91/PUU-XXII/2024

PUTUSAN Nomor 91/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Terence Cameron, B.Sc. Kewarganegaraan : Indonesia Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Jl. Danau Mahalona DI/32, Kel. Bendungan Hilir, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------Pemohon I 2. Nama : Raihan Husnul Wafa Kewarganegaraan : Indonesia Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Komp. Yon Hub BT. 36, Kel. Kelapa Dua, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------------Pemohon II 3. Nama : Wildan Nurmujaddid Erfan Kewarganegaraan : Indonesia Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Dusun Kliwon, Kel. Nusaherang, Kec. Nusaherang, Kab. Kuningan, Jawa Barat Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------------Pemohon III 2 Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon III disebut sebagai ------------------ -----------------------------------------------------------------------------------------para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada 19 Juli 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 93/PUU/PAN.MK/AP3/07/2024 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada 23 Juli 2024 dengan Nomor 91/PUU-XXII/2024, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada 12 Agustus 2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.” 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 3 Republik Indonesia Nomor 5076) (untuk selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) menyatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” 4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) (untuk selanjutnya disebut UU MK), menyatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” 5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) (untuk selanjutnya disebut UU PPP) menyatakan: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” 6. Bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi sebagai lembaga pengawal konstitusi (guardian of the constitution), lembaga penafsir tunggal dan tertinggi atas ketentuan konstitusi (the sole and the highest interpreter of the constitution), lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga negara (the protector of the constitutional rights of the citizens), dan lembaga 4 penyeimbang sistem demokrasi (the balancer of democratic system). Oleh karena itu, jika dalam proses pembuatan undang-undang terdapat hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi dan bahkan sampai melanggar hak konstitusional warga negara Indonesia, maka Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan secara menyeluruh ataupun bersyarat Pasal dari undang- undang yang diuji sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU MK, yang menyatakan: 1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 7. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang, menyatakan bahwa “Objek Permohonan PUU adalah undang- undang dan Perppu.” 8. Bahwa objek permohonan pengujian undang-undang yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan materi muatan Pasal 7 ayat (2) huruf s dalam Undang- Undang Pilkada yang masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, Pasal 9 ayat (1) UU PPP, dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021. 9. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini. 5 II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon A. Dasar Hukum 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, menyatakan: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara. 2. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang, menyatakan: Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. Lembaga negara. 3. Bahwa mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi dalam yurisprudensinya memberikan pengertian dan batasan mengenai kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang- undang yang harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagimana Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, sebagai berikut: a. adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang- Undang yang diuji; 6 c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 4. Bahwa parameter kerugian konstitusional sebagaimana diuraikan di atas sudah diperjelas dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang menyatakan: Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang- undang atau Perppu apabila: a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terdapat 2 (dua) syarat kedudukan hukum (legal standing) yang harus dipenuhi untuk dapat bertindak sebagai pihak dalam pengajuan permohonan pengujian undang-undang, yaitu: pertama, harus memiliki kualifikasi sebagai Pemohon, dan kedua, adanya kerugian konstitusional Pemohon dengan berlakunya suatu undang-undang. 7 B. Kualifikasi Pemohon I Sebagai Perorangan Warga Negara Indonesia 6. Bahwa Pemohon I adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Terence Cameron (Bukti P-3). 7. Bahwa Pemohon I memiliki hak pilih pada Pilkada Serentak 2024 mendatang yang dibuktikan berdasarkan tangkapan layar pencarian data pemilih atas nama Terence Cameron dari situs cekdptonline.kpu.go.id (Bukti P-4), dan akan menggunakan hak pilihnya pada tanggal 27 November 2024 untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta. 8. Bahwa Pemohon I merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Identitas Mahasiswa Universitas Indonesia atas nama Terence Cameron dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 2106735552 (Bukti P-5), dan sebagai seorang mahasiswa hukum yang mengambil peminatan Hukum Tata Negara dan berkonsentrasi pada Hukum Pemilihan Umum, Pemohon I merasa memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa semua bentuk aturan, hukum, dan norma yang berlaku pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia tidak menyimpang dari prinsip-prinsip keadilan, demokrasi, dan kepastian hukum. 9. Bahwa sehubungan dengan itu, Pemohon I sebagai pemilih pada Pilkada Serentak 2024 dan juga sebagai seorang mahasiswa hukum merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan adanya Pasal a quo sebagai salah satu landasan melaksanakan Pilkada Serentak 2024, karena Pasal a quo berpotensi menyimpang dari prinsip kepastian hukum, serta berpotensi menyebabkan banyak anggota legislatif maupun calon anggota legislatif terpilih tidak jadi mendaftar sebagai calon kepala daerah yang akan membuat pemilih kehilangan alternatif pilihan dan dapat menyebabkan Pilkada Serentak 2024 tidak terselenggara secara adil dan demokratis (yang akan dijelaskan lebih lanjut). 10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon I merupakan subjek hukum perorangan Warga Negara Indonesia yang telah sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) huruf 1 UU MK. 8 C. Kualifikasi Pemohon II Sebagai Perorangan Warga Negara Indonesia 11. Bahwa Pemohon II adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Raihan Husnul Wafa (Bukti P-6). 12. Bahwa Pemohon II memiliki hak pilih pada Pilkada Serentak 2024 mendatang yang dibuktikan berdasarkan tangkapan layar pencarian data pemilih atas nama Raihan Husnul Wafa dari situs cekdptonline.kpu.go.id (Bukti P-7), dan akan menggunakan hak pilihnya pada tanggal 27 November 2024 untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta. 13. Bahwa Pemohon II merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Identitas Mahasiswa Universitas Indonesia atas nama Raihan Husnul Wafa dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 2106735810 (Bukti P-8), dan sebagai seorang mahasiswa hukum yang memiliki ketertarikan pada Hukum Pemilihan Umum, Pemohon II merasa memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa semua bentuk aturan, hukum, dan norma yang berlaku pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia tidak menyimpang dari prinsip-prinsip keadilan, demokrasi, dan kepastian hukum. 14. Bahwa sehubungan dengan itu, Pemohon II sebagai pemilih pada Pilkada Serentak 2024 dan juga sebagai seorang mahasiswa hukum merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan adanya Pasal a quo sebagai salah satu landasan melaksanakan Pilkada Serentak 2024, karena Pasal a quo berpotensi menyimpang dari prinsip kepastian hukum, serta berpotensi menyebabkan banyak anggota legislatif maupun calon anggota legislatif terpilih tidak jadi mendaftar sebagai calon kepala daerah yang akan membuat pemilih kehilangan alternatif pilihan dan dapat menyebabkan Pilkada Serentak 2024 tidak terselenggara secara adil dan demokratis (yang akan dijelaskan lebih lanjut). 15. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon II merupakan subjek hukum perorangan Warga Negara Indonesia yang telah sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) huruf 1 UU MK. 9 D. Kualifikasi Pemohon III Sebagai Perorangan Warga Negara Indonesia 16. Bahwa Pemohon III adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Wildan Nurmujaddid Erfan (Bukti P-9). 17. Bahwa Pemohon III memiliki hak pilih pada Pilkada Serentak 2024 mendatang yang dibuktikan berdasarkan tangkapan layar pencarian data pemilih atas nama Wildan Nurmujaddid Erfan dari situs cekdptonline.kpu.go.id (Bukti P-10), dan akan menggunakan hak pilihnya pada tanggal 27 November 2024 untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat, serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuningan. 18. Bahwa Pemohon III merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Identitas Mahasiswa Universitas Indonesia atas nama Wildan Nurmujaddid Erfan dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 2106735722 (Bukti P-11), dan sebagai seorang mahasiswa hukum yang memiliki ketertarikan pada Hukum Pemilihan Umum, Pemohon III merasa memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa semua bentuk aturan, hukum, dan norma yang berlaku pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia tidak menyimpang dari prinsip-prinsip keadilan, demokrasi, dan kepastian hukum. 19. Bahwa sehubungan dengan itu, Pemohon III sebagai pemilih pada Pilkada Serentak 2024 dan juga sebagai seorang mahasiswa hukum merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan adanya Pasal a quo sebagai salah satu landasan melaksanakan Pilkada Serentak 2024, karena Pasal a quo berpotensi menyimpang dari prinsip kepastian hukum, serta berpotensi menyebabkan banyak anggota legislatif maupun calon anggota legislatif terpilih tidak jadi mendaftar sebagai calon kepala daerah yang akan membuat pemilih kehilangan alternatif pilihan dan dapat menyebabkan Pilkada Serentak 2024 tidak terselenggara secara adil dan demokratis (yang akan dijelaskan lebih lanjut). 20. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon III merupakan subjek hukum perorangan Warga Negara Indonesia yang telah sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) huruf 1 UU MK. 10 E. Kerugian Konstitusional Para Pemohon 21. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi Para Pemohon yang memiliki hak konstitusional untuk mengajukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 sebagaimana dijelaskan pada dalil sebelumnya, maka perlu diuraikan kerugian konstitusional Para Pemohon, sebagai berikut: 1) Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945. Adapun hak konstitusional Para Pemohon yang dijamin oleh UUD NRI 1945 telah diatur dalam beberapa pasal yang digunakan sebagai dasar pengujian dalam perkara a quo, yakni: • Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 yang menyatakan: “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.” • Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan: “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.” Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 telah menyatakan bahwa saat ini pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah berada dalam satu rezim yang sama, sehingga prinsip-prinsip umum yang diakui secara konstitusional dalam pemilu secara mutatis mutandis juga berlaku dalam pilkada, demikian juga dengan asas pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. • Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” 2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian. • Bahwa terdapat ketentuan Pasal a quo dalam UU Pilkada yang telah merugikan Para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia, yaitu ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf s yang berbunyi: “(2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil 11 Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: …… s. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan” • Bahwa pada Pilkada Serentak 2024, pendaftaran pasangan calon dijadwalkan pada tanggal 27 Agustus 2024 hingga 29 Agustus 2024, dan penetapan pasangan calon dijadwalkan pada tanggal 22 September 2024 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Bukti P-12) • Bahwa pelantikan anggota DPR dan DPD hasil pemilu 2024 akan dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2024, serta pelantikan anggota DPRD di beberapa daerah juga akan dilaksanakan setelah tanggal 22 September 2024, yang mana akan membuat ketidakpastian hukum apakah calon anggota DPR, DPD, dan DPRD terpilih yang hendak mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah juga harus melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf s, karena pada saat pendaftaran pasangan calon kepala daerah di tanggal 27 Agustus hingga 29 Agustus 2024 serta pada saat penetapan pasangan calon kepala daerah di tanggal 22 September 2024 mereka belum dilantik dan belum berstatus sebagai anggota DPR, DPD, dan DPRD. • Bahwa kemudian ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf s tersebut telah diujikan ke Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 12/PUU- XXII/2024 untuk menguji apakah calon anggota DPR, DPD, dan DPRD terpilih yang hendak mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah harus juga menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan 12 Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terpilih sejak ditetapkan sebagai pasangan calon kepala daerah • Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 12/PUU- XXII/2024 menolak permohonan tersebut untuk seluruhnya dan tidak mengubah norma Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada tersebut, namun dalam pertimbangan hukumnya menegaskan agar Komisi Pemilihan Umum mempersyaratkan bagi calon anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD terpilih yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah untuk membuat surat pernyataan bersedia mengundurkan diri jika telah dilantik secara resmi menjadi anggota DPR, anggota DPD dan anggota DPRD apabila tetap mencalonkan diri sebagai kepala daerah. • Bahwa Para Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya sebagaimana dijamin dalam UUD NRI 1945 oleh berlakunya Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada. • Pertama, Para Pemohon dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan kepala daerah yang dipilih secara demokratis yang diberikan oleh Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945. • Bahwa dengan berlakunya Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada berpotensi menyebabkan banyak calon kepala daerah terbaik tidak jadi mendaftar sebagai calon kepala daerah di Pilkada Serentak 2024 karena berstatus sebagai anggota legislatif maupun calon anggota legislatif terpilih dan tidak berkenan untuk mundur karena khawatir akan mengecewakan pemilih dan pendukungnya jika harus mundur sebagai caleg terpilih dan kemudian kalah di Pilkada. • Bahwa keadaan ini kemudian berpotensi mengakibatkan minimnya alternatif calon kepala daerah berkualitas pada Pilkada Serentak 2024, termasuk di daerah Para Pemohon, yang kemudian dapat membuat banyak Partai Politik hanya akan mendukung 1 (satu) calon kepala daerah yang sama di suatu daerah, yang kemudian akan menyebabkan terjadinya fenomena calon tunggal. 13 • Bahwa dalam kondisi terjadinya fenomena calon tunggal tersebut, tentu saja akan membuat Pemilih kehilangan hak untuk mendapatkan alternatif pilihan calon kepala daerah, yang tentunya menyebabkan Para Pemohon sebagai pemilih kehilangan hak untuk mendapatkan kepala daerah yang dipilih secara demokratis. • Kedua, Para Pemohon dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan Pilkada yang dilaksanakan secara adil yang diberikan oleh Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945. • Bahwa dengan berlakunya Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada berpotensi menyebabkan banyak calon kepala daerah terbaik tidak jadi mendaftar sebagai calon kepala daerah di Pilkada Serentak 2024 karena berstatus sebagai anggota legislatif maupun calon anggota legislatif terpilih dan tidak berkenan untuk mundur karena khawatir akan mengecewakan pemilih dan pendukungnya jika harus mundur sebagai caleg terpilih dan kemudian kalah di Pilkada. • Bahwa keadaan ini kemudian berpotensi mengakibatkan minimnya alternatif calon kepala daerah berkualitas pada Pilkada Serentak 2024, termasuk di daerah Para Pemohon, yang kemudian dapat membuat Partai Politik akan mengusung calon kepala daerah yang kurang kompeten dan tidak memiliki pengalaman politik yang cukup. • Bahwa dalam kondisi tersebut, tentu saja sangat tidak adil bagi Pemilih karena diharuskan untuk memilih calon kepala daerah yang tidak berpengalaman dan akan membuat Pemilih kehilangan hak untuk mendapatkan alternatif pilihan calon kepala daerah, yang tentunya menyebabkan Para Pemohon sebagai pemilih kehilangan hak untuk mendapatkan Pilkada yang dilaksanakan secara adil. • Ketiga, Para Pemohon dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. • Bahwa dengan berlakunya Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada yang tidak diubah pemaknaannya dalam Putusan Nomor 12/PUU- XXII/2024 berpotensi menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian 14 hukum dalam pencalonan kepala daerah, termasuk di daerah Para Pemohon. • Bahwa potensi multitafsir dan ketidakpastian hukum pemaknaan Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada dalam pencalonan kepala daerah telah terbukti ketika Komisi Pemilihan Umum (“KPU”) sebagai penyelenggara Pilkada beberapa kali salah memaknai Pasal a quo dan Pertimbangan Hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 12/PUU-XXII/2024, yaitu sebagai berikut: ▪ Pada tanggal 9 Mei 2024, KPU menyatakan bahwa calon legislatif terpilih di Pileg 2024 tidak wajib mundur jika akan maju dalam Pilkada. karena caleg terpilih belum dilantik secara resmi sebagai anggota legislatif, dan yang harus mengundurkan diri hanya anggota legislatif hasil Pemilu 2019. Sementara untuk caleg terpilih dari Pileg 2024 dapat dilantik secara susulan jika gagal dalam Pilkada. Dibuktikan dengan pemberitaan pada https://news.detik.com/pemilu/d- 7332450/kpu-caleg-terpilih-di-pileg-2024-tak-wajib-mundur- jika-maju-pilkada (Bukti P-13) ▪ Pada tanggal 15 Mei 2024, KPU mengubah pendiriannya dan menyatakan bahwa caleg terpilih di Pemilu 2024 harus mengundurkan diri sebagai caleg terpilih apabila mencalonkan diri dalam Pilkada Serentak 2024, walaupun belum dilantik sebagai anggota legislatif. Dibuktikan dengan pemberitaan pada https://www.antaranews.com/berita/4104729/kpu-caleg- terpilih-harus-mundur-bila-maju-pilkada-2024 (Bukti P-14) ▪ Pada tanggal 1 Juli 2024, KPU menetapkan Peraturan KPU (“PKPU”) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (untuk selanjutnya disebut dengan PKPU Pencalonan Pilkada) (Bukti P-15) yang telah diundangkan pada tanggal 1 Juli 2024, dimana KPU menurunkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada ke dalam Pasal 14 ayat (4) huruf d dan Pasal 32 PKPU Pencalonan Pilkada tersebut, dimana KPU telah membuat ketentuan yang berbeda dari 15 norma Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada dan pertimbangan hukum Mahhkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 12/PUU- XXII/2024, yaitu dalam PKPU Pencalonan Pilkada ini KPU mensyaratkan caleg terpilih yang akan mencalonkan diri di Pilkada harus menyerahkan surat pengunduran diri sebagai caleg terpilih pada saat pendaftaran pasangan calon. ▪ Pada tanggal 30 Juli 2024, KPU menegaskan bahwa caleg terpilih yang akan mencalonkan diri di pilkada harus mundur walaupun belum dilantik. Dibuktikan dengan pemberitaan pada https://www.medcom.id/pilkada/news-pilkada/9K5Av93K- meski-belum-dilantik-caleg-terpilih-harus-mundur-jika-ingin- maju-pilkada-2024 (Bukti P-16) • Bahwa, ketidakpastian hukum dalam pemaknaan norma Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada sebagaimana dijelaskan di atas berpotensi mengakibatkan permasalahan hukum pada saat pendaftaran calon kepala daerah, dimana terdapat potensi caleg terpilih yang belum dilantik sebagai anggota legislatif tidak akan diterima pendaftarannya sebagai calon kepala daerah oleh KPU jika tidak mau mundur sebagai caleg terpilih pada saat pendaftaran. • Bahwa jika terdapat caleg terpilih yang tidak diterima pendaftarannya sebagai calon kepala daerah, dan jika kemudian menempuh jalur hukum maka kemungkinan besar akan diperbolehkan untuk tidak mundur sebagai caleg terpilih jika belum dilantik dan dapat mendaftar sebagai calon kepala daerah. • Bahwa jika kepastian hukum yang ditempuh melalui jalur hukum tersebut baru didapat setelah pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024, maka berpotensi menyebabkan terjadinya Pemungutan Suara Ulang, seperti yang pernah terjadi dalam kasus pencalonan anggota DPD Irman Gusman di Pemilu 2024 yang dibuktikan dengan pemberitaan pada https://www.antaranews.com/berita/4146030/mk-kabulkan-gugatan- calon-anggota-dpd-irman-gusman (Bukti P-17) 16 • Bahwa jika terjadi Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dijelaskan di atas tentu saja akan sangat merugikan Pemilih yang telah meluangkan waktu untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara pada tanggal 27 November 2024, dan tidak terdapat kepastian hukum karena hasil pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 tersebut menjadi sia-sia dan harus diulang, yang tentunya menyebabkan Para Pemohon sebagai pemilih kehilangan hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil. 3) Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi • Bahwa Para Pemohon sebagai Perorangan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada Pilkada Serentak 2024, dan akan menggunakan hak pilihnya pada tanggal 27 November 2024 untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta (bagi Pemohon I dan Pemohon II), dan juga Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuningan (bagi Pemohon III) mengalami kerugian secara potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, yaitu sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya: ▪ Terdapat potensi banyak calon kepala daerah terbaik tidak jadi mendaftar sebagai calon kepala daerah di Pilkada Serentak 2024, termasuk di daerah Para Pemohon, sehingga berpotensi menyebabkan banyak partai poitik hanya akan mengusung 1 (satu) calon kepala daerah yang sama dan akan menyebabkan terjadinya fenomena calon tunggal, yang akan membuat Para Pemohon kehilangan hak untuk mendapatkan alternatif pilihan calon kepala daerah, dan menyebabkan Para Pemohon sebagai pemilih kehilangan hak untuk mendapatkan kepala daerah yang dipilih secara demokratis. ▪ Terdapat potensi banyak calon kepala daerah terbaik tidak jadi mendaftar sebagai calon kepala daerah di Pilkada Serentak 2024, termasuk di daerah Para Pemohon, sehingga berpotensi menyebabkan partai politik mengusung calon kepala daerah yang 17 tidak berpengalaman, yang akan membuat Para Pemohon kehilangan hak untuk mendapatkan alternatif pilihan calon kepala daerah, dan menyebabkan Para Pemohon sebagai pemilih kehilangan hak untuk mendapatkan Pilkada yang dilaksanakan secara adil. ▪ Terdapat potensi ketidakpastian hukum dalam pemaknaan norma Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada yang kemudian berpotensi menyebabkan permasalahan hukum pada saat pendaftaran calon kepala daerah, dan dapat menyebabkan terjadinya pemungutan suara ulang pada Pilkada Serentak 2024, yang tentu saja tidak memberikan kepastian hukum dan akan merugikan Para Pemohon sebagai pemilih karena hasil pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 akan menjadi sia-sia dan harus diulang, yang tentunya menyebabkan Para Pemohon sebagai pemilih kehilangan hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil. • Bahwa Para Pemohon sebagai mahasiswa hukum yang memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan agar semua bentuk aturan, hukum, dan norma yang berlaku pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia tidak menyimpang dari prinsip- prinsip keadilan, demokrasi, dan kepastian hukum juga mengalami kerugian konstitusional secara potensial yang menurut penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi, yaitu terdapat potensi Pilkada Serentak 2024 tidak terselenggara secara demokratis dan adil karena minimnya alternatif calon kepala daerah yang berkualitas, serta terdapat potensi ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 karena adanya potensi permasalahan hukum dan potensi diadakannya Pemungutan Suara Ulang. 4) Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan • Bahwa dengan berlakunya ketentuan pasal a quo, jelas telah mengakibatkan Para Pemohon mengalami kerugian konstitusional secara potensial, dan jelas terdapat hubungan sebab-akibat antara 18 berlakunya ketentuan pasal a quo dan kerugian konstitusional Para Pemohon sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, yaitu: ▪ Dengan berlakunya ketentuan pasal a quo, maka berpotensi mengakibatkan banyak calon kepala daerah terbaik tidak jadi mendaftar sebagai calon kepala daerah di Pilkada Serentak 2024 dan berpotensi mengakibatkan minimnya alternatif calon kepala daerah berkualitas pada Pilkada Serentak 2024, yang kemudian dapat membuat banyak Partai Politik hanya akan mendukung 1 (satu) calon kepala daerah yang sama di suatu daerah, dan akan menyebabkan terjadinya fenomena calon tunggal yang tentu saja akan mengakibatkan pemilih kehilangan hak untuk mendapatkan alternatif pilihan calon kepala daerah dan tentunya merugikan hak konstitusional Para Pemohon sebagai pemilih untuk mendapatkan kepala daerah yang dipilih secara demokratis sebagaimana diberikan oleh Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945. ▪ Dengan berlakunya ketentuan pasal a quo, maka berpotensi mengakibatkan banyak calon kepala daerah terbaik tidak jadi mendaftar sebagai calon kepala daerah di Pilkada Serentak 2024 dan berpotensi mengakibatkan minimnya alternatif calon kepala daerah berkualitas pada Pilkada Serentak 2024, yang kemudian dapat membuat Partai Politik akan mengusung calon kepala daerah yang kurang kompeten dan tidak memiliki pengalaman politik yang cukup, yang tentu saja akan mengakibatkan pemilih kehilangan hak untuk mendapatkan alternatif pilihan calon kepala daerah dan tentunya merugikan hak konstitusional Para Pemohon sebagai pemilih untuk mendapatkan Pilkada yang dilaksanakan secara adil sebagaimana diberikan oleh Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945. ▪ Dengan berlakunya ketentuan pasal a quo, maka berpotensi mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam pencalonan kepala daerah di Pilkada Serentak 2024 dan berpotensi mengakibatkan timbulnya permasalahan hukum pada saat pendaftaran calon kepala daerah, yang kemudian dapat berpotensi mengakibatkan terjadinya pemungutan suara ulang, yang tentu saja tidak 19 memberikan kepastian hukum dan akan merugikan Para Pemohon sebagai pemilih karena hasil pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 akan menjadi sia-sia dan harus diulang dan tentunya merugikan hak konstitusional Para Pemohon sebagai pemilih untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil sebagaimana diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. 5) Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. • Bahwa apabila Mahkamah mengabulkan permohonan ini, maka kerugian konstitusional Para Pemohon sebagai perorangan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih dalam Pilkada Serentak 2024 dan sebagai mahasiswa hukum yang memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa semua bentuk aturan, hukum, dan norma yang berlaku pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia tidak menyimpang dari prinsip-prinsip keadilan, demokrasi, dan kepastian hukum tidak akan terjadi karena Mahkamah dapat menegaskan norma dalam Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada untuk kondisi caleg terpilih yang akan mencalonkan diri di Pilkada Serentak 2024 sehingga akan tercipta kepastian hukum dan mencegah terjadinya permasalahan hukum hingga terjadinya pemungutan suara ulang di Pilkada Serentak 2024. Selain itu, Mahkamah dapat menegaskan bahwa norma Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada hanya berlaku bagi anggota legislatif maupun caleg terpilih yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah di daerah lain (di daerah yang tidak meliputi seluruh wilayah daerah pemilihan DPR/DPD/DPRD anggota tersebut) sehingga akan mendorong lebih banyak calon kepala daerah terbaik yang berstatus sebagai anggota legislatif maupun caleg terpilih untuk maju sebagai kepala daerah di daerah yang sama (di daerah yang meliputi seluruh wilayah daerah pemilihan DPR/DPD/DPRD anggota tersebut) dan dapat memberikan alternatif pilihan calon kepala daerah yang berkualitas kepada pemilih agar Pilkada Serentak 2024 dapat dilaksanakan secara demokratis dan adil. 20 III. Posita/Pokok Permohonan A. Ruang Lingkup Pasal yang Diuji: Adapun ketentuan yang diuji konstitusionalitasnya di dalam permohonan ini adalah: Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi: “(2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: …… s. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan” B. Dasar Konstitusional yang digunakan: Adapun dasar konstitusional yang digunakan di dalam permohonan ini adalah: 1. Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.” 2. Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.” Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 telah menyatakan bahwa saat ini pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah berada dalam satu rezim yang sama, sehingga prinsip-prinsip umum yang diakui secara konstitusional dalam pemilu secara mutatis mutandis juga berlaku dalam pilkada, demikian juga dengan asas pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. 3. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” 21 C. Argumentasi Permohonan: C-1. Tentang Permohonan Para Pemohon Bukan Ne Bis In Idem dan Dapat Diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi 1. Para Pemohon di dalam mengajukan permohonan ini menyadari bahwa permohonan terhadap ketentuan di dalam UU Pilkada bukanlah yang pertama diajukan kepada Mahkamah; 2. Bahwa jika melacak pemeriksaan perkara di Mahkamah Konstitusi, sudah terdapat beberapa permohonan terdahulu yang coba untuk menguji ketentuan UU Pilkada, dan pernah terdapat 4 (empat) permohonan terdahulu yang coba untuk menguji ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada, yaitu: No Nomor Perkara Pasal dan Ayat UU Pilkada yang diuji Batu Uji Pasal dan Ayat UUD NRI 1945 Ketentuan yang Diuji Alasan Konstitusional 1 33/PUU- XIII/2015 Pasal 7 huruf r dan Pasal 7 huruf s UU No. 8 Tahun 2015 Pasal 18 ayat (4); Pasal 27 ayat (1); Pasal 28D ayat (1); Pasal 28D ayat (3); Pasal 28I ayat (2) Meminta Pembatalan Pasal 7 huruf r terkait konflik kepentingan dengan petahana; dan Meminta Pemaknaan norma Pasal 7 huruf s untuk memberitahuka n pengunduran diri anggota DPR, DPD, dan DPRD yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Norma Pasal 7 huruf r UU No. 8 Tahun 2015 menghalangi Pemohon untuk dapat dicalonkan sebagai kepala daerah; dan Norma Pasal 7 huruf s UU No. 8 Tahun 2015 berpotensi merugikan Pemohon karena pemberlakuannya yang mengistimewakan calon dengan kedudukan tertentu. 2 45/PUU- XV/2017 Pasal 7 ayat (2) huruf s UU No. 10 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (3); Pasal 27 ayat (1); Pasal 28D ayat (1); Meminta Pemaknaan norma Pasal 7 ayat (2) huruf s untuk mengundurkan diri sebagai anggota DPR, Norma Pasal 7 ayat (2) huruf s UU No 10 Tahun 2016 menghalangi Pemohon untuk menyelesaikan masa jabatannya dan merupakan 22 DPD, dan DPRD apabila telah ditetapkan sebagai kepala daerah terpilih. norma yang bersifat diskriminatif bagi pejabat penyelenggara negara yang hendak mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai kepala daerah. 3 22/PUU- XVIII/202 0 Pasal 7 ayat (2) huruf s UU No. 10 Tahun 2016 Pasal 27 ayat (1); Pasal 28D ayat (3); Pasal 28H ayat (2) Meminta Pemaknaan norma Pasal 7 ayat (2) huruf s untuk mengundurkan diri hanya dari jabatan alat kelengkapan dewan sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan. Norma Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Nomor 10 Tahun 2016 menyebabkan tidak sama dengan norma yang ada dalam rumpun jabatan politik dan anggota legislatif yang ikut serta dalam kontestasi pemilihan kepala daerah tidak serta- merta dapat dikatakan menyalahgunakan wewenangnya. 4 12/PUU- XXII/202 4 Pasal 7 ayat (2) huruf s UU No. 10 Tahun 2016 Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Meminta Pemaknaan norma Pasal 7 ayat (2) huruf s untuk juga menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai calon anggota DPR, DPD, dan DPRD terpilih berdasarkan rekapitulasi suara dari KPU sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan. Norma Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Nomor 10 Tahun 2016 menyebabkan adanya celah bagi anggota DPR, DPRD, atau DPD terpilih untuk mengikuti Pilkada tanpa mengundurkan diri yang mana dapat mencederai hak Para Pemohon sebagai pemilih dan warga negara. 23 3. Bahwa dalam Permohonan a quo, Para Pemohon melakukan Pengujian Konstitusional sebagai berikut: No Nomor Perkara Pasal dan Ayat UU Pilkada yang diuji Batu Uji Pasal dan Ayat UUD NRI 1945 Ketentuan yang Diuji Alasan Konstitusional - 91/PUU- XXII/202 4 Pasal 7 ayat (2) huruf s UU No. 10 Tahun 2016 Pasal 18 ayat (4); Pasal 22E ayat (1); dan Pasal 28D ayat (1) Meminta Pemaknaan norma Pasal 7 ayat (2) huruf s untuk juga memperjelas pengunduran diri bagi calon anggota DPR, DPD, dan DPRD terpilih; serta ketentuan pengunduran diri anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD, maupun calon anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD terpilih hanya berlaku bagi yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah di daerah yang tidak meliputi seluruh wilayah daerah pemilihan DPR/DPD/DPR D anggota yang bersangkutan. Norma Pasal 7 ayat (2) huruf s telah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pencalonan kepala daerah yang kemudian berpotensi menyebabkan adanya permasalahan hukum di pilkada, serta berpotensi menyebabkan calon kepala daerah terbaik tidak ikur mencalonkan diri di pilkada yang akan mengakibatkan Para Pemohon kehilangan haknya untuk mendapatkan pilihan calon pemimpin yang berkualitas. 4. Bahwa di dalam UU MK, terdapat ketentuan terkait dengan pengujian terhadap materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang, yaitu di dalam Pasal 60 Undang-Undang MK yang menyatakan sebagai berikut: 24 • Pasal 60 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2011: “Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.” • Pasal 60 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2011: “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.” 5. Bahwa terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon ini, Para Pemohon menggunakan kombinasi batu uji UUD NRI 1945 yang berbeda dari 4 (empat) permohonan terdahulu, yaitu Permohonan a quo menggunakan 3 (tiga) batu uji yaitu Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. 6. Bahwa Para Pemohon juga menguji ketentuan yang berbeda dari 4 (empat) permohonan terdahulu, yaitu untuk menjadikan daerah pemilihan anggota legislatif sebagai acuan, serta mempunyai alasan konstitusional yang juga berbeda dari 4 (empat) permohonan terdahulu. 7. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tidak termasuk perkara ne bis in idem, dan dapat diperiksa oleh Mahkamah, serta beralasan menurut hukum. C-2. Tentang Jadwal Tahapan Pemilu 2024 dan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang Mengakibatkan Ketidakpastian Hukum Pada Pencalonan Kepala Daerah 8. Bahwa dalam rapat kerja Komisi II DPR RI Bersama Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada tanggal 24 Januari 2022, disepakati bahwa Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif akan dilasanakan pada 14 Februari 2024, sementara Pilkada serentak akan dilaksanakan pada 27 November 2024 yang dibuktikan dengan pemberitaan pada https://nasional.kompas.com/read/2022/01/24/18261321/resmi- pilpres-pileg-digelar-14-februari-2024-pilkada-serentak-27-november (Bukti P-18) 25 9. Bahwa walaupun Pemilu dipercepat di bulan Februari, namun pelantikan anggota DPR dan DPD terpilih harus tetap dilaksanakan pada 1 Oktober 2024 mengikuti akhir masa jabatan DPR dan DPD periode sebelumnya, sementara untuk pelantikan DPRD disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing DPRD. 10. Bahwa jika Pilkada Serentak dilaksanakan pada 27 November 2024, maka jika mengikuti pola masa kampanye pada Pilkada Serentak 2015, 2017, 2018, dan 2020 yang sekitar kurang lebih 3 bulan, maka penetapan pasangan calon kepala daerah pada Pilkada Serentak 2024 dapat diprediksi akan dilaksanakan di akhir Agustus 2024. 11. Bahwa implikasi dari penetapan pasangan calon kepala daerah yang dilakukan sebelum pelantikan anggota DPR, DPD, dan DPRD terpilih adalah calon anggota DPR, DPD, dan DPRD terpilih tidak harus mengundurkan diri, karena berdasarkan Pasal 7 ayat (2) s UU Pilkada, yang harus mengundurkan diri adalah anggota DPR, DPD, dan DPRD, dan tidak diatur ketentuan mengenai calon anggota terpilih. 12. Bahwa jadwal tahapan pemilu 2024 dan pilkada 2024 yang saling beririsan, ditambah dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) s UU Pilkada yang tidak mengatur mengenai pengunduran diri anggota DPR, DPD, dan DPRD terpilih telah menimbulkan tafsir berbeda dan ketidakpastian hukum. 13. Bahwa hal tersebut juga yang mungkin melatarbelakangi banyaknya kepala daerah yang habis masa jabatannya di tahun 2022 dan 2023 namun sebenarnya masih ingin mencalonkan diri di pilkada serentak 2024 untuk terlebih dahulu mengikuti pemilihan anggota DPR atau DPRD 2024 untuk membantu meningkatkan suara partainya. Mereka beranggapan bahwa jika terpilih sebagai anggota DPR atau DPRD, mereka tidak perlu mengundurkan diri pada saat mencalonkan diri kembali sebagai calon kepala daerah, dan tidak akan mengecewakan pemilihnya seandainya gagal di pilkada. Hal ini juga terjadi kepada mantan kepala daerah dari tahun-tahun sebelumnya yang juga berniat untuk maju di pilkada serentak 2024. 26 C-3. Tentang Pelaksanaan Norma Pasal a quo Berpotensi Multitafsir dan Dapat Mengakibatkan Ketidakpastian Hukum serta Permasalahan Hukum di Pilkada Serentak 2024 14. Bahwa pada tanggal 26 Januari, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan jadwal tahapan Pilkada Serentak 2024 yang diundangkan melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (vide Bukti P-12). Adapun rangkaian tahapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 adalah sebagai berikut: a. 5 Mei 2024 – 19 Agustus 2024: Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan b. 24 Agustus 2024 – 26 Agustus 2024: Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon c. 27 Agustus 2024 – 29 Agustus 2024: Pendaftaran Pasangan Calon d. 27 Agustus 2024 – 21 September 2024: Penelitian Persyaratan Calon e. 22 September 2024 – 22 September 2024: Penetapan Pasangan Calon f. 25 September 2024 – 23 November 2024: Pelaksanaan Kampanye g. 27 November 2024 – 27 November 2024: Pelaksanaan Pemungutan Suara h. 27 November 2024 – 16 Desember 2024: Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara 15. Bahwa berdasarkan jadwal tersebut, jadwal penetapan pasangan calon adalah tanggal 22 September 2024, yang mana akan terjadi sebelum pelantikan anggota DPR dan DPD terpilih pada 1 Oktober 2024, dan juga setelah pelantikan anggota DPRD di beberapa daerah. 16. Bahwa kondisi tersebut akan menyebabkan ketidakpastian hukum terhadap ketentuan pengunduran diri bagi calon anggota DPR, DPD, dan DPRD terpilih yang belum dilantik, yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah, karena Pasal 7 ayat (2) huruf s hanya mengatur ketentuan bagi anggota DPR, DPD, dan DPRD yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah. 17. Bahwa kemudian ketentuan Pasal 7 ayat (2) s UU Pilkada diujikan ke Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 12/PUU-XXII/2024 untuk 27 menguji apakah calon anggota DPR, DPD, dan DPRD terpilih yang hendak mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah harus juga harus menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terpilih sejak ditetapkan sebagai pasangan calon kepala daerah. 18. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 12/PUU-XXII/2024 menolak permohonan tersebut untuk seluruhnya dan tidak mengubah norma Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada tersebut, namun dalam pertimbangan hukumnya menegaskan agar Komisi Pemilihan Umum mempersyaratkan bagi calon anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD terpilih yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah untuk membuat surat pernyataan bersedia mengundurkan diri jika telah dilantik secara resmi menjadi anggota DPR, anggota DPD dan anggota DPRD apabila tetap mencalonkan diri sebagai kepala daerah. 19. Bahwa kemudian terjadi perbedaan penafsiran terhadap norma pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada terhadap ketentuan caleg terpilih, yang membuat KPU beberapa kali salah memaknai Pasal a quo dan Pertimbangan Hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 12/PUU-XXII/2024 yang dapat dilihat dari beberapa pemberitaan (vide Bukti P-13 dan Bukti P-14) hingga pada akhirnya KPU sebagai penyelenggara pilkada menetapkan Peraturan KPU (“PKPU”) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (untuk selanjutnya semuanya disebut dengan PKPU Pencalonan Pilkada) yang telah diundangkan pada tanggal 1 Juli 2024, dimana KPU menurunkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada ke dalam Pasal 14 ayat (4) huruf d dan Pasal 32 PKPU Pencalonan Pilkada tersebut (vide Bukti P-15), namun KPU telah membuat ketentuan yang berbeda dari norma Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada dan pertimbangan hukum Mahhkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 12/PUU-XXII/2024, yang selanjutnya diperkuat dengan pernyataan KPU dalam pemberitaan (vide Bukti P-16). 20. Bahwa Pasal 14 ayat (4) huruf d PKPU Pencalonan Pilkada menyatakan: “Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon 28 Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota harus memenuhi syarat: …… d. mengundurkan diri sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, atau DPRD bagi calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, atau DPRD tetapi belum dilantik.” 21. Bahwa selanjutnya Pasal 32 PKPU Pencalonan Pilkada menyatakan: (1) Calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPR atau DPRD tetapi belum dilantik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf d, harus menyerahkan surat pemberitahuan dari Partai Politik Peserta Pemilu tentang pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPR atau DPRD pada saat pendaftaran Pasangan Calon. (2) Calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPD tetapi belum dilantik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf d, harus menyerahkan surat pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPD yang tidak dapat ditarik kembali pada saat pendaftaran Pasangan Calon. (3) Dalam hal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diserahkan pada saat pendaftaran Pasangan Calon maka diserahkan paling lambat pada saat perbaikan dokumen persyaratan calon. 22. Bahwa dalam ketentuan Pasal 14 ayat (4) huruf d dan Pasal 32 PKPU Pencalonan Pilkada, KPU telah mensyaratkan calon anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD terpilih namun belum dilantik untuk menyerahkan surat pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, dan DPRD pada saat pendaftaran Pasangan Calon, yang tentu saja tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada dan juga tidak mengikuti pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 12/PUU- XXII/2024. 23. Bahwa ketidakpastian hukum dalam pemaknaan norma Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada sebagaimana dijelaskan di atas berpotensi mengakibatkan permasalahan hukum pada saat pendaftaran calon kepala daerah, dimana terdapat potensi caleg terpilih yang belum dilantik sebagai anggota legislatif tidak akan diterima pendaftarannya sebagai calon kepala 29 daerah oleh KPU jika tidak mau mundur sebagai caleg terpilih pada saat pendaftaran. 24. Bahwa jika terdapat caleg terpilih yang tidak diterima pendaftarannya sebagai calon kepala daerah, dan jika kemudian menempuh jalur hukum maka kemungkinan besar akan diperbolehkan untuk tidak mundur sebagai caleg terpilih jika belum dilantik dan dapat mendaftar sebagai calon kepala daerah. 25. Bahwa jika kepastian hukum yang ditempuh melalui jalur hukum tersebut baru didapat setelah pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024, maka berpotensi menyebabkan terjadinya Pemungutan Suara Ulang, seperti yang pernah terjadi dalam kasus pencalonan anggota DPD Irman Gusman di Pemilu 2024 yang dibuktikan dengan pemberitaan (vide Bukti P-17). 26. Bahwa jika terjadi Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dijelaskan di atas tentu saja akan sangat merugikan Pemilih yang telah meluangkan waktu untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara pada tanggal 27 November 2024, dan tidak terdapat kepastian hukum karena hasil pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 tersebut menjadi sia-sia dan harus diulang. 27. Bahwa berdasarkan fakta yang ada, norma Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada yang tidak diubah dalam Putusan Nomor 12/PUU-XXII/2024 tidak memberikan kepastian hukum yang adil kepada Para Pemohon sebagai pemilih yang memiliki hak untuk mendapatkan Pilkada yang dilaksanakan secara adil yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. C-4. Tentang Jadwal Tahapan Pemilu 2024 dan Pilkada Serentak Tahun 2024 serta Putusan Nomor 12/PUU-XXII/2024 Yang Berpotensi Menyebabkan Pemilih Kehilangan Alternatif Calon Pemimpin Yang Berkualitas 28. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan, penetapan pasangan calon kepala daerah pada pilkada serentak 2024 yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 September 2024, yang mana dilakukan sebelum pelantikan anggota DPR dan DPD terpilih pada 1 Oktober 2024, dan juga pelantikan beberapa DPRD lainnya telah menyebabkan ketidakpastian hukum. 29. Bahwa kondisi tersebut akan menyebabkan ketidakpastian hukum terhadap ketentuan pengunduran diri bagi calon anggota DPR, DPD, dan DPRD 30 terpilih yang belum dilantik, yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah, karena Pasal 7 ayat (2) huruf s hanya mengatur ketentuan bagi anggota DPR, DPD, dan DPRD yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah, 30. Bahwa kemudian ketentuan Pasal 7 ayat (2) s UU Pilkada diujikan ke Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 12/PUU-XXII/2024 untuk menguji apakah calon anggota DPR, DPD, dan DPRD terpilih yang hendak mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah harus juga harus menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terpilih sejak ditetapkan sebagai pasangan calon kepala daerah. 31. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 12/PUU-XXII/2024 yang dibacakan pada tanggal 29 Februari 2024 telah menolak permohonan tersebut untuk seluruhnya dan tidak mengubah norma Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada tersebut, namun dalam pertimbangan hukumnya menegaskan agar Komisi Pemilihan Umum mempersyaratkan bagi calon anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD terpilih yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah untuk membuat surat pernyataan bersedia mengundurkan diri jika telah dilantik secara resmi menjadi anggota DPR, anggota DPD dan anggota DPRD apabila tetap mencalonkan diri sebagai kepala daerah. 32. Bahwa pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 12/PUU-XXII/2024 yang baru berlaku pada tanggal 29 Februari 2024, yang mana setelah digelarnya Pemilu 2024 pada tanggal 14 Februari 2024 berpotensi menyebabkan para calon anggota DPR, DPD, dan DPRD terpilih tidak jadi mencalonkan diri di pilkada serentak 2024 yang dapat menyebabkan Para Pemohon kehilangan haknya untuk mendapatkan pilihan calon pemimpin yang berkualitas, yang juga berpotensi menyebabkan pilkada serentak 2024 tidak adil dan demokratis. 33. Bahwa sebelum adanya Putusan Nomor 12/PUU-XXII/2024, mungkin dapat dimaknai bahwa calon anggota DPR, DPD, dan DPRD terpilih tidak harus mengundurkan diri karena berdasarkan Pasal 7 ayat (2) s UU Pilkada, 31 dimana yang harus mengundurkan diri adalah anggota DPR, DPD, dan DPRD, dan tidak diatur ketentuan mengenai calon anggota terpilih. 34. Hal ini juga yang disinyalir melatarbelakangi banyaknya kepala daerah yang habis masa jabatannya di tahun 2022 dan 2023 namun sebenarnya masih ingin mencalonkan diri di pilkada serentak 2024 untuk terlebih dahulu mengikuti pemilihan anggota legislatif 2024 untuk membantu meningkatkan suara partainya. Mereka beranggapan bahwa jika terpilih sebagai anggota DPR atau DPRD, mereka tidak perlu mengundurkan diri pada saat mencalonkan diri kembali sebagai calon kepala daerah, dan tidak akan mengecewakan pemilihnya seandainya gagal di pilkada. Hal ini juga terjadi kepada mantan kepala daerah dari tahun-tahun sebelumnya yang juga berniat untuk maju di pilkada serentak 2024. 35. Bahwa berdasarkan pencarian yang dilakukan oleh Para Pemohon, terdapat paling sedikit 74 (tujuh puluh empat) calon anggota DPR RI terpilih pada pemilu 2024 yang merupakan mantan kepala daerah yang sudah berpengalaman dan sebenarnya masih bisa mencalonkan diri di jabatan yang sama untuk periode kedua, maupun mencalonkan diri untuk jabatan kepala daerah yang lebih tinggi. No. Nama Daerah Pemilihan DPR RI Jabatan Kepala Daerah Sebelumnya 1 Teuku Zukarnaini Aceh I Bupati Nagan Raya 2007- 2012 dan 2012-2017 2 Ruslan M. Daud Aceh II Bupati Bireuen 2012-2017 3 Musa Rajekshah Sumatera Utara I Wakil Gubernur Sumatera Utara 2018-2023 4 Ashari Tambunan Sumatera Utara I Bupati Deli Serdang 2014- 2019 dan 2019-2023 5 Andar Amin Harahap Sumatera Utara II Bupati Padang Lawas Utara 2018-2023 6 Rapidin Simbolon Sumatera Utara II Bupati Samosir 2016-2021 7 M. Shadiq Pasadigoe Sumatera Barat I Bupati Tanah Datar 2005- 2010 dan 2010-2015 8 Benny Utama Sumatera Barat II Bupati Pasaman 2010- 2015 dan 2021-2023 9 Syamsuar Riau I Gubernur Riau 2019-2023 10 Achmad Riau I Bupati Rokan Hulu 2006- 2011 dan 2011-2016 11 Cek Endra Jambi Bupati Sarolangun 2011- 2016 dan 2017-2022 12 Zulfikar Achmad Jambi Bupati Bungo 2011-2016 dan 2006-2011 32 13 Syarif Fasha Jambi Walikota Jambi 2013-2018 dan 2018-2023 14 Hasan Basri Agus Jambi Gubernur Jambi 2010- 2015 15 SN Prana Putra Sohe Sumatera Selatan I Walikota Lubuklinggau 2013-2018 dan 2018-2023 16 Ishak Mekki Sumatera Selatan I Wakil Gubernur Sumatera Selatan 2013-2018 17 Ahmad Wazir Noviadi Sumatera Selatan II Bupati Ogan Ilir 2016- 2017 18 Iskandar Sumatera Selatan II Bupati Ogan Komering Ilir 2014-2019 dan 2019-2023 19 Mukhlis Basri Lampung I Bupati Lampung Barat 2007-2012 dan 2012-2017 20 Rycko Menoza Lampung I Bupati Lampung Selatan 2010-2015 21 Zulkifli Anwar Lampung I Bupati Lampung Selatan 2000-2005 dan 2005-2008 22 Hanan A. Rozak Lampung II Bupati Tulang Bawang 2012-2017 23 Chusnunia Chalim Lampung II Wakil Gubernur Lampung 2019-2023 24 Tamanuri Lampung II Bupati Way Kanan 2000- 2005 dan 2005-2010 25 Dede Yusuf Jawa Barat II Wakil Gubernur Jawa Barat 2008-2013 26 Dadang M. Naser Jawa Barat II Bupati Bandung 2010- 2015 dan 2016-2021 27 Achmad Ru'yat Jawa Barat V Wakil Walikota Bogor 2009-2014 28 Dedi Mulyadi Jawa Barat VII Bupati Purwakarta 2008- 2013 dan 2013-2018) 29 Ahmad Syaikhu Jawa Barat VII Wakil Walikota Bekasi 2013-2018 30 Cellica Nurrachadiana Jawa Barat VII Bupati Karawang 2016- 2021 dan 2021-2023 31 Dedi Wahidi Jawa Barat VIII Wakil Bupati Indramayu 2000-2005 32 Selly Andriany Gantina Jawa Barat VIII Wakil Bupati Cirebon 2017-2018 33 Tubagus Haerul Jaman Banten II Walikota Serang 2011- 2013 dan 2013-2018 33 Airin Rachmi Diany Banten III Walikota Tangerang Selatan 2011-2016 dan 2016-2021 34 Rano Karno Banten III Gubernur Banten 2014- 2017 35 Wahidin Halim Banten III Gubernur Banten 2017- 2022 33 36 Musthofa Jawa Tengah II Bupati Kudus 2008-2013 dan 2013-2018 37 Haryanto Jawa Tengah III Bupati Pati 2012-2017 dan 2017-2022 38 Juliyatmono Jawa Tengah IV Bupati Karanganyar 2013- 2018 dan 2018-2023 39 Mohammad Toha Jawa Tengah V Wakil Bupati Sukoharho 2000-2005 dan 2005-2009 40 Agung Widiyantoro Jawa Tengah IX Bupati Brebes 2011-2012 41 Yoyok Riyo Sudibyo Jawa Tengah X Bupati Batang 2012-2017 42 Irsyad Yusuf Jawa Timur II Bupati Pasuruan 2013- 2018 dan 2018-2023 43 Endro Hermono Jawa Timur VI Wakil Walikota Blitar 2005-2010 44 Heru Tjahjono Jawa Timur VI Bupati Tulungagung 2003- 2008 dan 2008-2013 45 Budi Sulistyono Jawa Timur VII Bupati Ngawi 2010-2015 dan 2016-2021 46 Haeny Relawati Rini Widyastuti Jawa Timur IX Bupati Tuban 2001-2006 dan 2006-2011 47 Anna Mu'awanah Jawa Timur IX Bupati Bojonegoro 2018- 2023 48 I Gusti Ngurah Kesuma Kelakan Bali Wakil Gubernur Bali 2003- 2008 49 Fauzan Khalid Nusa Tenggara Barat II Bupati Lombok Barat 2015-2019 dan 2019-2023 50 Viktor Bungtilu Laiskodat Nusa Tenggara Timur II Gubernur Nusa Tenggara Timur 2018-2023 51 Esthon Leyloh Foenay Nusa Tenggara Timur II Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur 2008- 2013 52 Boyman Harun Kalimantan Barat I Wakil Bupati Ketapang 2010-2015 53 Paolus Hadi Kalimantan Barat II Bupati Sanggau 2014- 2019 dan 2019-2023 54 Adrianus Asia Sidot Kalimantan Barat II Bupati Landak 2008-2011 dan 2011-2016 55 Nadalsyah Kalimantan Tengah Bupati Barito Utara 2013- 2018 dan 2018-2023 56 Khairul Saleh Kalimantan Selatan I Bupati Banjar 2005-2010 dan 2010-2015 57 Sudian Noor Kalimantan Selatan II Bupati Tanah Bumbu 2018-2021 58 Yasti Soepredjo Mokoagow Sulawesi Utara Bupati Bolaang Mongondow 2017-2022 59 Christiany Eugenia Paruntu Sulawesi Utara Bupati Minahasa Selatan 2010-2015 dan 2016-2021 34 60 Anwar Hafid Sulawesi Tengah Bupati Morowali 2007- 2012 dan 2013-2018 61 Ahmad Safei Sulawesi Tenggara Bupati Kolaka 2014-2019 dan 2019-2023 62 Ridwan Bae Sulawesi Tenggara Bupati Muna 2000-2005 dan 2005-2010 63 Rusda Mahmud Sulawesi Tenggara Bupati Kolaka Utara 2007- 2012 dan 2012-2017 64 Azikin Solthan Sulawesi Selatan I Bupati Bantaeng 1998- 2003 dan 2003-2008 65 Fatmawati Rusdi Sulawesi Selatan I Wakil Walikota Makassar 2021-2023 66 La Tinro La Tunrung Sulawesi Selatan III Bupati Enrekang 2003- 2008 dan 2008-2013 67 Rusdi Masse Mappasessu Sulawesi Selatan III Bupati Sidenreng Rappang 2008-2013 dan 2013-2018 68 Muslimin Bando Sulawesi Selatan III Bupati Enrekang 2018- 2023 69 Agus Ambo Djiwa Sulawesi Barat Bupati Pasangkayu 2010- 2015 dan 2016-2021 70 Suhardi Duka Sulawesi Barat Bupati Mamuju 2005-2010 dan 2010-2015 71 Benhur Tomi Mano Papua Walikota Jayapura 2011- 2016 dan 2017-2022 72 Tonny Tesar Papua Bupati Kepulauan Yapen 2012-2017 dan 2017-2022 73 Natalis Tabuni Papua Tengah Bupati Intan Jaya 2012- 2017 dan 2017-2022 74 John Wempi Wetipo Papua Pegunungan Bupati Jayawijaya 2008- 2013 dan 2013-2018 36. Bahwa berdasarkan pencarian yang dilakukan oleh Para Pemohon, juga terdapat paling sedikit 12 (dua belas) calon anggota DPD RI terpilih pada pemilu 2024 yang merupakan mantan kepala daerah yang sudah berpengalaman dan sebenarnya sebenarnya masih bisa mencalonkan diri di jabatan yang sama untuk periode kedua, maupun mencalonkan diri untuk jabatan kepala daerah yang lebih tinggi. No. Nama Daerah Pemilihan DPD RI Jabatan Kepala Daerah Sebelumnya 1 M. Sum Indra Jambi Wakil Walikota Jambi 2008-2013 2 Sultan Baktiar Najamudin Bengkulu Wakil Gubernur Bengkulu 2013-2015 3 Bustami Zainudin Lampung Bupati Way Kanan 2010- 2015 4 Darmansyah Husein Kepulauan Bangka Belitung Bupati Belitung 2003-2008 dan 2008-2013 35 5 Ria Saptarika Kepulauan Riau Wakil Walikota Batam 2006-2011 6 Ismeth Abdullah Kepulauan Riau Gubernur Kepulauan Riau 2005-2010 7 Taj Yasin Maimoen Jawa Tengah Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018-2023 8 Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra Bali Walikota Denpasar 2008- 2010, 2010-2015, dan 2016-2021 9 Marthin Billa Kalimantan Utara Bupati Malinau 2001-2006 dan 2006-2011 10 Almalik Pababari Sulawesi Barat Bupati Mamuju 1999-2004 11 Syarif Mbuinga Gorontalo Bupati Pohuwato 2010- 2015 dan 2016-2021 12 Namto Hui Roba Maluku Utara Bupati Halmahera Barat 2006-2011 dan 2011-2016 37. Bahwa selain itu, juga terdapat beberapa calon anggota DPRD terpilih pada pemilu 2024 yang merupakan mantan kepala daerah yang sudah berpengalaman dan sebenarnya masih bisa mencalonkan diri di jabatan yang sama untuk periode kedua, maupun mencalonkan diri untuk jabatan kepala daerah yang lebih tinggi. 38. Bahwa setelah adanya Putusan Nomor 12/PUU-XXII/2024, ditambah dengan Pernyataan KPU pada tanggal 15 Mei 2024 serta PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yang keliru dalam memaknai Putusan Nomor 12/PUU-XXII/2024 telah mengakibatkan banyak calon anggota DPR, DPD, dan DPRD terpilih yang sebelumnya telah menyatakan akan maju atau telah didukung untuk maju di pilkada serentak 2024 menjadi batal untuk mencalonkan diri yang dibuktikan dengan pemberitaan berikut: • https://news.detik.com/berita/d-7343510/dede-yusuf-enggan-maju- pilkada-2024-harus-mundur-hilang-semua-dong/amp (Bukti P-19) • https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240531095337-617- 1104082/budisatrio-tegaskan-tak-maju-di-pilgub-jakarta-prabowo- tugasi-di-dpr (Bukti P-20) • https://nasional.kompas.com/read/2024/06/19/18522141/ijeck-batal- maju-pilkada-sumut-2024-disuruh-airlangga-fokus-di-dpr (Bukti P- 21) 36 • https://jatim.tribunnews.com/amp/2024/07/16/alasan-ahmad-dhani- batal-maju-di-pilkada-surabaya-2024-gerindra-sebut-2-kader-lain- menguat (Bukti P-22) 39. Bahwa seandainya Putusan 12/PUU-XXII/2024 terjadi sebelum tahap pencalonan anggota DPD, DPR, dan DPRD di tahun 2023, maka para politisi yang sebenarnya berniat untuk mencalonkan diri di pilkada serentak 2024, mungkin tidak akan ikut mencalonkan diri di pemilu 2024 karena akan mengetahui konsekuensi sebagai calon anggota terpilih juga harus mengundurkan diri jika ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah, dan Partai Politik dapat lebih mempersiapkan untuk menempatkan kader-kader yang berbeda untuk maju di Pemilu 2024 dan Pilkada Serentak 2024. 40. Bahwa kondisi di atas tentu saja akan merugikan pemilih, karena banyak caleg terpilih yang sudah berpengalaman politik berpotensi tidak jadi maju sebagai calon kepala daerah, sehingga pemilih akan kehilangan alternatif pilihan calon pemimpin yang berkualitas di Pilkada Serentak 2024. 41. Bahwa kondisi tersebut juga telah mengakibatkan bermunculannya calon- calon kepala daerah pengganti yang tidak memiliki pengalaman politik sama sekali dan hanya bermodalkan popularitas di media sosial sehingga dijadikan sebagai vote getter untuk mendulang suara, maupun berpotensi menyebabkan banyak Partai Politik hanya akan mendukung 1 (satu) calon kepala daerah yang sama di suatu daerah, yang kemudian akan menyebabkan terjadinya fenomena calon tunggal, yang tentu saja sangat merugikan pemilih di Pilkada Serentak 2024. C-5. Tentang Pelaksanaan Pasal a quo yang Merugikan Pemilih dan Berpotensi Menyebabkan Pilkada Serentak 2024 Tidak Terlaksana Secara Demokratis dan Adil 42. Bahwa sebagaimana dijelaskan sebelumnya, ketentuan yang mewajibkan anggota legislatif untuk mengundurkan diri jika akan mencalonkan diri di Pilkada maupun calon anggota legislatif terpilih yang belum dilantik untuk mengundurkan diri jika sudah dilantik secara resmi sebagai anggota legislatif berpotensi merugikan pemilih karena dapat menyebabkan banyak calon kepala daerah terbaik tidak jadi mendaftar sebagai calon kepala daerah di 37 Pilkada Serentak 2024 karena berstatus sebagai anggota legislatif maupun calon anggota legislatif terpilih dan tidak berkenan untuk mundur karena khawatir akan mengecewakan pemilih dan pendukungnya jika harus mundur sebagai caleg terpilih dan kemudian kalah di Pilkada. 43. Bahwa keadaan ini kemudian berpotensi mengakibatkan minimnya alternatif calon kepala daerah berkualitas pada Pilkada Serentak 2024, termasuk di daerah Para Pemohon, yang kemudian dapat membuat banyak Partai Politik hanya akan mendukung 1 (satu) calon kepala daerah yang sama di suatu daerah, yang kemudian akan menyebabkan terjadinya fenomena calon tunggal. 44. Bahwa dalam kondisi pilkada yang hanya terdapat dengan calon tunggal, pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar. 45. Bahwa dalam pilkada yang hanya terdapat calon tunggal, pasangan calon tunggal akan memiliki paling tidak 3 (tiga) keunggulan dari segi teknis, yaitu tidak adanya ketentuan dalam UU Pilkada dan peraturan turunannya yang mengatur kampanye bagi kotak kosong; tidak adanya saksi di TPS bagi kotak kosong, dan tidak memadainya informasi yang sampai ke pemilih bahwa kolom kosong pada surat suara adalah opsi. 46. Bahwa dalam kondisi terjadinya fenomena calon tunggal tersebut, tentu saja akan membuat Pemilih kehilangan hak untuk mendapatkan alternatif pilihan calon kepala daerah, yang tentunya menyebabkan Para Pemohon sebagai pemilih kehilangan hak untuk mendapatkan kepala daerah yang dipilih secara demokratis yang diberikan oleh Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945. 47. Bahwa selain itu, ketentuan Pasal a quo yang berpotensi mengakibatkan minimnya alternatif calon kepala daerah berkualitas pada Pilkada Serentak 2024, termasuk di daerah Para Pemohon, kemudian juga dapat membuat Partai Politik akan mengusung calon kepala daerah yang kurang kompeten dan tidak memiliki pengalaman politik yang cukup. 48. Bahwa dalam kondisi tersebut, tentu saja sangat tidak adil bagi Pemilih karena diharuskan untuk memilih calon kepala daerah yang tidak 38 berpengalaman dan akan membuat Pemilih kehilangan hak untuk mendapatkan alternatif pilihan calon kepala daerah, yang tentunya menyebabkan Para Pemohon sebagai pemilih kehilangan hak untuk mendapatkan Pilkada yang dilaksanakan secara adil yang diberikan oleh Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945. C-6. Tentang Pelaksanaan Pasal a quo Berpotensi Menyebabkan Banyak Kursi Anggota Legislatif Menjadi Kosong Untuk Waktu Yang Lama dan Tidak Menentu dan Bahkan Berpotensi Untuk Kosong Hingga Akhir Periode 2029 49. Bahwa ketentuan Pasal a quo yang mewajibkan Anggota Legislatif untuk mengundurkan diri jika mencalonkan diri di Pilkada tentu akan berakibat dilakukannya Pergantian Antar Waktu (PAW) untuk mengisi kursi anggota legislatif yang kosong. 50. Bahwa UU Pemilu maupun Peraturan KPU lainnya tidak ada yang mengatur mengenai batas waktu proses PAW tersebut, sehingga dapat mengakibatkan kursi anggota legislatif kosong untuk waktu yang lama dan tidak menentu. 51. Bahwa berdasarkan pencarian yang dilakukan oleh Para Pemohon, terdapat 55 (lima puluh lima) PAW anggota DPR RI pada periode 2019 hingga 2024. No Daerah Pemilihan Nama Anggota DPR Tanggal Anggota Mengundurkan Diri/ Diberhentikan/ Meninggal Nama Anggota DPR Pengganti Tanggal Pelantikan Anggota DPR Pengganti Jeda Waktu 1 Sumatera Utara I Yasonna Hamonangan Laoly 23 Oktober 2019 Irmadi Lubis 27 Februari 2020 3 Bulan 4 Hari 2 Sumatera Utara I Abdul Wahab Dalimunthe 8 November 2021 Hendrik Halomoan Sitompul 18 Februari 2022 3 Bulan 10 Hari 3 Sumatera Utara II Jhoni Allen Marbun 7 September 2022 Ongku P. Hasibuan 1 November 2022 1 Bulan 24 Hari 4 Sumatera Barat II Mulyadi 23 September 2020 Rezka Oktoberia 7 Desember 2020 2 Bulan 14 Hari 39 5 Kepulauan Riau Ansar Ahmad 23 September 2020 Cen Sui Lan 7 Desember 2020 2 Bulan 14 Hari 6 Jambi Sofyan Ali 16 Agustus 2023 Handayani 31 Oktober 2023 2 Bulan 15 Hari 7 Sumatera Selatan I Edhy Prabowo 23 Oktober 2019 Renny Astuti 22 Januari 2020 3 Bulan 8 Sumatera Selatan I Renny Astuti 21 Februari 2022 Siti Nurizka Puteri Jaya 12 April 2022 1 Bulan 21 Hari 9 Sumatera Selatan II Alex Noerdin 11 Mei 2023 Tofan Maulana 29 Agustus 2023 3 Bulan 18 Hari 10 Sumatera Selatan II Percha Leanpuru 19 Agustus 2021 Irma Suryani Chaniago 7 Desember 2021 3 Bulan 19 Hari 11 Lampung I Zulkifli Hasan 15 Juni 2022 Khairul Muhtar 1 November 2022 4 Bulan 16 Hari 12 Lampung II Bambang Suryadi 4 Januari 2021 Itet Tridjajati Sumarijanto 6 Mei 2021 4 Bulan 2 Hari 13 Lampung II Azis Syamsuddin 17 Februari 2022 Riswan Tony D.K. 14 Juni 2022 3 Bulan 27 Hari 14 DKI Jakarta III Abraham Lunggana 7 September 2021 Dian Istiqomah 11 Januari 2022 4 Bulan 4 Hari 15 Jawa Barat II Adang Sudrajat 4 Juli 2021 Diah Nurwitasari 1 November 2021 3 Bulan 27 Hari 16 Jawa Barat III Ahmad Riza Patria 6 Maret 2020 Irwan Ardi Hasman 21 Januari 2021 10 Bulan 15 Hari 17 Jawa Barat V Ichsan Firdaus 27 Maret 2022 Ravindra Airlangga 14 Juni 2022 2 Bulan 18 Hari 18 Jawa Barat VII Dedi Mulyadi 11 Mei 2023 Dadang S. Muchtar 31 Oktober 2023 5 Bulan 20 Hari 19 Jawa Barat VIII Daniel Mutaqien Syafiuddin 23 September 2020 Bambang Hermanto 7 Desember 2020 2 Bulan 14 Hari 20 Jawa Tengah I Juliani Batubara 23 Oktober 2019 Tuti Nusandari Roosdiono 27 Februari 2020 3 Bulan 4 Hari 21 Jawa Tengah I Bukhori Yusuf 22 Mei 2023 Wisnu Wijaya Adi Putra 12 September 2023 3 Bulan 20 Hari 40 22 Jawa Tengah VI Harry Poernomo 1 Juli 2020 Prasetyo Hadi 1 September 2020 2 Bulan 23 Jawa Tengah IX Bachrudin Nasori 27 Agustus 2023 Andi Najmi Fuaidi 31 Oktober 2023 2 Bulan 4 Hari 24 Jawa Tengah IX Muhammad Prakosa 1 September 2021 Harris Turino 1 November 2021 2 Bulan 25 Jawa Tengah X Yaqut Cholil Qoumas 23 Desember 2020 MF Nurhuda Y 23 Maret 2021 3 Bulan 26 Jawa Tengah X Arsul Sani 18 Januari 2024 Munawaroh 28 Maret 2024 2 Bulan 10 hari 27 DI Yogyakarta Ahmad Hanafi Rais 5 Mei 2020 Ibnu Mahmud Bilalludin 19 Agustus 2021 3 Bulan 14 hari 28 Jawa Timur II Hasan Aminuddin 1 November 2021 Haerul Amri 18 Februari 2022 3 Bulan 17 Hari 29 Jawa Timur IV Nur Yasin 6 Desember 2023 Qumi Husnuniyati 28 Maret 2024 3 Bulan 20 Hari 30 Jawa Timur V Lathifah Shohib 23 September 2020 Muhammad Hasanuddin Wahid 7 Desember 2020 2 Bulan 14 Hari 31 Jawa Timur VII Gatot Sudjito 18 Januari 2021 Ali Mufthi 6 Mei 2021 3 Bulan1 9 Hari 32 Jawa Timur VIII Soepriyatno 9 Oktober 2020 Bimantoro Wiyono 11 Januari 2021 3 Bulan 2 Hari 33 Jawa Timur XI Zainudin Amali 23 Oktober 2019 Muhammad Ali Ridha 22 Januari 2020 3 Bulan 34 Banten II Desmond Junaidi Mahesa 24 Juni 2023 Dorotun Nafisah 5 Maret 2024 8 Bulan 11 Hari 35 Banten III Muhammad Ali Taher Parasong 3 Januari 2021 Muhammad Rizal 9 April 2021 3 Bulan 6 Hari 36 Nusa Tenggara Barat II Bambang Kristiono 20 Juli 2023 Ali Imron Bafadal 5 Maret 2024 7 Bulan 15 Hari 37 Nusa Tenggara Timur I Johnny Gerard Plate 23 Oktober 2019 Julie Sutrisno 27 Februari 2020 3 Bulan 4 Hari 41 38 Nusa Tenggara Timur II Kristiana Muki 23 September 2020 Yakobus Jacki Uly 7 Desember 2020 2 Bulan 14 Hari 39 Kalimantan Tengah Ary Egahni Ben Bahat 5 Mei 2023 Ujang Iskandar 12 September 2023 4 Bulan 7 Hari 40 Kalimantan Selatan I Saiful Rasyid 6 September 2023 Syamsul Bahri 5 Maret 2024 6 Bulan 41 Kalimantan Selatan I Muhammad Rifqinizamy Karsayuda 23 Agustus 2023 Rosiyati M.H. Thamrin 21 November 2023 2 Bulan 28 Hari 42 Kalimantan Selatan II Zairullah Azhar 23 September 2020 Heru Widodo 7 Desember 2020 2 Bulan 14 Hari 43 Kalimantan Selatan II Muhammad Nur 21 Maret 2022 Difriadi Darjat 14 Juni 2022 2 Bulan 23 Hari 44 Kalimantan Selatan II Sulaiman Umar Siddiq 28 Juli 2021 Novri Ompusunggu 1 November 2021 3 Bulan 3 Hari 45 Kalimantan Selatan II Syafruddin H. Maming 23 September 2020 Aida Muslimah 1 November 2020 1 Bulan 8 Hari 46 Kalimantan Timur Ismael Thomas 17 Agustus 2023 Andhika Hasan 21 November 2023 3 Bulan 4 Hari 47 Sulawesi Utara Herson Mayulu 17 April 2022 Djenri Alting Keintjem 1 November 2022 6 Bulan 14 Hari 48 Sulawesi Utara Hillary Brigitta Lasut 21 Agustus 2023 Kamran Muchtar Podomi 21 November 2023 3 Bulan 49 Sulawesi Selatan I Muhammad Rapsel Ali 9 April 2023 Indira Chunda Thita 12 September 2023 5 Bulan 3 Hari 50 Sulawesi Selatan II Hasnah Syam 20 Desember 2023 Sitti Maryam 28 Maret 2024 3 Bulan 8 Hari 51 Sulawesi Tenggara Imran 28 Maret 2020 Haerul Saleh 25 Agustus 2020 4 Bulan 28 Hari 52 Sulawesi Tenggara Haerul Saleh 19 April 2022 Bahtra Banong 14 Juni 2022 1 Bulan 25 Hari 53 Sulawesi Barat Arwan M. Aras Tammauni 26 September 2023 Jumriah 5 Maret 2024 4 Bulan 9 Hari 54 Papua John Siffy Mirin 3 Juli 2021 Paulus Ubruangge 1 November 2021 3 Bulan 29 Hari 42 55 Papua Barat Jimmy Demianus Ijie 23 Juli 2021 Harvey Malaihollo 11 Januari 2022 5 Bulan 19 Hari 52. Bahwa berdasarkan data pada tabel di atas, terlihat bahwa durasi rata-rata proses PAW adalah selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dari tanggal anggota DPR mengundurkan diri/berhenti/menginggal, dan durasi proses PAW atau jeda waktu paling lama terdapat pada baris 16, dimana Ahmad Riza Patria mengundurkan diri pada tanggal 6 Maret 2020 karena menjadi Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta yang dibuktikan dengan pemberitaan pada https://news.detik.com/berita/d-4928567/maju-cawagub-dki-riza-patria- mundur-dari-dpr (Bukti P-23), sementara anggota DPR penggantinya yaitu Irwan Ardi Hasman baru dilantik sebagai anggota DPR pada tanggal 21 Januari 2021 yang dibuktikan dengan pemberitaan pada https://news.detik.com/berita/d-5342979/dpr-lantik-paw-ahmad-riza-patria- yang-jadi-wagub-dki (Bukti P-24) 53. Bahwa dalam kasus di atas, terdapat jeda 10 Bulan 15 Hari dari mundurnya anggota DPR hingga anggota DPR penggantinya dilantik, yang tentu saja mengakibatkan kursi DPR kosong untuk waktu yang terlalu lama. 54. Bahwa jika dalam Pilkada Serentak 2024 banyak anggota legislatif yang mengundurkan diri secara mendadak karena maju di pilkada, dan kemudian terjadi banyak kekosongan kursi anggota legislatif untuk waktu yang terlalu lama, maka berpotensi untuk mempengaruhi kinerja Lembaga legislatif tersebut dan dapat mengakibatkan lembaga legislatif tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan baik. 55. Bahwa jika anggota legislatif diperbolehkan untuk tidak mundur jika maju di Pilkada dan hanya perlu melakukan cuti selama pelaksanaan kampanye selama sekitar 2 (dua) bulan, yaitu pada tanggal 25 September 2024 hingga 23 November 2024 (vide Bukti P-12) akan jauh lebih baik, karena kursi anggota legislatif tidak akan ditinggal untuk waktu yang terlalu lama. 56. Bahwa bagi anggota legislatif yang kemudian terpilih di Pilkada 2024 berdasarkan hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada Serentak 2024 (vide Bukti P-12) yang akan diumumkan paling lambat pada tanggal 16 Desember 2024, maka terdapat waktu yang cukup sekitar 2 (dua) bulan untuk dilakukan persiapan proses Pergantian Antar Waktu hingga anggota 43 legislatif yang terpilih di pilkada tersebut harus mundur karena akan dilantik di bulan Februari 2025, yang merupakan tanggal pelantikan serentak pada Pilkada Serentak 2024 yang dibuktikan dengan pemberitaan pada https://fajar.co.id/2024/08/06/tito-karnavian-pelantikan-kepala-daerah- dijadwalkan-pada-februari-2025 (Bukti P-25). 57. Bahwa jika anggota legislatif yang maju pilkada baru mengundurkan diri jika sudah resmi terpilih sebagai kepala daerah atau paling lambat mengundurkan diri sesaat sebelum hari pelantikan kepala daerah, maka tentu akan dapat meminimalisir terjadinya kekosongan kursi anggota legislatif untuk waktu yang lama, karena akan ada waktu untuk persiapan proses PAW, berbeda jika anggota legislatif harus mundur secara mendadak pada saat penetapan calon pilkada. 58. Bahwa selain itu, jika anggota legislatif diharuskan mundur pada saat penetapan pasangan calon pilkada, maka dapat berpotensi mengakibatkan kursi anggota legislatif di beberapa daerah akan kosong hingga akhir periode 2029, yang akan dijelaskan di bawah ini. 59. Bahwa pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia hanya diikuti oleh sedikit calon, seperti di Daerah Pemilihan Provinsi Provinsi Sulawesi Utara yang hanya diikuti oleh 8 (delapan) calon, dan di Daerah Pemilihan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan yang masing-masing hanya diikuti oleh 9 (sembilan) calon, yang dibuktikan dengan Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Bukti P-26). 60. Bahwa dalam kondisi jumlah calon yang sedikit tersebut, dan dimana 4 (empat) calon sudah menjadi anggota terpilih, maka jika nantinya semua anggota DPD terpilih mengundurkan diri untuk maju di pilkada, maka sebagai contoh di Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Utara yang hanya terdapat 8 (delapan) calon, maka hanya akan tersisa 4 (empat) alternatif calon yang dapat dijadikan PAW, dan dalam kondisi ada calon yang tidak memenuhi syarat, maka sudah tidak ada calon untuk penggantian antar 44 waktu, yang akan menyebabkan kursi anggota DPD kosong hingga akhir periode 2029. 61. Bahwa jika anggota legislatif diperbolehkan untuk tidak mundur saat maju pilkada, tentu akan meminimalisir terjadinya kekosongan kursi tersebut, karena sebagai contoh, jika keempat anggota DPD dari Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Utara akan maju dalam Pemilihan Gubernur Sulawesi Utara, maka secara logisnya hanya akan terdapat 1 (satu) pemenang, dan 3 (tiga) anggota DPD yang kalah dapat menjabat lagi, sehingga akan meminimalisir terjadinya kekosongan kursi DPD karena calon PAW yang tidak cukup. C-7. Tentang Anggota Legislatif yang Maju di Pilkada Seharusnya Tidak Perlu Mengundurkan Diri sebagai Anggota Legislatif dan Seharusnya Cukup Mengambil Cuti Selama Masa Kampanye seperti halnya Dalam Kondisi Kepala Daerah yang Kembali Mencalonkan Diri di Pilkada 62. Bahwa dalam Putusan Nomor 33/PUU-XIII/2015 yang dibacakan pada tanggal 8 Juli 2015, Mahkamah berpendapat bahwa anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah harus mengundurkan diri karena menyangkut tanggung jawab dan amanah yang telah diberikan oleh masyarakat kepada yang bersangkutan, serta ada potensi penyalahgunaan kewenangan anggota legislatif jika tidak mengundurkan diri. 63. Bahwa dalam Putusan Nomor 45/PUU-XV/2017 yang dibacakan pada tanggal 28 November 2017, Mahkamah kembali berpendapat bahwa kewajiban mengundurkan diri bagi anggota DPR, anggota DPD dan anggota DPRD tetap melekat jika akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah. 64. Bahwa dalam Putusan Nomor 22/PUU-XVIII/2020 yang dibacakan pada tanggal 25 November 2020, Mahkamah kembali berpendapat bahwa kewajiban mengundurkan diri bagi anggota DPR, anggota DPD dan anggota DPRD jika ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah adalah konstitusional dan Mahkamah belum memiliki alasan yang mendasar untuk berubah atau bergeser dari pertimbangan dan pendapat hukum putusan- putusan Mahkamah sebelumnya. 45 65. Bahwa ketiga Putusan Mahkamah Konstitusi diputus pada saat pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah masih berada dalam rezim yang berbeda, sementara kemudian Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 telah menyatakan bahwa saat ini pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah berada dalam satu rezim yang sama. 66. Bahwa implikasi pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah yang sudah berada dalam satu rezim yang sama adalah perlu dilakukan pengharmonisasian ketentuan peraturan UU Pemilu dan UU Pilkada. 67. Bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf p UU Pilkada (vide Bukti P-1) hanya mewajibkan calon kepala daerah yang akan mencalonkan diri di daerah lain untuk berhenti dari jabatannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, namun tidak mewajibkan calon kepala daerah yang akan mencalonkan diri di daerah yang sama untuk berhenti sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota; maupun tidak mewajibkan calon kepala daerah yang akan mencalonkan diri di daerah yang lebih tinggi yaitu sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di Provinsi yang meliputi Kabupaten atau Kota yang sama untuk berhenti sebagai Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota. 68. Bahwa selanjutnya Pasal 70 ayat (3) UU Pilkada (vide Bukti P-1) hanya mengatur Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan: a. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan b. dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya. 69. Bahwa sementara ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada mewajibkan anggota DPR, DPD, dan DPRD untuk mengundurkan diri jika akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah. 70. Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf p dan Pasal 70 ayat (3) UU Pilkada telah memberikan perlakuan yang istimewa kepada daerah yang akan kembali mencalonkan diri di daerah yang sama, dan Pasal 7 ayat (2) huruf s memberikan perlakuan yang diskriminatif kepada anggota DPR, DPD, dan DPRD yang sebenarnya sama-sama memegang jabatan politik yang dipilih langsung oleh rakyat. 46 71. Bahwa jika Kepala Daerah yang akan mencalonkan kembali di daerah yang sama yang sebenarnya mempunyai potensi penyalahgunaan wewenang dan kekuasaannya sangat besar saja tidak harus mengundurkan diri, dan dapat hanya menjalani cuti selama masa kampanye untuk menghindari terjadinya potensi penyalahgunaan kekuasaan, maka sudah sewajarnya anggota legislatif yang akan mencalonkan di pilkada juga tidak harus mengundurkan diri dan dapat hanya menjalani cuti selama masa kampanye. 72. Bahwa selain itu, anggota legislatif dalam menjalankan kewenangannya dapat terlepas dari pemanfaatan jabatan untuk kepentingan pemenangan, karena sebagai pemegang kekuasaan pembentuk undang-undang, kelembagaan legislatif tidak menjalankan fungsi pemerintahan atau memegang anggaran. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Prof Jimly Asshiddiqie yang menyatakan “Kalau anggota legislatif kan dia tidak memegang birokrasi dan anggaran, mereka tidak perlu mundur kalau mau maju di Pilkada karena tidak ada konflik kepentingan di situ” yang dibuktikan dengan pemberitaan pada https://nasional.kompas.com/read/2016/05/31/15405291/menurut.jimly.ang gota.dewan.tak.perlu.mundur.jika.maju.pilkada (Bukti P-27) C-8. Tentang Anggota Legislatif Memiliki Kewajiban Untuk Memperjuangkan Kesejahteraan Rakyat Konstituen di Daerah Pemilihannya sehingga Anggota Legislatif maupun Calon Anggota Legislatif Terpilih yang Ingin Maju Sebagai Calon Kepala Daerah di Daerah yang Meliputi Seluruh Wilayah Daerah Pemilihan DPR/DPD/DPRD anggota yang bersangkutan Seharusnya Tidak Perlu Mengundurkan Diri 73. Bahwa dalam ketiga putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa anggota legislatif yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah harus mengundurkan diri karena menyangkut tanggung jawab dan amanah. Namun Mahkamah belum mempertimbangkan kondisi anggota DPR, DPD, dan DPRD yang akan maju sebagai calon kepala daerah di daerah yang sama (daerah yang meliputi seluruh wilayah daerah pemilihan DPR/DPD/DPRD anggota yang bersangkutan). 74. Bahwa anggota legislatif memiliki kewajiban untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat konstituennya dan tetap memiliki hubungan yang 47 khusus dengan rakyat konstituennya walaupun telah menjadi anggota legislatif pada Tingkat Nasional, Provinsi atau Kabupaten/Kota, yang dibuktikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU MD3) (Bukti P-28), dimana terdapat ketentuan berikut: • Pasal 81 UU MD3 menyatakan bahwa: “Anggota DPR berkewajiban: ….. e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat; ….. i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala; ….. k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.” • Penjelasan Pasal 81 huruf i UU MD3 menyatakan bahwa: “Yang dimaksud dengan “kunjungan kerja secara berkala” adalah kewajiban anggota DPR untuk bertemu dengan konstituennya secara rutin pada setiap masa reses, yang hasil pertemuannya dengan konstituen dilaporkan secara tertulis kepada partai politik melalui fraksinya di DPR.” • Penjelasan Pasal 81 huruf k UU MD3 menyatakan bahwa: “Pemberian pertanggungjawaban secara moral dan politis disampaikan kepada pemilih di daerah pemilihannya pada setiap masa reses dan masa sidang melalui perjuangan politik yang menyangkut aspirasi pemilihnya.” • Pasal 258 UU MD3 menyatakan bahwa: “Anggota DPD berkewajiban: ….. h. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan i. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada masyarakat di daerah yang diwakilinya.” • Penjelasan Pasal 258 huruf i UU MD3 menyatakan bahwa: “Pemberian pertanggungjawaban secara moral dan politis disampaikan kepada masyarakat dan pemilih di daerah yang diwakilinya pada masa sidang melalui perjuangan politik yang menyangkut kepentingan daerah yang diwakilinya, serta di luar masa sidang melalui pertemuan-pertemuan dengan konstituen dan masyarakat di daerah yang diwakilinya.” 48 • Pasal 324 UU MD3 menyatakan bahwa: “Anggota DPRD Provinsi berkewajiban: ….. e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat; ….. i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala; ….. k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.” • Penjelasan Pasal 324 huruf i UU MD3 menyatakan bahwa: “Yang dimaksud dengan “kunjungan kerja secara berkala” adalah kewajiban anggota DPRD provinsi untuk bertemu dengan konstituennya secara rutin pada setiap masa reses, yang hasil pertemuannya dengan konstituen dilaporkan secara tertulis kepada partai politik melalui fraksinya di DPRD provinsi.” • Penjelasan Pasal 324 huruf k UU MD3 menyatakan bahwa: “Pemberian pertanggungjawaban secara moral dan politis disampaikan pada setiap masa reses kepada pemilih di daerah pemilihannya." • Pasal 373 UU MD3 menyatakan bahwa: “Anggota DPRD Kabupaten/Kota berkewajiban: ….. e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat; ….. i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala; ….. k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya. • Penjelasan Pasal 373 huruf i UU MD3 menyatakan bahwa: “Yang dimaksud dengan “kunjungan kerja secara berkala” adalah kewajiban anggota DPRD kabupaten/kota untuk bertemu dengan konstiuennya secara rutin pada setiap masa reses, yang hasil pertemuannya dengan konstituen dilaporkan secara tertulis kepada partai politik melalui fraksinya di DPRD kabupaten/kota.” • Penjelasan Pasal 373 huruf k UU MD3 menyatakan bahwa: “Pemberian pertanggungjawaban secara moral dan politis disampaikan pada setiap masa reses kepada pemilih di daerah pemilihannya.” 75. Bahwa lebih lanjut bagi Anggota DPD, walaupun mereka sudah menjadi Anggota Legislatif di Tingkat Nasional, namun mereka memiiki hubungan yang lebih erat dengan daerah pemilihannya, dan dalam menjalankan tugasnya mereka tetap berdomisili di daerah pemilihannya, dimana Pasal 49 252 ayat (4) UU MD3 menyatakan bahwa: “Anggota DPD dalam menjalankan tugasnya berdomisili di daerah pemilihannya dan mempunyai kantor di ibu kota provinsi daerah pemilihannya.” 76. Bahwa jika anggota DPR, DPD, dan DPRD akan maju sebagai calon kepala daerah di daerah yang meliputi seluruh wilayah daerah pemilihan DPR/DPD/DPRD anggota yang bersangkutan, maka pada hakikatnya mereka tidak akan mencederai mandat dan amanah rakyat yang telah memilihnya di pemilu legislatif, karena jika berhasil menang di pilkada, mereka akan tetap dapat menyalurkan aspirasi dan memperjuangkan kesejahteraan dari seluruh masyarakat yang berada di daerah pemilihan legislatifnya. 77. Bahwa jika berhasil terpilih sebagai Kepala Daerah, maka para anggota DPR, DPD, dan DPRD tersebut dapat memberikan kontribusi lebih kepada masyarakat konstituennya, karena pada hakikatnya kepala daerah sebagai lembaga eksekutif memiliki kewenangan yang lebih banyak untuk dapat mensejahterahkan masyarakat di wilayah konstituennya, daripada kewenangan yang dimiliki oleh 1 (satu) orang anggota DPR, DPD, dan DPRD. 78. Bahwa justru jika anggota legislatif yang akan maju di pilkada diwajibkan untuk mengundurkan diri, maka berpotensi akan merugikan rakyat di daerah pemilihan anggota tersebut, karena jika seandainya anggota legislatif tersebut kalah di pilkada, maka rakyat akan kehilangan figur pemimpin berkualitas yang dapat memperjuangkan kesejahteraan mereka baik jika figure tersebut menjadi anggota legislatif maupun menjadi kepala daerah. 79. Bahwa Para Pemohon telah membuat simulasi dengan mengambil contoh Provinsi Jawa Barat untuk menunjukkan bahwa anggota DPR, DPD, dan DPRD yang maju sebagai calon kepala daerah di daerah yang meliputi seluruh wilayah daerah pemilihan DPR/DPD/DPRD anggota yang bersangkutan tetap dapat bisa mewakili masyarakat dari daerah pemilihannya, dan tidak perlu mundur dari jabatannya sebagai anggota DPR, DPD, dan DPRD. 50 No Lembaga Legislatif Daerah Pemilihan Legislatif Lingkup Daerah Pemilihan Kondisi Tidak Harus Mengundurkan Diri Sebagai Anggota DPR, DPD, dan DPRD Kondisi Harus Mengundurkan Diri Sebagai Anggota DPR, DPD, dan DPRD 1 DPD RI Jawa Barat Provinsi Jawa Barat Tidak Harus Mengundurkan Diri jika maju sebagai calon Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Barat karena Provinsi Jawa Barat meliputi seluruh wilayah daerah pemilihan DPD anggota yang bersangkutan. Harus Mengundurkan Diri jika maju sebagai calon Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota karena tidak akan meliputi seluruh wilayah daerah pemilihan DPD anggota yang bersangkutan. 2 DPR RI Jawa Barat IV Kabupaten Sukabumi dan Kota Sukabumi Tidak Harus Mengundurkan Diri jika maju sebagai calon Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Barat karena Provinsi Jawa Barat meliputi seluruh wilayah daerah pemilihan DPR anggota yang bersangkutan. Harus Mengundurkan Diri jika maju sebagai Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota karena tidak akan meliputi seluruh wilayah daerah pemilihan DPR anggota yang bersangkutan. 3 DPR RI Jawa Barat V Kabupaten Bogor Tidak Harus Mengundurkan Diri jika maju sebagai calon Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Barat karena Provinsi Jawa Barat meliputi seluruh wilayah daerah pemilihan DPR anggota yang bersangkutan; atau jika maju sebagai calon Bupati/Wakil Bupati Bogor karena Kabupaten Bogor meliputi seluruh wilayah daerah pemilihan DPR anggota yang bersangkutan. Harus Mengundurkan Diri jika maju sebagai Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota di luar Kabupaten Bogor karena tidak akan meliputi seluruh wilayah daerah pemilihan DPR anggota yang bersangkutan. 4 DPRD Provinsi Jawa Barat Jawa Barat 1 Kota Bandung dan Kota Cimahi Tidak Harus Mengundurkan Diri jika maju sebagai calon Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Barat karena Harus Mengundurkan Diri jika maju sebagai calon Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota karena 51 Provinsi Jawa Barat meliputi seluruh wilayah daerah pemilihan DPRD anggota yang bersangkutan. tidak akan meliputi seluruh wilayah daerah pemilihan DPRD anggota yang bersangkutan. 5 DPRD Provinsi Jawa Barat Jawa Barat 2 Kabupaten Bandung Tidak Harus Mengundurkan Diri jika maju sebagai calon Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Barat karena Provinsi Jawa Barat meliputi seluruh wilayah daerah pemilihan DPRD anggota yang bersangkutan; atau jika maju sebagai calon Bupati/Wakil Bupati Bandung karena Kabupaten Bandung meliputi seluruh wilayah daerah pemilihan DPRD anggota yang bersangkutan. Harus Mengundurkan Diri jika maju sebagai calon Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota di luar Kabupaten Bandung karena tidak akan meliputi seluruh wilayah daerah pemilihan DPRD anggota yang bersangkutan. 6 DPRD Kota Bandung Kota Bandung 2 Kec. Batununggal, Kec. Lengkong, dan Kec. Kiaracondong (Bagian dari Kota Bandung) Tidak Harus Mengundurkan Diri jika maju sebagai calon Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Barat karena Provinsi Jawa Barat Meliputi seluruh wilayah daerah pemilihan DPRD anggota yang bersangkutan; atau jika maju sebagai calon Walikota/Wakil Walikota Bandung karena Kota Bandung meliputi seluruh wilayah daerah pemilihan DPRD anggota yang bersangkutan. Harus Mengundurkan Diri jika maju sebagai calon Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota di luar Kota Bandung karena tidak akan meliputi seluruh wilayah daerah pemilihan DPRD anggota yang bersangkutan. 7 DPRD Kabupaten Bandung Bandung 3 Kec. Cileunyi, Kec. Cimenyan, Kec. Cilengkrang, dan Kec. Tidak Harus Mengundurkan Diri jika maju sebagai calon Gubernur/Wakil Harus Mengundurkan Diri jika maju sebagai calon Bupati/Wakil Bupati atau 52 Bojongsoang (Bagian dari Kabupaten Bandung) Gubernur Jawa Barat karena Provinsi Jawa Barat meliputi seluruh wilayah daerah pemilihan DPRD anggota yang bersangkutan; atau jika maju sebagai calon Bupati/Wakil Bupati Bandung karena Kabupaten Bandung meliputi seluruh wilayah daerah pemilihan DPRD anggota yang bersangkutan. Walikota/Wakil Walikota di luar Kabupaten Bandung karena tidak akan meliputi seluruh wilayah daerah pemilihan DPRD anggota yang bersangkutan. 80. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada, anggota DPR, DPD, dan DPRD yang maju sebagai calon kepala daerah di daerah yang meliputi seluruh wilayah daerah pemilihan DPR/DPD/DPRD anggota yang bersangkutan (daerah yang sama) tetap akan bisa mewakili seluruh masyarakat dari daerah pemilihannya dan dapat terus memperjuangkan kesejahteraan masyarakat dari daerah tersebut, sehingga sudah sewajarnya tidak perlu mundur dari jabatannya sebagai anggota DPR, DPD, dan DPRD pada saat penetapan pasangan calon kepala daerah. 81. Bahwa lain hal dalam kondisi anggota DPR, DPD, dan DPRD maju sebagai calon kepala daerah di daerah yang tidak meliputi seluruh wilayah daerah pemilihan DPR/DPD/DPRD anggota yang bersangkutan (daerah lain), maka anggota DPR, DPD, dan DPRD tersebut harus mundur pada saat penetapan pasangan pencalonan karena tidak akan bisa mewakili seluruh masyarakat dari daerah pemilihannya DPR/DPD/DPRD anggota tersebut. C-9. Tentang Inkonsistensi Antara Pengaturan Ketentuan Pengunduran Diri Anggota Legislatif yang Mencalonkan Diri di Pemilihan Umum Presiden dengan Ketentuan Pengunduran Diri Anggota Legislatif yang Mencalonkan Diri di Pemilihan Kepala Daerah 82. Bahwa dalam Pasal 227 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu) (Bukti P-29) yang mengatur persyaratan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, tidak terdapat ketentuan yang 53 mewajibkan anggota DPR, DPD, dan DPRD untuk mengundurkan diri jika mencalonkan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden yang masuk dalam ranah lembaga eksekutif, berbeda dari ketrntuan dalam UU Pilkada yang mewajibkan anggota DPR, DPD, dan DPRD untuk mengundurkan diri jika mencalonkan sebagai calon Kepala Daerah, padahal Kepala Daerah juga masuk dalam ranah lembaga eksekutif. yang merupakan lembaga eksekutif di Indonesia. 83. Bahwa Pasal 227 huruf o UU Pemilu hanya mewajibkan anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil untuk mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilu, dan Pasal 227 huruf p UU Pemilu juga hanya mewajibkan karyawan atau pejabat badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah untuk mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilu. 84. Bahwa selanjutnya Pasal 170 ayat (1) UU Pemilu (vide Bukti P-29) menegaskan bahwa Pimpinan dan anggota DPR, serta Pimpinan dan anggota DPD sebagai Pejabat Negara tidak harus mengundurkan diri dari jabatannya, dimana Pasal 170 ayat (1) UU Pemilu menyatakan bahwa: “Pejabat negara yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan dan anggota MPR, Pimpinan dan anggota DPR, Pimpinan dan Anggota DPD, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota.” 85. Bahwa secara prinsip dapat dikatakan bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada tidak memenuhi doktrin pembentukan suatu peraturan perundang-undangan sebagai keputusan politik dan keputusan hukum, dimana setiap pembentukan perundang-undangan memiliki fungsi yang inheren dengan fungsi hukum itu sendiri, yaitu salah satu fungsinya di samping menjamin keadilan adalah terwujudnya kepastian hukum. 86. Bahwa kepastian hukum (rechtszekerheid) merupakan asas penting dalam tindakan hukum (rechtshandeling) dan penegakan hukum (handhaving), dan sudah menjadi pengetahuan umum bahwa peraturan perundang-undangan dapat memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi daripada hukum kebiasaan, hukum adat, atau hukum yurisprudensi. Namun harus diketahui 54 bahwa kepastian hukum peratuan perundang-undangan tidak hanya diletakkan pada bentuknya yang tertulis (geschreven). 87. Bahwa untuk benar-benar menjamin kepastian hukum, peraturan perundang-undangan selain harus memenuhi syarat-syarat formal, harus memenuhi syarat-syarat lain yaitu: • Jelas dalam perumusannya • Konsisten dalam perumusannya baik secara intern maupun ekstern. Konsisten secara intern adalah dalam pertautan perundang-undangan yang sama harus terpelihara hubungan sistematik antara kaidah- kaidahnya, kebakuan susunan dan bahasa. Konsisten secara ekstern adalah adanya hubungan “harmonisasi” antara berbagai peraturan perundang-undangan. • Penggunaan bahasa yang tepat dan mudah dimengerti. 88. Bahwa Presiden sebagai Lembaga Eksekutif di Tingkat Nasional dan Kepala Daerah sebagai Lembaga Eksekutif di Tingkat Daerah juga memiliki tugas dan kewenangan yang hampir sama dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan UUD NRI 1945 (vide Bukti P-2) dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Bukti P-30), yaitu: Tugas dan Kewenangan Presiden Dasar Hukum Tugas dan Kewenangan Kepala Daerah Dasar Hukum Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945 (1) Kepala daerah mempunyai tugas: a. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. Pasal 65 ayat (1) huruf a UU No. 9 Tahun 2015 Presiden berhak mengajukan rancangan Pasal 5 ayat (1) UUD NRI 1945 (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 65 ayat (2) huruf a UU 55 undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. kepala daerah berwenang: a. mengajukan rancangan Perda. No. 9 Tahun 2015 Presiden mengesahkan rancangan undangundang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. Pasal 20 ayat (4) UUD NRI 1945 (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang: b. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD; Pasal 65 ayat (2) huruf b UU No. 9 Tahun 2015 Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar (Menjadi Dasar kewenangan Presiden dalam mengeluarkan Peraturan Presiden dan Keputusan Presiden) Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945 (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang: c. menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah. Pasal 65 ayat (2) huruf c UU No. 9 Tahun 2015 Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang- undang sebagaimana mestinya. Pasal 5 ayat (2) UUD NRI 1945 (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang: c. menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah. Pasal 65 ayat (2) huruf c UU No. 9 Tahun 2015 89. Bahwa berdasarkan kesamaan antara tugas dan kewenangan Presiden dan Kepala Daerah di atas, sudah seharusnya ketentuan pengunduran diri anggota legislatif yang mencalonkan diri di Pemilihan Umum Presiden dengan ketentuan pengunduran diri anggota legislatif yang mencalonkan diri di Pemilihan Kepala Daerah disamakan dan dilakukan harmonisasi. 90. Bahwa perbedaan dalam ketentuan pengunduran diri anggota legislatif yang mencalonkan diri di Pemilihan Umum Presiden dengan ketentuan pengunduran diri anggota legislatif yang mencalonkan diri di Pemilihan Kepala Daerah telah mengakibatkan inkonsistensi pengaturan dalam UU Pemilu dan UU Pilkada yang seharusnya sudah terdapat harmonisasi karena Pemilu dan Pilkada sudah berada dalam satu rezim yang sama. 56 C-10. Tentang Permintaan Percepatan Penanganan Permohonan Untuk Mencegah Kerugian Konstitusional Para Pemohon serta untuk Menciptakan Kepastian Hukum dan Pemilihan yang Adil dan Demokratis 91. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Undang- Undang ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum terkait dengan pemaknaan Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada yang saat ini multitafsir dan terbukti saat KPU mengeluarkan PKPU Pencalonan Pilkada dimana ketentuan dalam Pasal 14 ayat (4) huruf d dan Pasal 32 PKPU tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada dan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 12/PUU- XXII/2024. 92. Bahwa dalam ketentuan Pasal 14 ayat (4) huruf d dan Pasal 32 PKPU tersebut, KPU mensyaratkan calon anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD terpilih namun belum dilantik untuk menyerahkan surat pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, dan DPRD pada saat pendaftaran Pasangan Calon (27 Agustus 2024 – 29 Agustus 2024), yang mana tidak sesuai dengan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 12/PUU-XXII/2024 yang menegaskan agar Komisi Pemilihan Umum mempersyaratkan bagi calon anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD terpilih yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah untuk membuat surat pernyataan bersedia mengundurkan diri jika telah dilantik secara resmi menjadi anggota DPR, anggota DPD dan anggota DPRD apabila tetap mencalonkan diri sebagai kepala daerah. 93. Bahwa perbedaan dalam pemaknaan norma Pasal a quo tersebut juga berpotensi mengakibatkan terjadinya permasalahan hukum pada tahapan pencalonan kepala daerah pada pilkada serentak 2024, yang selanjutnya dapat berpotensi mengakibatkan terjadinya pemungutan suara ulang yang tentunya akan merugikan pemilih dan Para Pemohon. 94. Bahwa kondisi tersebut juga berpotensi menyebabkan para calon anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD terpilih tidak jadi mencalonkan diri sebagai kepala daerah pada pilkada serentak 2024 yang membuat Para Pemohon akan kehilangan haknya untuk mendapatkan pilihan calon 57 pemimpin yang berkualitas, dan juga berpotensi menyebabkan pilkada serentak 2024 tidak adil dan demokratis. 95. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, penting bagi Mahkamah untuk menjadikan permohonan ini sebagai prioritas pemeriksaan di Mahkamah dan memutus perkara ini sebelum dimulainya waktu pendaftaran pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dalam Pilkada Serentak 2024 pada tanggal 27 Agustus 2024 agar dapat tercipta kepastian hukum dalam pemaknaan Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada, dan agar pilkada serentak 2024 dapat terselenggara dengan adil dan demokratis. IV. Petitum Berdasarkan seluruh dalil-dalil Para Pemohon yang telah diuraikan secara lengkap dalam posita, maka Para Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan menguji Permohonan Para Pemohon untuk memberikan putusan sebagai berikut: Dalam Permohonan Provisi 1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon dalam provisi untuk seluruhnya; 2. Menjadikan Permohonan a quo yang dimohonkan oleh Para Pemohon sebagai prioritas pemeriksaan di Mahkamah dan memutus perkara a quo sebelum dimulainya waktu pendaftaran calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dalam Pilkada Serentak 2024 pada tanggal 27 Agustus 2024. Dalam Pokok Permohonan 1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan ketentuan di dalam Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5898) yang berbunyi “menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 58 sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan bagi yang mencalonkan diri sebagai Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, atau Walikota/Wakil Walikota di daerah yang tidak meliputi seluruh wilayah daerah pemilihan DPR/DPD/DPRD anggota yang bersangkutan; atau jika calon anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD terpilih baru akan dilantik sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD setelah tanggal penetapan pasangan calon peserta Pemilihan, maka wajib membuat surat pernyataan bersedia mengundurkan diri jika telah dilantik secara resmi menjadi anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD bagi yang mencalonkan diri sebagai Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, atau Walikota/Wakil Walikota di daerah yang tidak meliputi seluruh wilayah daerah pemilihan DPR/DPD/DPRD anggota yang bersangkutan” 3. Memerintahkan pemuatan Putusan Mahkamah Konstitusi ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; atau Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-30 sebagai berikut: 1. Bukti P-1: : Fotokopi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5898); 59 2. Bukti P-2: : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3: : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Terence Cameron; 4. Bukti P-4: : Fotokopi Tangkapan Layar Pencarian Data Pemilih Pilkada 2024 atas nama Terence Cameron dari situs cekdptonline.kpu.go.id; 5. Bukti P-5: : Fotokopi Kartu Identitas Mahasiswa Universitas Indonesia atas nama Terence Cameron dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 2106735552; 6. Bukti P-6: : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Raihan Husnul Wafa; 7. Bukti P-7: : Fotokopi Tangkapan Layar Pencarian Data Pemilih Pilkada 2024 atas nama Raihan Husnul Wafa dari situs cekdptonline.kpu.go.id; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Salinan Kartu Identitas Mahasiswa Universitas Indonesia atas nama Raihan Husnul Wafa dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 2106735810; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Wildan Nurmujaddid Erfan; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Tangkapan Layar Pencarian Data Pemilih Pilkada 2024 atas nama Wildan Nurmujaddid Erfan dari situs cekdptonline.kpu.go.id; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Kartu Identitas Mahasiswa Universitas Indonesia atas nama Wildan Nurmujaddid Erfan dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 2106735722; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Cetakan Pemberitaan dari situs: https://news.detik.com/pemilu/d-7332450/kpu-caleg-terpilih- di-pileg-2024-tak-wajib-mundur-jika-maju-pilkada 14. Bukti P-14 : Fotokopi Cetakan Pemberitaan dari situs: https://www.antaranews.com/berita/4104729/kpu-caleg- terpilih-harus-mundur-bila-maju-pilkada-2024 60 15. Bukti P-15 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; 16. Bukti P-16 : Fotokopi Cetakan Pemberitaan dari situs: https://www.medcom.id/pilkada/news-pilkada/9K5Av93K- meski-belum-dilantik-caleg-terpilih-harus-mundur-jika-ingin- maju-pilkada-2024; 17. Bukti P-17 : Fotokopi Cetakan Pemberitaan dari situs: https://www.antaranews.com/berita/4146030/mk-kabulkan- gugatan-calon-anggota-dpd-irman-gusman; 18. Bukti P-18 : Fotokopi Cetakan Pemberitaan dari situs: https://nasional.kompas.com/read/2022/01/24/18261321/re smi-pilpres-pileg-digelar-14-februari-2024-pilkada-serentak- 27-november; 19. Bukti P-19 : Fotokopi Cetakan Pemberitaan dari situs: https://news.detik.com/berita/d-7343510/dede-yusuf- enggan-maju-pilkada-2024-harus-mundur-hilang-semua- dong/amp; 20. Bukti P-20 : Fotokopi Cetakan Pemberitaan dari situs: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240531095337- 617-1104082/budisatrio-tegaskan-tak-maju-di-pilgub- jakarta-prabowo-tugasi-di-dpr; 21. Bukti P-21 : Fotokopi Cetakan Pemberitaan dari situs: https://nasional.kompas.com/read/2024/06/19/18522141/ije ck-batal-maju-pilkada-sumut-2024-disuruh-airlangga-fokus- di-dpr; 22. Bukti P-22 : Fotokopi Cetakan Pemberitaan dari situs: https://jatim.tribunnews.com/amp/2024/07/16/alasan- ahmad-dhani-batal-maju-di-pilkada-surabaya-2024- gerindra-sebut-2-kader-lain-menguat; 23. Bukti P-23 : Fotokopi Cetakan Pemberitaan dari situs: https://news.detik.com/berita/d-4928567/maju-cawagub- dki-riza-patria-mundur-dari-dpr; 24. Bukti P-24 : Fotokopi Cetakan Pemberitaan dari situs: https://news.detik.com/berita/d-5342979/dpr-lantik-paw- ahmad-riza-patria-yang-jadi-wagub-dki; 25. Bukti P-25 : Fotokopi Cetakan Pemberitaan dari situs: 61 https://fajar.co.id/2024/08/06/tito-karnavian-pelantikan- kepala-daerah-dijadwalkan-pada-februari-2025; 26. Bukti P-26 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; 27. Bukti P-27 : Fotokopi Cetakan Pemberitaan dari situs: https://nasional.kompas.com/read/2016/05/31/15405291/ menurut.jimly.anggota.dewan.tak.perlu.mundur.jika.maju.pil kada; 28. Bukti P-28 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568); 29. Bukti P-29 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109); 30. Bukti P-30 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, 62 selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Para Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: 63 a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian materiil Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 yang menyatakan sebagai berikut: 64 Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: s. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan; 2. Bahwa para Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin oleh Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 4. Bahwa Pemohon I, Terence Cameron, adalah perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 di TPS 15 Kelurahan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 mendatang dan juga mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (vide Bukti P-3 sampai dengan Bukti P-5); 5. Bahwa Pemohon II, Raihan Husnul Wafa, perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada Pilkada serentak tahun 2024 di TPS 22 Kelurahan Kelapa Dua, Jakarta Barat, yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 mendatang dan juga mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (vide Bukti P-6 sampai dengan Bukti P-8); 6. Bahwa Pemohon III, Wildan Nurmujaddid Erfan, perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada Pilkada serentak tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Nursaherang, Kuningan, yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 mendatang dan juga mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (vide Bukti P-9 sampai dengan Bukti P-11); 7. Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III (selanjutnya disebut para Pemohon) menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusionalnya karena berlakunya norma Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 sebagai berikut (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara): a. Bahwa para Pemohon menjelaskan norma Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 berpotensi menyebabkan banyak calon kepala daerah terbaik tidak jadi mendaftar sebagai calon kepala daerah di Pilkada Serentak 2024 karena berstatus sebagai anggota legislatif maupun calon anggota legislatif (caleg) terpilih dan tidak berkenan untuk mundur karena khawatir akan mengecewakan pemilih dan pendukungnya jika harus mundur sebagai caleg 65 dan kemudian kalah di Pilkada, dengan keadaan tersebut juga berpotensi minimnya alternatif calon kepala daerah berkualitas, termasuk di daerah Para Pemohon, yang kemudian dapat membuat banyak partai politik hanya akan mendukung 1 (satu) calon kepala daerah yang sama di suatu daerah, yang kemudian akan menyebabkan terjadinya fenomena calon tunggal, sehingga membuat pemilih kehilangan hak untuk mendapatkan alternatif pilihan calon kepala daerah termasuk para Pemohon; b. Bahwa para Pemohon juga menjelaskan Pasal a quo menyebabkan pada pelaksanaan Pilkada serentak 2024, Partai Politik akan mengusung calon kepala daerah yang kurang kompeten dan tidak memiliki pengalaman politik yang cukup, sehingga hal tersebut menimbulkan ketidakadilan bagi pemilih termasuk para Pemohon karena Pemilih kehilangan hak untuk mendapatkan alternatif pilihan calon kepala daerah, yang tentunya juga menyebabkan para Pemohon sebagai pemilih kehilangan hak untuk mendapatkan Pilkada yang dilaksanakan secara adil; Bahwa setelah Mahkamah mempelajari dan mencermati secara saksama uraian anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon serta memeriksa bukti- bukti yang diajukan oleh para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, menurut Mahkamah, para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada Pilkada 2024 telah dapat menguraikan hak konstitusionalnya yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 yang dianggap dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Para Pemohon juga telah dapat menerangkan adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional yang bersifat potensial terjadi dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujiannya tersebut karena para Pemohon beranggapan bahwa dengan adanya norma pasal yang dimohonkan pengujiannya tersebut tidak langsung akan merugikan hak konstitusional para Pemohon dalam rangka mendapatkan kepala daerah yang kompeten dan penyelenggaraan Pilkada yang jujur, adil, dan demokratis. Oleh karena itu, jika permohonan a quo dikabulkan, maka potensi kerugian yang dialami oleh para Pemohon tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitutionalitas norma yang dimohonkan, menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo; 66 [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan provisi dan pokok permohonan para Pemohon. Dalam Provisi [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonannya mengajukan permohonan provisi yang pada pokoknya para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar memprioritaskan pemeriksaan permohonan para Pemohon dan memutusnya sebelum dimulainya waktu pendaftaran calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Pilkada Serentak 2024 yakni pada tanggal 27 Agustus 2024. Bahwa terhadap permohonan provisi para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah oleh karena permohonan a quo diputus tanpa sidang pemeriksaan dengan agenda pembuktian yang antara lain mendengarkan keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 54 UU MK, sehingga tidak terdapat relevansinya untuk mempertimbangkan permohonan provisi Pemohon. Dengan demikian, menurut Mahkamah, permohonan provisi para Pemohon haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Pokok Permohonan [3.8] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 yang dimohonkan pengujian, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut para Pemohon, permohonan a quo tidak nebis in idem dengan permohonan-permohonan sebelumnya yang sudah diputus oleh Mahkamah, karena para Pemohon menggunakan batu uji dan alasan yang berbeda; 2. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 berpotensi mengakibatkan permasalahan hukum pada saat pendaftaran calon kepala daerah, dimana terdapat potensi caleg terpilih yang belum dilantik sebagai anggota legislatif tidak akan diterima pendaftarannya sebagai calon kepala daerah oleh KPU jika tidak mau mundur sebagai caleg terpilih pada saat pendaftaran; 67 3. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 berpotensi mengakibatkan minimnya alternatif calon kepala daerah berkualitas pada Pilkada Serentak 2024, termasuk di daerah para Pemohon, kemudian juga dapat membuat partai politik akan mengusung calon kepala daerah yang kurang kompeten dan tidak memiliki pengalaman politik yang cukup. Hal tersebut juga menyebabkan ketidakadilan bagi pemilih termasuk para Pemohon karena diharuskan untuk memilih calon kepala daerah yang tidak berpengalaman dan akan membuat pemilih kehilangan hak untuk mendapatkan alternatif pilihan calon kepala daerah, yang tentunya menyebabkan para Pemohon sebagai pemilih kehilangan hak untuk mendapatkan Pilkada yang dilaksanakan secara adil sebagaimana yang diamanahkan oleh Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 4. Bahwa menurut para Pemohon, jika banyak anggota legislatif yang mengundurkan diri secara mendadak karena maju di Pilkada, dan kemudian terjadi banyak kekosongan kursi anggota legislatif untuk waktu yang terlalu lama, maka berpotensi untuk mempengaruhi kinerja lembaga legislatif tersebut dan dapat mengakibatkan lembaga legislatif tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan baik. Oleh karena itu, akan jauh lebih baik jika anggota legislatif diperbolehkan untuk tidak mundur jika maju di Pilkada dan hanya perlu melakukan cuti selama pelaksanaan kampanye yakni sekitar 2 (dua) bulan, karena kursi anggota legislatif tidak akan ditinggal untuk waktu yang terlalu lama; 5. Bahwa menurut para Pemohon, jika anggota legislatif yang akan maju di Pilkada diwajibkan untuk mengundurkan diri, maka berpotensi akan merugikan rakyat di daerah pemilihan anggota tersebut, karena jika seandainya anggota legislatif tersebut kalah di Pilkada, maka rakyat akan kehilangan figur pemimpin berkualitas yang dapat memperjuangkan kesejahteraan mereka baik jika figur tersebut menjadi anggota legislatif maupun menjadi kepala daerah. Oleh karena itu, anggota DPR, DPD, dan DPRD yang maju sebagai calon kepala daerah di daerah yang meliputi seluruh wilayah daerah pemilihan DPR/DPD/DPRD anggota yang bersangkutan (daerah yang sama) tetap akan bisa mewakili seluruh masyarakat dari daerah pemilihannya dan dapat terus memperjuangkan kesejahteraan masyarakat dari daerah tersebut, sehingga sudah sewajarnya tidak perlu mundur dari jabatannya sebagai anggota DPR, 68 DPD, dan DPRD pada saat penetapan pasangan calon kepala daerah. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon dalam petitumnya memohon agar Mahkamah menyatakan: Ketentuan di dalam Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan bagi yang mencalonkan diri sebagai Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, atau Walikota/Wakil Walikota di daerah yang tidak meliputi seluruh wilayah daerah pemilihan DPR/DPD/DPRD anggota yang bersangkutan; atau jika calon anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD terpilih baru akan dilantik sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD setelah tanggal penetapan pasangan calon peserta Pemilihan, maka wajib membuat surat pernyataan bersedia mengundurkan diri jika telah dilantik secara resmi menjadi anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD bagi yang mencalonkan diri sebagai Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, atau Walikota/Wakil Walikota di daerah yang tidak meliputi seluruh wilayah daerah pemilihan DPR/DPD/DPRD anggota yang bersangkutan”. [3.9] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-30 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 12 Agustus 2024 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). [3.10] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas sebagaimana telah dipertimbangkan pula dalam Paragraf [3.7] di atas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK. [3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, dan bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara, isu 69 konstitusionalitas yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah syarat pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 atau inkonstitusional, sehingga para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar Mahkamah melakukan pemaknaan secara bersyarat terhadap norma Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 sebagaimana dimaksudkan dalam Petitum permohonan para Pemohon a quo. [3.12] Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari secara saksama dalil para Pemohon sebagaimana telah diuraikan pada Paragraf [3.8] di atas, Mahkamah ternyata telah pernah memutus perkara pengujian konstitusionalitas substansi norma Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 yang pada pokoknya mengatur mengenai syarat pengunduran diri sebagai anggota dewan perwakilan rakyat, anggota dewan perwakilan daerah, dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah yang mencalonkan diri sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota, yaitu antara lain dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-XV/2017 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 November 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XVIII/2020 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 November 2020, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 Februari 2024. Oleh karena itu, sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai dalil Pemohon a quo, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan para Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021). [3.13] Menimbang bahwa Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan: Pasal 60 UU MK (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang- 70 Undang yang telah diuji, tidak dapat diajukan pengujian kembali; (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 78 PMK 2/2021 (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali; (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pasal yang telah dilakukan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah hanya dapat dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian dan/atau alasan permohonan yang berbeda. Terhadap hal tersebut, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan para Pemohon, ternyata dasar pengujian yang digunakan dalam permohonan a quo, antara lain yaitu Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang belum pernah digunakan sebagai dasar pengujian dalam permohonan yang telah diputus oleh Mahkamah sebagaimana telah disebutkan di atas. Selain itu, terdapat perbedaan alasan permohonan para Pemohon dengan permohonan-permohonan yang telah diputus oleh Mahkamah sebelumnya, antara lain, yang membedakan karena dalam perkara a quo pada pokoknya para Pemohon menguraikan mengenai anggota DPR, DPD, dan DPRD yang maju sebagai calon kepala daerah di daerah yang meliputi seluruh wilayah daerah pemilihan DPR/DPD/DPRD anggota yang bersangkutan (daerah yang sama) tidak perlu mundur dari jabatannya sebagai anggota DPR, DPD, dan DPRD pada saat penetapan pasangan calon kepala daerah. Dengan demikian, menurut Mahkamah, terdapat perbedaan dasar pengujian dan alasan yang digunakan dalam permohonan a quo dengan permohonan yang telah diputus sebelumnya oleh Mahkamah sebagaimana ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021, sehingga permohonan a quo dapat diajukan kembali. [3.14] Menimbang bahwa oleh karena terhadap permohonan a quo dapat diajukan kembali, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan persoalan konstitusionalitas norma Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 yang didalilkan para Pemohon berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi para Pemohon sehingga pasal tersebut harus dinyatakan inkonstitusional atau bertentangan dengan UUD 71 NRI Tahun 1945, sehingga harus dilakukan pemaknaan secara bersyarat sebagaimana dimaksudkan dalam Petitum permohonan a quo. [3.15] Menimbang bahwa berkenaan dengan isu konstitusionalitas sebagaimana termaktub dalam Paragraf [3.14] tersebut, Mahkamah lebih lanjut mempertimbangkan sebagai berikut: [3.15.1] Bahwa terkait dengan keharusan bagi anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD untuk mengundurkan diri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016, Mahkamah menegaskan kembali bahwa hal tersebut telah dipertimbangkan Mahkamah antara lain dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 8 Juli 2015, dalam Paragraf [3.20] sampai dengan Paragraf [3.24], khususnya Paragraf [3.23] dan Paragraf [3.24] Mahkamah menyatakan: [3.23] “… Dikatakan tidak proporsional (dan karenanya tidak adil) karena terhadap proses yang sama dan untuk jabatan yang sama terdapat sekelompok warga negara yang hanya dipersyaratkan memberitahukan kepada pimpinannya jika hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah, yaitu dalam hal ini warga negara yang berstatus sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD. Alasan pembentuk Undang-Undang bahwa jabatan DPR, DPD, dan DPRD adalah bersifat kolektif kolegial, sehingga jika terdapat anggota DPR, DPD, atau DPRD mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah tidak menggangu pelaksanaan tugas dan fungsinya, tidaklah cukup untuk dijadikan alasan pembedaan perlakuan tersebut. Sebab orang serta-merta dapat bertanya, bagaimana jika yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah itu adalah Pimpinan DPR, atau Pimpinan DPD, atau Pimpinan DPRD, atau bahkan Pimpinan alat kelengkapan DPR, DPD atau DPRD? Bukankah hal itu akan menimbulkan pengaruh terhadap tugas dan fungsinya? Sebab, paling tidak, jika nantinya yang bersangkutan terpilih, hal itu akan berakibat dilakukannya proses pemilihan kembali untuk mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan oleh yang bersangkutan. Dengan demikian, persoalannya bukanlah kolektif kolegial atau bukan, tetapi menyangkut tanggung jawab dan amanah yang telah diberikan oleh masyarakat kepada yang bersangkutan....” [3.24] “… Dengan demikian, Pasal 7 huruf s UU 8/2015 adalah inkonstitusional bersyarat (conditionally inconstitutional) sepanjang frasa “memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah” dalam Pasal tersebut tidak diartikan “mengundurkan diri sejak calon ditetapkan 72 memenuhi persyaratan oleh KPU/KIP sebagai calon Gubernur, calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota, dan calon Wakil Walikota bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah …” [3.15.2] Bahwa selanjutnya berkenaan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015, oleh pembentuk undang-undang telah ditindaklanjuti dengan perubahan Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016. Oleh karena itu, terkait dengan isu konstitusionalitas keharusan mengundurkan diri anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD bagi seseorang yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah sesungguhnya telah selesai. Terlebih, berkaitan dengan hal tersebut, Mahkamah telah mempertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-XV/2017 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 November 2017, di mana kewajiban mengundurkan diri bagi anggota DPR, anggota DPD dan anggota DPRD tetap melekat jika akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah. [3.16] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil para Pemohon berkenaan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 yang dinilai bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat sebagaimana yang dikehendaki para Pemohon dalam petitum permohonannya. Di mana pada pokoknya para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar ketentuan norma Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 dinyatakan konstitusional jika anggota DPR, DPD, dan DPRD yang maju sebagai calon kepala daerah di daerah yang meliputi seluruh wilayah daerah pemilihan DPR/DPD/DPRD anggota yang bersangkutan (daerah yang sama) tidak perlu mundur dari jabatannya sebagai anggota DPR, DPD, dan DPRD pada saat penetapan pasangan calon kepala daerah. Terhadap persoalan yang dimohonkan para Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut, sebagai berikut: [3.16.1] Bahwa DPR sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 17/2014) mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Di mana ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka representasi rakyat, dan 73 juga untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, DPR memiliki wewenang antara lain, membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama, memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk menjadi undang-undang, dan membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden atau DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, dengan mengikutsertakan DPD sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden [vide Pasal 71 UU 17/2014]. Adapun tugas DPR antara lain adalah menyusun, membahas, menetapkan, dan menyebarluaskan program legislasi nasional, menyusun, membahas, dan menyebarluaskan rancangan undang- undang, dan menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah [vide Pasal 72 UU 17/2014]. Bahwa selanjutnya DPD sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 248 UU 17/2014 mempunyai fungsi antara lain pengajuan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPR, serta ikut dalam pembahasan rancangan undang- undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Adapun wewenang tugas DPD antara lain adalah mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPR serta memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN dan 74 rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama [vide Pasal 249 UU 17/2014]. Bahwa kemudian DPRD Provinsi memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan yang dijalankan dalam rangka representasi rakyat di provinsi [vide Pasal 316 UU 17/2014]. Adapun wewenang DPRD provinsi memiliki tugas dan wewenang antara lain membentuk peraturan daerah provinsi bersama gubernur, membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi yang diajukan oleh gubernur, dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi [vide Pasal 317 UU 17/2014]. Selanjutnya, DPRD kabupaten/kota memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di kabupaten/kota [vide Pasal 365 UU 17/2014]. Adapun wewenang dan tugas DPRD kabupaten/kota antara lain adalah membentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota, membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/walikota dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota [vide Pasal 366 UU 17/2014]. [3.16.2] Bahwa sementara itu Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) kepala daerah mempunyai tugas antara lain adalah memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD, memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat, serta menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Adapun wewenang kepala daerah antara lain adalah mengajukan rancangan Perda, menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD, menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah, dan mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat; 75 [3.16.3] Bahwa dari uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah, secara keseluruhan, kekuasaan eksekutif dan legislatif memiliki peran dan fungsi yang berbeda meskipun saling melengkapi, di mana eksekutif bertanggung jawab untuk menjalankan kebijakan dan pemerintahan sehari-hari, sementara legislatif bertugas membuat hukum dan mengawasi pelaksanaan hukum tersebut oleh eksekutif (checks and balances). Selanjutnya, bila dilihat dari tanggung jawab kepada konstituennya (para pemilihnya), menurut Mahkamah antara anggota legislatif yang terpilih baik secara nasional (DPR), daerah (DPRD), maupun perwakilan daerah (DPD) dengan kepala daerah memiliki tanggung jawab yang berbeda. Anggota legislatif bertanggung jawab kepada konstituen di daerah pemilihannya terkait dengan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Mereka juga harus memperhatikan kebutuhan konstituen di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kesejahteraan sosial. Adapun tanggung jawab kepala daerah (gubernur, bupati, walikota) kepada konstituen di daerah pemilihan yakni kepala daerah bertanggung jawab secara langsung atas pelaksanaan pemerintahan di wilayahnya, dan tanggung jawab mereka lebih fokus pada implementasi kebijakan, pelayanan publik, dan pengelolaan sumber daya daerah, serta mengelola pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menjaga stabilitas di wilayah yang dipimpinnya. Selain itu, bentuk akuntabilitas anggota legislatif lebih bersifat kolektif, karena mereka sering kali bekerja sebagai bagian dari fraksi atau komisi di parlemen, dan mereka juga harus mempertanggungjawabkan keputusan politik mereka kepada partai politik yang mengusung mereka. Sedangkan, kepala daerah memiliki akuntabilitas langsung dan personal kepada pemilihnya. Di mana kinerja kepala daerah dinilai berdasarkan hasil-hasil konkret di wilayah yang mereka pimpin, seperti pertumbuhan ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, dan pendidikan, serta harus menjelaskan kebijakan dan tindakan mereka kepada masyarakat secara transparan melalui laporan tahunan, dialog publik, atau forum-forum lainnya. [3.16.4] Bahwa dari uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah dalam konteks pengujian konstitusionalitas norma Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 yang dimohonkan oleh para Pemohon a quo, menurut Mahkamah dalil para Pemohon yang pada pokoknya menyatakan anggota legislatif yang akan maju di Pilkada diwajibkan untuk mengundurkan diri berpotensi akan merugikan rakyat di daerah pemilihan anggota tersebut, karena jika seandainya anggota legislatif tersebut kalah 76 di Pilkada, maka rakyat akan kehilangan figur pemimpin berkualitas yang dapat memperjuangkan kesejahteraan mereka baik jika figur tersebut menjadi anggota legislatif maupun menjadi kepala daerah sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon adalah tidak berdasar dan bahkan dapat dikatakan berlebihan, karena di samping anggota legislatif dan kepala daerah memiliki tanggung jawab kepada konstituennya secara berbeda-beda, juga belum tentu anggota legislatif yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah tersebut, akan digantikan oleh calon anggota legislatif yang tidak kredibel atau tidak kompeten dan tidak mempertanggungjawabkan jabatan yang diembannya kepada masyarakat yang berada di daerah pemilihan anggota legislatif yang mengundurkan diri tersebut, karena hal yang demikian kembali lagi kepada integritas dari wakil-wakil rakyat tersebut (individu dari para wakil rakyat) dalam melaksanakan amanah yang diembannya. Lagipula, calon anggota legislatif yang akan menggantikan anggota legislatif yang mundur tersebut pasti sudah melalui pertimbangan dan seleksi dari pimpinan partainya sehingga dianggap layak untuk menggantikan anggota legislatif yang mengundurkan diri karena mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Di samping itu, kinerja anggota legislatif yang bersangkutan belum dapat dinilai sebelum yang bersangkutan sudah benar-benar melaksanakan tugasnya. [3.16.5] Bahwa lebih lanjut berkenaan dengan pilihan pemilih untuk menentukan hak pilihnya terhadap calon anggota legislatif atau calon kepala daerah, kedua pilihan dimaksud pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari pemberian mandat atau kepercayaan agar calon legislatif atau kepala daerah yang menjadi pilihannya tidak mengingkari mandat atau kepercayaan yang diberikan. Berkaitan dengan hal a quo, Mahkamah berpendapat penentuan pilihan bagi para pemilih dipengaruhi oleh di antaranya aspek kapabilitas, integritas dan akseptabilitas, dan di mana calon anggota legislatif atau kepala daerah memiliki perbedaan terhadap unsur-unsur dimaksud. Artinya, belum tentu calon anggota legislatif memiliki kapabilitas atau kompetensi yang sama dengan calon kepala daerah. Dalam hal ini, pemilih memilih calon anggota legislatif karena dinilai mempunyai kapabilitas/kompetensi dan rekam jejak yang tepat dan cocok dengan jabatan yang akan diembannya. Sementara itu, calon anggota legislatif dimaksud tidak tepat atau cocok jika dipilih untuk mengemban jabatan kepala daerah, demikian juga sebaliknya. Dengan demikian, jika calon anggota legislatif yang terpilih maupun yang incumbent tidak diwajibkan mengundurkan diri bagi yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah di daerah 77 pemilihannya, maka hal tersebut sama artinya dengan mengingkari mandat atau kepercayaan yang diberikan oleh pemilih. Sebab, pemberian mandat atau kepercayaan kepada calon anggota legislatif maupun kepala daerah tidak semata- mata hanya persoalan formalitas untuk menyalurkan aspirasi, akan tetapi lebih kepada persoalan yang bersifat substansial agar aspirasinya dapat diwujudkan/ diaktualisasikan melalui calon anggota legislatif yang dipilih atau pernah dipilih yang memiki rekam jejak, kapabilitas/kompetensi yang tepat dan cocok, sehingga pemilih menentukan pilihannya kepada calon anggota legislatif untuk menjadi anggota legislatif bukan untuk menjadi kepala daerah. Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.17] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, telah ternyata ketentuan norma Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 telah memberikan jaminan, pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Dengan demikian dalil-dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.18] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dalam permohonan a quo tidak dipertimbangkan lebih lanjut, karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan Provisi para Pemohon tidak beralasan menurut hukum; [4.4] Pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum. 78 Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Dalam Provisi: Menolak Permohonan Provisi para Pemohon. Dalam Pokok Permohonan: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal tiga belas, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh empat, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh empat, selesai diucapkan pukul 15.23 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Saiful 79 Anwar sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Enny Nurbaningsih ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Saiful Anwar