92/PUU-XII/2014

# # Pokok Permohonan ## Metadata - **[[Nomor Perkara]]**: [[92/PUU-XII/2014]] - **Tahun**: 2014 - **[[Jenis Perkara]]**: [[Pengujian Undang-Undang]] - **Status**: Ditolak - **[[Tanggal Putusan]]**: 2015-10-07 - **Significance**: Medium <!-- Enhanced by 20-[[Agent System]] for Year 2014 on 2025-07-18 17:51:00 --> **Sumber**: [Putusan [[Mahkamah Konstitusi]] No. [[92/PUU-XII/2014]]](https://mkri.id) **Disclaimer**: Ringkasan ini dibuat untuk tujuan akademis dan penelitian. Untuk keperluan hukum resmi, silakan merujuk pada dokumen putusan asli dari [[Mahkamah Konstitusi]]. ## Perihal Pengujian [[UU No. 20 Tahun 2003]] tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ## Pemohon - **Pemohon I-III**: Badan hukum privat -- [[Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia]], [[Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat]] (P3M), dan [[Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil]] - **Pemohon IV dst**: Perseorangan warga negara Indonesia -- Dra. [[Fadilah Acmad]] dkk ## Timeline - **2014-09-11**: Permohonan didaftarkan di Kepaniteraan [[MK]] - **2014-10-22**: Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) oleh 9 hakim - **2015-10-07**: Putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum (pukul 14.47 WIB) ## Legal Analysis ### Isu Konstitusional Para Pemohon menguji konstitusionalitas frasa "yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar" dalam [[Pasal 6 ayat (1)]] [[UU No. 20 Tahun 2003]] tentang [[Sistem Pendidikan Nasional]] terhadap [[Pasal 28B ayat (2)]], [[Pasal 28C ayat (1)]], dan [[Pasal 31 ayat (3)]] [[UUD 1945]]. Para Pemohon menginginkan frasa tersebut dimaknai "yang berusia tujuh sampai dengan **delapan belas** tahun wajib mengikuti pendidikan dasar **dan pendidikan menengah**" -- dengan demikian meningkatkan program wajib belajar dari 9 tahun menjadi **12 tahun**. Argumen para Pemohon: 1. Wajib belajar 12 tahun belum memiliki payung hukum tingkat undang-undang 2. [[Pasal 6 ayat (1)]] UU 20/2003 yang membatasi wajib belajar hingga usia 15 tahun mengakibatkan anak usia 16-18 tahun **tidak mendapat perlindungan khusus** dari negara terkait pemenuhan hak atas pendidikan 3. Pembatasan ini berpotensi **diskriminatif** terhadap anak berusia 16-18 tahun 4. Perlunya jenjang pendidikan 12 tahun untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ### Pertimbangan Mahkamah Semua dalil Pemohon **ditolak** dengan pertimbangan: 1. **Tujuan Negara**: [[UUD 1945]] alinea keempat menegaskan tujuan negara untuk "mencerdaskan kehidupan bangsa". Hal ini dielaborasi dalam [[Pasal 31 ayat (1), (2), dan (3) UUD 1945]] yang menjamin setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, wajib mengikuti pendidikan dasar, dan pemerintah wajib membiayainya. 2. **Jaminan Wajib Belajar yang Ada**: [[Pasal 34]] [[UU No. 20 Tahun 2003]] sudah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar **tanpa memungut biaya**. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib merencanakan, menyiapkan, membiayai, dan memfasilitasi hal ini melalui [[RPJM]], [[RPJP]], [[RKPD]], dan [[APBN]]/[[APBD]]. 3. **Kebijakan Hukum Terbuka**: Program pendidikan minimal yang harus diikuti warga negara merupakan **kebijakan hukum yang terbuka** (*open legal policy*) bagi pemerintah maupun pemerintah daerah. Hal penting dalam kebijakan tersebut adalah asas **"dapat dilaksanakan"** sebagaimana [[Pasal 5 huruf d]] [[UU No. 12 Tahun 2011]] tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Suatu peraturan yang tidak dapat dilaksanakan karena sarana, prasarana, sumber daya, dan anggaran belum disiapkan secara baik akan **menggerogoti marwah lembaga pembentuk** dan menimbulkan kekecewaan masyarakat. 4. **Mekanisme Perda Sudah Tersedia**: [[Pasal 7 ayat (4)]] [[PP No. 47 Tahun 2008]] tentang Wajib Belajar sudah menegaskan bahwa **pemerintah daerah dapat menetapkan kebijakan** untuk meningkatkan jenjang pendidikan wajib belajar sampai pendidikan menengah. Contoh konkret yang disebut Mahkamah: - [[Perda Provinsi Sumatera Selatan No. 3 Tahun 2009]] (diubah dengan [[Perda No. 17 Tahun 2014]]) tentang Penyelenggaraan Sekolah Gratis - [[Perda Kabupaten Muaro Jambi No. 4 Tahun 2013]] tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan -- menjamin pendidikan bagi usia 7-18 tahun 5. **Prolegnas**: Pemerintah telah berkoordinasi dengan [[DPR]] menetapkan RUU Perubahan UU 20/2003 dalam [[Program Legislasi Nasional 2015-2019]]. ### Precedential Value Putusan ini menegaskan: - Penentuan jenjang program wajib belajar merupakan **kebijakan hukum terbuka** (*open legal policy*) yang menjadi ranah pembentuk undang-undang dan pemerintah daerah - Pemerintah daerah dapat secara mandiri memperluas wajib belajar hingga 12 tahun melalui Peraturan Daerah tanpa perlu perubahan UU - Asas **"dapat dilaksanakan"** menjadi pertimbangan penting: mewajibkan sesuatu tanpa kesiapan sarana dan anggaran justru kontraproduktif ## Amar Putusan Mengadili, Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. ## Majelis Hakim ### Rapat Permusyawaratan Hakim (22 Oktober 2014) - [[Hamdan Zoelva]] (Ketua merangkap Anggota) - [[Arief Hidayat]], [[Aswanto]], [[Wahiduddin Adams]], [[Muhammad Alim]], [[Anwar Usman]], [[Ahmad Fadlil Sumadi]], [[Maria Farida Indrati]], dan [[Patrialis Akbar]] (Anggota) ### Sidang Pleno (7 Oktober 2015) - [[Anwar Usman]] (Ketua merangkap Anggota) - [[Aswanto]], [[Wahiduddin Adams]], [[Maria Farida Indrati]], [[Patrialis Akbar]], [[Suhartoyo]], [[I Dewa Gede Palguna]], dan [[Manahan MP Sitompul]] (Anggota) - Panitera Pengganti: [[Achmad Edi Subiyanto]] ## Constitutional Analysis ### Batu Uji (Dasar Pengujian Konstitusional) - [[Pasal 28B ayat (2) UUD 1945]] - Hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi - [[Pasal 28C ayat (1) UUD 1945]] - Hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan - [[Pasal 31 ayat (3) UUD 1945]] - Kewajiban pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional ### Doktrin yang Diterapkan - **Kebijakan Hukum Terbuka** (*Open Legal Policy*): Penentuan jenjang wajib belajar merupakan ranah kebijakan pembentuk undang-undang dan pemerintah daerah, bukan norma konstitusional - **Asas Dapat Dilaksanakan** (*Implementability*): Norma hukum harus realistis dengan mempertimbangkan kesiapan sarana, prasarana, sumber daya, dan anggaran ### Status **Ditolak** - Permohonan tidak beralasan menurut hukum. Wajib belajar 9 tahun dalam [[Pasal 6 ayat (1)]] UU 20/2003 tidak bertentangan dengan [[UUD 1945]] karena peningkatan jenjang pendidikan merupakan kebijakan hukum terbuka. ## Related Cases ### Putusan Terdahulu - [[006/PUU-III/2005]] - Legal standing - [[11/PUU-V/2007]] - Lima syarat kerugian konstitusional - [[133/PUU-VII/2009]] - Dirujuk dalam pertimbangan ### Putusan yang Merujuk - [[31/PUU-XIV/2016]] - Merujuk putusan ini - [[97/PUU-XVI/2018]] - Merujuk putusan ini