92/PUU-XXI/2023

SALINAN PUTUSAN Nomor 92/PUU-XXI/2023 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Melisa Mylitiachristi Tarandung, S.H Alamat : Desa Pahaleten, Jaga I, Kecamatan Kakas, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 Juli 2023 memberi kuasa kepada Irwan Gustaf Lalegit, S.H., yang merupakan Advokat pada Kantor Advokat Irwan Lalegit & Rekan yang beralamat di Jalan Griya Telaga Permai Blok F8 Nomor 9B, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, 16458, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 7 Agustus 2023 diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 7 Agustus 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 88/PUU/PAN.MK/AP3/08/2023 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 92/PUU-XXI/2023 pada 16 Agustus 2023, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada 18 September 2023, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 2 A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI: 1. Bahwa Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 telah diatur di dalam ketentuan: a. Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; b. Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; c. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; d. Pasal 29 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; e. Pasal 9 ayat (1) UU RI Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir melalui UU RI Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang berbunyi: “Dalam 3 hal Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”; f. Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, pada pokoknya menyatakan: Ayat (1) : Objek Permohonan Pengujian Undang Undang adalah Undang Undang dan Perppu. Ayat (2) : Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Permohonan Pengujian Formil dan/atau Pengujian Materiil. Ayat (4) : Pengujian Materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal dan/atau bagian dari Undang-Undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945; 2. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka MKRI diberi wewenang oleh UUD NRI 1945 dan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku sebagai Pelindung Konstitusi (the guardian of constitution). Oleh karena itu MKRI memiliki kewajiban memberikan Penafsiran (the sole interpreter of constitution) terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal dalam suatu undang-undang yang dianggap merugikan Hak Konstitusional Pemohon sehingga tercapai keadilan bagi Pemohon, dan memberikan penjelasan bahwa semua produk hukum di bawah UUD NRI 1945 sejalan dengan Nilai-Nilai Konstitusi, dan juga memberi penafsiran yang jelas terhadap pasal demi pasal dalam Undang-Undang di bawah UUD NRI 1945, sehingga pasal-pasal di bawah UUD NRI 1945 tersebut memiliki kepastian hukum dan menjadi terang, sehingga tidak multitafsir dan ditafsirkan secara semena-mena oleh penyelenggara negara, dalam hal ini oleh Pembuat Undang-Undang; 3. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 169 huruf q UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD NRI 1945, dimana Pemohon menganggap bahwa Objek Permohonan a quo bertentangan dengan Hak Konstitusional Pemohon. 4 Dengan demikian, MKRI berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo. B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON: 1. Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU RI Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi mengatur: (1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat, atau d. Lembaga Negara; Yang Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU RI Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi berbunyi: Yang dimaksud dengan “Hak Konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Huruf a Yang dimaksud dengan “perorangan” termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama. Selanjutnya terhadap syarat kedudukan hukum Pemohon sebagaimana diatas, juga diatur di dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang; 2. Bahwa untuk mengukur apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 23 Tahun 2004, juncto Pasal 4 ayat (1) huruf a PMKRI Nomor 2 Tahun 2021 diatas, dalam hal ini Pemohon: a. dapat Membuktikan Diri sebagai Perorangan Warga Negara Indonesia, sebagaimana dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk yang fotokopinya telah terlampir sebagai bukti tertulis (vide Bukti P-1); b. telah berusia Dewasa menurut Hukum karena saat ini telah berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun, yang dapat dianggap cakap bertindak dalam hukum sehingga memiliki Hak Konstitusional yang sama untuk dipilih sebagai Calon Presiden atau Wakil Presiden, apalagi Pemohon 5 adalah seorang yang memiliki kualifikasi pendidikan Sarjana Hukum (Bukti P-4); c. dapat membuktikan bahwa belum pernah mencalonkan diri dalam Pemilu baik sebagai Calon Presiden atau Wakil Presiden, namun memiliki Semangat Generasi Muda bahwa oleh karena adanya jaminan hak konstitusional maka dikemudian hari bisa saja mendirikan Partai Politik untuk mengusung Calon Presiden atau Wakil Presiden yang berumur minimal 25 (dua puluh lima) tahun, atau ikut mendaftarkan diri sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden sebelum berusia 40 (empat puluh) tahun; d. dapat membuktikan diri sebagai pemilih yang terdaftar dalam Data Hasil Penetapan DPT Komisi Pemilhan Umum pada TPS Nomor: 1, Desa Pahaleten, Kecamatan Kakas, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, yang pencarian data pemilih pada Pemilu 2024 ini dapat diakses melalui website https://cekdptonline.kpu.go.id/ (Bukti P- 5), sehingga memiliki Hak Konstitusional yang sama untuk memilih Calon Presiden atau Wakil Presiden berdasarkan varian pilihan usia minimal 25 (dua puluh lima) tahun. Oleh karenanya Pemohon dengan statusnya sebagai Warga Negara Indonesia, telah berusia Dewasa Menurut Hukum, dan sebagai pemilih pada Pemilihan Umum, telah memenuhi syarat untuk menjadi Pemohon dalam pengujian Pasal 169 huruf q a quo; 3. Bahwa untuk menilai apakah ada kedudukan hukum Pemohon yang menganggap Hak dan/atau Kewenangan Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-undang, maka hal tersebut harus relevan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2021 yang mengacu pada Putusan MKRI Nomor: 006/PUU-III/2005 dan Nomor: 011/PUU-V/2007, yang mengatur: a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perpu yang dimohonkan pengujian; 6 c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi; 4. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2022, MKRI telah menerbitkan Buku Saku Ikon Hak Konstitusional Warga Negara (i-HKWN), yang memuat Hak Konstitusional sebagaimana terkandung dalam UUD NRI 1945, terdiri dari 66 ikon Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia, diantaranya adalah: (1) Hak individual berupa Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945; (2) Hak individual berupa Hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945; (3) Hak individual berupa Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945; (4) Hak individual berupa Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945; (5) Hak individual berupa Hak untuk dipilih menduduki jabatan-jabatan yang diisi melalui prosedur pemilihan, baik secara langsung atau secara tidak langsung oleh rakyat, sebagaimana dijamin berdasarkan Putusan MK Nomor 011-017/PUU-I/2003; (6) Hak individual berupa Hak untuk memilih secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam pemilihan umum setiap lima tahun sekali, sebagaimana dijamin berdasarkan Putusan MK Nomor 011- 017/PUU-I/2003; 7 (7) Hak kolektif berupa Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945; (8) Hak kolektif berupa Hak atas perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia dari negara, terutama pemerintah, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945; (9) Hak kolektif berupa Hak memeroleh penghormatan hak asasi manusia dari orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28J ayat (1) UUD NRI 1945; (10) Hak kolektif berupa Hak atas persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, sebagaimana dijamin dalam Pasal 17 UUD NRI 1945; (11) Hak kolektif berupa Hak untuk melakukan upaya hukum dalam melawan atau menggugat keputusan-keputusan negara yang dinilai merugikan hak konstitusional warga negara (Vide Buku I-HKWN hal 46); (12) Hak kolektif berupa Hak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif, sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945; (13) Hak kolektif berupa Hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun, sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945; Sehingga berdasarkan Hak-Hak sebagaimana tersebut diatas dikaitkan dengan uraian pada angka 2 diatas, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK Nomor 2 Tahun 2021, yakni adanya Hak Konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945; 5. Bahwa selain untuk mewujudkan cita-cita Negara Demokrasi Pancasila yang nelibatkan Prinsip Kedaulatan Rakyat, Keberagaman, Toleransi, Partisipasi Aktif Masyarakat, Perlindungan Hak Asasi Manusia, dan Persatuan Bangsa, di dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), dan Pasal 8 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945, juncto Pasal 1 angka 34 dan Pasal 198 ayat (1) dan (2), dan Pasal 199 UU RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum juga diatur terkait hak pilih/pemilih dalam pemilihan umum, yang terkait dengan penerapan Pasal 4 ayat (2) huruf b dan c PMK Nomor 2 Tahun 2021, maka kepada Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia yang mempunyai Hak Memilih seharusnya di dalam Undang-Undang diberikan pilihan-pilihan varian dari Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden, yang tidak hanya pada pilihan umur minimal 40 (empat puluh) tahun, tetapi juga adanya pilihan untuk memilih Calon Presiden atau Wakil Presiden yang usianya minimal 25 (dua puluh lima) tahun; 6. Bahwa untuk mengukur apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), dan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945, juncto Pasal 1 angka 34 dan Pasal 198 ayat (1) dan (2), dan Pasal 199 UU RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang terkait dengan penerapan Pasal 4 ayat (2) huruf b dan c PMK Nomor 2 Tahun 2021, dalam hal ini Pemohon dapat membuktikan diri sebagai pemilih yang terdaftar dalam Data Hasil Penetapan DPT Komisi Pemilhan Umum pada TPS Nomor: 1, Desa Pahaleten, Kecamatan Kakas, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Oleh karenanya Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia dan secara administratif terdaftar sebagai pemilih pada DPT Pemilihan Umum Tahun 2024, telah memenuhi syarat untuk menjadi Pemohon dalam Pengujian Undang-Undang a quo, dan memiliki hak Konstitusional berupa hak individual dan hak kolektif sebagaimana telah diuraikan pada angka 4 diatas; 7. Bahwa selain itu, untuk mengukur apakah Pemohon memiliki Kedudukan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan c PMK Nomor 2 Tahun 2021, yaitu adanya kerugian konstitusional bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidak-tidaknya menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, maka dapat Pemohon terangkan sebagai berikut: 9 a. Bahwa Pemohon adalah perorangan, warga negara Indonesia, jenis kelamin Perempuan, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk; b. Bahwa Pemohon yang telah berusia dewasa menurut Hukum karena saat ini telah berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun, yang dapat dianggap cakap bertindak dalam hukum, sehingga memiliki hak yang sama untuk dipilih sebagai Calon Presiden atau Wakil Presiden; c. Bahwa Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia sejak kelahirannya telah memenuhi syarat untuk menjadi calon Presiden atau calon Wakil Presiden, dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendak sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UUD NRI 1945; d. Bahwa Pemohon belum pernah mencalonkan diri dalam Pemilu baik sebagai Calon Presiden atau Wakil Presiden, namun memiliki semangat bahwa oleh karena adanya jaminan Hak Konstitusional maka dikemudian hari bisa saja mendirikan Partai Politik untuk mengusung Calon Presiden atau Wakil Presiden yang berumur minimal 25 (dua puluh lima) tahun, atau ikut mendaftarkan diri sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden sebelum berusia 40 (empat puluh) tahun; e. Bahwa Pemohon adalah pemilih Dalam Pemilihan Umum yang terdaftar dalam Data Hasil Penetapan DPT Komisi Pemilhan Umum pada TPS Nomor: 1, Desa Pahaleten, Kecamatan Kakas, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, sehingga memiliki hak yang sama untuk memilih Calon Presiden atau Wakil Presiden berdasarkan varian pilihan usia minimal 25 (dua puluh lima) tahun; f. Bahwa ketentuan Pasal 169 huruf q UU Pemilu mengatur: ”Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon wakil presiden adalah: q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun”; g. Dari ketentuan Pasal 169 huruf q UU Pemilu diatas dapat ditegaskan bahwa telah terdapat kerugian hak konstitusional bagi Pemohon, oleh 10 karena keberlakuan Pasal 169 huruf q a quo telah mengatur persyaratan untuk menjadi calon Presiden atau calon Wakil Presiden hanyalah untuk mereka yang telah berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun, sementara bagi Pemohon atau pun bagi Warga Negara Indonesia lainnya yang masih berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun namun telah berusia Dewasa menurut Hukum maka otomatis dengan ketentuan Pasal 169 huruf q a quo sangatlah dirugikan; h. Bahwa selain itu, karena tidak adanya varian pilihan yang lain bagi pemilih untuk memilih selain kepada Calon Presiden atau Wakil Presiden yang berusia minimal 40 (empat puluh) tahun, sehingga ketentuan pasal 169 huruf q a quo sangat jelas melanggar hak individual dan hak kolektif yang dijamin UUD NRI 1945 sebagaimana telah diuraikan pada angka 4 diatas; i. Bahwa kemudian, oleh karena Pemohon telah berusia dewasa menurut hukum, maka seharusnya pasal 169 huruf q a quo setidak- tidaknya harus mengatur syarat usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden berdasarkan usia dewasa menurut hukum, yakni berdasarkan pilihan usia seperti diatur di dalam ketentuan: (1) UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, usia dewasa adalah diatas 18 (delapan belas) tahun. (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dewasa adalah mereka yang mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan kawin sebelumnya. (3) Kompilasi Hukum Islam, dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun. (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, usia dewasa adalah diatas umur 16 (enam belas) tahun. (5) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 47, usia dewasa adalah diatas 18 (delapan belas) tahun. (6) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, usia dewasa adalah diatas 18 (delapan belas) tahun. (7) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, usia dewasa adalah diatas 18 (delapan belas) tahun. 11 (8) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014, usia dewasa adalah diatas 18 (delapan belas) tahun. (9) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, usia dewasa adalah diatas 18 (delapan belas) tahun. (10) UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, usia dewasa adalah diatas 18 (delapan belas) tahun. (11) UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, usia dewasa adalah diatas 18 (delapan belas) tahun. (12) Surat Keputusan Mendagri cq Dirjen Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster) No. Dpt.7/539/7-77, tertanggal 13- 7-1977 (“SK Mendagri 1977”), mengenai soal dewasa dapat diadakan pembedaan dalam: a. dewasa politik, misalnya adalah batas umur 17 tahun untuk dapat ikut Pemilu; b. dewasa seksuil, misalnya adalah batas umur 18 tahun untuk dapat melangsungkan pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan yang baru; dan c. dewasa hukum. Dewasa hukum dimaksudkan adalah batas umur tertentu menurut hukum yang dapat dianggap cakap bertindak dalam hukum; j. Atau misalkan merunut pada UU yang mengatur syarat usia bagi lembaga negara yang setingkat dengan lembaga Kepresidenan atau dengan metode sinkronisasi horisontal, setidak-tidaknya UU Pemilu harus mengatur syarat usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang dapat disinkronkan dengan batas usia terendah jabatan di Lembaga-Lembaga Tinggi Negara lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 182 huruf a dan Pasal 240 ayat (1) huruf a UU Pemilu yaitu: (1). Bakal Calon Anggota DPR RI adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: telah berumur minimal 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih; 12 (2). Calon Anggota DPD RI yaitu: Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih; Sehingga batasan usia terendah Calon Presiden atau Wakil Presiden seharusnya sama dengan batas usia Calon Anggota DPR RI dan DPD RI. Hal ini tentunya akan Sinkron, Serasi dan Equal; k. Atau misalkan untuk varian pilihan pada umur 25 (dua puluh lima) tahun, oleh karena Pemohon adalah calon advokat, maka pertimbangan yang juga rasional adalah (seharusnya Pasal 169 huruf q UU Pemilu) setidak-tidaknya mengatur syarat usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden berdasarkan pilihan usia 25 (dua puluh lima) tahun seperti: (1) menurut Pasal 3 ayat (1) huruf d UU RI Nomor 18 Tahun 2013 adalah ”Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun; (Bukti P-3) atau (2) Syarat usia calon Hakim Pengadilan yakni berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun; atau (3) Syarat usia calon Jaksa adalah berumur paling rendah 23 (dua puluh tiga) tahun dan paling tinggr 30 (tiga puluh) tahun; atau (4) Syarat usia calon Walikota/Wakil Walikota atau Bupati/Wakil Bupati adalah berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak penetapan Pasangan Calon; atau (5) Syarat usia calon Kepala Desa berusia paling rendah 25 tahun pada saat mendaftar; l. Bahwa sebagaimana uraian-uraian tersebut diatas, maka penerapan Pasal 169 huruf q UU Pemilu berdasarkan penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, yakni mengakibatkan kerugian konstitusional bersifat spesifik (khusus) dan aktual terhadap Pemohon yaitu: a. sebagai Perorangan Warga Negara Indonesia; b. sebagai Perorangan Warga Negara Indonesia Yang Telah Dewasa Menurut Hukum, yang seharusnya mendapat perlakuan yang 13 sama untuk menjadi calon Presiden atau calon Wakil Presiden, serta bebas dari kecurangan dari pihak manapun; dan c. sebagai pemilih dalam Pemilihan Umum, yang seharusnya diberikan pilihan-pilihan varian dari Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden, yang tidak hanya pada pilihan umur minimal 40 (empat puluh) tahun, tetapi juga adanya pilihan untuk memilih Calon Presiden atau Wakil Presiden yang usianya minimal 25 (dua puluh lima) tahun; m. Bahwa “perlakuan yang sama” sebagaimana huruf j diatas, dalam konteks untuk menjamin asas adil dalam pemilu, ini mustahil diwujudkan bagi Pemohon yang masih berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun meskipun telah berusia dewasa menurut hukum, akibat telah dibatasi oleh ketentuan syarat usia dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu yang hanya diperuntukan bagi mereka yang telah berusia minimal 40 (empat puluh) tahun. n. Selain itu ada hak setiap Warga Negara berdasarkan ”Asas Persamaan Hak” untuk dipilih dan memilih dalam Pemilu juga diatur dalam Pasal 43 ayat (1) UU RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi: ”Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemunggutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan perundang- undangan”, begitu juga dalam Pasal 25 huruf b International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi dengan UU RI Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil Dan Politik), yang selaras dengan Pertimbangan Hukum MKRI di dalam Putusan Nomor 011-017/PUU- I/2003 sebagaimana pada halaman 35 dan Putusan MKRI Nomor 74/PUU-XVIII/2020 sebagaimana pada halaman 51; o. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, syarat batas usia bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden minimal berusia 40 (empat puluh) tahun, terbukti telah mengakibatkan Kerugian Konstitusional Pemohon baik sebagai Perorangan Warga Negara 14 Indonesia, dalam hal menjadi calon Presiden atau calon Wakil Presiden dalam Pemilu yang diselenggarakan pada setiap lima tahun sekali, serta dalam hal sebagai pemilih yang tidak diberikan pilihan lain selain umur minimal 40 (empat puluh) tahun; p. Bahwa oleh karena itu, ketentuan Pasal 169 huruf q UU Pemilu harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun; 8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Pemohon telah secara spesifik dan aktual menurut penalaran yang wajar mengalami kerugian akibat berlakunya Pasal 169 huruf q UU Pemilu, karena kehilangan haknya untuk dipilih yakni mencalonkan diri sebagai Calon Presiden atau Wakil Presiden akibat telah dibatasi oleh penerapan Pasal 169 huruf q UU Pemilu tersebut, sehingga terdapat hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya Pasal 169 huruf q a quo yang dimohonkan pengujian. Namun apabila Permohonan ini dikabulkan, maka kerugian konstitusional seperti yang telah diuraikan diatas tidak lagi atau tidak akan terjadi, sehingga Pemohon tidak perlu khawatir lagi bahwa kehidupan hari Pemohon dan/atau siapa pun WNI yang berumur minimal 25 (dua puluh lima) tahun dapat dipilih atau memilih Calon Presiden atau Wakil Presiden yang berumur minimal 25 (dua puluh lima) tahun; 9. Pemohon menyadari bahwa meskipun bukan Peserta Pemilu atau Partai Politik yang berhak mengusulkan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, namun sebagai Perorangan seperti halnya Pemohon di dalam Putusan MKRI Nomor 50/PUU-XIX/2021 yang juga mempersoalkan Pasal 169 UU Pemilu dan belum pernah mencalonkan diri sebagai Calon Presiden atau Wakil Presiden, maka Pemohon pun memohon kepada MKRI agar diberikan Kedudukan Hukum yang sama seperti Pemohon di dalam Putusan MKRI Nomor 50/PUU-XIX/2021; 10. Pemohon juga menyadari bahwa terkait pengaturan tentang batasan syarat usia terendah untuk mencalonkan diri sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden memang merupakan ranah atau kewenangan dari Pembentuk Undang-Undang, namun karena Pembentuk Undang-Undang 15 tidak menggunakan kewenangannya untuk itu, apalagi sangat jelas pada tanggal 1 Agustus 2023 di MKRI dalam sidang pengujian pasal yang sama dengan Permohonan a quo untuk Perkara No: 29/PUU-XXI/2023, No: 51/PUU-XXI/2023, dan No: 55/PUU-XXI/2023, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) telah menyampaikan keterangannya melalui Wakil Ketua Komisi III, Habiburokhman: ”...Dengan demikian terhadap pengujian pasal yang dimohonkan Pemohon pada perkara ini, DPR pun menyerahkan pada Mahkamah untuk mempertimbangkan dan menilainya,” dalam berita yang berjudul ”DPR Serahkan Kepada MK Soal Syarat Usia Capres-Cawapres” di https://www.mkri.id/index.php? page=web.Berita&id=19398 (Bukti P-6), maka menurut Pemohon: MK dapat mengambil alih kewenangan untuk itu demi menjamin dan mewujukan hak konstitusional warga negara. C. ALASAN PERMOHONAN: 1. Bahwa Pasal 169 huruf q UU Pemilu mengatur: ”Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon wakil presiden adalah: q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun”; 2. Bahwa dari ketentuan Pasal 169 huruf q UU Pemilu tersebut diatas, dapat dipastikan bahwa Pemohon meskipun sama-sama WNI namun masih berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun, pun memiliki hak dipilih dan memilih dalam pemilu tentu saja: a. tidak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. b. tidak mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan. c. tidak mendapatkan pengakuan sebagai pribadi di hadapan hukum. d. tidak dapat dipilih menduduki jabatan-jabatan yang diisi melalui prosedur pemilihan, baik secara langsung atau secara tidak langsung oleh rakyat, oleh karena terganjal usia masih dibawah 40 (empat puluh) tahun. e. tidak memiliki varian pilihan untuk memilih Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang masih dibawah usia minimal 40 (empat puluh) tahun. 16 f. tidak dapat memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. g. tidak mendapatkan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia dari negara, terutama dari pemerintah atau dalam hal ini Pembentuk Undang-Undang yang membatasai syarat usia Calon Presiden atau Wakil Presiden berusia minimal 40 (empat puluh) tahun. h. tidak memperoleh penghormatan HAM dari orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. i. tidak mendapatkan persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. j. dan oleh karena Pasal 169 huruf q UU Pemilu yang membatasi kesempatan PEMOHON atau WNI lainnya yang masih berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun untuk menjadi Calon Presiden atau Wakil Presiden, membuat Pemohon tidak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif di hadapan hukum dan pemerintahan; 3. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon tersebut bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, karena Pemohon yang belum berusia 40 (empat puluh) tahun sudah tentu akan terhalang menjadi calon Presiden atau calon Wakil Presiden, karena Pasal 169 hufuf q UU Pemilu telah mensyaratkan batasan usia paling rendah 40 (empat puluh) tahun, padahal menurut Hukum: Pemohon adalah WNI, telah berusia Dewasa menurut Hukum, memiliki Hak untuk Dipilih dan Memilih dalam pemilu, berdasarkan perbandingan dengan sejumlah perundang-undangan yang berlaku seperti yang sudah diuraikan pada bagian Kedudukan Hukum angka 7 huruf h, i dan j. Sehingga adalah wajar dan menjadi beralasan hukum apabila kepada setiap perorangan warga negara Indonesia yang telah berusia dewasa menurut Hukum dan memiliki Hak untuk Dipilih dan Memilih dalam pemilu, harus diberikan atau dipenuhi Hak individual dan kolektifnya oleh Pembuatan Undang-Undang atau oleh karena Pembentuk Undang-Undang tidak menggunakan kewenangannya untuk itu, apalagi sangat jelas pada tanggal 1 Agustus 2023 di MKRI dalam 17 sidang pengujian pasal yang sama dengan Permohonan a quo untuk Perkara No: 29/PUU-XXI/2023, No: 51/PUU-XXI/2023, dan No: 55/PUU- XXI/2023, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) telah menyampaikan keterangannya bahwa menyerahkan pada Mahkamah untuk mempertimbangkan dan menilainya, maka menurut Pemohon: MK dapat mengambil alih kewenangan untuk itu demi menjamin dan mewujukan hak konstitusional warga negara seperti yang dimohonkan; 4. Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 169 huruf q UU Pemilu yang mengatur persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden hanya kepada yang berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun, berakibat bagi Pemohon sebagai Perseorangan Warga Negara Indonesia yang saat ini masih berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun dirugikan tidak dapat maju menjadi calon Presiden atau calon Wakil Presiden pada setiap pemilu karena terhalang pemenuhan syarat dari pasal 169 huruf q a quo. Oleh karena itu telah tampak adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian konstitusional dengan berlakunya Pasal 169 huruf q a quo yang dimohonkan pengujiannya, sehingga apabila permohonan a quo dikabulkan dengan dinyatakan Pasal 169 huruf q UU Pemilu bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, maka potensial kerugian konstitusional Pemohon tidak akan terjadi; 5. Bahwa Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia sejak kelahirannya telah memenuhi syarat untuk menjadi calon Presiden atau calon Wakil Presiden, dan Pemohon tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendak sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UUD NRI 1945; 6. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) UUD NRI 1945 diatur: Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Hal ini kemudian oleh Pembuat Undang-Undang dimasukkan ke dalam Pasal 169 UU Pemilu namun 18 terkait syarat usia sengaja dibatasi dan hanya kepada yang berusia minimal 40 (empat puluh) tahun saja; 7. Bahwa pada prinsipnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita Negara Demokrasi Pancasila yang melibatkan prinsip kedaulatan rakyat, keberagaman, toleransi, partisipasi aktif masyarakat, perlindungan hak asasi manusia, dan persatuan bangsa, di dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), dan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945, juncto Pasal 1 angka 34 dan Pasal 198 ayat (1) dan (2), dan Pasal 199 UU RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, juga diatur terkait hak pilih/pemilih dalam pemilihan umum yang terkait dengan penerapan Pasal 4 ayat (2) huruf b dan c PMK Nomor 2 Tahun 2021, maka sudah seharusnya kepada Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia yang mempunyai Hak Memilih diberikan pilihan-pilihan varian dari Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden, yang tidak hanya pada pilihan umur minimal 40 (empat puluh) tahun, tetapi juga adanya pilihan untuk memilih Calon Presiden atau Wakil Presiden yang usianya minimal 25 (dua puluh lima) tahun. Dalam hal ini seharusnya Pembuat Undang-Undang tidak membatasi minimal usia 40 (empat puluh) tahun tetapi menjadi 25 (dua puluh lima) tahun, sehingga dalam pemilu nanti tinggal menjadi hak setiap Pemilih untuk memilih mana yang menurut mereka paling cakap atau tepat dari setiap usia Para Calon Presiden atau Wakil Presiden dalam memimpin negara Indonesia; 8. Bahwa oleh karena Para Pembuat Undang-Undang dalam merumuskan norma Pasal 169 huruf q UU Pemilu dengan sengaja: a. tidak memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. b. tidak memberikan kesempatan yang sama dalam pemerintahan. c. tidak memberikan pengakuan sebagai pribadi di hadapan hukum. d. tidak memberikan kesempatan untuk dapat dipilih menduduki jabatan- jabatan yang diisi melalui prosedur pemilihan, baik secara langsung atau secara tidak langsung oleh rakyat, oleh karena terganjal usia masih dibawah 40 (empat puluh) tahun. 19 e. tidak memberikan varian pilihan untuk memilih Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang masih dibawah usia minimal 40 (empat puluh) tahun. f. tidak memberikan kesempatan untuk dapat memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. g. tidak memberikan kesempatan untuk mendapatkan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia dari negara, terutama dari pemerintah atau dalam hal ini Pembentuk Undang-Undang yang telah membatasai syarat usia Calon Presiden atau Wakil Presiden berusia minimal 40 (empat puluh) tahun. h. tidak memberikan penghormatan HAM dari orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. i. tidak memberikan persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. j. Membatasi kesempatan Pemohon atau WNI yang masih berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun untuk menjadi Calon Presiden atau Wakil Presiden, membuat Pemohon tidak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif di hadapan hukum dan pemerintahan; maka Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian pasal 169 huruf q a quo; 9. Bahwa memang pembatasan usia Calon Presiden dan Wakil Presiden dapat dibaca lagi dalam risalah pembahasan Perubahan UUD NRI 1945 dalam rumusan Tim Ahli yang membatasi usia minimal sekurang- kurangnya 40 (empat puluh) tahun, atau ada pula yang mengusulkan agar batasan usia diturunkan dari serendah-rendahnya 40 (empat puluh) tahun menjadi minimal 35 (tiga puluh lima) tahun. Berdasarkan hal ini tentu terkait pembatasan usia minimal Calon Presiden dan Wakil Presiden masih dapat diperdebatkan karena dapat diukur berdasarkan misalnya Usia Produktif, Cakap dalam Hukum, dan sebagainya, sehingga sependapat dengan Keterangan DPR maka MKRI kiranya dapat mempertimbangkan dan menilai Pasal 169 huruf q UU Pemilu, apakah mempertahankan 20 sebagaimana bunyinya atau menyatakan pasal 169 huruf q a quo sepanjang frasa ”berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ”berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun” sebagaimana permohonan Pemohon; 10. Bahwa terkait kedudukan hukum dalam kaitannya dengan kerugian konstitusional berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Hak Konstitusional Pemohon yang potensial dirugikan yaitu sebagaimana dijamin di dalam ketentuan Pasal 17, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28I ayat (4), Pasal 28J ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut “UUD NRI 1945”, dan Putusan MKRI Nomor 011-017/PUU-I/2003 serta Buku I-HKWN halaman 46; 11. Bahwa Pasal 169 huruf q UU Pemilu juga merugikan Hak Konstitusional Pemohon untuk mendapatkan Keadilan dalam Penyelenggaran Pemilu sehingga melanggar Asas-asas Pemilu yang tertuang di dalam Pasal 22E ayat (2) UUD NRI 1945 khususnya asas Adil. Selengkapnya ketentuan tersebut mengatur: Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali; 12. Bahwa Asas Adil di dalam UU Pemilu menerangkan setiap pihak terkait mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan dari pihak manapun, sehingga pembatasan syarat usia dalam syarat calon Presiden atau Wakil Presiden minimal 40 (empat puluh) tahun terbukti berpotensi akan terjadinya ketidakadilan Pemilu sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan Asas Adil dalam Pemilu sebagaimana yang tertuang di dalam ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945, oleh karena itu Pasal 169 huruf q UU Pemilu harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Perlakuan yang sama ini dalam konteks untuk menjamin Asas ADIL dalam Pemilu, ini mustahil diwujudkan bagi Pemohon yang masih berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun meskipun telah berusia dewasa menurut hukum, akibat telah dibatasi oleh ketentuan syarat usia dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu yang hanya diperuntukan bagi mereka yang telah berusia minimal 40 (empat puluh) tahun; 21 13. Bahwa selain itu ada hak setiap Warga Negara berdasarkan ”Asas Persamaan Hak” untuk dipilih dan memilih dalam Pemilu juga diatur dalam Pasal 43 ayat (1) UU RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi: ”Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemunggutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”, begitu juga dalam Pasal 25 huruf b International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi dengan UU RI Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil Dan Politik), yang selaras dengan Pertimbangan Hukum MKRI di dalam Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003 sebagaimana pada halaman 35 dan Putusan MKRI Nomor 74/PUU-XVIII/2020 sebagaimana pada halaman 51; 14. Bahwa meskipun bukan Peserta Pemilu atau Partai Politik yang berhak mengusulkan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, namun sebagai Perorangan seperti halnya Pemohon di dalam Putusan MKRI Nomor 50/PUU-XIX/2021 yang juga mempersoalkan Pasal 169 UU Pemilu dan belum pernah mencalonkan diri sebagai Calon Presiden atau Wakil Presiden, maka Pemohon pun memohon kepada MKRI agar diberikan Kedudukan Hukum yang sama seperti Pemohon di dalam Putusan MKRI Nomor 50/PUU-XIX/2021; 15. Bahwa selain bertentangan dengan asas Adil maka dengan melakukan melakukan pembatasan syarat usia minimal 40 (empat puluh) tahun kepada calon Presiden dan calon Wakil Presiden tentunya akan mencederai sekaligus melemahkan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, sebagaimana yang diatur di Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945. Sebab Presiden dan Wakil Presiden pada dasarnya merupakan perwujudan dari Kedaulatan Rakyat karena keduanya dipilih secara langsung oleh Rakyat. Sebagai perwujudan Kedaulatan Rakyat maka Presiden dan Wakil Presiden mewakili (merepresentasikan) kepentingan seluruh Rakyat, sehingga untuk memilih mereka tidak boleh dibatas syarat usia hanya bagi mereka yang berusia minimal 40 (empat puluh) tahun; 22 16. Bahwa menurut Pemohon, syarat usia yang ideal bagi calon Presiden atau Wakil Presiden adalah minimal berusia 25 (dua puluh lima) tahun, sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas; 17. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon sebagai Perorangan Warga Negara Indonesia, berusia dibawah 40 (empat puluh tahun) atau berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun atau berusia dewasa menurut hukum, memiliki Hak untuk Dipilih dan Memilih dalam pemilu, dan telah secara spesifik menjelaskan korelasi norma Pasal 169 huruf q UU Pemilu dengan hak konstitusionalnya yang potensial dirugikan menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, sehingga apabila ketentuan Pasal 169 huruf q UU Pemilu sepanjang frasa ”berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat, maka dapat dipastikan potensial kerugian konstitusional Pemohon tidak akan terjadi dikemudian hari alias Pemohon meyakini bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal ini Pembuat Undang-Undang atau MKRI dalam merumuskan Norma Pasal 169 huruf q UU Pemilu akan: (1) Memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. (2) Memberikan kesempatan yang sama dalam pemerintahan. (3) Memberikan pengakuan sebagai pribadi di hadapan hukum. (4) Memberikan kesempatan untuk dapat dipilih menduduki jabatan- jabatan yang diisi melalui prosedur pemilihan, baik secara langsung atau secara tidak langsung oleh rakyat, oleh karena terganjal usia masih dibawah 40 (empat puluh) tahun. (5) Memberikan varian pilihan untuk memilih Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang masih dibawah usia minimal 40 (empat puluh) tahun. (6) Memberikan kesempatan untuk dapat memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. (7) Memberikan kesempatan untuk mendapatkan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia dari 23 negara, terutama dari pemerintah atau dalam hal ini Pembentuk Undang-Undang yang telah membatasai syarat usia Calon Presiden atau Wakil Presiden berusia minimal 40 (empat puluh) tahun. (8) Memberikan penghormatan HAM dari orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (9) Memberikan persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. (10) dan oleh karena Pasal 169 huruf q UU Pemilu nantinya tidak membatasi kesempatan bagi Pemohon yang masih berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun, membuat Pemohon mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif di hadapan hukum dan pemerintahan itu; D. PETITUM: Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atau dalam hal ini Majelis Hakim Konstitusi MKRI untuk memutuskan sebagai berikut: 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon; 2. Menyatakan bahwa Pasal 169 huruf q Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sepanjang frasa ”berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 17, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28I ayat (4), Pasal 28J ayat (1) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ”berusia paling rendah 25 (Dua Puluh Lima) tahun”; 3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono). 24 [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6 sebagai berikut: [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat 1. Bukti P- 1 : Fotokopi KTP Melisa Mylitiachristi Tarandung, S.H; 2. Bukti P- 2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 3. Bukti P- 3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat; 4. Bukti P- 4 : Fotokopi Ijazah Universitas Sam Ratulangi atas nama Melisa Mylitiachristi Tarandung; 5. Bukti P- 5 : Fotokopi Pencarian Data Pemilih Pemilu 2024, Data Hasil Penetapan DPT oleh Kabupaten/Kota atas nama Melisa Mylitiachristi Tarandung, S.H; 6. Bukti P- 6 : Print-out berita dari laman Mahkamah Konstitusi yang berjudul DPR serahkan kepada MK soal syarat usia Capres dan Cawapres, tanggal 01 Agustus 2023. 25 pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017), sehingga Mahkamah berwenang menguji permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon a quo, terlebih dahulu Mahkamah mempertimbangkan berkaitan dengan objek dalam permohonan a quo adalah pengujian norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017, yang tidak berbeda dengan objek permohonan dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. Sementara itu, berkenaan dengan Perkara Nomor 90/PUU- XXI/2023, Mahkamah telah menjatuhkan Putusan atas Perkara a quo yang telah diucapkan sebelumnya, dimana terhadap Pasal 169 huruf q UU 7/2017 Mahkamah telah menyatakan pendiriannya, sebagaimana dimaksud dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 bertanggal 16 Oktober 2023, yang menyatakan: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Bahwa dalam putusan tersebut terdapat 4 (empat) orang Hakim Konstitusi yang mempunyai pendapat berbeda (dissenting opinion), yakni Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Arief Hidayat, dan 26 Hakim Konstitusi Suhartoyo, namun oleh karena telah dikabulkannya sebagian dari substansi norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017, sehingga rumusan Pasal a quo yang berbunyi “ berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun”; dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”, maka sesungguhnya terhadap ketentuan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat adalah sebagaimana pemaknaan yang telah dinyatakan dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan tidak lagi sebagaimana norma yang dijadikan objek dalam permohonan a quo. Dengan demikian, terhadap norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang menjadi objek permohonan a quo telah memiliki pemaknaan baru yang berlaku sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut diucapkan [vide Pasal 47 UU MK]. Sehingga terlepas permohonan a quo memenuhi ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang atau tidak, permohonan Pemohon telah kehilangan objek. [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah kehilangan objek maka menurut Mahkamah tidak relevan lagi untuk mempertimbangkan Kedudukan Hukum Pemohon dan Pokok Permohonan. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon kehilangan objek. [3.6] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan Pemohon kehilangan objek; 27 [4.3] Kedudukan Hukum Pemohon dan Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Suhartoyo, M. Guntur Hamzah, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, dan Enny Nurbaningsih, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal sembilan, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh tiga, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal enam belas, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh tiga, selesai diucapkan pukul 17.55 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Suhartoyo, M. Guntur Hamzah, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, dan Enny Nurbaningsih, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, serta 28 dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Suhartoyo ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Wahiduddin Adams ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih PANITERA PENGGANTI, ttd. Ria Indriyani