PUU Tahun 2016

92/PUU-XIV/2016

Permohonan Pengujian Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945

Pemohon: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang diwakili oleh Juri Ardiantoro, M.Si., Ph.D sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Tanggal Registrasi: 2016-10-04

Tanggal Putusan: 2017-07-10

UU Diuji: UU 10/2016, UU 1/2015, UU 1/2014

Majelis Hakim: ["Anwar Usman (K)", "Aswanto (PP)", "Wahiduddin Adams (A)", "Fadzlun Budi SN (PP)"]

Amar Putusan: Mengadili, 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan [[Pasal 9 huruf a]] [[Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016]] tentang Perubahan Kedua Atas [[Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015]] tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti [[Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014]] tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sepanjang frasa “...yang keputusannya bersifat mengikat” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya; 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. ## Constitutional Analysis ### Pengujian Konstitusionalitas Pengujian [[UU No. 10 Tahun 2016]] tentang Perubahan Kedua Atas [[Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015]] tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti [[Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014]] tentang Pemilihan Gubernur diuji terhadap [[UUD 1945]]. ### Pasal yang Diuji - [[Pasal 24 ayat (2)]] - [[Pasal 24]] - [[Pasal 10 ayat (1) huruf a]] - [[Pasal 29 ayat (1) huruf a]] - [[Pasal 9 ayat (1)]] ### Dasar Pengujian Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan yang diuji bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional dalam [[UUD 1945]]. ### Putusan Status: **Dikabulkan Sebagian**

Teks Putusan

# Putusan [[92/PUU-XIV/2016]] - Pengujian Undang-Undang ## Metadata - **Nomor Perkara**: [[92/PUU-XIV/2016]] - **Tahun**: 2016 - **Jenis Perkara**: Pengujian Undang-Undang - **Status**: Dikabulkan - **Tanggal Putusan**: 2016 - **File**: Lihat dokumen asli ## Perihal Pengujian [[UU No. 10 Tahun 2016]] tentang Perubahan Kedua Atas [[Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015]] tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti [[Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014]] tentang Pemilihan Gubernur ## Timeline - **2005-05-31**: Putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum - **2007-09-20**: Putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum - **2012-04-05**: Putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum - **2015-04-02**: Sidang mendengarkan keterangan Pemerintah - **2015-04-04**: Sidang mendengarkan keterangan Pemerintah - **2015-04-07**: Sidang mendengarkan keterangan Pemerintah - **2015-04-23**: Sidang mendengarkan keterangan Pemerintah - **2016-07-19**: Putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum - **2016-08-05**: Putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum - **2016-08-08**: Sidang mendengarkan keterangan Pemerintah - **2016-09-09**: Sidang mendengarkan keterangan DPR - **2016-09-11**: Sidang mendengarkan keterangan Pemerintah - **2016-09-15**: Sidang mendengarkan keterangan Pemerintah - **2016-09-22**: Permohonan didaftarkan di Kepaniteraan MK - **2016-09-26**: Permohonan didaftarkan di Kepaniteraan MK - **2016-10-04**: Permohonan didaftarkan di Kepaniteraan MK - **2016-10-24**: Permohonan didaftarkan di Kepaniteraan MK - **2016-11-28**: Sidang mendengarkan keterangan ahli - **2017-07-10**: Putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum ## Legal Analysis ### Constitutional Issues 1. **[[Judicial review]]** warga negara ### Court Reasoning 1. **[[Mahkamah Konstitusi]] dalam pengujian undang-undang. ## Dampak Putusan ### Status Putusan Putusan ini memiliki status **Dikabulkan Sebagian**. ## Related Cases ### Perkara yang Dirujuk - [[003/PUU-I/2003]] - [[006/PUU-III/2005]] - [[101/PUU-XIII/2015]] - [[11/PUU-V/2007]] - [[11/PUU-VIII/2010]] - [[25/PUU-XII/2014]] - [[27/PUU-VII/2009]] - [[81/PUU-IX/2011]] ### Perkara yang Merujuk - [[40/PUU-XV/2017]] - [[71/PUU-XIV/2016]] ## Amar Putusan Mengadili, 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan [[Pasal 9 huruf a]] [[Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016]] tentang Perubahan Kedua Atas [[Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015]] tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti [[Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014]] tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sepanjang frasa “...yang keputusannya bersifat mengikat” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya; 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. ## Constitutional Analysis ### Pengujian Konstitusionalitas Pengujian [[UU No. 10 Tahun 2016]] tentang Perubahan Kedua Atas [[Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015]] tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti [[Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014]] tentang Pemilihan Gubernur diuji terhadap [[UUD 1945]]. ### Pasal yang Diuji - [[Pasal 24 ayat (2)]] - [[Pasal 24]] - [[Pasal 10 ayat (1) huruf a]] - [[Pasal 29 ayat (1) huruf a]] - [[Pasal 9 ayat (1)]] ### Dasar Pengujian Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan yang diuji bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional dalam [[UUD 1945]]. ### Putusan Status: **Dikabulkan Sebagian**