92/PUU-XVIII/2020

SALINAN PUTUSAN Nomor 92/PUU-XVIII/2020 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Dr. Burhanudin, S.H., M.Hum. Alamat : Jalan H. Rean RT 005 RW 001 Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa bernomor 001/SK-SANS & P/MK/X/2020, bertanggal 2 Oktober 2020 memberi kuasa kepada Prof. Dr. Zaenal Arifin Hoesein, S.H., M.H., Dr. Wasis Susetio, S.H., M.H., dan Agus Susanto, S.H., kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Hukum Susetio, Arifin, Nasir, Susanto & Partner (SANS & P) yang beralamat di Jalan Lapangan Bola Nomor 5D, Jakarta Barat, baik sendiri- sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut --------------------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Membaca dan mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Membaca dan mendengar keterangan Presiden; Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Mahkamah Agung dan Pihak Terkait Komisi Yudisial; Membaca dan mendengar keterangan ahli Pemohon; Membaca dan mendengar keterangan ahli Pihak Terkait Komisi Yudusial; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; Membaca kesimpulan Pihak Terkait Komisi Yudisial. 2 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 14 Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 15 Oktober 2020 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 202/PAN.MK/2020 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 92/PUU-XVIII/2020 pada 27 Oktober 2020, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 20 November 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, … dst” 2. Bahwa selanjutnya Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK) yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dimaksud juga ditegaskan kembali Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 3 Kemudian mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi juga termuat dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”; 4. Bahwa Pemohon dalam permohonan ini mengajukan pengujian frasa “dan Hakim ad hoc” dalam Pasal 13 huruf a UU KY yang menyatakan: Komisi Yudisial mempunyai wewenang: a. mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan; (cetak tebal dan garis bawah dibuat oleh Pemohon sebagai penegasan frasa yang dimohonkan pengujian) terhadap ketentuan Pasal 24B ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: Pasal 24B ayat (1) UUD 1945: “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.” Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. 5. Berdasarkan uraian angka 1 sampai 4 di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon a quo; II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: 1. perorangan warganegara Indonesia; 2. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; 3. badan hukum publik atau privat; atau 4. lembaga negara. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) dinyatakan: 4 Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. harus ada hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD1945; b. hak konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang; c. kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak konstitusional dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 3. Bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian terhadap frasa “dan hakim ad hoc” dalam Pasal 13 huruf a UU KY a quo bertindak selaku perseorangan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: Pasal 28D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. 4. Bahwa hak konstitusional Pemohon yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil telah dirugikan atau dilanggar oleh berlakunya frasa “dan hakim ad hoc” dalam Pasal 13 huruf a UU KY, dengan alasan sebagai berikut: a. Bahwa benar Pemohon pernah mengikuti seleksi calon hakim ad hoc 5 Tipikor di Mahkamah Agung pada tahun 2016. Namun, terlepas dari lulus dan tidak lulusnya Pemohon ketika mengikuti seleksi hakim ad hoc Tipikor di Mahkamah Agung yang dilakukan oleh KY tersebut, bukanlah menjadi alasan utama Pemohon mengajukan permohonan pengujian frasa “dan hakim ad hoc” dalam Pasal 13 huruf a UU KY a quo. Artinya, Pemohon tidak mempersoalkan sistem seleksi hakim ad hoc, melainkan kewenangan konstitusional dari lembaga yang melakukan seleksi hakim ad hoc, dalam hal ini Komisi Yudisial; b. Bahwa pengajuan permohonan pengujian a quo dilakukan oleh Pemohon semata-mata bertindak selaku warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional yaitu hak untuk mendapatkan hak atas jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Menurut Pemohon, kewenangan KY sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, hanya mengusulkan hakim agung, dan tidak memiliki kewenangan mengusulkan hakim lain selain hakim agung, sehingga ketentuan a quo tidak dapat ditafsirkan lagi selain bunyi teks ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945. c. Seleksi hakim ad hoc oleh KY sebagaimana ditentukan dalam Pasal 13 huruf a UU KY secara expressis verbis telah melanggar hak Pemohon mendapatkan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, mengingat seleksi hakim ad hoc yang dilaksanakan oleh KY menurut Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 adalah inkonstitusional. Dengan demikian, menurut Pemohon, KY bukan merupakan lembaga yang berwenang melakukan seleksi hakim lain termasuk hakim ad hoc, kecuali hakim agung. d. Bahwa dengan diberikannya kewenangan selain yang ditentukan dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 sebagaimana ketentuan Pasal 13 huruf a UU KY, justru merugikan Pemohon dalam mendapatkan hak konstitusional berupa jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. e. Bahwa sesuai uraian di atas, menurut Pemohon, hak konstitusional 6 Pemohon telah dilanggar oleh berlakunya ketentuan Pasal 13 huruf a UU KY, khususnya frasa “dan hakim ad hoc”. Kerugian hak konstitusional Pemohon bersifat spesifik dan aktual yang memiliki hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya ketentuan Pasal 13 huruf a UU KY, khususnya frasa “dan hakim ad hoc” yang apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon, maka kerugian hak konstitusional Pemohon tidak lagi terjadi; Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo; III. ALASAN POKOK PERMOHONAN 1. Prinsip Kekuasaan Kehakiman Sebagai Lembaga Penegakan Hukum dan Keadilan a. Kekuasaan kehakiman (judicial power) sebagai kekuasaan negara yang mandiri dan berwibawa di idealkan dapat menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya, antara lain: Pertama, Sebagai katup penekan (pressure velue). Makna sebagai katup penekan adalah kewenangan yang diberikan oleh konstitusi dan undang-undang melalui badan-badan peradilan adalah untuk menekan setiap tindakan yang bertentangan dengan hokum dengan cara menghukum setiap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun dan oleh pihak manapun. Setiap pelanggaran tersebut adalah yang bersifat inkonstitusional, yang bertentangan dengan ketertiban umum (contrary to the public order); dan yang melanggar kepatutan (violation with the reasonableness); Kedua, sebagai senjata pamungkas (ultimum remedium). Dalam perspektif ini konstitusi dan undang-undang menempatkan kekuasaan kehakiman melalui badan- badan peradilan sebagai senjata pamungkas, di samping sebagai tempat terakhir (the last resort) untuk mencari dan menegakkan kebenaran dan keadilan. Hal ini berarti menutup adanya lembaga di luar pengadilan untuk 7 mencari kebenaran dan keadilan; Ketiga, Sebagai penjaga kemerdekaan masyarakat (The Guardian of citizen’s constitutional rights and human rights). Dalam kedudukan ini, lembaga peradilan harus mampu dan mengedapankan hak-hak konstitusional warga Negara dan hak asasi manusia (to respect, to protect and to fullfil of human rights); Keempat, sebagai wali masyarakat (judiciary are regarded as costudian of society). Kekuasaan kehakiman melalui badan-badan peradilan adalah tempat perlindungan (protection) dan pemulihan kepada keadaan semula (restitio in integrum) bagi anggota masyarakat yang merasa teraniaya atau dirugikan kepentingannya atau diperkosa haknya baik oleh perorangan, kelompok bahkan oleh penguasa. Hal ini berarti lembaga peradilan berwenang memutus dan menentukan: apakah tindakan itu boleh dilakukan atau tidak; apakah tindakan/perbuatan yang boleh dilakukan itu telah melampaui batas atau tidak; dan menentukan apakah suatu poerjanjian yang dibuat berdasar asas kebebasan berkontrak (the freedom of contract). b. Untuk mewujudkan prinsip supremasi hukum, maka penegakan hukum oleh lembaga-lembaga penegakan hukum harus berjalan dan berfungsi sesuai dengan asas dan tujuan diadakannya lembaga penegakan hukum tersebut. Dalam perspektif lembaga kekuasaan kehakiman, maka dengan sendirinya lembaga peradilan sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman harus difungsikan sebagai justice dispenser yang bekerja sesuai dengan prinsip transparency; fairness; impartiality; independence; dan accountability, sehingga lembaga peradilan menjadi lembaga penegakan hukum yang berwibawa. Cita-cita menjadikan lembaga peradilan yang mandiri dan berwibawa merupakan masalah serius. Hal ini dikarenakan bahwa dalam prinsip supremasi konstitusi semua konflik hukum atas penafsiran terhadap norma hukum baik di lingkungan penyelenggara negara maupun yang terjadi di masyarakat (peristiwa hukum konkrit) penyelesaiannya bermuara pada lembaga peradilan, karena lembaga peradilan dianggap sebagai triadic dispute resolution 8 yang memiliki kemampuan untuk menggunakan prinsip inderteminate norm dan judicial discretion. Prinsip-prinsip tersebut memberikan pengaruh terhadap penguatan posisi lembaga peradilan dalam menegakkan prinsip Negara hukum yang demokratis. 2. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi Sebagai Organ Utama (Main Organ) Kekuasaan Kehakiman. Dalam perspektif konstitusional, maka dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 telah ditegaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sedangkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa pelaksana kekuasaan kehakiman adalah Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Paradigma kekuasaan kehakiman dan kelembagaannya, maka terdapat 2 (dua) lembaga yang diberikan kekuasaan untuk menjalankannya yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Demikian pula pada segi kewenangannya, kewenangan lembaga kekuasaan kehakiman di samping sebagai badan peradilan, juga diberikan kewenangan sebagai badan pengujian peraturan perundang-undangan, baik peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, maupun undang-undang terhadap undang-undang dasar. Kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan tersebut secara normatif diletakkan pada dua lembaga yaitu, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Pengujian peraturan perundang-undangan terhadap undang-undang kewenangannya dilekatkan pada Mahkamah Agung, sedangkan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar dilekatkan pada Mahkamah Konstitusi. 3. Komisi Yudisial Sebagai Organ Penunjang (Auxiliary Organ) Kekuasaan Kehakiman a. Dalam rangka menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman yang merdeka, maka di dalam Pasal 24B diatur mengenai Komisi Yudisial (KY). Oleh karena lembaga Negara sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman sudah diatur dan ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 adalah MA dan 9 MK, maka di luar kedua lembaga tersebut tidak ada lagi lembaga Negara lainnya yang memiliki kedudukan dan kewenangan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Walaupun KY diatur dalam konstitusi (UUD 1945), tetapi KY bukanlah pelaku kekuasaan kehakiman, tetapi dikategorikan sebagai lembaga pembantu atau penunjang (auxiliary institution/auxiliary organ) di dalam rumpun kekuasaan kehakiman. b. Secara konstitusional, Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 memberikan atribusi kewenangan kepada KY berupa “mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”. Secara gramatikal, ketentuan tersebut memberikan dua kewenangan utama kepada Komisi Yudisial, yakni: (1) mengusulkan pengangkatan hakim agung; dan (2) mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Jika diamati dan dikaji secara mendalam tentang kewenangan KY “mengusulkan calon hakim agung”, maka kewenangan yang bersifat atributif ini adalah jelas dan tidak bias lagi ditafsir lain kecuali arti “hakim agung”. Secara yuridis frasa “hakim agung” dengan merujuk ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang merumuskan bahwa “Hakim Agung adalah hakim pada Mahkamah Agung”. Demikian pula dalam pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Mahkamah Agung merumuskan bahwa “Hakim Anggota Mahkamah Agung adalah Hakim Agung”. Oleh karena itu, hakim pada Mahkamah Agung adalah “Hakim Agung”, sehingga dalam pengertian dan pemahaman ini, KY sebagai lembaga negara diatur dan dibentuk UUD 1945 hanya memiliki kewenangan mengusulkan pengangkatan hakim agung, dan kewenangan ini tidak bias diperluas kendatipun dengan undang-undang. Ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 terkait dengan kewenangan “mengusulkan calon hakim agung” bersifat limitatif dan tidak dapat ditafsirkan lagi, apalagi diperluas maknanya. 10 Sebagai contoh untuk menjelaskan mengenai hakim ad hoc, dapat digambarkan pada Pengadilan Tipikor: 1) Pasal 1 Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (UU 46/2009) merumuskan bahwa; angka 1. Hakim adalah Hakim Karier dan Hakim ad hoc.; angka 2. Hakim Karier adalah hakim pada pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung yang ditetapkan sebagai hakim tindak pidana korupsi; dan angka 3. Hakim ad hoc adalah seseorang yang diangkat berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang ini sebagai hakim tindak pidana korupsi”. Selanjutnya Pasal 13 UU 46/2009 menentukan bahwa: (1) Untuk memilih dan mengusulkan calon Hakim ad hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan pengadilan tinggi, Ketua Mahkamah Agung membentuk panitia seleksi yang terdiri dari unsur Mahkamah Agung dan masyarakat yang dalam menjalankan tugasnya bersifat mandiri dan transparan. (2) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan untuk diusulkan sebagai Hakim ad hoc sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung. Sedangkan Pasal 10 ayat (4) UU a quo menyatakan: “Hakim ad hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, pengadilan tinggi, dan pada Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung”. 2) Ketentuan mengenai hakim ad hoc sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (4) dan Pasal 13 UU 46/2009 sejalan dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24A ayat (3) dan ayat (5) UUD 1945 dan Pasal 10 serta Pasal 15 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu, ketentuan a quo merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kewenangan Mahkamah Agung RI baik yang ditentukan dalam UUD 1945 maupun Undang-Undang 11 Kekuasaan Kehakiman. 3) Dalam pertimbangan putusan nomor 32/PUU-XII/2014 tersebut, Mahkamah menyatakan dibentuknya hakim ad hoc pada dasarnya karena adanya faktor kebutuhan akan keahlian dan efektivitas pemeriksaan perkara di Pengadilan yang bersifat khusus. Pengangkatan hakim ad hoc dilakukan melalui serangkaian proses seleksi yang tidak sama dengan proses rekruitmen dan pengangkatan hakim sebagai pejabat Negara. 4) Selain itu, tujuan awal dibentuknya hakim ad hoc adalah untuk memperkuat peran dan fungsi kekuasaan kehakiman dalam menegakkan hukum dan keadilan yang sejalan dengan kompleksitas perkara yang ada karena pada dasarnya hakim ad hoc merupakan hakim non-karir yang mempunyai keahlian dan kemampuan untuk mengadili suatu perkara khusus, sehingga hakim ad hoc dapat memberi dampak positif ketika bersama hakim karir menangani satu perkara. 5) Bahwa terhadap pemaknaan hakim ad hoc sebagai jabatan yang bersifat khusus in casu perkara tindak pidana korupsi dan tidak diberikan kewenangan lainnya sebagaimana hakim agung maupun hakim karir. Sebagaimana dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi perkara nomor 49 /PUU-XIV/2016 yang menguraikan “Hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Nomor 56/PUU-X/2012, bertanggal 15 Januari 2013, yang menyatakan, “..., sehingga Hakim ad hoc diperlukan hanya untuk mengadili kasus-kasus tertentu. Oleh karena itu seharusnya Hakim ad hoc hanya berstatus hakim selama menangani perkara yang diperiksa dan diadilinya”. 6) Bahwa Kemudian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XII/2014, bertanggal 20 April 2015, menegaskan, “... bahwa dibentuknya hakim ad hoc pada dasarnya karena adanya faktor kebutuhan akan keahlian dan efektivitas pemeriksaan perkara di Pengadilan yang bersifat khusus ... Pengangkatan hakim ad hoc 12 dilakukan melalui serangkaian proses seleksi yang tidak sama dengan proses rekruitmen dan pengangkatan hakim sebagai pejabat negara pada umumnya” (paragraf [3.18]); 7) Selanjutnya, di dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi untuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VIII/2010 (Prinsip Keadilan) Salah satu perlindungan yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah “kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Akan tetapi, kesimpulan Mahkamah tidak menggunakan jaminan perlindungan hak tersebut melainkan mengujinya dengan nilai-nilai “keadilan”. Sebagaimana diungkapkan dalam kesimpulannya “... Memperlakukan berbeda terhadap hal yang berbeda adalah keadilan. Sebaliknya, justru merupakan ketidakadilan memperlakukan sama terhadap dua hal yang berbeda”. Dengan demikian, memperlakukan seleksi yang sama antara calon hakim MA dengan hakim ad hoc merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai keadilan. c. Bahwa dalam proses pembahasan amandemen tahap kedua UUD 1945, terjadi perdebatan anggota BP PAH I MPR RI antara lain: Harjono, Jacob Tobing, dan Hamdan Zoelva yang membahas kemungkinan KY untuk ikut menyeleksi calon hakim tingkat pertama dan banding, namun usulan- usulan mereka itu tidak disepakati baik oleh Panitia ad hoc I maupun oleh sidang paripurna MPR. Apa yang disepakati adalah kewenangan KY hanyalah dalam proses seleksi hakim agung saja, tidak termasuk hakim lainnya. Oleh karena itu, dalam perumusan ketentuan tentang kekuasaan kehakiman dapat diketahui dan dipahami bahwa para perumus dalam PAH I MPR tentang kekuasaan kehakiman tidak menempatkan KY menyeleksi hakim lainnya kecuali menyeleksi hakim agung. Penafsiran original ini menitikberatkan pada penilaian pertentangan norma hukum berdasarkan pada original meaning atau original intent yaitu mencoba menghadirkan semangat awal terbentuknya konstitusi tertulis melalui perdebatan-perdebatan pada saat pembahasan amandemen UUD 1945. 13 Selain itu, juga mendasarkan pada pemahaman dan tujuan konstitusi dari pendapat para penyusun konstitusi. d. Bahwa penggunaan penafsiran original intent yang mendasarkan pada proses pembentukan/perubahan konstitusi, dimaksudkan supaya dapat dipahami secara mendalam tentang perdebatan-perdebatan yang terjadi dan berkembang terhadap istilah hakim dan hakim agung serta kedudukan, fungsi, dan kewenangan KY. Oleh karena itu, catatan/risalah persidangan Badan Pekerja ad hoc PAH I ketika membahas Pasal 24 secara utuh terutama Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 menjadi sumber rujukan utama dalam memahami makna ketentuan tentang kedudukan, fungsi, dan kewenangan KY. e. Bahwa sebagai perbandingan dapat dikemukakan bahwa Justice Antonin Scalia (Hakim Agung Supreme Court Amerika) yang menganut pandangan originalis berpendapat bahwa penafsiran konstitusi hanya dapat dilakukan melalui pendekatan pemahaman dari penyusun konstitusi itu sendiri atau pemahaman umum dari masyarakat terhadap konstitusi itu sendiri. Para originalis mempercayai bahwa cara terbaik dalam menafsirkan konstitusi adalah dengan melihat tujuan para penyusun konstitusi itu sendiri. Sebab dengan pemahaman original intent, maka orisinalitas ataupun gagasan dan semangat asli dari suatu rumusan peraturan perundang-undangan dapat terlindungi. Pengujian dilakukan karena pertentangan antara isi undang-undang dengan UUD, dimana isi konstitusi suatu negara adalah apa yang ditulis dan latar belakang pemikiran apa yang melahirkan tulisan isi konstitusi tersebut tanpa harus terikat dengan teori dan apa yang berlaku di negara lain. f. Bahwa model seleksi terhadap hakim ad hoc seperti halnya hakim ad hoc Tipikor oleh Mahkamah Agung yang diatur dalam UU Pengadilan Tipikor, sebelum berlakunya ketentuan UU KY, lebih memberikan jaminan kepastian hukum dan sesuai dengan kompetensi seorang hakim ad hoc di bidang tertentu sebagimana yang dibutuhkan oleh Mahkamah Agung. Kewenangan yang melekat pada Mahkamah Agung untuk menyeleksi 14 hakim termasuk hakim ad hoc tersebut, didasarkan pada kewenangan yang diberikan langsung oleh Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang- undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”. Hal tersebut juga ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015, tanggal 7 Oktober 2015 yang dalam pertimbangan hukumnya pada paragraf [3.10] halaman 120 menyatakan bahwa, “Menimbang bahwa meskipun dalam Pasal 24 UUD 1945 tidak menyebutkan secara tersurat mengenai kewenangan Mahkamah Agung dalam proses seleksi dan pengangkatan calon hakim dari lingkungan peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara, akan tetapi dalam ayat (2) dari Pasal 24 telah secara tegas menyatakan ketiga Undang-Undang yang diajukan Pemohon dalam perkara a quo berada dalam lingkungan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung”. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi tersebut, maka menurut Pemohon Mahkamah Agung berwenang melalukan seleksi hakim di lingkungan Mahkamah Agung. g. Sebagai tindak lanjut Pasal 13 ayat (2) UU Pengadilan Tipikor, dibuatlah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Seleksi Hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Hal ini, selain tidak melalui proses yang terlalu panjang, juga usulan dilakukan oleh panitia seleksi yang terdiri dari unsur MA dan masyarakat, termasuk ahli, dan akademisi, kemudian di nilai berdasarkan kebutuhan pihak user yaitu MA, sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama dan berbelit-belit hingga masuk ke seleksi di DPR, sebagai lembaga di luar kekuasaan kehakiman, hanya untuk memilih hakim ad hoc. h. Bahwa sehubungan hal tersebut, terkait dengan pengangkatan hakim, harus dipahami bahwa kewenangan Komisi Yudisial dalam Ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 mengandung arti bahwa kewenangan 15 Komisi Yudisial hanya terbatas pada “mengusulkan pengangkatan hakim agung”, bukan terhadap pengangkatan hakim ad hoc Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Mahkamah Agung yang berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. 4. Frasa “dan hakim ad hoc” dalam Pasal 13 huruf a UU KY Bertentangan dengan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945. a. Dalam UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, terjadi perubahan seleksi dalam rangka pengusulan hakim ad hoc dari kewenangan Mahakamah Agung berpindah kepada Komisi Yudisial. Perubahan tersebut diatur pada ketentuan Pasal 13 yang menyatakan bahwa Komisi Yudisial mempunyai wewenang: a. mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan; b. menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim; c. menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan c. menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim. b. Bahwa kewenangan Komisi Yudisial dimaksud – khususnya wewenang lain – telah diputus oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, tanggal 23 Agustus 2006, khususnya halaman 185 menyatakan: Menimbang bahwa dengan uraian dan alasan di atas, maka Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 tersebut sepanjang mengenai ”kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”, di satu pihak tidak tepat diartikan hanya sebagai pengawasan etik eksternal saja, dan di pihak lain juga tidak tepat diartikan terpisah dari konteks Pasal 24A ayat (3) untuk mewujudkan hakim agung – dan hakim-hakim pada peradilan di bawah MA – yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Dengan kata lain, yang dimaksud “kewenangan lain” dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 terkait erat dengan kewenangan utama KY untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung; 16 Dengan demikian, jelas bahwa kewenangan Komisi Yudisial merupakan kewenangan yang limitatif seperti yang termaktub dalam Pasal 24B UUD 1945, termasuk kewenangan lain adalah berkait erat dengan pengusulan hakim agung. Mahkamah Konstitusi kembali menegaskan persoalan wewenang lain KY, yaitu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015, tanggal 7 Oktober 2015 dalam paragraf [3.9]: Menimbang bahwa frasa “wewenang lain” dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 adalah semata dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim, tidak dapat diperluas dengan tafsiran lain. UUD 1945 tidak memberi kewenangan kepada pembuat Undang-Undang untuk memperluas kewenangan Komisi Yudisial; c. Bahwa kedua putusan Mahkamah Konstitusi di atas, meskipun memutus untuk dua hal yang berbeda akan tetapi kedua Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menegaskan yang pada intinya menyatakan kewenangan KY hanyalah sebatas mengusulkan hakim agung. Selain itu, dalam kedua Putusan Mahkamah Konstitusi a quo juga dijelaskan mengenai wewenang lain KY di mana Mahkamah memberi penafsiran bahwa wewenang lain dari KY hanyalah semata-mata berkaitan dengan menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim, bukan kewenangan untuk menyeleksi hakim selain hakim agung. d. Bahwa dengan demikian, antara original intent Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, tanggal 23 Agustus 2006 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015, tanggal 7 Oktober 2015 telah sesuai dengan maksud dibentuknya norma Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 oleh Para Pembentuk UUD 1945; e. Mencermati ketetuan Pasal 13 huruf a UU a quo, maka jelaslah bahwa Pembentuk Undang-Undang secara expressis verbis telah memperluas bahkan menambahkan kewenangan Komisi Yudisial yang semula hanya 17 mengusulkan pengangkatan hakim agung juga mengusulkan pengangkatan hakim ad hoc di Mahkamah Agung. f. Ketentuan Pasal 13 huruf a UU KY a quo, jika menggunakan dasar pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, tanggal 23 Agustus 2006 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015, tanggal 7 Oktober 2015 maka terdapat pertentangan antara ketentuan frasa “dan hakim ad hoc” dalam Pasal 13 huruf a UU KY dengan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 karena sesuai Pasal 24B ayat (1) yang kemudian dipertegas dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam kedua putusan a quo, pembentuk undang-undang tidak diberikan kewenangan untuk memperluas bahkan menambahkan kewenangan Komisi Yudisial. Kewenangan Komisi Yudisial merupakan kewenangan yang limitatif seperti yang termaktub dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, terlebih terkait kewenangan KY dimaksud telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga semakin memberi kekuatan daya ikat hukum yang kuat. Oleh karena itu, kewenangan Komisi Yudisial untuk mengusulkan pengangkatan hakim ad hoc di Mahkamah Agung sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 13 huruf a UU KY harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 24B UUD 1945 dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. g. Bahwa sebagai perbandingan guna memperkuat argumentasi hukum Pemohon, ketentuan mengenai wewenang KY dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (UU 22/2004) khususnya BAB III tentang Wewenang dan Tugas, Pasal 13 menyatakan: Komisi Yudisial mempunyai wewenang: a. mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR; dan b. menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Kewenangan KY yang ditentukan dalam Pasal 13 UU 22/2004 (sebelum Undang-Undang perubahan) adalah menegaskan kembali kewenangan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, namun 18 tidak halnya dalam Pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang menambah kewenangan KY untuk mengusulkan hakim ad hoc di Mahkamah Agung. Hal itu jelas sangat bertentangan dengan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 serta putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, tanggal 23 Agustus 2006 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015, tanggal 7 Oktober 2015. h. Bahwa mendasarkan pada ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, tanggal 23 Agustus 2006 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU- XIII/2015, tanggal 7 Oktober 2015, maka telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bahwa ketentuan frasa “dan hakim ad hoc” dalam Pasal 13 huruf a UU No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial inkonstitusional, sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. IV. PETITUM PERMOHONAN Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana telah dikemukakan dalam keseluruhan isi permohonan ini, maka Pemohon memohon kepada Ketua/Majelis yang mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan permohonan dengan amar sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan frasa “dan hakim ad hoc” dalam Pasal 13 huruf a Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 106 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5250) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik 19 Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila majelis hakim mahkamah konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti P-1 sampai dengan bukti P-11, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi identitas Pemohon KTP atas nama Dr. Burhanudin, S.H. M.Hum.; 2. Bukti P-2 : Fotokopi pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Calon Hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaaan Kehakiman; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung; 20 11. Bukti P-11 : Fotokopi Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi di Mahkamah Agung. Selain itu, Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang ahli yakni Dr. Ibnu Sina Chandranegara S.H., M.H., yang keterangan tertulisnya diterima oleh Kepaiteraan Mahkamah pada 12 Agustus 2021, dan menyampaikan keterangan lisan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 16 Agustus 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut: Ahli Pemohon Dr. Ibnu Sina Chandranegara S.H., M.H. Bahwa keterangan ini disusun berdasarkan keilmuan yang dikuasai ahli yaitu ilmu hukum. Pendekatan keilmuan yang dimaksud adalah konsep dan teori. Dalam hal ini, konsep dan teori ilmu hukum. Hukum secara ilmu dipahami sebagai ilmu dapat didekati dengan berbagai cara seperti pendekatan yuridis dogmatik ataupun pendekatan yang menyatakan hukum itu suatu kepentingan. Oleh karena itu, perbedaan pandangan dan kesimpulan terhadap suatu fenomena hukum yang terjadi menjadi sesuatu yang tidak dapat dihindari. Namun dalam memecahkan persoalan hukum, secara keilmuan ada beberapa hal yang perlu dipegang dan dilaksanakan. Pertama, kehendak menemukan kebenaran, baik atas dasar yuridis maupun atas dasar konsep atau teori yang telah diterima oleh nalar yang wajar. Kedua; kehendak menyelesaikan persoalan, bukan justru menimbulkan persoalan baru. Ketiga, dapat diterima secara wajar. Sesuatu akan diterima secara wajar kalau melahirkan kegunaan. Kegunaan sebagaimana dimaksud tercapai apabila penerapan hukum dilakukan sesuai dengan tujuan hukum, sesuai dengan konsep hukum, sesuai dengan pengertian-pengertian yang terkandung dalam suatu kaidah hukum. Bahwa dalam perkara ini ahli menilai terdapat tiga pertanyaan pokok yang akan dijawab untuk dapat digunakan dalam memecahkan persoalan konstitusional yang dihadapi yaitu: 21 1. Bagaimana batas-batas mendudukan KY dalam struktur ketatanegaraan menurut UUD 1945? 2. Apakah Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 khususnya sepanjang wewenang pengusulan hakim agung dapat dimaknai luas hingga termasuk hakim ad hoc? 3. Apakah dengan menambahkan “hakim ad hoc” dalam UU Komisi Yudisial terkait kewenangan melakukan pengusulan hakim agung merupakan bentuk kebebasan pembentuk undang-undang dalam menentukan materi muatannya? Bahwa untuk menjawab pertanyaan berkenaan dengan “bagaimanakah batas-batas dalam mendudukan Komisi Yudisial”, maka ahli menggunakan kerangka berpikir teoritis Fabrizio Gallardi dalam menjelaskan lembaga Independen yang lahir di Amerika Serikat medio 1980-1990an, yaitu teori prinsipal- agen. Teori ini didasari model pendelegasian wewenang dari pejabat terpilih (elected politicians/officials) sebagai prinsipal (principal) kepada lembaga independen sebagai agen (agent) untuk memenuhi tujuan tertentu yang memerlukan keahlian, kompetensi, atau sumber daya tertentu. Hal ini disebabkan karena kebutuhan akan keahlian, kompetensi atau sumber daya tertentu itulah maka diperlukan kemandirian untuk menghindari atau mencegah pengaruh atau tekanan politik yang akan mempengaruhi pelaksanaan wewenang oleh agen yang memperoleh delegasi tersebut. Namun, konsepsi pendelegasian wewenang yang dimaksud, bukan seperti yang dilakukan oleh Pemerintah kepada birokrasi di Kementerian atau Pemerintah Daerah, melainkan wewenang yang didelegasikannya merupakan urusan pemerintahan yang bersifat umum. Sementara, delegasi wewenang yang diberikan kepada lembaga negara independen berupa urusan yang lebih bersifat khusus. Wewenang khusus yang dimaksud disini adalah kewenangan yang khusus diberikan untuk mendukung pelaksanaan kekuasaan yang dilakukan oleh lembaga prinsipal agar pelaksanaannya sesuai dengan tujuan diberikannya kekuasaan tersebut. 22 Kerangka teoritis yang demikian itu juga tercermin dalam memahami hubungan antar lembaga negara khususnya lembaga-lembaga negara yang disebut keberadaannya di dalam konstitusi. Sebagaimana dalam doktrin-doktrin yang menjelaskan mengenai substansi konstitusi, misalnya Aalth Willem Heringga yang mengemukakan bahwa substansi konstitusi di dalamnya memuat institutional law, yaitu mengatur hubungan antar lembaga negara, kekuasaan, kewenangan, dan fungsinya. Kerangka berpikir ini juga digunakan Mahkamah dalam Putusan No. 05/PUU/IV/2006 untuk menjelaskan bentuk hubungan antar lembaga utama (principal state organ, main state organ) dan lembaga negara pendukung (auxiliary state organs). Di dalam putusan tersebut terdapat penegasan yang membedakan antara Lembaga negara utama (principal state organ, main state organ) yang disebut sebagai lembaga yang mencerminkan “pelembagaan fungsi- fungsi kekuasaan negara yang utama ... yang terkait erat dengan prinsip pemisahan kekuasaan negara (separation of powers)” yaitu cabang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif dan oleh karenanya dikaitkan erat dengan prinsip checks and balances. Sedangkan apabila memahami lembaga negara pendukung (auxiliary state organs) digunakan pendekatan hubungan kemitraan (partnership) dan bukan prinsip checks and balances. Apabila menggunakan pisau-analisis berupa kerangka berpikir prinsipal- agen dan dikaitkan dengan teori pemisahan kekuasaan klasik, maka harus dibedakan antara lembaga negara yang memiliki kekuasaan (power/macht) yang kemudian dimaknai sebagai lembaga-lembaga negara prinsipal/utama pada cabang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif dan lembaga negara yang hanya diberikan wewenang (authority/gezag) yang dimiliki oleh lembaga negara sebagai agen/pendukung yang diperoleh dari pendelegasian oleh lembaga negara prinsipal. Dalam konteks persoalan ini, Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan, bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, 23 lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” Ketentuan tersebut mendudukkan bahwa pelaku kekuasaan adalah MA dan MK. Hal yang serupa juga ditegaskan ketika Pasal 4 UUD 1945 menyebutkan dengan tegas “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang Undang Dasar”. Bahkan, dalam konteks kekuasaan kehakiman, diberikan “pemaknaannya” oleh Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 sebagai “kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Sementara itu, terhadap KY, Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 menyebutkan, bahwa “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.” Berdasarkan hal yang demikian itu, maka KY duduk di atas bentuk wewenang untuk menjelaskan eksistensinya. Oleh karena itu, dapat dikualifikasi atas kedudukannya sebagai agen atau lembaga pendukung (auxiliary state organs). Sederhananya MA dan MK memegang kekuasaan kehakiman, sedangkan KY hanya memiliki wewenang yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Hubungan kekuasaan dan wewenang satu sama lain menegaskan terhadap adanya hubungan yang bersifat sebab-akibat. kekuasaan kehakiman sebagai suatu sebab sedangkan wewenang KY yang dimiliki sebagai akibat. Hal ini dikarenakan kekuasaan kehakiman mencerminkan salah satu fungsi negara pokok negara. Sedangkan wewenang KY mencerminkan otoritas formal/legal yang menopang pelaksanaan kekuasaan kehakiman semata. Oleh karena itu, dikarenakan kedudukannya yang bersifat akibat, maka wewenang KY terbatas pada wewenang apa yang disebutkan dalam UUD 1945. Bahwa apabila dikaitkan dengan pertanyaan kedua, yaitu “apakah Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 khususnya sepanjang wewenang pengusulan hakim agung dapat dimaknai luas hingga termasuk hakim ad hoc?” maka ahli berpendapat sebagai berikut: 24 Secara konstitusional, Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 memberikan atribusi kewenangan kepada Komisi Yudisial berupa “mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”. Maka apabila ditelaah secara gramatikal, ketentuan tersebut memberikan dua kewenangan utama kepada Komisi Yudisial, yakni: (1) mengusulkan pengangkatan hakim agung; dan (2) mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Terhadap dua kewenangan tersebut dalam perkembangannya, kerap kali diekstensifikasi dalam penafsiran pada tingkat legislasi kewenangan KY, akan tetapi, hal tersebut selalu dibatalkan dalam pengujian undang-undang seperti yang terjadi dalam Putusan No. 05/PUU/VII/2006 dan Putusan No. 43/PUU/XIII/2015. Situasi yang kurang lebih sama terjadi pula pada tingkat regulasi oleh KY dan MA yang pada awalnya terjadi ekstensifikasi, tetapi kemudian mengalami pembatasan melalui proses judicial review di Mahkamah Agung. Kewenangan yang kerapkali diektensifikasi adalah berkaitan dengan wewenang kedua yaitu “mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.” Atas kewenangan ini, UU No. 22 Tahun 2004 telah menafsirkan wewenang tersebut menjadi sebagai wewenang pengawasan yang terdiri atas menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Atas hal tersebut Putusan MK No. 005/ PUU-IV/2006 menyatakan adanya perbedaan antara penafsiran pembentuk UU No. 22 Tahun 2004 dan bunyi rumusan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945: “Rumusan Pasal 20 UU KY sangat jelas berbeda dengan rumusan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945. Pasal 20 UU KY menentukan, “... dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim”. Sedangkan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 menentukan, “… dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”. Dengan demikian lingkup wewenang lain dalam rumusan 25 Pasal 20 UU KY berbeda dari rumusan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 yang menimbulkan implikasi ketidakpastian hukum (rechtsonzekerheid) dalam penerapannya.” Pada akhirnya melalui Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006 telah secara khusus menghapus kewenangan Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan terhadap Hakim Konstitusi, sehingga kewenangan Komisi Yudisial hanya terbatas pada hakim agung dan hakim di lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung. hal ini menunjukan Mahkamah membatasi ektensifikasi wewenang Komisi Yudisial khususnya berkaitan dengan ruang lingkup hakim mana saja yang merupakan batas ruang lingkup wewenang Komisi Yudisial. Selain dari bentuk ekstensifikasi tersebut, dalam Putusan No. 43/PUU- XII/2015 juga ditemukan adanya upaya ekstensifikasi wewenang KY dalam proses seleksi hakim pengadilan negeri, pengadilan agama, dan pengadilan tata usaha negara yang kemudian dinyatakan bertentangan oleh MK disebabkan oleh karena adanya ekstensifikasi wewenang. Bahkan dalam para [3.9] Putusan Nomor 43/PUU/XII/2015 ditegaskan bahwa “UUD 1945 tidak memberikan kewenangan kepada pembuat undang- undang untuk memperluas kewenangan Komisi Yudisial.” Maka, apabila dikaitkan dengan perkara ini yang mempersoalkan adanya ekstensifikasi kewenangan KY, bahkan untuk kali ini menggunakan wewenang pertama KY, yaitu “mengusulkan pengangkatan hakim agung” menjadi “mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 13 huruf a UU No. 18 Tahun 2011, maka ekstensifikasi kali ini mempunyai level yang lebih sulit untuk dicarikan justifikasinya secara konstitusional. Apabila di bandingkan, ekstensifikasi yang terjadi sebelumnya, selalu berawal dari wewenang KY kedua yang disebutkan oleh UUD 1945 menggunakan istilah “wewenang lain”, sehingga frasa tersebut memberikan justifikasi konstitusional bagi pembuat undang-undang untuk merumuskan “wewenang lain” tersebut. Frasa “wewenang lain” juga ditemukan dalam Pasal 24A ayat (1) UUD 26 1945 dengan istilah “wewenang lainnya” dengan konteks yang berbeda, untuk pembuat undang-undang dapat merumuskan wewenang-wewenang kepada MA melalui undang-undang. Sedangkan untuk perkara a quo wewenang yang dipersoalkan konstitusionalitasnya adalah wewenang “mengusulkan pengangkatan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan.” Ahli berpendapat hal ini merupakan bentuk ekstensifikasi objek dan prosedur tehadap kewenangan asli menurut Pasal 24B ayat (1) UUD 1945. Karena objek berupa “hakim ad hoc di MA” tidak disebut di dalam UUD 1945, begitu pula perihal prosedur dengan menyebut dengan frasa “kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan.” Apabila mencoba memahami lebih jauh tentang pemuatan objek pengusulan berupa “hakim ad hoc” dalam UU No. 18 Tahun 2011 secara keseluruhan, maka istilah hakim ad hoc hanya ditemukan dua kali yaitu dalam ketentuan umum menjelaskan soal definisi “hakim” yang digunakan dalam UU No. 18 Tahun 2011. Menurut ahli pendefinisian menurut Pasal 1 angka 5 dalam UU No. 18 Tahun 2011 itu menyangkut istilah “hakim” dalam “Kode Etik Hakim”, sedangkan dalam hal hakim ad hoc secara spesifik terkait pengusulan maupun prosedurnya tidak diatur kemudian. Akan tetapi, terkait pengusulan hakim ad hoc yang dimaksud dalam Pasal 13 huruf a UU No. 18 Tahun 2011 dibunyikan satu nafas dengan pengusulan hakim agung yang diajukan kepada DPR untuk mendapat persetujuan. Hal ini berarti tahapan seleksi antara hakim agung dengan hakim ad hoc dilakukan dengan cenderung sama. Kesamaan ini juga terurai dalam tahapan seleksi yang dilalui oleh hakim agung dan hakim ad hoc oleh KY yaitu melalui tahapan (a) Pendaftaran (untuk hakim agung menggunakan penerimaan usulan); (b) Seleksi Administrasi; (c) Uji Kelayakan; (d) Penetapan Kelulusan; dan (e) Penyampaian Usulan kepada DPR. (vide PerKY No. 2 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Agung, PerKY No. 3 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim ad hoc Tipikor, dan PerKY No. 5 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim ad hoc PHI). Apabila demikian maka timbul pertanyaan apakah keduanya sama? dan mengapa untuk hakim ad hoc harus melalui persetujuan DPR? 27 Apabila meninjau pengaturan sebelum UU No. 18 Tahun 2011, proses dan tahapan seleksi hakim ad hoc memiliki tahapan yang jauh lebih sederhana yaitu (a) seleksi administrasi, (b) tes tertulis, (c) seleksi kompetensi. Selanjutnya bagi calon hakim ad hoc yang lulus seluruh tahapan diatas untuk selanjutnya mengikuti pelatihan calon hakim ad hoc dan tidak dilakukan persetujuan ke DPR. (vide Perma No. 3 Tahun 2009 Tentang Seleksi Hakim ad hoc Perikanan dan Perma No. 4 Tahun 2010 Tentang Seleksi Hakim ad hoc Tipikor, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung). Lalu dengan lahirnya UU No. 18 Tahun 2011, pada akhirnya memindahkan kewenangan tersebut kepada KY dengan melalui proses yang sama dengan Hakim Agung. Maka pertanyaan mendasar, apakah alasan menyamakan proses yang sama dengan Hakim Agung selain diletakkan kewenangan tersebut kepada KY? Apabila mencari jawaban pertanyaan tersebut dengan menelusuri proses perdebatan perihal ini ke dalam risalah pembentukan KY, maka ahli menggunakan risalah pembentukan UU No. 18 Tahun 2011 sebagai rujukan. Untuk itu, Ahli menggunakan buku yang berjudul “Risalah Komisi Yudisial Indonesia: Cikal, Bakal, dan Dinamika wewenang” terbitan KY yang berjumlah 1045 halaman yang diterbitkan tahun 2013 -yang berarti 2 tahun sejak lahirnya UU No. 18 Tahun 2011- sebagai referensi untuk mengetahui sebab-musabab dirumuskannya Pasal 13 huruf a UU No. 18 Tahun 2011. Di dalam buku tersebut, diuraikan mengenai Naskah Akademik Perubahan UU KY dan Risalah sidang pembahasan perubahan UU KY. Dalam bagian risalah sidang dalam sub bab No. 9 yang berjudul “mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di mahkamah agung” pada halaman 1008-1011 (atau berjumlah 4 halaman) menjelaskan tentang proses gagasan itu timbul. Di dalamnya memuat risalah sidang Panja tanggal 19 Juli 2011 sekitar pukul 19:55 s/d 21:35 WIB di ruang rapat komisi III DPR (satu setengah jam) yang pada pokoknya berisi perdebatan perihal memasukan wewenang pengusulan hakim ad hoc yang disebut oleh Tjatur F-PAN untuk masuk sebagai kewenangan KY dan kemudian pihak pemerintah mengafirmasinya. 28 Setelah itu, topik pembicaraan beralih kepada kesepakatan pembahasan penghapusan Pasal 13 e yang sebagaimana diketahui dalam UU No. 18 Tahun 2011, Pasal 13 hanya terdapat 4 ayat yaitu a sampai dengan d dan huruf e dihapuskan sesuai dengan risalah tersebut. Namun, selanjutnya tidak terdapat pembahasan kembali terkait dengan hal tersebut kecuali disebutkan dalam sesi pandangan mini fraksi pada hari yang sama setelah sidang panja tanggal 19 Juli 2011 diskor, yaitu oleh Wakil Pemerintah yang ketika itu disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM dalam halaman 1026 yaitu dengan petikan “pengusulan hakim ad hoc di Mahkamah Agung diharapkan ke depan diperoleh hakim ad hoc yang berkualitas dan berintegritas”. Apabila ditelaah menggunakan bahan yang demikian itu, maka maksud tujuan (original intent) yang jelas, atau justifikasinya secara konstitusional mengapa diperluas wewenang KY untuk mengusulkan hakim ad hoc kepada DPR untuk mendapat persetujuan, sesungguhnya tidak secara jelas tergambar. Persoalan mengapa perlu hakim ad hoc diusulkan ke DPR sehingga serupa seperti Hakim Agung juga tidak jelas argumennya serta bahkan mengapa ketentuan dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 perlu untuk diperluas. Berdasarkan konstruksi pendapat atas bahan data yang demikian itu, maka ahli menyimpulkan bahwa Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 khususnya sepanjang wewenang pengusulan hakim agung maka tidak dapat diperluas, selain disebabkan oleh karena tidak ditemukan argumentasi dan tujuan yang jelas mengapa hakim ad hoc harus dilakukan proses seleksi dan pengusulan melalui alur prosedur yang serupa melalui DPR, namun juga disebabkan ekstensifikasi kewenangan KY khususnya berkenaan dengan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 adalah sesuatu hal yang inkonstitusional (vide paragraf [3.9] Putusan No. 43/PUU- XII/2015). Bahwa apabila dikaitkan dengan pertanyaan ketiga, yaitu “apakah dengan menambahkan “hakim ad hoc” dalam UU Komisi Yudisial terkait kewenangan melakukan pengusulan hakim agung, merupakan bentuk kebebasan pembentuk 29 undang-undang dalam menentukan materi muatannya?”, maka ahli berpendapat sebagai berikut: Bahwa berkaitan dengan kebebasan undang-undang mengatur warga negara setidak-tidaknya memiliki dua dimensi yang perlu mendapat perhatian. Pertama, dimensi kebebasan pembentuk undang-undang dan kedua, dimensi kebebasan materi muatan undang-undang. Terhadap dimensi yang pertama, biasa dipahami sebagai dimensi kebebasan aktor. Pembentuk undang- undang memiliki kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk undang- undang. Sedangkan dimensi kedua menyangkut kebebasan menentukan materi muatan yang dapat diatur dalam undang-undang. Terhadap dua dimensi kebebasan tersebut di dalamnnya inheren memuat pembatasan kebebasan itu sendiri. Hal ini disebabkan oleh karena sifat kebebasan itu sendiri yang bermakna paradoksal, yaitu apabila adanya kebebasan tanpa adanya pembatasan justru menegaskan bahwa kebebasan itu tidak ada. Oleh sebab itu, dalam persidangan pembuktian dalam hukum acara judicial review, secara universal mengenal prinsip presumtion of liberty, yaitu pembentuk undang-undang memiliki kewajiban untuk menjelaskan bahwa undang-undang yang dibentuknya tidak dimaksudkan untuk membatasi kebebasan hak-hak asasi warga negara melainkan melindungi kebebasan tersebut dengan melakukan tindakan mengaturnya ke dalam undang-undang. Dengan demikian, dimensi kebebasan aktor pembentuk undang-undang dibatasi dengan prosedur dan tahapan pembentukan yang dapat dilalui dan diuji kemudian melalui mekanisme pengujian formil, dan dimensi kebebasan materi muatan dibatasi oleh Konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang menjadi sumber kekuasaan pembentuk undang-undang. Apabila dikaitkan dengan perkara a quo, maka kebebasan pembentuk UU ditentukan bersamaan dengan pembatasannya oleh Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 yang menentukan bahwa kewenangan KY terbatas pada “mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka 30 menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”. Maka dapat disimpulkan: Pertama, kebebasan yang ditentukan adalah pembentuk undang-undang dapat membentuk materi muatan terkait dengan proses pelaksanaan wewenang KY untuk “mengusulkan pengangkatan hakim agung” dengan membatasi kebebasan atas mengusulkan pengangkatan hakim agung saja dan bukan hakim lain. Kedua, Kebebasan untuk merumuskan “wewenang lain”, namun ditentukan pembatasan yaitu “hanya” dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Hal sebagaimana diuraikan, sesungguhnya juga digunakan Mahkamah dalam paragraf [3.9] Putusan No. 43/PUU-XII/2015 ketika menguji kewenangan seleksi bersama MA dengan KY terhadap hakim pengadilan negeri, pengadilan agama, dan pengadilan tata usaha negara yang pada amarnya menyatakan kewenangan tersebut inkonstitusional. Berdasarkan uraian diatas, maka apabila pembentuk UU memuat kewenangan KY untuk menyeleksi dan mengusulkan hakim ad hoc ke DPR untuk mendapat persetujuan dalam UU No. 18 Tahun 2011 jelas bukan merupakan kebebasan menentukan materi muatan UU, melainkan kebebasan yang terbatas menentukan proses implementasi ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 semata. Apabila ditinjau dari segi akademis, sesungguhnya ahli mengamini bahwa banyak kajian akademik dan komparatif yang menghasilkan suatu rekomendasi untuk ekstensifikasi kewenangan KY untuk bisa melakukan banyak hal dan mengoptimalisasi keberadaannya. Hal ini serupa pernah terjadi pada perdebatan berkenaan dengan kehadiran KY dan kewenangannya dalam perubahan UUD 1945 medio [Sic] 1999-2002 dengan banyak pihak yang ketika itu menghendaki beragam kewenangan yang jauh lebih luas dari yang terdapat dalam UUD 1945 saat ini. Akan tetapi sesuai dengan dikemukakan oleh K.C Wheare bahwa konstitusi merupakan produk kesepakatan pada masanya, sehingga pilihan terhadap konstruksi kedudukan dan 31 kewenangan KY menurut UUD 1945 saat ini adalah batasan diskursus antara mana yang disebut kemudian sebagai ius constitutum dan berbagai ekspektasi dan komparasi sebagai ius constituendum. [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat telah memberikan keterangan tertulis yang diterima dan dibacakan dalam dalam persidangan Mahkamah tanggal 16 Agustus 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. KETENTUAN UU KY YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945 Dalam permohonan a quo, Pemohon mengajukan pengujian materiil terhadap UU KY sebagai berikut: Pasal 13 huruf a UU KY Komisi Yudisial mempunyai wewenang: a. mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. Pemohon dalam permohonannya beranggapan bahwa ketentuan pasal a quo bertentangan dengan Pasal 24B ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berketentuan sebagai berikut: Pasal 24B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pemohon menyatakan pada intinya bahwa Pemohon pernah mengikuti seleksi calon hakim ad hoc Tipikor di Mahkamah Agung pada Tahun 2016. Pemohon tidak mempersoalkan sistem seleksi hakim ad hoc, melainkan Pemohon mempermasalahkan mengenai keberlakuan pasal a quo yang dikaitkan dengan kewenangan KY untuk melakukan seleksi hakim ad hoc. 32 Pemohon berpendapat bahwa hal tersebut menyebabkan secara expressis verbis telah melanggar hak Pemohon untuk mendapatkan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dikarenakan menurut Pemohon, kewenangan KY dalam Pasal 24B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 hanyalah untuk mengusulkan hakim agung bukan hakim lain selain hakim agung (vide Perbaikan Permohonan hal. 5-6). Pemohon dalam petitumnya pada intinya memohon kepada majelis hakim Mahkamah Konstitusi sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan frasa “dan hakim ad hoc” dalam Pasal 13 huruf a Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 106 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5250) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). II. KETERANGAN DPR A. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon Terkait kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam pengujian UU a quo secara materiil, DPR memberikan pandangan dengan 5 (lima) batas kerugian konstitusional berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan perkara Nomor 011/PUU- V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional sebagai berikut: a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 Terkait dengan dalil Pemohon, DPR berpandangan bahwa Pemohon tidak menjelaskan perihal pertautan hak dan/atau kewenangan konstitusional 33 yang dimilikinya dengan ketentuan pasal a quo. Ketentuan dalam Pasal 24B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan batu uji oleh Pemohon mengatur mengenai kewenangan Komisi Yudisial, bukan mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusional individu dari Pemohon. Sedangkan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sudah terpenuhi dengan adanya ketentuan a quo karena telah memberikan pengaturan terhadap kepastian hukum atas kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Yudisial. b. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji Bahwa Pemohon tidak jelas dalam menguraikan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dialaminya akibat keberlakuan pasal a quo. Pemohon hanya menyatakan bahwa pasal a quo melanggar haknya atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, tanpa menjelaskan kerugian konstitusionalnya. Hak konstitusional Pemohon sebagai Dosen untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam seleksi calon hakim ad hoc, tetap dijamin dan tidak terlanggar ketentuan pasal a quo. Dengan demikian, maka jelas bahwa tidak terdapat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dialami oleh Pemohon. c. Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, Pemohon tidak memberikan argumentasi yang jelas terkait kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya atas keberlakuan pasal a quo, karena Pemohon hanya menyatakan mengalami kerugian yang dikaitkan secara tanpa dasar dengan kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Yudisial untuk mengusulkan calon hakim ad hoc sebagaimana diatur dalam ketentuan 34 pasal a quo. Oleh karenanya tidak ada kerugian yang spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial. d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian Bahwa karena Pemohon tidak memberikan argumentasi mengenai kerugiannya yang bersifat spesifik, maka sudah dapat dipastikan tidak ada hubungan sebab akibat (causal verband) karena tidak ada pertautannya sama sekali antara kewenangan Komisi Yudisial untuk mengusulkan hakim ad hoc dengan kerugian konstitusional yang juga tidak bisa digambarkan secara jelas oleh Pemohon. e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi Bahwa karena tidak terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) maka sudah dapat dipastikan bahwa pengujian ketentuan pasal a quo tidak akan berdampak apa pun pada Pemohon. Dengan demikian menjadi tidak relevan lagi bagi Mahkamah Konsitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo, karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sehingga sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi tidak mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Bahwa terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, DPR memberikan pandangan senada dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU- XIV/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno MK terbuka untuk umum pada hari tanggal 15 Juni 2016, yang pada pertimbangan hukum [3.5.2] MK menyatakan bahwa menurut Mahkamah: ...Dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan point d’interest, point d’action dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan zonder belang geen rechtsingang. Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam Reglement op de 35 Rechtsvordering (Rv) khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa “tiada gugatan tanpa hubungan hukum (no action without legal connection)”. Syarat adanya kepentingan hukum juga telah digariskan dalam syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007 huruf d yang menentukan adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Berdasarkan pandangan terhadap kedudukan hukum (legal standing) Pemohon tersebut, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU- III/2005 dan Putusan perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional. B. Pandangan Umum DPR 1. Bahwa sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, guna menegakkan hukum dan peradilan maka dibentuklah kekuasaan kehakiman yang merupakan kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah MA dan badan peradilan yang berada di bawahnya serta oleh sebuah MK, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Selanjutnya mengenai kekuasaan kehakiman dalam UUD NRI Tahun 1945 diatur bahwa Pasal 24A mengatur mengenai MA, Pasal 24B mengatur mengenai Komisi Yudisial, dan Pasal 24C mengatur mengenai MK. 2. Bahwa dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 disebutkan bahwa “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk 36 menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Kekuasaan Kehakiman yang merdeka mengandung pengertian kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak manapun dan dalam bentuk apapun, sehingga dalam menjalankan tugas dan kewajibannya ada jaminan ketidakberpihakan kekuasaan kehakiman, kecuali terhadap hukum dan keadilan. 3. Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Artinya, Komisi Yudisial memiliki peranan penting dalam rangka berjalannya kekuasaan kehakiman sebagai salah satu cabang penting dari kekuasaan negara. 4. Kehadiran Komisi Yudisial sebagai lembaga negara independen/mandiri didasarkan atas alasan, antara lain: a. Komisi Yudisial dibentuk agar dapat melakukan monitoring yang intensif terhadap kekuasaan kehakiman dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat dalam spektrum yang seluas-luasnya dan bukan hanya monitoring internal; b. Komisi Yudisial menjadi perantara (mediator) atau penghubung antara kekuasaan pemerintah (executive power) dan kekuasaan kehakiman (judicial power) yang tujuan utamanya adalah untuk menjamin kemandirian kekuasaan kehakiman dari pengaruh kekuasaan apapun juga khususnya kekuasaan pemerintah; c. Dengan adanya Komisi Yudisial, tingkat efisiensi dan efektivitas kekuasaan kehakiman (judicial power) akan semakin tinggi dalam banyak hal, baik yang menyangkut rekruitmen dan monitoring hakim agung maupun pengelolaan keuangan kekuasaan kehakiman; dan d. Dengan adanya Komisi Yudisial, kemandirian kekuasaan kehakiman dapat terus dijaga, karena politisasi terhadap perekrutan hakim agung dapat diminimalisir dengan adanya Komisi Yudisial yang bukan merupakan lembaga politik, sehingga diasumsikan tidak mempunyai kepentingan politik 37 5. Bahwa hakim ad hoc terdiri dari hakim ad hoc pada tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi. Hakim ad hoc yang dimaksud dalam pasal a quo adalah hakim ad hoc tingkat kasasi yang kedudukannya berada di Mahkamah Agung. Hakim ad hoc di Mahkamah Agung dapat disamakan dengan Hakim Agung, keduanya merupakan satu kesatuan majelis dalam sidang pemeriksaan di Mahkamah Agung yang bersifat saling melengkapi karena Hakim ad hoc memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Oleh karena itu, kedudukan hakim ad hoc di badan peradilan di bawah Mahkamah Agung berbeda dengan hakim ad hoc di Mahkamah Agung. 6. Bahwa Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang tidak dapat dipisahkan dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka, sehingga Komisi Yudisial memiliki peranan penting untuk mewujudkannya dengan cara pengusulan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung. Hal tersebut dilakukan guna menjaga dan menegakkan kehormatan, martabat, serta perilaku hakim sebagai penegak hukum dan keadilan. C. Keterangan DPR Terhadap Pokok Permohonan 1. Bahwa di dalam UUD NRI Tahun 1945, pengaturan mengenai Komisi Yudisial dalam Pasal 24B berada dalam Bab IX mengenai Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu, Komisi Yudisial merupakan badan yang memiliki fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Dalam ketentuan Pasal 24 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, ditentukan bahwa badan badan lain yang fungsinya memiliki keterkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang- undang. Kemudian ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menentukan bahwa Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Bahwa berdasarkan penafsiran secara sistematis, gramatikal, dan teleologis (sosiologis) dengan memperhatikan maksud dan tujuan dibentuknya undang- 38 undang a quo menunjukkan UUD NRI Tahun 1945 memberikan kewenangan kepada pembentuk undang-undang untuk membentuk undang-undang bagi masing-masing badan yang memiliki keterkaitan dengan kekuasaan kehakiman, in casu Komisi Yudisial. Selain itu, UUD NRI Tahun 1945 juga menyerahkan kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur mengenai kewenangan- kewenangan lain yang dapat diberikan kepada Komisi Yudisial dalam kerangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Sebagai contoh wewenang lain yang dimiliki oleh Komisi Yudisial selain mengusulkan pengangkatan hakim karier maupun hakim non karier pada Mahkamah Agung, Komisi Yudisial juga memiliki fungsi pengawasan perilaku hakim yang tercantum dalam Pasal 20A UU KY dan fungsi Advokasi untuk hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 13 huruf b UU KY. 2. Bahwa dengan tidak diaturnya secara eksplisit kewenangan Komisi Yudisial dalam mengusulkan pengangkatan hakim ad hoc di UUD NRI Tahun 1945, bukan berarti serta merta ketentuan dalam pasal a quo dapat dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Tidak terdapat satupun pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur larangan bagi Komisi Yudisial untuk terlibat dalam pengusulan Hakim ad hoc di Mahkamah Agung dan tidak terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang menyatakan bahwa pengusulan pengangkatan hakim ad hoc di lingkungan Mahkamah Agung hanya terbatas dilakukan oleh Mahkamah Agung saja. 3. Bahwa Pemohon pada intinya mendalilkan bahwa ketentuan usulan pengangkatan hakim ad hoc tindak pidana korupsi pada Mahkamah Agung sebagaimana dalam Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (UU Pengadilan Tipikor) dilakukan atas usul Ketua Mahkamah Agung bukan oleh Komisi Yudisial. Terhadap dalil Pemohon tersebut DPR memberikan keterangan bahwa: a. Dengan diaturnya Pasal 10 ayat (4) UU Pengadilan Tipikor tersebut, tidak berarti bahwa Komisi Yudisial dilarang untuk menyampaikan usul pengangkatan hakim ad hoc. b. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut: 39 1) Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Agung “Penerimaan usulan Calon Hakim Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan dengan cara mengumumkan penerimaan Calon Hakim Agung paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan mengenai lowongan jabatan hakim agung dari Mahkamah Agung” 2) Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Agung “Pengusulan calon hakim agung kepada Komisi Yudisial, dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung, Pemerintah, dan masyarakat” 3) Pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Agung “Usulan calon hakim agung, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berasal dari: a. Hakim karier; dan b. Hakim non karier.” 4) Pasal 4 ayat (2) Peraturan Komisi Yudisial Nomor 3 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi di Mahkamah Agung “Pengumuman Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Komisi Yudisial paling lama 15 (lima belas) hari sejak menerima surat pemberitahuan mengenai lowongan jabatan hakim ad hoc tipikor dari Mahkamah Agung”. Hal ini membuktikan bahwa Komisi Yudisial dalam melakukan seleksi Hakim ad hoc tipikor berdasarkan permintaan dari Mahkamah Agung. 5) Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman “Pengangkatan hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dari nama calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial.” Oleh karenanya, pada dasarnya ketentuan Pasal 10 ayat (4) UU Pengadilan Tipikor dan UU KY bersifat saling melengkapi sebagai jalur dalam pengusulan pengangkatan hakim ad hoc di Mahkamah Agung. 4. Bahwa dalam pelaksanaannya, seleksi hakim ad hoc tipikor sebelum tahun 2016 dilakukan secara mandiri oleh Mahkamah Agung, namun pada awal tahun 2016, Komisi Yudisial menerima permintaan calon hakim ad hoc tipikor pada 40 Mahkamah Agung untuk diseleksi. Permintaan tersebut berdasarkan pada surat Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Non Yudisial Nomor 04/WKMA-NY/I/2016 tertanggal 20 Januari 2016 yang isinya Mahkamah Agung memerlukan hakim ad hoc tipikor di lingkungan Mahkamah Agung sebanyak 3 (tiga) orang. Selanjutnya pelaksanaan seleksi hakim ad hoc tipikor di lingkungan Mahkamah Agung diserahkan kepada KY dan masih dilaksanakan hingga saat ini. 5. Oleh karena itu DPR menerangkan bahwa adanya kewenangan Komisi Yudisial untuk mengusulkan pengangkatan hakim ad hoc tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. III. PETITUM DPR Bahwa berdasarkan keterangan DPR tersebut di atas, DPR memohon agar kiranya, Ketua Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sehingga Permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 2. Menolak Permohonan a quo untuk seluruhnya atau paling tidak menyatakan Permohonan a quo tidak dapat diterima; 3. Menerima keterangan DPR secara keseluruhan; 4. Menyatakan Pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 106 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5250) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Presiden telah memberikan keterangan dalam persidangan Mahkamah tanggal 16 Juni 2021, 41 yang dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 18 Juni 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. POKOK PEMOHONAN PEMOHON Pada pokoknya Pemohon mengajukan pengujian materiil sepanjang frasa “dan Hakim ad hoc” dalam Pasal 13 huruf a UU KY yang berbunyi sebagai berikut: Komisi Yudisial mempunyai wewenang: a. mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan”. Dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 24B ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUDN RI 1945: a. Untuk mewujudkan prinsip supremasi hukum, maka penegakan hukum oleh lembaga-lembaga penegakan hukum harus berjalan dan berfungsi sesuai dengan asas dan tujuan diadakannya lembaga penegakan hukum tersebut. Dalam perspektif lembaga kekuasaan kehakiman, maka dengan sendirinya lembaga peradilan sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman harus difungsikan sebagai justice dispenser yang bekerja sesuai dengan prinsip transparency, fairness, impartiality, independence, dan accountability, sehingga lembaga peradilan menjadi lembaga penegakan hukum yang berwibawa. b. Secara konstitusional, Pasal 24B ayat (1) UUDN RI 1945 memberikan atribusi kewenangan kepada Komisi Yudisial berupa “mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”. Secara gramatikal, ketentuan tersebut memberikan dua kewenangan utama kepada Komisi Yudisial, yakni (mengusulkan pengangkatan hakim agung, dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Jika diamati dan dikaji secara mendalam tentang kewenangan Komisi Yudisial “mengusulkan calon hakim agung”, maka kewenangan yang bersifat atributif ini adalah jelas dan tidak bias lagi ditafsir lain kecuali arti “hakim agung”. Secara yuridis frasa “hakim agung” dengan merujuk 42 ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman merumuskan bahwa “Hakim Agung adalah hakim pada Mahkamah Agung”. Demikian pula dalam Pasal 5 ayat (2) Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Mahkamah Agung merumuskan bahwa “Hakim Anggota Mahkamah Agung adalah Hakim Agung”. c. Bahwa model seleksi terhadap hakim ad hoc seperti halnya hakim ad hoc tindak pidana korupsi oleh Mahkamah Agung yang diatur dalam Undang- Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebelum berlakunya ketentuan UU KY, lebih memberikan jaminan kepastian hukum dan sesuai dengan kompetensi seorang hakim ad hoc di bidang tertentu sebagimana yang dibutuhkan oleh Mahkamah Agung. Kewenangan yang melekat pada Mahkamah Agung untuk menyeleksi hakim termasuk hakim ad hoc tersebut didasarkan pada kewenangan yang diberikan langsung oleh Pasal 24A ayat (1) UUDN RI 1945. d. Dalam UU KY terjadi perubahan seleksi dalam rangka pengusulan hakim ad hoc dari kewenangan Mahkamah Agung berpindah kepada Komisi Yudisial. Perubahan tersebut diatur pada ketentuan Pasal 13 yang menyatakan bahwa Komisi Yudisial mempunyai wewenang: a) mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan; b) menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim; c) menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan d) menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/ atau Pedoman Perilaku Hakim. e. Bahwa Ketentuan Pasal 13 huruf a UU KY jika menggunakan dasar pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 dan 43/PUU-XIII/2015 maka terdapat pertentangan antara ketentuan frasa “dan hakim ad hoc” dalam Pasal 13 huruf a UU KY dengan Pasal 24B ayat (1) UUDN RI 1945 karena sesuai dengan Pasal 24B ayat (1) UUDN RI 1945 43 yang kemudian dipertegas dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam kedua putusan a quo, pembentuk undang-undang tidak diberikan kewenangan untuk memperluas bahkan menambahkan kewenangan Komisi Yudisial. Kewenangan Komisi Yudisial merupakan kewenangan yang limitatif seperti yang termaktub dalam Pasal 24B ayat (1) UUDN RI 1945, terlebih terkait kewenangan Komisi Yudisial dimaksud telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga semakin memberi kekuatan daya ikat hukum yang kuat. Oleh karena itu, kewenangan Komisi Yudisial untuk mengusulkan pengangkatan hakim ad hoc di Mahkamah Agung sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 13 huruf a UU KY harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 24B UUDN RI 1945 dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON Bahwa terhadap kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: 1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa Pemohon adalah perorangan WNI yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. 2. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 juncto putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 tanggal 20 September 2007, dan putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya telah secara tegas memberikan pengertian dan batasan kumulatif perihal kerugian konstitusional terkait dengan berlakunya suatu norma undang-undang, yaitu: a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; c. Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 44 d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 3. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUDN RI 1945 berupa hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, dimana telah dirugikan atau dilanggar oleh berlakunya frasa “dan hakim ad hoc” dalam Pasal 13 huruf a UU KY, dengan alasan sebagai berikut: a. Bahwa benar Pemohon pernah mengikuti seleksi calon hakim ad hoc tindak pidana korupsi di Mahkamah Agung pada tahun 2016. Namun, terlepas dari lulus dan tidak lulusnya Pemohon ketika mengikuti seleksi hakim ad hoc yang dilakukan oleh KY tersebut, bukanlah menjadi alasan utama Pemohon mengajukan permohonan pengujian frasa “dan hakim ad hoc” dalam Pasal 13 huruf a UU KY a quo. Artinya, Pemohon tidak mempersoalkan sistem seleksi hakim ad hoc, melainkan kewenangan konstitusional dari lembaga yang melakukan seleksi hakim ad hoc, dalam hal ini Komisi Yudisial; b. Bahwa pengajuan permohonan pengujian a quo dilakukan oleh Pemohon semata-mata bertindak selaku warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional sebagaimana yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUDN RI 1945. Menurut Pemohon, kewenangan Komisi Yudisial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24B ayat (1) UUDN RI 1945, hanya mengusulkan hakim agung, dan tidak memiliki kewenangan mengusulkan hakim lain selain hakim agung, sehingga ketentuan a quo tidak dapat ditafsirkan lagi selain bunyi teks ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUDN RI 1945. c. Seleksi hakim ad hoc oleh Komisi Yudisial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 13 huruf a UU KY secara expressis verbis telah melanggar hak Pemohon mendapatkan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, mengingat seleksi hakim ad hoc yang dilaksanakan oleh KY menurut Pasal 24B ayat (1) UUDN RI 1945 adalah inkonstitusional. 45 Dengan demikian, menurut Pemohon, Komisi Yudisial bukan merupakan lembaga yang berwenang melakukan seleksi hakim lain termasuk hakim ad hoc, kecuali hakim agung. d. Bahwa dengan diberikannya kewenangan selain yang ditentukan dalam Pasal 24B ayat (1) UUDN RI 1945 sebagaimana ketentuan Pasal 13 huruf a UU KY, justru merugikan Pemohon dalam mendapatkan hak konstitusional berupa jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUDN RI 1945. 4. Berdasarkan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, Pemerintah memberikan pandangan sebagai berikut: a. Bahwa Pasal 13 huruf a UU KY tidak mengurangi atau menghilangkan hak Pemohon untuk mendapatkan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUDN RI 1945. b. Pasal 13 huruf a UU KY merupakan pengaturan dalam tata cara seseorang untuk dapat diangkat menjadi hakim ad hoc sebagai bentuk kepastian hukum bagi setiap orang untuk dapat dan diangkat menjadi hakim ad hoc. Sehingga Pasal a quo juga tidak mengurangi atau menghilangkan hak Pemohon atau setiap orang untuk dapat diangkat menjadi hakim ad hoc. c. Hubungan Pasal a quo dengan pasal 24B ayat (1) UUDN RI Tahun 1945 merupakan pelaksanaan dalam ketentuan UUDN RI 1945 untuk memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum dalam menjalankan kekuasaan kehakiman dalam sistem peradilan. d. Seleksi hakim ad hoc yang dilaksanakan oleh Komisi Yudisial sebagaimana Pasal a quo secara expresis verbal sebagai wujud pelaksanaan sistem peradilan berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (3) UUDN RI 1945 dalam rangka untuk memberikan landasan hukum tentang tata cara rekrutmen hakim ad hoc yang secara yuridis telah memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum bagi setiap orang khususnya Pemohon. Sebagaimana dalil Pemohon yang menyatakan 46 pernah mengikuti seleksi hakim ad hoc membuktikan bahwa hak konstitusional Pemohon sesungguhnya tidak terlanggar, e. Pemerintah menilai dalil Pemohon yang ingin menghapus kewenangan Komisi Yudisial terkait pengusulan pengangkatan hakim ad hoc adalah menjadi tidak rasional dan tidak beralasan secara hukum sebagai warga negara yang telah memahami tentang hukum. Berdasarkan alasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah memandang tidak ditemukan adanya hubungan sebab akibat (clausal verband) antara kerugian yang dialami oleh Pemohon dengan Pasal a quo yang diuji serta yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Pemerintah berkeyakinan bahwa Pemohon tidak mengalami kerugian konstitusional baik terkuranginya atau hilangnya hak untuk mendapatkan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, sehingga secara kedudukan hukum Pemohon tidak memiliki hak uji terhadap Pasal a quo dan adalah tepat jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Namun apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Pemerintah menyampaikan keberatan atas kedudukan hukum pemohon. III. PENJELASAN PEMERINTAH TERHADAP MATERI YANG DIMOHONKAN OLEH PEMOHON Terhadap dalil Pemohon, Pemerintah menyampaikan pandangan sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUDN RI 1945 a. Bahwa Pasal 24B ayat (1) UUDN RI Tahun 1945 merupakan landasan konstitusional Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang berada dalam ranah kekuasaan kehakiman sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Bab IX UUDN RI Tahun 1945. Dimana dalam sistem peradilan lembaga yang diberi wewenang dalam kekuasaan kehakiman sebagaimana ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (3) UUDN RI 47 1945. Pasal 24 ayat (2) UUDN RI 1945 menyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Dan Pasal 24 ayat (3) UUDN RI 1945 menyatakan bahwa “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang”. b. Berdasarkan ketentuan Pasal 24B ayat (3) UUDN RI 1945 tersebut, Komisi Yudisial merupakan badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang dalam pelaksanaan fungsi-fungsinya tersebut diamanatkan perlu diatur dengan undang-undang. Pasal a quo secara tegas menyebutkan bahwa fungsi-fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang, sehingga sudah tepat kiranya fungsi-fungsi Komisi Yudisial diatur dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. 2. Landasan konstitusional pembentukan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: a. Bahwa Pasal 24B ayat (1) UUDN RI 1945 merupakan landasan kewenangan lembaga negara yaitu Komisi Yudisial dan bukan merupakan perintah atau delegasi. UU KY dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (3) dan Pasal 24B ayat (4) UUDN RI Tahun 1945 yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 24 ayat (3) “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang”. Pasal 24B ayat (4) “Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang”. 48 b. Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (3) UUDN RI 1945, Komisi Yudisial merupakan badan lain yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sehigga UU KY dapat mengatur sesuai fungsi-fungsi Komisi Yudisial serta hal-hal lain yang dibutuhkan sebagai landasan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagai fungsi kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan yudisial dalam sistem peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sedangkan ketentuan Pasal 24B ayat (4) UUDN RI Tahun 1945 sebagai dasar untuk mengatur susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial sesuai fungsinya. 3. Terhadap Frasa “dan Hakim ad hoc” dalam Pasal 13 huruf a UU KY yang dianggap memperluas UUDN RI 1945, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: a. Bahwa frasa “dan hakim ad hoc” tidak tersirat dalam ketentuan UUDN RI 1945, namun berasal dari implementasi fungsi peradilan sebagai bagian dari sistem peradilan di Indonesia dalam rangka untuk mewujudkan penegakan hukum dan keadilan. b. Berdasarkan Bab IX UUDN RI 1945, sistem peradilan dapat dibentuk sebagai politik hukum untuk mewujudkan penegakan hukum dan keadilan dengan berbagai cara dengan memfungsikan elemen-elemen hukum serta nilai-nilai akademis yang dapat mengimplementasikan penegakan hukum untuk mencapai rasa keadilan. c. Implementasi dalam memfungsikan elemen-elemen hukum yang ada dengan menciptakan gabungan pelaksanaan peradilan yang didalamnya difungsikan dengan adanya hakim karir, hakim non karir, dan hakim ad hoc yang pelaksanaanya diatur dengan undang-undang. d. Keberadaan hakim ad hoc merupakan implementasi pelaksanaan sistem peradilan yang memfungsikan elemen hukum sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman yang pelaksanaannya diatur diberbagai undang- undang, sebagaimana ketentuan Pasal 25 UUDN RI 1945 menyebutkan bahwa “Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang”. 49 e. Ketentuan Pasal 25 UUDN RI 1945 sebagai syarat yang mencakup semua unsur baik keberadaan hakim karir, hakim non karir, dan hakim ad hoc, yang pelaksanaanya harus diatur dengan undang-undang sebagai sistem peradilan. f. Berdasarkan uraian di atas maka Pasal 13 huruf a UU KY yang dianggap memperluas UUDN RI 1945 merupakan pendapat yang keliru dan tidak beralasan hukum, dengan alasan sebagai berikut: 1) Landasan pembentukan UU KY tidak hanya berdasarkan Pasal 24B ayat (1) UUDN RI 1945 saja akan tetapi juga berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (3), Pasal 24B ayat (4), dan Pasal 25 UUDN RI 1945. Dimana pasal-pasal tersebut secara konstitusional memberikan keleluasan dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman dengan menciptakan sistem peradilan yang baik, akuntabel, transparan dan implementatif, serta dalam rangka memberikan hak-hak konstitusional bagi warga negara respect to and to fulil of humen rights dalam memperoleh keadilan. 2) Secara yuridis, ketentuan Pasal 24 ayat (3), Pasal 24B ayat (4), dan Pasal 25 UUDN RI 1945 tidak membatasi ketentuan Pasal 24B ayat (1), namun memberikan keleluasan untuk mengatur lebih lanjut dengan undang-undang. 3) Dengan adanya kewenangan Komisi Yudisial yang tidak hanya menyeleksi hakim agung namun juga menyeleksi hakim ad hoc sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (3), Pasal 24B ayat (4), dan Pasal 25 UUDN RI 1945, bukanlah merupakan perluasan terhadap kewenangan Komisi Yudisial namun merupakan penjabaran konstitusi sebagai kebutuhan hukum dalam masyarakat. Sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peratuan Perundang- Undangan disebutkan bahwa selain berdasarkan UUD Tahun 1945 juga dapat diatur dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam masyarakat. 50 4) Secara konstitusional kebutuhan hukum dalam masyarakat harus dipenuhi tanpa harus diperintah oleh peraturan yang lebih tinggi dengan alasan kebutuhan hukum tersebut dalam rangka untuk memberikan hak-hak warga negara namun juga dalam rangka memberikan perlindungan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil. Berdasarkan hal tersebut maka frasa “dan hakim ad hoc” dalam ketentuan Pasal 13 huruf a UU KY merupakan open legal policy pembentuk undang-undang untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam masyarakat dan secara substansi tidak bertentangan dengan UUDN RI 1945. 5) Terhadap ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUDN RI 1945 akan dapat terkurangi atau hilangnya hak konstitusionalnya jika dengan berlakunya undang-undang dapat mengurangi atau menghilangkan hak konstitusional Komisi Yudisial, yang jika dikaitkan dengan pasal yang di uji maka hak konstitusional tersebut bukan merupakan hak konstitusionalnya Pemohon. 6) Berdasarkan hak konstitusional yang diatur dalam ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUDN RI 1945 jika dikaitkan dengan kententuan Pasal yang diuji maka tidak terbukti bahwa Pemohon mendapatkan atau mengalami kerugian konstitusional. Sehingga berdasarkan dalil-dalil Pemohon, pemerintah berkeyakinan bahwa Pemohon tidak mengalami atau mendapatkan kerugian konstitusional terhadap berlakunya Pasal a quo. 4. Ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUDN RI1945 Bahwa ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUDN RI 1945 menjamin bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Terhadap dalil Pemohon yang merasa hak konstitusionalnya dilangar dalam hak jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, Pemerintah memberikan pandangan sebagai berikut: 51 a. Bahwa ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUDN RI bukan merupakan hak konstitusional Pemohon namun merupakan hak konstitusional lembaga Komisi Yudisial yang jika Pasal a quo dilanggar dengan berlakunya Undang-Undang maka yang mendapatkan kerugian konstitusional adalah lembaga Komisi Yudisial dan bukan Pemohon, sehingga yang memiliki hak uji adalah lembaga Komisi Yudisial. b. Untuk mendapatkan kepastian hukum, Pemohon tidak dapat berlandaskan pada ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUDN RI 1945, namun dapat berlandaskan pada ketentuan Pasal 24 ayat (3) UUDN RI 1945 dalam hal ini undang-undang yang mengaturnya dengan alasan bahwa undang-undang dibuat dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum bagi setiap orang. c. Sedangkan hak Pemohon dalam memperoleh keadilan berlakunya sistem peradilan yang baik yang telah diatur di berbagai undang-undang sebagaimana UUDN RI Tahun 1945 dalam ketentuan Bab IX. Berdasarkan alasan tersebut diatas, telah jelas bahwa Pemohon tidak memiliki hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak konstitusionalnya dengan Pasal yang diuji, dan tidak adanya kerugian konstitusional baik secara spesifik dan aktual bahkan secara potensial tidak akan merugikan hak konstitusionalnya Pemohon untuk mendapatkan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil. IV. PETITUM Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian (constitututional review) ketentuan frasa “dan Hakim ad hoc” dalam Pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan; 52 2. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 3. Menolak permohonan pengujian Pemohon seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard); dan 4. Menyatakan ketentuan Frasa “dan Hakim ad hoc” dalam Pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial tidak bertentangan dengan Pasal 24B ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. [2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Mahkamah telah menetapkan Mahkamah Agung sebagai Pihak Terkait. Pihak Terkait Mahkamah Agung telah memberikan keterangan tertulis yang diterima dan dibacakan dalam dalam persidangan Mahkamah tanggal 16 Juni 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut: A. PENDAHULUAN - Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. - Bahwa amandemen UUD 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan di Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman (judicative power). Berdasarkan ketentuan Pasal 24 UUD 1945, ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. 53 - Bahwa Mahkamah Agung sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang dipertegas oleh Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, “mempunyai wewenang untuk mengadili pada tingkat kasasi, peninjauan kembali (PK) terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sengketa tentang kewenangan mengadili, menguji peraturan perundang- undangan di bawah undang-undang, dan kewenangan-kewenangan lainnya sebagaimana ditentukan dan diatur di dalam undang-undang”. - Bahwa selain perubahan yang menyangkut kelembagaan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dikemukakan di atas, UUD 1945 telah mengintroduksi suatu lembaga baru yang berkaitan erat dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman (judicative power) yaitu Komisi Yudisial. Komisi Yudisial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 bahwa: “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”. Kewenangan Komisi Yudisial dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, bahwa salah satu kewenangan Komisi Yudisial tersebut adalah mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc kepada DPR. B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 serta Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang adalah mereka yang hak konstitusionalnya dirugikan dengan syarat-syarat sebagai berikut: 54 1. Adanya hak/kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945; 2. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan diujikan; 3. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan akan terjadi; 4. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; Menanggapi permohonan Pemohon a quo, Mahkamah Agung berpandangan bahwa Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji. Dalam risalah sidang pada hari Senin, 23 November 2020 Pemohon mendalilkan bahwa kerugian konstitusional Pemohon tidak terletak pada lulus atau tidak lulusnya Pemohon dalam seleksi hakim ad hoc di Mahkamah Agung oleh KY, melainkan kepada kewenangan dari lembaga yang melakukan seleksi karena lembaga yang melakukan seleksi adalah lembaga yang secara konstitusional atau sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak memiliki kewenangan, padahal hal ini justru saling terkait. Selain daripada itu, apakah Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang mempunyai legal standing atau tidak, Mahkamah Agung menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan dan penilaian Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. 55 C. DALAM POKOK PERKARA - Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa dengan kewenangan KY melakukan seleksi hakim ad hoc berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang- Undang KY dan bukan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan hak atas jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah dirugikan dengan berlakunya ketentuan frasa dan hakim ad hoc dalam Pasal 13 huruf a Undang-Undang KY, karena seleksi tersebut dilakukan oleh lembaga yang tidak mempunyai kewenangan untuk melakukannya. Adanya pertentangan antara norma frasa dan hakim ad hoc dalam Pasal 13 huruf a Undang- Undang KY dengan Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. - Bahwa pada dasarnya, Pasal 24B UUD 1945 menyebutkan bahwa kewenangan KY yang berkaitan dengan pengusulan pengangkatan hakim adalah pengusulan pengangkatan hakim agung. Norma tersebut tidak menyebutkan secara eksplisit tentang kewenangan KY untuk mengusulkan pengangkatan hakim ad hoc pada MA, namun kewenangan tersebut diberikan kepada KY melalui UU KY. - Bahwa dari beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebutkan tentang keberadaan dan kewenangan hakim ad hoc, di antaranya Pasal 1 angka 19 dan 20 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Pasal 1 angka 3 dan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dapat dipahami bahwa hakim ad hoc pada Mahkamah Agung adalah seseorang yang diangkat berdasarkan persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang untuk mengadili suatu perkara tertentu yang diajukan ke Mahkamah Agung bersama-sama dengan hakim agung, seperti perkara pidana korupsi dan perselisihan hubungan industrial. 56 - Bahwa berdasarkan Putusan Nomor 32/PUU-XII/2014, tanggal 20 April 2015, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa penentuan kualifikasi hakim ad hoc sebagai pejabat negara atau bukan merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy), yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk undang-undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan perkembangan yang ada sesuai dengan jenis dan spesifikasi serta kualifikasi jabatan tersebut. Berdasarkan legal reasoning tersebut, hakim ad hoc yang pada saat ini kedudukannya tidak sama dengan hakim karier, namun pada waktu yang akan datang dapat saja disamakan oleh pembentuk undang-undang dengan hakim karier. - Bahwa meskipun pada saat ini, UU tidak menyamakan kedudukan hakim agung dengan hakim ad hoc pada MA, namun berdasarkan penjelasan di atas, dari segi tugas undang-undang memberikan kewenangan kepada hakim ad hoc untuk bersama-sama dengan hakim agung mengadili perkara tertentu yang diajukan kepada MA, sesuai dengan kualifikasi jabatan dan kewenangannya. Oleh karena itu, MA memiliki kepentingan atas pengusulan hakim ad hoc yang berintegritas dan berkualitas guna mendapat kepercayaan publik dalam penegakan hukum dan keadilan. - Bahwa Mahkamah Agung memiliki kekuasaan terhadap organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sehingga secara prinsip Mahkamah Agung berwenang melakukan pengadaan sumber daya manusia untuk pemenuhan kebutuhan organisasi, namun demikian, penunjukan Komisi Yudisial mengusulkan hakim ad hoc kepada DPR dapat dikategorikan sebagai kekhususan yang dikehendaki pembentuk undang-undang. - Bahwa pada prinsipnya, pemberian suatu kewenangan kepada lembaga negara harus dilakukan secara konstitusional, tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip universal, seperti prinsip lex certa/lex stricta, suatu 57 materi dalam peraturan perundang-undangan tidak dapat diperluas atau ditafsirkan lain selain yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. - Bahwa KY selama ini telah menjalankan kewenangannya untuk melakukan pengusulan hakim agung dan hakim ad hoc pada MA, sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 24A dan Pasal 24B UUD 1945 juncto Pasal 13 huruf a UU KY, dimana pelaksanaan kewenangan tersebut selama ini telah berjalan positif. - Berdasarkan amanat Pasal 13 huruf (a) UU KY, ketika terjadi kekosongan jabatan hakim ad hoc pada MA, maka MA akan bersurat kepada KY meminta untuk melakukan pengusulan pengangkatan hakim ad hoc sesuai dengan kebutuhan. Sejak KY diberikan kewenangan melakukan pengusulan calon hakim ad hoc, komunikasi antara MA dengan KY telah berjalan dan KY telah berupaya memenuhi kebutuhan pengisian jabatan hakim ad hoc pada MA. D. PENUTUP Mahkamah Agung memiliki kekuasaan terhadap organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya namun khusus terkait pengusulan hakim ad hoc pada Mahkamah Agung, Mahkamah Agung merupakan user dari hasil rekruitmen hakim ad hoc yang dilakukan oleh Komisi Yudisial sesuai dengan Undang-Undang Komisi Yudisial, sehingga terkait permohonan Pemohon dalam perkara a quo, Pihak Terkait menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menilai kepentingan hukum pemohon dalam konstitusi. [2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Mahkamah telah menetapkan Komisi Yudisial sebagai Pihak Terkait. Pihak Terkait Komisi Yudisial telah memberikan keterangan dalam persidangan Mahkamah tanggal 16 Juni 2021, yang dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 2 Juni 2021 dan diperbaiki pada 15 Juni 2021, serta kemudian menyampaikan tambahan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 13 Agustus 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut: 58 KETERANGAN AWAL PIHAK TERKAIT KOMISI YUDISIAL A. PENDAHULUAN Perkenankan kami menyampaikan perbaikan keterangan Komisi Yudisial selaku Pihak Terkait, baik lisan maupun tertulis, yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas permohonan pengujian (constitutional review) terhadap ketentuan Pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (selanjutnya disebut Undang-Undang Komisi Yudisial) yang dimohonkan oleh Dr. Burhanudin, S.H., M.Hum. (selanjutnya disebut sebagai Pemohon), sesuai registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XVIII/2020 tertanggal 20 November 2020. Pemohon mengajukan permohonan pengujian frasa “dan hakim ad hoc” dalam Pasal 13 huruf a Undang-Undang Komisi Yudisial yang selengkapnya berbunyi: “Komisi Yudisial mempunyai wewenang: mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan”, terhadap Pasal 24 B ayat (1) UUDNRI 1945. B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON 1. Bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian Pasal 13 huruf a Undang-Undang Komisi Yudisial bertindak selaku perseorangan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUDNRI 1945. 2. Bahwa menurut Pemohon, hak konstitusional Pemohon yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUDNRI 1945 telah dilanggar oleh berlakunya frasa “dan hakim ad hoc” dalam Pasal 13 huruf a Undang-Undang Komisi Yudisial. 3. Bahwa Pemohon pernah mengikuti seleksi calon hakim ad hoc Tipikor di Mahkamah Agung pada 2016 tetapi dalam permohonannya, Pemohon tidak mempermasalahkan lulus atau tidaknya Pemohon dalam seleksi tersebut. 4. Bahwa Pemohon merasa telah terhalangi hak konstitusionalnya dengan adanya frasa “dan hakim ad hoc” dalam Pasal 13 huruf a Undang-Undang 59 Komisi Yudisial karena pasal tersebut telah menyamakan posisi hakim agung dengan hakim ad hoc yang melaksanakan tugas di Mahkamah Agung. 5. Bahwa Pasal 24B ayat (1) UUDNRI 1945 menyatakan: “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.” Menurut Pemohon, Pasal 24B ayat (1) UUDNRI 1945 jelas menyebutkan kewenangan limitatif Komisi Yudisial yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung, bukan hakim ad hoc. Namun, karena Pasal 13 huruf a Undang-Undang Komisi Yudisial menentukan bahwa Komisi Yudisial juga berwenang mengusulkan pengangkatan hakim ad hoc di Mahkamah Agung, maka Komisi Yudisial melakukan seleksi hakim ad hoc seperti halnya seleksi hakim agung. Padahal menurut Pemohon, jelas Komisi Yudisial memiliki kewenangan limitatif, yaitu hanya mengusulkan pengangkatan hakim agung. 6. Pemohon menganggap aturan hukum dalam Undang-Undang Komisi Yudisial yang menyamakan hakim ad hoc dengan hakim agung merupakan pelanggaran konstitusional terhadap Pasal 24B ayat (1) UUDNRI 1945. 7. Bahwa mekanisme pengusulan pengangkatan calon hakim ad hoc (dalam kasus a quo adalah untuk tindak pidana korupsi) di Mahkamah Agung yang sama dengan mekanisme pengangkatan hakim agung, menurut Pemohon menjadikan hakim ad hoc memiliki kriteria dan prasyarat yang sama dengan calon hakim agung. Sementara itu, menurut Pemohon, dalam kenyataannya status hakim agung dengan hakim ad hoc berbeda dari aspek administrasi dan masa jabatannya, sebagaimana diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, meski memiliki fungsi yang sama di bidang yudisial, yaitu memutus perkara pengadilan tingkat kasasi. 8. Bahwa adanya penyamaan seleksi hakim ad hoc di Mahkamah Agung dengan hakim agung yang secara status berbeda dari aspek kewenangan, administrasi, dan masa jabatan sebagaimana diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, meskipun memiliki fungsi yang sama di bidang yudisial (hakim ad hoc memiliki kewenangan yudisial khusus), 60 menurut Pemohon, hak konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUDNRI 1945 dirugikan oleh berlakunya frasa “… dan hakim ad hoc” dalam Pasal 13 huruf a Undang- Undang Komisi Yudisial. 9. Sesuai uraian di atas, menurut Pemohon, hak konstitusional Pemohon telah dilanggar oleh berlakunya ketentuan Pasal 13 huruf a Undang-Undang Komisi Yudisial, khususnya frasa “dan hakim ad hoc”. Pemohon menyatakan memiliki kerugian hak konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual, yang memiliki hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya ketentuan Pasal 13 huruf a Undang-Undang Komisi Yudisial, khususnya frasa “dan hakim ad hoc” yang apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon, maka kerugian hak konstitusional Pemohon tidak lagi terjadi. C. ALASAN PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN Adapun yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon, yaitu: 1. Prinsip kekuasaan kehakiman sebagai lembaga penegak hukum dan keadilan: a. Kekuasaan kehakiman (judicial power) sebagai kekuasaan negara yang mandiri dan berwibawa diidealkan dapat menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya antara lain: sebagai katup penekan, sebagai senjata pamungkas, dan sebagai penjaga kemerdekaan masyarakat. b. Untuk mewujudkan prinsip supremasi hukum, maka penegakan hukum oleh lembaga-lembaga penegakan hukum harus berjalan dan berfungsi sesuai dengan asas dan tujuan diadakannya lembaga penegakan hukum. Lembaga peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman harus difungsikan sebagai justice dispenser yang bekerja sesuai dengan prinsip transparency, fairness, impartiality, independence, dan accountability. 2. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai organ utama (main organ) sebagaimana dalam Pasal 24 ayat (2) UUDNRI 1945 yang menegaskan bahwa pelaksana kekuasaan kehakiman adalah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. 61 3. Komisi Yudisial sebagai organ penunjang (auxiliary organ). Hal ini didasari alasan: a) Walaupun Komisi Yudisial diatur dalam UUDNRI 1945, tetapi Komisi Yudisial bukan pelaku kekuasaan kehakiman, tetapi dikategorikan sebagai lembaga pembantu atau penunjang (auxiliary organ) di dalam rumpun kekuasaan kehakiman. b) Berdasarkan Pasal 24B ayat (1) UUDNRI 1945, kewenangan Komisi Yudisial adalah mengusulkan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran maratabat dan perilaku hakim. Kewenangan Komisi Yudisial berdasarkan Pasal 24B ayat (1) UUDNRI 1945 bersifat limitatif dan tidak dapat ditafsirkan lagi, apalagi diperluas maknanya. c) Bahwa penggunaan penafsiran original intent yang mendasarkan pada proses pembentukan/perubahan konstitusi, dimaksudkan supaya dapat dipahami secara mendalam tentang perdebatan-perdebatan yang terjadi dan berkembang terhadap istilah hakim dan hakim agung serta kedudukan, fungsi dan kewenangan Komisi Yudisial. d) Bahwa model seleksi terhadap hakim ad hoc seperti halnya hakim ad hoc Tipikor oleh Mahkamah Agung yang diatur dalam Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Tipikor) sebelum berlakunya ketentuan Undang-Undang Komisi Yudisial, lebih memberikan jaminan kepastian hukum dan sesuai dengan kompetensi seorang hakim ad hoc di bidang tertentu sebagaimana yang dibutuhkan oleh Mahkamah Agung. e) Proses seleksi oleh Mahkamah Agung sebagai tindak lanjut Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Tipikor, tidak melalui proses yang terlalu panjang, juga usulan dilakukan oleh panitia seleksi yang terdiri dari unsur Mahkamah Agung dan masyarakat termasuk ahli dan akademisi, sehingga proses seleksi tidak membutuhkan waktu yang lama dan berbelit-belit hingga masuk ke seleksi DPR. 62 f) Kewenangan Komisi Yudisial berdasarkan Pasal 24B ayat (1) UUDNRI 1945 hanya terbatas pada mengusulkan hakim agung bukan terhadap hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Pengadilan Hubungan Industrial. 4. Frasa “dan hakim ad hoc” dalam Pasal 13 huruf a Undang-Undang Komisi Yudisial bertentangan dengan Pasal 24B ayat (1) UUDNRI 1945: a) Bahwa dalam Undang-Undang Komisi Yudisial terjadi perubahan seleksi dalam rangka pengusulan hakim ad hoc dari kewenangan Mahkamah Agung berpindah kepada Komisi Yudisial. Perubahan tersebut diatur dalam Pasal 13 huruf a Undang-Undang Komisi Yudisial. b) Bahwa kewenangan Komisi Yudisial khususnya wewenang lain telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 005/PUU- IV/2006 dan Putusan Nomor 43/PUU-XIII/2015. Kewenangan Komisi Yudisial merupakan kewenangan yang bersifat limitatif seperti yang tercantum dalam Pasal 24B ayat (1) UUDNRI 1945. c) Mencermati ketentuan Pasal 13 huruf a Undang-Undang Komisi Yudisial, jelaslah bahwa pembentuk Undang-Undang secara expressis verbis telah memperluas bahkan menambahkan kewenangan Komisi Yudisial yang semula hanya mengusulkan pengangkatan hakim agung juga mengusulkan pengangkatan hakim ad hoc di Mahkamah Agung. d) Ketentuan Pasal 13 huruf a Undang-Undang Komisi Yudisial jika dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 005/PUU- IV/2006 dan Putusan Nomor 43/PUU-XIII/2015, maka terdapat pertentangan antara ketentuan frasa “dan hakim ad hoc” dalam Pasal 13 huruf a Undang-Undang Komisi Yudisial dengan Pasal 24B ayat (1) UUDNRI 1945. Pembentuk Undang-Undang tidak diberikan kewenangan untuk memperluas bahkan menambahkan kewenangan Komisi Yudisial. 63 D. TANGGAPAN PIHAK TERKAIT (KOMISI YUDISIAL) TERHADAP DALIL PEMOHON 1. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007, Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, harus membuktikan yaitu: 1) Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 2) Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji. 3) Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. 4) Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji. 5) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi. b. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, Komisi Yudisial secara tegas menolak kedudukan hukum (legal standing) dikarenakan tiga hal. Pertama, Pemohon tidak dapat memperlihatkan kerugian konstitusionalnya secara spesifik/aktual atau setidaknya bersifat potensial. Kedua, Pemohon tidak dapat memperlihatkan adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. Ketiga, Pemohon tidak dapat menunjukkan kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi. c. Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak menjelaskan secara spesifik, hak konstitusional mana yang dirugikan dan kerugian apa yang 64 terjadi kepada Pemohon atau setidak-tidaknya berpotensi terjadi karena berlakunya Pasal 13 huruf a Undang-Undang Komisi Yudisial. Pemohon hanya menyatakan bahwa Pemohon terlanggar hak konstitusionalnya sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) UUDNRI 1945, tanpa menjelaskan kerugian konstitusional Pemohon secara spesifik dan aktual atau setidak- tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. d. Bahwa dalil Pemohon tersebut di atas, tidak menggambarkan kerugian secara spesifik, atau aktual sebagaimana dipersyaratkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007. Fakta yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak lolosnya Pemohon di dalam seleksi hakim ad hoc oleh Komisi Yudisial. Namun, hal ini pun tidak dijadikan alasan oleh Pemohon sendiri yang menyatakan “tidak mempersoalkan sistem seleksi hakim ad hoc”, dan “lulus dan tidak lulusnya Pemohon bukanlah alasan utama mengajukan permohonan mengajukan pengujian undang-undang” (vide Surat Permohonan hal. 5). Walaupun Pemohon menganggap tidak lulusnya Pemohon dalam seleksi calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung merupakan kerugian konstitusional, Komisi Yudisial menegaskan menolak dalil tersebut, mengingat bahwa lulus atau tidak lulusnya seseorang, termasuk Pemohon, di dalam proses seleksi merupakan hal yang wajar. Terlebih, seleksi yang dilaksanakan oleh Komisi Yudisial, telah dilaksanakan secara adil, objektif, akuntabel, transparan dan terbuka. Oleh karena itu, kewenangan Komisi Yudisial dalam mengusulkan hakim agung dan hakim ad hoc tidak sama sekali menghalangi Pemohon atau warga negara lainnya untuk mengikuti seleksi hakim ad hoc. Komisi Yudisial tidak melihat adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian konstitusional Pemohon sebagai WNI dengan berlakunya Undang-Undang Komisi Yudisial yang dimohonkan pengujiannya. Pemohon tetap dapat mengikuti seleksi hakim ad hoc yang dilaksanakan oleh Komisi Yudisial tanpa ada hambatan 65 sesuai dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUDNRI 1945 yang memberikan hak konstitusional kepada Pemohon untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. e. Bahkan dengan keikutsertaan Pemohon dalam seleksi hakim ad hoc tindak pidana korupsi yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial, membuktikan hal tersebut tidak menghalangi hak Pemohon mencalonkan diri sebagai hakim ad hoc. Oleh karenanya, hak Pemohon untuk diakui, dijamin, dilindungi dan diberikan kepastian hukum yang adil serta mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) UUDNRI 1945. Komisi Yudisial melaksanakan proses seleksi, secara adil, objektif, transparan, dan terbuka, di mana Pemohon diperlakukan setara dengan peserta lainnya, dan tidak menemui hambatan apa pun. Oleh karenanya, Komisi Yudisial tidak melihat ada hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional Pemohon dengan Undang-Undang a quo, bahkan Undang-Undang a quo mempertegas jaminan hak konstitusional Pemohon untuk mengikuti seleksi hakim ad hoc. f. Komisi Yudisial menilai bahwa Pemohon tidak memberikan penjelasan terhadap syarat kemungkinan, jika permohonan dikabulkan, maka kerugian Pemohon tidak akan terjadi lagi. Komisi Yudisial menilai, seandainya pun Pemohon mencalonkan diri kembali menjadi calon hakim ad hoc, pada proses yang tidak melalui Komisi Yudisial, kemungkinan Pemohon untuk tidak lolos di dalam proses seleksi tetap terbuka. Hal ini dikarenakan, kerugian konstitusional, yaitu tidak lulusnya Pemohon, yang dijadikan alasan untuk melakukan pengujian ini, meski bukan alasan utama, akan tetap terbuka untuk terjadi. Lulus atau tidak lulusnya seseorang merupakan hal yang wajar, kecuali memang dapat dibuktikan bahwa proses yang dilakukan oleh penyelenggara dilaksanakan secara diskriminatif, tidak terbuka, tidak akuntabel, dan tidak objektif, yang mana hal ini tidak terjadi di dalam proses seleksi yang dilaksanakan oleh Komisi 66 Yudisial, sebagaimana diakui sendiri oleh Pemohon, yang tidak mempersoalkan sistem seleksi yang dilakukan oleh Komisi Yudisial sebagaimana dinyatakan dalam permohonanya (vide Surat Permohonan, hal. 5). Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sangatlah beralasan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan a quo secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). 2. Tanggapan terhadap alasan pokok Pemohon a. Jika Mahkamah yang terhormat berpandangan bahwa Pemohon tetap memiliki kedudukan hukum, Komisi Yudisial menolak dengan tegas dalil- dalil pokok permohonan Pemohon. b. Bahwa menurut Komisi Yudisial, dalil-dalil permohonan, sebagaimana telah dirangkum pada bagian A tanggapan ini, tidak beralasan hukum, dengan alasan sebagai berikut: Pertama, dalil Pemohon mengenai prinsip kekuasaan kehakiman sebagai lembaga penegakan hukum dan keadilan baik secara konsep maupun secara teoritik sama sekali tidak memiliki relevansi langsung dengan permohonan uji materi Pasal 13 huruf a Undang-Undang Komisi Yudisial. Bahkan Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan terperinci apa yang dimaksud dengan fungsi kekuasaan kehakiman sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang menyebutkan “… Pelaksana kekuasaan kehakiman harus difungsikan sebagai justice dispenser yang bekerja sesuai dengan prinsip transparency, fairness, impartiality, independence, dan accountability …” dapat dikatakan merupakan prinsip- prinsip yang harus dimiliki oleh sistem peradilan atau kekuasaan kehakiman. Namun, menurut Jimly Asshiddiqie yang menjadi prasyarat pokok prinsip sistem peradilan di semua negara hukum modern secara umum adalah 2 (dua) prinsip, yaitu the principle of judicial independence dan the principle of judicial impartiality (Asshiddiqie, 2006: 47-48). Prinsip independen dapat diwujudkan dalam sikap para hakim ketika memeriksa 67 dan memutus perkara yang dihadapi, dan tercermin dalam berbagai pengaturan mengenai pengangkatan, masa kerja, pengembangan karir, sistem penggajian dan pemberhentian hakim. Kemudian prinsip imparsial atau ketidakberpihakan dapat dimaknai sebagai hakim yang tidak hanya bekerja secara imparsial, tetapi juga “terlihat” bekerja secara imparsial. Akan tetapi, Pemohon pada analisisnya tidak menjelaskan hubungan pertentangan dan kerugian antara hak konstitusional Pemohon terhadap prinsip kekuasaan kehakiman atas frasa Pasal yang diuji sebagaimana yang dimaksud oleh Pemohon. Komisi Yudisial beranggapan bahwa dengan pelibatan Komisi Yudisial dalam proses seleksi calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung justru memperkuat kelembagaan kekuasaan kehakiman, yaitu agar Mahkamah Agung dapat menjalankan fungsinya secara independen. Pendapat ini berkesesuaian dengan Prof. Sri Soemantri di dalam Rapat Ke-7 PAH III BP MPR, yang menyatakan pentingnya proses rekrutmen calon hakim yang memiliki integritas untuk menghasilkan lembaga peradilan yang kuat. Oleh karena itu, yang penting bukan hanya memberikan kedudukan yang kuat kepada Komisi Yudisial dalam rangka melakukan pengawasan terhadap kode etik dan perilaku hakim, tetapi juga memberikan kewenangan untuk melakukan rekrutmen hakim di Mahkamah agung agar hakim yang direkrut mempunyai integritas yaitu harus jujur, adil, berwibawa, dan berkelakuan tidak tercela. Hal itu sebagaimana tercantum pula dalam prinsip-prinsip pada International Association of Judges, yang pada 2017 mengeluarkan The Universal Charter of the Judge pada Article 4-1 yang menyatakan: “The recruitment of judges must be based only on objective criteria, which may ensure professional skills; it must be done by the body described in Article 2.3.” Ketentuan di dalam Article 2.3 tersebut merujuk pada Council of Judiciary (Komisi Yudisial), yang kelembagaannya berdiri secara mandiri dan terpisah dari kekuasaan negara lainnya. 68 Berdasarkan uraian tersebut di atas, Komisi Yudisial sebagai lembaga independen yang dijamin di dalam Pasal 24B UUDNRI 1945, justru merupakan institusi yang tepat untuk melaksanakan seleksi hakim, termasuk di dalamnya seleksi hakim ad hoc di Mahkamah Agung yang memiliki kewenangan yang sama dengan hakim agung di dalam memutus perkara, dalam rangka menjaga independensi hakim. Kedua, dalil Pemohon yang menaruh Komisi Yudisial sebagai lembaga auxiliary tidaklah tepat, dan tidak relevan dengan dalil pengujian yang diajukan oleh Pemohon. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang menyebutkan “... Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa pelaksana kekuasaan kehakiman adalah Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK)...” adalah tidak boleh dilihat secara parsial berdasarkan ketentuan tentang Bab Kekuasaan Kehakiman dalam UUDNRI 1945 atau dimaknai secara sempit. Karena dengan diaturnya Komisi Yudisial dalam Bab tentang Kekuasaan Kehakiman dalam UUDNRI 1945 harus dipandang bahwa Komisi Yudisial memiliki kedudukan yang sederajat dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, meskipun karena sifat fungsinya yang khusus dan bersifat penunjang (auxiliary), maka kedudukan Komisi Yudisial sebagai lembaga negara diperlakukan sama dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi (Asshiddiqie, 2006: 187-188). Oleh karena itu, hubungan antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung bersifat kemitraan. Baik Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, maupun cabang kekuasaan di luar kehakiman dan warga masyarakat, tidak boleh menjadikan keduanya berseteru satu sama lain. Adalah hal yang keliru apabila Pemohon memisahkan eksistensi Komisi Yudisial dari Mahkamah Agung. Hal yang sama ditegaskan juga dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstistusi Nomor 005/PUU-IV/2006 yang menyatakan bahwa: “…kedudukan Komisi Yudisial ditentukan pula dalam UUDNRI 1945 sebagai komisi negara yang bersifat mandiri, yang susunan, 69 kedudukan, dan keanggotaannya diatur dengan undang-undang tersendiri, sehingga dengan demikian komisi negara ini tidak berada di bawah pengaruh Mahkamah Agung ataupun dikendalikan oleh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Dengan kemandirian dimaksud tidaklah berarti tidak diperlukan adanya koordinasi dan kerja sama antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Dalam konteks ini, hubungan antara KY dan MA dapat dikatakan bersifat mandiri tetapi saling berkait (independent but interrelated).” Menurut Komisi Yudisial dalil Pemohon bahwa Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai organ utama (main organ) kekuasaan kehakiman tidak sama sekali memiliki relevansi langsung, baik secara konsep maupun secara teoritik, dengan permohonan uji materi Pasal 13 huruf a Undang-Undang Komisi Yudisial. Bahkan Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan terperinci apa yang dimaksud dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai organ utama (main organ) kekuasaan kehakiman. Ketiga, dalil Pemohon berkaitan dengan frasa “dan hakim ad hoc” dalam Pasal 13 huruf a Undang-Undang Komisi Yudisial bertentangan dengan Pasal 24B ayat (1) UUDNRI 1945. Komisi Yudisial menyatakan menolak dalil tersebut dengan alasan sebagai berikut: 1) Bahwa Pasal 13 huruf a Undang-Undang Komisi Yudisial secara lengkap berbunyi sebagai berikut: “Komisi Yudisial mempunyai wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan”. Berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf a Undang-Undang Komisi Yudisial bahwa Komisi Yudisial hanya berwenang mengusulkan Hakim Agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung. Hal tersebut berkaitan dengan jenis hakim ad hoc yang berada di lingkungan badan peradilan yang terdiri atas hakim ad hoc di Pengadilan Negeri, hakim ad hoc di Pengadilan Tinggi, dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung. Ketentuan Pasal 13 huruf a Undang-Undang Komisi Yudisial hanya memberikan kewenangan kepada Komisi Yudisial untuk mengusulkan 70 hakim ad hoc di Mahkamah Agung, tidak di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Hal ini didasari oleh alasan: a. struktur, tugas dan fungsi hakim ad hoc di Mahkamah Agung sama dengan hakim agung. Sehingga tidak ada dikotomi antara hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung; b. secara hukum dan dalam praktik pelaksanaan kekuasaan kehakiman, baik hakim ad hoc di Mahkamah Agung maupun hakim agung membentuk majelis hakim yang sama, dengan jumlah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi; dan c. secara hukum dan dalam praktik pelaksanaan kekuasaan kehakiman, putusan yang dihasilkan oleh hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung adalah sama, yaitu putusan pada tingkat kasasi dan/atau peninjauan kembali, di mana setiap hakim bertanggungjawab atas putusan yang dibuat. 2) Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon yang menyimpulkan original intent perdebatan-perdebatan dalam risalah pembahasan amandemen UUDNRI 1945 yang menyebutkan bahwa “…kemungkinan Komisi Yudisial untuk ikut menyeleksi calon tingkat pertama dan banding, namun usulan-usulan mereka itu tidak disepakati baik oleh panitia ad hoc I maupun oleh sidang paripurna MPR…” adalah sesuatu hal yang terlalu menyederhanakan semangat awal terbentuknya Konstitusi berdasarkan perdebatan yang ada. Bahwa dalam bagian rumusan final keberadaan Komisi Yudisial dalam UUDNRI 1945 hasil perubahan pada Naskah Komprehensif Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Buku VI Kekuasaan Kehakiman di halaman 708-711 tidak ditemukan adanya frasa atau risalah yang tidak menyepakati kemungkinan Komisi Yudisial untuk ikut menyeleksi calon hakim lainnya yang pada pembahasan sebelumnya melalui perdebatan di rapat PAH 1 BP MPR 2001 menghasilkan rumusan: 71 “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian hakim agung serta hakim lain (dengan memperhatikan masukan dari masyarakat)”. 3) Bahwa berdasarkan perdebatan yang ada saat pembahasan mengenai Komisi Yudisial, terdapat semangat untuk melibatkan Komisi Yudisial dalam proses rekrutmen hakim lainnya seperti yang disebutkan juga oleh Pemohon. Berikut adalah tabel rumusan berkaitan dengan kewenangan Komisi Yudisial sebelum rumusan final dan setelah rumusan final: Sebelum Rumusan Final Setelah Rumusan Final Pasal 24C ayat (1) Pasal 24B ayat (1) “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian hakim agung serta hakim lain (dengan memperhatikan masukan dari masyarakat)” “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim” 4) Dengan demikian, meskipun terjadi perubahan rumusan seperti yang dituangkan dalam tabel di atas dan penjelasan mengenai kewenangan lain Komisi Yudisial sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan final tersebut, tidak ada yang menyebutkan penolakan terhadap kemungkinan Komisi Yudisial ikut dalam proses rekrutmen hakim lain atau yang dimaksud Pemohon sebagai hakim pertama dan banding. Namun yang ditegaskan dalam penjelasan kewenangan lain yaitu pada wilayah tidak mencampuri teknis peradilan atau teknis mengadili. Sebuah undang-undang saat dinyatakan bertentangan dengan UUDNRI 1945 sangat tergantung dari penafsiran mana yang digunakan, misalnya Mahkamah Konstitusi pernah menyatakan 72 sebuah undang-undang bertentangan dengan UUDNRI 1945 berdasarkan penafsiran originalis, padahal pasal-pasal dalam undang- undang yang diuji lebih bersifat menjelaskan atau mengelaborasi lebih jauh pasal-pasal yang terdapat dalam UUDNRI 1945. Dalam hal ini, meskipun ditinjau dari penafsiran original dan pendekatan elaborasi terkait kemungkinan Komisi Yudisial untuk ikut menyeleksi hakim lainnya tidak bertentangan dengan UUDNRI 1945 selama Komisi Yudisial tidak dimaknai untuk ikut berperan dalam teknis peradilan. 5) Sesuai dengan pemaknaan original intent, Konstitusi tidak melarang perluasan kewenangan Komisi Yudisial dalam hal rekrutmen hakim yang berada di dalam lingkup Mahkamah Agung, hanya tidak memberikan kewenangan untuk mengangkat hakim peradilan di bawahnya atau pada tingkat banding/tinggi, dan tingkat pertama. Oleh karenanya, perluasan frasa Pasal 24B ayat (1), yakni: “…. mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”, adalah bersifat pertanyaan politik kebijakan (open legal policy). Sepanjang UUDNRI 1945 tidak melarang serta DPR dan Presiden tidak pula melampaui kewenangan dalam membentuk Undang-Undang Komisi Yudisial, yang pilihan pengaturannya merupakan kewenangan pemerintah dan DPR, maka Mahkamah membatasi diri untuk melakukan pengujian terhadapnya. Hal ini dinyatakan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-III/2015, yang berbunyi: “Sepanjang pilihan kebijakan demikian tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembuat undang-undang dan tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan dalam UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dilakukan pengujian oleh Mahkamah” (hal. 30). Terkait dengan prinsip open legal policy terhadap proses seleksi hakim ad hoc, prinsip ini ditegaskan dalam dua putusan Mahkamah Konstitusi, yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU- XII/2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XII/2012. 73 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XII/2014, pada pertimbangan poin 3.19, adalah sebagai berikut: “Penentuan kualifikasi hakim in casu hakim ad hoc apakah pejabat negara atau bukan, merupakan kebijakan hukum terbuka [open legal policy], yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk undang-undang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang ada sesuai dengan jenis dan spesifikasi serta kualifikasi jabatan tersebut. Dengan demikian, penentuan kualifikasi pejabat negara yang dikecualikan untuk hakim ad hoc sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk Undang- Undang” (hal. 112). Kemudian prinsip ini juga ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XII/2012: “Menurut Mahkamah, UUD 1945 tidak menentukan batas usia untuk semua jabatan hakim. Penentuan batas usia hakim merupakan kebijakan hukum terbuka [opened legal policy], yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk Undang-Undang sesuai dengan jenis dan spesifikasi serta kualifikasi jabatan tersebut. Dengan demikian penentuan batas usia sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang” (hal. 35). 6) Merujuk pada konsep living constitution, maka UUDNRI 1945 harus dipahami sebagai konstitusi yang memiliki dinamika berdimensi tekstual dan kontekstual. Terdapat beberapa contoh perkara di mana Mahkamah memberikan tafsir dan/atau keputusan berbeda dengan objek gugatan yang sama pada kurun waktu yang berbeda, di antara Mahkamah bahkan memberikan pertimbangan baru yang secara substansial mengkoreksi pertimbangan pada perkara yang lebih lama atau bahkan berujung pada hasil putusan yang berbeda sama sekali dengan putusan Mahkamah sebelumnya, misalnya pelaksanaan pemilu serentak pilpres dan pileg (DPR, DPD dan DPRD), putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 dan 55/PUU-XVII/2019. Oleh karena Mahkamah menganut konsep living constitution, hal ini berarti keterikatan Mahkamah pada beberapa putusan sebelumnya tetap disesuaikan dengan konteks dan konten yang terjadi pada suatu masa, kondisi, serta waktu tertentu. 74 7) Bahwa menanggapi alasan permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 13 huruf a Undang Undang Komisi Yudisial merupakan perluasan dari Pasal 24B ayat 1 UUDNRI 1945, Komisi Yudisial menolak sepenuhnya apa yang dinyatakan oleh Pemohon. Alasan pokok permohonan Pemohon ini tidak sesuai dengan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006. Penafsiran Mahkamah pada Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006 bersifat tidak mutlak, dengan bukti beberapa frasa yang digunakan pada beberapa pertimbangan hakim: “Menimbang Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa Komisi Yudisial bersifat mandiri, mempunyai kewenangan pokok mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, juga memiliki wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Dengan frasa “dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”, menurut Mahkamah Konstitusi, kewenangan Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud oleh ketentuan tersebut, walaupun dalam batas- batas tertentu dapat diartikan sebagai pengawasan, bukanlah kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga peradilan melainkan terhadap individu fungsionaris hakim”. “Menimbang, berdasarkan uraian di atas, telah ternyata pula bahwa seandainya pun yang dimaksud “kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim” dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 diartikan sepenuhnya sebagai pengawasan, maka hal itu pun hanyalah sebagian saja dari ruang lingkup pengawasan, yakni yang menyangkut perilaku hakim.” “Menimbang bahwa dengan uraian dan alasan di atas, maka Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 tersebut sepanjang mengenai ”kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”, di satu pihak tidak tepat diartikan hanya sebagai pengawasan etik eksternal saja, dan di pihak lain juga tidak tepat diartikan terpisah dari konteks Pasal 24A ayat (3) untuk mewujudkan hakim agung – dan hakim-hakim pada peradilan di bawah MA – yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Dengan kata lain, yang dimaksud “kewenangan lain” dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 terkait erat dengan kewenangan utama KY untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung”. 75 Dengan demikian, kewenangan Komisi Yudisial dalam Pasal 24B UUDNRI 1945 untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim sudah mengalami perluasan makna, bahkan terdapat tafsiran berupa peran tambahan pada frasa Wewenang Lain Pasal 24B ayat (1) yang bukan semata-mata pengawasan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 menyatakan setidaknya 3 hal tambahan, yaitu: • Peran-Tindakan Preventif & Korektif, Pembinaan dan Pendidikan Etik Dengan demikian lingkup wewenang lain dalam rumusan Pasal 20 UUKY berbeda dari rumusan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 yang menimbulkan implikasi ketidakpastian hukum (rechtsonzekerheid) dalam penerapannya. Karena, Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 telah diartikan oleh Pasal 20 UUKY hanya semata-mata sebagai pengawasan terhadap perilaku, padahal Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa ”wewenang lain” KY adalah “dalam rangka menjaga dan menegakkan” yang dapat diartikan bukan hanya tindakan preventif atau korektif, tetapi juga meningkatkan pemahaman, kesadaran, kualitas, dan komitmen profesional yang bermuara pada tingkat kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim yang diharapkan. Hal tersebut bukan hanya timbul dari pengawasan, tetapi terutama juga dari pembinaan dan pendidikan etik profesional bagi para hakim, termasuk pendidikan tentang etika hakim kepada masyarakat. Dalam konteks yang demikian itulah hubungan kemitraan (partnership) antara KY dan MA mutlak diperlukan tanpa mempengaruhi kemandirian masing- masing. [hal. 185]. • Peran-Implementasi Kode Etik Di lain pihak, penjabaran konsep pengawasan itu sendiri dalam UUKY menimbulkan ketidakpastian karena yang seharusnya menjadi objek dari ”wewenang lain” KY menurut Pasal 24B ayat (1) 76 UUD 1945 adalah pelaksanaan kode etik dan kode perilaku hakim dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. [hal. 186]. • Peran-Pembinaan Etika Profesional Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, dengan rumusan yang terkandung di dalamnya, seharusnya tidak semata-mata diartikan sebagai pengawasan, melainkan juga pembinaan etika profesional hakim untuk memenuhi amanat Pasal 24A ayat (2) UUD 1945. [hal. 187]. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 membuktikan bahwa Mahkamah tidak memberikan penafsiran mutlak bahwa yang dimaksud kewenangan lain adalah hanya fungsi pengawasan, bahkan masih dalam putusan yang sama Mahkamah justru memberikan tambahan penafsiran mengenai wewenang yang lain yang pada intinya bukan hanya fungsi pengawasan. Sehingga dalil Pemohon yang hanya merujuk pada satu bagian dari pertimbangan hakim Mahkamah pada Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006 di halaman 185 tidak mungkin dibenarkan, di tengah beberapa pertimbangan hakim lain yang masih dalam satu putusan yang sama dengan konten yang justru memberikan penafsiran yang lebih komprehensif atau setidaknya berkebalikan dengan yang didalilkan Pemohon. Khusus dalam hal pembinaan etika profesional hakim, Putusan Mahkamah Konstitusi ini menjadi dasar bagi pembentuk undang- undang untuk menjabarkan kewenangan Komisi Yudisial sebagai pembina etika profesional hakim tersebut dalam paket undang-undang di bidang kekuasaan kehakiman yaitu Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Kewenangan Komisi Yudisial yang diatur dalam berbagai peraturan perundang- 77 undang-undangan tersebut mencakup seleksi calon hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung, penelitian putusan hakim untuk mengusulkan promosi dan mutasi hakim, peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim serta pengawasan dan penjatuhan sanksi bagi hakim yang melakukan pelanggaran etik. Oleh karena kewenangan Komisi Yudisial dalam melakukan seleksi hakim ad hoc di Mahkamah Agung didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi, maka alasan Pemohon judicial review bahwa pembentuk undang-undang tidak diberikan kewenangan untuk memperluas dan menambahkan kewenangan Komisi Yudisial justru bertentangan dengan makna Pasal 24B UUDNRI 1945. 8) Implementasi seleksi hakim ad hoc di Mahkamah Agung yang dilakukan oleh Komisi Yudisial (tahun 2016 s.d. 2020). Proses seleksi baru dilakukan oleh Komisi Yudisial di 2016, hal ini dikarenakan pasca munculnya kewenangan pada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, meskipun telah memiliki kewenangan dari tahun 2011 melalui Pasal 13 Undang-Undang a quo, namun permintaan pertama kali dari Mahkamah Agung terkait hakim ad hoc baru terjadi pada 2016. Pada 2016 Komisi Yudisial diminta untuk pertama kali melakukan seleksi hakim ad hoc Tipikor sejumlah 3 orang, melalui Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 03/WKMA- NY/I/2016 tertanggal 13 Januari 2016 perihal pengisian hakim adhoc tipikor di Mahkamah Agung. Sepanjang menjalankan tugas rekrutmen hakim ad hoc di Mahkamah Agung, sejak 2016, Komisi Yudisial telah melakukan seleksi sebanyak 7 kali, yaitu hakim ad hoc Tipikor dan/atau hakim ad hoc Pengadilan Hubungan Indsutrial. Dari 7 (tujuh) kali pelaksanaan rekrutmen hakim ad hoc didapat sebanyak 3 orang hakim ad hoc tipikor dan 5 orang hakim ad hoc Pengadilan Hubungan Industrial di Mahkamah Agung, sehingga Komisi Yudisial telah 78 menghasilkan total 8 orang hakim ad hoc di Mahkamah Agung selama kewenangan ini diimplementasikan. Dalam implementasinya, Komisi Yudisial berkoordinasi dengan Mahkamah Agung dalam setiap tahapan seleksi hakim ad hoc di Mahkamah Agung, dalam proses seleksi kualitas, seleksi kepribadian, dan wawancara. Kerja sama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tidak hanya dilakukan pada seleksi hakim ad hoc di Mahkamah Agung saja, praktek selama ini Mahkamah Agung juga bahkan meminta bantuan Komisi Yudisial dalam proses seleksi hakim ad hoc Tipikor di pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding. Dengan infrastruktur pendukung yang dimiliki Komisi Yudisial seperti Biro Investigasi, Biro Pengawasan Hakim, dan database pada Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim, Komisi Yudisial dapat menyuplai informasi tambahan yang dimintakan oleh Mahkamah Agung dalam proses seleksi hakim tingkat Pengadilan Negeri dan tingkat Pengadilan Tinggi. Keterlibatan Komisi Yudisial ini menunjukkan bahwa meskipun Komisi Yudisial tidak mempunyai kewenangan merekrut hakim ad hoc di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding namun dengan infrastruktur dan kerja sama yang baik antara kedua lembaga, Komisi Yudisial tetap terlibat dalam proses seleksi hakim ad hoc tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, sebagaimana konsep Judicial Self Governance di mana Komisi Yudisial membantu Mahkamah Agung dalam kewenangan Non Judicial-nya sehingga Mahkamah Agung dapat maksimal dalam melaksanakan tugas judicial-nya. E. KESIMPULAN PIHAK TERKAIT (KOMISI YUDISIAL) 1. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam pengujian Pasal 13 huruf a Undang-Undang Komisi Yudisial karena Pemohon tidak memiliki kerugian konstitusional dari adanya pengaturan Pasal 13 huruf a Undang-Undang Komisi Yudisial yang mana tidak menghalangi Pemohon untuk mendaftarkan 79 diri dalam suatu proses seleksi hakim ad hoc di Mahkamah Agung yang transparan, objektif, dan akuntabel oleh Komisi Yudisial. 2. Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa proses yang dilaksanakan oleh Komisi Yudisial berpotensi mengurangi independensi hakim ad hoc di Mahkamah Agung, tidak memiliki dasar argumentasi yang rasional sehingga tidak dapat diterima. Pelaksanaan proses seleksi oleh Komisi Yudisial sebaliknya, justru memperkuat independensi dan legitimasi hakim ad hoc di Mahkamah Agung sebagai hakim-hakim yang berintegritas dan bermartabat, yang dihasilkan melalui proses seleksi yang transparan, objektif dan akuntabel, sebagaimana hakim-hakim agung di Mahkamah Agung. 3. Alasan permohonan Pemohon mengenai prinsip kekuasaan kehakiman sebagai lembaga penegakan hukum dan keadilan, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai organ utama kekuasaan kehakiman, dan Komisi Yudisial sebagai organ penunjang sama sekali tidak memiliki relevansi dengan permohonan uji materi Pasal 13 huruf a Undang-Undang Komisi Yudisial, baik secara konsep maupun secara teoritik. Hal ini disebabkan muatan aturan Pasal 13 huruf a Undang-Undang Komisi Yudisial tidak mengatur mengenai pelaksanaan kekuasaan kehakiman, yaitu yang identik dengan memeriksa dan memutus perkara, melainkan mengatur mengenai proses seleksi hakim ad hoc yang oleh pembuat undang-undang dimaksudkan sebagai bagian dari upaya menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. 4. Dalil Pemohon bahwa frasa “dan hakim ad hoc” dalam Pasal 13 huruf a Undang-Undang Komisi Yudisial tidak sesuai dengan original intent kewenangan Komisi Yudisial dalam UUDNRI 1945 adalah tidak dapat dibenarkan. Hal ini disebabkan pembuat undang-undang menerima mandat pembentukan undang-undang dengan prinsip open legal policy berdasarkan kalimat “…mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim” dalam Pasal 24B ayat (1) UUDNRI 1945. Oleh karena itu, dapat dibenarkan jika selanjutnya pembuat undang-undang menafsirkan proses rekrutmen (judicial 80 appointment) hakim ad hoc di Mahkamah Agung merupakan bagian tidak terpisahkan dari upaya Komisi Yudisial untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. F. PETITUM Berdasarkan penjelasan dan argumentasi di atas, Komisi Yudisial memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian (constitutional review) ketentuan a quo Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima Keterangan Komisi Yudisial secara keseluruhan; 2. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 3. Menolak permohonan pengujian Pemohon untuk seluruhnya atau setidak- tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) bahwa permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur libel); 4. Menyatakan Pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). KETERANGAN TAMBAHAN PIHAK TERKAIT KOMISI YUDISIAL A. PENDAHULUAN Komisi Yudisial akan menjawab pertanyaan Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum. yang disampaikan pada sidang Rabu, 16 Juni 2021, yang pada pokoknya menanyakan alasan proses seleksi hakim ad hoc di Mahkamah Agung, yang baru dilakukan oleh Komisi 81 Yudisial pada tahun 2016, sedangkan perubahan undang-undang tentang Komisi Yudisial sudah ada sejak tahun 2011. Berdasarkan pertanyaan tersebut, perkenankan kami menguraikan jawaban atas pertanyaan tersebut dalam keterangan tambahan Komisi Yudisial ini. B. ALASAN PROSES SELEKSI HAKIM AD HOC TIPIKOR DAN PHI DI MAHKAMAH AGUNG BARU DILAKUKAN OLEH KOMISI YUDISIAL DI TAHUN 2016 1. Bahwa kewenangan Komisi Yudisial dalam pengusulan hakim ad hoc di Mahkamah Agung merupakan amanat dari pembentukan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. 2. Bahwa setelah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial terbentuk, kewenangan Komisi Yudisial tidak hanya terbatas dalam mengusulkan pengangkatan hakim agung, tetapi juga dalam hal mengusulkan pengangkatan hakim ad hoc di Mahkamah Agung. Kewenangan Komisi Yudisial untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung ini meliputi penerimaan penyampaian tentang berakhirnya masa jabatan hakim agung dan hakim ad hoc dari Mahkamah Agung, penyelenggaraan seleksi terhadap calon hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung, serta penetapan calon hakim agung dan/atau calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung untuk diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat guna mendapatkan persetujuan. Hal ini diatur dalam Pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, yang menyatakan bahwa Komisi Yudisial memiliki wewenang dalam mengusulkan pengangkatan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. 3. Bahwa dengan disematkannya kewenangan baru Komisi Yudisial pada Pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, utamanya 82 pada pasal dan huruf (poin) yang sama, maka memiliki konsekuensi/akibat bagi Komisi Yudisial untuk melaksanakan proses seleksi hakim ad hoc di Mahkamah Agung yang bersifat mutatis mutandis dengan mekanisme rekrutmen hakim agung. 4. Bahwa kewenangan Komisi Yudisial dalam melakukan pengusulan pengangkatan hakim ad hoc di Mahkamah Agung mengacu pada mekanisme sebagaimana diatur pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, yang menyatakan: Pasal 14 (1) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, Komisi Yudisial mempunyai tugas: a. melakukan pendaftaran calon Hakim Agung; b. melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung; c. menetapkan calon Hakim Agung; dan d. mengajukan calon Hakim Agung ke DPR. (2) Dalam hal berakhir masa jabatan Hakim Agung, Mahkamah Agung menyampaikan kepada Komisi Yudisial daftar nama Hakim Agung yang bersangkutan, dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jabatan tersebut. (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak Komisi Yudisial menerima pemberitahuan dari Mahkamah Agung mengenai lowongan Hakim Agung. 5. Bahwa ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial mengatur bahwa proses seleksi hakim agung diawali dari penyampaian dari Mahkamah Agung untuk melaksanakan seleksi, atas nama hakim agung yang akan mengakhiri masa jabatannya paling lama 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan tersebut berakhir. 6. Bahwa ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial juga mengatur bahwa Komisi Yudisial memiliki jangka waktu 6 (enam) bulan dalam melaksanakan wewenang pengusulan pengangkatan sejak diterimanya pemberitahuan dari Mahkamah Agung tersebut. 7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) Undang- Undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Komisi Yudisial 83 bersifat menunggu dan menerima penyampaian dari Mahkamah Agung untuk kemudian dapat melaksanakan seleksi hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung. Komisi Yudisial berada dalam posisi menunggu surat penyampaian Mahkamah Agung untuk melaksanakan seleksi, atas nama hakim agung yang akan mengakhiri masa jabatannya paling lama 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan tersebut berakhir. 8. Bahwa sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Komisi Yudisial melaksanakan pertama kalinya seleksi hakim ad hoc tipikor berdasarkan surat pemberitahuan mengenai kekosongan jabatan hakim ad hoc di Mahkamah Agung, yaitu: a. Tahun 2016 melalui surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Nomor: 03/WKMA-NY/I/2016 tertanggal 13 Januari 2016 untuk Hakim ad hoc Tipikor dan Surat Nomor 15/WKMA-NY/4/2016 tertanggal 12 April 2016 untuk Hakim ad hoc PHI; b. Tahun 2017 melalui surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Nomor No.17/WK.MA.Y/VIII/2017 tertanggal 7 Agustus 2017 untuk Hakim ad hoc PHI; c. Tahun 2019 melalui surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Nomor 22/WKMA-NY/05/2019 tertanggal 22 Mei 2019 untuk Hakim ad hoc PHI dan surat Nomor 22/WKMA-NY/05/2019 tertanggal 22 Mei 2019 untuk Hakim ad hoc Tipikor; dan d. Tahun 2020 melalui surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Nomor 18/WKMA-NY/SB/4/2020 tertanggal 30 April 2020 untuk Hakim ad hoc PHI dan surat Nomor 18/WKMA-NY/SB/4/2020 tertanggal 30 April 2020 untuk Hakim ad hoc Tipikor. Untuk lebih jelasnya berikut kami sampaikan tabel di bawah ini: Tabel Proses seleksi Hakim ad hoc Tipikor dan PHI yang dilaksanakan oleh Komisi Yudisial dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 84 Tahapan Jenis CH ad hoc Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2019 Tahun 2020 Jumlah Jumlah Keseluruhan PERMINTAAN MA Tipikor 3 3 6 12 32 PHI 4 8 6 2 20 Pendaftaran Tipikor 53 50 103 206 427 PHI 24 75 63 59 221 Lulus Tahap I Tipikor 42 37 76 155 309 PHI 24 63 32 35 154 Peserta Tahap II Tipikor 38 36 76 150 235 PHI 22 29 34 85 Lulus Tahap II Tipikor 10 7 16 33 99 PHI 13 27 16 10 66 Lulus Tahap III Tipikor 4 4 7 15 43 PHI 5 14 4 5 28 Lulus Tahap IV Tipikor 4 2 4 10 20 PHI 2 4 2 2 10 Disetujui DPR Tipikor 0 2 1 3 8 PHI 0 2 1 2 5 9. Bahwa wewenang melakukan pengusulan pengangkatan hakim ad hoc di Mahkamah Agung tersebut, pada dasarnya tetap mengacu pada alur dan proses pengangkatan hakim agung. Tahapan tersebut yaitu: membuka pendaftaran, seleksi, menetapkan kelulusan, dan pengajuan nama hakim agung dan/atau hakim ad hoc terpilih. Tahapan ini mengacu pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. 10. Bahwa sebagai bukti keseriusan Komisi Yudisial dalam melakukan seleksi terhadap calon hakim agung dan calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung adalah dengan menyusun peraturan pelaksana yang mengatur tentang teknis seleksi terhadap calon hakim agung dan calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung, yaitu: a. Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016 tentang Seleksi Hakim Agung; 85 b. Peraturan Komisi Yudisial Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Seleksi Hakim ad hoc Tipikor Di Mahkamah Agung; dan c. Peraturan Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Seleksi Hakim ad hoc Hubungan Industrial Di Mahkamah Agung. C. PENUTUP Demikian jawaban dan penjelasan yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat memberikan gambaran utuh terkait alasan proses seleksi hakim ad hoc di Mahkamah Agung yang baru dilaksanakan oleh Komisi Yudisial pada tahun 2016. Atas perhatian Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kami sampaikan terima kasih. Selain mengajukan dokumen pendukung keterangannya, Pihak Terkait Komisi Yudisial juga mengajukan 2 (dua) ahli yakni Dr. Maruarar Siahaan, S.H., dan Dr. Zainal Arifin Muchtar, S.H., LL.M., yang keterangan tertulisnya diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada 30 Agustus 2021 dan yang menyampaikan keterangan lisan dibawah sumpah dalam persidangan Mahkamah pada 1 September 2021 dan Pihak Terkait Komisi Yudisial kembali mengajukan 3 (tiga) ahli yakni Prof. Dr. Ni’matul Huda, S.H., M.Hum., dan Dr. Shidarta yang keterangan tertulisnya diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah tanggal 17 September 2021, dan yang menyampaikan keterangan lisan dibawah sumpah dalam persidangan Mahkamah pada 21 September 2021, serta Dr. Benny Kabur Harman, S.H., yang keterangan tertulisnya diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah tanggal 19 Oktober 2021, yang menyampaikan keterangan lisan dibawah sumpah dalam persidangan Mahkamah pada 21 Oktober 2021, yang pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut: Ahli Pihak Terkait Komisi Yudisial 1. Dr. Maruarar Siahaan, S.H. Pendahuluan Sebagai buah reformasi, dalam kerangka membangun sistem ketatanegaraan yang berdasar supremasi konstitusi, dalam negara hukum (rule 86 of law) dengan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan sesuai dengan Undang- Undang Dasar (constitutional democracy), tampak perubahan mendasar terjadi bukan hanya di bidang legislatif dan eksekutif, tetapi perubahan yang sama juga berlangsung di lingkungan yudikatif, dan mungkin perubahan yang terjadi lebih besar dan mendasar. Perubahan tersebut berupa pembentukan Mahkamah Konstitusi dengan kewenangan judicial review dalam kerangka penguatan mekanisme checks and balances dan pembentukan sebuah Komisi Yudisial yang disusun dalam cabang kekuasaan kehakiman sebagai organ konstitusi, lembaga mandiri yang ditugasi untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Bunyi Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 tersebut ditafsirkan dan kemudian telah dijabarkan sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap hakim dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Pelaksanaan kewenangan Komisi Yudisial telah berlangsung sedemikian rupa, yang kemudian oleh para hakim dipandang bertabrakan secara langsung dan bahkan mengganggu tertib konstitusi tentang independensi hakim, yang menjadi salah satu unsur negara hukum (rule of law), sehingga dalam jangka waktu yang singkat terjadi hubungan kelembagaan yang konfrontatif antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Puncak konfrontasi tersebut kemudian berakhir dengan pengujian undang-undang KY yang menghasilkan pernyataan Pasal 1 angka 5, pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 ayat 91) huruf e, Pasal 22 ayat (5), Pasal 23 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5), Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (1) Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Implikasi putusan tersebut tampaknya membuat KY kehilangan landasan berpijak, karena selama ini fungsi pengawasan, dengan praktek yang dijalankan dalam hubungan dengan Mahkamah Agung dan seluruh lingkungan peradilan yang ada di bawahnya, dengan itikad baik dianggap sebagai core business yang 87 telah dijalankan secara tepat. Dapat dipastikan bahwa putusan MK tersebut menghancurkan moril seluruh jajaran KY, dan dapat dirasakan mereka kehilangan pedoman dan rasa percaya diri, meskipun hanya bersifat sementara. Dalam persidangan yang berlangsung di Panitia ad hoc I dan III, tampak keinginan besar membenahi kekuasaan kehakiman yang umumnya dipandang bermasalah, sehingga perlu diadopsi satu komisi yang menanganinya. Seorang anggota PAH I mengatakan bahwa: “Komisi ini diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap hakim-hakim yang diduga melakukan penyimpangan termasuk keanehan dalam produk putusan yang dihasilkannya. Hasil pemeriksaan komisi ini harus dijadikan pertimbangan dalam penentuan karir seorang hakim dan termasuk hukuman penurunan pangkat atau pemberhentian jika seandainya komisi merekomendasikannya. Hal-hal yang menyangkut komisi ini perlu diatur dalam UUD”. Dalam sidang-sidang PAH I, sesungguhnya tugas yang hendak dibebankan pada komisi yang akan dibentuk itu pada dasarnya adalah tugas pengawasan eksternal, dan lembaga ini melakukan tugas-tugas yang bisa mewakili masyarakat. Kebutuhan ini terutama karena pengawasan yang selama ini dilakukan oleh Mahkamah Agung dianggap bermasalah, dengan dilatarbelakangi oleh permasalahan yang timbul di dunia peradilan yang menjadi sorotan masyarakat, apalagi dengan telah terwujudnya sistem satu atap di Mahkamah Agung dan pemberian kemandirian dan kemerdekaan kepada institusi kekuasaan kehakiman. Konsepsi pengawasan eksternal yang secara historis menjadi penjabaran atau terjemahan dari gagasan yang tumbuh dalam sidang-sidang PAH I dan kemudian dirumuskan dalam Pasal 24B tentang dibentuknya sebuah Komisi Yudisial, yang di samping memiliki kewenangan untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung, juga mempunyai wewenang lain dalam rangka “menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”, telah juga menjadi titik tolak naskah akademis pembuat undang-undang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004. Kekhawatiran akan adanya monopoli kekuasaan kehakiman oleh Mahkamah Agung menjelang dan setelah terwujudnya satu atap, kekhawatiran mana didasarkan pada pemikiran bahwa 88 penyerahan kewenangan pembinaan dan pengawasan pengadilan secara mutlak dan menyeluruh kepada MA, akan berakibat tidak terdapat lagi checks and balances. Rekomendasi Tim Kerja Terpadu, Propenas dan RUU Mahkamah Agung versi Pemerintah saat itu menyatakan perlunya pengawasan sebagai fokus fungsi Komisi Yudisial. Lebih jauh dikatakan lagi bahwa sistem pengawasan terhadap hakim dan hakim agung (serta aparat pengadilan lainnya) yang dijalankan oleh MA pada masa lalu memiliki kelemahan. Beberapa kelemahan tersebut antara lain: 1. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Hal ini dapat disimpulkan dari tidak adanya mekanisme yang memberi hak bagi pelapor untuk mengetahui progress report laporan yang mereka masukkan. Selain itu akses masyarakat terhadap proses serta hasil pengawasan juga sulit dilakukan. Kondisi ini bertentangan dengan sejumlah ketentuan internasional, seperti IBA (International Bar Association) Standards, Beijing Statement dan lain-lain. 2. Adanya dugaan semangat membela korps. Hal ini menjadikan pengawasan yang dilakukan oleh MA kurang efektif. Keengganan korps hakim untuk mengangkat kasus-kasus yang menimpa anggota, secara tidak langsung juga telah menyuburkan praktek-praktek tidak baik di Pengadilan. 3. Kurang lengkapnya metode pengawasan dan tidak dijalankannya metode pengawasan yang ada secara efektif. Praktek negatif yang dilakukan oleh hakim bervariasi, mulai dari yang mencolok sampai dengan yang ‘halus’. Karena itu metode yang tepat dalam pencarian fakta, sangat penting. Ada banyak metode yang dapat dilakukan untuk memperoleh fakta, selain berdasarkan informasi pelapor. Misalnya mengklarifikasi proses penentuan majelis hakim, mengklarifikasi kekayaan pihak yang diduga melakukan praktek negatif dengan sumber pemasukannya dan sebagainya. Sebagian dari metode tersebut tidak atau harus ditafsirkan sendiri dari metode pengawasan yang ada saat ini. 4. Kelemahan sumber daya manusia. Mayoritas pengawas tidak bekerja full time karena memang tugas utama hakim dan hakim agung adalah memutus perkara. 89 5. Pelaksanaan pengawasan yang selama ini berjalan kurang melibatkan partisipasi masyarakat. MA belum mengoptimalkan sarana tersebut, seperti kotak pos yang kurang disosialisasikan. 6. Rumitnya birokrasi yang harus dilalui untuk melaporkan/mengadukan perilaku hakim yang menyimpang, karena surat-surat pengaduan harus melalui tata usaha dan tidak mengenal sistem prioritas, sehingga mengalami proses berbulan-bulan. Rumitnya birokrasi selalu memunculkan potensi ‘permainan’ dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kondisi peradilan yang bersih dan mendukung tegaknya negara hukum yang berkeadilan merupakan salah satu alasan dan latar belakang yang mendorong perlunya perubahan dilakukan di tingkat UUD sehingga diadopsinya lembaga Komisi Yudisial dimaksudkan untuk memperbaiki kinerja kekuasaan kehakiman melalui mekanisme checks and balances. Terlepas dari tepat tidaknya secara konseptual checks and balances di antara lembaga yang sifatnya main organ dengan supporting organ, namun kebutuhan akan pengawasan eksternal telah menjadi latar belakang yang secara kontekstual penting dalam menafsirkan rumusan konsepsi yang terdapat dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945. Masalah Yang Dihadapi Dengan tegas Wakil Ketua Mahkamah Agung (Bidang Non-Yudisial) yang bertemu secara khusus dengan Ketua MPR, telah menyampaikan usul agar Komisi Yudisial dihapus dari Bab IX UUD 1945, karena menganggap masuknya KY dalam Bab IX UUD 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman nerupakan kecelakaan konstitusi. Seolah-olah untuk mengukuhkan pandangan demikian, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) kemudian mengajukan permohonan judicial review terhadap UU Nomor 18 Tahun 2011, yang mengubah UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (UU KY), sebagai respon terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU- IV/2006. Permohonan pengujian UU KY yang baru, diajukan seolah-olah hendak menunjukkan perubahan resmi pendapat kelembagaan sebagaimana dikemukakan Mahkamah Agung sendiri sebelumnya baik dalam blue print Mahkamah Agung maupun naskah akademis, bahwa telah terjadi pergeseran pandangan terhadap 90 pengawasan Hakim setelah pengalaman empirik melalui interaksi MA dengan KY di beberapa waktu, yang tampaknya dinilai merugikan posisi Mahkamah Agung dan para hakim. Perkembangan yang terjadi menimbulkan pertanyaan apakah penjabaran prinsip konstitusi dalam UU KY setelah Putusan MK Nomor 005/PUU- IV/2006, bertentangan dan mengganggu independensi hakim secara individu dan kelembagaan, dan kalau demikian bagaimana menjabarkan kedudukan dan kewenangan Komisi Yudisial dalam UU KY menurut UUD 1945 yang dipandang tidak mengganggu independensi kekuasaan kehakiman. Pokok Permohonan Norma yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon adalah Pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial yang berbunyi: “Komisi Yudisial mempunyai wewenang: a. Mengusulkan pengangkatan calon hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan DPR; Norma mana dinilai bertentangan dengan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang masing-masing berbunyi: Pasal 24B ayat (1) UUD 1945: “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan keluhuran martabat, serta perilaku hakim”. Pasal 28D (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adilserta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Argumen yang diajukan Pemohon: 1. Kekuasaan Kehakiman sebagai kekuasaan negara yang mandiri dan berwibawa dapat menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya: a. Sebagai katup pengaman (pressure valve) yang diartikan sebagai kewenangan yang diberikan konstitusi dan undang-undang melalui badan peradilan untuk menekan tidap tindakan yang bertentangan dengan hukum dengan cara menghukum tiap pelanggaran yang dilakukan oleh siapa pun dan oleh pihak mana pun, sebagai pelanggaran yang bertentangan dengan 91 ketertiban umum (contrary to the pubic order), dan yang melanggar kepatutan (violation with the reasonableness); b. Sebagai senjata pamungkas (ultimum remedium) yang ditetapkan dalam konstitusi, di samping sebagai tempat terakhir untuk mencari dan menegakkan kebenaran dan keadilan; c. Sebagai penjaga kemerdekaan masyarakat (the guardian of of citizen’s constitutional rights and human rights); d. Sebagai wali masyarakat (judiciary are (sic) regarde as custodian of society), dan melalui badan peradilan kekuasaan kehakiman adalah tempat perlindungan dan pemulihan kepada keadaan semula (restitutio in integrum) bagi anggota masyarakat yang merasa teraniaya; e. Penguatan lembaga pengadilan dalam menegakkan prinsip hukum yang demokratis, harus dilakukan dengan prinsip transparency, fairness, impartiality, independence dan accountability, sehingga menjadi lembaga penegakan hukum yang mandiri dan berwibawa; f. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai Organ Utama (main organ) kekuasaan kehakiman yang ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (1) sebagai organ kekuasaan yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan, dan Pasal 24 ayat (2) menyatakan bahwa KY sebagai organ penunjang (auxiliary organ), sehingga dengan demikian tidak ada lagi lembaga negara lain yang memiliki kedudukan dan kewenangan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, dan walapun KY diatur dalam konstitusi bukan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, melainkan sebagai Lembaga pembantu atau penunjang (auxiliary organ) dalam rumpun kekuasaan kehakiman; g. Secara gramatikal Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 memberikan dua kewenangan utama kepada KY yaitu: (i) mengusulkan pengangkatan hakim agung; dan (ii) mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat hakim, serta perilaku hakim, dan menganggap kewenangan atributif untuk “mengusulkan hakim agung” tidak dapat ditafsir lain kecuali arti “hakim agung”. 92 h. Dikaitkan dengan definisi dalam Pasal 1 angka 6 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang merumuskan hakim Agung adalah hakim pada Mahkamah Agung dan Pasal 5 ayat (2) UU 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung merumuskan bahwa “Hakim Anggota Mahkamah Agung adalah Hakim Agung”. i. Ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 kewenangan “mengusulkan calon hakim agung” bersifat limitatif dan tidak dapat ditafsirkan lagi, apalagi diperluas maknanya; j. Penafsiran original intent yang mendasarkan pada proses pembentukan/perubahan konstitusi, dimaksudkan agar memahami secara mandalam tentang perdebatan tentang istilah hakim dan hakim agung serta kedudukan, fungsi dan kewenangan KY, serta menghubungkan dengan pandangan Hakim Agung Amerika – Anton Scalia - seorang originalist yang berpendapat bahwa penafsiran konstitusi hanya dapat dilakukan melalui pendekatan pemahaman dari penyusun konstitusi sendiri atau pemahaan umum dari masyarakat terhadap konstitusi itu sendiri. Kaum originalist mempercayai cara terbaik menafsirkan konstitusi adalah dengan melihat tujuan (sic) para penyusun konstitusi itu sendiri; dan k. Model seleksi hakim ad hoc tipikor oleh MA sebelum berlakunya UU KY lebih memberikan jaminan kepastian hukum dan sesuai dengan kompetensi seorang hakim ad hoc yang dibutuhkan oleh Mahkamah Agung sebagaimana diberikan langsung oleh Pasal 24A ayat (1) UUD 1945. Tentang Legal Standing Pemohon Meskipun kami sendiri mempunyai perhatian tersendiri dalam rumusan unsur-unsur standing to sue sebagai penjabaran Pasal 51 ayat (1) UU MK, akan tetapi tanpa memperdalam lebih jauh, dari rumusan unsur-unsur standing yang dijadikan sebagai yurisprudensi tetap MK, hemat saya, Pemohon, dari segi kerugian konstitusional yang diajukan sebagai dasar, maka seandainya juga permohonan Pemohon dikabulkan dengan membatalkan frasa “dan hakim ad hoc” pada Pasal 13 huruf a UU KY, maka tidak dipenuhi unsur kelima dari legal standing yang disebut MK bahwa “ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka 93 kerugian hak konstitusional yang dijamin Pasal 28D ayat (1) sebagaimana didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi”. Oleh karenanya sesungguhnya jika MK hendak mengukur perkembangan perkara masuk JR saat ini, mungkin sudah waktunya rumusan yurisprudensi tetap dalam putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional, dapat diterapkan secara lebih ketat. Uji Materi Norma Pasal 13 huruf a UU KY terhadap UUD 1945 Karakteristik norma konstitusi secara universal dirumuskan secara umum dan abstrak, sehingga kecuali dalam beberapa pasal dalam konstitusi, sering kita harus menemukan makna pasal konstitusi tertentu dengan metode penafsiran. Penafsiran karenanya adalah upaya untuk menemukan makna satu kata atau kalimat atau frasa dalam UUD atau konstitusi. Hal demikian secara universal terjadi, bahkan ketika undang-undang yang dihasilkan Napoleon dalam Kitab undang-undang Hukum Pidana, Perdata dan Dagang diumumkan ratusan tahun yang lalu, dengan adagium bahwa kodifikasi tersebut sudah lengkap sehingga hakim hanya berperan sebagai mulut undang-undang (la bouche de la lois) ternyata kemudian tidak benar. Apalagi konstitusi atau Undang Undang Dasar yang biasanya jauh lebih ringkas, sehingga ditulis sebagai norma yang bersifat umum dan abstrak, dalam perjalanan yang sering panjang dalam proses perubahan keadaan untuk mana konstitusi ditulis, maka teks yang mungkin dimaksudkan para pembentuknya/pembaharunya, ternyata tidak selalu maksud yang dikundung para founding fathers dapat diterapkan dalam kondisi yang sudah berubah, baik susunan masyarakat, dinamika yang terjadi, struktur pemerintahan dan kebutuhan yang berkembang. Bukan rahasia bahwa hal demikian menyebabkan original intent oleh pembentuk konstitusi tidak selalu dapat diterapkan sebagai makna awal pada kondisi yang berubah. Oleh karenanya perdebatan tentang tafsir originalisme di negara yang dirujuk oleh Pemohon merupakan hal yang mendasar karena kadang- kadang bukan hanya text tetapi dibutuhkan context untuk dapat suatu pasal konstitusi tertentu diterapkan dalam konteks yang dihadapi, karena perubahan dalam segala bidang yang tidak diketemukan dalam masa pembentukan norma konstitusi tertentu. Oleh karena itu, tanpa menguraikan perdebatan dan aliran-aliran 94 tafsir konstitusi dalam upaya menemukan makna suatu norma konstitusi yang diterima bersama, berkembang teori penafsiran konstitusi yang bahkan mengambil alih jenis interpretasi yang dipakai dalam interpretasi hukum pada umumnya. Literatur tentang constitutional interpretation sangat kaya, sehingga tidak ada praktek tafsir konstitusi yang merujuk hanya pada original intent semata untuk menentukan makna suatu norma konstitusi. Berpatokan pada suatu jenis tafsir semata akan boleh jadi menimbulkan kerancuan dan tidak menemukan tujuan yang harus dilihat dalam pemaknaan berdasar the integrity of the constitution sebagai suatu sistem yang utuh. Penafsiran Konstitusi Secara Holistik, Integratif dan Dinamis Sesuai dengan paradigma konstitusional yang menjadi pedoman dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang disepakati pada masa reformasi, yang dapat disimpulkan setelah merenungkan pengalaman kehidupan bernegara selama Orde Lama dan Orde Baru yang sistem pemerintahan dan negaranya didasarkan kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tafsir konstitusi harus mempertimbangkan paradigma konstitusi dalam reformasi yang terjadi. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disepakati akan didasarkan pada doktrin pemisahan kekuasaan negara (separation of powers) yang lebih tegas, tetapi dalam hubungan checks and balances secara fungsional di antara cabang-cabang kekuasaan negara yang ada. Doktrin ini dengan sendirinya akan berpengaruh kepada interpretasi konstitusi yang akan dipergunakan dalam menentukan makna suatu norma undang-undang yang sedang diuji terhadap sumbernya atau landasan validitasnya dalam konstitusi. Ketika berupaya menentukan landasan validitas konstitusional Pasal 13 huruf a UU KY dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 yang dimohonkan untuk diuji, maka juga harus dipahami prinsip konstitusi tentang independensi kekuasaan kehakiman yang harus diwujudkan untuk mampu memberikan putusan-putusan yang adil oleh hakim-hakim yang memiliki integritas, maka sesungguhnya hal itu sangat berkaitan erat dengan kompetensi yang harus dimiliki untuk memutus perkara dengan kejujuran (integrity) dan sikap yang tidak memihak (impartiality). Untuk menuntut 95 kepatuhan para pihak, dibutuhkan kepercayaan (trust) terhadap hakim dan putusannya, yang hanya dapat diperoleh dari putusan yang dihasilkan berdasarkan standard kompetensi (kemampuan) profesional yang tinggi dan integritas yang tidak diragukan. Tidak dapat disangkal bahwa kepercayaan (trust) terhadap hakim dan putusannya dewasa ini, berada pada titik nadir. Kondisi ini berbahaya bagi suatu negara hukum, karena ketidakpercayaan demikian dapat mendorong masyarakat untuk mengambil alih penghakiman ke tangannya sendiri. Juga benar bahwa beberapa hakim telah menyalahgunakan asas independensi hakim dalam upaya mencoba melindungi dirinya dari pengawasan atas penyimpangan yang dilakukan. Indonesia tidak merupakan pengecualian, ketika terjadi penyalahgunaan doktrin independensi hakim bagi keuntungan pribadi. Walau demikian kita tetap harus menjunjung tinggi kemandirian atau independensi hakim tersebut, dan pada saat yang sama harus meminta pertanggungjawaban hakim tentang bagaimana mereka melaksanakan kewenangan yang dipercayakan kepadanya. Akuntabilitas tidak dapat dipisahkan dari independensi hakim. Dimensi lain dari independensi hakim secara internal adalah demokratisasi hubungan antara pimpinan peradilan dengan para hakim yang berada di bawah pimpinannya. Jikalau uraian kemandirian hakim yang disebut dalam undang-undang kekuasaan kehakiman hanya menyebut bahwa segala campur tangan dalam urusan peradilan di luar kekuasaan kehakiman dilarang, maka yang juga sama penting adalah larangan terhadap campur tangan atasan dalam pengambilan putusan oleh hakim. Corporate culture badan peradilan harus juga menjalankan proses demokratisasi secara internal, yang memungkinkan bertumbuhnya prinsip independensi hakim secara sehat. Kode Etik dan Perilaku Hakim yang beragam di dunia, telah disepakati oleh banyak Negara dan menjadi sumber rujukan kode etik hakim, termasuk Indonesia, yang ditetapkan dalam The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002. Dari The Bangalore Principles tersebut kita dapat melihat 6 (enam) prinsip utama, yaitu independensi (independence), ketidakberpihakan (impartiality), integritas (integrity), kepantasan dan kesopanan (propriety), kecakapan dan keseksamaan (competence and diligence), kearifan dan kebijaksanaan (wisdom). Kesepakatan yang lebih luas 96 dapat ditemukan juga dalam Beijing Statement on the Independence of The Judiciary, dan produk PBB yang terkait dengan independence of the judiciary. Prinsip konstitusi yang diuraikan dalam The Bangalore Principles, terutama Independensi hakim, merupakan prasyarat bagi terwujudnya cita-cita negara hukum dan merupakan jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan. Prinsip ini sangat melekat secara mendalam dan harus tercermin dalam proses pemeriksaan dan pengambilan putusan setiap perkara, dan sangat terkait dengan independensi pengadilan sebagai institusi yang berwibawa, bermartabat, dan terpercaya. Independensi Hakim dan pengadilan terwujud dalam kemandirian dan kemerdekaan hakim, baik sendiri-sendiri maupun sebagai institusi dari pelbagai pengaruh, yang berasal dari luar diri hakim berupa intervensi yang bersifat mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung, berupa bujuk rayu, tekanan, paksaan, ancaman atau tindakan balasan karena kepentingan politik, atau ekonomi tertentu dari siapapun, dengan imbalan atau janji imbalan berupa keuntungan jabatan, keuntungan ekonomi atau bentuk lain. Dalam implementasinya kita dapat melihatnya dalam sikap dan perilaku hakim antara lain: 1. Hakim harus menjalankan fungsi yudisialnya secara independen atas dasar penilaian terhadap fakta-fakta, menolak pengaruh dari luar, iming-iming, tekanan, ancaman atau campur tangan, baik langsung maupun tidak langsung, dari siapa pun atau dengan alasan apa pun, sesuai dengan penguasaannya yang seksama atas hukum. 2. Hakim harus bersikap bebas atau independen dari tekanan masyarakat, media massa, dan dari lembaga eksekutif, legislatif, dan lembaga-lembaga negara lainnya, terutama para pihak dalam suatu sengketa yang harus diadilinya. 3. Hakim mendorong, menegakkan dan meningkatkan jaminan independensi dalam pelaksanaan tugas peradilan baik secara perorangan maupun kelembagaan. 4. Hakim menjaga dan menunjukkan citra independen serta memajukan standar perilaku yang tinggi guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Hakim dan Pengadilan. 97 Sesungguhnya prinsip independensi bukanlah merupakan satu prinsip yang berdiri sendiri, melainkan merupakan satu prasyarat bagi dimungkinkannya suatu sikap yang sangat penting bagi hakim dalam memutus perkara yang dipercayakan padanya, yaitu ketidakberpihakan atau imparsialitas. Seandainya ada jaminan bahwa tanpa independensi pun, seorang hakim dijamin tidak berpihak dalam menangani suatu perkara, independensi tersebut tidaklah begitu mendesak. Kenyataan yang dihadapi adalah bahwa sikap independen dari segala pengaruh, baik kekuatan fisik, uang, janji-janji politik, dan lain-lain bentuk intervensi, harus terlebih dahulu dibangun untuk memungkinkan tercapai atau terlaksananya prinsip penting lain yaitu ketidakberpihakan (netralitas atau imparsialitas) hakim. Imparsialitas atau Netralitas Hakim Dari uraian di atas, menjadi sangat jelas bahwa sikap imparsial atau netral yang wajib dimiliki hakim tersebut, harus menjadi prinsip yang melekat dalam hakekat fungsi hakim, sebagai pihak ketiga yang diberi kepercayaan (entrusted) memberikan pemecahan terhadap setiap perkara yang diajukan kepada pengadilan. Imparsialitas atau ketidakberpihakan melekat dalam fungsi hakim, sebagai prasyarat bagi cita negara hukum dan jaminan tegaknya keadilan. Ketidakberpihakan mencakup sikap netral, disertai penghayatan yang mendalam akan pentingnya keseimbangan antar kepentingan yang terkait dengan perkara. Prinsip ini harus tergambar dalam proses pemeriksaan perkara, dari awal sampai akhir untuk kemudian sampai kepada tahap pengambilan keputusan, sehingga putusan yang diambil dapat diterima sebagai solusi hukum yang adil bagi semua pihak yang berperkara dan oleh masyarakat pada umumnya. Prinsip ini akan terlihat implementasinya dalam sikap hakim menangani perkara, dengan: (i) melaksanakan tugas tanpa prasangka (prejudice), tidak melenceng (bias) dan tidak condong pada salah satu pihak; (ii) menampilkan perilaku, di dalam maupun di luar pengadilan, yang tetap menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, terhadap netralitas/imparsialitas hakim; (iii) mengundurkan diri dari pemeriksaan perkara apabila hakim tidak dapat atau dianggap tidak dapat bersikap netral/imparsial karena hakim tersebut atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan. 98 Beban Kerja Badan Peradilan Dewasa ini Suatu bentuk interpretasi yang harus dikaitkan juga dengan struktur pemerintahan negara dengan fungsi lembaga-lembaganya akan mempengaruhi tafsir norma terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi sumber validitasnya. Hal ini terutama dibutuhkan dalam mendudukkan makna kewenangan yang dipersoalkan dalam permohonan ini, dari suatu lembaga kekuasaan kehakiman yang independen yang terdiri dari MA dan MK. Khususnya Mahkamah Agung, dengan 4 (empat) lingkungan peradilan dalam fungsinya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman mengadili perkara dengan beban kerja yang terlihat khususnya kita lihat dalam satu tahun kerja pada 2020 (Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia). 99 Jikalau kita mengamati kekuatan personil Mahkamah Agung dibandingkan dengan beban kerja yang ada, dengan output yang boleh dikatakan luar biasa, serta membandingkan lagi dengan beban kerja hakim-hakim pada peradilan ditingkat pertama dan banding, maka kita melihat beban kerja dalam perbandingan personil menyelesaikan jumlah perkara di Mahkamah Agung satu tahun 20.761 perkara, tanpa mempertimbangkan waktu yang dibutuhkan untuk membaca berkas perkara, musyawarah dan pengambilan keputusan kemudian penyusunan putusan, koreksi, serta tanpa menghitung waktu yang dibutuhkan dalam proses administrasi sampai suatu perkara sampai kepada tangan satu majelis hakim, mungkin kita melihatnya sebagai mission impossible. Kita mencoba menghubungkan fungsi kekuasaan kehakiman dan struktur kelembagaannya dalam kaitan dengan KY yang diberikan kewenangan oleh Pasal 13 huruf a UU KY untuk mengusulkan calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung, yang oleh Pemohon disebut prosesnya lebih sederhana dan cepat jika dilaksanakan oleh MA, maka dapat dipahami kondisi yang dialami dalam dinamika perkembangan yang terjadi, perlu diletakkan sebagai suatu faktor dan pendekatan yang tepat dalam mengukur indikator konstitusionalitas wewenang yang diberikan Pasal 13 huruf a UU KY tersebut. KY Sebagai Lembaga Independen Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah apakah benar norma dalam Pasal 13 huruf a UU KY bertentangan dengan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 tentang wewenang lain hanya terkait dengan etik, dan tafsir limitatif kewenangan lain KY 100 tidak boleh dikaitkan dengan pengusulan hakim ad hoc di MA, hanya karena dipandang KY sebagai auxiliary organ, dan apakah benar bahwa independensi MA secara kelembagaan dan individual dikurangi karena kewenangan mengusulkan calon hakim ad hoc diberikan kepada KY. Hemat kami kemampuan MA untuk melaksanakan kewenangan konstitusionalnya untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara sesuai dengan tingkatannya, yang harus dilakukan secara independen, imparsial, dengan kompetensi yang tinggi, secara jujur atau berintegritas, dan dengan kinerja yang tinggi serta penuh dengan kearifan, akan lebih mampu diwujudkan, jika tugas dan kewenangan menseleksi dan mengusulkan calon hakim ad hoc tersebut dilakukan oleh KY yang oleh konstitusi diberi tugas pokok untuk itu. Dapat dimaklumi bahwa jika MA masih harus menyisihkan personil, waktu dan pikiran untuk melakukan tugas tersebut, yang harus mampu untuk mendapatkan hakim dengan kualifikasi yang disebutkan di atas, akan mengurangi waktu dan daya untuk melakukan tugas pokok yang dilimpahkan konstitusi kepada MA. Independensi yang dibutuhkan untuk hakim yang diseleksi untuk diusulkan, sudah barang tentu akan lebih mampu diidentifikasi oleh KY yang independen dan mempunyai waktu serta kemampuan untuk menyusun proses seleksi yang dapat menjaring calon dengan kapasitas yang telah ditentukan diatas. Dalam hal seperti itu, tidak relevan untuk mengkualifikasi KY sebagai auxiliary organ, karena tampaknya dilihat dari tafsir struktural/fungsional, justru seleksi hakim tersebut menjadi domain utama KY. Independensi KY untuk menseleksi calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung sama sekali tidak relevan untuk dianggap mengurangi independensi MA secara kelembagaan dan individual hakim dalam mengemban tugas yudisialnya, karena proses seleksi dikerjakan dengan mengacu kepada kualifikasi yang dibutuhkan berdasarkan penjaringan oleh KY, yang biasanya didukung oleh personil profesional yang memiliki kompetensi untuk itu. Suatu analisis tambahan dapat dikembalikan dengan norma dalam undang- undang yang mengatur tentang hakim yang relevan dengan permohonan, untuk dijadikan sebagai bantuan pendekatan terhadap tafsir konstitusional terhadap bunyi Pasal 13 huruf a UU KY. 101 Kesamaan hakim ad hoc Pengadilan Tipikor di MA dengan Hakim Agung Dalam konteks teknis yudisial, yaitu ketika secara substantif menjalankan fungsi ajudikasi, hakim agung dan hakim ad hoc di MA adalah sama. Mereka sama- sama membentuk majelis hakim, dan menghasilkan putusan yang sama. Perbedaan hakim ad hoc tipikor di MA dari hakim agung hanya administratif, bukan substantif. UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU 48/2009”) mendudukkan hakim agung dan hakim ad hoc di MA sebagai hakim yang sama secara substantif. Ini direfleksikan oleh Pasal 1 angka 5 UU Nomor 48/2009 yang mendefinisikan Hakim sebagai: “… [hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.” Kesamaan tersebut juga direfleksikan dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor (“UU 46/2009”) yang mendefinisikan hakim sebagai: “…hakim karier dan hakim ad hoc.” Selain itu, nomenklatur bagi hakim ad hoc tipikor di MA yang digunakan Pasal 13 huruf a UU 18/2011 tentang Komisi Yudisial (“UU KY”) adalah: “…hakim ad hoc di Mahkamah Agung…” Dengan demikian maka hakim ad hoc tipikor di MA adalah “hakim pada Mahkamah Agung” seperti yang dimaksud oleh Pasal 1 angka 5 UU 48/2009. Di samping itu, sesuai bidang tugasnya, di mana Pengadilan Tipikor menurut Pasal 2 UU 46/2009 berada di lingkungan peradilan umum, maka definisi hakim pada Pasal 1 angka 5 UU 48/2009, yaitu antara lain “berada dalam lingkungan peradilan umum” menjadi makin sejalan dengan pengertian hakim ad hoc tipikor di MA. Kesamaan hakim ad hoc di MA dan hakim agung secara substantif juga diindikasikan oleh Pasal 11 ayat (1) UU 48/2008 yang menentukan bahwa: 102 “Pengadilan memeriksa, mengadili dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain”. Secara spesifik, komposisi majelis hakim tersebut juga diatur di Pasal 26 ayat (1) UU 46/2009: “Dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi dilakukan dengan majelis hakim berjumlah ganjil sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang hakim, terdiri dari hakim karier dan hakim ad hoc.” Ditambah lagi, kesamaan hakim ad hoc di MA dan hakim agung dalam memeriksa dan memutus perkara, kembali ditegaskan oleh Pasal 50 ayat (2) UU 48/2009 yang menyatakan: “Tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang.” Juga oleh Pasal 53 (1) UU 48/2009 yang menyatakan: “Dalam memeriksa dan memutus perkara hakim bertanggungjawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.” Artinya, selain mengemban status dan fungsi sebagai hakim, bertugas di MA, memeriksa dan mengadili perkara tipikor yang ada di lingkungan peradilan umum, melalui majelis yang dibentuk bersama-sama, hakim ad hoc tipikor di MA dan hakim agung juga harus sama-sama menandatangani dan bertanggungjawab atas penetapan atau putusan di tingkat kasasi atau PK yang dibuatnya. Perbedaan hakim agung dan hakim ad hoc hanya muncul dalam ruang lingkup administratif di Pasal 49 UU 48/2009 yang menyatakan bahwa: “Hakim ad hoc diberi tunjangan khusus”. Juga di Pasal 1 angka 9 UU 48/2009 yang mengatur bahwa: “Hakim ad hoc adalah hakim yang bersifat sementara”. Selain Pasal 32 ayat (1) UU 48/2009 yang menentukan: “Hakim ad hoc dapat diangkat pada pengadilan khusus untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang membutuhkan keahlian dan pengalaman di bidang tertentu dalam jangka waktu tertentu”. 103 Namun perlu dipahami bahwa Pasal 10 ayat (5) UU 46/2009 mengatur bahwa: “Hakim ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.” Pasal 10 ayat (5) UU 46/2009 tersebut memberi peluang yang sangat besar bagi masa jabatan hakim ad hoc tipikor di MA untuk bisa mencapai 10 tahun, yaitu apabila diangkat pertama kali selama 5 tahun dan kemudian diperpanjang 1 kali untuk 5 tahun berikutnya. Masa jabatan ini juga dialami oleh para hakim ad hoc Pengadilan Tipikor di MA selama ini. Karenanya perbedaan secara administratif hakim ad hoc di MA dari hakim agung, yang diwakili oleh frasa “bersifat sementara” atau “dalam jangka waktu tertentu” menjadi sangat relatif. Sebab faktanya, rata-rata usia hakim agung saat memulai jabatannya adalah 60 tahun. Sehingga dengan batas usia 70 tahun yang ditentukan undang-undang, praktis masa jabatan mereka pun rata-rata berkisar 10 tahun, yang kurang lebih sama dengan masa jabatan yang bisa diperoleh hakim ad hoc tipikor di MA. Atas pertimbangan di atas, Permohonan untuk membedakan proses dan mekanisme seleksi hakim ad hoc tipikor di MA dari hakim agung yang secara substantif menjalankan tugas dan mengemban tanggung jawab yang sama akan bertentangan dengan prinsip keadilan, di samping prinsip-prinsip lain yang akan dijabarkan di bagian berikut. Perbedaan administratif hakim ad hoc tipikor di MA dari hakim agung yang bahkan secara faktual sangat tipis bukanlah alasan yang masuk akal untuk membedakan proses seleksi keduanya. Seleksi hakim ad hoc di MA oleh MA sendiri dan dampaknya bagi independensi hakim Angka 2 dari Basic Principles on the Independence of the Judiciary yang disahkan melalui resolusi Sidang Umum PBB Nomor 40/32, 29 November 1985, dan 40/146, 13 Desember 1985 mengatur mengenai imparsialitas hakim dan pengadilan sebagai berikut: 104 “The judiciary shall decide matters before them impartially, on the basis of facts and in accordance with the law, without any restrictions, improper influences, inducements, pressures, threats or interferences, direct or indirect, from any quarter or for any reason.” (Pengadilan harus memutuskan masalah di hadapan mereka secara tidak memihak, berdasarkan fakta dan sesuai dengan hukum, tanpa batasan, pengaruh yang tidak patut, bujukan, tekanan, ancaman atau campur tangan, langsung atau tidak langsung, dari pihak mana pun atau untuk alasan apa pun.) Adapun angka 10 dari Basic Principles tersebut mengaitkan antara proses seleksi hakim dengan prinsip independensi dan imparsialitas hakim serta pengadilan sebagai berikut: “Persons selected for judicial office shall be individuals of integrity and ability with appropriate training or qualifications in law. Any method of judicial selection shall safeguard against judicial appointments for improper motives.” (Orang-orang yang dipilih untuk jabatan yudisial haruslah orang- orang yang berintegritas dan berkemampuan dengan pelatihan atau kualifikasi yang sesuai di bidang hukum. Setiap metode seleksi yudisial harus melindungi terhadap penunjukan yudisial untuk motif yang tidak patut). Independensi hakim oleh Maurice Adams and Benoit Allemeersch dalam artikelnya yang berjudul: “Re-forming a Meritorious Elite. Judicial Independence, Selection of Judges and the High Council of Justice in Belgium” (2015: 10) dibedakan ke dalam beberapa konsep. Salah satunya adalah “independensi individual” yang digambarkan sebagai berikut: “The judges are independent in the exercise of their competency. An individual judge must be able to take each judicial decision, he or she believes to be correct, without any external pressure. We might call this the individual or core independence of the judge.” (Para hakim adalah independen dalam menjalankan kewenangannya. Seorang hakim harus mampu mengambil setiap putusan pengadilan, yang dia yakini benar, tanpa tekanan dari luar. Kita mungkin menyebutnya sebagai independensi individual atau independensi inti hakim). Konsep berikutnya adalah “independensi internal” yang dijelaskan oleh keduanya sebagai: “This form of independence deals with the factual sources of influence and control among judges themselves. The question here would be: do judges actually influence each other when they adjudicate cases, and what does this influence amount to?” (Bentuk independensi ini berkaitan dengan sumber faktual pengaruh dan kontrol di antara para hakim itu sendiri. Pertanyaannya 105 di sini adalah: apakah para hakim benar-benar mempengaruhi satu sama lain ketika mereka mengadili perkara, dan apa bentuk pengaruh ini?). Hakim ad hoc tipikor di MA berdasarkan UU 46/2009 dan UU 48/2009 secara teknis yudisial mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sama dengan para hakim agung, yaitu membentuk majelis, memeriksa dan memutus perkara tipikor, serta menandatangani dan bertanggungjawab terhadap penetapan atau putusan MA baik di tingkat kasasi maupun PK yang dibuatnya. Perbedaan antara keduanya hanyalah mengenai soal administratif, yaitu seputar tunjangan serta masa jabatan (yang secara faktual pun sesungguhnya tidak terlalu berbeda). Prinsip independensi hakim, baik independensi individual maupun internal, sebagaimana dimaksud dalam Basic Principles on the Independence of Judiciary maupun artikel di atas tentu akan terganggu jika hakim ad hoc tipikor di MA direkrut oleh MA sendiri. Sebab berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan UU No. 3 Tahun 2009 (“UU MA”) disebutkan bahwa: “Susunan Mahkamah Agung terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, dan seorang sekretaris.” Lebih lanjut Pasal 5 ayat (1) UU MA mengatur bahwa: “Pimpinan Mahkamah Agung terdiri atas seorang ketua, 2 (dua) wakil ketua, dan beberapa orang ketua muda.” Di mana Pasal 8 ayat (4) dan (5) UU MA menentukan: “Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung dan diangkat oleh Presiden” serta: “Ketua Muda Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden di antara hakim agung yang diajukan oleh Ketua Mahkamah Agung”. Artinya, apabila Permohonan Pemohon dipenuhi, maka hakim ad hoc tipikor di MA akan diseleksi atau direkrut oleh MA yang diisi dan dipimpin oleh para hakim agung sendiri. Padahal secara status dan fungsi para hakim agung yang mengisi dan memimpin MA ini secara hukum akan duduk di dalam majelis yang sama dengan hakim ad hoc tipikor di MA, dan secara bersama-sama bertanggungjawab atas putusan yang dihasilkan. Hal ini tentu saja potensial menghadirkan improper 106 influences (pengaruh yang tidak semestinya), pressures (tekanan), dan threats of interferences (ancaman intervensi) bagi para hakim ad hoc tipikor di MA tersebut saat menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, mengingat mereka harus bersidang memeriksa dan memutus perkara tipikor yang dihadapkan pada mereka, bersama orang-orang yang sebelumnya merekrut mereka. Atau dalam bahasa Adams dan Allemeersch, dengan usulan Pemohon agar rekrutmen hakim ad hoc di MA dilakukan oleh MA sendiri, maka external pressures (tekanan eksternal) bahkan dapat dihadirkan oleh sesama anggota majelis terhadap hakim ad hoc saat mengambil putusan mengenai perkara tipikor yang diadili. Di sisi independensi internal, pola rekrutmen hakim ad hoc tipikor di MA oleh MA sebagaimana diusulkan Pemohon, menurut Adams dan Allemeersch dapat membuka peluang bagi para hakim untuk mempengaruhi satu sama lain saat mengadili suatu perkara. Karenanya, usulan untuk membedakan sistem rekrutmen hakim ad hoc tipikor di MA dari hakim agung yang notabene mempunyai tugas dan tanggungjawab yang sama, agar dijalankan sepenuhnya oleh MA, dan tidak lagi oleh KY, selain bertentangan dengan prinsip keadilan, juga potensial membahayakan independensi hakim yang bersangkutan. Ditambah lagi, motif Pemohon sebagaimana tergambar pada halaman 18 Permohonannya, yang menginginkan agar seleksi hakim ad hoc Pengadilan Tipikor di MA: tidak melalui proses yang terlalu panjang; dilakukan oleh panitia seleksi yang ditunjuk oleh MA; dinilai berdasarkan kebutuhan pihak user (MA); sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama dan berbelit-belit; justru dapat dikategorikan sebagai improper motives (motif yang tidak patut) terhadap judicial appointments (seleksi hakim) yang menurut Basic Principles on the Independence of the Judiciary harus ditangkal. Motif tidak patut tersebut bisa diindikasikan berupa niatan untuk mempersingkat, mempercepat, dan menyederhanakan proses seleksi hakim ad hoc tipikor di MA, termasuk menjadikannya lebih subyektif, tertutup, sarat dengan potensi konflik kepentingan, yang pada sisi lain dapat mengorbankan prinsip 107 keadilan, kehati-hatian, obyektivitas, keterbukaan dan akuntabilitas publik dari proses seleksi tersebut. Di mana patut diyakini dan dapat dibuktikan bahwa prinsip- prinsip di atas selama ini diterapkan oleh KY saat menjalankan proses seleksi, baik hakim agung maupun hakim ad hoc tipikor di MA. KY dan sistem rekrutmen hakim yang ideal The Universal Charter of the Judge yang diadopsi oleh International Association of Judges (IAJ) dan diperbarui di Santiago, Chili pada 14 November 2017 memuat ketentuan mengenai rekrutmen hakim dalam Pasal 4.1. Disebutkan bahwa: “The recruitment or selection of judges must be based only on objective criteria, which may ensure professional skills; it must be done by the body described in Article 2.3.” (Rekrutmen atau seleksi hakim harus didasarkan hanya pada kriteria objektif, yang dapat menjamin keterampilan profesional; itu harus dilakukan oleh badan yang dijelaskan dalam Pasal 2.3.) Adapun Pasal 2.3 dari Charter tersebut memuat ketentuan mengenai Council for the Judiciary (Komisi Yudisial), dengan menyatakan: “In order to safeguard judicial independence a Council for the Judiciary, or another equivalent body, must be set up, save in countries where this independence is traditionally ensured by other means.” (Untuk menjaga independensi peradilan, Komisi Yudisial, atau badan lain yang setara, harus dibentuk, kecuali di negara-negara di mana independensi ini secara tradisional dijamin dengan cara lain.) Dari Universal Charter of the Judge dapat diambil kesimpulan bahwa rekrutmen hakim oleh lembaga yang independen semacam Komisi Yudisial, adalah sistem rekrutmen yang ideal. Dengan demikian Pasal 13 huruf a UU KY, justru merefleksikan konsep dan sistem rekrutmen hakim yang ideal berdasarkan standar- standar universal. Dan penafsiran secara comparative study demikian akan melengkapi tafsir konstitusi yang mendekatkan dengan tujuan konstitusi untuk mewujudkan independensi dan imparsialitas hakim secara lebih tepat. Kesimpulan Dari uraian yang telah disebutkan di atas, maka dilihat dari tafsir konstitusi yang harus dapat dilakukan secara holistik, integral dan dinamis, dan dari konteks fungsi/struktur MA yang harus menjalankan tugas yudisialnya dalam beban kerja 108 yang luar biasa, dan juga dengan comparative study interpretation tentang best practices yang dianut di dunia pada umumnya, maka perubahan keadaan serta perkembangan pemikiran setelah mengalami dinamika dalam kurun waktu tertentu, terkadang baru dapat ditemukan pemaknaan yang lebih tepat secara konstitusional dan secara objektif, tanpa perlu mengalami resistensi yang berarti. Oleh karenanya, norma Pasal 13 huruf a UU KY tentang kewenangan KY untuk menseleksi dan mengusulkan calon hakim ad hoc tipikor di MA, tidak bertentangan dengan Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Dr. Zainal Arifin Muchtar, S.H., LL.M. Pada dasarnya, jika mencoba memahami isi permohonan yang ada, maka permohonan ini adalah permohonan yang memiliki alasan pokok sebagai berikut; Pertama, Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai organ utama (main organ) sebagaimana dalam Pasal 24 ayat (2) UUDNRI 1945 yang menegaskan bahwa pelaksana kekuasaan kehakiman adalah MA dan MK. Komisi Yudisial (KY) sebagai organ penunjang (auxiliary organ). Hal ini didasari alasan bahwa meskipun KY diatur dalam UUDNRI 1945, tetapi KY bukan pelaku kekuasaan kehakiman, tetapi dikategorikan sebagai lembaga pembantu atau penunjang (auxiliary organ) di dalam rumpun kekuasaan kehakiman. Kedua, Kewenangan KY dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 bersifat limitative dan tidak dapat diperluas lagi maknanya yakni “mengusulkan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran maratabat dan perilaku hakim”. Bahwa model seleksi terhadap hakim ad hoc seperti halnya hakim ad hoc Tipikor oleh MA yang diatur dalam UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Pengadilan Tipikor) sebelum berlakunya ketentuan UU KY, lebih memberikan jaminan kepastian hukum dan sesuai dengan kompetensi seorang hakim oleh karena proses seleksi oleh MA sebagai tindak lanjut Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Tipikor, tidak melalui proses yang terlalu panjang dan berbelit-belit. Kewenangan Komisi Yudisial berdasarkan Pasal 24B ayat (1) UUDNRI 1945 hanya terbatas pada mengusulkan hakim agung bukan terhadap hakim ad hoc. 109 Ketiga, Frasa “dan hakim ad hoc” dalam Pasal 13 huruf a UU KY bertentangan dengan Pasal 24B ayat (1) UUDNRI 1945 karena adanya peran KY di dalam proses seleksi hakim ad hoc di MA. Hal itu telah memperluas bahkan menambahkan kewenangan KY yang semula hanya mengusulkan pengangkatan hakim agung melebar juga menjadi mengusulkan pengangkatan hakim ad hoc di MA. Analisis Dalam memeriksa ketiga alas dalil yang dimohonkan tersebut dapat dilakukan pendekatan constitutional argument dalam interpretasi yang digagas oleh Philip Bobbit (1996), yang mengatakan bahwa ada 6 metode interpertasi konstitusi (constitutional interpretation method). Metode interpertasi konstitusi tersebut adalah sebagai berikut: Pertama, Penafsiran tekstual. Yakni teknik atau metode penafsiran sebagaimana umumnya orang membaca naskah, yaitu memberikan arti terhadap kata-kata dan susunan kata-kata yang tertera di dalam naskah (text) konstitusi yang hendak di tafsir. Kedua, Penafsiran historis. Dalam hal ini bisa juga disebut sebagai panfsiran originalism, yaitu teknik atau metode penemuan makna ketentuan konstitusi dengan mendasarkan pada sejarah pembentukan atau pembahasan peraturan perundang-undangan dimaksud. Ketiga, Penafsiran doktrinal yang merupakan metode penafsiran yang berusaha mengetahui makna suatu ketentuan konstitusi dengan cara memahami penerapannya dalam suatu peradilan. Kemunculan metode ini banyak dipengaruhi oleh tradisi common law. Keempat, Penafsiran prudensial. Metode penafsiran atau pencarian makna konstitusi dengan melakukan kalkulasi untung-rugi penerapan konstitusi yang dimaksud, baik kalkulasi politik maupun ekonomi. Kelima, Penafsiran stuktural. Yang dapat dipahami sebagai penafsiran prudensial di tingkat makro, atau dapat dikatakan bahwa penafsiran ini merupakan metode penafsiran yang mengaitkan antara suatu peraturan perundang- undangan dengan ketentuan dalam konstitusi yang mengatur struktur ketatanegaraan. Keenam, penafsiran etikal. Metode atau teknik penafsiran yang “mengarahkan” makna suatu peraturan perundang-undangan berdasarkan prinsip moral dan etika yang terdapat/diturunkan dari konstitusi. 110 Mengapa argumen Philip Bobbit menjadi menarik dalam konteks penafsiram konstitusi, oleh karena model penafsiran tersebut dapat memuat corak perspektif constitutional importance dan constitutional morality. Padahal tentu saja, baik interpretasi, urgensi dan moralitas konstitusi menjadi amat penting dalam setiap pengujian materi terhadap suatu bunyi UU. Penafsiran Tekstual Dalam konteks penafsiran tekstual ini dapat dilihat beberapa hal. Pertama, dalam kaitan dengan apa yang dimaksud “pengangkatan hakim agung”. Dalam hal ini jelas UUD 1945 mengamanatkan peran KY dalam mengusulkan pengangkatan hakim agung. Artinya yang penting untuk dicerna adalah ketentuan hakim adalah hal yang umum dan Mahkamah Agung adalah posisi tertinggi dalam strata kekuasaan kehakiman sebagaimana dalam logika UU kekusaan kehakiman bahwa: “Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkup peradilan umum, agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkup peradilan tersebut” (Pasal 1 Ketentuan Umum 5 UU 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakimamn). Dari hal ini dapat terbaca secara tekstual bahwa hakim itu meliputi hakim pada Mahkamah Agung dan hakim peradilan khusus yang berada pada lingkup peradilan tersebut. Sangat jelas bahwa hakim ad hoc juga merupakan hakim yang memiliki tingkatan dan ruang lingkup yang mengikuti lingkup peradilan yang ada. Jika pun pada mulanya UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor mengatur berbeda, hal itu dapat dimaknai adanya perubahan politik hukum negara melalui UU No. 18 Tahun 2011. Mustahil mengatakannya menjadi inkonstitusional oleh karena adanya perubahan politik hukum negara dalam soalan seleksi hakim ad hoc di MA hanya karena keberadaan UU Pengadilan Tipikor. Kedua, tentunya tidak hanya sekedar Pasal 24, 24A dan 24B UUD 1945, tetapi yang paling utama sebenarnya adalah melihatnya ke Pasal 25 UUD 1945 yang mengatur bahwa “syarat-syarat untuk menjadi hakim dan untuk diperhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan UU”. Artinya, UU yang ada merupakan pernyataan politik hukum negara dalam syarat-syarat mengangkat hakim. 111 Perbedaan dengan UU yang ada, tentu saja merupakan politik hukum negara dalam menata seleksi hakim ad hoc di MA. Dalam konsep ini, ketentuan Pasal 25 tentu saja adalah perintah bagi pembentuk UU untuk mengatur lebih lanjut syarat yang berkaitan dengan pengangkatan dan pemberhentian hakim. Pilihan isi kebijakannya tentu saja adalah apa garis yang ditentukan di dalam UU. Ketiga, Terkhusus Pasal 24B harusnya dibaca secara menyeluruh bahwa kewenangan mengusulkan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim bukanlah dua kewenangan yang terpisah dan tidak berkaitan. Akan tetapi, ranah pengusulan itu juga memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan wewenang lain. Artinya, pintu masuk bagi keterlibatan KY dalam pengusulan hakim agung ad hoc, tidak hanya berasal dari pemaksanaan frasa “mengusulkan hakim agung”, tetapi juga dapat dari “wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran serta martabat serta perilaku hakum”. Jadi, jika pun ada pembedaan hakim agung dan hakim agung ad hoc, bukan berarti dapat disimpulkan KY tidak bisa terlibat di dalamnya. Karena sejatinya KY punya wewenang lain sebagaimana dicantumkan di dalam UUD 1945. Keempat, persoalan KY sebagai lembaga negara yang bersifat penunjang dari kekuasaan kehakiman, sesungguhnya secara tekstual tidak ada dalam UUD 1945. Tetapi posisi tersebut lahir dari konsep yang paling mungkin dari membaca UUD 1945 oleh karena memang secara jelas diatur bahwa kekuasaan kehakiman dijalankan oleh MA dan MK (Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945) dan constitutional adjudication yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Namun, apapun itu, tidak dapat dikatakan bahwa oleh karena bukan kekuasaan kehakiman maka KY tidak berwenang dalam pengangkatan hakim agung. Karena jika logika pemohon dipakai sebagai alasan bahwa karena bukan pelaku kekuasaan kehakiman maka logika seharusnya adalah KY bukan hanya tidak berwenang dalam seleksi hakim ad hoc di Mahkamah Agung, namun juga harus dikatakan tidak berwenang dalam pengusulan hakim agung. Padahal itu tentu berlawanan dengan tugas utama yang diatur di dalam UUD 1945. Dalam hal ini juga maka mutahil untuk mengatakan bahwa KY “melebar” dari fungsi yang ada di dalam UUD 1945. 112 Penafsiran Historikal Dalam konteks penafsiran historikal yang dapat dilihat tentu saja adalah original intent di balik UUD 1945 maupun UU yang berkaitan dengan permohonan ini. Pertama, berkaitan dengan kehadiran KY. Historical design pembentukan KY hadir jauh sebelum perubahan UUD 1945. Gagasan pembentukan KY dimulai dari tahun 1968 dengan nama Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH). MPPH berfungsi mempertimbangkan dan mengambil keputusan terkait pengangkatan, promosi, mutasi, dan tindakan indisipliner terhadap para hakim. Meskipun tentu saja ada soalan tentang independensi dan pengaturannya. Akan tetapi, MPPH ini tidak lepas dari pengaruh negara Prancis. Pada tahun 1946, Prancis membentuk organ bernama High Council for The Magistrature. Fungsinya serupa dengan MPPH yaitu mengatur birokrasi manajerial di tubuh kekuasaan yudikatif. Meskipun ide ini kemudian mati dan akhirnya lahir Kembali di perubahan UUD 1945, tetapi pada sisi itulah yang kemudian melahirkan KY. Dalam Buku V Naskah Komperhensif Perubahan UUD 1945, begitu banyak dapat ditemukan alasan kehadiran KY, serta mengapa KY masuk dalam bab kekuasaan kehakiman meskipun bukan merupakan lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman. Dalam berbagai pendapat dan usulan yang ada, pada dasarnya KY lahir dari keinginan agar ada pengawasan terhadap kekuasaan kehakiman khususnya MA hingga ruang lingkup di bawahnya. Itu sebabnya, tercatat adanya keinginan untuk KY agar punya perwakilan di daerah, bisa terlibat dalam semua seleksi hakim dan berbagai ide lainnya. Walaupun kemudian pada ahkirnya mengambil kesepakatan seperti yang tertera dalam Pasal 24B UUD 1945. Saat itu, hampir seluruh fraksi menyepakati bahwa, KY hadir sebagai kehendak politik untuk mengurai benang kusut independensi dan akuntabilitas peradilan, yang telah lama berada dibayang-bayang kekuasaan eksekutif. Perdebatan panjang perubahan konstitusi telah mendorong KY untuk menjalankan fungsi kontrol dan rekrutmen hakim dalam rumpun kekuasaan yudikatif. Oleh karena itu tidak dapat dinafikan bahwa, Komisi Yudisial merupakan organ negara yang didesain untuk menangani sistem rekrutmen hakim (judicial recruitment) yang dulunya dinilai bermasalah. 113 Hal ini senada dengan hal yang disampaikan oleh Paul Gilligan (2010) bahwa “the most widely recognised power of a judicial council is its role in the appointment of judges”. Hal ini dapat dirujuk oleh karena secara komparatif, salah satu karakteristik utama dari KY di berbagai negara adalah melakukan seleksi dan pengangkatan hakim. Di negara-negara Uni Eropa, Italia, Prancis, dan Belanda adalah negara yang melibatkan KY dalam hal seleksi sampai dengan promosi dan mutasi hakim. Bahkan di Iraq pun seleksi hakim dilakukan dengan organ sejenis KY yang bernama The Higher Judicial Council. Pengalaman di beberapa negara menunjukan bahwa KY memainkan peran besar dalam hal sistem rekruitmen hakim pada masing-masing negara. Bahkan dari konsep negara lain tersebut dapat dilihat keluasan kewenangan lembaga sejenis KY untuk seleksi menyeluruh terhadap semua jenis hakim. Kembali ke persoalan tafsiran historical, maka secara historis mudah dipahami bahwa ada kehendak pembentuk UU untuk melakukan perubahan politik hukum pengusulan hakim agung ad hoc melalui konstruksi UU KY yang lebih menyesuaikan dengan kewenangan KY dalam pengusulan hakim agung. Salah satu kewajiban pembentuk UU jika berhadapan dengan konsep kebijakan yang akan dikeluarkannya adalah melakukan harmonisasi dan sinkronisasi dengan berbagai peraturan, serta pada saat yang sama melakukan penjabaran terhadap konstitusi dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Maka, secara historis, maksud pembentuk UU mudah terbaca bahwa adanya keinginan untuk menyesuaikan ketentuan yang ada dengan UUD khususnya kewenangan KY dan juga karena kebutuhan masyarakat akan suatu proses rekrutmen hakim agung ad hoc yang lebih berbasis sistem yang lebih kompeten, kompetitif dan bukan hanya berbasis monopoli satu kelembagaan. Pelibatan lebih banyak kelembagaan harus dibaca sebagai upaya untuk membuat kualitasnya menjadi lebih baik, berdasarkan doktrin dasar ketatanegaraan, “two eyes better than one”. Penafsiran Doktrinal Hal ini dapat dilihat dari berbagai Putusan MK yang sebelumnya telah memberikan konstruksi dasar akan konteks KY dan kewenangannya. Hal ini dapat terlihat pada beberapa yang dapat dimaknai sebagai politik hukum dalam bentuk 114 kebijakan legislasi yang terbuka. Pertimbangan poin 3.19, Putusan No. 32/PUU- XII/2014 yang mencantumkan bahwa; “Penentuan kualifikasi hakim in casu hakim ad hoc apakah pejabat negara atau bukan merupakan kebijakan hukum terbuka [open legal policy], yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk undang- undang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang ada sesuai dengan jenis dan spesifikasi serta kualifikasi jabatan tersebut. Dengan demikian, penentuan kualifikasi pejabat negara yang dikecualikan untuk hakim ad hoc sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang”. [Hal 112]. Begitu juga Putusan No. 56/PUU-XII/2012; “Menurut Mahkamah, UUD 1945 tidak menentukan batas usia untuk semua jabatan hakim. Penentuan batas usia hakim merupakan kebijakan hukum terbuka [opened legal policy], yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk Undang-Undang sesuai dengan jenis dan spesifikasi serta kualifikasi jabatan tersebut. Dengan demikian penentuan batas usia sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang”. Meskipun dalam perkara tersebut membahas hal yang tidak persis serupa, namun MK memperlakukannya sebagai suatu kebijakan yang terbuka dikaitkan dengan kualifikasi jabatan ad hoc dan proses seleksi hakim khususnya batasan usia. Sehingga, dalam hal yang sama juga dapat dikatakan bahwa untuk proses seleksi pun dapat diterjemahkan demikian, sebagai mana perintah Pasal 25 UUD 1945. Artinya, konstruksi dasar secara doktrinal dari pengaturan ini adalah politik hukum pembentuk UU yang menempatkannya sebagai kebijakan legislasi yang terbuka. Hal itu juga disokong oleh beberapa Putusan MK yang memberikan ruang yang cukup bagi konstitsuionalitas yang dikaitkan dengan kebijakan hukum yang terbuka. Penafsiran Prudensial Dari jenis tafsiran ini sebenarnya dapat dihitung dengan mudah “untung rugi” dari menempatkan KY dengan kewenangan pengusulan hakim agung ad hoc. Pertama, akan menyamakan perlakuan yang sama antar semua hakim agung yang berada di MA. Apalagi, mereka melakukan tugas yang sama dalam menjalankan kewenangan dalam menyidangkan perkara. Ketiadaan dualisme ini akan membuat lebih nampak adanya kepastian hukum dalam putusan yang dibuat dan melibatkan 115 hakim ad hoc. Kedua, jaminan agar mendapatkan kualitas hakim yang lebih mumpuni akan lebih nampak seiring dengan konstruksi melahirkan KY yang memang diharapkan demikian. Ketiga, dalam keterlibatan KY dalam proses pengusulan lebih mendorong ke arah transparansi dan akuntabilitas proses seleksi (paling tidak dalam tahapan pengusulan), sebelum dibawa ke proses di DPR. Hal-hal yang disampaikan tersebut sebenarnya dapat dibaca juga sebagai constitutional importance, bahwa KY dilibatkan dan dibuatkan oleh negara dalam rangka menguatkan prinsip pengusulan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga keluhuran dan martabat hakim. Dengan pembacaan constituional importance ini tentunya desain kelembagaan KY akan lebih pas jika ditujukan dalam rangka menjaga kualitas hakim ad hoc tersebut. Keuntungan paling mudah adalah unsur, sistem dan mekanisme yang sudah ada di KY dapat langsung bekerja untuk melakukan kerja-kerja berkaitan dengan pengusulan, dibanding baru membuat menkanis baru dan tersendiri mengenal hal tersebut. Penafsiran stuktural Dalam relasi peraturan perundang-undangan dengan ketentuan dalam konstitusi yang mengatur struktur ketatanegaraan dapat dipahami bahwa harus ada cara pandang baru atas konsep main organ dan supporting organ. Oleh karena, pembacaan relasi kerja antar lembaga negara tidaklah semudah ketika dibaca dengan pendekatan klasik tiga cabang; eksekutif, legislatif dan yudikatif. Sehingga pembagian ini seakan-akan menggariskan bahwa yang “main organ” adalah tiga tersebut dan selain dari ketiga itu adalah “supporting organ”. Ini harusnya mendapatkan porsi yang berarti oleh karena semakin spesifiknya keberadaan lembaga negara independen yang tidak hanya dilahirkan oleh UU tetapi langsung juga ada di dalam konstitusi. Cara pandang baru melihat relasi cabang kekuasaan makin kompleks dan spesifik. Hal ini dapat dilihat dari Peter L. Strauss (1984) menjuluki adanya kehadiran Lembaga negara independen “the fourth branch”, Bruce Ackerman (2003) melihat kehadiran lembaga negara independent sebagai salah satu cabang dalam “the new separation of powers” dan Cindy Skatch (2003) yang melihat kehadiranya dalam analisis “the newest separation of powers”. Ketiganya 116 memperlihatkan semakin spesifiknya cabang kekuasaan itu terjadi oleh karenanya tidak dapat sesederhana “main” dan “supporting” ala klasik. Pendekatan baru sebenarnya dapat dilakukan dalam membaca kekuasaan macam ini. Misalnya saja melihat posisi Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu dalam penyelenggaraan Pemilu. Meski telah ditempatkan dalam corak pandang “suatu komisi pemilihan umum”, tetapi secara fungsi dapat dibedakan antara yang main dan supporting. Dalam rangka pemyelenggaraan Pemilu, maka jelas KPU adalah main organ dan Bawaslu adalah supporting organ. Sedangkan sebaliknya, dalam rangka melakukan pengawasan terhadap Pemilu, maka Bawaslu dapat dikatakan sebagai main organ dan KPU adalah bertindak selaku supporting. Artinya pendekatan utama dan penunjang yang lebih dinamis. Pendekatan ini pun sebenarnya dapat dikenakan kepada relasi KY-MA. Sebagai Lembaga negara yang sama-sama berada di konstitusi dan kewenangannya langsung tertera di konstitusi, maka harusnya dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, MA adalah yang utama dan KY adalah penunjang. Tetapi dalam rangka pengusulan dan penjagaan etika dan marwah kekuasaan kehakiman harusnya dipandang sebaliknya, bahwa KY dipandang sebagai main organ sedangkan yang MA adalah supporting. Maka dalam konteks ini dapat dikatakan bahwa KY adalah pemegang posisi utama dalam rangka pengusulan hakim agung dan penjagaan marwah dan etika perilaku hakim sebagaimana perintah di dalam UUD 1945. Penafsiran Etikal Secara prinsip moral dan etika konstitusi sebenarnya tergambar dengan jelas pesan constitutional morality dari ketentuan tersebut. Pesan moral konstitusi adalah; Pertama, adanya keterpaduan pengusulan hakim agung, termasuk hakim agung ad hoc. Oleh karena dualisme proses malah sangat mungkin berujung pada ketidaksamaan dan perlakuan berbeda yang sangat mungkin malah mengganggu moralitas konstitusi itu sendiri dalam hal equality. Kedua, Secara etis, KY telah dibuat dan di-design menjadi lembaga yang bertugas untuk melakukan seleksi dalam bentuk pengusulan hakim agung sebagaimana dimaksud. Maka moralitas konstitusi yang ada tentu saja diselaraskan dengan maksud konstitusi untuk hal itu. 117 Ketiga, hakim agung adalah hal yang umum dan hakim ad hoc agung adalah salah satu species dari hakim agung. Secara etis tentu saja untuk memperlihatkan kesetaraan dan posisi yang sama dari hakim agung dengan tanpa membeda- bedakan. Kesimpulan Rasanya, dengan penggunaaan berbagai metode tafsir yang mencoba menjelaskan interpretasi makna, moralitas konstitusi dan constitutional importance yang dibayangkan dalam perkara ini, dapat dikatakan bahwa nyaris tidak ada alasan apapun yang dapat dipakai untuk membenarkan bangunan argumentasi yang disampaikan oleh Pemohon. Tentu saja, selebihnya menjadi tugas dari MK untuk melihat secara sistemtais dan jeli dalam mengaitkan dengan putusan yang akan diambil. 3. Prof. Dr. Ni’matul Huda, S.H., M.Hum. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon Dalam Perubahan tahap ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) disepakati tentang pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK), yang dalam Pasal 24C ayat (1) ditentukan memiliki 4 (empat) kewenangan, yaitu: (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar; (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar; (3) memutus pembubaran partai politik; (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Kewenangan tersebut adalah dalam tingkat pertama dan terakhir dan putusan MK bersifat final, yaitu langsung mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak terdapat upaya hukum untuk mengubahnya. Selain wewenang itu, berdasarkan Pasal 24C ayat (2) juncto Pasal 7B, MK juga berkewajiban untuk memeriksa, mengadili dan memutus mengenai pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. 118 Kewenangan konstitusional MK ini adalah perwujudan prinsip checks and balances yang menempatkan semua lembaga-lembaga negara dalam kedudukan setara, sehingga dapat saling kontrol - saling imbang dalam praktek penyelenggaraan negara. Keberadaan Mahkamah Konstitusi jelas merupakan langkah progresif untuk mengoreksi kinerja antar lembaga negara khususnya dalam proses pendewasaan politik berbangsa dan bernegara. Untuk menjalankan salah satu kewenangannya tersebut, yakni pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar telah ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) siapa saja yang dapat menjadi pemohonnya. Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undangundang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Penjelasan Pasal 51 ayat (1) menyatakan, Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konstruksi hukum kerugian konstitusional sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut kemudian ditegaskan dalam Putusan MK Nomor 006/PUU/III/2005, tertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan MK Nomor 011/PUU- V/2007, tertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. harus ada hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UU 1945; b. hak konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang; c. kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak konstitusional dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 119 Sebagaimana yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonannya, bahwa Pemohon pernah mengikuti seleksi calon hakim ad hoc Tipikor di Mahkamah Agung (MA) pada tahun 2016, hasilnya Pemohon tidak lulus. Pemohon mendalilkan: “…terlepas dari lulus dan tidak lulusnya Pemohon ketika mengikuti seleksi hakim ad hoc Tipikor di Mahkamah Agung yang dilakukan oleh Komisi Yudisial (KY) tersebut, bukanlah menjadi alasan utama Pemohon mengajukan permohonan pengujian frasa “dan hakim ad hoc” dalam Pasal 13 huruf a UU KY a quo. Artinya, Pemohon tidak mempersoalkan sistem seleksi hakim ad hoc, melainkan kewenangan konstitusional dari lembaga yang melakukan seleksi hakim ad hoc, dalam hal ini KY.” Dari dalil Pemohon dalam permohonan a quo di atas menurut ahli tidak ada hak konstitusional Pemohon yang dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang tersebut, karena Pemohon dapat mendaftar dan mengikuti seleksi hakim ad hoc Tipikor. Di samping itu, juga tidak ada kerugian konstitusional baik yang bersifat spesifik atau pun aktual dari hak Pemohon yang dilanggar, serta tidak ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak konstitusional dengan Undang- Undang yang dimohonkan pengujian. Bahkan Pemohon menyatakan ‘tidak mempersoalkan sistem seleksi hakim ad hoc’. Dengan kata lain, Pemohon menerima sistem seleksi hakim ad hoc Tipikor di MA yang dilakukan oleh KY. Lantas untuk apa Pemohon mempersoalkan kewenangan konstitusional KY dalam melakukan seleksi hakim ad hoc Tipikor di MA? Kewenangan KY dalam Seleksi Hakim ad hoc Tipikor Pemohon mempersoalkan kewenangan konstitusional dari KY yang melakukan seleksi hakim ad hoc Tipikor di MA. Menurut dalil Pemohon: “… Kewenangan KY sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, hanya mengusulkan hakim agung dan tidak memiliki kewenangan mengusulkan hakim lain selain hakim agung, sehingga ketentuan a quo tidak dapat ditafsirkan lagi selain bunyi teks ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Seleksi hakim ad hoc oleh KY sebagaimana ditentukan dalam Pasal 13 huruf a UU KY secara expressis verbis telah melanggar hak Pemohon mendapatkan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, mengingat seleksi hakim ad hoc yang dilaksanakan KY menurut Pasal 24B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 adalah inkonstitusional. Dengan demikian menurut Pemohon, KY bukan merupakan lembaga yang berwenang 120 melakukan seleksi hakim lain termasuk hakim ad hoc, kecuali hakim agung…” Kebutuhan praktik bernegara yang terus bergerak mengikuti dinamika kompleksitas persoalan menghendaki hadirnya institusi baru. Karenanya, pembagian kekuasaan negara secara konvensional yang mengasumsikan hanya tiga cabang kekuasaan di suatu negara tidak mampu lagi menjawab kompleksitas yang muncul dalam perkembangan negara modern. Misalnya, Bruce Ackerman dalam ”The New Separation of Power” (2000) menegaskan bahwa perkembangan teori hukum tata negara modern (modern constitutional theory) membuktikan cabang-cabang kekuasaan negara semakin berkembang dan pola hubungannya pun semakin complicated. Salah satu bentuk perkembangan teori dan praktik hukum tata negara modern yang banyak diperdebatkan: hadirnya organ negara yang dikenal dengan ’komisi negara’ atau ’lembaga negara independen’ atau ’state auxiliary bodies’ atau ’state auxiliary agencies’. Muara perdebatan ini, hadirnya komisi negara menjadi semacam keniscayaan dalam menjawab kebutuhan praktik ketatanegaraan. Selain itu, kehadiran komisi negara juga didorong oleh bentangan fakta munculnya krisis kepercayaan terhadap lembaga-lembaga negara konvensional. Sudah menjadi trend ketatanegaraan modern dimana kehadiran komisi- komisi independen diberi tempat di dalam konstitusi sebagai constitutional organ. Sebagai cabang kekuasaan keempat, kelahiran komisi-komisi negara independen juga memainkan peran penting dalam melaksanakan fungsi checks and balances. Dalam konteks Indonesia, maksud dibentuknya KY dalam struktur kekuasaan kehakiman Indonesia menurut Jimly Asshiddiqie, adalah agar warga masyarakat di luar struktur resmi lembaga parlemen dapat dilibatkan dalam proses pengangkatan, penilaian kinerja dan kemungkinan pemberhentian hakim. Semua ini dimaksudkan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Dengan kehormatan dan keluhuran martabatnya itu kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bersifat imparsial (independent and impartial 121 judiciary) diharapkan dapat diwujudkan dengan sekaligus diimbangi oleh prinsip akuntabilitas kekuasaan kehakiman, baik dari segi hukum maupun dari segi etika. Meskipun lembaga baru ini tidak menjalankan kekuasaan kehakiman tetapi keberadaannya diatur dalam UUD 1945 Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman. Karena itu, keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari kekuasaan kehakiman. Dari ketentuan mengenai KY ini dapat dipahami bahwa jabatan hakim dalam konsepsi UUD NRI Tahun 1945 dewasa ini adalah jabatan kehormatan yang harus dihormati, dijaga dan ditegakkan kehormatannya oleh suatu lembaga yang juga bersifat mandiri, yaitu KY. Jika perdebatan-perdebatan yang terjadi dalam sidang-sidang Badan Pekerja MPR yang mempersiapkan rumusan asli ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 itu (the original intent and the original understansing of the text) ditelusuri kembali, ternyata perkataan “kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim” di situ, dikaitkan dengan pengertian hakim agung, bukan hakim dalam arti luas. Karena itu, sebetulnya yang dimaksudkan adalah bahwa KY itu mempunyai kewenangan mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mengawasi pelaksanaan tugas hakim agung itu dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku para hakim agung. Namun, teks Pasal 24B ayat (1) itu sangat tegas, yaitu di satu pihak ada perkataan ‘hakim agung’ dan di pihak lain ada perkataan ‘hakim’ saja. Berdasarkan ketentuan Pasal 24B ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, dikeluarkanlah UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 ditegaskan bahwa KY adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lebih lanjut dalam Pasal 2 ditegaskan, bahwa KY merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Dari penegasan di atas dapat diketahui bahwa kedudukan KY dalam struktur ketatanegaraan Indonesia adalah termasuk ke dalam lembaga negara setingkat dengan Presiden dan bukan lembaga pemerintahan yang bersifat 122 khusus atau lembaga khusus yang bersifat independen yang dalam istilah lain disebut lembaga negara mandiri (state auxiliary institution). KY kedudukannya secara struktural sederajat dengan Makamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Akan tetapi, secara fungsional, peranannya bersifat penunjang (auxiliary) terhadap lembaga kekuasaan kehakiman. KY meskipun fungsinya terkait dengan kekuasaan kehakiman, tetapi tidak menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman. KY bukanlah lembaga negara yang menjalankan fungsi kekuasaan negara secara langsung. KY bukan lembaga yudikatif, eksekutif, apalagi legislatif. Ia berfungsi menunjang tegaknya kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim sebagai pejabat penegak hukum dan lembaga yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman (judiciary). Dengan demikian, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, KY juga bekerja berdampingan dengan MA dan MK, bukan dengan pemerintah ataupun dengan lembaga perwakilan rakyat. Adanya pergeseran kewenangan membentuk undang-undang dari eksekutif ke legislatif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi, “Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang”, berubah menjadi presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang. Kekuasaan membentuk undang-undang dialihkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, sebagaimana tertuang dalam Pasal 20 yang berbunyi: “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang”. Perubahan pasal ini memindahkan titik berat kekuasaan legislasi nasional yang semula berada di tangan Presiden, beralih ke tangan DPR. Hal ini memberikan pertanda ditinggalkannya prinsip “pembagian kekuasaan” (distribution of power) dengan prinsip supremasi MPR menjadi “pemisahan kekuasaan” (separation of power) dengan prinsip checks and balances sebagai ciri melekatnya. Hal ini juga merupakan penjabaran lebih jauh dari kesepakatan untuk memperkuat sistem presidensial. Dengan adanya prinsip checks and balances ini, maka kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi, bahkan dikontrol dengan sebaik-baiknya, sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara negara ataupun pribadi-pribadi yang kebetulan sedang menduduki 123 jabatan dalam lembaga-lembaga negara yang bersangkutan dapat dicegah dan ditanggulangi dengan sebaik-baiknya. Pasal 25 UUD NRI Tahun 1945 menentukan, “Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang.” Ketentuan tersebut secara atributif memberikan kewenangan kepada pembentuk undang-undang DPR dan Pemerintah) untuk mengatur seluk beluk terkait rekrutmen dan pemberhentian hakim. Dalam pandangan Mahfud MD, apa yang diserahkan secara terbuka oleh UUD untuk diatur oleh undang-undang berdasarkan pilihan politik lembaga legislatif tidak bisa dibatalkan oleh MK kecuali jelas-jelas melanggar UUD 1945. Kehadiran KY dalam sistem seleksi hakim ad hoc Tipikor di MA ditentukan legalitasnya melalui UU No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, bukan kreasi kebijakan yang dibuat oleh KY. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 13 huruf a UU Komisi Yudisial yang berbunyi: “Komisi Yudisial mempunyai wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di MA kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan”. Menurut Pemohon, ketentuan Pasal 13 huruf a UU No. 18 Tahun 2011 tentang KY inkonstitusional karena bertentangan dengan Pasal 24B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon karena tidak sesuai dengan original intent pembentukan Pasal 24B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Menurut ahli, pembentuk UU memiliki kewenangan untuk mengatur bagaimana rekrutmen hakim termasuk hakim ad hoc, dengan melihat kebutuhan di masyarakat dan tuntutan adanya kualitas, kapasitas dan profesionalitas hakim yang harus memiliki standar yang terukur dan pasti sebagaimana yang sudah dilakukan oleh KY selama ini dalam melakukan seleksi calon hakim agung. Jika persoalannya kewenangan KY tersebut tidak diatur secara tegas di dalam Pasal 24B UUD NRI Tahun 1945, bukan berarti ketentuan tersebut menjadi ‘belenggu’ bagi pembentuk UU untuk mengaturnya. Cara pandang yang ‘terlalu sempit’ dalam batas-batas tertentu justru akan dapat menimbulkan ‘kemacetan atau kemandegan’ 124 penyelenggaraan pemerintahan negara, pelayanan publik atau pun penegakan hukum di masyarakat karena harus menunggu adanya amandemen UUD. Sebagaimana diketahui dalam Pasal 24B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 telah ditentukan bahwa Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Adanya frasa “mempunyai wewenang lain” itulah yang memungkinkan KY dapat melakukan tugas dan kewenangan lain yang ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ini melakukan seleksi hakim ad hoc Tipikor di MA sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 huruf a UU No. 18 Tahun 2011. Dalam beberapa putusan MK terkait pengujian UU dapat ditemukan sikap MK mengenai kebijakan hukum terbuka, yang antara lain dalam Putusan No. 006/PUU- III/2005 tentang Pengujian UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Mahkamah menyatakan “…merupakan kebijakan (legal policy) yang tidak dapat diuji kecuali dilakukan secara sewenang-wenang (willekeur) dan melampaui kewenangan pembuat undang-undang (detournement de pouvoir). Demikian pula dalam Putusan No. 3/PUU-VII/2008 mengenai Pengujian UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Mahkamah menyatakan “…Kebijakan hukum terbuka bersifat konstitusional sepanjang tidak menegasikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam UUD 1945, seperti prinsip kedaulatan rakyat, prinsip persamaan, prinsip keadilan, dan prinsip nondiskriminasi.” Sikap Mahkamah juga dapat diketahui melalui Putusan No. 10/PUU-III/2005 mengenai Pengujian UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan: “…Sepanjang pilihan kebijakan demikian tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembuat undang-undang dan tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan dalam UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dilakukan pengujian oleh Mahkamah.” Dari penegasan tersebut di atas terbaca jejak sikap Mahkamah terhadap kebijakan hukum terbuka yang dapat dimintakan pengujiannya ke MK. Apakah pengaturan Pasal 13 huruf a UU No. 18 Tahun 2011 dapat dikategorikan sebagai kebijakan hukum terbuka dari pembentuk undang-undang yang dapat diuji oleh MK 125 atau tidak, dan apakah substansi norma a quo melampaui kewenangan pembuat undang-undang dan dilakukan sewenang-wenang? Tentu menjadi tugas Mahkamah untuk menelisik lebih jauh dan mendalam persoalan a quo. Menurut hemat ahli, norma a quo tidak mengandung muatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip persamaan, keadilan dan nondiskriminasi. Pandangan ini dikuatkan dengan pengakuan Pemohon dalam permohonannya yang telah mengikuti seleksi hakim ad hoc Tipikor di MA yang dilakukan oleh KY. Artinya, seleksi tersebut tidak bertentangan dengan prinsip persamaan, keadilan dan nondiskriminasi. Di dalam praktik ketatanegaraan dapat kita saksikan bagaimana MK menjalankan wewenang konstitusionalnya yang telah ditegaskan dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 24C ayat (1) yaitu: (1) menguji undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar; (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar; (3) memutus pembubaran partai politik; (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Tetapi dalam perjalanan waktu lahir Pasal 236C UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang memindahkan kewenangan sengketa hasil pemilukada dari MA ke MK. Bagaimana MK bersikap? Setelah berjalan kurang lebih 4 (empat) tahun MK menyidangkan perselisihan hasil pemilukada, melalui Putusan No. 97/PUU-XI/2013 MK menyatakan, bahwa penambahan kewenangan MK untuk mengadili perkara perselisihan hasil pemilukada dengan memperluas makna Pemilu yang diatur dalam Pasal 22E UUD 1945 adalah inkonstitusional. Tetapi kemudian oleh pembentuk undang-undang melalui UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Pasal 157 ayat (3), MK diberi kewenangan untuk menyelesaikan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan sampai dibentuknya badan peradilan pemilu. Dan hingga saat ini MK melakukan persidangan sengketa hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Artinya, meskipun MK sudah memutuskan inkonstitusionalnya perluasan makna pemilu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22E untuk rezim pemilukada, pembentuk undang-undang tetap 126 ’meminta’ MK menangani perselisihan hasil pemilukada. Pengaturan yang demikian itu adalah kewenangan pembentuk UU. Dalam membaca dan menafsirkan konstitusi tidak bisa kalau hanya terpaku pada pasal tertentu tanpa mengaitkan dengan pasal yang lain, seperti halnya yang sedang diajukan pengujian a quo ke MK saat ini dan menggunakan satu model penafsiran, misalnya original intent. Membaca dan menafsirkan konstitusi selain teks juga harus dikaitkan dengan konteksnya. Penafsiran konstitusi yang dilakukan oleh MK selama ini tidak hanya terpaku kepada bunyi teks ketentuan UUD, yakni baik secara tekstual, sistematis, fungsional maupun historis. Penafsiran yang hanya bertumpu pada otonomi dan independensi teks merupakan penafsiran yang bersifat artifisial atau semu, karena yang dicari adalah keadilan menurut teks. MK tidak terpaku dalam satu metode atau teori penafsiran secara dogmatis. MK tidak mensakralkan satu metode untuk menjawab seluruh permasalahan konstitusional. MK tidak hanya bersandar pada makna tekstual akan tetapi juga pada kontekstual keadaan dimana permasalahan itu konkret. Terdapat kebebasan hakim dalam menggunakan teori untuk menjawab permasalahan konstitusional. Jadi baik teori textualism, sistematik, original intent, struktur, doctrine, fundamental value, conceptualism, dan prudence menjadi pertimbangan MK dalam menafsirkan konstitusi. 4. Dr. Shidarta Sesuai dengan bidang keilmuan yang ahli tekuni, maka pada keterangan ini, ahli ingin mengambil satu perspektif yang lebih filosofis di dalam memahami duduk permasalahan pengujian UU No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (selanjutnya disingkat UU KY). Sebagai fondasi dari keterangan ini, ahli akan menelusuri argumentasi dari pemohon, sebagaimana dapat ditemukan di dalam permohonan tersebut: 1. Pemohon menyakini bahwa frasa "hakim ad hoc" pada Pasal 13 huruf a UU KY bertentangan dengan Pasal 24B ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945. Hal ini karena keberadaan frasa itu telah memperluas kewenangan konstitusional KY dari semula hanya berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung, 127 sekarang menjadi berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. Padahal kewenangan yang dinyatakan dalam Pasal 24B ayat (1) UUDNRI 1945 itu bersifat limitatif, tidak dapat lagi diperluas maknanya. 2. Dalam perbaikan permohonan yang diajukan oleh pemohon melalui suratnya ke Ketua MK RI tanggal 19 November 2020, dapat dibaca penegasan pemohon bahwa pemohon sebagai orang yang pernah mengikuti seleksi sebagai hakim ad hoc tipikor di Mahkamah Agung pada tahun 2016 yang diselenggarakan oleh KY, tidaklah mempersoalkan sistem seleksi hakim ad hoc itu, melainkan kewenangan konstitusional dari KY dalam melakukan seleksi tersebut (hlm. 5- 6). Dengan diberikannya kewenangan selain yang ditentukan dalam Pasal 24B ayat (1) UUDNRI 1945, pemohon telah dirugikan dalam mendapatkan hak konstitusional berupa jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUDNRI 1945 (hlm. 7). Dalam melihat persoalan di atas, ada dua frasa kunci yang dipertentangkan, yaitu kewenangan konstitusional KY pada satu sisi, dan hak konstitusional pemohon pada sisi yang lain. Bagaimana kita harus memahami kedua frasa kunci ini agar permohonan pengujian terhadap Pasal 13 huruf a UU KY ini dapat didudukkan secara proporsional. Kewenangan Konstitusional KY Secara sederhana, dapat dinyatakan bahwa kewenangan konstitusional KY adalah kewenangan yang dimiliki oleh KY karena kewenangan itu dinyatakan di dalam konstitusi. Pasal 24B ayat (1) UUDNRI Tahun 1945 berbunyi sebagai berikut: Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Dalam analisis metakaidah, ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUDNRI 1945 ini tergolong sebagai norma kewenangan (bevoegdheidsnorm). H.L.A Hart (The Concept of Law, 1961) membedakan norma kewenangan ini menjadi dua kelompok besar, yaitu norma kewenangan publik dan privat. Norma kewenangan publik dibedakan lagi menjadi norma kewenangan [dalam] pembentukan undang-undang, 128 norma kewenangan [dalam bidang] kehakiman, dan norma kewenangan [dalam bidang] pemerintahan. Dalam konteks Pasal 24B ayat (1) UUDNRI 1945 ini, norma kewenangan yang bersinggungan dengan KY adalah norma kewenangan dalam bidang kehakiman. Walaupun norma kewenangan termasuk dalam kategori norma sekunder, menurut R.J Jue (Grondbeginselen van het Recht, 1990; sebagaimana juga dikutip oleh Bruggink, Refleksi tentang Hukum, 1995), norma ini bersifat mandiri. Alasannya adalah karena baik norma perilaku maupun norma kewenangan sama-sama menunjukkan fungsi pokok dari tata hukum yang meregulasi perbuatan manusia. Jadi, sebagai norma yang mandiri, iapun dapat dianalisis seperti halnya kita menganalisis norma perilaku yang lazim dikategorikan sebagai norma primer itu. Analisis seperti ini merupakan fase yang sangat krusial di dalam pembelajaran penalaran hukum (legal reasoning), dengan tujuan untuk mengajak kita memahami makna yang paling objektif tentang suatu ketentuan norma. Hasil analisis kita menunjukkan sebagai berikut: Kondisi norma: Subjek norma : Komisi Yudisial bersifat mandiri Operator norma : "berwenang" (diperintahkan/diizinkan) Objek norma : 1. mengusulkan pengangkatan hakim agung; dan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. : 2. mempunyai wewenang lain Dalam segi empat opoisisi norma (het normenkwadraat) kata berwenang ini dapat saja digantikan dengan operator norma berupa "izin" (toestemming) atau "diizinkan". Namun, operator ini tidak secara tepat menunjukkan sisi universal afirmatif dari norma tersebut. Oleh sebab itu, dengan mengacu pada pemikiran R.J. Jue tersebut, bahwa norma kewenangan adalah norma mandiri, maka operator ini 129 seharusnya dipahami sebagai "perintah" (gebod) atau "diperintahkan". Artinya, KY berwenang (dalam arti diperintahkan) oleh konstitusi untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung. Karena diperintahkan, maka KY tidak dapat mengelak dengan tidak menjalankannya. Jika KY sudah diperintahkan oleh konstitusi, maka dengan sendirinya secara implikatif (subalternatif), KY juga sebenarnya sudah diizinkan oleh konstitusi untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung itu. Dalam permohonan ini, pihak pemohon tentu tidak ada masalah dengan kewenangan KY dalam mengusulkan pengangkatan hakim agung. Artinya, persoalan ini di mata permohon, tidak terletak pada kata "kewenangan" itu. Persoalan justru muncul pada objek norma (normgedrag) dari Pasal 24B ayat (1) UUDNRI 1945. Pihak pemohon mempersoalkan bahwa ada perluasan terhadap objek norma ini, bahwa dari frasa "hakim agung" ternyata diperluas menjadi juga "hakim ad hoc" di Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 13 huruf a UU KY. Dari analisis Pasal 24B ayat (1) UUDNRI 1945 itu terlihat bahwa objek normanya tidak satu. Ayat tersebut menyatakan ada dua objek norma. Objek norma pertama adalah: “mengusulkan pengangkatan hakim agung”. Objek norma kedua adalah “mempunyai wewenang lain”. Apabila ingin dibaca secara paralel, maka kata “mempunyai” ini kurang lebih sama dengan melakukan kewenangan lain". Kata “lain” di sini jelas mengarah se-LAIN objek norma pertama. Melalui hasil analisis norma seperti ditunjukkan di atas, terlihat argumentasi pemohon pada akhirnya tidak tepat. Frasa “hakim ad hoc” yang muncul dalam Pasal 13 huruf a UU KY tidaklah berinduk pada kewenangan pada objek norma yang pertama. Frasa “hakim ad hoc” ini harus dicermati berinduk pada objek norma yang kedua, yaitu bahwa KY mempunyai wewenang lain. Apa wewenang tersebut, tidak disebutkan di dalam Pasal 24B ayat (1) UUDNRI 1945. Sekalipun tidak disebutkan, Pasal 24B ayat (1) itu membingkainya dengan dua kondisi. Pertama, kondisi bahwa Komisi Yudisial harus “bersifat mandiri” di dalam menjalankan kewenangannya itu. Kedua, kondisi bahwa kedua objek norma itu harus dijalankan “dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”. Kondisi norma yang pertama mengkondisikan subjek normanya. Kondisi norma yang kedua mengkondisikan dua objek norma itu bersama-sama. Hal ini karena 130 kondisi norma yang kedua ini menggunakan kata-kata "... serta perilaku hakim" bukan dibatasi hanya: "hakim agung". Artinya, kewenangan mengusulkan pengangkatan hakim agung itu harus dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Siapakah yang dimaksud dengan hakim yang perlu dijaga dan ditegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilakunya di sini? Acuan seharusnya adalah pada Pasal 1 butir 5 UU KY, yang menyatakan: "Hakim adalah hakim dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan. Mereka semua, termasuk hakim ad hoc di Mahkamah Agung, adalah hakim-hakim yang perlu dijaga dan ditegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilakunya. Bagaimana dengan kewenangan lain di luar wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung itu? Kewenangan inipun sama, yakni dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Berangkat dari kondisi norma tersebut, ahli akan masuk nanti ke uraian aspek kedua yang menjadi perhatian ahli. Aspek yang dimaksud adalah hak konstitusional pemohon. Namun, sementara itu kita perlu juga mempertanyakan apakah perspektif pemohon dalam membaca Pasal 24B ayat (1) UUDNRI 1945 ini, memiliki dasar argumentasi yang kuat? Ternyata, pemohon memang tampak berfokus hanya pada objek norma yang pertama, bukan pada objek norma yang kedua. Pandangan demikian tidak tepat karena jika demikian halnya, maka semua kewenangan yang dimiliki oleh KY, di luar wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung, harus juga dianggap sebagai perluasan makna, termasuk yang dicantumkan dalam Pasal 13 huruf c dan huruf d UU KY. Atas alasan bahwa objek norma yang menjadi induk dari kewenangan KY dalam mengusulkan pengangkatan hakim ad hoc itu sebenarnya mengacu ke objek norma yang kedua, maka dengan sendirinya persoalan penafsiran frasa "hakim agung" yang diperluas itu, sudah tidak lagi relevan untuk dibahas. Pemohon dalam perbaikan permohonan yang diajukan oleh pemohon melalui suratnya ke Ketua MK RI tanggal 19 November 2020, telah mengutip putusan 131 Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 tanggal 23 Agustus 2006, khususnya halaman 185. Bunyi pertimbangan yang dikutip adalah: Menimbang bahwa dengan uraian dan alasan di atas, maka Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 tersebut sepanjang mengenai ”kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”, di satu pihak tidak tepat diartikan hanya sebagai pengawasan etik eksternal saja, dan di pihak lain juga tidak tepat diartikan terpisah dari konteks Pasal 24A ayat (3) untuk mewujudkan hakim agung – dan hakim-hakim pada peradilan di bawah MA – yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Dengan kata lain, yang dimaksud “kewenangan lain” dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 terkait erat dengan kewenangan utama KY untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung; (note: cetak tebal oleh ahli). Pemohon kemudian menyimpulkan bahwa berangkat dari pertimbangan MK itu, kewenangan KY merupakan kewenangan yang limitatif seperti yang termaktub dalam Pasal 24B UUD 1945, dan kewenangan lain tersebut berkaitan erat dengan pengusulan hakim agung. Kesimpulan demikian juga tidak tepat karena pertimbangan majelis hakim konstitusi dalam putusan Nomor 005/PUU-IV/2006 itu tidak harus dibaca demikian. Hal itu terlihat dari kata-kata “tidak tepat diartikan hanya sebagai pengawasan etik eksternal saja, …”. Artinya, jangan mengartikan kewenangan KY itu hanya sebatas melakukan pengawasan etik eksternal. Jika tidak hanya itu, lalu apa? Kewenangan lain itu adalah wewenang untuk mewujudkan hakim agung dan hakim-hakim pada pengadilan di bawah MA yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Hakim-hakim pada pengadilan di bawah MA di sini artinya adalah hakim-hakim yang berada di bawah struktur kekuasaan kehakiman yang berpuncak di MA. Hakim ad hoc di MA adalah hakim yang termasuk dalalm kriteria ini. Lalu, bagaimana dengan pernyataan di dalam kalimat terakhir dari kutipan pertimbangan di atas, bahwa kewenangan lain itu terkait erat dengan kewenangan utama untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung. Kata "terkait erat" di sini sama sekali tidak menunjukkan penafsiran yang limitatif tersebut. Sebab, yang diacu dari kewenangan utama itu sebenarnya bukan pada kata-kata "mengusulkan pengangkatan hakim agung"-nya, melainkan pada kata-kata "dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim". 132 Penegasan ini sebenarnya sejalan dengan argumentasi pemohon dalam perbaikan permohonan yang diajukan oleh pemohon melalui suratnya ke Ketua MK RI tanggal 19 November 2020 (hlm. 20). Pemohon mengatakan: Mahkamah Konstitusi kembali menegaskan persoalan wewenang lain KY, yaitu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015, tanggal 7 Oktober 2015 dalam paragraf [3.9]: "Menimbang bahwa frasa “wewenang lain” dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 adalah semata dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim, tidak dapat diperluas dengan tafsiran lain. UUD 1945 tidak memberi kewenangan kepada pembuat Undang-Undang untuk mempertuas kewenangan Komisi Yudisial." Kutipan atas putusan Nomor 43/PUU-XII/2015 tanggal 7 Oktober 2015 di atas, menunjukkan bahwa pembacaan kita terhadap kata "wewenang lain" (kewenangan lain) dari Pasal 24B ayat (1) UUDNRI 1945 itu memang limitatif. Kalaupun ada pembatasannya, maka pembatasan itu mengacu pada kondisi normanya, yaitu "dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim, tidak dapat diperluas dengan tafsiran lain". Hak Konstitusional Pemohon Pada kesempatan membahas bagian ini, ahli tidak ingin mempersempit diskursus tentang hak konstitusional pemohon semata-mata ke persoalan tentang ada tidaknya legal standing (ius standi) pemohon. Tolok ukur tentang legal standing biasanya dibahas lebih pada terpenuhi atau tidaknya unsur kerugian. Ahli bermaksud untuk mencari pemahaman yang lebih jauh tentang hak konstitusional pemohon tersebut. Konstitusi yang modern dan demokratis, menurut Robert Alexy (Constitutional Rights, Balancing and Rationality, 2003), memuat dua kategori norma. Kategori pertama disebutnya sebagai norma kelas utama, yang mengatur tentang pembagian kekuasaan bernegara antara lembaga-lembaga legislatif, adjudikatif, dan administratif. Kategori kedua memuat pembatasan hak-hak negara tatkala menjalankan kekuasaan publiknya. Hak konstitusional warganegara ada dalam kategori norma kelas kedua ini. Negara memberi hak konstitusional pada warganya dengan cara menjaga diri agar tidak menggunakan kekuasaan publiknya secara semena-mena. Jika ini filosofi dari hak konstitusional itu, maka 133 pertanyaannya tentu adalah apakah hak konstitusional pemohon dalam perkara ini telah tercederai karena ada suatu kekuasaan negara yang melampaui batas dalam penggunaan kekuasaannya? Untuk menjawab pertanyaan ini, ahli ingin kembali meneruskan penjelasan dari Alexy. Menurutnya, ada dua konstruksi utama tentang hak konstitusional itu. Konstruksi pertama disebut "rule construction" yang berkarakter sempit dan kaku. Konstruksi kedua, yakni "principle construction", bersifat luas dan komprehensif. Jika kita menggunakan konstruksi yang sempit dan kaku, maka pengaturan hak konstitusional di dalam konstitusi itu sekadar berkarakter aturan, yakni berupa norma-norma yang memuat hak konstitusional sebagai landasan legal dan abstrak perlindungan kedudukan warganegara berhadapan dengan negara. Di sisi lain, jika kita menggunakan konstruksi yang luas dan komprehensif, pencantuman itu berkarakter prinsip. Artinya, nilai-nilai dan asas-asas di dalam hak konstitusional itu tidak hanya berlaku untuk memposisikan hubungan antara warga negara dan negara (dalam kerangka hukum tatanegara) tetapi, lebih dari itu, "untuk semua bidang hukum". Di dalam UUDNRI 1945, hak-hak konstitusional warganegara itu acapkali dirumuskan secara abstrak, sehingga hal ini ikut mendorong para pemohon pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi untuk cenderung memaknainya dengan menggunakan konstruksi prinsipil tersebut. Konstruksi seperti ini memang berpotensi membawa kita ke penafsiran tanpa batas (kepentingan apapun bisa diklaim sebagai hak konstitusional). Untuk itu, efek pancaran (radiating effect) tersebut, menurut Alexy, harus dijaga dengan menerapkan keseimbangan kepentingan. Pada titik inilah, ahli ingin mengatakan bahwa hak konstitusional pemohon dalam memaknai hak konstitusionalnya juga perlu didekati dengan prinsip keseimbangan kepentingan itu. Hak konstitusional pemohon adalah hak yang dilihat dari perspektif subjektif pemohon. Namun, kita perlu bertanya seberapa jauh subjektivitas atas suatu hak itu dapat ditoleransi dengan keseimbangan kepentingan yang melekat pada kewenangan konstitusional KY. Ketika ahli mengangkat topik tentang kewenangan konstitusional KY, ahli memahaminya dengan menggunakan pisau analisis penalaran hukum (legal 134 reasoning). Pada bagian kedua ini, terkait topik tentang hak konstitusional pemohon, analisisnya tidak lagi dapat sepenuhnya menggunakan penalaran hukum ala dogmatika hukum. Hak pemohon di sini tidak cukup dilihat sebagai hak individual yang bersangkutan seperti yang diusung oleh penganut teori keadilan libertarian. Namun, juga tidak sepenuhnya berpijak pada hak-hak sesuai aspirasi golongan terbanyak (the greatest number) seperti slogan kaum utilitarian. Ahli cenderung untuk lebih berhati-hati melihatnya bahwa wacana tentang hak konstitusional seorang warganegara akan lebih tepat jika dilihat dari sisi keutamaan (virtue) tentang janji kesetiaan seorang warganegara kepada bangsanya. Bukan sekadar untung-rugi secara duniawi. Dengan demikian, kita tidak dapat membaca persoalan hak konstitusional itu dari sudut penalaran hukum (legal reasoning) semata, melainkan juga harus dilengkapi dengan penalaran moral (moral reasoning). Mengenai hal ini, ada cuplikan menarik yang kiranya cukup relevan, yang ahli kutip dari Anne Norton. Ia mengatakan: In this instance of the ascendancy of the rule of law over the rule of men, one sees the virtue of inconstancy. The constitution the people construct for themselves may be, indeed must be, not a promise of loyalty to a form of life already realized in the material world, but rather a promise of fidelity to an ideal nation. (Anne Norton, Transubstantiation: the Dialetic of Constitutional Authority, 55 UCLR, 458 (1988): 466) "Pada contoh supremasi hukum terhadap aturan manusia, orang melihat keutamaan dari ketidakabadian (kefanaan). Konstitusi yang dibangun oleh orang-orang untuk diri mereka sendiri, mungkin, memang seharusnya demikian, bukanlah janji kesetiaan pada bentuk kehidupan yang sudah diwujudkan dalam dunia materi, melainkan janji kesetiaan kepada bangsa yang ideal." Pemohon dalam perkara ini berkeyakinan bahwa kewenangan konstitusional KY dalam melakukan seleksi hakim ad hoc itu telah merugikan hak konstitusionalnya. Dengan perkataan lain, pemohon menuntut ia diperlakukan secara adil karena sebagai warga negara ia juga mempunyai hak konstitusional. Pemohon mendasarkan pada hak konstitusionalnya itu menurut Pasal 28D ayat (1) UUDNRI 1945. Pasal ini berbunyi sebagai berikut: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 135 Ada banyak konsep yang dilekatkan pada Pasal 28D ayat (1) UUDNRI 1945 tersebut, yang satu sama lain berada dalam kategori yang berbeda. Ada yang masuk ke dalam kategori nilai, tetapi ada yang masuk ke dalam kategori asas. Artinya, untuk memastikan apakah benar ada hak konstitusional pemohon yang dirugikan, semua nilai dan asas itu harus dibaca dalam satu nafas. Proposisi “kepastian hukum yang adil” dan “perlakuan yang sama di hadapan hukum” tidak akan mudah dicari tahu letak perbedaan maknanya, kecuali apabila kedua proposisi itu dibenturkan dengan suatu konteks tertentu. Perlakuan yang sama di hadapan hukum (lazim dikenal dengan asas: similia similibus), mensyaratkan persamaan perlakuan itu pada persamaan pola-pola kontekstualitasnya. Andaikan pola-pola konteksnya berbeda, justru dilarang untuk dipersamakan perlakuannya (treat like cases alike; different cases differently!). Hanya dengan cara demikian, kata Paul Scholten (Rechtsbeginselen, 1949), sebuah penyelesaian permasalahan hukum itu akan menunjukkan kewibawaannya (gezag). Sekarang perlu ditanyakan, apa konteks dari pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 13 huruf a UU KY ini? Konteks yang disajikan oleh pemohon adalah konteks pengusulan hakim ad hoc di Mahkamah Agung, namun pemohon menegaskan bahwa yang ia maksudkan di sini bukan terkait ke proses seleksi. Jika bukan proses seleksi, lalu apa konteksnya? Konteksnya, menurut pemohon adalah konteks kewenangan konstitusional KY [yang telah merugikan hak konstitusional pemohon]. Argumentasi demikian adalah kesesatan petitio principii, karena setelah dicermati, ternyata konteksnya tetap berujung pada permasalahan sistem seleksi. Hal ini dapat dicermati pada surat perbaikan permohonan yang diajukan oleh pemohon melalui suratnya ke Ketua MK RI tanggal 19 November 2020 (hlm. 17-19). Jika dilakukan analisis text-mining, dari tiga halaman surat perbaikan permohonan itu, kata kunci "seleksi" muncul tidak kurang dari delapan kali, yang menunjukkan memang hal itu merupakan isu sentral yang ingin diangkat oleh pemohon. Pemohon pun menegaskan bahwa sistem seleksi hakim ad hoc seharusnya cukup diserahkan ke Mahkamah Agung. Sistem seleksi demikian pernah dilakukan 136 oleh Mahkamah Agung, antara lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Seleksi Hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Bagi ahli, alasan pemohon sebenarnya jauh lebih menarik, sebagaimana dapat dianalisis dari pilihan kata-kata (diksi) yang digunakan. Kajian semiotika hukum mengajarkan bahwa pilihan kata dari suatu teks hukum tidak pernah netral, melainkan menyiratkan pandangan tertentu. Pada halaman 18 (huruf g) pada perbaikan permohonan dalam surat pemohon ke Ketua MK RI tanggal 19 November 2020 terdapat kutipan sebagai berikut: Sebagai tindak lanjut Pasal 13 ayat (2) UU Pengadilan Tipikor, dibuatlah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Seleksi Hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Hak ini, selain tidak melalui proses yang terlalu panjang, juga usulan dilakukan oleh panitia seleksi yang terdiri dari unsur MA dan masyarakat, termasuk ahli, dan akademisi, kemudian di nilai berdasarkan kebutuhan pihak user yaitu MA, sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama dan berbelit-belit hingga masuk ke seleksi di DPR, sebagai lembaga di luar kekuasaan kehakiman, hanya untuk memilih hakim ad hoc. (note: cetak tebal oleh ahli). Argumentasi dari pemohon ini menunjukkan ada yang harus dibedakan dalam seleksi hakim ad hoc di Mahkamah Agung. Sebab jika "hanya" untuk memilih hakim ad hoc, tidaklah perlu prosesnya terlalu panjang, yang usulannya dilakukan oleh panitia seleksi yang terdiri dari unsur Mahkamah Agung dan masyarakat, termasuk ahli, dan akademisi, kemudian dinilai berdasarkan kebutuhan pihak pengguna, dalam hal ini Mahkamah Agung. Pemohon ingin membandingkannya dengan proses sekarang ini yang membutuhkan waktu lama, berbelit-belit, hingga masuk ke seleksi di DPR sebagai lembaga di luar kekuasaan kehakiman, padahal "hanya" untuk memilih hakim ad hoc. Jika kita kembali ke asas similia similibus (treat like cases alike; different cases differently), maka benarkah konteks seleksi hakim ad hoc ini benar-benar memiliki pola yang harus dibedakan? Benarkah karena "hanya" hakim ad hoc, maka seleksinya tidak perlu "seketat" hakim agung? Benarkah tolok ukurnya adalah kebutuhan pengguna (pemohon menggunakan istilah "user") dan pengguna di sini 137 adalah Mahkamah Agung? Jawaban-jawaban kita atas pertanyaan ini sangat menentukan seberapa hak konstitusional pemohon benar-benar dirugikan atau paling tidak, dicederai akibat adanya ketentuan Pasal 13 huruf a UU KY. Bingkai kewenangan konstitusional KY, sebagaimana telah diutarakan di atas, adalah dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim. Alasan keberadaan (rasion d'etre) dari KY adalah karena kondisi kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim kita secara umum masih membutuhkan pengawasan yang lebih daripada pengawasan internal oleh Mahkamah Agung. Untuk itu, MPR pada tanggal 9 November 2001 telah menetapkan Perubahan Ketiga UUDNRI Tahun 1945, yang mengamanatkan berdirinya KY sebagai lembaga pengawas eksternal tersebut. Dengan kaca mata seperti ini kita paham bahwa hakim-hakim itu dipilih, diangkat, dan kemudian diawasi, karena mereka adalah profesi yang luhur dan bermartabat. Keluhuran dan kemartabatannya itu bergantung pada seberapa profesi ini mampu menunjukkannya kepada masyarakat pencari keadilan. Jadi, kalau mau dipakai istilah pengguna (pemohon: "user"), maka pengguna para hakim itu adalah masyarakat, bukan Mahkamah Agung. Dalam konteks seperti ini, tidak ada perbedaannya sama sekali, di mata masyarakat pencari keadilan, apakah hakim yang mengadili kasusnya itu seorang hakim agung atau hakim ad hoc di Mahkamah Agung. Mereka adalah penyandang profesi yang sama tingkat keluhuran dan kemartabatannya. Dengan alasan ini pula sangat tegas kita tidak dapat menolak bahwa argumentasi permohon untuk menyederhanakan proses seleksi dengan alasan yang dipilih "hanya" hakim ad hoc, sebagai alasan permohonan. Ahli memandang bahwa hak yang diklaim sebagai "hak konstitusional pemohon" untuk mengajukan permohonan dengan argumentasi seperti yang disebutkan di atas, menjadi tidak layak untuk diakui karena hak yang dinyatakan sebagai hak konstitusional pemohon tersebut tidak lagi punya "kesimbangan kepentingan" dengan kewenangan konstitusional KY. Kita membutuhkan dasar hak konstitusional yang lebih mendasar, yang tadi sempat ahli kutip, yakni sebagai "a promise of fidelity to an ideal nation". Di sisi lain, juga tidak ada argumentasi yang 138 telah menjustifikasi bahwa KY di dalam menjalankan kewenangannya itu telah melampaui batas kekuasaan publiknya. Ketidaklayakan itu berangkat pula dari catatan tambahan berikut ini: (1) sistem atau proses seleksi hakim ad hoc di Mahkamah Agung pada hakikatnya juga tidak langsung berkaitan dengan kepada siapa wewenang pengusulan pengangkatan itu diberikan. Artinya, tidak ada jaminan, jika nanti penyeleksian dilakukan hanya oleh Mahkamah Agung, maka seleksinya akan menjadi lebih sederhana; dan (2) tolok ukur keberhasilan suatu sistem atau proses seleksi hakim ad hoc di Mahkamah Agung tidak boleh diukur dari kesederhanaan prosedural, tetapi terlebih-lebih apakah sistem atau proses itu membuahkan hakim-hakim yang menjaga keluhuran, martabat, dan perilakunya sebagai penyandang profesi terhormat di mata masyarakat. Penutup Atas dasar paparan di atas, ahli berharap Majelis Hakim Konstitusi memberikan pertimbangan yang pada intinya menyatakan bahwa Pasal 13 huruf a UU KY tidak bertentangan dengan Pasal 24B ayat (1) UUDNRI 1945, dan juga tidak melanggar hak pemohon sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 28D ayat (1) UUDNRI 1945. Atas dasar pertimbangan itu, permohonan dari pemohon sudah seharusnya ditolak untuk sepenuhnya. 5. Dr. Benny Kabur Harman, S.H. PENDAHULUAN 1. Kedudukan Ahli dalam Proses Pembuatan UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial Pertama-tama ahli hendak menjelaskan posisi dan keterlibatan ahli sebagai pembentuk norma dalam UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial (selanjutnya disebut dengan UU KY (2011)), terutama Pasal 13 huruf a terkait penambahan nomenklatur hakim ad hoc di Mahkamah Agung yang seleksinya merupakan bagian dari kewenangan Komisi Yudisial RI (selanjutnya disebut dengan KY). Saat itu, pada periode 2009 – 2014, ahli merupakan Ketua 139 Komisi III DPR RI yang membidangi urusan Hukum, HAM, dan Keamanan. Ahli juga terlibat langsung secara intens dalam pembahasan UU KY (2011), baik dalam kapasitas sebagai pimpinan Komisi III DPR RI maupun dalam berbagai diskusi dan merumuskan poin kesepakatan di fraksi (Fraksi Partai Demokrat). Secara khusus, ahli berperan dalam mengintroduksi beberapa norma baru terkait tugas dan wewenang KY, di antaranya adalah kewenangan untuk melakukan penyadapan dengan permintaan kepada penegak hukum dan mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap perbuatan merendahkan keluhuran martabat hakim. Dalam jalannya pembahasan, ahli juga berkomunikasi secara erat dengan berbagai pihak terkait, dalam hal ini khususnya Pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Hukum dan HAM c.q. Direktur Jenderal Peraturan Perundanga-undangan dan KY sendiri. PEMBAHASAN 2. Substansi Kewenangan Komisi Yudisial untuk Melakukan Seleksi Hakim ad hoc di MA 2.1. Sumber kewenangan Komisi Yudisial Pembentuk Undang-Undang memastikan bahwa kewenangan KY untuk melakukan seleksi hakim ad hoc di MA bukan muncul dari perluasan frasa “hakim agung”, sebagaimana tertera dalam Pasal 24B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Kewenangan KY untuk melaksanakan seleksi hakim ad hoc di MA justru lahir dari frasa “wewenang lain” dalam pasal yang sama dalam UUD NRI Tahun 1945. Hal ini didasarkan pemikiran bahwa pembentuk undang-undang bisa menentukan ruang lingkup dari wewenang lain tersebut, selama tujuan yang dicapai adalah dalam rangka menjaga dan menegakkan keluhuran martabat hakim. Pada perkembangannya, Mahkamah Konstitusi mengukuhkan hal ini sebagai kebijakan hukum terbuka (open legal policy) dalam berbagai putusannya. Kewenangan Komisi Yudisial sebagaimana tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945 dalam Pasal 24B ayat (1) berbunyi: 140 Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Sebagaimana diketahui dalam Pasal 24B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 telah ditentukan bahwa Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Adanya frasa “mempunyai wewenang lain” itulah yang memungkinkan KY dapat melakukan tugas dan kewenangan lain yang ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ini melakukan seleksi hakim ad hoc Tipikor di MA sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 huruf a UU Nomor 18 Tahun 2011. Pasal 24B harus dibaca secara menyeluruh bahwa kewenangan mengusulkan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim bukanlah dua kewenangan yang terpisah dan tidak berkaitan. Akan tetapi, kewenangan mengusulkan hakim agung itu juga memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan wewenang lain. Kewenangan Komisi Yudisial melakukan seleksi hakim ad hoc di Mahkamah Agung tidak muncul dari perluasan makna dari frasa hakim agung dalam ayat tersebut. Kewenangan Komisi Yudisial melaksanakan seleksi hakim ad hoc justru muncul dari frasa “wewenang lain”. Pembentuk undang-undang bisa menentukan ruang lingkup dari wewenang lain tersebut, selama kondisi norma yang dicapai adalah dalam rangka menjaga dan menegakkan keluhuran martabat hakim. Kehadiran Komisi Yudisial dalam proses seleksi hakim ad hoc Tipikor di Mahkamah Agung ditentukan legalitasnya melalui UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, bukan kebijakan/peraturan yang dibuat oleh Komisi Yudisial. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 13 huruf a UU Nomor 18 Tahun 2011 yang berbunyi: “Komisi Yudisial mempunyai wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di MA kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan” 141 Selain itu kewenangan Komisi Yudisial dalam melaksanakan seleksi hakim ad hoc juga muncul dari ketentuan Pasal 25 UUD NRI Tahun 1945. Pasal 25 UUD 1945 berbunyi “Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang.” Ketentuan tersebut secara atributif memberikan kewenangan kepada pembentuk undang- undang dalam hal ini DPR dan Pemerintah untuk mengatur berbagai hal yang terkait dengan rekrutmen dan pemberhentian hakim. Baik frasa wewenang lain dalam Pasal 24B ayat (1) maupun seleksi hakim berdasarkan Pasal 25 sama- sama ditentukan oleh pembentuk undang-undang yang merupakan open legal policy. pembentuk undang undang memiliki kewenangan untuk mengatur bagaimana rekrutmen hakim termasuk hakim ad hoc didalamnya, dengan melihat kebutuhan di masyarakat dan tuntutan adanya kualitas, kapasitas dan profesionalitas hakim yang harus memiliki standar yang terukur dan pasti sebagaimana yang sudah dilakukan oleh Komisi Yudisial selama ini dalam melakukan proses seleksi terhadap calon hakim agung. Jika persoalannya kewenangan Komisi Yudisial tersebut tidak diatur secara tegas di dalam Pasal 24B UUD NRI Tahun 1945, bukan berarti ketentuan tersebut menjadi belenggu bagi pembentuk undang undang untuk mengaturnya. Cara pandang yang terlalu sempit dalam batas-batas tertentu justru akan dapat menimbulkan kemacetan atau kemandegan penyelenggaraan pemerintahan negara, pelayanan publik atau pun penegakan hukum di masyarakat karena harus menunggu adanya amandemen/perubahan terhadap UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, kewenangan KY dalam melaksanakan seleksi hakim ad hoc di MA juga lahir dari ketentuan Pasal 25 UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, baik turunan dari frasa “wewenang lain” dalam Pasal 24B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 maupun mekanisme seleksi hakim berdasarkan Pasal 25 UUD NRI Tahun 1945 adalah objek yang menjadi kebijakan yang dapat ditentukan oleh pembentuk undang-undang. 2.2. Posisi KY sebagai auxillary organ atau main organ Sepanjang pembacaan ahli, Panitia Perubahan UUD NRI Tahun 1945 tidak pernah menentukan semua lembaga negara secara hierarki (atas-bawah). 142 Semua lembaga negara yang tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945 dimaksudkan berdiri dan bekerja sesuai fungsinya secara sejajar. Dengan kata lain, tidak dikenal sama sekali ada organ yang utama dan ada yang pendukung. Apabila kita menggunakan pendekatan fungsi, maka dalam seleksi hakim agung, seleksi hakim ad hoc di MA, dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim, KY adalah main organ. Sementara itu, dalam fungsi memeriksa dan mengadili perkara, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi adalah main organ sedangkan KY adalah auxiliary organ. Dengan demikian, perdebatan mengenai main organ dan auxiliary organ sebenarnya sudah selesai dan menjadi tidak relevan dalam perkara a quo. 2.3. Alasan utama dibentuknya hakim ad hoc di Mahkamah Agung Saat awal pembahasan, memang terjadi perdebatan mengenai konsep hakim ad hoc. Ada satu pandangan yang mengusulkan hakim ad hoc adalah mereka yang mempunyai keahlian khusus yang diminta untuk memeriksa dan memutus perkara hanya jika ada kebutuhan akan keahlian mereka. Status mereka pun “tidak menetap” di MA melainkan hanya berupa daftar hakim (pool of judges). Namun, muncul kekhawatiran, apabila model ini yang digunakan, maka ada potensi orang-orang yang bisa jadi “dititipkan” untuk melancarkan kepentingan tertentu. Dengan kata lain, ada potensi ancaman terhadap independensi peradilan. Di sisi yang lain, ada yang mengusulkan bahwa hakim ad hoc adalah sebagaimana yang dikenal hari ini. Hakim ad hoc tetap didasarkan pada keahlian spesifik dari hakim. Statusnya diberikan dengan sistem masa jabatan (periodisasi). Begitu juga kesimpulan akhirnya, hakim ad hoc di MA adalah mereka yang menangani semua perkara tindak pidana korupsi yang masuk ditingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali. Dengan demikian, kedudukannya dipersamakan dengan hakim agung. Baik hakim ad hoc maupun hakim non- ad hoc adalah sama-sama hakim di Mahkamah Agung (MA). Untuk itu, mekanisme seleksinya pun harus dipersamakan, terlebih ada pertimbangan menjaga independensi dalam mekanisme seleksi hakim sehingga model demikian yang 143 diambil. Dengan demikian pula, kewenangan KY dalam melakukan seleksi sudah ada dalam pikiran pembentuk undang-undang. Namun, perlu digarisbawahi bahwa pembahasan model hakim ad hoc ini tidak terjadi di perubahan UU KY melainkan di pembentukan UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut dengan UU Pengadilan TIPIKOR). Lalu, kurang lebih dua tahun kemudian, saat pembahasan perubahan UU KY, maka apa yang dibahas dan disepakati pada saat pembentukan UU Pengadilan TIPIKOR, secara otomatis tidak menjadi pembahasan yang membutuhkan waktu lama karena pembahasan dan kesepakatannya sudah terjadi dua tahun sebelumnya: untuk menjaga independensi dari hakim ad hoc di MA, maka seleksinya harus dipersamakan dengan hakim agung dan diselenggarakan oleh KY. Dalam konteks teknis yudisial, yaitu ketika secara substantif menjalankan fungsi peradilan memeriksa, mengadili dan memutus perkara, hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung adalah sama. Mereka sama-sama membentuk majelis hakim, dan menghasilkan putusan yang sama. Perbedaan hakim ad hoc tipikor di MA dari hakim agung hanya pada ranah administratif, bukan substantif, sebagaimana direfleksikan pada Pasal 1 angka 5 UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1 angka 1 UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor, juga pada Pasal 13 huruf a UU 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial. Dengan demikian maka hakim ad hoc tipikor di MA adalah hakim pada Mahkamah Agung seperti yang dimaksud oleh Pasal 1 angka 5 UU Nomor 48 Tahun 2009. Di samping itu, sesuai dengan tugasnya, di mana Pengadilan Tipikor menurut Pasal 2 UU Nomor 46 Tahun 2009 berada di lingkungan peradilan umum, maka definisi hakim pada Pasal 1 angka 5 UU Nomor 48 Tahun 2009, yaitu antara lain “berada dalam lingkungan peradilan umum” menjadi makin sejalan dengan pengertian hakim ad hoc tipikor di Mahkamah Agung. Kesamaan antara hakim ad hoc dan hakim secara spesifik dalam perkara Tipikor, komposisi majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tipikor juga diatur dalam Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 46 Tahun 2009, 144 Pasal 50 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 53 (1) UU Nomor 48 Tahun 2009. Dengan demikian, selain mengemban status dan fungsi sebagai hakim, bertugas di Mahkamah Agung, memeriksa, mengadili dan memutus perkara tipikor yang ada di lingkungan peradilan umum, melalui majelis yang dibentuk bersama-sama, hakim ad hoc tipikor di Mahkamah Agung dan hakim agung juga harus sama-sama menandatangani dan bertanggungjawab atas penetapan atau putusan di tingkat kasasi atau PK yang dibuatnya. Hakim ad hoc tipikor di Mahkamah Agung berdasarkan UU Nomor 46 Tahun 2009 dan UU Nomor 48 Tahun 2009 secara teknis yudisial mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sama dengan para hakim agung, yaitu membentuk majelis, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tipikor, serta menandatangani dan bertanggungjawab terhadap penetapan atau putusan di tingkat kasasi maupun PK yang dibuatnya. Perbedaan antara keduanya hanyalah mengenai soal administratif, yaitu seputar tunjangan serta masa jabatan. Sejak awal, pembentuk undang-undang tidak bermaksud membedakan fungsi dan kedudukan hakim agung dan hakim ad hoc di MA dalam memeriksa dan memutus perkara. Mereka melakukan fungsi secara bersama dan setara sebagai satu majelis dan putusannya pun bulat, yaitu putusan pengadilan. Kalaupun ada perbedaan antara keduanya, maka hal itu adalah terkait status administrasi, masa jabatan, dan kekhususan perkara yang diperiksa dan diputus. Dengan demikian, apabila terjadi pembedaan terhadap keduanya, terutama dalam konteks seleksi, maka tindakan ini diskriminatif dan akan berdampak pada independensi hakim. 2.4. Mekanisme seleksi yang sama pada fungsi yang sama Oleh karena desain hakim ad hoc di MA adalah memeriksa dan memutus perkara yang berfungsi sama dengan hakim agung, maka konsekuensi logisnya adalah mekanisme seleksinya pun harus sama. Dengan demikian, peran KY menjadi konstitusional dan tidak terelakkan untuk memastikan seleksi hakim agung maupun hakim ad hoc berjalan dengan transparan dan akuntabel. Inilah yang menjadi dasar mengapa dalam proses perubahan UU KY, pembentuk 145 undang-undang memberi KY kewenangan untuk menyeleksi hakim ad hoc di Mahkamah Agung dan hakim agung bahkan dalam satu norma (baca: satu nafas), yaitu dalam Pasal 13 huruf a UU 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial. Konsekuensi ini sama sekali tidak menghilangkan peran MA karena sebagaimana seleksi terhadap hakim agung, permintaan dilaksanakannya seleksi berdasarkan kebutuhan terhadap hakim agung dan hakim ad hoc di MA tetap berasal dari MA sendiri. KY kemudian harus membuat standar dan mekanisme yang sama untuk seleksi hakim agung maupun seleksi hakim ad hoc di MA. Pada akhirnya, sebagai perwujudan checks and balances, DPR memberi persetujuan atas usulan calon hakim agung maupun hakim ad hoc di MA dari calon yang diajukan oleh KY. Untuk mendapatkan hakim yang baik, proses seleksi harus dijalankan secara hati-hati dan cermat, selain juga partisipatif dan transparan. Tidak selalu terjadi, tetapi dalam perkara ini, jelas upaya untuk menyederhanakan proses dengan menyerahkan seleksi hakim ad hoc kepada MA berarti sama dengan mengorbankan kualitas. Hal yang seharusnya dapat kita hindari yaitu dengan tidak menerima argumentasi pemohon a quo, yang pada intinya berkeberatan atas proses konstitusional yang sudah dijalankan KY selama ini. Membedakan sistem rekrutmen hakim ad hoc tipikor di Mahkamah Agung dari rekruitmen hakim agung yang pada dasarnya mempunyai tugas dan tanggungjawab yang sama, agar dijalankan sepenuhnya oleh Mahkamah Agung, dan tidak lagi oleh Komisi Yudisial, selain bertentangan dengan prinsip keadilan, juga berpotensi membahayakan independensi hakim yang bersangkutan Bahwa rekrutmen hakim oleh lembaga yang independen seperti yang dilakukan oleh Komisi Yudisial, adalah sistem rekrutmen yang ideal. Dengan demikian Pasal 13 huruf a UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, justru merefleksikan konsep dan sistem rekrutmen hakim yang ideal berdasarkan standar-standar terukur yang bersifat objektif serta dilakukan secara tranparan dan akuntabel dengan turut serta melibatkan masyarakat dalam proses seleksi hakim ad hoc dan hakim agung. Dengan proses seleksi yang dilakukan oleh 146 Komisi Yudisial akan mendorong dan menjamin terwujudnya tujuan dari konstitusi untuk mewujudkan independensi dan imparsialitas hakim. PENUTUP Rangkaian pengujian terhadap undang-undang yang berkaitan dengan KY telah terjadi berkali-kali. Setidaknya, ahli mencatat telah terjadi 8 kali pengujian, baik kepada MK maupun MA. Secara objektif, kita dapat mengkritisi bahwa tidak semua hasil putusannya memiliki konten yang mengedepankan nilai-nilai akuntabilitas maupun independensi peradilan. Oleh karena itu, ahli hendak mengajak kembali dan mengingatkan bahwa Mahkamah untuk menganut konsep living constitution yang juga berarti keterikatan mahkamah pada beberapa putusan sebelumnya tetap harus disesuaikan dengan konteks dan konten yang terjadi pada suatu masa, kondisi, serta waktu tertentu. Bahkan, dalam beberapa perkara yang menyangkut norma yang sama, putusan Mahkamah sangat mungkin berbeda-beda, seperti pertama, perkara Pemilu Pilpres dan Pileg (Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013) dan (Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019). Kedua, syarat terpidana menjadi kepala daerah (Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009) (Putusan Nomor 42/PUU-VIII/2015), dan (Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019). Ketiga, usia layak menikah bagi perempuan (Putusan Nomor 74/PUU-XII/2014) dan (Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017). Oleh karena itu, melalui momen pengujian dan dalam perkara a quo, Ahli mengharapkan Mahkamah mampu menciptakan sebuah preseden yang baik dan layak ditiru terutama bagi kami para pembentuk norma undang-undang ke depan. Ahli percaya Mahkamah dapat memutus dengan adil bahwa kewenangan Komisi Yudisial untuk melakukan seleksi calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung adalah konstitusional dan permohonan pengujian ini sudah seharusnya ditolak untuk sepenuhnya. [2.7] Menimbang bahwa Pihak Terkait Komisi Yudisial telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya masih dalam pendiriannya. [2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara 147 persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250, selanjutnya disebut UU 18/2011) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang 148 terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya anggapan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 149 d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon, pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah sepanjang frasa “dan hakim ad hoc” dalam Pasal 13 huruf a UU 18/2011 yang rumusannya adalah sebagai berikut: “Komisi Yudisial mempunyai wewenang: a. mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan; b. ......” 2. Bahwa Pemohon, Burhanudin, dalam kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia, menganggap hak konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 24B ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, potensial dirugikan oleh berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dengan penjelasan yang pada pokoknya sebagai berikut: a. Pemohon, sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang merasa hak konstitusionalnya yang djamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah dirugikan oleh karena diberlakukan frasa “dan hakim ad hoc” pada ketentuan Pasal 13 huruf a UU 18/2011; b. Pemohon pernah mengikuti seleksi calon hakim ad hoc Tipikor di Mahkamah Agung pada tahun 2016, namun terlepas dari lulus atau tidak lulusnya Pemohon dalam seleksi tersebut, hal ini bukanlah menjadi alasan utama Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo. Oleh karenanya, Pemohon tidak mempersoalkan sistem seleksi hakim ad hoc, melainkan kepada kewenangan Komisi Yudisial dalam melakukan seleksi hakim ad hoc di Mahkamah Agung; 150 c. Pemohon merasa hak mendapatkan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil telah dilanggar oleh karena ketentuan pada Pasal 13 huruf a UU 18/2011 telah dimaknai secara expressis verbis oleh pembentuk undang-undang dengan memasukan frasa “dan hakim ad hoc”. Artinya, menurut Pemohon, Komisi Yudisial bukan merupakan lembaga yang berwenang melakukan seleksi hakim ad hoc sebagaimana termaktub pada Pasal 24B ayat (1) UUD 1945; Bahwa penjelasan Pemohon dalam menerangkan kedudukan hukumnya berkenaan dengan frasa “dan hakim ad hoc” dalam Pasal 13 huruf a UU 18/2011, walaupun diuraikan secara singkat namun Mahkamah dapat memahaminya. Dalam hal ini, Pemohon menyatakan diri sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang potensial dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 13 huruf a UU 18/2011. Pemohon juga telah dapat menjelaskan adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara anggapan kerugian konstitusional yang bersifat potensial yang akan dialami dengan berlakunya norma pasal yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil permohonan Pemohon perihal pertentangan frasa “dan hakim ad hoc” dalam norma Pasal 13 huruf a UU 18/2011 dengan Pasal 24B ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo, Mahkamah berpendapat, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 13 huruf a UU 18/2011, Pemohon mengemukakan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: 151 a. Bahwa menurut Pemohon, pelaksana kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 adalah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi (main organ), selanjutnya dalam rangka menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman yang merdeka dibentuklah Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 24B sebagai organ penunjang kekuasaan kehakiman (auxiliary organ). Artinya, di luar Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, tidak ada lagi lembaga negara lainnya yang memiliki kedudukan dan kewenangan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman; b. Bahwa menurut Pemohon, kewenangan konstitusional Komisi Yudisial dalam ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, jika dicermati dan dikaji secara mendalam tentang kewenangan dalam mengusulkan calon hakim agung, maka kewenangan yang bersifat atributif ini adalah bersifat limitatif dan jelas tidak dapat ditafsirkan selain arti “hakim agung”; c. Bahwa menurut Pemohon, apabila menggunakan penafsiran original intent bahwa para perumus dalam PAH I MPR tentang kekuasaan kehakiman, tidak menempatkan Komisi Yudisial menyeleksi hakim lainnya kecuali hakim agung; d. Bahwa menurut Pemohon, kewenangan Komisi Yudisial khususnya “wewenang lain” dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006 tanggal 23 Agustus 2006 dan Putusan Nomor 43/PUU-XIII/2015 tanggal 7 Oktober 2015 yang pada pokoknya kewenangan Komisi Yudisial merupakan kewenangan yang limitatif dan hanyalah semata-mata berkaitan dengan menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim, dan bukan kewenangan untuk menyeleksi hakim selain hakim agung sebagaimana termaktub dalam Pasal 24B UUD 1945; e. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan frasa “dan hakim ad hoc” dalam Pasal 13 huruf a UU 18/2011 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 152 [3.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11 dan keterangan tertulis ahli atas nama Dr. Ibnu Sina Chandranegara, S.H., M.H., yang didengar keterangannya dalam persidangan pada 16 Agustus 2021 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara). [3.9] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah menyampaikan keterangan yang didengarkan dalam persidangan pada 16 Agustus 2021 dan juga menyerahkan keterangan tertulisnya pada 16 Agustus 2021 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara). [3.10] Menimbang bahwa Presiden telah menyampaikan keterangan yang didengarkan dalam persidangan pada 16 Juni 2021 dan juga menyerahkan keterangan tertulisnya pada 18 Juni 2021 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara). [3.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Mahkamah Agung telah ditetapkan oleh Mahkamah sebagai Pihak Terkait. Selanjutnya Pihak Terkait memberikan keterangan tertulis pada 16 Juni 2021 yang dibacakan dalam persidangan pada 16 Juni 2021 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara). [3.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Komisi Yudisial telah ditetapkan oleh Mahkamah sebagai Pihak Terkait. Selanjutnya Pihak Terkait memberikan keterangan tertulis yang dibacakan dalam persidangan Mahkamah tanggal 16 Juni 2021, yang dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 2 Juni 2021 dan diperbaiki pada 15 Juni 2021, serta kemudian menyampaikan tambahan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 13 Agustus 2021, Selain mengajukan dokumen pendukung keterangannya, Pihak Terkait Komisi Yudisial juga mengajukan 2 (dua) ahli yakni Dr. Maruarar Siahaan, S.H., dan Dr. Zainal Arifin Muchtar, S.H., LL.M., 153 yang keterangan tertulisnya diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada 30 Agustus 2021 dan yang menyampaikan keterangan lisan di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah pada 1 September 2021 dan Pihak Terkait Komisi Yudisial kembali mengajukan 3 (tiga) ahli yakni Prof. Dr. Ni’matul Huda, S.H., M.Hum., dan Dr. Shidarta yang keterangan tertulisnya diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah tanggal 17 September 2021, dan yang menyampaikan keterangan lisan di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah pada 21 September 2021, serta menyerahkan kesimpulan tertulis Pihak Terkait pada 29 Oktober 2021 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara). Sementara itu, Pihak Terkait Komisi Yudisial juga mengajukan ahli Dr. Benny K Harman, S.H., M.H. yang keterangannya didengar pada 21 Oktober 2021, namun karena Dr. Benny K Harman, S.H., M.H. adalah Anggota DPR Komisi III, terlebih lagi yang bersangkutan merupakan salah seorang kuasa dari Pemberi Keterangan (DPR) sebagaimana Surat Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 57/PIMP/V/2020-2021, sehingga Mahkamah tidak mempertimbangkan keterangannya sebagai ahli. [3.13] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, keterangan DPR, keterangan Presiden, keterangan ahli Pemohon, keterangan ahli Pihak Terkait Komisi Yudisial, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon, kesimpulan tertulis Pihak Terkait Komisi Yudisial sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, masalah konstitusional yang harus dijawab Mahkamah adalah apakah penambahan frasa “dan hakim ad hoc” dalam norma Pasal 13 huruf a UU 18/2011 bertentangan dengan UUD 1945. Persoalan tersebut menjadi sangat relevan dikemukakan karena telah dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial. Dalam batas penalaran yang wajar, selain untuk menjawab kebutuhan perkembangan hukum masyarakat, perubahan tersebut juga mempunyai desain baru politik hukum eksistensi Komisi Yudisial dalam desain besar kekuasaan kehakiman Indonesia. Tidak hanya pengaturan dalam undang-undang, sejak awal pembentukannya, Mahkamah Konstitusi pernah memutus permohonan pengujian Undang-Undang 154 Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (UU 22/2004), yaitu: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, bertanggal 23 Agustus 2006; dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015, bertanggal 7 Oktober 2015 yang berkelindan dengan kewenangan Komisi Yudisial. [3.14] Menimbang bahwa dalam perkembangannya, sejumlah ketentuan dalam UU 22/2004 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Ketentuan yang dinyatakan inkonstitusional tersebut, yaitu: Pasal 1 angka 5 sepanjang frasa “hakim Mahkamah Konstitusi”, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 ayat (1) huruf e, Pasal 22 ayat (5), Pasal 23 ayat (2), Pasal 23 ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 24 ayat (1), sepanjang frasa “dan/atau Mahkamah Konstitusi”; Pasal 25 ayat (3), sepanjang frasa “dan/atau Mahkamah Konstitusi”; dan Pasal 25 ayat (4) sepanjang frasa “dan/atau Mahkamah Konstitusi”. [3.15] Menimbang bahwa salah satu pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 yang terkait dengan permohonan a quo adalah: “Menimbang bahwa dengan uraian dan alasan di atas maka Pasal 24B aya (1) UUD 1945 tersebut sepanjang mengenai “kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim” di satu pihak tidak tepat diartikan hanya sebagai pengawasan etik eksternal saja, dan di pihak lain juga tidak tepat diartikan terpisah dari konteks Pasal 24A ayat (3) untuk mewujudkan hakim agung –dan hakim-hakim pada peradilan di bawah MA– yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Dengan kata lain, yang dimaksud “kewenangan lain” dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 terkait erat dengan kewenangan utama KY untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung” Setelah membaca secara saksama pertimbangan hukum tersebut, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 menyatakan bahwa Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 sepanjang mengenai “kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim” hanya dimaknai sebagai pengawasan etik eksternal yang terpisah dari konteks Pasal 24A ayat (3) UUD 1945 untuk mewujudkan hakim agung –dan hakim-hakim pada peradilan di 155 bawah MA– yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Selain penegasan itu, frasa “kewenangan lain” dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 dinilai Mahkamah Konstitusi tetap terkait erat dengan kewenangan utama Komisi Yudisial untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung. Artinya, penegasan perihal frasa “kewenangan lain” tersebut bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan konstitusi sepanjang tetap memiliki kaitan dengan pengangkatan hakim agung. [3.16] Menimbang bahwa setelah UU 22/2004 diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (UU 18/2011), pembentuk undang-undang melakukan perubahan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006. Dalam hal ini, sekalipun sebagian dari pelaksanaan wewenang Komisi Yudisial sebagaimana diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 21 UU 22/2004 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan mengikat (inkonstitusional), sementara itu berkenaan dengan kewenangan Komisi Yudisial sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU 22/2004 belum pernah diajukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi. Dalam perkembangan berikutnya, wewenang tersebut lebih didetailkan pembentuk undang-undang dalam UU 18/2011. Dalam hal ini, ketentuan Pasal 13 UU 18/2011 menyatakan Komisi Yudisial mempunyai wewenang: a. mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan; b. menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim; c. menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan d. menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim. [3.17] Menimbang bahwa sebagaimana dikemukakan di atas, sebelum permohonan yang diajukan Pemohon a quo, terhadap wewenang Komisi Yudisial sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU 18/2011 belum pernah dilakukan pengujian konstitusionalitasnya. Namun demikian, Mahkamah telah pernah memutus 156 Permohonan Nomor 43/PUU-XIII/2015 yang berkelindan dengan wewenang Komisi Yudisial tersebut. Dalam hal ini, paling tidak, kelindan tersebut dapat ditelusuri dari pertimbangan hukum yang termaktub dalam Paragraf [3.9] dan Paragraf [3.10] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015 yang menyatakan: “[3.9] Menimbang bahwa frasa “wewenang lain” dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 adalah semata dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim, tidak dapat diperluas dengan tafsiran lain. UUD 1945 tidak memberi kewenangan kepada pembuat undang-undang untuk memperluas kewenangan KY; [3.10] Menimbang bahwa meskipun dalam Pasal 24 UUD 1945 tidak menyebutkan secara tersurat mengenai kewenangan Mahkamah Agung dalam proses seleksi dan pengangkatan calon hakim dari lingkungan peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara, akan tetapi dalam ayat (2) dari Pasal 24 telah secara tegas menyatakan ketiga Undang-Undang yang diajukan Pemohon dalam perkara a quo berada dalam lingkungan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung lagipula dihubungkan dengan sistem peradilan “satu atap”, menurut Mahkamah, seleksi dan pengangkatan calon hakim pengadilan tingkat pertama menjadi kewenangan Mahkamah Agung” Setelah membaca secara saksama pertimbangan hukum tersebut, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015 memang menyatakan frasa “wewenang lain” dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 adalah semata dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim, tidak dapat diperluas dengan tafsiran lain. Namun, apabila diletakkan dalam konteks substansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015, pertimbangan hukum tersebut lebih dimaksudkan ihwal keterlibatan Komisi Yudisial dalam proses seleksi calon hakim di lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung, terutama seleksi calon hakim pada pengadilan tingkat pertama. Artinya, pertimbangan hukum dimaksud hanyalah membatasi kewenangan Komisi Yudisial dalam proses seleksi calon hakim pada pengadilan tingkat pertama dan bukan dalam seleksi calon hakim agung. [3.18] Menimbang bahwa sebagaimana dikemukakan pada bagian terdahulu, salah satu alasan perubahan UU 22/2004 menjadi UU 18/2011 adalah pembentuk undang-undang memiliki desain politik hukum terhadap Komisi Yudisial. Salah satu 157 politik hukum tersebut dapat dilacak dalam konsiderans “Menimbang” huruf b UU 18/2011 yang menyatakan: Komisi Yudisial mempunyai peranan penting dalam usaha mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pengusulan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim demi tegaknya hukum dan keadilan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Wujud konkret politik hukum dimaksud dapat dilacak, antara lain termaktub dalam Pasal 1 angka 5 UU 18/2011 yang menyatakan, “hakim adalah hakim dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan”. Dalam batas penalaran yang wajar, salah satu arah politik hukum dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 UU 18/2011 dimaksudkan tidak membedakan antara hakim dan hakim ad hoc. Karena tidak membedakannya, khusus pengangkatan hakim agung, Pasal 13 huruf a UU 18/2011 secara eksplisit mengatur, “Komisi Yudisial mempunyai wewenang: a. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan”. [3.19] Menimbang bahwa dengan adanya politik hukum pembentuk undang- undang yang tidak membedakan antara hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung sepanjang berkaitan dengan wewenang perekrutan. Hal demikian dapat ditempatkan sebagai kebijakan hukum pembentuk undang-undang untuk memenuhi kebutuhan hukum di tengah masyarakat dalam rangka memberikan perlindungan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil. Oleh karena itu, wewenang perekrutan hakim ad hoc pada Mahkamah Agung berkaitan erat dengan upaya menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim demi tegaknya hukum dan keadilan. Sebab, dengan adanya hakim ad hoc pada Mahkamah Agung diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas putusan di Mahkamah Agung melalui keahlian khusus yang dimiliki hakim ad hoc. Terlebih lagi, dengan melacak tugas, fungsi, dan tanggung jawab terhadap perkara, tidak terdapat perbedaan antara hakim agung dengan hakim 158 agung ad hoc di Mahkamah Agung. Oleh karena itu, apabila diletakkan dalam kerangka Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, yaitu dalam mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka serta guna menegakkan hukum dan keadilan dalam masyarakat sebagaimana makna hakiki Pasal 24A UUD 1945, hakim agung sebagai jabatan tertinggi pemegang kekuasaan kehakiman di lingkungan Mahkamah Agung, keperluan terhadap proses yang independen dan imparsial menjadi sebuah keniscayaan, termasuk dalam hal ini proses seleksi hakim ad hoc di Mahkamah Agung. Secara universal, pentingnya independensi dan imparsialitas hakim guna terwujudnya kemerdekaan kekuasaan kehakiman antara lain, dapat dilacak dalam Angka 2 dan Angka 10 Basic Principles on the Independence of the Judiciary yang disahkan dengan Resolusi PBB Nomor 40/32, pada 29 November 1985; dan Resolusi PBB Nomor 40/146, pada 13 Desember 1985, yang menegaskan: 2. The judiciary shall decide matters before them impartially, on the basis of facts and in accordance with the law, without any restrictions, improper influences, inducements, pressures, threats or interferences, direct or indirect, from any quarter or for any reason. 10. Persons selected for judicial office shall be individuals of integrity and ability with appropriate training or qualifications in law. Any method of judicial selection shall safeguard against judicial appointments for improper motives. In the selection of judges, there shall be no discrimination against a person on the grounds of race, colour, sex, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or status, except that a requirement, that a candidate for judicial office must be a national of the country concerned, shall not be considered discriminatory.” Merujuk pertimbangan tersebut, telah jelas betapa mendasar diperlukannya perisai untuk menegakkan independensi dan imparsialitas hakim guna mewujudkan kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Dalam konteks itu, seleksi hakim ad hoc di Mahkamah Agung oleh Komisi Yudisial, harus dilaksanakan secara profesional dan objektif. Menurut Mahkamah, sampai sejauh ini proses seleksi yang menjadi kewenangan Komisi Yudisial dalam menyeleksi hakim ad hoc di Mahkamah Agung masih diperlukan dan sepanjang ada permintaan dari Mahkamah Agung. [3.20] Menimbang bahwa secara konstitusional, UUD 1945 telah menentukan desain pengisian hakim agung sebagai jabatan/posisi hakim tertinggi di lingkungan 159 Mahkamah Agung dilakukan oleh Komisi Yudisial. Dengan merujuk politik hukum pembentukan UU 18/2011, terutama dengan memosisikan hakim ad hoc merupakan hakim di Mahkamah Agung, maka proses seleksi hakim ad hoc yang dilakukan Komisi Yudisial masih dapat dibenarkan sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Selain itu, proses seleksi yang dilakukan oleh sebuah lembaga independen yang didesain oleh konstitusi tidaklah bertentangan dengan hak pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. [3.21] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah dalil-dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 160 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Wahiduddin Adams, dan Daniel Yusmic P. Foekh masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal delapan, bulan November, tahun dua ribu dua puluh satu, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh empat, bulan November, tahun dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pukul 10.41 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Wahiduddin Adams, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, Pihak Terkait Komisi Yudisial atau yang mewakilinya, serta tanpa dihadiri Mahkamah Agung atau yang mewakilinya. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Saldi Isra 161 ttd. Suhartoyo ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Arief Hidayat ttd. Wahiduddin Adams ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Daniel Yusmic P. Foekh PANITERA PENGGANTI, ttd. I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa