91/PUU-XXI/2023

SALINAN PUTUSAN Nomor 91/PUU-XXI/2023 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Arkaan Wahyu Re A. Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Alamat : Jalan Awan 123, Ngoresan RT.01, RW.22, Kelurahan Jebres, Surakarta. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 2 Agustus 2023 memberi kuasa kepada H. Arif Sahudi, S.H., M.H., Utomo Kurniawan, S.H., Georgius Limart Siahaan, S.H., dan Dwi Nurdiansyah Santoso, S.H., dan Ilyas Satria Agung, S.H., selaku Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Perkumpulan Bantuan Hukum Peduli Keadilan (PBH PEKA) yang beralamat di Jl. Alun-alun Utara No. 1 (Bangsal Patalon) Surakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; 2 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 3 Agustus 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 4 Agusutus 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 86/PUU/PAN.MK/AP3/08/2023 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 91/PUU-XXI/2023 pada 15 Agustus 2023, yang telah diperbaiki dan diterima oleh Mahkamah pada 19 September 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Hak Uji, baik formil maupun materiil, diakui keberadaannya dalam sistem hukum Indonesia, sebagaimana terdapat dalam Konstitusi, yaitu Undang - Undang Dasar 1945, yang telah mengalami perubahan sebanyak empat kali, dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD 1945, yang menyatakan bahwa “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” 2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar…”; 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 3 yang menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk : a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 5. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan “Dalam hal Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”; 6. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang pada pokoknya mengatur, sebagai berikut: ayat (1): Objek Permohonan Pengujian Undang-Undang adalah Undang- Undang dan Perppu. ayat (2): Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Perubahan Pengujian Formil dan/atau Pengujian Materiil. ayat (4): Pengujian Materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal dan/atau bagian dari Undang-Undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945; 7. Bahwa selain itu Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur bahwa secara hierarki kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 lebih tinggi dari undang-undang, oleh karenanya setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka ketentuan undang-undang tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang- undang di Mahkamah Konstitusi; 4 8. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of constitution) berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal -pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi; 9. Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut jelas bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian baik secara materiil maupun formil, yaitu untuk melakukan pengujian sebuah produk undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 10. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian undang-undang in casu Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) maka berdasarkan landasan hukum yang telah diuraikan tersebut diatas, maka Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini. II. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN HUKUM PEMOHON 1. Bahwa Pasal 51 Ayat (1) UU MK, menyatakan: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang - undang, yaitu: a) Perorangan warga negara Indonesia; b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang - undang; c) Badan hukum publik atau privat, atau; d) Lembaga negara.” 2. Bahwa dalam penjelasan Pasal 51 Ayat (1) UU MK menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa lebih lanjut terhadap kedudukan PEMOHON dinyatakan pula dalam Pasal 4 ayat 5 (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 2/ 2021), yang mengatur: a) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perppu, yaitu: b) Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; c) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; d) Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau e) Lembaga negara. 3. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor: 1/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan- putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang- Undang Dasar 1945. b. Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji. c. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak - tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan terjadi. d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan tidak lagi terjadi. 4. Bahwa hak konstitusional sebagai salah satu batu uji sebagaimana terkandung dalam Undang- Undang Dasar Tahun 1945 diantaranya meliputi hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945. 6 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” 5. Bahwa atas ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki legal standing (dikualifikasi sebagai Pemohon) dalam permohonan pengujian undang- undang tersebut. Adapun syarat yang pertama adalah kualifikasi bertindak sebagai pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Syarat kedua adalah adanya kerugian pemohon atas terbitnya undang-undang tersebut. 6. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk, pekerjaan Mahasiswa, saat ini sedang menempuh studi di Fakultas Hukum UNS dan bercita-cita ingin menjadi Presiden atau wakil Presiden yang memimpin di Negara tercinta yaitu Negara Republik Indonesia dengan amanah. 7. Bahwa Pemohon adalah sebagai rakyat biasa yang suatu saat ketika dewasa ingin mengabdi demi bangsa dan tanah air sebagai seorang anak muda yang berpotensi memimpin sebuah Negara. 8. Bahwa atas uraian diatas Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap Pasal 169 Huruf (q) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum , yang berbunyi: Pasal 169 Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah: …… (q) berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun; …… Terhadap: PASAL 27 UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 9. Bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kualifikasi dan memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan pengujian Objek Permohonan sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK serta Objek Permohonan telah mengakibatkan kerugian konstitusional bagi Pemohon. III. ALASAN - ALASAN PERMOHONAN Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Kedudukan Hukum dan Kewenangan Mahkamah sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan bagian yang tidak 7 terpisahkan dari Pokok Permohonan ini. 1. Objek Permohonan jelas-jelas melanggar Moralitas, Rasionalitas, Dan Ketidakadilan Yang Intolerable; 2. Bahwa mengenai open legal policy dalam Poin 118 halaman 32 Putusan MKRI Nomor 22/PUUXV/2017, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menyatakan: Mahkamah tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali produk legal policy tersebut diduga melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable . 3. Bahwa keberadaan Objek Permohonan diduga merupakan suatu bentuk pelanggaran moral, yang memiliki makna nilai yang berhubungan dengan yang baik dan yang buruk. Sebab, hal ini berhubungan erat dengan diskriminasi karena ketentuan dalam Objek Permohonan menciptakan suatu diskriminasi dari perbedaan golongan umur yang mengakibatkan terciderainya satu golongan kelompok urnur yang seharusnya diberikan kesempatan yang sama, sebagaimana: Paragraf [3.15] halaman 25 Putusan MKRI nomor 83/PUU-XVlll/2020 tanggal 25 November 2020) yang berbunyi "Mahkamah dalam putusannya telah menegaskan bahwa diskriminasi adalah memperlakukan hal yang sama terhadap suatu yang berbeda atau memperlakukan berbeda terhadap hal yang sama" 4. Bahwa bunyi Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum , yang berbunyi: Pasal 169 Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah: …… (q) berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun; …… Dalam hal ini sangat jelas jika seseorang ingin mencalonkan menjadi Presiden atau Wakil Presiden salah satunya harus berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dalam hal ini tentunya sangat bertentangan dengan konstitusi dan bertentangan dengan Undang-undang Dasar Tahun 1945. 5. Bahwa peran anak muda dalam memimpin berbagai pergerakan-pergerakan besar di Indonesia telah menunjukan bahwa secara historikal, negara kita telah mencapai hal-hal besar yang disebabkan oleh perjuangan pemuda. 8 Prinsipnya usia muda dalam konteks budaya tradisi, dilihat sebagai potensi yang besar dan tidak menghalanginya untuk menerima “wahyu memimpin”. Oleh karenanya, membandingkan persyaratan usia calon presiden dan calon wakil presiden yang mengizinkan para pemudanya untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden merupakan perbandingan yang sebanding, mengingat aksi-aksi besar para pemuda Indonesia dalam memimpin sebuah kegiatan perubahan. 6. Bahwa kualitas dan kompetensi kepemimpinan tidak berkorelasi dengan usia seorang pemimpin. Kualitas kepemimpinan seseorang lebih dapat terlihat dari pengalaman kepemimpinannya selama ini. Bisa jadi seseorang dengan usia 40 tahun atau lebih, memiliki pengalaman yang minim dalam kepemimpinan dibandingkan dengan seseorang yang berusia lebih muda yang berusia di bawah 40 tahun. 7. Bahwa seseorang berusia 40 tahun dicalonkan sebagai calon presiden dan wakil presiden padahal belum pernah sama sekali menjadi pemimpin. Sedangkan seseorang lainnya yang berusia dengan minimal 21 (dua puluh satu) tahun saat ini tetapi telah berpengalaman menjadi pemimpin di tingkat daerah selama beberapa tahun, memimpin suatu perusahaan, dan lain sebagainya sehingga secara penalaran yang wajar patut dinilai bahwa kepemimpinan seseorang yang berusia minimal 21 (dua puluh satu) tahun tersebut secara pengalaman lebih baik dari seseorang yang berusia 40 tahun tersebut. 8. Bahwa dengan adanya realitas kepercayaan masyarakat dengan memilih pernimpin-pemimpin di Indonesia berusia muda, maka sepatutnyalah calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tidak perlu dibatasi usianya pada usia minimal 40 tahun; 9. Bahwa diskriminasi dengan adanya Objek Permohonan merupakan pembatasan yang juga tidak rasional sebab tujuan dibuatnya syarat umur sebagai calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun tidak memiliki rasionalisasi yang relevan untuk dipertahankan seperti yang telah diuraikan sebelumnya. 10. Pada pasal ini salah satunya menimbulkan kerugian konstitusional Pemohon yang dimana Pemohon yang saat ini sudah berusia lebih dari 21 Tahun, didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) pada Pasal 30 9 yang berbunyi “yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa” menyatakan bahwa kedewasaan seseorang adalah ketika berumur 21 tahun atau sudah menikah atau bisa dikatakan jika berumur 21 tahun seseorang bisa dikatakan atau dikategorikan sudah bercakap hukum. Hal ini sangat bertentangan jika seseorang ingin mencalonkan sebagai calon presiden atau wakil presiden harus setidaknya berumur 40 (empat puluh) tahun tentunya hal ini sangat tidak relevan yang mana jika seseorang sudah bercakap hukum seharusnya sudah mempunyai hak untuk dipilih maupun memilih tidak harus menunggu atau harus berusia berapa jika ingin mengajukan dirinya sebagai presiden maupun wakil presiden. 11. Bahwa pada prinsipnya, negara Republik Indonesia dalam menentukan putra putri terbaiknya untuk memimpin bangsa ini (in casu presiden dan wakil presiden), seharusnya membuka Pintu seluas-luasnya agar calon-calon terbaik bangsa dapat mencalonkan dirinya. Selebihnya, tinggal menjadi hak bagi warga negara Indonesia untuk memilih mana yang menurut mereka paling tepat dalam memimpin negara ini. Oleh karenanya, keberlakuan objek permohonan jelas-jelas bertentangan dengan moralitas dan rasionalitas karena sama sekali tidak memberikan kebaikan bagi bangsa dan negara, namun justru membuat bibit-bibit diskriminasi yang mengakibatkan timbulnya perlakuan yang tidak sama dan kesempatan yang tidak sama bagi warga negara Indonesia. 12. Bahwa selain itu, objek permohonan juga diduga mengakibatkan ketidakadilan yang intolerable karena objek permohonan memaksakan rakyat Indonesia untuk memilih presiden dan wakil presiden berdasarkan calon yang memenuhi kriteria usia yang sudah ditentukan oleh pembentuk undang- undang. Sebagaimana Pemohon sampaikan di atas, objek permohonan adalah ketentuan yang diskriminatif karena melanggar moralitas dan rasionalitas, sehingga ketika rakyat Indonesia dipaksa hanya memilih pernimpin yang sudah bisa memenuhi syarat diskriminatif, ini diduga menimbulkan ketidakadilan yang intolerable sebab rakyat dipaksakan 10 memilih dengan berdasarkan pada ketentuan yang sudah diduga bertentangan dengan konstitusi dan diduga menimbulkan ketidakadilan bagi rakyat Indonesia yang memilih maupun orang yang dipilih. 13. Bahwa jika seseorang harus berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh tahun) untuk bisa mencalonkan diri di sebagai presiden atau wakil presiden diduga hal ini bisa menjadi kerugian bagi seseorang yang kiranya secara pengalaman dan intelektual mampu dan bisa mencalonkan dirinya sebagai presiden maupun wakil presiden. 14. Bahwa yang dmkasud dalah sesorang yang belum berumur 40 (empat puluh tahun) yang telah menjabat di bidang pemerintahan seperti di kementerian, DPR, atau instansi pemerintahan yang lain, yang mana sudah berpengalaman di bidang pemerintahan tentu jika seseorang tersebut harus menunggu berumur 40 (empat puluh tahun) tentunya ini sangat merugikan hak seseorang tersebut. 15. Bahwa seperti contoh, di Solo atau Surakarta walikota nya yang bernama Gibran Rakabuming Raka yang bisa dikatakan sekarang viral karena kemajuan kota Surakarta yang begitu baik, memperliahatkan atau memberikan contoh jika pemimpin muda bisa dengan baik dan amanah untuk mempimpin di pemerintahan. Perlu diketahui jika kota Surakarta atau Solo kini sudah jauh lebih baik dari sebelumnya seperti pembangunan infrastruktur yang semakin maju, ekonomi meningkat, pariwisata juga meningkat dengan baik dan sangat membantu masyarakat. 16. Bahwa apabila masyarakat khususnya kota Surakarta atau Solo ingin mencalonkan Gibran Rakabuming Raka untuk maju menjadi calon presiden atau wakil presiden, akan tetapi jika salah satu syarat untuk mencalonkan sebagai calon presiden atau wakil presiden harus berumur 40 (empat puluh tahun) tentu hal ini sangat merugikan Gibran Rakabuming Raka untuk mencalonkan dirinya dikarenakan umurnya yang belum memenuhi syarat untuk mencalonkan dirinya, padahal saat Gibran Rakabuming Raka mempimpin sebagai walikota di Surakarta atau Solo bisa dikatakan baik, sayangnya jika harus berumur 40 (empat puluh tahun) untuk mencalonkan dirinya tentu hal ini sangat merugikan dirinya karena bisa dikatakan Gibran Rakabuming Raka memiliki Potensial yang baik untuk mempimpin sebuah Negara. 11 17. Bahwa Pemohon adalah seorang masyarakat di kota Surakarta atau Solo yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk yang bertempat tinggal di Surakarta, melihat dan merasakan jika kotanya di pimpin oleh Walikota yang bisa dikatakan muda dengan kelahiran tahun 1987 atau di tahun 2023 ini berusia kurang lebih 35 Tahun yang bisa memimpin kota solo dengan baik dibuktikan dengan beberapa bukti naiknya ekonomi, pariwisata kota solo dan lain-lain sangat bisa membuktikan jika walikota solo yang berusia 35 tersebut telah berhasil memimpin kota solo 18. Bahwa Pemohon yakin jika Walikota solo mempunyai potensi yang lebih besar untuk memimpin negeri ini yaitu dengan mencalonkan dirinya untuk maju sebagai Presiden maupun wakil Presiden, Pemohon yakin jika Pemimpin yang lebih muda usianya diberikan kesempatan untuk memimpin sebuah Negara, tentunya hal ini akan membuat anak-anak muda generasi muda bangsa menjadi lebih semangat dan berlomba-lomba untuk memajukan Negara Indonesia ini, apalagi seperti contoh walikota solo sangat berpotensi untuk menjadi Presiden maupun wakil Presiden di Tahun 2024 19. Bahwa jika berdasarkan ke KUHPerdata seseorang bisa dikatakan dewasa dan bercakap hukum saat berusia 21 Tahun, jika seseorang yang telah dewasa dan bercakap hukum dan berpotensi untuk memimpin dibidang pemerintahan tetapi jika harus menunggu berusia 40 (empat puluh) untuk mencalonkan dirinya sebagai Presiden atau wakil presiden hal ini tentunya sangat bertentangan dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi: "Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Secara logisnya jika seseorang telah dewasa atau becakap hukum maka dirinya telah berhak dipilih dan memilih dalam pemilihan umum di Negara Indonesia karena Negara Indonesia adalah Negara yang berdemokrasi tinggi. 20. Bahwa dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 12 yang berbunyi “(1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota harus memenuhi persyaratan: a. Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih; b. ….” Menjelaskan Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota harus Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih. Padahal sesuai fungsinya DPR adalah melakukan pengawasan terhadap Presiden. 21. Bahwa jabatan-jabatan tersebut, memiliki beban kerja yang tidak kalah beratnya dengan jabatan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia, dimana syarat minimal usia calon-calon tersebut. Beratnya dengan beban kerja presiden maupun wakil presiden, maka tidak ada urgensi untuk mengatur usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden yang jauh lebih tinggi melebihi jabatan pada lembaga negara Iainnya. 22. Bahwa DPR yang bertugas untuk mengawasi Presiden , bisa menjadi bakal calon di usia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih secara logika seharusanya usia calon presiden atau wakil Presiden berusia sama dengan bakal calon DPR yaitu usia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih 23. Menganggap Bahwa Objek Permohonan Bertentangan Dengan Asas Persamaan Derajat Di Depan Hukum Pasal 27 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. 24. Menganggap Bahwa Objek Permohonan bertentangan dengan Pasal 27 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mengamanatkan hak bersamaan kedudukan di dalam hukum dan hak mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum sebagai hak konstitusional yang harus dipenuhi oleh negara melalui segala tindakan maupun peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Adapun bunyi Pasal 27 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 : Pasal 27 (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 25. Bahwa pada dasarnya pada pasal 27 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 13 sebagai undang-udang tertinggi di Indonesia menyatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, hal ini sangat bertentangan apabila calon Presiden atau wakil Presiden harus berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh tahun) sedangkan di dalam KUHPerdata maupun didalam aturan Bakal Calon DPR yang mempunyai tugas untuk mengawasi Presiden seharusnya untuk mencalonkan diri sebagai Presiden maupun wakil Presiden seseorang minimal berusia 21 Tahun agar tidak bertentangan sesuai pasal 27 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. 26. Bahwa Presiden dalam menjalankan pemerintahanya diawasi oleh parlemen. Parleman di Indonesia ada dua, yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Anggota DPR dan DPD dipilih secara langsung oleh rakyat melalui sistem pemilu. Jika menjadi bakal calon Parlemen bisa berusia 21 (Dua Puluh Satu) tahun maka untuk menjadi bakal calon Presiden maupun Wakil Presiden juga berusia minimal 21 (Dua Puluh Satu) tahun juga. 27. Menurut kriteria yang ditentukan oleh Departemen Kesehatan RI (2009) setidaknya ada 9 (sembilan) kelompok umur yakni : 1) Masa balita (usia 0-5 tahun); 2) Masa kanak-kanak (usia 5-11 tahun); 3) Masa remaja awal (usia 12-16 tahun); 4) Masa remaja akhir (usia 17-25 tahun); 5) Masa dewasa awal (usia 26-35 tahun); 6) Masa dewasa akhir (usia 36-45 tahun); 7) Masa lansia awal (usia 46-55 tahun); 8) Masa lansia akhir (usia 56-65 tahun); dan 9) Masa manula (usia 65 tahun ke atas) Berdasarkan kriteria tersebut bahwa jika calon Presiden dan Wakil Presiden minimal berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun, kiranya usia tersebut sudah tergolong usia dewasa akhir menuju lansia, untuk menjadikan sebuah Negara yang maju dan kuat alangkah baiknya memimpin di Negara 14 ini yaitu Presiden dan wakil Presiden untuk menjadi syaratnya minimal berusia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun, agar masyarakat khususnya masyarakat muda berlomba-lomba dengan sehat untuk memajukan Negara Indonesia ini. 28. Bahwa terbukanya peluang masyarakat yang berumur sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun untuk menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tidak akan mengakibatkan masyarakat Indonesia mendapatkan presiden maupun wakil presiden yang tidak kompeten. Hal ini dikarenakan persyaratan usia ini hanya untuk membuka kesempatan bagi seluruh warga negara Indonesia yang berusia muda untuk dapat memilih dan dipilih dalam pernilihan umum presiden dan wakil presiden. Nantinya orang yang menjadi presiden dan wakil presiden terpilih akan tetap bergantung kepada rakyat untuk menentukan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia yang mereka yakini. Pemohon juga percaya, rakyat Indonesia sudah cukup cerdas untuk menentukan mana presiden maupun wakil presiden yang tepat dan kompeten untuk memimpin Republik Indonesia. V. PERMOHONAN Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Pemohon dengan ini memohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI), berkenan memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon yang amarnya sebagai berikut: 1. Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon; 2. Mengubah materi Pasal 169 Huruf (q) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) dalam persyaratan menjadi menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang semula berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun; menjadi sekurang-kuranya berusia 21 (dua puluh satu) Tahun 3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya; Jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono). 15 [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Arkaan Wahyu Re A; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 16 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa selanjutnya sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon dan pokok Permohonan, Mahkamah perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal sebagai berikut: Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan bertanggal 03 Agustus 2023 dan diterima Mahkamah pada tanggal 04 Agustus 2023 untuk kemudian dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi sebagai perkara nomor 91/PUU-XXI/2023. Terhadap perkara tersebut, Mahkamah telah menyelenggarakan persidangan pendahuluan dengan agenda memeriksa Permohonan Pemohon pada tanggal 07 September 2023 dan persidangan pendahuluan berikutnya dengan agenda memeriksa perbaikan Permohonan Pemohon pada tanggal 20 September 2023, selanjutnya pada tanggal 29 September 2023 Mahkamah menerima Permohonan pencabutan perkara melalui surat bertanggal 26 September 2023 yang ditandatangani oleh para kuasa hukum Pemohon, dan pada tanggal 30 September 2023 Mahkamah kemudian menerima surat permohonan pembatalan pencabutan Perkara melalui surat tertanggal 29 September 2023. Terhadap hal tersebut, berdasarkan Rapat Permusyawaratan Hakim, Mahkamah menugaskan kembali panel perkara a quo untuk melakukan persidangan pendahuluan dengan agenda konfirmasi terhadap permohonan Pemohon, yang kemudian dilaksanakan pada tanggal 03 Oktober 2023. Berdasarkan sidang konfirmasi tersebut diperoleh kejelasan dan kepastian bahwa perkara a quo tetap dimintakan untuk dilanjutkan oleh Pemohon [vide Risalah Persidangan Perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023, tanggal 03 Oktober 2023, hlm. 9]. Dengan demikian, Mahkamah harus mengesampingkan permohonan pencabutan perkara a quo dan selanjutnya akan mempertimbangkan permohonan Pemohon. [3.4] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon a quo, terlebih dahulu Mahkamah mempertimbangkan berkaitan dengan objek dalam permohonan a quo adalah pengujian norma Pasal 169 huruf q UU 17 7/2017, yang tidak berbeda dengan objek permohonan dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. Sementara itu, berkenaan dengan Perkara Nomor 90/PUU- XXI/2023, Mahkamah telah menjatuhkan Putusan atas Perkara a quo yang telah diucapkan sebelumnya, di mana terhadap Pasal 169 huruf q UU 7/2017 Mahkamah telah menyatakan pendiriannya, sebagaimana dimaksud dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 bertanggal 16 Oktober 2023, yang menyatakan: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Bahwa dalam putusan tersebut terdapat 4 (empat) orang Hakim Konstitusi yang mempunyai pendapat berbeda (dissenting opinion), yakni Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Arief Hidayat, dan Hakim Konstitusi Suhartoyo. Namun, oleh karena telah dikabulkannya sebagian dari substansi norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017, sehingga rumusan Pasal a quo yang berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun”; dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”, maka sesungguhnya terhadap ketentuan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat adalah sebagaimana pemaknaan yang telah dinyatakan dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan tidak lagi sebagaimana norma yang dijadikan objek dalam permohonan a quo. Dengan demikian, terhadap norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang menjadi objek permohonan a quo telah memiliki 18 pemaknaan baru yang berlaku sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU- XXI/2023 tersebut diucapkan [vide Pasal 47 UU MK]. Sehingga, terlepas permohonan a quo memenuhi ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang atau tidak, permohonan Pemohon telah kehilangan objek. [3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah kehilangan objek maka menurut Mahkamah tidak relevan lagi untuk mempertimbangkan Kedudukan Hukum Pemohon dan Pokok Permohonan. [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon kehilangan objek. [3.7] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan Pemohon kehilangan objek; [4.3] Kedudukan Hukum Pemohon dan Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 19 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal sembilan, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh tiga, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal enam belas, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh tiga, selesai diucapkan pukul 17.48 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Arief Hidayat ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Wahiduddin Adams ttd. Suhartoyo ttd. Enny Nurbaningsih 20 ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah PANITERA PENGGANTI, ttd. Ery Satria Pamungkas