92/PUU-XIII/2015

PUTUSAN Nomor 92/PUU-XIII/2015 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh: Nama : Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK). Yang diwakili oleh Victor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., sebagai Ketua Umum, Achmad Saifudin Firdaus, S.H., sebagai Sekretaris Jenderal, Kurniawan S.H., sebagai Ketua Bidang Kajian Strategis dan Kebijakan Publik, Okta Heriawan S.H., sebagai Ketua Bidang Hukum, Syaugi Pratama S.H., sebagai Ketua Bidang Advokasi, Bayu Segara S.H., sebagai Ketua Bidang Pelatihan dan Pengembangan, dan Sodikin, S.H., sebagai Anggota Divisi Hukum. Alamat : Jalan Raya Jatiwaringin, Perumahan Permata Waringin Nomor 01, RT.003/002 Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede – Kota Bekasi, 17411 Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; SALINAN Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 2 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 9 Juli 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 9 Juli 2015 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 190/PAN.MK/2015 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 92/PUU-XIII/2015 pada tanggal 31 Juli 2015, yang diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 28 Agustus 2015, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Keempat UUD 1945 menyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Keempat UUD 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”. 3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD NRI Tahun 1945”; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 3 4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang. 5. Bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung [sic!] adalah ketentuan hukum yang sejak dikeluarkan telah berlaku dan mengikat seluruh warga negara termasuk di dalamnya adalah Pemohon; 6. Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of constitution). Apabila terdapat UU yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (inconstitutional), maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan UU tersebut secara menyeluruh ataupun per pasalnya; 7. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal- pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum. Sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada MK; 8. Bahwa melalui permohonan ini, Pemohon mengajukan pengujian Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung [sic!] terhadap UUD 1945; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 4 9. Bahwa berkenaan dengan jurisdiksi Mahkamah Konstitusi tersebut di atas dan uraian tersebut di atas, maka Mahkamah berhak dan berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas Pasal 40 ayat (2) Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung [sic!]. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) 1. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif, yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum; 2. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa, Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan WNI; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik dan privat, atau; d. lembaga negara”. 3. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan tentang kapasitas Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, yaitu: a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji; c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 5 d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 4. Bahwa ke-lima syarat sebagaimana dimaksud di atas dijelaskan lagi oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 dalam pengujian formil Perubahan Kedua Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (halaman 59), yang menyebutkan sebagai berikut: “Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang- Undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, Undang-Undang terhadap UUD 1945 (lihat juga Lee Bridges, dkk. Dalam “Judicial Review in Perspective, 1995).” 5. Bahwa Pemohon adalah badan hukum yang merupakan suatu Perkumpulan yang diberi nama Forum Kajian Hukum Dan Konstitusi disingkat FKHK yang dibentuk pada tahun 2011 dan secara sah pendiriannya berdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan oleh Notaris Reni Herlianti, SH, Nomor 1 Tahun 2012 (bukti P.3), dan kemudian mendapatkan Pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM No. AHU-220.AH.01.07 (bukti P.4), pada tanggal 13 Nopember 2012 yang diwakilkan oleh para pengurus (identitas bukti P.5) seperti yang telah dijelaskan di atas; 6. Bahwa Pemohon sebagai badan hukum juga menyandang hak dan kewajiban dalam sistem hukum, sama halnya dengan perorangan, demikian juga halnya dalam perkara permohonan pengujian Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945, mungkin saja badan hukum baik yang bersifat privat maupun publik mengalami kerugian yang mempengaruhi hak konstitusionalnya karena berlakunya atau diundangkannya suatu Undang-Undang. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU- I/2003 yang diajukan oleh beberapa organisasi yang bergerak dibidang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 6 radio dan televisi maupun organisasi wartawan dalam mengajukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, diantaranya Asosiasi Televisi Siaran Indonesia (ATVSI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) yang mengklaim diri sebagai badan hukum serta dalam hal ini Mahkamah Konstitusi mengakuinya dan mempunyai legal standing sebagai Badan Hukum; 7. Bahwa hal tersebut sejalan dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam perkara ini, Pemohon adalah suatu badan hukum yang berbentuk badan hukum perkumpulan, yang bernama Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK), yang memiliki tugas pokok melakukan penelitian dan pengkajian dalam bidang hukum dan konstitusi, serta berperan aktif dalam melakukan upaya hukum dalam rangka upaya menjaga konstitusi. Telah memiliki struktur organisasi yang terdiri dari ketua umum, ketua-ketua bidang, serta anggota-anggota bidang, yang masing-masing memiliki tugas dan fungsinya sesuai dengan anggaran dasarnya. Namun perlu ditegaskan bahwa status organisasi Pemohon bukanlah merupakan suatu organisasi kemasyarakatan yang berbasis massa, melainkan suatu badan hukum perkumpulan yang hanya terdiri dari beberapa intelektual-intelektual muda, yang fokus dibidang pengkajian dan pembangunan hukum dan konstitusi. 8. Bahwa sifat, fungsi dan upaya dari dibentuknya badan hukum perkumpulan Pemohon adalah telah diatur secara tegas dalam Anggaran Dasar Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) (bukti P.6), yaitu sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6 – Pasal 8 Anggaran Dasar Pemohon, adapun bunyi kedua pasal tersebut sebagai berikut: Pasal 6 “FKHK bersifat mandiri, tunggal dan tidak terikat pada Organisasi apapun”. Pasal 7 “FKHK berfungsi sebagai wadah pengkajian dan pengembangan hukum dan konstitusi”. Pasal 8 “Untuk mewujudkan tujuannya, FKHK melakukan upaya-upaya: 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara terarah, terpadu, dan menyeluruh terhadap pemahaman hukum dan konstitusi; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 7 2. Mengadakan kegiatan seminar, diskusi, simposium, lokakarya dan program penelitian dan pelatihan mengenai hukum dan konstitusi; 3. Mengadakan kerjasama dan hubungan dengan organisasi lain, baik didalam maupun diluar negeri yang melakukan kegiatan serupa; 4. Melakukan suatu penelitian dan pengkajian di bidang hukum dan konstitusi, dalam rangka mewujudkan pembangunan hukum nasional; 5. Melakukan upaya hukum apapun yang sah secara hukum, dalam upaya perlindungan nilai-nilai Konstitusionalisme; 6. Mengadakan upaya lain yang sah secara hukum, yang tidak bertentangan dengan AD/ART FKHK;” 9. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka terbukti bahwa Pemohon dibentuk dengan tujuan untuk memperjuangkan kepentingan umum (public interest advocacy), serta aktif melakukan perlindungan serta penegakan nilai-nilai konstitusionalismel; 10. Bahwa Pemohon aktif dalam menegakan nilai-nilai konstitusionalisme diantaranya menjadi Pemohon dalam Perkara Nomor 4/PUU-X/2012 tentang penggunaan Lambang Negara, Perkara Nomor 97/PUU-XI/2013 tentang Kewenangan MK dalam menangani Sengketa Pilkada, Perkara Nomor 66/PUU-XII/2014 tentan Lambang Negara, Perkara Nomor 118/PUU-XII/2014 Pengujian Perpu Pilkada Langsung tentang Kewenangan KPU dalam menyelenggarakan Pilkada, terakhir Perkara Nomor 25/PUU-XIII/2015 tentang pemberhentian sementara pimpinan KPK, dan kesemuanya itu Mahkamah telah menyatakan bahwa Pemohon memiliki legal standing dalam pengujian-pengujian yang telah dilakukan selama ini; 11. Bahwa Pemohon adalah organisasi yang berbadan hukum yang dijamin hak konstitusionalnya dalam mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya dalam rangka penegakan nilai-nilai perlindungan konstitusionalisme serta memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 28 dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945; 12. Bahwa Pemohon merupakan pihak yang memenuhi bahwa Pasal 51 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 8 diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007 huruf c serta Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 telah terpenuhi; 13. Bahwa Pemohon memiliki kepentingan konstitusional atas diberlakukannya Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung [sic!], karena Pemohon adalah salah satu Pemohon yang melakukan Uji Materil Perpres Nomor 26 Tahun 2015 tentang Kantor Staf Presiden di Mahkamah Agung, dan pada tanggal 23 April 2015 Mahkamah Agung memutus bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima dengan alasan tidak masuknya legal standing Pemohon; 14. Bahwa proses persidangan serta pengucapan putusan yang tertutup telah menyebabkan hak Pemohon sebagai Badan Hukum Privat yang di dalamnya adalah para pegiat penegak konstitusi yang dijamin oleh Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 terlanggar (dirugikan secara langsung) oleh Pasal a quo; 15. Bahwa terhadap Pengujian Perkara Nomor 30/PUU-XIII/2015, UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung [Pasal 31A ayat (4)], Mahkamah belum memutus permohonan perkara tersebut, dan seandainya Mahkamah sudah memutus, namun tidaklah berarti permohonan Pemohon (Perkara Nomor 92/PUU-XIII/2015) kehilangan objek, karena norma dalam pasal yang diujikan berbeda. Karena jika kita mengacu pada Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang mengatakan bahwa: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali; (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 9 Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda; 16. Bahwa oleh sebab itu Pemohon merupakan pihak yang dimaksudkan Pasal 51 ayat (1) huruf d UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah terpenuhi. III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN Dalam hal ini Pemohon melakukan pengujian Undang-Undang (judicial review), terhadap Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung [sic!] yang berbunyi: “Putusan Mahkamah Agung diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.” Dalam hal ini Pemohon memiliki beberapa dalil-dalil serta dasar-dasar permohonan dalam hal pengujian Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung [sic!] terhadap UUD 1945 yang diantaranya sebagai berikut: 1. Bahwa dalam hukum Indonesia, judex facti dan judex juris adalah dua tingkatan peradilan di Indonesia berdasarkan cara mengambil keputusan. Peradilan Indonesia terdiri dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi adalah judex facti, yang berwenang memeriksa fakta dan bukti dari suatu perkara. Judex facti memeriksa bukti-bukti dari suatu perkara dan menentukan fakta-fakta dari perkara tersebut. Mahkamah Agung adalah judex juris, hanya memeriksa penerapan hukum dari suatu perkara, dan tidak memeriksa fakta dari perkaranya; 2. Persoalannya pengertian judex juris yang yang melekat pada lembaga Mahkamah Agung kurang tepat diterapkan pada kewenangan Mahkamah Agung dalam melakukan pengujian peraturan-perundang-undangan di bawah Undang-undang terhadap Undang-Undang karena proses-nya berbeda dengan perkara-perkara pidana, perdata dan sebagainya; 3. Dalam proses peradilan, aspek prosedur juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan keadilan itu sendiri. Proses peradilan harus dijalankan dengan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 10 mengedepankan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Kemudahan akses, transparansi dan akuntabilitas proses ini akan memudahkan berbagai pihak untuk mengikuti proses hukum dalam memperjuangkan hak-haknya; 4. Bahwa dalam badan-badan peradilan modern saat ini. prinsip-prinsip keterbukaan menjadi suatu keharusan yang harus dipatuhi. Prinsip keterbukaan ini biasa dikenal dengan istilah “terbuka untuk umum”. Kepatuhan terhadap prinsip sidang terbuka untuk umum merupakan konsekuensi logis dari perkembangan tuntutan pemenuhan hak-hak asasi untuk mendapatkan suatu informasi dan rational choice dari prinsip good judiciary guna mewujudkan badan peradilan yang bersih dan tidak korup. Mahkamah Agung sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menjunjung tinggi prinsip sidang terbuka untuk umum dalam putusannya sebagaimana yang diatur pada Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung [sic!]. Bahwa konsekuensi apabila prinsip tersebut tidak terpenuhi, maka Putusan MA tersebut batal menurut hukum sebagaimana Penjelasan Pasal 40 ayat (2) tersebut. Hal ini dikuatkan dengan Pasal 13 ayat (2) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum; 5. Bahwa pertanyaannya apakah persidangan yang tidak memenuhi prinsip sidang terbuka untuk umum batal menurut hukum? tentu tidak, karena dalam konteks persidangan ada beberapa perkara yang dikecualikan oleh undang- undang untuk persidangan tertutup, misalnya perkara perceraian atau pidana anak, namun putusannya diwajibkan untuk diucapkan terbuka untuk umum agar sah dan memiliki kekuatan hukum. Dalam perspektif Mahkamah Agung tentu prinsip sidang terbuka untuk umum dalam persidangan tidak berlaku, karena Mahkamah Agung sebagai judex juris yang memeriksa penerapan hukumnya saja dan tidak menggelar persidangan layaknya pengadilan tingkat pertama. Namun Mahkamah Agung diwajibkan dalam pengucapan putusan dilakukan terbuka untuk umum, apabila tidak terpenuhi, maka putusan Mahkamah Agung tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum; 6. Bahwa permasalahannya adalah terletak pada tidak ada kewajiban Mahkamah Agung untuk mengumumkan jadwal sidang putusan. Sehingga masyarakat Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 11 umum tidak mengetahui jadwal pengucapan putusan dan putusan tidak dihadiri para pihak yang memiliki kepentingan. Hal demikian tetap dianggap konstitusional menurut Mahkamah Konstitusi oleh karena perbedaan karakteristik hukum acara pada pengadilan tingkat pertama dengan Mahkamah Agung dan hak informasi para pihak yang berkepentingan tetap terpenuhi oleh karena salinan putusan tetap diberikan (vide [3.11.2.] Putusan MK Nomor 78/PUU-X/2012). Permasalahan demikian terjadi dalam contoh kasus uji materiil Perpres 190 Tahun 2014 tentang Unit Staf Kepresidenan dan Perpres 26 Tahun 2015 tentang Kantor Staf Presidenan sebagai perubahan dari Perpres Nomor 190 Tahun 2014 yang pernah dilakukan oleh Pemohon. Pemohon tidak mengetahui jadwal pengucapan putusan, sehingga saat pemohon tidak hadir dan hanya mengetahui dari media; 7. Bahwa dalam Putusan MK Nomor 78/PUU-X/2012 persoalannya lebih kepada konteks banding, kasasi, dan peninjauan kembali yang karakteristik hukum acaranya berbeda dengan pengadilan tingkat pertama, sehingga Mahkamah Konstitusi berpendapat lain dengan pemohon. Namun persoalannya, bagaimana dengan perkara uji materill di Mahkamah Agung yang karakteristik perkaranya berbeda dengan perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara, namun disamakan proses hukum acaranya; 8. Bahwa ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi: “Semua sidang pemeriksaaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain” 9. Bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan yang berada di dalam keempat lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18”. Artinya Mahkamah Agung merupakan bagian dari pengadilan yang memiliki kedudukan tertinggi. 10. Bahwa ketentuan Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung tidak mengatur dan/atau menentukan tata cara pengujian Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 12 peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang oleh Mahkamah Agung. Melainkan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Mahkamah Agung; 11. Bahwa tata cara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang- Undang oleh Mahkamah Agung tidak diatur dan/atau ditentukan oleh Undang- Undang semakin terlihat dari sistematika perumusan pasal-pasalnya. Dalam Bab IV Pasal 40 sampai dengan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009 yang mengatur hukum acara permohonan kasasi, peninjauan kembali dan pemeriksaan sengketa tentang kewenangan mengadili di wiliayah peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer; 12. Bahwa oleh karena tidak ada ketentuan yang mengatur dan menentukan tata cara secara eksplisit dan rigid di dalam Undang-Undang Mahkamah Agung pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang oleh Mahkamah Agung. Melainkan hanya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Mahkamah Agung, maka konsekuensi logisnya adalah berlaku ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan digelarnya sidang pemeriksaan dan putusan secara terbuka untuk umum; 13. Bahwa persoalan ada ketentuan yang mengatur lebih lanjut oleh Peraturan Mahkamah Agung mengenai tata cara pengujian peraturan perundang- undangan di bawah Undang-Undang oleh Mahkamah Agung sangat tidak beralasan oleh karena yang menentukan dan mengatur adalah Undang- Undang bukan peraturan di bawah Undang-Undang, meskipun diperintahkan oleh Undang-Undang; 14. Bahwa apabila ingin diatur lebih lanjut tata cara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang oleh Mahkamah Agung, seharusnya materi muatan di dalam Undang-Undang tersebut haruslah mengatur terlebih dahulu mengenai prinsipnya. Agar Mahkamah Agung dalam membuat Peraturan Mahkamah Agung tidak berubah dan mengambil peran menjadi lembaga legislatif. Hal demikian dapat kita rujuk misalnya dalam ketentuan Pasal 40 sampai dengan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UU Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 13 Nomor 3 Tahun 2009 yang mengatur prinsip hukum acara permohonan kasasi, peninjauan kembali dan sengketa tentang kewenangan mengadili. Untuk teknis acara yang tidak bersifat prinsip diatur lebih lanjut oleh Peraturan Mahkamah Agung. Dapat dilihat juga pada hukum acara Mahkamah Konstitusi. Meskipun hukum acara diatur detailnya oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi, tetap Pasal 28 sampai dengan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur hukum acaranya yang bersifat prinsip. Karena DPR bersama Presiden sadar betul apabila tidak diatur seperti pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang oleh Mahkamah Agung, maka kedudukan Mahkamah Konstitusi akan berubah dan mengambil peran legislatif; 15. Bahwa Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif tidak sepantasnya kedudukannya berubah dan mengambil peran DPR bersama Presiden dalam membuat ketentuan hukum acara yang pada prinsipnya harus diatur terlebih dahulu oleh Undang-Undang. Bukan membuat sesuai dengan keinginan Mahkamah Agung. Karena ini menyalahi prinsip Trias Politica yang selama ini konsisten kita anut walaupun tidak secara murni; 16. Bahwa dengan demikian, maka pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang oleh Mahkamah Agung memliki harus digelar sidang pemeriksaan dan putusan secara terbuka sebagai konsekuensi hukum dari tidak datur dan/atau ditentukannya hukum acara maka pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang oleh Mahkamah Agung sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 17. Bahwa apabila maka pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang oleh Mahkamah Agung tidak digelar sidang pemeriksaan dan putusan secara terbuka sebagaimana konsekuensi hukum dari tidak datur dan/atau ditentukannya hukum acara maka pengujian peraturan perundang- undangan di bawah Undang-Undang oleh Mahkamah Agung sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka menimbulkan dan melanggar kepastian hukum sebagaimana yang diatur pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 14 18. Bahwa karakteristik pengujian peraturan perundang-undangan tentu berbeda dengan perkara-perkara seperti pidana, perdata, dan tata usaha negara. ada beberapa hal yang harus diperhatikan diantaranya sebagai berikut: 18.1. Keterbatasan Sumber Daya Hakim Mahkamah Agung Mahkamah Agung yang memiliki jumlah maksimal jumlah hakim agung dan hanya memiliki 4 (empat) kamar badan peradilan tentu memiliki keterbatasan sumber daya. Mengingat jumlah perkara yang melimpah dan hal yang harus dicermati adalah peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yang bersifat (regeling) memiliki substansi yang beragam. Sehingga dengan jumlah hakim agung yang jumlahnya kurang lebih 60 (enam puluh) hakim agung tentu tidak semua memiliki kompetensi terhadap perkara pengujian peraturan perundang- undangan. Karena setiap hakim agung memiliki spesialisasi yang berbeda, maka hal ini menjadi problematik. Pertanyaannya adalah bagaimana hakim-hakim agung memutus perkara yang bukan kompetensinya, sehingga menimbulkan rasa ragu terhadap hakim- hakim yang memutus perkara tersebut dan akan mempengaruhi kualitas putusan. Apabila kita bercermin pada hukum acara di Mahkamah Konstitusi yang memberikan kesempatan pemohon dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengahadirkan ahli yang memiliki relevansi dengan perkara tersebut. Sehingga Mahkamah Konstitusi yang hanya memiliki 9 (Sembilan) hakim tugasnya menjadi terbantu dan memiliki keyakinan dalam memutus suatu perkara; 18.2. Terlanggarnya Asas Dominus Litis Asas dominus litis merupakan asas yang menuntut keaktifan hakim. Hal demikian tentu berbeda dengan karakteristik hukum acara perdata yang mana hakim bersifat pasif. Asas dominus litis merupakan karakteristik dari hukum acara tata usaha negara dan Mahkamah Konstitusi. Pertanyaannya, apa tujuan dari asas dominus litis? tujuannya jelas, bahwa agar terjadi keseimbangan antara penggugat dengan pejabat negara dalam perspektif peradilan tata usaha negara dan Pemohon dengan pembuat undang-undang yaitu DPR dan Presiden dalam peradilan di Mahkamah Konstitusi. (Titik Wulan dan Ismu Gunadi Widodo, Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 15 Usaha Negara Indonesia, Cetakan ke-1, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011, hlm. 571). Pertanyaannya adalah, mengapa persidangan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang yang merupakan kewenangan Mahkamah Agung melanggar asas dominus litis? bahwa kewenangan Mahkamah Agung dalam menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang ditangani oleh hakim-hakim agung yang berada di kamar Tata Usaha Negara. Walaupun pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang- Undang bukan merupakan objek TUN, tetapi sebagai konsekuensi logis dan rational choice dari ditanganinya oleh hakim-hakim agung di kamar TUN, membawa implikasi berlakunya asas dominus litis. Hal demikian bukan didasarkan semata-mata oleh konsekuensi logis dan rational choice saja, melainkan marwah dan karakteristik dari pengujian peraturan perundang-undangan yang bersifat terbuka dan menyeimbangkan kedudukan Pemohon yang cenderung lemah dengan pembuat peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang. Hal ini ini tercermin apabila merujuk kepada hukum acara Mahkamah Konstitusi yang menganut asas dominus litis dalam pengujian undang- undang dengan memberikan nasihat-nasihat yang positif guna menyeimbangkan posisi Pemohon yang cenderung lemah dan hak konstitusionalnya terlanggar; 18.3. Peraturan Perundang-Undangan Bersifat Universal dan Mengikat Peraturan perundang-undangan merupakan produk hukum yang dibuat oleh cabang kekuasaan legislatif bersama eksekutif dalam perspektif pembagian kekuasaan (distribution of power). Peruntukan peraturan perundang-undangan tentu diperuntukan dan mengikat untuk publik atau masyarakat umum. Sehingga peraturan perundang-undangan dapat dikatakan merupakan milik warga negara/masyarakat umum. Karena peraturan perundang-undangan tersebut dibuat oleh wakil-wakil rakyat yang diberikan legitimasi untuk membentuknya guna menciptakan ketertiban dan mengakomodir kepentingan umum. Namun tidak jarang peraturan perundang-undangan tersebut tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat umum, sehingga membawa kerugian. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 16 Bahwa apabila dipahami hakekat dari peraturan perundang-undangan yang diperuntukan untuk masyarakat umum, maka seharusnya hal demikian membawa implikasi kepada khususnya dalam konteks persidangan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang yang merupakan kewenangan Mahkamah Agung bersifat terbuka untuk umum seperti di Mahkamah Konstitusi. Karena objek perkaranya adalah peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang yang merupakan milik masyarakat umum karena diperuntukan untuk masyarakat umum. Sehingga menjadi aneh apabila persidangannya dilakukan secara tertutup. 18.4. Putusan Bersifat Erga Omnes Dalam pengujian peraturan perundang-undangan baik di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung, memiliki implikasi hukum yang sama dalam hal sifat putusannya yang bersifat erga omnes. Hal demikian disebabkan oleh sifat peraturan perundang-undangan yang diperuntukan untuk masyarakat umum, sehingga memiliki implikasi hukum bukan hanya para pihak, tetapi berdampak juga kepada masyarakat umum. Sehingga hal demikian menutup celah kepada masyarakat luas yang menginginkan terlibat sebagai pihak terkait/ berkepentingan karena merasa dirugikan dengan eksisnya peraturan perundang-undangan tersebut. Hal demikian disebabkan oleh persidangan yang tertutup dan tidak ada persidangan. Tentu hal ini menjadi kontradiksi dengan putusannya yang bersifat erga omnes yang membawa dampak luas kepada masyarakat luas; 19. Bahwa berdasarkan beberapa uraian mengenai karakteristik hukum acara pengujian peraturan perundang-undangan yang berbeda dengan perkara- perkara lainnya, maka sudah seharusnya digelar persidangan dan bersifat terbuka, bukan menyamakan dengan perkara-perkara yang implikasi hukumnya bersifat konkret untuk subjek tertentu. Karena dengan tidak digelarnya persidangan dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang dalam perspektif kewenangan Mahkamah Agung, maka menghilangkan marwah dari hakekat peraturan perundang-undangan yang diperuntukan untuk masyarakat luas dan karakteristik hukum acara pengujian peraturan perundang-undangan; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 17 20. Bahwa karena pengujian peraturan perundang-undangan ini menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas peraturan perundang-undangan di negara kita. Pengujian peraturan perundang-undangan ini merupakan suatu alat kontrol masyarakat terhadap hukum (peraturan perundang-undangan) yang dibuat oleh lembaga negara. Mekanisme ini bertujuan untuk menjaga konsistensi peraturan perundang-undangan terutama terhadap prinsip-prinsip dasar kehidupan bernegara yang sudah dijamin dalam UUD. Selain itu, konsistensi pengaturan antara peraturan perundang-undangan juga perlu dikontrol melalui mekanisme ini; 21. Bahwa Pasal a quo memiliki keterkaitan dengan Pasal 31A ayat (4) Undang- Undang Nomor 3 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang menyatakan bahwa: “Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan”. Karena jika Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon, maka Pasal 31A ayat (4) tidak relevan lagi berlaku, karena proses persidangan akan memakan waktu lebih dari 14 hari seperti yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi. Sehingga perlu bagi Mahkamah untuk juga menganulir/membatalkan pasal tersebut. 22. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon menganggap pasal a quo menimbulkan ketidakpastian hukum. Sehingga agar tetap konstitusional, maka harus dimaknai sepanjang “bahwa khusus pengujian peraturan perundang- undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang sidang harus digelar dalam sidang terbuka untuk umum”. 23. Bahwa terhadap Pengujian Perkara Nomor 30/PUU-XIII/2015, Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung [Pasal 31A ayat (4)], Mahkamah belum memutus permohonan perkara tersebut, dan seandainya Mahkamah sudah memutus, namun tidaklah berarti permohonan Pemohon (Perkara Nomor 92/PUU-XIII/2015) kehilangan objek, karena Norma dalam pasal yang diujikan berbeda. Karena jika kita mengacu pada Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 18 Konstitusi yang mengatakan bahwa: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali; (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda; IV. KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON 1. Bahwa Pemohon merasa hak konstitusionalnya sebagai badan hukum yang aktif melakukan kajian, sosialisasi, dan membuat forum-forum ilmiah terkait konstitusionaitas norma Undang-Undang terhadap UUD 1945 berpotensi dirugikan apabila ketentuan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung [sic!] tetap diberlakukan. Dengan alasan bahwa pasal-pasal tersebut telah merugikan hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa khusus untuk pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang harus digelar dalam sidang terbuka untuk umum Pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan/ dilanggar apabila permohonan judicial review ini tidak dikabulkan. Hal ini dikarenakan keberadaan Pasal 40 ayat (2) dapat menghambat upaya Pemohon dalam menjaga dan menegakan nilai-nilai konstitusionalisme dengan berperan aktif melakukan judicial review baik di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung, seperti yang telah diamanatkan pada Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak untuk memajukan dirinya haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”; 2. Bahwa apabila ketentuan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung [sic!], dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa khusus pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang sidang harus digelar dalam sidang terbuka untuk umum. Maka kerugian konstitusional yang ditimbulkan bagi Pemohon tidak akan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 19 terjadi; Dengan ini Pemohon mengajukan pengujian Pasal 40 ayat (2) Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung [sic!] terhadap Undang-Undang Dasar 1945 kepada Mahkamah Konstitusi untuk menafsirkan norma tersebut untuk menyatakan inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai bahwa khusus untuk pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang- Undang harus digelar dalam sidang terbuka untuk umum; V. PETITUM Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, maka Pemohon memohonkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus Uji Materil sebagai berikut: 1. Mengabulkan seluruh permohonan pengujian Undang-Undang yang diajukan para Permohon; 2. Menyatakan bahwa Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung [sic!] bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Conditionally Unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai “bahwa khusus untuk pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang harus digelar dalam sidang terbuka untuk umum”; 3. Menyatakan bahwa Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung [sic!] tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “bahwa khusus untuk pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang harus digelar dalam sidang terbuka untuk umum”; 4. Memerintahkan amar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk dimuat dalam Berita Negara; Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono). Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 20 [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat atau tertulis, yang disahkan di persidangan pada tanggal 31 Agustus 2015, dan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 serta tambahan bukti P-7 yang diterima di luar persidangan, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Akta Pendirian Perkumpulan Nomor Tahun 2012 oleh Notaris Reni Herlianti, S.H.; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-220.AH.01.07 tentang Pengesahan Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK); 5. Bukti P-5 : Fotokopi Identitas Pengurus FKHK; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) FKHK; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 10P/HUM/2015. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 21 Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; Bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958, selanjutnya disebut UU MA), yang menyatakan: Pasal 40 ayat (2): “Putusan Mahkamah Agung diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.” Terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan: Pasal 1 ayat (3) UUD 1945: “Negara Indonesia adalah negara hukum”; Pasal 28C ayat (2) UUD 1945: “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”; Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”; [3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah untuk pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu Pasal 40 ayat (2) UU MA terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 22 konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 23 [3.5] Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon menjelaskan kedudukan hukumnya sebagai berikut: 1) Pemohon adalah badan hukum yang merupakan Perkumpulan yang diberi nama Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) yang dibentuk pada tahun 2011 dan pendiriannya berdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan oleh Notaris Reni Herlianti, S.H., Nomor 1 Tahun 2012 (bukti P-3), dan kemudian mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-220.AH.01.07 (bukti P-4), pada tanggal 13 November 2012 yang diwakilkan oleh para pengurus (bukti P-5); 2) FKHK memiliki tugas pokok melakukan penelitian dan pengkajian dalam bidang hukum dan konstitusi, serta berperan aktif dalam melakukan upaya hukum dalam rangka menjaga konstitusi. Pemohon berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya dibentuk dengan tujuan memperjuangkan kepentingan umum (public interest advocacy), serta aktif melakukan perlindungan serta penegakan nilai-nilai konstitusionalisme; 3) Pemohon aktif dalam menegakkan nilai-nilai konstitusionalisme diantaranya menjadi Pemohon dalam Perkara Nomor 4/PUU-X/2012 tentang Penggunaan Lambang Negara, Perkara Nomor 97/PUU-XI/2013 tentang Kewenangan MK dalam menangani Sengketa Pilkada, Perkara Nomor 66/PUU-XII/2014 tentang Lambang Negara, Perkara Nomor 118/PUU-XII/2014 Pengujian Perpu Pilkada Langsung tentang Kewenangan KPU dalam menyelenggarakan Pilkada, terakhir Perkara Nomor 25/PUU-XIII/2015 tentang pemberhentian sementara pimpinan KPK, dan kesemuanya itu Mahkamah telah menyatakan bahwa Pemohon memiliki legal standing dalam pengujian-pengujian yang telah dilakukan selama ini; 4) Pemohon mendalilkan pihaknya merupakan salah satu Pemohon yang melakukan uji materi Perpres Nomor 26 Tahun 2015 tentang Kantor Staf Presiden dan pada tanggal 23 April 2015 Mahkamah Agung memutus bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima dengan alasan Pemohon tidak memiliki legal standing; 5) Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 40 ayat (2) UU MA telah menyebabkan hak Pemohon yang dijamin oleh Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dilanggar. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 24 [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana dijelaskan pada paragraf [3.5] di atas tampak bahwa kedudukan hukum Pemohon berkait erat dengan pokok permohonan. Oleh karena itu, kedudukan hukum Pemohon akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan. [3.7] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan Pemohon, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden”. Karena pasal tersebut menggunakan kata “dapat” maka Mahkamah tidak harus mendengar keterangan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dalam permohonan a quo sudah jelas, maka Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah langsung mempertimbangkan dan kemudian memutus permohonan a quo tanpa meminta keterangan dari lembaga-lembaga negara dimaksud; Pokok Permohonan [3.8] Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan pengujian konstitusionalitas Pasal 40 ayat (2) UU MA yang menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7, yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 31 Agustus 2015, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 25 [3.9] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 40 ayat (2) UU MA bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan dalil yang pada pokoknya sebagai berikut: [3.9.1] Bahwa prinsip sidang terbuka untuk umum merupakan konsekuensi logis dari perkembangan tuntutan pemenuhan hak-hak asasi untuk mendapatkan suatu informasi dan rational choice dari prinsip good judiciary guna mewujudkan badan peradilan yang bersih dan tidak korup. Dalam perspektif Mahkamah Agung prinsip sidang terbuka untuk umum tidak berlaku, karena Mahkamah Agung sebagai judex juris yang memeriksa penerapan hukumnya saja dan tidak menggelar persidangan layaknya pengadilan tingkat pertama. Namun Mahkamah Agung diwajibkan dalam pengucapan putusan dilakukan terbuka untuk umum, apabila tidak terpenuhi, maka putusan Mahkamah Agung tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum; [3.9.2] Bahwa yang menjadi permasalahan bagi Pemohon adalah dalam hal persidangan perkara uji materiil di Mahkamah Agung yang karakteristik perkaranya berbeda dengan perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara, namun disamakan proses hukum acaranya; [3.9.3] Bahwa dalam pengujian peraturan perundang-undangan seharusnya digelar persidangan dan bersifat terbuka, bukan menyamakan dengan perkara- perkara yang implikasi hukumnya bersifat konkret untuk subjek tertentu. Karena dengan tidak digelarnya persidangan dalam pengujian peraturan perundang- undangan di bawah Undang-Undang dalam perspektif kewenangan Mahkamah Agung, hal itu menghilangkan marwah dari hakekat peraturan perundang- undangan yang diperuntukkan masyarakat luas dan karakteristik hukum acara pengujian peraturan perundang-undangan; [3.9.4] Bahwa Pemohon menganggap Pasal 40 ayat (2) UU MA menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga agar tetap konstitusional maka harus dimaknai sepanjang “bahwa khusus pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang sidang harus digelar dalam sidang terbuka untuk umum”; [3.10] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, baik dalam menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya maupun dalam menjelaskan pertentangan khususnya Pasal 40 ayat (2) UU MA terhadap UUD 1945, sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.5] dan paragraf [3.9] di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 26 Bahwa terkait dengan permasalahan konstitusional mengenai sidang pemeriksaan dalam perkara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang di Mahkamah Agung, yang dilakukan tidak secara terbuka untuk umum, Mahkamah telah menyatakan pendiriannya sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 30/PUU-XIII/2015, bertanggal 31 Mei 2016, tentang pengujian Pasal 31A ayat (4) UU MA. Meskipun Putusan Nomor 30/PUU-XIII/2015 bukan merupakan pengujian Pasal 40 ayat (2) UU MA, namun menurut Mahkamah, Pasal 40 ayat (2) UU MA yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon tidak dapat dipisahkan dari ketentuan hukum acara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang yang diatur dalam UU MA, terutama Pasal 31A UU MA yang mengatur mengenai sifat persidangan yang terbuka untuk umum. Dalam pengujian Pasal 40 ayat (2) UU MA Mahkamah dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 30/PUU-XIII/2015, dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan: “[3.12] Menimbang bahwa dalam hukum acara yang berlaku, ada perbedaan antara proses persidangan di pengadilan tingkat pertama dengan proses persidangan di tingkat banding, tingkat kasasi, dan dalam acara peninjauan kembali. Persidangan di pengadilan tingkat pertama, kecualli yang ditentukan lain oleh Undang-Undang, pemeriksaannya terbuka untuk umum dan dihadiri pihak-pihak berperkara. Akan tetapi pada pengadilan tingkat banding, tingkat kasasi, maupun peninjauan kembali, persidangan tidak dihadiri pihak-pihak, kecuali pengadilan menghendaki, oleh karena itu, hakim hanya membaca berkas perkara yang berasal dari pengadilan tingkat pertama; Oleh karena perkara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang adalah pengadilan tingkat pertama dan terakhir seyogianya hukum acara yang digunakan adalah hukum acara yang mengakomodir pemeriksaan dan pengucapan putusannya dihadiri oleh pihak- pihak dan setiap orang boleh menghadiri jalannya persidangan. Hal tersebut sejalan pula dengan asas audi et alteram partem, yaitu memberi kesempatan yang sama kepada para pihak untuk didengar dalam persidangan termasuk menghadirkan saksi dan ahli. Permasalahan yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah ketika pada praktiknya Mahkamah Agung baik sebagai judex facti sekaligus judex juris dalam melakukan pemeriksaan perkara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang tidak dihadiri oleh pihak- pihak yang berperkara dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, maka Pasal 31A ayat (4) UU MA menjadi bertentangan dengan UUD 1945 sehingga harus ditafsirkan “Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan, yang pemeriksaan pokok permohonan dan pembacaan putusan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum” sebagaimana yang dimintakan Pemohon dalam permohonannya; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 27 [3.13] Menimbang bahwa sebagaimana yang telah diuraikan Mahkamah dalam pertimbangan di atas, sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) UU 48/2009 dan Pasal 40 ayat (2) UU MA maka semua persidangan dan pengucapan putusan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang termasuk perkara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang. Dalam perkara a quo, menurut Mahkamah, tidak ada pertentangan konstitusionalitas norma antara Pasal 31A ayat (4) UU MA dengan UUD 1945 karena telah jelas dan tegas bahwa Mahkamah Agung sebagai pengadilan yang berwenang untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang (hak uji materiil) diberikan langsung oleh UUD 1945 maka sidang pemeriksaan dan pengucapan putusannya dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Namun permasalahannya adalah apakah waktu 14 hari (sejak berkas diterima) yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Mahkamah Agung untuk menyelesaikan perkara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang merupakan waktu yang cukup untuk melaksanakan sidang secara terbuka seperti yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945. Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Undang-Undang tidak diberikan batas waktu seperti Mahkamah Agung sehingga cukup waktu bagi Mahkamah Konstitusi untuk melakukan sidang pemeriksaan pembuktian untuk mendengar keterangan saksi atau pun keterangan ahli yang dilakukan dalam sodang terbuka untuk umum. Dalam kenyataannya, perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung begitu banyak, tidak hanya perkara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang tetapi juga perkara kasasi dan upaya hukum lain serta perkara peninjauan kembali, yang juga membutuhkan waktu untuk penyelesaiannya. Demikian juga untuk menghadirkan pihak yang berperkara yang berada di seluruh wilayah Republik Indonesia memerlukan waktu lebih lama, sementara Mahkamah Agung hanya diberi waktu 14 hari untuk menyelesaikan perkara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang sejak permohonan diterima oleh Mahkamah Agung yang tidak dapat dilanggar oleh Mahkamah Agung. Alasan tersebut di atas menjadi kendala dan hambatan bagi Mahkamah Agung untuk melakukan persidangan yang dihadiri oleh pihak-pihak dan memberi kesempatan menghadirkan saksi dan ahli dalam sidang terbuka untuk umum dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang; [3.14] Menimbang bahwa dengan dasar pertimbangan tersebut di atas, apabila para Pemohon mengharapkan sidang perkara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh para pihak maka Mahkamah Agung harus diberikan waktu yang cukup serta sarana dan prasarana yang memadai. Hal tersebut menurut Mahkamah merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang (open legal policy) dan bukan merupakan konstitusionalitas norma.” Dari pertimbangan hukum di atas jelas bahwa pada dasarnya persidangan di Mahkamah Agung juga bersifat terbuka untuk umum, hanya saja proses mengadili di Mahkamah Agung tidak melalui proses persidangan pemeriksaan yang menghadirkan para pihak. Pasal 40 ayat (2) UU MA yang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 28 mengatur “Putusan Mahkamah Agung diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”, menurut Mahkamah tidak dapat diartikan secara a contrario bahwa oleh karena hanya sidang pengucapan putusan yang dilakukan secara terbuka untuk umum, maka persidangan lain dilakukan tidak dalam sidang terbuka untuk umum atau tertutup. Ketentuan a quo sesungguhnya menegaskan pengucapan putusan harus dilakukan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan konsekuensi jika sidang pengucapan putusan tidak dilakukan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, maka putusan akan menjadi tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; Oleh karena itu, seluruh pertimbangan Mahkamah terkait persidangan dalam perkara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang- Undang di Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 30/PUU-XIII/2015 mutatis mutandis berlaku sebagai pertimbangan dalam permohonan a quo. [3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas Mahkamah tidak menemukan adanya kerugian hak konstitusional Pemohon. Lagipula setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon, telah ternyata pula bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa pihaknya mengajukan permohonan uji materil ke Mahkamah Agung, sehingga tidak terdapat kerugian hak konstitusional Pemohon baik yang bersifat aktual maupun potensial. Dengan demikian tidak terdapat kepentingan hukum Pemohon terhadap pemberlakuan Pasal 40 ayat (2) UU MA; [3.12] Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, telah terang bahwa tidak terdapat kerugian hak konstitusional pada Pemohon sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo. Seandainyapun Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing), quod non, telah ternyata pula Pasal 40 ayat (2) UU MA tidak bertentangan dengan UUD 1945. [3.13] Menimbang bahwa oleh karena Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 29 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, Aswanto, Manahan M.P Sitompul, dan Patrialis Akbar, masing- masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal dua belas, bulan April, tahun dua ribu enam belas, dan hari Kamis, tanggal dua puluh satu, bulan Juli, tahun dua ribu enam belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh delapan, bulan Juli, tahun dua ribu enam belas, selesai diucapkan pukul 10.16 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 30 Maria Farida Indrati, Aswanto, Manahan M.P Sitompul, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Presiden/yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat/yang mewakili. KETUA, ttd. Arief Hidayat ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Anwar Usman ttd. Suhartoyo ttd. I Dewa Gede Palguna ttd. Wahiduddin Adams ttd. Maria Farida Indrati ttd. Aswanto ttd. Manahan M.P Sitompul ttd. Patrialis Akbar PANITERA PENGGANTI, ttd. Yunita Rhamadani Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id