37) 15. Bahwa pada tanggal 24 September 2023 telah dilakukan pemungutan suara pemilihan kepala desa, penghitungan suara dan penetapan calon kepala desa terpilih di 96 (sembilan puluh enam) Desa di Kabupaten Konawe Selatan, yang diantaranya diikuti oleh Para Pemohon dan Para Pemohon berhasil mendapatkan suara terbanyak pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2023 dan telah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, selanjutnya hasil Pemilihan Kepala Desa tersebut telah disampaikan kepada Pemerintah 15 Daerah Kabupaten Konawe Selatan untuk mendapatkan pengesahan dari Bupati Konawe Selatan dalam bentuk surat keputusan; 16. Bahwa pada tanggal 26 April 2024, Para Pemohon telah mendapatkan undangan untuk mengikuti Pelantikan Kepala Desa oleh Bupati Konawe Selatan pada tanggal 30 April 2024 namun karena adanya surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.3.5.5/1747/BPD tanggal 26 April 2024 yang pada pokoknya menegaskan bahwa dengan berlakunya Pasal 118 huruf e UU 3/2024 maka meminta kepada Bupati Konawe Selatan untuk melakukan perpanjangan masa jabatan kepala desa selama 2 (dua) tahun bagi kepala desa yang berakhir masa jabatannya pada tanggal 30 April 2024 dan melakukan penundaan pelantikan bagi 96 (sembilan puluh enam) kepala desa terpilih hingga berakhirnya masa jabatan kepala desa yang saat ini menjabat, sehingga pelantikan para Pemohon sebagai Kepala Desa oleh Bupati Konawe Selatan tidak jadi atau dibatalkan yang menimbulkan kerugian yang secara spesifik dan aktual bagi para Pemohon; 17. Bahwa surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.3.5.5/1747/BPD tanggal 26 April 2024 tidak sejalan dengan Surat Menteri Dalam Negeri sehari sebelumnya yaitu Surat Nomor: 100.3.5.5/1747/BPD tanggal 25 April 2024 yang pada pokoknya menyampaikan kepada Bupati Konawe Selatan agar melantik calon kepala desa terpilih paling lama 30 (tiga) puluh hari setelah penerbitan Keputusan Bupati; (Bukti P-38) 18. Bahwa pada tanggal 29 April 2024, Bupati Konawe Selatan mengeluarkan Surat Edaran Nomor : 100.3/2000 yang pada pokoknya menyampaikan menunda pelantikan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2023 sebanyak 96 (Sembilan puluh enam) Desa sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan dan memerintahkan penunjukan Sekretaris Desa sebagai Pelaksana Harian (Plh) Kepala Desa setelah masa jabatan Kepala Desa yang telah melaksanakan pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2023 berakhir pada tanggal 30 April 2024, dan hingga saat ini, jalannya Pemerintahan Desa di 96 (sembilan puluh enam) Desa dimaksud masih dipimpin oleh Pelaksana Harian Kepala Desa; (Bukti P-39) 16 II. Berlakunya Pasal 118 huruf e UU 3/2024 Telah Melanggar Hak Kedaulatan Rakyat Dan Merugikan Hak Konstitusional Para Pemohon 19. Bahwa Indonesia sebagai negara demokrasi, mengakui prinsip kedaulatan rakyat sebagai landasan utama dalam sistem politiknya. Ini tercermin dalam berbagai kebijakan dan praktek politik, serta diatur secara konstitusional, seperti diatur pada pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Hal ini menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi dalam negara berada pada rakyat, yang diwakili oleh wakil rakyat dan pemimpin yang mereka pilih secara langsung baik di tingkat pusat, daerah maupun sampai tingkat desa; 20. Bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa salah satunya tercermin melalui pemilihan Kepala Desa secara langsung oleh penduduk desa. Hal ini menjamin bahwa Kepala Desa adalah pemimpin yang dipilih langsung oleh masyarakat, bukan ditunjuk secara langsung oleh pemerintah daerah atau pusat, dan hal ini sudah dikukuhkan dalam ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menyebutkan bahwa “Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa”; 21. Bahwa menurut Franz Magnis Suseno, satu-satunya legitimasi dasar kekuasaan yang sah adalah legitimasi demokratis. Kekuasaan harus dilegitimasikan dari kehendak mereka yang dikuasai. Setiap wewenang untuk memberikan perintah kepada orang lain harus berdasarkan atau sesuai dengan tatanan masyarakat yang disetujui oleh masyarakat. Kedaulatan rakyat itu berdasarkan hak setiap orang untuk menentukan dirinya sendiri dan untuk turut serta dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut seluruh masyarakat. Dalam kaitannya dengan negara kesatuan yang menganut desentralisasi, kedaulatan rakyat itu tidak semata-mata berada di pemerintahan pusat melainkan juga di daerah (Franz Magnis Suseno, Etika Politik Prinsip-prinsip Moral dasar Kenegaraan Modern, Gramedia, Jakarta, 1988) 22. Bahwa Para Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat secara sadar ingin berpartisipasi dalam pemerintahan dengan mengikuti Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten 17 Konawe Selatan tanggal 24 September 2023 dan juga Para Pemohon telah mengetahui bahwa masa jabatan Kepala Desa periode sebelumnya akan berakhir pada tanggal 30 April 2024, sehingga apabila Para Pemohon terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa serentak maka Para Pemohon akan dilantik sebagai Kepala Desa pada tanggal 30 April 2024 sesuai dengan akhir masa jabatan Kepala Desa periode sebelumnya agar Para Pemohon dapat segera mewujudkan visi misi dan program yang direncanakan untuk kepentingan masyarakat desa; 23. Bahwa demikian pula penduduk desa di 96 (sembilan puluh enam) Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Konawe Selatan tahun 2023 juga secara sadar telah mengetahui bahwa Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Konawe Selatan tahun 2023 dilakukan untuk memilih Kepala Desa untuk masa jabatan periode selanjutnya karena masa jabatan Kepala Desa sebelumnya akan berakhir pada tanggal 30 April 2024 dan Kepala Desa terpilih akan dilantik pada tanggal 30 April 2024 sesuai dengan akhir masa jabatan Kepala Desa periode sebelumnya. Pemilihan Kepala Desa adalah momentum penting bagi penduduk desa selain sebagai sarana untuk melaksanakan kedaulatan rakyat desa dalam menentukan pemimpin desa juga sebagai sarana untuk menilai kinerja Kepala Desa sebelumnya apabila tetap maju (incumbent) apakah layak untuk diteruskan atau tidak; 24. Bahwa para Pemohon termasuk penduduk desa di 96 (sembilan puluh enam) Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 24 September 2023 juga tidak mengetahui adanya rencana penambahan masa jabatan Kepala Desa dari 6 (enam) tahun menjadi 8 (delapan) tahun karena pada saat itu belum ada informasi terkait pembahasan revisi UU 6/2014 dan bahkan draft revisi UU 6/2014 juga belum dibahas oleh Pemerintah dan DPR RI saat itu, sehingga wajar apabila Para Pemohon merasa dirugikan oleh berlakunya pasal 118 e UU 3/2024 yang baru diundangkan pada tanggal 25 April 2024, lain halnya apabila Para Pemohon sebelum mencalonkan diri sebagai calon kepala desa dan warga desa sebelum memberikan suaranya pada Pemilihan Kepala Desa sudah mengetahui bahwa Kepala 18 Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 24 September 2023 tidak akan langsung dilantik karena adanya perpanjangan masa jabatan Kepala Desa sebagai konsekuensi dari berlakunya pasal 118 e UU 3/2024, maka sudah tidak relevan lagi bagi Para Pemohon untuk mendalilkan adanya kerugian konstitusional. Dalam konteks ini, kami mengutip pendapat Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum sub paragraph [3.17.1] Putusan Nomor: 27/PUU-XXII/2024 tanggal 24 Maret 2024: [3.17.1]….Bahwa meskipun demikian, di sisi lain Mahkamah juga menilai Para Pemohon seharusnya secara sadar telah mengetahui bahwa Pasal 201 ayat (7) a quo telah berlaku sejak tahun 2016, yaitu sebelum para Pemohon mencalonkan diri menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam pemilihan tahun 2020. Artinya, para Pemohon sudah seharusnya pula mengerti bahwa ketika dirinya terpilih menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maka tidak akan penuh menjabat selama 5 (lima) tahun. Artinya pula, terkait dengan visi dan misi yang dijanjikan calon kepala daerah yang dijabarkan dalam RPJMD dan alokasi anggaran seharusnya hal tersebut telah disesuaikan dengan masa jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016. 25. Bahwa dalam sistem demokrasi, kekuasaan berasal dari rakyat dan harus dijalankan sesuai dengan kehendak rakyat yang tercermin dalam hasil pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala desa. Oleh karena itu, jika sudah ada calon kepala desa yang terpilih secara sah, seharusnya ia segera dilantik untuk menghindari pelanggaran terhadap kehendak rakyat. Jika sudah dilakukan pemilihan dan telah menghasilan calon kepala desa terpilih, maka perpanjangan masa jabatan kepala desa sebelumnya dapat dianggap sebagai pelanggaran prinsip demokrasi dan hak rakyat untuk memilih dan menentukan pemimpin mereka; 26. Bahwa pasal 118 huruf e UU 3/2024 sama sekali tidak mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat, bagaimana dikatakan mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat jika penduduk desa di 96 (sembilan puluh enam) Desa yang telah melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 24 September 2023 dipaksa untuk menerima seorang Kepala Desa yang sesungguhnya telah berakhir masa jabatannya tetapi tetap akan memimpin desa selama 2 (dua) tahun kedepan, padahal penduduk desa telah menentukan pilihannya dan 19 memberikan mandat kepada Calon Kepala Desa terpilih untuk memimpin desa pada periode selanjutnya, hal demikian sama dengan merampas kedaulatan rakyat dan memaksa rakyat untuk menerima kehendak pembentuk undang-undang; 27. Bahwa selanjutnya perlu diketahui, dari 96 (sembilan puluh enam) Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 24 September 2023, sebanyak 59 (lima puluh sembilan) calon kepala desa yang terpilih adalah calon kepala desa baru (bukan petahana), dan sebanyak 72 (tujuh puluh dua) Calon Kepala Desa Petahana yang mencalonkan kembali, 35 (tiga puluh lima) calon Kepala Desa petahana tidak terpilih lagi dalam Pemilihan Kepala Desa termasuk dengan Desa Para Pemohon dimana calon Kepala Desa Petahana tidak terpilih lagi, hal ini membuktikan bahwa setengah dari desa yang melakukan pemilihan kepala desa serentak, penduduk desanya telah menggunakan kedaulatannya untuk menentukan siapa yang layak memimpin pemerintahan desa periode selanjutnya dan sekaligus memberikan penghukuman kepada calon Kepala Desa petahana karena dinilai tidak berhasil dalam menjalankan pemerintahan desa; (Bukti P-40) 28. Bahwa dengan fakta demikian, bisa dibayangkan apabila perpanjangan masa jabatan kepala desa tetap dilakukan dengan mengacu pada ketentuan pasal 118 e UU 3/2024 tanpa mempertimbangkan telah adanya hasil pemilihan kepala desa yang telah memberikan mandat kepada Calon Kepala Desa terpilih untuk memimpin desa periode selanjutnya, maka berdasarkan penalaran yang wajar akan terjadi krisis legitimasi kepemimpinan di Desa, terlebih khusus terhadap 35 (tiga puluh lima) Desa yang calon Kepala Desa Petahana tidak terpilih kembali atau sudah tidak diberikan kepercayaan lagi oleh penduduk desa untuk memimpin desa, tetapi tetap akan memimpin Desa untuk 2 (dua) tahun ke depan karena berlakunya pasal 118 e UU 3/2024, sebagaimana diketahui, desa merupakan satuan wilayah yang terkecil dengan interaksi masyarakatnya yang cukup intens dan dekat sehingga pasti akan menimbulkan konflik antara calon Kepala Desa Petahana yang kalah dengan calon kepala 20 desa terpilih beserta para pendukungnya dan akan menimbulkan polarisasi dan perpecahan di masyarakat karena adanya krisis legitimasi kepemimpinan yang ujungnya akan membuat jalannya pemerintahan di desa tidak kondusif dan tidak efektif; 29. Bahwa para Pemohon sebagai Calon Kepala Desa terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Konawe Selatan tanggal 24 September 2023 yang telah dipilih secara langsung oleh penduduk desa berhak untuk dilantik sebagai Kepala Desa dengan masa jabatan 8 (delapan) tahun berdasarkan ketentuan pasal 118 d UU 3/2024 yang mengatur bahwa “Kepala Desa yang sudah terpilih tetapi belum dilantik, masa jabatannya mengikuti ketentuan Undang- Undang ini”, sebagai pelaksanaan prinsip kepastian hukum yang merupakan salah satu prinsip yang fundamental dalam negara hukum (rechtsstaat). Prinsip ini menuntut agar hukum dilaksanakan dengan tegas, konsisten, dan dapat diprediksi oleh semua pihak, termasuk dalam proses pelantikan pejabat publik. Dalam konteks ini, pelantikan seorang calon Kepala Desa yang telah terpilih secara langsung wajib segera dilakukan agar tidak terjadi ketidakpastian hukum atau kekosongan jabatan yang berpotensi merugikan masyarakat dan pemerintahan; 30. Bahwa para Pemohon sebagai calon kepala desa terpilih yang terpilih melalui mekanisme pemilihan langsung memiliki legitimasi hukum dan legitimasi kekuasaan yang kuat karena dipilih langsung oleh masyarakat desa sehingga pelantikan para Pemohon sebagai Kepala Desa harus segera dilaksanakan setelah pemilihan sebagai perwujudan dari penghormatan terhadap pilihan rakyat dan legitimasi rakyat tersebut, serta menghindari adanya penundaan yang bisa menimbulkan konflik politik maupun sosial; 31. Bahwa dalam konteks ini, apabila kita mengambil perumpamaan yang lebih besar misalnya ketika calon Presiden dan Wakil Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang telah terpilih dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tanggal 14 Februari 2024 dan akan dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024 tiba-tiba pelantikannya harus ditunda karena adanya perpanjangan masa jabatan Presiden dan Wakil 21 Presiden Republik Indonesia sebelumya sebagai akibat dari perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan UU Pemilu, maka bisa dibayangkan konflik politik maupun sosial yang akan terjadi akibat adanya krisis legitimasi kekuasaan yang tentunya mengancam stabilitas pemerintahan dan negara, demikian halnya di Desa, walaupun wilayahnya lebih kecil tetapi justru interaksi masyarakatnya lebih intens dan lebih dekat sehingga pasti akan menimbulkan konflik antara calon Kepala Desa Petahana yang kalah dengan calon kepala desa terpilih beserta para pendukungnya dan akan menimbulkan polarisasi dan perpecahan di masyarakat karena adanya krisis legitimasi kepemimpinan yang ujungnya akan membuat jalannya pemerintahan di desa tidak kondusif dan tidak efektif; 32. Bahwa penundaan pelantikan para Pemohon sebagai Kepala Desa yang telah terpilih melalui proses pemilihan yang sah juga dapat dipandang sebagai bentuk penundaan keadilan (justice delayed). Pandangan ini muncul karena hak konstitusional calon kepala desa terpilih untuk dilantik dan menjalankan tugasnya tertunda, yang pada gilirannya juga menunda hak-hak rakyat yang telah memilihnya untuk memiliki pemimpin yang sah sesuai pilihan rakyat dan dapat bekerja demi kepentingan mereka; 33. Bahwa dengan demikian berlakunya ketentuan pasal 118 huruf e UU 3/2024 secara nyata telah melanggar hak kedaulatan rakyat dan menciderai hak konstitusional Para Pemohon berupa hak kedaulatan rakyat, hak atas pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, hak untuk bekerja dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, serta hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana yang diatur pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi : "Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi: (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. 22 (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan III. Berlakunya Pasal 118 huruf e UU 3/2024 Telah Menimbulkan Ketidakpastian Hukum dan Tidak Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Para Pemohon Sebagai Pihak Yang Terkena Dampak Dari Berlakunya UU 3/2024 34. Bahwa pasal 118 UU 3/2024 merupakan ketentuan peralihan dari UU 3/2024 yang pada huruf e mengatur mengenai perpanjangan masa jabatan kepala desa, mengenai ketentuan peralihan dalam suatu undang- undang harus dibuat dengan tujuan sebagaimana dimaksud pada Butir 127 Lampiran II UU P3. Terkait ketentuan peralihan dalam suatu undang- undang, Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 18/PUU-XX/2022 Sub-paragraf [3.10.5], telah memberikan pertimbangan sebagai berikut: [3.10.5] Bahwa sebagai ketentuan peralihan, sebagaimana juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU- XIX/2021 bertanggal 20 April 2022 yang diucapkan sebelumnya, Pasal 201 UU 10/2016 dimaksudkan untuk menghindari kekosongan hukum dan menjamin kepastian hukum serta bersifat transisional dalam rangka penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak nasional pada 2024, sehingga menurut Mahkamah telah memenuhi pemuatan ketentuan peralihan sebagaimana ditentukan dalam Butir 127 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011). Menurut Butir 127 Lampiran II UU 12/2011 ketentuan peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk: a. menghindari terjadinya kekosongan hukum; b. menjamin kepastian hukum; c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang- undangan; dan d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara. Khusus mengenai kepastian hukum, adanya pengaturan bahwa masa jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang terpilih berdasarkan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak pada 2020 akan berakhir pada penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak nasional pada 2024 telah diatur secara eksplisit dalam Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016. Dalam batas penalaran yang wajar ketentuan dimaksud sudah pasti diketahui oleh semua pasangan calon yang ikut berkontestasi dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak pada 2020. Artinya, pengurangan atau pemotongan waktu masa jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, 23 serta walikota dan wakil walikota sudah diketahui secara pasti oleh masing-masing pasangan calon. 35. Bahwa Pasal 118 UU 3/2024, berbunyi sebagai berikut: Pada saat Undang-Undang ini berlaku: a. Kepala Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang telah menjabat selama 2 (dua) periode sebelum Undang- Undang ini berlaku dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi berdasarkan Undang-Undang ini. b. Kepala Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang masih menjabat pada periode pertama dan periode kedua menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi. c. Kepala Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang masih menjabat pada periode ketiga menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai Undang- Undang ini. d. Kepala Desa yang sudah terpilih tetapi belum dilantik, masa jabatannya mengikuti ketentuan Undang-Undang ini. e. Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. f. Perangkat Desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan penempatannya yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. 36. Bahwa pada Pasal 118 huruf d UU 3/2024 mengatur bahwa “Kepala Desa yang sudah terpilih tetapi belum dilantik, masa jabatannya mengikuti ketentuan Undang-Undang ini”. Apabila merujuk pada ketentuan pasal 118 huruf d UU 3/2024 maka seharusnya Para Pemohon sebagai Calon Kepala Desa Terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan sebelum berlakunya UU 3/2024 dilantik oleh Bupati Konawe Selatan dengan masa jabatan mengikuti ketentuan UU 3/2024 yaitu masa jabatan 8 (delapan) tahun; 37. Bahwa ketentuan pasal 118 huruf e UU 3/2024, justru menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak memberikan perlindungan hukum bagi para Pemohon sebagai pihak yang terkena dampak dari berlakunya UU 3/2024, dengan alasan sebagai berikut: a. Prinsip kepastian hukum menuntut agar hukum dilaksanakan dengan tegas, konsisten, dan dapat diprediksi oleh semua pihak, termasuk dalam proses pelantikan pejabat publik. Dalam konteks ini, pelantikan seorang calon Kepala Desa yang telah terpilih secara langsung wajib 24 segera dilakukan dan tidak dilakukan penundaan agar tidak terjadi ketidakpastian hukum atau kekosongan jabatan yang berpotensi merugikan masyarakat dan pemerintahan; b. Ketentuan pasal 118 huruf e UU 3/2024 yang mengatur bahwa Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para Pemohon, khususnya terkait bagaimana dengan nasib Para Pemohon sebagai Calon Kepala Desa Terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan sebelum berlakunya UU 3/2024 apakah tetap dilantik sebagai Kepala Desa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 118 huruf d UU 2/2024 atau harus ditunda pelantikannya karena adanya perpanjangan masa jabatan Kepala Desa sebagaimana diatur pasal 118 huruf e UU 3/2024; c. Bahwa apabila Para Pemohon baru dilantik setelah masa perpanjangan jabatan kepala desa berakhir atau setelah 2 (dua) tahun, maka tidak ada suatu kepastian bahwa dalam 2 (dua) tahun kedepan Para Pemohon masih memenuhi syarat untuk dilantik sebagai Kepala Desa atau tidak ada suatu kepastian tidak akan terjadi suatu hal yang dapat mengakibatkan para Pemohon tidak lagi memenuhi syarat untuk dilantik sebagai Kepala Desa misalnya karena berhalangan tetap atau bahkan meninggal dunia sehingga hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum Para Pemohon dan dapat merugikan Para Pemohon; d. Ketentuan Pasal 118 huruf e UU 3/2024 tidak memberikan perlindungan hukum bagi Para Pemohon sebagai pihak yang terkena dampak dari berlakunya UU 3/2024 karena para Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat yang secara sadar ingin berpartisipasi dalam pemerintahan dengan mengikuti Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Konawe Selatan tanggal 24 September 2023 dan para Pemohon telah mengetahui bahwa masa jabatan Kepala Desa periode sebelumnya akan berakhir pada tanggal 30 April 2024 sehingga apabila para Pemohon terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa maka para Pemohon akan dilantik 25 sebagai Kepala Desa pada tanggal 30 April 2024 sesuai dengan akhir masa jabatan Kepala Desa periode sebelumnya, tetapi dengan berlakunya pasal 118 huruf e UU 3/2024 justru menghilangkan hak para Pemohon untuk dilantik pada akhir masa jabatan Kepala Desa periode sebelumnya (tanggal 30 April 2024) karena adanya ketentuan perpanjangan masa jabatan kepala desa sehingga hak Para Pemohon sebagai pihak yang terkena dampak dari berlakunya UU 3/2024 tidak terlindungi; e. Bahwa para Pemohon sebagai calon kepala desa terpilih yang terpilih melalui mekanisme pemilihan langsung memiliki legitimasi hukum dan legitimasi kekuasaan yang kuat karena dipilih langsung oleh masyarakat desa sehingga pelantikan para Pemohon sebagai Kepala Desa tidak boleh ditunda dan harus segera dilaksanakan setelah pemilihan sebagai perwujudan dari penghormatan terhadap pilihan rakyat dan legitimasi rakyat tersebut dan perlindungan hak konstitusional para Pemohon sebagai calon kepala desa terpilih untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlindungan untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan; 38. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, untuk menghentikan terjadinya pelanggaran hak konstitusional para Pemohon dan demi tercapainya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para Pemohon sebagai pihak yang terkena dampak dari berlakunya UU 3/2024, maka beralasan hukum apabila pasal 118 huruf e UU 3/2024 yang semula berbunyi “Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini” dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan April 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini sepanjang belum dilaksanakan pemilihan kepala desa dan penetapan hasil pemilihan kepala desa” 26 IV. Pentingnya Permohonan a quo Menjadi Prioritas Pemeriksaan Di Mahkamah Konstitusi 39. Bahwa pada tanggal 29 April 2024, Bupati Konawe Selatan mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 100.3/2000 yang pada pokoknya menyampaikan menunda pelantikan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2023 sebanyak 96 (Sembilan puluh enam) Desa sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan dan memerintahkan penunjukan Sekretaris Desa sebagai Pelaksana Harian (Plh) Kepala Desa setelah masa jabatan Kepala Desa yang telah melaksanakan pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2023 berakhir pada tanggal 30 April 2024, dan hingga saat ini, jalannya Pemerintahan Desa di 96 (Sembilan puluh enam) Desa dimaksud masih dipimpin oleh Pelaksana Harian Kepala Desa; 40. Bahwa penundaan pelantikan 96 (sembilan puluh enam) Kepala Desa Terpilih sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan telah menimbulkan gejolak dan polarisasi di masyarakat antara pendukung calon kepala desa terpilih yang mendesak agar segera dilakukan pelantikan kepala desa dengan pendukung calon kepala desa yang tidak terpilih yang mendukung adanya perpanjangan jabatan kepala desa, sehingga mengakibatkan kondisi sosial politik masyarakat desa menjadi tidak kondusif dan rawan konflik; (Bukti P-41) 41. Bahwa pelaksanaan Pemerintahan Desa oleh Pelaksana Harian Kepala Desa juga tidak efektif karena Pelaksana Harian Kepala Desa tidak bisa mengambil keputusan yang sifatnya strategis dan juga karena legitimasi kepemimpinan yang kurang sehingga pemerintahan desa tidak bisa berjalan secara efektif dan akhirnya menghambat pelayanan masyarakat dan pembangunan desa; 42. Bahwa berdasarkan situasi dan kondisi faktual yang dipaparkan di atas, untuk menghindari gejolak di masyarakat dan polarisasi masyarakat desa yang lebih luas dan agar pelaksanaan pemerintahan desa bisa segera berjalan efektif, menjadi relevan bagi Para Pemohon untuk meminta kepada Mahkamah untuk menjadikan pemeriksaan Permohonan Para Pemohon sebagai prioritas pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi; 27 43. Bahwa permohonan Para Pemohon untuk menjadikan permohonan ini sebagai prioritas pemeriksaan di Mahkamah didasarkan pula pada upaya menghindari kerugian konstitusional yang dialami Para Pemohon tidak menjadi lebih meluas dan dapat segera dicegah; D. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, untuk berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut: DALAM PROVISI 1. Mengabulkan Permohonan Provisi Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menjadikan Permohonan aquo yang dimohonkan oleh Para Pemohon sebagai prioritas pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi untuk memberikan perlindungan hak konstitusional Para Pemohon dan meminimalisir kerugian konstitusional Para Pemohon akan terjadi. DALAM POKOK PERMOHONAN 1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 118 huruf e Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914) yang semula berbunyi “Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan April 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini sepanjang belum dilaksanakan pemilihan kepala desa dan penetapan hasil pemilihan kepala desa”. Sehingga, norma Pasal 118 huruf e Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa selengkapnya menjadi berbunyi, “Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan April 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini sepanjang belum dilaksanakan pemilihan kepala desa dan penetapan hasil pemilihan kepala desa”; 28 3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-34, yang disahkan dalam persidangan tanggal 21 Agustus 2024 dan 11 November 2024, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Sulwan; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Hidayatullah, S.Pd.; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Ndepa; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Nanang Muliyono; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Lamudini; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Astina; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Asrul Sadli; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Darwin Depu; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Rusman, S.Pd.; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Amuruddin; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Maman Darmansyah; 14. Bukti P-14 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Yamin; 15. Bukti P-15 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Marwan; 16. Bukti P-16 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Abdul Hakim; 17. Bukti P-17 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemilihan Desa Wadonggo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan 29 Nomor 12/PAN/SS/VI/2023 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, bertanggal 24 September; 18. Bukti P-18 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemilihan Desa Parasi Kecamatan Palangga Selatan Kabupaten Konawe Selatan Nomor 12/Panitia/IX/2023 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, bertanggal 24 September 2023; 19. Bukti P-19 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemilihan Desa Wawondengi Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan Nomor 17/PPD.W/2023 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, bertanggal 24 September 2023; 20. Bukti P-20 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemilihan Desa Ataku Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan Nomor 08/PILDES/ATAKU/2023 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, bertanggal 28 September 2023; 21. Bukti P-21 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemilihan Desa Wonua Sari Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan Nomor 016/P.Pilkades Wonua Sari/2023 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, bertanggal 24 September 2023; 22. Bukti P-22 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemilihan Desa Lanowulu Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan Nomor 025/SK/PP-LNW/IX/2023 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, bertanggal 25-09-2023; 23. Bukti P-23 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemilihan Desa Telutu Jaya Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan Nomor 31/PPKD-TLJ/09/2023 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, bertanggal 24 September 2023; 24. Bukti P-24 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemilihan Desa Benua Kecamatan Benua Kabupaten Konawe Selatan Nomor 08/PPD-BNA/IX/2023 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, bertanggal 24 September 2023; 25. Bukti P-25 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemilihan Desa Ulunese Kecamatan Kolono Timur Kabupaten Konawe Selatan Nomor 22/PILKADES-UL/2023 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, bertanggal 24 September 2023; 26. Bukti P-26 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemilihan Desa Langgea Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan Nomor 18/PPD/2023 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, bertanggal 28 September 2023; 27. Bukti P-27 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemilihan Desa Lasuai Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan Nomor 11/PAN-IX/DS-LSI/2023 tentang Penetapan 30 Calon Kepala Desa Terpilih, bertanggal 24 September 2023; 28. Bukti P-28 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemilihan Desa Lambakara Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan Nomor 03/Pilkades/IX/2023 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, bertanggal 24 September 2023; 29. Bukti P-29 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemilihan Desa Mata Lamokula Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan Nomor 19/PP-DML/IX/2023 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, bertanggal 24 September 2023; 30. Bukti P-30 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemilihan Desa Wonua Kongga Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, bertanggal 24-09-2023; 31. Bukti P-31 : Fotokopi Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan Nomor: 400.10.2.1/1591 perihal Pelantikan Kepala Desa Tahun 2024, bertanggal 26 April 2024; 32. Bukti P-32 : Fotokopi Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 100.3.5.5/244/SJ perihal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa pada Masa Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024, bertanggal 14 Januari 2023; 33. Bukti P-33 : Fotokopi Surat Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 100.3.5.5/1718/BPD perihal Tanggapan atas Petunjuk Pelantikan Kepala Desa, bertanggal 25 April 2024; 34. Bukti P-34 : Fotokopi Surat Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 100.3.5.5/1747/BPD perihal Penundaan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih, bertanggal 26 April 2024; Selain alat bukti surat/tulisan, para Pemohon juga mengajukan satu orang saksi bernama H. Surunuddin Dangga yang didengar kesaksiannya di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 24 Oktober 2024, pada pokoknya sebagai berikut. - Saksi adalah Bupati Konawe Selatan; - Sampai sekarang Saksi masih menjabat sebagai pelaksana undang-undang di daerah, sehingga saksi hanya mematuhi aturan yang diturunkan tentang pemilihan desa berdasarkan edaran Mendagri tanggal 14 Januari 2023, dimana 31 salah satu poinnya adalah bupati dan/atau walikota yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala desa, dapat dilaksanakan sebelum tanggal 1 November 2023 dengan tetap berpedoman kepada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. - Berdasarkan edaran ini, Pemerintah Daerah menyiapkan segala sesuatunya, termasuk penganggaran sebanyak Rp1,9 miliar yang masuk dalam draf APBD perubahan, sehingga tahapan dilaksanakan mulai bulan Agustus. - Untuk tahapan Pemilihan Kepala Desa di Konawe Selatan dibuat Perbup Nomor 32 Tahun 2023 tanggal 26 Mei. Dimana dengan memedomani edaran tadi, pelaksanaan hari H dilaksanakan pada 27 September 2023. Proses berjalan dengan aman dan lancar. Dari 96 desa di Konawe Selatan yang berakhir masa jabatan 30 April 2024, 94 kepala desa, dan 2 (dua) kepala desa, yakni 1 kepala desa meninggal dunia dan 1 mengundurkan diri karena menjadi caleg dalam pemilihan umum. - Pelantikan sudah dipersiapkan dan sudah meminta izin kepada Mendagri. Tanggal 25 April, keluar surat untuk memberikan persetujuan untuk segera melantik 96 desa tersebut. Selanjutnya undangan sudah diedarkan dan juga sudah dilakukan gladi untuk pelantikan, namun keesokan harinya, tanggal 26, keluar lagi surat dari Bina Pemerintahan Desa yang melarang pelantikan dan meminta memperpanjang masa jabatan di 96 desa tersebut. Sehingga, menjadi polemik di masyarakat sampai hari ini. - Hari ini, Konawe Selatan lagi viral di seluruh Indonesia, kasus guru yang dituduh menganiaya anak polisi. Saksi kuatir jika para kepala desa terpilih belum dilantik akan menjadi masalah lagi karena di masyarakat sekarang sudah terpecah dua, pendukung yang kalah dengan pendukung yang menang. Sehingga dalam pemilihan kepala daerah secara serentak, dikuatirkan menjadikan perpecahan yang dapat berakibat agenda nasional di Konawe Selatan tidak akan sukses. - Saksi sudah melaksanakan pemilihan sesuai dengan tahapan sebagaimana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Namun, pada tanggal 26 April ada undang-undang baru yang muncul yang dipaksakan kepada saksi untuk mengikuti. - Konawe Selatan terdapat 336 desa, terbesar di Sulawesi Tenggara. 32 - Saksi sudah hampir 10 tahun menjadi Bupati tidak pernah ada masalah. Namun terkait pemilihan desa ini, saksi sudah didemo beberapa kali, diteror, dan lain sebagainya. - Saksi hanya menyampaikan bahwa proses yang dilaksanakan sesuai dengan regulasi, aturan, dan Surat Edaran Mendagri yang disampaikan. - Saksi beberapa kali menyurat kepada Menteri Dalam Negeri, kiranya diperkenankan untuk melantik, tetapi jawabannya tidak jelas. - Saksi dan kepala desa juga pernah datang ke Dirjen Bina Desa, namun yang dibolehkan masuk hanya saksi, sedangkan yang lain (kepala desa) tidak boleh. - Surat Mendagri terkait penundaan pelantikan, Nomor 100.3.5.5/1747/BPD, Hal Penundaan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih Menyusuli Surat Direktur Jenderal Pemerintahaan Desa Nomor 100.3.5.5/1718, tanggal 25 April. Hal tanggapan atas petunjuk pelantikan kepala desa dan sehubungan dengan dinamika pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kabupaten Konawe Selatan yang saat ini akan memasuki tahapan pelantikan calon kepala desa terpilih, bersama ini disampaikan hal sebagai berikut. 1. Bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 25 April 2024. Dengan demikian, telah menjadi hukum positif, sehingga wajib dilaksanakan dan dipatuhi oleh penyelenggara pemerintahan. 2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diminta kepada Saudara Bupati Konawe Selatan untuk: a. Melakukan proses perpanjangan masa jabatan kepala desa selama 2 tahun bagi kepala desa yang berakhir masa jabatannya pada tanggal 30 April 2024 sesuai ketentuan Pasal 118 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. b. Melaksanakan penundaan pelantikan bagi 96 calon kepala desa terpilih hingga berakhir di masa jabatan kepala desa yang saat ini sedang menjabat, sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas. Demikian untuk menjadi perhatian dan dipedomani dalam pelaksanaannya. Atas nama Menteri Dalam Negeri, Direktur Jenderal Pemerintahan Desa. Ditandatangani, Drs. La Ode Ahmad P. Bolombo, A.P., M.Si. - Terkait dengan perintah untuk menunda pelantikan menjadikan pemerintahan terhambat. Kemarin, demi pencairan dana desa, terpaksa menunjuk plt dari ASN untuk mengisi kekosongan sementara, supaya pemerintahan berjalan. Para kepala desa yang tidak terpilih kembali setelah diaudit, rata-rata tidak memenuhi syarat lagi sebagai kepala desa, karena masa jabatan akan berakhir 33 namun mereka tidak membuat laporan keuangan dan tidak melakukan pembayaran pajak. Terlebih, masyarakat sudah tidak mengakui lagi. - Pengisian kekosongan sementara dengan ASN. - Terkait pelaksanaan pilkada, persiapan pilkada dilaksanakan sesuai rencana, dengan anggaran 96 milyar. Ada ancaman masyarakat tidak mau memberikan suara dalam pilkada. Upaya deteksi dini menghindari hal-hal yang tidak diharapkan dalam pilkada adalah dengan menempatkan 5 (lima) orang linmas dalam satu desa untuk membantu kepolisian. - Saksi tidak sempat membaca Pasal 118 huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. - Saksi bertemu dengan Dirjen Bina Pemerintahan Desa yang menjelaskan adanya perpanjang sampai dua tahun, baru kemudian dilantik yang terpilih. - Saksi juga menanyakan terkait dengan kepala desa yang sudah meninggal dan sudah mengundurkan diri, apakah juga akan diperpanjang, namun tidak ada penjelasan. - Kabupaten Konawe Selatan terdapat 336 desa, yang berakhir masa jabatan ada 96 desa. - Saksi mendapat 2 (dua) surat dari Mendagri. Surat tanggal 25 Februari mengizinkan untuk dilakukan pelantikan. [2.3] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 Desember 2024 sebagai berikut: I. KETENTUAN UU 3/2024 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945 Dalam Perbaikan Permohonan a quo, Para Pemohon mengajukan pengujian materiil terhadap Pasal 118 huruf e UU 3/2024, yang berketentuan sebagai berikut: Pasal 118 huruf e UU 3/2024 “Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Undang- Undang ini” Para Pemohon mengemukakan bahwa ketentuan Pasal a quo dianggap bertentangan dengan ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagai berikut: Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 34 “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar.” Pasal 28D UUD NRI Tahun 1945 (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” Dalam Perbaikan Permohonan a quo, para Pemohon mendalilkan kerugian konstitusional yaitu potensi kerugian atas ketentuan Pasal 118 huruf e UU 3/2024 yaitu Para Pemohon sebagai calon kepala desa terpilih dalam pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Konawe Selatan tanggal 24 September 2023 dinilai memiliki hak untuk dilantik sebagai kepala desa sebagai bentuk pengakuan terhadap hak konstitusional warga negara Indonesia berupa hak kedaulatan rakyat, hak atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, hak untuk bekerja, dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, serta hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Bahwa dengan adanya ketentuan baru Pasal a quo, 96 calon kepala desa terpilih di Kabupaten Konawe Selatan tidak dapat dilantik pada 30 April 2024 dan pelantikannya ditunda hingga 2 (dua) tahun setelah habis masa jabatan kepala desa yang saat ini telah diperpanjang masa jabatannya. Bahwa Para Pemohon dalam petitumnya memohon sebagai berikut: Dalam provisi: 1. Mengabulkan Permohonan Provisi para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menjadikan Permohonan a quo yang dimohonkan oleh para Pemohon sebagai prioritas pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi untuk memberikan perlindungan hak konstitusional Para Pemohon dan meminimalisir kerugian konstitusional Para Pemohon akan terjadi. Dalam Pokok Permohonan: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan 118 huruf e Undang-Undang 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914) yang semula berbunyi, “Kepala 35 desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan undang-undang ini” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Kepala desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan April 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan undang-undang ini sepanjang belum dilaksanakan pemilihan kepala desa dan penetapan hasil pemilihan kepala desa”. Sehingga norma Pasal 118 huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa selengkapnya menjadi berbunyi, “Kepala desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan April 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan undang-undang ini sepanjang belum dilaksanakan pemilihan kepala desa dan penetapan hasil pemilihan kepala desa.” 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). II. KETERANGAN DPR RI Terhadap dalil para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam perbaikan permohonan yang diajukan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, DPR RI dalam penyampaian pandangannya dengan terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon sebagai berikut: A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Terkait kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon dalam pengujian undang-undang a quo secara materiil, DPR RI memberikan pandangan berdasarkan 5 (lima) batasan kerugian konstitusional berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang yang sejalan dengan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan MK Nomor 001/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional sebagai berikut: 36 a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 b. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang c. Adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi Terhadap kedudukan hukum para Pemohon dalam perkara a quo, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam pengajuan pengujian materiil UU 3/2024. B. PANDANGAN UMUM 1. Bahwa undang-undang tentang desa ditetapkan melalui Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU 6/2014) yang telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU 6/2023), dan terakhir diubah dengan UU 3/2024. 2. Bahwa selama 10 tahun dilaksanakan, UU Desa dinilai mampu menggerakkan desa sebagai garda terdepan dalam menyejahterakan masyarakat. Meskipun demikian, peran desa untuk pembangunan tersebut perlu diperkuat, diperbaiki, dan disempurnakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan pengentasan kemiskinan di Indonesia. 3. Bahwa pemilihan kepala desa (pilkades) didesain dilakukan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam 37 Pasal 31 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU 6/2014). Desain pilkades secara serentak dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi yang mempertimbangkan jumlah desa dan kemampuan biaya pemilihan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota. 4. Bahwa masa jabatan kepala desa yang sebelumnya diatur dalam UU 6/2014 adalah selama 6 tahun dan dapat menjabat paling banyak 3 kali masa jabatan, diubah dalam UU 3/2024 menjadi 8 tahun dan dapat menjabat paling banyak 2 kali masa jabatan. Diharapkan dengan diperpanjangnya masa jabatan kepala desa dapat memperkuat kinerja kepala desa, memberikan waktu yang lebih lama kepada kepala desa untuk menyelesaikan program pembangunan dan memajukan desa, meminimalisir konflik yang sering terjadi saat pilkades, serta dapat mendorong kepala desa untuk lebih fokus bekerja dan meningkatkan profesionalitasnya. C. KETERANGAN DPR RI TERHADAP POKOK PERMOHONAN 1. Bahwa sebelum masuk kedalam pokok Keterangan DPR RI, perlu dijelaskan kronologi penyusunan dan pembahasan UU 3/2024 yang dinilai Para Pemohon tidak ada informasi sehingga para Pemohon tidak mengetahui adanya pembahasan RUU Perubahan 6/2014 (vide Perbaikan Permohonan hal. 17), yaitu sebagai berikut: a) Bahwa pada 17 Desember 2019, RUU Perubahan 6/2014 telah masuk dalam Prolegnas long-list sesuai Keputusan DPR RI Nomor 46/DPR RI/I/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2020-2024 dalam nomor urut 230 yang diusulkan oleh DPD, dan telah disahkan dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019- 2020 yang dapat disaksikan secara langsung melalui media- media streaming DPR RI. (https://www.youtube.com/watch?v= 8vsR6jv-yuQ) b) Bahwa pada 17 Januari 2023, ribuan massa aksi dari Pimpinan Pusat Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) menyuarakan aspirasi di depan Gedung DPR RI 38 menuntut beberapa perubahan ketentuan UU 6/2014 antara lain: masa jabatan kepala desa diubah dari semula 6 tahun menjadi 9 tahun karena waktu 6 tahun dianggap belum optimal tidak cukup waktu dalam membangun desa menjadi lebih baik, moratorium pemilihan kepala desa, pejabat pelaksana yang ditugaskan, hingga permasalahan dana desa. Badan Legislasi telah menemui perwakilan massa aksi dan telah mencatat untuk disampaikan pada rapat di Badan Legislasi. (https://news.detik.com/berita/d - 6519528/demo-di-dpr-kades-tuntut-pemerintah-revisi-uu-desa) c) Bahwa pada 25 Januari 2023, Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) menggelar demonstrasi yang menuntut agar diatur payung hukum yang jelas terkait status kepegawaian dan peningkatan kesejahteraan perangkat desa. (https:// nasional.tempo.co/read/1683755/perangkat-desa-ajukan-3- tuntutan-dalam-demo-jilid-iii-di-depan-gedung-dpr) d) Bahwa pada 19 Juni 2023, Badan Legislasi DPR RI mengadakan Rapat Pleno dengan agenda presentasi Tim Ahli RUU Perubahan 6/2014 yang disiarkan secara langsung melalui kanal youtube Baleg DPR RI. Diantara materi yang diusulkan diubah adalah: (https://www.youtube.com/watch?v=ZUQ0fBQi7oA) (1) Pasal 39 terkait masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama. Hal ini sebagai respon penyerapan aspirasi yang disampaikan oleh perwakilan kepala desa dan perangkat desa untuk menegaskan kembali konsep desa sebagai perangkat pemerintahan yang paling bawah yang berhadapan langsung dengan masyarakat, sehingga perlu mengikuti siklus jangka waktu pergantian kepemimpinan nasional. (2) Pasal 118 terkait masa jabatan kepala desa yang ada tetap berlaku sampai habis mengikuti masa jabatan 9 tahun. e) Bahwa pada 22-23 Juni 2023, selanjutnya Badan Legislasi mulai membahas RUU Perubahan 6/2014 melalui rapat Panitia Kerja (Panja). Seluruh rapat-rapat Panja bersifat terbuka dan disiarkan 39 secara langsung melalui kanal youtube Baleg DPR RI, sehingga masyarakat luas dapat menyaksikan secara langsung jalannya pembahasan RUU Perubahan 6/2014. f) Bahwa pada 27 Juni 2023, Rapat Panja menyepakati beberapa hal: (1) Pasal 39 terkait masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun, paling banyak 2 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut. (2) Pasal 118 terkait kepala desa yang sudah terpilih tetapi belum dilantik, masa jabatannya mengikuti ketentuan undang- undang. g) Bahwa pada 3 Juli 2023, Rapat Pleno Badan Legislasi DPR RI menyetujui RUU Perubahan 6/2014 menjadi RUU Inisiatif DPR yang akan disahkan dalam Rapat Paripurna. Rapat Pleno tersebut disiarkan secara langsung melalui kanal youtube DPR RI sehingga masyarakat luas dapat menyaksikan secara langsung. (https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=-lmmdkw lwdM) Rapat Pleno tersebut yang menyetujui perubahan antara lain: (1) Pasal 39 terkait masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun, paling banyak 2 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut. (2) Pasal 118 antara lain bagi kepala desa yang sudah terpilih tetapi belum dilantik maka masa jabatannya mengikuti ketentuan undang-undang. h) Bahwa pada 5 Juli 2023, ribuan massa dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) menggelar demonstrasi menuntut salah satunya terkait masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun dengan maksimal dapat menjabat selama 3 periode, atau 9 tahun dengan maksimal dapat menjabat 2 periode dengan berlaku surut bagi kepala desa yang masih menjabat. Tuntutan ini berbeda dari hasil Rapat Pleno Baleg DPR RI tanggal 3 Juli 2023. 40 (https://kabar24.bisnis.com/read/20230705/15/1671926/apdesi- demo-di-depan-dpr-berikut-12-tuntutannya) i) Bahwa pada 11 Juli 2023, rencana usulan RUU Perubahan UU 6/2024 telah disetujui dari semula RUU Usul Inisiatif Badan Legislasi DPR RI menjadi RUU Usul DPR RI pada Rapat Paripurna DPR RI ke-29 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023. Pada Rapat Paripurna tersebut juga dihadiri oleh Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI), Kepala Desa Perempuan Aliansi Srikandi Jawa Barat, Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Jawa Tengah, Kades Indonesia Bersatu, Aliansi Bersatu Jawa Timur, Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKDESI), dan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Pusat. j) Bahwa pada 5 Februari 2024, Badan Legislasi bersama Kementerian Dalam Negeri dalam Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I menyepakati antara lain perubahan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dan dapat dipilih paling banyak 2 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut, dan perpanjangan masa jabatan 2 tahun bagi kepala desa yang masa jabatannya berakhir sampai dengan Februari 2024. (https://www.youtube.com/watch?v=Th_74Ae0-r4) k) Bahwa pada 28 Maret 2024, Rapat Paripurna DPR RI ke-14 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024 menyepakati RUU Perubahan 6/2014 menjadi undang-undang. Rapat tersebut disiarkan secara langsung melalui media-media stream DPR RI dan diliput oleh berbagai media cetak maupun media online. (https://www.youtube.com/watch?v=zWNyjtNYa4M) l) Sehingga dengan demikian, rapat-rapat di DPR yang bersifat terbuka dan disiarkan secara langsung melalui media stream dan dimuat dalam berbagai berita dapat diakses oleh Para Pemohon, kecuali Para Pemohon yang tidak berusaha untuk mencari berita atas pembahasan perubahan UU 6/2014. Selain itu, berbagai organisasi elemen kepala desa dan perangkat daerah telah 41 berkali-kali turun ke jalan dengan ribuan massa aksi dan media secara massif melakukan pemberitaan, sehingga kemungkinannya sangat kecil apabila Para Pemohon tidak mengetahui adanya wacana perubahan UU 6/2014 sejak Januari 2023. 2. Bahwa terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan norma Pasal a quo terkait perpanjangan masa jabatan kepala desa yang masa jabatannya berakhir pada Februari 2024 dapat diperpanjang selama 2 tahun sehingga mengakibatkan Para Pemohon tidak dapat segera dilantik (vide Perbaikan Permohonan hal. 11), DPR RI berpandangan sebagai berikut: a. Bahwa adanya ketentuan perpanjangan masa jabatan bagi kepala desa selama 2 tahun merupakan penyesuaian atas jadwal Pilkada 2024 yang diadakan serentak di 37 provinsi. Tahapan Pilkada Serentak 2024 sudah dimulai sejak 26 Januari 2024, hingga pemungutan suara yang akan dilaksanakan serentak pada 27 November 2024 mendatang. Jika dilihat pada jadwal Tahapan Pilkada 2024 yang disusun oleh KPU, sejak April hingga November 2024 merupakan waktu-waktu kritis pendataan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan pelaksanaan kampanye yang objeknya adalah masyarakat langsung. Sehingga kepala desa sebagai unsur terendah pemerintahan memiliki peran yang sangat krusial dalam pendataan DPT dan pelaksanaan kampanye di tingkat desa. b. Bahwa berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri, terdapat kurang lebih 7.000 kepala desa yang akan berakhir masa jabatannya pada Februari 2024 (https://www.antaranews. com/berita/3948831/mendagri-sebut-pemerintah-terbuka-soal- pembahasan-masa-jabatan-kades) Dikhawatirkan jika 7.000 kepala desa tersebut berhenti pada Februari 2024 sesuai masa jabatan semula dan selanjutnya posisi kepala desa sementara akan ditunjuk oleh kepala daerah yang juga sedang mencalonkan diri lagi dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (incumbent), maka hal tersebut akan berdampak pada proses pilkada yang 42 diintervensi oleh kepentingan politik dan rentan terjadi manipulasi pendataan DPT. Oleh karena itu, ketentuan Pasal a quo tidak melanggar konstitusi apapun, justru Pasal a quo mendukung terselenggaranya pemerintahan desa yang akurat, bersih dan bebas dari kepentingan politik. c. Bahwa sebagaimana Lampiran II C.4 Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang– Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang– Undang Nomor 13 Tahun 2012 (UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan) Nomor 127, adanya Bab Ketentuan Peralihan dimaksudkan untuk memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lama terhadap peraturan perundang-undangan yang baru. Ketentuan Pasal 118 merupakan Ketentuan Peralihan UU 3/2024 yang dibuat untuk mengatur hal-hal yang bersifat transisional dari UU 6/2014 menjadi UU 3/2024, memberikan jaminan kepastian hukum bagi Para Pemohon sebagai calon kepala desa terpilih yang belum dilantik akan mendapatkan masa jabatan 8 tahun (Pasal 118 huruf d UU 3/2024), serta memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan UU 6/2014, dalam hal ini bagi kepala desa yang masa jabatannya berakhir sampai dengan bulan Februari 2024 mendapatkan perpanjangan masa jabatan selama 2 tahun (Pasal 118 huruf e UU 3/2024). D. PETITUM DPR RI Bahwa Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.4] Menimbang bahwa Presiden menyampaikan keterangan secara lisan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 9 Oktober 2024 dan menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Oktober 2024 sebagai berikut: 43 I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON a. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil Pasal 118 huruf e UU 3/2024 yang berbunyi “Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”. Berdasarkan ketentuan Pasal 118 huruf e UU 3/2024 tersebut, maka para Pemohon sebagai Calon Kepala Desa Terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Konawe Selatan yang dilaksanakan tanggal 24 September 2023 tidak dapat dilantik menjadi Kepala Desa pada tanggal 30 April 2024. b. Bahwa para Pemohon sebagai Calon Kepala Desa yang telah terpilih melalui mekanisme pemilihan langsung memiliki legitimasi hukum dan legitimasi kekuasaan yang kuat karena dipilih langsung oleh masyarakat desa. Sehingga pelantikan para Pemohon sebagai Kepala Desa tidak boleh ditunda dan harus segera dilaksanakan setelah pemilihan sebagai perwujudan dari penghormatan terhadap pilihan rakyat dan legitimasi rakyat, serta perlindungan hak konstitusional para Pemohon sebagai calon kepala desa terpilih untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlindungan untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28D UUD 1945. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Terhadap kedudukan hukum (legal standing) tersebut, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007. III. PENJELASAN PEMERINTAH TERHADAP MATERI YANG DIMOHONKAN OLEH PARA PEMOHON 1. Bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (untuk selanjutnya disebut UU 6/2014) merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 18 ayat (7) UUD 1945 yang berbunyi “Susunan dan tata cara 44 penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang”, dan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tardisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Berdasarkan ketentuan tersebut dan sesuai dengan konsep negara kesatuan yang dianut oleh negara Republik Indonesia, maka penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya berlangsung pada tingkat pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tetapi juga di tingkat pemerintah desa. 2. Bahwa penjelasan UU 6/2014 menyatakan tujuan ditetapkannya UU 6/2014 adalah merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yaitu: a. memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia; c. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa; d. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama; e. membentuk Pemerintah Desa yang professional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggung jawab; f. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum; g. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional; h. memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan i. memperkuat masyarakat desa sebagai subyek Pembangunan. 45 3. Bahwa dilaksanakan perubahan UU 6/2014 salah satunya atas adanya aspirasi dari para kepala desa kepada DPR RI, yang menyatakan masa jabatan yang diatur dalam UU 6/2014 yakni 6 (enam) tahun dan dapat diperpanjang 3 (tiga) kali tersebut dirasa sangat melelahkan bagi para kepala desa. Hal ini dikarenakan rentang waktu dirasakan begitu pendek dibandingkan dengan tanggung jawab sebagai kepala desa yang harus dijalankan dalam memimpin desanya. Serta menurut para kepala desa, persoalan politik di desa pasca pemilihan kepala desa dirasakan masih sangat terasa dan belum kondusif secara normal pasca terpilih, belum lagi biaya politik yang dikeluarkan dalam setiap pemilihan kepala desa yang sangat tinggi. Sehingga kepala desa melalui Lembaga Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) menyuarakan aspirasi perpanjangan masa jabatan yakni 9 (sembilan) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masa jabatan. 4. Selain aspirasi dari APDESI, adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021 yang menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 39 perlu diubah menjadi “Kepala desa yang sudah menjabat 1 (satu) periode, baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun berdasarkan Undang-Undang sebelumnya masih diberi kesempatan untuk menjabat 2 (dua) periode. Begitu pula, bagi kepala desa yang sudah menjabat 2 (dua) periode, baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun berdasarkan undang-undang sebelumnya masih diberi kesempatan untuk menjabat 1 (satu) periode”. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, terdapat perubahan dari aslinya dalam penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berbunyi “Kepala Desa yang telah menjabat satu kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali paling lama 2 (dua) kali masa jabatan. Sementara itu, Kepala Desa yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan”. Terdapat penyempurnaan penjelasan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Atas dasar berbagai perkembangan hukum, adanya 46 Putusan Mahkamah Konstitusi, maupun kondisi sosiologis yang membutuhkan adanya perubahan hukum yakni adanya aspirasi dari para kepala desa, maka hal ini merupakan landasan yuridis untuk adanya perubahan masa jabatan kepala desa 5. Menindaklanjuti aspirasi mengenai perpanjangan masa jabatan kepala desa tersebut, maka diperlukan perubahan terhadap UU 6/2014. Perubahan UU 6/2014 merupakan hal yang wajar sebagai konsekuensi logis atas adanya dinamika dalam berpemerintahan dan bernegara, perubahan sebuah Undang-Undang bukan hal yang tabu, hal ini sesuai dengan adagium hukum yakni het recht hinkt achter de faiten aan yang memiliki arti hukum senantiasa tertatih-tatih mengejar perubahan zaman. Adagium ini bermakna bahwa pada hakikatnya sudah seharusnya hukum selalu mengikuti perkembangan zaman dan bukan justru sebaliknya. Oleh karena hukum terbentuk dalam moment opname yakni momentum realitas yang tertangkap saat itu, sehingga tidak masalah jika diperlukan adanya perubahan-perubahan terkait kebijakan pemerintahan di desa pada saat ini. Dengan demikian maka perubahan sebuah regulasi dalam menyikapi kebutuhan perkembangan zaman adalah hal-hal yang mutlak sebagai upaya untuk menciptakan kondusifitas dan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan ketatanegaraan. 6. Bahwa apabila Pembentuk Undang-Undang berpendirian untuk merubah pengaturan tentang masa jabatan kepala desa, dengan memperhatikan perkembangan masyarakat akan kebutuhan untuk membatasi masa jabatan kepala desa, termasuk dengan menentukan periodisasi masa jabatan yang berbeda dengan ketentuan sebelumnya, hal tersebut tidak serta-merta dapat diartikan bertentangan dengan UUD 1945. Secara konstitusional pengaturan terhadap perpanjangan masa jabatan kepala desa tidak melanggar UUD 1945, secara eskplisit masa jabatan kepala desa tidak diatur dalam UUD 1945, tetapi diatur dalam Undang-Undang. Oleh karena itu masa jabatan kepala desa dan berapa periode kepala desa bisa menjabat, merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) Pembentuk Undang-Undang untuk mengaturnya, berubah-ubahnya masa 47 jabatan dan periodisasi kepala desa sangat dipengaruhi oleh kondisi sosiologis, yuridis, dan filosofis saat aturan tersebut dibuat. 7. Bahwa Pasal a quo yang menyatakan bahwa “Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”, mempunyai makna bahwa Kepala Desa yang memiliki akhir masa jabatan di bulan Februari sampai dengan terbitnya UU 3/2024 memiliki hak untuk mendapatkan perpanjangan masa jabatan 2 tahun sebagaimana ketentuan dalam UU 3/2024. Yang dimaksud dengan “berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari” adalah yang berakhir mulai bulan Februari. Tidak bisa memaknai kata dengan memotong frase atau berhenti di frase “sampai dengan” saja, tetapi dimaknai sejak frase “berakhir masa jabatannya sampai dengan Februari” sehingga berlaku bagi yang berakhir mulai Februari dan bukan sebelum Februari. 8. Bahwa perpanjangan masa jabatan kepala desa tidak bertentangan dengan paham konstitusionalisme karena hal itu tetap berada dalam koridor pembatasan kekuasaan. Penetapan perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 (enam) tahun menjadi 8 (delapan) tahun adalah penting untuk berkelanjutan pelaksanaan pembangunanan desa demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu, perpanjangan masa jabatan kepala desa juga memberikan manfaat, antara lain Pertama, masa jabatan yang lebih lama dapat memberikan stabilitas kepemimpinan di desa, memungkinkan kepala desa untuk fokus pada program jangka panjang dan menyelesaikan program-program yang tertunda. Kedua, untuk menghindari gejolak konflik pasca pilkades dan mencegah ketegangan saat pilkades dilaksanakan. 9. Bahwa Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3.5.5/244/SJ tanggal 14 Januari 2023 hal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa pada Masa Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 dengan inti surat antara lain: a. Bupati/Wali Kota yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala Desa dapat dilaksanakan sebelum tanggal 1 November 2023 dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 48 b. Bupati/Wali Kota dapat melaksanakan kembali pemilihan kepala Desa setelah selesainya tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024, dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan. Bahwa kebijakan dalam surat tersebut merupakan kewenangan dari Menteri Dalam Negeri sebagaimana amanat dalam Pasal 57 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi “Kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri”. Kebijakan penundaan ini dilakukan ketika terdapat peristiwa yang dianggap sebagai urgensi nasional, seperti Kebijakan Penundaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2021 karena terdapat penyebaran virus Corona Virus Disease 2019 varian Delta maupun upaya memberi dukungan situasi yang kondusif pada masa Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024. 10. Pasca perubahan masa jabatan kepala desa sebagaimana Pasal 39 ayat (1) UU 3/2024 maka dilakukan perpanjangan masa jabatan kepala desa sebagaimana diatur dalam Pasal a quo. Hal ini telah ditindaklanjuti oleh Kementerian Dalam Negeri dengan menerbitkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3.5.5/2625/SJ tanggal 5 Juni 2024 hal Penegasan Ketentuan Perubahan Pasal Peralihan terkait Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan perubahan Keputusan Bupati/Wali Kota terkait masa jabatan kepala desa yang mendapatkan perpanjangan masa jabatan yakni bagi: a. Kepala Desa yang masih menjabat pada periode pertama dan periode kedua menyelesaikan sisa masa jabatannya, dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi (amanat Pasal 118 huruf b UU 3/2024). b. Kepala Desa yang masih menjabat pada periode ketiga menyelesaikan sisa masa jabatannya (amanat Pasal 118 huruf c UU 3/2024). 49 c. Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Undang- Undang ini (amanat Pasal 118 huruf e UU 3/2024). 11. Bahwa alasan dari Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil Pasal 118 huruf e UU 3/2024 tidak relevan, dengan pertimbangan sebagai berikut: a. UU 3/2024 sudah jelas menyebutkan bahwa bagi Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya Bulan Februari 2024 dapat diperpanjang, sehingga Bulan Februari 2024 menjadi titik mula (starting point) bagi kepala Desa yang mendapatkan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa. b. Kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala Desa Serentak pada tahun 2024 dimaksudkan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 dan tidak ada keterkaitan dengan Perubahan UU 6/2014. c. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan pengelompokan akhir masa jabatan Kepala Desa, kondisi kemampuan keuangan daerah dan ketersediaan PNS di lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai Penjabat Kepala Desa. IV. PETITUM Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian materiil ketentuan a quo, untuk memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima keterangan Presiden secara keseluruhan. 2. Menyatakan Pasal 118 huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945 dan tetap sah, serta mempunyai kekuatan hukum mengikat. 50 Namun apabila Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.5] Menimbang bahwa para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 Desember 2024, sebagai berikut: A. MAHKAMAH BERWENANG UNTUK MENGADILI PERMOHONAN A QUO 1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD NRI 1945”), menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Selain itu, Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, juga menegaskan, bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. 2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) (“UU MK”), dinyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (1) menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 3. Bahwa lebih lanjut Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran 51 Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dinyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 4. Bahwa selain itu, dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) (“UU P3”), menyatakan: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”. 5. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian materiil Pasal 118 huruf e Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914) (“UU 3/2024”), yang berbunyi: Pasal 118 huruf e UU 3/2024: “Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Undang- Undang ini”. (Bukti P-2) terhadap Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi: "Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Pasal 28D UUD 1945, yang berbunyi: (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. 52 (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. (Bukti P-1) 6. Bahwa mengacu pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap UUD NRI 1945; B. PARA PEMOHON MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) UNTUK MENGAJUKAN PRMOHONAN A QUO 7. Bahwa kedudukan hukum (legal standing) merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap Pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dinyatakan: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga Negara. Dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK, dinyatakan: “Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945” 8. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menetapkan parameter atas pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang, yaitu harus memenuhi 5 (lima) syarat sesuai Putusan Mahkamah pada Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor: 011/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian secara jelas dimuat dan diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (“PMK 2/2021”), yaitu sebagai berikut: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian. 53 c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 9. Bahwa dengan berpedoman pada syarat-syarat kedudukan hukum sebagai Pemohon dalam pengujian undang-undang, maka para Pemohon menguraikan argumentasinya sebagai berikut: a. Bahwa Pemohon I adalah warga negara Indonesia (Bukti P-3) yang dalam hal ini sebagai Calon Kepala Desa terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa Wadonggo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan tanggal 24 September 2023 berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Desa Wadonggo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan Nomor: 12/PAN/SS/VI/2023 bertanggal 24 September 2024 (Bukti P-17); b. Bahwa Pemohon II adalah warga negara Indonesia (Bukti P-4) yang dalam hal ini sebagai Calon Kepala Desa terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa Parasi Kecamatan Palangga Selatan Kabupaten Konawe Selatan tanggal 24 September 2023 berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Desa Parasi Kecamatan Palangga Selatan Kabupaten Konawe Selatan Nomor: 12/Panitia/IX/2023 bertanggal 24 September 2024 (Bukti P-18); c. Bahwa Pemohon III adalah warga negara Indonesia (Bukti P-5) yang dalam hal ini sebagai Calon Kepala Desa terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa Wawodengi Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan tanggal 24 September 2023 berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Desa Wawodengi Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan Nomor: 17/PPD.W/2023 bertanggal 24 September 2024 (Bukti P-19); 54 d. Bahwa Pemohon IV adalah warga negara Indonesia (Bukti P-6) yang dalam hal ini sebagai Calon Kepala Desa terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa Ataku Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan tanggal 24 September 2023 berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Desa Ataku Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan Nomor: 18/PILDES/ATAKU/2023 bertanggal 24 September 2024 (Bukti P-20); e. Bahwa Pemohon V adalah warga negara Indonesia (Bukti P-7) yang dalam hal ini sebagai Calon Kepala Desa terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa Wonua Sari Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan tanggal 24 September 2023 berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Desa Wonua Sari Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan Nomor: 016/P.Pilkades Wonua Sari/2023 bertanggal 24 September 2024 (Bukti P-21); f. Bahwa Pemohon VI adalah warga negara Indonesia (Bukti P-8) yang dalam hal ini sebagai Calon Kepala Desa terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa Lanowulu Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan tanggal 24 September 2023 berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Desa Lanowulu Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan Nomor: 025/SK/PP-LNW/IX/2023 bertanggal 24 September 2024 (Bukti P-22); g. Bahwa Pemohon VII adalah warga negara Indonesia (Bukti P-9) yang dalam hal ini sebagai Calon Kepala Desa terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa Telutu Jaya Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan tanggal 24 September 2023 berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Desa Telutu Jaya Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan Nomor: 31/PPKD-TLJ/09/2023 bertanggal 24 September 2024 (Bukti P-23); h. Bahwa Pemohon VIII adalah warga negara Indonesia (Bukti P-10) yang dalam hal ini sebagai Calon Kepala Desa terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa Benua Kecamatan Benua Kabupaten Konawe Selatan tanggal 24 September 2023 berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Desa Benua Kecamatan Benua Kabupaten Konawe Selatan 55 Nomor: 08/PPD-BNA/IX/2023 bertanggal 24 September 2024 (Bukti P- 24); i. Bahwa Pemohon IX adalah warga negara Indonesia (Bukti P-11) yang dalam hal ini sebagai Calon Kepala Desa terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa Ulunese Kecamatan Kolono Timur Kabupaten Konawe Selatan tanggal 24 September 2023 berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Desa Ulunese Kecamatan Kolono Timur Kabupaten Konawe Selatan Nomor: 22/PILKADES-UL/2023 bertanggal 24 September 2024 (Bukti P-25); j. Bahwa Pemohon X adalah warga negara Indonesia (Bukti P-12) yang dalam hal ini sebagai Calon Kepala Desa terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa Langgea Indah Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan tanggal 24 September 2023 berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Desa Langgea Indah Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan Nomor: 18/PPD/2023 bertanggal 24 September 2024 (Bukti P-26); k. Bahwa Pemohon XI adalah warga negara Indonesia (Bukti P-13) yang dalam hal ini sebagai Calon Kepala Desa terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa Lasuai Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan tanggal 24 September 2023 berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Desa Lasuai Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan Nomor: 11/PAN-IX/DS-LSI/2023 bertanggal 24 September 2024 (Bukti P-27); l. Bahwa Pemohon XII adalah warga negara Indonesia (Bukti P-14) yang dalam hal ini sebagai Calon Kepala Desa terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa Lambakara Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan tanggal 24 September 2023 berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Desa Lambakara Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan Nomor: 03/Pilkades/IX/2023 bertanggal 24 September 2024 (Bukti P-28); m. Bahwa Pemohon XIII adalah warga negara Indonesia (Bukti P-15) yang dalam hal ini sebagai Calon Kepala Desa terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa Mata Lamokula Kecamatan Moramo Utara Kabupaten 56 Konawe Selatan tanggal 24 September 2023 berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Desa Mata Lamokula Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan Nomor: 19/PP- DML/IX/2023 bertanggal 24 September 2024 (Bukti P-29); n. Bahwa Pemohon XIV adalah warga negara Indonesia (Bukti P-16) yang dalam hal ini sebagai Calon Kepala Desa terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa Wonua Kongga Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan tanggal 24 September 2023 berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Desa Wonua Kongga Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan Nomor: 18 Tahun 2023 bertanggal 24 September 2024 (Bukti P-30); o. Bahwa Para Pemohon sebagai calon Kepala Desa terpilih yang telah dipilih secara langsung oleh penduduk desa berhak untuk dilantik sebagai Kepala Desa sebagai bentuk pengakuan terhadap hak konstitusional warga negara Indonesia berupa hak kedaulatan rakyat, hak atas pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, hak untuk bekerja dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, serta hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana yang diberikan oleh Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: "Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi: (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan Oleh karenanya, syarat kedudukan hukum, sepanjang adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945, telah terpenuhi. p. Bahwa berlakunya Pasal 118 huruf e UU 3/2024 yang mengatur bahwa Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Undang- 57 Undang ini, mengakibatkan para Pemohon sebagai calon Kepala Desa terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Konawe Selatan tanggal 24 September 2023 atau sebelum berlakunya UU 3/2024, tidak dapat dilantik sebagai Kepala Desa karena adanya ketentuan perpanjangan masa jabatan kepala desa selama 2 (dua) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 118 huruf e UU 3/2024; q. Bahwa para Pemohon seharusnya dilantik sebagai Kepala Desa oleh Bupati Konawe Selatan pada tanggal 30 April 2024 (Bukti P-31) namun karena adanya surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.3.5.5/1747/BPD tanggal 26 April 2024 (Bukti P-34) yang pada pokoknya menegaskan bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 118 huruf E UU 3/2024 maka meminta kepada Bupati Konawe Selatan untuk melakukan perpanjangan masa jabatan kepala desa selama 2 (dua) tahun bagi kepala desa yang berakhir masa jabatannya pada tanggal 30 April 2024 dan melakukan penundaan pelantikan bagi 96 (sembilan puluh enam) kepala desa terpilih hingga berakhirnya masa jabatan kepala desa yang saat ini menjabat sehingga pelantikan para pemohon sebagai kepala desa oleh Bupati Konawe Selatan tidak jadi atau dibatalkan yang menimbulkan kerugian yang secara spesifik dan aktual bagi para Pemohon; r. Bahwa berlakunya Pasal 118 huruf e UU 3/2024 telah melanggar, merugikan dan menciderai hak kedaulatan rakyat dan hak konstitusional para Pemohon sebagaimana UUD 1945 sebagai berikut: Pasal 2 ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi: "Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Pasal 28D UUD 1945, yang berbunyi: (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Oleh karenanya, syarat kedua sepanjang hak dan/atau kewenangan konstitusional para pemohon tersebut dianggap oleh para 58 Pemohon dirugikan oleh suatu undang-undang yang di uji dan syarat ketiga sepanjang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, serta syarat keempat adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian telah terpenuhi. s. Bahwa para Pemohon sebagai Calon Kepala Desa terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Konawe Selatan tanggal 24 September 2023 terpilih berhak untuk dilantik dengan masa jabatan sesuai dengan UU 3/2024 sebagaimana diatur pada pasal 118 huruf d UU 3/2024 yang berbunyi: “Kepala Desa yang sudah terpilih tetapi belum dilantik, masa jabatannya mengikuti ketentuan Undang-Undang ini; t. Bahwa norma mengenai Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini seharusnya dimaknai bahwa Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan April 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini sepanjang belum dilaksanakan pemilihan kepala desa dan penetapan hasil pemilihan kepala desa, sehingga para Pemohon sebagai calon Kepala Desa terpilih dalam pemilihan kepala desa sebelum berlakunya UU 3/2024 dapat dilantik sesuai dengan ketentuan Pasal 118 huruf d UU 3/2024; u. Bahwa apabila permohonan para Pemohon dikabulkan, maka 96 (sembilan puluh enam) Kepala Desa di Kabupaten Konawe Selatan yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan April 2024 tidak dapat diperpanjang lagi karena telah dilaksanakan pemilihan kepala desa dan penetapan hasil pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Konawe Selatan tahun 2023 sehingga Para Pemohon dapat segera dilantik sebagai Kepala Desa dan kerugian konstitusional para Pemohon tidak akan terjadi lagi; 59 10. Berdasarkan penjelasan uraian kedudukan hukum para Pemohon di atas, kiranya para Pemohon telah memenuhi kriteria yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, sehingga para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam pengujian materiil Pasal 118 huruf e UU 3/2024 terhadap UUD 1945. C. DALAM POKOK PERMOHONAN: PERMOHON PARA PEMOHON BERALASAN MENURUT HUKUM UNTUK SELURUHNYA I. PARA PEMOHON TELAH MENGIKUTI PEMILIHAN KEPALA DESA SESUAI DENGAN KENTENTUAN UU DESA SEBELUM DILAKUKANNYA PERUBAHAN UU DESA 11. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2023, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat Nomor: 1003.5..5/244/SJ Perihal Pemilihan Kepala Desa Pada Masa Pemilu Dan Pilkada Serentak Tahun 2024, yang pada pokoknya menyampaikan kepada Bupati/Walikota yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala desa dapat dilaksanakan sebelum tanggal 1 November 2023 dan dapat melaksanakan kembali Pemilihan Kepala Desa setelah selesainya tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024; (Bukti P-32) 12. Bahwa menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri tersebut, pada tanggal 26 Mei 2023, Bupati Konawe Selatan menerbitkan Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 50 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Konawe Selatan; 13. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2023, Bupati Konawe Selatan mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Nomor: 141/415 Tahun 2023 Tentang Penetapan Desa Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023, dengan menetapkan sebanyak 94 (sembilan puluh empat) Desa yang masa jabatan Kepala Desanya akan berakhir pada tanggal 30 April 2024 akan mengikuti Pemilihan Kepala Desa Serentak tahun 2023, selanjutnya pada tanggal 60 5 Juni 2023, Bupati Konawe Selatan mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Nomor: 410/450 Tahun 2023 Tentang Tambahan Penetapan Desa Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023, dengan menetapkan sebanyak 2 (dua) Desa yang masa jabatan Kepala Desanya akan berakhir pada tanggal 7 November 2024 akan mengikuti Pemilihan Kepala Desa Serentak tahun 2023 dengan pertimbangan Kepala Desa dimaksud ada yang sudah meninggal dunia dan ada yang mengundurkan diri, sehingga total keseluruhan Desa yang mengikuti Pemilihan Kepala Desa Serentak tahun 2023 di Kabupaten Konawe Selatan adalah sebanyak 96 (sembilan puluh enam) Desa; 14. Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Mei 2023, Bupati Konawe Selatan mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Nomor: 141/416 Tahun 2023 Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Konawe Selatan, dengan menetapkan tanggal pemungutan suara pemilihan kepala desa, penghitungan suara dan penetapan calon kepala desa terpilih yaitu pada tanggal 24 September 2023; 15. Bahwa pada tanggal 24 September 2023 telah dilakukan pemungutan suara pemilihan kepala desa, penghitungan suara dan penetapan calon kepala desa terpilih di 96 (sembilan puluh enam) Desa di Kabupaten Konawe Selatan, yang diantaranya diikuti oleh para Pemohon dan para Pemohon berhasil mendapatkan suara terbanyak pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2023 dan telah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, selanjutnya hasil Pemilihan Kepala Desa tersebut telah disampaikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan untuk mendapatkan pengesahan dari Bupati Konawe Selatan dalam bentuk surat keputusan; 16. Bahwa pada tanggal 26 April 2024, Para Pemohon telah mendapatkan undangan untuk mengikuti Pelantikan Kepala Desa oleh Bupati Konawe Selatan pada tanggal 30 April 2024 (Bukti P-31) namun karena adanya surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.3.5.5/1747/BPD tanggal 26 April 2024 (Bukti P-34) yang pada pokoknya menegaskan bahwa dengan berlakunya Pasal 118 huruf E UU 3/2024 maka meminta kepada 61 bupati konawe selatan untuk melakukan perpanjangan masa jabatan kepala desa selama 2 (dua) tahun bagi kepala desa yang berakhir masa jabatannya pada tanggal 30 April 2024 dan melakukan penundaan pelantikan bagi 96 (sembilan puluh enam) kepala desa terpilih hingga berakhirnya masa jabatan kepala desa yang saat ini menjabat, sehingga pelantikan para Pemohon sebagai Kepala Desa oleh Bupati Konawe Selatan tidak jadi atau dibatalkan yang menimbulkan kerugian yang secara spesifik dan aktual bagi para Pemohon; 17. Bahwa surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.3.5.5/1747/BPD tanggal 26 April 2024 tidak sejalan dengan Surat Menteri Dalam Negeri sehari sebelumnya yaitu Surat Nomor: 100.3.5.5/1747/BPD tanggal 25 April 2024 yang pada pokoknya menyampaikan kepada Bupati Konawe Selatan agar melantik calon kepala desa terpilih paling lama 30 (tiga) puluh hari setelah penerbitan Keputusan Bupati; (Bukti P-33) 18. Bahwa pada tanggal 29 April 2024, Bupati Konawe Selatan mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 100.3/2000 yang pada pokoknya menyampaikan menunda pelantikan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2023 sebanyak 96 (Sembilan puluh enam) Desa sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan dan memerintahkan penunjukan Sekretaris Desa sebagai Pelaksana Harian (Plh) Kepala Desa setelah masa jabatan Kepala Desa yang telah melaksanakan pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2023 berakhir pada tanggal 30 April 2024, dan hingga saat ini, jalannya Pemerintahan Desa di 96 (sembilan puluh enam) Desa dimaksud masih dipimpin oleh Pelaksana Harian Kepala Desa; 19. Bahwa Bupati Konawe Selatan dipersidangan menerangkan sudah pernah menemui Menteri Dalam Negeri melalui Dirjen Bina Pembangunan Desa untuk meminta penjelasan lebih lanjut mengenai ketentuan pasal 118 Huruf e UU 3/2024 khususnya terkait frasa “dapat” dalam pasal 118 Huruf e UU 3/2024 yang dimaknai tidak bersifat wajib, tetap tidak mendapatkan penjelasan dari Dirjen Bina Pembangunan Desa. 62 II. BERLAKUNYA PASAL 118 HURUF E UU 3/2024 TELAH MELANGGAR HAK KEDAULATAN RAKYAT DAN MERUGIKAN HAK KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON 20. Bahwa Indonesia sebagai negara demokrasi, mengakui prinsip kedaulatan rakyat sebagai landasan utama dalam sistem politiknya. Ini tercermin dalam berbagai kebijakan dan praktek politik, serta diatur secara konstitusional, seperti diatur pada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Hal ini menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi dalam negara berada pada rakyat, yang diwakili oleh wakil rakyat dan pemimpin yang mereka pilih secara langsung baik di tingkat pusat, daerah maupun sampai tingkat desa; 21. Bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa salah satunya tercermin melalui pemilihan Kepala Desa secara langsung oleh penduduk desa. Hal ini menjamin bahwa Kepala Desa adalah pemimpin yang dipilih langsung oleh masyarakat, bukan ditunjuk secara langsung oleh pemerintah daerah atau pusat, dan hal ini sudah dikukuhkan dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa “Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa”; 22. Bahwa menurut Franz Magnis Suseno, satu-satunya legitimasi dasar kekuasaan yang sah adalah legitimasi demokratis. Kekuasaan harus dilegitimasikan dari kehendak mereka yang dikuasai. Setiap wewenang untuk memberikan perintah kepada orang lain harus berdasarkan atau sesuai dengan tatanan masyarakat yang disetujui oleh masyarakat. Kedaulatan rakyat itu berdasarkan hak setiap orang untuk menentukan dirinya sendiri dan untuk turut serta dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut seluruh masyarakat. Dalam kaitannya dengan negara kesatuan yang menganut desentralisasi, kedaulatan rakyat itu tidak semata-mata berada di pemerintahan pusat melainkan juga di daerah (Franz Magnis Suseno, Etika Politik Prinsip-prinsip Moral dasar Kenegaraan Modern, Gramedia, Jakarta, 1988) 63 23. Bahwa para Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat secara sadar ingin berpartisipasi dalam pemerintahan dengan mengikuti Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Konawe Selatan tanggal 24 September 2023 dan juga Para Pemohon telah mengetahui bahwa masa jabatan Kepala Desa periode sebelumnya akan berakhir pada tanggal 30 April 2024, sehingga apabila para Pemohon terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa serentak maka para Pemohon akan dilantik sebagai Kepala Desa pada tanggal 30 April 2024 sesuai dengan akhir masa jabatan Kepala Desa periode sebelumnya agar para Pemohon dapat segera mewujudkan visi misi dan program yang direncanakan untuk kepentingan masyarakat desa; 24. Bahwa demikian pula penduduk desa di 96 (sembilan puluh enam) Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Konawe Selatan tahun 2023 juga secara sadar telah mengetahui bahwa Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023 dilakukan untuk memilih Kepala Desa untuk masa jabatan periode selanjutnya karena masa jabatan Kepala Desa sebelumnya akan berakhir pada tanggal 30 April 2024 dan Kepala Desa terpilih akan dilantik pada tanggal 30 April 2024 sesuai dengan akhir masa jabatan Kepala Desa periode sebelumnya. Pemilihan Kepala Desa adalah momentum penting bagi penduduk desa selain sebagai sarana untuk melaksanakan kedaulatan rakyat desa dalam menentukan pemimpin desa juga sebagai sarana untuk menilai kinerja Kepala Desa sebelumnya apabila tetap maju (incumbent) apakah layak untuk diteruskan atau tidak; 25. Bahwa Para Pemohon termasuk penduduk desa di 96 (sembilan puluh enam) Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 24 September 2023 juga tidak mengetahui adanya rencana penambahan masa jabatan Kepala Desa dari 6 (enam) tahun menjadi 8 (delapan) tahun karena pada saat itu belum ada informasi terkait pembahasan revisi UU 6/2014 dan bahkan draft revisi UU 6/2014 juga belum dibahas oleh Pemerintah dan DPR RI saat itu, sehingga wajar apabila para Pemohon merasa 64 dirugikan oleh berlakunya pasal 118 e UU 3/2024 yang baru diundangkan pada tanggal 25 April 2024, lain halnya apabila para Pemohon sebelum mencalonkan diri sebagai calon kepala desa dan warga desa sebelum memberikan suaranya pada Pemilihan Kepala Desa sudah mengetahui bahwa Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 24 September 2023 tidak akan langsung dilantik karena adanya perpanjangan masa jabatan Kepala Desa sebagai konsekuensi dari berlakunya Pasal 118 e UU 3/2024, maka sudah tidak relevan lagi bagi para Pemohon untuk mendalilkan adanya kerugian konstitusional. Dalam konteks ini, kami mengutip pendapat Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum sub paragraph [3.17.1] Putusan Nomor: 27/PUU-XXII/2024 tanggal 24 Maret 2024: [3.17.1]….Bahwa meskipun demikian, di sisi lain Mahkamah juga menilai para Pemohon seharusnya secara sadar telah mengetahui bahwa Pasal 201 ayat (7) a quo telah berlaku sejak tahun 2016, yaitu sebelum para Pemohon mencalonkan diri menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam pemilihan tahun 2020. Artinya, para Pemohon sudah seharusnya pula mengerti bahwa ketika dirinya terpilih menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maka tidak akan penuh menjabat selama 5 (lima) tahun. Artinya pula, terkait dengan visi dan misi yang dijanjikan calon kepala daerah yang dijabarkan dalam RPJMD dan alokasi anggaran seharusnya hal tersebut telah disesuaikan dengan masa jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016. 26. Bahwa dalam sistem demokrasi, kekuasaan berasal dari rakyat dan harus dijalankan sesuai dengan kehendak rakyat yang tercermin dalam hasil pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala desa. Oleh karena itu, jika sudah ada calon kepala desa yang terpilih secara sah, seharusnya ia segera dilantik untuk menghindari pelanggaran terhadap kehendak rakyat. Jika sudah dilakukan pemilihan dan telah menghasilan calon kepala desa terpilih, maka perpanjangan masa jabatan kepala desa sebelumnya dapat dianggap sebagai pelanggaran prinsip demokrasi dan hak rakyat untuk memilih dan menentukan pemimpin mereka; 27. Bahwa Pasal 118 huruf e UU 3/2024 sama sekali tidak mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat, bagaimana dikatakan mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat jika penduduk desa di 96 (sembilan puluh enam) Desa 65 yang telah melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 24 September 2023 dipaksa untuk menerima seorang Kepala Desa yang sesungguhnya telah berakhir masa jabatannya tetapi tetap akan memimpin desa selama 2 (dua) tahun kedepan, padahal penduduk desa telah menentukan pilihannya dan memberikan mandat kepada Calon Kepala Desa terpilih untuk memimpin desa pada periode selanjutnya, hal demikian sama dengan merampas kedaulatan rakyat dan memaksa rakyat untuk menerima kehendak pembentuk undang-undang; 28. Bahwa selanjutnya perlu diketahui, dari 96 (sembilan puluh enam) Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 24 September 2023, sebanyak 59 (lima puluh sembilan) calon kepala desa yang terpilih adalah calon kepala desa baru (bukan petahana), dan sebanyak 72 (tujuh puluh dua) Calon Kepala Desa Petahana yang mencalonkan kembali, 35 (tiga puluh lima) calon Kepala Desa petahana tidak terpilih lagi dalam Pemilihan Kepala Desa termasuk dengan Desa para Pemohon dimana calon Kepala Desa Petahana tidak terpilih lagi, hal ini membuktikan bahwa setengah dari desa yang melakukan pemilihan kepala desa serentak, penduduk desanya telah menggunakan kedaulatannya untuk menentukan siapa yang layak memimpin pemerintahan desa periode selanjutnya dan sekaligus memberikan penghukuman kepada calon Kepala Desa petahana karena dinilai tidak berhasil dalam menjalankan pemerintahan desa; 29. Bahwa dengan fakta demikian, bisa dibayangkan apabila perpanjangan masa jabatan kepala desa tetap dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 118 e UU 3/2024 tanpa mempertimbangkan telah adanya hasil pemilihan kepala desa yang telah memberikan mandat kepada Calon Kepala Desa terpilih untuk memimpin desa periode selanjutnya, maka berdasarkan penalaran yang wajar akan terjadi krisis legitimasi kepemimpinan di Desa, terlebih khusus terhadap 35 (tiga puluh lima) Desa yang calon Kepala Desa Petahana tidak terpilih kembali atau sudah tidak diberikan kepercayaan lagi oleh penduduk 66 desa untuk memimpin desa, tetapi tetap akan memimpin Desa untuk 2 (dua) tahun ke depan karena berlakunya Pasal 118 e UU 3/2024, sebagaimana diketahui, desa merupakan satuan wilayah yang terkecil dengan interaksi masyarakatnya yang cukup intens dan dekat sehingga pasti akan menimbulkan konflik antara calon Kepala Desa Petahana yang kalah dengan calon kepala desa terpilih beserta para pendukungnya dan akan menimbulkan polarisasi dan perpecahan di masyarakat karena adanya krisis legitimasi kepemimpinan yang ujungnya akan membuat jalannya pemerintahan di desa tidak kondusif dan tidak efektif; 30. Bahwa Para Pemohon sebagai Calon Kepala Desa terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Konawe Selatan tanggal 24 September 2023 yang telah dipilih secara langsung oleh penduduk desa berhak untuk dilantik sebagai Kepala Desa dengan masa jabatan 8 (delapan) tahun berdasarkan ketentuan Pasal 118 d UU 3/2024 yang mengatur bahwa “Kepala Desa yang sudah terpilih tetapi belum dilantik, masa jabatannya mengikuti ketentuan Undang-Undang ini”, sebagai pelaksanaan prinsip kepastian hukum yang merupakan salah satu prinsip yang fundamental dalam negara hukum (rechtsstaat). Prinsip ini menuntut agar hukum dilaksanakan dengan tegas, konsisten, dan dapat diprediksi oleh semua pihak, termasuk dalam proses pelantikan pejabat publik. Dalam konteks ini, pelantikan seorang calon Kepala Desa yang telah terpilih secara langsung wajib segera dilakukan agar tidak terjadi ketidakpastian hukum atau kekosongan jabatan yang berpotensi merugikan masyarakat dan pemerintahan; 31. Bahwa para Pemohon sebagai calon kepala desa terpilih yang terpilih melalui mekanisme pemilihan langsung memiliki legitimasi hukum dan legitimasi kekuasaan yang kuat karena dipilih langsung oleh masyarakat desa sehingga pelantikan para Pemohon sebagai Kepala Desa harus segera dilaksanakan setelah pemilihan sebagai perwujudan dari penghormatan terhadap pilihan rakyat dan legitimasi rakyat tersebut, serta menghindari adanya penundaan yang bisa menimbulkan konflik politik maupun sosial; 67 32. Bahwa dalam konteks ini, apabila kita mengambil perumpamaan yang lebih besar misalnya ketika calon Presiden dan Wakil Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang telah terpilih dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tanggal 14 Februari 2024 dan akan dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024 tiba-tiba pelantikannya harus ditunda karena adanya perpanjangan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia sebelumya sebagai akibat dari perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan UU Pemilu, maka bisa dibayangkan konflik politik maupun sosial yang akan terjadi akibat adanya krisis legitimasi kekuasaan yang tentunya mengancam stabilitas pemerintahan dan negara, demikian halnya di Desa, walaupun wilayahnya lebih kecil tetapi justru interaksi masyarakatnya lebih intens dan lebih dekat sehingga pasti akan menimbulkan konflik antara calon Kepala Desa Petahana yang kalah dengan calon kepala desa terpilih beserta para pendukungnya dan akan menimbulkan polarisasi dan perpecahan di masyarakat karena adanya krisis legitimasi kepemimpinan yang ujungnya akan membuat jalannya pemerintahan di desa tidak kondusif dan tidak efektif; 33. Bahwa penundaan pelantikan para Pemohon sebagai Kepala Desa yang telah terpilih melalui proses pemilihan yang sah juga dapat dipandang sebagai bentuk penundaan keadilan (justice delayed). Pandangan ini muncul karena hak konstitusional calon kepala desa terpilih untuk dilantik dan menjalankan tugasnya tertunda, yang pada gilirannya juga menunda hak-hak rakyat yang telah memilihnya untuk memiliki pemimpin yang sah sesuai pilihan rakyat dan dapat bekerja demi kepentingan mereka; 34. Bahwa dengan demikian berlakunya ketentuan Pasal 118 huruf e UU 3/2024 secara nyata telah melanggar hak kedaulatan rakyat dan menciderai hak konstitusional para Pemohon berupa hak kedaulatan rakyat, hak atas pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, hak untuk bekerja dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, serta hak untuk memperoleh kesempatan yang sama 68 dalam pemerintahan sebagaimana yang diatur Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: "Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi: (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan III. BERLAKUNYA PASAL 118 HURUF E UU 3/2024 TELAH MENIMBULKAN KETIDAKPASTIAN HUKUM DAN TIDAK MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PEMOHON SEBAGAI PIHAK YANG TERKENA DAMPAK DARI BERLAKUNYA UU 3/2024 35. Bahwa Pasal 118 UU 3/2024 merupakan ketentuan peralihan dari UU 3/2024 yang pada huruf e mengatur mengenai perpanjangan masa jabatan kepala desa, mengenai ketentuan peralihan dalam suatu undang-undang harus dibuat dengan tujuan sebagaimana dimaksud pada Butir 127 Lampiran II UU P3. Terkait ketentuan peralihan dalam suatu undang-undang, Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 18/PUU-XX/2022 Sub-paragraf [3.10.5], telah memberikan pertimbangan sebagai berikut: [3.10.5] Bahwa sebagai ketentuan peralihan, sebagaimana juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU- XIX/2021 bertanggal 20 April 2022 yang diucapkan sebelumnya, Pasal 201 UU 10/2016 dimaksudkan untuk menghindari kekosongan hukum dan menjamin kepastian hukum serta bersifat transisional dalam rangka penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak nasional pada 2024, sehingga menurut Mahkamah telah memenuhi pemuatan ketentuan peralihan sebagaimana ditentukan dalam Butir 127 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011). Menurut Butir 127 Lampiran II UU 12/2011 ketentuan peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang- undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk: a. menghindari terjadinya kekosongan hukum; b. menjamin kepastian hukum; c. memberikan 69 perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan d. mengatur hal- hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara. Khusus mengenai kepastian hukum, adanya pengaturan bahwa masa jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang terpilih berdasarkan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak pada 2020 akan berakhir pada penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak nasional pada 2024 telah diatur secara eksplisit dalam Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016. Dalam batas penalaran yang wajar ketentuan dimaksud sudah pasti diketahui oleh semua pasangan calon yang ikut berkontestasi dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak pada 2020. Artinya, pengurangan atau pemotongan waktu masa jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota sudah diketahui secara pasti oleh masing-masing pasangan calon. 36. Bahwa Pasal 118 UU 3/2024, berbunyi sebagai berikut: Pada saat Undang-Undang ini berlaku: a. Kepala Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang telah menjabat selama 2 (dua) periode sebelum Undang- Undang ini berlaku dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi berdasarkan Undang-Undang ini. b. Kepala Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang masih menjabat pada periode pertama dan periode kedua menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi. c. Kepala Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang masih menjabat pada periode ketiga menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai Undang- Undang ini. d. Kepala Desa yang sudah terpilih tetapi belum dilantik, masa jabatannya mengikuti ketentuan Undang-Undang ini. e. Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. f. Perangkat Desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan penempatannya yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. 37. Bahwa pada Pasal 118 d UU 3/2024 mengatur bahwa “Kepala Desa yang sudah terpilih tetapi belum dilantik, masa jabatannya mengikuti ketentuan Undang- Undang ini”. Apabila merujuk pada ketentuan pasal 118 d UU 3/2024 maka seharusnya para Pemohon sebagai Calon Kepala Desa Terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan sebelum berlakunya UU 3/2024 dilantik oleh Bupati Konawe Selatan 70 dengan masa jabatan mengikuti ketentuan UU 3/2024 yaitu masa jabatan 8 (delapan) tahun; 38. Bahwa ketentuan Pasal 118 e UU 3/2024, justru menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak memberikan perlindungan hukum bagi para Pemohon sebagai pihak yang terkena dampak dari berlakunya UU 3/2024, dengan alasan sebagai berikut: a. Prinsip kepastian hukum menuntut agar hukum dilaksanakan dengan tegas, konsisten, dan dapat diprediksi oleh semua pihak, termasuk dalam proses pelantikan pejabat publik. Dalam konteks ini, pelantikan seorang calon Kepala Desa yang telah terpilih secara langsung wajib segera dilakukan dan tidak dilakukan penundaan agar tidak terjadi ketidakpastian hukum atau kekosongan jabatan yang berpotensi merugikan masyarakat dan pemerintahan; b. Ketentuan Pasal 118 e UU 3/2024 yang mengatur bahwa Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para Pemohon, khususnya terkait bagaimana dengan nasib para Pemohon sebagai Calon Kepala Desa Terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan sebelum berlakunya UU 3/2024 apakah tetap dilantik sebagai Kepala Desa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 118 d UU 3/2024 atau harus ditunda pelantikannya karena adanya perpanjangan masa jabatan Kepala Desa sebagaimana diatur pasal 118 e UU 3/2024; c. Bahwa apabila para Pemohon baru dilantik setelah masa perpanjangan jabatan kepala desa berakhir atau setelah 2 (dua) tahun, maka tidak ada suatu kepastian bahwa dalam 2 (dua) tahun kedepan para Pemohon masih memenuhi syarat untuk dilantik sebagai Kepala Desa atau tidak ada suatu kepastian tidak akan terjadi suatu hal yang dapat mengakibatkan para Pemohon tidak lagi memenuhi syarat untuk dilantik sebagai Kepala Desa misalnya karena berhalangan tetap atau bahkan meninggal dunia sehingga 71 hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum para Pemohon dan dapat merugikan para Pemohon; d. Ketentuan Pasal 118 e UU 3/2024 tidak memberikan perlindungan hukum bagi para Pemohon sebagai pihak yang terkena dampak dari berlakunya UU 3/2024 karena para Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat yang secara sadar ingin berpartisipasi dalam pemerintahan dengan mengikuti Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Konawe Selatan tanggal 24 September 2023 dan para Pemohon telah mengetahui bahwa masa jabatan Kepala Desa periode sebelumnya akan berakhir pada tanggal 30 April 2024 sehingga apabila para Pemohon terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa maka para Pemohon akan dilantik sebagai Kepala Desa pada tanggal 30 April 2024 sesuai dengan akhir masa jabatan Kepala Desa periode sebelumnya, tetapi dengan berlakunya pasal 118 e UU 3/2024 justru menghilangkan hak para Pemohon untuk dilantik pada akhir masa jabatan Kepala Desa periode sebelumnya (tanggal 30 April 2024) karena adanya ketentuan perpanjangan masa jabatan kepala desa sehingga hak para Pemohon sebagai pihak yang terkena dampak dari berlakunya UU 3/2024 tidak terlindungi; e. Bahwa para Pemohon sebagai calon kepala desa terpilih yang terpilih melalui mekanisme pemilihan langsung memiliki legitimasi hukum dan legitimasi kekuasaan yang kuat karena dipilih langsung oleh masyarakat desa sehingga pelantikan para Pemohon sebagai Kepala Desa tidak boleh ditunda dan harus segera dilaksanakan setelah pemilihan sebagai perwujudan dari penghormatan terhadap pilihan rakyat dan legitimasi rakyat tersebut dan perlindungan hak konstitusional para Pemohon sebagai calon kepala desa terpilih untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlindungan untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan; 39. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, untuk menghentikan terjadinya pelanggaran hak konstitusional para Pemohon dan demi 72 tercapainya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para Pemohon sebagai pihak yang terkena dampak dari berlakunya UU 3/2024, maka beralasan hukum apabila pasal 118 e UU 3/2024 yang semula berbunyi “Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini” dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan April 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini sepanjang belum dilaksanakan pemilihan kepala desa dan penetapan hasil pemilihan kepala desa” IV. PENTINGNYA PERMOHONAN A QUO MENJADI PRIORITAS PEMERIKSAAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI 40. Bahwa pada tanggal 29 April 2024, Bupati Konawe Selatan mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 100.3/2000 yang pada pokoknya menyampaikan menunda pelantikan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2023 sebanyak 96 (Sembilan puluh enam) Desa sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan dan memerintahkan penunjukan Sekretaris Desa sebagai Pelaksana Harian (Plh) Kepala Desa setelah masa jabatan Kepala Desa yang telah melaksanakan pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2023 berakhir pada tanggal 30 April 2024, dan hingga saat ini, jalannya Pemerintahan Desa di 96 (Sembilan puluh enam) Desa dimaksud masih dipimpin oleh Pelaksana Harian Kepala Desa; 41. Bahwa penundaan pelantikan 96 (sembilan puluh enam) Kepala Desa Terpilih sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan telah menimbulkan gejolak dan polarisasi di masyarakat antara pendukung calon kepala desa terpilih yang mendesak agar segera dilakukan pelantikan kepala desa dengan pendukung calon kepala desa yang tidak terpilih yang mendukung adanya perpanjangan jabatan kepala desa, sehingga mengakibatkan kondisi sosial politik masyarakat desa menjadi tidak kondusif dan rawan konflik; 73 42. Bahwa pelaksanaan Pemerintahan Desa oleh Pelaksana Harian Kepala Desa juga tidak efektif karena Pelaksana Harian Kepala Desa tidak bisa mengambil keputusan yang sifatnya strategis dan juga karena legitimasi kepemimpinan yang kurang sehingga pemerintahan desa tidak bisa berjalan secara efektif dan akhirnya menghambat pelayanan masyarakat dan pembangunan desa; 43. Bahwa Bupati Konawe Selatan dipersidangan menerangkan akibat dari penundaan pelantikan Kepala Desa terpilih menimbulkan polemik di Masyarakat bahkan beberapa kali ada demo di kantor Bupati sehingga mengakibatkan kondisi pemerintahan desa dan pelayanan masyarakat menjadi terganggu dan tidak stabil dan rawan terjadi konflik masyarakat desa sehingga Pemda Konawe Selatan mengantisipasi potensi konflik di desa dengan menempatkan Linmas di desa; 44. Bahwa berdasarkan situasi dan kondisi faktual yang dipaparkan di atas, untuk menghindari gejolak di masyarakat dan polarisasi masyarakat desa yang lebih luas dan agar pelaksanaan pemerintahan desa bisa segera berjalan efektif, menjadi relevan bagi para Pemohon untuk meminta kepada Mahkamah untuk menjadikan pemeriksaan Permohonan para Pemohon sebagai prioritas pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi; 45. Bahwa permohonan Para Pemohon untuk menjadikan permohonan ini sebagai prioritas pemeriksaan di Mahkamah didasarkan pula pada upaya menghindari kerugian konstitusional yang dialami Para Pemohon tidak menjadi lebih meluas dan dapat segera dicegah; D. PEMERINTAH DAN DPR TIDAK MEMBERIKAN KETERANGAN TERKAIT PERMOHONAN A QUO YANG MEMBUKTIKAN BAHWA PEMERINTAH DAN DPR MENYETUJUI PERMOHON A QUO 46. Bahwa, Pemerintah/Presiden dan DPR RI yang telah di panggil secara patut oleh Mahkamah Konstitusi pada setiap agenda persidangan, akan tetapi sampai dengan persidangan ke-VII (tujuh) tanggal 05 Desember 2024 Pihak DPR RI dan atau Kuasa Hukum nya yang di tunjuk tidak sekalipun menghadiri agenda persidangan permohonan a quo yang menurut para Pemohon, ketidak hadiran DPR RI sebagai pihak yang 74 membuat Undang-undang No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, membuktikan bahwa DPR RI menyetujui dan mendukung secara tidak langsung permohonan Para Pemohon dengan tidak menggunakan hak nya untuk memberikan keterangan di hadapan Mahkamah Konstitusi; 47. Bahwa demikian pula, Pemerintah/Presiden walaupun telah memberikan keterangan pada persidangan tanggal 03 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyatakan menolak Permohonan para Pemohon tetapi pada persidangan tanggal 24 Oktober 2024, telah menyampaikan secara lisan Mencabut Keterangan Tertulis yang sudah di sampaikan dan dibacakan pada tanggal 03 Oktober 2024, sehingga menurut para Pemohon, pencabutan keterangan Pemerintah/Presiden sebagai pihak yang membuat Undang-undang No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, membuktikan bahwa Pemerintah/Presiden menyetujui dan mendukung secara tidak langsung permohonan para Pemohon dengan tidak menggunakan hak nya untuk memberikan keterangan di hadapan Mahkamah Konstitusi; E. KESIMPULAN Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo; 2. Para Pemohon Memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan a quo; 3. Permohonan para Pemohon tentang Pengujian Pasal 118 huruf e UU Desa beralasan menurut hukum untuk seluruhnya; D. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian Kesimpulan di atas, Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, untuk berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut: DALAM PROVISI 1. Mengabulkan Permohonan Provisi para Pemohon untuk seluruhnya; 75 2. Menjadikan Permohonan aquo yang dimohonkan oleh para Pemohon sebagai prioritas pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi untuk memberikan perlindungan hak konstitusional para Pemohon dan meminimalisir kerugian konstitusional para Pemohon akan terjadi. DALAM POKOK PERMOHONAN 1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 118 huruf e Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914) yang semula berbunyi “Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan April 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini sepanjang belum dilaksanakan pemilihan kepala desa dan penetapan hasil pemilihan kepala desa”. Sehingga, norma Pasal 118 huruf e Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa selengkapnya menjadi berbunyi, “Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan April 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini sepanjang belum dilaksanakan pemilihan kepala desa dan penetapan hasil pemilihan kepala desa”; 3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 76 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil norma Pasal 118 huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914, selanjutnya disebut UU 3/2024) terhadap UUD NRI Tahun 1945 sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum para Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau 77 kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 78 e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dikemukakan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon I sampai dengan Pemohon XIV sebagai berikut. 1. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon XIV mengajukan pengujian norma Pasal 118 huruf e UU 3/2024, yang menyatakan sebagai berikut: “Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Undang- Undang ini”. 2. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon XIV menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon XIV adalah perseorangan warga negara Indonesia yang telah terpilih sebagai Calon Kepala Desa di Kabupaten Konawe Selatan [vide Bukti P-3 sampai dengan Bukti P-30]; 4. Bahwa dengan berlakunya norma Pasal 118 huruf e UU 3/2024, Pemohon I sampai dengan Pemohon XIV mengalami kerugian hak konstitusional karena adanya ketidakpastian hukum atas pelantikan sebagai calon kepala desa terpilih dalam pemilihan kepala desa di Kabupaten Konawe Selatan. Hal ini disebabkan adanya ketentuan perpanjangan masa jabatan kepala desa selama 2 (dua) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 118 huruf e UU 3/2024 a quo. Berdasarkan uraian dalam menjelaskan kedudukan hukumnya di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon I sampai dengan Pemohon XIV adalah benar perorangan warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk [vide Bukti P-3 sampai dengan Bukti P-16]. Berdasarkan Bukti P-17 sampai dengan bukti P-30, Pemohon I sampai dengan Pemohon XIV adalah kepala desa terpilih dalam pemilihan kepala desa di Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023, yaitu Pemohon I untuk Desa Wadonggo, Pemohon II untuk Desa Parasi, Pemohon III untuk Desa Wawondengi, Pemohon IV untuk Desa Ataku, Pemohon V untuk Desa Wonua Sari, Pemohon VI untuk Desa Lanowulu, Pemohon VII untuk Desa Telutu Jaya, Pemohon VIII untuk Desa Benua, Pemohon IX untuk Desa 79 Ulunese, Pemohon X untuk Desa Langgea Indah, Pemohon XI untuk Desa Lasuai, Pemohon XII untuk Desa Lambakara, Pemohon XIII untuk Desa Mata Lamokula, dan Pemohon XIV untuk Desa Wonua Kongga. Dalam menguraikan kerugian hak konstitusionalnya, Pemohon I sampai dengan Pemohon XIV telah dapat menjelaskan secara spesifik dan aktual perihal anggapan kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, yakni adanya penundaan pelantikan Pemohon I sampai dengan Pemohon XIV sebagai kepala desa terpilih dalam pemilihan kepala desa di Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023 sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Lebih lanjut, Pemohon I sampai dengan Pemohon XIV telah dapat menguraikan adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma Pasal 118 huruf e UU 3/2024 karena adanya ketidakpastian hukum, khususnya mengenai waktu pelantikan Pemohon I sampai dengan Pemohon XIV sebagai calon kepala desa terpilih. Kerugian hak konstitusional dimaksud tidak lagi terjadi apabila permohonan a quo dikabulkan. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil Pemohon I sampai dengan Pemohon XIV perihal inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujiannya terhadap UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah berpendapat Pemohon I sampai dengan Pemohon XIV (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian norma Pasal 118 huruf e UU 3/2024. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian norma Pasal 118 huruf e UU 3/2024 maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan provisi dan pokok permohonan para Pemohon. Dalam Provisi [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menjadikan permohonan para Pemohon a quo sebagai prioritas pemeriksaan di Mahkamah untuk menghindari gejolak di masyarakat dan polarisasi masyarakat desa yang lebih luas serta untuk menjamin agar pelaksanaan pemerintahan desa 80 dapat segera berjalan efektif. Terhadap permohonan provisi tersebut, demi mendapatkan penjelasan yang komprehensif terkait persoalan konstitusional yang diajukan para Pemohon, Mahkamah perlu mendengar keterangan dari pihak-pihak sebagaimana termaktub dalam Pasal 54 UU MK. Oleh karena itu, terhadap permohonan a quo akan diputus dengan putusan akhir dan terhadap norma undang- undang yang dimohonkan pengujian akan segera mendapatkan kepastian hukum. Dengan demikian, menurut Mahkamah, permohonan provisi para Pemohon haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Dalam Pokok Permohonan [3.8] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan norma Pasal 118 huruf e UU 3/2024 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 28D UUD NRI Tahun 1945 dengan mengemukakan dalil-dalil (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut. a. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 118 huruf e UU 3/2024 telah melanggar hak kedaulatan rakyat dan merugikan hak konstitusional para Pemohon karena penundaan pelantikan para Pemohon sebagai kepala desa terpilih melalui proses pemilihan yang sah sehingga dapat dianggap sebagai bentuk penundaan keadilan (justice delayed); b. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 118 huruf e UU 3/2024 telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak memberikan perlindungan hukum bagi para Pemohon sebagai pihak yang terkena dampak dari berlakunya UU 3/2024 karena prinsip kepastian hukum menuntut agar hukum dilaksanakan dengan tegas, konsisten, dan dapat diprediksi oleh semua pihak, termasuk dalam proses pelantikan pejabat publik. Pelantikan seorang calon kepala desa yang telah terpilih secara langsung wajib segera dilakukan dengan tidak menunda pelantikan tersebut agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum atau kekosongan jabatan yang berpotensi merugikan masyarakat dan pemerintahan; Berdasarkan uraian dalil permohonan di atas, para Pemohon dalam petitumnya memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 118 huruf e UU 3/2024 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum 81 mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan April 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini sepanjang belum dilaksanakan pemilihan kepala desa dan penetapan hasil pemilihan kepala desa”. [3.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-34 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 21 Agustus 2024 dan tanggal 11 November 2024 dan satu orang saksi bernama H. Surunuddin Dangga yang didengar kesaksiannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 24 Oktober 2024, serta kesimpulan yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 Desember 2024 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.10] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 Desember 2024 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.11] Menimbang bahwa Presiden menyampaikan keterangan secara lisan dalam persidangan tanggal 9 Oktober 2024 dengan agenda Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden, serta menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Oktober 2024 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). Selanjutnya, pada persidangan tanggal 24 Oktober 2024 dengan agenda Mendengarkan Keterangan DPR dan Saksi Pemohon, kuasa hukum Presiden menyampaikan pencabutan terhadap keterangan yang telah disampaikan pada persidangan tanggal 9 Oktober 2024 tanpa memberikan alasan yang jelas, kecuali pencabutan dimaksud dilakukan berdasarkan kesepakatan dari Kuasa Presiden [vide Risalah Sidang tanggal 24 Oktober 2024, hlm. 2-3]. Terhadap penarikan keterangan Presiden tersebut, menurut Mahkamah, Pasal 54 UU MK menyatakan, “Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, 82 dan/atau Presiden.” Permintaan keterangan dimaksud adalah dalam rangka mendapatkan penjelasan yang komprehensif mengenai pembentukan suatu norma yang sedang diajukan pengujiannya kepada Mahkamah. Hal ini tidak lain karena Presiden dan DPR adalah lembaga yang diberikan kewenangan oleh konstitusi untuk membentuk undang-undang sebagaimana ketentuan Pasal 20 UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, berkaitan dengan kata “dapat” dalam Pasal 54 UU MK mengandung makna sebagai pilihan bagi Mahkamah untuk diperlukan atau tidaknya keterangan pihak-pihak sebagaimana disebut dalam Pasal 54 UU MK. Bilamana Mahkamah memerlukan, sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) UU MK, menjadi kewajiban bagi pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK untuk memenuhi dan memberikan penjelasan atau keterangan mengenai suatu norma yang sedang diuji di Mahkamah, baik terkait proses, latar belakang, maupun substansi undang-undang dimaksud, termasuk risalah rapat. Pemberian penjelasan atau keterangan tersebut juga dimaksudkan sebagai salah satu bentuk akuntabilitas dan transparansi pembentuk undang-undang kepada masyarakat, khususnya pencari keadilan yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya suatu norma dalam undang-undang. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, pencabutan keterangan Presiden yang disampaikan oleh Kuasa Presiden dalam persidangan tanggal 24 Oktober 2024 adalah tidak beralasan menurut hukum. Sehingga, Mahkamah tetap akan mempertimbangkan keterangan Presiden dimaksud. [3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan membaca secara saksama permohonan para Pemohon beserta alat-alat bukti surat/tulisan, saksi serta kesimpulan yang diajukan, keterangan Presiden dan keterangan DPR, persoalan konstitusionalitas yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah Pasal 118 huruf e UU 3/2024 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum sehingga tidak dilantiknya kepala desa yang telah terpilih. [3.13] Menimbang bahwa sebelum menjawab persoalan konstitusionalitas yang didalilkan para Pemohon di atas, Mahkamah perlu menegaskan terlebih dahulu ihwal periodisasi masa jabatan kepala desa, yang telah diputus oleh Mahkamah 83 dalam beberapa putusan, antara lain, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 30 September 2021. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU- XIX/2021 a quo, khususnya Paragraf [3.11], Mahkamah telah mempertimbangkan mengenai perkembangan sistem dan bentuk pemerintahan desa termasuk pengisian jabatan kepala desa sejak Indonesia merdeka (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, selanjutnya disebut UU 5/1979) sampai dengan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU 6/2014). Lebih lanjut, Mahkamah juga mempertimbangkan bahwa pembatasan masa jabatan kepala desa, termasuk periodisasi masa jabatan kepala desa merupakan salah satu semangat penting yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang, tidak hanya sebatas dimaksudkan untuk membuka kesempatan kepastian terjadinya alih generasi kepemimpinan di semua tingkatan pemerintahan termasuk di tingkat desa, tetapi juga mencegah penyalahgunaan kekuasaan (power tends to corrupt) karena terlalu lama berkuasa. Kemudian pada bagian amar, Mahkamah menyatakan Penjelasan Pasal 39 UU 6/2014 menjadi, “Kepala desa yang sudah menjabat 1 (satu) periode, baik berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun berdasarkan undang-undang sebelumnya masih diberi kesempatan untuk menjabat 2 (dua) periode. Begitu pula, bagi kepala desa yang sudah menjabat 2 (dua) periode, baik berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun berdasarkan undang-undang sebelumnya masih diberi kesempatan untuk menjabat 1 (satu) periode”. Pada perkembangan selanjutnya, pembentuk undang-undang mengubah UU 6/2014 menjadi UU 3/2024 yang mengatur masa jabatan kepala desa adalah selama 8 tahun dan dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut [vide Pasal 39 UU 3/2024]. Bahwa berkaitan dengan perkembangan pemilihan kepala desa di Indonesia, sejak UU 5/1979 diberlakukan, pemilihan kepala desa dilakukan secara langsung sebagaimana dinyatakan bahwa, “Kepala Desa dipilih secara langsung, umum, bebas dan rahasia oleh penduduk desa warganegara Indonesia yang telah berumur sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah kawin”. Selanjutnya, dinyatakan, “Kepala Desa diangkat oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II atas nama Gubernur Kepala Derah Tingkat I dari calon yang 84 terpilih” [vide Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 UU 5/1979]. Memasuki era reformasi, diberlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (UU 22/1999) yang menyatakan, “Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa dari calon yang memenuhi syarat”. Adapun yang berwenang melantik kepala desa terpilih adalah Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk [vide Pasal 95 ayat (2) dan Pasal 98 ayat (1) UU 22/1999]. Dalam perkembangannya, UU 22/1999 kemudian diganti dengan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 32/2004) yang juga menegaskan, “Kepala desa sebagaimana di maksud dalam Pasal 202 ayat (1) dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan Perda yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah”. Kepala desa yang terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemilihan [vide Pasal 203 ayat (1) dan Pasal 205 ayat (1) UU 32/2004]. Selanjutnya, ketika UU 6/2014 berlaku, sebagaimana UU sebelumnya, UU 6/2014 juga menegaskan, “Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa” dan calon kepala desa terpilih dilantik oleh bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan keputusan bupati/walikota” [vide Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (1) UU 6/2014]. Berdasarkan perkembangan pengaturan pemilihan kepala desa sebagaimana diuraikan di atas, sejak UU 5/1979 sampai dengan UU 6/2014, pemilihan kepala desa dilakukan melalui pemilihan secara langsung oleh penduduk desa yang telah memenuhi syarat. Pemilihan kepala desa sesungguhnya merupakan salah satu bentuk pengejawantahan kedaulatan rakyat di tingkat desa yang mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi. Dalam kaitan ini, warga desa yang telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan dapat langsung menyalurkan hak politik (hak memilih dan dipilih). Pemilihan kepala desa juga merupakan wujud dari adanya otonomi desa, di mana desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus segala hal termasuk dalam urusan pemerintahan dengan syarat wewenang tersebut tidak bertentangan dengan satuan pemerintahan yang ada di atasnya. 85 [3.14] Menimbang bahwa terkait dengan pemilihan kepala desa yang telah terpilih dan tidak dilantik di Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana didalilkan para Pemohon, tanpa Mahkamah bermaksud menilai kasus konkret yang dialami para Pemohon, penting bagi Mahkamah untuk menguraikan terlebih dahulu kronologis pemilihan kepala desa dimaksud sebagai berikut. 1. Bahwa dari 96 desa di Kabupaten Konawe Selatan, yang berakhir masa jabatan 30 April 2024, 94 kepala desa, dan 2 (dua) kepala desa, yakni 1 kepala desa meninggal dunia dan 1 mengundurkan diri karena menjadi caleg dalam pemilihan umum; [vide keterangan saksi H. Surunuddin Dangga yang menjabat sebagai Bupati Konawe Selatan dalam persidangan tanggal 24 Oktober 2024] 2. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2023, Kementerian Dalam Negeri mengirimkan Surat Nomor: 100.3.5.5/244/SJ, perihal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pada Masa Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024, pada diktum angka 4: a. Bupati/Wali Kota yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala desa dapat dilaksanakan sebelum tanggal 1 November 2023 dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Bupati/Wali Kota dapat melaksanakan kembali pemilihan kepala desa setelah selesainya tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024, dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan [vide Bukti P-32]; 3. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2023, Bupati Konawe Selatan menerbitkan Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 32 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 50 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 32 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Konawe Selatan; [vide perbaikan permohonan, hlm. 13 dan keterangan saksi H. Surunuddin Dangga] 4. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2023, sebagaimana dikemukakan para Pemohon dalam permohonan a quo, Bupati Konawe Selatan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor: 141/415 Tahun 2023 tentang Penetapan Desa Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023, dengan menetapkan sebanyak 94 (sembilan puluh empat) Desa yang masa 86 jabatan Kepala Desanya akan berakhir pada tanggal 30 April 2024 untuk menyelenggarkan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2023. Selanjutnya pada tanggal 5 Juni 2023, Bupati Konawe Selatan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor: 410/450 Tahun 2023 tentang Tambahan Penetapan Desa Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023, dengan menetapkan sebanyak 2 (dua) desa yang masa jabatan Kepala Desanya akan berakhir pada tanggal 7 November 2024 akan mengikuti Pemilihan Kepala Desa Serentak tahun 2023 dengan pertimbangan Kepala Desa dimaksud ada yang sudah meninggal dunia dan ada yang mengundurkan diri, sehingga jumlah keseluruhan desa yang mengikuti Pemilihan Kepala Desa Serentak tahun 2023 di Kabupaten Konawe Selatan adalah sebanyak 96 (sembilan puluh enam) Desa [vide perbaikan permohonan, hlm. 14]; 5. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2023, Bupati Konawe Selatan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor: 141/416 Tahun 2023 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Konawe Selatan, dengan menetapkan tanggal pemungutan suara pemilihan kepala desa, penghitungan suara dan penetapan calon kepala desa terpilih yaitu pada tanggal 24 September 2023 [vide perbaikan permohonan, hlm. 14]; 6. Bahwa pada tanggal 24 September 2023 telah dilakukan pemungutan suara pemilihan kepala desa, penghitungan suara dan penetapan calon kepala desa terpilih di 96 (sembilan puluh enam) Desa di Kabupaten Konawe Selatan, yang hasil Pemilihan Kepala Desa tersebut telah disampaikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan untuk mendapatkan pengesahan dari Bupati Konawe Selatan dalam bentuk surat keputusan [vide perbaikan permohonan, hlm. 14]; 7. Bahwa pada tanggal 25 April 2024, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan surat Nomor: 100.3.5.5/1718/BPD, perihal Tanggapan atas Petunjuk Pelantikan Kepala Desa yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara dan Bupati Konawe Selatan, yang pada pokoknya disampaikan kepada Bupati: 87 a. Melantik calon Kepala Desa Terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan keputusan Bupati/Wali Kota sebagaimana angka 2 huruf a, huruf b, dan huruf f. b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana angka 2 huruf e. c. Memperkuat koordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta tetap menjaga kondusivitas, stabilitas politik dan keamanan di wilayah Saudara [vide Bukti P-33]. 8. Bahwa pada tanggal 26 April 2024, Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan mengirimkan Surat Nomor: 400.10.2.1/1591 perihal: Pelantikan Kepala Desa Tahun 2024 kepada camat se-kabupaten Konawe Selatan untuk menghadiri dan memerintahkan kepala desa terpilih hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2023 di wilayah tugas masing-masing untuk mengikuti Pelantikan tersebut di atas (Daftar Desa Terlampir) [vide Bukti P-31]; 9. Bahwa pada tanggal 26 April 2024, Kementerian Dalam Negeri mengirimkan Surat Nomor: 100.3.5.5/1747/BPD, perihal Penundaan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih, yang pada pokoknya meminta kepada Bupati Konawe Selatan: a. melakukan proses perpanjangan masa jabatan kepala desa selama 2 (dua) tahun, bagi kepala desa yang berakhir masa jabatannya pada tanggal 30 April 2024, sesuai ketentuan Pasal 118 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. b. melaksanakan penundaan pelantikan bagi 96 (sembilan puluh enam) calon kepala desa terpilih hingga berakhirnya masa jabatan kepala desa yang saat ini sedang menjabat sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas [vide Bukti P-34]. 10. Bahwa pada tanggal 29 April 2024, Bupati Konawe Selatan mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 100.3/2000 yang pada pokoknya menunda pelantikan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2023 sebanyak 96 (sembilan puluh enam) Desa sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan dan memerintahkan penunjukan Sekretaris Desa sebagai Pelaksana Harian (Plh) Kepala Desa setelah masa jabatan Kepala Desa yang telah melaksanakan 88 pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2023 [vide perbaikan permohonan, hlm. 15]; Berdasarkan uraian kronologis tersebut di atas, tanpa bermaksud menilai surat ataupun peraturan yang dikeluarkan, baik oleh Kementerian Dalam Negeri maupun Bupati Konawe Selatan, menurut Mahkamah, pemilihan kepala desa pada 96 desa di Kabupaten Konawe Selatan yang dilaksanakan pada tanggal 24 September 2023 telah sesuai berdasarkan pada UU 6/2014 yang merupakan wujud dari pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Lebih khusus, pemilihan kepala desa merupakan manifestasi dari kedaulatan rakyat di tingkat desa yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menentukan pemimpin desa dengan memilih kepala desa secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Hal demikian, bertujuan untuk menghindari dominasi kekuasaan oleh individu atau kelompok tertentu sehingga kekuasaan tidak terpusat pada satu individu atau kelompok, tetapi dikelola secara kolektif demi kepentingan masyarakat luas, in casu masyarakat desa. Bahwa pemilihan kepala desa pada 96 (sembilan puluh enam) desa di Kabupaten Konawe Selatan dilaksanakan pada tanggal 24 September 2023 berdasarkan ketentuan UU 6/2014. Pada saat pemilihan tersebut, ketentuan yang terkait dengan pemilihan kepala desa didasarkan pada UU 6/2014 yang masih berlaku karena belum mengalami perubahan. Bahkan, pelaksanaan pemilihan kepala desa dimaksud dilaksanakan sesuai dengan arahan mengenai pelaksanaan pemilihan kepala desa sebagaimana diatur dalam Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor: 100.3.5.5/244/SJ, bertanggal 14 Januari 2023, yakni sesuai dengan diktum angka 4 huruf a Surat Kementerian Dalam Negeri dimaksud yaitu dilaksanakan sebelum tanggal 1 November 2024. Terhadap hasil dari pemilihan kepala desa tersebut, yakni calon kepala desa terpilih, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 38 ayat (1) UU 6/2014 menyatakan, “Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan keputusan Bupati/Walikota”. Berkenaan dengan hal tersebut, perlu Mahkamah tegaskan bahwa Pasal 118 huruf e ketentuan peralihan UU 3/2024 tidak dapat diberlakukan terhadap para calon kepala desa yang sudah terpilih 89 berdasarkan UU 6/2014, karena calon kepala desa sudah terpilih melalui proses pemilihan yang didasarkan pada UU 6/2014 dan telah sejalan pula dengan Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor: 100.3.5.5/244/SJ, bertanggal 14 Januari 2023 dan Surat Bupati Konawe Selatan Nomor: 141/416 Tahun 2023, bertanggal 30 Mei 2024. Dalam konteks ini, sekalipun terdapat ketentuan peralihan Pasal 118 huruf e UU 3/2024, namun hal tersebut tidak boleh merugikan calon kepala desa yang telah terpilih. Oleh karena itu, calon kepala desa terpilih dimaksud haruslah mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil sebagai pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana pada pokoknya ditentukan oleh Lampiran II angka 127 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, in casu calon kepala desa yang terpilih dalam pemilihan kepala desa berdasarkan UU 6/2014. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk menunda atau bahkan tidak melaksanakan pelantikan calon kepala desa terpilih dimaksud. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap pihak yang terdampak oleh berlakunya norma Pasal 118 huruf e UU 3/2024, ketentuan norma a quo harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak diberlakukan untuk desa yang telah melakukan pemilihan kepala desa berdasarkan UU 6/2014”, sebagaimana selengkapnya termuat dalam amar putusan a quo. Dengan demikian, dalil para Pemohon berkaitan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 118 huruf e UU 3/2024 adalah dalil yang berdasar. Namun, oleh karena pemaknaan Mahkamah tidak sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon maka dalil para Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas telah ternyata norma Pasal 118 huruf e UU 3/2024 tidak memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil bagi calon kepala desa yang terpilih ketika masih berlakunya UU 6/2014, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan yang juga didalilkan oleh para Pemohon. Namun, oleh karena amar yang diputuskan oleh Mahkamah tidak sama dengan Petitum yang 90 dimohonkan oleh para Pemohon, sehingga dalil para Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. [3.16] Menimbang bahwa terhadap hal-hal selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan provisi para Pemohon tidak beralasan menurut hukum; [4.4] Pokok permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Dalam Provisi Menolak permohonan provisi para Pemohon. 91 Dalam Pokok Permohonan 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan Pasal 118 huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak diberlakukan untuk desa yang telah melakukan pemilihan kepala desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa”. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Anwar Usman, Ridwan Mansyur, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal enam belas, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh empat, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal tiga, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 10.26 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Anwar Usman, Ridwan Mansyur, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo 92 ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Anwar Usman ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd M. Guntur Hamzah ttd Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Rizki Amalia