91/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN Nomor 91/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (DPD-LPRI) Kalimantan Selatan yang diwakili oleh: Nama : Syarifah Hayana, S.H. Jabatan : Ketua DPD-LPRI Kalimantan Selatan Alamat : Jalan Gotong Royong Nomor 26C, RT.002/RW.006, Kelurahan/Desa Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bernomor 034/JR/MK/HYR/V/2025, tanggal 20 Mei 2025 memberikan kuasa kepada Prof. Denny Indrayana, S.H., LLM., Ph.D., Dr. Muhamad Pazri, S.H., M.H., Kisworo Dwi Cahyono, S.P., S.H., Dra. Wigati Ningsih, S. H., LLM., Muhammad Mauliddin Afdie, S.H., M.H., Matrosul, S.H., Harimuddin, S.H., Nita Rosita S.H., Kharis Maulana Riatno, S.H., Wafdah Zikra Yuniarsyah, S.H., M.H., Muhtadin, S.H., Ahmadi, S.H., M.H., Muhammad Rizki Ramadhan, S.H., Armadiansyah, S.H., Caisa Aamuliadiga, S.H., M.H., Rumsiah, S.H., Musthakim Alghosyaly, S.H., Tareq Muhammad Aziz Elven, S.H., Muhammad 2 Laily Maswandi, S.H., M.H., Elsa Liani, S.H., Alif Fachrul Rachman, S.H., Sutrisno, S.H., merupakan Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabunng dalam Tim Hukum HANYAR (Haram Masyarah), beralamat di Jalan HSKN Komp. AMD Permai Blok A 15 Nomor 284, RT.23/RW.02, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama- sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Mei 2025 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 23 Mei 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 96/PUU/PAN.MK/AP3/05/2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 27 Mei 2025 dengan Nomor 91/PUU- XXIII/2025, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 19 Juni 2025 dan diterima Mahkamah pada tanggal 20 Juni 2025, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa dalam Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 [Bukti P-4]: Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung atau badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, yang selengkapnya berbunyi: Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang- 3 Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum. 3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 (judicial review), demikian pula berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 (UU MK), menegaskan hal yang sama, yaitu Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain “...menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945”. 4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (UU PUU): Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pasal 9 ayat (1) UU PUU Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Ketentuan ini semakin mempertegas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga negara yang berwenang untuk menguji konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap UUD 1945. 5. Bahwa dalam Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang (PMK 2/2021) menyatakan: Pasal 2 ayat (4) PMK 2/2021 Pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. 4 6. Bahwa pasal yang disoal dan diuji oleh Pemohon adalah Pasal 128 huruf k UU Pemilukada sebagai Objek Pengujian [Bukti P-5]. Adapun Objek Pengujian beserta Penjelasannya selengkapnya sebagai berikut: Pasal 128 huruf k UU Pemilukada Lembaga pemantau Pemilihan dilarang: k. melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan pemantauan Pemilihan Penjelasan Pasal 128 huruf k UU Pemilukada Cukup jelas. 7. Bahwa adapun batu uji yang Pemohon ajukan adalah Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. 8. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo. B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 (UU MK) juncto Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) menentukan pihak-pihak yang dapat menjadi Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Peraturan Perundang-Undangan Pengganti Undang-Undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. Lembaga negara. 2. Bahwa selanjutnya penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK memberikan tafsir yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah “hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 5 3. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor: 006/PUU-III/2005 juncto Putusan Nomor: 011/PUU-V/2007 telah memberikan batasan tentang kualifikasi pemohon dalam pengajuan permohonan judicial review, yakni: a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; c. Kerugian konstitusional pemohon dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial berdasarkan penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 4. Bahwa Pemohon adalah badan hukum yang bergerak di bidang pemantauan pemilihan, khususnya Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2025 (Pilwalkot Banjarbaru) pada tahapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang bernama Dewan Perwakilan Daerah Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan (DPD-LPRI Kalsel) [vide Bukti P-1] [vide Bukti P-2]. 5. Bahwa dalam Pasal 30 angka 2 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Pemohon mengatur: Pasal 30 angka 2 AD/ART Tugas dan wewenang Dewan Pimpinan antara lain diatur dengan ketentuan sebagai berikut: 1. ….. 2. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat, ketua Dewan Pimpinan Daerah atau Ketua Dewan Pimpinan Cabang adalam pimpinan tertinggi di masing – masing tingkatan, seorang professional yang dapat menjabarkan dan melaksanakan keputusan musyawarah/rapat – rapat yang bertanggung jawab ke dalam maupun ke luar terhadap jalannya organisasi, yang mengatur tentang tugas dan tanggung jawab masing – masing anggota dewan di setiap tingkatannya yang mengukuhkan dan melantik Dewan Pimpinan di bawahnya. Dengan demikian, Syarifah Hayana selaku Ketua DPD-LPRI Kalsel dapat mewakili untuk mengajukan Permohonan a quo secara kelembagaan ke Mahkamah Konstitusi. 6. Bahwa Pemohon memandang penting untuk menyampaikan definisi mengenai pemantau pemilihan yang diatur dalam Pasal 1 angka 19 6 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 9/2022) [Bukti P-6] yang berbunyi: Pasal 1 angka 9 PKPU 9/2022 Pemantau Pemilihan adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota atau lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan pemantauan Pemilihan. 7. Bahwa secara konstitusional, kewenangan lembaga pemantau, in casu DPD-LPRI Kalsel sebagai pemantau pemilihan juga diberikan oleh UUD 1945, sebagaimana dalam Pasal 18 ayat (4) berbunyi: Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis. 8. Bahwa lebih lanjut terkait pemantau pemilihan diatur dalam peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945, yakni Pasal 123, Pasal 125, dan Pasal 129 UU Pemilukada, yang mewajibkan lembaga pemantau memenuhi persyaratan, di antaranya: independen, memiliki sumber dana yang jelas, dan terakreditasi oleh KPU, serta mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan dari Pemerintah Indonesia, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: Pasal 123 ayat (1) s/d ayat (3) UU Pemilukada (1) Pelaksanaan Pemilihan dapat dipantau oleh pemantau Pemilihan. (2) Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. organisasi kemasyarakatan pemantau Pemilihan dalam negeri yang terdaftar di Pemerintah; dan b. lembaga pemantau Pemilihan asing. (3) Lembaga pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan yang meliputi: a. bersifat independen; b. mempunyai sumber dana yang jelas; dan c. terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya. Pasal 125 ayat (1) UU Pemilukada Untuk menjadi pemantau Pemilihan, lembaga pemantau mendaftarkan kepada KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan 7 kepada KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Pasal 129 UU Pemilukada (1) Lembaga pemantau Pemilihan yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 dan Pasal 128 dicabut status dan haknya sebagai pemantau Pemilihan. (2) Sebelum mencabut status dan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib mendengarkan penjelasan lembaga pemantau Pemilihan. (3) Pencabutan status dan hak lembaga pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota. (4) Lembaga pemantau Pemilihan yang telah dicabut status dan haknya sebagai lembaga pemantau Pemilihan dilarang menggunakan atribut lembaga pemantau Pemilihan dan melakukan kegiatan yang ada hubungannya dengan pemantauan Pemilihan. (5) Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh pemantau Pemilihan, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9. Bahwa dalam Pasal 1 angka 20, Pasal 41 ayat (1) huruf d, Pasal 42 ayat (2), serta Pasal 44 ayat (1) PKPU 9/2022, kewenangan DPD-LPRI Kalsel yang diurus oleh Pemohon sebagai Ketua lahir setelah memenuhi berbagai persyaratan sebagai berikut: Pasal 1 angka 20 PKPU 9/2022 Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi persyaratan. Pasal 41 ayat (1) huruf d PKPU 9/2022 (1) Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 harus memenuhi persyaratan: d. terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU, KPU Provinsi, atau KPU kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya. Pasal 42 ayat (1) PKPU 9/2022 (1) Pemantau Pemilihan dalam negeri mendaftar untuk mendapatkan Akreditasi pada: a. KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; atau b. KPU Kabupaten/KPU Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota. Pasal 44 ayat (1) PKPU 9/2022 KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan dalam negeri yang telah memenuhi 8 persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5) dengan memberikan tanda terdaftar dan sertifikat Akrreditasi kepada lembaga Pemantau Pemilihan dalam negeri. 10. Bahwa DPD-LPRI Kalsel selanjutnya mendapatkan Sertifikat Akreditasi dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan (KPU Kalsel) untuk melaksanakan tugas dan menjalankan kewenangan sebagai pemantau pemilihan pada PSU Pilwalkot Banjarbaru, sebagaimana Surat Nomor: 007/PemantauPilkada/KPU-KALSEL/IX/2025 yang diterbitkan KPU Kalsel pada tanggal 15 April 2025 (Akreditasi) [Bukti P-7]. Berpegang pada Sertifikat Akreditasi tersebut, DPD-LPRI Kalsel menjalankan tugasnya untuk melaksanakan pemantauan dan pengawasan pada Pilwalkot Banjarbaru. Meskipun saat ini Akreditasi Pemohon tersebut telah dicabut oleh KPU Kalsel pada tanggal 9 Mei 2025 melalui sebuah Keputusan, Pemohon pada dasarnya tetap memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo sebagai badan hukum lembaga pemantau pemilihan yang telah terdaftar dan dan sah berdiri berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia [vide Bukti P-1]. 11. Bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, serta mendasarkan pada keyakinan yang didukung oleh bukti-bukti yang kuat atas terjadinya pelanggaran/kecurangan dalam pelaksanaan PSU di Pilwalkot Banjarbaru, Pemohon mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHPKADA) ke Mahkamah Konstitusi, terdaftar dalam Perkara Nomor 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025 [Bukti P-8], mengingat pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan tersebut dalam hal terjadi pemilihan bercalon tunggal melawan kolom kosong adalah lembaga pemantau pemilihan. 12. Bahwa selain itu, sebagaimana layaknya lembaga pemantauan pemilihan kepala daerah, DPD-LPRI Kalsel melakukan kegiatan pemantauan yang salah satunya berupa penempatan sejumlah personil di 5 (lima) kecamatan di wilayah Kota Banjarbaru untuk melakukan rekapitulasi penghitungan internal dengan cara menghimpun penghitungan berdasarkan Model C.Hasil di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS), yang merupakan tugas lembaga pemantau, untuk selanjutnya disampaikan kepada KPU sebagai laporan pertanggungjawaban. 9 13. Bahwa hasil penghitungan internal PSU Pilwalkot Banjarbaru oleh DPD- LPRI Kalsel hanya untuk kepentingan internal dan murni sebagai salah satu pelaksanaan tugas pemantauan di Pilwalkot Banjarbaru. Hasil pemantauan DPD-LPRI Kalsel sebagai berikut: No. Pasangan Calon Jumlah Suara Persentase 1. Erna Lisa Halaby – Wartono 44.716 46% 2. Kolom Kosong 52.239 54% Jumlah Keseluruhan Suara 96.955 100% 14. Bahwa ketika DPD-LPRI Kalsel melakukan penghitungan suara tersebut, salah satu relawan DPD-LPRI Kalsel dengan kuasa khusus dan bukan bagian dari pengurus, mengundang secara tidak resmi seorang wartawan Newsway untuk datang ke tempat penghitungan. Hasil penghitungan yang sifatnya internal dan untuk pertanggungjawaban kepada KPU pun tersebar di media online dengan judul “Kotak Kosong Unggul di Pilkada Banjarbaru Versi Hitung Cepat LPRI, Raih 54 Persen Suara, Berbeda dengan Versi Sirekap dan Dozer” pada tanggal 20 April 2025, yang mana dapat diakses pada tautan https://newsway.co.id/kotak-kosong-unggul-di-pilkada- banjarbaru-versi-hitung-cepat-lpri-raih-54-persen-suara-berbeda-dengan- versi-sirekap-dan-dozer/ [Bukti P-9]. 15. Bahwa hanya berselang kurang dari 2 (dua) jam setelah artikel tersebut terpublikasi, Ketua DPD-LPRI Kalsel mengirimkan pesan WhatsApp ke wartawan yang hadir dan meliput kegiatan tersebut untuk menurunkan/mencabut artikel tersebut dikarenakan tidak resmi, tanpa izin, dan sejatinya untuk konsumsi internal dan hanya untuk pertanggungjawaban lembaga saja [Bukti P-10]. 16. Bahwa atas dasar artikel berita yang memuat penghitungan internal DPD- LPRI Kalsel tersebut, para pengurus Pemohon, serta para pihak lainnya yang terlibat dalam proses penghitungan dipanggil oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Banjarbaru sebanyak 2 (dua) kali [Bukti P-11] [Bukti P-12], KPU Kalsel sebanyak 2 (dua) kali [Bukti P-13] [Bukti P- 14], hingga Kepolisian Resor Kota (Polres) Banjarbaru [Bukti P-15] [Bukti P-16] [Bukti P-17] untuk dimintai keterangan. Hasilnya, DPD-LPRI Kalsel dinilai melanggar Pasal 128 huruf k juncto Pasal 187D UU Pemilukada. 10 17. Bahwa kemudian KPU Kalsel mencabut Akreditasi DPD-LPRI Kalsel melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 74 Tahun 2025 tentang Pencabutan Status dan Hak Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (DPD-LPRI) Provinsi Kalimantan Selatan Sebagai Lembaga Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 tanggal 9 Mei 2025 [Bukti P-18], kurang dari 7 (tujuh) hari menjelang Pemeriksaan Pendahuluan perkara PHPKADA yang diajukan oleh DPD-LPRI Kalsel yang diagendakan dilaksanakan pada 15 Mei 2025. 18. Bahwa tidak hanya berhenti di situ, sebagai kelanjutan atas dicabutnya Akreditasi DPD-LPRI Kalsel, Bawaslu Kalsel meneruskan permasalahan tersebut ke Polres Banjarbaru, yang kemudian menetapkan Ketua DPD- LPRI Kalsel atas nama Syarifah Hayana sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana pemilihan berdasarkan: a. Surat Pemberitahuan Status Laporan atas Laporan Nomor 002/Reg/LP/PW/Kota/22.02/IV/2025 tanggal 30 April 2025 [Bukti P-19]; dan b. Surat Ketetapan Nomor S.Tap/54.a/V/Res.1.24/2025/Reskrim tentang Penetapan Tersangka Syarifah Hayana, S.H. Binti Said Muhammad Alaydrus tanggal 12 Mei 2025 [Bukti P-20] [Bukti P-21]. 19. Bahwa sebelumnya pada saat Permohonan awal diajukan tanggal 23 Mei 2025 dan sebelum agenda persidangan Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 18 Juni 2025, Ketua dari Pemohon diperiksa sebagai saksi maupun sebagai tersangka oleh para penyidik Polres Banjarbaru berdasarkan Surat Nomor: SP.Sidik/54/V/Res.1.24/2025/Reskrim tanggal 2 Mei 2025. Bahkan untuk kepentingan pemeriksaan Syarifah Hayana sebagai tersangka, para penyidik Polres Banjarbaru yang berjumlah setidaknya 9 (sembilan) personil datang ke Jakarta dan melakukan pemeriksaan di Polres Jakarta Pusat tanggal 19 Mei 2025. 20. Bahwa pemeriksaan Syarifah Hayana oleh Polres Banjarbaru baik sebagai Saksi maupun sebagai Tersangka selalu berkaitan dengan penghitungan quick count PSU Pilwalkot Banjarbaru yang dipublikasikan oleh Newsway.com tersebut. Padahal yang dilakukan Pemohon adalah penghitungan suara berdasarkan Formulir C. Hasil dan itu untuk kepentingan internal. Penghitungan quick count yang dituduhkan itu sangat 11 tidak berdasar karena sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Pemohon. Atas dasar itu Polres Banjarbaru menetapkan Syarifah Hayana sebagai Tersangka karena diduga melanggar Pasal 128 huruf k, in casu Objek Pengujian, juncto Pasal 187D UU Pemilukada. 21. Bahwa setelah melalui serangkaian proses penyidikan, pada akhirnya berkas perkara pidana yang menimpa Syarifah Hayana dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Banjarbaru, hingga masuk pada tahap persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Banjarbaru. Pada tanggal 17 Juni 2025 lalu, Majelis Hakim pemeriksa perkara PN Banjarbaru pada akhirnya memutuskan Syarifah Hayana bersalah dalam Putusan Nomor: 153/Pid.Sus/2025/PN.Bjb [Bukti P-22] dengan amar putusan sebagai berikut: MENGADILI 1. Menyatakan Terdakwa Syarifah Hayana, S.H. Binti Said Muhammad Alaydrus, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pengurus Lembaga Pemantau Pemilihan yang melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan pemantauan pemilihan”, 2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; 3. Memerintahkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir; 4. Menetapkan barang bukti berupa: a. … b. … c. … 5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). 22. Bahwa pada saat Perbaikan Permohonan ini diajukan, Ketua dari Pemohon, Syarifah Hayana, telah dijatuhi vonis pidana pada tanggal 18 Juni 2025, sebagaimana amar putusan di atas. Adapun vonis yang diberikan Majelis Hakim PN Banjarbaru tersebut mendasarkan pada Pasal 128 huruf k UU Pemilukada (Objek Pengujian) yang merupakan pasal yang tidak jelas rumusannya karena tidak diuraikan secara rinci perbuatan yang dilarang baik dalam batang tubuh maupun dalam penjelasan UU Pemilukada. 12 Pasal 128 huruf k UU Pemilukada Lembaga pemantau Pemilihan dilarang: k. melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan pemantauan Pemilihan 23. Bahwa pun dalam Penjelasannya tidak dijelaskan bunyi Pasal 128 huruf k UU Pemilukada tersebut. Bahkan, Pasal 128 yang terdiri dari 11 (sebelas) huruf, termasuk Objek Pengujian, sama sekali tidak diberikan penjelasan karena secara keseluruhan ditulis atau dianggap “Cukup jelas”, sebagaimana di bawah ini: Penjelasan Pasal 128 UU Pemilukada Cukup jelas. 24. Bahwa demikian juga dalam ketentuan pidana atas Pasal 128 huruf k UU Pemilukada yang diatur dalam Pasal 187D UU Pemilukada yang berbunyi: Pasal 187D UU Pemilukada Pengurus lembaga pemantau Pemilihan yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). Dengan ketentuan pidana dalam Pasal 187D UU Pemilukada tersebut, maka siapapun yang menjadi pengurus dalam lembaga pemantau dapat dijerat atau dipidanakan akibat berlakunya norma Pasal 128 huruf k UU Pemilukada. Karena, bisa saja anggota lembaga pemantau yang “diduga” melakukan sebuah kesalahan, kemudian ditafsirkan sebagai sebuah tindak pidana pelanggaran pemantau pemilihan, yang berujung pada kriminalisasi pengurus lembaga pemantau tersebut, sebagaimana yang terjadi pada Pemohon. 25. Bahwa akibat keberlakuan Objek Pengujian tersebut, Pemohon telah merasakan kerugian konstitusional yang aktual karena Ketua dari Pemohon dikriminalisasi menggunakan ketentuan pasal yang multitafsir tersebut. Jika Objek Permohonan a quo dicabut, maka kerugian konstitusional aktual dan nyata yang telah dialami Pemohon bisa hilang, serta adanya upaya pencegahan agar penggunaan ketentuan pasal yang tidak jelas dan multitafsir tersebut tidak terjadi di kemudian hari. Atas dasar dan argumentasi di atas, dan mengingat kedudukan hukum Pemohon telah diterima oleh Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 13 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan a quo. C. PERSIDANGAN SECARA CEPAT, TANPA MENDENGAR KETERANGAN PEMERINTAH MAUPUN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 1. Bahwa sebelum masuk ke Pokok Permohonan, Pemohon merasa perlu menyampaikan urgensi pemeriksaan cepat perkara a quo kepada Mahkamah Konstitusi. Meskipun dalam persidangan Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 18 Juni 2025, Mahkamah Konstitusi menyatakan perkara a quo tetap memerlukan untuk mendengar keterangan dari pembuat undang-undang (lawmakers), Pemohon tetap berharap kepada Mahkamah Konstitusi agar Permohonan a quo dapat diputus sesegera mungkin dan tanpa mendengar keterangan Pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 2. Bahwa penanganan perkara secara cepat pernah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 102/PUU-VII/2009. Pemohon pada perkara tersebut memasukkan permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Juni 2009 dan diputus pada tanggal 6 Juli 20209. Mahkamah Konstitusi memutus dalam waktu 12 hari kalendar atau 8 hari kerja. Menariknya, Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan pada hari yang sama dengan sidang pemeriksaan pertama kali (sidang pemeriksaan pendahuluan). 3. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan secara singkat tertuang dalam Pasal 54 jo Pasal 45 ayat (9) UU MK. Melalui pertimbangannya di paragraf [3.24] Putusan 102/PUU-VII/2009 berpandangan sebagai berikut: Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Mahkamah memandang tidak perlu mendengar keterangan Pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat, karena hal tersebut dimungkinkan menurut Pasal 54 UU MK. Adapun bunyi selengkapnya Pasal 54 UU MK adalah “Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan/atau Presiden”. Selain itu, mengingat urgensi dari perkara ini telah mendekati pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, maka keperluan untuk diputus secara cepat pada hari yang sama sejak perkara a quo diperiksa dimungkinkan oleh ketentuan Pasal 45 ayat (9) UU MK, yang berbunyi, “Putusan Mahkamah Konstitusi dapat 14 dijatuhkan pada hari itu juga atau ditunda pada hari lain yang harus diberitahukan kepada para pihak”. 4. Bahwa Permohonan a quo juga memiliki tingkat urgensi yang sama dengan Perkara 102/PUU-VII/2009. Ketua dari Pemohon harus menghadapi proses hukum dengan ditetapkannya sebaga Tersangka oleh Polres Banjarbaru, dan kini Terdakwa yang telah menerima vonis hukuman dari PN Banjarbaru karena dituduh melakukan pelanggaran terhadap Pasal 128 huruf k, in casu Objek Pengujian yang sangat multitafsir itu. Serta, adanya kemungkinan besar perkara akan lanjut ke tahap akhir di Pengadilan Tinggi Kalsel, saat mana putusan akan berkekuatan hukum tetap (in kracht). 5. Bahwa sebagai diatur di dalam UU Pemilukada, penanganan tindak pidana kepemiluan pun harus diselesaikan dalam waktu cepat, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 146 sampai dengan 148 UU Pemilukada, yang pada pokoknya sebagai berikut: 1) Proses penyidikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak laporan diterima dari Bawaslu; 2) Proses pengembalian berkas kepada penyidik oleh penuntut paling lambat 3 (tiga) hari kerja (P19); 3) Penyampaian kembali berkas yang dikembalikan (berkas P19) kepada penuntut umum oleh penyidik paling lambat 3 (tiga) hari kerja; 4) Pemeriksaan di tingkat pengadilan negeri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pelimpahan berkas perkara; 5) Waktu pengajuan permohonan banding paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah putusan dibacakan; 6) Pelimpahan berkas dari pengadilan negeri ke pengadilan tinggi paling lambat 3 (tiga) hari kerja; 7) Pemeriksaan di pengadilan tinggi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sudah harus diputus; dan 8) Tidak ada upaya hukum kasasi. 9) Salinan putusan pengadilan harus disampaikan kepada penuntut umum paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah putusan dibacakan; 10) Putusan harus dilaksanakan oleh jaksa paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Salinan putusan diterima. 6. Bahwa mengingat PN Banjarbaru telah menjatuhkan vonisnya pada tanggal 18 Juni 2025, menurut penghitungan Pemohon, apabila Pemohon atau JPU 15 mengajukan banding yang batas waktunya adalah 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan atau hari Selasa tanggal 24 Juni 2025, pelimpahan berkas dari PN Banjarbaru ke Pengadilan Tinggi paling lambat 3 (tiga) hari kerja atau tanggal 25 Juni 2025, maka pemeriksaan di Pengadilan Tinggi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sudah harus diputus atau paling cepat pada tanggal 26 Juni 2025 atau paling lambat pada tanggal 7 Juli 2025 dan langsung in kracht. Salinan putusan harus disampaikan ke JPU paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah putusan dibacakan atau paling lambat tanggal 10 Juli 2025, dan putusan harus dilaksanakan oleh JPU paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah salinan putusan diterima atau paling lambat tanggal 15 Juli 2025. Untuk memudahkan, Pemohon uraikan dalam tabel berikut ini: Kegiatan Penghitungan Tanggal Batas waktu permohonan banding paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan (tanggal 18 Juni 2025) 20 Juni 2025 Pelimpahan berkas dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi paling lambat 3 (tiga) hari kerja 25 Juni 2025 Pemeriksaan di Pengadilan Tinggi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sudah harus diputus 26 Juni s.d 7 Juli 2025 Salinan putusan harus disampaikan ke penuntut umum paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah putusan dibacakan 10 Juli 2025 Putusan harus dilaksanakan oleh jaksa paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Salinan putusan diterima 15 Juli 2025 7. Bahwa berdasarkan rilis yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2024, rata-rata waktu penyelesaian perkara pengujian undang- undang di tahun 2023 adalah 52 (lima puluh dua) hari per perkara. Jika berpedoman pada rata-rata penyelesaian perkara pada tahun 2023 tersebut, maka diperkirakan Mahkamah Konstitusi akan memutus permohonan a quo pada tanggal 14 Juli 2025. Itu pun jika dihitung sejak tanggal 23 Mei 2025, waktu dimasukkannya permohonan a quo secara daring ke Mahkamah Konstitusi. Tentu akan lebih lama jika dihitung sejak sidang pemeriksaan pertama kali. 16 8. Bahwa waktu penanganan perkara pada tahun 2025 tentu akan lebih lambat dibandingkan rata-rata tahun 2023 karena sidang perselisihan sengketa hasil pemilihan kepala daerah yang saat ini masih berlangsung, atau setidak- tidaknya dalam proses Rapat Permusyawaratan hakim. Sehingga, Pemohon merasa khawatir jika Permohonan a quo tidak selesaikan secara cepat. 9. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka sangat beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk memutus secara cepat permohonan a quo tanpa mendengarkan keterangan Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. D. TENTANG PROVISI 1. Bahwa selain permohonan pemeriksaan cepat sebagaimana disampaikan dalam huruf C di atas, Pemohon juga memandang perlu untuk menyampaikan urgensi atas Permohonan a quo agar Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sela (provisi). 2. Bahwa Pasal 69 PMK 2/2021 mengatur bahwa Putusan Mahkamah dapat berupa Putusan, Putusan Sela, atau Ketetapan. Sebelum berlakunya PMK 2/2021, Mahkamah Konstitusi pernah menjatuhkan putusan sela yang sejauh pengetahuan Pemohon untuk pertama kalinya dalam pengujian undang-undang dilakukan pada Perkara Nomor 133/PUU-VII/2009, tepatnya pada paragraf [3.12] halaman 16 yang Pemohon kutip sebagai berikut: “Bahwa Mahkamah secara terus menerus mengikuti perkembangan kesadaran hukum dan rasa keadilan yang tumbuh di masyarakat yang menjadi dasar agar Mahkamah tidak berdiam diri atau membiarkan terjadinya pelanggaran hak konstitusional warga negara. Oleh karenanya, meskipun dalam UU MK tidak dikenal putusan provisi dalam perkara pengujian undang-undang, seiring dengan perkembangan kesadaran hukum, kebutuhan praktik dan tuntutan rasa keadilan masyarakat serta dalam rangka memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, Mahkamah memandang perlu menjatuhkan putusan provisi dalam perkara a quo dengan mendasarkan pada aspek keadilan, keseimbangan, kehati-hatian, kejelasan tujuan, dan penafsiran yang dianut dan telah berlaku tentang kewenangan Mahkamah dalam menetapkan putusan sela” 3. Bahwa selain Putusan Nomor 133/PUU-VII/2009 tersebut, Mahkamah Konstitusi juga pernah menjatuhkan putusan sela pada Putusan Nomor 70- PS/PUU-XX/2022. Salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi adalah sulitnya pemulihan hak-hak konstitusional Para Pemohon dalam perkara tersebut seandainya permohonan dikabulkan. Di dalam Paragraf [3.7.2] 17 halaman 40 Putusan 70-PS/PUU-XX/2022, Mahkamah Konstitusi berpandangan sebagai berikut: “Bahwa fakta hukum demikian menurut Mahkamah potensial akan menimbulkan pelanggaran atas jaminan perlakuan yang sama di hadapan hukum dan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Selain itu, hak konstitusional para Pemohon tersebut terancam tidak dapat dipulihkan kembali. Pemberhentian dengan hormat akan memiliki banyak konsekuensi bagi seorang pegawai negeri sipil, yang mana konsekuensi tersebut secara logis akan menimbulkan kerugian pada yang bersangkutan. Seandainya permohonan para Pemohon dikabulkan dan norma a quo dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 maka akan sulit memulihkan hak para Pemohon yang telah hilang. Untuk itu, menurut Mahkamah Putusan Sela diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum pada para Pemohon serta mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia saat suatu norma hukum diterapkan sementara pemeriksaan atas pokok permohonan masih berjalan padahal hak-hak konstitusional Pemohon yang dirugikan akan sulit dipulihkan dalam putusan akhir. Dalam perkara a quo putusan sela diperlukan untuk mencegah kemungkinan kerugian konstitusional para Pemohon apabila diberhentikan dengan hormat saat berusia 60 tahun dengan mendasarkan Pasal 40A UU 11/2021, padahal norma yang menjadi dasar pemberhentian dimaksud sedang dalam proses pemeriksaan dalam perkara pengujian undang-undang di Mahkamah.” 4. Bahwa terdapat kesamaan fakta antara Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara a quo dengan Putusan 70-PS/PUU-XX/2022 yaitu, hak konstitusional Pemohon terancam tidak dapat dipulihkan kembali apabila proses pidana terhadap Ketua dari Pemohon akibat keberlakuan norma Pasal 128 huruf k UU Pemilukada tidak ditunda karena putusan Mahkamah Konstitusi tidak berlaku surut. Padahal, penanganan perkara tindak pidana pemilu dilakukan dalam waktu yang singkat sebagaimana telah Pemohon sampaikan pada poin “C. PERSIDANGAN SECARA CEPAT, TANPA MENDENGAR KETERANGAN PEMERINTAH MAUPUN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT”. 5. Bahwa kiranya tidak berlebihan jika Pemohon berpandangan tingkat urgensi Permohonan Pemohon lebih tinggi dibandingkan dengan Perkara Nomor 70/PUU-XX/2022. Pemohon telah divonis oleh PN Banjarbaru pada tanggal 18 Juni 2025 dan kemungkinan besar perkara akan berlanjut pada tahap banding. Sementara pada perkara Nomor 70/PUU-XX/2020 Para Pemohon (di dalam Perkara 70/PUU-XX/2020) memiliki waktu paling 18 sedikit 4 (empat) bulan untuk menghadapi pensiun. Apabila Mahkamah Konstitusi tidak menjatuhkan putusan sela, maka ada kemungkinan Pemohon mengalami kerugian konstitusional yang tidak dapat dipulihkan kembali. 6. Bahwa demi terwujudnya kepastian hukum yang adil bagi Pemohon, maka sangat beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan provisi dalam Permohonan a quo berupa penundaan pemberlakuan Objek Pengujian, hingga Permohonan a quo diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. E. POKOK PERMOHONAN E.1. Objek Pengujian bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena merupakan Pasal Karet dan Multitafsir yang Dapat Mengkriminalisasi Perbuatan Apapun tanpa Batasan yang Jelas dan Tegas 1. Bahwa menurut Pemohon, Objek Pengujian beserta Penjelasannya yang berbunyi: Pasal 128 huruf k UU Pemilukada Lembaga pemantau Pemilihan dilarang: k. melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan pemantauan Pemilihan Penjelasan Pasal 128 huruf k UU Pemilukada Cukup jelas. Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena menjadi pasal karet yang dapat mengkriminalisasi perbuatan apapun yang dilakukan oleh lembaga pemantau pemilihan, termasuk Pemohon. 2. Bahwa kriminalisasi tersebut terjadi karena Pasal 187D UU Pemilukada mengancam pelanggaran terhadap Pasal 128 huruf k dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun penjara. Jelasnya, berikut dikutip bunyi pasal tersebut. Pengurus lembaga pemantau Pemilihan yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). 19 3. Bahwa ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sebagai batu uji permohonan a quo berbunyi: Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. 4. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tersebut memberikan hak konstitusional kepada Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum (legal certainty), yang mana pada perkara a quo telah dirugikan akibat keberlakuan Pasal 128 huruf k UU Pemilukada. 5. Bahwa mengenai kepastian hukum (legal certainty), terdapat 4 (empat) prinsip dasar yang harus dipatuhi dalam hukum pidana, yakni lex scripta, lex certa, lex stricta dan lex praevia. Dalam pandangan Pemohon, Objek Pengujian merupakan pelanggaran terhadap prinsip lex scripta, lex certa, dan lex stricta. 6. Bahwa makna prinsip Lex Scripta adalah suatu perbuatan hanya dapat dianggap sebagai tindak pidana dan dikenai hukuman jika perbuatan tersebut telah secara jelas diatur dalam undang-undang yang tertulis. Prinsip lex scripta tidak menghendaki penafsiran hukum yang terlalu luas atau semena-mena. 7. Bahwa selanjutnya, makna prinsip Lex Certa adalah suatu rumusan tindak pidana dalam undang-undang harus jelas, pasti, dan tidak multitafsir. Pembuat undang-undang harus mendefinisikan secara tegas perbuatan yang dilarang dan tidak dibuat secara samar-samar. 8. Bahwa prinsip Lex Certa juga menghendaki agar masyarakat dapat memprediksi konsekuensi hukum dari tindakan mereka. Sehingga masyarakat dapat menyesuaikan perilaku agar tidak melanggar hukum. Selain itu, prinsip lex scripta juga menghendaki agar aparat penegak hukum tidak sewenang-wenang dalam menjalankan kewenangannya. Aparat tidak dapat menghukum seseorang sesuka hati. Bahwa Lex stricta dimaknai sebagai hukum pidana harus dimaknai secara tegas dan tidak boleh diperluas menggunakan analogi. 9. Bahwa Mahkamah Konstitusi pun pernah menyinggung 3 prinsip legalitas dalam hukum pidana tersebut di putusannya. Hal ini dapat dilihat dalam 20 halaman 75 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 yang berbunyi sebagai berikut: “Menimbang bahwa dengan demikian Mahkamah menilai memang terdapat persoalan konstitusionalitas dalam kalimat pertama Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK sehingga Mahkamah perlu mempertimbangkan lebih lanjut hal-hal sebagai berikut: 1. Pasal 28D ayat (1) mengakui dan melindungi hak konstitusional warga negara untuk memperoleh jaminan dan perlindungan hukum yang pasti, dengan mana dalam bidang hukum pidana diterjemahkan sebagai asas legalitas yang dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, bahwa asas tersebut merupakan suatu tuntutan akan kepastian hukum di mana orang hanya dapat dituntut dan diadili atas dasar suatu peraturan perundang-undangan yang tertulis (lex scripta) yang telah lebih dahulu ada; 2. Hal demikian menuntut bahwa suatu tindak pidana memiliki unsur melawan hukum, yang harus secara tertulis lebih dahulu telah berlaku, yang merumuskan perbuatan apa atau akibat apa dari perbuatan manusia secara jelas dan ketat yang dilarang sehingga karenanya dapat dituntut dan dipidana, sesuai dengan prinsip nullum crimen sine lege stricta. 3. Konsep melawan hukum yang secara formil tertulis (formele wederrectelijk), yang mewajibkan pembuat undang-undang untuk merumuskan secermat dan serinci mungkin (vide Jan Remmelink, Hukum Pidana, 2003:358) merupakan syarat untuk menjamin kepastian hukum (lex certa) atau yang dikenal juga dengan istilah Bestimmheitsgebot. 10. Bahwa Objek Pengujian melanggar prinsip lex scripta karena tidak diatur secara jelas perbuatan apa yang dilarang di dalam Pasal 128 huruf k UU Pemilukada. Objek Pengujian, khususnya frasa “kegiatan lain” telah digunakan oleh aparat penegak hukum untuk mengkriminalisasi Ketua dari Pemohon. 11. Bahwa Objek Pengujian juga melanggar prinsip lex certa karena perbuatan yang dilarang dalam Objek Pengujian adalah kabur, tidak pasti dan multitafsir. Objek Pengujian terutama frasa “kegiatan lain” telah digunakan oleh penegak Hukum untuk menetapkan Ketua dari Pemohon sebagai Tersangka, dan itu dilakukan di tengah-tengah proses sengketa hasil PSU Kota Banjarbaru yang kala itu sedang diikhtiarkan oleh Pemohon di Mahkamah Konstitusi. 12. Bahwa Objek Pengujian juga melanggar prinsip lex stricta karena tidak tegasnya suatu tindak pidana yang diatur dalam Objek Pengujian. Objek Pengujian terutama frasa “kegiatan lain” dapat saja ditafsirkan oleh 21 penegak hukum sebagai segala perbuatan apapun yang dilarang untuk dilakukan oleh lembaga pemantau. 13. Bahwa selain mengenai lex scripta, lex certa, dan lex stricta sebagaimana disebut di dalam Putusan Nomor 003/PUU-IV/2006, Mahkamah Konstitusi beberapa kali menyebutkan kriteria kepastian hukum di dalam putusannya dan norma Objek Pengujian bertentangan dengan pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Beberapa putusan yang dimaksud disampaikan sebagai berikut: Nomor Putusan Pertimbangan Catatan Putusan Nomor 78/PUU-XXI/2023 “… rumusan norma Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 yang luas dan tidak jelas sehingga dapat diartikan secara tidak terbatas dan beragam, telah menyebabkan Pasal a quo bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang tidak memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi setiap warga negara. Dengan demikian, dalil para Pemohon berkaitan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 adalah beralasan menurut hukum”. (Pertimbangan 3.18.5) Objek Pengujian dalam perkara a quo jelas mengandung rumusan norma yang luas dan tidak jelas sehingga dapat diartikan secara tidak terbatas dan beragam oleh aparat penegak hukum, in casu Polres dan Kejari Banjarbaru. Putusan Nomor 15/PUU-XXI/2024 “…berkenaan dengan unsur “onar atau keonaran” yang termuat dalam Pasal 14 UU 1/1946, penggunaan kata “keonaran” dalam ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 berpotensi menimbulkan multitafsir, karena antara kegemparan, kerusuhan, dan keributan memiliki gradasi yang berbeda- beda, demikian pula akibat yang ditimbulkan. Dengan Mahkamah Konstitusi berpandangan bahwa kata “onar” dan “keonaran” sebagai ketidakpastian. Frasa “kegiatan lain” yang menjadi inti Objek Pengujian dalam perkara a quo jauh lebih memberikan ketidakpastina lagi 22 demikian, terciptanya ruang ketidakpastian karena multitafsir tersebut akan berdampak pada tidak jelasnya unsur-unsur yang menjadi para meter atau ukuran patut atau tiadknya pellaku dijerat dengan tindak pidana…” (halaman 299 s.d. 300) karena dapat ditafsirkan terhadap tindakan apa pun juga oleh aparat penegak hukum, in casu Polres dan Kejari Banjarbaru. Putusan Nomor 105/PUU- XXII/2024 “… Dalam konstruksi seperti ini, frasa “suatu hal” tanpa kejelasan parameter/kriteria dalam penggunaannya akan menyebabkan ketidakpastian hukum karena berbagai bentuk penghinaan yang sebelumnya telah dikategorikan secara terpisah dapat ditarik ke dalam pengertian pencemaran nama baik melalui konstruksi interpretasi yang luas. Hal ini akan menjadikan pasal a quo sebagai “pasal keranjang sampah”, “mulur mungkret”, “pasal karet” (catch-all provision) yang menampung berbagai bentuk ekspresi yang sesungguhnya memilliki dimensi dan akbiat hukum yang berbeda…” (Pertimbangan 3.13.3 Halaman 451 s.d. 452) Objek Pengujian dalam perkara a quo tidak memiliki parameter/kriteria yang jelas sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum. Selain itu, Objek Pengujian juga rentan menjadi pasal karet karena dapat ditafsirkan sesuai kehendak aparat penegak hukum, in casu Polres dan Kejari Banjarbaru. 14. Bahwa jika mencermati dengan seksama, norma dalam Objek Pengujian, maka sangat jelas bertentangan dengan pertimbangan hukum putusan- putusan Mahkamah Konstitusi di atas. Untuk memudahkan, Pemohon ringkas dalam tabel di bawah ini: 23 Prinsip Kepastian Hukum dalam Hukum Pidana Penjelasan Kaitan dengan Objek Pengujian Lex Scripta Suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidan ajika perbuatan tersebut telah secara jelas diatur dalam undang-undang yang tertulis Objek Pengujian tidak mengatur secara jelas kegiatan lain apa saja yang dilarang, sehingga menjadi multitafsir dan tidak tegas dalam menentukan batas- batas perbuatan yang dilarang dan/atau diizinkan oleh lembaga pemantau dalam menyelenggarakan kegiatan pemantauan Lex Certa Rumusan tindak pidana harus jelas, pasti, dan tidak multitafsir, sehingga dapat diprediksi konsekuensi hukum dari suatu perbuatan Lex Stricta Suatu perbuatan harus diatur secara tegas Lex Praevia Tidak diberlakukan secara surut 15. Bahwa lebih jauh, Objek Pengujian tidak ada keterangan lebih lanjut dalam bagian Penjelasan yang mana para pembentuk undang-undang (lawmakers) justru menyatakan “Cukup jelas”. Padahal, faktanya Objek Pengujian sangat tidak jelas, memiliki tafsir luas, multitafsir yang bisa berdampak buruk atau disalahgunakan dalam penegakannya (abuse of power), sebagaimana yang dialami Pemohon dan Syarifah Hayana sebagai ketuanya. 15. Bahwa kenyataan Objek Pengujian Pasal 128 huruf k UU Pemilukada multitafsir dibuktikan dengan berbedanya keterangan Saksi Ahli JPU atas nama Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H. [Bukti P-23] yang kemudian dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Putusan Nomor: 153/Pid.Sus/2025/PN Bjb halaman 67-68, dimana saksi ahli menyatakan [vide Bukti P-22]: “bahwa kegiatan lain yaitu melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan pemantauan Pemilihan, dengan demikian dapat dimaknai bahwa bentuk perbuatannya tidak dibatasi (perbuatannya bisa apa saja) yang penting adalah perbuatan tersebut tidak berkaitan dengan pemantauan pemilihan.” 24 Pada saat yang bersamaan, masih dalam Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2025/PN Bjb halaman 67-68, Ahli JPU lainnya atas nama Dr. Khairul Fahmi menyampaikan tafsir yang berbeda mengenai “kegiatan lain” dalam Pasal 128 huruf k UU Pemilukada, yang selengkapnya berbunyi [vide Bukti P-22]: “bahwa yang dimaksud dengan kegiatan lain adalah hal yang bukan termasuk hak kategori dalam lingkup kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Pemantau sebagaimana ketentuan Pasal 126 UU Pilkada.” Dari dua pendapat ahli JPU di atas, maka sangat terlihat perbedaan kontras tentang pemaknaan Pasal 128 huruf k UU Pemilukada, yakni satu ahli berpandangan bahwa kegiatan lain bisa berbentuk kegiatan apa saja sepanjang tidak berkaitan dengan pemantauan, sementara ahli lainnya menyatakan kegiatan lain adalah hal yang bukan termasuk kategori hak lembaga pemantau sebagaimana diatur dalam Pasal 126 UU Pemilukada. Sekali lagi, perbedaan pendapat dari kedua ahli JPU semakin menguatkan bahwa Objek Pengujian pasal 128 k UU Pemilukada adalah multitafsir dan bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang dijamin dalam pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 16. Bahwa seharusnya suatu delik pidana itu jelas, tegas dan bukan rumusan norma yang terbuka, atau sewajibnya limitatif, juga dikuatkan oleh pandangan Prof. Eddy O.S. Hiariej, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada dan Wakil Menteri Hukum periode 2024 – 2029, yang mana terdapat batasan-batasan untuk melakukan penafsiran atau interpretasi dalam hukum pidana. Prof. Eddy mengemukakan terdapat 2 (dua) asas dalam melakukan penafsiran atau interpretasi tersebut, yakni exception frimat vim legis in casibus non exceptis dan in dubio pro reo. Kedua asas ini memiliki arti bahwa interpretasi hukum pidana harus diartikan secara sempit dan dimaknai sedemikian rupa sehingga tidak merugikan tergugat, tersangka, atau terdakwa [Bukti P-24]. E.2. Keberlakuan Objek Pengujian membuat Pemohon Mengalami Kerugian Konstitusional yang Aktual dan Nyata karena Dicabut Status dan Haknya sebagai Pemantau Pemilihan, Ditetapkan sebagai Tersangka, dan Kini telah Dijatuhi Vonis Pidana 25 1. Bahwa keberlakuan Objek Pengujian nyatanya telah membuat Pemohon mengalami kerugian konstitusional yang aktual dan nyata, karena status dan hak Pemohon sebagai lembaga pemantau pemilihan pada PSU Pilwalkot Banjarbaru dicabut akreditasinya oleh KPU Kalsel [vide Bukti P-7]. 2. Bahwa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya untuk melakukan pemantauan PSU Pilwalkot Banjarbaru pun Pemohon mengalami tekanan, rasa takut, intimidasi, dan ancaman, bahkan hal tersebut datang dari para pejabat di lingkup Provinsi Kalimantan Selatan setelah Pemohon mengajukan permohonan PHPKADA ke Mahkamah Konstitusi. Di sela- sela proses pemeriksaan di Bawaslu Kalsel atas tuduhan pelanggaran Pasal 128 huruf k UU Pemilukada, in casu Objek Pengujian, Gubernur Kalimantan Selatan mengeluarkan Surat Nomor 100.1.4/0805/PEM.OTDA perihal Pencabutan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru tahun 2024 Perkara Nomor: 8/PAN.MK/e- AP3/04/2025 tanggal 28 April 2025 yang pada intinya meminta agar Pemohon mencabut permohonan PHPKADA di Mahkamah Konstitusi. Surat tersebut ditandatangani oleh Gubernur Kalimantan Selatan, Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Panglima Komando Daerah Militer VI Mulawarman, hingga Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan [Bukti P-25]. Dalam Surat tersebut dinyatakan: “Kami bersama sebagai Dewan Kehormatan DPD Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) Kalimantan Selatan ... ... tidak sepantas nya menjadi bagian dari yang menggugat perselisihan hasil Pemilihan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2025. … kami meminta kepada Ketua DPD LPRI Kalimantan Selatan untuk mencabut Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi dengan Perkara Nomor: 8/PAN.MK/e-AP3/04/2025 tanggal 23 April 2025.” Selain mengeluarkan Surat, Gubernur Kalimantan Selatan juga membuat sebuah video yang menyatakan, “wajar kami memerintahkan… untuk mencabut… gugatan di MK” [Bukti P-26] 26 3. Bahwa selain itu Syarifah Hayana, Ketua dari Pemohon juga ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan tindak pidana pemilihan yang diatur oleh Objek Pengujian [vide Bukti P-20] [vide Bukti P-21]. Ibu Syarifah Hayana harus menjalani serangkaian proses penyidikan yang menguras tenaga, waktu, dan pikiran, padahal pada saat itu Pemohon juga tengah berproses menjalankan perannya sebagai pemohon dalam sengketa hasil PSU Pilwalkot Banjarbaru di Mahkamah Konstitusi. 4. Bahwa puncaknya, pada tanggal 18 Juni 2025, Ketua dari Pemohon dinyatakan bersalah melanggar Objek Pengujian dan dijatuhi vonis pidana oleh PN Banjarbaru sebagaimana Putusan Nomor: 153/Pid.Sus/2025/PN.Bjb [vide Bukti P-22]. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan hati nurani dan logika hukum, yang mana tindakan yang dilakukan Pemohon adalah bagian dari proses pemantauan yang tentu saja tidak layak dipidanakan. 5. Bahwa sebelum Pemohon, lembaga pemantau pemilihan lain yang pernah mengajukan permohonan PHPKADA ke Mahkamah Konstitusi pada Pilwalkot Banjarbaru adalah Yayasan Visi Nusantara Kalimantan Selatan (Vinus Kalsel). Pada saat sebelum PSU, pengurus Vinus kalsel juga mengalami hal serupa. Ketua Yayasan yang mengaungi Vinus Kalsel atas nama Yusfitriadi [Bukti P-27], istrinya [Bukti P-28], dan beberapa pengurus lainnya [Bukti P-29] dipanggil oleh Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri) atas dugaan tindak pidana korupsi yang tidak jelas asal-usul dan dasarnya. 6. Bahwa selain dipanggil untuk dimintai keterangan, Bareskrim Polri juga sempat mendatangi kantor Yayasan Visi Nusantara yang berdomisili di Kabupaten Bogor pada tanggal 21 Februari 2025, atau bertepatan 3 (tiga) hari sebelum putusan perkara PHPKADA dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi, yang pada saat itu memerintahkan dilakukannya PSU di seluruh wilayah Pilwalkot Banjarbaru dalam Putusan Nomor: 05/PHPU.WAKO- XXIII/2025. 7. Bahwa pada akhirnya, setelah PSU selesai dilaksanakan, Vinus Kalsel tidak mengajukan permohonan PHPKADA lanjutan, namun justru menerima hasil yang ditetapkan oleh KPU. Uniknya, kasus-kasus yang 27 dituduhkan Bareskrim Polri terhadap Yayasan Visi Nusantara justru seolah berhenti begitu saja bagai air yang menguap, menghilang. 8. Bahwa berdasarkan pada fakta tersebut, maka tidak berlebihan jika Pemohon menilai tindakan KPU Kalsel, Bawaslu Banjarbaru, dan Polres Banjarbaru yang mencabut Akreditasi Pemohon dan mengkriminalisasi Syarifah Hayana dengan Pasal 128 huruf k UU Pemilukada, in casu Objek Pengujian, merupakan upaya pembungkaman pada Pemohon sebagai lembaga pemantau yang memiliki hak untuk mengajukan permohonan PHPKADA pasca PSU di Pilwalkot Banjarbaru ke Mahkamah Konstitusi dan upaya untuk “memaksa” Pemohon mencabut perkara. 9. Bahwa hak konstitusional Pemohon yang berkaitan dengan kewenangannya sebagai lembaga pemantau untuk melakukan tindakan atau upaya advokasi terhadap Pemilukada di Banjarbaru secara aktual telah terlanggar akibat keberlakuan Pasal 128 huruf k UU Pemilukada, in casu Objek Pengujian, yang telah Pemohon uraikan di atas tidak memberikan kepastian hukum. 10. Bahwa Pemohon berpandangan tindakan KPU Kalsel, Bawaslu Banjarbaru, dan aparat penegak hukum merupakan wujud nyata dari SLAPP (Strategic Litigation Against Public Participation) yang ditujukan untuk membungkam Pemohon dalam menggunakan hak konstitusionalnya dalam mengemukakan pandangan dan hasil pantauannya atas pelaksanaan PSU Pilwalkot Banjarbaru. 11. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan Pasal 128 huruf k UU Pemilukada, in casu Objek Pengujian, yang multitafsir, memiliki tafsir luas dan tidak terbatas, tanpa adanya penjelasan, merupakan akar dari praktik SLAPP terhadap lembaga pemantau, yang dalam hal ini Pemohon menjadi korban yang dipidanakan. 12. Bahwa jika sampai kasus yang menimpa Pemohon tetap dibiarkan dan Pasal 128 huruf k UU Pemilukada tetap dibiarkan berlaku, maka ke depannya tidak hanya Pemohon saja, melainkan banyak lembaga pemantau lainnya yang memiliki pandangan dan/atau catatan yang berseberangan dengan pihak pasangan calon tunggal, yakni dicabut sertifikat akreditasinya untuk menutup atau menghilangkan kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan PHPKADA ke 28 Mahkamah Konstitusi dan tidak tertutup adanya kriminalisasi terhadap pengurus lembaga pemantau tersebut agar dipersulit dalam proses persidangannya di Mahkamah yang Mulia. 13. Bahwa apalagi penghitungan suara oleh lembaga pemantau merupakan hal yang lumrah, sebagaimana dilakukan pula oleh lembaga pemantau pemilihan lainnya yang mempublikasikan hasil penghitungannya. Misalnya yang dilakukan oleh JagaSuara 2024, yang juga merilis tabulasi suara PSU Pilwalkot Banjarbaru [Bukti P-30]. 14. Bahwa jika merujuk pada paragraf kedua Bab I Pendahuluan bagian Latar Belakang Keputusan KPU Nomor 328 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota [Bukti P-31] (KKPU 328/2024) menyatakan: Pengawasan dilakukan oleh Pemantau yang melakukan pengamatan pada penyelenggaraan Pemilihan yang pada akhirnya menyajikan data suatu tahapan atau seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan, sehingga masyarakat umum dapat melihat perkembangan penyelenggaraan Pemilihan. 15. Bahwa KKPU 328/2024 menyebutkan salah satu tugas pengawasan yang dilakukan oleh pemantau pemilihan, in casu Pemohon, adalah menyajikan data. Sehingga, quod non, jika pun Pemohon dianggap menyebarkan hasil penghitungan real count nya tersebut, sejatinya hal tersebut bukanlah kegiatan yang bertentangan ataupun melanggar tugas sebagai pemantau pemilihan. 16. Bahwa mendasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan di atas, maka telah jelas dan terang benderang norma Pasal 128 huruf k UU Pemilukada adalah norma yang tidak jelas, tidak tegas, memiliki tafsir luas, dan multitafsir, sehingga tidak memberikan kepastian hukum (legal certainty), yang mana akibat keberlakuannya telah merugikan hak konstitusional Pemohon dengan dicabutnya Akreditasi sebagai lembaga pemantau pemilihan oleh KPU Kalsel dan Ketua Syarifah Hayana dikriminalisasi dalam proses pemantauan PSU Pilwalikota Banjarbaru. Dengan demikian, keberlakuan Objek Pengujian telah melanggar hak konstitusional Pemohon sebagai lembaga pemantau pemilihan yang memiliki peran sentral untuk turut mengawasi jalannya Pemilukada, khususnya Pilwalkot 29 Banjarbaru serta melakukan upaya-upaya advokasi untuk menjaga demokrasi. 17. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, jelas bahwa Objek Pengujian bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena tidak memberikan kepastian hukum (legal certainty). F. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian alasan-alasan di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk melakukan pemeriksaan secara cepat dan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai sebagai berikut: Dalam Provisi 1. Mengabulkan Permohonan provisi Pemohon untuk seluruhnya; 2. Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir, menyatakan menunda pelaksanaan dan pemberlakuan Pasal 128 huruf k Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana Terakhir Diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) hingga permohonan a quo diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi; Dalam Pokok Perkara 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 128 huruf k Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana Terakhir Diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; dan 3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). 30 [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-31, yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 25 Juni 2025. Selanjutnya dalam sidang dimaksud Pemohon menyampaikan akan menambahkan alat bukti tambahan dan Majelis memberi kesempatan Pemohon untuk menambahkan alat buktinya, yang kemudian alat bukti dimaksud diterima Mahkamah pada tanggal 25 Juni 2025 yang diberi tanda Bukti P-32 sampai dengan Bukti P-35, selengkapnya sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-00496.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia tanggal 17 September 2014; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia Nomor: 013/SKEP/DPP-LPRI/I/2022 tanggal 12 Mei 2022 tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (DPD-LPRI) Provinsi Kalimantan Selatan; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Syarifah Hayana, selaku Ketua DPD LPRI Kalimantan Selatan; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24 ayat (2); 5. Bukti P-5 : Fotokopi Dokumen Ketentuan Pasal 128 huruf k Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; 31 7. Bukti P-7 : Fotokopi Sertifikat KPU Kalsel Nomor: 007/PemantauPilkada/K PU-KALSEL/IX/2025 perihal Akreditasi sebagai Pemantau PSU Pemilihan Walikota Banjarbaru; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Akta Registrasi Perkara Nomor 318/PAN.MK/e- ARPK/05/2025 9. Bukti P-9 : Cetak Artikel Berita Newsway.com dengan judul “Kotak Kosong Unggul di Pilkada Banjarbaru Versi Hitung Cepat LPRI, Raih 54 Persen Suara, Berbeda dengan Versi Sirekap dan Dozer” yang dipublikasikan tanggal 20 April 2025; Sumber: https://newsway.co.id/kotak-kosong-unggul-di-pilkada- banjarbaru-versi-hitung-cepat-lpri-raih-54-persen-suara- berbeda-dengan-versi-sirekap-dan-dozer/ 10. Bukti P-10 : Cetak Tangkapan layar pesan WhatsApp kepada Newsway.com; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Undangan Bawaslu Kota Banjarbaru Nomor 30/PP.01.02/K.KS 12/04/2025 perihal Klarifikasi/Pemberian Keterangan, kepada Syarifah Hayana, tanggal 25 April 2025; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Undangan Bawaslu Kota Banjarbaru Nomor 62/PP.01.02/K.KS 12/04/2025 Perihal Klarifikasi/Pemberian Keterangan yang Kedua kepada Syarifah Hayana, tanggal 27 April 2025; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Selatan Nomor 331/PL.02-SD/63/2025 perihal Undangan kepada Pemohon selaku Ketua DPD LPRI Kalimantan Selatan, tanggal 3 Mei 2025; 14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat KPU Kalimantan Selatan Nomor 337/PL.02- SD/63/2025 perihal Undangan kepada Syarifah Hayana selaku Ketua DPD LPRI Kalimantan Selatan, tanggal 4 Mei 2025; 32 15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Panggilan Polres Banjarbaru Nomor S.pgl./31/v/Res.1.24/202 5/Reskrim kepada Syarifah Hayana sebagai Saksi, tanggal 2 Mei 2025 16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Panggilan Polres Banjarbaru Nomor S.Pgl/34/V/Res.1.24/2025/Reskrim kepada Syarifah Hayana sebagai Tersangka, tanggal 12 Mei 2025; 17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Panggilan Kedua Polres Banjarbaru Nomor S.Pgl/35.a/V/Res.1.24/2 025/Reskrim kepada Syarifah Hayana sebagai Tersangka, tanggal 02 Juni 2025; 18. Bukti P-18 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 74 Tahun 2025 tentang Pencabutan Status dan Hak Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (DPD-LPRI) Provinsi Kalimantan Selatan Sebagai Lembaga Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, tanggal 9 Mei 2025; 19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Bawaslu Kalsel perihal Pemberitahuan Status Laporan atas Laporan Nomor 002/Reg/LP/PW/Kota/22 .02/IV/2025, tanggal 30 April 2025; 20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Ketetapan Polres Banjarbaru Nomor S.Tap/54.a/V/Res.1.24/2 025/Reskrim tentang Penetapan Tersangka Syarifah Hayana, S.H. Binti Said Muhammad Alaydrus, tanggal 12 Mei 2025; 21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Polres Banjarbaru Nomor B/48.a/V/Res.1.24/2025/ Reskrim perihal pemberitahuan penetapan Tersangka kepada Kepala Kejaksaan Negeri Banjarbaru, tanggal 12 Mei 2025; 22. Bukti P-22 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor: 153/Pid.Sus/2025/PN.Bjb, tanggal 17 Juni 2025; 23. Bukti P-23 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi Ahli Jaksa Penuntut Umum atas nama Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.; 33 24. Bukti P-24 : Fotokopi Artikel Opini yang ditulis oleh Eddy OS Hiariej di media Kompas, dengan judul “Public Participation and Decolonization: In fact, the latest draft of the revised Criminal Code Law was completed during the 2014-2019 service period of the House of Representatives,” tanggal 28 Juli 2022; Sumber: https://www.kompas.id/baca/english/2022/07/28/public- participation-and-decolonization 25. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Gubernur Kalimantan Selatan kepada Ketua DPD LPRI Kalimantan Selatan Nomor 100.1.4/0805/PEM.OTDA perihal Pemberitahuan kepada Ketua DPD LPRI, tanggal 28 April 2025; 26. Bukti P-26 : Video Gubernur Kalimantan Selatan memerintahkan permohonan LPRI ke Mahkamah Konstitusi mengenai hasil perselisihan Pemungutan Suara Ulang di Kota Banjarbaru, untuk ditarik; 27. Bukti P-27 : Fotokopi Surat Permintaan Keterangan B/PK 85/II/RES.3.5/5/2025/ Tipidkor, tanggal 17 Februari 2025; 28. Bukti P-28 : Fotokopi Surat Bareskrim Polri Nomor: B/PK 155/III/RES.3.5/2025/Tipidkor Perihal Permintaan Keterangan Pipin Azhariah selaku Bendahara Yayasan Visi Nusantara, tanggal 7 Maret 2025; 29. Bukti P-29 : Fotokopi Surat Bareskrim Polri Nomor: B/PK 86/II/RES.3.5/2025/Tipidkor perihal Permintaan Keterangan Rizky Riyanto selaku Sekretaris Yayasan Visi Nusantara, tanggal 17 Februari 2025; 30. Bukti P-30 : Cetak Tangkapan Layar Dokumen Tabulasi Data PSU Pilwalkot Banjarbaru Lembaga Pemantau atas nama JagaSuara 2024; 31. Bukti P-31 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 328 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil 34 Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; 32. Bukti P-32 : Fotokopi Surat Nomor 557/KPN.W15.U12/HK2.2/VI/2025, Perihal Laporan Upaya Hukum Banding Perkara Pidana Nomor 153/Pid.Sus/2025/PN Bjb a/n Terdakwa Syarifah Hayana, S.H., Binti Said Muhammad Alaydrus, tanggal 20 Juni 2025; 33. Bukti P-33 : Fotokopi Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 153/Pid.Sus/2025/PN Bjb, tanggal 20 Juni 2025, yang diajukan oleh Sabah Erdiansyah selaku Jaksa Penuntut Umum, tanggal 20 Juni 2025; 34. Bukti P-34 : Fotokopi Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 153/Pid.Sus/2025/PN Bjb, tanggal 20 Juni 2025, yang diajukan oleh Dr. Muhamad Pazri selaku Kuasa Hukum Terdakwa atas nama Syarifah Hayana, tanggal 20 Juni 2025; 35. Bukti P-35 : Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pemohon Lembaga Pengawas Reformasi Indonesia; [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 128 huruf k Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656, selanjutnya disebut UU 1/2015) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; 36 c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya 37 Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian konstitusionalitas norma Pasal 128 huruf k UU 1/2015 yang menyatakan sebagai berikut: Pasal 128 huruf k UU 1/2015 Lembaga pemantau Pemilihan dilarang: k. melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan pemantauan Pemilihan 2. Bahwa Pemohon menerangkan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yaitu “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. 3. Bahwa Pemohon menerangkan kualifikasi kedudukan hukumnya adalah badan hukum yang bergerak di bidang pemantauan pemilihan, khususnya Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2025 (Pilwalkot Banjarbaru) pada tahapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang bernama Dewan Perwakilan Daerah Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan (DPD-LPRI Kalsel) [vide Bukti P-1 dan Bukti P-2]. 4. Bahwa Pasal 30 angka 2 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) DPD-LPRI Kalsel menyebutkan bahwa “Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat, Ketua Dewan Pimpinan Daerah atau Ketua Dewan Pimpinan Cabang adalah pimpinan tertinggi di masing-masing tingkatan, seorang profesional yang dapat menjabarkan dan melaksanakan keputusan musyawarah/rapat-rapat yang bertanggung jawab ke dalam maupun ke luar terhadap jalannya organisasi, yang mengatur tentang tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota dewan di setiap tingkatannya yang mengukuhkan dan melantik Dewan Pimpinan di bawahnya”. Sehingga, Syarifah Hayana selaku Ketua Ketua Dewan Pimpinan Daerah LPRI Kalsel, in casu Pemohon dapat mewakili lembaga untuk mengajukan Permohonan a quo ke Mahkamah Konstitusi. 5. Bahwa Pemohon mendapatkan Sertifikat Akreditasi dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan (KPU Kalsel) untuk melaksanakan tugas dan menjalankan kewenangan sebagai pemantau pemilihan pada PSU Pilwalkot Banjarbaru, sebagaimana Surat Nomor: 007/PemantauPilkada/KPU- 38 KALSEL/IX/2025 yang diterbitkan KPU Kalsel pada tanggal 15 April 2025 (Akreditasi) [vide Bukti P-7]. Meskipun saat ini Akreditasi Pemohon tersebut telah dicabut oleh KPU Kalsel pada tanggal 9 Mei 2025, namun Pemohon tetap memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo sebagai badan hukum lembaga pemantau pemilihan yang telah terdaftar dan sah berdiri berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia [vide Bukti P-1]. 6. Bahwa sebagai lembaga pemantau, Pemohon melakukan tugas pemantauan dengan menempatkan sejumlah personil di 5 (lima) kecamatan di wilayah Kota Banjarbaru untuk melakukan rekapitulasi penghitungan internal dengan cara menghimpun penghitungan berdasarkan Model C.Hasil di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS), untuk selanjutnya disampaikan kepada KPU sebagai laporan pertanggungjawaban. Hasil penghitungan internal PSU Pilwalkot Banjarbaru oleh DPD-LPRI Kalsel hanya untuk kepentingan internal dan sebagai bagian dari salah satu pelaksanaan tugas pemantauan di Pilwalkot Banjarbaru. 7. Bahwa hasil penghitungan yang Pemohon lakukan diketahui oleh seorang wartawan Newsway yang kemudian memberitakan hasil penghitungan tersebut di media online dengan judul “Kotak Kosong Unggul di Pilkada Banjarbaru Versi Hitung Cepat LPRI, Raih 54 Persen Suara, Berbeda dengan Versi Sirekap dan Dozer” pada tanggal 20 April 2025 [vide Bukti P-9]. Setelah mengetahui berita dimaksud, Pemohon meminta wartawan dimaksud untuk mencabut artikel dimaksud, karena hal tersebut merupakan konsumsi internal [vide Bukti P-10]. 8. Bahwa atas dasar artikel berita yang memuat penghitungan internal DPD-LPRI Kalsel, para pengurus Pemohon, serta pihak lainnya yang terlibat dalam proses penghitungan dipanggil oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Banjarbaru [vide Bukti P-11 dan Bukti P-12], KPU Kalsel [vide Bukti P-13 dan Bukti P-14], dan Kepolisian Resor Kota (Polres) Banjarbaru [vide Bukti P- 15 sampai dengan Bukti P-17] untuk dimintai keterangan. Hasilnya, DPD-LPRI Kalsel dinilai melanggar Pasal 128 huruf k UU 1/2015 juncto Pasal 187D Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU 39 10/2016). Kemudian KPU Kalsel mencabut Akreditasi DPD-LPRI Kalsel, serta meneruskan permasalahan tersebut ke Polres Banjarbaru, yang kemudian menetapkan Ketua DPD-LPRI Kalsel atas nama Syarifah Hayana sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana pemilihan. Perkara pidana pemilihan a quo saat ini telah diputus oleh PN Banjarbaru yang memutus Syarifah Hayana sebagai Ketua DPD-LPRI Kalsel bersalah melanggar Pasal 128 huruf k UU 1/2015 karena melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan pemantauan pemilihan, dan diancam pidana berdasarkan Pasal 187D UU 10/2016. 9. Bahwa akibat keberlakuan norma yang dimohonkan pengujian tersebut, Pemohon mengalami kerugian hak konstitusional yang aktual karena Ketua dari DPD-LPRI Kalsel dikriminalisasi menggunakan ketentuan pasal yang multitafsir tersebut. Jika norma Pasal 128 huruf k UU 1/2025 dibatalkan, maka kerugian hak konstitusional aktual dan nyata yang telah dialami Pemohon dapat hilang, serta adanya upaya pencegahan ke depan agar penggunaan ketentuan pasal yang tidak jelas dan multitafsir tersebut tidak terjadi lagi. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah Pemohon telah membuktikan kualifikasinya sebagai badan hukum yang terdaftar di Kementerian Hukum dengan Nomor AHU-00496.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia [vide Bukti P-1]. Berdasarkan Pasal 30 angka 2 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LPRI disebutkan bahwa “Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat, Ketua Dewan Pimpinan Daerah atau Ketua Dewan Pimpinan Cabang dalam pimpinan tertinggi di masing-masing tingkatan, seorang profesional yang dapat menjabarkan dan melaksanakan keputusan musyawarah/rapat-rapat yang bertanggung jawab ke dalam maupun ke luar terhadap jalannya organisasi, …”. Sehingga Ketua DPD-LPRI Kalsel bertanggung jawab ke dalam maupun ke luar organisasi. Selanjutnya, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 013/SKEP/DPP-LPRI/I/2022 tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (DPD-LPRI) Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 12 Mei 2022 [vide Bukti P-2], Ketua DPD LPRI Provinsi Kalimantan Selatan adalah Syarifah Hayana, sehingga Syarifah Hayana berhak mewakili DPD-LPRI Kalsel untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi. 40 Bahwa terhadap anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon yang dijelaskan pada Paragraf [3.5] di atas, menurut Mahkamah dalam kualifikasinya sebagai organisasi badan hukum publik, Pemohon telah dapat menerangkan secara spesifik dan aktual anggapan kerugian hak konstitusionalnya atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena berlakunya norma Pasal 128 huruf k UU 1/2015 yang dimohonkan pengujian. Menurut Mahkamah karena materi muatan dalam Pasal 128 huruf k UU 1/2015 mengatur mengenai larangan yang diberlakukan terhadap lembaga pemantau pemilihan, maka ketentuan a quo memiliki keterkaitan langsung dengan Pemohon yang merupakan lembaga pemantau pemilihan. Bahkan, Pemohon telah membuktikan bahwa pihaknya secara aktual sedang menjalani proses hukum karena Ketua dari DPD-LPRI Kalsel didakwa melanggar ketentuan Pasal 128 huruf k UU 1/2015. Berdasarkan hal tersebut di atas, telah tampak adanya keterkaitan logis dan hubungan kausal (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya norma Pasal 128 huruf k UU 1/2015. Oleh karena itu, apabila permohonan a quo dikabulkan, maka anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud tidak lagi terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma Pasal 128 huruf k UU 1/2015 yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Dalam Provisi [3.7] Menimbang bahwa dalam permohonan a quo Pemohon memohon agar Mahkamah menjatuhkan putusan provisi untuk menunda pelaksanaan dan pemberlakuan Pasal 128 huruf k UU 1/2015, karena hak konstitusional Ketua DPD- LPRI Kalsel, in casu Pemohon terancam tidak dapat dipulihkan kembali jika proses pidana terhadap Ketua DPD-LPRI Kalsel tidak ditunda. Terhadap permohonan provisi dimaksud, oleh karena terhadap permohonan a quo diputus tanpa terlebih dahulu dilakukan Sidang Pleno Pemeriksaan Pembuktian dengan agenda 41 mendengar keterangan DPR dan Presiden serta pihak lain yang dianggap perlu, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 54 UU MK, maka terhadap permohonan a quo akan segera mendapat kepastian hukum terkait ada atau tidaknya relevansi dengan permohonan Pemohon a quo. Oleh karena itu, tidak terdapat alasan bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan lebih lanjut permohonan provisi Pemohon a quo. Dengan demikian, permohonan provisi Pemohon haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Dalam Pokok Permohonan [3.8] Menimbang bahwa dalam mendalilkan norma Pasal 128 huruf k UU 1/2015 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Pemohon mengemukakan dalil-dalil (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 128 huruf k UU 1/2015 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena merupakan pasal karet dan multitafsir yang dapat mengkriminalisasi pemantau pemilihan tanpa batasan yang jelas dan tegas. Oleh karena itu menurut Pemohon, Pasal 128 huruf k UU 1/2015 telah melanggar prinsip lex scripta, lex certa, dan lex stricta karena tidak diatur secara jelas perbuatan apa yang dilarang dalam Pasal 128 huruf k UU 1/2015. Khususnya frasa “kegiatan lain” yang telah digunakan oleh aparat penegak hukum untuk mengkriminalisasi Ketua DPD-LPRI Kalsel. Frasa “kegiatan lain” dapat ditafsirkan oleh penegak hukum sebagai segala perbuatan apapun yang dilarang untuk dilakukan oleh lembaga pemantau. Selain itu, norma Pasal 128 huruf k UU 1/2015 tidak dijelaskan lebih lanjut karena pada bagian penjelasan pasal hanya menyatakan “cukup jelas”. Sehingga, adanya ketidakjelasan tersebut dapat disalahgunakan dalam penegakannya (abuse of power), sebagaimana yang dialami Pemohon dan Syarifah Hayana sebagai ketuanya. Pasal 128 huruf k UU 1/2015 menurut Pemohon juga bersifat multitafsir, karena ternyata ditafsirkan berbeda oleh dua ahli jaksa penuntut umum, di mana satu ahli berpandangan bahwa kegiatan lain bisa berbentuk kegiatan apa saja sepanjang tidak berkaitan dengan pemantauan. Sementara itu, ahli lainnya menyatakan kegiatan lain adalah hal yang bukan termasuk kategori hak lembaga pemantau. 42 2. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 128 huruf k UU 1/2015 membuat Pemohon mengalami kerugian hak konstitusional yang aktual dan nyata sebagaimana dialaminya karena dicabut status dan hak Pemohon sebagai pemantau pemilihan serta ditetapkan sebagai tersangka, dan saat ini telah dijatuhi vonis pidana. Oleh karena itu, ketentuan a quo membuka kesempatan bagi aparat penegak hukum untuk melakukan Strategic Litigation Against Public Participation (SLAPP) yang ditujukan untuk membungkam Pemohon dalam mengemukakan pandangan dan hasil pantauannya sebagai pemantau pemilihan. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Mahkamah pada pokoknya untuk menyatakan Pasal 128 huruf k UU 1/2015 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. [3.9] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-31 sebagaimana telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 25 Juni 2025, dan bukti tambahan yang diberi tanda Bukti P-32 sampai dengan Bukti P-35 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara); [3.10] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun relevansinya untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK, sebagaimana telah pula dipertimbangkan pada Paragraf [3.7] di atas. [3.11] Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon beserta alat-alat bukti yang diajukan, isu pokok yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam permohonan a quo adalah apakah norma Pasal 128 huruf k UU 1/2015 bersifat multitafsir, karena tidak jelas kegiatan lain apa yang dilarang dilakukan oleh lembaga pemantau pemilihan, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. [3.12] Menimbang bahwa sebelum menjawab persoalan inkonstitusionalitas norma yang didalilkan Pemohon tersebut di atas, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut. 43 [3.12.1] Bahwa Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 telah menegaskan gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, kota dipilih secara demokratis. Pemilihan yang demokratis dilakukan agar tercipta demokratisasi di tingkat lokal dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sistem pemilihan yang demokratis yang dipilih oleh pembentuk undang-undang dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota adalah pemilihan secara langsung yang diharapkan membuka ruang partisipasi yang cukup luas bagi masyarakat dalam proses demokrasi dan menentukan kepemimpinan politik di tingkat lokal. Bentuk partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota, selain sebagai pemilih dan sebagai calon yang memiliki hak untuk dipilih, masyarakat juga dapat berpartisipasi dengan melakukan pemantauan terhadap proses pemilihan. Dalam kaitan dengan pemantauan pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota telah ditegaskan pengaturannya dalam Bab XVII UU 1/2015 tentang Pemantau. Ketentuan mengenai pemantau pemilihan dimaksud juga diatur dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017). Pengaturan dalam UU 7/2017 pada prinsipnya sama, hanya jangkauan pengaturannya lebih luas sesuai dengan penyelenggaraan pemilihan umum yang terdapat di luar negeri. Pemantauan terhadap proses pemilihan pada prinsipnya bertujuan untuk mengawasi jalannya pemilihan agar terselenggara secara bebas, jujur, dan adil, sesuai dengan ketentuan dan terhindar dari berbagai bentuk kecurangan. Adanya mekanisme pemantauan ini juga merupakan bentuk kesadaran kritis masyarakat untuk memperjuangkan hak-hak politiknya, agar pemilihan tidak hanya menjadi prosedur demokrasi semata, namun merupakan salah satu bentuk kesukarelaan partisipasi politik masyarakat sebagai pemegang kedaulatan. Pemantau pemilihan dimaksud meliputi organisasi kemasyarakatan pemantau pemilihan dalam negeri yang terdaftar di pemerintah dan lembaga pemantau pemilihan asing yang harus memenuhi syarat yang bersifat kumulatif, yaitu bersifat independen, mempunyai sumber dana yang jelas serta terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya. Artinya, pemantau pemilihan yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP provinsi yang dapat melakukan pemantauan pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Sedangkan, pemantau pemilihan yang terdaftar dan 44 terakreditasi dari KPU/KIP kabupaten/kota yang dapat melakukan pemantauan pemilihan bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota [vide Pasal 123 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 125 ayat (1) UU 1/2015]. Lembaga pemantau pemilihan memiliki hak-hak yang dijamin dalam Pasal 126 UU 1/2015 yaitu; hak untuk mendapatkan akses di wilayah pemilihan; mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan; mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan pemilihan dari tahap awal sampai dengan tahap akhir; berada di lingkungan TPS pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara; mendapat akses informasi dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; dan menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan. Selain memiliki hak, lembaga pemantau pemilihan juga harus memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam Pasal 127 UU 1/2015, yaitu: wajib mematuhi kode etik pemantau pemilihan yang diterbitkan oleh KPU; mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan TPS atau tempat penghitungan suara dengan alasan keamanan; menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan pemantauan berlangsung; menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota, serta pengawas penyelenggara Pemilihan sebelum pengumuman hasil pemungutan suara; menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara pemilihan serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara pemilihan dan kepada Pemilih; dan melaksanakan perannya sebagai pemantau secara tidak berpihak dan obyektif. Selain hak dan kewajiban bagi pemantau pemilihan, UU 1/2015 juga mengatur ihwal larangan untuk dilakukan oleh lembaga pemantau yang diatur dalam Pasal 128 UU 1/2015 yaitu; (a) dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu proses pelaksanaan Pemilihan; (b) mempengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih; (c) mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilihan; (d) memihak kepada peserta Pemilihan tertentu; (e) menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan; (f) menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta Pemilihan; (g) mencampuri dengan cara apapun urusan politik dan Pemerintahan dalam negeri 45 Indonesia dalam hal pemantau merupakan pemantau Pemilihan asing; (h) membawa senjata, bahan peledak, dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan pemantauan; (i) masuk ke dalam TPS; (j) menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pemilihan termasuk surat suara tanpa persetujuan petugas Pemilihan; dan (k) melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan pemantauan Pemilihan. Berkenaan dengan hal ini, lembaga pemantau pemilihan harus mematuhi ketentuan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan sebab jika lembaga pemantau melanggar kewajiban dan larangan yang telah ditentukan akan dicabut status dan haknya sebagai pemantau pemilihan. Bahkan, pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh pemantau pemilihan, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan [vide Pasal 129 ayat (1) dan ayat (5) UU 1/2015]. Dalam kaitan dengan ketentuan pidana, baru diatur setelah dilakukan perubahan UU 1/2015 sebagaimana termaktub dalam Pasal 187D UU 10/2016 yang menentukan ancaman pidana untuk lembaga pemantau pemilihan yang melanggar ketentuan larangan dalam Pasal 128 UU 1/2015 dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). [3.12.2] Bahwa dalam perkembangannya pemantau pemilihan bukan hanya berperan dalam melakukan pemantauan selama proses pemungutan suara berlangsung, namun dalam konteks pemilihan dengan satu pasangan calon (calon tunggal), lembaga pemantau memiliki hak untuk mewakili kolom/kotak kosong dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah. Sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015, yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum tanggal 29 September 2015, Mahkamah menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah dapat dilaksanakan meskipun hanya dengan calon tunggal, kemudian Mahkamah menindaklanjuti putusan dimaksud dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dengan Satu Pasangan Calon, pada bulan November 2015, di mana lembaga pemantau yang telah terakreditasi oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota 46 dapat mewakili kolom/kotak kosong untuk mengajukan permohonan pada perselisihan hasil pemilihan kepala daerah di Mahkamah. Dengan demikian, lembaga pemantau memiliki peran penting dalam proses pemilihan terutama dalam pemilihan dengan satu pasangan calon. Jika tidak ada pemantau yang terakreditasi pada daerah yang menyelenggarakan pemilihan dengan calon tunggal, maka proses pemilihan berpotensi menjadi tidak ideal dan tidak demokratis karena masyarakat pemilih kotak kosong tidak dapat melakukan upaya hukum untuk mempersoalkan hasil pemilihan ke Mahkamah (indisputable election), karena tidak ada pihak yang dapat mewakili pemilih (kotak kosong) untuk mempersengketakan hasil pemilihan, jika diduga terjadi kecurangan atau manipulasi yang melibatkan penyelenggara. [3.13] Menimbang bahwa setelah menjelaskan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 128 huruf k UU 1/2015 yang menurut Pemohon telah melanggar hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Berkenaan dengan dalil Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. [3.13.1] Bahwa Pemohon mendalilkan norma Pasal 128 huruf k UU 1/2015 telah melanggar hak konstitusional untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Menurut Pemohon, rumusan norma tersebut terlalu umum dan tidak memberikan batasan yang jelas, sehingga membuka ruang multitafsir dalam penerapannya dan berpotensi disalahtafsirkan oleh aparat penegak hukum karena berkaitan dengan adanya sanksi pidana. Menanggapi dalil tersebut, Mahkamah perlu menegaskan kembali bahwa keberadaan lembaga pemantau pemilihan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem demokrasi partisipatoris yang dijamin oleh konstitusi. Peran serta masyarakat melalui lembaga pemantau pemilihan dalam memastikan proses pemilu yang bebas, jujur, adil, dan berintegritas merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan bagian dari kontrol publik atas pelaksanaan demokrasi. Oleh karena itu, pengaturan mengenai hak, kewajiban, dan larangan lembaga pemantau pemilihan harus diletakkan dalam kerangka perlindungan terhadap prinsip-prinsip negara hukum demokratis, termasuk jaminan hak atas kepastian hukum. 47 Dalam perkara a quo, pertanyaan konstitusional selanjutnya yang harus dijawab Mahkamah adalah apakah norma Pasal 128 huruf k UU 1/2015 yang menyatakan “Lembaga pemantau Pemilihan dilarang: huruf k. melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan pemantauan Pemilihan” telah memenuhi prinsip kepastian hukum yang adil. Dalam hal ini, prinsip kepastian hukum merupakan pilar utama negara hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang menuntut antara lain agar setiap norma hukum, khususnya yang mengandung ancaman pidana, harus memenuhi prinsip-prinsip tertentu yaitu tertulis (lex scripta), pasti, dan tidak multitafsir (lex certa), tidak diperluas melalui analogi (lex stricta), serta tidak berlaku surut (lex praevia). Pemenuhan terhadap prinsip ini merupakan keniscayaan dalam negara hukum untuk mencegah penggunaan hukum secara sewenang-wenang, menjaga prediktabilitas hukum, dan menjamin perlindungan hak-hak warga negara. Setelah Mahkamah membaca dan memeriksa secara saksama ketentuan Pasal 128 huruf k UU 1/2015 dan permohonan Pemohon, terlihat bahwa frasa “kegiatan lain” dalam norma a quo merupakan bentuk frasa terbuka (open- ended clause) yang tidak mendefinisikan secara tegas apa saja yang termasuk atau dikecualikan sebagai kegiatan yang “bukan” bagian dari pemantauan pemilihan. Akibatnya, frasa ini memberikan keleluasaan bagi aparat penegak hukum untuk menafsirkan segala bentuk kegiatan lembaga pemantau sebagai “kegiatan lain” yang dilarang, tanpa ada rambu-rambu hukum yang dapat digunakan sebagai pembatas. Sebab, rumusan norma yang bersifat terbuka dan menimbulkan multitafsir semacam itu cenderung merupakan pasal “keranjang sampah”, “mulur mungkret” atau “pasal karet” (catch-all provision) yang memiliki dimensi hukum yang berbeda [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024, yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum tanggal 29 April 2025, hlm. 452]. Padahal, dalam hukum pidana dan hukum administrasi yang berkonsekuensi terhadap sanksi, rumusan norma larangan dibatasi oleh prinsip-prinsip sebagaimana telah dikemukakan di atas, agar dapat mewujudkan kepastian hukum yang adil. Sementara itu, potensi adanya ketidakpastian hukum dimaksud, ditambah dengan tidak adanya penjelasan terhadap norma Pasal 128 huruf k UU 1/2015, khususnya mengenai makna atas frasa “kegiatan lain”, melainkan hanya disebut dengan keterangan “cukup jelas”. Formulasi semacam ini, khususnya dalam konteks 48 norma larangan yang berkonsekuensi sanksi pidana, menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Padahal, keberadaan penjelasan adalah sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh, tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud [vide Lampiran II Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan, huruf E. Penjelasan, Angka 176]. Dengan formulasi demikian, pembentuk undang-undang secara tidak langsung menyerahkan sepenuhnya tafsir atas batasan norma kepada aparat penegak hukum. Kondisi demikian tidak hanya menciptakan ruang bagi penyalahgunaan kewenangan, tetapi juga bertentangan dengan prinsip negara hukum yang demokratis. Terlebih, sanksi pidana yang dikenakan terkait pelanggaran norma Pasal 128 UU 1/2015 tidak dirumuskan bersamaan dengan berlakunya norma primernya namun setelah adanya perubahan atas UU 1/2015, in casu UU 10/2016. Sementara itu, jika dikaitkan dengan keberlakuan norma yang sama dalam UU 7/2017 telah ternyata norma larangan bagi pemantau pemilihan tersebut tidak dilekatkan dengan norma sekundernya berupa sanksi pidana penjara dan denda sebagaimana Pasal 187D UU 10/2016. Sehingga, terdapat ketidakkonsistenan pemberlakuan larangan bagi pemantau pemilihan antara yang terdapat dalam UU 1/2015 beserta perubahannya dengan UU 7/2017. [3.13.2] Bahwa di samping pertimbangan hukum di atas, dalam konteks pemilihan yang demokratis, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan seharusnya lembaga pemantau dapat menjadi motor penggerak demokrasi yang sehat dalam proses pemilihan, utamanya pada pemilihan dengan satu pasangan calon. Sebab, lembaga pemantau didirikan adalah untuk melakukan pengawasan dengan mengedepankan sifat jujur dan adil dalam melakukan tugas pemantauan. Sehingga, pemantauan pada proses pemilihan dilakukan dengan netral, tidak mengkampanyekan untuk memilih ataupun tidak memilih calon tunggal. Kemudian jika memang dari hasil pemantauannya proses pemilihan berjalan dengan baik, maka perannya sebagai wakil kotak kosong untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah dapat tidak perlu dilakukan. Namun, dalam hal hasil pemantauan memperlihatkan terjadi kesalahan penghitungan, kecurangan, atau manipulasi yang memengaruhi keterpilihan pasangan calon tunggal, maka peran lembaga pemantau untuk memperjuangkan hak konstitusional pemilih kotak kosong harus dijalankan. Karena meskipun dalam perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah lembaga pemantau menjadi pihak, namun 49 pada hakikatnya lembaga pemantau berpihak pada prinsip demokrasi bukan pada salah satu pihak dalam kontestasi calon tunggal melawan kotak kosong. Oleh karena itu, Mahkamah menekankan kembali bahwa salah satu syarat lembaga pemantau untuk bersifat independen sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (3) huruf a UU 1/2015, haruslah dipahami sebagai bersifat netral saat melakukan kegiatan pemantauan dalam proses pemilihan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 127 huruf f UU 1/2015 yang mewajibkan lembaga pemantau untuk melaksanakan perannya sebagai pemantau secara tidak berpihak dan obyektif. Selain itu, independensi lembaga pemantau juga berarti bebas dari tekanan dari pihak manapun, dari kepentingan politik apapun, termasuk dari tekanan penyelenggara yang oleh peraturan perundang-undangan diberi kewenangan untuk memberi atau mencabut status akreditasi lembaga pemantau. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan norma Pasal 128 huruf k UU 1/2015 telah melanggar hak konstitusional untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 adalah beralasan menurut hukum. [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas norma Pasal 128 huruf k UU 1/2015 telah ternyata menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.15] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; 50 [4.3] Pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Dalam Provisi Menolak permohonan provisi Pemohon. Dalam Pokok Permohonan 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 128 huruf k Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 51 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. ---------------------------------------------------------------- 6. PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) Terhadap putusan Mahkamah a quo, terdapat pendapat berbeda (dissenting opinion) dari Hakim Konstitusi, Daniel Yusmic P. Foekh yang menyatakan sebagai berikut: [6.1] Menimbang bahwa Pemohon merupakan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (DPD LPRI) Kalimantan Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh Syarifah Hayana, S.H., selaku Ketua. Permohonan Pemohon pada pokoknya memohonkan pengujian norma Pasal 128 huruf k Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 (selanjutnya disebut UU 1/2015) yang berbunyi, “Lembaga pemantau Pemilihan dilarang: ... k. melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan pemantauan Pemilihan.” Menurut Pemohon, norma a quo tidak jelas, tidak tegas, memiliki tafsir luas, dan multitafsir, sehingga tidak memberikan kepastian hukum (legal certainty), yang mana akibat keberlakuannya telah merugikan hak konstitusional Pemohon dengan pencabutan akreditasi Pemohon sebagai lembaga pemantau pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam proses pemantauan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, Ketua DPD LPRI Kalimantan Selatan (Syarifah Hayana, S.H.) dijatuhi vonis pidana penjara oleh Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 18 Juni 2025 karena melanggar tindak pidana terkait norma a quo. Selanjutnya, Pemohon dalam petitum memohon agar norma Pasal 128 huruf k UU 1/2015 dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bahwa setelah mencermati secara saksama bukti-bukti berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, saya mempertimbangkan fakta-fakta hukum sebagai berikut: 52 1) Bahwa Perkumpulan Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia Nomor 81, tanggal 11 September 2014, yang dibuat dihadapan RM. Soediarto Soenarto, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU- 00496.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia, tanggal 17 September 2014 [vide Bukti P-1]; 2) Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia [vide Bukti P-35], telah diatur secara jelas antara lain visi, struktur organisasi, dan kewenangan pengurus. Berdasarkan Pasal 6 Anggaran Dasar, visi organisasi LPRI adalah untuk “Mewujudkan Indonesia bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, dan narkotika dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera”. Kemudian berkenaan dengan struktur organisasi, ketentuan Pasal 8 Anggaran Dasar menyatakan “Organisasi LPRI dan organisasi lainnya dari tingkat Pusat, tingkat Daerah, tingkat Cabang dan tingkat kecamatan (DPAC) merupakan satu kesatuan yang mandiri serta tidak merupakan bagian dari salah satu organisasi politik.” Selanjutnya, Pasal 9 Anggaran Dasar menyatakan, “Struktur LPRI dan organisasi lainnya adalah merupakan satu kesatuan yang terkait oleh satu garis hubungan jenjang bertingkat, dimana setiap kebijakan-kebijakan organisasi di tingkat Daerah dan Cabang serta tingkat kecamatan DPAC tidak boleh bertentangan dengan kebijakan-kebijakan organisasi di tingkat Pusat. Masing- masing tingkatan dengan sebutan sebagai berikut: 1. Pimpinan di tingkat Pusat disebut Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia disingkat (DPP-LPRI); 2. Pimpinan di tingkat Daerah disebut Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (DPD-LPRI) dengan menyebutkan Propinsinya; 3. Pimpinan di tingkat Cabang disebut Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (DPC-LPRI) dengan menyebutkan Kabupaten/Kota; 53 4. Pimpinan di tingkat Anak Cabang (DPAC-LPRI) dengan menyebutkan Kecamatan/Distrik”; Sementara itu, berdasarkan Pasal 29 ayat (3) Anggaran Rumah Tangga, salah satu wewenang Dewan Pimpinan Pusat adalah memimpin dan mengendalikan jajaran LPRI dalam melaksanakan pokok-pokok program untuk mencapai tujuan. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 32 ayat (6) Anggaran Rumah Tangga, salah satu tugas dari Dewan Pimpinan Pusat adalah melantik, mengesahkan pimpinan kolektif Dewan Pimpinan Daerah. 3) Bahwa Pemohon merupakan DPD-LPRI Provinsi Kalimantan Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh Syarifah Hayana, S.H., selaku Ketua. Susunan kepengurusan DPD-LPRI Provinsi Kalimantan Selatan periode 2021 – 2026 ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 013/SKEP/DPP-LPRI/I/2022 tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (DPD-LPRI) Provinsi Kalimantan Selatan, bertanggal 12 Mei 2022, yang ditandatangani oleh Ketua Umum DPP LPRI [vide Bukti P-2]; 4) Bahwa Pemohon bertindak sebagai lembaga pemantau dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 yang telah terakreditasi berdasarkan Sertifikat Nomor 007/PemantauPilkada/KPU-KALSEL/IX/2025, tanggal 15 April 2025, yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Kalimantan Selatan [vide Bukti P-7]. Dalam proses pemilihan kepala daerah in casu Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, KPU Provinsi Kalimantan Selatan mencabut sertifikat akreditasi Pemohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 74 Tahun 2025 tentang Pencabutan Status dan Hak Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (DPD- LPRI) Provinsi Kalimantan Selatan Sebagai Lembaga Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, tanggal 9 Mei 2025 [vide Bukti P-18]; 5) Bahwa permohonan Pemohon diajukan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 96/PUU/PAN.MK/AP3/05/2025. Selanjutnya, permohonan Pemohon diregistrasi dengan Perkara Nomor 91/PUU-XXIII/2025 pada tanggal 27 Mei 2025. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, telah ternyata pencabutan status dan hak Pemohon sebagai lembaga pemantau pemilihan terakreditasi 54 dilakukan sebelum diajukannya permohonan a quo pada tanggal 23 Mei 2025. Sebagai konsekuensi dicabutnya status akreditasi Pemohon, maka seharusnya Pemohon tidak lagi memiliki legalitas/kualifikasi untuk bertindak sebagai lembaga pemantau pemilihan yang menjalankan tugas melaksanakan pemantauan dan pengawasan pemilihan. Sekalipun, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025, tanggal 26 Mei 2025, Mahkamah memberikan kedudukan hukum terhadap DPD-LPRI Provinsi Kalimantan Selatan selaku Pemohon dalam Perkara Nomor 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025 terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 hal tersebut dapat dibenarkan karena permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah sebelum dilakukan pencabutan status akreditasi Pemohon sebagai lembaga pemantau pemilihan. Oleh karenanya, penilaian terhadap kedudukan hukum Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang in casu pengujian konstitusionalitas norma Pasal 128 huruf k UU 1/2015 seharusnya dikembalikan pada kondisi semula sebelum Pemohon menjadi lembaga pemantau pemilihan yang terakreditasi. Artinya, keberadaan Pemohon harus dinilai dalam kedudukannya sebagai perangkat organisasi perkumpulan LPRI di tingkat daerah provinsi. Bahwa Pemohon mendalilkan memiliki kedudukan hukum (legal standing) berdasarkan ketentuan Pasal 30 angka 2 Anggaran Dasar LPRI menyatakan “Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat, Ketua Dewan Pimpinan Daerah atau Ketua Dewan Pimpinan Cabang adalah pimpinan tertinggi di masing–masing tingkatan, seorang profesional yang dapat menjabarkan dan melaksanakan keputusan musyawarah/rapat-rapat yang bertanggung jawab ke dalam maupun ke luar terhadap jalannya organisasi, yang mengatur tentang tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota dewan di setiap tingkatannya yang mengukuhkan dan melantik Dewan Pimpinan di bawahnya” [vide Bukti P-35]. Namun, apabila dicermati ketentuan yang mengatur mengenai bentuk dan struktur organisasi Pasal 8 dan Pasal 9 Anggaran Dasar LPRI demikian juga wewenang dan tugas DPP LPRI dalam Anggaran Rumah Tangga menentukan struktur organisasi LPRI dari tingkat pusat (DPP) hingga tingkat anak cabang (DPAC) secara berjenjang merupakan suatu kesatuan yang mandiri dan satu kesatuan yang terkait oleh satu garis hubungan jenjang bertingkat. Demikian juga, wewenang dan tugas DPP dalam Pasal 29 ayat (3) dan Pasal 32 ayat (6) Anggaran Rumah Tangga LPRI sebagaimana telah diuraikan pada fakta hukum di atas, dari norma Pasal 29 ayat (3) tersebut khususnya 55 frasa “memimpin dan mengendalikan” menunjukkan DPD-LPRI tidak bisa bertindak sendiri atau dengan kata lain DPD-LPRI hanya dapat bertanggungjawab ke dalam maupun ke luar terhadap jalannya organisasi jika mendapatkan mandat dari DPP- LPRI. Demikian juga dari norma Pasal 32 ayat (6) tersebut khususnya frasa “pimpinan kolektif” menimbulkan pertanyaan apakah ketua DPD in casu DPD LPRI Provinsi Kalimantan Selatan dapat mewakili organisasi LPRI ke dalam atau ke luar organisasi tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pimpinan kolektif. Terlebih jika dicermati secara saksama pengaturan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LPRI, sejumlah pasal eksplisit mengatur ketua umum LPRI hanya seorang yang berada di tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Tidak hanya itu, dalam Pasal 31 ayat (5) Anggaran Dasar LPRI dinyatakan “Apabila ada jabatan lowong anggota Dewan Pimpinan Harian, maka penggantinya ditetapkan oleh Ketua Umum di tingkat pusat, oleh Ketua Umum (Sic!) Provinsi di tingkat daerah, oleh Ketua Cabang untuk tingkat kab/kota [vide Bukti P-35]. Sehingga, tidak terdapat korelasi dan relevansi yang cukup meyakinkan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan terkait pengujian undang-undang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah in casu norma Pasal 128 huruf k UU 1/2015. Terlebih lagi, sistematika Anggaran Dasar LPRI khususnya pada Bab VI tentang Musyawarah dan Rapat-rapat menempatkan forum Musyawarah Nasional sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi [vide Pasal 13], kemudian forum Musyawarah Daerah [vide Pasal 17], dan terakhir forum Musyawarah Cabang [vide Pasal 22], hal ini menunjukkan bahwa kelembagaan LPRI bersifat hierakis, sehingga yang berhak dan bertanggungjawab ke dalam maupun ke luar terhadap jalannya organisasi adalah DPP in casu Ketua Umum bukan ketua DPD LPRI Provinsi. Andaipun benar Ketua DPD LPRI berhak mewakili kepentingan organisasi baik ke dalam atau ke luar, namun oleh karena KPU Provinsi Kalimantan Selatan telah mencabut sertifikat akreditasi Pemohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 74 Tahun 2025 tentang Pencabutan Status dan Hak Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (DPD-LPRI) Provinsi Kalimantan Selatan Sebagai Lembaga Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, tanggal 9 Mei 2025, maka Pemohon kehilangan pijakan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. 56 Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut saya, seharusnya permohonan a quo dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal tiga, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 09.52 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Anwar Usman, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah 57 ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Yunita Rhamadani