91/PUU-XVIII/2020

1 SALINAN PUTUSAN Nomor 91/PUU-XVIII/2020 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Hakiimi Irawan Bangkid Pamungkas Pekerjaan : Karyawan Swasta/Mantan Buruh PKWT Alamat : Sriguwak, RT.002/RW.006, Kelurahan Selopuro, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur Sebagai --------------------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Ali Sujito Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Rejuno, RT.006/RW.001, Kelurahan Rejuno, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur Sebagai -------------------------------------------------------------- Pemohon II; 3. Nama : Muhtar Said, S.H., M.H. Pekerjaan : Dosen Alamat : Griya Bukit Cipayung, RT.003/RW.009, Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Depok, Jawa Barat Sebagai ------------------------------------------------------------- Pemohon III; 4. Nama : Migrant CARE, yang dalam hal ini diwakili oleh Wahyu Susilo selaku Ketua, dan Anis Hidayah selaku Sekretaris; 2 Alamat : Jalan Jati Padang I Nomor 5A, RT.05/RW.03 Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta Sebagai ------------------------------------------------------------- Pemohon IV; 5. Nama : Badan Koordinasi Kerapatan Adat Nagari Sumatera Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh Yuzirwan Rasyid Datuak PGP Gajah Tongga, selaku Ketua Umum, dan Yulizal Yunus Datuak Rajo Bagindo, selaku Sekretaris Umum; Alamat : Jalan Pramuka Raya Nomor 13, Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat Sebagai -------------------------------------------------------------- Pemohon V; 6. Nama : Mahkamah Adat Alam Minangkabau, yang dalam hal ini diwakili oleh Irwansyah Datuak Katumanggungan, selaku Ketua (Imam); Alamat : Jalan Hidayah RT. 04/RW.03 No. 9 Kelurahan Tanjung Sabar, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat Sebagai ------------------------------------------------------------- Pemohon VI; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 November 2020 memberi kuasa kepada Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., Dr. Wendra Yunaldi, S.H., M.H., Mohammad Anwar, S.H., M.H., Hifdzil Alim, S.H., M.H., Muhamad Hasan Muaziz, S.H., M.H., Muhamad Saleh, S.H. M.H., Galang Brillian Putra, S.H., Febry Indra Gunawan Sitorus, S.H. Siti Badriyah, S.H., Happy Hayati Helmi, S.H., Zico Leonard Djagardo, S.H., Yasin Hasan, S.H., Irwan, S.HI., M.H., dan Safari Budiarko, S.H., kesemuanya merupakan Advokat dan konsultan yang tergabung dalam Tim Hukum Gerakan Masyarakat Pejuang Hak Konstitusi, beralamat di Komplek Ruko Tanah Abang 1 Nomor 12 T.U. Lantai II, Jalan Tanah Abang 1 Nomor 12, Jakarta Pusat, bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk dan atas nama pemberi kuasa. 3 Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon VI disebut sebagai --------- ------------------------------------------------------------------------------- para Pemohon. [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Membaca dan mendengar keterangan Presiden; Membaca dan mendengar keterangan ahli para Pemohon; Membaca dan mendengar keterangan ahli Dewan Perwakilan Rakyat; Mendengar keterangan saksi Dewan Perwakilan Rakyat; Membaca dan mendengar keterangan ahli Presiden; Mendengar keterangan saksi Presiden; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon dan Presiden; Membaca kesimpulan para Pemohon dan Presiden. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 15 Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada 15 Oktober 2020, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 203/PAN.MK/2020 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada 27 Oktober 2020 dengan Nomor 91/PUU- XVIII/2020, yang telah diperbaiki oleh para Pemohon dengan perbaikan permohonan bertanggal 24 November 2020 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 24 November 2020, menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 4 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Keempat UUD 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”; 3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan oleh UUD 1945 untuk melakukan pengujian undang- undang terhadap UUD 1945. Kemudian oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi), pada Pasal 10 ayat (1) huruf a yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945”; 4. Bahwa selanjutnya kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Selanjutnya disebut UU Kekuasan Kehakiman) yang mengatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; 5. Bahwa dalam melaksanakan kewenangan pengujian undang-undang Mahkamah Konstitus berwenang melakukan pengujian formil dan Materiil. Terhadap kewenangan Mahkamah melakukan Pengujian Formil Undang- undang diatur dalam Pasal 51A ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan: “dalam hal permohonan pengujan berupa permohonan pengujian formil, pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi di dasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan”. 5 6. Bahwa terhadap tolok ukur atau batu uji, Mahkamah untuk menilai pengujian formil sebuah undang-undang, telah dinyatakan dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, Paragraf [3.19], halaman 82-83, yang menyatakan: “[3.19] Menimbang bahwa oleh karenanya sudah sejak Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, Mahkamah berpendapat Peraturan Tata Tertib DPR RI Nomor 08/DPR RI/I/2005.2006 (yang selanjutnya disebut Tatib DPR) adalah merupakan bagian yang sangat penting dalam perkara a quo untuk melakukan pengujian formil UU 3/2009 terhadap UUD 1945, karena hanya dengan berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPR tersebut dapat ditentukan apakah DPR telah memberikan persetujuan terhadap RUU yang dibahasnya sebagai syarat pembentukan Undang-Undang yang diharuskan oleh UUD 1945; Terkait dengan hal-hal tersebut, menurut Mahkamah jika tolok ukur pengujian formil harus selalu berdasarkan pasal-pasal UUD 1945 saja, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil karena UUD 1945 hanya memuat hal-hal prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek formil-proseduralnya. Padahal dari logika tertib tata hukum sesuai dengan konstitusi, pengujian secara formil itu harus dapat dilakukan. Oleh sebab itu, sepanjang Undang-Undang, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil-prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang-undangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil;” 7. Bahwa berdasarkan perluasan batu uji terhadap obyek Pengujian Formil yang dimohonkan oleh PARA PEMOHON yaitu Pembentukan UU Cipta Kerja, tidak sesuai dengan pembentukan undang-undang sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Undang-Undang (Selanjutnya disebut UU 12/2011) (Bukti P- 3). Perlu kami jelaskan bahwa dalam pengujian perkara “a quo” digunakan UU 12/2011 dikarenakan perubahan UU 12/2011 ke UU 15/2019 adalah perubahan sebagian pasal dalam UU 12/2011 dan terhadap pasal-pasal yang menjadi tolok ukur dalam perkara “a quo” menggunakan ketentuan norma dalam pasal yang terdapat dalam UU 12/2011. 6 8. Bahwa artinya obyek pengujian yang dimohonkan oleh PARA PEMOHON masih masuk dalam lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam yang masuk dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 51A ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi serta Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman. 9. Bahwa dalam melaksanakan kewenangannya menguji undang-undang terhadap UUD 1945, melekat 5 (lima) fungsi yakni: • Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Kontitusi (The Guardian of Constitution) • Mahkamah Konstitusi sebagai Penafsir Akhir Konstitusi (The Final Interpreter of Constitution) • Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi (The Guardian of Democracy) • Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung hak konstitusional warga negara (The Protector of Citizen’s Constitutional Rights) • Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung Hak Asasi Manusia (The Protector of Human Rights) 10. Bahwa dalam melaksanakan kewenangannya menguji Undang-Undang terhadap UUD, Mahkamah sedang menjalankan fungsi sebagai Pengawal Konstitusi (The Guardian of Constitution). Oleh karenanya dalam hal pengujian formil UU Cipta Kerja yang secara nyata dan terang benderang menabrak asas pembentukan peraturan yang baik sebagaimana ditentukan pada UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) 11. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas berkenaan dengan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi sebagaimana diuraikan di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian Konstitusionalitas Pembentukan UU Cipta Kerja terhadap UUD 1945. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan WNI; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan 7 sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik dan privat, atau; d. lembaga negara”. 2. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan tentang kapasitas Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, yaitu: a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. b. Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji. c. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji. e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi. 3. Bahwa selanjutnya untuk memenuhi syarat kedudukan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitus, perlu di jelaskan, sebagai berikut: 3.1. PEMOHON I adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikian Kartu Tanda Penduduk (Bukti P.4 – KTP). PEMOHON I pernah bekerja sebagai Pekerja Kontrak Waktu Tertentu (PKWT) di perusahaan Duta Garuda Piranti Prima (Bukti P.5 – Kartu tanda Pengenal). 3.2. PEMOHON II adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P.6 – KTP). PEMOHON V saat ini sedang menjalani Pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Pendidikan Modern Ngawi (STIKP Modern) yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa (Bukti P.7 – KTM) 3.3. PEMOHON III adalah Perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemlikan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P.8 – KTP) yang berprofesi sebagai Dosen (Bukti P.9 – NIDN) yang mengajar mata kuliah Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA). 8 3.4. PEMOHON IV adalah Badan Hukum berbentuk Perkumpulan yang diberi nama Perhimpunan Indonesia Untuk Buruh Migran Berdaulat- Migrant CARE yang didirikan berdasakan Akta Nomor 8, Tanggal 22 Juni 2004 yang dibuat oleh Notaris G. Sri Mahanani, S.H. (Bukti P.10 – Salinan Akta Pendirian Migrant CARE Tahun 2004) dan kemudian karena adanya Perubahan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga dibuatlah Akta No. 03 Tanggal 15 September 2016 oleh Mundji Salim, S.H, tentang Perubahan AD/ART organisasi (Bukti P.11 – Salinan Akta Perubahan Migrant CARE Tahun 2016) selanjutnya disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 20 September 2016 melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU- 0074014.01.07.Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Indonesia Untuk Migran Berdaulat – Migrant CARE (Bukti P.12 – SK MenkumHAM RI Migrant CARE). PEMOHON IV diwakili oleh Pengurusnya yakni Wahyu Susilo sebagai Ketua Migrant CARE dan Anis Hidayah sebagai Sekretaris Migrant CARE, dimana keduanya adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (Bukti P.13 – KTP Pengurus). Berdasarkan Pasal 31 huruf b dan huruf c angka 8 Anggaran Rumah Tangga PEMOHON IV (Bukti P.14 – AD/ART Migrant CARE), menyatakan: Pasal 31 huruf b, menyatakan: Dewan Pengurus terdiri dari: - Ketua - Sekretaris - Bendahara Pasal 31 huruf c angka 8, menyatakan: Tugas Dewan Pengurus 8. Mewakili Migrant CARE dalam berhubungan dengan Badan- badan Peradilan dan Pihak luar lainnya. Tujuan berdirinya Migrant CARE. dalam Pasal 3 Anggaran Dasar PEMOHON IV (vide. Bukti P.14 – AD/ART Migrant CARE) adalah untuk: - Memberikan perlindungan secara luas baik hukum, sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan terhadap buruh migran dan anggota 9 keluarganya dengan berlandaskan nilai-nilai demokrasi, perlindungan hak asasi dan keadilan gender. - Melakukan pembelaan hak dan kepentingan buruh migran dan keluarganya guna mendapatkan keadilan, kesaman derajat, dan perlindungan hak asasi lainnya - Meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi buruh migran dan keluarganya dalam upaya memperjuangkan hak-hak dasar kemanusaiaan yang dilindungi oleh negara. 3.5. PEMOHON V adalah Badan Hukum berbentuk Perkumpulan yang diberi nama Badan Koordinasi Kerapatan Adat Nagari Sumatera Barat (Bakor KAN Sumatera Barat) yang didirikan berdasakan Akta Nomor 105, Tanggal 27 Maret 2018 yang dibuat oleh Notaris Desrizal Idrus Hakimi, S.H. (Bukti P.15 – Salinan Akta Pendirian). Selanjutnya disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 24 April 2018 melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0005553.AH.01.07.Tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Badan Koordinasi Adat Nagari Sumatera Barat (Bukti P.16 – SK MenkumHAM RI). PEMOHON V diwakili oleh Pengurusnya yakni Dr. Yuzirawan Rasyid sebagai Ketua Umum Bakor KAN Sumatera Barat dan Dr. Yulizal Yunus sebagai Sekretaris Umum Bakor KAN Sumatera Barat, dimana keduanya adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (Bukti P.17 – KTP Pengurus) berdasarkan Pasal 12 ayat (4) dan ayat (5) Anggaran Dasar Organisasi PEMOHON V (Vide. Bukti P.15 Akta Notaris), menyatakan: (4) Dewan Pengurus berhak mewakili Perkumpulan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dalam segala kejadian, mengikat Perkumpulan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perkumpulan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan. (5) Ketua Pengurus berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Dewan Pengurus serta mewakili Pengurus Tujuan dan fungsi berdirinya Bakor KAN Sumatera Barat, dalam Pasal 5 Anggaran Dasar Organisasi (vide. Bukti P. 15 Akta Notaris) PEMOHON VIII yakni: - Tujuan Perkumpulan adalah melakukan Pemberdayaan, Pelestarian dan Pemajuan Adat melalui Kerapatan Adat Nagari 10 - Fungsi Perkumpulan adalah melakukan Koordinasi, Advokasi, Konsultasi seluruh KAN (Kerapatan Adat Nagari) Sumatera Barat dan Masyarakat Hukum Adat. 3.6. PEMOHON VI adalah Badan Hukum berbentuk Perkumpulan yang diberi nama Mahkamah Adat Alam Minangkabau (MAAM) yang berkedudukan di Sumatera Barat, yang didirikan berdasakan Akta Nomor 05, Tanggal 06 Desember 2016 yang dibuat oleh Notaris Aflinda, S.H. (Bukti P.18 – Salinan Akta Pendirian). Selanjutnya disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 24 April 2018 melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000652.AH.01.07. Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Mahkamah Adat Alam Minangkabau (Bukti P.19 – SK MenkumHAM RI). PEMOHON VI diwakili oleh Pengurusnya yakni Irwansyah Datuak Katumanggungan sebagai Ketua Mahkamah yang merupakan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (Bukti P.20 – KTP Pengurus). Dalam struktur pengurus MAAM, posisi Ketua Mahkamah/IMAM MAHKAMAH menduduki posisi tertinggi pada pengambilan keputusan dan dapat mewakili MAAM termasuk di dalam ataupun di luar pengadilan. Artinya walaupun tidak termuat secara eksplisit dalam bagian Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Organisasi dalam Akta Notaris, namun bukan berarti menjadikan alasan Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa kedudukan Ketua Mahkamah/IMAM MAHKMAH tidak dapat mewakili Organisasi. Berdirinya MAAM memiliki tugas pokok, sebagaimana diatur pada Pasal 8 Anggaran Dasar Organisasi (vide. Bukti P.18 – Akta Notaris) PEMOHON VI yakni: (1) Menaungi, melindungi, dan menjaga hak-hak, harkat dan martabat kaum perempuan sebagai kehormatan tertinggi dalam tatanan adat alam Minangkabau yang bergaris keturunan Matriakat terbesar di dunia. (2) Memelihara dan mempertahankan adat sako dan pusako yang diwarisi turun temurun dari leluhur ninik moyang sesuai tatanan adat Minangkabau sejak dulu kala. 11 (3) Memelihara dan membentengi adat, budaya tradisi dan terutama Agama Islam agar tidak binasa dari pengaruh luar dan asing baik sosial politik maupun global yang bertentangan dengan philosopi Adat Basandi Syarak – Syarak Basandi Kitabullah. MAAM berfungsi sebagaimana termuat dalam Pasal 9 Anggaran Dasar Organisasi (Vide. Bukti P.18 – Akta Notaris) yang menyatakan: MAAM berfungsi: (1) Menyerap, menampung, menyalurkan, memperjuangkan aspirasi masyarakat adat dan meningkatkan kapasitas pemangku adat untuk mewujudkan masyarakat adat yang adil dan Makmur, material maupun spiritual. (2) Turut serta dalam program pembangunan nasional di brbagai sector yang adil dan beradab berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. (3) Saling bekerjasama dengan Pemerintah guna menyelamatkan sejarah dan asset sumber daya mineral, sumber daya alam serta sumber daya manusia, guna mengelola hak-hak adat mewujudkan kesejahteraan Rakyat Indonesia. (4) Menampung aspirasi masyarakat adat selaku rakyat Indonesia, mengelola dan memperjuangkan aspirasi-aspirasi tersebut untuk mencapai tujuan MAAM dalam segala aspek kehidupan masyarakat adat Minangkabau yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hukum dan hak asasi manusia, kelestarian tradisi, lingkungan dan keberlanjutan, dan MAAM dapat membentuk badan-badan usaha, unit-unit usaha lainnya guna menunjang keberlangsungan kegiatan-kegiatan tersebut. (5) Wadah pemersatu kaum adat sebagai kontribusi anak bangsa dalam memperjuangkan penegakan hukum adat Minangkabau untuk mendapatkan status hak istimewa Provinsi Sumatera Barat menjadi daerah otonomi khusus sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat dari Pemerintah Republik Indonesia yang dijamin oleh Negara sesuai amanat Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, UU No. 10 Tahun 2004, UU 32 Tahun 2004, PP No. 25 Tahun 2000, PP No. 39 Tahun 2001 dan PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 72 Tahun 2005, dlsb. 4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Maka PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, masuk pada bagian persyaratan sebagai Perseorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana diatur pada Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi. Sementara terhadap PEMOHON IV, PEMOHON V dan PEMOHON VI masuk pada bagian persyaratan sebagai Badan Hukum sebagaimana diatur pada Pasal 51 ayat (1) huruf c UU Mahkamah Konstitusi. 5. Selanjutnya untuk memenuhi kapasitas sebagai subjek hukum sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 terkait kerugian konsttusional, adalah sebagai berikut. KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON 6. Bahwa untuk memenuhi syarat mendapatkan kedudukan hukum untuk menguji undang-undang, selain sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia, PARA PEMOHON juga harus memiliki kerugian konstitusional sebagaimaan ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007. 7. Bahwa dalam hal ini PARA PEMOHON memiliki kerugian konstitusional yang dirugikan secara potensial dalam penalaran yang wajar dapat terjadi apabila diberlakukan UU Cipta Kerja. 8. Bahwa hak konstitusional PARA PEMOHON yang secara potensial dalam penalaran yang wajar dapat dapat terjadi, antara lain: Pasal 28D Ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan: (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan: “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan Pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.” Pasal 31 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan: “Setiap warga negara berhak mendapat Pendidikan” Hak konstitusional untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja inilah yang dilanggar oleh berlakunya UU Cipta Kerja. 9. Bahwa terhadap kerugian Konstitusional PARA PEMOHON, akan diuraikan satu-persatu, adalah sebagai berikut: 9.1. PEMOHON I pernah berkeja di Perusahaan dengan status PKWT yang ditempatkan sebagai Technician Helper. Namun dengan adanya Pandemi Covid, PEMOHON I mengalami Pemutusan Hubungan Kerja sepihak dari tempatnya berkerja. Hingga saat ini PEMOHON I sedang berupaya mencari pekerjaan di tempat yang membutuhkan 13 pengalamannya sebagai Technician Helper atau yang sejenis. Dengan diberlakukannya UU Cipta Kerja, terdapat ketentuan norma yang menghapus aturan mengenai jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau Pekerja Kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (4) UU Ketenagakerjaan (Vide Pasal 81 UU Cipta Kerja). Hal ini tentunya menghapus kesempatan Warga Negara untuk mendapatkan Perjanjian kerja tidak tertentu (Pekerja tetap). Selain itu UU Cipta Kerja pada kluster Ketenagakerjaan juga terdapat ketentuan-ketentuan norma yang merugikan hak konstitusional PEMOHON I untuk mendapatkan mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Ketentuan- ketentuan norma tersebut di antaranya: - memangkas Waktu Istirahat Mingguan, - Menghapus sebagian kebijakan pengupahan yang melindungi Pekerja/buruh, - menghapus Sanksi bagi pelaku usaha yang tidak bayar upah, - Menghapus Hak Pekerja/buruh untuk dapat mengajukan PHK. Terhadap adanya ketentuan-ketentuan norma tersebut, tentunya dalam penalaran yang wajar dipastikan dapat terjadi kepada PEMOHON I saat mendapatkan pekerjaan di Perusahaan yang menerapkan aturan tentang ketenagakerjaan. Karena PEMOHON I mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan primernya (sandang, pangan, dan papan) dan atas kebutuhan tersebut dalam keadaan yang pada umumnya setiap manusia membutuhkannya, dan dengan mendasarkan pada hak ekonomi yang dijamin oleh UUD 1945, oleh karenanya mendapatkan Pekerjaan untuk dapat menghidupi dirinya dan keluarga adalah suatu hal yang wajib dilakukan PEMOHON I. Sementara pentingnya perlindungan dan keadilan hukum bagi pekerja sangat diperlukan mengingat kedudukan pekerja berada pada pihak yang lemah. Perlindungan dan keadilan tersebut dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. 14 Kerugian ini tentunya secara pasti berpotensi dialami oleh PEMOHON I karena pada dasarnya seorang PEMOHON I untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya haruslah mendapatkan pekerjaan. Selain itu adanya pengaturan yang men-downgrade hak- hak pekerja tentunya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang memberikan jaminan untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja 9.2. PEMOHON II adalah mahasiswa pada program studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) di Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Pendidikan Modern Ngawi (STIKP Modern Ngawi) PEMOHON II yang saat ini sedang menjalankan pendidikannya, memiliki kerugian konstitusional atas keberlakuan UU Cipta Kerja. Dimana sektor Pendidikan ternyata pun tidak luput masuk dalam kluster yang diatur dalam UU Cipta Kerja. Sebagai pelaku pendidikan PEMOHON II dan akan mengabdi di dunia Pendidikan, tentunya secara pasti akan mengalami kerugian konstitusional akibat dari berlakunya UU Cipta Kerja yakni menjadikan Pendidikan menjadi ladang bisnis yaitu Kapitalisasi terhadap dunia Pendidikan. Dengan begitu Ketentuan-ketentuan norma yang terdapat pada Kluster Pendidikan dalam UU Cipta Kerja telah mereduksi tujuan pendidikan sebagiamana termaktub dalam konstitusi menjadi suatu aktivitas industri dan ekonomi serta tidak lagi menjadi aktivitas peradaban. Berlakunya UU Cipta Kerja yang diyakini akan menjadikan Pendidikan menjadi ladang bisnis yaitu kapitalisasi terhadap dunia Pendidikan dapat dilihat pada ketentuan norma Pasal 150 UU Cipta Kerja yang mengubah UU No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (UU KEK) dengan mengubah Pasal 3 dan memasukan pendidikan ke dalam kegiatan usaha Kawasan Ekonomi Khusus. Dimana sebelumnya Pendidikan tidak masuk pada KEK. Ditambah lagi dengan ketentuan norma Pasal 65 ayat (1) yang menyatakan: “Pelaksanaan perizinan pada sektor Pendidikan dapat dilakukan melalui perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini” 15 Artinya, dengan diberlakukannya UU Cipta Kerja, PEMOHON II telah dilanggar hak konstitusionalnya untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum yang adil untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya serta berhak mendapatkan Pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi demi meningkatkan kualitas hidupnya serta demi kesejahteraan umat manusia sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) UUD 1945. 9.3 PEMOHON III adalah Warga Negara Perseorangan yang mengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara di UNUSIA. Praktik Ketatanegaraan merupakan salah satu acuan bagi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam memberikan Pengajaran di Ruang Akademik. Bagaimana penyesuaian antara teori ataupun aturan normatif yang ada sebagai dasar untuk melakukan suatu Tindakan atau membuat suatu kebijakan negara. Terlebih dalam Proses pembentukan undang- undang, Pembentuk Undang-Undang harus melakukan proses pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945 dan UU 12/2011 yang digunakan PEMOHON III sebagai bahan ajar dalam Ruang Kuliah. Namun ternyata proses pembentukan UU Cipta Kerja yang dengan sengaja melanggar ketentuan Pembentukan Peraturan Perundang- undangan sebagaimana telah ditentukan dalam UUD 1945 dan UU 12/2011 tentunya menjadi Praktik Ketatanegaraan yang tidak dapat di jelaskan secara akademik oleh PEMOHON III kepada peserta didiknya incasu Mahasiswa/i di kampus. Disisi lain PEMOHON III mengajarkan Prosedur pembentukan Undang-Undang sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945 dan UU 12/2011, namun dalam Praktiknya Pembentuk Undang-Undang memberikan pengajaran kepada peserta didik yang diajar oleh PEMOHON III dengan sewenang-wenang secara nyata-nyata, bahkan melalui Sekjen DPR, Pembentuk UU memberikan Penjelasan yang tidak sesuai fakta yang terjadi, terkait dengan Perubahan Substansi yang dilakukan oleh DPR melalui Badan Legislasi maupun Presiden melalui Sekretaris Negara 16 pasca persetujuan bersama dalam sidang Paripurna. Namun Sekjen DPR menyatakan bahwa perubahan-perubahan itu hanyalah sebatas perubahan teknis penulisan, perubahan ukuran kertas dan tidak merubah substansi sama sekali. Artinya PEMOHON III tidak mendapatkan kepastian hukum, karena apa yang diajarkan kepada mahasiswanya terkait proses pembentukan peraturan perundang-undangan ternyata berbanding terbalik dengan praktik ketatanegaraan. Hal ini tentunya merugikan hak konstitusional PEMOHON III untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 9.4 Kerugian-kerugian dalam angka 9.1 angka 9.2 dan angka 9.3 di atas, tentunya secara pasti berpotensi dialami oleh PEMOHON I, PPEMOHON II dan PEMOHON III telah memenuhi kriteria sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007 9.5 PEMOHON IV adalah Organisasi yang concern dalam mengawal pelindungan Pekerja Migan Indonesia baik dalam upaya mengadvokasi para pekerja migran beserta keluarganya, juga memperjuangan perubahan UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan pelindungan pekerja migran menjadi UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) (Bukti P.21 – Dokumentasi RDPU Migrant CARE). Upaya yang dilakukan oleh PEMOHON IV untuk menjadikan UU yang reformis dan berkemajuan dalam pelindungan pekerja migran Indonesia menjadi sia-sia dengan ditambahkannya Pasal 89A ke dalam UU PPMI sebagaimana diatur dalam Pasal 84 UU Cipta Kerja yang merubah ketentuan dalam UU PPMI. Di mana pada Pasal 89A menyatakan: “Pada saat berlakunya Undang-Undang tentang Cipta Kerja, pengertian atau makna SIP3MI dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menyesuaikan dengan ketentuan mengenai Perizinan Berusaha” 17 Artinya pengertian atau Makna SIP3MI (kepanjangan: Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) menyesuaikan dengan perizinan berusaha di UU Cipta Kerja. Padahal secara filosofi pengaturan perizinan berusaha bagi perusahaan yang menempatkan Manusia, tentunya berbeda dengan Perizinan berusaha bagi perusahaan yang bergerak di bidang lain. Selanjutnya, dalam Perubahan pada Pasal 84 UU Cipta Kerja, terhadap ketentuan Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) UU PPMI yang mengatur tentang syarat perpanjangan SIP3MI yang harus dipenuhi, dihapus. Padahal ketentuan norma Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) UU PPMI tersebut sebagai bentuk pengawasan dan evaluasi bagi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), sebagai upaya pelindungan Pekerja Migran dari P3MI yang tidak professional dan tidak berkompeten dan tidak bertanggung jawab Perubahan ketentuan norma Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 87 UU PPMI sebagaimana dijelaskan di atas, sama sekali tidak melibatkan PEMOHON IV dalam proses pembahasan pembentukan UU Cipta Kerja incasu kluster ketenagakerjaan. Padahal PEMOHON IV yang selama ini melakukan upaya untuk meningkatkan pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia hingga terbentuknya UU PPMI. Apabila UU Cipta Kerja diberlakukan, tentunya akan menimbulkan kerugian secara langsung bagi PEMOHON IV karena apa yang telah dicapai atas upaya yang dilakukan selama ini seakan menjadi Kembali pada titik masa suram pelindungan Pekerja Migran Indonesia saat berlakunya UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Bahkan PEMOHON IV semakin berat dalam melakukan tugasnya dalam berkontribusi untuk melindungi para pekerja migran Indonesia maupun dalam mengawasi P3MI yang “nakal”, apabila UU PPMI diberlakukan. 9.6 PEMOHON V adalah Badan Hukum Perkumpulan Kerapatan Adat Nagari Sumatera Barat yang bertujuan melakukan pemberdayaan, pelestarian dan pemajuan Adat melalui Kerapatan Adat Nagari. 18 Selain itu PEMOHON V berfungsi untuk melakukan koordinasi, advokasi, konsultasi seluruh Kerapatan Adat Nagari Sumatera Barat dan Masyarakat Hukum Adat. Sementara PEMOHON VI adalah Badan Hukum Perkumpulan Mahkamah Adat Alam Minangkabau yang berfungsi menyerap, menampung menyalurkan, memperjuangkan aspirasi masyarkat adat. Selain itu memiliki tugas pokok salah satunya memelihara dan mempetahankan adat sako dan pusako, serta memelihara dan membentengi adat, budaya. Dalam Hal ini PEMOHON V dan PEMOHON VI memiliki tanggung jawab menjaga dan melindungi eksistensi masyarakat adat, termasuk ikut menjaga keberadaan Lahan Ulayat, dan melakukan advokasi bagi Lahan-Lahan Ulayat yang diambil alih pengelolaannya oleh pihak lain tanpa persetujuan masyarkat adat selaku pemilik lahan ulayat. Masuknya pengaturan tentang penghapusan sanksi pidana atas penggunaan lahan hak ulayat oleh Pelaku Usaha tanpa memperoleh persetujuan masyarakat adat pemegang hak ulayat diatur Pasal 31 UU Cipta Kerja yang merubah beberapa ketentuan dalam UU No. 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budaya Pertanian Berkelanjutan, di mana Pasal 22 yang menyatakan: (1) Pelaku Usaha yang menggunakan Lahan hak ulayat yang tidak melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat untuk memperoleh persetujuan dikenai sanksi administratif berupa: a. penghentian sementara kegiatan; b. pengenaan denda administratif; c. paksaan Pemerintah; d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau e. pencabutan Perizinan Berusaha. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Kemudian terhadap ketentuan norma Pasal 111 dalam UU Cipta kerja dihapus. Sementara apabila kita melihat ketentuan Pasal 22 UU No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budaya Pertanian Berkelanjutan, sebelum diubah dalam UU Cipta Kerja, adalah sebagai berikut: 19 Pada Pasal 22, menyatakan: “Dalam hal penggunaan Lahan dalam luasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dilakukan oleh Pelaku Usaha di atas Lahan hak ulayat, Pelaku Usaha wajib melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat untuk memperoleh persetujuan.” Kemudian pada Pasal 111, menyatakan Pelaku Usaha yang menggunakan Lahan hak ulayat yang tidak melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana dendapaling banyak Rp5.000.OO0.000,00 (lima miliar rupiah). Penghapusan sanksi pidana dan merubahnya dengan sanksi adminstrati tentunya akan menimbulkan banyaknya penyerobotan lahan ulayat yang akan terjadi secara semena-mena. Namun terhadap persoalan ini, PEMOHON V dan PEMOHON VI, sama sekali tidak mendapatkan informasi terkait penghapusan sanksi pidana sebagaimana dijelaskan di atas. Artinya tidak terbuka/tidak patisipatifnya pembentukan UU Cipta Kerja telah merugikan hak konstitusional PEMOHON V dan PEMOHON VI sebagaimana telah dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya” artinya dengan diberlakukannya UU Cipta Kerja, maka PEMOHON V dan PEMOHON VI dalam upayanya untuk melaksanakan tujuan dan tugas pokoknya telah dirugikan secara langsung atau tidak-tidaknya dalam penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi apabila UU Cipta Kerja diberlakukan. Artinya PEMOHON V dan PEMOHON VI dalam penalaran yang wajar akan dirugikan hak konstitusionalnya utuk memerjuangkan hak dan membangun masyarkat adat di Sumatera Barat secara kolektif. 10. Bahwa selain kerugian konstitusional PARA PEMOHON sebagaimana telah diuraikan secara keseluruhan pada poin 9 (Sembilan) di atas. Menurut Mahkamah Konstitusi terdapat penentuan syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon dalam melakukan upaya Pengujian Formil suatu Undang-Undang 20 terhadap UUD 1945. Syarat tersebut telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 27/PUU-VII/2009, Paragraf [3.9], angka 1b, halaman 60-63, Mahkamah menyatakan: • Meskipun ukuran tentang kepentingan dan kedudukan hukum Pemohon yang menentukan ada tidaknya legal standing untuk mengajukan permohonan tetap harus merujuk pada Pasal 51 ayat (1) UU MK, akan tetapi berbeda dengan uji materiil Undang- Undang, yang menitik beratkan pada kerugian yang terjadi karena dirumuskannya substansi norma dalam satu Undang-Undang merugikan hak konstitusional, maka dalam uji formil kerugian konstitusional Pemohon harus dilihat dari kepercayaan dan mandat yang diberikan kepada wakil sebagai fiduciary duty, yang harus dilaksanakan secara itikad baik dan bertanggung jawab, dalam hubungan mandate yang tidak terputus dengan dipilih dan dilantiknya anggota DPR sebagai wakil rakyat pemilih. Kedaulatan rakyat dalam pembentukan Undang-Undang (legislasi) tidaklah berpindah, setelah rakyat yang berdaulat memilih wakil-wakilnya dan diberikan mandat untuk melaksanakan kedaulatan rakyat tersebut, melainkan setiap saat rakyat pemilih berkepentingan untuk mengadakan pengawasan berdasarkan mekanisme yang tersedia dalam UUD 1945. Perubahan ketiga UUD 1945 yang termuat dalam Pasal 1 ayat (2) menentukan bahwa “kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945”. Berfungsinya kekuasaan legislatif secara riil sebagaimana layaknya, berdasar transfer atau perpindahan kedaulatan rakyat yang diserahkan “rakyat yang berdaulat” pada wakil-wakilnya sebagai mandat berdasarkan konsep kepercayaan (trust), menyebabkan anggota legislatif tersebut memperoleh kekuasaan secara fiduciair (fiduciary power). Akan tetapi pemberian mandat tersebut tetap saja tidak menggeser kekuasaan rakyat sebagai the supreme power (the sovereign) yang, melalui pengawasan dalam pengujian, tetap dapat mengawasi mandat dalam legislasi yang dihasilkan jika dibuat secara bertentangan dengan kepercayaan yang diletakkan padanya karena kedaulatan rakyat sebagai kekuasaan tertinggi sesungguhnya tidak pernah berpindah dengan terbentuknya institusi perwakilan yang memuat mandat, melainkan tetap berada di tangan rakyat. • Oleh karenanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional setiap warga yang telah memberikan hak pilih dalam pemilihan umum, yang menghasilkan terpilihnya wakil rakyat di DPR, dipandang terjadi ketika wakil rakyat secara kelembagaan tidak melaksanakan tugas yang dipercayakan secara fair, jujur, wajar dan bertanggung jawab. Tugas utama anggota DPR adalah hadir di dalam rapat-rapat DPR untuk menyuarakan aspirasi konstituennya serta mengambil keputusan dengan prosedur dan tata cara yang fair dan jujur, sehingga UndangUndang dan kebijakan lain yang dibentuk, yang bukan merupakan hasil kerja yang fair, jujur, dan sungguh-sungguh, yang harus mengikat warga negara secara keseluruhan termasuk Pemohon a quo, pasti menimbulkan kerugian konstitusional bagi pemberi mandat. Ukuran fairness, kejujuran, 21 kesungguhan, dan kepercayaan tersebut dijalankan secara bertanggung jawab, adalah kehadiran yang sungguh-sungguh dalam rapat DPR sehingga tidak merupakan hambatan berkenaan dengan kuorum yang tidak terpenuhi, karena ketidaksungguhan tersebut, serta menaati prosedur dan tata cara pengambilan keputusan yang telah ditentukan. • Meskipun dikatakan bahwa kedudukan hukum (legal standing) digantungkan pada kerugian konstitusional akibat berlakunya norma dalam satu Undang-Undang, ukuran demikian dapat berbeda dalam uji materiil dengan uji formil. Dalam uji formil, yang menyangkut tidak dilaksanakannya mandat wakil rakyat secara fair, jujur, dan bertanggung jawab dalam mengambil keputusan- keputusan untuk membentuk satu Undang-Undang atau kebijakan lain, maka setiap warga negara, sebagai perorangan yang telah melaksanakan hak pilih sebagai pemegang kedaulatan, di samping kualifikasi lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a sampai dengan d, menurut Mahkamah memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan uji formil, karena merasa dirugikan secara konstitusional oleh pemegang mandat yang dipilih rakyat, dengan mengambil keputusan tidak sesuai dengan mandat yang diperolehnya secara fiduciair. 11. Bahwa artinya khusus untuk PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III merupakan Warga Negara yang telah melaksanakan hak pilihnya sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, dalam pemilihan umum DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dibuktikan dengan data PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III sebagai Pemilih dalam Pemilu 2019 yang dapat diakses dari Aplikasi KPU RI PEMILU 2019 (Bukti P.22). 12. Bahwa terhadap kerugian sebagaiamana dijelaskan dalam Putusan MK No. 27/PUU-VII/2009 pada angka 10 di atas, perlu kami jelaskan bahwa dalam proses pembentukan UU Cipta kerja secara nyata-nyata dan terang benderang, serta telah diketahui publik, dalam membentuk UU Cipta Kerja, Pembentuk Undang-Undang menggunakan cara yang menunjukan tidak dilaksanakannya mandat wakil rakyat secara terbuka, fair, jujur dan bertanggung jawab. Bahkan selama proses pembentukan UU Cipta Kerja, pembentuk Undang-Undang melakukan prosesnya secara tertutup, tidak fair, dan banyak melakukan kebohongan publik. terutama pasca disetujuinya bersama RUU Cipta Kerja oleh DPR dan Presiden pada tanggal 05 Oktober 2020. 13. Bahwa oleh karenanya kembali kami ulangi penekanan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK No. 27/PUU-VII/209, dimana mahkamah menyatakan, tidak dilaksanakannya mandat wakil rakyat secara fair, jujur, 22 dan bertanggung jawab dalam mengambil keputusan-keputusan untuk membentuk satu Undang-Undang atau kebijakan lain, maka setiap warga negara, sebagai perorangan yang telah melaksanakan hak pilih sebagai pemegang kedaulatan, di samping kualifikasi lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a sampai dengan d, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan uji formil, karena merasa dirugikan secara konstitusional oleh pemegang mandat yang dipilih oleh PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, namun dalam mengambil keputusan tidak sesuai dengan mandat yang diperolehnya secara fiduciair. Terlebih dalam perkara a quo keberlakuan UU Cipta Kerja berdampak langsung bagi PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III. 14. Bahwa berdasarkan penjelasan PARA PEMOHON sebagaimana diuraikan di atas, PARA PEMOHON telah secara spesifik menjelaskan hak konstitusionalnya yang dirugikan baik secara langsung maupun potensial dirugikan dan potensi kerugian dimaksud menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, sehingga apabila UU Cipta Kerja dinyatakan tidak memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan, maka dapat dipastikan kerugian konstitusional yang dialami oleh PARA PEMOHON tidak akan terjadi dikemudian hari. Oleh karenanya telah tampak adanya hubungan kausal (causal-verband) antara kerugian konstitusional yang didalilkan dan berlakunya UU Cipta Kerja. 15. Bahwa oleh karenanya, maka PARA PEMOHON memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara a quo karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007. III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN Permohonan Pemeriksaan Prioritas Bahwa sebelum menguraikan alasan Provisi, serta sebelum menguraikan lebih lanjut alasan-alasan pada pokok permohonan, kami memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pemeriksaan persidangan uji formil 23 secara cepat incasu memberikan prioritas penanganan perkara uji formil dengan alasan sebagai berikut: - Pengujian Fomil di Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk menguji pembentukan suatu undang-undang telah memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang dalam UUD 1945 atau tidak, yang dalam perkembangannya dalam Putusan 27/PUU-VII/2009 diperluas juga termasuk ketentuan pembentukan undang-undang dalam UU 12/2011 dan Tatib DPR. - Artinya, Pengujian Formil memiliki perbedaan karakteristik dengan pengujian materiil, dimana terhadap Putusan Uji Formil, Mahkamah Konstitusi akan menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945 dan undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. - Oleh karena Adanya perbedaan karakteristik tersebut, Mahkamah Konstitusi memberikan tenggat waktu suatu undang-undang yang akan di uji formil ke Mahkamah Konstitusi, sebagaimana dituangkan dalam Pertimbangan Hukum Putusan No. 27/PUU-VII/2009, pada Paragraf [3.34], halaman 92, menyatakan: “Menimbang bahwa terlepas dari putusan dalam pokok permohonan a quo Mahkamah memandang perlu untuk memberikan batasan waktu atau tenggat suatu Undang-Undang dapat diuji secara formil. Pertimbangan pembatasan tenggat ini diperlukan mengingat karakteristik dari pengujian formil berbeda dengan pengujian materiil. Sebuah Undang-Undang yang dibentuk tidak berdasarkan tata cara sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945 akan dapat mudah diketahui dibandingkan dengan Undang-Undang yang substansinya bertentangan dengan UUD 1945. Untuk kepastian hukum, sebuah Undang-Undang perlu dapat lebih cepat diketahui statusnya apakah telah dibuat secara sah atau tidak, sebab pengujian secara formil akan menyebabkan Undang-Undang batal sejak awal. Mahkamah memandang bahwa tenggat 45 (empat puluh lima) hari setelah Undang-Undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap Undang-Undang” - Artinya, alasan Mahkamah Konstitusi memberikan tenggat 45 hari suatu undang-undang dapat diuji secara formil ke Mahkamah Konstitusi, adalah untuk mendapatkan kepastian hukum secara lebih cepat atas status suatu Undang-Undang apakah dibuat secara sah atau tidak. Sebab pengujian secara formil akan menyebabkan Undang-Undang batal sejak awal. 24 - Sementara, setidaknya sampai permohonan ini di bacakan pada sidang perbaikan permohonan, pada hari ini, Rabu, 24 November 2020, sudah banyak permohonan pengujian formil dan materiil UU Cipta Kerja, bahkan terdapat permohonan pengujian formil yang disatukan dalam satu naskah terhadap pengujian materiil UU Cipta Kerja. Padahal terhadap Pengujian Formil PARA PEMOHON sudah masuk pada sidang ke-2 dengan agenda Perbaikan Permohonan. Artinya apabila Mahkamah Konstitusi menggabungkan penanganan perkara pengujian formil PARA PEMOHON dengan permohonan-permohonan lain maka tentunya proses pemeriksaan perkara a quo tentunya mengikuti perkara pengujia materiil yang tidak memiliki waktu yang jelas. Hal ini tentunya akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan gejolak publik yang dapat diredam dengan adanya saluran pengujian di Mahkamah Konstitusi. Maka seharusnya Mahkamah Konstitusi dapat melihat kondisi tersebut dan mengambil langkah yang tepat dan cepat. - Terhadap pemisahan antara Pengujian Formil dan Pengujian Materiil, hal senada juga dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie yang dikutip dalam wawancaranya dengan hukum Online, Jumat, 06 November 2020, Jimly Asshiddiqie yang pada pokoknya berpendapat agar hakim MK harus aktif dalam menangani uji UU Cipta Kerja ini. Misalnya, saat ini ada pihak yang mengajukan permohonan uji formil dan materil sekaligus. Menurutnya, pengujian formil dan materil harus diperiksa dan dinilai terpisah. Keduanya, tidak saling mempengaruhi dan berproses masing-masing. Lebih lanjut, Jimly Asshiddiqie mengatakan “Ini kan dua hal yang berbeda, kalau uji materil banyak sekali pasalnya, selesainya bisa berbulan-bulan. Sebaiknya diperiksa dulu uji formilnya, setelah itu uji materilnya." (vide.https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5fa4f9409448e/jimly--jika- masih-hakim-mk--1000-persen-saya-kabulkan-uji-formil-uu-cipta- kerja?page=3) - Oleh karenanya terhadap pengujian formil UU Cipta Kerja ini, kami memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara pengujian formil ini secara prioritas untuk menyelesaikan proses pemeriksaan dalam waktu 30 hari ke depan. Mengingat bulan Januari hingga Maret 2021, agenda Mahkamah Konstitusi sudah masuk pada penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan 25 Umum Daerah (PHPU.D). Jadi besar harapan kami kepada Mahkamah Kontitusi dapat memaksimalkan proses pemeriksaan pada bulan November dan Desember 2020 ini, sehingga sebelum masuk pada agenda PHPU.D, pemeriksaan perkara a quo sudah selesai dan sudah dapat di putus. Alasan Permohonan Provisi Bahwa sebelum masuk kepada bagian Alasan Permohonan sebagai Pokok Permohonan ini, perkenankanlah kami meminta putusan Sela (Provisi) dengan alasan sebagai berikut: - Apabila kita mengacu pada kaidah hukum, dikenal istilah kaidah formil dan materiil yang menurut Jimly Asshiddiqie parallel dengan pembedaan antara hukum materill dan hukum formil. Hukum materiil atau substantive law mengatur mengenai substansi normanya, sedangkan hukum formil atau procedur law mengatur mengenai prosedur penegakkan norma hukum materiil itu (Lihat Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia-Pasca Reformasi, (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer (BIP), 2007), hlm. 590). - Dalam kaitanya dengan proses pembentukan suatu undang-undang Lon Fuller dalam bukunya the Morality of Law mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah. Pertama, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu. Kedua, diumumkan kepada publik. Ketiga, tidak berlaku surut. Keempat, dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum. Kelima, tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan. Keenam, tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan. Ketujuh, tidak boleh sering diubah-ubah. Kedelapan, harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari. (Lon L. Fuller, Morality of Law New, (Haven and London: Yale University Press, 1964), hlm. 39.) - Jika dikaji lebih lanjut tentang keabsahan norma, Hakim Mahkamah Konstitusi Maria Farida menyatakan bahwa, “setiap pelaksanaan wewenang harus diikuti dengan prosedur tertentu yang tetap.” 26 Pelaksanaan wewenang ini, diperlukan guna mengukur validitas pelaksanaan wewenang tersebut dan pada akhirnya pengukuran ini diperlukan dalam konteks kepastian hukum. (Maria Farida, dkk., Laporan Kompendium Bidang Hukum Perundang-Undangan, (Jakarta: Departemen Hukum Dan Ham 2008), hlm. 4). - Mengutip keterangan ahli yang disampaikan oleh Susi Dwi Harijanti dalam persidangan Pengujian Formil UU No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap UUD 1945 dalam Perkara No. 60/PUU-XVIII/2020, pada hari Rabu, 18 November 2020 Pkl. 11.00 WIB, Pkl. 11.00, dalam keterangan tertulis termuat pada halaman 18-19). Terhadap implikasi hukum atas suatu undang-undang yang pada saat pembentukannya tidak memenuhi ketentuan pembentukan UU, Di mana menurut ahli: “bahwa tindakan manusia dapat secara sah diterjemahkan sebagai tindakan negara, hanya apabila dilakukan berdasarkan kriteria yang sesuai dengan hukum. Apabila tidak, tindakan tersebut harus diterjemahkan sebagai tindakan perseorangan biasa yang tidak memiliki dampak hukum. Bahkan, orang yang melakukannya bertanggungjawab secara indvidu terhadap tindakan tersebut (personal responsibility). Terhadap tindakan yang diambil secara tidak sah tersebut, Kelsen mengatakan bahwa pada prinsipnya tindakan tersebut tidak bernilai (null) dan tidak dapat memiliki dampak hukum. Dengan demikian, prosedur dalam pembentukan undang-undang di dalam berbagai peraturan perundang-undangan memiliki makna penting sebagai serangkaian kriteria dari rantai tindakan hukum (chain of legal acts) yang menentukan validitas sebuah undang- undang. Dengan kata lain, prosedur memiliki fungsi untuk membedakan apakah sebuah tindakan dari kekuasaan berdampak pada lahirnya hukum atau tidak. Jika undang-undang yang diuji dinyatakan tidak memenuhi bagian tertentu dari seluruh proses pembentukan undang-undang yang ditetapkan oleh hukum, maka berkonsekuensi mengakibatkan norma-norma didalamnya dianggap sebagai preposisi yang tidak mengandung sifat hukum sejak kelahirannya (nullity), yang dalam tradisi hukum di Indonesia disebut sebagai “batal demi hukum”. - Lebih lanjut ahli juga mendasarkan pendapatnya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi. Ahli mengatakan: Pendapat ini merupakan pendapat yang sejalan dengan apa yang disampaikan Mahkamah Konstitusi di dalam putusannya Nomor 27/PUU-VII/2009 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 27 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa: “Demikian pentingnya keabsahan penggunaan kekuasaan itu yang oleh karenanya apabila terjadi penggunaan kekuasaan yang tidak sah maka seharusnya perbuatan tersebut batal demi hukum atau tidak sah sejak awal (void ab initio),…”. - Memperhatikan adanya Prosedur pembentukan UU Cipta Kerja yang tidak memenuhi ketentuan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945 dan UU 12/2011 yang dipertontonkan secara nyata-nyata ke Publik, yakni adanya perubahan- perubahan Naskah RUU Cipta Kerja yang menyangkut materi muatan ayat, pasal atau bagian pasal dalam UU Cipta Kerja pasca disetujui bersama pada tanggal 05 Oktober 2020 sebagaimana diuraikan pada bagian alasan permohonan. - Memperhatikan juga terdapat Ketentuan-ketentuan norma dalam UU Cipta Kerja yang tidak dapat dilaksanakan, seperti pada Pasal 6 yang mengatur tentang peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, dimana dalam Pasal 6 tersebut merujuk kepada Pasal 5 ayat (1) huruf a. Padahal dalam Pasal 5 tidak terdapat ayat (1) huruf a. Demikian pula pada ketentuan Pasal 53 UU No. 30 Tahun 2014 tentang adminstrasi Pemerintahan yang diubah sebagaimana termuat dalam Pasal 175 UU Cipta Kerja. Dimana pada pasal 53 ayat (5) menyatakan: “Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud pad ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden”. Padahal ayat (3) menyatakan: Dalam hal Permohonan diproses melalui system elektronik dan seluruh persyaratan dalam system elektronik terlah terpenuhi, system elektronik menetapkan Keputusan dan/atau Tindakan sebagai Keputusan atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang. Disini jelas terlihat kesalahan rujukan yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya pasal tersebut. - Selain itu juga terdapat ketentuan yang mewajibkan penetapan Peraturan Pelaksana dari UU Cipta Kerja paling lama 3 (tiga) bulan sejak UU Cipta 28 Kerja diundangkan. Artinya Pemerintah wajib penyelesaikan Peraturan Pemerintah (PP) atas Undang-Undang yang terdapat ketentuan-ketentuan norma yang tidak dapat dilaksanakan. - Maka demi kepastian hukum, sebelum Mahakamah Konstitusi memutus Permohonan a quo. Maka PARA PEMOHON mohon kepada Mahkamah Konstitusi menjatuhkan Putusan Sela (Provisi) yang menunda Keberlakuan/pelaksanaan UU Cipta Kerja hingga adanya putusan akhir Mahkamah Konstitusi terhadap Pokok Permohonan a quo Alasan Pokok Permohonan Sebelum menjelaskan secara komprehensif alasan pokok perkara, penting untuk kami jelaskan kembali bahwa ketentuan Pembentukan Undang-Undang secara konstitusional, tidak diatur secara lebih terperinci dalam UUD 1945. Oleh karenanya Pasal 22A UUD 1945 menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang- undang yakni UU 12/2011. Artinya UUD 1945 telah hanya mendelegasikan kewenangan konstitusional pembentukan peraturan perundang-undangan kepada UU 12/2011. Sehingga semua pembentukan perundang-undangan harus tunduk pada UU 12/2011 tanpa terkecuali termasuk UU Cipta Kerja. Oleh karenanya sepanjang Undang-Undang, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil-prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang-undangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil. Karena jika tolok ukur pengujian formil harus selalu berdasarkan pasal-pasal UUD 1945 saja, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil karena UUD 1945 hanya memuat hal-hal prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek formil-proseduralnya. (vide Putusan MK No. 27/PUU-VII/2009 Paragraf [3.19], halaman 82-83). Pengujian Formil UU Cipta Kerja yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Pasal 22A UUD 1945 yang menyatakan: Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang- undang diatur dengan undang-undang. Berdasarkan pendelegasian norma pada ketentuan tersebut, maka tolok ukur pengujian formil perkara a quo selain 29 mendasarkan pada batu uji / tolok ukur UUD 1945, juga menggunakan UU 12/2011 Oleh karenanya terhadap pengujian formil dalam Perkara a quo tolok ukur atau batu uji yang digunakan adalah sebagai berikut: UUD 1945 Pasal 20 ayat (4), yang menyatakan: “Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.” Pasal 22A, yang menyatakan: “Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang” UU 12/2011 Pasal 5 huruf a, huruf e, huruf f dan huruf g, yang menyatakan: Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a. Kejelasan tujuan; b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. Dapat dilaksanakan; e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. Kejelasan rumusan; g. Keterbukaan Pasal 72 ayat (2), yang menyatakan: Penyampaian Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waku paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Penjelasan Pasal 72 ayat (2), yang menyatakan: Tenggang waktu 7 (tujuh) hari dianggap layak untuk mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan teknis penulisan Rancangan Undang- Undang ke Lembaran Resmi Presiden sampai dengan penandatanganan pengesahan Undang-Undang oleh Presiden dan penandatanganan sekaligus Pengundangan ke Lembaran Negara Republik Indonesia oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Bahwa terhadap pembentukan UU Cipta Kerja yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945 dan UU 12/2011 dengan alasan-alasan sebagai berikut: 30 1. Bahwa UU Cipta kerja yang disahkan dan diundangkan menjadi Undang- Undang pada tanggal 2 November 2020, merupakan undang-undang yang menerapkan konsep omnibus law yang terbagi atas 11 Cluster di antaranya: 1) Penyederhanaan perizinan tanah 2) Persyaratan investasi 3) Ketenagakerjaan 4) Kemudahan dan perlindungan UMKM 5) Kemudahan berusaha 6) Dukungan riset dan inovasi 7) Administrasi Pemerintahan 8) Pengenaan sanksi 9) Pengendalian lahan 10) Kemudahan proyek pemerintah 11) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 2. Bahwa ke-11 (sebelas) cluster yang diatur dalam UU Cipta Kerja, merupakan penggabungan dari 78 (tujuh puluh delapan) undang-undang, antara lain: 1) UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 2) UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pulau Kecil 3) UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan 4) UU No. 4 Tahun 2011 tentang Geospasial 5) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 6) UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 7) UU No. 6 Tahun 2017 tentang Arsitek 8) UU No. 31 Tahun 2004 tentang Kelautan 9) UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan 10) UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman 11) UU No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan 12) UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani 13) UU No. 13 Tahun 2010 tentang Holtikultura 31 14) UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 15) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 16) UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Hutan 17) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 18) UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi 19) UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi 20) UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan 21) UU No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran 22) UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian 23) UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan 24) UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal 25) UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal 26) UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Rakyat 27) UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun 28) UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi 29) UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air 30) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 31) UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian 32) UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran 33) UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan 34) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 35) UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 36) UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika 37) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 38) UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan 39) UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman 40) UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan 41) UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah 42) UU No. 38 Tahun 2009 tentang Pos 43) UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi 44) UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran 45) UU No. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan 46) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 32 47) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 48) UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 49) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 50) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 51) UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 52) UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Nasional 53) UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia 54) UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian 55) UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menegah 56) UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan 57) UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian 58) UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten 59) UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis 60) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 61) Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 juncto Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450 tentang Undang-Undang Gangguan (Hinderordonnantie) 62) UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 63) UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam 64) UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan 65) UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 66) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 67) UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 68) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan; 69) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa 70) UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara 71) UU No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 72) UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum 33 73) UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 74) UU No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus 75) UU No. 36 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas 76) UU No. 37 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang 77) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 78) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 3. Bahwa persoalan utama yang terdapat pada UU Cipta Kerja yang menjadi Pokok Perkara Pengujian Formil ini adalah Proses Pembentukannya yang tidak memenuhi ketentuan Pembentukan Undang-Undang berdasarkan UUD 1945 (Cacat formil/Cacat Prosedur) karena terdapat pelanggaran- pelanggaran yang dilakukan secara terang benderan dan secara nyata diketahui oleh Publik. Bahkan selain cacat formil juga bermasalah secara materiil. UU CIPTA KERJA TIDAK MEMENUHI KETENTUAN PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG BERDASARKAN UUD 1945 DAN UU 12/2011 (CACAT FORMIL/CACAT PROSEDURAL) Adapun untuk alasan-alasan menguatkan serta membuktikan bahwa pembentukan UU Cipta Kerja tidak memenuhi ketentuan pembentuka Undang- Undang berdasarkan UUD 1945 dan UU 12/2011 sehingga UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, adalah sebagai berikut: A. UU Cipta Kerja Melanggar Format Susunan Peraturan dalam UU 12/2011 1. Bahwa adanya pelanggarana terhadap format susunan peraturan dari UU Cipta Kerja dapat dilihat dari Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan yang menggunakan teknik Omnibus Law yang bertentangan dengan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang- Undangan sebagaimana telah di tegaskan dalam Pasal 64 UU 12/2011. 34 2. Bahwa Pasal 64 UU 12/2011 menyatakan bahwa: (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Perundangundangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan. (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan Perundang- undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini. (3) Ketentuan mengenai perubahan terhadap teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden. 3. Bahwa dengan tegas dan jelas Pasal 64 ayat (1) dan (2) merujuk lampiran UU 12/2011 sebagai teknik baku penyusunan peraturan perundang-undangan. 4. Bahwa teknik Omnibus Law yang diadopsi oleh UU Cipta Kerja memiliki ciri mereformulasi, menegasikan, mencabut sebagaian atau keseluruhan peraturan lain yang pada apek teknik memiliki implikasi terhadap teknik penyusunan, sehingga dapat bertentangan dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undagan yang diatur dalam Lampiran I dan II UU 12/2011. 5. Bahwa pertentangan teknik penyusunan peraturan perundang- undangan dengan konsep Omnibus Law dengan berbagai ciri sebagaimana disebutkan pada poin 4 di atas terdapat pada sistematika/ kerangka aturan yang berbeda dengan lampiran II UU 12/2011, yaitu: a. Judul b. Pembuka 1) Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa; 2) Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan; 3) Konsiderans; 4) Dasar Hukum; 5) Diktum. c. Batang Tubuh 1) Ketentuan Umum; 2) Materi pokok yang diatur; 3) Pencabutan dan atau Perubahan Undang-Undang 35 Muncul aturan yang akan mengubah, menghapus, dan/atau menetapkan pengaturan baru. 4) Materi Perubahan, Penghapusan, dan/atau penetapan peraturan baru yang juga memuat: a) Ketentuan Umum yang berubah; b) Materi pokok yang diubah dan/atau materi baru; c) Ketentuan Pidana. 5) Ketentuan peralihan 6) Ketentuan penutup. d. Penutup Pejelasan Lampiran 6. Bahwa selain adanya perubahan sistematika/kerangka aturan sebagaimana di uraikan di atas, muncul sistematika baru pada teknik pembentukan peraturan perundang-undangan yang tidak dikenal dalam Lampiran II UUP3 atas diberlakukanya Undang-Undang 11 Tahun 2020 yaitu: a. Judul b. Pembuka c. Batang Tubuh Pada batang tubuh ada ketidakjelasan sistematika/kerangka aturan yang di isi dengan berbagai undang-undang yang akan mengubah, menghapus, dan/atau menetapkan pengaturan baru. Pada posisi ini pun tidak ada ketentuan yang pasti bagaimana sejumlah undang- undang tersebut di tempatkan posisinya. 7. Bahwa jika diperhatikan secara saksama teknik pembentukan peraturan perundang-undangan dengan sistematika/kerangka undang-undang yang baku maka Lampiran II UU 12/2011 menentukanya sebagai berikut: Kerangka Peraturan Perundang–Undangan A. Judul. B. Pembukaan. 1. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa. 2. Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan. 36 3. Konsiderans. 4. Dasar Hukum. 5. Diktum. C. Batang Tubuh. 1. Ketentuan Umum. 2. Materi Pokok yang Diatur. 3. Ketentuan Pidana (jika diperlukan). 4. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan). 5. Ketentuan Penutup. D. Penutup. E. Penjelasan. F. Lampiran. 8. Bahwa adanya keinginan pembentuk undang-undang untuk menggunakan teknik Omnibus Law pada pembentukan UU Cipta Kerja harusnya tunduk pada ketentuan Pasal 64 ayat (3) yang memerintahkan bahwa jika pembentuk undang-undang tidak ingin tunduk pada lampiran I dan II UU 12/2011 atau ingin membuat ketentuan baru mengenai metode, teknik penyusunan peraturan perundang-undangan maka pemerintah harus merubah teknik penyusunan lampiran dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 64, menyatakan: (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Perundangundangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan. (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini. (3) Ketentuan mengenai perubahan terhadap teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden. 9. Bahwa pembentukan UU Cipta Kerja dengan teknik Omnibus Law menyebabkan ketidak jelasan jenis undang-undang yang baru dibentuk, dicabut dan diubah karena digabungkannya ketiga metode tersebut dalam sebuah undang-undang. Sehingga hal tersebut bertentagan dengan teknik pembentukan judul undang-undang baru, 37 pencabutan dan/atau perubahan undang-undang sebagaimana diatur dalam Lampiran II Poin A UU 12/2011. 10. Bahwa atas ketidakjelasan jenis Undang-Undang dengan teknik Omnibus Law akan berimplikasi pada tidak jelasnya teknik dan rumusan untuk undang-undang rujukan manakala ada perubahan dalam materi UU Cipta Kerja yang telah mengubah suatu materi dari undang-undang yang terdampak di ubah sebelumnya (undang-undang induk). 11. Bahwa terdapat beberapa konsekuensi dari judul undang-undang perubahan yaitu pada nama Peraturan Perundang–undangan perubahan ditambahkan frasa perubahan atas di depan judul Peraturan Perundang-undangan yang diubah. Sebagai contoh: UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK 12. Bahwa jika undang-undang tersebut akan dicabut terdapat beberapa konsekuensi dari judul yaitu, pada nama Peraturan Perundang– undangan pencabutan ditambahkan kata pencabutan di depan judul Peraturan Perundang–undangan yang dicabut. Sebagai contoh: UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI 13. Bahwa ketidakjelasan dan kekaburan teknik akan terjadi pada upaya perubahan pada beberapa materi dalam UU Cipta Kerja yang diambil dari salah satu undang-undang yang diubah, misalkan Undang- Undang Pemerintah Daerah (UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah) yang materinya diubah oleh undang-undang perubahan nantinya akan merujuk undang-undang yang mana lebih tepat? Apabila merujuk Undang-Undang Pemerintah Daerah, maka sejatinya telah diubah, namun jika merujuk Undang-Undang Cipta 38 Kerja akan ada berapa banyak penyebutan perubahan pada satu undang-undang tersebut yang mengandung 78 undang-undang. 14. Bahwa ketidakkonsistenan metode, teknik dalam penyusunan undang- undang menimbulkan ketidakpastian hukum karena pembentuk undang-undang dapat setiap saat melakukan perubahan terhadap metode dan teknik penyusunan undang-udang tanpa memiliki dasar hukum. 15. Bahwa untuk memastikan pembentukan peraturan perundang- undangan di Indonesia dapat mendukung tegaknya prinsip negara hukum maka diperlukan tertib peraturan perundang-undangan dan tertib pembentukan peraturan perundang-undangan. Tertib pembentukan peraturan perundang undangan harus dirintis sejak saat perancanaan sampai dengan pengundanganya, oleh sebab itu kehadiran suatu peraturan (dibaca: UU 12/2011) adalah sebuah keniscayaan untuk mewujudkan hal tersebut. 16. Bahwa salah satu politik hukum pembentukan UUP3 adalah upaya penyempurnaan terhadap kelemahan-kelemahan dalam Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004, yang diantaranya soal teknik penulisan rumusan banyak yang tidak konsisten, hal inilah yang melatar belakangi lahirnya Lampiran I dan II UU 12/2011 yang berupaya mewujudkan konsistensi, kebakuan dan kepastian metode dalam rangka mewujudkan tertib pembentukan peraturan perundang undangan. 17. Bahwa secara tegas dalam konsiderans menimbang huruf b UU 12/2011 menyebutkan hakikat pembentukan undang-undang ini ialah untuk, “memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang- undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang- undangan” 18. Bahwa alasan subtansial kehadiran UU 12/2011 sebagaimana diuraikan pada poin 31 di atas ialah adanya cara dan metode yang pasti, baku dan star yang mengikat. Maka penyusunan undang- 39 undang yang tidak mengikuti ketentuan UUP3 (dengan metode Omnibus Law) telah menimbulkan praktik yang sebaliknya yaitu ketidak jelasan cara, metode yang tidak pasti dan tidak baku terjadi. B. UU Cipta Kerja Bertentangan Dengan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 5 UU 12/2011 1. Bahwa UUP3 turut memberi penegasan terhadap sejumlah asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang di atur dalam Pasal 5 yang menyatakan bahwa: Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan. 2. Bahwa sejumlah asas yang diatur dalam Pasal 5 UU 12/2011 telah mengelaborasi dan menggabungkan asas formil dan materil sebagaimana dijelaskan pada teori perundang-undangan dan ilmu perundang-undagan dengan rincian sebagai berikut: a. Asas kejelasan tujuan (merupakan asas formil); b. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat (merupakan asas formil) c. Asas kesesuaian antara jenis, hierarkie dan materi muatan (merupakan asas formil dan meteriil) d. Asas dapat dilaksanakan (merupakan asas formil) e. Asas kedayagunaan (merupakan asas materiil) f. Asas kejelasan rumusan (merupakan asas formil dan materil) g. Asas keterbukaan (merupakan asas formil) 3. Bahwa gambaran pengaturan asas-asas dalam UUP3 yang mengelobarasi dan penggunaan asas formil dan materiil tersebut menunjukan bahwa penggunaan asas formil dan materil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah hal yang bersifat komulatif (bukan alternatif), yang artinya keduanya adalah hal 40 yang tidak dapat dipisah-pisah atau di kesampingkan pelaksanaanya satu sama lain. 4. Bahwa adanya pelanggaran asas pembentukan peraturan perundang- undangan (Cacat Formil) atas pembentukan UU Cipta Kerja dapat dibuktikan dari beberapa uraian pada poin-poin di bawah ini: Asas Kejelasan Tujuan 4.1 Bahwa yang dimaksud “asas kejelasan tujuan” dalam bagian penjelasan Pasal 5 huruf a UU 12/2011 adalah bahwa setiap pembentukan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. 4.2 Bahwa UU Cipta Kerja bertentangan dengan Asas Kejelasan Tujuan, hal tersebut dibuktikan sebagai berikut: 1) Bahwa kalau kita melihat Tujuan dibentuknya UU Cipta Kaya termuat dalam Pasal 3, yang menyatakan: Undang-Undang ini dibentuk dengan tujuan untuk: a. menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMK-M serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya, dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antar daerah dalam kesatuan ekonomi nasional; b. menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja; c. penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMK-M serta industri nasional; dan d. penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila. 2) Akan tetapi jika memperhatikan materi pengaturan dalam batang tubuh dengan mengacu ruang lingkup pengaturan UU Cipta Kerja, tidak mencerminkan tujuan dari pembentukan undang-undang dikarenakan memliki materi muatan yang saling kontradiksi dan tidak mencerminkan 41 tujuan pembentukan undang-undang. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan beberapa uraian dibawah ini. 3) kontradiksi antara Tujuan UU Cipta Kerja dengan pengaturan atas peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha yang diantaranya: - Pasal 77 UU Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 12 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengatur bahwasannya: “semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk penanaman modal atau kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.” Terlebih, bidang usaha yang tertutup sebagaimana dimaksud tersebut hanya meliputi 6 (enam) bidang usaha yang diantaranya: a) budi daya dan industri narkotika golongan I; b). segala bentuk kegiatan perjudian dan/atau kasino; c). penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam Appendix I Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES); d). pemanfaatan atau pengambilan koral dan pemanfaatan atau pengambilan karang dari alam yang digunakan untuk bahan bangunan/kapur/kalsium, akuarium, dan souvenir/perhiasan, serta koral hidup atau koral mati (recent death coral) dari alam; e). industri pembuatan senjata kimia; dan f). industri bahan kimia industri dan industri bahan perusak lapisan ozon. Bahwa dengan perubahan rumusan demikian memungkinkan bagi investor asing untuk berinvestasi di bidang-bidang usaha strategis yang menguasai hidup orang banyak, seperti misalnya air, ketenagalistrikan, telekomunikasi, persenjataan, keamanan dan pertahanan. Selain itu, UU Cipta Kerja juga menghapus produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang yang sebelumnya oleh UU Penanaman Modal dinyatakan secara tegas 42 sebagai bidang usaha yang tertutup. UU Cipta Kerja pada kondisi existing hanya mengecualikan industri senjata kimia dari investasi asing, sehingga industri senjata lainnya masih dimungkinkan bagi investasi asing. Pengaturan demikian tidak sesuai dengan prinsip negara yang berdaulat dan tidak sesuai dengan tujuan awal undang-undang yang diatur dalam Pasal 3. - Catatan penting yang patut dikritisi dari perubahan UU No. 1 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UU Perbankan Syariah) dalam UU Cipta Kerja ini adalah ketentuan Pasal 9 ayat (3) UU Perbankan Syariah. Pasal 79 UU Cipta Kerja mengatur bahwa maksimum kepemilikan bank umum syariah oleh badan hukum asing ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal. Pasal ini mengubah ketentuan yang sebelumnya mengatur bahwa maksimum kepemilikan Bank Umum Syariah oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing diatur dalam Peraturan Bank Indonesia. Yang perlu menjadi catatan terlebih dahulu adalah bahwa sejak diundangkannya UU No 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), urusan pengaturan dan pengawasan sistem perbankan yang sebelumnya menjadi kewenangan Bank Indonesia (BI) beralih ke OJK. - Tata ruang merupakan instrumen penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Yang paling penting dalam model pembanguan berkelanjutan ini adalah bahwa pembangunan tidak bisa dimaknai hanya dalam ranah ekonomi namun juga harus menyangkut ranah sosial dan ekologi. Hal ini karena pembangunan ekonomi akan dapat berlanjut apabila kondisi sosial dan lingkungan yang menjadi elemen dasar bagi gerak ekonomi tetap terjaga dengan baik. UU Cipta Kerja 43 melakukan perubahan atas UU Penataan Ruang sebagai berikut. Pertama, Penghapusan Izin Pemanfaatan Ruang. Perubahan pertama dan penting yang dilakukan oleh UU Cipta Kerja adalah penghapusan “izin pemanfaatan ruang” yang selama ini dibutuhkan bagi setiap orang yang ingin menfaatkan ruang. Sebagaimana Pasal 15 ayat (5) UU Cipta Kerja, pelaku usaha dapat langsung melakukan kegiatan usahanya. Namun, setelah pembahasan ‘konfirmasi’ ini diganti dengan istilah ‘persetujuan’ dan persetujuan ini digunakan untuk mengajukan permohonan Perizinan Berusaha. Kedua, Penyederhanaan Sistem Penataan Ruang. Penyederhanaan sistem penataan rung dilakukan dengan menghapuskan beberapa rencana tata ruang. Dalam hal ini yang dihapuskan oleh UU Cipta Kerja adalah sebagai berikut: a) rencata tata ruang kawasan strategis provinsi (RTR KSP); b) rencana tata ruang kawasan megapolitan (RTR Kaw Metropolitan); c) rencana tata ruang kawasan perdesaan (RTR Kaw Perdesaan); dan d) rencana tata ruang kawasan argropolitan (RTR Kaw Agropolitan). - Sentralisasi penataan ruang dapat dilihat dari beberapa ketentuan yang diatur dalam UU Cipta Kerja. Pertama melalui pemberian persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang oleh pemerintah pusat. Dalam Pasal 15 UU Cipta Kerja, dinyatakan bahwa apabila pemerintah daerah belum menyusun dan menyediakan RDTR, pelaku usaha mengajukan permohonan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan usahanya kepada Pemerintah Pusat melalui sistem Perizinan Berusaha secara elektronik. Kedua, sentralisasi juga dapat dilihat dalam penetapan rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota yang sifatnya berlapis. Maksudnya di sini adalah pemerintah 44 pusat dapat mengambil alih penetapan rencana tata ruang wilayah provinsi dan/atau rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota apabila pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota. - Pelemahan Hubungan KLHS dan Tata Ruang. Melalui UU Cipta Kerja, kewajiban KLHS dalam penyusunan rencana tata ruang ini dilemahkan. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 14A UU Penataan Ruang sebagaimana diubah oleh UU Cipta Kerja Pasal 17 menyebutkan bahwa ayat (1) pelaksanaan penyusunan rencana tata ruang dilakukan dengan memperhatikan: a) daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan kajian lingkungan hidup strategis; b) kedetailan informasi tata ruang yang akan disajikan serta kesesuaian ketelitian peta rencana tata ruang. Di sini, istilah kewajiban untuk menyusun KLHS digantikan dengan istilah “dengan memperhatikan” yang memiliki makna bukan sebagai prasyarat melainkan sebagai pertimbangan semata. - Penghilangan Kriteria Minimal Kawasan Hutan. Pasal 17 ayat (5) UU No. 26 Tahun 2007 sebagaimana diubah dalam UU Cipta Kerja menghapuskan ketentuan minimal 30% kawasan hutan. Artinya, suatu daerah provinsi atau kabupaten/kota dapat memiliki kawasan hutan kurang dari 30% dari luas daerah aliran sungai. Hal ini dapat menjadi apologi bagi pemerintah untuk melakukan melepaskan kawasan hutannya dengan alasan keadaan sosial ekonomi masyarakat, misalnya, yang pada gilirannya berkonsekuensi pada penurunan luasan hutan di suatu daerah tersebut. Angka 30% semestinya dilihat sebagai upaya mengunci kemungkinan penyusutan luasan hutan yang berpotensi menurunkan fungsi hutan sebagai penyedia jasa lingkungan antara lain menjaga iklim lokal, daur hidrologi, keanekaragaman hayati, dan lain sebagainya yang justru sangat dibutuhkan bagi 45 keberlanjutan ekonomi, sosial dan ekologis di daerah tersebut. - Di dalam UU Cipta Kerja, Izin Lingkungan sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2009 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) dihapus dan diganti dengan Persetujuan Lingkungan (Pasal 22 UU Cipta Kerja tentang Perubahan UU PPLH khususnya Pasal 1 angka 35 dan Pasal 36) Pada satu sisi hal ini menimbulkan pesimisme dan kekhawatiran tentang pelemahan secara sistematis dari fungsi izin sebagai instrumen pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Terutama dengan melihat pelaksanaan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik melalui Online Single Submission (Perizinan OSS) yang terkendala dan bermasalah dalam pelaksanaannya. Perizinan OSS memperkenalkan anomali baru dalam sistem perizinan dengan istilah “Izin dengan Komitmen”, yang pelaksanaannya bersengkarut pada banyak aspek permasalahan. Pesimisme muncul karena penerapan Perizinan Berbasis Risiko yang diamanatkan UU Cipta Kerja, tidak didukung dengan ketersediaan basis data atas pemetaan risiko, sementara izin lingkungan pun dihapuskan, sehingga ancaman terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup pasca penerapan UU Cipta Kerja tampak jelas menghadang. - Melalui perubahan atas Pasal 26 UU 32/2009, UU Cipta Kerja mengurangi peran pengawasan publik di dalam proses penyusunan dokumen Amdal. Pelibatan masyarakat di dalam UU Cipta Kerja, dibatasi pada masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan, pun untuk diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah. Terdapat dua implikasi penting dari perubahan ketentuan ini. Pertama, hilangnya hak masyarakat untuk mengajukan keberatan 46 terhadap dokumen Amdal, dan kedua, hilangnya hak pemerhati lingkungan hidup dan anggota masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal. 4) Kontradiksi antara tujuan dibentuknya UU Cipta Kerja dengan pengaturan atas ketenagakerjaan, dapat dibuktikan dengan melihat beberapa pengaturan yang diantaranya: - Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Salah satu hal krusial yang diubah dalam UU Cipta Kerja Bab Ketenagakerjaan adalah ketentuan terkait jangka waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). UU Cipta Kerja menghapuskan ketentuan batas waktu PKWT yang sebelumnya diatur dalam Pasal 59 Undang- Undang Ketenagakerjaan. Implikasi dari hilangnya ayat- ayat ini sangatlah serius. Selain menghilangkan jangka waktu maksimal dan batasan perpanjangan, ketentuan baru ini juga menghilangkan kesempatan pekerja untuk berubah status dari pekerja kontrak menjadi pekerja tetap. Padahal, posisi pekerja dalam status kerja kontrak jauh lebih rawan dibanding dengan pekerja tetap. Di sisi lain, ketentuan baru mengenai PKWT di UU Cipta Kerja memuat kewajiban pengusaha untuk memberikan uang kompensasi kepada pekerja/buruh yang dipekerjakan secara kontrak, dalam hal perjanjian kerja waktu tertentu tersebut berakhir (lihat Pasal 61A ayat (1) dan (2) UU Cipta Kerja). Uang kompensasi ini diberikan sesuai dengan masa kerja pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan. Dilihat sekilas, ketentuan ini ibarat angin segar yang menguntungkan bagi pekerja kontrak. Sayangnya, pengaturan ini masih sangat abu-abu dan digantungkan pada ketentuan lebih lanjut di Peraturan Pemerintah (lihat Pasal 61A ayat (3) UU Cipta Kerja), sehingga masih sulit membayangkan pengaturan dan implementasinya di lapangan. Sebagaimana diketahui, 47 selama ini banyak ketentuan ketenagakerjaan yang di atas kertas terlihat baik, tetapi pelaksanaan di lapangan nol besar. Jangan sampai, ketentuan terkait uang kompensasi ini juga menjadi pepesan kosong yang memberikan harapan palsu bagi pekerja kontrak. - Pengupahan Terdapat beberapa hal yang berubah dalam hal pengupahan. Pertama, hilangnya “kebutuhan hidup layak” sebagai pertimbangan penetapan upah minimum. Kebijakan pengupahan pada hakekatnya tidak dapat dipisahkan dari kewajiban negara untuk penghidupan yang layak bagi rakyatnya. Sebagaimana juga disebutkan dalam Pasal 88 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Menjadi penting untuk dicatat bahwa ketentuan terkait dengan penghitungan upah minimum di UU Cipta Kerja tidak lagi menggunakan “kebutuhan hidup layak” sebagai pertimbangan. Perhitungan semata dilandaskan pada variabel pertumbuhan ekonomi atau inflasi. Pertanyannya, dapatkah variabel-variabel ini merepresentasikan kebutuhan hidup layak bagi pekerja? Menjadi ironis bahwa ketentuan ini justru akan menjauhkan kebijakan pengupahan dengan tujuan awalnya yaitu memberikan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 88C ayat (1) UU Cipta Kerja menyatakan bahwa “Gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi.” Selanjutnya, pada ayat (2) disebutkan bahwa “Gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu.” Artinya, UU Cipta Kerja hanya memberikan kewajiban penetapan upah minimum di tingkat provinsi, sedangkan di tingkat kabupaten/kota sifatnya adalah opsional atau pilihan. UU Cipta Kerja juga menghapuskan upah minimum sektoral yang sebelumnya ada dalam Undang-Undang 48 Ketenagakerjaan. Penghapusan upah minimum sektoral ini pun tidak dilandasi dengan alasan yang jelas. Padahal, selama ini upah minimum sektoral dirasa lebih representatif karena mewakili kondisi pada sektor tertentu. Upah minimum sektoral juga sebelumnya wajib untuk diatur lebih tinggi dibanding upah minimum provinsi. Sehingga lagi-lagi, penghapusan upah minimum sektoral cenderung merugikan pekerja. UU Cipta Kerja mengubah ruang lingkup kebijakan pengupahan di Pasal 88 ayat (3). Sebelumnya, dalam UU Ketenagakerjaan, kebijakan pengupahan terdiri dari: 1) Upah minimum; 2) Upah lembur; 3) Upah tidak masuk kerja karena berhalangan; 4) Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya; 5) Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya; 6) Bentuk dan cara pembayaran upah; 7) Denda dan potongan upah; 8) Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; 9) Struktur dan skala pengupahan yang proporsional; 10) Upah untuk pembayaran pesangonl dan 11) Upah untuk perhitungan pajak penghasilan. Dalam UU Cipta Kerja, jenis-jenis kebijakan pengupahan ini dipangkas sehingga hanya melingkupi: 1) Upah minimum; 2) Struktur dan skala upah; 3) Upah kerja lembur; 4) Upah tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu; 5) Bentuk dan cara pembayaran upah; 6) Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; dan 7) Upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lain. Tidak terdapat penjelasan yang memadai mengenai alasan pemangkasan kebijakan pengupahan di UU Cipta Kerja. Sebagai contoh, mengapa kebijakan pengupahan terkait upah untuk pembayaran pesangon harus dihapuskan, padahal hal ini sangatlah relevan bagi kepentingan pekerja? 49 UU Cipta Kerja mengubah Pasal 92 ayat (1) Undang- Undang Ketenagakerjaan yang sebelumnya berbunyi: “Pengusaha menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi.” Perubahan menjadi sebagai berikut: “Pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah di perusahaan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas.” Perubahan ini perlu dikritisi karena menghilangkan pertimbangan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi dalam struktur dan skala upah. Padahal, struktur dan skala upah bisa dijadikan sebagai salah satu upaya untuk memacu upgrading kompetensi pekerja, dengan pemberian reward berupa kenaikan upah. Dengan ketentuan yang baru, reward ini hilang dan hal ini bisa menjadi kontraproduktif dengan cita-cita perbaikan kualitas SDM pekerja Indonesia. - Alih Daya (Outsourcing) Hal lain yang perlu dikritisi dalam UU Cipta Kerja adalah penghapusan ketentuan Pasal 64 dan 65 Undang- Undang Ketenagakerjaan. Pasal 64 merupakan dasar pemberlakuan alih daya (outsourcing). di Indonesia, karena mengatur mengenai penyerahan pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh. Penghapusan Pasal 64 dan 65 ini menjadi ganjil dikarenakan pada poin UU Cipta Kerja selanjutnya disebutkan bahwa Pasal 66 diubah menjadi: “(1) Hubungan kerja antara perusahaan alih daya dengan pekerja/buruh yang dipekerjakannya didasarkan pada perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis, baik perjanjian kerja waktu tertentu maupun perjanjian kerja waktu tidak tertentu.” Dengan tetap dihidupkannya Pasal 66, dapat disimpulkan bahwa alih daya masih 50 diperbolehkan oleh UU Cipta Kerja. Lalu apa sebenarnya tujuan dihapuskannya Pasal 64 dan 65? Perlu dipahami bahwa dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, Pasal 64, 65 dan 66 adalah sebuah kesatuan yang harus dilihat secara utuh. Dengan menghapus Pasal 64 dan 65 namun tetap menghidupkan Pasal 66, maka hal ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum serta membingungkan bagi pelaku usaha maupun pekerja yang justru akan mengganggu iklim usaha dan investasi di Indonesia. Selain itu, permasalahan lain yang muncul dari Pasal ini adalah hilangnya pembatasan jenis-jenis pekerjaan yang dapat dialih-dayakan. Artinya, Undang-Undang Ketenagakerjaan memberikan pembatasan secara eksplisit bahwa alih daya tidak boleh dilakukan bagi pekerjaan-pekerjaan yang bersifat sentral dalam perusahaan tersebut. Pembatasan ini tidak lagi ditemukan dalam Pasal 66 ayat (1) UU Cipta Kerja. Implikasinya tentu jelas, hubungan kerja alih daya akan semakin menjamur, padahal sudah terbukti bahwa bentuk hubungan kerja triangular (hubungan kerja yang melibatkan pihak ketiga sebagai perantara) layaknya alih daya cenderung tidak menguntungkan bagi pekerja. - Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Pasal lain yang juga banyak menimbulkan polemik adalah ketentuan terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam UU Cipta Kerja. Secara filosofis, PHK dalam konsepsi hubungan industrial Pancasila adalah hal yang sangat dihindari. Sehingga wajar jika pengaturan PHK dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dibuat sangat rigid untuk sedapat mungkin mencegah terjadinya PHK. 51 Salah satu kerigidan aturan PHK ini terlihat dalam Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berbunyi: Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh. Selanjutnya pada Pasal 151 ayat (3): Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Kedua ayat ini merupakan upaya perlindungan agar PHK tidak dilakukan secara sepihak. Menurut ketentuan ini, setiap bentuk PHK wajib dirundingkan oleh kedua belah pihak, dan jika tidak tercapai kesepakatan, maka PHK baru bisa terjadi setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial ini juga merupakan bentuk hadirnya negara dalam mengupayakan agar PHK tidak merugikan salah satu pihak. Konsepsi ini berubah drastis dalam UU Cipta Kerja. Bunyi Pasal 151 ayat (2) berubah menjadi: “Dalam hal pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maksud dan alasan pemutusan hubungan kerja diberitahukan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh”. Ayat ini memunculkan kekhawatiran adanya kemungkinan PHK sepihak karena PHK cukup dilakukan melalui pemberitahuan dari pengusaha tanpa harus didahului dengan perundingan sebelumnya. 52 5) Kontradiksi antara tujuan UU Cipta Kerja dengan materi muatan yang mengatur kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan koperasi dan UMK-M yang diantaranya: Rumusan Pasal 153E ayat (2) UU Cipta Kerja, bahwa: “Pendiri Perseroan hanya dapat mendirikan Perseroan Terbatas untuk Usaha Mikro dan Kecil sejumlah 1 (satu) Perseroan untuk usaha mikro dan kecil dalam 1 (satu) tahun.” Berdasarkan rumusan Pasal a quo, maka dimungkinan bagi individu pelaku usaha UMK yang sama untuk mendirikan perseroan setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan rumusan Pasal a quo hanya mengatur batas minimum pendirian setiap tahunnya, bukan batas minimum pendirian per individu. Hal ini tentunya menimbulkan permasalahan baru, yakni resiko terjadinya percabangan kreditur dan membuka kemungkinan bagi individu yang kemampuan aktualnya terbatas untuk terus mendirikan perseroan baru setiap tahunnya dengan dasar untuk mencari keuntungan dan mengandalkan sifat pertanggungjawaban terbatas (limited liability) perseroan. Meskipun dengan dalil kemudahan berusaha untuk memberdayakan UMK di Indonesia, kemudahan pendirian perseroan bagi UMK sebagaimana diatur oleh UU Cipta Kerja (dapat didirikan oleh satu orang dan tidak ada batas minimum modal dasar) patut dipertanyakan efektivitasnya dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tidak terlepas dari filosofi dan tujuan UU Cipta Kerja ini sendiri. Pendirian perseroan oleh satu orang dan dengan modal dasar yang sangat minim dimungkinkan oleh UU Cipta Kerja, namun tidak ada jaminan atau menjadi pesimis bahwa pengusahaan demikian mampu menciptakan lapangan kerja atau menyerap tenaga kerja yang ada. Pendanaan yang susah dan satu pendiri kurang memberikan kepercayaan akan keberlangsungan perseroan itu sendiri, terlebih apalagi 53 kemungkinan perseroan tersebut dalam penyerapan tenaga kerja. 6) Kontradiksi antara Tujuan UU Cipta Kerja dengan pengaturan kemudahan berusaha, yang diantaranya: Sejumlah hal yang krusial pada pengaturan bagian ini dalam UU Cipta Kerja adalah perubahan UU tentang Pajak penghasilan, Perubahan UU tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN), Perubahan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Perubahan UU PPh dalam UU Cipta Kerja tidak bersifat paradigmatis, melainkan pragmatis. Keadaan ini disimpulkan dari penerapan asas nasionalitas yang tidak memiliki tujuan lain selain untuk mempersulit warga negara Indonesia yang bermigrasi ke luar negeri untuk mencabut status subjek pajak dalam negerinya; dan untuk memberikan fasilitas perpajakan diskriminatif bagi warga negara asing yang menjadi subjek pajak dalam negeri sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1a) UU PPh. Perubahan pragmatis juga terdapat pada pengaturan mengenai PPh atas dividen yang berasal dari luar negeri. Prima facie, ada perubahan paradigmatis dari pengenaan PPh berdasarkan worldwide income menjadi territorial system. Namun, jika ditelaah lebih lanjut, perubahan ini tidak lain hanya untuk mencegah praktik-praktik penghindaran pajak dengan skema controlled foreign corporation (CFC)43 sebagaimana diatur pada Pasal 18 ayat (2) UU PPh. Secara implisit, ini juga mengindikasikan bahwa program amnesti pajak yang diterapkan pada tahun 2016 lalu belum optimal dalam menarik modal yang “diparkir” di luar negeri ke dalam negeri; dan bahwa kapasitas administratif Direktur Jenderal Pajak dalam memberantas praktik penghindaran dan pengelakan pajak masih dilemma. 54 Jika digabungkan dengan perubahan ketentuan UU PPh dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020 sebagaimana telah diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, maka kebijakan pemungutan PPh diarahkan pada relaksasi perpajakan. Relaksasi ini akan berakibat pada pengurangan penerimaan negara, padahal dalam pemulihan pasca-pandemi, Organization for Economic Co- operation and Development (OECD) menyarankan agar negara-negara menjalankan strategi-strategi dalam rangka memulihkan keuangan publik secara adil dan berkesinambungan. Dalam kaitannya dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM, UU Cipta Kerja mengubah 4 (empat) Pasal, yaitu Pasal 1A, Pasal 4A, Pasal 9, dan Pasal 13. Pasal 1A dan 4A berkaitan dengan objek PPN, Pasal 9 mengatur mengenai pengkreditan pajak masukan, dan Pasal 13 mengenai faktur pajak. Secara umum perubahan- perubahan tersebut patut diapresiasi karena terdapat upaya untuk memberikan kejelasan mengenai beberapa ketentuan yang selama ini menjadi sumber sengketa diantara Wajib Pajak dan Fiskus, memberikan kemudahan kepada UMKM, dan mencegah terjadinya sengketa pajak (dispute prevention). Namun demikian, ketentuan mengenai pemungutan PPN yang ada dalam UU Cipta Kerja belum sepenuhnya mengakomodasi permasalahan terjadi di lapangan. Perubahan terhadap ketentuan mengenai pengkreditan Pajak Masukan tidak mencakup status Pajak Masukan yang dapat dikreditkan yang diputuskan oleh hakim Pengadilan Pajak. Demi mencapai kepastian hukum yang riil UU Cipta Kerja seharusnya memperhatikan penafsiran UU PPN yang diberikan oleh Pengadilan Pajak, sehingga dapat tercipta harmoni dan keselarasan dalam pemungutan PPN. Beberapa perubahan yang berkaitan dengan pengkreditan Pajak Masukan memiliki arah 55 kebijakan untuk mendorong sektor UMKM. Tujuan kebijakan dan pengimplementasiannya dapat selaras jika UU Cipta Kerja mengatur secara jelas mengenai tolak ukur sektor usaha tertentu. Pengaturan lebih lanjut di dalam Peraturan Menteri Keuangan justru dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Sumber ketidakpastian hukum lainnya adalah mengenai pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha yang bukan merupakan PKP. Tujuan untuk mencapai keadilan dan kesetaraan berusaha tidak tercermin dalam pengaturan tentang objek PPN yang dikecualikan. Pembentuk UU Cipta Kerja hanya memberikan pengecualian bagi hasil pertambangan batu bara, padahal ada jenis barang hasil tambang dan 7) Kontradiksi antara Tujuan UU Cipta Kerja dengan pengaturan yang mengatur Dukungan Riset dan Inovasi, yang diantaranya: Ketidakkejelasan tentang mengapa riset dan inovasi diperlukan dan apa tujuan kegiatan riset dan inovasi yang didukung oleh negara dan atau para pemangku kepentingan yang relevan. Ketidakjelasan siapa saja yang dilibatkan dalam kegiatan riset dan inovasi yang didukung oleh negara. Tanpa kepastian pengaturan tentang siapa saja yang terlibat dalam kegiatan riset dan inovasi, dapat dipastikan kegiatan ini tidak akan pernah terselenggara dengan baik dan mencapai hasil optimal, bahkan gagal. Ketidakjelasan bagaimana hak dan kewajiban para pemangku kepentingan dalam upaya riset dan inovasi. Tanpa kepastian hak dan kewajiban para pihak; maka program riset dan inovasi sulit mendapatkan dukungan dan bahkan tidak akan terlaksana dengan optimal. Ketidakkejelasan tentang mekanisme pelaksanaannya. Tanpa kejelasan tentang mekanisme pelaksanaan riset dan inovasi; rumusan tentang dukungan riset dan inovasi dalam 56 RUU ini tidak akan pernah menjadi kenyataan. Harus ada kejelasan dan kepastian bagaimana dukungan para pihak terhadap kegiatan riset dan inovasi yang ditetapkan. Ketidakjelasan peran institusi yang relevan seperti perguruan tinggi, Dewan Riset Nasional dan institusi lain yang relevan dengan kegiatan riset dan inovasi. Kejelasan peran institusi sangat penting untuk memastikan sinergi di antara pemangku kepentingan, termasuk bagaimana skema kebijakan insentif yang akan dirancang dan dilaksanakan. 4.3 Bahwa apabila kita melihat beberapa ketentuan norma pada angka 3 sampai dengan 7 pada bagian 4.2 di atas, maka UU Cipta Kerja dalam pembentukannya tidak memenuhi Asas Kejelasan Tujuan sebagaimana diamanatkan Pasal 5 huruf a UU 12/2011 sebagai aturan tata cara pembentukan undang-undang yang diamanatkan Pasal 22A UUD 1945. Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan 4.4 Bahwa yang dimaksud “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” dalam bagian penjelasan Pasal 5 huruf e UU 12/2011, adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat dalam mengatur benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 4.5 Bahwa apabila kita melihat ketentuan norma dari UU Cipta Kerja, tentunya secara terang benderang tidak tidak sesuai dan telah melanggar Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf e UU 12/2011. 4.6 Bahwa hal tersebut dapat dibuktikan dari adanya penggabungan 78 Undang-Undang yang tentunya memiliki pokok-pokok pikiran yang memuat unsur filosofis, juridis, dan sosiologis yang berbeda- beda, namun dijadikan satu dengan menggunakan konsep Omnibus Law tanpa melakukan riset yang mendalam, serta tanpa melibatkan pihak-pihak / stakeholder (semua Pihak di dalam masyarakat), serta Naskah Akademik yang tidak mendalam serta tidak komprehensif. Hal ini menjadi bukti bahwa Pembentukan UU 57 Cipta Kerja dibuat bukan karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarkat, berbangsa dan bernegara, hal ini dapat dilihat dari besarnya gelombang penolakan yang terjadi saat pembahasan hingga pengundangan UU Cipta Kerja. 4.7 Bahwa dilanggarnya “asas kedayaguaan dan kehasilgunaan”, dapat dibuktikan dalam UU No 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budaya Pertanian Berkelanjutan, pada Pasal 22, menyatakan: “Dalam hal penggunaan Lahan dalam luasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dilakukan oleh Pelaku Usaha di atas Lahan hak ulayat, Pelaku Usaha wajib melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat untuk memperoleh persetujuan.” Kemudian pada Pasal 111, menyatakan: Pelaku Usaha yang menggunakan Lahan hak ulayat yang tidak melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana dendapaling banyak Rp. 5.000.OO0.000,00 (lima miliar rupiah). Terhadap kedua Pasal tersebut di atas, dalam UU Cipta Kerja dilakukan perubahan dan penghapusan. Sebagaimana termuat dalam Pasal 31 UU Cipta Kerja yang merubah beberapa ketentuan dalam UU No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budaya Pertanian Berkelanjutan, di mana Pasal 22 berubah menjadi: (1) Pelaku Usaha yang menggunakan Lahan hak ulayat yang tidak melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat untuk memperoleh persetujuan dikenai sanksi administratif berupa: a. penghentian sementara kegiatan; b. pengenaan denda administratif; c. paksaan Pemerintah; d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau e. pencabutan Perizinan Berusaha. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Sementara Pasal 111 dihapus 58 4.8 Bahwa terhadap bukti perubahan Pasal 22 dan dihapusnya Pasal 111 di atas tentunya tidak akan memberikan kedayagunaan dan kehasilguanaan khususnya dalam melindungi lahan hak ulayat masyarakat hukum adat karena tidak ada efek jera bagi para pelaku usaha, karena terhadap sanksi administratif terberat yakni pencabutan perizinan berusaha tidaklah memberikan efek jera, karena pelaku usaha hanya tinggal mengurus perizinan berusaha yang baru, sehingga dapat Kembali melakukan upayanya untuk mengambil lahan hak ulayat masyarakat adat. Di lain pihak, masyarakat adat menjadi tidak bisa menempuh upaya hukum pidana bagi para penyerobot lahan hak ulayat masyarakat hukum adat. Hal ini malah akan semakin menimbulkan konflik antara pelaku usaha yang menguasai lahan dengan masyarakat pemegang hak ulayat atas lahan tersebut. 4.9 Bahwa terhadap adanya bukti atas pelanggaran asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, dapat dibuktikan pada ketentuan norma Pasal 53 ayat (5) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Selanjutnya disebut UU 30/2014), sebagaimana termuat dalam Pasal 175 UU Cipta Kerja yang menyatakan: (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden. 4.10 Bahwa apabila kita melihat pada ketentuan norma Pasal 53 ayat (3) UU 30/2014 sebagaimana, menyatakan: Dalam hal permohonan diproses melalui system elektronik dan seluruh peryaratan dalam system elektronik telah terpenuhi, system elektronik menetapkan Keputusan dan/atau Tindakan sebagai Keputusan atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang. 4.11 Bahwa terhadap ketentuan Pasal 53 ayat (5) yang mengkaitkan dengan ayat (3) pada Perubahan UU 30/2014 sebagaimana termuat dalam Pasal 175 UU Cipta Kerja di atas, menimbulkan akibat hukum yakni tidak bisa dilaksanakannya isi dari ketentuan yang terkait dengan perizinan dengan menggunakan Peraturan 59 Presiden sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang ini. Karena Undang-Undang itu tidak bisa dilaksanakan tanpa aturan pelaksana incasu Peraturan Presiden, Hal tersebut dikarenakan acuan untuk pembentukan aturan pelaksananya sudah salah dalam merujukan sebagaimana dijelaskan di atas. 4.12 Bahwa oleh karenanya terhadap ketentuan norma sebagaimana telah dijelaskan pada angka 2.7 dan 2.8 di atas, juga dapat menjadi bukti bahwa pembentukan UU Cipta Kerja telah melanggar asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Asas Kejelasan Rumusan 4.13 Bahwa yang dimaksud Asas kejelasan rumusan dalam bagian penjelasan Pasal 5 huruf f UU 12/2011 adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. 4.14 Bahwa pelanggaran terhadap asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam UU Cipta Kerja semakin jelas terbukti pada ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 UU Cipta Kerja yang telah mengabaikan dan bertentangan dengan asas kejelasan rumusan. 4.15 Bahwa pada ketentuan Pasal 6 UU Cipta Kerja yang menyatakan: Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi: a. Penerapan perizinan berusaha berbasis resiko b. Penyederhanaan persyaratan dasar perizinan Berusaha c. Penyederhanaan perizinan berusaha sektor; dan d. Penyederhanaan persyaratan investasi 4.16 Bahwa namun jika kita lihat ketentuan Pasal 5 UU Cipta Kerja tidak terdapat ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 di atas. Apabila kita melihat bunyi ketentuan Pasal 5 UU Cipta Kerja, menyatakan: Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meiputi bidang hukum yang diatur dalam undang-undang. 60 4.17 Bahwa terhadap teknis penyusunan, sistematika Pasal 5 dan Pasal 6 UU Cipta Kerja membuktikan bahwa UU Cipta Kerja dibentuk dengan mengabaikan dan bertentangan dengan asas kejelasan tujuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 huruf f UU 12/2011. 4.18 Bahwa adanya ketidakjelasan rumusan juga terbukti pada ketentuan norma perubahan Pasal 53 ayat (5) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana termuat dalam Pasal 175 UU Cipta Kerja, yang menyatakan: “Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam Peraturan Presiden”. Sementara jika kita melihat rumusan ayat (3) menyatakan: “Dalam hal permohonan diproses melalui system elektronik dan seluruh peryaratan dalam system elektronik telah terpenuhi, system elektronik menetapkan Keputusan dan/atau Tindakan sebagai Keputusan atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang. Asas Keterbukaan 4.19 Bahwa penjelasan dari Asas kejelasan rumusan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf f UU 12/2011 adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 4.20 Bahwa tidak semua pembahasan dilakukan secara terbuka. Keterbukaan dan keterlibatan elemen masyarakat yang terlihat di media massa saat pembahasan UU cipta kerja hanya terlihat pada masyarakat disektor buruh. Itupun masih banyak elemen-elemen organisasi perkumpulan buruh yang merasa tidak dilibatkan. 4.21 Bahwa salah satu bukti tidak dipenuhinya ketentuan pembentukan berdasarkan UUD dan UU 12/2011 yakni terhadap perubahan 5 61 (lima) Pasal dalam UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) antara lain: Pasal 1 angka 16, Pasal 51, Pasal 53, Pasal 57, Pasal 89A yang melanggar asas keterbukaan serta tidak partisipatif, dimana dalam proses pembahasan tidak melibatkan kelompok masyarakat buruh migran Indonesia. Seperti oganisasi Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), organisasi Migrant CARE, dan organisasi-organisasi buruh migran lainnya. ini adalah salah satu contoh pada cluster ketenagakerjaan yang tidak dilibatkan dan masih banyak lagi contoh pihak-pihak yang tidak dilibatkan dalam Proses Pembentukannya. 4.22 Bahwa selain itu asas keterbukaan juga harus bersifat transparan terhadap setiap tahapan mulai dari tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, hingga pengundangan. 4.23 Bahwa transparansi diwujudkan dalam bentuk Partisipasi masyarkatn sebagaimana diatur dalam Pasal 96 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) UU 12/2011 yang menyatakan: (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang- undangan. (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang- undangan. (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. 4.24 Bahwa sementara jika kita melihat proses pembentukan UU Cipta kerja tidak memenuhi syarat partisipasi masyarakat, termasuk akses untuk mudah mendapatkan RUU Cipta Kerja tidak dipenuhi, terlebih dengan beredarnya 5 Naskah RUU Cipta Kerja dengan substansi yang berbeda. lembaran yang sangat banyak yang semakin membingungkan masyarakat (orang perseorangan atau kelompok orang) untuk memberikan masukan. 4.25 Bahwa jika asas keterbukaan tidak diimplementasikan maka akan berimplikasinya kurang terbangunnya kesadaran masyarakat 62 dalam menerapkan hukum. Adanya demo penolakan merupakan implikasi adanya ketidakhati-hatian dalam UU Omnibus Law. Nampaknya pemerintah tidak pernah belajar dari penolakan RUU KUHP dan revisi UU KPK yang pernah mendapatkan penolakan yang serius, hal ini berimplikasi pada upaya membangun kesadaran hukum di masyarakat secara tepat. Berdasarkan seluruh uraian pada sub bagian B di atas telah terbukti bahwa Pembentukan UU Cipta Kerja tidak sesuai ketentuan Pasal 22A UUD 1945 yang lebih lanjut diatur pada Pasal 5 huruf a, huruf e, huruf f, dan huruf g UU 12/2011. C. Perubahan Materi Muatan Pasca Persetujuan Bersama DPR dan Presiden Bertentangan Dengan Pasal 20 Ayat (4) UUD 1945 dan Pasal 72 Ayat (2) UU 12/2011 1. Bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan (vide. Pasal 1 angka 1 UU 12/2011). 2. Bahwa apabila kita melihat ketentuan secara konstitusional dalam hal tahapan persetujuan bersama Presiden dan DPR terhadap Rancangan Undang-Undang menjadi Undang-Undang, hingga kemudian disahkan oleh Presiden. Tahapan tersebut diatur pada Pasal 20 ayat (2), ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan: (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. (4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. 3. Bahwa kemudian, secara lebih rinci tahapan persetujuan bersama DPR dan Presiden diatur dalam Pasal 72 UU 12/2011, yang menyatakan: (1) Rancangan yang telah disetujui Bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk di sahkan menjadi Undang-Undang. (2) Penyampaian Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waku paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. 63 4. Bahwa tenggat waktu paling lama 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada Pasal 72 ayat (2) UU 12/2011, pada bagian penjelasan menyatakan: “Tenggang waktu 7 (tujuh) hari dianggap layak untuk mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan teknis penulisan Rancangan Undang-Undang ke Lembaran Resmi Presiden sampai dengan penandatanganan pengesahan Undang- Undang oleh Presiden dan penandatanganan sekaligus Pengundangan ke Lembaran Negara Republik Indonesia oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.” 5. Bahwa artinya jelas, saat suatu Rancangan Undang-Undang mendapatkan persetujuan bersama DPR dan Presiden untuk menjadi Undang-Undang, Pimpinan DPR menyampaikan Rancangan Undang- Undang tersebut kepada Presiden disahkan menjadi undang-undang. Namun sebelum Rancangan Undang-Undang tersebut disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden, terdapat tenggat waktu paling lama 7 hari sejak tanggal persetujuan bersama, untuk mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan teknis penulisan Rancangan Undang-Undang ke Lembaran Resmi Presiden sampai dengan penandatanganan pengesahan Undang-Undang oleh Presiden dan penandatanganan sekaligus pengundangan ke Lembaran Negara Republik Indonesia oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. 6. Bahwa apabila kita melihat pembentukan UU Cipta Kerja, secara nyata-nyata dan terang benderang telah melanggar ketentuan tahapan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945 jo Pasal 72 ayat (2) UU 12/2011 beserta bagian penjelasannya. Hal tersebut dibuktikan sebagai berikut: 6.1. Pada tanggal 5 Oktober 2020 DPR bersama Presiden yang diwakili 11 (sebelas) Menteri, telah menyetuji RUU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dengan Naskah RUU Cipta Kerja sebanyak 905 halaman. Namun kemudian, Badan Legislasi mengatakan bahwa naskah RUU Cipta Kerja yang sebanyak 905 halaman itu belum final, dan sedang di lakukan finalisasi. 64 6.2. Dalam keterangannya di Media Online Kompas.com anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Firman Soebagyo, mengatakan: Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Firman Soebagyo mengatakan, belum ada naskah final RUU Cipta Kerja. Menurut Firman, masih ada beberapa penyempurnaan yang dilakukan terhadap draf RUU Cipta Kerja. "Artinya, bahwa memang draf ini dibahas tidak sekaligus final, itu masih ada proses-proses yang memang secara tahap bertahap itu kan ada penyempurnaan," katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (8/10/2020). Lebih lanjut Firman Soebagyo mengatakan: "Sampai hari ini kita sedang rapikan, kita baca dengan teliti kembali naskahnya, jangan sampai ada salah typo dan sebagainya," kata Firman. (Sumber: https://nasional.kompas.com/read/2020/10/08/11474311/uu- cipta-kerja-sudah-disahkan-tapi-baleg-sebut-belum-ada- naskah-final?page=all). (Bukti P.23 – Print Berita) 6.3. Padahal seharusnya naskah RUU yang kemudian disetujui bersama DPR dan Presiden, adalah Naskah RUU yang sudah final. Hal ini juga senada dengan pendapat yang dikemukakan Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jimly Asshiddiqie mengatakan sepanjang materi muatan, naskah UU Cipta Kerja setelah persetujuan bersama dalam sidang paripurna seharusnya sudah final. Setelah itu, mutlak tidak boleh lagi ada perubahan substansi (materi muatan) karena dalam waktu paling lambat 30 hari, meskipun Presiden tidak mengesahkan sebagamana ditentukan Pasal 20 ayat (5) UUD Tahun 1945, RUU yang sudah mendapat persetujuan bersama itu sah menjadi UU (vide. https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5fa4f9409448e/jimly --jika-masih-hakim-mk--1000-persen-saya-kabulkan-uji-formil- uu-cipta-kerja?page=3) 6.4. Kemudian pada tanggal 09 Oktober 2020 beredar naskah RUU Cipta Kerja sebanyak 1052 halaman, lalu pada tanggal 12 65 Oktober 2020 beredar naskah RUU Cipta Kerja sebanyak 1035 halaman. Terhadap naskah RUU Cipta Kerja 1035 halaman inilah yang dikatakan oleh Sekretaris Jenderal DPR RI, sebagai draf final RUU Cipta Kerja. 6.5. Menurut Sekjen DPR, dalam keterangannya di media online Tempo.Co, Jakarta, mengatakan: Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar membantah anggapan belum adanya naskah final Undang-undang atau UU Cipta Kerja. Indra mengatakan naskah sudah final ketika pengambilan keputusan tingkat I pada Sabtu, 3 Oktober lalu. Adapun perbaikan yang kini dilakukan Badan Legislasi disebutnya penyempurnaan redaksional dan dari kemungkinan adanya salah ketik saja. "Itu koreksian kan enggak ada perubahan substansi lagi, prinsipnya semua yang udah dibahas di tingkat satu sudah putus. Semua fraksi juga ada," kata Indra ketika dihubungi, Senin, 12 Oktober 2020. Saat diminta ihwal naskah UU Cipta Kerja yang sudah disahkan itu, Indra mengatakan naskah yang beredar pun sudah benar. Tempo mengonfirmasi naskah versi 5 Oktober sebelum paripurna yang dibagikan oleh pimpinan Baleg dan naskah serupa dengan judul lain yang dibagikan oleh staf pimpinan DPR. Menurut Indra, kedua naskah itu benar. Ia membenarkan bisa merujuk pada versi tersebut jika ingin melihat substansi UU Cipta Kerja. "Iya benar, benar. Kalau sudah diparipurnakan enggak ada yang boleh berubah lagi, (kalau berubah) bisa digugat," ujar Indra. Indra mengaku tak tahu dengan naskah versi 9 Oktober yang beredar belakangan. Naskah ini setebal 1.052 66 halaman, berbeda dari dua versi sebelumnya setebal 905 halaman. "Kalau sudah versi-versian saya enggak tahu ya yang mana. Nanti terjadi disinformasi dan sebagainya, saya juga enggak tahu," ujar Indra. (Sumber: https://nasional.tempo.co/read/1395165/kata-sekjen-dpr- soal-ada-beberapa-versi-naskah-uu-cipta- kerja/full&view=ok) (Bukti P.24 - Print Berita) 6.6. Ternyata, tidak berselang lama, masih pada tanggal 12 Oktober 2020 beredar kembali naskah RUU Cipta Kerja setebal 812 halaman, dan keesokan harinya, pada tanggal 13 Oktober 2020, dalam keterangannya di media online Kompas.com, Sekjen DPR RI menyatakan bahwa Naskah RUU Cipta Kerja setebal 812 halaman yang beredar, merupakan hasil perbaikan terkini yang dilakukan DPR. (Sumber:https://nasional.kompas.com/read/2020/10/13/0704332 1/draf-ruu-cipta-kerja-diperbarui-lagi-berubah-jadi-812-halaman) (Bukti P.25 – Print Berita) 6.7. Beredarnya Naskah RUU Cipta Kerja pada tanggal 12 Oktober setebal 812 halaman, juga diwarnai praktik kebohongan yang diperlihatkan secara terbuka kepada masyarkat Indonesia, karena disampaikan di media-media masa. Dimana Sekjen DPR tetap mengatakan bahwa perubahan tersebut hanyalah sebatas teknis penulisan saja tidak mengubah substansi, dan hal itupun di dibenarkan oleh Pimpinan DPR incasu Wakil Ketua DPR yang sempat termuat dalam beberapa media massa di antarnya: - Sekjen DPR mengatakan perubahan tidak merubah substansi. Selasa, 13 Oktober 2020, Media Kompas.com, Judul: “Draf RUU Cipta Kerja diperbaharui lagi, berubah jadi 812 halaman”, Selengkapnya dapat dilihat pada link dibawah ini: (https://nasional.kompas.com/read/2020/10/13/07043321/dr af-ruu-cipta-kerja-diperbarui-lagi-berubah-jadi-812-halaman) 67 - Pimpinan DPR incasu Wakil Ketua DPR mengatakan tidak ada perubahan substansi pada UU Cipta Kerja Selasa, 13 Oktiber 2020, Media Viva.co.id, Judul: “Aziz Sebut Halaman UU Cipta Kerja Berubah Tapi Substansi tidak”. Selengkapnya dapat dilihat pada link dibawah ini: (https://www.viva.co.id/berita/nasional/1311762-azis-sebut- halaman-uu-cipta-kerja-berubah-tapi-substansi-tidak). - Pimpinan DPR incasu Wakil Ketua DPR menjamin tidak ada yang berubah pada substansi UU Cipta Kerja Selasa, 13 Oktober 2020, Media Liputan6.com, Judul: Banyak Versi RUU Cipta Kerja, Pimpinan DPR: Substansi Tidak ada yang Berubah. Selengkapnya dapat dilihat pada link dibawah ini: (https://www.liputan6.com/news/read/4381364/banyak-versi- ruu-cipta-kerja-pimpinan-dpr-substansi-tidak-ada-yang- berubah). 6.8. Faktanya, Pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden atas Naskah RUU Cipta Kerja dengan tebal halaman 905 pada tanggal 05 Oktober 2020, terdapat perubahan-perubahan yang tidak sekedar teknis penulisan sebagaimana diperbolehkan oleh Pasal 72 ayat (2) UU 12/2011. Namun perubahan-perubahan tersebut bersifat substansial. 6.9. Adanya perubahan-perubahan dari Naskah RUU Cipta Kerja setebal 905 halaman (Bukti P.26), dengan Naskah RUU Cipta Kerja Naskah RUU Cipta Kerja setebal 1035 halaman (Bukti P.27), dan Naskah RUU Cipta Kerja setebal 812 halaman (Bukti P.28), yang menyentuh substansi materi muatan ketentuan norma dalam pasal-pasal dalam UU Cipta Kerja, dibuktikan dengan beberapa ketentuan norma pasal di bawah ini: - Bukti: Pada Naskah RUU Cipta Kerja Setebal 905 halaman, pada Pasal 5, menyatakan: (1) Ruang lingkup Undang-Undang ini meliputi: a. peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha; b. ketenagakerjaan; 68 c. kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan koperasi dan UMK-M; d. kemudahan berusaha; e. dukungan riset dan inovasi; f. pengadaan tanah; g. kawasan ekonomi; h. investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional; i. pelaksanaan administrasi pemerintahan; dan j. pengenaan sanksi. (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang hukum yang diatur dalam undang- undang terkait. Kemudian dalam Naskah RUU Cipta Kerja setebal 1035 halaman dan dalam Nasakah RUU Cipta Kerja setebal 812 halaman serta dalam Naskah UU Cipta Kerja, ketentuan tersebut berubah menjadi sebagai berikut: Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi bidang hukum yang diatur dalam undang-undang terkait. - Bukti: Pasal 6 UU Cipta Kerja, telah mengalami perubahan substansi. Dimana pada Pasal 6 Naskah RUU Cipta Kerja setebal 905 halaman, menyatakan: Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi: a. penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko; b. penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha, pengadaan tanah dan pemanfaatan lahan; c. penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan d. penyederhanaan persyaratan investasi. Kemudian dalam Naskah RUU Cipta Kerja setebal 1035 halaman dan dalam Naskah RUU Cipta Kerja setebal 812 halaman, serta dalam UU Cipta Kerja, terhadap Pasal 6 huruf b mengalami perubahan substansi, dimana frasa “Pengadaan tanah dan pemanfaatan lahan” dihilangkan, sehingga bunyi Pasal 6 huruf b UU Cipta Kerja, menyatakan: Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi: 69 a. penerapan Perizinan Berusaha berbasis resiko; dan b. penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha; c. penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan d. penyederhanaan persyaratan investasi. - Bukti: Pasal 7 ayat (3) dan ayat (5) UU Cipta Kerja mengalami perubahan substansi. Dimana pada Pasal 7 ayat (3) dan ayat (5) Naskah RUU Cipta Kerja setebal 905 halaman, menyatakan: Ayat (3) Penilaian tingkat bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap aspek: a. kesehatan; b. keselamatan; c. lingkungan; d. pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya; dan/atau e. risiko volatilitas. Ayat (5) Penilaian tingkat bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dengan memperhitungkan: a. jenis kegiatan usaha; b. kriteria kegiatan usaha; c. lokasi kegiatan usaha; dan/atau d. keterbatasan sumber daya. Kemudian dalam Naskah RUU Cipta Kerja setebal 1035 halaman dan dalam Naskah RUU Cipta Kerja setebal 812 halaman serta dalam Naskah UU Cipta Kerja mengalami perubahan substansi, Dimana terhadap Pasal 7 ayat (3), yakni ketentuan norma “risiko volatilitas” pada huruf e dihapus, dan terhadap Pasal 7 ayat (5), ditambahkan huruf e frasa “Risiko Volatilitas”. Sehingga bunyi selengkapnya Pasal 7 ayat (3) dan ayat (5), menyatakan: Ayat (3) Penilaian tingkat bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap aspek: a. kesehatan; b. keselamatan; c. lingkungan; dan/atau d. pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya; 70 Ayat (5) Penilaian tingkat bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dengan memperhitungkan: a. jenis kegiatan usaha; b. kriteria kegiatan usaha; c. lokasi kegiatan usaha; d. keterbatasan sumber daya; dan/atau e. risiko Volatilitas. - Bukti: Pasal 9 UU Cipta Kerja mengalami beberapa perubahan substansi. Dimana pada Pasal 9 Naskah RUU Cipta Kerja setebal 905 Halaman, Pasal 9 menyatakan: (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) huruf b meliputi: a. kegiatan usaha berisiko menengah rendah; dan b. kegiatan usaha berisiko menengah tinggi. (2) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko menengah rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa: a. pemberian nomor induk berusaha; dan b. pernyataan sertifikasi standar. (3) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa: a. nomor induk berusaha; dan b. pemenuhan sertifikat standar. (4) Pernyataan sertifikat standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pernyataan Pelaku Usaha yang telah memenuhi standar sebelum melakukan kegiatan usahanya. (5) Pemenuhan sertifikat standar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan kewajiban standar yang telah dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melakukan kegiatan usahanya. (6) Dalam hal sertifikat standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b diperlukan untuk standardisasi produk, Pemerintah Pusat menerbitkan sertifikat standar berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melakukan kegiatan komersialisasi produk. Kemudian dalam Naskah RUU Cipta Kerja Setebal 1035 halaman dan dalam Naskah RUU Cipta Kerja Setebal 812 halaman serta dalam Naskah UU Cipta Kerja, Pasal 9 telah mengalami beberapa perubahan substansi yakni: 71 Pada ayat (2) huruf a terhadap kata “Pemberian” dan huruf b terhadap kata “Pernyataan” dihapus. Pada ayat (4) terhadap kata “Pernyataan” dihapus, dan terhadap frasa “yang telah memenuhi standar sebelum melakukan kegiatan usahanya”, diubah dengan frasa “untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha”. Pada ayat (5), terhadap frasa “merupakan kewajiban standar yang telah dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melakukan kegiatan usahanya”, diubah dengan frasa “merupakan sertifikat standar usaha yang diterbitkan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh Peiaku Usaha”. Sehingga bunyi selengkapnya, Pasal 9 UU Cipta Kerja, menyatakan: (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) huruf b meliputi: a. kegiatan usaha berisiko menengah rendah; dan b. kegiatan usaha berisiko menengah tinggi. (2) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko menengah rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pemberian: a. nomor induk berusaha; dan b. sertifikat standar. (3) Pertzinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pemberian: a. nomor induk berusaha; dan b. sertifikat standar. (4) Sertifikat standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha. (5) Sertifikat standar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan sertifikat standar usaha yang diterbitkan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh Peiaku Usaha. (6) Dalam hal kegiatan usaha berisiko menengah memerlukan standardisasi produk sebagaimana 72 dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b, Pemerintah Pusat menerbitkan sertifikat standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melakukan kegiatan komersialisasi produk. - Bukti: Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) UU Ketenagakerjaan sebagaimana termuat dalam Pasal 81 UU Cipta Kerja mengalami perubahan substansi. Dimana dalam Naskah RUU Cipta Kerja setebal 905 halaman, Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan: (1) Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. (2) Uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak sesuai ketentuan sebagai berikut: a. … b. … c. … dst … Kemudian dalam Naskah RUU Cipta Kerja setebal 1035 halaman mengalami perubahan substansi yakni Pasal 156 ayat (1) terdapat penambahan Frasa “sebagaimana dimaksud dengan Pasal 154A” dan ayat (2) terhadap Frasa “Paling Banyak” dihapus. Sehingga bunyi Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2), menyatakan: (1) Dalam Hal terjadi pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dengan Pasal 154A, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. (2) Uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: a. … b. … c. … dst. … Kemudian dalam Naskah RUU Cipta Kerja setebal 812 halaman yang kemudian menjadi UU Cipta Kerja, Pasal 156 ayat (1) kembali mengalami perubahan substansi. Dimana Pasal 156 ayat (1) terhadap Frasa “sebagaimana dimaksud 73 dengan Pasal 154A” dihapus. Sehingga bunyi Pasal 156 ayat (1), menyatakan: (1) Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. 7. Bahwa artinya pasca disetujui bersama oleh DPR dan Presiden dalam sidang paripurna pada tanggal 5 Oktober 2020 yang menghasilkan Naskah RUU Cipta Keja setebal 905 halaman. DPR incasu badan Legislasi (Baleg DPR) telah melakukan beberapa kali perubahan Naskah RUU Cipta Kerja sebagaimana diakui oleh Sekjen DPR merupakan perubahan final yakni menjadi 1035 halaman dan kemudian berubah lagi (final) menjadi 812 halaman, ternyata masih berubah lagi menjadi Naskah UU Cipta Kerja dengan jumlah 1187 halaman. 8. Bahwa perubahan Naskah RUU Cipta Kerja dari Naskah yang setebal 905 halaman, menjadi Naskah RUU Cipta Kerja setebal 1035 halaman, kemudian berubah menjadi Naskah RUU Cipta Kerja setebal 812 halaman dan terakhir berubah lagi menjadi Naskah RUU Cipta Kerja setebal 1187 halaman. Secara nyata dan terang benderang terbukti bukan sekedar perubahan teknis penulisan, melainkan sudah menyentuh pada perubahan yang terkait dengan substansi materi muatan (vide uraian pada angka 6.8 di atas). Hal ini telah melanggar ketentuan Norma Pasal 22A UUD 1945 yang memberikan delegasi kewenangan satu-satunya kepada UU 12/2011 incasu Pasal 72 ayat (2) beserta penjelasannya. 9. Bahwa pengesahan RUU Cipta Kerja (1187 halaman) oleh Presiden dengan ditanda-tanganinya naskah tersebut, padahal patut diduga Presiden tahu adanya Perubahan-perubahan substansi yang dilakukan pasca RUU Cipta Kerja disetujui bersama Presiden dan DPR pada tanggal 5 Oktober 2020, telah membuat proses pengesahan tersebut menjadi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (4) UUD 1945 yang kemudian diatur tata cara pengesahan pada UU 12/2011, Pasal 72 ayat (2) beserta Penjelasannya. 74 10. Bahwa sepanjang Mahkamah Konstitusi berdiri sejak tahun 2003, terhadap pengujian Formil Mahkamah Konstitusi belum pernah mengabulkan permohonan dan membatalkan seluruh Undang-Undang yang diuji formil ke Mahkamah Konstitusi. 11. Adapun satu-satunya perkara Pengujian Formil yang dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa Proses Pembentukan UU No. 3 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang termuat dalam pertimbangan hukum Putusan No. 27/PUU-VII/2009 Mahkamah menimbang sebagai berikut: “…, Proses pembentukan Undang-Undang yang dimohonkan pengujiannya oleh para Pemohon telah melanggar ketentuan formil pengambilan keputusan yang berlaku pada waktu itu, yaitu Peraturan Tata Tertib DPR Nomor 08/DPR RI/2005-2006 dan Pasal 20 UUD 1945 sehingga cacat prosedur. Mahkamah berpendapat bahwa Peraturan Tata Tertib DPR tersebut sangatlah penting untuk menentukan apakah DPR telah menyatakan persetujuannya terhadap suatu Rancangan Undang-Undang sebagaimana disyaratkan oleh UUD 1945. Meskipun Mahkamah berpendapat bahwa Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji oleh para Pemohon mengandung cacat prosedur dalam proses pembentukannya, namun untuk dinyatakan bahwa Undang- Undang a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa Mahkamah sebelum perkara a quo diajukan belum pernah memutus permohonan pengujian formil Undang- Undang yang diperiksa secara lengkap dan menyeluruh; 2. Bahwa sementara itu proses pembentukan Undang-Undang berlangsung secara ajeg dengan tata cara yang diatur oleh Peraturan Tata Tertib DPR dan kebiasaan yang berkembang dalam proses tersebut; 3. Bahwa proses pembentukan Undang-Undang yang didasarkan pada Peraturan Tata Tertib DPR dan kebiasaan tersebut oleh DPR dianggap tidak bertentangan dengan UUD 1945; 4. Bahwa adanya temuan oleh Mahkamah Konstitusi, berupa cacat prosedur dalam proses pembentukan Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji oleh para Pemohon, harus difahami sebagai koreksi atas proses pembentukan Undang- Undang yang selama ini dipraktikkan sebagai telah sesuai dengan UUD 1945; 5. Bahwa temuan Mahkamah Konstitusi tentang hal-hal yang seharusnya dilakukan dalam proses pembentukan Undang- Undang agar sesuai dengan UUD 1945, baru disampaikan oleh Mahkamah dalam putusan perkara a quo sehingga tidak tepat kalau diterapkan untuk menguji proses pembentukan Undang-Undang sebelum putusan ini; 75 6. Bahwa meskipun terdapat cacat prosedural dalam pembentukan UndangUndang a quo, namun secara materiil Undang-Undang tersebut tidak menimbulkan persoalan hukum; 7. Bahwa apabila Undang-Undang a quo yang cacat prosedural tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka akan mengakibatkan keadaan yang tidak lebih baik karena: a. dalam Undang-Undang a quo justru terdapat substansi pengaturan yang isinya lebih baik dari Undang-Undang yang diubah; b. sudah diterapkan dan menimbulkan akibat hukum dalam sistem kelembagaan yang diatur dalam Undang-Undang a quo dan yang berkaitan dengan berbagai Undang- Undang, antara lain Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, dan lembaga lain seperti hubungan antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung yang sekarang telah berjalan berdasarkan UU 3/2009; Atas pertimbangan tersebut dan demi asas manfaat untuk tercapainya tujuan hukum, Mahkamah berpendapat bahwa Undang-Undang yang dimohonkan pengujian tersebut tidak perlu dinyatakan sebagai Undang-Undang yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; artinya Undang- Undang a quo tetap mempunyai kekuatan hukum berlaku; 12. Bahwa terhadap pertimbangan hukum Putusan No. 27/PUU-VII/2009 sebagaimana dikutip pada angka 11 tersebut di atas, terhadap pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan oleh Mahkamah Konstitusi tentunya tidak tepat jika akan diterapkan kembali pada Pengujian formil Perkara a quo, dengan alasan sebagai berikut: 12.1 Bahwa perkara a quo merupakan permohonan Pengujian formil UU kedua yang diperiksa secara lengkap dan menyeluruh setelah Sebelumnya Mahkamah telah memeriksa secara lengkap dan menyeluruh serta memutus Pengujian Formil melalui Putusan No. 27/PUU-VII/2009. 12.2 Ketentuan yang dilanggar oleh Pembentuk Undang-Undang secara terang-terangan telah menabrak pakem-pakem yang telah diatur dalam UU 12/2011 sebagaimana merupakan UU yang di delegasikan secara konstitusional oleh Pasal 22A UUD 1945. Pakem-pakem yang dilanggar antara lain asas pembentukan Undang-Undang, juga terhadap adanya 76 perubahan-perubahan substansi materi muatan pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden sebagaimana telah ditentukan pada UU 12/2011, Pasal 72 ayat (2) beserta penjelasannya. Dimana pada tanggal 05 Oktober 2020 berdasarkan Naskah RUU Cipta Kerja (905 halaman) yang kemudian mengeluarkan beberapa naskah RUU yakni: Naskah RUU Cipta Kerja (1035 halaman) dan Naskah RUU Cipta Kerja (812 halaman), serta yang terakhir RUU Cipta Kerja (1187 halaman) yang disahkan oleh Presiden dan diundangkan dengan No. 11 Tahun 2020. 12.3 Bahwa terhadap cacat prosedur tersebut tentunya tidak dapat difahami kembali hanya sebagai koreksi atas proses pembentukan UU yang selama ini dipraktekkan sebagaimana telah sesuai dengan UUD 1945 yang menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pengujian formil Putusan No. 27/PUU-VII/2020. Mengapa? Karena apabila praktik ini dimaklumi dan hanya difahami sebagai koreksi saja, maka kedepan dapat dipastikan bagi pembentuk undang- undang semakin berani menabrak pakem-pakem dalam proses pembentukan Undang-Undang bahkan dapat menular kepada pembentukan peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang. 12.4 Bahwa UU Cipta Kerja tidak hanya Cacat Prosedural dalam pembentukan Undang-Undangnya, namun juga menimbulkan banyak persoalan hukum sebagaimana telah diuraikan pada huruf A, huruf B dan Huruf C di atas. 12.5 Bahwa apabila UU Cipta Kerja dinyatakan cacat perosedural karena tidak memenuhi pembentukan UU berdasarkan UUD 1945 dan UU 12/2011, maka tidak akan menimbulkan keadaan buruk baik bagi penyelenggara pemerintahan, bahkan akan mempertahankan keadaan yang sudah relative cukup baik yang ter-downgrade oleh UU Cipta Kerja. 13. Bahwa apabila UU Cipta Kerja ini dinyatakan tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-udang berdasarkan UUD 1945, Mahkamah 77 Konstitusi tidak perlu khawatir karena tidak akan menimbulkan kekosongan hukum selama oleh Mahkamah Konstitusi dalam Pertimbangan Hukumnya menyatakan terhadap pasal-pasal yang telah diubah dalam UU Cipta Kerja berlaku Kembali jika Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan ini. 14. Bahwa terhadap kekhawatiran akan adanya kekosongan pengaturan jika UU Cipta Kerja dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, hal tersebut telah terjawab melalui praktik yang pernah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi saat membatalkan UU No. 20 Tahun 2002 tentang ketenagalistrikan (UU Ketenagalistrikan) melalui Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 yang diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari rabu, tanggal 15 Desember 2004. Walaupun Pengujian yang dimohonkan oleh Para Pemohon adalah Pengujian Materiil yakni Pasal 16 dan Pasal 17 ayat (3), serta Pasal 68 UU Ketenagalistrikan, namun karena menurut Mahkamah Konstitusi pasal-pasal tersebut merupakan jantung dari UU Ketenagalistrikan. Maka Mahkamah Konstitusi menyatakan UU Ketenagalistrikan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan guna menghindari kekosongan hukum (rechtsvacuum), maka UU No. 15 Tahun 1985 tentang ketenagalistrikan berlaku kembali karena Pasal 70 UU No. 20 Tahun 2002 yang menyatakan tidak berlakunya UU No. 15 Tahun 1985 termasuk ketentuan yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (vide. Putusan No. 001-021-022/PUU-I/2003, halaman 349 – 351) 15. Bahwa tidak hanya terhadap UU Ketenagalistrikan. Mahkamah Kontitusi juga pernah membatalkan UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (UU SDA) melalui Putusan No. 85/PUU-XII/2013 yang diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 18 Februari 2015. Walaupun pengujian yang dimohonkan oleh Pemohon adalah Pengujian Materiil yakni Pasal 6, Pasal 7 Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 26, Pasal 29 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 45, Pasal 46, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49 ayat (1), Pasal 80, Pasal 91 dan Pasal 92 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU SDA. Namun menurut Mahkamah Konstitusi, 78 pada pokoknya UU SDA tidak memenuhi enam prinsip dasar pembatasan pengelolaan sumber daya air. Sehingga untuk mencegah terjadinya kekosongan pengaturan mengenai Sumber Daya Air, maka sembari menunggu pembentukan Undang-Undang yang baru yang memperhatikan putusan Mahkamah oleh Pembentuk Undang-Undang, maka Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa UU No. 11 Tahun 1974 tentang pengairan berlaku kembali. 16. Bahwa berdasarkan 2 (dua) praktik yang telah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diuraikan pada poin 13 dan 14 tersebut di atas, seharusnya pada perkara a quo, Mahkamah Konstitusi tidak perlu khawatir untuk membatalkan UU Cipta Kerja karena tidak memenuhi ketentuan pembentukan Undang-Undang berdasarkan UUD 1945 dan UU 12/2011 sebagai pakem dalam membentuk peraturan perundang-undangan in casu UU Cipta Kerja bagi Pembentuk Undang- Undang. Karena apabila terhadap praktik yang secara terang-terangan menabrak pakem yang telah ditentukan dalam UU 12/2011 sebagai Undang-Undang delegasi dari Pasal 22A UUD 1945 dibiarkan atau bahkan diberikan Legitimasi Konstitusional apabila Mahkamah Konstitusi menolak permohonan ini. Maka selain menciderai prinsip- prinsip Negara Hukum. Praktik ini akan terus lakukan demi melenggangkan kepentingan-kepentingan kelompok tertentu dengan menghalalkan segala cara, termasuk dengan mengorbankan hak-hak konstitusional Warga Negara yang telah dijamin dalam UUD 1945. 17. Bahwa disinilah peran Mahkamah Konstitusi sebagai “The Guardian of Constitutution” tentunya harus mengambil keputusan yang tegas demi menjaga tegaknya Konstitusi yang secara terang benderang telah di langar bahkan ditabrak dengan ugal-ugalan, di depan seluruh mata rakyat Indonesia sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Proses pengujian ini menjadi sangat penting mengingat saat ini sedang gencar- gencarnya hastag #MosiTidakPercaya yang disematkan kepada Lembaga Pembentuk Undang-Undang yakni Presiden dan DPR. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka terhadap Pembentukan UU Cipta Kerja tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945 dan UU 12/2011. 79 IV. PETITUM Berdasarkan seluruh alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, maka PARA PEMOHON memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus Uji Formil sebagai berikut: DALAM PROVISI 1. Mengabulkan permohonan provisi PARA PEMOHON 2. Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir, menyatakan menunda pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 245 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), hingga adanya putusan akhir Mahkamah Konstitusi terhadap pokok permohonan a quo. DALAM POKOK PERKARA 1. Menyatakan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 245 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 245 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 4. Menyatakan ketentuan norma dalam Undang-Undang yang telah diubah, dihapus dan/atau yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 245 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) berlaku kembali. 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). 80 [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-28 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Undang- Undang; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk - Pemohon I; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Pengenal sebagai Pekerja di Perusahaan Duta Garuda Piranti Prima – Pemohon I; 6. Bukti P-6 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk – Pemohon II; 7. Bukti P-7 Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa – Pemohon II; 8. Bukti P-8 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk – Pemohon III; 9. Bukti P-9 Fotokopi Nomor Induk Dosen Nasional – Pemohon III; 10. Bukti P-10 Fotokopi Salinan Akta Notaris Pendirian Migrant CARE – Pemohon IV; 11. Bukti P-11 Fotokopi Salinan Akta Notaris Perubahan Migrant CARE – Pemohon IV; 12. Bukti P-12 Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Pengesahan Badan Hukum Migrant CARE – Pemohon IV; 13. Bukti P-13 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Ketua dan Sekretaris Migrant CARE – Pemohon IV; 81 14. Bukti P-14 Fotokopi Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Migrant CARE – Pemohon IV; 15. Bukti P-15 Fotokopi Akta Notaris tentang Pendirian Badan Koordinasi Kerapatan Adat Nagari Sumatera Barat (Bakor KAN) – Pemohon V; 16. Bukti P-16 Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Pengesahan Badan Hukum Bakor KAN – Pemohon V; 17. Bukti P-17 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Ketua Umum dan Sekretaris Umum Bakor KAN – Pemohon V; 18. Bukti P-18 Fotokopi Akta Notaris Pendirian Mahkamah Adat Alam Minangkabau (MAAM) – Pemohon VI; 19. Bukti P-19 Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Pengesahan Badan Hukum MAAM – Pemohon VI; 20. Bukti P-20 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk – Ketua (Imam Mahkamah) MAAM – Pemohon VI; 21. Bukti P-21 Fotokopi Dokumentasi Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) UU PPMI oleh Pemohon IV; 22. Bukti P-22 Fotokopi Data Kepesertaan Pemilihan Umum 2019 Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III; 23. Bukti P-23 Fotokopi Print Berita Kompas.com; 24. Bukti P-24 Fotokopi Print Berita Tempo.co; 25. Bukti P-25 Fotokopi Print Berita Kompas.com; 26. Bukti P-26 Fotokopi Naskah RUU Cipta Kerja (905 halaman); 27. Bukti P-27 Fotokopi Naskah RUU Cipta Keja (1035 halaman); 28. Bukti P-28 Fotokopi Naskah RUU Cipta Kerja (812 halaman). Selain itu, untuk mendukung dalil permohonannya, para Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang ahli atas nama Dr. Zainal Arifin Mochtar, SH., LLM. yang keterangannya diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 3 Agustus 2021 dan didengarkan dalam persidangan pada 5 Agustus 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut: 82 PENDAHULUAN Pada dasarnya pengujian yang dilakukan oleh Pemohon merupakan pengujian formil. Namun demikian menarik melihat pengujian formil yang dikaitkan juga atas implementasi UU. Oleh karenanya, keterangan ini pun sebagian besar menggunakan analisis formil pembentukan UU, tetapi sesekali akan menggunakan konsep materil dari UU dalam analisis yang akan dilakukan untuk menguatkan betapa bermasalah proses formal-nya. Analisis akan dilakukan terhadap; Pertama, konsep konstitusional yang berkaitan pembentukan UU. Kedua, apa saja pelanggaran yang dilakukan dalam tahapan pembentukan UU No. 11 Tahun 2020. Ketiga, implikasi membingungkan dari UU yang diujikan ini, yang mana implementasi ini sebenarnya memiliki keterkaitan dengan pembentukannya yang tidak memenuhi kaedah pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. KONSEP KONSTITUSIONAL PEMBENTUKAN UU Undang-undang bukanlah hal yang sederhana. Suatu UU adalah hukum yang dibentuk oleh pembentuknya dan memiliki daya berlaku, dapat bersifat perintah maupun larangan terhadap rakyat dan warga negara. Rosseau menggambarkan dalam “Kontrak Sosial” bahwa rakyat memberikan kuasa terhadap negara untuk begitu banyak urusan, termasuk mengatur rakyat tersebut. Dan oleh karenanya, harus ada batasan-batasan bagi negara untuk melaksanakan titipan kewenangan itu. Rakyat yang berdaulat kemudian menitipkan kedaulatannya kepada negara melalui proses representasi dan kontestasi kepemiluan, dan karenanya aktor negara yang terpilih kemudian harusnya melaksanakan keinginan rakyat yang menitipkan kedaulatan tersebut. Prinsip demokrasi menyebutkan pembentuk UU, Presiden dan Parlemen –dalam sistem Presidensil-, merupakan perpanjangan tangan dari kedaulatan rakyat. Hanya menjadi pelaksana dari keinginan rakyat. Dalam perspektif Bryan Thompson, konstitusionalitas atas kerja-kerja negara itu harus bersumber dari hukum dasar hanya mengikat jika didasarkan atas kekuasaan tertinggi (kedaulatan) dalam suatu negara Dan ketika kekuasaan itu telah diberikan ia berkewajiban untuk taat dan patuh atas konsep pembatasan kekuasaan yang disematkan pada negara dan memperhatikan secara sungguh-sungguh keinginan rakyat, sebagai sumber kedaulatan yang dimiliki oleh negara dalam menjalankan kewenangannya. 83 Artinya, secara filosofi konstitusionalitas pembentukan UU tak lain dan tak bukan harus memperhatikan kedua hal tersebut di atas dalam menjalankan kewenangan yang disematkan padanya. Sedangkan UU itu sendiri memiliki pengertian yang beragam seiring dengan persepektif para ahli melihat dan mendefinisikan UU. Namun pada dasarnya, pengertian itu bisa dilihat dan tersarikan pada pengertian peraturan perundang-undangan yang ada dalam Pasal 1 angka 2 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) yaitu “peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan”. Jika diuraikan pengertian peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, maka peraturan perundang-undangan adalah: (1) Berbentuk tertulis. (2) Memuat norma hukum yang mengikat umum. (3) Dibentuk/ditetapkan oleh Lembaga/Pejabat yang berwenang. (4) Melalui Prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Artinya, aspek formil adalah sesuatu yang amat penting. Sesungguhnya agak khawatir dengan pandangan yang mengecilkan makna formalitas pembentukan UU. Karena formal pembentukan UU sebenarnya menjadi syarat penting bagi legitimasi hukum. Kekuasaan itu pada dasarnya harus dibatasi. Dan dalam melaksanakan kekuasaan itu, harus ada pembatasan-pembatasan dalam konteks formal agar kekuasaan tersebut dibuat secara serampangan. Formalitas itu menjadi kontrol terhadap keserampangan dan kesewenangan itu. Artinya, hukum harus dijaga agar tidak dibuat dengan seenaknya, tetapi harus melalui konsep dan mekanisme yang disepakati. Dalam hal ini, tentu saja UU juga harus melalui konsep itu. Formalitas kaku itu juga sebagai potret penghargaan atas kedaulatan rakyat. Peran dalam bentuk partisipasi, aspirasi dan transparansi menjadi kewajiban yang melekat dengan hak-hak warga negara yang akan diatur dalam suatu UU. Itulah sebabnya, dalam konsep teoritik pembentukan UU, dapat dikatakan bahwa procedural ini adalah jantung dalam proses administrasi legislasi. “Without procedures, law and legal institutions would fail in their purposes” (D.J Galligan, 1996) Dalam pembahasan ketika UUD 1945 dibentuk, terlihat keinginan besar untuk membahas pembentukan UU ini, setidaknya dalam tiga level. Pertama, pergeseran kekuasaan pembentuk UU. Kedua, proses dan mekanisme pembentukan UU. Ketiga, pengawasan atas kekuasaan pembentukan UU melalui mekanisme review. 84 Dalam dua level yang pertama, seperti kita ketahui, terjadi pergeseran kuasa pembentuk UU dari Presiden menjadi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Yang sudah dijelaskan secara terang benderang dalam disertasi Saldi Isra (2009), bahwa pergeseran ini tak serta merta berarti menguatkan kewenangan DPR, tetapi malah memberikan posisi yang kuat kepada Presiden dalam wilayah legislasi. Meskipun kuasa berada di DPR tapi pemilik veto yang tak bisa terbantahkan adalah Presiden dalam kewajiban pembahasan dan persetujuan bersama. Hanya saja pada level yang ketiga yakni ketika berbicara tentang pengujian UU sebagai sarana kontrol untuk menjaminkan UU tidak digunakan secara serampangan oleh pembentuknya, terjadi pembahasan tak berimbang antara pengujian formil dan pengujian materil. Meskipun kita semua paham bahwa konsep pengujian UU menganut model materil dan formil, tetapi ketika pembahasan UUD 1945 khususnya pada perubahan kedua dan ketiga, pembahasan lebih banyak berkutat pada pengujian materil. Akan tetapi kemudian, ketika UUD disepakati dan ditindaklanjuti dengan menyusun UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, konsep pengujian formil ini mendapatkan tempat pembahasan. Pada titik itulah, pengujian formil mengalami tarik menarik yuridis. Jika tetap dengan paradigma bahwa pengujian formil harus berdasarkan Pasal 51 Ayat 3 huruf a UU No. 24/2003 yang mengatur bahwa bahwa Pemohon tatkala mengajukan pengujian formil harus menjelaskan secara terperinci bahwa “pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Padahal ketentuan di dalam UUD 1945 hanya amat sederhana dalam kaitan dengan pembentukan UU. Itu sebabnya, ketika pertama kali menyusun peraturan perihal hukum acara di Mahkamah Konstitusi, terjadi pelebaran makna di Peraturan Mahkamah Kontitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yaitu “Pengujian formil adalah pengujian undang-undang yang berkenaan dengan proses pembentukan undang-undang dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil”. (Pasal 4 ayat (3)). Bahkan ketika UU Mahkamah Konstitusi mengalami perubahan di tahun 2011 terdapat Pasal yang dimasukkan dalam Pasal 51A Ayat 3 UU No. 8 Tahun 2011 yang berbunyi bahwa “Dalam hal permohonan pengujian berupa permohonan pengujian formil, pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah 85 Konstitusi didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan”. Hal yang berarti, makin melebarkan lagi konsep pengujian formil yang bisa dilakukan karena tidak lagi hanya sebatas berdasarkan UUD 1945, tetapi didasarkan pada peraturan perundang- undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan konsep demikian maka konsep pengujian formalitas pembentukan undang- undang tidak saja hanya dapat dimaknai menyangkut prosedural dalam bentuk proses dan tahapan pembentukan UU sebagaimana diatur di dalam konstitusi, namun berkaitan juga dengan penggunaan hal-hal lainnya diluar pengujian materil yang telah digariskan di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara pembentukan peraturan perundangundangan. Tentu dalam hal ini, tak ada itikad untuk menggurui MK tentang wilayah yang dapat dijadikan rujukan untuk pengujian formil, akan tetapi konsep konstitusionalnya tersebar dan melebar berdasarkan teori dan peraturan perundang-undangan. Apakah tetap mau dalam konsep konstitusional saja ataukah mau merambah hingga ke konsep dan teknis sebagaimana yang diatur di dalam perundang-undangan. Tidak hanya teknis semata, tetapi juga masuk ke esensi konstitusionalitas yang dapat dimaknai dalam bangunan partisipasi, politik hukum yang baik, paradigma yang sesuai dengan konstitusi, bahkan politicall will dalam pembentukan UU yang disesuaikan dengan tujuan esensial; bernegara. Dalam konsep konstitusionalitas saja, masih ada ruang terbuka untuk menilai semisal menggunakan persepektif Alec Stone Sweet (2000) yang melakukan penelusuran terhadap konstitusi-konstitusi yang terdapat di negara-negara Eropa Kontinental, umumnya memuat beberapa persoalan penting termasuk salah satunya berkaitan bagaimana constitutional adjudication berhadapan dengan prosedural pembentukan undang-undang, yaitu : 1. Menetapkan kewenangan lembaga-lembaga negara serta menyerahkan kewenangan kepada lembaga-lembaga itu untuk membuat dan menerapkan hukum. 2. Menetapkan peraturan prosedural yang akan menentukan produksi norma hukum, seperti undang-undang dan memberi batasan-batasan apa saja yang harus dipatuhi dalam pembentukan produk legislasi tersebut. 3. Menentukan tata cara dalam melaksanakan perubahan konstitusi, sekaligus membedakan aturan ini dari ketentuan yang mengatur produktivitas norma 86 hukum intrakonstitusional, seperti undang-undang dan peraturan perundang- undangan lainnya. 4. Memberi kekuasaan kepada MK untuk mempertahankan superioritas normatif konstitusi vis-vis peraturan perundang-undangan lainnya. Bahkan jika melebar dengan berbagai konsep berkaitan dengan asas pembentukan perundang-undangan, apa yang disitir Jeremy Bentham paling tidak menjadi menarik ketika berbicara tentang ketidaksempurnaan (imperfections) yang dapat mempengaruhi undang-undang (statute law). Jeremy Bentham selanjutnya membagi ketidaksempurnaan tersebut dalam dua derajat/tingkatan. Ketidaksempurnaan derajat pertama disebabkan hal-hal yang meliputi: (1) Arti ganda (ambiguity); (2) Kekaburan (obscurity); (3) Terlalu luas (overbulkiness). Sedangkan ketidaksempurnaan derajat kedua, disebabkan hal-hal yang meliputi: (1) Ketidak tepatan ungkapan (unsteadiness in respect of ezpression); (2) Ketidaktepatan tentang pentingnya sesuatu (unsteadiness in respect of import); (3) Berlebihan (redundancy); (4) Terlalu panjang lebar (longwindedness); (5) Membingungkan (entanglement); (6) Tanpa tanda yang memudahkan pemahaman (nakedness in respect of helps to intellection); (7) Ketidakteraturan (disorderliness). Meskipun yang disampaikan Jeremy Bentham ini adalah bagian dari konsep materiil, tetapi bukan berarti tidak lahir kekaburan materiil akibat kekurangan yang terjadi secara formil, misalnya karena ketergesa-gesaan legislasi dan ketiadaan partisipasi. MK sendiri telah berulang-ulang melakukan pengujian formil. Hingga 2020, telah 44 kali MK memutus dengan konsep permohonan formil (Nurul Fazrie dan Bivitri Susanti, 2020). Dan hasilnya memang tidak satupun dari keseluruhan permohonan tersebut yang dikabulkan. Karenanya, jika digabungkan dengan pengujian UU KPK (perkara No. 79/PUU-XVII/2019), maka sudah 45 perkara dan hasilnya tetap saja sama yakni tidak pernah ada yang dikabulkan. Padahal kita semua tahu betapa buruknya sebenarnya cara pembentuk UU melaksanakan fungsi legislasi. Karenanya, tentu saja dibutuhkan tanggungjawab konstitusional MK yang lebih tinggi. Jika dilihat dari berbagai perkara yang telah dilakukan pengujian formil, terlihat bahwa MK belum punya parameter yang kuat dan konstitusional untuk mengukur sejauh mana konstitusionalitas formal pembentukan UU. MK belum mengeluarkan suatu putusan monumental yang merupakan penjelmaan dari penjagaan hak-hak konstitusional warga negara dari suatu legislasi yang buruk. 87 Dalam kasus terakhir Putusan formil atas UU KPK, MK memperlihatkan sesuatu yang tidak terlalu menarik, terlihat dangkal dalam alasan hukum, bahkan hanya meilihat formalitas semata terpenuhinya suatu proses legislasi tanpa melihat esensi. Padahal di situlah bahayanya suatu konstitusionalitas pembentukan UU, karena seringkali yang dilanggar adalah esensi dari suatu proses formal dan bukan formalitas formal. Semisal, salah satu esensi dari suatu legislasi adalah partisipasi, tentu saja yang harus dilihat adalah esensi dari partisipasi itu, dan bukan hanya formalitas dari suatu partisipasi. Mengapa? Karena seringkali, seperti yang dituliskan oleh Sherry R. Arnstein (2016) meminjam istilah Burns (2014) dengan kata-kata level partisipasi “tokenism” yang mana level partisipasinya adalah partisipasi publik hanya dipakai sekedar untuk memenuhi persyaratan pembentukan peraturan. Dan bahayanya adalah ia tetap kehilangan esensi partisipasi. PELANGGARAN TERHADAP PEMBENTUKAN UU Dalam logika filosofi dan konstitusionalitas di atas, menjadi menarik untuk melihat terhadap pelanggaran yang dilakukan dalam tahapan pembentukan UU Cipta Kerja. Siapapun paham, UU memang merupakan resultante kepentingan politik. Tetapi disitulah fungsi konstitusi dan peraturan perundang-undangan memberikan ruang agar tidak sekedar memenuhi kaidah politik. Makanya dibuka ruang yang namanya partisipasi, aspirasi dan berbagai tindakan penyesuaian serta masukan lainnya. Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan misalnya jelas mengatakan bahwa partisipasi masyarakat adalah amat penting. Dalam perkara formil UU Cipta Kerja, maka ada begitu banyak pertanyaan subtantif yang bisa disampaikan. Pertama, dalam kaitan aturan main dalam Menyusun UU Cipta Kerja. Seperti kita pahami bahwa disusun dengan menggunakan metode omnibus. Ide penggunaan UU ini sudah ada jauh hari sebelum dibuatnya UU Cipta Kerja. Bahkan ide UU Cipta Kerja sendiri sudah ada dalam berbagai pembahasan sehingga setidaknya di bulan Oktober 2019, ide ini sudah ada. Herannya, Ketika mengubah UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Oktober 2019, tidak ada pembicaraan sama sekali perihal penggunaan metode omnibus dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Itu sebabnya dalam revisi UU 12/2011, menjadi UU 15/2019, sama sekali tidak dicantumkan tentang metode omnibus. Ini tentunya menjadi perkara yang tidak kecil oleh karena ketiadaan aturan main yang jelas membuat UU ini diperlakukan secara 88 serampangan dan tanpa aturan yang memadai. Penting menjadi pertanyaan bagi pembentuk UU, mengapa sama sekali tidak mengatur perihal metode UU secara omnibus padahal ide itu sudah ada. Kedua, tentang metode omnibus itu sendiri. Metode pilihan menggunakan Omnibus ini memang menarik. “Metode satu untuk semua” ini memang memiliki beberapa keunggulan untuk dapat dengan cepat merapihkan dan mengharmonisasikan UU yang tumpang tindih dan tidak beraturan. Memang tidak ada keseragaman istilah dan praktik penggunaannya. Tetapi paling sederhana, Omnibus Law adalah “A draft law before a legislature which contains more than one subtantive matter or several minor matters which have been combined into one bill, ostensibly for the sake of convenience” (Duhaime Legal Dictionary). Problem pertama adalah seberapa luas satu-dua hal subtantif atau beberapa yang minor tersebut. Praktik pada umumnya menjelaskan bahwa Omnibus dipakai untuk beberapa kluster yang lebih mirip, semisal berkaitan dengan Budget implementation (Praktik di Kanada dan Amerika Serikat). Walau memang ada praktik yang terlalu luas dan besar (Irlandia). Praktik meluas selalu mendapatkan kritik yang kuat. Apalagi dengan RUU Cipta Kerja yang menggabungkan 11 kluster yang memiliki corak dan paradigma hukum yang tak seragam. Ketika digabungkan dalam satu konsep seragam, sangat mungkin menjadi problem. Louis Massicotte (2013) mengutip kritikan akan berbahayanya Omnibus Law dalam Commonwealth vs Barnett 199 Pa.161, “Bills, popularly called omnibus law, became criying evil, not only form the confusion and ditraction of the legislative mind by the jumbling together of incongrous subject, but still more by facility they afforded to corrupt combinations of minorities with different interest to force the passage of bills with provisions which could never succed if they stood on their separate merits”. Secara teknis penyusunan pun menjadi tidak sederhana. RUU ini berjumlah 174 Pasal, tetapi secara subtansi memuat perubahan dan pembatalan norma 79 UU multi sektor. Teknis penyusunan ini menjadi tidak sederhana karena cenderung membingungkan. Membingungkannya terlihat dari pilihan ketika akhirnya menamakan RUU ini menjadi Cipta Kerja. Oleh karena luasan kluster yang terlalu luas, pilihan itu pun melanggar ketentuan dalam lampiran UU No. 12 Tahun 2011 yang merupakan hal yang tak dapat dipisahkan dengan ketentuan UU-nya secara keseluruhan. Sebenarnya jika UU adalah pencabutan maka harus di bagian judul memberikan hal itu, akan tetapi karena UU No. 12 Tahun 2011 sendiri belum 89 berparadigma memungkinkan adanya model omnibus, makanya banyak ketentuan dalam hal ini yang terlanggar. Dikaitkan dengan kewajiban membangun partisipasi yang baik, maka alangkah baiknya jika pembagian partisipasi juga dilakukan secara kluster, atau kemudian UU ini dibuat secara menjadi 11 UU yang disesuaikan dengan kluster. Memaksakan menjadi satu buah UU, membuat ada begitu banyak kluster yang tidak mengalami pengayaan diskursus dan partisipasi yang memadai. Dan itulah yang menyumbangkan begitu banyak perdabatan dan kesalahan subtantif di dalamnya. Walau pun tentu saja karena ini pengujian formil maka pelanggaran itu tidak akan dibahas secara mendetail. Melalui pembahasan yang dipaksakan dalam waktu singkat dan dengan begitu banyak kluster, akhirnya ada begitu banyak pihak yang seharusnya dimintai partisipasi dan analisis atas UU ini menjadi sama sekali tidak dilibatkan. Sehingga dapat dikatakan, dalam banyak hal tidak ada partisipasi yang memadai. Ketiga, pelanggaran secara langsung atas proses. Pelanggaran pada proses juga terjadi setidaknya pada tiga hal lainnya. Yakni pembahasan yang dilakukan secara terburu-buru, tidak transparan dan tanpa partisipasi. Pasal 18 UU No. 12 Tahun 2011 mewajibkan penyusunan UU memperhatikan aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat. Begitu pun Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011 yang mengatur bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan tulisan, melalui RDPU, Kunjuungan Kerja, Sosialisasi maupun Seminar, lokakarya dan atau diskusi yang mana masyarakat itu adalah semua orang yang punya kepentingan dan karenanya RUU harus dimudahkan untuk dapat diakses. Pada penyusunan RUU Cipta Kerja hampir kesemua hal tersebut dilanggar. Lebih khusus dengan proses pembahasannya. Di pembahasan antara DPR dan Pemerintah dan DPD dapat ikut dalam posisi tertentu, menjadi menarik melihat teknis pembahasannya akan seperti apa. Jumlah Komisi di DPR sebenarnya mencerminkan berapa jumlah urusan Pemerintah yang dibagi habis dalam kluster komisi. Tapi dengan UU yang sangat luas dan lebar, maka akan berkaitan lintas komisi. Seberapa keterlibatan partai-partai di situ. Seberapa representatif pembahasan itu pun akan menjadi hal yang menarik untuk dipertanyakan lebih lanjut. Lagi-lagi, ini disebabkan tidak fitnya konsep pembahasan RUU yang amat lebar ini dengan konsep pengaturan tentang pembentukan peraturan perundang- 90 undangan yang ada, baik di UU No. 12 Tahun 2011, maupun UU 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, maupun peraturan terknis lainnya yang tersebar di Tatib. Yang terjadi kemudian adalah kesemuanya diterabas tanpa proses yang memadai. Keempat, UUD 1945 memberikan lima tahapan UU; pengajuan, pembahasan, persetujuan, pengesahan dan pengundangan. Pada pengajuan, tidak ada partisipasi masyarakat, dilanjutkan di tahapan persetujuan dan pengesahan. Dan ini dilakukan bersama-sama dengan Presiden. Kelima tahapan ini sangat erat dengan politik hukum negara dalam membuat suatu UU. Konsepsi politik hukum, yang dalam bahasan Mahfud MD (2004), setidaknya bisa dibahasakan menjadi tiga hal. Pertama, “cetak biru” dari kebijakan dan peraturan yang dicita-citakan. Kedua, tarik menarik politik pada proses di dalam ruangan pembahasan dan persetujuan legislasi. Ketiga, implementasi yang diharapkan dan dapat terkawal oleh kebijakan tersebut. Cetak biru sebenarnya adalah konsep perundang-undangan yang berkaitan dengan keseluruhan UU dan sistem yang diharapkan akan dibangun ke depan dalam kebijakan yang akan dibuat. Makanya, ia berisi pandangan menyeluruh baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis. Sekurang-kurangnya, hal itu hadir dalam naskah akademik. Dari 2278 halaman naskah akademik yang dibuat, tak banyak bicara tentang bangunan apa yang diharapkan dalam membuat konsep hukum ke depan. Dari 11 kluster terimbas dalam RUU ini, tak jelas apa yang mau dibangun ke depan dari tema pada kluster tersebut. Semisal perizinan, ke depan apa konsep perizinan yang mau dicapai? Apalagi di kluster tersebut, terdapat begitu banyak hal yang berkaitan Kehutanan, Lingkungan Hidup, Pertanahan dll. Artinya, bukan hanya soal bangunan cetak biru di wilayah perizinannya yang harus didetailkan, tetapi juga bagaimana cara pandang negara terhadap sektor terimbas tersebut? Karena UU tidaklah bersifat einmaleigh (sekali pakai), tetapi dia harus dapat memotret secara forward looking tentang apa yang diharapkan ke depan. Begitu pun dengan kluster lainnya selain soalan perizinan. Pada cetak biru, kemungkinan tarik menarik kepentingan politiknya pun harus diwaspadai. Siapapun paham, UU memang merupakan resultante kepentingan politik. Tetapi disitulah fungsi konstitusi dan peraturan perundang-undangan memberikan ruang agar tidak sekedar memenuhi kaidah politik tetapi juga memenuhi keinginan publik. Makanya dibuka ruang yang namanya partisipasi, 91 aspirasi dan berbagai tindakan penyesuaian serta masukan lainnya. Pada penyusunan RUU Cipta Kerja kesemua hal tersebut dilanggar. Nyaris tak ada partisipasi, transparansi dan terkesan terburu-buru. Tak ada pengayaan wacana sebagai bentuk partisipasi yang diperintahkan dalam UUP3. Bahayanya adalah konsep pembuatan UU di Indonesia memang menyimpan kemungkinan tinggi untuk mengalami politisasi dan tukar menukar kepentingan. Ikut sertanya Presiden dalam membahas dan menyetujui UU, berakibat kedudukan Presiden sangat kuat dalam penyusunan UU. Dengan posisi kuat ini, - meski pada saat yang sama UUD memberikan kewenangan legislasi kepada DPR- membuat Presiden sangat mungkin bertukar kepentingan dalam pembuatan UU. Dan juga di tengah besarnya kepentingan politik di DPR, maka tukaran kepentingan itu akan mudah terjadi. Ini misalnya sudah terlihat di berbagai UU, semisal tukar menukar prolegnas antara UU Tax Amnesty dan UU KPK. Kelima, kudeta redaksional. Pelanggaran ini sangat fatal yakni terjadinya perubahan UU meskipun telah dilewatinya tahapan persetujuan. Jika pertanyaan sederhananya apakah diperbolehkan melakukan perubahan setelah tahapan persetujuan, maka pada hakikatnya itu menjadi haram dilakukan. Sesungguhnya, segala urusan soal substansi dan format UU, harusnya selesai tatkala paripurna persetujuan bersama dilakukan. UU telah jadi dalam konteks "bersih" pada saat akan diketuk. Karena itulah titik paling utama dalam proses legislasi seperti yang telah dituliskan di atas. Jika menggunakan alasan mengubah-ubah pasal dengan adanya aturan Pasal 72 Ayat 1 dan 2 UU No. 12 Tahun 2011 yang mengatakan bahwa RUU yang telah disetujui bersama Pemerintah dan DPR disampaikan kepada Presiden untuk disahkan menjadi UU dalam waktu 7 hari, tentu hal itu tidak bisa dibenarkan. Oleh karena penjelasan Pasal itu sudah limitatif dalam UU No. 15 Tahun 2019 yang mengubah UU No. 12 Tahun 2011, bahwa penggunaan waktu 7 hari kerja adalah waktu yang layak untuk mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan teknis penulisan RUU ke lembaran resmi Presiden sampai dengan penandatanganan, pengesahan dan pengundangan. Artinya, hanya teknis administrasi serta persiapan semata yang kemudian tak boleh masuk ke dalam tindakan-tindakan menghapus, menambahkan atau bahkan mengubah makna. Jangankan di kata-kata, bahkan titik dan koma pun sebenarnya sudah tidak dapat dilakukan, karena itu juga berpotensi mengubah makna. 92 Padahal itulah yang nyata terjadi, penambahan-penambahan pasca paripurna DPR di RUU Cipta Kerja. Dalam hal itu, sangat mungkin terjadi "kudeta redaksional". Istilah itu dikenalkan oleh Saldi Isra dalam tulisan Kompas, 19 Oktober 2009, tepat 11 tahun yang lalu ketika terjadi kudeta redaksional "Ayat Tembakau" serta berbagai kejadian yang sama mewarnai saat itu. Ia menuliskan bahwa setidaknya ada tiga kondisi kemungkinan kudeta redaksional terjadi. Pertama, terjadi pada naskah hasil panitia khusus atau komisi sebelum dibawa ke paripurna DPR. Dalam hal ini, paripurna harusnya menjadi alat saring dari kemungkinan kudeta redaksional. itulah yang menyebabkan adanya keharusan untuk membagi naskah UU untuk dibaca dan diketahui oleh semua anggota DPR dan Pemerintah dalam tahapan persetujuan. Kedua, terjadi seusai paripurna DPR. Pada tahap ini, anggota DPR sulit mengetahui. Apalagi, selama ini mayoritas anggota DPR cenderung malas membaca ulang hal yang telah disepakati. Bukan sekedar itu, apalagi jika memang draf RUU tersebut tak dibagikan, dan memang secara formal kesempatan untuk membaca nyaris tak tersedia. Ketiga, jika kudeta redaksional dilakukan pemerintah sebelum disahkan presiden, lalu diundangkan di Lembaran Negara. Pada tahap ini, saat RUU di tangan pemerintah, DPR sulit mengecek. Mengingat merupakan tahap akhir, kemungkinan ada kudeta redaksional baru terlacak setelah diberlakukan. Terhadap ketiga hal tersebut, khususnya yang kedua, maka pendapat Saldi ada benarnya dan menemukan relevansinya dalam kasus RUU Cipta Kerja. Dalam perkara RUU Cipta Kerja, kondisi itu menjadi sangat mungkin terjadi oleh karena memang tidak ada pembagian draf RUU bagi para anggota DPR, juga tak ada mekanisme formal untuk tersedianya waktu membaca dan mengontrol substansi RUU, serta ketidakjelasan naskah RUU yang disahkan di paripurna. Maka, tak ada yang bisa menjamin bahwa tidak ada kudeta redaksional atau pun “utak-atik” bunyi pasal yang sesungguhnya sudah diharamkan terkhusus setelah diadakannya paripurna persetujuan DPR dan Presiden. IMPLIKASI MEMBINGUNGKAN UU Catatan Mahfud MD yang telah dikutipkan di atas, harus juga dilihat paling tidak pada politik hukum yang dikaitkan dengan implementasi UU. Adakalanya, implementasi UU menjadi terkendala oleh karena memang tidak dibayangkan, sekaligus dibuat secara terburu-buru dan serampangan sehingga tidak menghitung secara baik UU itu dapat terimplementasi atau tidak. 93 Karenanya, sesuatu yang tak kalah urgen-nya adalah soalan memastikan implementasi. Sudah terlihat cara pandang pemerintah memastikan implementasi dengan membuang segala hal yang teknis ke Peraturan Pemerintah. Dari RUU yang ada, ada sekitar 500 norma delegasi ke tingkat Peraturan Pemerintah. Dan dengan cita-cita melakukan perampingan regulasi, bayangkan betapa ide ini adalah jauh panggang dari api. Bahaya mendelegasikan ke PP ini adalah meninggikan kemungkinan diskresi Presiden dalam pengaturan. Bukan sekedar itu, tapi dapat dibayangkan bengkaknya kewenangan Presiden dengan adanya Pasal 170 Ayat (1), (2) dan (3) di RUU ini yang menegaskan bahwa demi pelaksanaan kebijakan UU Cipta Kerja maka Pemerintah Pusat berwenang untuk melakukan perubahan ketentuan dengan PP yang akan dikonsultasikan ke DPR. Pemerintah seakan mengangkangi ketentuan UUD bahkan perundang- undangan lainnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dan dengan kemungkinan adanya 500-an PP, pembengkakan dan monopoli kewenangan Pemerintah akan sangat mudah terjadi. Terjadi kerja-kerja terburu- buru pada pembuatan berbagai PP. Implikasinya adalah subtansi yang berantakan dan tidak dapat dibuiat dengan baik. Tulisan-tulisan Maria SW Sumarjono di wilayah pertanahan, Hariadi Kartodihardjo di wilayah Pengelolaan Sumber Daya Alam, maupun terbitan FH UGM Yogyakarta “Kertas Kebijakan: Analisis Kritis UU Cipta Kerja, November 2020) berbagai catatan di bidang lain, menunjukkan tentang subtansi yang berantakan sebenarnya memperlihatkan betapa buruknya pembuatan UU Cipta Kerja ini. PENUTUP Pada dasarnya, telah dipertotonkan kepada kita semua suatu pembuatan UU yang mengangkangi begitu banyak hal. Fungsi representasi yang tak representatif. Publik dibelakangngi. Begitu pun juga pelanggaran begitu banyak hal yang serius atau tidaknya amat bergantung pada Mahkamah Konstitusi untuk menegaskannya. Ada harapan besar agar MK mau menghentikan gejala “autocratic legalism” (Kim Lane Scheppele, 2018) yakni ketika semua keinginan negara dibuatkan aturan legal hanya sekedar memenuhi dan seakan-akan telah memenuhi mandat demokrasi, akan tetapi isinya hanya merupakan keinginan negara secara sepihak tanpa adanya penghargaan atas prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri. 94 Keterangan ini hanya memberikan persepktif, semoga dapat menjadi bahan yang membantu persidangan ini agar mengembalikan pembuatan UU yang lebih baik, rakyat yang lebih berdaulat dan masa depan pembentukan UU di Indonesia. Ahli pun menyampaikan keterangan tambahan yang disampaikan secara lisan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut: 1. Kemanfaatan adalah asas materiil bukan asas formiil. 2. UU Ciptaker ini lebih mengandung kemudoratan dibandingkan manfaatnya yang dapat diambil. 3. Yang diselesaikan lebih dulu seharunya soal formilnya karena ada batas waktu, baru kemudian memutus materiilnya. 4. Di amerika titik pentingnya ada di penandatanganan, sedangkan di Indonesia ada di tahap persetujuan. Artinya dalam penyusunan UU Ciptaker seharusnya sudah tidak ada lagi perubahan setelah tahap persetujuan. 5. Paradigma undang-undang sesuai UU P3 adalah single, bukan jamak. 6. MK belum membangun prinsip bagaimana partisipasi itu bukan hanya diwakili oleh institusi tertentu atau ahli tertentu, namun juga seluruh masyarakat. MK seharusnya tidak hanya melihat apakah ada pertemuannya namun juga apa isi pertemuannya. 7. Naskah akademik pada dasarnya adalah bukan hanya ada atau tidaknya, namun juga apakah isi naskah akademiknya sama dengan isi undang-undangnya. [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat telah memberikan keterangan dalam persidangan pada 17 Juni 2021 yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 6 Agustus 2021, yang pada pokoknya mengemukakan hal sebagai berikut: KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON DALAM PENGUJIAN FORMIL Bahwa merujuk pada pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019 yang diucapkan pada 4 Mei 2021 mengenai parameter kedudukan hukum (legal standing) pengujian formil, Mahkamah Konstitusi menyatakan: Menimbang bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, bertanggal 16 Juni 2010, Paragraf [3.9] mempertimbangkan sebagai berikut: 95 “… bahwa untuk membatasi agar supaya tidak setiap anggota masayarakat secara serta merta dapat melakukan permohonan uji formil di satu pihak serta tidak diterapkannya persyaratan legal standing untuk pengujian materil di pihak lain, perlu untuk ditetapkan syarat legal standing dalam pengujian formil Undang-Undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan. Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian materiil sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini, karena akan menyebabkan sama sekali tertutup kemungkinannya bagi anggota masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan pengujian secara formil …” Terkait kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon dalam pengujian undang- undang secara formil dalam Perkara 91 DPR memberikan pandangan sebagai berikut: Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon pengujian formil dalam Perkara 91 1) Bahwa Pemohon I Perkara 91 yang mendalilkan pernah bekerja di perusahaan dengan status PKWT yang ditempatkan sebagai Technician Helper, namun dengan adanya Pandemi Covid 19 Pemohon I Perkara 91 mengalami pemutusan hubungan kerja sepihak dari tempatnya bekerja sehingga saat ini Pemohon I Perkara 91 sedang berupaya mencari pekerjaan. Berdasarkan fakta yang disampaikan Pemohon I Perkara 91 tersebut, DPR menerangkan bahwa sejatinya Pemohon I Perkara 91 saat ini bukan lagi berstatus sebagai Pegawai PKWT karena sudah diberhentikan oleh perusahaan yang mempekerjakannya. Maka oleh sebab itu Pemohon I Perkara 91 tidak memiliki hubungan pertautan yang langsung sebagaimana didalilkan dalam permohonannya. Ketentuan yang ada dalam UU Cipta Kerja dalam klaster ketenagakerjaan tentunya diperuntukan bagi seseorang yang masih aktif berstatus sebagai pekerja. Oleh karena itu permasalahan yang disampaikan oleh Pemohon I Perkara 91 tersebut tidak ada hubungannya dengan pembentukan UU Cipta Kerja maupun pemberlakuannya. 2) Terhadap dalil Pemohon II Perkara 91 yang menyatakan bahwa UU a quo telah mengkapitalisasikan dunia pendidikan karena UU a quo memasukan sektor pendidikan dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sehingga merugikan Pemohon II Perkara 91 selaku pelaku Pendidikan dan yang akan mengabdikan diri di dunia pendidikan, DPR menerangkan bahwa tidak ada pertautan langsung antara pengaturan yang dipermasalahkan oleh Pemohon II Perkara 91 dengan kedudukan Pemohon II Perkara 91 selaku pelaku pendidikan yang dalam hal ini 96 adalah seorang mahasiswa. Selain itu, dalil Pemohon II Perkara 91 yang menyatakan “akan mengabdikan diri di dunia Pendidikan” belum terjadi. Oleh karena itu maka menjadi tidak relevan jika Pemohon II Perkara 91 menyatakan hak konstitusionalnya terlanggar karena tidak ada hubungan pertautan yang langsung dengan berlakunya UU Cipta Kerja. 3) Terhadap dalil Pemohon III Perkara 91 yang berprofesi sebagai dosen, DPR menerangkan bahwa pembentukan UU Cipta Kerja tentunya tetap mengikuti kaidah-kaidah sebagaimana diatur dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Tidak ada 1 (satu) ketentuan pun dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang melarang teknik pembentukan undang- undang secara Omnibus Law. Meskipun tidak dikenal dengan nama Omnibus Law, mekanisme perubahan beberapa undang-undang melalui satu undang- undang telah ada sejak lama dan dilakukan di Indonesia. Oleh karena itu pemberlakuan UU Cipta Kerja sama sekali tidak menghalangi hak konstitusional Pemohon III Perkara 91 sebagai dosen dalam memberikan pembelajaran kepada mahasiswanya. Sehingga tidak relevan jika Pemohon III Perkara 91 mengajukan pengujian UU a quo secara formil dengan dalil bahwa hak konstitusionalnya terhalangi karena telah sangat jelas tidak ada hubungan pertautan secara langsung dengan berlakunya UU Cipta Kerja. 4) Bahwa Pemohon IV Perkara 91 yang merupakan organisasi kemasyarakatan bukanlah subjek yang diatur dalam UU Cipta Kerja terutama dalam kaitannya dengan penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia. Pemohon IV Perkara 91 mempermasalahkan Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) yang diubah dalam UU Cipta Kerja yang bukan merupakan kewenangan Pemohon IV Perkara 91. Selain itu, permasalahan yang disampaikan oleh Pemohon IV Perkara 91 tersebut bukanlah permasalahan secara formil melainkan permasalahan secara materiil sehingga tidak tepat apabila Pemohon IV menjadikan hal tersebut sebagai alasan dalam pengajuan pengujian formil terhadap UU Cipta Kerja. Oleh karenanya, telah sangat jelas bahwa Pemohon IV tidak memiliki hubungan pertautan secara langsung dengan berlakunya UU a quo. 5) Terhadap dalil Pemohon V dan Pemohon VI Perkara 91 sebagai perwakilan masyarakat adat, DPR menerangkan bahwa UU Cipta Kerja tidak menghilangkan eksistensi dan kewenangan Pemohon V dan Pemohon VI 97 Perkara 91 dalam menjalankan perannya sebagai pemegang hak ulayat. UU Cipta Kerja tetap mengatur bahwa untuk menggunakan lahan hak ulayat, pelaku usaha harus melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat, dan jika dilanggar maka pelaku usaha akan dikenakan sanksi. Oleh karena itu dalil Pemohon V dan Pemohon VI Perkara 91 adalah tidak berdasar, karena Pemohon V dan Pemohon VI Perkara 91 tidak memiliki hubungan pertautan secara langsung dengan berlakunya UU a quo. Berdasarkan uraian tersebut, maka DPR berpandangan bahwa secara keseluruhan Para Pemohon Perkara 91 tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam pengujian formil UU Cipta Kerja terhadap UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, UU Cipta Kerja tidak hanya mengatur perubahan dari UU Ketenagakerjaan saja melainkan mengatur perubahan 78 undang-undang yang tentunya, Para Pemohon Perkara 91 harus dapat menguraikan keterkaitannya secara langsung keterkaitannya dengan semua undang-undang yang diatur perubahannya melalui UU Cipta Kerja. Meskipun demikian, DPR memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar benar-benar menilai apakah Para Pemohon Perkara 91 memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam pengajuan permohonan a quo sesuai dengan parameter kerugian hak dan/atau kerugian konstitusional dalam pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana disebutkan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019 yang diucapkan pada 4 Mei 2021 mengenai parameter kedudukan hukum (legal standing) pengujian formil. PANDANGAN UMUM DPR 1. Bahwa untuk mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, Negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Untuk memenuhi hal tersebut, diperlukan peraturan perundang-undangan untuk menjamin kepastian hukum dan menciptakan keadilan demi kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia. 2. Bahwa legislasi saat ini memiliki banyak permasalahan diantaranya adalah banyaknya jumlah peraturan perundang-undangan (over-regulated), banyaknya 98 peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih (overlapping), disharmoni antar peraturan dan rumitnya teknis pembuatan peraturan perundang-undangan. Hal ini yang melandasi perlunya penerapan metode Omnibus Law dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan legislasi tersebut. 3. Bahwa kata Omnibus dalam bahasa latin berarti “untuk semua/untuk segalanya” sehingga metode Omnibus Law dimaknai sebagai satu undang-undang (baru) yang mengandung atau mengatur berbagai macam materi dan subyek untuk penyederhanaan dari berbagai undang-undang yang masih berlaku. Dengan demikian, materi suatu undang-undang tidak perlu terpaku dan terbatas pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan judul undang-undang yang diatur sebagaimana praktik pembentukan undang-undang selama ini di Indonesia, melainkan dapat pula menjangkau materi-materi yang terdapat dalam berbagai undang-undang lain yang dalam implementasinya di lapangan saling terkait langsung ataupun tidak langsung satu dengan yang lain. 4. Bahwa metode Omnibus Law yang juga dikenal dengan konsep Omnibus Bill telah dipraktikkan dan menjadi hukum kebiasaan yang terbentuk dalam sistem Common Law sejak tahun 1937. Dalam konsep sistem Common Law, metode Omnibus Law dipraktikkan dalam membuat suatu undang-undang baru untuk mengamandemen beberapa undang-undang sekaligus. Menurut Bryan A. Garner, et.al (Eds) dalam Black’s Law Dictionary Ninth Edition menggunakan istilah Omnibus Bill yang berarti (hal. 186): A single bill containing various distinct matters, usu. drafted in this way to force the executive either to accept all the unrelated minor provisions or to veto the major provision. A bill that deals with all proposals relating to a particular subject, such as an "omnibus judgeship bill" covering all proposals for new judgeships or an "omnibus crime bill" dealing with different subjects such as new crimes and grants to states for crime control. 5. Praktik Omnibus Bill/Omnibus Law yang sudah menjadi hukum kebiasaan di sistem Common Law ini, dipandang baik untuk diterapkan dalam sistem hukum Indonesia yang menerapkan sistem Civil Law sebagai upaya penyederhanaan dan keterpaduan undang-undang yang saling berkaitan. 6. Bahwa saat ini telah terjadi hyper regulation peraturan perundang-undangan mengatur hal yang sama dan berpotensi menimbulkan tumpang tindih dan memberikan ketidakpastian hukum dengan komposisi sebagai berikut: Undang-Undang: 1.700 99 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang: 182 Peraturan Pemerintah: 4.670 Peraturan Presiden: 2.167 Peraturan Menteri: 15.735 Peraturan LPNK: 4.178 Peraturan Daerah: 15.982 (Data diakses dari https://peraturan.go.id/ pada tanggal 7 Juni 2021, Pukul 21.30 WIB) Dengan banyaknya jumlah peraturan perundang-undangan tersebut, diperlukan upaya berupa pemangkasan untuk menghilangkan tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan, penyederhanaan untuk efisiensi proses perubahan/pencabutan peraturan perundang-undangan, dan penyelarasan untuk menghilangkan ego sektoral yang menghambat pelaksanaan peraturan perundang-undangan. 7. Bahwa praktik Omnibus Law sebenarnya telah sejak lama dipraktikkan dan digunakan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun istilah Omnibus Law tidak begitu populer digunakan. Berikut disampaikan beberapa contoh undang-undang di Indonesia yang telah mempraktikkan metode Omnibus Law: • Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 192 yang mencabut 15 peraturan perundang-undangan dan menyatakan tidak berlaku. • Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Pasal 43 yang mencabut 17 undang-undang dan menyatakan tidak berlaku. • Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 571 yang mencabut 3 undang-undang dan menyatakan tidak berlaku. 8. Praktik tersebut menunjukkan bahwa metode Omnibus Law pada dasarnya bukan hal yang baru, bahkan sangat bermanfaat untuk memberikan kepastian hukum dengan menyederhanakan beberapa peraturan perundang-undangan yang sudah tidak sesuai dengan kondisi hukum dan ketatanegaraan di Indonesia. 100 9. Saat ini metode Omnibus Law telah diterapkan dalam UU Ciptaker dalam rangka menciptakan iklim kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EODB) di Indonesia. Pembentuk undang-undang mengharapkan dengan diterapkannya metode Omnibus Law dalam UU Ciptaker dapat mengatasi konflik (disharmonisasi) peraturan perundang-undangan secara cepat, efektif, dan efisien; pengurusan perizinan lebih terpadu, efektif, dan efisien; meningkatkan hubungan koordinasi antar instansi terkait; menyeragamkan kebijakan pemerintah di pusat maupun di daerah untuk menunjang iklim investasi; mampu memutus rantai birokrasi yang berbelit-belit; menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pengambil kebijakan; dan dapat melakukan sinkronisasi dan harmonisasi atas 79 undang-undang dengan 1.209 pasal terdampak menjadi substansi tunggal yang dimuat dalam UU Ciptaker. 10. Dengan dibentuknya UU Ciptaker juga diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi. Untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Bahwa pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai undang-undang sektor saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan. 11. Bahwa upaya perubahan pengaturan yang berkaitan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja dilakukan melalui perubahan undang-undang sektor yang belum mendukung terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin percepatan cipta kerja, sehingga diperlukan terobosan hukum yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa undang-undang ke dalam satu undang-undang secara komprehensif. 101 12. Bahwa berdasarkan konsiderans menimbang UU Cipta Kerja, cipta kerja merupakan upaya Negara untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana amanat Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. UU Cipta Kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi. Dalam konteks mendukung penciptaan lapangan pekerjaan diperlukan terobosan hukum yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa undang-undang yang mengatur mengenai kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. 13. Bahwa pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan. Keterkaitan itu tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja pada sebelum, selama, dan sesudah masa kerja (from cradle to the grave) tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah, dan masyarakat. DPR dan Pemerintah memiliki tugas untuk mempertemukan dua kepentingan yang sulit untuk disatukan di bidang ketenagakerjaan ini, yang paling penting adalah memberikan keadilan dalam perspektif masing-masing pihak yaitu buruh/pekerja dan pengusaha. 14. Bahwa pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak pada prinsipnya merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Untuk itu diperlukan kebijakan dan langkah-langkah strategis Cipta Kerja yang memerlukan keterlibatan semua pihak yang terkait, dan terhadap hal tersebut perlu menyusun dan menetapkan UU Cipta Kerja dengan tujuan untuk menciptakan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan yang layak. 15. Bahwa klaster ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja merupakan regulasi yang dibuat dalam rangka investasi dan disisi lain memberikan kesempatan kerja bagi seluruh lapisan masyarakat yang merupakan tugas Negara untuk menyediakan lapangan kerja sesuai amanat konstitusi. Pengaturan ini diharapkan memberikan harapan baru bagi investasi. Dengan kemudahan regulasi dan iklim investasi 102 yang kondusif diharapkan ketenagakerjaan juga tetap mendapatkan pelindungan yang cukup baik dari pemerintah maupun pengusaha. 16. Bahwa klaster ketenagakerjaan merupakan bagian yang terintegrasi dari semua klaster yang ada di dalam UU Cipta Kerja karena tidak bisa dipisahkan antara perbaikan iklim investasi dengan pengaturan dan pelindungan ketenagakerjaan. Kondisi sosiologis berupa jumlah PHK yang terus meningkat dan ketersediaan pekerjaan semakin sedikit sebelum pandemi terlebih saat pandemi menciptakan kesenjangan lapangan kerja baru baik di sektor formal maupun informal yang belum dalam kondisi ideal telah mendorong perlunya perubahan ketentuan mengenai ketenagakerjaan melalui UU Cipta Kerja. Perubahan tersebut merupakan transformasi atau perubahan dari sisi ekosistem ketenagakerjaan sehingga dapat mendukung dua kepentingan besar berupa pelindungan bagi pekerja/buruh dan peningkatan investasi. PANDANGAN DPR TERHADAP POKOK PERMOHONAN DALAM PENGUJIAN FORMIL 1. Terkait dengan dalil Para Pemohon Perkara 91, Perkara 107, dan Perkara 6 yang menyatakan bahwa UU Cipta Kerja sebagai Omnibus Law bertentangan dengan ketentuan dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan a. Bahwa UU Cipta Kerja memiliki kedudukan yang sama dengan undang- undang lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengenai hierarki peraturan perundang- undangan sebagai berikut: 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 4) Peraturan Pemerintah; 5) Peraturan Presiden; 6) Peraturan Daerah Provinsi; dan 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Berdasarkan ketentuan tersebut, maka UU Cipta Kerja meskipun menggunakan metode omnibus law adalah tetap sebuah undang-undang yang pada hierarkinya tetap berkedudukan di bawah UUD NRI Tahun 1945 103 dan lebih tinggi dari peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya seperti peraturan pemerintah, peraturan presiden dan peraturan daerah. b. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang berisi: 1) Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2) Perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang; 3) Pengesahan perjanjian internasional tertentu; 4) Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau 5) Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. UU Cipta Kerja mengatur materi muatan antara lain mengenai upaya negara untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak; mengakomodir Putusan Mahkamah Konstitusi yang antara lain Putusan Nomor 100/PUU-X/2012, Nomor 67/PUU-XI/2013, dan Nomor 13/PUU-XV/2017; dan pemenuhan kebutuhan hukum untuk meningkatkan penciptaan dan perluasan kerja yang dihadapkan dengan kondisi global dan nasional. Berdasarkan hal tersebut, maka UU Cipta Kerja memiliki materi muatan yang telah berkesesuaian dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. c. Menurut Jimly Asshiddiqie dalam bukunya Perihal Undang-Undang (hal. 147), materi-materi tertentu yang bersifat khusus yang mutlak hanya dapat dituangkan dalam bentuk undang-undang. Salah satu materi khusus tersebut adalah pendelegasian kewenangan regulasi atau kewenangan untuk mengatur (legislative delegation of rule-making power), yaitu: • Tindakan pencabutan undang-undang yang ada sebelumnya; • Perubahan ketentuan undang-undang; • Penetapan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang; • Pengesahan suatu perjanjian internasional; • Penentuan mengenai pembebanan sanksi pidana; dan • Penentuan mengenai kewenangan penyidikan, penuntutan dan penjatuhan vonis. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa UU Cipta Kerja adalah sebuah undang-undang yang memiliki kewenangan mutlak untuk mencabut 104 undang-undang yang ada sebelumnya dan mengubah ketentuan undang- undang lainnya. d. Dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya pun tidak melarang pembentukan undang-undang dengan menggunakan metode Omnibus Law yang berfungsi untuk mengakomodasi beberapa materi muatan sekaligus dan telah menjadi kesepakatan bersama pembentuk undang-undang yaitu DPR dan Presiden. e. Bahwa dalam hukum perundang-undangan dikenal asas lex posterior derogate legi priori yang artinya suatu peraturan perundang-undangan yang baru mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lama, dan asas lex specialis derogate legi generalis yang artinya suatu peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Dalam ketentuan Pasal 3 UU Cipta Kerja menjelaskan tujuan pembentukan UU a quo antara lain adalah untuk melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan dan penguatan UMKM dan juga untuk peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional. Berdasarkan hal tersebut, mengingat urgensi yang akan dituju dalam pembentukan UU Cipta Kerja tersebut adalah untuk penyederhanaan regulasi, maka tentunya ketentuan perubahan, penghapusan ataupun penambahan norma yang terkandung di dalamnya menjadi rujukan bagi undang-undang yang telah ada sebelumnya. f. Bahwa terkait dengan dalil Para Pemohon mengenai judul UU a quo yang tidak sesuai dengan pedoman dalam Lampiran II Poin A UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tentang penggunaan judul undang-undang perubahan, DPR berpandangan bahwa sistematika dalam UU Cipta Kerja telah sesuai dengan sistematika peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Lampiran UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan karena telah memuat judul, pembukaan, batang tubuh penutup, dan penjelasan. Selain itu materi pedoman pembentukan undang-undang yang menjadi Lampiran UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bersifat memandu dan sebaiknya tidak dipahami secara kaku karena pedoman tersebut berdasarkan praktik yang dilakukan selama ini, sehingga format dan proses perancangannya mengikuti kebiasaan yang ada saat itu. 105 Oleh karena itu, diperlukan terobosan hukum sehingga terbentuk konvensi dan kebiasaan ketatanegaraan baru (new constitutional convention and constitutional habit) sebagai dasar hukum yang setara dengan undang- undang untuk praktik-praktik berikutnya. Selain itu diperlukan penyederhanaan dalam hal nomenklatur judul perubahan 78 UU yang diakomodir oleh UU Cipta Kerja yang terlalu banyak, maka diperlukan terobosan demi efektivitas hukum. g. Bahwa UU Cipta Kerja menggunakan metode Omnibus Law sebagai sebuah terobosan/inovasi dalam ilmu pembentukan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan permasalahan legislative drafting yang belum terpecahkan. h. Secara konstitusi, metode Omnibus Law dalam UU Cipta Kerja telah sejalan dengan tujuan pembentukan negara sebagaimana Alinea IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Sehingga UU Cipta Kerja dibentuk atas urgensi tersebut dan telah sesuai dengan amanat konstitusi UUD NRI Tahun 1945. i. Bahwa praktik Omnibus Law sebenarnya telah sejak lama dipraktikkan dan digunakan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun istilah Omnibus Law tidak begitu populer digunakan. Berikut disampaikan beberapa contoh undang-undang di Indonesia yang telah mempraktikkan metode Omnibus Law: 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 192 yang mencabut 15 peraturan perundang-undangan dan menyatakan tidak berlaku. 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Pasal 43 yang mencabut 17 undang-undang dan menyatakan tidak berlaku. 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 571 yang mencabut 3 undang-undang dan menyatakan tidak berlaku. 106 2. Terkait dengan dalil Para Pemohon Perkara 91, Perkara 105, Perkara 4, dan Perkara 6 yang menyatakan bahwa UU Cipta Kerja bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan a. Asas Kejelasan Tujuan 1) Bahwa untuk menguji kesesuaian undang-undang a quo dengan asas kejelasan tujuan haruslah dilihat dari keseluruhan norma dalam undang- undang a quo, sehingga pengujian terhadap hal tersebut bukanlah termasuk dalam pengujian formil melainkan pengujian materiil. Hal ini selaras dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 79/PUU-XVII/2019 (hal. 366) sebagai berikut: “Oleh karena itu menurut Mahkamah, hal tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan norma undang-undang yang apabila dianggap dapat merugikan hak konstitusional atau menyimpangi dari tujuan dibentuknya undang-undang maka dapat dilakukan pengujian secara materiil terhadap norma dimaksud ke Mahkamah Konstitusi, dengan demikian sesungguhnya dengan telah dicantumkannya maksud dan tujuan penyusunan undang-undang di Penjelasan Umum maka telah memenuhi asas kejelasan tujuan, terlepas bahwa norma undang- undang tersebut apakah menyimpangi tujuan penyusunan undang- undang dan dikhawatirkan akan merugikan hak konstitusional warga negara tersebut terhadap hal demikian haruslah dipertimbangkan oleh Mahkamah melalui pengujian materiil suatu undang-undang di Mahkamah Konstitusi bukan melalui pengujian formil.” 2) Meskipun demikian DPR memberikan pandangan bahwa dalam Pasal 3 UU Cipta Kerja telah dengan tegas dicantumkan tujuan dibentuknya UU Cipta Kerja yaitu: • menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMKM serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antardaerah dalam kesatuan ekonomi nasional; • menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja; 107 • melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMKM serta industri nasional; dan • melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila. 3) Bahwa UU Cipta Kerja yang mengubah ketentuan 78 (tujuh puluh delapan) undang-undang, telah sesuai dengan tujuan dibentuknya UU Cipta Kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Cipta Kerja. Penyesuaian tersebut terdapat di antaranya dalam undang-undang sebagai berikut: • Ketentuan Pasal 77 angka 2 UU Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 12 UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yaitu untuk menciptakan dan meningkatkan lapangan pekerjaan dengan membuka bidang-bidang usaha yang dimungkinkan untuk kegiatan penanaman modal dengan tetap memperhatikan keamanan dan ketahanan nasional. Sehingga dengan demikian dalil Para Pemohon hanya merupakan asumsi dan tidak beralasan. • Ketentuan Pasal 79 UU Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 9 ayat (3) UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yaitu untuk meningkatkan iklim berinvestasi di Indonesia dengan melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional. Dibukanya kesempatan bagi badan hukum asing atas kepemilikan bank umum syariah ditujukan untuk meningkatkan ekosistem investasi yang akan berdampak pada terciptanya lapangan pekerjaan tanpa mengabaikan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal yang telah berlaku selama ini. Oleh karena itu dalil Para Pemohon tersebut hanyalah bentuk kekhawatiran yang tidak beralasan dan berangkat dari asumsi tanpa data. 108 • Ketentuan Pasal 17 UU Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yaitu untuk menyesuaikan berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional. Penyederhanaan perizinan yang diatur dalam UU Cipta Kerja sangat penting dilakukan untuk sentralisasi penataan ruang yang terintegrasi, penyederhanaan perizinan yang berbelit-belit dan panjang, dan tentunya tanpa mengabaikan peraturan perundang- undangan di bidang penataan ruang yang telah berlaku selama ini. Oleh karena itu, dalil Para Pemohon tersebut hanyalah bentuk kekhawatiran yang tidak beralasan dan berangkat dari asumsi tanpa data. • Ketentuan Pasal 22 UU Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu untuk menyesuaikan berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional. Penyederhanaan perizinan terintegrasi melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau Online Single Submission (Perizinan OSS) dapat menghapuskan sistem perizinan usaha yang berbelit-belit dan panjang yang berdampak pada kurang berminatnya investor dalam kegiatan penanaman modal di industri nasional. Selain itu, UU Cipta Kerja yang mengubah penerapan perizinan dari berbasis izin (license based) ke berbasis risiko (risk based) dapat menciptakan kemudahan dan pengaturan kembali agar investasi dan proyek pemerintah yang menjadi sumber penciptaan lapangan kerja berjalan optimal. Pesimisme dan kekhawatiran Para Pemohon juga berlebihan karena ketidakpahaman Para Pemohon terkait sistem baru yang akan diterapkan ini, dimana ketentuan lebih lanjut akan diatur dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan yang akan dilaksanakan terintegrasi oleh 18 (delapan belas) 109 kementerian/lembaga yaitu Kementerian Kominfo, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertahanan, Kementerian ESDM, Kementerian Agama, Kementerian PUPR, Kementerian LHK, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapeten, BPOM, Kepolisian. Oleh karena itu, dalil Para Pemohon tersebut hanyalah bentuk kekhawatiran yang tidak beralasan dan berangkat dari asumsi tanpa data. • Ketentuan Pasal 81 UU Cipta Kerja yang mengubah ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan yaitu mewujudkan pemerataan kesempatan bekerja dan memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Bahwa pada implementasi saat ini banyak hak-hak pekerja yang tidak terpenuhi oleh para pemberi kerja, kondisi seperti itu yang melandasi tujuan dibentuknya UU Cipta Kerja sebagai upaya negara dalam menjamin hak-hak para pekerja dapat terjamin dan terpenuhi. Selain itu, ketentuan dalam UU Cipta Kerja juga dimaksudkan untuk penyederhanaan perizinan agar dapat meningkatkan iklim investasi di Indonesia sehingga akan menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi angkatan kerja Indonesia yang jumlahnya semakin meningkat namun tidak di imbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Beberapa poin penting dari pengaturan dalam UU Cipta Kerja yang menguntungkan bagi pekerja antara lain: ➢ Kepastian perlindungan bagi pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) melalui pemberian jaminan kompensasi; ➢ Kepastian pemberian pesangon di mana pemerintah menerapkan program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP), dengan tidak mengurangi manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP), serta tidak menambah beban iuran dari pekerja atau pengusaha; ➢ pengaturan jam kerja khusus untuk pekerja tertentu yang sifatnya tidak dapat dilakukan pada jam kerja umum, yang telah diatur 110 dalam UU Ketenagakerjaan, dilaksanakan dengan memperhatikan tren pekerjaan yang mengarah pada industri 4.0 dan ekonomi digital; dan ➢ Persyaratan terkait dengan PHK tetap mengikuti persyaratan yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Berdasarkan hal tersebut Para Pemohon perlu lebih memahami kembali maksud dan tujuan dalam UU Cipta Kerja, oleh karena itu apa yang didalilkan oleh Para Pemohon hanyalah asumsi dan tidak beralasan. • Ketentuan Pasal 111 – Pasal 113 UU Cipta Kerja yang mengubah ketentuan perpajakan dalam UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan beserta perubahannya, UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah beserta perubahannya, UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta perubahannya, yaitu untuk melakukan penyesuaian salah satunya pada aspek pengaturan perpajakan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMK-M serta industri nasional. Pengaturan bidang perpajakan dalam UU Cipta Kerja diharapkan dapat berdampak positif pada: ➢ adanya pengaturan yang meletakkan kesetaraan perlakuan pajak antara subjek pajak badan, terutama yang berbentuk Perseroan Terbatas, Perkumpulan, dan Koperasi; ➢ adanya pengaturan tentang pengkreditan Pajak Masukan yang ditemukan saat pemeriksaan pajak, sehingga dapat meminimalisir sengketa antara Wajib Pajak dan Fiskus; dan ➢ adanya pengaturan tentang besaran sanksi administrasi berdasarkan suku bunga acuan yang berlaku, sehingga sesuai dengan prinsip keadilan (fairness) dan tujuan untuk menciptakan efek jera (deterrent effect) terhadap Wajib Pajak. Sehingga dengan demikian, dalil Para Pemohon tersebut hanyalah bentuk kekhawatiran yang tidak beralasan dan berangkat dari asumsi tanpa data. 111 4) Bahwa tujuan UU Cipta Kerja dalam Pasal 3 telah menjamin kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan koperasi dan UMKM, seperti: • Perizinan Tunggal bagi UMK melalui pendaftaran; • Memberikan insentif dan kemudahan bagi Usaha Menengah dan Besar yang bermitra dengan UMK; • Pengelolaan terpadu UMK melalui sinergi dengan pemangku kepentingan; • Insentif Fiskal dan Pembiayaan; • Pemerintah memprioritaskan penggunaan DAK untuk mendanai kegiatan pengembangan dan pemberdayaan UMKM; • Pemberian fasilitasi layanan bantuan dan perlindungan hukum bagi UMK; • Prioritas produk/jasa UMK dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah; • Kemitraan UMK: tempat istirahat dan pelayanan (rest area), stasiun, dan Terminal (angkutan, Pelabuhan dan bandara) melakukan pemasaran produk UMK dengan pola kemitraan; • Kemudahan untuk Koperasi; • Koperasi Primer dibentuk paling sedikit 9 orang; • Dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) dapat diwakilkan; • Buku daftar anggota berbentuk tertulis atau elektronik; dan • Koperasi dapat melaksanakan usaha berdasarkan prinsip Syariah. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka jelas bahwa UU Cipta Kerja bertujuan untuk dapat memberikan perlindungan dan kemudahan berusaha bagi koperasi dan UMKM, maka dalil Para Pemohon tidak beralasan dan hanya asumsi belaka. 5) Berdasarkan penjelasan di atas, telah terlihat dengan jelas dan tegas tujuan UU Cipta Kerja atas dasar kepentingan dan kesejahteraan nasional, dan tentunya telah memperhatikan dengan cermat kaidah- kaidah ataupun asas-asas yang terkandung dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang merupakan acuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sehingga dengan demikian, dalil Para Pemohon tersebut menjadi tidak berdasar. 112 b. Asas Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk Yang Tepat Bahwa pembentukan UU Cipta Kerja telah berkesesuaian dengan amanat dalam Pasal 20 UUD NRI Tahun 1945 karena DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang dan setiap rancangan undang-undang tersebut dibahas dan disetujui secara bersama-sama antara DPR dan Presiden, in casu UU Cipta Kerja adalah hasil pembahasan bersama DPR dan Presiden sesuai UUD NRI tahun 1945 sehingga sesuai dengan asas pejabat pembentuk yang tepat. c. Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan 1) DPR menerangkan bahwa perlu dijelaskan terlebih dahulu berdasarkan Naskah Akademik RUU Cipta Kerja, yaitu sebagai berikut: • Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam hal untuk memberikan kemudahan dalam perizinan berusaha yang tentunya untuk bertujuan untuk meningkatkan investasi yang ada di Indonesia. Upaya ini tentunya akan berdampak pula kepada masyarakat yang salah satunya adalah dengan terbukanya peluang lapangan kerja yang baru guna dapat mengakomodir angkatan kerja yang terus bertambah, namun tidak diimbangi dengan ketersedian lapangan pekerjaan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah antara lain dengan meluncurkan PTSP dan Pemerintah pun melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perizinan yang masih ditemukan potensi disharmoni. Sepanjang tahun 2016 terdapat kurang lebih 180 (seratus delapan puluh) peraturan perundang- undangan yang berdampak pada banyaknya izin di daerah. • Selain peluncuran PTSP, usaha yang dilakukan Pemerintah adalah dengan pemangkasan regulasi yang dianggap menghambat investasi di Indonesia. Pada tahun 2018 Pemerintah meluncurkan sistem Online Single Submission (OSS) yang tentunya juga bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik. Namun semua usaha tersebut belum memberikan dampak yang signifikan, proses deregulasi yang dilakukan secara biasa (business as usual) dengan mengubah satu persatu undang-undang tentunya akan sulit untuk mencapai integrasi dalam waktu yang singkat. Maka penerapan metode Omnibus Law dengan membentuk satu undang-undang 113 tematik yang mengubah berbagai ketentuan yang diatur dalam berbagai undang-undang lainnya, tentu menjadi jawaban dalam mengatasi permasalahan yang ada di Indonesia dalam hal peningkatan iklim investasi di Indonesia yang lebih baik. 2) Dalam penyusunan Naskah Akademik RUU Cipta Kerja, tentunya telah dilakukan secara mendalam dengan adanya kajian yang memperhitungkan implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam undang-undang terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat dan juga dampaknya bagi keuangan negara. Dalam kajian dan penelitian Naskah Akademik RUU Cipta Kerja, telah diperhitungkan bahwa penggunaan metode Omnibus Law dalam pembentukan RUU Cipta Kerja mampu menata, mengharmoniskan, menciptakan simplifikasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penciptaan lapangan kerja, mempermudah alur perizinan berusaha yang mudah, cepat dan terintegrasi, serta untuk memperkuat UMKM. Selain hal tersebut, Naskah Akademik RUU Cipta Kerja juga diharapkan mampu untuk memastikan bahwa penerapan metode Omnibus Law tidak memberikan dampak negatif pada sistem perundang-undangan. 3) Sehingga berdasarkan uraian di atas, maka meskipun secara filosofis, yuridis, dan sosiologis tiap undang-undang yang diubah dalam UU Cipta Kerja berbeda seperti yang didalilkan oleh Para Pemohon, namun kajian secara mendalam yang tertuang dalam Naskah Akademik RUU Cipta Kerja tentunya menunjukan tujuan besar yang hendak dicapai dalam perubahan yang terkandung dalam UU Cipta Kerja tersebut, yaitu dalam hal untuk mengintegrasikan keseluruhan peraturan perundang-undangan yang selama ini menghambat laju pertumbuhan ekonomi dan investasi di Indonesia untuk dapat lebih baik lagi, dengan melakukan perubahan dalam hal penyederhanaan kembali pengaturan terkait dengan perizinan berusaha. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan iklim investasi di Indonesia yang tentunya akan berdampak positif bagi seluruh masyarakat, salah satunya adalah dengan terciptanya lapangan pekerjaan yang baru. Sehingga berdasarkan hal tersebut apa yang didalilkan oleh Para Pemohon menjadi tidak beralasan. Para Pemohon 114 perlu lebih memahami secara mendalam maksud dan tujuan yang ada dalam UU Cipta Kerja agar tidak salah dalam menginterpretasikannya. d. Asas Kejelasan Rumusan 1) Terkait dengan dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa adanya kesalahan rujukan dalam rumusan Pasal 5 dan Pasal 6 UU a quo tidak memiliki kejelasan rumusan sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum, DPR berpendapat bahwa hal tersebut tidak masuk ke dalam syarat formil pembentukan undang-undang melainkan sudah masuk ke dalam pokok pengujian secara materil. 2) Kesalahan rujukan dalam rumusan tersebut merupakan suatu permasalahan teknis administratif/clerical yang tidak membuat pengaturan yang ada di dalam pasal tersebut menjadi kehilangan esensi atau maknanya. 3) Bahwa penyebab ketidakpastian hukum terjadi, karena: • substansi yang tidak jelas, sehingga terjadi penafsiran ganda (menimbulkan multi tafsir); • adanya tumpang tindih peraturan perundang-undangan yaitu terdapat 2 (dua) atau lebih pengaturan yang berbeda terhadap hal yang sama (menciptakan 2 (dua) atau lebih kondisi hukum yang berbeda terhadap hal yang sama); dan • tidak adanya pengaturan sama sekali (kekosongan hukum). 4) Bahwa ketiga penyebab ketidakpastian hukum tersebut terkait dengan substansi/materi muatan peraturan perundang-undangan dan bukan disebabkan oleh teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, ketidakpastian hukum tidaklah terjadi karena teknik pengacuan, melainkan karena adanya substansi dalam pasal atau ayat yang tidak jelas sehingga menimbulkan penafsiran ganda (multi tafsir), menciptakan 2 (dua) kondisi hukum berbeda, atau meniadakan suatu kondisi hukum tertentu sehingga kondisi hukum tertentu tersebut menjadi sama sekali tidak ada yang mengatur (kekosongan hukum). Dengan demikian, teknik pengacuan tidaklah menimbulkan ketidakpastian hukum karena ketidakpastian hukum hanya terjadi berkaitan dengan substansi/ materi muatan suatu norma dalam pasal atau ayat saja, bukan terkait dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangannya. 115 5) Bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran angka 271 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan: “Pada dasarnya setiap pasal merupakan suatu kebulatan pengertian tanpa mengacu ke pasal atau ayat lain. Namun, untuk menghindari pengulangan rumusan digunakan teknik pengacuan.” Berdasarkan ketentuan tersebut jika dalam suatu pasal terdapat rumusan yang mengacu kepada pasal lain namun pasal yang diacu tersebut dianggap salah tidak berarti rumusan dalam pasal tersebut tidak memenuhi asas kejelasan rumusan karena pasal tersebut tetap sebagai satu kebulatan pengertian. 6) Bahwa untuk menguji kesesuaian undang-undang a quo dengan asas kejelasan rumusan haruslah dilihat dari keseluruhan norma dalam undang-undang a quo, sehingga pengujian terhadap hal tersebut bukanlah termasuk dalam pengujian formil melainkan pengujian materiil. Hal ini selaras dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 79/PUU-XVII/2019 (hal. 367) sebagai berikut: “Berkenaan dengan kejelasan rumusan dan asas dapat dilaksanakan, menurut Mahkamah, hal tersebut haruslah didalami lebih lanjut pasal demi pasal yang apabila menurut para Pemohon tidak jelas atau memiliki penafsiran yang berbeda atau bertentangan isinya antara pasal yang satu dengan pasal lainnya sehingga tidak dapat dilaksanakan, maka terkait dengan norma tersebut sebaiknya dilakukan pengujian materiil di Mahkamah Konstitusi, sehingga Mahkamah akan menjawab dan menilainya melalui pertimbangan Mahkamah. Dengan demikian sesungguhnya terhadap dalil adanya pelanggaran asas tentang kejelasan tujuan sehingga tidak dapat digunakan, secara umum dimaksudkan terhadap seluruh norma yang terdapat dalam undang-undang a quo dan tidak dapat dinilai tanpa melalui pengujian materiil.” 7) Oleh karena itu, anggapan Para Pemohon yang menyatakan bahwa kesalahan rujukan atau acuan pasal/ayat di dalam pasal-pasal a quo tidak akan mengubah makna rumusan, tidak berpengaruh pada implementasinya, tidak serta merta menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak menjadikan pasal-pasal a quo bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, serta tidak menjadikan UU a quo bertentangan dengan syarat formil pembentukan dalam tahap penyusunan. Dalam hal Para Pemohon beranggapan terdapat kesalahan teknis administratif/clerical mengenai rujukan pasal dalam UU Cipta Kerja 116 sehingga diperlukan koreksi atau perbaikan, maka Para Pemohon dapat menyampaikan kepada DPR untuk melakukan legislative review. e. Asas Keterbukaan 1) Proses pembahasan RUU Cipta Kerja, dalam hal ini seluruh Rapat Kerja dan Rapat Pembahasan yang dilakukan oleh Panja dan Pemerintah, telah dilakukan secara terbuka untuk umum. Dengan kemajuan teknologi yang ada saat ini, maka seluruh masyarakat dapat mengikuti proses pembahasan tersebut dengan mudah melalui TV Parlemen yang menyiarkan secara langsung proses rapat-rapat pembahasan tersebut, ataupun melalui kanal live streaming Youtube (https://www.youtube.com/playlist?list=PL1i5C6Kd5FQinYuyrqGFonxJY0 sIjm2Lj) dan juga media sosial DPR lainnya, agar masyarakat dapat turut serta memantau proses pembahasan RUU Cipta Kerja tersebut. Sehingga berdasarkan hal tersebut, terhadap anggapan Para Pemohon yang menyatakan bahwa tidak adanya transparansi dalam proses pembuatan RUU Cipta Kerja adalah tidak beralasan. 2) Bahwa dalam Pasal 96 UU Pembentukan Peraturan Perundang- undangan mengatur terkait hak bagi masyarakat baik itu perseorangan ataupun kelompok orang yang memiliki kepentingan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis. Bahwa DPR dalam proses pembahasan RUU Cipta Kerja tersebut telah melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum untuk menyerap aspirasi masyarakat. 3) Bahwa dalam setiap proses pembahasan RUU Cipta Kerja, selalu diinformasikan kepada masyarakat melalui dokumen Laporan Singkat ataupun Catatan Rapat yang diunggah secara berkala di dalam website DPR, untuk kemudian dapat diakses secara luas oleh masyarakat. 4) Bahwa dalam catatan rapat Badan Legislasi pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 (vide Lampiran III) Ketua Rapat menyampaikan rencana kegiatan dalam rangka pembahasan RUU Cipta Kerja yang diusulkan Pemerintah untuk dibahas Badan Legislasi pada Masa Persidangan III Tahun sidang 2019-2020 antara lain sebagai berikut: • Pimpinan Badan Legislasi dan Kaposi fraksi-fraksi sebelumnya telah melakukan rapat terkait dengan penyusunan jadwal acara 117 pembahasan RUU Cipta Kerja tersebut dan ada beberapa poin yang disepakati, antara lain DIM yang telah selesai akan dilakukan uji publik untuk mendapatkan masukan dari masyarakat dan pembahasan DIM dilakukan berdasarkan pengelompokan (cluster) yang telah disusun oleh Tim Ahli, yaitu terdapat 11 kelompok materi. • Dalam rapat Badan Legislasi tersebut juga telah menyetujui/menyepakati beberapa hal yang antara lain: ➢ Menyetujui pembentukan panitia kerja sebelum dilakukan penyerapan aspirasi dengan para pemangku kepentingan (stakeholder) dan para narasumber yang ada; ➢ Menyetujui untuk membuka ruang partisipasi publik secara luas dengan mengundang berbagai stakeholder dan para narasumber yang ada agar dapat memberikan saran dan masukan terhadap RUU Cipta Kerja. Berbagai saran dan masukan tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi fraksi-fraksi di DPR dalam menyusun DIM; dan ➢ Menyetujui pembahasan DIM dilakukan berdasarkan pengelompokan (cluster) bidang materi muatan yang ada di dalam RUU Cipta Kerja, serta mengutamakan materi muatan yang tidak berdampak sistemik dan/atau mendapatkan pertentangan dari masyarakat. Dengan demikian, pembahasan DIM dimulai dari materi muatan yang “mudah” dan dilanjutkan ke materi muatan yang “sulit”. Khusus materi muatan di bidang ketenagakerjaan, dilakukan pada akhir pembahasan DIM. Hal ini dimaksudkan agar Badan Legislasi dapat secara optimal menerima berbagai saran dan masukan dari stakeholder dan para narasumber yang ada. Berdasarkan hal tersebut, jelas terlihat keseriusan DPR dalam membahas RUU Cipta Kerja tersebut dengan membuka ruang seluas-luasnya bagi partisipasi masyarakat sebagai upaya penyerapan aspirasi dari semua pihak demi menciptakan undang-undang yang berpihak pada rakyat. 5) Dalam proses pembahasan RUU Cipta Kerja, DPR bersama dengan Pemerintah telah melibatkan banyak pihak dalam hal ini dengan tujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat agar UU Cipta Kerja nantinya dapat bermanfaat bagi setiap masyarakat Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, 118 DPR bersama dengan Pemerintah telah melakukan proses pembahasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu salah satunya dengan menyerap aspirasi masyarakat. Dalam peraturan perundang-undangan, tidak ada ketentuan secara eksplisit yang mengatur batasan minimum ataupun batasan maksimum dalam hal penyerapan aspirasi dari berbagai pihak. Setiap elemen masyarakat dapat turut serta menyampaikan aspirasi dan mengawal proses pembahasan RUU Cipta Kerja, sehingga berdasarkan hal tersebut apa yang didalilkan oleh Para Pemohon menjadi tidak beralasan. 3. Terkait dengan dalil Para Pemohon Perkara 91, Perkara 107, dan Perkara 4 yang menyatakan bahwa terdapat perubahan jumlah halaman RUU Cipta Kerja pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden a. Bahwa terkait dengan perubahan halaman dan substansi antara UU a quo versi 905 halaman, dan UU a quo versi 1035 halaman dimungkinkan terjadi. Lebih lanjut, Pembicaraan Tingkat II di Rapat Paripurna, berdasarkan Pasal 72 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 109 Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang (selanjutnya disebut Peraturan DPR 2/2020) bahwa DPR diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan teknis penulisan suatu draft RUU dalam tenggat waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum disampaikan kepada Presiden. Jadi perubahan teknis terhadap draft RUU masih dimungkinkan sebelum RUU tersebut resmi diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, perubahan jumlah halaman dalam UU a quo telah sesuai dengan mekanisme dan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan pengesahaan UU a quo tidak melanggar syarat formil pembentukan undang-undang. b. Bahwa terkait perubahan materi yang dikemukakan oleh Para Pemohon dalam gugatannya, DPR memberikan keterangan bahwa perubahan tersebut bukanlah perubahan materi/substansi tetapi perubahan tersebut hanya bersifat teknis dalam teknik drafting dan proses editing (proses cleansing final) draft RUU Cipta Kerja, tanpa mengubah substansi pokok RUU Cipta Kerja. Bahwa proses sinkronisasi dan harmonisasi atas 78 undang-undang dengan 1.209 pasal terdampak perubahan melalui UU Cipta Kerja menjadi 119 substansi yang dimuat dalam UU Cipta Kerja perlu dipahami bukan merupakan perkara yang mudah mengingat muatan yang berbeda dan jumlah pasal yang mengalami perubahan, sehingga perlu dilakukan penyisiran secara menyeluruh agar isi UU Cipta Kerja sesuai dengan kesepakatan dalam pembahasan dan tidak ada kesalahan pengetikan. c. Bahwa dalam hal ini Para Pemohon tidak dapat membuktikan validitas dari naskah RUU Cipta Kerja yang dianggap oleh Para Pemohon telah berubah- ubah sehingga telah melanggar ketentuan yang ada dalam Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 72 ayat (2) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Para Pemohon sebagaimana dapat dilihat dalam dokumen Risalah Sidang Perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dalam agenda Perbaikan Permohonan II, secara tidak langsung mengakui tidak dapat memastikan bahwa naskah undang-undang yang beredar secara luas di masyarakat tersebut dan dianggap berubah-ubah tersebut memang merupakan naskah undang-undang yang resmi dari lembaga yang berwenang dan terlibat dalam proses pembentukan tersebut. d. Dengan tidak dapat dibuktikannya validitas dari naskah RUU Cipta Kerja yang dipermasalahkan oleh Para Pemohon tersebut, tentunya naskah RUU Cipta Kerja tersebut tidak melanggar UUD NRI Tahun 1945 dan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian sudah tentu tidak dapat dijadikan sebagai rujukan bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi bahwa proses pembentukan UU Cipta Kerja tersebut telah bertentangan dengan ketentuan yang ada, karena tentunya dalam prinsip umum peradilan dikenal bahwa pihak yang mendalilkan memiliki beban untuk membuktikan apa yang didalilkan tersebut. e. Naskah RUU Cipta Kerja telah diperbaiki teknis legal drafting secara benar dan tepat, sehingga memang terdapat penambahan lembar dokumen. Namun hal tersebut tidak merubah substansi yang telah disepakati. Adapun kesimpangsiuran terkait jumlah lembar RUU Cipta Kerja yang berbeda-beda di masyarakat, DPR menegaskan bahwa dokumen-dokumen tersebut merupakan dokumen yang tidak resmi dan tidak dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. f. Terhadap permohonan Para Pemohon kepada DPR untuk mendapatkan naskah resmi RUU Cipta Kerja, DPR menerangkan bahwa Para Pemohon 120 bukanlah satu-satunya pihak yang meminta dokumen tersebut, karena banyak permintaan serupa yang masuk ke DPR. Namun atas kebijakan Pimpinan DPR, naskah RUU Cipta Kerja belum bisa disebarluaskan kepada masyarakat karena naskah tersebut sedang dirapikan, dan untuk menghindari penyalahgunaan naskah tersebut yang akan mengakibatkan kesimpangsiuran di masyarakat. Perubahan atas naskah tersebut tentunya harus dilakukan untuk menyesuaikan dengan tata naskah undang-undang sebagaimana diatur dalam Lampiran UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Selain itu naskah tersebut juga masih akan melewati beberapa tahapan hingga mendapatkan nomor registrasi pada Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara. 4. Terkait dengan dalil Para Pemohon Perkara 107 yang menyatakan bahwa pembentuk undang-undang tergesa-gesa mengesahkan UU Cipta Kerja tanpa mendengarkan aspirasi dari Pemerintah Daerah dan DPRD a. Bahwa UU Cipta Kerja merupakan undang-undang yang berasal dari inisiatif Pemerintah. Tentunya Pemerintah ketika menyusun draft dan Naskah Akademik RUU Cipta Kerja, sepatutnya sudah mendengarkan aspirasi dari jajaran Pemerintah Daerah, termasuk didalamnya DPRD sebagai unsur dari Pemerintah Daerah, yang merupakan satu kesatuan eksekutif pemerintahan. Oleh karenanya, adalah suatu hal yang wajar jika dalam proses pembahasan UU a quo di DPR tidak lagi mengundang dari unsur Pemerintah Daerah sebagaimana alasan di atas. b. Bahwa Badan Legislasi sejak awal pembahasan UU Cipta Kerja sudah menghimpun aspirasi dari berbagai unsur daerah. DPD sebagai lembaga perwakilan daerah telah terlibat secara aktif sejak Pembicaraan Tingkat I mulai dari Panja, Timus dan Timsin, hingga dalam berbagai Rapat Kerja dan telah menyampaikan pandangan akhir mini DPD. Sehingga unsur keterwakilan daerah tetap menjadi salah satu pihak yang penting dalam pembahasan RUU Cipta Kerja. c. Bahwa dalam naskah RUU awal yang dikirimkan oleh Presiden kepada DPR, didalamnya memuat ide dasar untuk menarik semua kewenangan perizininan kepada Pemerintah Pusat dengan skema OSS (Online Single Submission). Namun dalam pembahasan di Panja DPR, terdapat masukan dari DPD untuk tetap memberikan kewenangan perizinan kepada pemerintah daerah 121 berdasarkan prinsip otonomi daerah sebagaimana amanat konstitusi Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945. d. Terhadap masukan dari DPD tersebut, Panja RUU tentang Cipta Kerja yang beranggotakan DPR dan Pemerintah menyepakati bahwa hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah dikembalikan sesuai dengan maksud perintah Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945. e. Hal ini sebagaimana dilaporkan oleh Wakil Ketua Panja RUU Cipta Kerja dalam Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I atas Hasil Pembahasan RUU tentang Cipta Kerja tanggal 3 Oktober 2020 (vide Lampiran VIII) antara lain sebagai berikut: • Penataan dan perbaikan sistem perizinan berusaha berdasarkan sistem pemerintahan presidensial sebagaimana dianut dalam UUD NRI Tahun 1945; • Pemerintah daerah turut serta dalam mewujudkan keberhasilan Cipta Kerja, oleh karena itu kewenangan pemerintah daerah tetap dipertahankan sesuai dengan asas otonomi daerah dalam bingkai NKRI; dan • Pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Konsep RBA (Risk Based Approach) menjadi dasar dan menjiwai RUU tentang Cipta Kerja, serta sistem perizinan berusaha berbasiskan elektronik. f. Bahwa selain itu untuk memperkaya materi pembahasan, DPR telah menerima aspirasi dari Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) dalam bentuk Nota Pengantar (Background Note) dan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) atas sejumlah klaster isu yang termaktub dalam RUU Cipta Kerja yang ditinjau dari sudut pandang desentralisasi dan otonomi daerah (vide Lampiran X). Dengan demikian dalil Para Pemohon Perkara 107 hanyalah berdasarkan asumsi dan tidak sesuai dengan fakta yang ada g. Bahwa dari sisi jangka waktu, pembahasan RUU Cipta Kerja sudah sesuai dengan Pasal 97 ayat (1) Peraturan DPR 2/2020 yang berketentuan: “Pembahasan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) kali masa sidang dan dapat diperpanjang berdasarkan keputusan rapat paripurna DPR sesuai dengan permintaan tertulis pimpinan Komisi, 122 pimpinan gabungan Komisi, pimpinan Badan Legislasi, atau pimpinan panitia khusus”. Lebih lanjut, Pembahasan RUU Cipta Kerja dilakukan dari bulan Februari – Oktober Tahun 2020 (8 bulan) sehingga telah memenuhi waktu 3 (tiga) kali masa sidang. Bahwa waktu pembahasan selama 8 bulan tersebut bukanlah masa yang singkat dalam membahas undang-undang yang kompleks seperti UU a quo karena selama masa pembahasan itu pula juga telah dilakukan berbagai rapat dengar pendapat dengan berbagai unsur masyarakat. Oleh karena itu, pembahasan UU a quo tersebut tidaklah tergesa-gesa seperti anggapan Para Pemohon Perkara 107. h. Bahwa baik berdasarkan ketentuan proses pembentukan undang-undang yang diatur dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU MD3, Tatib DPR RI, dan Peraturan DPR 2/2020 maka tidak ada satupun yang mengatur mengenai persyaratan bahwa jika jajaran Pemerintah Daerah dan DPRD tidak dilibatkan dalam proses pembentukannya maka proses pembentukan undang-undang tersebut menjadi cacat formil. Oleh karena itu, dalil Para Pemohon Perkara 107 tersebut adalah tidak berdasar. 5. Terkait dengan dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa latar belakang pembahasan UU Cipta Kerja karena desakan dari World Trade Organization (WTO) dalam Perkara Nomor 107 a. Bahwa Indonesia telah menjadi anggota GATT sejak tahun 1950, dan pada tahun 1994 menjadi negara pendiri WTO bersama 128 negara anggota lain pada akhir Putaran Uruguay (Uruguay Round). Sebagai bentuk pengikatan sebagai negara anggota WTO, Indonesia meratifikasi Agreement Establishing The World Trade Organization melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) dan meratifikasi perubahannya dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pengesahan Protocol Amending The Marrakesh Agreement Establishing The World Trade Organization (Protokol Perubahan Persetujuan Marrakesh Mengenai Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). b. Bahwa dengan meratifikasi perjanjian internasional tersebut, Indonesia terikat pada hak dan kewajiban pada aturan WTO yang bersifat mengikat 123 (binding) seluruh anggota. Salah satunya pada Article XVI Paragraph 4 yang berketentuan: “Each Member shall ensure the conformity of its laws, regulations and administrative procedures with its obligations as provided in the annexed Agreements”. Dengan demikian, seluruh peraturan nasional harus konsisten dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip perdagangan internasional yang telah disepakati bersama tanpa terkecuali. c. Bahwa terkait sengketa dagang DS477/DS478, Indonesia dinyatakan menerapkan kebijakan impor yang tidak sesuai dengan aturan WTO terkait kebijakan impor produk hortikultura, hewan, dan produk hewan. Terdapat beberapa peraturan yang diajukan konsultasi ke Dispute Settlement Body WTO (DSB WTO) oleh Selandia Baru dan Amerika Serikat dalam perkara DS477/DS478 yaitu: 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (selanjutnya disebut UU Perdagangan); 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (selanjutnya disebut UU Hortikultura); 3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (selanjutnya disebut UU Pangan); 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (selanjutnya disebut UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani); 5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (selanjutnya disebut UU Peternakan dan Kesehatan Hewan); 6) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 86/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura; 7) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 16/M- DAG/PER/4/2013 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura; 8) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 47/M- DAG/PER/8/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/4/2013 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura; 124 9) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 84/Permentan/PD.410/8/2013 Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia; dan 10) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 46/M- DAG/PER/8/2013 tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Hewan dan Produk Hewan. d. Bahwa dalam rekomendasi DSB-WTO atas sengketa dagang DS477/DS478, peraturan yang dinyatakan tidak sesuai dengan peraturan perdagangan Internasional tidak hanya 4 Undang-Undang seperti yang didalilkan Para Pemohon, namun ada 10 peraturan perundang-undangan (5 Undang- Undang dan 5 Peraturan Menteri) yang diminta untuk diubah-sesuaikan dengan prinsip-prinsip perdagangan internasional sebagaimana disebutkan diatas. e. Bahwa Indonesia diberikan waktu hingga 22 Juni 2019 untuk menyesuaikan peraturan-peraturan tersebut dengan rekomendasi DSB-WTO atas sengketa dagang DS477/DS478. Berdasarkan laporan Indonesia kepada WTO tanggal 19 September 2019, naskah akademik penyesuaian beberapa undang- undang tersebut telah selesai disusun dan sedang dalam pembahasan Pemerintah. f. Bahwa dalam laporan Indonesia kepada WTO tanggal 18 Februari 2020, komitmen Indonesia untuk mengubah 4 Undang-Undang yang tidak sesuai tersebut telah dilaksanakan dengan memasukkan ke dalam daftar Program Legislasi Nasional: 1) UU Perdagangan dalam Prolegnas Tahun 2020-2024 nomor 56. 2) UU Hortikultura dalam Prolegnas Tahun 2020-2024 nomor 140. 3) UU Pangan dalam Prolegnas Tahun 2020-2024 nomor 122. 4) UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam Prolegnas Tahun 2020-2024 nomor 141. g. Bahwa sejak Februari Tahun 2020, DPR juga telah menyusun Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan UU Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang substansinya terkait penyesuaian prinsip perdagangan dalam WTO ini juga menjadi urgensi di dalam penyusunan RUU tersebut. 125 h. Bahwa untuk efisiensi waktu atas tenggat waktu yang telah melewati batas dan atas situasi darurat Pandemi Covid-19, maka perubahan empat undang- undang tersebut yang telah disusun Naskah Akademiknya sejak 2019 dimasukkan sebagai salah satu materi perubahan dalam UU Cipta Kerja. i. Bahwa dalil Para Pemohon yang menyatakan pembentukan UU Cipta Kerja merupakan desakan dari WTO hanyalah berdasarkan asumsi Para Pemohon saja. Materi perubahan empat undang-undang tersebut yang diakomodir dalam UU Cipta Kerja merupakan bentuk komitmen Indonesia atas pemenuhan kewajiban sebagai negara anggota sekaligus pendiri WTO. Selain itu, regulasi-regulasi yang turut digugat juga telah diubah-sesuaikan dengan hasil rekomendasi DSB WTO. 6. Terkait dengan dalil Para Pemohon Perkara 91, Perkara 103, Perkara 105, Perkara 107, dan Perkara 4 yang menyatakan bahwa proses pembahasan UU Cipta Kerja tidak melibatkan partisipasi masyarakat a. Berdasarkan Pasal 12 Peraturan DPR 2/2020 yang mengatur bahwa Badan Legislasi melakukan kunjungan kerja untuk menyerap aspirasi masyarakat sebelum dilakukan pembahasan rancangan Prolegnas. Terhadap ketentuan tersebut, dalam implementasinya Badan Legislasi telah melakukan kunjungan kerja ke beberapa stakeholders di daerah dalam rangka penyusunan Prolegnas, seperti Provinsi Bali (https://www.dpr.go.id/akd/detail/id/Galeri-Foto-Badan-Legislasi-672) dan Provinsi Jawa Barat (https://www.dpr.go.id/akd/detail/id/Galeri-Foto-Badan- Legislasi-671). b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan melalui RDPU, kunjungan kerja, sosialiasi dan/atau seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. Ketentuan pasal a quo tidak menentukan batas minimal atau maksimal jumlah masyarakat yang dapat memberikan masukan. Bahkan ketentuan Pasal 96 ayat (3), membatasi definisi dari masyarakat adalah orang perorangan atau kelompok orang yang memiliki kepentingan atas substansi, antara lain kelompok atau organisasi masyarakat, kelompok profesi, LSM, dan masyarakat adat. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka 126 DPR dan Pemerintah mengundang sebagian masyarakat sebagai representasi untuk memberikan masukan terhadap RUU Cipta Kerja. c. Bahwa terkait keterlibatan pihak dalam pembahasan UU a quo, DPR menerangkan bahwa proses pembahasan telah dilakukan secara terbuka, transparan, melibatkan berbagai pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan fakta-fakta sebagai berikut: 1) Pada tanggal 20 Januari 2020, Badan Legislasi melakukan RDPU dengan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia yang dihadiri oleh Ketua Harian dan Sekjen DPP (vide Lampiran I); 2) Pada tanggal 14 April 2020, Badan Legislasi melakukan Rapat Kerja UU Cipta Kerja yang dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Hukum dan HAM serta Menteri Ketenagakerjaan (Hadir Fisik), Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Agraria dan Tata Ruang RI/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutan dan Menteri Pertanian (vide Lapsing Rapat Baleg Masa Persidangan III 2019- 2020, tanggal 14 April 2020) (https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BALEG-RJ-20200528-032217- 2703.pdf); 3) Pada tanggal 27 April 2020, Badan Legislasi melakukan RDPU Panja Baleg dengan 3 (tiga) orang Narasumber yakni Prof. Dr. Djisman Simanjutak (Rektor Univ. Prasetya Mulya); Yose Rizal Damuri (Center for Strategic and International Studies); Sarman Simanjorang, M.Si. (Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia) untuk meminta masukan/pandangan atas RUU tentang Cipta Kerja (https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BALEG-RJ-20200512-014946- 3140.pdf); 4) Pada tanggal 29 April 2020, Badan Legislasi melakukan RDPU Panja Baleg dengan 2 (dua) narasumber yakni Prof. Dr. Satya Arinanto, SH., M.H., dan Dr. Bambang Kesowo, SH., L.LM., untuk meminta masukan/pandangan atas RUU tentang Cipta Kerja. 127 (https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BALEG-RJ-20200512-020405- 2120.pdf); 5) Pada tanggal 5 Mei 2020, Badan Legislasi melakukan RPDU Panja Baleg dengan 2 (dua) narasumber yakni Emil Arifin dan Dr. Ir. H. Sutrisno Iwantono, MA untuk meminta masukan/pandangan atas RUU tentang Cipta Kerja (https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BALEG-RJ- 20200512-021051-2900.pdf); 6) Pada tanggal 9 Juni 2020, Badan Legislasi melakukan RDPU Panja Baleg dengan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia untuk meminta masukan/pandangan atas RUU tentang Cipta Kerja. (https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BALEG-RJ-20200616-103311- 2045.pdf); 7) Pada tanggal 9 Juni 2020, Badan Legislasi melakukan RDPU Panja Baleg dengan Rosan P. Roeslani (Ketum KADIN) dan Mohamad Mova Al Afghani, SH, L.LM., Eur, PhD. (Dosen Hukum Internasional di Universitas Ibnu Khaldun Bogor dan Dosen Hukum Bisnis di Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung) untuk meminta masukan/pandangan atas RUU tentang Cipta Kerja (https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BALEG-RJ-20200616-105103- 7309.pdf); 8) Pada tanggal 10 Juni 2020, Badan Legislasi melakukan Panja Baleg dengan Prof. Dr. Ramdan Andri Gunawan (Univ. Indonesia), Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf (Univ. Katolik Parahyangan), Prof. Dr. Ir. H. San Afri Awang (Univ. Gadjah Mada) terkait RUU tentang Cipta Kerja untuk meminta masukan/pandangan atas RUU tentang Cipta Kerja (https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BALEG-RJ-20200616-102906- 4042.pdf); 9) Pada tanggal 11 Juni 2020, Badan Legislasi melakukan Panja Baleg dengan Dewan Pers dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) atas RUU Cipta Kerja terkait dengan Permasalahan Media (https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BALEG-RJ-20200615-040334- 8799.pdf); 10) Pada tanggal 11 Juni 2020, Badan Legislasi melakukan RDPU Panja Baleg dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI); Pengurus Besar Nahdlatul 128 Ulama (PB NU); Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah terkait dengan kemudahan dan persyaratan investasi sektor keagamaan dan jaminan produk halal (https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BALEG-RJ- 20200615-040951-4691.pdf); 11) Pada tanggal 25 September 2020, Badan Legislasi melakukan RDPU Panja Baleg dengan KPPU untuk meminta masukan/pandangan atas RUU tentang Cipta Kerja (https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BALEG-RJ-20201009-101927- 2805.pdf); dan 12) Pada tanggal 3 Oktober 2020, Badan Legislasi melakukan Rapat Kerja dengan Pemerintah dan DPD dalam rangka Pengambilan Keputusan (Tingkat I atas RUU tentang Cipta Kerja (https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BALEG-RJ-20201019-113449- 4920.pdf). 7. Terkait dengan dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa pembentukan RUU Cipta Kerja tidak sesuai dengan tahap-tahap pembentukan undang- undang a. Tahap Perencanaan 1) Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) adalah instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Prolegnas tersebut adalah suatu perencanaan penyusunan undang- undang dan merupakan skala prioritas program pembentukan undang- undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional. Ketentuan Pasal 16 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa “Perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam Prolegnas”. 2) Bahwa sesuai dengan Pasal 16 – Pasal 42 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, tahap perencanaan undang-undang dilakukan dalam Prolegnas yang memuat judul RUU, materi yang diatur yang dituangkan dalam Naskah Akademik, dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya. 129 3) Bahwa RUU tentang Cipta Kerja telah masuk dalam Prolegnas tahun 2020-2024 sebagaimana berdasarkan Keputusan DPR Nomor 1/DPR RI/II/2019-2020 dan masuk dalam Prolegnas prioritas. 4) Bahwa RUU tentang Cipta Kerja juga telah termuat dalam daftar Prolegnas Prioritas tahun 2020 pada urutan ke-205 tentang Cipta Kerja ditetapkan masuk daftar Prolegnas Prioritas 2020yang dapat dilihat publik dalam website DPR melalui http://www.dpr.go.id/uu/prolegnas-long-list. 5) Bahwa terkait dalil Para Pemohon yang menyatakan pada intinya Naskah Akademik disusun setelah draft RUU Cipta Kerja, DPR memberikan pandangan: • Bahwa sesuai Pasal 88 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Perpres 87/2014), dinyatakan bahwa Presiden menyampaikan RUU kepada Pimpinan DPR dengan Surat Presiden yang paling sedikit memuat penunjukan Menteri untuk membahas RUU di DPR; • Setiap RUU baik yang berasal dari DPR, Presiden, dan DPD memang harus disertai dengan Naskah Akademik yang memiliki latar belakang dan tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, jangkauan dan arah pengaturan yang kesemuanya telah melalui pengkajian dan penyelarasan (Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 43 ayat (3) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan); • RUU Cipta Kerja merupakan RUU inisiatif Presiden yang tentunya memiliki Naskah Akademik (vide Lampiran II) karena tidak mungkin norma-norma yang ada di dalam UU Cipta Kerja dapat dituangkan jika tidak tanpa melalui proses penyusunan Naskah Akademik terlebih dahulu; • Jika RUU yang disampaikan oleh Presiden memiliki perbedaan tanggal, maka tidak berarti RUU Cipta Kerja tidak memiliki Naskah Akademik karena hal tersebut hanya merupakan teknis administratif pada saat penyerahan kepada DPR; dan • Terkait dengan bukti yang diajukan oleh Para Pemohon bahwa Naskah Akademik RUU Cipta Kerja memiliki tanggal yang berbeda dengan draft RUU, maka patut dipertanyakan darimana para 130 pemohon mendapatkan sumber tersebut, apakah mendapatkan sumber dari DPR atau Presiden atau justru dari sumber lain yang pantas diragukan validitasnya. 6) Bahwa terkait dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa Naskah Akademik UU Cipta Kerja tidak memadai karena tidak menjabarkan secara komprehensif, DPR memberikan pandangan sebagai berikut: • DPR beranggapan bahwa terlebih dahulu Para Pemohon harus menerangkan Naskah Akademik yang seperti apa yang memadai? Dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan diatur bahwa materi dalam RUU yang diajukan dalam prolegnas maupun prolegda telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik yang dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. • Bahwa adapun dalam proses pembahasannya, terdapat suatu perubahan yang menjadikan Naskah Akademik tidak lagi sesuai dengan pembahasan yang dilakukan oleh Pembentuk Undang- Undang, hal ini tentu tidak menjadi permasalahan karena Naskah Akademik pada dasarnya adalah academic reasoning and research atas kebijakan yang dituangkan dalam suatu RUU. Bahwa Naskah Akademik dan RUU Cipta Kerja telah dipersiapkan oleh Pemerintah sebagai acuan dan referensi dalam pembahasan RUU Cipta Kerja. Adapun jika Para Pemohon beranggapan terdapat materi dalam UU a quo yang tidak termuat dalam Naskah Akademik dan RUU Cipta Kerja, hal tersebut tidak serta merta menyebabkan Naskah Akademik tersebut tidak memadai dan UU a quo menjadi inkonstitusional. Selain itu, perubahan norma dalam RUU Cipta Kerja merupakan pilihan politik hukum pembentuk undang-undang selama proses pembahasan RUU tersebut. • Keterangan tersebut selaras dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 73/PUU-XII/2014 yang menyatakan: [3.23] .... Pada kenyataannya pembentukan UU 17/2014 telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 yaitu telah 131 dibahas dan disetujui bersama oleh DPR dan Presiden. Adapun mengenai Naskah Akademik dalam perubahan Undang-Undang a quo, ternyata Naskah Akademik sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon dalam permohonannya bahwa Rancangan Undang- Undang tersebut disiapkan oleh Badan Legislasi DPR yang juga telah mempersiapkan Naskah Akademiknya. Menurut Mahkamah, walaupun perubahan pasal a quo tidak bersumber dari Naskah Akademik yang merupakan acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan RUU, namun tidak serta merta hal-hal yang tidak termuat dalam Naskah Akademik kemudian masuk dalam Undang-Undang menyebabkan suatu Undang-Undang menjadi inkonstitusional. Demikian juga sebaliknya, walaupun sudah termuat dalam Naskah Akademik kemudian dalam penyusunan dan pembahasan RUU ternyata mengalami perubahan atau dihilangkan, hal itu tidak pula menyebabkan norma Undang-Undang tersebut menjadi inkonstitusional. Asas keterbukaan yang didalilkan oleh para Pemohon dilanggar dalam pembentukan Undang-Undang a quo tidak terbukti karena ternyata seluruh proses pembahasannya sudah dilakukan secara terbuka, transparan, yang juga para Pemohon ikut dalam seluruh proses itu. Sekiranya terjadi dalam proses pembahasan tidak sepenuhnya mengikuti tata cara yang diatur dalam Undang- Undang mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan (UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) atau tidak sesuai dengan ketentuan tata tertib DPR, menurut Mahkamah, tidak serta merta menjadikan Undang-Undang tersebut inkonstitusional sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Norma yang ada dalam Undang-Undang pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan tata tertib DPR mengenai pembentukan Undang-Undang hanyalah tata cara pembentukan Undang-Undang yang baik yang jika ada materi muatan yang diduga bertentangan dengan konstitusi dapat dilakukan pengujian materiil terhadap pasal-pasal tertentu karena dapat saja suatu Undang-Undang yang telah dibentuk berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan tata tertib DPR justru materi muatannya bertentangan dengan UUD 1945. Sebaliknya dapat juga suatu Undang-Undang yang telah dibentuk tidak berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan tata tertib DPR justru materi muatannya sesuai dengan UUD 1945; … • Bahwa terkait dengan pernyataan Para Pemohon bahwa naskah akademik harus dimaknai secara ketat agar kemunduran ini tidak terulang, maka pemaknaan tersebut harus dijelaskan, bagaimana dan seperti apa yang dimaksud Para Pemohon? 7) Bahwa RUU Cipta Kerja yang merupakan usulan Pemerintah pembahasannya dimulai dengan adanya Surat Presiden RI Nomor R- 132 06/Pres/02/2020 tertanggal 7 Februari 2020 kepada Pimpinan DPR, dimana dalam surat tersebut menugaskan beberapa menteri untuk mewakili Pemerintah dan melampirkan draft RUU Cipta Kerja untuk dibahas di DPR yang sudah sesuai dengan Pasal 88 Perpres 87/2014. Sehingga dalil Para Pemohon yang menyatakan hal tersebut masuk dalam tahap perencanaan adalah salah, karena hal tersebut sudah masuk dalam tahap pembahasan. Oleh karena itu tidak ada tahap perencanaan pembentukan undang-undang yang dilanggar. 8) Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 165 UU MD3 dan Pasal 65 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dibahas oleh para pembentuk undang-undang adalah Rancangan Undang-Undang dan bukan Naskah Akademiknya. 9) Oleh karena itu, meskipun Surat Presiden RI Nomor R-06/Pres/02/2020 menurut Para Pemohon tidak menyertakan Naskah Akademik, maka hal tersebut tidak berarti melanggar proses pembentukan undang-undang. Penyampaian Naskah Akademik yang tidak bersamaan dengan Draft RUU dalam sebuah Surat Presiden bukan berarti melanggar proses pembentukan undang-undang. Selain itu, pembentuk undang-undang hanya membahas Draft RUU, karena tidak ada DIM dalam Naskah Akademik. 10) Terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa tahapan perencanaan dan penyusunan Naskah Akademik dan Draft RUU tidak melalui pelibatan publik yang luas dan hanya melibatkan segelintir pihak saja, DPR memberikan pandangan bahwa dalam menyusun Naskah Akademik dan Draft RUU tidak mungkin dapat mengundang semua pihak. Tentu saja pihak yang diundang terbatas dan mewakili substansi yang akan diatur. Namun pemilihan pihak yang terlibat tentu mewakili stakeholder yang terkait dengan materi atau substansi dalam RUU tersebut. Lebih lanjut, salah satunya konsekuensi pelibatan banyak pihak ada pada anggaran. 11) Bahwa terkait dengan draft yang simpang siur, DPR berpandangan itu hanya asumsi Para Pemohon. Dalam pembuatan Naskah Akademik dan Draft RUU banyak sekali dinamika yang terjadi, apabila Naskah Akademik dan Draft RUU dibahas dan diperbaiki setiap rapat dengan intens, tentu 133 saja akan terjadi perubahan terus menerus. Oleh karena itu, Naskah Akademik dan Draft RUU yang diterima oleh setiap stakeholder yang berbeda waktu, tentu akan berbeda pula substansinya. b. Tahap Penyusunan 1) Bahwa berdasarkan Surat Keputusan DPR Nomor 46/DPR RI/I/2019- 2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2020-2024 pada urutan ke-205 terdapat pengusulan RUU tentang Cipta Lapangan Kerja (omnibus law) oleh Pemerintah. 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa rancangan undang- undang yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintahan nonkementerian sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya. 3) Bahwa terkait dengan selama proses penyusunan RUU CIpta Kerja, maka DPR mempersilahkan dari pihak Pemerintah/Presiden untuk menjelaskan setiap proses penyusunannya dalam permohonan a quo, karena pihak Pemerintah/Presiden adalah pihak pengusul UU Cipta Kerja. c. Tahap Pembahasan Dalam Pembicaraan Tingkat I 1) Terhadap RUU tentang Cipta Kerja tersebut, Presiden RI telah menyampaikan surat Nomor R-06/Pres/02/2020 tanggal 7 Februari 2020 perihal Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja, Presiden menugaskan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Keuangan, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Menteri Pertanian, serta mewakili Presiden dalam pembahasan RUU dimaksud. 2) Bahwa proses pembahasan RUU Cipta Kerja yang merupakan usulan Pemerintah dilakukan secara bersama-sama antara Panitia Kerja (panja) Baleg DPR RI dengan Pemerintah. Dalam proses tersebut kemudian Panja membuat Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja dengan 134 tujuan untuk mengkritisi, mendiskusikan, membahas, menolak, menyetujui, memberikan catatan, mengusulkan formula dan lain sebagainya. Sehingga ada usulan Pemerintah yang ditolak, disetujui, direformulasi dan ada pula yang akhirnya ditarik/dikeluarkan dan dikembalikan pada UU eksisting. 3) Bahwa dalam Pasal 96 UU Pembentukan Peraturan Perundang- undangan mengatur terkait hak bagi masyarakat baik itu perseorangan ataupun kelompok orang yang memiliki kepentingan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis. Bahwa DPR dalam proses pembahasan UU Cipta Kerja tersebut telah melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum, melakukan Kunjungan Kerja, melakukan sosialisasi dan juga seminar atau berdiskusi dengan pihak-pihak yang terkait agar aspirasi masyarakat dapat terakomodir dengan kehadiran UU Cipta Kerja tersebut. 4) Bahwa apabila kita melihat Catatan Rapat Badan Legislasi pada hari selasa, tanggal 7 April 2020 (vide Lampiran III), Ketua Rapat menyampaikan rencana kegiatan dalam rangka pembahasan RUU tentang Cipta Kerja yang diusulkan Pemerintah untuk dibahas Badan Legislasi pada Masa Persidangan III Tahun sidang 2019-2020 antara lain adalah: • Pimpinan Badan Legislasi dan Kaposi fraksi-fraksi sebelumnya telah melakukan rapat terkait dengan penyusunan jadwal acara pembahasan RUU Cipta Kerja tersebut dan ada beberapa point yang disepakati, antara lain: ➢ DIM yang telah selesai akan dilakukan uji publik untuk mendapatkan masukan dari masyarkat dan pembahasan DIM dilakukan berdasarkan pengelompokan (cluster) yang telah disusun oleh Tim Ahli, yaitu terdapat 11 kelompok materi. Dan dalam rapat Badan Legislasi tersebut juga telah menyetujui/menyepakati beberapa hal yang antara lain: ➢ Menyetujui pembentukan panitia kerja sebelum dilakukan penyerapan aspirasi dengan para pemangku kepentingan (stakeholder) dan para narasumber yang ada; 135 ➢ Menyetujui untuk membuka ruang partisipasi publik secara luas dengan mengundang berbagai stakeholder dan para narasumber yang ada agar dapat memeberikan saran dan masukan terhadap RUU tentang Cipta Kerja. Berbagai saran dan masukan tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi fraksi-fraksi di DPR dalam menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM); dan ➢ Menyetujui pembahasan DIM dilakukan berdasarkan pengelompokan (cluster) bidang materi muatan yang ada di dalam RUU serta mengutamakan materi muatan yang tidak berdampak sistemik dan/atau mendapatkan pertentangan dari masyarakat (public). Dengan demikian, pembahasan DIM dimulai dari materi muatan yang “mudah” dan dilanjutkan ke materi muatan yang “sulit”. Khusus materi muatan di bidang ketenagakerjaan, dilakukan pada akhir pembahasan DIM. Hal ini dimaksudkan agar Badan Legislasi dapat secara optimal menerima berbagai saran dan masukan dari stakeholders dan para narasumber yang ada. Berdasarkan hal tersebut jelas terlihat keseriusan DPR dalam membahas RUU Cipta Kerja tersebut dengan membuka ruang seluas- luasnya bagi partisipasi publik sebagai upaya penyerapan aspirasi dari semua pihak agar saran dan masukan dari masyarakat dapat terakomodir. 5) Badan Legislasi DPR melakukan RDP/RDPU dengan stakeholder terkait untuk mendapatkan masukan dalam rangka pembahasan RUU Cipta Kerja (vide Lampiran VI), yaitu di antaranya: • Pakar, yaitu: Prof. Dr. Djisman Simanjutak (Rektor Univ. Prasetya Mulya); Yose Rizal, dan Sarman Simanjorang Yose Rizal Damuri (Center for Strategic and International Studies – Virtual); Sarman Simanjorang, M.Si. (Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia); (Prof. Dr. Satya Arinanto, SH., M.H.; Dr. Bambang Kesowo, SH., L.LM.); Emil Arifin; Dr. Ir. H. Sutrisno Iwantono, MA; dan Mohamad Mova Al Afghani, SH, L.L.M.Eur, PhD (Dosen Hukum Internasional di Universitas Ibn Khaldun Bogor dan Dosen Hukum Bisnis di Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung); 136 • Lembaga Pendidikan (Universitas Indonesia, Universitas Katolik Parahyangan, dan Universitas Gajah Mada); • Assosiasi (Dewan Pers dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kamar Dagang Industri (Kadin), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU), dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah (PP Muhammadiyah)); dan • Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). 6) Menurut Para Pemohon dalam pembahasan UU a quo, DPR seharusnya mengundang Para Pemohon karena dalam pembahasan beberapa RUU biasanya DPR sering meminta pendapat dari Para Pemohon. Terhadap dalil Para Pemohon, DPR berpandangan: • Bahwa DPR mempunyai hak untuk mengundang pihak-pihak yang terkait. Di Indonesia terdapat banyak organisasi kemasyarakatan sehingga suatu hal yang wajar jika DPR mengundang organisasi kemasyarakatan lain selain Para Pemohon. Lebih lanjut, hal tersebut menandakan bahwa DPR bukan lembaga yang mendiskriminasikan ataupun mengeklusifkan organisasi kemasyarakatan tertentu. • Bahwa berdasarkan Kesimpulan Rapat Baleg tanggal 7 April 2020, menyetujui untuk membuka ruang partisipasi publik secara luas dengan mengundang berbagai stakeholder dan para narasumber yang ada agar dapat memberikan saran dan masukan terhadap RUU Cipta Kerja (vide Lampiran III). Berbagai saran dan masukan tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi fraksi-fraksi di DPR dalam menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). • Kemudian berdasarkan Rapat Panitia Kerja yang dilakukan oleh Badan Legislasi dalam rangka membahas rencana Rapat Dengar Pendapat/Rapat Dengar Pendapat Umum yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 2020 (vide Lampiran V) menyimpulkan bahwa pembahasan RUU Cipta Kerja melibatkan DPD dalam pembahasannya sesuai putusan Mahkamah Konstitusi. • Selain itu, untuk memperkaya materi pembahasan maka narasumber yang diundang juga bervariasi, tidak hanya kepada yang pro RUU Cipta Kerja tetapi juga narasumber yang kontra terhadap RUU Cipta 137 Kerja. Bahkan pelaku usaha, UMKM, ormas, mahasiswa, serikat pekerja, dan berbagai elemen masyarakat turut diundang untuk diminta masukan/pandangannya. Pembahasan RUU tentang Cipta Kerja dibuka untuk umum dengan melibatkan media seperti TV Parlemen, media sosial DPR, dan sebanyak mungkin media massa. • Bahwa dalam Perbaikan Permohonan 103 pada poin 7 halaman 6 yang diajukan oleh Pemohon Perkara 103 sudah menjawab terkait dengan Pemohon a quo yang merasa tidak dilibatkan dalam pembahasan, dengan menyatakan bahwa KSBSI yang merupakan organisasi yang mereka pimpin telah dilibatkan dalam proses penyusunan RUU Cipta Kerja. 7) Selanjutnya dalam pembahasan RUU tentang Cipta Kerja dilakukan dalam rapat-rapat sebagai berikut: • Bahwa telah dilaksanakan Rapat Badan Legislasi pada 7 April 2020 pukul 14.15 s/d 15.30 WIB yang beragendakan pembahasan jadwal acara rapat-rapat pembahasan ruu tentang cipta kerja (vide Lampiran III); • Pada tanggal 14 April 2020 pukul 14.35 s/d 16.11 WIB, diadakan Rapat Badan Legislasi yang beragendakan penjelasan pemerintah atas RUU Cipta Kerja (vide Lampiran IV); • Bahwa telah dilaksanakan RDPU Panja Baleg sebagai berikut: ➢ Pada tanggal 27 April 2020 dilaksanakan RDPU Panja Baleg dengan 3 orang narasumber yaitu Prof. Djisman, Yose Rizal, dan Sarman Simanjorang (vide Lampiran VI); ➢ Pada tanggal 29 April 2020 dilaksanakan RDPU Panja Baleg dengan 2 orang narasumber yaitu Bambang Kesowo dan Prof. Dr. Satya Arinanto (vide Lampiran VI); dan ➢ Pada tanggal 5 Mei 2020 dilaksanakan RDPU Panja Baleg dengan 2 orang narasumber yaitu Emil Arifin dan Dr. Ir. H. Sutrisno Iwantono (vide Lampiran VI). • Bahwa Rapat Panja pada tanggal 20 Mei 2020, 3 Juni 2020, 4 Juni 2020, 29 Juni 2020, 1 Juli 2020, 9 Juli 2020, 13 Juli 2020, 14 Juli 2020, 15 Juli 2020, 22 Juli 2020, 23 Juli 2020, 27 Juli 2020, 28 Juli 2020, 3 Agustus 2020, 4 Agustus 2020, 6 Agustus 2020, 10 Agustus 2020, 11 138 Agustus 2020, 12 Agustus 2020, 13 Agustus 2020, 19 Agustus 2020, 24 Agustus 2020, 25 Agustus 2020, 26 Agustus 2020, 27 Agustus 2020, 31 Agustus 2020, 1 September 2020, 2 September 2020, 3 September 2020, 7 September 2020, 8 September 2020, 9 September 2020, 10 September 2020, 12 September 2020, 14 September 2020, 15 September 2020, 16 September 2020, 17 September 2020, 19 September 2020, 21 September 2020, 22 September 2020, 24 September 2020, dan 25 September 2020 dengan agenda pembicaraan tingkat I RUU tentang Cipta Kerja dan pembahasan DIM (vide Lampiran VII); • Bahwa telah dilaksanakan RDPU sebagai berikut: ➢ Pada tanggal 9 Juni 2020, RDPU Panja Baleg dengan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, KADIN dan M. Mova Al Afghani, SH., L.LM., Ph.D. (vide Lampiran VI); ➢ Pada tanggal 10 Juni 2020, RDPU Panja Baleg dengan Prof. Dr. Ramdan Andri Gunawan (Univ. Indonesia), Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf (Univ. Katolik Parahyangan), Prof. Dr. Ir. H. San Afri Awang (Univ. Gadjah Mada) (vide Lampiran VI); ➢ Pada tanggal 11 Juni 2020, RDPU dengan Dewan Pers dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) atas RUU Cipta Kerja terkait dengan Permasalahan Media (vide Lampiran VI); ➢ Pada tanggal 11 Juni 2020, RDPU dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI); Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU); Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah terkait dengan kemudahan dan persyaratan investasi sektor keagamaan dan jaminan produk halal (vide Lampiran VI); dan ➢ Pada tanggal 25 September 2020, Rapat Panja RDPU dengan KPPU (vide Lampiran VI). • Bahwa telah dilaksanakan Raker Baleg dengan Pemerintah dan DPD RI pada tanggal 3 Oktober 2020 dengan agenda pembahasan pengambilan keputusan (Tingkat I atas RUU tentang Cipta Kerja) yang dipimpin oleh Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H. (Ketua Baleg) (vide Lampiran VIII). Pada saat itu dilaporkan hasil rapat adalah menerima hasil pembahasan RUU Cipta Kerja dan menyetujui RUU 139 Cipta Kerja untuk dibawa dalam Tahap Pembicaraan Tingkat II pada Rapat Paripurna DPR untuk disetujui menjadi UU, dengan catatan: ➢ Tujuh fraksi (FPDI Perjuangan, FPG, FGerindra, FNasdem, FPKB, FPAN, dan FPPP) menerima hasil kerja Panja dan menyetujui RUU tentang Cipta Kerja untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan perundang-undangan; dan ➢ Dua fraksi (Fraksi PKS dan Fraksi Partai Demokrat) belum menerima hasil kerja Panja dan menolak RUU tentang Cipta Kerja untuk diproses lebih lanjut. 8) Bahwa proses pembahasan UU Cipta Kerja dalam hal ini seluruh Rapat Kerja dan Rapat Pembahasan yang dilakukan oleh Panja dan Pemerintah telah dilakukan secara terbuka untuk umum. Dengan kemajuan teknologi yang ada saat ini maka seluruh masyarakat dapat mengikuti proses pembahasan tersebut dengan mudah melalui TV Parlemen yang menyiarkan secara langsung proses rapat-rapat pembahasan tersebut ataupun melalui kanal youtube yang masih dapat diakses hingga saat ini melalui tautan: https://www.youtube.com/playlist?list=PL1i5C6Kd5FQinYuyrqGFonxJY0 sIjm2Lj Selain itu juga terdapat dalam berbagai sosial media lainnya agar masyarakat dapat turut serta memantau proses pembahasan UU Cipta Kerja tersebut. Sehingga, berdasarkan hal tersebut terhadap anggapan Pemohon yang menyatakan bahwa tidak adanya transparansi dalam proses pembuatan UU Cipta Kerja adalah tidak beralasan. 9) Menurut Para Pemohon, pada rapat pengambilan keputusan akhir pada akhir Pembicaraan Tingkat I seharusnya dilakukan dengan membacakan naskah RUU dengan kata per kata, ayat per ayat dan pasal per pasal. Terhadap dalil Para Pemohon tersebut, DPR memberikan keterangan bahwa di dalam suatu pembahasan RUU itu terdapat mekanisme pembahasan RUU yang sudah diatur, mekanisme tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: • Berdasarkan Pasal 66 dan Pasal 67 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang dalam Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, Rapat 140 Badan Legislasi, Rapat Badan Anggaran, atau Rapat Panitia Khusus; dan Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna; • Berdasarkan pasal 68 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pembicaraan Tingkat I dilakukan dengan kegiatan pengantar musyawarah, pembahasan daftar inventarisasi masalah, dan penyampaian pendapat mini; • Berdasarkan pasal 151 Tatib DPR, Pembicaraan Tingkat I dilakukan dalam Rapat Kerja, Rapat Panitia Kerja, Rapat Tim Perumus/Tim Kecil, dan/atau Rapat Tim Sinkronisasi. Selain itu, dapat juga dilakukan mekanisme lain sepanjang disepakati oleh pimpinan dan anggota rapat; • Berdasarkan Pasal 69 ayat (2) dan ayat (3) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, jika persetujuan dalam Rapat Paripurna tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Dalam hal Rancangan Undang-Undang tidak mendapat persetujuan bersama antara DPR dan Presiden, Rancangan Undang-Undang tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu; • Bahwa Pasal 151 ayat (1) Tatib DPR, pada pembicaraan tingkat I dilakukan rapat kerja, rapat panitia kerja, rapat tim perumus/tim kecil, dan/atau rapat tim sinkronisasi; • Bahwa Pasal 163 Tatib DPR mengatur tentang pengambilan keputusan pada akhir pembicaraan tingkat 1 dilakukan dengan acara: 1. Pengantar pimpinan komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran serta panitia khusus; 2. Laporan pantia kerja; 3. Pembacaan naskah rancangan undang-undang; 4. Pendapat akhir mini sebagai sikap akhir Fraksi, Presiden dan DPD jika rancangan undang-undang berkaitan dengan kewenangan DPR; 5. Penandatanganan naskah rancangan undang-undang; dan 6. Pengambilan keputusan untuk melanjutkan pada pembicaraan tingkat II. • Bahwa sebelum diambil keputusan, pembahasan dalam Pembicaraan Tingkat I sudah membahas setiap DIM atau setiap pasal. Mekanisme pembahasan RUU sudah dilakukan secara detail dan setiap substansi juga dibahas oleh DPR dan Pemerintah dalam rapat-rapat tersebut. 141 Oleh karena itu, ketika rapat pengambilan keputusan akhir pada akhir Pembicaraan Tingkat I berdasarkan Pasal 100 Peraturan DPR 2/2020 tidak mengatur harus membacakan naskah RUU dengan kata per kata, ayat per ayat dan pasal per pasal; • Selain itu berdasarkan Pasal 151 Tatib DPR, pembicaraan tingkat I dilakukan dalam rapat kerja, rapat panitia kerja, rapat tim perumus/tim kecil, dan/atau rapat tim sinkronisasi. Selain itu, dapat juga dilakukan mekanisme lain sepanjang disepakati oleh pimpinan dan anggota rapat. Artinya jika dalam suatu Pembicaraan Tingkat I seluruh pimpinan dan anggota rapat menyetujui substansi hanya bersifat umum tanpa membacakan kata per kata maka mekanisme tersebut tetap sah; dan • Pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 RUU Cipta Kerja disetujui dalam akhir Pembicaraan Tingkat I. Para Pemohon berpendapat bahwa Draft RUU Cipta Kerja belum selesai disusun oleh Tim Perumus maupun disinkronkan oleh Tim Sinkronisasi. 10) DPR menerangkan bahwa berdasarkan kesimpulan pada Rapat Panja Baleg dengan Pemerintah dan DPD pada tanggal 3 Oktober 2020 dalam rangka Pengambilan Keputusan atas RUU Cipta Kerja menerima hasil pembahasan RUU Cipta Kerja yang dilaporkan Ketua Panja dan menyetujui RUU Cipta Kerja untuk dibawa dalam Pembicaraan Tingkat II pada Rapat Paripurna DPR untuk disetujui menjadi UU, dengan catatan: • Tujuh (7) fraksi (FPDI Perjuangan, F-Golkar, F-Gerindra, F-Nasdem, F-PKB, F-PAN, dan F-PPP) menerima hasil kerja Panja dan menyetujui RUU Cipta Kerja untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan perundang-undangan; • Dua (2) Fraksi (F-PKS dan F-Partai Demokrat) belum menerima hasil kerja Panja dan menolah RUU Cipta Kerja untuk diproses lebih lanjut; dan • Catatan yang disampaikan fraksi-fraksi dalam pandangan mininya menjadi bagian yang tidak terpisahakan dari RUU Cipta Kerja tersebut. 11) Terkait dengan dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 163 Tatib DPR tidak dilaksanakan oleh Pimpinan Panja Baleg dalam Pembicaraan Tingkat II, DPR memberikan pandangan bahwa 142 ketentuan Pasal 163 Tatib DPR tersebut mengatur mekanisme pengambilan keputusan pada akhir Pembicaraan Tingkat I dan bukan Pembicaraan Tingkat II. Oleh karena itu Para Pemohon salah merujuk ketentuan yang menjadi dasar argumennya. Selain itu terkait dengan dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa seluruh anggota Panja harus diberikan salinan naskah RUU Cipta Kerja, DPR berpandangan bahwa tidak terdapat ketentuan bahwa naskah yang dibacakan dalam pengambilan keputusan tingkat I harus dibagikan kepada masing-masing anggota Panja. Dalam Pembicaraan Tingkat II 1) DPR menanggapi pendapat Para Pemohon bahwa pada Rapat Badan Legislasi tanggal 3 Oktober 2020 tidak membahas mengenai Draft RUU Cipta Kerja melainkan pembahasan mengenai laporan ketua panitia kerja dan persetujuan RUU Cipta Kerja untuk disetujui menjadi UU Cipta Kerja. Oleh karena itu, dalil Para Pemohon tidak tepat dan tidak mengerti mekanisme secara detail kegiatan pembahasan undang-undang. Dengan demikian, pembentukan UU a quo tidak bertentangan dengan syarat formil pembentukan undang-undang dalam pembahasan. 2) Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II RUU Cipta Kerja dengan agenda pengambilan keputusan dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2020 (vide Lampiran IX). Pada Rapat Paripurna tersebut tercatat: • bahwa konsep RUU Cipta Kerja telah dilakukan harmonisasi dan menghasilkan beberapa perubahan Bab dan Pasal; dan • bahwa peserta rapat menyetujui RUU Cipta Kerja untuk disahkan menjadi undang-undang. d. Tahap Pengesahan 1) Bahwa proses sinkronisasi dan harmonisasi atas 78 undang-undang dengan 1.209 pasal terdampak menjadi substansi tunggal yang dimuat dalam UU Cipta Kerja perlu dipahami bukan sebagai perkara yang mudah. Perlu dilakukan penyisiran secara menyeluruh agar isi UU Cipta Kerja sesuai dengan kesepakatan dalam pembahasan dan tidak ada kesalahan pengetikan, tentunya tanpa mengubah substansi yang telah disepakati. 2) Bahwa Pasal 72 ayat (2) UU Pembentukan Peraturan Perundang- undangan mengatur batasan waktu penyampaian rancangan undang- 143 undang kepada Pemerintah dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Dalam penjelasan Pasal tersebut, ketentuan batasan 7 (tujuh) hari ini dianggap layak untuk mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan teknis penulisan rancangan undang-undang ke Lembaran Resmi Presiden sampai dengan penandatanganan pengesahan undang-undang oleh Presiden, dan penandatanganan sekaligus pengundangan ke Lembaran Negara Republik Indonesia oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. 3) Bahwa yang dimaksud 7 (tujuh) hari dalam Pasal 72 ayat (2) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah berdasarkan hari kerja, dan bukan berdasarkan hari kalender. Sehingga sejak disahkan dalam Rapat Paripurna 5 Oktober 2020, batasan waktu 7 (tujuh) hari kerja jatuh pada tanggal 14 Oktober 2020. Pada tanggal 5 Oktober 2020, Pimpinan DPR telah mengirimkan naskah RUU Cipta Kerja (vide Lampiran XI). Sehingga dalil Para Pemohon adalah salah dan tidak berdasarkan fakta yang ada. Berdasarkan hal tersebut maka tidak ada ketentuan dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dilanggar dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja. KETERANGAN TAMBAHAN DPR Berikut DPR sampaikan Keterangan Tambahan berdasarkan pertanyaan dari Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi pada Sidang Pleno tanggal 17 Juni 2021: Bahwa DPR siap untuk menyerahkan Keterangan DPR secara tertulis beserta dengan seluruh lampiran dan dokumen yang diminta oleh Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lambat 60 hari terhitung sejak Sidang Pleno pada tanggal 17 Juni 2021. Terkait dengan penggunaan metode omnibus law dalam pembentukan RUU a quo, DPR menjelaskan bahwa hal tersebut telah sesuai dengan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Bahwa berdasarkan ketentuan menimbang dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa “untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang 144 mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang- undangan”. Sistematika dalam UU Cipta Kerja telah sesuai dengan sistematika peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Lampiran UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan karena telah memuat judul, pembukaan, batang tubuh, penutup, dan penjelasan. Penulisan yang ada dalam UU Cipta Kerja juga telah mengikuti ketentuan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar sesuai dengan teknis penyusunan undang-undang berdasarkan UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Ketentuan Lampiran II nomor C.5 ketentuan penutup nomor 143 UU 12/2011 yang menyatakan bahwa pada intinya jika ada perubahan atau penggantian seluruh atau sebagian materi muatan dalam peraturan perundang- undangan yang lama ke dalam peraturan perundang-undangan yang baru harus secara tegas diatur mengenai pencabutan seluruh atau sebagian materi muatan peraturan perundang-undangan yang lama di dalam bab ketentuan penutup. Namun perubahan dalam UU Cipta Kerja dilakukan terhadap 78 undang-undang sehingga pada bab ketentuan penutup justru akan memuat banyak pengaturan yang menimbulkan ketidaklaziman komposisi materi muatan suatu peraturan perundang- undangan. Oleh karena itu diperlukan fleksibilitas dalam pembentukan UU Cipta Kerja sebagai undang-undang baru yang materi muatannya mengatur perubahan banyak undang-undang dalam satu undang-undang agar dapat disusun menjadi satu kesatuan utuh dalam batang tubuh UU Cipta Kerja. Langkah ini merupakan kesepakatan bersama antara DPR dan Presiden dalam membahas UU Cipta Kerja dan metode omnibus law ini juga tidak dilarang dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Metode omnibus law ini adalah salah satu jalan untuk menyelesaikan masalah kebangsaan dan merupakan karya agung yang revolusioner, dan fundamental yang dibuat dalam keadaan bangsa yang tidak ideal dalam menghadapi pandemi Covid- 19 dan dalam upaya merumuskan strategi pemulihan ekonomi nasional. Metode omnibus law bukanlah suatu metode yang baru. Pada tahun 2015 Presiden Jokowi telah menyatakan terdapat permasalahan, antara lain ketidakteraturan ketentuan mengenai perizinan, undang-undang yang tumpang tindih, kewenangan yang overlapping, dan obesitas jumlah peraturan. Metode omnibus law kemudian sudah disampaikan oleh Presiden Jokowi pada saat pidato pertama Presiden di DPR setelah dilantik untuk periode kepemimpinan 145 kedua. Bahkan Presiden menargetkan pembentukan undang-undang dengan metode omnibus law telah selesai pada 100 hari pertama kepemimpinannya. Jadi pembicaraan mengenai metode omnibus law ini tidak dimulai pada awal tahun 2020. Bahwa metode omnibus law tidak dibakukan sebagai salah metode dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, karena pada saat pembentukan UU 12/2011 (UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) tidak dihadapkan dengan situasi regulasi dan kebangsaan seperti kondisi yang melatarbelakangi pembentukan UU Cipta Kerja, antara lain hyper regulations. Jika kemudian metode omnibus law dibakukan dalam perubahan UU Pembentukan Peraturan Perundang- undangan nantinya, dan ternyata pada 10 tahun kemudian terdapat metode yang lebih baik daripada metode omnibus law, maka bukan tidak mungkin yang digunakan nanti adalah metode yang lebih baik tersebut. Negara membutuhkan basis regulasi yang kuat untuk menyelesaikan permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya. Jika menggunakan metode sebagaimana diatur dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka membutuhkan waktu yang lama karena mengubah satu persatu undang-undang. Sejatinya tidak hanya terdapat 79 undang-undang yang diubah dengan UU Cipta Kerja, tetapi juga ribuan peraturan pemerintah pusat, 15.000 peraturan daerah turunan yang terkait dengan materi dalam UU Cipta Kerja. Pembentuk undang-undang telah mencoba berbagai cara konvensional dengan mendasarkan pada teknis pembentukan peraturan perundang-undangan, namun permasalahan undang-undang yang tumpang tindih tidak bisa diselesaikan dengan satu persatu undang-undang tetapi dibutuhkan satu kesatuan substansi pengaturan dalam satu undang-undang. Pembentuk undang-undang juga telah memastikan tidak adanya kekosongan hukum sedikit pun, oleh karena itu undang-undang existing tetap ada dan mengikat dengan kekurangan dan kelemahan yang diperbaiki dalam satu undang-undang. Terkait dengan keterlibatan DPD dalam proses pembahasan RUU Cipta Kerja, DPD telah mengikuti seluruh rapat pembahasan RUU a quo dan telah menyerahkan DIM (vide Lampiran ....) dan telah dibahas dalam rapat-rapat Panja RUU a quo (vide Lampiran ....). DPD juga telah menyampaikan pandangannya dalam rapat pengambilan keputusan pada Tingkat Pertama (vide Lampiran ...). Kemudian terkait dengan pernyataan Sekjen DPR RI terhadap adanya koreksi teknis penulisan dan pencetakan UU Cipta Kerja yang telah disetujui dalam Rapat 146 Paripurna, hal itu justru menunjukkan transparansi kerja DPR dengan menyampaikan kepada masyarakat. Namun yang perlu ditegaskan adalah bahwa koreksi tersebut hanya sebatas konteks Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi yang tidak menyentuh pada substansi UU Cipta Kerja, seperti kesalahan rujukan, kesalahan redaksi, dan kesalahan penulisan maupun tanda baca. Termasuk juga mengenai perbedaan jumlah halaman, hal tersebut adalah teknis pencetakan sebatas perubahan format halaman. DPR menerangkan bahwa anggota Panja yang dibentuk untuk melakukan pembahasan RUU Cipta Kerja ditugaskan untuk membahas seluruh klaster materi muatan dalam RUU Cipta Kerja. Dalam pembahasannya pun, klaster materi muatan tersebut selalu dinamis mengikuti perkembangan rapat Panja. Begitu pun halnya dengan Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi yang bekerja ketika pembahasan di rapat Panja telah selesai sehingga tidak mengubah substansi muatan RUU a quo yang telah disepakati dalam rapat Panja. DPR menyatakan bahwa UU Cipta Kerja mengubah lebih dari 79 undang-undang terkait, 4.451 peraturan pemerintah pusat, 15.000 peraturan daerah. Keseluruhan undang-undang tersebut tidak dapat diubah dan disinkronkan dengan cara yang konvensional dan metode yang baku dan mengikat seluruh warga negara. Ini adalah hasil ikhtiar kebangsaan untuk menyelesaikan permasalahan kebangsaan saat itu untuk dapat membuka lapangan pekerjaan baru. Jika tidak dengan metode ini, dengan metode apa lagi bisa dilakukan. Pembahasan dilakukan dalam waktu yang relatif cepat karena Pemerintah sebagai pengusul telah menyiapkan secara cepat rancangan perubahan sesuai dengan dinamika pembahasan. Begitu pula muatan materi dalam rancangan peraturan pelaksanaan yang mengikuti dinamika pembahasan RUU. Bahwa dalam pembahasan RUU Cipta Kerja juga telah melibatkan banyak stakeholders, dan untuk memperkaya materi pembahasan maka narasumber yang diundang juga bervariasi, tidak hanya kepada yang pro RUU Cipta Kerja tetapi juga narasumber yang kontra terhadap RUU Cipta Kerja. Bahkan pelaku usaha, UMKM, ormas, mahasiswa, serikat pekerja, dan berbagai elemen masyarakat turut diundang untuk diminta masukan/pandangannya. Pembahasan RUU tentang Cipta Kerja dibuka untuk umum dengan melibatkan media seperti TV Parlemen, media sosial DPR, dan sebanyak mungkin media massa. Catatan rapat mengenai 147 keterlibatan banyak stakeholders ini akan DPR sampaikan dalam Lampiran Keterangan DPR yang menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan. RISALAH PEMBAHASAN DAN PENJELASAN PASAL-PASAL A QUO UU CIPTA KERJA Selain pandangan secara konstitusional, teoritis, dan yuridis, sebagaimana telah diuraikan di atas, DPR melampirkan laporan singkat rapat-rapat pembahasan UU Cipta Kerja dalam Lampiran I – Lampiran XI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keterangan DPR. PETITUM DPR Bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas, DPR memohon agar kiranya Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sehingga Permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 2. Menolak Permohonan a quo dalam pengujian formil untuk seluruhnya; 3. Menerima keterangan DPR secara keseluruhan; 4. Menyatakan bahwa proses pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) telah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang- undangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); dan 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 148 Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). DAFTAR LAMPIRAN Lampiran I : Risalah Rapat Baleg tanggal 20 Januari 2020 Lampiran II : Naskah Akademik Lampiran III : Catatan Rapat Baleg tanggal 7 April 2020 Lampiran IV : Catatan Rapat Baleg tanggal 14 April 2020 Lampiran V : Laporan Singkat Rapat Panja tanggal 20 April 2020 Lampiran VI : Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum dengan pakar, lembaga pendidikan, asosiasi, dan lembaga KPPU Lampiran VII : Dokumentasi Rapat Panja tanggal 20 Mei 2020 – 25 September 2020 Lampiran VIII : Risalah Rapat Panja tanggal 3 Oktober 2020 Lampiran IX : Risalah Rapat Paripurna tanggal 5 Oktober 2020 Lampiran X : Nota Pengantar dan DIM dari KPPOD Lampiran XI : Surat Pengantar Naskah RUU Cipta Kerja tanggal 14 Oktober 2020 Bahwa untuk mendukung keterangannya, DPR mengajukan 1 (satu) orang ahli yaitu Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H. yang keterangan tertulisnya diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 11 Oktober 2021 dan didengarkan dalam persidangan pada 13 Oktober 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut: Dalam Perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan Perkara Nomor 103/PUU- XVIII/2020, yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian formil (formele toetsingsrecht) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut dengan UU Cipta Kerja) terhadap UUD 1945. Pengujian formil itu sendiri, secara teoritik dan juga dalam praktek dimaknai sebagai wewenang untuk menilai, apakah suatu produk legislatif seperti undang-undang, misalnya, terjelma melalui tata cara (prosedur) sebagaimana yang telah ditentukan ataupun diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak. Jadi pengujian formil ini berkenaan dengan hal-hal yang bersifat prosedural dalam pembentukan undang-undang (procedural due process of law) sebagai syarat yang ditentukan secara atributif dalam pembentukan regulasi. Dalam konteks pengujian formil suatu 149 undang-undang di Indonesia, maka secara atributif, UUD 1945 menentukan secara garis besar tentang tata cara atau prosedur pembentukan undang-undang sebagaimana yang digariskan dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) jo. ketentuan Pasal 20. Undang-undang sebagai produk legislatif, merupakan sharing power DPR dan Presiden. Artinya, meskipun original power pembentukan UU ada pada DPR (vide Pasal 20 ayat (1) UUD 1945), namun Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR (vide Pasal 5 ayat (1) UUD 1945). Kedua ketentuan tersebut mengatur tentang tata cara pengajuan RUU, baik inisiatif pengajuan RUU berasal dari DPR maupun inisitif pengajuan RUU berasal dari Presiden. Kemudian, tata cara yang berkenaan dengan pembahasan RUU, persetujuan dan pengesahan sampai pada pengundangannya diatur dalam ketentuan Pasal 20 ayat (2) sampai dengan Pasal 20 ayat (5) UUD 1945. Sepanjang UUD 1945 dijadikan "batu uji" atau dasar pengujian formil terhadap UU Cipta Kerja, maka tata cara atau prosedur pembentukan UU Cipta Kerja sejalan dengan tata cara prosedur yang ditentukan dalam UUD 1945, yaitu: Pertama, inisiatif pengajuan RUU Cipta Kerja berasal dari Presiden; Kedua, RUU inisiatif Presiden itu diajukan kepada DPR untuk dibahas dan disetujui bersama DPR dan Presiden; Ketiga, Presiden yang diberikan kewenangan secara atributif untuk mengesahkan RUU Cipta Kerja yang telah disetujui bersama menjadi undang- undang tersebut, selanjutnya diundangkan (dalam Lembaran Negara). Permasalahan muncul ketika para Pemohon mendasari permohonan pengujian UU Cipta Kerja pada Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. UU P3 itu sendiri merupakan undang-undang organik, yaitu undang-undang yang dibentuk atas perintah ketentuan Pasal 22 A UUD 1945 yang menyebutkan: "Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang- undang". 150 Berdasarkan UU P3 yang dijadikan alas hukum pengajuan permohonan pengujian formil UU Cipta Kerja, para Pemohon mendalilkan pokok-pokok permohonannya sebagai berikut: • Pembentukan UU (Cipta Kerja) cacat formil dan materiil; • Melanggar format UU P3; • Teknik Omnibus Law bertentangan dengan teknik penyusunan undang- undang yang diatur dalam UU P3; • Melanggar asas-asas pembentukan undang-undang; • Melanggar ketentuan tentang tahapan penyusunan undang-undang; • Perubahan naskah hasil persetujuan bersama dengan yang diundangkan sehingga proses pengesahannya tidak menenuhi Pasal 20 ayat (4) UUD 1945 dan Pasal 71 UU P3; • Tidak adanya unsur buruh dalam Satgas; dan • Penyusunan RUU terburu - buru. Semua pokok permohonan a quo sudah direspon atau ditanggapi (sekaligus dijawab) oleh DPR, baik dalam bentuk Keterangan DPR yang lengkap/utuh maupun dalam bentuk Keterangan Singkat (Executive Summary) yang telah disampaikan dalam sidang Mahkamah Konstitusi pada tanggal 17 Juni 2021 yang lalu. Karena itu, untuk menghindari pengulangan dan duplikasi, maka saya tidak akan menanggapinya lagi, dengan alasan bahwa pokok permohonan yang didalilkan oleh para Pemohon lebih ditujukan pada proses pembentukan undang-undang yang memang menjadi kewenangan DPR untuk terlibat di dalamnya dan oleh karenanya DPR-lah yang lebih tahu dan dapat menjawabnya berdasarkan data dan informasi yang dimilikinya. Sungguh pun begitu, ada satu hal penting dari pokok-pokok permohonan yang didalilkan oleh para Pemohon yang perlu ahli berikan pendapat, yaitu berkenaan dengan penggunaan metode Omnibus Law dalam penyusunan UU Cipta Kerja. Pendapat ahli terhadap penggunaan metode Omnibus Law dalam penyusunan UU Cipta Kerja lebih bersifat penegasan (affirmative) dari banyak pendapat para ahli tentang hal yang sama, terutama pendapat dari Pemerintah (c.q. Menko Perekonomian) sebagai pemrakarsa pengajuan RUU (Cipta Kerja), selain ada hal-hal penting lainnya yang akan disampaikan dalam pendapat ahli sebagai berikut: 151 Pertama, tentang hakekat Omnibus Law Secara konseptual, Omnibus Law sebagai metoda bukanlah sesuatu yang baru dalam pembentukan/penyusunan regulasi. Historically, Omnibus Law lahir dan berkembang serta dipraktekkan di negara-negara yang menganut sistem hukum Anglo Saxon (Common Law System), seperti Amerika Serikat, Kanada, lnggris, Australia, Singapura, dan lain sebagainya. Di Amerika Serikat, misalnya, salah satu undang-undang omnibus law terbesar yang pernah dibuat adalah Transportation Equity Act for The 21 Century (TEA-21). Contoh undang-undang omnibus law lainnya di Amerika Serikat adalah The Omnibus Public Land Management Act of 2009. Di Kanada, praktek omnibus law sudah lazim digunakan oleh Parlemennya sejak Tahun 1888 dengan tujuan untuk mempersingkat proses legislasi dengan melebur beberapa peraturan perundang-undangan ke dalam satu peraturan khusus. Beberapa contoh UU Omnibus Law di Kanada adalah The Energy Security Act Tahun 1982 dan Jobs, Growth and Long - term Prosperity Act Tahun 2012. Di Australia, terdapat Civil Law and Justice (Omnibus Amendments) Act 2015 yang materinya menggabungkan beberapa ketentuan yang berkaitan dengan hukum dan keadilan sipil dari beberapa ketentuan undang - undang lainnya. Di Filipina, Omnibus Law juga pernah digunakan untuk menata regulasi di bidang investasi dengan mengeluarkan/menerbitkan Omnibus Investment Code Act of 1987. Salah satu isi ketentuan dalam omnibus law tersebut adalah investor akan diberikan insentif dan hak-hak dasar guna menjamin kelangsungan usaha investor di Filipina. Cara ini dilakukan pemerintah Filipina untuk menarik investasi sebesar- besarnya di negara tersebut. Dengan menunjuk contoh beberapa negara yang menerapkan metode Omnibus Law dalam pembentukan/penyusunan regulasinya tampak bahwa metode omnibus law digunakan sebagai suatu instrument kebijakan untuk mengatasi permasalahan regulasi yang terlalu banyak (hyper regulated) dan saling tumpang tindih (overlapping). Konsep ini sering dipandang sebagai "jalan cepat" dalam mengurai dan membenahi regulasi yang banyak dan bermasalah, dikarenakan esensi dari Omnibus Law adalah suatu undang-undang yang ditujukan untuk menyasar tema atau materi besar di suatu negara, di mana substansinya adalah untuk merevisi dan/atau mencabut beberapa peraturan perundang-undangan sekaligus. Oleh karena itu, cara ini dipandang lebih efektif dan efisien dibandingkan penyelesaian 152 dengan menggunakan mekanisme legislasi biasa atau law by law yang bukan hanya menyita banyak waktu, pikiran, dan tenaga, juga menyita banyak anggaran. Terlebih lagi pembahasan suatu undang-undang, misalnya, seringkali mengalami deadlock dikarenakan dinamika di parlemen yang sarat dengan berbagai kepentingan. Dengan kata lain, hakekat Omnibus Law adalah suatu produk hukum yang berisi lebih dari satu materiIisi dan tema ketatanegaraan yang substansial, dengan merevisi dan/atau mencabut berbagai peraturan yang terkait sehingga menjadi satu peraturan baru yang holistik, dengan tujuan untuk mengatasi banyak atau tingginya kuantitas regulasi (hyper regulated) dan tumpang tindihnya regulasi (overlapping); Kedua, Omnibus Law dalam kerangka Sistem Hukum (Anglo Saxon dan Eropa Kontinental) Sebagaimana telah dikemukakan bahwa konsep Omnibus Law lahir dan berkembang di negara-negara yang menganut Sistem Hukum Anglo Saxon dengan menunjuk contoh beberapa negara yang menggunakan omnibus law dalam pembentukan undang-undang di negara masing-masing. Apakah kemudian negara- negara yang menganut Sistem Hukum Eropa Kontinental tidak dapat menggunakan metode Omnibus Law dalam pembentukan regulasinya? Sebagaimana nyata dari sejarah, Sistem Hukum Anglo Saxon mengalir dari lnggris dan kemudian menyebar ke negara-negara yang berada di bawah pengaruh lnggris, seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan lain-lain negara yang masuk sebagai The British Commenwealt. Sistem hukum Anglo Saxon menjadikan vurisprudensi sebagai sendi utama sistem hukumnya. Sistem Hukum Anglo Saxon berkembang dari kasus-kasus konkret dan dari kasus konkret tersebut lahir berbagai kaidah dan asas hukum. Karena itu sistem ini sering disebut sebagai sistem hukum yang berdasarkan kasus (case law system). Sementara itu, Sistem Hukum Eropa Kontinental berkembang di Eropa daratan. Dalam sejarah hukum modern, Perancis dapat disebut sebagai negara yang paling terdahulu mengembangkan sistem hukum ini. Sistem Hukum Eropa Kontinental mengutamakan Hukum Tertulis, yaitu peraturan perundang-undangan sebagai sendi utama sistem hukumnya. Karena itu, negara-negara yang berada dalam Sistem Hukum Eropa Kontinental, selalu berusaha untuk menyusun hukum- hukumnya dalam bentuk tertulis. Bahkan dalam satu sistematika yang diupayakan selengkap mungkin dalam sebuah kitab undang-undang. Penyusunan semacam ini disebut kodifikasi. Karena itu, Sistem Hukum Eropa Kontinental sering pula disebut 153 dengan Sistem Hukum Kodifikasi (Codified Law System). Kedua sistem hukum tersebut memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Menyadari akan keunggulan dan kelemahannya masing-masing, maka dalam perkembangannya kemudian, perbedaan dasar antara kedua sistem hukum tersebut makin menipis. Pada Sistem Eropa Kontinental, yurisprudensi (yang menjadi sendi utama Sistem Hukum Anglo Saxon) menjadi makin penting kedudukan dan perannya sebagai sumber hukum di negara-negara yang menganut Sistem Hukum Eropa Kontinental. Sebaliknya, peraturan perundang-undangan (sebagai sendi utama Sistem Hukum Eropa Kontinental) semakin menduduki tempat yang penting pula di negara-negara yang menganut Sistem Hukum Anglo Saxon. Demikian pentingnya tempat kedudukan peraturan perundang-undangan di negara-negara yang menganut Sistem Hukum Anglo Saxon, maka tidak dapat dihindari demikian banyaknya regulasiI undang-undang yang diterbitkan yang berdampak pada hyper regulated, sehingga menjadi kuat alasan digunakannya metode Omnibus Law sebagai cara untuk mereformasi regulasi yang hyper itu. Di negara-negara yang menganut Sistem Hukum Anglo Saxon saja sudah lama mempraktekkan penggunaan metode Omnibus Law untuk melakukan reformasi terhadap regulasinya yang hyper, apalagi di negara-negara yang menganut Sistem Hukum Eropa Kontinental yang memang menjadikan Hukum Tertulis, yaitu peraturan perundang-undangan sebagai sendi utama sistem hukumnya, sehingga sangat tidak beralasan untuk tidak menggunakan metode Omnibus Law sebagai cara untuk melakukan reformasi terhadap regulasinya yang hyper dan bermasalah. Hal yang demikian itu lumrah atau lazim terjadi di berbagai negara tanpa terbelenggu oleh sekat perbedaan di antara kedua sistem hukum terkemuka itu. Dalam konteks Omnibus Law dapat dikatakan bahwa ketika metode Omnibus Law diterapkan di suatu negara yang basisnya bukan Common Law, maka negara tersebut telah melakukan praksis yang disebut sebagai transplantasi hukum (Law Transplant) Omnibus Law. Bagi Alan Watson dalam "Legal Transplants an Approach to Comparative Law (1993: 21), Law Transplant merupakan "the moving of a rule or a system of law from one country to another, or from one people to another- have been common since the earliest recorded history" (perpindahan suatu tatanan atau sistem hukum dari satu negara ke negara yang lain, atau dari satu orang ke orang yang lain yang sudah umum dilakukan sejak sejak zaman dulu). Secara sederhana, Transplantasi Hukum diartikan sebagai sebuah proses transfer atau peminjaman konsep hukum antar 154 sistem hukum yang ada. Dapat pula dikatakan sebagai proses di mana hukum dan lembaga hukum dari suatu negara diadopsi oleh negara lainnya. Transplantasi hukum, baik yang berkenaan dengan gagasan, konsepsi, solusi, struktur, institusi maupun metode dari suatu negara ke negara lainnya telah menjadi kecenderungan, bahkan kebiasaan dalam rangka proses pembangunan hukum di berbagai negara; Ketiga, Omnibus Law: antara Kodifikasi dan Modifikasi Sejalan dengan pemikiran di atas, maka Omnibus Law sebagai metode bukan lahir dari prinsip kodifikasi melainkan dari prinsip modifikasi. Dikatakan demikian, selain karena metode Omnibus Law dapat mengharmonisasikan peraturan perundang- undangan, juga dapat menghindari hyper regulations. Selain itu, metode Omnibus Law lebih mengarah pada pembentukan kualitas regulasi (quality of regulation), bukan pada kuantitas regulasi (regulatory quantity). Dalam hubungan ini, tepat apa yang dikatakan oleh Thomas Hobbes bahwa "unnecessary laws are not good law, but just traps for money" (kuantitas hukum atau regulasi yang banyak dan tidak perlu bukanlah hukum yang baik, akan tetapi hanya jebakan untuk anggaran). Oleh karena itu, pembentukan hukum haruslah berorientasi kepada substansi, bukan terpaku kepada hal yang bersifat prosedural. Dalam hal ini dibutuhkan hukum atau regulasi yang kuantitasnya sedikit mungkin tetapi kualitasnya maksimal (simply rules but perform strictly) sehingga efektif dan efisien dalam penerapannya. Keempat, berdasarkan hakekat, transplantasi hukum, dan modifikasi hukum, maka penggunaan metode Omnibus Law dalam pembentukan regulasi di Indonesia dihadapkan pada hal-hal yang berada pada tataran antara das sollen dan das sein. Pada tataran das sollen, misalnya, adalah gagasan Presiden Jokowi untuk menggunakan metode Omnibus Law dalam penyusunan undan-undang guna mendukung keinginannya mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pemenuhan hak-hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak dengan mengundang atau menarik investor guna menanamkan investasinya untuk tujuan menciptakan dan memperluas lapangan pekerjaan. Timbulnya gagasan untuk menggunakan metode Omnibus Law sebagai instrument pendukung keinginan mewujudkan kesejahteraan rakyat bertolak dari kenyataan faktual (das sein), yaitu adanya obesitas regulasi atau hyper regulasi yang tumpang tindih, tidak ada harmonisasi, inkonsisten, multi tafsir, tidak operasional, dan kurang 155 memberikan jaminan kepastian hukum. Semuanya itu dinilai sebagai penghambat dan batu sandungan untuk mendukung keinginan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Atas dasar itulah, maka dengan menyadari akan hakekat Omnibus Law, transplantasi hukum, dan prinsip modifikasi, metode Omnibus Law digunakan dalam penyusunan undang-undang yang kini menjadi UU Cipta Kerja; Kelima, penggunaan metode Omnibus Law dalam penyusunan UU Cipta Kerja secara procedural due process of law dinilai oleh para Pemohon sebagai cacat formil, karena penyusunan UU Cipta Kerja dengan menggunakan metode Omnibus Law tidak dikenal, diakui, ataupun diatur dalam UU P3. Penilaian yang demikian itu sangat tidak berdasar dan beralasan, karena: 1. UU P3 "berdiam diri" atau tidak responsif terhadap penggunaan metode Omnibus Law sebagai "jalan cepat" untuk dapat membuat regulasi secara efektif dan efisien. Dengan menunjuk konstatasi "berdiam dirinya" UU P3, maka penggunaan metode Omnibus Law dapat dipandang semacam Konvensi yang berfungsi melengkapi UU P3 yang tidak responsif terhadap tuntutan perkembangan keadaan akan kebutuhan penggunaan metode Omnibus Law untuk dapat mengasilkan regulasi yang efektif dan efisien. Jadi penggunaan metode Omnibus Law sebagai Konvensi lebih menentukan atau menekankan tentang cara (atau metode), bukan pada isi atau substansi; 2. Tujuan UU Cipta Kerja yang disusun dengan menggunakan metode Omnibus Law adalah untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan yang layak melalui kemudahan berinvestasi. Tujuan tersebut dihadapkan oleh hukum (UU P3) dan prosedur pembentukan undang-undang yang diatur di dalamnya. Hukum dan prosedur adalah cara untuk mencapai tujuan. Artinya, baik buruknya hukum dan prosedur tadi diukur dari tercapai atau tidaknya tujuan. Manakala tujuan tidak tercapai, maka mestinya hukum dan prosedur itulah yang ditinjau ulang. Bisa jadi hukum dan prosedur itu sudah tidak relevan lagi dengan kontek masalah, situasi dan kondisi serta dinamika yang terjadi di masyarakat; 3. Dalam konteks ini, ada 2 (dua) Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang relevan dijadikan justifikasi untuk menegasi alasan para Pemohon yang menyatakan UU Cipta Kerja cacat formil, yaitu: 156 a. Putusan MK No. 27/PUU-VII/2009, pada halaman 91-92 menyatakan: "... Mahkamah berpendapat bahwa pengujian undang-undang dilakukan antara undang-undang terhadap UUD 1945, bukannya diuji dengan undang- undang atau yang lain, dalam hal ini UU No.10/2004. Materi UU No. 10/2004 di antaranya dimaksudkan untuk mengatur tata cara pembentukan undang- undang yang baik. Adanya kekurangan dalam suatu pembentukan undang- undang karena tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU No. 10/2004, tidak dengan serta merta menyebabkan undang-undang tersebut batal ..."; b. Putusan MK No. 73/PUU-XII/2014, pada halaman 211 -212 antara lain berbunyi sebagai berikut: "... Sekiranya terjadi dalam proses pembahasan tidak sepenuhnya mengikuti tata cara yang diatur dalam undang-undang mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan (UU 12/2011) atau tidak sesuai dengan ketentuan Tata Tertib DPR, - menurut Mahkamah - tidak serta merta menjadikan undang-undang tersebut inkonstitusional sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Norma yang ada dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Tata Tertib DPR mengenai Pembentukan Undang-Undang, hanyalah tata-cara pembentukan undang-undang yang baik. Jika ada materi muatan yang diduga bertentangan dengan konstitusi dapat dilakukan pengujian materiil terhadap pasal-pasal tertentu, karena dapat saja suatu undang-undang yang dibentuk berdasarkan tata-cara yang diatur dalam undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan tata tertib DPR justru materi muatannya bertentangan dengan UUD 1945. Sebaliknya, dapat juga suatu undang-undang yang telah dibentuk tidak berdasarkan tata-cara yang diatur dalam undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan tata tertib DPR, justru materi muatannya sesuai dengan UUD 1945". Ahli pun menyampaikan keterangan tambahan yang disampaikan secara lisan dalam persidangan tanggal 13 Oktober 2021 pada pokoknya sebagai berikut: 1. Awalnya omnibuslaw diterapkan di Kanada lalu diikuti negara lain seperti Amerika Serikat. Artinya itu tidak menghalangi pembangunan di negara tersebut. 157 2. Metode omnibuslaw itu adalah dalam konteks penyusunan undang-undang, bukan pembentukan undang-undang. Karena pembentukan UU itu ada tahapan-tahapan, misalnya mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, persetujuan, pengesahan, sampai kemudian pengundangan. Ahli fokus kepada penggunaan metode omnibuslaw ini dalam penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja. 3. Pemohon sendiri terjebak kepada soal tata cara penggunaan metode ini yang memang tidak diatur. Apakah kemudian tidak diatur itu menjadi sesuatu yang bertentangan. Jika mengutip pendapat Hans Kelsen ketika berbicara tentang norma dalam suatu undang-undang, ketika suatu undang-undang tidak secara tegas-tegas melarang, berarti itu boleh. 4. Robert Carr dalam bukunya yaitu Democracy American in Theory and Practice, mengatakan, “Ketika satu konstitusi berdiam diri, tidak bisa merespons suatu perkembangan keadaan, di situ konvensi ketatanegaraan menjadi sebuah jawaban, dalam arti dia melengkapi.” Ditemukanlah kebiasaan-kebiasaan yang bisa jadi nanti akan dinormakan ke dalam satu aturan. Artinya dengan konvensi ini, ke depannya bisa dijadikan sebuah tradisi yang jika kita mencoba untuk memberikan sebuah legalitas tentu Undang-Undang P3 ke depan perlu direvisi. Selama belum direvisi, bisa dikembangkan menjadi sebuah konvensi, seperti ketika konstitusi tidak bisa menjawab atau berdiam diri menghadapi tantangan zaman. 5. Sebelum gagasan penggunaan metode omnibuslaw akan diterapkan di Indonesia, pasti dilakukan suatu komparasi perbandingan, terutama di negara- negara yang pernah menggunakan atau menerapkan metode omnibuslaw. Ternyata memang lebih banyak negara-negara yang menganut sistem hukum anglo saxon menggunakan metode omnibuslaw ini. Jadi, boleh dikatakan ini bukan inovasi murni, diilhami dengan praktik di beberapa negara lain. Artinya, dapat digunakan jika penggunaan metode ini lebih efisien dan lebih efektif. 6. Antara proses dan tujuan, didahulukan tujuan, karena tujuan itu menghasilkan manfaat. Dalam konsep dalam hukum administrasi negara, bahwa ketika dihadapkan oleh pilihan antara lebih mengedepankan tujuan (doelmatig) atau tetap terpaku pada wetmatig, tentu saja pilihannya pada lebih mengedepankan tujuan, karena kalau memang dia memberikan sebuah manfaat, kalau dikaitkan dengan soal tujuan. Karena itu, menjadi beralasan ketika Pemerintah, dalam ini 158 kebijakan Presiden Jokowi dihadapkan oleh pilihan, apakah terpaku pada wetmatig, dalam arti dihadapkan oleh peraturan perundang-undangan yang gemuk, dan dihadapkan juga oleh satu Undang-Undang P3 yang memang tidak bisa menjawab tantangan itu, dibanding dengan tujuan yang harus dicapai. Artinya antara memilih jalan biasa atau jalan tol, maka pilihannya menggunakan jalan tol. Menurut Ahli, penggunaan metode omnibuslaw itu adalah jalan cepat menuju sebuah tujuan. Bahwa selanjutnya untuk mendukung keterangannya, DPR mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Firman Soebagyo dan Hendrik Lewerissa yang keterangan tertulisnya diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 18 Oktober 2021 dan didengarkan dalam persidangan pada 19 Oktober 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut: • Berdasarkan pengetahuan yang saksi ketahui, pengujian formil suatu undang- undang, terkait dengan proses pembentukan undang-undang dimaksud. • Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, proses pembentukan undang- undang pada pokoknya mencakup tahapan: perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. • Berdasarkan kelima tahapan dalam pembentukan undang-undang tersebut, keterlibatan saksi di dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, hanya meliputi: tahapan perencanaan dan tahapan pembahasan saja. Saksi tidak terlibat di dalam proses penyusunan RUU tentang Cipta Kerja. Penyusunan RUU tentang Cipta Kerja, merupakan tugas yang dilakukan oleh Pemerintah. • Terkait dengan tahapan perencanaan, dapat saksi terangkan bahwa RUU tentang Cipta Kerja telah terdaftar di dalam Prolegnas Tahun 2020-2024 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2020. Di dalam Prolegnas tersebut, RUU tentang Cipta Kerja ditetapkan sebagai RUU usul Pemerintah. • Badan Legislasi DPR dalam menyusun Prolegnas Tahun 2020-2024 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2020 telah menerima berbagai masukan dari para pemangku kepentingan terkait, baik masukan secara langsung dan/atau secara tertulis, antara lain dengan: 159 1. Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan, beserta forum komunikasi pimpinan daerah, sivitas akademika, dan masyarakatnya; 2. Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, beserta forum komunikasi pimpinan daerah, sivitas akademika, dan masyarakatnya; 3. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, beserta forum komunikasi pimpinan daerah, sivitas akademika, dan masyarakatnya; 4. Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, beserta forum komunikasi pimpinan daerah, sivitas akademika, dan masyarakatnya; 5. Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, beserta forum komunikasi pimpinan daerah, sivitas akademika, dan masyarakatnya; 6. Dewan Pengawas TVRI; 7. Pengurus Pusat Majelis Ulama Indonesia; 8. PBNU; 9. PP Muhammadiyah; 10. Federasi Pekerja Honorer Pemerintah Wilayah Timur Indonesia; 11. Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara; 12. Forum Komunikasi Satuan Pengamanan Dalam Kantor DKI Jakarta; 13. Perkumpulan Honorer K-2 Indonesia; 14. Forum Pegawai Non-ASN Kementerian PUPR; 15. Aliansi Pelangi Antar Bangsa; 16. Koalisi Kebebasan Berserikat; 17. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK); 18. ICJR; 19. Komnas Perempuan; 20. Jala PRT; 21. Filantropi Indonesia; 22. Forum Zakat; 23. Ikatan Apoteker Indonesia (IAI); 24. Ikatan Dokter Indonesia (IDI); 25. Kelompok Kerja Kebijakan Konservasi; 26. Koalisi Masyarakat Sipil; 27. Imparsial; 28. Koalisasi Kebebasan Berserikat; 29. Serikat Pekerja Pos Indonesia; 160 30. Kelompok Kerja Indentitas Hukum; dan 31. Yayasan Sayangi Tunas Cilik. • Prolegnas Tahun 2020-2024 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2020, disusun oleh Badan Legislasi DPR bersama dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Panitia Perancang Undang-Undang DPD. Penyusunan Prolegnas tersebut dikoordinasikan oleh Badan Legislasi DPR dan hasilnya disampaikan oleh Badan Legislasi DPR kepada Rapat Paripurna DPR untuk diambil keputusan. Berdasarkan keputusan dalam Rapat Paripurna DPR, Prolegnas Tahun 2020- 2024 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2020, selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan DPR Nomor 46/DPR RI/I/2019, tertanggal 17 Desember 2019, dan Surat Keputusan DPR Nomor 1/DPR RI/II/2019-2020, tertanggal 22 Januari 2020. • Prolegnas Tahun 2020-2024 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2020, juga telah disosialisasikan oleh Badan Legislasi DPR kepada para pemangku kepentingan yang ada. Sosialisasi Prolegnas tersebut, antara lain dilakukan melalui kunjungan kerja Badan Legislasi DPR pada 6 (enam) provinsi, yaitu: 1. Provinsi Banten; 2. Provinsi Jawa Barat; 3. Provinsi Jawa Timur; 4. Provinsi Bali; 5. Provinsi Sulawesi Selatan; dan 6. Provinsi Kepulauan Riau. • DPR juga telah mensosialisasi Prolegnas tersebut melalui website, media cetak, dan/atau media sosial yang dimilikinya. Bahkan saksi dan/atau anggota DPR lainnya, ketika melakukan kunjungan kerja ke daerah pemilihan, juga melakukan sosialisasi Prolegnas ke pemerintah daerah dan/atau masyarakat dalam rangka menyerap aspirasi yang ada. • Terkait dengan tahapan pembahasan, dapat saksi informasikan bahwa RUU tentang Cipta Kerja, telah dibahas melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan. Pembicaraan tingkat 1 (satu) dilakukan di Badan Legislasi DPR, dan pembicaraan tingkat 2 (dua) dilakukan di Rapat Paripurna DPR. • Penunjukan Badan Legislasi DPR sebagai alat kelengkapan DPR yang membahas RUU tentang Cipta Kerja, berdasarkan penugasan yang diberikan oleh Badan Musyawarah DPR. Pembicaraan tingkat 1 (satu) di Badan Legislasi 161 DPR dilakukan sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020. Dikarenakan di gedung DPR dan lingkungan sekitarnya sedang mewadah Covid-19 maka rapat-rapat yang dilakukan oleh DPR (termasuk rapat-rapat mengenai pembahasan RUU) disepakati dilakukan melalui mekanisme kehadiran fisik secara langsung dan melalui virtual. Sebagian anggota Badan Legislasi DPR yang merupakan perwakilan dari fraksi-fraksi di DPR hadir secara langsung dengan menerapkan protokol Covid-19 di ruang rapat Badan Legislasi DPR, dan selebihnya, sebagian anggota Badan Legislasi DPR yang lain hadir melalui virtual. Demikian juga halnya dengan pihak Pemerintah. Kesepakatan ini didasarkan pada ketentuan tata cara rapat dan tata cara pengambilan keputusan di DPR yang diatur dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib. • Berdasarkan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, pembahasan rancangan undang-undang dalam pembicaraan tingkat 1 (satu) di Badan Legislasi DPR dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut: a. Pengantar musyawarah; b. Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM); c. Penyampaian pendapat mini sebagai sikap akhir; dan d. Pengambilan keputusan. • Pengantar musyawarah, disampaikan dalam Rapat Kerja Badan Legislasi DPR dengan Pemerintah. Di dalam Rapat Kerja ini, hadir secara fisik Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Menteri Ketenagakerjaan. Sedangkan menteri-menteri lainnya, hadir secara virtual. Di dalam pengantar musyawarah, Pemerintah menyampaikan penjelasan terhadap RUU tentang Cipta Kerja dan kemudian dilanjutkan dengan pandangan fraksi-fraksi DPR atas penjelasan RUU dimaksud. Rapat Kerja tersebut menyepakati menerima penjelasan Pemerintah atas RUU tentang Cipta Kerja. Kegiatan Rapat Kerja tersebut, dilaksanakan pada tanggal 14 April 2020. • Setelah pengantar musyawarah di sampaikan dalam Rapat Kerja antara Badan Legislasi DPR dengan Pemerintah, selanjutnya Badan Legislasi DPR di dalam rapat-rapat berikutnya juga melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan para narasumber dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat terkait RUU tentang Cipta Kerja. Dalam RDPU tersebut, hadir secara fisik dan/atau virtual, antara lain: 162 1. Tanggal 29 April 2020 a. Prof. Dr. Satya Arinanto, SH, LLM (Guru Besar FH UI); b. Dr. Bambang Kesowo, LLM (Dosen FH UGM). 2. Tanggal 5 Mei 2020 a. Emil Arifin; b. Dr. Ir. H. Sutrisno Iwantono, MA. 3. Tanggal 9 Juni 2020 a. Mohamad Mova Al Afghani, SH, LLM, PhD (Dosen FH Ibnu Khaldun Bogor; b. Rosan P. Roeslani (Ketua KADIN); c. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI). 4. Tanggal 10 Juni 2020 a. Prof. Dr. M. Ramdan Andri Gunawan, SH (Guru Besar FH UI); b. Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, SH (Guru Besar FH Universitas Katholik Parahyangan); c. Prof. Dr. Ir. San Afri Awang (Guru Besar Fakultas Kehutanan UGM). 5. Tanggal 11 Juni 2020 a. Dewan Pers; b. Aliansi Jurnalis Independen (AJI); c. Pengurus Pusat MUI; d. PBNU; e. PP Muhammadiyah. • Terkait dengan pembahasan DIM, Badan Legislasi DPR dan Pemerintah sepakat untuk membahas semua DIM yang ada dimulai dari DIM yang ringan terlebih dahulu kemudian berlanjut kepada DIM yang dianggap berat dan mendapat banyak perhatian publik. Selama pembahasan DIM, Badan Legislasi DPR juga tetap menerima berbagai saran dan masukan dari para pemangku kepentingan terkait. Khusus DIM RUU terkait Bab 4 tentang Ketenagakerjaan, telah disepakati untuk dibahas diakhir pembicaraan tingkat 1 (satu). Adanya kesepakatan itu, didasarkan pada pertimbangan bahwa Badan Legislasi DPR dan Pemerintah berharap agar para pemangku kepentingan terkait dapat berpartisipasi secara optimal terkait substansi RUU tersebut. DPR bersama Pemerintah berusaha mendengarkan dan memperhatikan aspirasi semua pemangku kepentingan yang ada (baik tenaga kerja, pelaku usaha, dan juga Pemerintah). Bahkan secara 163 khusus, DPR (melalui anggota, fraksi, dan/atau alat kelengkapan DPR) juga telah berulang kali menerima aspirasi dari berbagai perwakilan tenaga kerja dan mahasiswa yang ada, baik di dalam gedung DPR maupun di luar gedung DPR. Berikut beberapa kegiatan yang dapat saksi terangkan berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pembahasan RUU tentang Cipta Kerja. 1. Tanggal 13 Agustus 2020 • Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin dan Rachmat Gobel, serta Wakil Ketua Badan Legislasi DPR M. Nurdin, dan Anggota Badan Legislasi DPR Lamhot Sinaga, menerima perwakilan Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN); • Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin, menerima perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se-Jabotabek. 2. Tanggal 18 Agustus 2020 • Wakil Ketua DPR Bapak Sufmi Dasco bersama dengan Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Willy Aditya, menerima Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal. 3. Tanggal 20 Agustus 2020 • Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Willy Aditya bersama perwakilan fraksi-fraksi DPR, yaitu: Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi Nasdem, dan Fraksi PKB, menerima kunjungan perwakilan serikat buruh/pekerja terkait Bab IV Ketenagakerjaan. Ada 2 (dua) hal yang disepakati dalam pertemuan tersebut. Pertama, DPR menerima notulensi hasil pembahasan dari tim teknis tripartit yang difasilitasi oleh Pemerintah. Kedua, DPR membuka ruang seluas- luasnya untuk berdialog dan menerima saran dan masukan terkait pembahasan Bab IV Ketenagakerjaan tanpa membeda-bedakan aliansi buruh manapun. • Pembahasan DIM, dilakukan oleh Badan Legislasi melalui Rapat Panitia Kerja (PANJA). Setelah semua materi muatan DIM RUU tentang Cipta Kerja selesai dibahas, pembahasan RUU dilanjutkan dengan pembahasan dalam Rapat Tim Perumus (TIMUS) dan Tim Sinkronisasi (TIMSIN). • Selama pembahasan DIM, rapat pembahasan RUU tentang Cipta Kerja, mayoritas dilakukan di dalam gedung DPR. Namun dikarenakan di dalam gedung DPR banyak staf dan Anggota DPR yang terpapar Covid-19, pelaksanaan 164 pembahasan DIM di gedung DPR dihentikan untuk beberapa saat dan dialihkan ke tempat lain yang lebih representatif dan memungkinkan rapat dapat diselenggarakan. Pelaksanaan rapat pembahasan RUU tentang Cipta Kerja yang dilakukan di luar gedung DPR juga atas kesepakatan Badan Legislasi DPR dan Pemerintah dengan tetap mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib. Jadi ini bukan pertimbangan pribadi tetapi pertimbangan dan keputusan kelembagaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang terjadi. • Penyampaian pendapat mini sebagai sikap akhir fraksi-fraksi DPR, dilakukan di dalam Rapat Kerja Badan Legislasi DPR dengan Pemerintah. Penyampaian pendapat mini tersebut kemudian dilanjutkan dengan pengambilan keputusan tingkat 1 (satu) atas RUU tentang Cipta Kerja. Berdasarkan keputusan pembicaraan tingkat 1 (satu) tersebut, RUU tentang Cipta Kerja disepakati untuk dilanjutkan pembahasannya dalam pembicaraan tingkat 2 (dua) di dalam Rapat Paripurna DPR. Penyampaian pendapat mini dan pengambilan keputusan tingkat 1 (satu) tersebut dilakukan pada tanggal 3 Oktober 2020. Sedangkan pengambilan keputusan tingkat 2 (dua) di dalam Rapat Paripurna DPR dilakukan pada tanggal 5 Oktober 2020. • Pelaksanaan rapat yang dilakukan oleh Badan Legislasi DPR dalam tahapan perencanaan dan tahapan pembahasan terkait RUU tentang Cipta Kerja, telah dipublikasikan oleh DPR melalui website, media televisi, media sosial dan/atau media cetak. Dengan demikian, baik DPR, Pemerintah, dan masyarakat juga dapat mengikuti rapat-rapat tersebut melalui berbagai sarana media yang ada. Ini merupakan komitmen bersama antara DPR dengan Pemerintah yang sejak awal pembahasan RUU sepakat untuk terbuka dan memberikan ruang partisipasi yang luas kepada masyarakat. • Demikian keterangan saksi atas tahapan perencanaan dan tahapan pembahasan dari RUU tentang Cipta Kerja. Saksi berpendapat, bahwa tahapan perencanaan dan tahapan pembahasan RUU tentang Cipta Kerja telah sesuai dengan prosedur yang ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan yang ada. DPR dan Pemerintah telah berusaha semaksimal mungkin untuk menaati prosedur yang ditentukan tersebut, walaupun harus dilakukan pada saat situasi dan kondisi yang sulit yaitu saat pandemi Covid-19 sedang berlangsung. Hal ini 165 semata-mata kami lakukan, karena saksi dan rekan-rekan Anggota DPR lainnya, terikat pada sumpah/janji jabatan selaku wakil rakyat. [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Presiden memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 17 Juni 2021 yang keterangan tertulisnya diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 9 Juni 2021, 10 Juni 2021, dan 16 Juni 2021, yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis tambahan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 12 Agustus 2021, tanggal 25 Agustus 2021, tanggal 9 September 2021, dan tanggal 13 Oktober 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut: Keterangan tertulis Presiden bertanggal 7 Juni 2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 9 Juni 2021 I. PERMOHONAN FORMIL PARA PEMOHON Bahwa Para Pemohon menguji secara formil terhadap pembentukan UU Cipta Kerja yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945 yakni melanggar Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: “Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan Bersama” dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana datur dalam Pasal 5 huruf c, huruf f dan huruf g UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011), yang menyatakan: Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan. sebagai Undang-Undang yang dibentuk atas amanat Pasal 22A UUD 1945, dengan alasan-alasan sebagai berikut: 166 1. UU Cipta Kerja melanggar asas kejelasan tujuan, asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan. 2. UU Cipta Kerja melanggar prosedur persetujuan dan pengesahaan rancangan undang-undang sebagaimana diatur pada Pasal 20 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan: “Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang­undang” dan Pasal 72 ayat (2) UU 12/2011 berserta penjelasannya, yang menyatakan: “Penyampaian Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.” II. PENJELASAN PEMERINTAH TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Sehubungan dengan kedudukan hukum Para Pemohon, Pemerintah berpendapat sebagai berikut: 1. Bahwa berdasar Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang- undang yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga Negara. Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945; Dengan demikian, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan 167 pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan: a. Kualifikasinya dalam permohonan a quo sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang diuji; c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. 2. Bahwa selanjutnya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah telah berpendirian kerugian hak ditentukan dengan lima syarat yaitu: a. Adanya hak dan atau kewenangan Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan atau kewenangan tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak- tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak seperti yang didalilkan tidak akan dan/atau tidak lagi terjadi; 3. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, maka menurut Pemerintah perlu dipertanyakan kepentingan Para Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya ketentuan yang dimohonkan diuji, juga apakah terdapat kerugian konstitusional Para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat (causal 168 verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji; 4. Bahwa menurut Pemerintah tidak terdapat kerugian yang diderita oleh Para Pemohon, yang didasarkan bahwa: a. Pemohon tidak terhalang-halangi dalam melaksanakan aktivitas maupun kegiatannya, yang diakibatkan oleh berlakunya ketentuan a quo yang diuji. Hak-hak konstitusional Para Pemohon sebagaimana dijamin oleh Ketentuan Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1) UUD 1945, seperti hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, hak mendapatkan pendidikan, tidak dikurangi, dihilangkan, dibatasi, dipersulit maupun dirugikan oleh karena berlakunya ketentuan a quo yang diuji. b. Bahwa dalil-dalil kerugian konstitusional dari Para Pemohon akibat berlakunya UU Cipta Kerja hanya bersifat asumsi semata, tidak bersifat spesifik (khusus) dan aktual dan tidak sesuai dengan syarat-syarat adanya kerugian konstitusional tersebut. c. Bahwa pembentukan UU Cipta Kerja telah memenuhi ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945 Jo. Pasal 72 ayat (2) UU 12/2011 dan dalam proses pembentukan tersebut telah melibatkan partisipasi masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 96 UU 12/2011. (vide bukti-bukti pemerintah) d. Berdasarkan seluruh uraian tersebut, tidak satupun secara konkrit dan jelas termuat uraian mengenai bentuk kerugian konstitusional dari Para Pemohon dengan mempersoalkan formil pembentukan UU Cipta Kerja dan dalil-dalil Para Pemohon hanya berdasarkan pada asumsi-asumsi semata, dan nyata- nyata tidak didasarkan pada adanya kerugian konstitusional karena berlakunya ketentuan aquo yang diuji, sehingga menurut Pemerintah Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hokum dalam mengajukan permohonan a quo. 169 III. KETERANGAN PEMERINTAH TERHADAP PENGUJIAN FORMIL UU CIPTA KERJA Sebelum Pemerintah menyampaikan keterangan terkait norma materi muatan yang dimohonkan untuk diuji oleh Para Pemohon, Pemerintah terlebih dahulu menyampaikan landasan filosofis UU Cipta Kerja sebagai berikut: a. Bahwa Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menetapkan bahwa tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual. b. Sejalan dengan tujuan tersebut Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menjamin bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” oleh karena itu, negara perlu melakukan berbagai upaya atau tindakan untuk memenuhi hak-hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. c. Memperhatikan kondisi Indonesia saat ini yang menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah usia produktif yang sangat tinggi tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas SDM dan ketersediaan lapangan pekerjaan. Akibatnya, banyak masyarakat Indonesia tidak memiliki pekerjaan. d. Beranjak dari hal tersebut, Pemeritah melakukan berbagai upaya strategis dalam rangka memenuhi hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak melalui peningkatan investasi, penguatan UMKM, dan peningkatan kualitas SDM yang dirumuskan dalam UU Cipta Kerja. Bahwa pada pokoknya alasan permohonan pengujian formil UU Cipta Kerja Pemohon adalah sebagai berikut: a. Pembentukan UU Cipta Kerja melanggar asas kejelasan tujuan, asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan. b. Pembentukan UU Cipta Kerja melanggar prosedur persetujuan dan pengesahan rancangan undang-undang sebagaimana diatur pada Pasal 20 Ayat (4) UUD 1945 dan Pasal 72 Ayat (2) UU No 12 Tahun 2011 beserta penjelasannya; bahwa terhadap pengujian formil tersebut dapat pemerintah jelaskan hal-hal sebagai berikut: 170 a. Pembentukan UU Cipta Kerja melanggar asas kejelasan tujuan, asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan. (1) bahwa menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 12 Tahun 2011, yang dimaksud pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-Undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. (2) bahwa salah satu jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 1 UU No. 12 Tahun 2011 yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) adalah Undang-Undang. (3) bahwa dengan demikian, UU Cipta Kerja dimaknai sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang pembentukannya mencakup tahapan perencanaan, penyusnan, pembahwasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. (4) bahwa menurut Pasal 5 huruf g UU No. 12 Tahun 2011, salah satu asas pembentukan perundang-undangan yang baik meliputi asas keterbukaan. Penjelasan Pasal 5 huruf g UU No. 12 Tahun 2011 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas- luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (5) bahwa dalam kaitannya dengan asas keterbukaan, UU No. 12 Tahun 2011 telah mengatur perwujudan asas tersebut di dalam Pasal 88 yang berbunyi: (1) Penyebarluasan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan Rancangan Undang-Undang, pembahasan Rancangan Undang-Undang, hingga Pengundangan Undang-Undang. 171 (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan. Penjelasan Pasal 88 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 Yang dimaksud dengan “penyebarluasan” adalah kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai Prolegnas, Rancangan Undang-Undang yang sedang disusun, dibahas, dan yang telah diundangkan agar masyarakat dapat memberikan masukan atau tanggapan terhadap Undang-Undang tersebut atau memahami Undang- Undang yang telah diundangkan. Penyebarluasan Peraturan Perundang- undangan tersebut dilakukan, misalnya, melalui media elektronik dan/atau media cetak. (6) bahwa selain Pasal 88 UU No. 12 Tahun 2011, Pasal 170 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Perpres No. 87 Tahun 2014) juga mengatur bahwa: (1) Penyebarluasan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan Rancangan Undang-Undang, pembahasan Rancangan Undang-Undang, hingga pengundangan Undang-Undang. (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan. (7) bahwa berdasarkan Pasal 88 dan Pasal 170 (Perpres No. 87 Tahun 2014), sejak penyusunan Prolegnas, Penyusunan RUU, pembahasan RUU hingga pengundangan UU, DPR dan Pemerintah melakukan penyebarluasan guna memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta pemangku kepentingan. (8) bahwa selanjutnya, mengenai bentuk penyebarluasan penyusunan Prolegnas, penyusunan Rancangan Undang-Undang, pembahasan Rancangan Undang-Undang, hingga pengundangan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 171 Perpres Nomor 87 Tahun 2014 dilakukan melalui: 172 a. media elektronik, melalui televisi; radio, dan/atau internet dengan menyelenggarakan sistem informasi Peraturan Perundang- undangan; b. media cetak; c. forum tatap muka atau dialog langsung dilakukan dengan cara uji publik, sosialisasi, diskusi, ceramah, lokakarya, seminar, dan/atau pertemuan ilmiah lainnya; dan/atau d. jaringan dokumentasi dan informasi hukum. (9) bahwa UU Cipta Kerja disusun oleh Pemerintah sebagai respon berdasarkan masukan masyarakat dikarenakan sulitnya mengurus perizinan untuk berusaha di Indonesia. Selain itu, UU Cipta Kerja disusun sebagai usaha pemerintah untuk mendorong usaha mikro kecil agar lebih memiliki daya saing. UU tentang Cipta Kerja merupakan undang-undang yang dibentuk dengan konsep Omnimbus Law untuk mengganti dan/atau mencabut beberapa materi hukum dalam berbagai undang-undang yang ditujukan untuk menarik investasi dan memperkuat perekonomian nasional. UU tentang Cipta Kerja ini mengatur banyak sektoral yang memberi dampak pada 78 (tujuh puluh delapan) undang-undang, yang meliputi 10 kluster yaitu: a. peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha; b. ketenagakerjaan; c. kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan koperasi dan UMKM; d. kemudahan berusaha; e. dukungan riset dan inovasi; f. pengadaan tanah; g. kawasan ekonomi; h. investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional; i. pelaksanaan administrasi pemerintahan; dan pengenaan sanksi. (10) bahwa pada tanggal 22 Januari 2020, Rapat Paripurna dilakukan untuk mengesahkan RUU Cipta Lapangan Kerja (yang kemudian berubah menjadi RUU tentang Cipta Kerja) dan masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020 (vide bukti T-2). 173 (11) bahwa setelah terbitnya draft RUU Cipta Kerja sebagaimana dimaksud pada angka 10 di atas, draft RUU Cipta Kerja telah dapat diakses dengan mudah melalui media daring dalam situs resmi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Selain itu, masyarakat juga masih dapat memberikan masukan terhadap draft RUU Cipta Kerja (vide bukti T-2). (12) bahwa dalam penyusunan UU Cipta Kerja, Tergugat juga telah melakukan penyebarluasan informasi dan mendapatkan respon dari masyarakat berupa penolakan, koreksi, serta masukan. Selain itu, tergugat juga telah memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat untuk memberi masukan (vide bukti T-2). (13) bahwa banyaknya undang-undang terdampak dari UU Cipta Kerja dalam penyusunannya mengalami dinamika perubahan rancangan yang sangat dinamis sehingga dibutuhkan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi terlebih dahulu untuk menghindari kesimpangsiuran dan ketidakpastian atas draft RUU tentang Cipta Kerja tersebut. Meskipun demikian, hal ini bukan berati Tergugat tidak melakukan penyebarluasan informasi dan menutup ruang partisipasi masyarakat untuk memberikan masukan terhadap RUU Cipta Kerja, faktanya Tergugat telah mengundang stakeholders untuk berkoordinasi dalam penyusunan UU Cipta Kerja tersebut. (14) bahwa untuk menerima masukan dan merespon isu dari masing-masing sektor, penyeberluasan informasi UU Cipta Kerja dilakukan per sektor oleh kementerian/lembaga terkait dan sosialisasi secara umum UU Cipta Kerja dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator bidang Perekonomian. (15) bahwa merujuk pada poin 1 sampai dengan poin 13 di atas, proses pembentukan UU Cipta Kerja yang meliputi proses penyusunan Prolegnas, penyusunan Rancangan Undang-Undang, pembahasan Rancangan Undang-Undang, hingga pengundangan Undang-Undang telah sesuai dengan asas keterbukaan. (16) bahwa dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pembentukan UU Cipta Kerja melanggar asas kejelasan tujuan, asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, asas kejelasan 174 rumusan, dan asas keterbukaan adalah tidak beralasan dan tidak berdasar atas hukum. b. Pembentukan UU Cipta Kerja melanggar prosedur persetujuan dan pengesahan rancangan undang-undang sebagaimana diatur pada Pasal 20 Ayat (4) UUD 1945 dan Pasal 72 Ayat (2) UU No 12 Tahun 2011 beserta penjelasannya. (1) bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian formil UU Cipta Kerja dengan dalil bahwa proses penyusunan UU Cipta Kerja telah melanggar ketentuan prosedur persetujuan dan pengesahan rancangan undang-undang sebagaimana diatur pada Pasal 20 Ayat (4) UUD 1945 dan Pasal 72 Ayat (2) UU No 12 Tahun 2011 beserta penjelasannya; (2) bahwa pengujian formil Undang-Undang adalah pengujian Undang- Undang yang dianggap dalam pembentukannya tidak memenuhi ketentuan pembentukan Undang-Undang berdasarkan UUD 1945 [vide Pasal 57 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi]; (3) bahwa pembentukan Undang-Undang secara formil diatur Pasal 20 UUD 1945 yang memberikan kewenangan konstitusional kepada DPR untuk membentuk Undang-Undang, dan setiap rancangan Undang-Undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan Undang- Undang berdasarkan Pasal 22A UUD 1945, diatur dengan Undang- Undang. Berdasarkan amanat Pasal 22A UUD 1945 dibentuklah UU 12 Tahun 2011. (4) bahwa berdasarkan Pasal 20, Pasal 22A UUD 1945, secara formil pembentukan undang-undang dapat dilihat dari 2 (dua) hal. Pertama, lembaga negara yang berwenang dalam proses pembentukan, yaitu DPR dan Presiden. Kedua, terkait dengan proses pembahasan RUU yang dijabarkan dalam Bab VII tentang Pembahasan dan Pengesahan RUU. Pembahasan RUU termuat dalam Pasal 66 dan Pasal 67 UU 12 Tahun 2011, yang menyatakan: 175 1. Pasal 66 UU 12 Tahun 2011 Jo. Pasal 168 UU 17 Tahun 2014 “Pembahasan Rancangan Undang-Undang dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan”. 2. Pasal 67 UU 12 Tahun 2011 Jo. Pasal 169 UU 17 Tahun 2014 “Dua tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 terdiri atas: a. pembicaraan tingkat I dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat Panitia Khusus; dan b. pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna.” Tingkat pembicaraan dalam pembahasan RUU oleh DPR dan Presiden, berdasarkan Pasal 172 UU 17 Tahun 2014 diatur dalam Peraturan DPR tentang Tata Tertib. (vide bukti-bukti pemerintah) Pengesahan RUU termuat dalam Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) Jo. Pasal 73 ayat (1) UU 12 Tahun 2011, yang menyatakan: 1. Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) UU 12 Tahun 2011 menyatakan: (1) Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi Undang-Undang. (2) Penyampaian Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. 2. Pasal 73 ayat (1) UU 12 Tahun 2011, menyatakan: Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui bersama oleh DPR dan Presiden (5) bahwa pembahasan RUU Cipta Kerja telah melalui proses panjang dan telah melakukan rangkaian pembahasan dengan melalui tahapan rapat kerja dengan DPR, rapat dengan pendapat (RDP), rapat dengar pendapat umum (RDPU), rapat panitia kerja, dan rapat tim perumus dan pengesahan pada tanggal 2 November 2020. (vide bukti-bukti Pemerintah) (6) bahwa terkait pengujian formil dengan batu uji berdasarkan ketentuan Pasal 20 jo. Pasal 22A UUD 1945 serta UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan incasu UU No. 12 Tahun 2011 pada 176 dasarnya telah dimaknai dengan jelas oleh Mahkamah Konstitusi seperti halnya putusan No. 79/PUU-XII/2014 bertanggal 22 September 2015 jis. Putusan No. 73/PUU-XII/2014 bertanggal 29 September 2014, Putusan No. 27/PUU-VII/2009, bertanggal 16 Juni 2010. Bahwa dalam putusan No. 79/PUU-XII/2014 bertanggal 22 September 2015 dijelaskan: [3.15.1] Menimbang bahwa terhadap permohonan pengujian formil Pemohon, menurut Mahkamah, setelah mencermati dengan saksama alasan yang dijadikan dasar pengujian formil oleh Pemohon tersebut adalah kurang lebih sama dengan alasan pengujian formil yang diajukan oleh Pemohon lain dalam Perkara Nomor 73/PUU-XII/2014 yang telah diputus oleh Mahkamah tanggal 19 September 2014. Namun sebelum mengutip pertimbangan hukum pengujian formil dalam Putusan 73/PUU- XII/2014, bertanggal 29 September 2014, Mahkamah terlebih dahulu akan mengutip pendapat Mahkamah terhadap pengujian formil dalam Putusan Noor 27/PUU-VII/2009, bertanggal 16 Juni 2010, yang antara lain, mempertimbangkan sebagai berikut: [3.16] … dasar yang digunakan oleh Mahkamah untuk melakukan pengujian formil terhadap Undang-Undang a quo adalah Pasal 20 UUD 1945 yang rumusan lengkapnya sebagai berikut: (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. (3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. (4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. (5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui Bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. [3.17] … pembentukan Undang-Undang menurut ketentuan UUD 1945 melibatkan lembaga negara Presiden dan DPR yaitu bahwa kedua Lembaga tersebut telah membahas RUU dan menyetujui bersama. Pemberian persetujuan oleh Presiden terhadap RUU dilakukan oleh Presiden sendiri dengan atau tanpa mendelegasikan kepada menteri untuk mewakilinya, sedangkan pemberian persetujuan oleh DPR dilakukan melalui mekanisme pengambilan keputusan yang melibatkan anggota DPR. Pemberian persetujuan 177 baik oleh Presiden maupun DPR merupakan syarat konstitusionalitas sah atau tidaknya suatu Undang-Undang. UUD 1945 tidak mengatur tata cara pembahasan dan pengambilan keputusan DPR dalam pembentukan Undang-Undang, tetapi pelaksanaannya diatur dalam UU 10/2004 Bab VI Bagian ke satu, Pembahasan Rancangan Undang-Undang di DPR, UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (yang berlaku pada saat itu) dan diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR. Ketentuan yang terdapat dalam UU 10/2004 dan UU 22/2003 adalah merupakan Undang-Undang yang diperlukan untuk menampung ketentuan Pasal 22A UUD 1945. Dalam kedua Undang-Undang disebutkan juga adanya Peraturan Tata Tertib DPR dalam pembentukan Undang-Undang, yaitu Pasal 19 UU 10/2004 dan Pasal 102 ayat (1) dan ayat (4) UU 22/2003; Dengan demikian hanya berdasar Peraturan Tata Tertib DPR sajalah dapat dipastikan apakah DPR telah menyetujui atau menolak RUU. Tanpa adanya Peraturan Tata Tertib DPR, UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan karena UUD 1945 tidak mengatur tata cara pengambilan keputusan DPR, maka Peraturan Tata Tertib DPR merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam implementasi UUD 1945; [3.18] … dalam Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, tanggal 16 Desember 2004 perihal pengujian UU Nomor 20 Tahun 2002 dalam pokok perkara yang berkaitan dengan pengujian formil permohonan Perkara Nomor 001/PUU-I/2003 tanggal 16 Desember 2004, Mahkamah menyatakan, ”Menimbang terhadap apa yang didalilkan oleh Pemohon Perkara Nomor 001/PUU-I/2003 tersebut Mahkamah berpendapat bahwa pada saat Undang-Undang Kelistrikan diundangkan pada tahun 2002, Undang-Undang tentang tata cara pembentukan Undang-Undang yang diamanatkan oleh Pasal 22A UUD 1945 belum ada sehingga belum ada tolok ukur yang jelas tentang prosedur pembentukan Undang-Undang yang sesuai UUD 1945. Oleh karena itu UU Susduk 1999 yang merupakan amanat Pasal 19 ayat (1) [sic, seharusnya ayat (2)] UUD 1945 juncto Peraturan Tata Tertib DPR yang diamanatkan oleh UU Susduk tersebut dijadikan kriteria pemeriksaan prosedur pembuatan Undang-Undang”; [3.19] … oleh karenanya sudah sejak Putusan Nomor 001-021- 022/PUUI/2003, Mahkamah berpendapat Peraturan Tata Tertib DPR RI Nomor 08/DPR RI/I/2005.2006 (yang selanjutnya disebut Tatib DPR) adalah merupakan bagian yang sangat penting dalam perkara a quo untuk melakukan pengujian formil UU 3/2009 terhadap UUD 1945, karena hanya dengan berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPR tersebut dapat ditentukan apakah DPR telah memberikan persetujuan terhadap RUU yang dibahasnya sebagai syarat pembentukan Undang-Undang yang diharuskan oleh UUD 1945; 178 Terkait dengan hal-hal tersebut, menurut Mahkamah jika tolok ukur pengujian formil harus selalu berdasarkan pasal-pasal UUD 1945 saja, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil karena UUD 1945 hanya memuat hal-hal prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek formil proseduralnya. Padahal dari logika tertib tata hukum sesuai dengan konstitusi, pengujian secara formil itu harus dapat dilakukan. Oleh sebab itu, sepanjang Undang-Undang, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundangundangan yang mengatur mekanisme atau formil procedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang-undangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil; [3.20] … menurut Pasal 136 Peraturan Tata Tertib DPR, Pembahasan Rancangan Undang-Undang dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu (a) Tingkat I dalam Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, Rapat Badan Legislasi, Rapat Panitia Anggaran, atau Rapat Panita Khusus; dan (b) Tingkat II Rapat Paripurna; ... [3.33] … pengujian Undang-Undang dilakukan antara Undang- Undang terhadap UUD 1945, bukannya diuji dengan Undang- Undang atau yang lain, dalam hal ini UU 10/2004. Materi UU 10/2004 diantaranya dimaksudkan untuk mengatur tata cara pembentukan Undang-Undang yang baik. Adanya kekurangan dalam suatu pembentukan Undang-Undang karena tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU 10/2004, tidak dengan serta merta menyebabkan Undang-Undang tersebut batal. Undang-Undang yang tidak baik proses pembentukannya mungkin dapat menyebabkan materi pengaturannya kurang sempurna atau dapat juga materinya bertentangan dengan UUD 1945, namun dapat pula menghasilkan suatu peraturan yang baik dari segi teori pembentukan Undang-Undang. Dengan pertimbangan di atas, Mahkamah tidak melakukan pengujian Undang-Undang secara formil langsung berdasarkan setiap ketentuan yang ada dalam UU 10/2004, karena apabila hal demikian dilakukan berarti Mahkamah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang, dan hal tersebut bukan maksud UUD 1945. Apabila Mahkamah mempertimbangkan adanya pengaturan yang berbeda, yang dimuat dalam Undang-Undang yang berbeda, sebelum memberikan putusan pada suatu perkara, hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga adanya konsistensi dalam pengaturan demi menjaga kepastian hukum dan bukan untuk menguji substansi Undang-Undang terhadap Undang-Undang lain. UU 10/2004 adalah sebuah Undang-Undang pula, yang artinya sebagaimana Undang-Undang pada umumnya dapat menjadi objek pengujian baik formil maupun materiil, oleh karena itu tidak dapat dijadikan sebagai dasar pengujian; 179 [3.15.2] Menimbang bahwa adapun terhadap permohonan pengujian formil UU 17/2014, Mahkamah dalam Putusan Nomor 73/PUU-XII/2014, bertanggal 19 September 2014, antara lain, mempertimbangkan sebagai berikut: [3.23] … Berdasarkan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Nomor 27/PUU-VII/2009, bertanggal 16 Juni 2010 sebagaimana dikutip di atas, Mahkamah telah berpendirian bahwa Mahkamah hanya menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar dan tidak dapat menguji Undang- Undang terhadap Undang-Undang dan Mahkamah hanya akan menggunakan Undang-Undang atau peraturan perundang- undangan yang mengatur mekanisme atau formil prosedural yang mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, dalam hal ini delegasi kewenangan yang dimaksud adalah mekanisme persetujuan bersama antara Presiden dan DPR. Kalaupun Mahkamah menilai ketidaksesuaian antara satu Undang- Undang dengan Undang-Undang yang lain sehingga bertentangan dengan UUD 1945 hal itu semata-mata dikaitkan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang kepastian hokum yang adil dan konsistensi dalam pembentukan Undang-Undang antara Undang-Undang yang satu dengan yang lain. Pada kenyataannya pembentukan UU 17/2014 telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 yaitu telah dibahas dan disetujui bersama oleh DPR dan Presiden. Adapun mengenai Naskah Akademik dalam perubahan Undang-Undang a quo, ternyata Naskah Akademik sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon dalam permohonannya bahwa Rancangan Undang- Undang tersebut disiapkan oleh Badan Legislasi DPR yang juga telah mempersiapkan Naskah Akademiknya. Menurut Mahkamah, walaupun perubahan pasal a quo tidak bersumber dari Naskah Akademik yang merupakan acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan RUU, namun tidak serta merta hal-hal yang tidak termuat dalam Naskah Akademik kemudian masuk dalam Undang- Undang menyebabkan suatu Undang-Undang menjadi inkonstitusional. Demikian juga sebaliknya, walaupun sudah termuat dalam Naskah Akademik kemudian dalam penyusunan dan pembahasan RUU ternyata mengalami perubahan atau dihilangkan, hal itu tidak pula menyebabkan norma Undang-Undang tersebut menjadi inkonstitusional. Asas keterbukaan yang didalilkan oleh para Pemohon dilanggar dalam pembentukan Undang-Undang a quo tidak terbukti karena ternyata seluruh proses pembahasannya sudah dilakukan secara terbuka, transparan, yang juga para Pemohon ikut dalam seluruh proses itu. Sekiranya terjadi dalam proses pembahasan tidak sepenuhnya mengikuti tata cara yang diatur dalam Undang-Undang mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan (UU 12/2011) atau tidak sesuai dengan ketentuan tata tertib DPR, menurut Mahkamah, tidak serta merta menjadikan Undang-Undang tersebut inkonstitusional sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Norma yang ada dalam Undang-Undang pembentukan peraturan perundang-undangan 180 dan peraturan tata tertib DPR mengenai pembentukan Undang- Undang hanyalah tata cara pembentukan Undang-Undang yang baik yang jika ada materi muatan yang diduga bertentangan dengan konstitusi dapat dilakukan pengujian materiil terhadap pasal-pasal tertentu karena dapat saja suatu Undang-Undang yang telah dibentuk berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan tata tertib DPR justru materi muatannya bertentangan dengan UUD 1945. Sebaliknya dapat juga suatu Undang-Undang yang telah dibentuk tidak berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang- Undang pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan tata tertib DPR justru materi muatannya sesuai dengan UUD 1945; [3.24] … mengenai tidak ikutnya DPD dalam pembahasan RUU MD3, tidaklah serta merta menjadikan Undang-Undang a quo cacat prosedur, karena kewenangan konstitusional DPD sebagaimana diatur dalam Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 adalah untuk ikut membahas rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, dan perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Menurut Mahkamah tidak didengarnya DPD dalam pembahasan pembentukan Undang-Undang a quo, karena Undang-Undang a quo mengatur juga mengenai DPD, bukan persoalan konstitusional tetapi hanya berkaitan dengan tata cara pembentukan Undang-Undang yang baik agar materi muatan Undang-Undang tersebut memenuhi aspirasi dan kebutuhan Lembaga yang diatur dalam Undang-Undang tersebut. Menurut Mahkamah, jika dalam materi Undang- Undang a quo diduga ada norma muatan yang bertentangan dengan UUD 1945 maka dapat dilakukan pengujian materiil atas Undang-Undang tersebut, bukan pengujian formil; [3.26] ... MPR, DPR, dan DPD, ketiganya merupakan lembaga negara sebagai lembaga perwakilan dan berkaitan satu sama lain. MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD. MPR tidak akan ada jika tidak ada anggota DPR dan anggota DPD. Unsur yang hakiki dari MPR adalah anggota DPR dan anggota DPD. Demikian pula pada saat MPR bersidang maka semua anggota DPR dan anggota DPD berfungsi sebagai anggota MPR tanpa dapat dikecualikan sedikit pun. Setiap keputusan atau ketetapan MPR pastilah juga merupakan keputusan atau ketetapan dari anggota DPR dan anggota DPD. Lagipula dalam sejarah setelah perubahan UUD 1945 yang dilakukan dalam tahun 1999-2002, ketiga lembaga tersebut tetap diatur dalam satu Undang-Undang. Pengaturan ketiga lembaga negara tersebut dalam satu Undang-Undang akan memudahkan pengaturan mengenai hubungan kerja dan fungsi 181 antara ketiga lembaga negara yang saling berkaitan. Justru akan menyulitkan apabila diatur masing-masing dalam Undang-Undang tersendiri. Menurut Mahkamah, Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 merupakan landasan konstitusional bahwa keberadaan MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD dari hasil pemilihan umum lembaga perwakilan. Dengan demikian, frasa “dengan” dalam Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 berkaitan dengan hal ihwal MPR, DPR, dan DPD, diatur dengan Undang-Undang dan dibaca dalam satu tarikan nafas dengan frasa “dengan” yang tercantum dalam Pasal 19 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 22C ayat (4) UUD 1945, sehingga frasa “dengan” bukan dimaknai Undang- Undang tentang MPR, tentang DPR, dan tentang DPD tersendiri dan dipisahkan satu sama lain. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalil para Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum; (7) bahwa berdasarkan putusan Mahkamah aquo, secara formil pembentukan UU Cipta Kerja telah sesuai dengan Pasal 20 UUD 1945 dan UU No 12 Tahun 2011, sepanjang berdasarkan kewenangan membentuk Undang-Undang oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan Bersama serta proses pembahasan dan pengesahan UU Cipta Kerja yang telah dilaksanakan. Apabila menurut anggapan Pemohon dalam pembentukan UU Cipta Kerja terdapat kekurangan atau karena tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU 12 Tahun 2011, tidak dengan serta merta menyebabkan UU Cipta Kerja tersebut menjadikan cacat prosedur dan batal, karena berkaitan dengan tata cara pembentukan Undang-Undang yang baik dimaksudkan agar materi muatan Undang-Undang tersebut memenuhi aspirasi dan kebutuhan Lembaga yang diatur dalam Undang-Undang tersebut. Jikalau dalam materi Undang-Undang a quo diduga ada norma muatan yang bertentangan dengan UUD 1945 maka dapat dilakukan pengujian materiil atas Undang-Undang tersebut, bukan pengujian formil. (8) berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa proses penyusunan UU Cipta Kerja telah melanggar ketentuan prosedur persetujuan dan pengesahan rancangan undang- undang sebagaimana diatur pada Pasal 20 Ayat (4) UUD 1945 dan Pasal 72 Ayat (2) UU No 12 Tahun 2011 beserta penjelasannya, menurut Pemerintah sangat keliru, tidak benar dan tidak berdasar. 182 Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut pemerintah adalah tepat jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). IV. PETITUM Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1) Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan; 2) Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 3) Menolak permohonan pengujian formil Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); 4) Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keterangan tertulis Presiden bertanggal 10 Juni 2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 10 Juni 2021 Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan bahwa tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual. Sejalan dengan tujuan tersebut, Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, oleh karena itu negara perlu melakukan berbagai upaya atau tindakan untuk memenuhi hak-hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak pada prinsipnya merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Hal ini merupakan bagian dari perwujudan pemikiran para pendiri bangsa (founding fathers) yang menentukan bahwa salah satu tujuan bernegara ialah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Sebagai perwujudan dari tujuan dimaksud, Negara harus selalu hadir dalam setiap kondisi untuk memastikan perlindungan terhadap rakyatnya termasuk perlindungan 183 untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Negara harus dapat memastikan adanya jaminan perlindungan bagi seluruh warga baik dalam kondisi normal maupun kondisi tidak normal. Untuk itu Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja dalam rangka penurunan jumlah pengangguran dan menampung pekerja baru serta mendorong pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMK-M) dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian nasional yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan pelaksanaan UU Cipta Kerja, diharapkan dapat mencapai tujuan, yaitu: Pertama, penciptaan dan peningkatan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan terhadap sektor koperasi dan UMK- M serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antardaerah dalam kesatuan ekonomi nasional. Kedua, terjaminnya hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Ketiga, penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMK-M serta industri nasional. Keempat, penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila. Untuk itu, cakupan UU Cipta Kerja meliputi yaitu: a. peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, b. peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, c. kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan Koperasi dan UMK-M, dan d. peningkatan investasi pemerintah dan percepatan proyek strategis nasional. 184 Penciptaan lapangan kerja dilakukan melalui pengaturan terkait dengan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha yang paling sedikit memuat pengaturan mengenai: penyederhanaan Perizinan Berusaha, persyaratan investasi, kemudahan berusaha, riset dan inovasi, pengadaan lahan, dan kawasan ekonomi. Penyederhanaan Perizinan Berusaha melalui penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko merupakan metode evaluasi berdasarkan tingkat risiko suatu kegiatan usaha dalam menentukan jenis Perizinan Berusaha dan kualitas/frekuensi pengawasan. Perizinan Berusaha dan pengawasan merupakan instrumen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mengendalikan suatu kegiatan usaha. Penerapan pendekatan berbasis risiko memerlukan perubahan pola pikir (mindset change) dan penyesuaian tata kerja penyelenggaraan layanan Perizinan Berusaha (business process re-engineering) serta memerlukan pengaturan (re- design) proses bisnis Perizinan Berusaha di dalam sistem Perizinan Berusaha secara elektronik. Melalui penerapan konsep ini, pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha dapat lebih efektif dan sederhana serta lebih pasti, mudah, dan cepat. Aspek kepastian paling kurang menyangkut: Pertama, kepastian jenis dan bentuk Izin sesuai kegiatan usaha berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Kedua, kepastian persyaratan dan standar perizinan sesuai yang ditentukan. Ketiga, kepastian waktu penyelesaian sesuai jenis perizinan, dan dapat dipercepat dan/atau diterbitkan secara otomatis apabila perizinan tidak diselesaikan oleh pemerintah sesuai waktu yang ditetapkan. Keempat, kepastian lokasi kegiatan karena sebagian lokasi telah berbasis Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)/Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) digital yang dapat diakses pelaku usaha. Aspek kemudahan paling kurang terkait: a. proses pengajuan sampai dengan terbitnya Perizinan Berusaha sangat mudah melalui sistem elektronik/online system, b. mudah mendapatkan data/informasi Pemerintah yang diperlukan pelaku usaha, c. mudah melacak proses penyelesaian Perizinan Berusaha. 185 Adapun aspek kecepatan paling kurang menyangkut: a. cepat mendapatkan Perizinan Berusaha terutama untuk kegiatan risiko rendah dan menengah rendah karena diterbitkan secara otomatis oleh sistem elektronik dan b. cepat mendapatkan standar kegiatan usaha yang telah dimuat dalam sistem elektronik. Penciptaan lapangan kerja yang dilakukan melalui pengaturan terkait dengan peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja memuat pengaturan mengenai: perlindungan pekerja dengan perjanjian waktu kerja tertentu, perlindungan hubungan kerja atas pekerjaan yang didasarkan alih daya, perlindungan kebutuhan layak kerja melalui upah minimum, perlindungan pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja, dan kemudahan perizinan bagi tenaga kerja asing yang memiliki keahlian tertentu yang diperlukan untuk proses produksi barang atau jasa. Penciptaan lapangan kerja yang dilakukan melalui pengaturan terkait dengan kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan UMK-M memuat pengaturan mengenai: kemudahan pendirian, rapat anggota, kegiatan usaha koperasi, dan kriteria UMK-M, basis data tunggal UMK-M, pengelolaan terpadu UMK-M, kemudahan Perizinan Berusaha UMK-M, kemudahan mendapatkan sertifikat halal untuk UMK yang biayanya ditanggung oleh Pemerintah, serta kemitraan, insentif, dan pembiayaan UMK-M. Penciptaan lapangan kerja yang dilakukan melalui pengaturan terkait dengan peningkatan investasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan percepatan proyek strategis nasional memuat pengaturan mengenai: pelaksanaan dan pembiayaan investasi Pemerintah Pusat melalui pembentukan lembaga pengelola investasi, penyediaan lahan dan perizinan untuk percepatan proyek strategis nasional. Dalam rangka mendukung kebijakan strategis Cipta Kerja tersebut diperlukan pengaturan mengenai penataan administrasi pemerintahan dan pengenaan sanksi. Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan strategis penciptaan kerja beserta pengaturannya, diperlukan perubahan dan penyempurnaan berbagai 186 undang-undang terkait. Perubahan undang-undang tersebut tidak dapat dilakukan melalui cara konvensional dengan cara mengubah satu persatu undang-undang seperti yang selama ini dilakukan, cara demikian tentu tidak efektif dan efisien serta membutuhkan waktu yang lama dan kita dapat kehilangan momentum untuk melakukan perubahan dan penyempurnaan undang-undang. Oleh karenanya, Pemerintah mendorong penyusunan undang-undang melalui metode Omnibus Law, mengingat substansi undang-undang yang diubah atau dicabut dalam UU Cipta Kerja mencapai 78 undang-undang. Perubahan ke-78 undang-undang tersebut dalam UU Cipta Kerja merupakan satu kesatuan substansi untuk mencapai tujuan cipta kerja secara optimal. Legal Standing Para Pemohon Pemerintah memahami bahwa penilaian atas legal standing merupakan kewenangan Mahkamah. Namun demikian, memperhatikan dalil Para Pemohon yang merasa dilanggar hak konstitusionalnya dengan UU Cipta Kerja ini, perkenankan Pemerintah menyampaikan bahwa penerbitan UU Cipta Kerja justru dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Seluruh kebijakan dalam UU Cipta Kerja ditujukan untuk penciptaan lapangan kerja yang diperlukan oleh seluruh Warga Negara Indonesia, dengan berdasarkan asas: Pertama, pemerataan hak, yaitu penciptaan kerja untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi rakyat Indonesia yang dilakukan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua, kepastian hukum, yaitu penciptaan kerja dilakukan sejalan dengan penciptaan iklim usaha kondusif yang dibentuk melalui sistem hukum yang menjamin konsistensi antara peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaannya. Ketiga, kemudahan berusaha, yaitu penciptaan kerja yang didukung dengan proses berusaha yang sederhana, mudah, dan cepat yang akan mendorong peningkatan investasi, pemberdayaan UMK-M untuk memperkuat perekonomian yang mampu membuka seluas-luasnya lapangan kerja bagi rakyat Indonesia. 187 Keempat, kebersamaan, yaitu penciptaan kerja dengan mendorong peran seluruh dunia UMK-M termasuk Koperasi secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk kesejahteraan. Kelima, kemandirian, yaitu pemberdayaan UMK-M termasuk Koperasi dilakukan dengan tetap mendorong, menjaga, dan mengedepankan potensi dirinya. Terhadap hal tersebut, Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyepakati ruang lingkup UU Cipta Kerja yang meliputi: 1. peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, 2. ketenagakerjaan, 3. kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan Koperasi dan UMK-M, 4. kemudahan berusaha, 5. dukungan riset dan inovasi, 6. pengadaan tanah, 7. kawasan ekonomi, 8. investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional, 9. pelaksanaan administrasi pemerintahan, 10. pengenaan sanksi. Kesepuluh ruang lingkup tersebut mendukung berbagai kepentingan masyarakat, termasuk pemohon untuk mendapatkan pekerjaan dan/atau mempertahankan pekerjaan yang layak baginya. Oleh karena itu, Pemerintah berpendapat bahwa UU Cipta Kerja sama sekali tidak merugikan hak konstitusional Para Pemohon. Dengan demikian, permohonan ini tidak memenuhi 5 (lima) syarat kumulatif terkait kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional untuk mengajukan pengujian undang-undang oleh Mahkamah. Justru sebaliknya, lahirnya UU Cipta Kerja merupakan upaya pemenuhan hak konstitusional Para Pemohon untuk mendapatkan perlindungan dan penghidupan yang layak sebagaimana amanat Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, terutama pada saat pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Latar Belakang Penerbitan UU Cipta Kerja Sebelum memberikan keterangan atas UU Cipta Kerja, perlu Pemerintah sampaikan mengenai latar belakang pembentukan UU Cipta Kerja. Saat ini perekonomian Indonesia dihadapkan pada kondisi ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global serta dinamika geopolitik di berbagai belahan dunia di tengah terjadinya perubahan teknologi, industri 4.0, serta digitalisasi. Dinamika tersebut 188 ditambah lagi dengan munculnya disrupsi akibat pandemi Covid-19 yang membawa dampak negatif pada aspek sosial maupun aspek ekonomi. Dari sisi domestik, saat penyusunan UU Cipta Kerja ini, kondisi nasional dihadapkan pada pertumbuhan ekonomi yang berada di kisaran 5% dalam 5 tahun terakhir dengan realisasi investasi lebih kurang sebesar Rp721,3 triliun pada Tahun 2018 dan Rp792 triliun pada Tahun 2019. Pada sisi lain, Indonesia memiliki potensi bonus demografi yang jika dioptimalkan dapat membawa Indonesia keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah (middle income trap). Tantangan middle income trap terjadi ketika perekonomian suatu negara tidak dapat meningkat menjadi negara high income. Indonesia perlu keluar dari jebakan ini karena negara yang terjebak dalam middle income trap akan berdaya saing lemah, yang disebabkan oleh: a. menjadi kalah bersaing dengan low-income countries karena upah tenaga kerja mereka yang lebih murah; dan b. kalah bersaing dalam hal teknologi dan produktivitas dengan high- income countries. Dari pengalaman negara yang sukses, kontribusi daya saing tenaga kerja dan produktivitas menjadi andalan untuk keluar dari middle income trap. Sementara itu, Indonesia dihadapkan pada permasalahan ketenagakerjaan dimana tantangan terbesar adalah untuk mempertahankan dan menyediakan lapangan kerja. Ditambah lagi masih ada permasalahan struktural yang mengganggu ekosistem berusaha di Indonesia, baik untuk usaha besar maupun UMK-M dan Koperasi. Diantaranya adalah tumpang tindih regulasi, kompleksitas dan obesitas regulasi, dimana berdasarkan catatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sampai dengan awal Tahun 2020 terdapat 4.451 peraturan Pemerintah Pusat dan 15.965 peraturan Pemerintah Daerah. Regulasi dan institusi menjadi hambatan paling utama disamping hambatan terhadap fiskal, infrastruktur dan sumber daya manusia. Regulasi yang banyak baik dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Daerah kurang mendukung penciptaan dan pengembangan usaha bahkan cenderung membatasi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dan keluar dari middle income trap, harus ada perubahan struktur ekonomi untuk mendorong pertumbuhan 189 ekonomi dan produktivitas tenaga kerja yang tinggi. Melalui UU Cipta Kerja, target ini diharapkan terpenuhi melalui: Pertama, penciptaan lapangan kerja sebanyak 2,7 s.d 3 juta/tahun (meningkat dari sebelum pandemi sebanyak 2 juta /tahun), untuk menampung 9,29 juta orang yang tidak/belum bekerja (7,05 juta pengangguran dan 2,24 juta Angkatan Kerja Baru). Kedua, kenaikan upah yang pertumbuhannya sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produktivitas pekerja. Kenaikan upah diikuti juga dengan peningkatan kompetensi pencari kerja dan kesejahteraan pekerja. Peningkatan produktivitas pekerja akan berpengaruh pada peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Saat ini produktivitas Indonesia pada tingkat 74,4% masih berada di bawah rata-rata negara ASEAN pada tingkat 78,2%. Ketiga, peningkatan investasi sebesar 6,6% - 7,0 %, untuk membangun usaha baru atau mengembangkan usaha eksisting, yang akan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan pekerja, sehingga akan mendorong peningkatan konsumsi sebesar 5,4% - 5,6%. Keempat, pemberdayaan UMK-M dan Koperasi, yang mendukung peningkatan kontribusi UMKM terhadap PDB menjadi 65% dan peningkatan kontribusi Koperasi terhadap PDB menjadi 5,5%. Karena UMK-M dan Koperasi merupakan unit usaha dengan penyerapan tenaga kerja terbanyak yang berkualitas di sisi penciptaan lapangan kerja. Dengan terciptanya kondisi pertumbuhan ekonomi dan produktivitas yang tinggi melalui penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, maka diharapkan dapat mencapai target Indonesia untuk dapat masuk ke dalam 5 besar ekonomi dunia pada Tahun 2045 dengan produk domestik bruto sebesar US$7 triliun dengan pendapatan perkapita sebesar Rp27 juta per bulan. Per 1 Juli 2020 Indonesia naik kelas ke upper middle-income country setelah sejak Tahun 1995 berada dalam lower middle income country, dimana Gross National Income (GNI) per kapita Indonesia Tahun 2019 naik menjadi US$ 4.050 dari US$ 3.840 di Tahun 2018. Oleh karena itu, untuk memastikan reformasi struktural sebagai bagian dari tranformasi ekonomi dapat berjalan, diperlukan kebijakan dan langkah-langkah yang memerlukan keterlibatan semua pihak yang terkait, dan terhadap hal tersebut 190 perlu disusun dan ditetapkan UU Cipta Kerja. Dengan terwujudnya transformasi ekonomi, niscaya penciptaan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan yang layak akan tercapai. Pemerintah akan memberikan keterangan berdasarkan pengelompokan permasalahan yang dikemukakan Para Pemohon yaitu terkait dengan aspek formil. Aspek formil yaitu: Pertama, pembentukan UU Cipta Kerja tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Pasal 20 ayat (2), Pasal 22 ayat (4), dan Pasal 22A UUD 1945. Kedua, proses penyusunan UU Cipta Kerja telah melanggar ketentuan prosedur persetujuan dan pengesahan rancangan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (4) UUD 1945 dan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Ketiga, pembentukan UU Cipta Kerja melanggar asas kejelasan tujuan, asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan. Proses penyusunan UU Cipta Kerja tidak melanggar ketentuan prosedur persetujuan dan pengesahan rancangan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (4) UUD 1945 dan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Bahwa terkait pengujian formil dengan batu uji berdasarkan ketentuan Pasal 20 juncto Pasal 22A UUD 1945 serta Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan in casu UU Nomor 12 Tahun 2011 pada dasarnya telah dimaknai dengan jelas oleh Mahkamah Konstitusi seperti halnya putusan No. 79/PUU-XII/2014 tanggal 22 September 2015 juncto Putusan No. 73/PUU-XII/2014 tanggal 29 September 2014 juncto Putusan No. 27/PUU-VII/2009 tanggal 16 Juni 2010. Bahwa dalam Putusan No. 79/PUU-XII/2014 tanggal 22 September 2015 dijelaskan: 191 “[3.33] … pengujian Undang-Undang dilakukan antara Undang-Undang terhadap UUD 1945, bukannya diuji dengan Undang-Undang atau yang lain, dalam hal ini UU 10/2004. Materi UU 10/2004 diantaranya dimaksudkan untuk mengatur tata cara pembentukan Undang-Undang yang baik. Adanya kekurangan dalam suatu pembentukan Undang-Undang karena tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU 10/2004, tidak dengan serta merta menyebabkan Undang-Undang tersebut batal. Undang-Undang yang tidak baik proses pembentukannya mungkin dapat menyebabkan materi pengaturannya kurang sempurna atau dapat juga materinya bertentangan dengan UUD 1945, namun dapat pula menghasilkan suatu peraturan yang baik dari segi teori pembentukan Undang-Undang. Dengan pertimbangan di atas, Mahkamah tidak melakukan pengujian Undang-Undang secara formil langsung berdasarkan setiap ketentuan yang ada dalam UU 10/2004, karena apabila hal demikian dilakukan berarti Mahkamah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang, dan hal tersebut bukan maksud UUD 1945. Apabila Mahkamah mempertimbangkan adanya pengaturan yang berbeda, yang dimuat dalam Undang-Undang yang berbeda, sebelum memberikan putusan pada suatu perkara, hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga adanya konsistensi dalam pengaturan demi menjaga kepastian hukum dan bukan untuk menguji substansi Undang-Undang terhadap Undang- Undang lain. UU 10/2004 adalah sebuah Undang-Undang pula, yang artinya sebagaimana Undang-Undang pada umumnya dapat menjadi objek pengujian baik formil maupun materiil, oleh karena itu tidak dapat dijadikan sebagai dasar pengujian.” Pembentukan UU Cipta Kerja tidak melanggar asas kejelasan tujuan, asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan. Bahwa pembahasan RUU Cipta Kerja telah melalui proses panjang dan telah melakukan rangkaian pembahasan dengan melalui tahapan rapat kerja dengan DPR, rapat dengar pendapat (RDP), rapat dengar pendapat umum (RDPU), rapat panitia kerja, dan rapat tim perumus dan pengesahan. Pembentukan UU Cipta Kerja telah sesuai dengan Pasal 20 ayat (4) UUD 1945 dan UU Nomor 12 Tahun 2011, sepanjang berdasarkan kewenangan membentuk undang-undang oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama serta proses pembahasan dan pengesahan UU Cipta Kerja yang telah dilaksanakan. Apabila menurut anggapan Pemohon dalam pembentukan UU Cipta Kerja terdapat kekurangan atau karena tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU Nomor 12 Tahun 2011, tidak dengan serta merta menyebabkan UU Cipta Kerja tersebut menjadi cacat prosedur dan batal, karena berkaitan dengan tata cara pembentukan undang-undang yang baik dimaksudkan 192 agar materi muatan undang-undang tersebut memenuhi aspirasi dan kebutuhan lembaga yang diatur dalam undang-undang tersebut. Dalil pemohon yang menyampaikan bahwa pembentukan UU Cipta Kerja tidak melibatkan unsur pekerja/buruh atau pengurus serikat pekerja/serikat buruh, pemangku kepentingan (stakeholder), dan tidak terdapat transparansi adalah tidak benar. Pemerintah telah melibatkan unsur serikat pekerja/serikat buruh, unsur pengusaha, akademisi/pakar, dan lembaga internasional (ILO), mulai penyusunan substansi dan pembahasan rumusan RUU Cipta Kerja. Bahkan untuk menampung masukan yang sangat signifikan terhadap rumusan norma RUU Cipta Kerja, Pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan melakukan perpanjangan waktu pembahasan dari target yang telah ditetapkan semula. Keterangan tertulis Presiden bertanggal 14 Juni 2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 16 Juni 2021 KETERANGAN PENDAHULUAN Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan bahwa tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual. Sejalan dengan tujuan tersebut, Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, oleh karena itu negara wajib menetapkan kebijakan dan melakukan tindakan untuk memenuhi hak-hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak pada prinsipnya merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Untuk itu Negara harus selalu hadir dalam setiap kondisi untuk memastikan perlindungan terhadap rakyatnya termasuk perlindungan untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, baik dalam kondisi normal maupun kondisi tidak normal. Legal Standing Para Pemohon Pemerintah memahami bahwa penilaian atas legal standing merupakan kewenangan Mahkamah. Namun demikian, memperhatikan dalil-dalil Para 193 Pemohon yang merasa dilanggar hak konstitusionalnya dengan UU Cipta Kerja ini, perkenankan Pemerintah menyampaikan bahwa penerbitan UU Cipta Kerja justru dimaksudkan untuk memberikan perlindungan, kepastian hukum, dan pemenuhan hak-hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, berserikat dan berkumpul sebagaimana dijamin oleh Ketentuan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Bahwa Para Pemohon sama sekali tidak terhalang-halangi dalam melaksanakan aktivitas maupun kegiatannya, yang diakibatkan oleh berlakunya UU Cipta Kerja. UU Cipta Kerja ini justru akan menyerap tenaga kerja Indonesia seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi serta meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Sehingga hak-hak konstitusional Para Pemohon sama sekali tidak dikurangi, dihilangkan, dibatasi, dipersulit maupun dirugikan oleh karena berlakunya UU Cipta Kerja. Pembentukan UU Cipta Kerja telah melalui prosedur dan tahapan sesuai ketentuan. Hak-hak partisipasi publik dalam pembentukan UU Cipta Kerja telah terpenuhi dengan adanya partisipasi publik. Landasan UU Cipta Kerja Upaya Pemerintah untuk penciptaan dan perluasan lapangan kerja sekaligus mempertahankan dan meningkatkan kualitas lapangan kerja dalam rangka peningkatan kesejahteraan pekerja dan masyarakat tidaklah mudah dan menghadapi banyak tantangan. Pada saat RUU Cipta Kerja disusun, kita menghadapi beberapa tantangan yang menjadi hambatan kita dalam melakukan transformasi ekonomi sehingga belum optimal dalam menciptakan lapangan kerja. Berdasarkan data BPS per Agustus 2019, dari jumlah 133,56 juta Angkatan kerja, 89,96 juta orang bekerja penuh, sedangkan 28,41 juta orang paruh waktu, 8,14 juta orang setengah penganggur, dan 7,05 juta orang pengangguran. Dengan demikian terdapat 43,5 juta orang yang tidak bekerja penuh (32,6% dari angkatan kerja). Sedangkan jumlah penduduk yang bekerja pada kegiatan informal sebanyak 70,49 juta orang (55,72 persen dari total penduduk yang bekerja). Kita juga dihadapkan dengan masih rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja. Pada sisi pendidikan, BPS melaporkan pada November 2019 bahwa porsi penduduk yang memiliki tingkat pendidikan SMP/sederajat kebawah yaitu 64,06%, dan hanya 194 26,69% tamat SMA/sederajat dan 9,26% tamat perguruan tinggi. Hal ini memerlukan upaya yang khusus untuk menciptakan lapangan kerja yang dapat menampung kondisi tersebut. Sektor UMK-M yang memiliki kontribusi sekitar 61,07% dari PDB dan menyerap lebih dari 97% dari total tenaga kerja belum dapat berkembang dengan baik. Dimana 98,68% dari usaha Mikro merupakan usaha informal dengan produktifitas yang sangat rendah. Pertumbuhan ekonomi dalam 5 tahun terakhir berada di kisaran 5% dengan realisasi investasi lebih kurang sebesar Rp721,3 triliun pada Tahun 2018 dan Rp792 triliun pada Tahun 2019. Efektivitas investasi di Indonesia sangat rendah dibandingkan negara lain, terlihat dari ICOR (Incremental Capital Output Ratio) sebesar 6,8% dimana rata-rata negara ASEAN hanya sebesar 5%. Di sisi lain, birokrasi perizinan menjadi salah satu hambatan untuk meningkatkan investasi melalui kemudahan berusaha. Hal ini tercermin dari laporan Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business/EoDB) yang dilakukan oleh Bank Dunia terhadap 190 negara termasuk Indonesia. Dimana Kemudahan Berusaha Indonesia pada Tahun 2015 pada peringkat 114 dan kemudian meningkat secara terus menerus hingga pada Tahun 2019 mencapai peringkat 73. Meskipun meningkat, namun peringkat Indonesia masih jauh dibawah negara ASEAN lainnya, seperti pada Tahun 2019 Singapura peringkat 2, Malaysia peringkat 15, dan Thailand peringkat 27. Dari sisi daya saing berdasarkan Global Competitiveness Index (GCI) pada Tahun 2019 Indonesia berada pada peringkat 50 sementara Singapura peringkat 1, Malaysia peringkat 27, dan Thailand peringkat 40. Bahkan dari sisi digitalisasi, Daya Saing Bisnis Digital Indonesia pada Tahun 2019 berada pada peringkat 56 sementara Malaysia di peringkat 26. Sehingga diperlukan adanya upaya reformasi regulasi yang bisa memberikan kemudahan berusaha dalam rangka meningkatkan investasi. Indonesia perlu keluar dari jebakan middle income trap karena akan berdaya saing lemah. Dari pengalaman negara yang sukses, kontribusi daya saing tenaga kerja dan produktivitas menjadi andalan untuk keluar dari middle income trap. 195 Upaya untuk mengatasi tantangan dan hambatan tersebut memerlukan basis regulasi yang kuat dalam bentuk Undang-Undang yang sekaligus memerlukan adanya perubahan dan penyempurnaan berbagai Undang-Undang yang ada terkait dengan penciptaan lapangan kerja. Perubahan Undang-Undang tersebut tidak dapat dilakukan melalui cara konvensional dengan cara mengubah satu persatu undang-undang. Oleh karena itu, diperlukan terobosan hukum yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa undang-undang ke dalam satu undang-undang yang komprehensif. Untuk itu Presiden Joko Widodo dalam Pidato Kenegaraan pada tanggal 20 Oktober 2019 menyampaikan antara lain untuk menyederhanakan segala bentuk kendala regulasi dan mengajak DPR untuk menerbitkan UU Cipta Kerja, yang akan menjadi Omnibus Law untuk merevisi beberapa undang-undang yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMK-M. Penggunaan metode Omnibus Law dalam penyiapan penyusunan RUU Cipta Kerja adalah dengan memperhatikan muatan dan substansi undang-undang yang harus diubah mencapai 78 Undang-Undang, yang harus dilakukan dalam satu kesatuan substansi pengaturan untuk mencapai tujuan cipta kerja secara optimal. Adapun penyusunan dan proses pembentukan UU Cipta Kerja mengikuti dan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU 12/2011. Dengan pelaksanaan UU Cipta Kerja, akan dapat mencapai tujuan pembentukannya, yaitu: Pertama, penciptaan dan peningkatan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan terhadap sektor koperasi dan UMK- M serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antardaerah dalam kesatuan ekonomi nasional. Kedua, terjaminnya hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Ketiga, penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMK-M serta industri nasional. 196 Keempat, penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila. Melalui UU Cipta Kerja, Pemerintah menargetkan: Pertama, penciptaan lapangan kerja sebanyak 2,7 s.d 3 juta/tahun (meningkat dari sebelum pandemi sebanyak 2 juta /tahun), untuk menampung 9,29 juta orang yang tidak/belum bekerja. Kedua, kenaikan upah yang pertumbuhannya sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produktivitas pekerja. Saat ini produktivitas Indonesia pada tingkat 74,4% masih berada di bawah rata-rata negara ASEAN pada tingkat 78,2%. Ketiga, peningkatan investasi sebesar 6,6% - 7,0 %, untuk membangun usaha baru atau mengembangkan usaha eksisting, yang akan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan pekerja, sehingga akan mendorong peningkatan konsumsi sebesar 5,4% - 5,6%. Keempat, pemberdayaan UMK-M dan Koperasi, yang mendukung peningkatan kontribusi UMKM terhadap PDB menjadi 65% dan peningkatan kontribusi Koperasi terhadap PDB menjadi 5,5%. Karena UMK-M dan Koperasi merupakan unit usaha dengan penyerapan tenaga kerja terbanyak yang berkualitas di sisi penciptaan lapangan kerja. Dengan terciptanya kondisi pertumbuhan ekonomi dan produktivitas yang tinggi melalui penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, maka diharapkan dapat mencapai target Indonesia untuk dapat masuk ke dalam 5 besar ekonomi dunia pada Tahun 2045 dengan produk domestik bruto sebesar US$7 triliun dengan pendapatan perkapita sebesar Rp 27 juta per bulan. Pengujian Formil UU Cipta Kerja Memperhatikan bahwa terhadap 6 permohonan ini, Pemerintah akan memberikan keterangan berdasarkan pengelompokan permasalahan yang dikemukakan Para Pemohon yaitu: (1) proses pembentukan UU Cipta Kerja yang tidak sejalan dengan 197 konstitusi dan tidak sesuai dengan prosedur pembentukan peraturan perundang- undangan; (2) pembentukan UU Cipta Kerja tidak melibatkan partisipasi publik dan stakeholder; dan (3) terjadi pelanggaran asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Proses pembentukan UU Cipta Kerja Tidak Sejalan Dengan Konstitusi Dan Tidak Sesuai Dengan Prosedur Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pemerintah tidak sependapat dengan Para Pemohon karena UU Cipta Kerja telah melalui tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana ditentukan dalam UU 12/2011 yang terdiri dari tahapan sebagai berikut: Pertama Tahap Perencanaan: Pemerintah menyusun Naskah Akademik dan draft RUU Cipta Kerja yang telah diselaraskan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. RUU Cipta Kerja yang diajukan kepada DPR, telah disepakati dalam Rapat Paripurna DPR untuk masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah 2020-2024 dan ditetapkan dengan Surat Keputusan DPR RI Nomor: 46/DPR RI/I/2019-2020. Selanjutnya Rapat Paripurna penyusunan Prolegnas Prioritas Tahun 2020 pada tanggal 22 Januari 2020 telah menyetujui RUU Cipta Kerja masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2020 dan ditetapkan dengan Keputusan DPR RI Nomor: 1/DPR RI/II/2019-2020. Kedua Tahap Penyusunan: Presiden melalui surat Nomor: R-06/Pres/02/2020 tanggal 7 Februari 2020 kepada Ketua DPR RI menyampaikan RUU Cipta Kerja yang telah disusun berdasarkan kajian yang tertuang dalam Naskah Akademik untuk dibahas dalam Sidang DPR RI guna mendapatkan persetujuan dengan prioritas utama dan menunjuk beberapa menteri yang mewakili Presiden dalam pembahasan dengan DPR RI. Ketiga Tahap Pembahasan dan Pengesahan, yang meliputi Pembicaraan Tingkat I dan Pembicaraan Tingkat II Dalam Pembicaraan Tingkat I, DPR melalui Panitia Kerja Badan Legislasi Pembahasan RUU Cipta Kerja (Panja) telah melakukan serangkaian Rapat yang dimulai pada tanggal 14 April sampai dengan Rapat Pengambilan Keputusan pada 198 Pembicaraan Tingkat I pada tanggal 3 Oktober 2020. Pembahasan RUU Cipta Kerja dalam Rapat Panja yang bersifat terbuka untuk umum selain dapat dihadiri secara fisik oleh masyarakat dengan protokol kesehatan dan juga dapat diakses melalui media elektronik seperti kanal TV Parlemen dan YouTube. Dalam Pembicaraan Tingkat II, telah dilaksanakan Rapat Paripurna DPR RI dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap RUU Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja pada tanggal 5 Oktober 2020. Dimana Fraksi PDI-P, Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi Nasdem, Fraksi PKB, Fraksi PAN, dan Fraksi PPP menyatakan menerima dan setuju atas RUU Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja, dan Fraksi Demokrat serta Fraksi PKS menolak RUU Cipta Kerja. Keempat Tahap Pengesahan Ketua DPR RI melalui surat Nomor: LG/12046/DPR RI/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 menyampaikan kepada Presiden RUU Cipta Kerja yang telah mendapatkan persetujuan bersama untuk mendapatkan pengesahan. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UU 12/2011, Presiden telah melakukan pengesahan UU Cipta Kerja pada tanggal 2 November 2020. Kelima Tahap Pengundangan UU Cipta Kerja yang telah disahkan pada tanggal 2 November 2020 kemudian dilakukan pengundangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 2020 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573 Tahun 2020 pada tanggal 2 November 2020. Keenam Tahap Penyebarluasan Pemerintah telah melakukan penyebarluasan UU Cipta Kerja baik melalui kegiatan sosialisasi maupun pemuatan dalam situs (website) berbagai kementerian. Pemerintah juga telah melakukan sosialisasi UU Cipta Kerja di berbagai kota yaitu Jakarta, Palembang, Bali, Surabaya, Banjarmasin, Manado, Medan, Yogyakarta, Makassar, Pontianak, Semarang, Bandung, Lombok, Ternate, dan Batam. Berdasarkan fakta dan penjelasan diatas, maka dalil Para Pemohon yang menyatakan pembentukan UU Cipta Kerja tidak sejalan dengan konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 22A UUD 1945 dan tidak sesuai dengan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur 199 dalam UU 12/2011 dan UU 17/2014 merupakan dalil yang tidak terbukti, tidak beralasan, dan tidak berdasar atas hukum. Pembentukan UU Cipta Kerja Tidak Melibatkan Partisipasi Publik Dan Stakeholder Pemerintah tidak sependapat dengan Para Pemohon dan memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa mulai tahap perencanaan hingga tahap penyebarluasan UU Cipta Kerja, Pemerintah dan DPR selalu melibatkan partisipasi masyarakat. Transparansi informasi pembahasan antara Pemerintah dan DPR dalam bentuk video dapat dengan mudah diakses antara lain melalui TVR Parlemen dan platform Youtube. Dimana pada saat pembahasan Panja disiarkan secara langsung pada setiap tahap pembahasan. Dalam pelaksanaan pemenuhan partisipasi publik sebagaimana diatur dalam Pasal 96 UU 12/2011 Pemerintah membuka ruang untuk menerima masukan masyarakat, akademisi, dan para stakeholder pada setiap tahapan pembentukan UU Cipta Kerja yang dapat diuraikan sebagai berikut: Pertama dalam tahap perencanaan. Pemerintah telah melakukan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Naskah Akademik dan RUU yang dihadiri unsur Pemerintah, perbankan, akademisi dan praktisi dan lembaga masyarakat, serta pimpinan Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Kedua dalam tahap penyusunan dan pembahasan. Pemerintah telah melakukan serangkaian konsultasi publik, forum uji publik, sosialisasi, seminar, rapat, dan pertemuan ilmiah, yang mencakup antara lain substansi ketenagakerjaan yang dihadiri unsur serikat pekerja/serikat buruh, pengusaha dan lembaga pemerintah, pemerintahan daerah dengan asosiasi pemerintahan antara lain Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), kebijakan agraria dengan berbagai perguruan tinggi. Selain itu, Pemerintah juga menghadiri berbagai undangan dari publik dalam rangka membuka ruang diskusi dan pemenuhan hak publik untuk mendapatkan informasi terkait dengan RUU Cipta Kerja, antara lain: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Djokosoetono Research Center Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), UIN Syarif Hidayatullah, Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Selain itu itu Pemeritah 200 hadir juga dalam berbagai dialog mengenai RUU Cipta Kerja yang dilakukan oleh media televisi. Dengan demikian dapat disampaikan bahwa proses pembentukan UU Cipta Kerja telah melibatkan partisipasi publik dan stakeholder sesuai dengan ketentuan Pasal 88 dan Pasal 96 UU 12/2011. Bahwa dengan demikian terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pembentukan UU Cipta Kerja tidak melibatkan partisipasi publik dan stakeholder terkait adalah tidak terbukti, tidak beralasan, dan tidak berdasar atas hukum. Terjadi Pelanggaran Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan Yang Baik Pemerintah tidak sependapat dengan Para Pemohon dan memberikan keterangan, bahwa terkait pengujian formil dengan batu uji berdasarkan ketentuan Pasal 20 Jo. Pasal 22A UUD 1945 serta UU 12/2011, pada dasarnya telah dimaknai dengan jelas oleh Mahkamah Konstitusi seperti halnya putusan No. 79/PUU-XII/2014 juncto Putusan No. 73/PUU-XII/2014 juncto Putusan No. 27/PUU-VII/2009, bahwa secara formil pembentukan UU Cipta Kerja telah sesuai dengan Pasal 20 UUD 1945 dan UU 12/2011, sepanjang berdasarkan kewenangan membentuk Undang-Undang oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama serta proses pembahasan dan pengesahan UU Cipta Kerja yang telah dilaksanakan. Berdasarkan uraian tersebut, maka terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa proses penyusunan UU Cipta Kerja telah melanggar asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam UU 12/2011, menurut Pemerintah sangat keliru, tidak benar dan tidak berdasar hukum. Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima keterangan Presiden secara keseluruhan; 2. Menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 3. Menolak permohonan pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Para Pemohon untuk seluruhnya; 201 4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. KETERANGAN PRESIDEN I. Pokok Permohonan Formil Para Pemohon Perkara 91/PUU-XVIII/2020 1. Bahwa UU Cipta Kerja merupakan Undang-Undang yang menerapkan konsep Omnibus Law yang terdiri dari 11 (sebelas) klaster dan merupakan penggabungan dari 78 (tujuh puluh delapan) undang-undang, yang pembentukannya tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945 (cacat formil/cacat prosedur) karena terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan secara terang benderang dan secara nyata diketahui oleh publik. Bahkan selain cacat formil juga bermasalah secara materiil. 2. Bahwa UU Cipta Kerja melanggar format susunan peraturan dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (selanjutnya disebut UU 12/2011). Hal ini dapat dilihat dari teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang menggunakan teknik Omnibus Law yang bertentangan dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 64 UU 12/2011. 3. Bahwa teknik Omnibus Law yang diadopsi oleh UU Cipta Kerja memiliki ciri mereformulasi, menegasikan, mencabut sebagian atau keseluruhan peraturan lain yang pada aspek teknik memiliki implikasi terhadap teknik penyusunan, sehingga dapat bertentangan dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Lampiran I dan II UU 12/2011. 4. Bahwa UU Cipta Kerja bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan Pasal 5 UU 12/2011. Sejumlah asas yang diatur dalam Pasal 5 UU 12/2011 telah mengelaborasi dan menggabungkan asas formil dan materil sebagaimana dijelaskan pada teori perundang-undangan dan ilmu perundang-undangan. 202 5. Bahwa yang dimaksud asas kejelasan tujuan dalam bagian penjelasan Pasal 5 huruf a UU 12/2011 adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Jika memperhatikan materi pengaturan dalam batang tubuh dengan mengacu ruang lingkup UU Cipta Kerja, tidak mencerminkan tujuan dari pembentukan undang-undang dikarenakan memiliki materi muatan yang saling kontradiksi dan tidak mencerminkan tujuan pembentukan undang- undang. 6. Bahwa apabila melihat ketentuan norma dari UU Cipta Kerja, tidak sesuai dan telah melanggar asas kedayagunaan dan kehasilgunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e UU 12/2011. Hal tersebut dapat dibuktikan dari adanya penggabungan 78 (tujuh puluh delapan) Undang-Undang yang tentunya memiliki pokok-pokok pikiran yang memuat unsur filosofis, yuridis, dan sosiologis yang berbeda-beda, namun dijadikan satu dengan menggunakan konsep Omnibus Law tanpa melakukan riset yang mendalam, serta tanpa melibatkan pihak-pihak/stakeholder serta Naskah Akademik yang tidak mendalam serta tidak komprehensif. 7. Bahwa pelanggaran terhadap asas-asas pembentukan peraturan perundang- undangan dalam UU Cipta Kerja semakin jelas terbukti pada ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 UU Cipta Kerja yang telah mengabaikan dan bertentangan dengan asas kejelasan rumusan. Bahwa terhadap teknis penyusunan, sistematika Pasal 5 dan Pasal 6 UU Cipta Kerja membuktikan bahwa UU Cipta Kerja dibentuk dengan mengabaikan dan bertentangan dengan asas kejelasan tujuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 huruf f UU 12/2011. Adanya ketidakjelasan rumusan juga terbukti pada ketentuan norma perubahan Pasal 53 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU 30/2014) sebagaimana termuat dalam Pasal 175 UU Cipta Kerja. 8. Bahwa penjelasan dari asas kejelasan rumusan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf f UU 12/2011 adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam 203 pembentukan peraturan perundang-undangan. Keterbukaan dan keterlibatan elemen masyarakat yang terlihat di media massa saat pembahasan UU Cipta Kerja hanya terlihat pada masyarakat di sektor buruh. Itupun masih banyak elemen-elemen organisasi perkumpulan buruh yang merasa tidak dilibatkan. 9. Bahwa apabila melihat pembentukan UU Cipta Kerja, secara nyata-nyata dan terang benderang telah melanggar ketentuan tahapan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945 juncto Pasal 72 ayat (2) UU 12/2011 beserta bagian penjelasannya. 10. Bahwa pasca disetujui bersama oleh DPR dan Presiden dalam sidang paripurna pada tanggal 5 Oktober 2020 yang menghasilkan Naskah RUU Cipta Kerja setebal 905 (sembilan ratus lima) halaman, DPR in casu Badan Legislasi (Baleg DPR) telah melakukan beberapa kali perubahan Naskah RUU Cipta Kerja sebagaimana diakui oleh Sekjen DPR merupakan perubahan final yakni menjadi 1035 (seribu tiga puluh lima) halaman dan kemudian berubah lagi (final) menjadi 812 (delapan ratus dua belas) halaman, ternyata masih berubah lagi menjadi Naskah UU Cipta Kerja dengan jumlah 1187 (seribu seratus delapan puluh tujuh) halaman. 11. Bahwa perubahan demikian secara nyata dan terang benderang terbukti bukan sekadar perubahan teknis penulisan, melainkan sudah menyentuh pada perubahan yang terkait dengan substansi materi muatan. Pengesahan RUU Cipta Kerja (1187 halaman) oleh Presiden dengan ditandatanganinya naskah tersebut, padahal patut diduga Presiden tahu adanya perubahan- perubahan substansi yang dilakukan pasca RUU tersebut disetujui bersama Presiden dan DPR pada tanggal 5 Oktober 2020, telah membuat proses pengesahan menjadi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (4) UUD 1945 yang kemudian diatur tata cara pengesahan pada UU 12/2011 Pasal 72 ayat (2) beserta penjelasannya. 12. Bahwa ketentuan yang dilanggar oleh pembentuk Undang-Undang secara terang-terangan telah menabrak pakem-pakem yang telah diatur dalam UU 12/2011 sebagaimana merupakan Undang-Undang yang di delegasikan secara konstitusional oleh Pasal 22A UUD 1945. Bahwa UU Cipta Kerja tidak hanya cacat prosedural dalam pembentukan undang-undangnya, namun juga menimbulkan banyak persoalan hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas. 204 13. Bahwa apabila UU Cipta Kerja dinyatakan cacat prosedural karena tidak memenuhi pembentukan UU berdasarkan UUD 1945 dan UU 12/2011, maka tidak akan menimbulkan keadaan buruk, baik bagi penyelenggara pemerintahan, bahkan akan mempertahankan keadaan yang sudah relatif cukup baik yang ter-downgrade oleh UU Cipta Kerja. 14. Bahwa apabila UU Cipta Kerja ini dinyatakan tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945, Mahkamah Konstitusi tidak perlu khawatir karena tidak akan menimbulkan kekosongan hukum selama oleh Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya menyatakan terhadap pasal-pasal yang telah diubah dalam UU Cipta Kerja berlaku kembali jika Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan ini. 15. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka terhadap pembentukan UU Cipta Kerja tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945 dan UU 12/2011. II. Penjelasan Pemerintah Terhadap Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon Sehubungan dengan kedudukan hukum Para Pemohon, Pemerintah berpendapat sebagai berikut: 1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu: a. Perorangan Warga Negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga Negara. Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945; 205 Dengan demikian, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan: a. Kualifikasinya dalam permohonan a quo sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang- Undang yang diuji; c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; 2. Bahwa selanjutnya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan- putusan selanjutnya, Mahkamah telah berpendirian, kerugian hak ditentukan dengan lima syarat yaitu: a. Adanya hak dan/atau kewenangan Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan/atau kewenangan tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak seperti yang didalilkan tidak akan dan/atau tidak lagi terjadi; 3. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, maka menurut Pemerintah perlu dipertanyakan kepentingan hukum para Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan 206 konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, juga apakah terdapat kerugian konstitusional Para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji; 4. Bahwa Pemerintah memahami bahwa penilaian atas legal standing merupakan kewenangan Mahkamah. Namun demikian, memperhatikan dalil-dalil para Pemohon yang merasa dilanggar hak konstitusionalnya dengan UU Cipta Kerja ini, perkenankan Pemerintah menyampaikan bahwa penerbitan UU Cipta Kerja justru dimaksudkan untuk memberikan perlindungan, kepastian hukum, dan pemenuhan hak-hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, berserikat dan berkumpul sebagaimana dijamin oleh Ketentuan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945; 5. Bahwa menurut Pemerintah para Pemohon yang dalam kedudukan hukumnya menyatakan diri sebagai Serikat Pekerja maupun Perorangan, sama sekali tidak terhalang-halangi dalam melaksanakan aktivitas maupun kegiatannya, yang diakibatkan oleh berlakunya UU Cipta Kerja. Bahwa dengan UU Cipta Kerja ini justru akan menyerap tenaga kerja Indonesia seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi, memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Sehingga hak-hak konstitusional para Pemohon sama sekali tidak dikurangi, dihilangkan, dibatasi, dipersulit maupun dirugikan oleh karena berlakunya UU Cipta Kerja yang diuji sebagaimana dijamin oleh Ketentuan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945; 6. Bahwa dalam pembentukan UU Cipta Kerja telah melalui prosedur dan tahapan sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 20 dan Pasal 22A UUD 1945 dan UU 12/2011 dengan pelibatan partisipasi publik 207 sebagaimana ditentukan dalam Ketentuan Pasal 88 dan Pasal 96 UU 12/2011. Hak-hak partisipasi publik dalam pembentukan UU Cipta Kerja telah terpenuhi dengan adanya partisipasi publik. Sehingga dengan demikian terhadap bentuk kerugian konstitusional yang diderita oleh para Pemohon akibat berlakunya UU Cipta Kerja menjadi tidak beralasan dan tidak jelas (obscuur libel); 7. Bahwa oleh karena pembentukan UU Cipta Kerja telah melalui prosedur dan tahapan sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 20 dan Pasal 22A UUD 1945 dan UU 12/2011 dengan pelibatan partisipasi publik sebagaimana ditentukan dalam Ketentuan dalam Pasal 88 dan Pasal 96 UU 12/2011 maka UU Cipta Kerja telah memenuhi hak-hak konstitusional Para Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Ketentuan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945; 8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemerintah, Para Pemohon tidak mengalami kerugian konstitusional, baik secara spesifik (khusus), aktual, maupun setidak-tidaknya secara potensial akibat berlakunya UU Cipta Kerja sehingga tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing), dan oleh karenanya adalah tepat apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). III. Keterangan Pemerintah Terhadap Pokok Permohonan Para Pemohon Sebelum Pemerintah menyampaikan keterangan terkait pokok permohonan formil yang dimohonkan oleh Para Pemohon, Pemerintah terlebih dahulu menyampaikan hal-hal sebagai berikut: A. LANDASAN UU CIPTA KERJA Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan bahwa tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual. Sejalan dengan tujuan tersebut, Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, oleh karena itu negara wajib menetapkan kebijakan dan 208 melakukan tindakan untuk memenuhi hak-hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak pada prinsipnya merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Hal ini merupakan bagian dari perwujudan pemikiran para pendiri bangsa (founding fathers) yang menentukan bahwa salah satu tujuan bernegara ialah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Sebagai perwujudan dari tujuan dimaksud, Negara harus selalu hadir dalam setiap kondisi untuk memastikan perlindungan terhadap rakyatnya termasuk perlindungan untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, baik dalam kondisi normal maupun kondisi tidak normal. Untuk itu Pemerintah wajib melakukan berbagai upaya untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja dalam rangka penurunan jumlah pengangguran dan menampung pekerja baru serta mendorong pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMK-M) dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian nasional yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya penciptaan dan perluasan lapangan kerja sekaligus mempertahankan dan meningkatkan kualitas lapangan kerja dalam rangka peningkatan kesejahteraan pekerja dan masyarakat tidaklah mudah dan menghadapi banyak tantangan, apalagi pada saat ini kita masih menghadapi pandemi Covid-19 yang sangat berdampak kepada kegiatan ekonomi dan sosial serta lapangan kerja dan kesejahteraan. Pada saat RUU Cipta Kerja disusun, kita menghadap beberapa tantangan yang menjadi hambatan kita dalam melakukan transformasi ekonomi sehingga tidak dapat optimal menciptakan lapangan kerja. Berdasarkan data BPS per Agustus 2019, dari jumlah 133,56 juta orang angkatan kerja, sebanyak 126,51 juta orang berkerja dan 7,05 juta orang pengangguran. Dari jumlah yang bekerja tersebut, hanya 89,96 juta orang bekerja penuh, sedangkan 28,41 juta orang paruh waktu, dan 8,14 juta orang setengah penganggur. Dengan demikian secara akumulasi terdapat 43,5 juta orang yang masuk dalam angkatan kerja tidak bekerja penuh 209 (32,6% dari angkatan kerja). Sedangkan jumlah penduduk yang bekerja pada kegiatan informal sebanyak 70,49 juta orang (55,72 persen dari total penduduk yang bekerja). Kita juga dihadapkan dengan masih rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja. Pada sisi pendidikan, BPS melaporkan pada November 2019 bahwa hanya 9,26% penduduk tamat perguruan tinggi, 26,69% tamat SMA/sederajat, 22,31% tamat SMP/sederajat, 25,13% tamat SD/sederajat, dan 16,62% tidak tamat SD dan tidak sekolah. Besarnya porsi penduduk yang memiliki tingkat pendidikan SMP/sederajat kebawah yaitu 64,06% memerlukan upaya yang khusus untuk menciptakan lapangan kerja yang dapat menampung mereka. Kedepan kita menghadapi tantangan bonus demografi yang merupakan potensi untuk dimanfaatkan dengan baik dan maksimal sehingga memberikan keuntungan besar bagi perekonomian Indonesia. Namun, jika tidak dimanfaatkan dengan baik justru dapat menimbulkan dampak negatif yaitu akan meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan. Sektor UMK-M yang memiliki kontribusi sekitar 61,07% dari PDB dan menyerap lebih dari 97% dari total tenaga kerja belum dapat berkembang dengan baik. Hal ini dapat terlihat bahwa 98,68% dari usaha Mikro merupakan usaha informal dengan produktifitas yang sangat rendah. Kita dihadapkan pada pertumbuhan ekonomi yang berada di kisaran 5% dalam 5 tahun terakhir dengan realisasi investasi lebih kurang sebesar Rp721,3 triliun pada Tahun 2018 dan Rp792 triliun pada Tahun 2019. Dengan tingkat pertumbuhan sekitar 5% sangat sulit untuk menampung pengangguran, setengah pengangguran dan menarik pekerja informal menjadi pekerja formal. Kita memerlukan peningkatan investasi sebesar 6,6% - 7,0 % pertahun ditargetkan dapat membantu membangun usaha baru atau mengembangkan usaha eksisting, yang akan menciptakan lapangan kerja tambahan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja, sehingga akan mendorong peningkatan konsumsi sebesar 5,4% - 5,6% pertahun. Efektivitas investasi di Indonesia sangat rendah dibandingkan negara lain, terlihat dari ICOR (Incremental Capital Output Ratio) sebesar 6,8% yang artinya bahwa perlu 6,8% dari pendapatan untuk menghasilkan 1% 210 pertumbuhan. Rata-rata negara ASEAN hanya membutuhkan investasi sebesar 5% dari pendapatan. Di sisi lain, birokrasi perizinan menjadi salah satu hambatan untuk meningkatkan investasi melalui kemudahan berusaha. Hal ini tercermin dari laporan Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business/EoDB) yang dilakukan oleh Bank Dunia terhadap 190 negara termasuk Indonesia. Peringkat Kemudahan Berusaha Indonesia pada Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 mengalami peningkatan, dimana Tahun 2015 peringkat 114, Tahun 2016 peringkat 109, Tahun 2017 peringkat 91, Tahun 2018 peringkat 72 dan Tahun 2019 peringkat 73. Meskipun meningkat, namun peringkat Indonesia masih jauh dibawah negara ASEAN lainnya, seperti pada Tahun 2019 Singapura peringkat 2, Malaysia peringkat 15, dan Thailand peringkat 27. Dari sisi daya saing berdasarkan Global Competitiveness Index (GCI) pada Tahun 2019 Indonesia berada pada peringkat 50 sementara Singapura peringkat 1, Malaysia peringkat 27, dan Thailand peringkat 40. Bahkan dari sisi digitalisasi, Daya Saing Bisnis Digital Indonesia pada Tahun 2019 berada pada peringkat 56 sementara Malaysia di peringkat 26. Sehingga diperlukan adanya upaya reformasi regulasi yang bisa memberikan kemudahan berusaha dalam rangka meningkatkan investasi. Meski Indonesia sudah masuk kedalam upper middle income country, kita menghadapi tantangan untuk keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah (middle income trap), dimana perekonomian suatu negara tidak dapat meningkat menjadi negara high income. Indonesia perlu keluar dari jebakan ini karena negara yang terjebak dalam middle income trap akan berdaya saing lemah, yang disebabkan kalah bersaing dengan low-income countries karena upah tenaga kerja mereka yang lebih murah dan kalah bersaing dalam hal teknologi dan produktivitas dengan high-income countries. Dari pengalaman negara yang sukses, kontribusi daya saing tenaga kerja dan produktivitas menjadi andalan untuk keluar dari middle income trap. Upaya untuk mengatasi tantangan dan hambatan yang ada tersebut apalagi dalam kondisi pandemi Covid-19 yang mengubah pola kegiatan ekonomi dan penghidupan masyarakat, memerlukan basis regulasi yang kuat dalam 211 bentuk Undang-Undang yang sekaligus memerlukan adanya perubahan dan penyempurnaan berbagai Undang-Undang yang ada terkait dengan penciptaan lapangan kerja. Perubahan Undang-Undang tersebut tidak dapat dilakukan melalui cara konvensional dan secara terpotong (piecemeal/fragmented approach), dengan cara mengubah satu persatu undang-undang seperti yang selama ini dilakukan, cara demikian tentu tidak efektif dan efisien serta membutuhkan waktu yang lama dan kita dapat kehilangan momentum untuk melakukan perubahan dan penyempurnaan undang-undang. Oleh karena itu, diperlukan terobosan hukum yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa undang-undang ke dalam satu undang- undang yang komprehensif. Untuk itu Presiden Joko Widodo dalam Pidato Kenegaraan pada tanggal 20 Oktober 2019 menyampaikan antara lain untuk menyederhanakan segala bentuk kendala regulasi dan mengajak DPR untuk menerbitkan UU Cipta Kerja, yang akan menjadi Omnibus Law untuk merevisi beberapa undang- undang yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMK-M. (vide Bukti PK-01 s.d PK-05) Omnibus Law adalah suatu metode yang mempermudah, menyederhanakan proses dan meningkatkan produktivitas dalam penyiapan penyusunan Undang-Undang. Penggunaan metode Omnibus Law tersebut memperhatikan muatan dan substansi undang-undang yang harus diubah dalam UU Cipta Kerja mencapai 78 Undang-Undang, yang meliputi 10 klaster yaitu: a. peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha; b. ketenagakerjaan; c. kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan koperasi dan UMKM; d. kemudahan berusaha; e. dukungan riset dan inovasi; f. pengadaan tanah; g. kawasan ekonomi; h. investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional; i. pelaksanaan administrasi pemerintahan; dan j. pengenaan sanksi. 212 Perubahan ke-78 Undang-Undang tersebut harus dilakukan dalam satu kesatuan substansi pengaturan untuk mencapai tujuan cipta kerja secara optimal. Adapun penyusunan dan proses pembentukan UU Cipta Kerja mengikuti dan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU 12/2011. Dengan pelaksanaan UU Cipta Kerja, akan dapat mencapai tujuan pembentukannya, yaitu: Pertama, penciptaan dan peningkatan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan terhadap sektor koperasi dan UMK-M serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antardaerah dalam kesatuan ekonomi nasional. Kedua, terjaminnya hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Ketiga, penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMK-M serta industri nasional. Keempat, penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila. Cakupan UU Cipta Kerja meliputi: a. peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, b. peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, c. kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan Koperasi dan UMK-M, dan d. peningkatan investasi pemerintah dan percepatan proyek strategis nasional. Pengaturan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, paling sedikit memuat ketentuan mengenai: penyederhanaan Perizinan Berusaha, persyaratan investasi, kemudahan berusaha, riset dan inovasi, pengadaan lahan, dan kawasan ekonomi. Penyederhanaan Perizinan Berusaha melalui penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko merupakan metode evaluasi 213 berdasarkan tingkat risiko suatu kegiatan usaha dalam menentukan jenis Perizinan Berusaha dan kualitas/frekuensi pengawasan. Perizinan Berusaha dan pengawasan merupakan instrumen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mengendalikan suatu kegiatan usaha. Penerapan pendekatan berbasis risiko memerlukan perubahan pola pikir (mindset change) dan penyesuaian tata kerja penyelenggaraan layanan Perizinan Berusaha (business process re-engineering) serta memerlukan pengaturan (re-design) proses bisnis Perizinan Berusaha di dalam sistem Perizinan Berusaha secara elektronik. Melalui penerapan konsep ini, pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha dapat lebih efektif dan sederhana serta lebih pasti, mudah, dan cepat. Aspek kepastian dalam UU Cipta Kerja meliputi: Pertama, kepastian jenis dan bentuk Izin sesuai kegiatan usaha berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Kedua, kepastian persyaratan dan standar perizinan sesuai yang ditentukan. Ketiga, kepastian waktu penyelesaian sesuai jenis perizinan, dan dapat dipercepat dan/atau diterbitkan secara otomatis apabila perizinan tidak diselesaikan oleh pemerintah sesuai waktu yang ditetapkan. Keempat, kepastian lokasi kegiatan karena sebagian lokasi telah berbasis Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)/Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) digital yang dapat diakses pelaku usaha. Aspek kemudahan paling kurang terkait: a. proses pengajuan sampai dengan terbitnya Perizinan Berusaha sangat mudah melalui sistem elektronik/online system, b. mudah mendapatkan data/informasi Pemerintah yang diperlukan pelaku usaha, c. mudah melacak proses penyelesaian Perizinan Berusaha. Aspek kecepatan paling kurang menyangkut: a. cepat mendapatkan Perizinan Berusaha terutama untuk kegiatan risiko rendah dan menengah rendah karena diterbitkan secara otomatis oleh sistem elektronik dan b. cepat mendapatkan standar kegiatan usaha yang telah dimuat dalam sistem elektronik. Pengaturan peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja memuat ketentuan mengenai: perlindungan pekerja dengan perjanjian waktu kerja 214 tertentu, perlindungan hubungan kerja atas pekerjaan yang didasarkan alih daya, perlindungan kebutuhan layak kerja melalui upah minimum, perlindungan pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja, dan kemudahan perizinan bagi tenaga kerja asing yang memiliki keahlian tertentu yang diperlukan untuk proses produksi barang atau jasa. Pengaturan kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan UMK-M memuat ketentuan mengenai: kemudahan pendirian, rapat anggota, kegiatan usaha koperasi, dan kriteria UMK-M, basis data tunggal UMK-M, pengelolaan terpadu UMK-M, kemudahan Perizinan Berusaha UMK-M, kemudahan mendapatkan sertifikat halal untuk UMK yang biayanya ditanggung oleh Pemerintah, serta kemitraan, insentif, dan pembiayaan UMK-M. Pengaturan terkait dengan peningkatan investasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan percepatan proyek strategis nasional memuat ketentuan mengenai: pelaksanaan dan pembiayaan investasi Pemerintah Pusat melalui pembentukan lembaga pengelola investasi, penyediaan lahan dan perizinan untuk percepatan proyek strategis nasional. Dalam rangka mendukung kebijakan strategis Cipta Kerja tersebut diperlukan pengaturan mengenai penataan administrasi pemerintahan dan pengenaan sanksi. UU Cipta Kerja diyakini akan dapat membawa perubahan struktur ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan produktivitas tenaga kerja yang tinggi dan membawa Indonesia keluar dari middle income trap. Melalui UU Cipta Kerja, Pemerintah menargetkan: Pertama, penciptaan lapangan kerja sebanyak 2,7 s.d 3 juta/tahun (meningkat dari sebelum pandemi sebanyak 2 juta /tahun), untuk menampung 9,29 juta orang yang tidak/belum bekerja (7,05 juta pengangguran dan 2,24 juta Angkatan Kerja Baru). Kedua, kenaikan upah yang pertumbuhannya sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produktivitas pekerja. Kenaikan upah diikuti juga dengan peningkatan kompetensi pencari kerja dan kesejahteraan pekerja. Peningkatan produktivitas pekerja akan berpengaruh pada peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Saat ini produktivitas Indonesia pada 215 tingkat 74,4% masih berada di bawah rata-rata negara ASEAN pada tingkat 78,2%. Ketiga, peningkatan investasi sebesar 6,6% - 7,0 %, untuk membangun usaha baru atau mengembangkan usaha eksisting, yang akan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan pekerja, sehingga akan mendorong peningkatan konsumsi sebesar 5,4% - 5,6%. Keempat, pemberdayaan UMK-M dan Koperasi, yang mendukung peningkatan kontribusi UMKM terhadap PDB menjadi 65% dan peningkatan kontribusi Koperasi terhadap PDB menjadi 5,5%. Karena UMK-M dan Koperasi merupakan unit usaha dengan penyerapan tenaga kerja terbanyak yang berkualitas di sisi penciptaan lapangan kerja. Bahwa dengan terciptanya kondisi pertumbuhan ekonomi dan produktivitas yang tinggi melalui penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, maka diharapkan dapat mencapai target Indonesia untuk dapat masuk ke dalam 5 besar ekonomi dunia pada Tahun 2045 dengan produk domestik bruto sebesar US$7 triliun dengan pendapatan perkapita sebesar Rp 27 juta per bulan. Dengan pencapaian target tersebut, niscaya penciptaan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan yang layak akan tercapai. B. KETERANGAN PEMERINTAH TERHADAP PENGUJIAN FORMIL UU CIPTA KERJA Bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Pemohon sebagaimana dalam Pokok Permohonan formil UU Cipta Kerja perkara nomor 91/PUU-XVIII/2020 tersebut di atas, maka pada dasarnya Pokok Permohonan a quo adalah sebagai berikut: 1. Bahwa pengujian formil dalam Permohonan a quo adalah pengujian terhadap proses pembentukan UU Cipta Kerja yang tidak sejalan dengan konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 22A UUD 1945 dan tidak sesuai dengan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU 12/2011; 216 2. Bahwa dalam tahapan pembentukan UU Cipta Kerja tidak melibatkan partisipasi publik dan pemangku kepentingan (stakeholder) terkait seperti Para Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 88 dan Pasal 96 UU 12/2011; 3. Bahwa sejak awal perencanaan RUU Cipta Kerja hingga pengundangan, terjadi pelanggaran asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam UU 12/2011; Bahwa terhadap Pokok Permohonan pengujian formil UU Cipta Kerja tersebut dapat Pemerintah jelaskan hal-hal sebagai berikut: PEMBENTUKAN UU CIPTA KERJA TELAH SESUAI DENGAN PROSEDUR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 20 AYAT (2) DAN PASAL 22A UUD 1945 DAN UU 12/2011 1. Bahwa terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan: proses pembentukan UU Cipta Kerja tidak sejalan dengan konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 22A UUD 1945 dan tidak sesuai dengan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU 12/2011, Pemerintah tidak sependapat dengan Para Pemohon dan memberikan keterangan sebagai berikut: a. Bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 menyatakan: “Setiap Rancangan Undang-Undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.”, dan ketentuan Pasal 22A UUD 1945 menyatakan: “Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan Undang- Undang diatur dengan Undang-Undang”. b. Bahwa UU 12/2011 telah menyatakan yang dimaksud dengan pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan, penyebarluasan. 217 c. Bahwa pembentukan UU Cipta Kerja telah melalui tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana ditentukan dalam UU 12/2011 yang terdiri dari tahapan sebagai berikut: PERENCANAAN 1) RUU Cipta Kerja merupakan rancangan yang diajukan oleh Presiden dan dikoordinasikan penyusunannya secara internal oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 2) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian membentuk panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian (PAK) sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 318 Tahun 2019 tentang Panitia Antar Kementerian dan/atau Antar Nonkementerian Penyusunan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja tanggal 23 Oktober 2019 untuk menyusun draft awal RUU Cipta Kerja dan Naskah Akademis RUU Cipta Kerja. (vide Bukti PK-6) 3) Penyusunan internal RUU Cipta Kerja ini dilaksanakan dengan melibatkan stakeholder terkait untuk mendapatkan masukan sesuai dengan substansi yang akan diubah oleh RUU Cipta Kerja (vide Bukti PK- 7 s.d. PK-19) 4) Bahwa Naskah Akademik yang telah disusun sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (3) UU 12/2011 yang memuat: a. latar belakang dan tujuan penyusunan, b. sasaran yang ingin diwujudkan, dan c. jangkauan dan arah pengaturan serta judul RUU Cipta Kerja diajukan oleh Pemerintah kepada DPR untuk dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah 2020- 2024 dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna penyusunan Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 pada tanggal 17 Desember 2019. Kemudian, dalam rapat Paripurna DPR disepakati bahwa RUU Cipta Kerja dimasukkan dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 melalui Surat Keputusan DPR RI Nomor: 46/DPR RI/I/2019-2020 tentang Program Legislasi 218 Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2020-2024. (vide Bukti PK-20) 5) Kemudian Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian atas nama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Surat Permohonan Penyelarasan Naskah Akademik RUU Cipta Lapangan Kerja Nomor: PH.2.1- 9.2/M.EKON/01/2020 tanggal 15 Januari 2020 untuk menyelaraskan Naskah Akademik (vide Bukti PK-21) dan Surat Permohonan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Lapangan Kerja Nomor: PH.2.1-10/M.EKON/01/2020 tanggal 16 Januari 2021. (vide Bukti PK-22) 6) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan difasilitasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian kemudian melakukan penyelarasan Naskah Akademik serta pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Draft Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja pada tanggal 16 s.d 20 Januari 2020 dengan melibatkan kementerian/lembaga dan stakeholders terkait. (vide Bukti PK- 23) 7) Naskah Akademik RUU Cipta Lapangan Kerja yang telah diselaraskan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (vide Bukti PK-24) kemudian disampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada tanggal 20 Januari 2021 melalui surat Kepala BPHN atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: PHN-HN.02.04-04. (vide Bukti PK-25) 8) Draft RUU Cipta Kerja yang telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kemudian disampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada tanggal 20 Januari 2020 219 melalui surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: PPE.PP.03.02-107. (vide Bukti PK-26) 9) Bahwa Naskah Akademik yang telah diselaraskan dan RUU Cipta Lapangan Kerja yang telah disusun tersebut kemudian disiapkan oleh Pemerintah untuk dimasukkan ke dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2020 dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna penyusunan Prolegnas Prioritas Tahun 2020 pada tanggal 22 Januari 2020 sebagaimana tertuang dalam Keputusan DPR RI Nomor: 1/DPR RI/II/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020. (vide Bukti PK-27) PENYUSUNAN Presiden melalui surat Nomor: R-06/Pres/02/2020 tanggal 7 Februari 2020 kepada Ketua DPR RI perihal: Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menyampaikan RUU Cipta Kerja untuk dibahas dalam Sidang DPR RI guna mendapatkan persetujuan dengan prioritas utama. Dalam surat tersebut Presiden sekaligus menunjuk Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Keuangan, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Menteri Pertanian baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk mewakili Presiden dalam membahas RUU Cipta Kerja dengan DPR RI. (vide Bukti PK-28) Surat Presiden tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Sekretaris Negara melalui surat Nomor: B- 105/M.Sesneg/D-1/HK.00.02/02/2020 tanggal 7 Februari 2020. (vide Bukti PK-29) PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN 1) RUU Cipta Kerja yang telah diajukan oleh Presiden kepada DPR kemudian dibahas bersama-sama oleh DPR dan Presiden dalam 220 rapat pembahasan DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 65 UU 12/2011. Pembahasan RUU Cipta Kerja tersebut dilakukan melalui 2 (dua) tahapan sebagaimana diatur dalam Pasal 67 UU 12/2011 yaitu: Pembicaraan Tingkat I dan Pembicaraan Tingkat II. Pembicaraan Tingkat I 2) Bahwa sebagaimana telah diatur dalam Pasal 68 UU 12/2011, DPR melalui Panitia Kerja Badan Legislasi Pembahasan RUU Cipta Kerja (Panja) telah melakukan Rapat pada Tingkat I, dengan rincian sebagai berikut, yaitu: (1) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 14 April 2020 dengan agenda rapat kerja terkait pembahasan RUU tentang Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 14 April 2020; (vide Bukti PK-30) (2) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 20 April 2020 dengan agenda pembahasan RUU tentang Cipta Kerja untuk membahas rencana Rapat Dengar Pendapat Umum (selanjutnya disebut RDPU) dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat atas RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 20 April 2020; (vide Bukti PK-31) (3) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 27 April 2020 dengan agenda RDPU Panitia Kerja Baleg dengan 3 (tiga) orang narasumber yaitu Prof. Djisman, Yose Rizal, dan Sarman Simanjorang, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 27 April 2020; (vide Bukti PK- 32) (4) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 29 April 2020 dengan agenda RDPU Panitia Kerja Badan Legislasi dengan 2 (dua) orang narasumber yaitu Bambang Kesowo dan Prof. Dr. Satya Arinanto, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 29 April 2020; (vide Bukti PK-33) 221 (5) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 5 Mei 2020 dengan agenda RDPU Panitia Kerja Badan Legislasi dengan 2 (dua) orang Narasumber yaitu Emil Arifin dan Dr. Ir. H. Sutrisno, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 5 Mei 2020; (vide Bukti PK-34) (6) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 20 Mei 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja pembahasan Daftar Inventaris Masalah (selanjutnya disebut DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 20 Mei 2020; (vide Bukti PK-35) (7) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 3 Juni 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 3 Juni 2020; (vide Bukti PK-36) (8) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 4 Juni 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 4 Juni 2020; (vide Bukti PK-37) (9) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 9 Juni 2020 dengan agenda RDPU Panitia Kerja Badan Legislasi dengan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia terkait RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 9 Juni 2020; (vide Bukti PK-38) (10) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 9 Juni 2020 dengan agenda RDPU Panitia Kerja Baleg dengan Kamar Dagang Indonesia dan M. Mova Al Afghani, SH., L.LM., Ph.D terkait RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 9 Juni 2020; (vide Bukti PK-39) (11) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 10 Juni 2020 dengan agenda RDPU Panitia Kerja Baleg dengan Prof. Dr. Ramdan Andri Gunawan, Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, Prof. Dr. Ir. H. San Afri Awang terkait RUU Cipta Kerja, 222 sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 11 Juni 2020; (vide Bukti PK-40) (12) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 11 Juni 2020 dengan agenda RDPU dengan Dewan Pers dan Aliansi Jurnalis Independen atas RUU Cipta Kerja terkait dengan Permasalahan Media, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 11 Juni 2020; (vide Bukti PK-41) (13) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 11 Juni 2020 dengan agenda RDPU dengan Majelis Ulama Indonesia, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Pimpinan Pusat Muhammadiyah terkait kemudahan dan persyaratan investasi sektor keagamaan dan jaminan produk halal, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 11 Juni 2020; (vide Bukti PK-42) (14) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 29 Juni 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 29 Juni 2020; (vide Bukti PK-43) (15) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 1 Juli 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 1 Juli 2020; (vide Bukti PK-44) (16) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 9 Juli 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 9 Juli 2020; (vide Bukti PK-45) (17) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 13 Juli 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 13 Juli 2020(vide Bukti PK-46) (18) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 14 Juli 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja pembahasan DIM RUU Cipta 223 Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 14 Juli 2020; (vide Bukti PK-47) (19) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 15 Juli 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 15 Juli 2020; (vide Bukti PK-48) (20) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 22 Juli 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 22 Juli 2020; (vide Bukti PK-49) (21) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 23 Juli 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 23 April 2020; (vide Bukti PK-50) (22) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 27 Juli 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 27 Juli 2020; (vide Bukti PK-51) (23) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 28 Juli 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 28 Juli 2020; (vide Bukti PK-52) (24) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 3 Agustus 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja pembahasan Melanjutkan Pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja yang masuk dalam kategori diubah yang telah diinventarisir oleh Tim Pendukung dari DPR, Pemerintah, dan DPD, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 3 Agustus 2020 (vide Bukti PK-53) (25) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 4 Agustus 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja pembahasan penjelasan Pemerintah terkait dengan DIM RUU tentang Cipta Kerja yang masuk dalam kategori perubahan substansi yang ditunda pembahasannya berdasarkan 4 (empat) 224 pengelompokan, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 4 Agustus 2020 (vide Bukti PK-54) (26) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 6 Agustus 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja Melanjutkan Pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja yang masuk dalam kategori diubah yang telah diinventarisir oleh Tim Pendukung dari DPR, Pemerintah, dan DPD, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 6 Agustus 2020 (vide Bukti PK-55) (27) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 10 Agustus 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja Melanjutkan Pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja terkait dengan materi sanksi pidana yang telah diinventarisir oleh Tim Pendukung dari DPR, Pemerintah, dan DPD, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 10 Agustus 2020; (vide Bukti PK-56) (28) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 11 Agustus 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 11 Agustus 2020; (vide Bukti PK- 57) (29) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 12 Agustus 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 12 Agustus 2020; (vide Bukti PK- 58) (30) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 13 Agustus 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 13 Agustus 2020; (vide Bukti PK- 59) (31) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 19 Agustus 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja Pembahasan DIM RUU Cipta 225 Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 19 Agustus 2020; (vide Bukti PK- 60) (32) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 24 Agustus 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 24 Agustus 2020; (vide Bukti PK- 61) (33) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 25 Agustus 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 25 Agustus 2020; (vide Bukti PK- 62) (34) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 26 Agustus 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 26 Agustus 2020; (vide Bukti PK- 63) (35) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 27 Agustus 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 27 Agustus 2020; (vide Bukti PK- 64) (36) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 31 Agustus 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 31 Agustus 2020; (vide Bukti PK- 65) (37) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 1 September 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 1 September 2020; (vide Bukti PK-66) 226 (38) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 2 September 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 2 September 2020; (vide Bukti PK-67) (39) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 3 September 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 3 September 2020; (vide Bukti PK-68) (40) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 7 September 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 7 September 2020; (vide Bukti PK-69) (41) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 8 September 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 8 September 2020; (vide Bukti PK-70) (42) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 9 September 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 9 September 2020; (vide Bukti PK-71) (43) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 10 September 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 10 September 2020; (vide Bukti PK-72) (44) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 12 September 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia 227 Kerja Badan Legislasi tanggal 12 September 2020; (vide Bukti PK-73) (45) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 14 September 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 14 September 2020; (vide Bukti PK-74) (46) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 15 September 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 15 September 2020; (vide Bukti PK-75) (47) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 16 September 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 16 September 2020; (vide Bukti PK-76) (48) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 17 September 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 29 September 2020; (vide Bukti PK-77) (49) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 19 September 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 19 September 2020; (vide Bukti PK-78) (50) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 21 September 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 21 September 2020; (vide Bukti PK-79) (51) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 22 September 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja Pembahasan DIM RUU 228 Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 22 September 2020; (vide Bukti PK-80) (52) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 24 September 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 24 September 2020; (vide Bukti PK-81) (53) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 25 September 2020 dengan agenda melanjutkan Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 25 September 2020. (vide Bukti PK-82) (54) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 25 September 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja RDPU dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 25 September 2020. (vide Bukti PK-83) (55) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 26 September 2020 dengan agenda Melanjutkan Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 26 September 2020. (vide Bukti PK-84) (56) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 27 September 2020 dengan agenda Melanjutkan Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 27 September 2020. (vide Bukti PK-85) (57) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 28 September 2020 dengan agenda Melanjutkan Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 28 September 2020. (vide Bukti PK-86) 229 (58) Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi DPR pada tanggal 3 Oktober 2020 dengan agenda Pengambilan Keputusan Terhadap Pembicaraan Tingkat I. Dalam Rapat Kerja tersebut telah menerima pandangan mini fraksi-fraksi atas RUU Cipta Kerja. Dimana Fraksi PDI-P, Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi Nasdem, Fraksi PKB, Fraksi PAN, dan Fraksi PPP menyatakan menerima dan setuju atas RUU Cipta Kerja untuk dibahas Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas RUU Cipta Kerja, dan Fraksi Demokrat serta Fraksi PKS menolak RUU Cipta Kerja sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 3 Oktober 2020. (vide Bukti PK-87) 3) Pembahasan RUU Cipta Kerja dalam Rapat Panja yang bersifat terbuka untuk umum selain dapat dihadiri secara fisik oleh masyarakat dengan protokol kesehatan dan juga dapat diakses melalui media elektronik seperti kanal TV Parlemen dan YouTube. Pembicaraan Tingkat II 4) Bahwa sebagaimana telah diatur dalam Pasal 69 UU 12/2011, DPR RI pada tanggal 5 Oktober 2020 telah melakukan Rapat Paripurna DPR RI dalam rangka Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU Cipta Kerja. Dimana Fraksi PDI-P, Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi Nasdem, Fraksi PKB, Fraksi PAN, dan Fraksi PPP menyatakan menerima dan setuju atas RUU Cipta Kerja dan Fraksi Demokrat serta Fraksi PKS menolak RUU Cipta Kerja sebagaimana Laporan Ketua Rapat Paripurna DPR RI. (vide Bukti PK-88) PENGESAHAN 1) Ketua DPR RI melalui surat Nomor: LG/12046/DPR RI/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 menyampaikan kepada Presiden RUU Cipta Kerja yang telah mendapatkan persetujuan bersama dalam Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020- 230 2021 pada tanggal 5 Oktober 2020 untuk mendapat pengesahan dari Presiden (vide Bukti PK-89) 2) Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UU 12/2011, Presiden telah melakukan pengesahan UU Cipta Kerja pada tanggal 2 November 2020. PENGUNDANGAN UU Cipta Kerja yang telah disahkan pada tanggal 2 November 2020 kemudian dilakukan pengundangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 2020 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573 Tahun 2020 pada tanggal 2 November 2020 di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 81 huruf a dan huruf b, Pasal 82, Pasal 84 ayat (1), dan Pasal 85 UU 12/2011 (vide Bukti PK-90) PENYEBARLUASAN 1) Pemerintah telah melakukan penyebarluasan UU Cipta Kerja baik melalui kegiatan sosialisasi maupun pemuatan dalam situs (website) antara lain JDIH Kementerian Sekretariat Negara, JDIH Sekretariat Kabinet, JDIH Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, JDIH Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (vide Bukti PK-91) 2) Bahwa UU Cipta Kerja telah disebarluaskan oleh DPR dan Pemerintah kepada masyarakat serta pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan Pasal 88 UU 12/2011. Pemerintah telah melakukan sosialisasi UU Cipta Kerja di berbagai kota yaitu Jakarta, Palembang, Bali, Surabaya, Banjarmasin, Manado, Medan, Yogyakarta, Makassar, Pontianak, Semarang, Bandung, Lombok, Ternate, Batam. (vide Bukti PK-92) 3) Bahwa berdasarkan tahapan pembentukan peraturan perundang- undangan tersebut, pada dasarnya secara formil UU Cipta Kerja telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 22A UUD 1945 dan prosedur pembentukan peraturan perundang- undangan sesuai UU 12/2011 dan UU 17/2014 termasuk adanya 231 pelibatan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 96 UU 12/2011. Dengan demikian, terhadap dalil Para Pemohon a quo yang pada pokoknya menyatakan pembentukan UU Cipta Kerja tidak sejalan dengan konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 22A UUD 1945 dan tidak sesuai dengan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU 12/2011 dan UU 17/2014 merupakan dalil yang tidak terbukti, tidak beralasan, dan tidak berdasar atas hukum. 2. Bahwa terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan: Pembentukan UU Cipta Kerja tidak melibatkan partisipasi publik dan stakeholder terkait seperti para pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 88 dan Pasal 96 UU 12/2011, Pemerintah tidak sependapat dengan Para Pemohon dan memberikan keterangan sebagai berikut: a. Bahwa mulai tahap perencanaan hingga tahap penyebarluasan UU Cipta Kerja, Pemerintah dan DPR selalu melibatkan partisipasi masyarakat sebagaimana telah diuraikan pada poin 1 keterangan Pemerintah di atas dan dibuktikan dari bukti-bukti Pemerintah. b. Bahwa menurut Pasal 5 huruf g UU 12/2011, salah satu asas pembentukan perundang-undangan yang baik meliputi asas keterbukaan. Penjelasan Pasal 5 huruf g UU 12/2011 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. c. Bahwa Pasal 88 UU 12/2011 mengatur mengenai penyebarluasan undang-undang sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan rancangan undang-undang, pembahasan rancangan undang- 232 undang, hingga pengundangan undang-undang yang dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan yang hal itu mencerminkan asas keterbukaan. d. Penyebarluasan adalah kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai Prolegnas, Rancangan Undang-Undang yang sedang disusun, dibahas, dan yang telah diundangkan agar masyarakat dapat memberikan masukan atau tanggapan terhadap Undang-Undang tersebut atau memahami Undang-Undang yang telah diundangkan. Penyebarluasan Peraturan Perundang- undangan tersebut dilakukan, misalnya, melalui media elektronik dan/atau media cetak. e. Dalam pelaksanaan penyebarluasan sebagaimana diatur dalam Pasal 88 UU 12/2011, Pemerintah telah memberikan masyarakat kemudahan untuk mengakses informasi mengenai substansi RUU Cipta Kerja melalui internet. Berdasarkan situs https://ekon.go.id/info-sektoral/15/6/dokumen-ruu-cipta-kerja RUU Cipta Kerja telah diakses sebanyak 303.569 kali dan Naskah Akademiknya telah diakses sebanyak 56.553 kali untuk periode Februari 2020 - Oktober 2020. (vide Bukti PK- 93) f. Bahwa transparansi informasi pembahasan antara Pemerintah dan DPR dalam bentuk video dapat dengan mudah diakses melalui platform Youtube dengan kata kunci “DIM Cipta Kerja DPR RI TVR Parlemen.” Bahkan, pada saat itu disiarkan secara langsung pada setiap tahap pembahasan. g. Selanjutnya, dalam pelaksanaan pemenuhan partisipasi publik sebagaimana diatur dalam Pasal 96 UU 12/2011 Pemerintah membuka ruang untuk menerima masukan masyarakat, akademisi, dan para stakeholder pada setiap tahapan pembentukan UU Cipta Kerja yang dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Tahap Perencanaan (a) Rapat dalam rangka menjelaskan tentang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Rapat dihadiri oleh pimpinan KSPSI, KSPSI AGN, KSSI, K-Sarbumusi, KSPN, KSPI, 233 KASBI, KPBI, dan GSBI tanggal 13 Januari 2020 (vide Bukti PK-94) (b) Rapat dalam rangka menjelaskan tentang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Rapat dihadiri oleh pimpinan KSPSI, KSPSI AGN, KSBSI, K-Sarbumusi, KSPN, KSPI, KASBI, KPBI, dan GSBI tanggal 14 Januari 2020 (vide Bukti PK-95) 2) Tahap Penyusunan dan Pembahasan (a) Seminar Menyikapi Omnibus Law “Pro dan Kontra RUU Cipta Kerja” yang diselenggarakan oleh Djokosoetono Research Center di Balai Sidang Universitas Indonesia pada tanggal 6 Februari 2020 (vide Bukti PK-96) (b) Pembahasan dan konsultasi publik substansi ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja pada tanggal 11 Februari 2020 di Kementerian Ketenagakerjaan yang dihadiri unsur serikat pekerja/serikat buruh, pengusaha, dan lembaga pemerintah (vide Bukti PK-97) (c) Pembahasan dan konsultasi publik substansi Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja pada tanggal 11 Februari 2020 di Hotel Puri Denpasar, Jakarta Selatan yang dihadiri unsur serikat pekerja/serikat buruh, pengusaha, dan lembaga pemerintah (vide Bukti PK- 98) (d) Pembahasan dan konsultasi publik substansi Ketenagakerjaan Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja pada tanggal 18 Februari 2020 dihadiri unsur serikat pekerja/serikat buruh, pengusaha, dan lembaga pemerintah (vide Bukti PK-99) (e) Koordinasi rencana dan persiapan sosialisasi pelaksanaan kebijakan Omnibus Law kepada Pemerintah Daerah oleh Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 19 Februari 2020 (vide Bukti PK-100) 234 (f) Acara “Harnessing Opportunities a Closure Look at the Omnibus Law Job Creation and Tax Bills” oleh PWC sebagai dukungan kepada Pemerintah untuk mensosialisasikan RUU Cipta Lapangan Kerja dan RUU Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian pada tanggal 26 Februari 2020 (vide Bukti PK-101) (g) Diskusi Publik di Universitas Airlangga Surabaya dalam rangka memberikan informasi yang utuh kepada masyarakat dan menjaring masukan serta pandangan publik terkait RUU Cipta Kerja tanggal 28 Februari 2020 (vide Bukti PK-102) (h) Rakorsus Tingkat Menteri yang mengundang dan dihadiri oleh pejabat dari KSPI di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada tanggal 26 Februari 2020 (vide Bukti PK-103) (i) Focus Group Discussion RUU Cipta Kerja bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal 26 Februari 2020. (vide Bukti PK-104) (j) Diskusi Publik di Universitas Padjajaran Bandung dalam rangka memberikan informasi yang utuh kepada masyarakat dan menjaring masukan serta pandangan publik terkait RUU Cipta Kerja tanggal 3 Maret 2020 (vide Bukti PK-105) (k) Diskusi Publik Omnibus Law di Kampus UIN Syarif Hidayatullah Ciputat pada tanggal 6 Maret 2020 (vide Bukti PK-106) (l) Diskusi antara Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dengan Menteri Dalam Negeri dalam rangka mendukung Omnibus Law Cipta Kerja pada tanggal 6 Maret 2020 (vide Bukti PK-107) 235 (m) Diskusi Publik di Universitas Gadjah Mada dalam rangka memberikan informasi yang utuh kepada masyarakat dan menjaring masukan serta pandangan publik terkait RUU Cipta Kerja tanggal 10 Maret 2020 (vide Bukti PK-108) (n) ATR Goes to Campus yang dilaksanakan di Universitas Riau melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 20 April 2020 (vide Bukti PK-109) (o) ATR Goes to Campus yang dilaksanakan di Universitas Surakarta melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 29 April 2020 (vide Bukti PK-110) (p) ATR Goes to Campus yang dilaksanakan di Universitas Nasional melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 30 April 2020 (vide Bukti PK-111) (q) Pembahasan Omnibus Law Ketenagakerjaan yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dengan Presiden dan Sekjen dari KSPSI, KSBSI, dan KSPI pada tanggal 5 Mei 2020 (vide Bukti PK-112) (r) ATR Goes to Campus yang dilaksanakan di UIN, UHAMKA, dan UNPAM melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 6 Mei 2020 (vide Bukti PK- 113) (s) ATR Goes to Campus yang dilaksanakan ITB dan UNPAD melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 18 Mei 2020 (vide Bukti PK-114) (t) ATR Goes to Campus yang dilaksanakan di Institut Pertanian Bogor melalui Zoom Meeting dengan tema 236 Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 19 Mei 2020 (vide Bukti PK-115) (u) Pembahasan Omnibus Law Ketenagakerjaan yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dengan KSPSI, KSarbumusi, KSPN, KSBSI, FSPBUN, FKahutindo, KSP BUMN pada tanggal 10 Juni 2020. (vide Bukti PK-116) (v) Pembahasan Omnibus Law Ketenagakerjaan yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dengan Ketua KSPSI, Ketua KSBSI, Ketua KSPI, Ketua FSP KEP, Ketua FSP TSK, Ketua FSPMI, Ketua SPN, Ketua GARTEX, dan Ketua NIKEUBA pada tanggal 10 Juni 2021. (vide Bukti PK- 117) (w) ATR Goes to Campus yang dilaksanakan di STPN melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 11 Juni 2020 (vide Bukti PK-118) (x) ATR Goes to Campus bersama Serikat Tani Islam Indonesia melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 16 Juni 2020 (vide Bukti PK-119) (y) ATR Goes to Campus yang dilaksanakan di Universitas Bengkulu melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 17 – 18 Juni 2020 (vide Bukti PK- 120) (z) ATR Goes to Campus yang dilaksanakan di UNITOMO melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 18 Juni 2020 (vide Bukti PK-121) (aa) ATR Goes to Campus yang dilaksanakan di Universitas Suryakencana Cianjur melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU 237 Cipta Kerja pada tanggal 22 Juni 2020 (vide Bukti PK- 122) (bb) ATR Goes to Campus yang dilaksanakan di IPPAT Banten melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 22 Juni 2020 (vide Bukti PK-123) (cc) Pembahasan RUU Cipta Kerja Substansi Ketenagakerjaan, tanggal 3 Juli 2020 di Ruang Tridharma Gd. A lt. 2, Kementerian Ketenagakerjaan yang dihadiri oleh unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Pengusaha, dan Pemerintah. (vide Bukti PK-124) (dd) Diskusi antara Pimpinan Komite I hingga IV DPD RI dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di Rumah Dinas Ketua DPD RI pada tanggal 25 Juli 2020 di Kawasan Denpasar Raya, Jakarta. (vide Bukti PK- 125) (ee) Pembahasan Tripartit RUU Cipta Kerja Substansi Ketenagakerjaan bagian Umum, Tenaga Kerja Asing, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tanggal 10 s.d 11 Juli 2020 di Hotel Royal Kuningan Jakarta, yang dihadiri oleh unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Pengusaha, dan Pemerintah. (vide Bukti PK-126) (ff) Pembahasan Tripartit RUU Cipta Kerja Substansi Ketenagakerjaan bagian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Alih Daya, dan Waktu Kerja Waktu Istirahat, tanggal 13 Juli 2020 di Hotel Royal Kuningan Jakarta, yang dihadiri oleh unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Pengusaha, dan Pemerintah. (vide Bukti PK-127) (gg) Pembahasan Tripartit RUU Cipta Kerja Substansi Ketenagakerjaan bagian Upah, tanggal 14 Juli 2020 di Hotel Royal Kuningan Jakarta, yang dihadiri oleh unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Pengusaha, dan Pemerintah. (vide Bukti PK-128) 238 (hh) Pembahasan Tripartit RUU Cipta Kerja Substansi Ketenagakerjaan bagian Upah, tanggal 15 Juli 2020 di Hotel Royal Kuningan Jakarta, yang dihadiri oleh unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Pengusaha, dan Pemerintah. (vide Bukti PK-129) (ii) Pembahasan Tripartit RUU Cipta Kerja Substansi Ketenagakerjaan bagian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Pesangon, tanggal 17 Juli 2020 di Hotel Royal Kuningan Jakarta, yang dihadiri oleh unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Pengusaha, dan Pemerintah (vide Bukti PK-130) (jj) Pembahasan Tripartit RUU Cipta Kerja Substansi Ketenagakerjaan bagian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Pesangon, tanggal 20 Juli 2020 di Hotel Royal Kuningan Jakarta, yang dihadiri oleh unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Pengusaha, dan Pemerintah (vide Bukti PK-131) (kk) ATR Goes to Campus yang dilaksanakan di Universitas Trisakti melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 21 Juli 2020 (vide Bukti PK-132) (ll) Pembahasan Tripartit RUU Cipta Kerja Substansi Ketenagakerjaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Pesangon, Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), dan Sanksi tanggal 23 Juli 2020 di Hotel Royal Kuningan Jakarta, yang dihadiri oleh unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Pengusaha, dan Pemerintah (vide Bukti PK-133) (mm) ATR Goes to Campus yang dilaksanakan di UIN Sumatera Utara melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 24 Juli r2020 (vide Bukti PK-134) (nn) Pembahasan Tripartit RUU Cipta Kerja Substansi Ketenagakerjaan dan pemberian penghargaan atas 239 keterlibatan stakeholder dalam pembahasan Tripartit RUU Cipta Kerja Substansi Ketenagakerjaan tanggal 30 Juli 2020 di Ruang Tridharma Jakarta, yang dihadiri oleh unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Pengusaha, dan Pemerintah (vide Bukti PK-135) (oo) Surat dari Menteri Ketenagakerjan Nomor: B- M/180/HM.07/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020, tentang Penyampaian Penghargaan (vide Bukti PK-136) (pp) ATR Goes to Campus yang dilaksanakan di GAMKI melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 18 Agustus 2020 (vide Bukti PK-137) (qq) ATR Goes to Campus yang dilaksanakan di Universitas Kolaka melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 25 Agustus 2020 (vide Bukti PK-138) (rr) ATR Goes To Campus yang dilaksanakan kepada BEM Fisip Se-Sumatera melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 22 September 2020 (vide Bukti PK- 139) h. Selain mengadakan forum uji publik, sosialisasi, seminar, dan pertemuan ilmiah, Pemerintah juga menghadiri beberapa undangan dari publik dalam rangka membuka ruang diskusi dan pemenuhan hak publik untuk mendapatkan informasi terkait dengan RUU Cipta Kerja, antara lain sebagai berikut: 1) Silaturahim Kepolisian Daerah Metro Jaya Dan Instansi Terkait Dengan Serikat Pekerja / Serikat Buruh dalam Rangka Pembinaan Stabilitas Kamtibmas Tahun 2020 di Balai Pertemuan Polda Metro Jaya pada tanggal 14 Januari 2020. (vide Bukti PK-140) 2) Audiensi antara Unsur Pimpinan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan Menteri Koordinator Bidang 240 Perekonomian dan menteri yang berada di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila pada tanggal 30 Januari 2020. (vide Bukti PK- 141) 3) Narasumber dalam acara Focus Group Discussion dengan tema "Omnibus Law Cipta Kerja; Percepatan Menuju Indonesia Maju" oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Gedung PWI Medan, Sumatera Utara pada tanggal 28 Februari 2020. (vide Bukti PK-142) 4) Seminar Awal Tahun Djokosoetono Research Center Fakultas Hukum Universitas Indonesia MENYIKAPI OMNIBUS LAW di Balai Sidang Universitas Indonesia, Depok pada tanggal 6 Februari 2020. (vide Bukti PK-143) 5) Narasumber serial Diskusi RUU Omnibus Law Seri-3 Ketenagakerjaan?", yang diselenggarakan oleh Himpunan Organisasi Alumni PTN Indonesia (HIMPUNI), pada tanggal 13 Februari 2020. (vide Bukti PK-144) 6) Keynote Speaker dalam Diskusi Kebangsaan dengan tema “Omnibus Law: Menuju Ekonomi yang Produktif & Berdaya Saing” oleh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) di Hotel Swiss-Belinn Kemayoran, Jakarta pada tanggal 21 Februari 2020. (vide Bukti PK-145) 7) Narasumber Lokakarya Sosialisasi dan Pembahasan secara Terfokus atas Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dan Perpajakan untuk dapat menjadi masukan yang konstruktif oleh Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Hotel Indonesia Kempinski Jakarta pada tanggal 4 Maret 2020. (vide Bukti PK-146) 8) Narasumber Diskusi Publik dengan tema “Polemik Omnibus Law: RUU Cipta Lapangan Kerja, Untuk Apa dan Siapa” oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) UIN Syarif Hidayatullah 241 Jakarta di Aula Student Center pada tanggal 11 Maret 2020. (vide Bukti PK-147) 9) Narasumber Diskusi Publik dengan tema "Omnibus Law: Niscaya Atau Celaka?" di Lobby Gd. H Fakultas Hukum Universitas Trisakti pada tanggal 12 Maret 2020. (vide Bukti PK-148) 10) Narasumber Diskusi Publik “Urgensi Network Sharing dalam RUU Omnibus Law Sektor Telekomunikasi di Babak New Normal yang diselenggarakan oleh Sobat Cyber Indonesia”, pada tanggal 5 Juni 2020. (vide Bukti PK-149) i. Bahwa merujuk pada poin a sampai dengan poin h di atas, proses pembentukan UU Cipta Kerja yang meliputi proses penyusunan Prolegnas, penyusunan Rancangan Undang- Undang, pembahasan Rancangan Undang-Undang, hingga pengundangan Undang-Undang telah melibatkan partisipasi publik dan stakeholder sesuai dengan ketentuan Pasal 88 dan Pasal 96 UU 12/2011. j. Bahwa dengan demikian terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pembentukan UU Cipta Kerja tidak melibatkan partisipasi publik dan stakeholder terkait adalah tidak terbukti, tidak beralasan, dan tidak berdasar atas hukum. 3. Bahwa terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan: Sejak awal perencanaan RUU Cipta Kerja hingga pengundangan, terjadi pelanggaran asas-asas pembentukan peraturan perundang- undangan yang baik sebagaimana diatur dalam UU 12/2011, Pemerintah tidak sependapat dengan Para Pemohon dan memberikan keterangan sebagai berikut: a. Bahwa berdasarkan Pasal 20 dan Pasal 22A UUD 1945, secara formil pembentukan undang-undang dapat dilihat dari 2 (dua) hal. Pertama, lembaga negara yang berwenang dalam proses pembentukan, yaitu DPR dan Presiden. Kedua, terkait dengan 242 tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana ditentukan dalam UU 12/2011 yang telah dijelaskan oleh Pemerintah dalam keterangan pada poin 1 tersebut di atas. b. Bahwa dalam ketentuan Pasal 5 UU 12/2011, pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang secara formil ditentukan asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. c. Bahwa terkait pengujian formil dengan batu uji berdasarkan ketentuan Pasal 20 juncto Pasal 22A UUD 1945 serta UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan incasu UU 12/2011 pada dasarnya telah dimaknai dengan jelas oleh Mahkamah Konstitusi seperti halnya putusan No. 79/PUU- XII/2014 bertanggal 22 September 2015 juncto Putusan No. 73/PUU-XII/2014 bertanggal 29 September 2014 juncto Putusan No. 27/PUU-VII/2009, bertanggal 16 Juni 2010. Bahwa dalam putusan No. 79/PUU-XII/2014 bertanggal 22 September 2015 dijelaskan: [3.15.1] Menimbang bahwa terhadap permohonan pengujian formil Pemohon, menurut Mahkamah, setelah mencermati dengan saksama alasan yang dijadikan dasar pengujian formil oleh Pemohon tersebut adalah kurang lebih sama dengan alasan pengujian formil yang diajukan oleh Pemohon lain dalam Perkara Nomor 73/PUU-XII/2014 yang telah diputus oleh Mahkamah tanggal 19 September 2014. Namun sebelum mengutip pertimbangan hukum pengujian formil dalam Putusan 73/PUU-XII/2014, bertanggal 29 September 2014, Mahkamah terlebih dahulu akan mengutip pendapat Mahkamah terhadap pengujian formil dalam Putusan Noor 27/PUU-VII/2009, bertanggal 16 Juni 2010, yang antara lain, mempertimbangkan sebagai berikut: [3.16] … dasar yang digunakan oleh Mahkamah untuk melakukan pengujian formil terhadap Undang-Undang a quo adalah Pasal 20 UUD 1945 yang rumusan lengkapnya sebagai berikut: (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. 243 (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. (3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. (4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. (5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui Bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang- undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. [3.17] … pembentukan Undang-Undang menurut ketentuan UUD 1945 melibatkan lembaga negara Presiden dan DPR yaitu bahwa kedua Lembaga tersebut telah membahas RUU dan menyetujui bersama. Pemberian persetujuan oleh Presiden terhadap RUU dilakukan oleh Presiden sendiri dengan atau tanpa mendelegasikan kepada menteri untuk mewakilinya, sedangkan pemberian persetujuan oleh DPR dilakukan melalui mekanisme pengambilan keputusan yang melibatkan anggota DPR. Pemberian persetujuan baik oleh Presiden maupun DPR merupakan syarat konstitusionalitas sah atau tidaknya suatu Undang-Undang. UUD 1945 tidak mengatur tata cara pembahasan dan pengambilan keputusan DPR dalam pembentukan Undang-Undang, tetapi pelaksanaannya diatur dalam UU 10/2004 Bab VI Bagian ke satu, Pembahasan Rancangan Undang-Undang di DPR, UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (yang berlaku pada saat itu) dan diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR. Ketentuan yang terdapat dalam UU 10/2004 dan UU 22/2003 adalah merupakan Undang-Undang yang diperlukan untuk menampung ketentuan Pasal 22A UUD 1945. Dalam kedua Undang-Undang disebutkan juga adanya Peraturan Tata Tertib DPR dalam pembentukan Undang- Undang, yaitu Pasal 19 UU 10/2004 dan Pasal 102 ayat (1) dan ayat (4) UU 22/2003; Dengan demikian hanya berdasar Peraturan Tata Tertib DPR sajalah dapat dipastikan apakah DPR telah menyetujui atau menolak RUU. Tanpa adanya Peraturan Tata Tertib DPR, UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan karena UUD 1945 tidak mengatur tata cara pengambilan keputusan DPR, maka Peraturan Tata Tertib DPR merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam implementasi UUD 1945; [3.18] … dalam Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, tanggal 16 Desember 2004 perihal pengujian UU Nomor 20 244 Tahun 2002 dalam pokok perkara yang berkaitan dengan pengujian formil permohonan Perkara Nomor 001/PUU-I/2003 tanggal 16 Desember 2004, Mahkamah menyatakan, ”Menimbang terhadap apa yang didalilkan oleh Pemohon Perkara Nomor 001/PUU-I/2003 tersebut Mahkamah berpendapat bahwa pada saat Undang-Undang Kelistrikan diundangkan pada tahun 2002, Undang-Undang tentang tata cara pembentukan Undang-Undang yang diamanatkan oleh Pasal 22A UUD 1945 belum ada sehingga belum ada tolok ukur yang jelas tentang prosedur pembentukan Undang-Undang yang sesuai UUD 1945. Oleh karena itu UU Susduk 1999 yang merupakan amanat Pasal 19 ayat (1) [sic, seharusnya ayat (2)] UUD 1945 juncto Peraturan Tata Tertib DPR yang diamanatkan oleh UU Susduk tersebut dijadikan kriteria pemeriksaan prosedur pembuatan Undang-Undang”; [3.19] … oleh karenanya sudah sejak Putusan Nomor 001-021- 022/PUUI/2003, Mahkamah berpendapat Peraturan Tata Tertib DPR RI Nomor 08/DPR RI/I/2005.2006 (yang selanjutnya disebut Tatib DPR) adalah merupakan bagian yang sangat penting dalam perkara a quo untuk melakukan pengujian formil UU 3/2009 terhadap UUD 1945, karena hanya dengan berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPR tersebut dapat ditentukan apakah DPR telah memberikan persetujuan terhadap RUU yang dibahasnya sebagai syarat pembentukan Undang-Undang yang diharuskan oleh UUD 1945; Terkait dengan hal-hal tersebut, menurut Mahkamah jika tolok ukur pengujian formil harus selalu berdasarkan pasal-pasal UUD 1945 saja, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil karena UUD 1945 hanya memuat hal-hal prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek formil proseduralnya. Padahal dari logika tertib tata hukum sesuai dengan konstitusi, pengujian secara formil itu harus dapat dilakukan. Oleh sebab itu, sepanjang Undang-Undang, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundang- undangan yang mengatur mekanisme atau formil prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang-undangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil; [3.20] … menurut Pasal 136 Peraturan Tata Tertib DPR, Pembahasan Rancangan Undang-Undang dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu (a) Tingkat I dalam Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, Rapat Badan Legislasi, Rapat Panitia Anggaran, atau Rapat Panita Khusus; dan (b) Tingkat II Rapat Paripurna; [3.33] … pengujian Undang-Undang dilakukan antara Undang-Undang terhadap UUD 1945, bukannya diuji dengan Undang-Undang atau yang lain, dalam hal ini UU 10/2004. Materi UU 10/2004 diantaranya dimaksudkan untuk mengatur tata cara pembentukan Undang-Undang 245 yang baik. Adanya kekurangan dalam suatu pembentukan Undang-Undang karena tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU 10/2004, tidak dengan serta merta menyebabkan Undang-Undang tersebut batal. Undang- Undang yang tidak baik proses pembentukannya mungkin dapat menyebabkan materi pengaturannya kurang sempurna atau dapat juga materinya bertentangan dengan UUD 1945, namun dapat pula menghasilkan suatu peraturan yang baik dari segi teori pembentukan Undang-Undang. Dengan pertimbangan di atas, Mahkamah tidak melakukan pengujian Undang-Undang secara formil langsung berdasarkan setiap ketentuan yang ada dalam UU 10/2004, karena apabila hal demikian dilakukan berarti Mahkamah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang- Undang, dan hal tersebut bukan maksud UUD 1945. Apabila Mahkamah mempertimbangkan adanya pengaturan yang berbeda, yang dimuat dalam Undang-Undang yang berbeda, sebelum memberikan putusan pada suatu perkara, hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga adanya konsistensi dalam pengaturan demi menjaga kepastian hukum dan bukan untuk menguji substansi Undang-Undang terhadap Undang-Undang lain. UU 10/2004 adalah sebuah Undang- Undang pula, yang artinya sebagaimana Undang-Undang pada umumnya dapat menjadi objek pengujian baik formil maupun materiil, oleh karena itu tidak dapat dijadikan sebagai dasar pengujian; [3.15.2] Menimbang bahwa adapun terhadap permohonan pengujian formil UU 17/2014, Mahkamah dalam Putusan Nomor 73/PUU-XII/2014, bertanggal 19 September 2014, antara lain, mempertimbangkan sebagai berikut: [3.23] … Berdasarkan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Nomor 27/PUU-VII/2009, bertanggal 16 Juni 2010 sebagaimana dikutip di atas, Mahkamah telah berpendirian bahwa Mahkamah hanya menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar dan tidak dapat menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang dan Mahkamah hanya akan menggunakan Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil prosedural yang mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, dalam hal ini delegasi kewenangan yang dimaksud adalah mekanisme persetujuan bersama antara Presiden dan DPR. Kalaupun Mahkamah menilai ketidaksesuaian antara satu Undang-Undang dengan Undang- Undang yang lain sehingga bertentangan dengan UUD 1945 hal itu semata-mata dikaitkan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang kepastian hukum yang adil dan konsistensi dalam pembentukan Undang-Undang antara Undang-Undang yang satu dengan yang lain. Pada kenyataannya pembentukan UU 17/2014 telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 yaitu 246 telah dibahas dan disetujui bersama oleh DPR dan Presiden. Adapun mengenai Naskah Akademik dalam perubahan Undang-Undang a quo, ternyata Naskah Akademik sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon dalam permohonannya bahwa Rancangan Undang-Undang tersebut disiapkan oleh Badan Legislasi DPR yang juga telah mempersiapkan Naskah Akademiknya. Menurut Mahkamah, walaupun perubahan pasal a quo tidak bersumber dari Naskah Akademik yang merupakan acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan RUU, namun tidak serta merta hal-hal yang tidak termuat dalam Naskah Akademik kemudian masuk dalam Undang-Undang menyebabkan suatu Undang-Undang menjadi inkonstitusional. Demikian juga sebaliknya, walaupun sudah termuat dalam Naskah Akademik kemudian dalam penyusunan dan pembahasan RUU ternyata mengalami perubahan atau dihilangkan, hal itu tidak pula menyebabkan norma Undang- Undang tersebut menjadi inkonstitusional. Asas keterbukaan yang didalilkan oleh para Pemohon dilanggar dalam pembentukan Undang-Undang a quo tidak terbukti karena ternyata seluruh proses pembahasannya sudah dilakukan secara terbuka, transparan, yang juga para Pemohon ikut dalam seluruh proses itu. Sekiranya terjadi dalam proses pembahasan tidak sepenuhnya mengikuti tata cara yang diatur dalam Undang-Undang mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan (UU 12/2011) atau tidak sesuai dengan ketentuan tata tertib DPR, menurut Mahkamah, tidak serta merta menjadikan Undang-Undang tersebut inkonstitusional sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Norma yang ada dalam Undang-Undang pembentukan peraturan perundang- undangan dan peraturan tata tertib DPR mengenai pembentukan Undang-Undang hanyalah tata cara pembentukan Undang-Undang yang baik yang jika ada materi muatan yang diduga bertentangan dengan konstitusi dapat dilakukan pengujian materiil terhadap pasal-pasal tertentu karena dapat saja suatu Undang-Undang yang telah dibentuk berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan tata tertib DPR justru materi muatannya bertentangan dengan UUD 1945. Sebaliknya dapat juga suatu Undang-Undang yang telah dibentuk tidak berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang pembentukan peraturan perundang- undangan dan peraturan tata tertib DPR justru materi muatannya sesuai dengan UUD 1945; [3.24] … mengenai tidak ikutnya DPD dalam pembahasan RUU MD3, tidaklah serta merta menjadikan Undang- Undang a quo cacat prosedur, karena kewenangan konstitusional DPD sebagaimana diatur dalam Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 adalah untuk ikut membahas rancangan Undang- Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan 247 sumber daya ekonomi lainnya, dan perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Menurut Mahkamah tidak didengarnya DPD dalam pembahasan pembentukan Undang-Undang a quo, karena Undang-Undang a quo mengatur juga mengenai DPD, bukan persoalan konstitusional tetapi hanya berkaitan dengan tata cara pembentukan Undang-Undang yang baik agar materi muatan Undang-Undang tersebut memenuhi aspirasi dan kebutuhan Lembaga yang diatur dalam Undang-Undang tersebut. Menurut Mahkamah, jika dalam materi Undang-Undang a quo diduga ada norma muatan yang bertentangan dengan UUD 1945 maka dapat dilakukan pengujian materiil atas Undang-Undang tersebut, bukan pengujian formil; [3.26] ... MPR, DPR, dan DPD, ketiganya merupakan lembaga negara sebagai lembaga perwakilan dan berkaitan satu sama lain. MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD. MPR tidak akan ada jika tidak ada anggota DPR dan anggota DPD. Unsur yang hakiki dari MPR adalah anggota DPR dan anggota DPD. Demikian pula pada saat MPR bersidang maka semua anggota DPR dan anggota DPD berfungsi sebagai anggota MPR tanpa dapat dikecualikan sedikit pun. Setiap keputusan atau ketetapan MPR pastilah juga merupakan keputusan atau ketetapan dari anggota DPR dan anggota DPD. Lagipula dalam sejarah setelah perubahan UUD 1945 yang dilakukan dalam tahun 1999-2002, ketiga lembaga tersebut tetap diatur dalam satu Undang-Undang. Pengaturan ketiga lembaga negara tersebut dalam satu Undang-Undang akan memudahkan pengaturan mengenai hubungan kerja dan fungsi antara ketiga lembaga negara yang saling berkaitan. Justru akan menyulitkan apabila diatur masing-masing dalam Undang-Undang tersendiri. Menurut Mahkamah, Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 merupakan landasan konstitusional bahwa keberadaan MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD dari hasil pemilihan umum lembaga perwakilan. Dengan demikian, frasa “dengan” dalam Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 berkaitan dengan hal ihwal MPR, DPR, dan DPD, diatur dengan Undang-Undang dan dibaca dalam satu tarikan nafas dengan frasa “dengan” yang tercantum dalam Pasal 19 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 22C ayat (4) UUD 1945, sehingga frasa “dengan” bukan dimaknai Undang-Undang tentang MPR, tentang DPR, dan tentang DPD tersendiri dan dipisahkan satu sama lain. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalil para Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum; d. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah a quo, secara formil pembentukan UU Cipta Kerja telah sesuai dengan Pasal 20 248 UUD 1945 dan UU 12/2011, sepanjang berdasarkan kewenangan membentuk Undang-Undang oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan Bersama serta proses pembahasan dan pengesahan UU Cipta Kerja yang telah dilaksanakan. Apabila menurut anggapan Pemohon dalam pembentukan UU Cipta Kerja terdapat kekurangan atau karena tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU 12/2011, tidak dengan serta merta menyebabkan UU Cipta Kerja tersebut menjadi cacat prosedur dan batal, karena berkaitan dengan tata cara pembentukan Undang-Undang yang baik dimaksudkan agar materi muatan Undang-Undang tersebut memenuhi aspirasi dan kebutuhan Lembaga yang diatur dalam Undang-Undang tersebut. Jikalau dalam materi Undang-Undang a quo diduga ada norma muatan yang bertentangan dengan UUD 1945 maka dapat dilakukan pengujian materiil atas Undang-Undang tersebut, bukan pengujian formil. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa proses penyusunan UU Cipta Kerja telah melanggar asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam dan UU 12/2011, menurut Pemerintah sangat keliru, tidak benar dan tidak berdasar hukum IV. PETITUM Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima keterangan Presiden secara keseluruhan; 2. Menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 3. Menolak permohonan pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Para Pemohon untuk seluruhnya; 4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 249 Keterangan Tambahan Presiden bertanggal 10 Agustus 2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 12 Agustus 2021 Keterangan Tambahan tertulis yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keterangan Presiden yang telah disampaikan terdahulu, sebagai berikut: I. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Anggota SALDI ISRA 1. Bagaimana Pemerintah menjelaskan kepada Mahkamah bahwa metode omnibus law itu, itu fit dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Karena apa? Di dalam naskah akademik yang disampaikan kepada kami di Mahkamah Konstitusi, itu tidak ada penjelasan yang mengaitkan kesesuaian metode omnibus law ini dengan Undang- Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Satu, soal kesesuaian itu. Yang kedua, kira-kira di internal Pemerintah, diskusi- diskusi apa saja atau pembahasan apa saja yang dilakukan terkait dengan metode ini terutama dalam mengaitkan dengan hukum positif yang masih berlaku? Penjelasan/Tanggapan: A. Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) telah dibahas dan disetujui oleh Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sehingga telah sesuai dengan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945, serta telah melalui tahapan-tahapan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya (UU 12/2011 beserta perubahannya), sehingga UU Cipta Kerja telah sesuai dengan UUD 1945 dan UU 12/2011 beserta perubahannya. Tahapan-tahapan pembentukan UU Cipta Kerja sendiri telah diuraikan dalam Keterangan Presiden yang disampaikan kepada kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16 Juni 2021. 250 Secara hierarki UU 12/2011 beserta perubahannya bukan merupakan batu uji terhadap UU Cipta Kerja karena pengujian UU hanya terhadap UUD 1945. Hal ini berdasarkan yurisprudensi: 1. Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi (MK) No. 27/PUU- VII/2009, hal. 91-92: ...Mahkamah berpendapat bahwa pengujian Undang- Undang dilakukan antara Undang-Undang terhadap UUD 1945, bukannya diuji dengan Undang-Undang atau yang lain, dalam hal ini UU 10/2004. Materi UU 10/2004 diantaranya dimaksudkan untuk mengatur tata cara pembentukan Undang-Undang yang baik. Adanya kekurangan dalam suatu pembentukan Undang-Undang karena tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU 10/2004, tidak dengan serta merta menyebabkan Undang-Undang tersebut batal…” 2. Yurisprudensi MK No. 73/PUU-XII/2014, hal. 211-212: “...Sekiranya terjadi dalam proses pembahasan tidak sepenuhnya mengikuti tata cara yang diatur dalam Undang-Undang mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan (UU 12/2011) atau tidak sesuai dengan ketentuan tata tertib DPR, menurut Mahkamah, tidak serta merta menjadikan Undang- Undang tersebut inkonstitusional sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Norma yang ada dalam Undang-Undang pembentukan peraturan perundang- undangan dan peraturan tata tertib DPR mengenai pembentukan Undang-Undang hanyalah tata cara pembentukan Undang-Undang yang baik jika ada materi muatan yang diduga bertentangan dengan konstitusi dapat dilakukan pengujian materiil terhadap pasal-pasal tertentu karena dapat saja suatu Undang-Undang yang telah dibentuk berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang pembentukan peraturan perundang- undangan dan peraturan tata tertib DPR justru materi 251 muatannya bertentangan dengan UUD 1945. Sebaliknya dapat juga suatu Undang-Undang yang telah dibentuk tidak 1 berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang- Undang pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan tata tertib DPR justru materi muatannya sesuai dengan UUD 1945.” B. Pengertian Omnibus law, Praktik, dan Kesesuaiannya dengan Hukum Positif di Indonesia 1. Pengertian Omnibus law Omnibus law merupakan suatu metode penyusunan peraturan perundang-undangan yang diterapkan untuk menyusun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Undang-Undang Cipta Kerja). Berbagai literatur telah memberikan pengertian atau penjelasan mengenai omnibus law. Secara harfiah, kata omnibus berasal dari bahasa latin yang artinya segalanya atau semuanya (for everything). Dalam penjelasan yang lain, Barbara Sinclair mendefinisikan omnibus law sebagai: “Legislation that addresses numerous and not necessarily related subjects, issues, and programs, and therefore is usually highly complex and long, is referred to as omnibus legislation”. Berdasarkan pandangan Barbara di atas, dapat disimpulkan bahwa omnibus law merupakan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan dimana 1 (satu) undang- undang memuat berbagai materi/subjek/permasalahan. Lebih lanjut Jimly Asshidiqie mendefinisikan Omnibus law sebagai berikut: ”yaitu undang-undang yang menjangkau banyak materi atau keseluruhan materi undang-undang lain yang saling berkaitan, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Praktik semacam ini tentu tidak lazim di dalam tradisi ‘civil law’ tetapi untuk seterusnya dipandang baik dan terus dipraktikkan sampai sekarang dengan sebutan sebagai “omnibus law” atau UU Omnibus” 252 Berkaitan dengan hal tersebut, dalam Black’s Law Dictionary terdapat istilah omnibus bill yang berarti: 1. A single bill containing various distinct matters, usu. drafted in this way to force the executive either to accept all the unrelated minor provisions or to veto the major provision. 2. A bill that deals with all proposals relating to a particular subject, such as an "omnibus judgeship bill" covering all proposals for new judgeships or an "omnibus crime bill" dealing with different subjects such as new crimes and grants to states for crime control. Apabila diterjemahkan secara bebas, omnibus bill berarti sebuah undang-undang yang mengatur dan mencakup berbagai jenis materi muatan yang berbeda-beda atau mengatur dan mencakup semua hal mengenai suatu jenis materi muatan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan kemudian bahwa omnibus law merupakan metode untuk membuat sebuah regulasi atau undang-undang yang terdiri atas banyak subyek atau materi pokok untuk tujuan tertentu guna menyimpangi suatu norma peraturan. Omnibus law berbeda dengan rancangan peraturan kebanyakan khususnya dalam hal jumlah materi muatan yang dicakup, banyaknya pasal yang diatur (ukuran), dan terakhir dari sisi kompleksitas. Dalam sebuah undang-undang, omnibus law mencakup hampir semua substansi materi yang berhubungan serta mencerminkan adanya sebuah integrasi, kodifikasi peraturan yang tujuan akhirnya adalah untuk mengefektifkan penerapan peraturan tersebut. 2. Manfaat Penerapan Metode Omnibus law Beberapa manfaat dari penerapan omnibus law dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan: 253 a. Memperbaiki Tata Kelola Peraturan Perundang- Undangan (Penyederhanaan dan Penyelarasan Hukum) Faktor yang utama bagi hukum untuk dapat berperan dalam pembangunan ekonomi adalah apakah hukum mampu menciptakan stabilitas, dapat diprediksi, dan adil. Dua hal yang pertama adalah prasyarat bagi sistem ekonomi untuk berfungsi. Sementara itu, aspek keadilan, seperti perlakuan yang sama dan standar pola tingkah laku Pemerintah, diperlukan untuk menjaga mekanisme pasar dan mencegah birokrasi yang berlebihan. Oleh karena itu, infrastruktur hukum menjadi instrumen yang sangat penting karena semakin baik kondisi hukum dan undang-undang, maka pembangunan ekonomi akan semakin baik pula. Dalam konteks ini, berdasarkan pandangan Glen S. Krutz, omnibus law memberikan manfaat yaitu mencegah ketidakpastian hukum yang muncul pasca pembentukan satu undang-undang yang hanya memuat satu materi tertentu akibat potensi pertentangan dengan undang-undang lainnya. Manfaat ini selaras dengan tujuan yang hendak dicapai oleh Pemerintah yaitu menekan jumlah regulasi yang terlalu banyak/obesitas regulasi. Selain itu, omnibus law dapat membuat kondisi peraturan perundang-undangan menjadi lebih selaras dan serasi. Keselarasan dan keserasian hukum perlu diperhatikan mengingat dalam hukum dikenal adanya suatu asas lex posterior derogat legi priori (suatu peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan/mengalahkan peraturan perundang- undangan yang lama) dan asas lex specialis derogat legi generalis (suatu peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan/mengalahkan 254 peraturan perundang-undangan yang bersifat umum). Dalam suatu undang-undang yang menerapkan metode omnibus law, terdapat berbagai sektor dan bidang hukum yang berbeda-beda namun saling terkait dan terhubung satu sama lain sehingga dibutuhkan suatu pengaturan yang komprehensif, bulat, dan utuh. Penyusunan berbagai undang-undang ke dalam satu undang-undang memberikan kesempatan bagi pembentuk peraturan perundang-undangan untuk mengharmonisasikan berbagai peraturan tersebut secara bersamaan. Penataan kembali peraturan perundang-undangan dan tata kelola di Indonesia bukan lagi hal periode selalu yang baru dilakukan, pada setiap pemerintahan reformasi regulasi dijadikan program pemerintah, penataan kembali tersebut dapat menggunakan metode transplantasi omnibus law dan consolidation law yang ada dalam tatanan metode ilmu perundang-undangan, dengan harapan penggunaan metode tersebut dapat menata kembali norma hukum yang telah diundangkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan. b. Menghemat waktu dan mempersingkat proses legislasi Adam M. Dodek menjelaskan bahwa manfaat dari teknik omnibus adalah pembentukan undang-undang menjadi lebih efisien. “Omnibus bills are efficient because they permit the bundling of enactments or amendments to multiple statutes in a single bill. When these relate to the same subject matter, they may facilitate parliamentary consideration of that particular area”. Pada umumnya, proses amandemen atau revisi undang-undang dilakukan dengan tidak efektif dan tidak efisien serta membutuhkan waktu yang lama karena hanya merevisi satu undang-undang saja. Namun, dengan diadopsinya 255 teknik omnibus, permasalahan tersebut dapat terselesaikan. c. Kemudahan untuk mencapai kesepakatan atau persetujuan rancangan legislasi baru dan menghindarkan dari kebuntuan politik. Selaras dengan dua manfaat sebelumnya, Louis Massicotte menyampaikan: Omnibus bills, when present in legislatures where members are free to vote as they wish, may include the outcome of complex negotiations between self- interested legislators. Mengingat substansi omnibus law sangat beragam dan kompleks, maka kemungkinan penolakan terhadap keseluruhan isi omnibus law oleh partai minoritas/oposisi menjadi terhindarkan karena partai oposisi memiliki opsi menolak suatu substansi namun di sisi lain menyetujui substansi lainnya. 3. Praktik Penerapan Metode Omnibus law di Beberapa Negara di Dunia Menurut House of Commons Procedure and Practice Kanada, praktik penyusunan peraturan perundang-undangan dengan metode omnibus muncul pertama kali pada Tahun 1888, ketika suatu rancangan undang-undang diajukan untuk menyetujui 2 (dua) perjanjian jalan rel yang terpisah. Bahkan, pada Tahun 1868, Parlemen Kanada mengesahkan sebuah undang- undang dalam waktu yang terbatas yang di dalamnya terdapat beberapa undang-undang, yang dapat diidentifikasikan karakternya sebagai omnibus bill yang pertama disahkan. Disamping itu, Kanada pun pernah mengundangkan omnibus bill lainnya, seperti the Energy Security Act pada tanggal 26 Februari 1982. Bill ini mengatur perubahan atas 13 (tiga belas) Perubahan undang-undang di antaranya: 256 a. Petroleum Administration Act; b. National Energy Board Act; c. Foreign Investment Review Act; d. Canada Business Corporations Act; e. Petro-Canada Act; f. Energy Supplies Emergency Act; g. Oil Substitution and Conservation Act; h. Energy Supplies Emergency Act; i. Adjustment of Accounts Act; j. Petroleum Incentives Program Act; k. Canadian Ownership and Control Determination Act; l. Energy Monitoring Act; dan m. Motor Vehicle Fuel Consumption Standards Act. Contoh lainnya yaitu Jobs, Growth and Long-term Prosperity Act atau Bill C-38. Omnibus Bill ini tidak hanya mengatur mengenai isu fiskal, tetapi juga melakukan perubahan substantif terhadap hukum lingkungan di tingkat federal. Cakupannya pun sangat luas dengan lebih dari 400 (empat ratus) halaman, dan mengubah/mencabut setidaknya 70 (tujuh puluh) undang-undang. Beberapa contoh omnibus bill yang lain yaitu ada di Amerika, seperti dalam undang-undang yang mengatur mengenai persaingan usaha dalam perindustrian Amerika (The Omnibus Foreign Trade and Competitiveness Act of 1988). Kemudian ada juga yang bentuknya dikeluarkan setiap tahun seperti Omnibus Spending Bill. Peraturan ini mengatur belanja negara untuk tahun fiskal selanjutnya. Selain urusan fiskal, Omnibus Spending Bill juga mengatur mengenai urusan politik, pemilihan umum, modernisasi teknologi, hingga Taylor Force Act. 257 Selain di Amerika, salah satu negara di Eropa yakni Jerman juga pernah menggunakan metode omnibus law dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang- undang privasi informasi komprehensif pertama di dunia adalah sebuah undang-undang negara bagian yang disahkan oleh Parlemen Hessian di Wiesbaden, Jerman pada tanggal 30 September 1970. Dalam terminologi yang diterima, undang-undang ini adalah omnibus law. Undang-undang ini menetapkan standar peraturan untuk area yang luas, yaitu negara bagian dan pemerintah daerah Hessen yang kemudian diikuti oleh negara bagian lainnya, yang kemudian mempengaruhi bentuk dan isi undang-undang omnibus federal, Undang-Undang Perlindungan Data Federal Jerman (Bundesdatenschutzgesetz, atau BDSG). Sementara itu, di Irlandia pada tahun 2007 pernah disahkan sebuah undang-undang (The Statute Law Revision Act 2007) yang mencabut sebanyak 3.225 (tiga ribu dua ratus dua puluh lima) undang-undang, yang dapat dikatakan sebagai sebuah rekor dunia. Undang-undang ini mencabut banyak peraturan awal tahun 1922 dari Irlandia, Inggris, Britania Raya, dan Inggris Raya. Selain itu, Turki juga pernah menerapkan metode omnibus law dalam penyusunan beberapa undang-undang, salah satunya adalah undang-undang yang mengenai batasan penjualan dan periklanan alkohol (The Omnibus law No. 6487 on Amendment of Some Laws and the Decree Law No. 375) pada tahun 2013. Beberapa negara di Asia juga pernah menerapkan metode omnibus law dalam pembentukan peraturan di negaranya. Filipina pernah membuat suatu peraturan dengan konteks yang serupa dengan Indonesia yaitu berkaitan dengan investasi. The Omnibus Investment Code merupakan serangkaian peraturan yang memberikan insentif komprehensif baik fiskal maupun non-fiskal yang 258 dipertimbangkan oleh pemerintah Filipina dalam rangka pembangunan nasional. Ketentuan The Omnibus Investment Code mengesampingkan peraturan perpajakan dan memuat peraturan baru tentang ketentuan pajak bagi daerah yang telah ditentukan. Selain itu, Vietnam yang juga merupakan negara civil law pernah menerapkan omnibus law pada Tahun 2016. Adanya tumpang tindih peraturan dan panjangnya prosedur legislasi untuk mengubah suatu peraturan menjadi pertimbangan bagi Vietnam untuk menggunakan omnibus law. Adapun omnibus law yang berhasil disahkan diantaranya Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Value- Added Tax, the Law on Excise Tax and the Law on Tax Administration, dimana undang-undang ini mengubah, menambahkan serta mencabut beberapa pasal yang terdapat pada Undang-Undang Pertambahan Nilai Pajak, Undang- Undang Pajak Cukai, dan Undang-Undang Administrasi Perpajakan. Selain itu, terdapat juga Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Laws on Taxes yang mengubah, menambahkan serta mencabut beberapa pasal yang ada pada Undang-Undang Pajak Penghasilan Badan Usaha, Undang-Undang Pertambahan Nilai Pajak, Undang-Undang Pajak Royalti, Undang-Undang Pajak Cukai, dan Undang-Undang Administrasi Perpajakan, dan Undang- Undang Pajak Ekspor-Impor. 4. Penerapan Metode Omnibus law di Indonesia Indonesia membutuhkan terobosan dalam pembentukan hukum, salah satunya adalah dengan metode omnibus law. Meski Indonesia menganut sistem hukum civil law, sementara omnibus law lahir dari tradisi sistem hukum common law, namun dalam dunia digital ecosystem dan global governance, terobosan terhadap hal ini bukan sesuatu yang baru, dan Indonesia perlu melakukan terobosan terhadap ruang batas ini. 259 Terobosan tersebut diperlukan mengingat kondisi hukum di Indonesia yang saat ini tengah mengalami permasalahan diantaranya: a. Regulasi mengalami konflik Hal ini dapat terjadi saat sebuah peraturan perundang- undangan yang secara nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain. b. Regulasi inkonsisten Hal ini dapat terjadi saat sebuah peraturan perundang- undangan tidak konsisten dengan peraturan perundang- undangan turunannya. c. Regulasi yang multitafsir Hal ini dapat terjadi saat terdapat ketidakjelasan pada objek dan subjek yang diatur sehingga menimbulkan ketidakjelasan rumusan Bahasa serta sistematika yang tidak jelas. d. Regulasi yang tidak operasional. Hal ini dapat terjadi saat sebuah peraturan perundang- undangan tidak memiliki daya guna, namun tersebut masih berlaku atau peraturan tersebut belum memiliki peraturan pelaksana. Selain keempat hal di atas, dunia hukum Indonesia juga mengalami situasi yang menurut Richard Susskind disebut sebagai hyper regulation atau istilah lain yaitu obesitas hukum. Hal ini tercermin dari jumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui website www.peraturan.go.id mencapai total 39.654 (tiga puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh empat) peraturan perundang-undangan per 28 Juni 2021 dengan rincian sebagai berikut: a. Peraturan Pusat sebanyak 3.669 (tiga ribu enam ratus enam puluh sembilan) peraturan perundang-undangan; 260 b. Peraturan Menteri sebanyak 15.087 (lima belas ribu delapan puluh tujuh) peraturan perundang-undangan; c. Peraturan LPNK sebanyak 4.196 (empat ribu serratus sembilan puluh enam) peraturan perundang-undangan; dan d. Peraturan Daerah sebanyak 15.982 (lima belas ribu sembilan ratus delapan puluh dua) peraturan perundang- undangan. Metode omnibus law yang diterapkan dalam sistem hukum nasional telah, disesuaikan melalui beberapa pendekatan pertama dengan teori aliran dualisme hukum dan kedua dengan teori transplantasi hukum, yang pada pokoknya menyelaraskan dengan hierarki ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal yang kedua yaitu terkait teori transplantasi hukum, beberapa ahli telah mengemukakan pendapatnya diantaranya: a. Alan Watson mengemukakan bahwa transplantasi hukum merupakan “the borrowing and transmissibility of rules from one society or system to another”. Definisi semacam ini disebut sebagai definisi yang yang mempertimbangkan bukan bisa luas, saja pembentukan hukum sebagai hubungan antar negara melainkan pula pengaruh dari tradisi hukum antar masyarakat. Alan Watson, memperkenalkan istilah legal transplants atau legal borrowing, atau legal adoption untuk menyebutkan suatu proses meminjam atau mengambil alih atau memindahkan hukum dari satu satu negara atau dari satu bangsa ke tempat, negara atau bangsa lain kemudian hukum itu diterapkan di tempat yang baru bersama-sama dengan hukum yang sudah ada sebelumnya. 261 b. Frederick Schauer memberikan pengertian dari sudut pandang ahli pemerintahan legal transplantation sebagai “…the process by which laws and legal institutions developed in one country are then adopted by another.” Pada dasarnya, kebijakan hukum transplantasi dari sistem common law menjadi sistem civil law tidak lagi menjadi sesuatu yang baru melainkan telah berlangsung lama dari masa Hindia Belanda sampai saat ini dengan adanya penyesuaian ke dalam hukum nasional. Bahwa menurut Alan Watson, transplantasi hukum itu masih ada dan akan terus hidup dengan baik sebagaimana juga halnya pada masa Hammurabi. Dalam kaitannya dengan Indonesia, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Prof. Benny Riyanto menyampaikan bahwa Omnibus law sebuah metode dalam proses legislasi atau penyusunan regulasi, bukan jenis peraturan perundang-undangan. Karena itu, proses pembentukan legislasinya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011 beserta perubahannya). Pijakan hukum dalam menyusun Naskah Akademik dan draf RUU Omnibus law adalah UU 12/2011 beserta perubahannya, yang memuat syarat substantif dan syarat teknis. Syarat substansi yaitu sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 UU 12/2011 beserta perubahannya meliputi: a. Perintah UUD NRI 1945; b. Perintah Tap MPR; c. Perintah undang-undang lainnya; 262 d. Sistem perencanaan pembangunan nasional; e. Rencana pembangunan jangka panjang nasional; f. Rencana pembangunan jangka menengah g. Rencana kerja pemerintah dan rencana strategis DPR, dan rencana strategis DPD; h. Aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat. Sedangkan syarat teknis sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 UU 12/2011 beserta perubahannya meliputi: a. Adanya Rancangan Undang-Undang; dan b. Naskah Akademik. Adapun pembentukan UU Cipta Kerja salah satunya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, oleh karena itu negara perlu melakukan berbagai upaya atau tindakan untuk memenuhi hak-hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Sebagai perwujudan dari pasal dimaksud, Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja dalam rangka menurunkan jumlah pengangguran dan menampung pekerja baru serta mendorong pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMK-M) dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian nasional yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu dalam proses pembentukannya, UU Cipta Kerja dilengkapi dengan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang, sehingga dengan demikian baik syarat substansi dan syarat teknis telah dipenuhi dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja. UU 12/2011 beserta perubahannya telah mengatur mengenai tahapan dan proses perencanaan peraturan perundang- undangan dan penyusunan peraturan perundang-undangan 263 serta teknik penyusunannya. Dengan demikian perencanaan dan penyusunan serta teknik penyusunan suatu RUU yang menggunakan metode Omnibus law mengikuti sepenuhnya ketentuan yang diatur dalam UU 12/2011 beserta perubahannya. Pembentukan rancangan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional, baik itu Rancangan Undang- Undang Cipta Kerja dan Rancangan Undang-Undang Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian, pembentukan peraturan perundang-undangan yang substansinya mengatur beberapa ketentuan yang telah ada dan tersebar dalam produk hukum yang telah diundangkan berbentuk undang- undang sebagai penyederhanaan pembentukan undang- undang pemerintah memandang perlu penggunaan metode omnibus law. Omnibus law dalam bentuk Undang-Undang bukan UU pokok, tetapi UU yang setara dengan UU lain yang seluruh atau sebagian ketentuannya diubah atau dihapus dengan membuat norma baru. Indonesia telah menerapkan konsep Omnibus law tersebut pada beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu: a. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan tahun 2002 (TAP MPR I/2003). Lahirnya TAP MPR I/2003 dilatarbelakangi karena terjadinya perubahan kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenang lembaga negara sebagai akibat perubahan UUD 1945 pada 1999-2002 mengakibatkan perlunya dilakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum TAP MPR. Sejumlah TAP MPR yang terdampak oleh TAP MPR I/2003 yaitu: 264 1) 8 (delapan) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; 2) 3 (tiga) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan; 3) 8 (delapan) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud di bawah ini tetap berlaku sampai dengan terbentuknya pemerintahan hasil pemilihan umum tahun 2004; 4) 11 (sebelas) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang- undang; 5) 5 (lima) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tetap berlaku sampai dengan terbentuknya Peraturan Tata Tertib Baru oleh MPR hasil Pemilu 2004; dan 6) 104 (seratus empat) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dinyatakan tidak perlu dilakukan tindak hukum lebih lanjut karena bersifat einmalig, telah dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan. b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai undang-undang yang jika dilihat substansinya mengandung ciri sebagai Omnibus law 265 karena dalam satu UU ini berisi pernyataan tentang status hukum berbagai produk hukum yang secara substansi mengandung subjek pengaturan berbeda. c. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang. Dengan berlakunya Undang-Undang ini, mengakibatkan dicabutnya 4 (empat) Undang- Undang, yakni: 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal; 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi; dan 4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini berdampak pada 6 (enam) undang-undang yang sudah ada sebelumnya, yaitu mencabut 4 (empat) undang-undang, yakni: 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang; 266 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah; Selain itu, Undang-Undang Pemerintahan Daerah mengubah 2 (dua) Undang-Undang, yakni: 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-Undang ini berdampak pada 3 (tiga) undang-undang yang sudah ada sebelumnya, yaitu mencabut 3 (tiga) undang-undang, yakni: 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; 3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; Dengan demikian, penggunaan metode Omnibus law bukan merupakan metode baru dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu, pembentukan UU Cipta Kerja dengan menggunakan metode omnibus law dalam penyusunannya merupakan bagian upaya reformasi hukum yang bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hukum di Indonesia. 267 Berdasarkan hal tersebut di atas dapat disampaikan bahwa, proses pembentukan (perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan/penetapan, dan pengundangan) dan sistematika (judul, pembukaan, batang tubuh, penutup, dan penjelasan) UU Cipta Kerja sesuai dengan UU 12/2011 beserta perubahannya. 5. Diskusi serta Pembahasan di Internal Pemerintah mengenai penggunaan metode Omnibus law dalam Hukum Positif di Indonesia a. Pembahasan konsepsi Omnibus law dan muatan substansi/materi telah dilakukan di internal Pemerintah yang terbagi dalam 3 (tiga) tingkat pembahasan, yaitu pembahasan tingkat teknis, pembahasan tingkat menteri, dan rapat Presiden sebagai berikut: Tingkat Teknis: 1) Pada tanggal 14 s.d. 15 November 2019, Kementerian Ketenagakerjaan menyelenggarakan Rapat Penyiapan Penyusunan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja di Pomelotel, Jakarta Selatan. Dalam rapat tersebut diberikan poin-poin masukan terkait hubungan industrial dan pandangan-pandangan mengenai kebijakan yang boleh diambil oleh Pemerintah. (vide Bukti PK-150). 2) Pada tanggal 15 November 2019, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pembahasan Omnibus law Cipta Lapangan Kerja Klaster Penyederhanaan Perizinan Berusaha Bidang Pendidikan dan Kebudayaan di Hotel Grand Mercure, Jakarta. Dalam rapat tersebut dibahas identifikasi pasal-pasal dalam sektor pendidikan dan kebudayaan dilakukan dengan menggunakan pendekatan Risk Based Approach (RBA), (vide 268 Bukti PK-7 Keterangan Presiden yang disampaikan ke kesekretariatan Mahkamah Konstitusi tanggal 16 Juni 2021). 3) Pada tanggal 16 November 2019, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pembahasan Omnibus law Klaster Penyederhanaan Perizinan Berusaha Terkait Kesehatan di Hotel Grand Mercure, Jakarta. Dalam rapat tersebut dibahas perizinan berdasarkan pendekatan Risk Based Approach (RBA), (vide Bukti PK-8 Keterangan Presiden yang disampaikan ke kesekretariatan Mahkamah Konstitusi tanggal 16 Juni 2021). 4) Pada tanggal 18 November 2019, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pembahasan Omnibus law Klaster Penyederhanaan Perizinan Berusaha Terkait Kelautan dan Perikanan di Hotel Lumire, Jakarta. Dalam rapat tersebut dibahas mengenai konsepsi Omnibus law terkait perizinan sektor. (vide Bukti PK-9 Keterangan Presiden yang disampaikan ke kesekretariatan Mahkamah Konstitusi tanggal 16 Juni 2021). 5) Pada tanggal 19 November 2019, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pembahasan Omnibus law Cipta Lapangan Kerja Klaster Penyederhanaan Perizinan Berusaha terkait Pertahanan dan Keamanan di Hotel Grand Mercure, Jakarta. Dalam rapat tersebut di- identifikasi pasal-pasal dalam sektor pertahanan dan keamanan yang berkaitan dengan pelaksanaan perizinan dengan pendekatan Risk Based Approach (RBA), (vide Bukti PK-10 269 Keterangan Presiden yang disampaikan ke kesekretariatan Mahkamah Konstitusi tanggal 16 Juni 2021). 6) Pada tanggal 22 November 2019, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Omnibus law Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Lapangan Kerja dan Pemberdayaan UMKM di Yogyakarta. Dalam FGD tersebut Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum. selaku Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan menjelaskan bahwa Omnibus law merupakan sebuah metode untuk membentuk regulasi atau Undang-Undang yang terdiri dari banyak substansi atau materi pokok untuk tujuan tertentu guna menyederhanakan suatu norma peraturan (vide Bukti PK-11 Keterangan Presiden yang disampaikan ke kesekretariatan Mahkamah Konstitusi tanggal 16 Juni 2021). 7) Pada tanggal 28 November 2019, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Omnibus law Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja dan Pemberdayaan UMKM di Makassar. Dalam FGD tersebut Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N., selaku Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional menjelaskan bahwa Omnibus law merupakan agenda penataan regulasi yang merupakan bagian dari Kebijakan Pembangunan Hukum Nasional, selama ini terdapat regulasi yang membebani masyarakat, dunia usaha, dan menghambat daya saing nasional sehingga perlu terobosan hukum untuk memperbaiki kondisi 270 tersebut (vide Bukti PK-12 Keterangan Presiden yang disampaikan ke kesekretariatan Mahkamah Konstitusi tanggal 16 Juni 2021). 8) Pada tanggal 2 Desember 2019, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Omnibus law Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang- Undang tentang Cipta Kerja dan Pemberdayaan UMKM di Medan. Dalam FGD tersebut Prof. Yasonna Hamonangan Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D., Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa Omnibus law merupakan salah satu instrumen hukum yang diperlukan untuk memanfaatkan bonus demografi dan keluar dari jebakan negara berpenghasilan kelas menengah (vide Bukti PK-13 Keterangan Presiden yang disampaikan ke kesekretariatan Mahkamah Konstitusi tanggal 16 Juni 2021). 9) Pada tanggal 5-6 Desember 2019, Kementerian Ketenagakerjaan menyelenggarakan Pertemuan Pembinaan Komunitas Hukum Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2019. Dalam pertemuan tersebut dipaparkan mengenai konsep perubahan yang akan dilakukan pada sektor Ketenagakerjaan (vide Bukti PK-151). 10) Pada tanggal 12 Desember 2019, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penyiapan RUU Penciptaan Lapangan Kerja Klaster Izin Lingkungan dan KKP (vide Bukti PK-15 Keterangan Presiden yang disampaikan ke kesekretariatan Mahkamah Konstitusi tanggal 16 Juni 2021). 11) Pada tanggal 13 Desember 2019, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 271 menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penyiapan RUU Penciptaan Lapangan Kerja Klaster Kawasan Ekonomi, UMKM dan Industri. Rapat tersebut membahas mengenai pembuatan norma baru pada UU Omnibus law tentang Kemudahan Perizinan Tunggal dan Omnibus law tentang Kriteria Usaha Mikro dan Kecil (vide Bukti PK-16 Keterangan Presiden yang disampaikan ke kesekretariatan Mahkamah Konstitusi tanggal 16 Juni 2021). 12) Pada tanggal 15 Desember 2019, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Omnibus law di bidang Lingkungan Hidup. Rapat tersebut membahas mengenai perubahan- perubahan dalam beberapa undang-undang yang termasuk dalam klaster lingkungan hidup di Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja (vide Bukti PK-17 Keterangan Presiden yang disampaikan ke kesekretariatan Mahkamah Konstitusi tanggal 16 Juni 2021). 13) Pada tanggal 16 Desember 2019, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pembahasan Perizinan Berusaha Sektor Pertanian dalam Rancangan Undang-Undang Penciptaan Lapangan Kerja. Rapat tersebut membahas mengenai perubahan beberapa pasal dalam undang-undang yang termasuk dalam klaster Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha. (vide Bukti PK-18 Keterangan Presiden yang disampaikan ke kesekretariatan Mahkamah Konstitusi tanggal 16 Juni 2021). 14) Pada tanggal 17 Desember 2019, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 272 menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pembahasan Perizinan Berusaha Sektor Pertanian dalam Rancangan Undang-Undang Penciptaan Lapangan Kerja. Rapat tersebut membahas mengenai perubahan beberapa pasal dalam undang-undang yang termasuk dalam klaster Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha (vide Bukti PK-19 Keterangan Presiden yang disampaikan ke kesekretariatan Mahkamah Konstitusi tanggal 16 Juni 2021). Tingkat Menteri 15) Pada tanggal 9 September 2019, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pembahasan tentang Omnibus law (vide Bukti PK-152). 16) Pada tanggal 14 September 2019, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tentang Pembahasan Omnibus Law (vide Bukti PK-153). 17) Pada tanggal 20 September 2019, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pembahasan tentang Laporan Omnibus law (vide Bukti PK-154). 18) Pada tanggal 30 September 2019, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pembahasan tentang Penanganan Omnibus law (vide Bukti PK- 155). 19) Pada tanggal 7 Oktober 2019, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pembahasan tentang Omnibus law (vide Bukti PK-156). 273 20) Pada tanggal 9 Oktober 2019, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pembahasan tentang Laporan Omnibus law (vide Bukti PK-157). 21) Pada tanggal 11 Desember 2019, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penyiapan Lanjutan Bahan Rapat RUU Penciptaan Lapangan Kerja Tingkat Menteri. (vide Bukti PK-14 Keterangan Presiden yang disampaikan ke kesekretariatan Mahkamah Konstitusi tanggal 16 Juni 2021). 22) Pada tanggal 9 Januari 2020, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Pembahasan Omnibus law (vide Bukti PK-158). 23) Pada tanggal 29 Agustus 2020, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Pembahasan Isu Lahan, Kawasan, dan Lingkungan dalam UU Cipta Kerja (vide Bukti PK-159). 24) Pada tanggal 30 September 2020, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pembahasan Klaster Ketenagakerjaan. (vide Bukti PK-160). 25) Pada tanggal 22 November 2019, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tentang Pembahasan Omnibus Law (vide Bukti PK-161). 26) Pada tanggal 12 Desember 2019, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tentang laporan Perkembangan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan Omnibus Law Perpajakan Serta Strategi Komunikasi Dan Konsultasi Publik Omnibus Law. (vide Bukti PK-162). 274 Rapat Presiden 27) Pada tanggal 11 September 2019, Presiden RI memimpin Rapat Terbatas tentang Perbaikan Ekosistem Investasi, dengan pokok-pokok arahan Presiden antara lain sebagai berikut: • Proses Omnibus Law agar disampaikan kepada DPR setelah 20 Oktober 2019; • Menyelesaikan Naskah Akademik dan DIM serta seluruh dokumen yang dibutuhkan; • Membuat Rancangan Omnibus Law menjadi lebih ringkas sehingga mudah untuk dibahas; • DIM terkait Ketenagakerjaan telah selesai dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan; dan • Menghapus peraturan yang membuat rumit investasi (vide Bukti PK-163) 28) Pada tanggal 30 Oktober 2019, Presiden RI memimpin Rapat Terbatas tentang Program dan Kegiatan di Bidang Perekonomian, dengan pokok arahan Presiden untuk memberikan judul Omnibus Law yang sedang disiapkan dengan judul RUU Cipta Lapangan Kerja dan meninjau kemungkinan substansi perubahan UU Ketenagakerjaan untuk dimasukkan dalam RUU Cipta Lapangan Kerja (vide Bukti PK-02 Keterangan Presiden yang disampaikan ke kesekretariatan Mahkamah Konstitusi tanggal 16 Juni 2021). 29) Pada tanggal 11 November 2019, Presiden RI memimpin Rapat Terbatas tentang Program Cipta Lapangan Kerja, dengan pokok arahan Presiden antara lain sebagai berikut: 275 • Melakukan pendekatan kepada serikat pekerja dan menjelaskan semangat Omnibus Law; • Mengajukan Omnibus Law kepada DPR paling lambat akhir Desember 2019; • Muatan Omnibus Law memuat penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan berusaha, riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, dan sanksi; • Apabila Omnibus Law dapat ter-realisasi maka lapangan pekerjaan akan benar-benar terbuka; dan • Mengidentifikasi titik-titik resistensi terhadap Omnibus Law (vide Bukti PK-03 Keterangan Presiden yang disampaikan ke kesekretariatan Mahkamah Konstitusi tanggal 16 Juni 2021). 30) Pada tanggal 27 Desember 2019, Presiden RI memimpin Rapat Terbatas tentang Perkembangan Penyusunan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, dengan pokok-pokok arahan sebagai berikut: • Semangat dan arah Omnibus Law agar aturan yang ada menjadi sederhana dan cepat; • Melihat dampak Omnibus Law terhadap Usaha Kecil dan Mikro; • Memperbanyak komunikasi dengan serikat pekerja; • Melakukan sosialisasi kepada Pemerintah Daerah; dan • Melakukan perbaikan RUU yang akan disampaikan kepada DPR (vide Bukti PK- 164). 31) Pada tanggal 15 Januari 2020, Presiden RI memimpin Rapat Terbatas tentang Lanjutan Pembahasan Perkembangan Penyusunan 276 Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan Omnibus law Perpajakan, dengan pokok-pokok arahan Presiden sebagai berikut: • RUU akan diserahkan kepada DPR setelah Prolegnas siap; • Seluruh pimpinan kementerian/lembaga mengawal dan mengkomunikasikan DIM dengan DPR; • Melakukan komunikasi dengan Serikat Pekerja dan Menteri Ketenagakerjaan melakukan sosialisasi ke daerah; dan • Mengajak dan melibatkan partisipasi daerah untuk membahas hal-hal yang menyangkut daerah (vide Bukti PK-04 Keterangan Presiden yang disampaikan ke kesekretariatan Mahkamah Konstitusi tanggal 16 Juni 2021). 2. Bukti PK-23 pemberi keterangan, memang ada semua undangan dan tanda tangan itu dan ini semuanya, tapi yang belum kami temui siapa saja stakeholder yang diundang di luar kementerian/lembaga itu? Tolong itu ditambahkan penjelasannya, biar kami juga tahu bahwa ternyata ada orang di luar kementerian dan lembaga yang terlibat sejak dari awal ketika naskah akademik itu dipersiapkan oleh Pemerintah. Penjelasan/Tanggapan: a. Bahwa Bukti PK-23 yang ada dalam Keterangan Presiden sebagaimana telah diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16 Juni 2021 menjelaskan tahapan Perencanaan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undangan tentang Cipta Lapangan Kerja khususnya (Rapat Pleno) penyelarasan Naskah Akademik serta pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi. 277 b. Merujuk pada ketentuan Pasal 47 UU 12/2011 beserta perubahannya juncto. Pasal 52 Perpres 87/2014 bahwa forum pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi melibatkan wakil dari Pemrakarsa, kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian, dan/atau lembaga terkait serta dapat mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli termasuk dari lingkungan perguruan tinggi untuk dimintakan pendapat. Sehingga dapat disimpulkan dalam tahap ini, pelibatan cukup dari internal pemerintah. Adapun pemangku kepentingan (stakeholder) lain dilibatkan dalam rapat sebelum pentahapan ini. c. Bahwa dalam rapat dengan pemangku kepentingan (stakeholder) lain, Pemerintah merangkum dan memfinalisasi semua masukan secara substansi terhadap Naskah Akademik dan Draft Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Lapangan Kerja yang sebelumnya telah dirangkum dan dijaring dalam rapat-rapat pembahasan pemerintah dengan pemangku kepentingan (stakeholder) terkait. Rapat dengan pemangku kepentingan ini sudah kami sampaikan dalam Bukti PK-7 s.d PK-19 pada Keterangan Presiden sebagaimana telah diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16 Juni 2021. d. Untuk memperkuat bukti keterlibatan multi pemangku kepentingan terkait pembahasan RUU Cipta Kerja, berikut disampaikan bukti pembahasan/rapat terkait RUU Cipta Kerja: 1) Rapat tanggal 8 Januari 2020 tentang Pembahasan Omnibus law klaster Penyederhanaan Perizinan Lingkungan, yang dihadiri oleh: KADIN (vide Bukti PK-165) 2) Rapat tanggal 8 Januari 2020 tentang Rapat Omnibus law Klaster ESDM dan Ketenaganukliran, yang dihadiri oleh: KADIN (vide Bukti PK-166). 3) Rapat tanggal 9 Januari 2020 tentang Pembahasan tentang Omnibus law Klaster Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM (vide Bukti PK-167), yang dihadiri oleh: 278 a) Asosiasi Pelaku Usaha: i. KADIN; ii. HIPPI; iii. ASEPHI; iv. INKOWAPI; v. IWAPI; b) Law Firm/Firma Hukum: Lusma Rizki (Melli Darsa & Co – PwC) 4) Rapat tanggal 9 Januari 2020 tentang Omnibus law Klaster Penyederhanaan Perizinan Berusaha terkait Pertanian (vide Bukti PK-168), yang dihadiri oleh: a) Serikat Pekerja: i. Ridwan Jacub (GAPUSINDO); ii. Djoni Liano (GAPUSINDO); b) Asosiasi Pelaku Usaha: i. KADIN; ii. PERMAPI; iii. GAPKI; iv. GAPMMI; 5) Rapat tanggal 9 Januari 2020 tentang Pembahasan Omnibus law Klaster Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (vide Bukti PK-169), yang dihadiri oleh: Grace Salim (Akademisi - UPH). 6) Rapat tanggal 9 Januari 2020 tentang Pembahasan Omnibus law Klaster Penyederhanaan Perizinan Berusaha terkait Kehutanan (vide Bukti PK-170), yang dihadiri oleh: a) Serikat Pekerja: i. Ishana (NAMPA); ii. Ridwan Jacub (GAPUSINDO); iii. Djoni Liano (GAPUSINDO); iv. G. Ginanjar (GAPUSINDO); 279 b) Asosiasi Pelaku Usaha: i. KADIN; ii. GAPKI; iii. APHI; iv. GAPMMI; 7) Rapat tanggal 10 Januari 2020 tentang Pembahasan Omnibus law Klaster Pengenaan Sanksi (vide Bukti PK-171), yang dihadiri oleh: KADIN 8) Rapat tanggal 10 Januari 2020 tentang Pembahasan Omnibus law Klaster Penyederhanaan Perizinan Berusaha Terkait Pertahanan dan Keamanan (vide Bukti PK-172), yang dihadiri oleh: KADIN 9) Rapat tanggal 10 Januari 2020 tentang Pembahasan Omnibus law Klaster Penyederhanaan Perizinan Berusaha Terkait Kepariwisataan (vide Bukti PK-173), yang dihadiri oleh: Asosiasi Pelaku Usaha: a) GIPI; b) KADIN; c) ASTINDO; d) ASITA; e) ARKI; f) PHRI; 10) Rapat tanggal 11 Januari 2020 tentang Pembahasan Omnibus law Klaster Penyederhanaan Perizinan Berusaha Terkait Kelautan dan Perikanan (vide Bukti PK-174), yang dihadiri oleh: KADIN 11) Rapat tanggal 13 Januari 2020 tentang Rapat Koordinasi Lanjutan Pembahasan Tentang Omnibus law (vide Bukti PK- 175), yang dihadiri oleh: Asosiasi Pelaku Usaha: 280 a) KADIN; b) APINDO; c) APRINDO; d) APRISINDO; e) REI; f) GAPKI; g) APHI; h) GAPMMI; i) PHRI; j) APKI; k) APBI; 12) Rapat tanggal 13 Januari 2020 tentang Rapat Koordinasi Penjelasan Tentang Omnibus law Cipta Lapangan Kerja (vide Bukti PK-94 Keterangan Presiden yang disampaikan ke kesekretariatan Mahkamah Konstitusi tanggal 17 Juni 2021), yang dihadiri oleh: Serikat Pekerja: a) Bibit Gunawan (KSPSI) b) Didi H (KSPSI) c) Tony Pangaribuan (KSPSI AGN) d) Mustopo M (KSPSI AGN) e) Eko Darwanto (K-Saburmusi) f) Iswan Abdullah (KSPI) g) Ramidi (KSPI) h) Ridwan H. Aziz (KSPI) i) Helmy Salim (KSPI) j) Arnold Sihite (KSPI) k) Surnadi (KSBSI) l) Mirah Sumirat (KSPI) m) Soenarjono (K-Sarbumusi) 281 n) Pawutan SS (KSP) 13) Rapat tanggal 14 Januari 2020 tentang Pembahasan Omnibus law Cipta Lapangan Kerja (vide Bukti PK-95 Keterangan Presiden yang disampaikan ke kesekretariatan Mahkamah Konstitusi tanggal 17 Juni 2021), yang dihadiri oleh: Serikat Pekerja: a) Arnold Sihite (KSPI) b) Elly Rosita (KSBSI) c) Eko Darwanto (K-Sarbumusi) d) Ristadi (KSPN) 14) Rapat tanggal 22 Januari 2020 tentang Rapat Koordinasi Pembahasan tentang Omnibus law Lapangan Kerja (vide Bukti PK-176), yang dihadiri oleh: a) Akademisi: i. Yose Rizal (CSIS) ii. Raden Pardede (Pakar Ekonomi) iii. Payaman Simanjuntak (Universitas Indonesia) iv. Aloysius Uwiyono (Universitas Indonesia) v. Muhammad Dokhi (STIS) vi. Ahmad Heri Firdaus (Peneliti Ekonom INDEF) vii. Prof. M. Zilal Hamzah (Universitas Trisakti) viii. Eleonora Sofilda (Universitas Trisakti) ix. Ida Susanti (Universitas Parahyangan) x. Susilo Andi P (FH UGM) xi. Asri Wijayanti (Universitas Muhammadiyah Surabaya) xii. Agus Mildah (Universitas Usu Medan) xiii. Fithriatus Shalihah (Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta) 282 xiv. Umar Kasim (Dosen STHM Jakarta) xv. Agus G (Universitas Trilogi/STEKPI) xvi. Dessy Sunarsi (Universitas Sahid Jakarta) xvii. Linda Kurnia (Universitas Muhammadiyah Surabaya) xviii. Rumainur (Universitas Nasional) xix. Gilang Ramadhan (Ketua Trisakti) b) Asosiasi Pelaku Usaha: Sri Mulyani (APINDO) c) Law Firm/Firma Hukum: i. Daniel Minggu (Peradi Soho) ii. Susanto Hutama (Trimurti Law Office) iii. Johan Imanuel (Bireven & Partner Law Office) iv. Adimaz Cahaya P (HKHKI) v. Yudi Suryo (HKHKI) vi. Raditya Darmadi (HKHKI) vii. Raja Sirat (HKHKI) d) Organisasi: i. Cut Nurul Aidha (Prakarsa Research) ii. Wandi S (HMI) iii. Munawir (HMI) iv. Fiqri Hakil Nur (HMI) v. Galih Prasetyo (HMI) vi. fK. Anam Gumiilar (HMI) vii. Wendi (HMI) viii. Yogi Pratama (HMI) ix. Alwi (HMI) 15) Rapat tanggal 11 Februari 2020 tentang Koordinasi Pembahasan dan Konsultasi Publik RUU Cipta Kerja 283 Substansi Ketenagakerjaan (vide Bukti PK-97 Keterangan Presiden yang disampaikan ke kesekretariatan Mahkamah Konstitusi tanggal 17 Juni 2021), dihadiri oleh: Serikat Pekerja: a) Bibit Gunawan (KSPSI) b) Hermaito Achmad (KSPSI) c) Muhammad Husni (KSBSI) d) Jumadi (KASBI) e) Kartina (KASBI) f) Nabila (AFR) g) Kusmin (SPN) h) Moh. Isran (KASBI) i) Indesmunasmar (GEKANAS/FSPI) j) Saepul Anwar (PPFSPKEPSPSI/GEKANAS) k) Dalail (K-Sarbumusi) l) Puji Santoso (SPN) m) Surya Adam (K-Sarbumusi) n) Rustadi (KSPN) o) Arnold Sihite (KSPSI) p) Wispramoni Budiman (FSPBUN) q) Betar Sigit Prakoeswa (FSPBUN) r) Sasmira D (FSPBUN) s) Gallif F (FSPBUN) t) Febri Johannes (KASBI) 16) Rapat tanggal 18 Februari 2020 tentang Konsultasi Publik RUU Cipta Kerja Substansi Ketenagakerjaan (vide Bukti PK- 99 Keterangan Presiden yang disampaikan ke kesekretariatan Mahkamah Konstitusi tanggal 17 Juni 2021), dihadiri oleh: 284 a) Serikat Pekerja: Evo J (KAHUTINDO) b) Asosiasi Pengusaha: APINDO 17) Rapat tanggal 26 Februari 2020 tentang Klaster Ketenagakerjaan vide Bukti PK-103 Keterangan Presiden yang disampaikan ke kesekretariatan Mahkamah Konstitusi tanggal 17 Juni 2021), dihadiri oleh: Serikat Pekerja: a) Ely Yudiana (KSPI) b) Said Iqbal (KSPI) c) Andi Handoko (KSPI) d) M. Lubis (KSPI) e) Didi Suprijal (KSPI) f) Arif Minardi (FSPLEM) g) Indra Munaswar (KSPI) h) Radi Yanito (KSPI) i) Rahman Akbar (KSPI) 18) Rapat tanggal 5 Mei 2020 tentang Pembahasan Omnibus law Ketenagakerjaan vide Bukti PK-112 Keterangan Presiden yang disampaikan ke kesekretariatan Mahkamah Konstitusi tanggal 17 Juni 2021), dihadiri oleh: Serikat Pekerja: a) Andi Gani Nenawea (Presiden KSPSI) b) Hermanto Achmad (Sekjen KSPSI) c) Elly Rosita (Presiden KSBSI) d) Dedi Herdianto (Sekjen KSBSI) e) Said Iqbal (Presiden KSPI) f) Ramidi (Sekjen KSPI) 19) Rapat tanggal 10 Juni 2020 tentang Pembahasan Omnibus law Ketenagakerjaan vide Bukti PK-116 Keterangan Presiden 285 yang disampaikan ke kesekretariatan Mahkamah Konstitusi tanggal 17 Juni 2021), dihadiri oleh: Serikat Pekerja: a) Yorris Raweyai Presiden (KSARBUMUSI) b) Eko DarwantoPerwakilan Presiden (KSARBUMUSI) c) Muchtar Pakpahan Ketua Umum (KSBSI) d) Ruth Pakpahan (KSBSI) e) Khoirul Anam Presiden (FKAHUTINDO) f) Ahmad Irfan Nasution (KSPSI) g) Andi S (KSPSI) h) Agus D. (KSPSI) i) Elly Rosita Silaban (KSBSI) j) Dedi H (KSBSI) k) Saut Pangaribuan (KSBSI) l) Said Iqbal (KSPI) m) Ramidi (KSPI) n) Lukman (KSPI) o) R Abdullah (FSP KEP) p) Bambang Surjono (FSP KEP) q) Mirah Sumirat (FSP KEP) r) Agus Darsana (FSP TSK) s) Vanny Sompie (FSP TSK) t) Riden (FSPMI) u) Djoko Harjono (SPN) v) Ary Joko Sulistyo (Gartex) w) Harris M (Nikeuba) 20) Rapat 3 Juli 2020 tentang Pembahasan Tripartit RUU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan (vide Bukti PK-124 Keterangan 286 Presiden yang disampaikan ke kesekretariatan Mahkamah Konstitusi tanggal 17 Juni 2021), dihadiri oleh: a) Serikat Pekerja: i. Andi Gani Nena Wea (KSPSI) ii. Yorris Raweyai (KSPSI) iii. H. Said Iqbal (KSPI) iv. Elly Rosita Silaban (KSBSI) v. Ristadi (KSPN) b) Asosiasi Pengusaha: i. KADIN ii. APINDO 21) Rapat tanggal 10 s.d. 11 Juli 2020 tentang Pembahasan Tripartit RUU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan (vide Bukti PK-126 Keterangan Presiden yang disampaikan ke kesekretariatan Mahkamah Konstitusi tanggal 17 Juni 2021), dihadiri oleh: a) Serikat Pekerja: i. Hermanto Achmad (KSPSI) ii. Saepul Anwar (KSPSI) iii. Al Mansyur Ayyubi (KSPI) iv. Bibit Gunawan (KSBSI) v. Arnod Sihite (KSBSI) vi. Riden Hatam A (KSPI) vii. Djoko H (KSPI) viii. Said Ikbal (KSPI) ix. Dedi Hardianto (KSBSI) x. Saut Pangaribuan (KSBSI) xi. Haris Manalu (KSBSI) xii. Beny Rusli (KSPN) 287 xiii. Eko Darwanto (KSARBUMUSI) xiv. Beta R Sigit Prakoeswa (FSP BUN) xv. Agus Salim (FSP KAHUTINDO) b) Asosiasi Pengusaha: i. APINDO ii. KADIN 22) Rapat tanggal 13 s.d. 16 Juli 2020 tentang Pembahasan Tripartit RUU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan vide Bukti PK-128 s.d. PK-129 Keterangan Presiden yang disampaikan ke kesekretariatan Mahkamah Konstitusi tanggal 17 Juni 2021), dihadiri oleh: a) Serikat Pekerja: i. Saut Pangaribuan (KSBSI) ii. Haris Manalu (KSBSI) iii. Beny Rusli (KSPN) iv. Arnod Sihite (KSBSI) v. Dedi Hardianto (KSBSI) vi. Dalail (KSARBUMUSI) vii. Bibit Gunawan (KSBSI) viii. AL Mansyur Ayubi (KSPI) ix. Sumadi (KSBSI) x. Markus (KSBSI) xi. Beta R Sigit Prakoeswa (FSPBUN) xii. Sunardi (KSBSI) xiii. Julian (KSBSI) xiv. Untung Riyadi (KSPSI) 288 b) Asosiasi Pengusaha: i. KADIN ii. APINDO 23) Rapat tanggal 20 Juli 2020 tentang Pembahasan Tripartit RUU Cipta Kerja (vide Bukti PK-130 Keterangan Presiden yang disampaikan ke kesekretariatan Mahkamah Konstitusi tanggal 17 Juni 2021), dihadiri oleh: a) Serikat Pekerja: i. Arnod Sihite (KSPSI) ii. Saut Pangaribuan (KSPSI) iii. Harris Manalu (KSPSI) iv. Beny Rusli (KSPN) v. Eko Darwanto (KSBMI) vi. Beta R Sigit Prakoeswa (FSPBUN) vii. Julian (KSBSI) viii. Untung Riyadi (KSPSI) ix. Surnadi (KSBSI) x. Dalail (KSBMI) b) Asosiasi Pengusaha: i. KADIN ii. APINDO 24) Rapat tanggal 23 Juli 2020 tentang Pembahasan RUU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan (vide Bukti PK-133 Keterangan Presiden yang disampaikan ke kesekretariatan Mahkamah Konstitusi tanggal 17 Juni 2021), dihadiri oleh: Serikat Pekerja: a) Saut Pangaribuan (KSBSI) b) Harris Manalu (KSBSI) c) Julian (KSBSI) 289 d) Untung Riyadi (KSBSI) 25) Rapat tanggal 30 Juli 2020 tentang Pembahasan Tripartit RUU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan (vide Bukti PK-135 Keterangan Presiden yang disampaikan ke kesekretariatan Mahkamah Konstitusi tanggal 17 Juni 2021), dihadiri oleh: a) Serikat Pekerja: i. Saut Pangaribuan (KSBSI) ii. Harris Manalu (KSBSI) iii. Elly Rosita (KSBSI) iv. Dedi (KSBSI) v. Yorris R (KSBSI) vi. Arnod Sihite (KSBSI) vii. Eko Darwanto (KSBMI) viii. Beta R Sigit Prakoeswa (FSPBUN) ix. Beny Rusli (KSPN) x. Ristadi (KSPN) b) Asosiasi Pengusaha: i. KADIN ii. APINDO e. Sebelumnya, Pemerintah telah melakukan evaluasi terhadap UU No.13 Tahun 2003, yang dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam evaluasi ini diperoleh gambaran mengenai tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari UU No.13 Tahun 2003 untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Beberapa pertemuan dalam rangka evaluasi terhadap UU No.13 Tahun 2003 dengan stakeholders (pengurus/anggota serikat pekerja dan serikat buruh, asosiasi pelaku usaha, akademisi, dan praktisi) dilakukan sebelum adanya Surat Presiden tentang 290 RUU Cipta Kerja. Dalam perkembangannya, UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan salah satu klaster yang ada dalam RUU Cipta Kerja (omnibus law). Pertemuan tersebut antara lain: 1) FGD tanggal 16 s.d. 17 September 2019 tenang Diskusi Akademisi dan Praktisi Ketenagakerjaan Mengenai Regulasi Bidang Hubungan Industrial (vide Bukti PK-177), yang hadiri oleh: a) Akademisi: i. Dr. Eleonora Sofilda, M.Si. ii. Prof. H. Muhammad Zilal Hamzah, Ph.D. b) Praktisi: i. Yunus Trionggo, Bridgestone Indonesia (Ketua SC GNIK) ii. Aloysius Budi Santoso, Astra Group (SC GNIK) iii. Rudy Afandi, XL Axiata (SC GNIK) 2) FGD tanggal 10 Desember 2019 tentang Dialog Arah Pengupahan Kedepan (vide Bukti PK-178), yang dihadiri oleh: a) Akademisi: Dr. Dwini Handayani b) Praktisi: Hilda, PT NGK Busi Indonesia 3) FGD tanggal 4 Desember 2019 tentang Dialog Hubungan Industrial “Menghadapi Tantangan Revolusi Industri 4.0” (vide Bukti PK-179), yang dihadiri oleh: a) Serikat Pekerja: i. Efendi Lubis (KSBSI) ii. Sofyan Abdul Latef (FSP PAR-REF) iii. Bambang Prasanto (SPSI AGN) iv. Saut H. Aritonang (SBM SETIAKAWAN) v. Timboel Sinagar (OPSI) 291 vi. Anny Simanjuntak (KSPI) vii. Enung Yani (FSP KEP) viii. Ichsan (FKSPN) ix. Saut Pangaribuan (DPP FPE) b) Akademisi: Dhiky Pudya Gilangjati, S.Sos. 4) FGD tanggal 9 Desember 2019 tentang Dialog Pengupahan dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh (vide Bukti PK-180), yang dihadiri oleh: Serikat Pekerja: a) F.E. Kayadoe (KSPSI 1973) b) Hermawan H.S. (KSN) c) Matius Santoso (KSP RNI) d) Djoko Heriyono (SPN) 5) FGD tanggal 16 Desember 2019 tentang Perubahan Ekosistem Ketenagakerjaan untuk Peningkatan Cipta Lapangan Kerja (vide Bukti PK-181), yang dihadiri oleh: Serikat Pekerja: a) Bibit Gunawan (FSP NIBA KSPSI) b) Ristadi (FKSPN) 6) FGD tanggal 18 Desember 2019 tentang Rapat Pembahasan Perubahan Ekosistem Ketenagakerjaan untuk Peningkatan Lapangan Kerja (vide Bukti PK-182), yang dihadiri oleh: Serikat Pekerja: a) Fahmi Amrozi (KSBDSI) b) M. Muhaimin (RNI) c) HM. Nurdin Singadedja (KSPSI AGN) d) Hendrik Hutagalung (KSBSI) e) Aditya Adzi (KS Nusantara) f) Helmy Salim (KSPSI YR) 292 g) Hermawan (KS Nasional) h) Buri Haryanto (KSPSI 1973) i) Suyanto (KSP BUMN) 7) FGD tanggal 20 Desember 2019 tentang Sistem Pengupahan yang Adil dan Berdaya Saing (vide Bukti PK-183), yang dihadiri oleh: a) Akademisi: i. Dr. Eleonora Sofilda, M.Si. ii. Prof. H. Muhammad Zilal Hamzah, Ph.D. b) Serikat Pekerja: i. Arsukman Edi (SPSI Sumbar) ii. Suarman Muaz (FSPP Kota Padang) iii. Paiman (SPSI Kota Padang) c) Praktisi: i. Suryadi (PT. Ansar Terang Crushindo) ii. Serli Wahyuni (PT. Kijang Lima Gunung) iii. Zulhendri (PT. Batanghari Barisan) iv. Wilker Sitio (PT. Abaisiat Raya) Hasil evaluasi UU No. 13 Tahun 2003 dengan stakeholders tersebut menjadi bagian pembahasan dan usulan substansi RUU Cipta Kerja. 3. Kami ingin dapat juga gambaran seberapa sederhana kemudian pendelegasian yang diberikan kepada peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang? berapa banyak pendelegasian kepada peraturan yang lebih rendah itu di mana bisa ditemukan, apakah dalam naskah akademik? 293 Jawaban/Tanggapan a. Melalui penerapan pendekatan pengaturan tersebut, telah diidentifikasi 498 (empat ratus sembilan puluh delapan) Peraturan Pemerintah dan 15 (lima belas) Peraturan Presiden yang perlu diterbitkan dalam naskah akademik RUU Cipta Kerja. Setelah pembahasan dengan DPR dan disepakati dalam UU Cipta Kerja, jumlah amanat pembentukan Peraturan Pemerintah menjadi 441 (empat ratus empat puluh satu). Sedangkan, jumlah amanat pembentukan Peraturan Presiden menjadi 11 (sebelas). b. Pengaturan Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Presiden tersebut sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Cipta Kerja, menerapkan pula metode Omnibus law yaitu penerbitan suatu peraturan perundang- undangan dilakukan dengan mengubah atau mencabut peraturan perundang-undangan yang memiliki pengaturan serupa. Hal ini dilakukan sebagai cara untuk melakukan penyederhanaan dalam penerbitan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan UU Cipta Kerja. c. Penyederhanaan tersebut tercermin dalam jumlah Peraturan Pemerintah yang telah diterbitkan sebagai peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja, yang berjumlah 48 (empat puluh delapan) Peraturan Pemerintah. Demikian pula halnya dengan Peraturan Presiden yang hanya berjumlah 4 (empat) Peraturan Presiden. d. Lebih jauh, penyederhanaan tersebut dapat dilihat dengan adanya pembentukan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden yang mencabut lebih dari 1 (satu) Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden yang telah ada sebelumnya. Penerbitan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden yang mencabut lebih dari 1 (satu) Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden yang telah ada sebelumnya adalah: 1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan yang mencabut 10 (sepuluh) Peraturan Pemerintah, yaitu: a) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik 294 Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452) b) Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5794) c) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112). d) Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan e) Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasaan Hutan. f) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) . g) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814) h) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4207) 295 i) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4776) j) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3759) 2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang yang mencabut 2 (dua) Peraturan Pemerintah, yaitu: a) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103) b) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393) 3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mencabut 5 (lima) Peraturan Pemerintah, yaitu: a) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816; b) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853) 296 c) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Mutu Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161) d) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285) e) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617) 4) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan yang mencabut 2 (dua) Peraturan Presiden, yaitu: a) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2018 tentang Penetapan Dan Pendaftaran Barang Terkait Dengan Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, Dan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 131) b) Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern 5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mencabut 1 (satu) Peraturan Pemerintah dan 2 (dua) Peraturan Presiden, yaitu: a) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404) 297 b) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 66) c) Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222) 6) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang mencabut 5 (lima) Peraturan Presiden, yaitu: a) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) b) Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum c) Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum d) Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum e) Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum 7) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan 298 Pendaftaran Tanah yang mencabut 2 (dua) Peraturan Pemerintah, yaitu: a) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643) b) Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan di Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 325, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5793) 8) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus yang mencabut 2 (dua) Peraturan Pemerintah, yaitu: a) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6453); dan b) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6472) 9) Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang mencabut 2 (dua) Peraturan Presiden, yaitu: a) Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan 299 Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal b) Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97). e. Selanjutnya, terdapat pula Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden yang diterbitkan dan mencabut Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden yang telah ada sebelumnya agar sesuai dengan tujuan dari pembentukan UU Cipta Kerja. Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden tersebut, yaitu: 1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215). 2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Bangunan dan Instalasi di Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6459). 3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial, yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502). 4) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 300 Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532). 5) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian, yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509). 6) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6344) 7) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun, yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372. 8) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, yang mencabut Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 39). 9) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747) 10) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil, yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas 301 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 137, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5901). 11) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai Serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Serta Berada di Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5277). f. Selain itu, penyederhanaan tersebut dapat dilihat pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang mencakup 18 sektor kegiatan usaha. Selama ini, pengaturan NSPK perizinan berusaha diatur oleh masing- masing Menteri/Kepala Lembaga, bahkan Pemerintah Daerah. Dalam UU Cipta Kerja terdapat amanat sebanyak pendelegasian terhadap 126 (seratus dua puluh enam) peraturan perundang-undangan yang terdiri atas 47 (empat puluh tujuh) pendelegasian terkait NSPK dan 79 (tujuh puluh sembilan) pendelegasian terkait perizinan. Ke-124 (seratus dua puluh empat) pendelegasian tersebut kemudian disatukan dalam satu Peraturan Pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 5/2021). Dengan diterbitkannya PP 5/2021 tersebut, Menteri/Kepala Lembaga, bahkan Pemerintah Daerah harus berpedoman pada PP tersebut dalam hal terkait NSPK Perizinan Berusaha. 4. Kami diberi penjelasan yang elaboratif terkait adanya 5 versi naskah itu. Ada naskah versi 905 halaman yang disetujui dalam Sidang Paripurna tanggal 5 Oktober, ada naskah versi 1.028 halaman yang diunggah di laman DPR, ada naskah versi 1.035 halaman, 20 … 12 Oktober siang, ada naskah versi 812 halaman, 12 Oktober malam, ada naskah versi 1.187 halaman, 21 Oktober ketika itu. Tolong Pemerintah memberikan klarifikasi terhadap perbedaan-perbedaan 302 naskah ini! Kami hanya ingin tahu perubahan-perubahan apakah yang terjadi dari 1 naskah ke naskah lain itu. Karena apa? Secara konkret, Pak Menko Perekonomian, itu memang ada pengakuan atau pernyataan dari Menteri Sekretaris Negara yang menyatakan setelah menerima naskah dari DPR pascapersetujuan bersama itu, dilakukan beberapa perbaikan teknis. Nah, kami ingin tahu apa bentuk perbaikan teknis yang dilakukan setelah naskah itu sampai ke tangan pemerintah, sehingga kami bisa membandingkan naskah yang disetujui bersama. Kemudian, naskah yang direvisi secara teknis oleh Kesekretariatan Jenderal DPR. Naskah yang disampaikan dari DPR ke pemerintah. Kemudian, naskah yang diperbaiki secara teknis oleh Kementerian Sekretariat Negara itu. Nah, ini bisa untuk melacak seberapa substansial sih, perubahan yang dilakukan setelah persetujuan bersama itu? Jawaban/Tanggapan a. Versi resmi dari RUU Cipta Kerja yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah adalah sesuai dengan poin Keterangan Presiden vide- Bukti PK-89 dimana Ketua DPR RI melalui surat Nomor: LG/12046/DPR RI/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 menyampaikan kepada Presiden cq. Menteri Sekretaris Negara RUU Cipta Kerja yang telah mendapatkan persetujuan bersama dalam Rapat Paripurna ke-7 (tujuh) Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020- 2021 pada tanggal 5 Oktober 2020 untuk mendapat pengesahan dari Presiden. Sehingga dengan demikian, selain draf RUU yang disampaikan secara resmi oleh Ketua DPR kepada Presiden bukan merupakan draf RUU resmi. b. Kementerian Sekretariat Negara, hanya melakukan penyesuaian terkait formatting dan pengecekan teknis RUU Cipta Kerja sebelum kemudian diajukan kepada Presiden untuk dilakukan pengesahan. c. Formatting yang dilakukan berupa penyesuaian naskah untuk dituangkan dalam kertas, margin, dan font sesuai standar yang biasa dilakukan. Kemudian untuk pengecekan teknis dilakukan dengan pemeriksaan typo dan perbaikan yang sifatnya teknis tanpa 303 merubah substansi dari RUU Cipta Kerja hasil kesepakatan Pemerintah dengan DPR RI. d. Selanjutnya Naskah UU Cipta Kerja yang telah di-formatting dan dilakukan penyesuaian diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. II. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Anggota WAHIDUDDIN ADAMS 1. Saya minta nanti terutama tekanan dari keterangan Presiden karena belum diuraikan secara rinci, meskipun tadi dari DPR sudah menyinggung tentang metode yang dipakai ini adalah metode Omnibus law. apakah metode ini sudah baku atau nanti akan dibakukan dan lain sebagainya? saya kira saya hanya tekan satu untuk pemilihan metode omnibus law ini apa landasan mungkin juga teorinya dapat diuraikan karena saya lihat ini pernah dibahas bersama para pakar. Lalu, landasan yuridisnya, di mana ini kita bisa … karena ini di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini kan perlu metode yang pasti dan baku. Nah, apakah ini baku? Artinya tidak eenmalig ini, tidak hanya sekali ini, tapi mungkin pada waktu berikutnya karena kepentingan dan … apa … desakan keperluan perundang-undangan, kita akan pakai lagi metode seperti ini. Ya, bahkan tidak mungkin juga tidak … atau tidak mustahil juga mungkin teman-teman kita di daerah, Perda nya metode omnibus law juga. Nah, ini bisa terjadi, ya. Jadi, artinya diberikan jawaban landasan teorinya, kemudian landasan yuridisnya yang bisa ditarik atau dilihat dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan. Jawaban/Tanggapan Terkait dengan pertanyaan nomor 1 dari Yang Mulia Hakim Anggota WAHIDUDDIN ADAMS terkait dengan penggunaan metode Omnibus Law telah kami uraikan pada jawaban pertanyaan Yang Mulia Hakim Anggota SALDI ISRA nomor 1 (halaman 3). 304 2. Saya mohon nanti kepada Pemerintah dan Presiden juga menguraikan bahwa RUU Cipta Kerja itu ada di Prolegnas, kemudian setelah menjadi undang-undang itu cukup banyak PP, Perpres, mungkin Permen pelaksanaannya. Nah, apakah PP dan Perpres-nya itu juga sudah ada di dalam Kepres tentang persiapan pembuatan PP, Perpres? Karena mengingat itu cepat sekali dari 2020 sampai 2021 Tanggapan/Jawaban a. RUU Cipta Kerja sebagaimana telah disampaikan dalam vide Bukti PK-20 dan vide Bukti PK-27 Keterangan Presiden yang telah diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 17 Juni 2021 bahwa telah tercantum dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020 – 2024 melalui Surat Keputusan DPR RI Nomor: 46/DPR RI/I/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2020-2024 serta tercantum dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2020 dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna penyusunan Prolegnas Prioritas Tahun 2020 pada tanggal 22 Januari 2020 sebagaimana tertuang dalam Keputusan DPR RI Nomor: 1/DPR RI/II/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020. b. Adapun terkait Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak menempuh tahapan Program Legislasi Nasional (Prolegnas), namun menggunakan instrumen Izin Prakarsa sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 28 UU 12/2011 beserta perubahannya juncto. Pasal 30 Perpres 87/2014. c. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melalui surat Nomor: PH.2.1-272/M.EKON/11/2020 tanggal 11 November 2020 perihal: Izin Prakarsa Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah mengajukan permohonan Izin Prakarsa terhadap peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja kepada Presiden (vide Bukti PK-184). 305 d. Permohonan Izin Prakarsa tersebut kemudian dijawab oleh Menteri Sekretaris Negara berdasarkan surat Nomor: B-887/M.Sesneg/D- 1/HK.02.02/11/2020 tanggal 24 November 2020 perihal: Izin Prakarsa Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang pada intinya menyampaikan bahwa Presiden telah menyetujui permohonan Izin Prakarsa guna Menyusun peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (vide Bukti PK -185). III. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Anggota DANIEL YUSMIC P. FOEKH Kalau sekiranya jumlahnya 78, kalaupun dalam setiap undang-undang hanya 1 stakeholder, maka patut diperkirakan ada sekitar 78 stakeholders. Ini hanya mau melengkapi yang tadi disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Saldi, “Yang diundang ini, stakeholder ini siapa saja yang hadir pada waktu mulai tahapan perencanaan dan seterusnya?” Tanggapan/Jawaban Terkait dengan pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Anggota DANIEL YUSMIC P. FOEKH terkait dengan stakeholders yang membahas/menyusun UU Cipta Kerja telah kami uraikan pada jawaban Yang Mulia Hakim Anggota SALDI ISRA pada pertanyaan nomor 2 di atas (halaman 24). IV. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Anggota SUHARTOYO 1. Apa sih, sesungguhnya partisipasi itu? Apakah sekadar diundang, kemudian hadir? Ataukah sebenarnya ada substansi yang lebih dalam, yang harus disepakati, yang kemudian menjadi … apa … kristalisasi daripada norma yang tertuang dalam undang-undang, yang kemudian dibentuk itu? Itu kan menjadi persoalan lain yang kemudian harus dijawab oleh Pemerintah dan DPR. Termasuk dalam Perkara 107/PUU-XVIII/2020 misalnya, juga mempersoalkan bagaimana tentang nomenklatur omnibus law sendiri yang belum klir, baik historikalnya, sejarahnya, maupun kemudian tinjauan- tinjauan yuridis, filosofisnya sebagaimana yang dipersoalkan Pak Wahiduddin tadi. Nah, itu. 306 Jawaban/Tanggapan Bahwa Berdasarkan Pasal 96 UU Nomor 12/2011 beserta perubahannya menyebutkan bahwasa masyarakat berhak memberikan masukkan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang- undangan. Prof. Philipus M Hadjon mengemukakan bahwa konsep Partisipasi Masyarakat yang tertera pada pasal tersebut diatas berkaitan dengan salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan yakni asas keterbukaan. Hamzah Halim dan Kemal Ridindo Syahputra mengemukakan bahwasanya salah satu konsep terkait partisipasi Publik adalah Partisipasi sebagai kebijakan, yang mana konsep ini berpandangan bahwa partisipasi merupakan wujud prosedur konsultasi para pembuat kebijakan kepada masyarakat sebagai subjek peraturan. Meskipun Partisipasi Masyarakat merupakan suatu wujud daripada asas keterbukaan dan implementasi nilai-nilai demokrasi namun apabila dikaitkan dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana mengatur bahwa Presiden berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada DPR maka dalam hal ini Presiden sebagai pembuat kebijakan tetap harus melakukan pengkajian dan penelitian kembali apakah masukan dari masyarakat tersebut memang diperlukan atau tidak. Hal ini sejalan dengan Pendapat Prof. Hikmahanto Juwana dalam keterangannya ketika beliau menjadi Saksi Ahli dalam Perkara Nomor 13/PUU-XVI/2018 yang mana dalam keterangannya beliau mengungkapkan bahwa dalam konteks partisipasi publik, diperbolehkan untuk memberikan saran, diperbolehkan untuk memberikan pertimbangan namun, tidak dapat serta merta dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, cara-cara seperti itu diharapkan dapat membentuk peraturan Perundang-undangan yang baik, dan menampung aspirasi masyarakat, sehingga ketika pelaksanaannya tidak menimbulkan permasalahan baru di tengah-tengah masyarakat. Kemudian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 dalam keterangan DPR-RI yang menyatakan bahwa “bermanfaat atau tidaknya suatu rancangan undang-undang tentu tidak dapat memuaskan 307 keinginan seluruh pihak.” Yang diadaptasi dai salah satu tujuan hukum yang dikemukakan Jeremy bentham “the greatest happiness of the greatest number” (Happiness and utility: Jeremy Bentham’s Equation: J.H Burns, Hlm.1) Yang mana dalam konteks ini tujuan perubahan perubahan atau pembentukkan peraturan perundang-undangan adalah kemanfaatan atau kedayagunaan untuk sebesar mungkin rakyat Indonesia yang tentunya tidak semua pihak dapat terpuaskan. Selanjutnya Masih dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU- XVII/2019 DPR-RI menyatakan bahwa Frasa “Dapat” dalam Pasal 117 Tatib DPR-RI merupakan norma yang bersifat pembebasan (Vrijstelling) atau pembolehan bagi Anggota, Komisi, atau gabungan komisi, apabila suatu rancangan undang-undang dianggap perlu meminta masukkan dari masyarakat sebagai bahan panitia kerja (Pembentuk Undang-Undang) untuk menyempurnakan konsepsi rancangan undang-undang. Yang mana dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat memiliki hak untuk di dengar (right to be heard) namun tidak serta merta juga hak untuk dipertimbangkan (right to be considered). Adapun partisipasi publik dalam pembentukan UU Cipta Kerja telah dijabarkan dalam jawaban atas pertayaan Nomor 2 dari Yang Mulia Hakim Anggota Saldi Isra di atas. 2. Secara faktual menurut Pemohon 107/PUUXVIII/2020 bahwa undang- undang ini tidak menyederhanakan, malah sebaliknya, kata dia. Nah, itu yang sebenarnya harus dijawab. Tanggapan/Jawaban Terkait dengan pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Anggota DANIEL YUSMIC P. FOEKH terkait dengan stakeholders yang membahas/menyusun UU Cipta Kerja telah kami uraikan pada jawaban Yang Mulia Hakim Anggota SALDI ISRA pada pertanyaan nomor 3 di atas (halaman 37). 308 Keterangan Tambahan Presiden bertanggal 24 Agustus 2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 25 Agustus 2021 Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Anggota SALDI ISRA 1. Bagaimana praktik pembentukan Omnibus Law terutama di Kanada? Penjelasan/Tanggapan: Negara Kanada adalah negara yang menerapkan sistem hukum yang didasarkan pada sistem common law dan sistem civil law. Sistem hukum ini didasarkan pada sistem Inggris dan Prancis dimana para penjelajah dan penjajah membawa sistem ini ke Kanada pada abad ke-17 dan abad ke-18. Setelah pertempuran Quebec pada tahun 1759, Kanada tunduk pada hukum Inggris common law, kecuali Quebec, yang mengikuti sistem civil law. Selain itu, terdapat juga sistem hukum yang terbangun dari adanya masyarakat adat terdahulu yang sudah ada sebelumnya. Konstitusi Kanada mengakui dan melindungi hak-hak perjanjian yang ada. Konsep perjanjian historis ini terbentuk dari abad ke-17 sampai sekitar tahun 1930, dimana Pemerintah Kanada membentuk keyakinan bahwa masyarakat adat telah menyerahkan titel Aborigin ke seluruh Kanada. Perjanjian yang ada beragam, di satu sisi terdapat usaha dalam membangun hubungan perdamaian dan persahabatan, di sisi lain juga pengalihan hak atas tanah. Hukum tertinggi di Kanada ada pada Konstitusi Kanada sehingga segala peraturan atau hukum yang dibuat oleh pemerintah tingkat federal, provinsi, atau pemerintahan teritorial yang tidak sejalan dengan konstitusi dianggap tidak sah. Permulaan konstitusional Kanada melibatkan serangkaian kesepakatan politik antara dua budaya Eropa, dimana satu didominasi Bahasa Prancis, katolik, dan diatur oleh civil law, sementara yang lainnya adalah Bahasa Inggris, lebih heterogen dalam hal agama, dan diatur oleh common law. Akomodasi bersama dari Warga Negara Kanada yang berbahasa Prancis dan yang berbahasa Inggris, dan pembentukan pemerintahan yang mayoritas berbahasa Prancis (Quebec) adalah bagian penting dari sejarah konstitusional Kanada. Secara umum terdapat 3 (tiga) tipe peraturan perundang-undangan di Kanada, yaitu: a. Statutes, merupakan peraturan yang berupa undang-undang yang dibahas oleh parlemen federal atau badan legislatif provinsi telah 309 melalui proses voting sebelum keberlakuannya. Statutes merupakan aturan yang luas yang mengatur kehidupan sehari-hari; b. Regulations, merupakan peraturan yang dibuat oleh badan federal atau provinsi, yang merupakan peraturan teknis implementatif dari statutes; dan c. Bylaws, merupakan peraturan yang dibuat oleh badan tingkat kotamadya, yang merupakan peraturan teknis implementatif dari statutes. Statutes atau undang-undang merupakan sumber hukum utama di Kanada. Sebelum berlaku menjadi sebuah hukum, undang-undang harus mendapatkan persetujuan oleh parlemen. Rancangan Undang-Undang (Bill) yang diajukan dapat berupa perubahan atau pencabuntan undang-undang yang sudah ada maupun pembentukan undang-undang yang baru. Proses pembentukan undang-undang di Kanada yang melibatkan parlemen adalah sebagai berikut: a. Memorandum Kabinet disiapkan untuk mendapatkan persetujuan kebijakan dan dan wewenang untuk perancangan undang-undang baru. Kabinet merupakan forum Perdana Menteri untuk membuat kesepakatan diantara menteri di pemerintahan; b. Berdasarkan keputusan Kabinet, Departemen Kehakiman menyusun rancangan undang-undang (RUU) yang akan diajukan. Hal ini dilakukan dengan bekerjasama antara departemen pemerintah atau tim pengembangan kebijakan dan layanan hukum dari organisasi terkait; c. First Reading of The Bill, tahapan dimana RUU diajukan baik di House of Commons atau di Senat; d. Second Reading of The Bill, tahapan di mana anggota parlemen memperdebatkan prinsip RUU dan melakukan voting untuk menentukan apakah perlu dipelajari lebih lanjut; e. Apabila RUU tersebut lolos, akan dikirim ke Parliamentary Standing Committee yang akan melakukan kajian secara mendalam, mengadakan dengar pendapat publik to mendapatkan pandangan and memungkinkan saran perubahan; f. Report Stage, tahapan dimana Parliamentary Standing Committee telah menyelesaikan kajiannya lalu melaporkan RUU terkait kembali ke The 310 House. Kemudian dilakukan perdebatan kembali. Pada tahapan ini, anggota parlemen dapat menyarankan perubahan terhadap RUU; g. Third Reading of The Bill, tahapan dimana RUU kembali kepada anggota parlemen untuk debat final dan melakukan voting, berdasarkan hasil laporan Committee; h. Setelah melewati voting, RUU dikirimkan ke Kamar (Chamber) yang lain, untuk melalui proses yang sama; i. Ketika RUU telah melewati Lower Chamber dan Upper Chamber, RUU tersebut diberikan kepada Governor General untuk mendapatkan persetujuan (Royal Assent) dan kemudian menjadi hukum yang berlaku di Kanada. Omnibus bills telah digunakan selama beberapa dekade oleh Pemerintah Kanada sebagai kendaraan untuk mengusulkan beberapa jenis undang- undang tertentu ke Parlemen. Terminologi omnibus bill sendiri tidak didefinisikan secara jelas dalam aturan prosedural, baik di Senat maupun The House of Commons. Namun, dalam The House of Commons Glossary of Parliamentary Procedure didefinisikan sebagai “A bill consisting of a number of related but separate parts that seeks to amend and/or repeal one or several existing Acts and/or to enact one or several new Acts.” Berdasarkan kebiasaan dan guidelines di Kanada, tidak ada batasan seberapa banyak perubahan yang dapat dilakukan dalam satu RUU omnibus dan tidak ada panjang maksimal untuk satu buah RUU yang akan diajukan. Misalkan, pada tahun 1960-an dimana Criminal Law Amendment Act baru disahkan di Kanada. Omnibus bill ini merupakan contoh implementasi reformasi yang besar terhadap hukum pidana Kanada. Perubahan dibuat untuk mengatasi masalah hukum terhadap aborsi, kepemilikan senjata, ancaman panggilan telepon, kekejaman terhadap binatang, lotere, dan beberapa hal lainnya. RUU tersebut terdiri dari 126 halaman, dan mengandung 120 klausa. Prinsip dasar dan tujuan dari RUU tersebut adalah untuk menyesuaikan hukum pidana Kanada dengan nilai-nilai yang berlaku saat itu. Kemudian, terdapat pula omnibus bills yang lebih panjang. Pemerintah federal dari semua lapisan mengubah budget implementation act - undang- 311 undang yang memberlakukan anggaran tahunan pemerintah - menjadi omnibus bills yang sangat besar. Antara tahun 1995 dan 2000, rata-rata panjangnya budget implementation act adalah 12 halaman. Pada saat awal tahun 2000-an, rata-rata menjadi 139 halaman. Sejak tahun 1009, hampir semua budget implementation act menjadi berates-ratus halaman panjangnya. Seperti misalnya Budget Implementation Act 2010 (Bill C-9) yang mencapai 883 halaman. Pemerintah menyatakan bahwa segala yang ada di dalam RUU tersebut berhubungan dengan pelaksanaan anggaran federal. Dikarenakan tidak adanya definisi dari omnibus bill yang pasti, sulit untuk menentukan dengan pasti kapan pertama kali omnibus bill pertama kali diperkenalkan di dalam parlemen. House of Commons Procedure and Practice menunjukkan bahwa praktek tersebut telah ada di tahun 1888, ketika suatu private bill diajukan dengan tujuan untuk mengukuhkan dua perjanjian perkeretaapian yang terpisah. Namun, RUU yang memiliki ciri “omnibus” mungkin telah ada sebelum tahun tersebut. Pada tahun 1868, saat sesi parlementer yang pertama, Parlemen Kanada mengesahkan sebuah undang- undang untuk melanjutkan selama waktu yang terbatas beberapa undang- undang yang disebutkan di dalamnya yang mungkin bercirikan sebagai omnibus bill pertama pasca Konfederasi Kanada. Undang-undang ini mengandung satu tujuan sebagai kelanjutan dari undang-undang yang akan berakhir, sekaligus pada saat bersama mengubah beberapa undang-undang dengan pokok pembahasan yang berbeda seperti kepailitan, perdamaian di perbatasan, dan perbankan. Sifat omnibus mencerminkan prinsip, tema atau tujuan yang sama, atau merupakan bagian dari inisiatif administratif tunggal. Penggabungan beberapa perubahan dari undang-undang sebenarnya dapat meningkatkan kajian parlemen terhadap komponen dan interaksinya dengan unsur-unsur RUU lainnya, serta memudahkan pemeriksaan RUU tersebut. Selain itu, omnibus dapat memfasilitasi pertimbangan dari semua aspek yang saling terkait dari agenda legislatif tertentu. Hal tersebut juga dapat membantu memfokuskan debat parlementer. Manfaat lainnya dari adanya undang-undang omnibus adalah menghemat waktu dan mempersingkat jumlah hari para pembuat undang-undang yang 312 harus dihabiskan di dalam parlemen. The House of Commons dahulunya biasa duduk selama sekitar 175 hari dalam setahun di tahun 1990-an. Dengan memasukkan banyak perubahan ke dalam lebih sedikit RUU, parlemen dapat mempersingkat sidangnya. Saat ini, parlemen duduk selama sekitar 130-140 hari pertahun. Secara ideal, jika anggota parlemen menghabiskan waktu lebih sedikit, mereka dapat menghabiskan lebih banyak waktu di daerah pemilihan mereka. Hal ini dapat membuka lebih banyak kesempatan untuk bertemu individu dan kelompok masyarakat, dan lebih banyak waktu untuk memenuhi kebutuhan konstituen. Omnibus bills telah digunakan selama beberapa dekade oleh Pemerintah Kanada sebagai kendaraan untuk mengusulkan beberapa jenis undang- undang tertentu ke Parlemen. Terminologi omnibus bill sendiri tidak didefinisikan secara jelas dalam aturan prosedural, baik di Senat maupun The House of Commons. Namun, dalam The House of Commons Glossary of Parliamentary Procedure didefinisikan sebagai “A bill consisting of a number of related but separate parts that seeks to amend and/or repeal one or several existing Acts and/or to enact one or several new Acts.” Dengan demikian karena omnibus law di Kanada diterapkan dalam proses pembentukan undang-undang dengan demikian proses pembentukan undang-undang di Kanada sama seperti pembentukan undang-undang pada umumnya. 2. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membahas omnibus law dari awal sampai akhir menjadi undang-undang di Kanada? Penjelasan/Tanggapan: Sampai dengan Jawaban Pemerintah ini disusun, Pemerintah masih mendalami dan melalui Kementerian Luar Negeri masih berkoordinasi dan berkorespodensi dengan Pemerintah Negara Amerika Serikat, Kanada dan Irlandia. Pemerintah meminta izin untuk menyampaikan kemudian jawaban atas pertanyaan ini setelah mendapatkan bahan dan hasil koordinasi yang lengkap. 3. Bagaimana partisipasi publik dan standar pembentukan pembentukan omnibus law di luar negeri? Penjelasan/Tanggapan: Sampai dengan Jawaban Pemerintah ini disusun, Pemerintah masih mendalami dan melalui Kementerian Luar Negeri masih berkoordinasi dan 313 berkorespodensi dengan Pemerintah Negara Amerika Serikat, Kanada dan Irlandia. Pemerintah meminta izin untuk menyampaikan kemudian jawaban atas pertanyaan ini setelah mendapatkan bahan dan hasil koordinasi yang lengkap. 4. Nah, yang belum terlihat adalah dari Pemerintah, itu varian-varian draf yang ada itu. Jadi, tolong Pemerintah menyerahkan kepada kami: Satu, draf yang ditandatangani di persetujuan bersama. Satu. Yang kedua. Draf dari persetujuan bersama itu yang kemudian diserahkan kepada Pemerintah itu juga disampaikan kepada Mahkamah. Yang ketiga. Draf yang kemudian ada penyesuaian formatting segala macam yang disebut oleh Menteri Sekretaris Negara itu, tolong disampaikan juga kepada Mahkamah. Penjelasan/Tanggapan: Sesuai dengan permintaan Yang Mulia Majelis Hakim Anggota Saldi Isra, berikut Pemerintah menyampaikan: a. Draft Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja yang ditandatangani dalam persetujuan bersama akan disampaikan dan dijadikan alat bukti oleh DPR RI kepada Mahkamah Konstitusi; b. Draft Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja yang disampaikan DPR RI kepada Pemerintah hasil Pembahasan Rapat Paripurna DPR RI (vide Bukti PK-186); dan c. Draft yang telah disesuaikan dari sisi formatting untuk kemudian diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Kementerian Sekretariat Negara telah menyampaikan Surat Deputi Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan kepada Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Nomor: B-406/Kemensetneg/D- 1/HK.00.02/10/2020 tanggal 14 Oktober 2020 (vide Bukti PK-187) untuk mengklarifikasi beberapa hal terkait konsistensi penulisan kepada DPR RI atas draf RUU Cipta Kerja sebelum disahkan oleh Presiden. Atas dasar itu kemudian DPR RI menyampaikan matriks klarifikasi penyempurnaan RUU tentang Cipta Kerja yang telah diparaf dan ditandatangani oleh Ketua Badan Legislasi DPR RI (vide Bukti PK-188) hal ini untuk membuktikan bahwa DPR RI telah mengklarifikasi substansi dimaksud yang ditandai dengan pembubuhan paraf dan tanda tangan dilembar terakhir oleh Ketua 314 Badan Legislasi DPR RI. Hasil dari formatting dan penyempurnaan dari DPR RI tersebut menjadi draft yang kemudian diundangkan sebagai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (vide Bukti PK- 90 Keterangan Presiden yang disampaikan ke kesekretariatan Mahkamah Konstitusi tanggal 17 Juni 2021). Keterangan Tambahan Presiden bertanggal 9 September 2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 9 September 2021 Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Anggota SALDI ISRA pada sidang 12 Agustus 2021 1. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membahas omnibus law dari awal sampai akhir menjadi undang-undang di negara lain? Penjelasan/Tanggapan: Beberapa negara yang menerapakan metode Omnibus Law dalam pembentukan undang-undang, diantaranya adalah Irlandia, Kanada, dan Amerika Serikat. Penerapan Omnibus Law di Irlandia yang menarik perhatian adalah pembentukan Withdrawal of the United Kingdom from the European Union (Consequential Provisions) Act 2020 atau Brexit Omnibus Act 2020 sebagai pembaharuan Brexit Omnibus Act 2019. Fokus utama Brexit Omnibus Act 2020 adalah langkah-langkah mitigasi menghadapi Brexit tanpa kesepakatan guna melindungi hak-hak warna negara, keamanan, dan memfasilitasi dukungan bisnis. Undang-Undang (UU) ini mencakup beberapa sektor prioritas, yaitu: 1. Perpajakan, 2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Bea Cukai, 3, Layanan Keuangan, 4. Imigrasi, 5. Kesehatan, 6. Bantuan Bagi Siswa, 7. Kesejahteraan Sosial, 8. Karyawan dan Imigrasi, 9. Keamanan Sosial, dan 10. Transportasi. Banyaknya sektor priorotas yang masuk dalam Brexit Omnibus Act 2020 menunjukan bahwa penyusunan Omnibus Law dapat dilakukan tidak hanya mencakup satu isu atau sektor semata. Proses perencanaan UU di Irlandia dilakukan oleh Majelis Rendah Irlandia /DPR (Dáil Éireann) yang dilanjutkan di Majelis Tinggi Irlandia/Senat (Seanad Éireann). Secara keseluruhan total waktu perumusan hingga pengesahan UU tersebut hanya memakan waktu 14 hari, yaitu pada: 315 1. Tahap 1 di Majelis Rendah Irlandia /DPR (Dáil Éireann): a. 27 Oktober 2020 (RUU Brexit Omnibus Law 2020 pertama kali diangkat ke Majelis Rendah Irlandia (Dáil Éireann)), b. 11 November 2020 (Tahap perundingan pada prinsip umum RUU), c. 25 November 2020 (Tahap perundingan khusus, pasal per pasal, dengan proses amandemen mulai dilakukan), d. 25 November 2020 (Tahap perundingan amandemen), e. 25 November 2020 (Penyelesaian RUU pada Tahap 1 untuk diberikan kepada Senat). 2. Tahap 2 di Majelis Tinggi Irlandia/Senat (Seanad Éireann): a. 25 November 2020 (RUU Tahap 1 diterima oleh Senat), b. 25 November 2020 (Tahap perundingan pada prinsip umum RUU), c. 1 Desember 2020 (Tahap perundingan khusus, pasal per pasal, dengan proses amandemen mulai dilakukan), d. 3 Desember 2020 (Tahap perundingan amandemen), e. 8 Desember 2020 (Penyelesaian RUU pada tahap 2 untuk dilanjutkan pada tahap pengesahan), f. 10 Desember 2020 (Pengesahan UU oleh Presiden Irlandia). Penerapan Omnibus Law tersebut disambut baik oleh publik dan pebisnis khususnya terkait ketentuan mengenai penundaan pembayaran PPN. Sampai saat ini belum ada judicial review atas penerapan Omnibus Law pada UU dimaksud. Sedangkan di Kanada praktik Omnibus Law telah diterapkan sejak abad ke-19. Penggunaan praktik Omnibus Law cukup marak di Parlemen Kanada dan dianggap sebagai proses legislasi khusus yang tidak mengikuti proses legislasi yang umumnya. Inisiatif penyusunan rancangan Omnibus Law dilakukan oleh Pemerintah, anggota parlemen, maupun komite di parlemen. Beberapa UU yang menerapkan Omnibus Law di Kanada adalah Crminimal Law Amendments Act (Bill C-150), Jobs, Grwoth, and Long-term Prosperity Act (Bill C-38), Energy Security Act (Bill C-94), dan Canada-United States Free Trade Agreement Implementation Act (Bill C-130). Terhadap pembentukan Criminal Law Amendments Act (Bill C-150), dibutuhkan waktu pembentukan kurang lebih 17 (tujuh belas) bulan. Bill C-195 mulanya diajukan pada 21 Desember 1967 dan selanjutnya diajukan sebagai Bill C-150 pada tanggal 19 Desember 1968. Pada Mei 1969, Bill C-150 tersebut disahkan oleh parlemen. Dari catatan Supreme Court of Canada tidak ditemukan adanya judicial review atas UU tersebut. Catatan mengenai UU tersebut adalah fatwa 316 hukum tanggal 26 Juni 1970 mengenai penerapan Proclamation of Section 16 berdasarkan permintaan Gubernur Jenderal Kanada, yang berkaitan dengan masa pemberlakukan aturan hukum untuk tindakan mengemudi dalam keadaan mabuk. Adapun di Amerika Serikat, penerapan metode Omnibus Law merupakan praktek yang umum dalam pembentukan UU, dimana yang paling menonjol adalah UU yang berkenaan dengan anggaran (proses rekonsiliasi anggaran (Section 310, Congressional Budget Act of 1974) dan Appropriation Acts) karena dilakukan setiap tahun (rutin). Beberapa Omnibus Law yang banyak mendapat perhatian adalah Agricultural Act of 2014, Agriculture Improvement Act of 2018, Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988, Affordable Care Act (ACA) 2010. Penyusunan UU dengan menggunakan metode Omnibus Law sama dengan penyusunan UU pada umumnya. Dengan memperhatikan sistem legislatif di Amerika Serikat yang menganut sistem bikameral secara sama kuat, maka RUU dapat diusulkan baik di tingkat Senat maupun di House of Representative untuk kemudian dibawah di sebuah komite. RUU tersebut harus mendapat persetujuan baik Senat dan House of Representative. Konstitusi Amerika Serikat juga mengatur bahwa dapat dilakukan public hearing terhadap suatu RUU yang dianggap penting dan biasanya diumumkan seminggu sebelum pelaksanaannya kepada masyarakat Amerika Serikat. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Anggota WAHIDUDIN ADAMS pada sidang 2 September 2021 2. Mengapa Pemerintah tidak terlebih dahulu mengubah teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang dapat diubah dengan Peraturan Presiden sebelum membentuk UU Cipta Kerja dengan metode Omnibus Law? Penjelasan/Tanggapan: Pembentuk Undang-Undang (DPR bersama Pemerintah) dalam membentuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juncto UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak memuat metode apa yang harus digunakan dalam pembentukan undang-undang, baik dalam batang tubuh, penjelasan maupun 317 lampiran. Dalam hal ini Pembentuk Undang-Undang sepakat bahwa terkait metode pembentukan undang-undang memang tidak dirumuskan secara eksplisit dalam norma undang-undang maupun pada penjelasan dan lampiran. Hal ini bisa kita pahami bahwa metode itu selalu berkembang, maka kalau metode itu harus termuat secara eksplisit dalam norma ataupun penjelasan dan lampiran, maka akan menyebabkan daya berlaku bagi undang-undang tersebut menjadi terbatas, dalam arti undang-undang tersebut tidak mampu mengakomodasikan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat, walaupun kodratnya secara asas bahwa hukum itu selalu tertinggal dari fakta peristiwanya: “Het recht hinkt achter de feiten aan”. Oleh karena itu sampai saat dibentuknya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan pun tidak mencantumkan tentang metode apa yang harus digunakan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga dalam hal ini Pembentuk Undang-Undang memberikan kebebasan. Penggunaan metode Omnibus Law dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengadopsi metode yang berasal dari common law system, karena Pembentuk Undang-Undang menganggap kondisi regulasi di Indonesia saat ini banyak permasalahan yang perlu ditata. Terkait dengan Permohonan Uji Formil ini yang sedang berlangsung, Pemerintah dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini menggunakan metode Omnibus Law dikarenakan mendasarkan pada kondisi sebagai berikut: a. Dalam rangka penataan regulasi mengingat telah terjadi obesitas di bidang perundang-undangan yang berakibat terjadinya tumpang tindih materi muatan yang mengatur hal yang sama. b. Mendasarkan pada praktek yang selama ini sudah dilakukan dan selama ini pula tidak menimbulkan masalah. c. Belum diaturnya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juncto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengingat adanya kebutuhan hukum yang mendesak, maka bagi Pembentuk Undang-Undang dapat melakukan 318 penemuan hukum (rechts vinding) untuk mengatasi kekosongan hukum tentang pengaturan “metode”, karena yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juncto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 adalah tata cara/ proses pembentukan undang-undang. Jelas kalau penataan regulasi khususnya revisi undang-undang mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, maka hasilnya kurang efektif dan memakan waktu yang lama, karena harus dilakukan perubahan satu per satu dari sekian banyak undang-undang yang terkait dengan cipta kerja. Keterangan Tambahan Presiden bertanggal 12 Oktober 2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 13 Oktober 2021 Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Anggota Enny Nurbaningsih pada sidang 6 Oktober 2021 1. Apakah yang dimaksud dengan Klaster dalam Undang-Undang Cipta Kerja? Penjelasan/Tanggapan: Sebagaimana disampaikan dalam Keterangan Presiden sebelumnya bahwa dalam penyusunan RUU tentang Cipta Kerja, Pemerintah menggunakan metode Omnibus Law dengan tema Cipta Kerja. Tema Cipta Kerja tersebut perlu dijabarkan dalam subtema yang mendukung tujuan tema Cipta Kerja, yaitu: a. Menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMK-M) serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antardaerah dalam kesatuan ekonomi nasional. b. Menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. c. Melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMK-M serta industri nasional. d. Melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek 319 strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila. Dalam mencapai tujuan tema Cipta Kerja tersebut, inventarisasi dan pengelompokan permasalahan dan hambatan dalam pecapaian tema tersebut termasuk inventarisasi UU yang terkait, dijabarkan dalam beberapa subtema yang disebut dengan klaster. Penggunaan kata klaster tersebut mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dimana klaster adalah beberapa benda atau hal yang berkelompok menjadi satu. Pengelompokan dalam bentuk klaster akan memudahkan penginventarisasian masalah dan UU terkait serta penyelarasan untuk penyelesaian permasalahan termasuk penyelarasan rumusan di beberapa UU yang terkait. 2. Berapa sesungguhnya jumlah klaster yang ada di dalam Undang-Undang Cipta Kerja? Penjelasan/Tanggapan: Dalam penyusunan Nasakah Akademik dan RUU Cipta Kerja, subtema Cipta Kerja dibagi dalam 11 klaster, yaitu: a. Klaster 1 yaitu Penyederhanaan Perizinan Berusaha, yang meliputi Perizinan Berusaha pada 18 sektor yaitu: a. Perizinan Lokasi, b. Perizinan Lingkungan, c. Perizinan Bangunan Gedung, d. Perizinan Sektor Pertanian, e. Perizinan Sektor Kehutanan, f. Perizinan Sektor Kelautan dan Perikanan, g. Perizinan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), h. Perizinan Sektor Ketenaganukliran, i. Perizinan Sektor Perindustrian, j. Perizinan Sektor Perdagangan, k. Perizinan Sektor Kesehatan, Obat, dan Makanan, l. Perizinan Sektor Pariwisata, m. Perizinan Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, n. Perizinan Sektor Keagamaan, o. Perizinan Sektor Transportasi, p. Perizinan Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, q. Perizinan Sektor Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran, dan r. Perizinan Sektor Pertahanan dan Keamanan. b. Klaster 2 yaitu Persyaratan Investasi. c. Klaster 3 yaitu Ketenagakerjaan. 320 d. Klaster 4 yaitu: Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMK-M. e. Klaster 5 yaitu Kemudahan Berusaha. f. Klaster 6 yaitu Dukungan Riset dan Inovasi. g. Klaster 7 yaitu Administrasi Pemerintahan. h. Klaster 8 yaitu Pengenaan Sanksi. i. Klaster 9 yaitu Pengadaan Lahan. j. Klaster 10 yaitu Investasi dan Proyek Pemerintah. k. Klaster 11 yaitu Kawasan Ekonomi. Dalam pembahasan di masing-masing klaster telah diidentifikasi UU dan pasal- pasal terkait yang ada yang perlu dilakukan perubahan dalam RUU Cipta Kerja. Dalam penyusunan RUU Cipta Kerja, hasil pembahasan di masing-masing klaster disinkronisasikan dan selanjutnya dituangkan dalam batang tubuh dan penjelasan RUU Cipta Kerja, sebagai berikut: a. Substansi Klaster 1 dan Klaster 2 dimuat dalam Bab III Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha, yang memuat perubahan atas 49 UU yang meliputi: 7 UU yang terkait dengan penyederhanaan persyaratan perizinan dasar Perizinan Berusaha, 39 UU yang terkait dengan penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor serta kemudahan dan persyaratan investasi, 3 UU yang terkait dengan penyederhanaan persyaratan investasi pada sektor tertentu. b. Substansi Klaster 3 dimuat dalam Bab IV Ketenagakerjaan, yang memuat perubahan atas 4 UU yang meliputi: 1 UU yang terkait dengan ketengakerjaan, 2 UU yang terkait dengan jaminan sosial, dan 1 UU yang terkait dengan perlindungan pekerja migran Indonesia. c. Substansi Klaster 4 dimuat dalam Bab V Kemudahan, Perlindungan, Pemberdayaan Koperasi dan UMK-M, yang memuat perubahan atas 3 UU yang meliputi: 1 UU yang terkait dengan perkoperasian, dan 2 UU yang terkait dengan UMKM. 321 d. Substansi Klaster 5 dimuat dalam Bab VI Kemudahan Berusaha, yang memuat perubahan atas 13 UU yang meliputi: 1 UU yang terkait dengan keimigrasian, 1 UU yang terkait dengan paten, 1 UU yang terkait dengan merek, 1 UU yang terkait dengan perseroan terbatas, 1 UU yang terkait dengan UU ganguan, 3 UU yang terkait dengan perpajakan, 1 UU yang terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah, 1 UU yang terkait dengan impor komoditas perikanan dan komoditas pergaraman, 1 UU yang terkait dengan wajib daftar perusahaan, 1 UU yang terkait dengan Badan Usaha Milik Desa, 1 UU yang terkait dengan larangan praktik monopoli dan persiangan usaha tidak sehat. e. Substansi Klaster 6 dimuat dalam Bab VII Dukungan Riset dan Inovasi, yang memuat perubahan 2 UU yang meliputi: 1 UU yang terkait dengan badan usaha milik negara dan 1 UU yang terkait dengan riset dan inovasi. f. Substansi Klaster 7 dimuat dalam Bab XI Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Untuk Mendukung Cipta Kerja, yang memuat perubahan 2 UU yang meliputi: 1 UU yang terkait dengan administrasi pemerintahan dan 1 UU yang terkait dengan pemerintahan daerah. g. Substansi Klaster 8 masuk dalam berbagai UU yang dimuat dalam berbagai bab. h. Substansi Klaster 9 masuk dalam Bab VIII Pengadaan Lahan, yang memuat perubahan 2 UU yang meliputi: 1 UU yang terkait dengan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan 1 UU yang terkait dengan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan i. Substansi Klaster 10 masuk dalam Bab X Investasi Pemerintah Pusat dan Kemudahan Proyek Strategis Nasional. j. Substansi Klaster 11 masuk dalam Bab IV Kawasan Ekonomi, yang memuat perubahan 3 UU yang meliputi: 1 UU yang terkait dengan kawaan ekonomi khusus dan 2 UU yang terkait dengan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Penuangan norma dalam RUU Cipta Kerja sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana 322 diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dengan memperhatikan muatan dalam masing-masing klaster yang memiliki kompleksitas yang berbeda-beda. Berdasarkan Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 telah diatur bahwa urutan pengelompokan materi muatan peraturan perundang-undangan dapat disusun secara sistematis dalam buku, bab, bagian, dan paragraf. Jika Peraturan Perundangan-undangan mempunyai materi muatan yang ruang lingkupnya sangat luas dan mempunyai banyak pasal, pasal atau beberapa pasal tersebut dapat dikelompokkan menjadi: buku (jika merupakan kodifikasi), bab, bagian, dan paragraf. Pengelompokkan materi muatan dalam bab, bagian, dan paragraf dilakukan atas dasar kesamaan materi dengan urutan pengelompokan sebagai berikut: a. Bab dengan bagian dan paragraf yang berisi pasal atau beberapa pasal, seperti di Bab III. b. Bab dengan pasal atau beberapa pasal tanpa bagian dan paragraf, seperti di Bab VII. c. Bab dengan bagian dan pasal atau beberapa pasal tanpa paragraf, seperti di Bab XI. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Anggota SALDI ISRA pada sidang 6 Oktober 2021 1. Berapakah Jumlah Undang-Undang yang terdapat di dalam Naskah Akademik Undang-Undang Cipta Kerja? Penjelasan/Tanggapan: Berdasarkan hasil inventarisasi dari 11 klaster pembahasan, terdapat 79 UU yang perlu diubah atau dicabut dalam Naskah Akademik dan RUU Cipta Kerja. 2. Berapakah jumlah Undang-Undang yang pada akhirnya di muat di dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan apakah ada perubahan dari jumlah Undang-Undang yang terdapat di dalam Naskah Akademik dan alasan perubahannya? 323 Penjelasan/Tanggapan: Dalam pembahasan di Panja RUU Cipta Kerja di Badan Legislasi DPR RI, telah dilakukan kesepakatan untuk mengeluarkan 7 UU dari RUU Cipta Kerja dan menambah 6 UU untuk masuk dalam RUU Cipta Kerja. 7 UU yang dikeluarkan, yaitu: 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 4. UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran. 5. UU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan. 6. UU Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuian. 7. UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. UU Nomor 20 Tahun 2003, UU Nomor 12 Tahun 2012, UU Nomor 14 Tahun 2005, UU Nomor 20 Tahun 2013 merupakan UU pada bidang pendidikan yang pada sifatnya bukan termasuk dalam Perizinan Berusaha yang bersifat komersial. Kempat UU tersebut menganut prinsip bahwa pengelolaan satuan pendidikan bersifat nirlaba sehingga tidak dapat disamakan dengan pengelolaan kegiatan usaha. Dengan demikian perlakuan, persyaratan, dan proses izin yang diperlukan oleh satuan Pendidikan untuk kegiatan operasionalnya, tidak dapat disamakan dengan perlakuan, persyaratan, dan proses Perizinan Berusaha untuk kegiatan yang bersifat mendatangkan laba. Ketentuan izin untuk satuan pendidikan mengikuti ketentuan perundang- undangan di bidang pendidikan yang berlaku dan tidak ada kewajiban bagi satuan pendidikan tersebut, termasuk satuan pendidikan non-formal yang dikelola oleh masyarakat, melakukan proses izin melalui sistem Perizinan Berusaha sebagaimana diatur dalam RUU Cipta Kerja dan tidak perlu dilakukan perubahan atau penyesuaian dalam RUU Cipta Kerja. Adapun dikeluarkannya UU Nomor 4 Tahun 2019 yang megatur perubahan Pasal 21 mengenai Surat Tanda Registrasi Bidan tidak termasuk dalam kegiatan pemberian Perizinan Berusaha sehingga cukup diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 2019. 324 Dikeluarnya UU UU Nomor 20 Tahun 2014 dari RUU Cipta Kerja mengenai ketentuan pidana atas penyalahgunaan tanda atau nomor SNI telah cukup dengan ketentuan yang ada dan tidak perlu dilakukan perubahan dalam RUU Cipta Kerja. Begitu juga dengan dikeluarkannya UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers mengenai investasi modal asing yang diatur dalam Pasal 11 dan mengenai nilai denda yang diatur dalam Pasal 18 tidak diperlukan perubahan, karena pengaturan yang ada sudah cukup jelas dan kuat untuk pengaturan mengenai investasi melalui penambahan modal asing pada perusahaan pers yang dilakukan melalui pasar modal serta nilai pidana denda atas pelanggaran dari UU Nomor 40 Tahun 1999. Panja Badan Legislasi DPR RI bersama Pemerintah telah pula menyepakati untuk 6 memasukan 6 UU kedalam RUU Ciptra Kerja, yaitu: 1. UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. 2. UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek. 3. UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan jo. UU Nomor 36 Tahun 2008. 4. UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambangan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Barang Mewah jo. UU Nomor 42 Tahun 2009. 5. UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. 6. UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi. Penambahan UU Nomor 18 Tahun 2017 dimaksudkan untuk menyelaraskan dan kepastian proses Perizinan Berusaha Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia agar sesuai dengan ketentuan dan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang diatur dalam RUU Cipta Kerja. Penambahan UU Nomor 20 Tahun 2016 dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha terutama bagi UMKM dalam pengajuan merek, terutama untuk mempersingkat waktu pemeriksaan substantif dari 150 hari menjadi 30 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 23 dan memberikan kepastian 325 hukum atas sertifikat merek yang telah diterbitkan namun belum diambil sebagaimana diatur dalam Pasal 25. Adapun penambahan UU Nomor 7 Tahun 1983, UU Nomor 8 Tahun 1983, dan UU Nomor 6 Tahun 1983 merupakan penggabungan dari substansi muatan RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan Untuk Penguatan Perekonomian yang disampaikan oleh Presiden kepada DPR RI melalui surat Nomor: R- 03/Pres/01/2020 tanggal 23 Januari 2020. Penggabungan materi muatan yang ada RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan Untuk Penguatan Perekonomian ke dalam RUU Cipta Kerja selain untuk mengefesiensikan pembahasan juga untuk penselarasan berbagai kemudahan yang diberikan kepada pelaku usaha yang dimuat dalam RUU Cipta Kerja. Penambahan materi muatan tersebut menyangkut Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Penambahan UU Nomor 11 Tahun 2019 dimaksudkan untuk memperkuat pelaksanaan penilitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah dengan pembentukan badan riset dan inovasi daerah, sehingga dengan demikian hasil penilitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang dilakukan daerah dapat segera dimanfaatkan, baik oleh daerah bersangkutan maupun melalui badan riset dan inovasi nasional. Dengan demikian maka UU terkait yang semula diinventarisasi dalam Naskah Akademik dan kemudian masuk dalam norma batang tubuh RUU Cipta Kerja sebanyak 79 UU, kemudian disepakati untuk dikeluarkan sebanyak 7 UU dan ditambahkan sebanyak 6 UU, maka jumlah UU yang diubah atau dicabut dalam UU Cipta Kerja menjadi sebanyak 78 UU. [2.5] Menimbang bahwa menguatkan keterangannya, Presiden telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan PK- 188, tanpa PK-128, sebagai berikut: 1. Bukti PK-1 : Fotokopi Pidato Pengukuhan Presiden Joko Widodo dalam Pelantikan Periode 2019-2024; 326 Dokumen berupa tangkapan layar (screenshot) website beserta link; 2. Bukti PK-2 : Fotokopi Risalah Ratas Tanggal 30 Oktober Tahun 2019; 3. Bukti PK-3 : Fotokopi Risalah Ratas Tanggal 11 November Tahun 2019; 4. Bukti PK-4 : Fotokopi Risalah Ratas Tanggal 15 Januari Tahun 2020; 5. Bukti PK-5 : Fotokopi Surat Sekretaris Kabinet kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: B-0445/Seskab/Ekon/11/2019 tanggal 27 November 2019; 6. Bukti PK-6 : Fotokopi Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 318 Tahun 2019 tentang Panitia Antar Kementerian dan/atau Antar Nonkementerian Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Lapangan Kerja tanggal 23 Oktober 2019; 7. Bukti PK-7 : Rapat Koordinasi Pembahasan tentang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Kluster Penyederhanaan Perizinan Berusaha Bidang Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 15 November 2019 di Hotel Grand Mercure Jakarta. Dokumen terdiri dari: 1. Undangan; 2. Laporan; 3. Dokumentasi; 4. Daftar Hadir. 8. Bukti PK-8 : Rapat Koordinasi tentang Pembahasan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Cluster Penyederhanaan Perizinan Berusaha tanggal 16 November 2019. Dokumen terdiri atas: 1. Undangan; 2. Laporan; 3. Dokumentasi; 4. Daftar Hadir. 327 9. Bukti PK-9 : Rapat Koordinasi tentang Pembahasan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Cluster Penyederhanaan Perizinan Berusaha terkait Kelautan dan Perikanan tanggal 18 November 2019. Dokumen terdiri atas: 1. Undangan; 2. Laporan; 3. Dokumentasi; 4. Daftar Hadir. 10. Bukti PK-10 : Rapat Koordinasi tentang Pembahasan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Cluster Penyederhanaan Perizinan Berusaha terkait Pertahanan dan Keamanan tanggal 19 November 2019. Dokumen terdiri atas: 1. Undangan; 2. Laporan; 3. Dokumentasi; 4. Daftar Hadir. 11. Bukti PK-11 : Focus Group Discussion (FGD) Omnibus Law Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Lapangan Kerja dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada tanggal 22 November 2019 di Sheraton Mustika Resort & SPA Yogyakarta. Dokumen terdiri dari: 1. Materi Presentasi; 2. Laporan Pekerjaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Omnibus Law; 3. Laporan Penyelenggaraan Focus Group Discussion; 4. Daftar Hadir; 5. Notulensi; 6. Undangan; dan 7. Dokumentasi. 12. Bukti PK-12 : Focus Group Discussion (FGD) Omnibus Law Terkait Penyusunan Naskah Akademik dan RUU Cipta Lapangan 328 Kerja dan UMKM pada tanggal 28 November 2019 di Makassar Sulawesi Selatan. Dokumen terdiri dari: 1. Materi Presentasi; 2. Laporan Pekerjaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Omnibus Law; 3. Laporan Penyelenggaraan Focus Group Discussion; 4. Daftar Hadir; 5. Notulensi; 6. Undangan; dan 7. Dokumentasi. 13. Bukti PK-13 : Focus Group Discussion (FGD) Omnibus Law Terkait Penyusunan Naskah Akademik dan RUU Cipta Lapangan Kerja dan UMKM yang dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2019 di Medan Sumatera Utara. Dokumen terdiri dari: 1. Laporan Pekerjaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Omnibus Law; 2. Laporan Penyelenggaraan Focus Group Discussion; 3. Daftar Hadir; 4. Notula; 5. Undangan 6. Dokumentasi. 14. Bukti PK-14 : Rapat Koordinasi tentang Penyiapan Lanjutan Bahan Rapat RUU Penciptaan Lapangan Kerja Tingkat Menteri pada tanggal 11 Desember 2019. Dokumen berupa undangan. 15. Bukti PK-15 : Rapat Koordinasi tentang Penyiapan RUU Penciptaan Lapangan Kerja Klaster Lingkungan dan KKP tanggal 12 Desember 2019. Dokumen berupa undangan. 16. Bukti PK-16 : Rapat Koordinasi tentang Penyiapan RUU Penciptaan Lapangan Kerja Klaster Kawasan Ekonomi, UMKM dan Industri tanggal 13 Desember 2019. Dokumen berupa undangan. 329 17. Bukti PK-17 : Focus Group Discussion Pembahasan Omnibus Law di bidang Lingkungan Hidup tanggal 15 Desember 2019. Dokumen berupa undangan. 18. Bukti PK-18 : Rapat Koordinasi tentang Pembahasan Perizinan Berusaha Sektor Pertanian dalam RUU Penciptaan Lapangan Kerja tanggal 16 Desember 2019. Dokumen berupa undangan. 19. Bukti PK-19 : Rapat Koordinasi tentang Pembahasan Sanksi Perizinan Berusaha Sektor Pertanian dalam RUU Penciptaan Lapangan Kerja tanggal 17 Desember 2019. Dokumen berupa undangan. 20. Bukti PK-20 : Fotokopi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 46/DPR RI/I/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2020-2024 tanggal 17 Desember 2019. 21. Bukti PK-21 : Fotokopi Surat Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian atas nama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: PH.2.1-9.2/M.EKON/01/2020 tanggal 15 Januari 2020 untuk Permohonan Penyelarasan Naskah Akademik RUU Cipta Lapangan Kerja. 22. Bukti PK-22 : Fotokopi Surat Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian atas nama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: PH.2.1-10/M.EKON/01/2020 tanggal 16 Januari 2020 untuk Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Lapangan Kerja. 23. Bukti PK-23 : Rapat yang diadakan pada tanggal 16 s.d 20 Januari 2020 di JS Luwansa Hotel and Convention Centre. Dokumen terdiri atas: 1. Undangan; 2. Laporan; 330 3. Dokumentasi; 4. Daftar Hadir. 24. Bukti PK-24 : Fotokopi Naskah Akademik RUU Cipta Kerja Final; 25. Bukti PK-25 : Fotokopi Surat Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada Menteri Koordinator Perekonomian Nomor: PHN-HN.02.04-04 tanggal 20 Januari 2020. 26. Bukti PK-26 : Fotokopi Surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang- undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: PPE.PP.03.02-107 tanggal 20 Januari 2020 kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 27. Bukti PK-27 : Fotokopi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 1/DPR RI/II/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020 tanggal 22 Januari 2020. 28. Bukti PK-28 : Fotokopi Surat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua DPR-RI Nomor: R-06/Pres/02/2020 tanggal 7 Februari 2020. 29. Bukti PK-29 : Fotokopi Surat Menteri Sekretaris Negara kepada para menteri terkait Nomor: B-105/M.Sesneg/D- 1/HK.00.02/02/2020 tanggal 7 Februari 2020. 30. Bukti PK-30 : Rapat Panitia Kerja Pembahasan RUU tentang Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 14 April 2020. Dokumen berupa laporan singkat. 31. Bukti PK-31 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 20 April 2020 Rapat Dengar Pendapat/ Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) tentang Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 20 April 2020. Dokumen berupa laporan singkat. 331 32. Bukti PK-32 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 27 April 2020 untuk mendengarkan masukan/ pandangan dari Narasumber yaitu Prof. Dr. Djisman Simanjuntak, Yose Rizal Damuri, dan Sarman Simanjorang, M.Si) atas RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 27 April 2020. Dokumen terdiri atas: 1. Laporan singkat; dan 2. Bahan paparan. 33. Bukti PK-33 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 29 April 2020 untuk mendengarkan masukan/ pandangan dari Narasumber yaitu Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H., dan Dr. Bambang Kesowo, S.H., L.LM. atas RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 29 April 2020. Dokumen terdiri atas: 1. Laporan singkat; dan 2. Bahan paparan. 34. Bukti PK-34 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 5 Mei 2020 untuk mendengarkan masukan/ pandangan dari Narasumber yaitu Emil Arifin dan Dr. Ir. H. Sutrisno Iwantono, MA) atas RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 5 Mei 2020. Dokumen berupa laporan singkat. 35. Bukti PK-35 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 20 Mei 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 20 Mei 2020. Dokumen berupa laporan singkat. 36. Bukti PK-36 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 3 Juni 2020 Pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, 332 sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 3 Juni 2020. Dokumen berupa laporan singkat. 37. Bukti PK-37 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 4 Juni 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 4 Juni 2020. Dokumen berupa laporan singkat. 38. Bukti PK-38 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 9 Juni 2020 untuk mendengarkan masukan/ pandangan dari narasumber yaitu Ketua Umum KADIN (Rosan P. Roeslani) dan Dosen Hukum Internasional di Universitas Ibn Khaldun Bogor dan Dosen Hukum Bisnis di Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung (Mohamad Mova Al Afghani, S.H., Ll.M.Eur., Ph.D) sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 9 Juni 2020. Dokumen terdiri atas: 1. Laporan singkat; 2. Bahan paparan. 39. Bukti PK-39 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 9 Juni 2020 untuk mendengarkan masukan/ pandangan dari Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atas RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 9 Juni 2020. Dokumen terdiri atas: 1. Laporan singkat; 2. Bahan paparan. 40. Bukti PK-40 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 10 Juni 2020 untuk mendengarkan masukan/ pandangan dari Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), Prof. Dr. M. Ramdan Andri Gunawan (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia), Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf (Guru Besar 333 Universitas Katolik Parahyangan), dan Prof. Dr. Ir. H. San Afri Awang (Guru Besar Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada) atas RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 10 Juni 2020. Dokumen terdiri atas: 1. Laporan singkat; dan 2. Bahan paparan. 41. Bukti PK-41 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 11 Juni 2020 untuk mendengarkan masukan/ pandangan dari Narasumber yaitu Dewan Pers, Aliansi Jurnalis Independen (Dr. Irwansyah, S.Sos) atas RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 11 Juni 2020. Dokumen berupa laporan singkat. 42. Bukti PK-42 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 11 Juni 2020 untuk mendengarkan masukan/ pandangan dari Narasumber yaitu Majelis Ulama Indonesia, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah atas RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 11 Juni 2020. Dokumen berupa laporan singkat. 43. Bukti PK-43 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 29 Juni 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 29 Juni 2020. Dokumen berupa laporan singkat. 44. Bukti PK-44 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 1 Juli 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 1 Juli 2020. Dokumen berupa laporan singkat. 334 45. Bukti PK-45 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 9 Juli 2020 untuk mendengarkan penjelasan Pemerintah (Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian) tentang RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 9 Juli 2020. Dokumen terdiri atas: 1. Laporan singkat; dan 2. Bahan paparan. 46. Bukti PK-46 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 13 Juli 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 13 Juli 2020. Dokumen berupa laporan singkat. 47. Bukti PK-47 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 14 Juli 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 14 Juli 2020. Dokumen berupa laporan singkat. 48. Bukti PK-48 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 15 Juli 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 15 Juli 2020. Dokumen berupa laporan singkat. 49. Bukti PK-49 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 22 Juli 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 22 Juli 2020. Dokumen berupa laporan singkat. 50. Bukti PK-50 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 23 Juli 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja 335 Badan Legislasi tanggal 23 Juli 2020. Dokumen berupa laporan singkat. 51. Bukti PK-51 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 27 Juli 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 27 Juli 2020. Dokumen berupa laporan singkat. 52. Bukti PK-52 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 28 Juli 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 28 Juli 2020. Dokumen berupa laporan singkat. 53. Bukti PK-53 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 3 Agustus 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 3 Agustus 2020. Dokumen berupa laporan singkat. 54. Bukti PK-54 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 4 Agustus 2020 mengenai penjelasan Pemerintah terkait (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 4 Agustus 2020. Dokumen berupa laporan singkat. 55. Bukti PK-55 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 6 Agustus 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 6 Agustus 2020. Dokumen berupa laporan singkat. 56. Bukti PK-56 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 10 Agustus 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 10 Agustus 2020. Dokumen berupa laporan singkat. 336 57. Bukti PK-57 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 11 Agustus 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 11 Agustus 2020. Dokumen berupa laporan singkat. 58. Bukti PK-58 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 12 Agustus 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 12 Agustus 2020. Dokumen berupa laporan singkat. 59. Bukti PK-59 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 13 Agustus 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 13 Agustus 2020. Dokumen berupa laporan singkat. 60. Bukti PK-60 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 19 Agustus 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 19 Agustus 2020. Dokumen berupa risalah sidang. 61. Bukti PK-61 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 24 Agustus 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 24 Agustus 2020. Dokumen berupa laporan singkat. 62. Bukti PK-62 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 25 Agustus 2020 untuk mendengarkan penjelasan Pemerintah atas RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 25 Agustus 2020. Dokumen berupa laporan singkat. 63. Bukti PK-63 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 26 Agustus 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) 337 RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 26 Agustus 2020. Dokumen berupa laporan singkat. 64. Bukti PK-64 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 27 Agustus 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 27 Agustus 2020. Dokumen berupa risalah sidang. 65. Bukti PK-65 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 31 Agustus 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 31 Agustus 2020. Dokumen berupa risalah sidang. 66. Bukti PK-66 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 1 September 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 1 September 2020. Dokumen berupa laporan singkat. 67. Bukti PK-67 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 2 September 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 2 September 2020. Dokumen berupa laporan singkat. 68. Bukti PK-68 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 3 September 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 3 September 2020. Dokumen berupa laporan singkat. 69. Bukti PK-69 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 7 September 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat 338 Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 7 September 2020. Dokumen berupa laporan singkat. 70. Bukti PK-70 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 8 September 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 8 September 2020. Dokumen berupa laporan singkat. 71. Bukti PK-71 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 9 September 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 9 September 2020. Dokumen berupa laporan singkat. 72. Bukti PK-72 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 10 September 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 10 September 2020. Dokumen berupa laporan singkat. 73. Bukti PK-73 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 12 September 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 12 September 2020. Dokumen berupa laporan singkat. 74. Bukti PK-74 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 14 September 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 14 September 2020. Dokumen berupa laporan singkat. 75. Bukti PK-75 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 15 September 2020 mengenai Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 15 September 2020. Dokumen berupa laporan singkat. 339 76. Bukti PK-76 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 16 September 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 16 September 2020. Dokumen berupa laporan singkat. 77. Bukti PK-77 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 17 September 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 17 September 2020. Dokumen berupa laporan singkat. 78. Bukti PK-78 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 19 September 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 19 September 2020. Dokumen berupa laporan singkat. 79. Bukti PK-79 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 21 September 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 21 September 2020. Dokumen berupa laporan singkat. 80. Bukti PK-80 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 22 September 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 22 September 2020. Dokumen berupa laporan singkat. 81. Bukti PK-81 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 24 September 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 24 September 2020. Dokumen berupa laporan singkat. 82. Bukti PK-82 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 25 September 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) 340 RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 25 September 2020. Dokumen berupa risalah sidang. 83. Bukti PK-83 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 25 September 2020 mengenai pembahasan RDPU dengan KPPU tanggal 25 September 2020. Dokumen berupa laporan singkat. 84. Bukti PK-84 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 26 September 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 26 September 2020. Dokumen berupa risalah sidang. 85. Bukti PK-85 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 27 September 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 27 September 2020. Dokumen berupa risalah sidang. 86. Bukti PK-86 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 28 September 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 28 September 2020. Dokumen berupa risalah sidang. 87. Bukti PK-87 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 3 Oktober 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 3 Oktober 2020. Dokumen berupa laporan singkat. 88. Bukti PK-88 : Rapat Paripurna DPR RI dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap RUU Cipta Kerja pada tanggal 5 Oktober 2020. Dokumen berupa risalah. 89. Bukti PK-89 : Surat Ketua DPR-RI kepada Presiden Republik RI Nomor: LG/12046/DPR RI/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020. 341 90. Bukti PK-90 : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 91. Bukti PK-91 : Tangkapan layar (screenshot) website JDIH: 1. Setneg (https://jdih.setneg.go.id/); 2. Setkab (https://jdih.setkab.go.id/); 3. UU Cipta Kerja (https://ekon.go.id/); dan 4. Kumham (https://peraturan.go.id/). 92. Bukti PK-92 : Serap Aspirasi Implementasi UU Cipta Kerja sosialisasi UU Cipta Kerja di berbagai kota yaitu Jakarta, Palembang, Bali, Surabaya, Banjarmasin, Manado, Medan, Yogyakarta, Makassar, Pontianak, Semarang, Bandung, Lombok, Ternate, Batam. Dokumen terdiri atas: 1. Undangan; 2. Daftar Hadir. 93. Bukti PK-93 : Matriks dan Tangkapan Layar (screenshot) data traffic situs https://ekon.go.id/info-sektoral/15/6/dokumen-ruu-cipta- kerja periode Februari 2020 - Oktober 2020. 94. Bukti PK-94 : Rapat Omnibus Law dengan pimpinan KSPSI, KSPSI AGN, KSBSI, K-Sarbumusi, KSPN, KSPI, KASBI, KPBI, dan GSBI tanggal 13 Januari 2020. Dokumen terdiri atas: 1. Undangan; 2. Risalah Rapat; 3. Daftar Hadir. 95. Bukti PK-95 : Rapat Omnibus Law dengan pimpinan KSPSI, KSPSI AGN, KSBSI, K-Sarbumusi, KSPN, KSPI, KASBI, KPBI, dan GSBI tanggal 14 Januari 2020. Dokumen terdiri atas: 1. Undangan; 2. Risalah Rapat; 3. Daftar Hadir. 342 96. Bukti PK-96 : Seminar Omnibus Law oleh Djokosoetono Research Centre, UI tanggal 6 Februari 2020. Dokumen terdiri atas: 1. Flyer; 2. Tangkapan Layar (screenshot) Youtube (beserta link); 3. Dokumentasi. 97. Bukti PK-97 : Konsultasi Publik RUU Cipta Kerja Substansi Ketenagakerjaan di Kemenaker dengan Serikat Pekerja, Pengusaha, dan Lembaga Pemerintah tanggal 11 Februari 2020. Dokumen terdiri atas: 1. Undangan; 2. Notula Rapat; 3. Daftar Hadir; 4. Dokumentasi; 5. Tanda Terima SK Tim. 98. Bukti PK-98 : Konsultasi Publik RUU Cipta Kerja di Hotel Puri Denpasar Jakarta dengan Serikat Pekerja, Pengusaha, dan Lembaga Pemerintah tanggal 13 Februari 2020. Dokumen terdiri atas: 1. Undangan; 2. Notula Rapat; 3. Daftar Hadir; 4. Dokumentasi. 99. Bukti PK-99 : Konsultasi Publik RUU Cipta Kerja Substansi Ketenagakerjaan dengan Serikat Pekerja, Pengusaha, dan Lembaga Pemerintah tanggal 18 Februari 2020. Dokumen terdiri atas: 1. Undangan; 2. Notula Rapat; 343 3. Daftar Hadir; 4. Dokumentasi. 100 Bukti PK-100 : Koordinasi Rencana dan Persiapan Sosialisasi Pelaksanaan Omnibus Law kepada Pemerintah Daerah oleh Kementerian Dalam Negeri tanggal 19 Februari 2020. Dokumen terdiri atas: 1. Undangan; 2. Dokumentasi. 101 Bukti PK-101 : Acara “Harnessing Opportunities a Closure Look at the Omnibus Law Job Creation and Tax Bills” oleh PWC sebagai dukungan kepada Pemerintah untuk RUU Cipta Lapangan Kerja dan RUU Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian tanggal 26 Februari 2020. Dokumen terdiri atas: 1. Undangan; 2. Dokumentasi. 102 Bukti PK-102 : Diskusi Publik RUU Cipta Kerja di Universitas Airlangga tanggal 28 Februari 2020. Dokumen terdiri atas: 1. Undangan; 2. Daftar Hadir; 3. Dokumentasi. 103 Bukti PK-103 : Rakorsus Tingkat Menteri dan dihadiri pejabat KSPI tanggal 26 Februari 2020. Dokumen terdiri atas: 1. Undangan; 2. Daftar Hadir; 104 Bukti PK-104 : Focus Group Discussion RUU Cipta Kerja bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 344 tanggal 26 Februari 2020. Dokumen berupa undangan dan risalah focus group discussion. 105 Bukti PK-105 : Diskusi Publik RUU Cipta Kerja di Universitas Padjajaran tanggal 5 Maret 2020. Dokumen terdiri atas: 1. Undangan; 2. Daftar Hadir; 3. Dokumentasi. 106 Bukti PK-106 : Diskusi Publik Omnibus Law di UIN Syarif Hidayatullah Ciputat tanggal 6 Maret 2020. Dokumen terdiri atas: 1. Undangan; 2. Daftar Hadir; 3. Dokumentasi; 4. Bahan Paparan. 107 Bukti PK-107 : Diskusi APKASI dan Mendagri dalam mendukung Omnibus Law tanggal 6 Maret 2020. Dokumen berupa screenshot website (beserta link) 108 Bukti PK-108 : Diskusi Publik RUU Cipta Kerja di Universitas Gadjah Mada tanggal 12 Maret 2020. Dokumen terdiri atas: 1. Daftar Hadir; 2. Bahan Paparan. 109 Bukti PK-109 : ATR Goes to Campus di Universitas Riau melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 20 April 2020. Dokumen berupa bahan paparan. 110 Bukti PK-110 : ATR Goes to Campus di Universitas Surakarta melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 29 April 2020. 345 Dokumen terdiri atas: 1. Daftar Hadir; 2. Bahan Paparan. 111 Bukti PK-111 : ATR Goes to Campus di Universitas Nasional melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 30 April 2020. Dokumen terdiri atas: 1. Daftar Hadir; 2. Bahan Paparan. 112 Bukti PK-112 : Pembahasan Omnibus Law Ketenagakerjaan yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dengan Presiden dan Sekjen dari KSPSI, KSBSI, dan KSPI pada tanggal 5 Mei 2020. Dokumen terdiri atas: 1. Undangan. 2. Daftar Hadir. 113 Bukti PK-113 : ATR Goes to Campus di UIN, UHAMKA, dan UNPAM melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 6 Mei 2020. Dokumen terdiri atas: 1. Bahan Paparan; 2. Minutes of Meeting; 114 Bukti PK-114 : ATR Goes to Campus di ITB dan Unpad melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 18 Mei 2020. Dokumen berupa bahan paparan. 115 Bukti PK-115 : ATR Goes to Campus di Institut Pertanian Bogor melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 19 Mei 2020. 346 Dokumen berupa bahan paparan. 116 Bukti PK-116 : Pembahasan Omnibus Law Ketenagakerjaan yang dipimpin oleh Menkopolhukam dengan KSPSI, KSarbumusi, KSPN, KSBSI, FSPBUN, FKahutindo, KSP BUMN pada tanggal 10 Juni 2020. Dokumen terdiri atas: 1. Undangan. 2. Daftar Hadir. 117 Bukti PK-117 : Pembahasan Omnibus Law Ketenagakerjaan yang dipimpin oleh Menkopolhukam dengan Ketua KSPSI, Ketua KSBSI, Ketua KSPI, Ketua FSP KEK, Ketua FSP TSK, Ketua FSPMI, Ketua SPN, Ketua GARTEX, dan Ketua NIKEUBA pada tanggal 10 Juni 2020. Dokumen terdiri atas: 1. Undangan; 2. Daftar Hadir. 118 Bukti PK-118 : ATR Goes to Campus di STPN melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 11 Juni 2020. Dokumen berupa bahan paparan. 119 Bukti PK-119 : ATR Goes to Campus di Serikat Tani Islam Indonesia melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 16 Juni 2020. Dokumen: berupa bahan paparan. 120 Bukti PK-120 : ATR Goes to Campus di Universitas Bengkulu melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 17-18 Juni 2020. Dokumen terdiri atas: 1. Daftar Hadir; 2. Bahan Paparan. 347 121 Bukti PK-121 : ATR Goes to Campus di UNITOMO melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 18 Juni 2020. Dokumen berupa bahan paparan. 122 Bukti PK-122 : ATR Goes to Campus di Universitas Suryakencana Cianjur melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 22 Juni 2020. Dokumen berupa bahan paparan. 123 Bukti PK-123 : ATR Goes to Campus di IPPAT Banten melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 22 Juni 2020. Dokumen terdiri atas: 1. Daftar Hadir; 2. Bahan Paparan. 124 Bukti PK-124 : Pembahasan RUU Cipta Kerja Ketenagakerjaan tanggal 3 Juli 2020 di Ruang Tridharma Gd. A lt.2, Kementerian Ketenagakerjaan pada tanggal 3 Juli 2020. Dokumen terdiri atas: 1. Undangan; 2. Daftar Hadir; 3. Notula Rapat; 4. Bahan Paparan; 5. Dokumentasi. 125 Bukti PK-125 : Diskusi Pimpinan Komite I hingga IV DPD RI dengan Menko Perekonomian di Rumah Dinas DPD RI, Jakarta pada tanggal 25 Juli 2020. Dokumentasi berupa tangkapan layar (screenshot) website (beserta link) 348 126 Bukti PK-126 : Pembahasan Tripartit RUU Cipta Kerja tanggal 10 s.d 11 Juli 2020 di Hotel Royal Kuningan, Jakarta dengan Serikat Pekerja, Pengusaha, dan Pemerintah. Dokumen terdiri atas: 1. Undangan; 2. Daftar Hadir; 3. Notula Rapat; 4. Bahan Paparan; 5. Dokumentasi. 127 Bukti PK-127 : Pembahasan Tripartit RUU Cipta Kerja tanggal 13-14 Juli 2020 di Hotel Royal Kuningan Jakarta dengan Serikat Pekerja, Pengusaha, dan Pemerintah. Dokumen terdiri atas: 1. Undangan; 2. Daftar Hadir; 3. Notula Rapat; 4. Bahan Paparan; 5. Dokumentasi. 128 Bukti PK-129 : Pembahasan Tripartit RUU Cipta Kerja tanggal 15 Juli 2020 di Hotel Royal Kuningan Jakarta dengan Serikat Pekerja, Pengusaha, dan Pemerintah. Dokumen terdiri atas: 1. Undangan; 2. Notula Rapat; 3. Dokumentasi. 129 Bukti PK-130 : Pembahasan Tripartit RUU Cipta Kerja tanggal 17 Juli 2020 di Hotel Royal Kuningan Jakarta dengan Serikat Pekerja, Pengusaha, dan Pemerintah. Dokumen terdiri atas: 1. Undangan; 2. Daftar Hadir; 349 3. Notula Rapat; 4. Dokumentasi. 130 Bukti PK-131 : Pembahasan Tripartit RUU Cipta Kerja tanggal 20 Juli 2020 di Hotel Royal Kuningan Jakarta dengan Serikat Pekerja, Pengusaha, dan Pemerintah. Dokumen terdiri atas: 1. Undangan; 2. Daftar Hadir; 3. Notula Rapat; 4. Dokumentasi. 131 Bukti PK-132 : ATR Goes to Campus yang dilaksanakan di Universitas Trisakti melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 21 Juli 2020. Dokumen terdiri atas: 1. Daftar Hadir; 2. Bahan Paparan. 132 Bukti PK-133 : Pembahasan Tripartit RUU Cipta Kerja tanggal 23 Juli 2020 di Hotel Royal Kuningan Jakarta dengan dihadiri Serikat Pekerja, Pengusaha, dan Pemerintah. Dokumen terdiri atas: 1. Undangan; 2. Daftar Hadir; 3. Notula Rapat; 3. Dokumentasi. 133 Bukti PK-134 : ATR Goes to Campus yang dilaksanakan di UIN Sumatera Utara melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 24 Juli 2020. Dokumen berupa bahan paparan. 350 134 Bukti PK-135 : Pembahasan Tripartit RUU Cipta Kerja dan pemberian penghargaan atas keterlibatan stakeholder dalam pembahasan Tripartit RUU Cipta Kerja Substansi Ketenagakerjaan tanggal 30 Juli 2020 di Ruang Tridharma Jakarta. Dokumen terdiri atas: 1. Undangan; 2. Daftar Hadir; 3. Notula Rapat; 4. Dokumentasi; dan 5. Bahan Paparan. 135 Bukti PK-136 : Fotokopi Surat Menteri Ketenagakerjan Nomor: B- M/180/HM.07/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020 tentang Penyampaian Penghargaan. 136 Bukti PK-137 : ATR Goes to Campus yang dilaksanakan di GAMKI melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 18 Agustus 2020. Dokumen berupa bahan paparan. 137 Bukti PK-138 : ATR Goes to Campus yang dilaksanakan di Universitas Kolaka melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang pada tanggal 25 Agustus 2020. Dokumen terdiri atas: 1. Daftar Hadir; 2. Bahan Paparan. 138 Bukti PK-139 : ATR Goes to Campus yang dilaksanakan kepada BEM Fisip Se-Sumatera melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 22 September 2020. Dokumen berupa bahan paparan. 351 139 Bukti PK-140 : Silaturahim Kepolisian Daerah Metro Jaya Dan Instansi Terkait Dengan Serikat Pekerja / Serikat Buruh dalam Rangka Pembinaan Stabilitas Kamtibmas Tahun 2020 di Balai Pertemuan Polda Metro Jaya pada tanggal 14 Januari 2020. Dokumen berupa dokumentasi. 140 Bukti PK-141 : Audiensi antara Unsur Pimpinan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan menteri yang berada di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila pada tanggal 30 Januari 2020. Dokumen berupa undangan dan dokumentasi. 141 Bukti PK-142 : Narasumber dalam acara Focus Group Discussion dengan tema "Omnibus Law Cipta Kerja; Percepatan Menuju Indonesia Maju" oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Gedung PWI Medan, Sumatera Utara pada tanggal 28 Februari 2020. Dokumen terdiri atas: 1. Undangan; 2. Dokumentasi. 142 Bukti PK-143 : Seminar Awal Tahun Djokosoetono Research Center Fakultas Hukum Universitas Indonesia MENYIKAPI OMNIBUS LAW di Balai Sidang Universitas Indonesia, Depok pada tanggal 6 Februari 2020. Dokumen terdiri atas tangkapan layar (screenshot) website dan Youtube (beserta link). 143 Bukti PK-144 : Narasumber serial Diskusi RUU Omnibus Law Seri-3 Ketenagakerjaan?", yang diselenggarakan oleh Himpunan Organisasi Alumni PTN Indonesia (HIMPUNI), pada tanggal 13 Februari 2020. Dokumen terdiri atas undangan dan dokumentasi. 352 144 Bukti PK-145 : Keynote Speaker Diskusi Kebangsaan “Omnibus Law: Menuju Ekonomi Ekonomi Produktif & Berdaya Saing” oleh KNPI di Hotel Swiss-Belinn Kemayoran Jakarta tanggal 21 Februari 2020. Dokumen berupa tangkapan layar (screenshot) website (beserta link). 145 Bukti PK-146 : Narasumber Lokakarya Sosialisasi dan Pembahasan secara Terfokus atas RUU Cipta Kerja dan Perpajakan untuk dapat menjadi masukan yang konstruktif oleh APEKSI di Hotel Indonesia Kempinski Jakarta pada tanggal 4 Maret 2020. Dokumen berupa undangan. 146 Bukti PK-147 : Narasumber Diskusi Publik dengan tema “Polemik Omnibus Law: RUU Cipta Lapangan Kerja, Untuk Apa dan Siapa” oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di Aula Student Center pada tanggal 11 Maret 2020. Dokumen berupa tangkapan layar (screenshot) berita (beserta link) 147 Bukti PK-148 : Narasumber Diskusi Publik dengan tema "Omnibus Law: Niscaya Atau Celaka?" di Lobby Gd. H Fakultas Hukum Universitas Trisakti pada tanggal 12 Maret 2020. Dokumen berupa tangkapan layar (screenshot) berita (beserta link) 148 Bukti PK-149 : Narasumber Diskusi Publik “Urgensi Network Sharing dalam RUU Omnibus Law Sektor Telekomunikasi di Babak New Normal yang diselenggarakan oleh Sobat Cyber Indonesia”, pada tanggal 5 Juni 2020. Dokumen terdiri atas undangan dan tangkapan layar (screenshot) Zoom Meeting dan Youtube (berserta link). 149 Bukti PK-150 : Pada tanggal 14 s.d. 15 November 2019, Kementerian Ketenagakerjaan menyelenggarakan Rapat Penyiapan 353 Penyusunan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja di Pomelotel, Jakarta Selatan. Dalam rapat tersebut diberikan poin-poin masukan terkait hubungan industrial dan pandangan-pandangan mengenai kebijakan yang boleh diambil oleh Pemerintah. Dokumen: 1. Undangan 2. Daftar Hadir 3. Dokumentasi 150 Bukti PK-151 : Pada tanggal 5-6 Desember 2019, Kementerian Ketenagakerjaan menyelenggarakan Pertemuan Pembinaan Komunitas Hukum Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2019. Dokumen: 1. Undangan 2. Daftar Hadir 151 Bukti PK-152 : Pada tanggal 9 September 2019, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pembahasan tentang Omnibus law Dokumen: 1. Undangan 2. Daftar Hadir 152 Bukti PK-153 : Pada tanggal 14 September 2019, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tentang Pembahasan Omnibus Law dan BATAM Dokumen: 1. Undangan 2. Daftar Hadir 153 Bukti PK-154 : Pada tanggal 20 September 2019, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pembahasan tentang Laporan Omnibus law Dokumen: 354 1. Undangan 2. Daftar Hadir 154 Bukti PK-155 : Pada tanggal 30 September 2019, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pembahasan tentang Penanganan Omnibus law Dokumen: 1. Undangan 2. Daftar Hadir 155 Bukti PK-156 : Pada tanggal 7 Oktober 2019, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pembahasan tentang Omnibus law Dokumen: 1. Undangan 2. Daftar Hadir 156 Bukti PK-157 : Pada tanggal 9 Oktober 2019, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pembahasan tentang Laporan Omnibus law Dokumen: 1. Undangan 2. Daftar Hadir 157 Bukti PK-158 : Pada tanggal 9 Januari 2020, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Pembahasan Omnibus law Dokumen: 1. Undangan 2. Daftar Hadir 158 Bukti PK-159 : Pada tanggal 29 Agustus 2020, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Pembahasan Isu Lahan, Kawasan, dan Lingkungan dalam UU Cipta Kerja Dokumen: 1. Undangan 2. Daftar Hadir 355 159 Bukti PK-160 : Pada tanggal 30 September 2020, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pembahasan Klaster Ketenagakerjaan. Dokumen: 1. Undangan 3. Daftar Hadir 160 Bukti PK-161 : Pada tanggal 22 November 2019, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tentang Pembahasan Omnibus Law Dokumen: 1. Undangan 2. Daftar Hadir 161 Bukti PK-162 : Pada tanggal 12 Desember 2019, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tentang laporan Perkembangan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan Omnibus Law Perpajakan Serta Strategi Komunikasi Dan Konsultasi Publik Omnibus Law. Dokumen: 1. Undangan 2. Daftar Hadir 162 Bukti PK-163 : Rapat Terbatas Presiden tanggal 11 September 2019, Presiden RI memimpin Rapat Terbatas tentang Perbaikan Ekosistem Investasi Dokumen: Risalah Rapat Terbatas 163 Bukti PK-164 : Rapat Terbatas Presiden tanggal 27 Desember 2019, Presiden RI memimpin Rapat Terbatas tentang Perkembangan Penyusunan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Dokumen: Risalah Rapat Terbatas 164 Bukti PK-165 : Rapat tanggal 8 Januari 2020 tentang Pembahasan Omnibus Law klaster Penyederhanaan Perizinan Lingkungan 356 Dokumen: 1. Undangan 2. Daftar Hadir 165 Bukti PK-166 : Rapat tanggal 8 Januari 2020 tentang Rapat Omnibus Law Klaster ESDM dan Ketenaganukliran Dokumen: 1. Undangan 2. Daftar Hadir 166 Bukti PK-167 : Pada tanggal 9 Januari 2020, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Pembahasan Omnibus law kluster Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM Dokumen: 1. Undangan 2. Daftar Hadir 167 Bukti PK-168 : Pada tanggal 9 Januari 2020, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Pembahasan Omnibus law kluster Penyederhanaan Perizinan Berusaha terkait Pertanian Dokumen: 1. Undangan 2. Daftar Hadir 168 Bukti PK-169 : Pada tanggal 9 Januari 2020, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Pembahasan Omnibus law kluster Kemudahan Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor Pendidikan dan Kebudayaan Dokumen: 1. Undangan 2. Daftar Hadir 169 Bukti PK-170 : Pada tanggal 9 Januari 2020, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat 357 Pembahasan Omnibus law kluster Kemudahan Penyederhanaan Perizinan Berusaha Terkait Kehutanan Dokumen: 1. Undangan 3. Daftar Hadir 170 Bukti PK-171 : Rapat tanggal 10 Januari 2020 tentang Pembahasan Omnibus law Klaster Pengenaan Sanksi Dokumen: 1. Undangan 2. Daftar Hadir 171 Bukti PK-172 : Rapat tanggal 10 Januari 2020 tentang Pembahasan Omnibus law Klaster Penyederhanaan Perizinan Berusaha Terkait Pertahanan dan Keamanan Dokumen: 1. Undangan 2. Daftar Hadir 172 Bukti PK-173 : Rapat tanggal 10 Januari 2020 tentang Pembahasan Omnibus law Klaster Penyederhanaan Perizinan Berusaha Terkait Kepariwisataan Dokumen: 1. Undangan 2. Daftar Hadir 173 Bukti PK-174 : Rapat tanggal 11 Januari 2020 tentang Pembahasan Omnibus law Klaster Penyederhanaan Perizinan Berusaha Terkait Kelautan dan Perikanan Dokumen: 1. Undangan 2. Daftar Hadir 174 Bukti PK-175 : Rapat tanggal 13 Januari 2020 tentang Rapat Koordinasi Lanjutan Pembahasan Tentang Omnibus law Dokumen: 358 1. Undangan 2. Daftar Hadir 175 Bukti PK-176 : Rapat tanggal 22 Januari 2020 tentang Rapat Koordinasi Pembahasan tentang Omnibus law Lapangan Kerja Dokumen: 1. Undangan 2. Daftar Hadir 176 Bukti PK-177 : FGD tanggal 16 s.d. 17 September 2019 tenang Diskusi Akademisi dan Praktisi Ketenagakerjaan Mengenai Regulasi Bidang Hubungan Industrial Dokumen: 1. Undangan 2. Daftar Hadir 3. Dokumentasi 177 Bukti PK-178 : FGD tanggal 10 Desember 2019 tentang Dialog Arah Pengupahan Kedepan Dokumen: 1. Undangan 2. Dokumentasi 178 Bukti PK-179 : FGD tanggal 4 Desember 2019 tentang Dialog Hubungan Industrial “Menghadapi Tantangan Revolusi Industri 4.0” Dokumen: 1. Undangan 2. Daftar Hadir 3. Dokumentasi 179 Bukti PK-180 : FGD tanggal 9 Desember 2019 tentang Dialog Pengupahan dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Dokumen: 1. Undangan 2. Daftar Hadir 3. Dokumentasi 359 180 Bukti PK-181 : FGD tanggal 16 Desember 2019 tentang Perubahan Ekosistem Ketenagakerjaan untuk Peningkatan Cipta Lapangan Kerja Dokumen: 1. Undangan 2. Dokumentasi 181 Bukti PK-182 : FGD tanggal 18 Desember 2019 tentang Rapat Pembahasan Perubahan Ekosistem Ketenagakerjaan untuk Peningkatan Lapangan Kerja Dokumen: 1. Undangan 2. Daftar Hadir 182 Bukti PK-183 : FGD tanggal 20 Desember 2019 tentang Sistem Pengupahan yang Adil dan Berdaya Saing Dokumen: 1. Undangan 2. Daftar Hadir 3. Dokumentasi 183 Bukti PK-184 : Fotokopi Surat Nomor: PH.2.1-272/M.EKON/11/2020 tanggal 11 November 2020 perihal: Izin Prakarsa Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah mengajukan permohonan Izin Prakarsa terhadap peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja kepada Presiden 184 Bukti PK-185 : Fotokopi Surat Nomor: B-887/M.Sesneg/D- 1/HK.02.02/11/2020 tanggal 24 November 2020 perihal: Izin Prakarsa Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 185 Bukti PK-186 : Fotokopi Draf RUU Cipta Kerja hasil Rapat Paripurna 186 Bukti PK-187 : Fotokopi Surat Deputi Bidang Hukum dan Perundang- undangan kepada Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan 360 Rakyat Nomor: B-406/Kemensetneg/D-1/HK.00.02/10/2020 tanggal 14 Oktober 2020 187 Bukti PK-188 : Fotokopi Matriks klarifikasi penyempurnaan RUU tentang Cipta Kerja yang telah diparaf dan ditandatangani oleh Ketua Badan Legislasi DPR RI Dokumen: 1. Matriks 2 halaman; 2. Matriks 5 halaman; 3. Matriks 14 halaman; dan 4. Matriks 88 halaman. Selain itu, untuk mendukung keterangannya, Presiden juga mengajukan 1 (satu) orang ahli yaitu Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H. yang keterangan tertulisnya diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 31 Agustus 2021 dan keteranganya didengarkan dalam persidangan pada 2 September 2021, pada pokoknya sebagai berikut: A. Pendahuluan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidato pelantikannya sebagai Presiden RI periode kedua di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR-RI) pada bulan Oktober 2019 menyampaikan mengenai suatu inistiatif ”baru” untuk membentuk suatu omnibus law. Dalam salah satu laporannya, Harian The Jakarta Post mengangkat berita terkait omnibus law/bill dengan judul “Omnibus bill to synchronize overlapping regulations”. Dalam pemberitaan tersebut antara lain tampak bahwa omnibus law/bill akan diarahkan untuk mensinkronkan sekitar 70 peraturan perundang-undangan yang dipandang saling tumpang tindih substansinya (overlapping regulations). Jadi intinya omnibus law/bill tersebut akan dipergunakan untuk mengkonsolidasikan lusinan peraturan perundang-undangan menjadi satu peraturan perundang-undangan. B. Pengertian Omnibus Law Dalam perspektif leksikal, antara lain sebagaimana tercantum dalam Oxford Dictionary of English, kata “omnibus” antara lain diartikan sebagai “a volume containing several books previously published separately”. Secara harfiah, kata “omnibus” berasal dari Bahasa Latin “omnis” yang bermakna “every” atau “all”, atau lebih tepatnya “all, every, the whole, of every kind”. 361 Dalam Black’s Law Dictionary 10th Edition (yang merupakan edisi paling mutakhir), istilah “omnibus bill” antara lain dimaknai sebagai berikut: (1) A single bill containing various distinct matters, usu. drafted in this way to force the executive either to accept all the unrelated minor provisions or veto the major provision; dan (2) A bill that deals with all proposals relating to a particular subject, such as an “omnibus judgeship bill” covering all proposals for new judgeships or an “omnibus crime bill” dealing with different subject such as new crimes and grants to states for crime control. C. Perspektif Sejarah Hukum Dalam perspektif sejarah hukum Indonesia, implementasi pembentukan omnibus law bukan merupakan suatu hal yang baru; namun sudah beberapa kali dilakukan. Sebagaimana diketahui, pada masa tahun 1819-1949 (sekitar 130 tahun). Pemerintah Belanda memberlakukan sekitar 7000 peraturan perundang-undangan di wilayah Hindia Belanda atau yang sekarang dikenal sebagai wilayah Negara Republik Indonesia. 7000 peraturan perundang- undangan yang diberlakukan oleh Pemerintah Belanda tersebut melewati setidaknya 5 periodisasi pemberlakuan hukum-hukum Belanda di wilayah Hindia Belanda yang meliputi periode-periode sebagai berikut: (1) Periode Pra Liberalisme (1819-1840); (2) Periode Liberalisme (1840-1890); (3) Periode Politik Etis (1840-1890); dan (4) Periode Dekolonisasi dan Orde Baru (1940- 1998); dan (5) Periode Reformasi dan Pasca Reformasi (1998-sekarang). Berdasarkan hasil penelitian Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM RI pada sekitar tahun 1992, pada tahun 1995 masih tersisa sekitar 400 peraturan perundang-undangan dari masa kolonial yang masih berlaku. Angka 400 tersebut merupakan angka sisa dari yang sekitar 7000 peraturan perundang-undangan di muka. Dewasa ini, angka 400 peraturan perundang-undangan tersebut sudah semakin berkurang. Hal ini antara lain merupakan efek dari program pembaruan dan pembangunan hukum nasional yang telah dilakukan sejak pasca tahun 1949. Berkurangnya jumlah tersebut dilakukan dengan cara pencabutan 1 peraturan perundang-undangan lama dengan 1 peraturan perundang-undangan baru; atau pemberlakuan 1 peraturan perundang-undangan baru yang sekaligus mengganti atau memperbarui beberapa peraturan perundang-undangan yang lama. Mekanisme untuk melakukan pembaruan dan/atau pembangunan hukum 362 untuk mengurangi jumlah sekitar 7000 hingga menjadi tersisa sekitar 400 peraturan perundang- undangan dari masa kolonial yang diberlakukan oleh Pemerintah Belanda di wilayah Hindia Belanda tersebut antara lain dilakukan melalui pembentukan omnibus law atau omnibus bill. Sampai dengan akhir pemerintahan Orde Lama (tahun 1965), oleh Pemerintah RI telah dikeluarkan 83 peraturan perundang-undangan nasional yang mencabut 199 peraturan perundang-undangan produk pemerintah Hindia Belanda. Pada masa Pelita V (sampai dengan tahun 1992) telah dilaksanakan penelitian dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan Hindia Belanda, untuk mengetahui peraturan perundang-undangan yang sampai sekarang masih berlaku. Yang dipergunakan sebagai acuan penelitian tersebut adalah: a. Peraturan perundang-undangan Hindia Belanda yang terdapat di dalam buku Engelbrecht (terbitan tahun 1960), Bidang Kehakiman. b. Peraturan perundang-undangan Hindia Belanda yang terdapat di dalam Buku Engelbrecht yang sudah diterjemahkan (terbitan tahun 1986). c. Peraturan perundang-undangan Hindia Belanda yang terdapat di dalam Regerings Almanak voor Nederlandsch Indie 1942, Bidang Kehakiman. d. Peraturan perundang-undangan Hindia Belanda yang terdapat di dalam Daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang disusun oleh BPHN tahun 1990. e. Dari hasil penelitian tersebut dapat dicatat bahwa sampai dengan tahun 1992 masih ada sejumlah peraturan perundang-undangan Hindia Belanda (lebih kurang 400 peraturan) yang masih berlaku atau belum dicabut dan diganti dengan peraturan perundang-undangan nasional. Dalam rangka penggantian peraturan perundang-undangan Hindia Belanda dengan peraturan perundang-undangan nasional, dalam Pelita VI, sejak tahun 1993- 1994 sampai dengan tahun 1997-1998, telah dilaksanakan pemrosesan penyusunan Naskah Akademik dengan metode omnibus law sebagai berikut: a. Tahun 1993-1994: 70 peraturan menghasilkan 35 Naskah Akademik. b. Tahun 1994-1995: 75 peraturan menghasilkan 15 Naskah Akademik. c. Tahun 1995-1996: 73 peraturan menghasilkan 13 Naskah Akademik. d. Tahun 1997-1998: 50 peraturan menghasilkan 8 Naskah Akademik. 363 e. Secara keseluruhannya, sampai dengan tahun 1997 – 1998 telah diproses 338 peraturan dan menghasilkan 82 Naskah Akademik. f. Dari awal pemerintahan Orde Baru (tahun 1966) sampai dengan tahun 1997 telah dikeluarkan 38 peraturan perundang-undangan nasional yang mencabut 140 peraturan perundang-undangan Hindia Belanda. Pada tahun 1998-1999 dilakukan kegiatan peninjauan kembali terhadap Regerings Almanak voor Nederlandsch Indie 1942. Kegiatan ini antara lain dimaksudkan untuk mendapatkan data mengenai: a. Eksistensi dan keadaan peraturan perundang-undangan kolonial tersebut ditinjau dari substansinya, dengan acuan Pancasila dan UUD 1945, dan hukum yang berlaku. b. Kaitannya dengan peraturan perundang-undangan nasional: apakah sudah pernah dicabut, diperbarui, atau masih tetap berlaku meskipun sudah tidak efektif lagi. c. Penentuan peraturan perundang-undangan kolonial yang harus dicabut, diperbarui, atau diganti. Peraturan perundang-undangan kolonial yang terdapat di dalam Regerings Almanak voor Nederlandsch Indie 1942 yang ditinjau kembali meliputi: (1) Bidang Economische Zaken; (2) Bidang Financien; (3) Bidang Verkeer en Waterstaat; (4) Bidang Binnenlandsche Bestuur; dan (5) Bidang Onderwijs en Eeredienst. Reformasi hukum telah dilakukan oleh Indonesia dalam bentuk pencabutan peraturan perundang-undangan yang lama dan pembentukan peraturan perundang-undangan baru; atau pembentukan satu-dua peraturan perundang-undangan baru untuk menggantikan beberapa peraturan perundang-undangan yang lama. Penggunaan metode omnibus law telah membantu negara Indonesia untuk mengurangi 7.000 peraturan perundang-undangan dari masa kolonial Belanda menjadi sektar 400 pada tahun 1995. Pada saat ini jumlah yang tersisa tersebut semakin berkurang. D. Beberapa Contoh Penerapan Metode Omnibus Law Dalam bidang hukum tata negara misalnya, terdapat setidaknya 4 (empat) contoh pembentukan omnibus law/bill yang meliputi: (1) pembentukan 2 (dua) Ketetapan yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 364 Indonesia (MPR RI); (2) pembentukan UU Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah; dan (3) pembentukan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Selanjutnya kita akan meninjau keempat contoh tersebut. Pertama, pembentukan Ketetapan MPR Nomor V/MPR/1973 tentang “Peninjauan Kembali Produk-produk yang Berupa Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia” yang ditetapkan pada 22 Maret 1973. Sebagaimana diketahui, Sidang Umum MPR yang diselenggarakan pada tahun 1973 tersebut merupakan Sidang Umum MPR pertama yang diselenggarakan pada Masa Orde Baru. Kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh MPR periode tersebut untuk meninjau berbagai produk hukum yang berupa Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara yang menjadi produk MPR sebelumnya. Jadi Ketetapan MPR Nomor V/MPR/1973 ini menjadi semacam omnibus law yang meninjau berbagai Ketetapan MPRS yang diberlakukan semenjak tahun 1960 menjadi beberapa kelompok sebagai berikut: (1) yang perlu dicabut; (2) yang sudah tertampung materinya dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN); (3) yang masih berlaku dan perlu disempurnakan; (4) yang sudah dilaksanakan, karena mempunyai daya laku yang bersifat “einmahlig”; dan (5) yang belum tertampung materinya dan tidak bertentangan dengan GBHN. Adapun pertimbangan yang sekaligus menunjukkan aspek omnibus law dari pemberlakuan Ketetapan MPR tersebut adalah sebagaimana yang tercantum dalam Konsiderans Mengingat sebagai berikut: “bahwa perlu ada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang menetapkan kepastian kedudukan hukum dari Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tersebut, demi penghayatan dan pengamalan kehidupan kenegaraan yang demokratis-konstitutional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945”. Kedua, pembentukan Ketetapan MPR Nomor !/MPR/2003 tentang “Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002”. Kebetulan penulis bersama-sama dengan Tim dari Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia saat itu diminta oleh MPR untuk merancang rancangan Ketetapan ini. Pembentukan Ketetapan MPR ini antara lain dilandasi oleh ketentuan Ayat (1) Aturan Tambahan UUD 1945 yang 365 menyatakan sebagai berikut: “Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003”. Omnibus law ini dibentuk berdasarkan beberapa pertimbangan sebagai berikut: (1) bahwa Perubahan Pertama, Perubahan Kedua, Perubahan Ketiga, dan Perubahan Keempat UUD 1945 telah mengakibatkan terjadinya perubahan struktur kelembagaan negara yang berlaku di Negara RI; (2) bahwa perubahan struktur kelembagaan negara tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenang lembaga negara dan lembaga pemerintahan yang ada; dan (3) bahwa perubahan tersebut mempengaruhi aturan- aturan yang berlaku menurut UUD 1945 dan mengakibatkan perlunya dilakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia. Berdasarkan Ketetapan ini, kemudian dilakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum dari 139 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dari periode tahun 1960 sampai dengan 2002. Berdasarkan hasil peninjauan tersebut, kemudian diberlakukanlah Ketetapan MPR Nomor !/MPR/2003 yang menggolong- golongkan 139 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat menjadi beberapa kategori sebagai berikut: (1) yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; (2) yang dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan tertentu; (3) yang tetap berlaku sampai dengan terbentuknya pemerintahan hasil pemilihan umum tahun 2004; (4) yang tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang; (5) yang dinyatakan masih berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Tata Tertib yang baru oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia hasil pemilihan umum tahun 2004; dan (6) yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik yang bersifat einmalig (final), telah dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan. Ketiga, UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; yang materi muatannya menyatukan/menggabungkan pengaturan mengenai 3 (tiga) hal sebagai berikut: (1) pemerintahan daerah; (2) pemerintahan desa: dan (3) 366 pemilihan kepala daerah dan wakil kepada daerah (pilkada). Walaupun UU ini sekarang sudah tidak berlaku lagi, namun dalam perspektif sejarah hukum tetap tidak bisa dipungkiri bahwa metode omnibus law pernah diterapkan dalam penyusunan peraturan perundang- undangan di Indonesia. Keempat, pembentukan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. UU ini merupakan contoh omnibus law yang sesuai dengan makna kedua yang digambarkan oleh Black’s Law Dictionary di muka, yang menggambarkan sebagai berikut: “A bill that deals with all proposals relating to a particular subject, such as an “omnibus judgeship bill” covering all proposals for new judgeships or an “omnibus crime bill” dealing with different subject such as new crimes and grants to states for crime control”. Dengan pemberlakuan UU Nomor 7 Tahun 2017 tersebut, disatukanlah beberapa UU mengenai pemilihan umum yang sebelumnya tersebar dalam beberapa UU sebagai berikut: (1) UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemiliha Umum; (3) UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakila Rakyat, Dewa Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Penyatuan ketiga UU terkait pemilihan umum tersebut menjadi satu UU tersebut diantaranya untuk menjadi landasan hukum penyelenggaraan pemilihan umum serentak pada tahun 2019 yang lalu. Berdasarkan keempat contoh tersebut, maka gagasan unntuk pembentukan omnibus law sebenarnya bukannlah merupakan suatu hal yang baru di Indonesia. Hal ini dalam perspektif sejarah hukum justru sudah dilaksanakan dalam periode-periode pemerintahan sebelumnya. Kondisi adanya berbagai protes dari kalangan masyarakat terhadap sejumlah rancangan undang-undang (RUU) yang dinilai bermasalah; yang hendak diberlakukan menjelang berakhirnya masa sidang Dewan Perwakilan Rakyat periode 2014-2019 pada sekitar akhir bulan September 2019 yang lalu, yang diantaranya menyebabkan beberapa RUU ditunda pemberlakuannya oleh Presiden; menyebabkan munculnya gagasan pembentukan omnibus law ini menjadi relevan pada saat ini. Dengan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan yang tergolong dalam omnibus lawl; beberapa peraturan perundang-undangan sebelumnya termasuk ketentuan-ketentuannya yang bermasalah bisa diubah sekaligus dengan pembentukan 1 (satu) peraturan 367 perundang-undangan baru yang substansinya memperbarui atau menggantikan ketentuan berbagai peraturan perundang-undangan yang lama. E. Tanggapan terhadap Beberapa Argumentasi Pihak Pemohon Terhadap berbagai pendapat maupun dalil-dalil yang dikemukakan oleh pihak Pemohon, dapat dikemukakan argumentasi sebagai berikut: 1. UU Nomor 11 Tahun 2020 sebenarnya merupakan suatu UU yang sejak awal telah disalahpahami, jadi permohonan yang diajukan kepada para Majelis Hakim yang mulia ini sebenarnya merupakan bagian dari ketidakpahaman tersebut. 2. Sebagai contoh, ketika UU ini masih berupa RUU yang diajukan oleh Presiden kepada DPR, sudah ada yang menggugat Surat Presiden Joko Widodo Nomor: R-06/Pres/02/2020 tanggal 7 Februari 2020 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, padahal Surat Presiden tersebut merupakan pelaksanaan dari UUD 1945, UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan Pasal 88 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sepanjang pengetahuan saya, hal ini merupakan perkara pertama dimana Surat Presiden digugat ke PTUN. Dalam putusannya tertanggal 19 Oktober 2020 PTUN Jakarta menyatakan bahwa gugatan para penggugat tersebut tidak diterima (niet onvankelijke verklaard). Setelah gagal menggugat Surat Presiden tersebut di PTUN Jakarta, kemudian UU Nomor 11 Tahun 2020 tersebut diajukan untuk diuji ke Mahkamah Konstitusi RI sebagaimana proses persidangannya sedang berjalan pada saat ini. 3. Saya merujuk ke pertanyaan yang pernah diajukan oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Wahiduddin Adams kepada salah seorang Ahli dari pihak Pemohon yaitu Dr. Wicipto Setiadi sebagaimana tercantum dalam Risalah Sidang tertanggal 12 Agustus 2021. Pada intinya ditanyakan apakah terbentuknya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini merupakan suatu inovasi atau achievement yang belum terpikir ketika UU Nomor 10 Tahun 2004 dan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dibentuk, sehingga hal ini belum diatur dalam UU tersebut? Pertanyaan ini menunjukkan bahwa ada satu hal mendasar yang terlewatkan ketika menyusun baik UU Nomor 10 Tahun 2004 maupun UU 368 Nomor 12 Tahun 2011 (yang kemudian diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan). Padahal sebagaimana penulis uraikan di muka, metode omnibus law ini sudah dipergunakan dalam membentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia dari sejak masa pasca Proklamasi Kemerdekaan RI. 4. Dengan demikian adanya kekosongan pengaturan terkait omnibus law dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga mengakibatkan hal tersebut belum diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait hal tersebut, mengakibatkan bahwa beberapa argumentasi yang diajukan pemohon bahwa penggunaan metode omnibus law ini bertentangan dengan teknis penyusunan UU yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011, melanggar asas pembentukan UU, dan melanggar ketentuan tahapan penyusunan RUU - menurut pandangan penulis - merupakan suatu dalil yang tidak dapat diterima, karena penggunaan metode omnibus law justru merupakan suatu achievement yang baik dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. F. Penutup Berdasarkan uraian dan berbagai contoh di muka dapat dikatakan bahwa penerapan metode omnibus law dalam pembentukan peraturan perundang- undangan sebenarnya bukanlah merupakan hal yang baru di Indonesia. Dalam perspektif sejarah hukum, hal ini justru sudah dilaksanakan dalam periode- periode pemerintahan sebelumnya sejak tahun 1949. Selama ini dalam berbagai perkuliahan di fakultas hukum, kita sering mengeluhkan adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang materi muatannya saling tumpang tindih dan bertentangan antara satu dengan yang lain. Dengan penggunaan metode omnibus law, beberapa peraturan perundang-undangan yang substansinya saling tumpang tindih bisa langsung diubah atau diganti dengan 1 (satu) peraturan perundang-undangan baru dalam waktu yang jauh lebih efektif dan efisien daripada jika kita harus mengubah atau mengganti peraturan-peraturan perundang-undangan tersebut satu-persatu. Dengan demikian penerapan metode omnibus law akan dapat menjadi suatu pilihan hukum yang tepat dan ideal dalam pembentukan peraturan perundang- 369 undangan di masa depan. Melalui hal ini, maka upaya-upaya untuk menegakkan keadilan dan mewujudkan kesejahteraan yang kita cita-citakan di Negara RI diharapkan akan lebih cepat tercapai. Ahli pun menyampaikan keterangan tambahan yang disampaikan secara lisan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut: 1) Metode Omnibuslaw memberikan efek positif dan tidak menimbulkan cacat hukum. 2) Perihal prosedural, sepanjang undang-undang ini dibuat dengan persetujuan DPR maupun Presiden atau sebaliknya, itu tidak cacat prosedur. 3) Perihal perubahan, dalam hal kedua pihak menyetujui misalnya dengan paraf, jika memang perlu adanya penyempurnaan menjelang perundangan, sebelum dimuat dalam lembaran negara, itu merupakan hal yang wajar dan lazim dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. 4) Saat ini belum ada daftar ataupun list Stakeholder. Di masa datang seharusnya kita membuat daftar atau list stakeholder yang diperlukan ketika suatu undang- undang akan dibentuk. 5) UU P3 tidak mengatur metode, yang diatur adalah prosesnya. Dengan demikian tidak masalah menggunakan omnibuslaw. 6) Mungkin saat UU P3 disusun, metode omnibuslaw itu tidak terpikirikan. Dalam praktik terkahir pada UU Pemilu itu juga sudah diterapkan. Untuk tahapan pembahasan dengan 2 tahapan sebenarnya sudah cukup, apalagi dengan tripartite melibatkan DPD sesuai putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012. Selanjutnya, Presiden juga mengajukan 1 (satu) orang saksi, yaitu Nasrudin yang keterangannya didengarkan dalam persidangan pada 23 September 2021, pada pokoknya sebagai berikut: 1) Saksi adalah Widyaiswara Kemenkumham; 2) Pada tahap perencanaan saksi memastikan bahwa penyusunan Naskah Akademik dilakukan sesuai dengan Teknik dan Sistematika Naskah Akademik dalam Lampiran I UU 12/2011; 3) Saksi memastikan bahwa Naskah Akademik RUU Cipteker telah diselaraskan oleh BPHN; 4) Saksi memastikan bahwa RUU Ciptaker telah disusun sesuai dengan asas umum peraturan yang baik. 370 5) Saksi terlibat langsung dalam penyusunan RUU Ciptaker; 6) Tahap penyebarluasan, saksi terlibat untuk memastikan bahwa UU Ciptaker sektor lingkungan hidup dan kehutanan disosialisasikan; 7) Saksi terlibat dalam pembahasan tripartite kluster ketenagakerjaan untuk memastikan partisipasi kalangan usaha dan pekerja. 8) Dari segi konsultasi publik, penyusunan RUU Ciptaker telah melibatkan partisipasi masyarakat untuk memenuhi ketentuan Pasal 96 UU 12/2011. Saksi pun menyampaikan keterangan tambahan yang disampaikan secara lisan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut: 1) Tupoksi widyaiswara memang mengajar, namun saksi ditugaskan oleh Menteri Hukum dan HAM untuk membantu Dirjen PP. 2) UU Ciptaker ada 6 Bab, dan ada 11 cluster. Di RUU ada 11 cluster, namun saksi lupa mengenai jumlah pasalnya. Dari yang awal diserahkan oleh Presiden menjadi persetujuan bersama ada penambahan pasal namun saksi lupa jumlah pasalnya. 3) Saksi tidak mengetahui mengenai penghapusan atau perubahan pasal oleh pemerintah setelah persetujuan bersama. 4) Sebagian besar substansi dari naskah akademik karena materinya sama maka dikembangkan sehingga menjadi cipta lapangan kerja. 5) Penyusunan naskah akademik tidak singkat, tidak dari nol pada saat Presiden menyampaikan pidato pelantikan periode II, karena sebetulnya sudah ada bahan yang kemudian ditambah dengan beberapa substansi lainnya. 6) Tidak ada satu pun proses pembentukan naskah akademik maupun Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang bertentangan atau keluar dari Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011. Mulai dari penyusunan naskah akademik, dilanjutkan dengan prolegnas, lalu ada penyelarasan, penyusunan RUU-nya juga demikian. 7) Pada saat pembahasan tripartit, serikat buruh sangat diberi keleluasaan memberikan pendapat. 8) Undang-Undang Cipta Kerja adalah undang-undang baru, namun substansinya adalah mengubah beberapa undang-undang, ada 76 UU yang diubah. 9) Setelah persetujuan Bersama di tingkat I, dilanjutkan ke tingkat II. Naskah Akademik setelah dilakukan perbaikan redaksional baru diserahkan kepada pembahasan tingkat II. 371 10) Cipta Lapangan Kerja menjadi Cipta Kerja tidak merubah substansi, hanya untuk menghindari penggunaan istilah plesetan singkatan “Cilaka”. Namun perubahan judul itu substansinya masih sama. Perubahan judul UU itu ada pembahasannya. [2.6] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima kesimpulan para Pemohon yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 28 Oktober 2021 yang pada pokoknya para Pemohon tetap pada pendiriannya; [2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima kesimpulan Presiden yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 29 Oktober 2021 yang pada pokoknya Presiden tetap pada pendiriannya; [2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Pasal tersebut tidak menjelaskan apakah kewenangan Mahkamah untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya 372 bersifat final untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 tersebut hanya pada salah satu macam pengujian saja yaitu pengujian materiil atau formil ataukah kedua jenis pengujian baik pengujian formil maupun materiil. UU MK dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a menyatakan, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. Sedangkan, Pasal 51 ayat (3) menyatakan dalam permohonan Pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: (a) pembentukan Undang-Undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945; dan/atau (b) materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang- Undang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, menurut ketentuan pasal tersebut Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 baik dalam pengujian formil maupun pengujian materiil. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian formil undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573, selanjutnya disebut UU 11/2020) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Tenggang Waktu Pengujian Formil [3.3] Menimbang bahwa berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, bertanggal 16 Juni 2010, Paragraf [3.34] telah menyatakan bahwa: [3.34] Menimbang bahwa terlepas dari putusan dalam pokok permohonan a quo Mahkamah memandang perlu untuk memberikan batasan waktu atau tenggat suatu Undang-Undang dapat diuji secara formil. Pertimbangan pembatasan tenggat ini diperlukan mengingat karakteristik dari pengujian formil berbeda dengan pengujian materiil. Sebuah Undang-Undang yang dibentuk tidak berdasarkan tata cara sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945 akan dapat mudah diketahui dibandingkan dengan undang-Undang yang substansinya bertentangan dengan UUD 1945. Untuk kepastian hukum, sebuah Undang-Undang perlu dapat lebih cepat diketahui statusnya apakah telah dibuat secara sah atau tidak, sebab pengujian secara formil akan menyebabkan Undang-Undang batal sejak awal. Mahkamah 373 memandang bahwa tenggat 45 (empat puluh lima) hari setelah Undang- Undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap Undang-Undang; Oleh karena UU 11/2020 diundangkan pada 2 November 2020 sehingga batas waktu paling lambat pengajuan permohonan yaitu 17 Desember 2020. Adapun permohonan para Pemohon diterima oleh Mahkamah pada 15 Oktober 2020 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 203/PAN.MK/2020, yang kemudian diperbaiki oleh para Pemohon dengan perbaikan permohonan bertanggal 24 November 2020 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 November 2020. Dengan demikian permohonan para Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil suatu undang-undang. [3.4] Menimbang bahwa terkait dengan tenggang waktu penyelesaian pengujian formil, Mahkamah telah pula memberikan pertimbangan secara khusus sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam perkara 79/PUU-XVII/2019, bertanggal 4 Mei 2021, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: [3.16] … Masih dalam konteks kepastian hukum itu pula, Mahkamah memandang penting untuk menyatakan atau menegaskan bahwa pembatasan waktu serupa pun diperlukan Mahkamah dalam memutus permohonan pengujian formil sebuah undang-undang. Dalam hal ini, Mahkamah perlu menegaskan bahwa waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak perkara dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) dirasa cukup untuk menyelesaikan pengujian formil sebuah undang-undang. Dalam batas penalaran yang wajar, batas waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak perkara dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) dimaksud belum akan memberikan implikasi besar dalam pelaksanaan undang-undang terutama dalam penyiapan peraturan perundang-undangan yang diperintahkan dan dibutuhkan dalam pelaksanaan undang-undang, termasuk juga tindakan hukum lain yang dilakukan sebagai akibat dari pengundangan sebuah undang-undang. Bahkan, untuk tujuan kepastian dimaksud, termasuk pertimbangan kondisi tertentu, Mahkamah dapat menjatuhkan putusan sela sebagai bentuk tindakan prioritas dan dapat memisahkan (split) proses pemeriksaan antara pengujian formil dan pengujian materiil bilamana pemohon menggabungkan kedua pengujian tersebut dalam 1 (satu) permohonan termasuk dalam hal ini apabila Mahkamah memandang perlu menunda pemberlakuan suatu undang-undang yang dimohonkan pengujian formil. Berkenaan dengan pertimbangan di atas, perkara a quo sedang dalam masa pemeriksaan persidangan ketika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU- 374 XVII/2019 diucapkan. Oleh karena itu, terhadap perkara a quo, Mahkamah sesungguhnya belum terikat dengan batas waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak perkara a quo dicatat dalam BRPK. Terlebih lagi, ketika permohonan a quo diajukan, Mahkamah dihadapkan pada agenda nasional yaitu penyelesaian perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 yang diterima Mahkamah sejak bulan Desember 2020 dan memiliki tenggang waktu penyelesaian 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan, sehingga saat itu Mahkamah menghentikan secara sementara seluruh pemeriksaan perkara, termasuk perkara para Pemohon a quo [vide Pasal 82 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, selanjutnya disebut PMK 2/2021]. Selain itu, bersamaan dengan proses pemeriksaan terhadap perkara a quo, sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia sedang menghadapi ancaman pandemi Covid-19 yang telah dinyatakan oleh Presiden sebagai bencana nasional-nonalam [vide Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional]. Selanjutnya, untuk mencegah penyebaran virus yang relatif cepat dengan tingkat fatalitas yang tinggi pemerintah telah menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sejak bulan Januari 2021. Oleh karena, pencegahan penyebaran virus penting untuk dilakukan oleh semua pihak, termasuk Mahkamah Konstitusi, maka persidangan di Mahkamah saat itu dihentikan untuk beberapa waktu, termasuk persidangan untuk perkara a quo. Namun, tanpa mengurangi semangat mempercepat penyelesaian pengujian formil sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019, Mahkamah dalam melakukan pemeriksaan perkara pengujian formil UU 11/2020 telah melakukan pemeriksaan secara terpisah (splitsing) dengan permohonan pengujian materiil terhadap UU 11/2020. Kedudukan Hukum para Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: 375 a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.6] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan- putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 376 [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon I menerangkan sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia yang pernah bekerja sebagai Pekerja Kontrak Waktu Tertentu (PKWT). Pemohon I melampirkan bukti pendukung berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) [vide bukti P-4] dan kartu tanda pekerja [vide bukti P-5]. Pemohon I merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan diberlakukannya UU 11/2020 yaitu Pasal 81 yang menghapus aturan mengenai jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau Pekerja Kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (4) UU Ketenagakerjaan, sehingga menghapus kesempatan Pemohon I untuk menjadi pekerja tetap. Selain itu, terdapat ketentuan-ketentuan norma UU 11/2020 yang merugikan hak konstitusional Pemohon I untuk mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, di antaranya pemangkasan waktu istirahat mingguan, menghapus sebagian kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh, menghapus sanksi bagi pelaku usaha yang tidak bayar upah, menghapus hak pekerja/buruh untuk dapat mengajukan PHK. 2. Bahwa Pemohon II menerangkan sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia yang sedang menjalani Pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Pendidikan Modern (STIKP Modern) Ngawi. Pemohon II melampirkan bukti pendukung berupa KTP dan Kartu Tanda Mahasiswa [vide bukti P-6 dan P-7]. Pemohon II merasa dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum yang adil untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya serta berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi demi meningkatkan kualitas hidupnya serta demi kesejahteraan umat manusia. Hal tersebut akibat berlakunya UU 11/2020 yang menjadikan pendidikan sebagai ladang bisnis dalam aktivitas industri dan ekonomi, sehingga mereduksi tujuan pendidikan sebagaimana termaktub dalam konstitusi; 377 3. Bahwa Pemohon III menerangkan sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai Dosen yang mengajar mata kuliah Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Pemohon III melampirkan bukti pendukung berupa KTP dan Nomor Induk Dosen Nasional [vide bukti P-8 dan bukti P-9]. Pemohon III merasa dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan kepastian hukum disebabkan proses pembentukan UU 11/2020 yang melanggar ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945 dan UU 12/2011, sehingga menjadi praktik ketatanegaraan yang tidak dapat dijelaskan secara akademik oleh Pemohon III kepada peserta didiknya di kampus; 4. Bahwa Pemohon IV menerangkan sebagai Badan Hukum berbentuk perkumpulan yang diberi nama Perhimpunan Indonesia Untuk Buruh Migran Berdaulat-Migrant CARE yang diwakili oleh Pengurusnya yakni Wahyu Susilo sebagai Ketua dan Anis Hidayah sebagai Sekretaris. Pemohon IV melampirkan bukti pendukung berupa Akta Pendirian Nomor 8, Tanggal 22 Juni 2004 yang dibuat oleh Notaris G. Sri Mahanani, S.H. dan Akta Nomor 03 Tanggal 15 September 2016 oleh Mundji Salim, S.H, tentang Perubahan AD/ART Organisasi Migrant CARE Tahun 2016, serta Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0074014.01.07.Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Indonesia Untuk Migran Berdaulat – Migrant CARE yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 20 September 2016 [vide bukti P-10 sampai dengan bukti P-14]. Pemohon IV adalah organisasi yang concern mengawal pelindungan Pekerja Migran Indonesia dalam upaya mengadvokasi para pekerja migran beserta keluarganya. Pemohon IV merasa dirugikan dengan adanya Pasal 84 UU 11/2020 yang mengubah ketentuan dalam Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI). Di mana pada Pasal 89A menyatakan, “Pada saat berlakunya Undang-Undang tentang Cipta Kerja, pengertian atau makna SIP3MI dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) menyesuaikan dengan ketentuan mengenai Perizinan Berusaha”. Padahal secara filosofi pengaturan perizinan berusaha bagi perusahaan yang menempatkan manusia, tentunya berbeda dengan perizinan berusaha bagi perusahaan yang bergerak di bidang lain. Pemohon IV juga merasa dirugikan karena perubahan ketentuan norma Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 378 87 UU PPMI tidak melibatkan Pemohon IV dalam proses pembahasan pembentukan UU 11/2020, padahal Pemohon IV selama ini telah melakukan upaya untuk meningkatkan pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia hingga terbentuknya UU PPMI; 5. Bahwa Pemohon V menerangkan sebagai Badan Hukum berbentuk Perkumpulan yang diberi nama Badan Koordinasi Kerapatan Adat Nagari Sumatera Barat (Bakor KAN Sumatera Barat) yang diwakili oleh Pengurusnya yakni Yuzirwan Rasyid sebagai Ketua Umum dan Yulizal Yunus sebagai Sekretaris Umum. Pemohon V melampirkan bukti pendukung berupa Akta Pendirian Nomor 105, tanggal 27 Maret 2018 yang dibuat oleh Notaris Desrizal Idrus Hakimi, S.H. dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU- 0005553.AH.01.07.Tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Badan Koordinasi Adat Nagari Sumatera Barat yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 24 April 2018 [vide bukti P-15 sampai dengan bukti P-17]. 6. Bahwa Pemohon VI adalah Badan Hukum berbentuk Perkumpulan yang diberi nama Mahkamah Adat Alam Minangkabau (MAAM) yang berkedudukan di Sumatera Barat, yang diwakili oleh Pengurusnya yakni Irwansyah Datuak Katumanggungan sebagai Ketua Mahkamah. Dalam struktur pengurus MAAM, posisi Ketua Mahkamah/Imam Mahkamah menduduki posisi tertinggi pada pengambilan keputusan dan dapat mewakili MAAM termasuk di dalam ataupun di luar pengadilan, walaupun hal itu tidak termuat secara eksplisit dalam bagian Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Organisasi. Pemohon VI melampirkan bukti pendukung berupa Akta Pendirian Nomor 05, Tanggal 06 Desember 2016 yang dibuat oleh Notaris Aflinda, S.H. dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0000652.AH.01.07. Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Mahkamah Adat Alam Minangkabau yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 24 April 2018 [vide bukti P-18 dan bukti P-19]; 7. Bahwa Pemohon V dan Pemohon VI memiliki tanggung jawab menjaga dan melindungi eksistensi masyarakat adat, termasuk ikut menjaga keberadaan lahan ulayat, dan melakukan advokasi bagi lahan-lahan ulayat yang diambil alih pengelolaannya oleh pihak lain tanpa persetujuan masyarakat adat selaku pemilik lahan ulayat. Pemohon V dan Pemohon VI merasa dirugikan dengan 379 dihapusnya ketentuan sanksi pidana atas penggunaan lahan hak ulayat oleh pelaku usaha tanpa memperoleh persetujuan masyarakat adat sebagai pemegang hak ulayat sebagaimana diatur dalam Pasal 31 UU 11/2020 yang telah mengubah beberapa ketentuan dalam UU Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budaya Pertanian Berkelanjutan, yang menurut anggapan Pemohon V dan Pemohon VI aturan tersebut akan berdampak pada terjadinya penyerobotan lahan ulayat secara semena-mena. Pemohon V dan Pemohon VI tidak mendapatkan informasi terkait penghapusan sanksi pidana tersebut akibat tidak terbuka atau tidak partisipatifnya pembentukan UU 11/2020 sehingga telah merugikan hak konstitusional Pemohon V dan Pemohon VI. [3.8] Menimbang bahwa perihal pengujian formil undang-undang, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 bertanggal 16 Juni 2010 pada halaman 68, berkaitan dengan kedudukan hukum, Mahkamah mempertimbangkan pada pokoknya sebagai berikut: “bahwa untuk membatasi agar supaya tidak setiap anggota masayarakat secara serta merta dapat melakukan permohonan uji formil di satu pihak serta tidak diterapkannya persyaratan legal standing untuk pengujian materiil di pihak lain, perlu untuk ditetapkan syarat legal standing dalam pengujian formil Undang-Undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan. Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian materiil sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini, karena akan menyebabkan sama sekali tertutup kumungkinannya bagi anggota masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan pengujian secara formil. Dalam kasus konkrit yang diajukan oleh para Pemohon perlu dinilai apakah ada hubungan pertautan yang langsung antara para Pemohon dengan Undang-Undang yang diajukan pengujian formil.” [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada Paragraf [3.7] dan Paragraf [3.8] tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan masing- masing kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Pemohon I adalah perseorangan warga negara Indonesia yang pernah bekerja dan juga sedang mencari pekerjaan yang beranggapan akan mendapatkan kesulitan mendapatkan perlindungan hak-haknya sebagai pekerja karena berlakunya UU 11/2020. Selanjutnya, Pemohon II menerangkan sebagai 380 perseorangan warga negara Indonesia yang juga seorang mahasiswa pada salah satu perguruan tinggi yang beranggapan juga akan mengalami kesulitan untuk memeroleh hak atas pendidikan karena UU 11/2020 mengkapitalisasi bidang pendidikan. Namun dalam kualifikasi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat menguraikan kerugian konstitusional dalam proses pembentukan UU a quo; 2. Pemohon III adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Dosen yang mengajar mata kuliah HTN dan HAN, yang merasa kesulitan untuk menjelaskan kepada mahasiswanya mengenai proses pembentukan undang-undang berdasarkan UU 12/2011 karena pembentukan UU 11/2020 tidak sejalan dengan ketentuan dalam UU 12/2011. Dengan demikian, Pemohon III telah dapat menjelaskan hubungan pertautan antara Pemohon III sebagai dosen dengan proses pembentukan UU 11/2020 yang dipersoalkan konstitusionalitasnya; 3. Pemohon IV adalah organisasi bernama Migrant CARE dengan diwakili oleh Ketua dan Sekretarisnya sesuai dengan AD/ART yang dalam kegiatannya concern mengawal perlindungan pekerja migran Indonesia. Dalam uraian kedudukan hukumnya, Pemohon IV menerangkan tidak dilibatkan dalam proses pembentukan UU 11/2020. Dengan demikian, Pemohon IV telah dapat menjelaskan hubungan pertautan antara Pemohon IV sebagai organisasi pekerja migran Indonesia dengan proses pembentukan UU 11/2020 yang dipersoalkan konstitusionalitasnya; 4. Pemohon V dan Pemohon VI adalah badan hukum perkumpulan yang aktif melakukan kegiatan menjaga keberadaan lahan ulayat namun tidak dilibatkan dalam proses pembentukan UU 11/2020 di mana dengan berlakunya UU a quo Pemohon V dan Pemohon VI tidak dapat lagi menjalankan aktivitasnya. Dengan demikian, Pemohon V dan Pemohon VI telah dapat menjelaskan hubungan pertautan antara Pemohon V dan Pemohon VI sebagai badan hukum perkumpulan yang aktif melakukan kegiatan menjaga keberadaan lahan ulayat dengan proses pembentukan UU 11/2020 yang dipersoalkan konstitusionalitasnya; Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, terhadap Pemohon I dan Pemohon II oleh karena tidak dapat menguraikan alasan kerugian hak 381 konstitusionalnya dalam proses pembentukan UU 11/2020, maka menurut Mahkamah, Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Selanjutnya, terhadap Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI, Mahkamah berpendapat Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI telah dapat menguraikan kedudukan dan kegiatannya yang berkaitan erat dengan UU 11/2020 sehingga terdapat hubungan pertautan antara Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI dengan Undang- Undang yang dimohonkan pengujian secara formil. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil mengenai inkonstitusionalitas pembentukan UU 11/2020 yang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. [3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, serta para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan provisi dan pokok permohonan. Dalam Provisi [3.11] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan provisi yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan Putusan Sela dengan menunda keberlakuan UU 11/2020 hingga adanya putusan akhir terhadap pokok permohonan a quo, dengan alasan menurut para Pemohon terdapat ketentuan-ketentuan norma yang tidak dapat dilaksanakan akibat adanya kesalahan rujukan dalam UU a quo. Selain itu, para Pemohon juga memohon agar Mahkamah memrioritaskan penyelesaian proses pemeriksaan perkara para Pemohon a quo dalam waktu 30 hari sehingga diputus sebelum penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah. Terhadap permohonan provisi para Pemohon, menurut Mahkamah, alasan permohonan provisi yang diajukan oleh para Pemohon adalah berkaitan erat dengan materi muatan UU 11/2020 sehingga tidak tepat dijadikan sebagai alasan permohonan pengujian formal. Adapun terhadap permohonan pemeriksaan prioritas, telah Mahkamah pertimbangkan pada bagian tenggang 382 waktu penyelesaian perkara sebagaimana pada Paragraf [3.4]. Dengan demikian permohonan provisi para Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dalam Pokok Permohonan [3.12] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengujian formil terhadap UU 11/2020 karena, menurut para Pemohon, proses pembentukan UU 11/2020 bertentangan dengan Pasal 20 ayat (4) dan Pasal 22A UUD 1945, dengan alasan sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut para Pemohon, pembentukan UU 11/2020 dengan metode omnibus law menyebabkan ketidakjelasan jenis undang-undang yang dibentuk, apakah sebagai undang-undang baru atau undang-undang perubahan ataukah undang-undang pencabutan. Sehingga, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan teknik pembentukan undang-undang baru, pencabutan dan/atau perubahan undang-undang sebagaimana diatur dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011). 2. Bahwa menurut para Pemohon, metode omnibus law tidak dikenal dalam UU 12/2011 maupun Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 15/2019), sehingga metode omnibus law telah menimbulkan ketidakjelasan cara atau metode yang tidak pasti dan tidak baku yang artinya bertentangan dengan konsiderans menimbang huruf b UU 12/2011. 3. Bahwa menurut para Pemohon, terdapat perubahan materi muatan UU 11/2020 pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden yang tidak sekedar teknis penulisan, melainkan juga perubahan yang bersifat substansial, termasuk juga kesalahan dalam pengutipan. 4. Bahwa menurut para Pemohon, pembentukan UU 11/2020 bertentangan dengan ketentuan Pasal 22A UUD 1945 serta asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 5 huruf a, huruf e, huruf f dan huruf g UU 12/2011 yaitu asas kejelasan tujuan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan. 383 5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan UU 11/2020 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, serta menyatakan ketentuan norma dalam Undang-Undang yang telah diubah, dihapus dan/atau yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam UU 11/2020 berlaku kembali. [3.13] Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-28, serta 1 (satu) orang ahli yaitu Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LLM., yang keterangannya diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Agustus 2021 dan didengarkan keterangannya dalam persidangan pada tanggal 5 Agustus 2021 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara). Selain itu para Pemohon juga menyerahkan kesimpulan bertanggal 28 Oktober 2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 Oktober 2021. [3.14] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyampaikan keterangan yang didengarkan dalam persidangan pada 17 Juni 2021 beserta keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 6 Agustus 2021 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara). Selain itu DPR juga mengajukan 1 (satu) orang ahli, yaitu Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H. yang keterangan tertulisnya diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Oktober 2021 dan didengar keterangannya dalam persidangan pada 13 Oktober 2021 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara), serta 2 (dua) orang saksi yaitu Firman Soebagyo dan Hendrik Lewerissa yang didengarkan dalam persidangan pada tanggal 19 Oktober 2021. Berkenaan dengan kedua saksi yang diajukan DPR dimaksud, oleh karena kedua saksi dimaksud merupakan anggota DPR dan secara kelembagaan DPR adalah pemberi keterangan dan keberadaan keduanya tidak bisa dipisahkan dari DPR sebagai institusi sehingga Mahkamah mengesampingkan kesaksian yang disampaikan kedua saksi tersebut. [3.15] Menimbang bahwa Presiden telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 17 Juni 2021 yang keterangan tertulisnya diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 9 Juni 2021, 10 Juni 2021, dan 16 Juni 2021, yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis tambahan yang diterima di 384 Kepaniteraan Mahkamah tanggal 12 Agustus 2021, tanggal 25 Agustus 2021, tanggal 9 September 2021, dan tanggal 13 Oktober 2021. Selain itu, untuk mendukung keterangannya, Presiden juga mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-188 tanpa PK-128, dan 1 (satu) orang ahli yaitu Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H. yang keterangan tertulisnya diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Agustus 2021 dan didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 2 September 2021 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara), serta 1 (satu) orang saksi yaitu Nasrudin yang keterangannya didengar dalam persidangan pada tanggal 23 September 2021. Presiden juga menyerahkan kesimpulan bertanggal 28 Oktober 2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 29 Oktober 2021. [3.16] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan membaca secara saksama permohonan para Pemohon, keterangan DPR, keterangan Presiden, keterangan ahli para Pemohon, keterangan ahli DPR, keterangan ahli Presiden, keterangan saksi Presiden, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon dan Presiden, kesimpulan tertulis para Pemohon, kesimpulan tertulis Presiden, sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil permohonan para Pemohon. [3.17] Menimbang bahwa sebelum menjawab dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh para Pemohon, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan pembentukan undang-undang sebagai berikut: [3.17.1] Bahwa setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 (UUD 1945), secara konstitusional, proses pembentukan undang-undang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 UUD 1945. Selain itu, pembentukan undang- undang yang berkaitan dengan wewenang Dewan Perwakilan Daerah (DPD) diatur dalam Pasal 22D UUD 1945. Sementara itu, berkenaan dengan pengaturan lebih rendah (delegasi), hal demikian ditentukan dalam norma Pasal 22A UUD 1945. Pengaturan ihwal proses pembentukan undang-undang tersebut selengkapnya sebagai berikut: Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 menyatakan: Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 20 UUD 1945 menyatakan: 385 (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. (3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. (4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. (5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Pasal 22A UUD 1945 menyatakan: Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Pasal 22D ayat (1) dan (2) UUD 1945 menyatakan: (1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang- undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. (2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang- undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama. [3.17.2] Bahwa merujuk pengaturan dalam UUD 1945, pembentukan undang- undang (lawmaking process) adalah merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan yang terdiri dari 5 (lima) tahapan, yaitu: (i) pengajuan rancangan undang-undang; (ii) pembahasan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden, serta pembahasan bersama antara DPR, Presiden, dan DPD sepanjang terkait dengan Pasal 22D ayat (1) dan (2) UUD 1945; (iii) persetujuan bersama antara DPR dan presiden; (iv) pengesahan rancangan undang-undang menjadi undang-undang; dan (v) pengundangan; [3.17.3] Bahwa berkenaan dengan tahapan pengajuan rancangan undang- undang, baik yang merupakan pengaturan baru maupun revisi atau perubahan atas 386 undang-undang yang sedang berlaku, secara konstitusional, dapat diajukan atas usul inisiatif dari Presiden (pemerintah), atau atas usul inisiatif dari DPR atau usul inisiatif dari DPD. Perihal rancangan undang-undang dimaksud, pengusulannya harus disertai dengan Naskah Akademik (NA). Secara substanstif, NA minimal memuat, yaitu: dasar-dasar atau alasan-alasan (urgensi) diperlukannya usulan suatu undang-undang atau revisi suatu undang-undang. Dengan penjelasan dimaksud, masyarakat dapat mengetahui implikasinya dalam penyelenggaraan negara atau pemerintahan jika substansi rancangan undang-undang yang diusulkan tidak diakomodasi menjadi undang-undang. Selain penjelasan dimaksud, NA harus pula memuat atau disertai lampiran draf usulan rancangan undang-undang yang substansinya mencerminkan urgensi yang dikemukakan dalam NA. Bahwa sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, pengajuan rancangan undang-undang harus didasarkan kepada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang dapat memuat atau menentukan skala prioritas setiap tahunnya. Berkenaan dengan hal tersebut, proses penyusunan dan penentuan daftar rencana pembentukan undang-undang termasuk penentuan skala prioritas didasarkan pada undang-undang tentang pembentukan undang-undang, atau undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, atau peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam hal ini, Prolegnas pada hakikatnya tidak sekadar mencantumkan daftar judul RUU melainkan didesain secara terarah, terpadu, dan sistimatis yang harus diikuti dengan konsepsi yang jelas mengenai: a) latar belakang dan tujuan penyusunan; b) sasaran yang ingin diwujudkan; dan c) jangkauan dan arah pengaturan. Selanjutnya, diikuti pula dengan pengkajian dan penyelarasan konsepsi tersebut supaya dapat dicegah terjadinya tumpang tindih pengaturan dan kewenangan. Meskipun demikian, untuk menampung kondisi atau kebutuhan tertentu, pengajuan rancangan undang-undang dapat dimungkinan di luar Prolegnas. Misalnya, mengatasi kekosongan hukum karena putusan Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, perihal persiapan rancangan undang-undang dari masing-masing lembaga yang dapat mengusulkannya (Presiden, DPR, dan DPD) merupakan kebijakan internal masing-masing lembaga. Misalnya DPR, persiapan dapat dilakukan oleh komisi, gabungan komisi, atau badan legislasi. Sedangkan rancangan undang-undang yang diajukan Presiden dapat dipersiapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian sesuai dengan lingkup tugas 387 dan tanggung jawabnya. Begitu pula yang berasal dari DPD, rancangan undang- undang dapat dipersiapkan oleh komite, gabungan komite, atau panitia perancang undang-undang. Selain yang dipertimbangan tersebut, perihal kewenangan DPD sebagai salah satu lembaga yang dapat mengajukan rancangan undang-undang, Mahkamah perlu mengemukakan kembali Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012, bertanggal 27 Maret 2013, berkenaan dengan kewenangan konstitusional DPD dalam pengajuan rancangan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 22D ayat (1) UUD 1945. Putusan a quo menyatakan: “kata “dapat” dalam Pasal 22D ayat (1) UUD 1945 tersebut merupakan pilihan subjektif DPD “untuk mengajukan” atau “tidak mengajukan” rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah sesuai dengan pilihan dan kepentingan DPD. Kata “dapat” tersebut bisa dimaknai juga sebagai sebuah hak dan/atau kewenangan, sehingga analog atau sama dengan hak dan/atau kewenangan konstitusional Presiden dalam Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Presiden berhak mengajukan rancangan undang- undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat”. Merujuk pertimbangan tersebut, posisi DPD dalam pengajuan rancangan undang-undang sama seperti halnya hak Presiden dalam mengajukan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 sepanjang rancangan undang-undang dimaksud berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagaimana diatur Pasal 22D ayat (1) UUD 1945. Penegasan demikian diperlukan agar pengajuan rancangan undang-undang tidak menegasikan posisi dan kedudukan DPD dalam grand design pembentukan undang-undang; [3.17.4] Bahwa berkenaan dengan tahapan pembahasan rancangan undang- undang, hal pertama yang harus dikemukakan Mahkamah adalah berkenaan dengan kata “pembahasan” dalam Pasal 20 ayat (2) UUD 1945. Setelah mendalami pendapat yang berkembang dalam pembahasan perubahan UUD 1945, doktrin, dan pengaturan dalam UU 10/2004 yang telah diganti oleh UU 12/2011, kata “dibahas” pada frasa “rancangan undang-undang dibahas” dalam Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 dimaknai sebagai “dibahas bersama” atau “pembahasan bersama”. Dengan 388 demikian bilamana pembahasan rancangan undang-undang di luar substansi Pasal 22D ayat (1) UUD 1945, pembahasan bersama dilakukan antara Presiden dan DPR. Sementara itu, jika substansi rancangan undang-undang berkaitan dengan Pasal 22D ayat (1) UUD 1945 atau rancangan undang-undang diajukan oleh DPD, pembahasan bersama dilakukan antara Presiden, DPR, dan DPD; Setelah penegasan ihwal makna kata “pembahasan” tersebut, untuk memenuhi proses formal tahapan ini, Mahkamah perlu menegaskan beberapa hal sebagai berikut: Pertama, karena tidak diatur secara detail dalam UUD 1945, pembahasan rancangan undang-undang dilakukan sesuai dengan undang-undang yang mengatur ihwal pembentukan undang-undang atau undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pembahasan dapat juga merujuk sumber-sumber lain yang memberikan makna konstitusional terhadap Pasal 20 ayat (2) UUD 1945, seperti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU- X/2012. Misalnya, jikalau merujuk UU 12/2011, pembahasan rancangan undang- undang dilakukan dengan dua tingkat pembicaraan, yaitu Tingkat Pertama yang dilakukan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat badan legislasi, rapat badan anggaran, atau rapat panitia khusus bersama dengan menteri yang mewakili presiden; dan Tingkat Kedua yang dilakukan dalam rapat paripurna DPR. Kedua, tahapan pembahasan merupakan fase yang berfokus utama untuk membahas rancangan undang-undang, yaitu membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang diajukan lembaga yang terlibat dalam pembahasan bersama. Berkenaan dengan hal ini, DIM diajukan oleh Presiden jika rancangan undang- undang berasal dari DPR, dan DIM diajukan oleh DPR jika rancangan undang- undang berasal dari Presiden. Sementara itu, bilamana pembahasan rancangan undang-undang berkenaan dengan kewenangan DPD dalam Pasal 22D ayat (1) UUD 1945, DIM diajukan oleh: a) DPR dan DPD jika rancangan undang-undang berasal dari Presiden sepanjang berkaitan dengan kewenangan DPD; b)
DPR dan Presiden jika rancangan undang-undang berasal dari DPD sepanjang terkait dengan kewenangan DPD; atau c)
DPD dan Presiden jika rancangan undang-undang berasal dari DPR. Ketiga, dengan membaca Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 dan membaca secara saksama perdebatan perubahan ketentuan a quo, pembahasan bersama rancangan undang-undang dilakukan antar-institusi. Artinya, karena pembahasan bertumpu 389 pada DIM, secara konstitusional dalam pembahasan rancangan undang-undang terdapat satu DIM (DIM Presiden atau DIM DPR) sepanjang pembahasan bukan menyangkut kewenangan DPD dalam Pasal 22D ayat (1) UUD 1945. Namun, bilamana pembahasan menyangkut kewenangan DPD, DIM dapat berasal dari Presiden, DPR, atau DPD. Dalam konteks itu, pembahasan DIM adalah pembahasan yang dilakukan antar-lembaga, yaitu: antara Presiden dan DPR (bipartit); dan antara presiden, DPR, dan DPD (tripartit) bila rancangan undang- undang berkenanaan dengan kewenangan DPD dalam Pasal 22D ayat (1) UUD 1945. Dikarenakan pembahasan rancangan undang-undang dilakukan antar- institusi, selama proses pembahasan berlangsung peran kelompok atau bagian tertentu dalam masing-masing institusi menjadi urusan internal setiap institusi. Misalnya, penentuan siapa atau pihak yang akan mewakili Presiden dalam pembahasan rancangan undang-undang ditentukan Presiden dengan Surat Presiden. Begitu pula dengan DPR dan DPD, selama proses pembahasan rancangan undang-undang yang harus kelihatan adalah peran institusi DPR dan institusi DPD. Dalam hal ini, misalnya, peran fraksi dapat dioptimalkan dalam pembahasan-pembahasan dan pengambilan keputusan di internal DPR. Atau, DPD yang harus kelihatan adalah peran institusi DPD, dapat diwakili komite atau panitia perancang. Dengan demikian, selama pembahasan akan kelihatan pembahasan yang dilakukan antarinstitusi atau antarlembaga, yaitu antara Presiden-DPR; dan antara Presiden-DPR-DPD sepanjang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan Pasal 22D ayat (1) UUD 1945. Artinya, prinsip mendasar pembahasan institusi merupakan pembahasan antarinstitusi. Dalam batas penalaran yang wajar, pembahasan antarinstitusi dimaksud menjadikan proses pembahasan rancangan undang-undang lebih sederhana. Keempat, karena pembahasan akan berujung pada kesepakatan atau persetujuan, guna menghindari kemungkinan terjadinya perubahan terhadap hasil kesepakatan, atau manuver berupa penolakan di ujung proses, kesepakatan- kesepakatan terutama yang berkenaan dengan norma, pasal, atau substansi pasal harus dibubuhi paraf atau tandatangan masing-masing pihak yang mewakili institusi. Khusus untuk perumusan norma atau pasal, pembubuhan paraf atau tandatangan dimaksud penting dilakukan untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan 390 terjadinya perubahan di luar kesepakatan selama pembahasan rancangan undang- undang. Kelima, sebagai bagian dari proses pembahasan, ihwal penyampaian pendapat mini sebagai sikap akhir, sesuai dengan pola pembahasan antar-institusi yang telah dipertimbangkan di atas, penyampaian pendapat mini dimaksud harus disampaikan oleh perwakilan masing-masing institusi. Artinya, sebelum menyampaikan pendapat mini, semua institusi telah selesai melakukan proses internal untuk menyepakati posisi atau pandangan yang akan disampaikan dalam pendapat mini. Dengan menggunakan pola pembahasan dua tingkat pembicaraan, penyampaian pendapat mini merupakan proses penting dan krusial karena merupakan gambaran posisi atau sikap setiap lembaga sebelum dilakukan pembahasan di tingkat kedua dalam rapat paripurna DPR. [3.17.5] Bahwa berkenaan dengan tahap persetujuan rancangan undang- undang. Ihwal persetujuan bersama dalam Rapat Paripurna DPR merupakan kelanjutan dari tahap pembahasan. Dalam tahap ini, pendapat mini yang disampaikan oleh masing-masing institusi sebelum memasuki tahap persetujuan bersama dapat saja berubah. Jikalau terjadi perubahan, institusi yang berubah sikap tersebut terlebih dahulu harus menyelesaikan perubahan pendapatnya secara internal. Misalnya, jika terdapat satu fraksi atau lebih yang memiliki pendapat berbeda sebelum dilakukan persetujuan bersama, secara internal DPR menyelesaikannya dengan cara musyawarah. Jika musyawarah tidak mencapai mufakat, DPR memilih cara penentuan sikap dengan mekanisme pemungutan suara (voting). Secara konstitusional, soal terpenting dalam persetujuan bersama adalah pernayataan persetujuan dari masing-masing institusi, yaitu pernyataan persetujuan dari (pihak yang mewakili) presiden dan pernyataan persetujuan dari DPR. Dalam hal ini, sesuai dengan norma Pasal 20 ayat (2) UUD 1945, persetujuan bersama hanya dilakukan oleh Presiden dan DPR. Masalah konstitusional lain yang perlu dikemukakan oleh Mahkamah berkenaan dengan persetujuan bersama adalah ketika suatu rancangan undang- undang tidak mendapatkan persetujuan bersama. Terhadap hal tersebut, Pasal 20 ayat (3) UUD 1945 menyatakan, “Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu”. Ketentuan a quo memiliki akibat 391 atau konksekuensi terhadap rancangan undang-undang yang ditolak tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam masa persidangan ketika persetujuan tersebut dilakukan. Masalah lainnya, bagaimana kalau rancangan undang-undang belum mendapat persetujuan atau masih berada dalam tahap pembahasan, atau sama sekali belum memasuki pembahasan sementara masa jabatan DPR periode bersangkutan telah selesai. Bisakah rancangan undang-undang dimaksud dilanjutkan (carry over) kepada DPR periode berikutnya? Berkenaan dengan hal ini, ketentuan Pasal 20 ayat (3) UUD 1945 tidaklah eksplisit menyangkut RUU yang dapat dilanjutkan pembahasannya kepada DPR periode berikutya. Kemungkinan untuk dapat dilakukan carry over hanya dapat dibenarkan oleh maksud Pasal 22A UUD 1945. Dalam hal ini, dasar hukum dan status rancangan undang-undang carry over hanya dapat dibenarkan dalam kerangka “dengan peraturan lain yang dimaksudkan untuk melaksanakan pembentukan undang-undang sebagaimana termaktub dalam Pasal 22A UUD 1945” sebagaimana maksud Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, tertanggal 16 Juni 2010. Jika menggunakan ketentuan Pasal 71A Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 15/2019) rancangan undang-undang carry over hanya dapat dibenarkan sepanjang memenuhi dua persyaratan secara kumulatif, yaitu (i) telah memasuki pembahasan DIM; dan (ii) dimasukkan kembali ke dalam Prolegnas berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden dan/atau DPD. [3.17.6] Bahwa selanjutnya berkenaan dengan pengesahan rancangan undang-undang, Mahkamah perlu menegaskan ketentuan Pasal 20 ayat (4) UUD 1945 yang merupakan pengesahan formil. Artinya, ketika persetujuan bersama antara Presiden dan DPR telah dicapai, secara doktriner persetujuan tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk pengesahan materiil. Pengesahan materiil tidak akan terjadi jika salah satu pihak, baik presiden atau DPR, menolak untuk menyetujui rancangan undang-undang dalam sidang Paripurna DPR. Oleh karena itu, rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, tidak boleh lagi dilakukan perubahan yang sifatnya substansial. Jikapun terpaksa dilakukan perubahan, hanyalah bersifat format atau penulisan karena adanya kesalahan pengetikan (typo) dan perubahan tersebut tidak boleh mengubah makna norma pasal atau substansi rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama. Sementara itu, jikalau terdapat suatu keadaan, di mana Presiden menolak 392 mengesahkan atau tidak mengesahkan suatu rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama, tindakan penolakan Presiden tersebut tidak menyebabkan suatu undang-undang menjadi cacat formil. Terlebih lagi, Pasal 20 ayat (5) UUD 1945 telah mengantisipasi kemungkinan tersebut sehingga undang-undang yang tidak disahkan Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang- undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang- undang dan wajib diundangkan. [3.17.7] Bahwa tahap terakhir dalam pembentukan undang-undang adalah pengundangan (afkondiging/promulgation) yang merupakan tindakan atau pemberitahuan secara formal suatu undang-undang dengan cara menempatkan dalam penerbitan resmi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, pengundangan adalah penempatan undang-undang dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Penjelasan Undang-Undang dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. 
 [3.17.8] Bahwa selain keterpenuhan formalitas semua tahapan di atas, masalah lain yang harus menjadi perhatian dan dipenuhi dalam pembentukan undang-undang adalah partisipasi masyarakat. Kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan undang-undang sebenarnya juga merupakan pemenuhan amanat konstitusi yang menempatkan prinsip kedaulatan rakyat sebagai salah satu pilar utama bernegara sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Lebih jauh lagi, partisipasi masyarakat juga dijamin sebagai hak-hak konstitusional berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang memberikan kesempatan bagi warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan dan membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Apabila pembentukan undang- undang dengan proses dan mekanisme yang justru menutup atau menjauhkan keterlibatan partisipasi masyarakat untuk turut serta mendiskusikan dan memperdebatkan isinya maka dapat dikatakan pembentukan undang-undang tersebut melanggar prinsip kedaulatan rakyat (people sovereignty). Secara doktriner, partisipasi masyarakat dalam suatu pembentukan undang- undang bertujuan, antara lain, untuk (i) menciptakan kecerdasan kolektif yang kuat (strong collective intelligence) yang dapat memberikan analisis lebih baik terhadap dampak potensial dan pertimbangan yang lebih luas dalam proses legislasi untuk kualitas hasil yang lebih tinggi secara keseluruhan, (ii) membangun lembaga legislatif yang lebih inklusif dan representatif (inclusive and representative) dalam 393 pengambilan keputusan; (iii) meningkatnya kepercayaan dan keyakinan (trust and confidence) warga negara terhadap lembaga legislatif; (iv) memperkuat legitimasi dan tanggung jawab (legitimacy and responsibility) bersama untuk setiap keputusan dan tindakan; (v) meningkatan pemahaman (improved understanding) tentang peran parlemen dan anggota parlemen oleh warga negara; (vi) memberikan kesempatan bagi warga negara (opportunities for citizens) untuk mengomunikasikan kepentingan-kepentingan mereka; dan (vii) menciptakan parlemen yang lebih akuntabel dan transparan (accountable and transparent). Oleh karena itu, selain menggunakan aturan legal formal berupa peraturan perundang-undangan, partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna (meaningful participation) sehingga tercipta/terwujud partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh. Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu: pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained). Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (concern) terhadap rancangan undang- undang yang sedang dibahas. Apabila diletakkan dalam lima tahapan pembentukan undang-undang yang telah diuraikan pada pertimbangan hukum di atas, partisipasi masyarakat yang lebih bermakna (meaningful participation) harus dilakukan, paling tidak, dalam tahapan (i) pengajuan rancangan undang-undang; (ii) pembahasan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan presiden, serta pembahasan bersama antara DPR, Presiden, dan DPD sepanjang terkait dengan Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945; dan (iii) persetujuan bersama antara DPR dan presiden. [3.17.9] Bahwa semua tahapan dan partisipasi masyarakat yang dikemukakan di atas digunakan sebagai bagian dari standar penilaian pengujian formil, sehingga memperkuat syarat penilaian pengujian formil sebagaimana termaktub dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019, yaitu: 1. pengujian atas pelaksanaan tata cara atau prosedur pembentukan undang- undang, baik dalam pembahasan maupun dalam pengambilan keputusan atas rancangan suatu undang-undang menjadi undang-undang; 2. pengujian atas bentuk (format) atau sistematika undang-undang; 394 3. pengujian berkenaan dengan wewenang lembaga yang mengambil keputusan dalam proses pembentukan undang-undang; dan 4. pengujian atas hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil. Semua tahapan dan standar sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan di atas, akan digunakan untuk menilai keabsahan formalitas pembentukan undang- undang yang dilekatkan atau dikaitkan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Perlu Mahkamah tegaskan, penilaian terhadap tahapan dan standar dimaksud dilakukan secara akumulatif. Dalam hal ini, jikalau minimal satu tahapan atau satu standar saja tidak terpenuhi dari semua tahapan atau semua standar yang ada, maka sebuah undang-undang dapat dikatakan cacat formil dalam pembentukannya. Artinya, cacat formil undang-undang sudah cukup dibuktikan apabila terjadi kecacatan dari semua atau beberapa tahapan atau standar dari semua tahapan atau standar sepanjang kecacatan tersebut telah dapat dijelaskan dengan argumentasi dan bukti-bukti yang tidak diragukan untuk menilai dan menyatakan adanya cacat formil pembentukan undang-undang. [3.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil para Pemohon, sebagai berikut: [3.18.1] Bahwa para Pemohon mendalilkan pembentukan UU 11/2020 dengan metode omnibus law telah menimbulkan ketidakjelasan apakah UU 11/2020 tersebut merupakan UU baru, UU perubahan ataukah UU pencabutan, sehingga bertentangan dengan ketentuan teknik pembentukan peraturan perundang- undangan yang telah ditentukan dalam UU 12/2011. Terhadap dalil para Pemohon a quo Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.18.1.1] Bahwa UUD 1945 pada prinsipnya telah menentukan kerangka pembentukan undang-undang sebagaimana pertimbangan hukum pada Paragraf [3.17]. Bertolak pada ketentuan Pasal 22A UUD 1945 saat ini diberlakukan UU 12/2011 yang telah diubah dengan UU 15/2019 sebagai delegasi UUD 1945, sebagaimana hal tersebut dipertegas dalam konsideran “Mengingat” UU 12/2011 yang menyatakan UU a quo didasarkan pada Pasal 22A UUD 1945 serta dijelaskan pula bahwa Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan merupakan pelaksanaan dari perintah Pasal 22A UUD 1945 [vide Penjelasan Umum UU 12/2011]. Oleh karena UU 12/2011 merupakan 395 pendelegasian UUD 1945 maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 51 ayat (3) UU MK, untuk pemeriksaan permohonan pengujian formil dan pengambilan putusannya harus pula mendasarkan pada tata cara pembentukan UU yang diatur dalam UU 12/2011. Hal ini sejalan dengan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, bertanggal 16 Juni 2010, pada Paragraf [3.19], yang menyatakan: “…menurut Mahkamah jika tolok ukur pengujian formil harus selalu berdasarkan pasal-pasal UUD 1945 saja, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil karena UUD 1945 hanya memuat hal-hal prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek formil proseduralnya. Padahal dari logika tertib tata hukum sesuai dengan konstitusi, pengujian secara formil itu harus dapat dilakukan. Oleh sebab itu, sepanjang Undang-Undang, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil-prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang-undangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil”. [3.18.1.2] Bahwa dengan demikian, dalam mengadili perkara pengujian formil UU selain mendasarkan pada UUD 1945, Mahkamah juga mendasarkan antara lain pada UU 12/2011 sebagaimana telah diubah dengan UU 15/2019 sebagai UU yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 10/2004), UU 12/2011 menyempurnakan segala kekurangan dari UU sebelumnya mengenai aspek teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik dengan sekaligus memberikan contoh- contoh dalam Lampiran UU 12/2011 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari UU a quo agar dapat memberikan pedoman yang lebih jelas, pasti dan baku dalam penyusunannya yang merupakan bagian dari pembentukan peraturan perundang- undangan [vide Penjelasan Umum UU 12/2011]. Penjelasan ini pada prinsipnya merupakan elaborasi dari maksud dalam konsideran “Menimbang” huruf b UU a quo yang menyatakan: “bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang- undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan”. 396 Dengan demikian, berarti setiap pembentuk peraturan perundang- undangan, in casu pembentuk UU, harus menggunakan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang sudah ditentukan, baik yang terkait dengan penyusunan naskah akademik maupun rancangan undang-undang, sebagaimana hal tersebut dimaktubkan dalam Pasal 44 dan Pasal 64 UU 12/2011 yang selengkapnya menyatakan: Pasal 44 menyatakan: (1) Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang- Undang dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik. (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini. Pasal 64 menyatakan: (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan. (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan Perundang- undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang- Undang ini. (3) …….. [3.18.1.3] Bahwa adanya ketentuan Pasal 44 dan Pasal 64 UU 12/2011 yang menghendaki baik penyusunan naskah akademik maupun rancangan undang- undang dilakukan sesuai dengan teknik yang telah ditentukan adalah untuk menciptakan tertib dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga produk hukum yang nantinya akan dibentuk menjadi mudah untuk dipahami dan dilaksanakan sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang- undangan [vide Pasal 5 UU 12/2011]. Oleh karena itu, diperlukan tata cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud konsideran “Menimbang” huruf b UU 12/2011. Lembaga yang dimaksud yaitu Presiden, DPR, dan DPD. Sedangkan, mengenai cara dan metode yang pasti, baku, dan standar tersebut telah dituangkan dalam Lampiran UU 12/2011 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari UU a quo. [3.18.1.4] Bahwa berkenaan dengan pertimbangan hukum tersebut di atas, Lampiran I UU 12/2011 telah menentukan standar baku perumusan judul suatu peraturan perundang-undangan yang di dalamnya berisi nama peraturan perundang–undangan yang dibuat secara singkat dengan hanya menggunakan 1 397 (satu) kata atau frasa tetapi secara esensial maknanya mencerminkan isi peraturan perundang-undangan [vide Lampiran II Bab I Kerangka Peraturan Perundang- undangan huruf A angka 2 dan angka 3]. Jika peraturan tersebut merupakan perubahan maka pada nama peraturan perundang–undangan perubahan ditambahkan frasa perubahan atas di depan judul peraturan perundang-undangan yang hendak diubah [vide Lampiran II Bab I Kerangka Peraturan Perundang- undangan huruf A angka 6], contoh: UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK Dalam perkara a quo, setelah dibaca dan dicermati muatan UU 11/2020 telah ternyata berkaitan dengan 78 (tujuh puluh delapan) undang-undang di mana 77 (tujuh puluh tujuh) undang-undang merupakan perubahan undang-undang dan 1 (satu) undang-undang berupa pencabutan undang-undang. Sementara itu, berkaitan dengan pencabutan UU sebagai suatu UU pencabutan yang berdiri sendiri, maka harus merujuk pada huruf E Lampiran II UU 12/2011 mengenai “Bentuk Rancangan Undang–Undang Pencabutan Undang-Undang” yang telah menentukan format bakunya bahwa pada nama peraturan perundang-undangan pencabutan ditambahkan kata “pencabutan” di depan judul peraturan perundang- undangan yang dicabut. Kecuali, jika pencabutan suatu UU dilakukan karena berkaitan dengan UU baru yang dibentuk maka penempatan pencabutannya adalah pada bagian “Ketentuan Penutup” dari sistematika UU baru. Pada umumnya Ketentuan Penutup memuat mengenai: a. penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan Peraturan Perundang-undangan; b. nama singkat Peraturan Perundang-undangan; c. status Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada; dan d. saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan [vide butir 137 Lampiran II UU 12/2011]. Lebih lanjut, dalam bagian sistematika Ketentuan Penutup telah ditentukan pula standar baku dalam merumuskan norma pencabutan suatu UU yaitu: 143. Jika materi muatan dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru menyebabkan perubahan atau penggantian seluruh atau sebagian materi muatan dalam Peraturan Perundang-undangan yang lama, dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru harus secara tegas 398 diatur mengenai pencabutan seluruh atau sebagian materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang lama. 144. Rumusan pencabutan Peraturan Perundang-undangan diawali dengan frasa Pada saat …(jenis Peraturan Perundang-undangan) ini mulai berlaku, kecuali untuk pencabutan yang dilakukan dengan Peraturan Perundang-undangan pencabutan tersendiri. 145. Demi kepastian hukum, pencabutan Peraturan Perundang-undangan tidak dirumuskan secara umum tetapi menyebutkan dengan tegas Peraturan Perundang-undangan yang dicabut. 146. Untuk mencabut Peraturan Perundang-undangan yang telah diundangkan dan telah mulai berlaku, gunakan frasa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku [vide Lampiran II UU 12/2011]. Sementara itu, dalam UU 11/2020 ketentuan mengenai pencabutan UU secara utuh tidak dirumuskan sesuai dengan sistematika yang telah ditentukan dalam Lampiran II UU 12/2011 tetapi diletakkan pada bagian pasal-pasal dari ketentuan UU yang mengalami perubahan sebagaimana termaktub dalam Bagian Keenam UU 11/2020 mengenai Undang-Undang Gangguan yang dalam Pasal 110 UU a quo dinyatakan bahwa: Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 yuncto staatsblad Tahun 1940 Nomor 450 tentang Undang-Undang Gangguan (Hinderordonantie) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. [3.18.1.5] Bahwa lebih lanjut, berkenaan dengan penamaan UU yang dimohonkan pengujian dalam perkara a quo telah ternyata menggunakan nama baru yaitu UU tentang Cipta Kerja, oleh karenanya Mahkamah dapat memahami apa yang menjadi persoalan inti para Pemohon yakni adanya ketidakjelasan apakah UU a quo merupakan UU baru atau UU perubahan. Terlebih, dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU 11/2020 dirumuskan pula nomenklatur Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional. Dengan adanya penamanan baru suatu undang-undang yaitu UU tentang Cipta Kerja yang kemudian dalam Bab Ketentuan Umum diikuti dengan perumusan norma asas, tujuan dan ruang lingkup yang selanjutnya dijabarkan dalam bab dan pasal-pasal terkait dengan ruang lingkup tersebut [vide Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 UU 11/2020], maka UU 11/2020 tidaklah sejalan dengan rumusan baku atau standar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan karena hal demikian sesungguhnya menunjukkan norma yang dibentuk tersebut seolah-olah sebagai undang-undang baru. Namun, substansi terbesar dalam UU 399 11/2020 telah ternyata adalah merupakan perubahan terhadap sejumlah undang- undang. [3.18.1.6] Bahwa jika yang dilakukan adalah perubahan suatu UU, tidak perlu dibuat ketentuan umum yang berisi nomenklatur baru, yang kemudian diikuti dengan rumusan asas, tujuan, serta ruang lingkup, kecuali jika hal-hal yang akan diubah dari suatu undang-undang mencakup materi tersebut. Sebab, dari sejumlah UU yang telah diubah oleh UU 11/2020, UU asli/asalnya masing-masing masih tetap berlaku - walaupun tidak ditegaskan mengenai keberlakuan UU lama tersebut dalam UU 11/2020 -, sementara, dalam UU yang lama telah ditentukan pula asas-asas dan tujuan dari masing-masing UU yang kemudian dijabarkan dalam norma pasal-pasal yang diatur dalam masing-masing UU tersebut [vide Penjelasan Umum UU 12/2011]. Oleh karena itu, dengan dirumuskannya asas-asas dan tujuan dalam UU 11/2020 yang dimaksudkan untuk dijabarkan dalam sejumlah UU yang dilakukan perubahan akan menimbulkan ketidakpastian atas asas-asas dan tujuan UU mana yang pada akhirnya harus diberlakukan karena asas-asas dan tujuan dari UU yang lama pada kenyataanya masih berlaku. Berkenaan dengan hal ini, UU 12/2011 telah menentukan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan (asas formil) sebagai keharusan untuk digunakan dalam membentuk peraturan perundang- undangan. Namun, ternyata tidak digunakan sebagaimana mestinya sehingga menimbulkan ketidakjelasan cara atau metode yang digunakan oleh UU 11/2020. Hal ini tentu tidak sejalan dengan maksud “asas kejelasan rumusan” dalam UU 12/2011 yang menghendaki agar setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya [vide Pasal 5 huruf f UU 12/2011 dan Penjelasannya]. [3.18.1.7] Bahwa lebih lanjut, apabila merujuk pada Lampiran II UU 12/2011 telah ditentukan pula mengenai format perubahan peraturan perundang-undangan [vide Lampiran II huruf D] di antaranya: 230. Perubahan Peraturan Perundang-undangan dilakukan dengan: a. menyisip atau menambah materi ke dalam Peraturan Perundang- undangan; atau b. menghapus atau mengganti sebagian materi Peraturan Perundang- undangan. 400 231. Perubahan Peraturan Perundang-undangan dapat dilakukan terhadap: a. seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal, dan/atau ayat; atau b. kata, frasa, istilah, kalimat, angka, dan/atau tanda baca. 232. Jika Peraturan Perundang-undangan yang diubah mempunyai nama singkat, Peraturan Perundang-undangan perubahan dapat menggunakan nama singkat Peraturan Perundang-undangan yang diubah. 233. Pada dasarnya batang tubuh Peraturan Perundang-undangan perubahan terdiri atas 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Romawi yaitu sebagai berikut: a. Pasal I memuat judul Peraturan Perundang-undangan yang diubah, dengan menyebutkan Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung serta memuat materi atau norma yang diubah. Jika materi perubahan lebih dari satu, setiap materi perubahan dirinci dengan menggunakan angka Arab (1, 2, 3, dan seterusnya). b. Jika Peraturan Perundang-undangan telah diubah lebih dari satu kali, Pasal I memuat, selain mengikuti ketentuan pada Nomor 193 huruf a, juga tahun dan nomor dari Peraturan Perundang-undangan perubahan yang ada serta Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung dan dirinci dengan huruf (abjad) kecil (a, b, c, dan seterusnya). c. Pasal II memuat ketentuan tentang saat mulai berlaku. Dalam hal tertentu, Pasal II juga dapat memuat ketentuan peralihan dari Peraturan Perundang-undangan perubahan, yang maksudnya berbeda dengan ketentuan peralihan dari Peraturan Perundang- undangan yang diubah. Dengan demikian, apabila UU 11/2020 dimaksudkan sebagai pembentukan UU baru maka format dan sistematika pembentukannya harus disesuaikan dengan format pembentukan UU baru. Apabila dimaksudkan sebagai perubahan UU semestinya format perubahan tersebut mengikuti format yang telah ditentukan sebagai pedoman baku atau standar dalam mengubah peraturan perundang- undangan sebagaimana dimaktubkan dalam Lampiran II UU 12/2011. Dalam konteks ini, jika diikuti perkembangan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan, substansi Lampiran UU 12/2011 sesungguhnya merupakan bentuk perubahan yang telah disesuaikan dengan dinamika kebutuhan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang semula ditentukan dalam UU 10/2004. Oleh karenanya, jika terdapat kebutuhan baru sesuai dengan dinamika kondisi kekinian yang berkembang dalam pembentukan peraturan perundang- undangan, apakah hal tersebut terkait dengan perubahan ataukah pencabutan, maka terbuka ruang untuk melakukan perubahan terhadap Lampiran UU 12/2011. Artinya, ihwal teknis atau metode tersebut dirancang untuk selalu dapat mengikuti 401 atau adaptif terhadap perkembangan kebutuhan, termasuk jika akan dilakukan penyederhanaan peraturan perundang-undangan dengan metode apapun, termasuk metode omnibus law. Hal demikian dimaksudkan agar pengaturan soal teknis yang baku dan standar tidak menjadi penghambat proses pembentukan peraturan perundang-undangan, sepanjang pembentukan tersebut tetap dilakukan sesuai dengan standar baku yang telah ditentukan. Dengan demikian tetap tercipta kondisi tertib dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud ditentukannya asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang- undangan [vide Pasal 5 UU 12/2011]. Berkaitan dengan hal ini, urgensi pengujian formil yang dimaksudkan untuk menguji tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan, pemeriksaan perkara atas permohonan tersebut harus didasarkan pada UU yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan [vide Pasal 51 ayat (3) UU MK]. Dengan demikian, UU yang mengatur mengenai tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang merupakan pendelegasian Pasal 22A UUD 1945, merupakan salah satu dasar bagi Mahkamah untuk menilai kesesuaian tata cara pembentukan, termasuk di dalamnya ihwal penyusunan UU 11/2020 dengan UU 12/2011 yang sejatinya tidak dapat dipisahkan dari Pasal 22A UUD 1945. Hal demikian tidak berarti Mahkamah sedang menguji UU terhadap UU, melainkan Mahkamah tetap menegakkan konstitusi yang telah memerintahkan tata cara pembentukan UU dalam suatu UU, in casu UU 12/2011 dan perubahannya. Oleh karena itu, penyimpangan atas tata cara pembentukan suatu UU yang telah ditentukan dalam undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang- undangan yang secara nyata disebutkan pula dalam Penjelasan Umum UU 11/2020 tidaklah dapat dibenarkan bahwa: Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan strategis penciptaan kerja beserta pengaturannya, diperlukan perubahan dan penyempurnaan berbagai Undang-Undang terkait. Perubahan Undang-Undang tersebut tidak dapat dilakukan melalui cara konvensional dengan cara mengubah satu persatu Undang-Undang seperti yang selama ini dilakukan, cara demikian tentu sangat tidak efektif dan efisien serta membutuhkan waktu yang lama. [3.18.1.8] Bahwa berkenaan dengan persoalan lamanya waktu dalam membentuk suatu UU sebagaimana disebutkan di atas, tidak dapat dijadikan sebagai dasar pembenar untuk menyimpangi UUD 1945 yang telah memerintahkan mengenai tata cara pembentukan undang-undang dalam UU, in casu UU 12/2011. 402 Hal tersebut ditegaskan dalam norma Pasal 64 ayat (1) UU a quo yang menyatakan, “Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan”. Dalam hal ini, teknis penyusunan dimaksud telah ditentukan dalam Lampiran UU 12/2011. Dalam kaitan ini, Mahkamah dapat memahami tujuan penting menyusun kebijakan strategis penciptaan lapangan kerja beserta pengaturannya, dengan melakukan perubahan dan penyempurnaan berbagai Undang-Undang. Namun, yang menjadi persoalan adalah tidaklah dapat dibenarkan dengan mengatasnamakan lamanya waktu membentuk UU maka pembentuk UU menyimpangi tata cara yang telah ditentukan secara baku dan standar demi mencapai tujuan penting tersebut. Karena, dalam suatu negara demokratis konstitusional tidaklah dapat dipisahkan antara tujuan yang hendak dicapai dengan cara yang benar dalam mencapai tujuan tersebut. Dalam hal ini, upaya untuk mencapai tujuan tidak bisa dilakukan dengan melanggar tata cara yang pasti, baku, dan standar dalam proses pembentukan undang-undang. [3.18.1.9] Bahwa bertolak dari desain pentahapan yang telah ditentukan dalam UU 12/2011, menjadi pertanyaan jika suatu RUU yang telah masuk dalam prolegnas bahkan prolegnas prioritas tahunan tetapi tidak terselesaikan, misalnya RUU tentang Perubahan UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah masuk dalam prolegnas sejak Prolegnas 2005-2009 yang dilanjutkan kembali dalam Prolegnas berikutnya Prolegnas 2010-2014, Prolegnas 2015-2019, namun tetap tidak terselesaikan usulan RUU perubahan UU tersebut. Usulan RUU perubahan UU Ketenagakerjaan baru terselesaikan ketika dibentuk UU 11/2020 yang dituangkan dalam klaster ketenagakerjaan namun dengan format perubahan di luar yang telah ditentukan dalam UU 12/2011 sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah pada Sub-paragraf [3.18.1.4] sampai dengan Sub-paragraf [3.18.1.8], maka tidak terselesaikannya RUU yang sudah direncanakan sejak lama tersebut tetap tidak dapat menjadi dasar pembenar untuk menyimpangi tata cara yang telah disusun secara pasti, baku dan standar dalam pembentukan UU. [3.18.1.10] Bahwa apabila proses melakukan perubahan atas suatu UU tidak dapat terselesaikan sesuai dengan yang direncanakan dan penyelesaian tersebut baru dapat dilakukan ketika dibentuk UU 11/2020, hal tersebut tidak berkorelasi semata- mata dengan persoalan waktu yang lama sebagai penyebab tidak terselesaikan RUU yang telah direncanakan, melainkan terdapat sebab-sebab lain. Namun, 403 adanya sebab lain tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk mengambil “jalan pintas” pembentukan UU dengan tidak menggunakan ketentuan tata cara pembentukan UU yang telah ditentukan dalam UU 12/2011 sebagai panduan atau pedoman baku atau standar. Menurut Mahkamah, keharusan untuk patuh pada ketentuan teknis atau tata cara bukan berarti Mahkamah tidak mementingkan aspek substansi yang telah disusun dalam norma UU 11/2020, karena pada prinsipnya dalam pembentukan UU antara teknis dan substansi (formil dan materiil) tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Adanya persoalan pada aspek teknis atau tata cara pembentukan akan berdampak pada tidak terwujudnya tertib hukum pembentukan suatu peraturan yang pada akhirnya akan berdampak pula pada tidak dapat dilaksanakannya substansi dari peraturan yang telah dibentuk. [3.18.2] Bahwa para Pemohon juga mendalilkan metode omnibus law tidak dikenal dalam UU 12/2011 juncto UU 15/2019 sehingga bertentangan dengan kejelasan cara serta metode yang pasti dan baku. Terhadap dalil para Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.18.2.1] Bahwa berkenaan dengan metode omnibus law telah didefinisikan dalam kamus Black’s Law Dictionary adalah “relating to or dealing with numerous objects or items at once; including many things or having various purposes” yang dapat diartikan sebagai menggabungkan beberapa hal menjadi satu. Pendapat ahli Presiden juga menyatakan penggunaan metode omnibus law yang merupakan penggabungan beberapa UU tersebut sudah pernah diterapkan di Indonesia yaitu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 32/2004) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017). [3.18.2.2] Bahwa terlepas dari definisi omnibus law tersebut, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan teknik atau metode apapun yang akan digunakan oleh pembentuk UU dalam upaya melakukan penyederhanaan UU, menghilangkan berbagai tumpang tindih UU, ataupun mempercepat proses pembentukan UU, bukanlah persoalan konstitusionalitas sepanjang pilihan atas metode tersebut dilakukan dalam koridor pedoman yang pasti, baku dan standar serta dituangkan terlebih dahulu dalam teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sehingga dapat menjadi pedoman bagi pembentukan UU yang akan menggunakan teknik atau metode tersebut. Diperlukannya tata cara yang jelas dan baku dalam 404 pembentukan peraturan perundang-undangan pada prinsipnya merupakan amanat konstitusi dalam mengatur rancang bangun pembentukan UU. Artinya, metode ini tidak dapat digunakan selama belum diadopsi di dalam undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. [3.18.2.3] Bahwa sementara itu, terkait dengan keterangan Pemerintah termasuk keterangan ahli Pemerintah yang menyatakan metode omnibus law bukan hal yang baru karena telah digunakan dalam pembentukan UU 32/2004 dan UU 7/2017, penting bagi Mahkamah menegaskan bahwa setelah mencermati secara saksama UU 32/2004 baik dari sisi teknis maupun substansi pada prinsipnya teknik pembentukannya tidak ada bedanya dengan UU lainnya yang pada umumnya dibentuk dengan mendasarkan, pada waktu itu, dengan UU 10/2004. Hanya saja substansi UU 32/2004 lebih luas cakupannya karena tidak hanya mengatur mengenai pemerintahan daerah, tetapi juga mengatur mengenai pemilihan kepala daerah langsung dan pemerintahan desa dalam satu kesatuan UU. Sehingga, tidak ada lagi UU lain yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah dan tidak terdapat pula UU lain yang mengatur mengenai pemerintahan desa, karena semuanya sudah dilebur dalam satu UU dengan nama baru yaitu UU Pemerintahan Daerah. Selain itu, untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan dalam pembentukan UU baru mengenai “Pemerintahan Daerah” tersebut telah dijelaskan pula dalam Penjelasan Umum UU 32 /2004 bahwa: “Dalam melakukan perubahan undang-undang, diperhatikan berbagai undang-undang yang terkait di bidang politik diantaranya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu juga diperhatikan undang-undang yang terkait di bidang keuangan negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara” Lebih lanjut, berkaitan dengan pengaturan “Ketentuan Penutup” UU 32/2004 telah ternyata menerapkan pedoman baku dan standar yang telah ditentukan dalam UU 10/2004 bahwa: 405 BAB XVI KETENTUAN PENUTUP Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan daerah otonom wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Undang-Undang ini. Pasal 238 (1) Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemerintahan daerah sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku. (2) Peraturan pelaksanaan atas Undang-Undang ini ditetapkan selambat- lambatnya 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini ditetapkan. Pasal 239 Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan tidak berlaku. [3.18.2.4] Bahwa lebih lanjut, berkaitan dengan UU 7/2017 yang dinyatakan oleh Pemerintah dan DPR telah menerapkan metode omnibus law, setelah Mahkamah mencermati secara saksama baik teknis pembentukan UU 7/2017, dalam konsideran “Menimbang” huruf d UU a quo telah dengan tegas dinyatakan “Undang- Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu disatukan dan disederhanakan menjadi satu undang-undang sebagai landasan hukum bagi pemilihan umum secara serentak”. Selanjutnya, dalam bagian “Ketentuan Penutup” UU a quo telah dirumuskan pula bahwa: BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 569 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, keikutsertaan partai politik lokal di Aceh dalam Pemilu anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sepanjang tidak diatur khusus dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemerintahan Aceh, dinyatakan berlaku ketentuan dalam Undang-Undang ini. Pasal 570 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang- undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari: a. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia 406 Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924); b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); dan c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Pasal 571 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: a. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924); b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316); d. Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Lebih lanjut, dalam Penjelasan Umum UU 7/2017 juga dijelaskan bahwa: Secara prinsipil, Undang-Undang ini dibentuk dengan dasar menyederhanakan dan menyelaraskan serta menggabungkan pengaturan Pemilu yang termuat dalam tiga Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain itu, juga dimaksudkan untuk menjawab dinamika politik terkait pengaturan penyelenggara dan peserta Pemilu, sistem pemilihan, manajemen Pemilu, dan penegakan hukum dalam satu Undang-Undang, yaitu Undang-Undang tentang Pemilihan Umum. Dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai kelembagaan yang melaksanakan Pemilu, yakni KPU, Bawaslu, serta DKPP. Kedudukan ketiga lembaga tersebut diperkuat dan diperjelas tugas dan fungsinya serta disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam 407 Penyelenggaraan Pemilu. Penguatan kelembagaan dimaksudkan untuk dapat menciptakan Penyelenggaraan Pemilu yang lancar, sistematis, dan demokratis. Secara umum Undang-Undang ini mengatur mengenai penyelenggara Pemilu, pelaksanaan Pemilu, pelanggaran Pemilu dan sengketa Pemilu, serta tindak pidana Pemilu. Setelah mencermati teknis atau tata cara dan sistematika pembentukan UU 7/2017, menurut Mahkamah, pembentukan UU 7/2017 dilakukan masih dalam koridor menerapkan ketentuan teknis pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana ditentukan dalam UU 12/2011. Terlebih, UU 7/2017 adalah UU baru dengan penamaan “Pemilihan Umum” yang di dalamnya mencakup seluruh substansi dari 3 (tiga) UU yang dilebur menjadi satu kesatuan UU, sehingga tidak ada lagi UU lainnya yang mengatur mengenai Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan UU Penyelenggara Pemilihan Umum. [3.18.2.5] Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, karakter penyederhanaan UU yang ditempuh baik dalam pembentukan UU 32/2004 sebagaimana diatur dalam UU 10/2004 maupun pembentukan UU 7/2017 sebagaimana diatur dalam UU 12/2011, masih berada dalam koridor hukum tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, karakter metode omnibus law dalam UU 11/2020 berbeda dengan pembentukan UU 32/2004 dan UU 7/2017. Hal tersebut terlihat dari jumlah UU yang dilakukan penyederhanaan yaitu berjumlah 78 UU dengan materi muatan yang saling berbeda satu sama lain dan seluruh UU yang digabungkan tersebut masih berlaku efektif kecuali pasal-pasal yang diubah dalam UU 11/2020. Oleh karena itu tidak apple to apple apabila dibandingkan dengan penyederhanaan UU yang dilakukan dalam UU 32/2004 dan UU 7/2017. Dengan melihat perbedaan tersebut, model penyederhanaan UU yang dilakukan oleh UU 11/2020 menjadi sulit dipahami apakah merupakan UU baru, UU perubahan, atau UU pencabutan, sebagaimana telah Mahkamah uraikan dalam Sub-Paragraf [3.18.1]. [3.18.3] Bahwa para Pemohon mendalilkan terdapat perubahan materi muatan RUU Cipta Kerja secara substansial pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden yang tidak sekedar bersifat teknis penulisan, termasuk juga terdapat salah dalam 408 pengutipan. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.18.3.1] Bahwa setelah memeriksa secara saksama bukti-bukti yang diajukan para pihak dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta dengan membandingkan antara naskah Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden sebelum disahkan dan diundangkan menjadi Undang-Undang dengan naskah yang telah disahkan menjadi Undang- Undang, tanpa bermaksud menilai konstitusionalitas materiil UU 11/2020, berkaitan dengan permohonan pengujian formil a quo, Mahkamah menemukan fakta hukum antara lain sebagai berikut: 1. Pada halaman 151-152 RUU Ciptaker (yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden) yang mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU 22/2001) terdapat perubahan atas Pasal 46 yang menyatakan: “Pasal 46 (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dilakukan oleh Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4). (2) Fungsi Badan Pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengaturan agar ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi yang ditetapkan Pemerintah Pusat dapat terjamin di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta meningkatkan pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri. (3) Tugas Badan Pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan dan penetapan mengenai: a. ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak: b. cadangan Bahan Bakar Minyak nasional; c. pemanfaatan fasilitas Pengangkutan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak; d. tarif pengangkutan Gas Bumi melalui pipa; e. harga Gas Bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil; dan f. pengusahaan transmisi dan distribusi Gas Bumi. (4) Tugas Badan Pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tugas pengawasan dalam bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3). turan dan penetapan tarif persetujuan Menteri.” Namun, pada halaman 227-228 UU 11/2020 (setelah disahkan/diundangkan) Pasal 46 tersebut tidak termuat lagi dalam Perubahan UU 22/2001 [vide bukti PK-90, bukti PK-186, dan bukti PK-188]; 409 2. Pada halaman 388 RUU Ciptaker (yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden) yang mengubah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU 40/2007) terdapat perubahan atas ketentuan Pasal 7 ayat (8) yang semula berbunyi “Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf e merupakan usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah”, namun pada halaman 610 UU 11/2020 (setelah disahkan/diundangkan) ketentuan Pasal 7 ayat (8) diubah menjadi “Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf e merupakan usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil”. Perubahan tersebut menghilangkan kata “menengah”. [vide bukti PK-90, bukti PK-186, dan bukti PK-188]; 3. Pada halaman 390 RUU Cipkater (yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden) yang mengubah UU 40/2007, terdapat ketentuan Pasal 153D ayat (2) yang semula berbunyi “Direktur berwenang menjalankan pengurusan …” namun pada halaman 613 UU 11/2020 (setelah disahkan/diundangkan) ketentuan Pasal 153D ayat (2) diubah menjadi berbunyi “Direksi berwenang menjalankan pengurusan………”. Perubahan tersebut mengganti kata “Direktur” menjadi kata “Direksi” [vide bukti PK-90, bukti PK-186, dan bukti PK- 188] 4. Pada halaman 391 RUU Ciptaker (yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden) yang mengubah UU 40/2007 terdapat ketentuan Pasal 153G ayat (2) huruf b yang semula berbunyi “jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir”, namun pada halaman 614 UU 11/2020 (setelah disahkan/diundangkan) ketentuan Pasal 153G ayat (2) huruf b diubah menjadi “jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam pernyataan pendirian telah berakhir”. Sehingga, perubahan tersebut menghilangkan frasa “anggaran dasar” menjadi “pernyataan pendirian”. [vide bukti PK-90, bukti PK-186, dan bukti PK-188]; 5. Pada halaman 390 RUU Ciptaker (yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden) yang mengubah UU 40/2007 terdapat perubahan atas ketentuan Pasal 153 yang semula berbunyi “Ketentuan mengenai biaya Perseorangan sebagai badan hukum diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak”, namun pada halaman 410 612 UU 11/2020 (setelah disahkan/diundangkan) ketentuan Pasal 153 diubah menjadi “Ketentuan mengenai biaya Perseroan sebagai badan hukum diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak”. Sehingga, perubahan tersebut mengubah kata “Perseorangan” menjadi “Perseroan” [vide bukti PK-90, bukti PK-186, dan bukti PK-188]; 6. Pada halaman 374 RUU Ciptaker (yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden) yang mengubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, terdapat ketentuan yang mengubah Pasal 100 yang semula berbunyi “Inkubasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 bertujuan untuk …”. Selanjutnya, dalam Pasal 101 pada halaman yang sama terdapat ketentuan yang semula berbunyi “Sasaran pengembangan inkubasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 meliputi …”. Namun pada halaman 586-587 UU 11/2020 (setelah disahkan/diundangkan) rujukan ketentuan Pasal 100 diubah menjadi “Inkubasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 bertujuan untuk …”. Selanjutnya, rujukan ketentuan Pasal 101 diubah menjadi berbunyi “Sasaran pengembangan inkubasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 meliputi …”. [vide bukti PK-90, bukti PK-186, dan bukti PK-188]; 7. Pada halaman 424 RUU Cipkater (yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden) yang mengubah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi, terdapat angka 3 yang berbunyi “Di antara Bab VI dan Bab VII disisipkan 1 (satu) bab yaitu Bab VIIA, sebagai berikut: BAB VIA KEBIJAKAN FISKAL NASIONAL YANG BERKAITAN DENGAN PAJAK DAN RETRIBUSI” Terdapat ketidaksinkronan antara angka 3 dengan judul Bab yang selanjutnya pada halaman 669 UU 11/2020 (setelah disahkan/diundangkan), judul bab diubah menjadi: BAB VIIA KEBIJAKAN FISKAL NASIONAL YANG BERKAITAN DENGAN PAJAK DAN RETRIBUSI [vide bukti PK-90, bukti PK-186, dan bukti PK-188]; 411 8. Pada halaman 492-494 UU 11/2020 (setelah disahkan/diundangkan) yang mengubah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (UU 8/2019) terdapat angka 1 mengenai perubahan terhadap ketentuan umum Pasal 1 angka 11 dan angka 19 UU 8/2019 yang selanjutnya ditulis lengkap Pasal 1 Ketentuan Umum perubahan UU 8/2019 menjadi sebanyak angka 1 sampai dengan angka 20. Namun, dalam UU 8/2019 yang asli/asalnya terdapat ketentuan umum mulai dari angka 1 sampai dengan angka 28 sehingga adanya perubahan tersebut menghilangkan kepastian hukum atas keberlakuan Pasal 1 Ketentuan Umum mulai angka 21 sampai dengan angka 28 mengenai: Sistem Komputerisasi Haji Terpadu, Kelompok Terbang, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Menteri, Hari, dan Setiap Orang. [3.18.3.2] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama UU 11/2020 telah ternyata terdapat pula kesalahan pengutipan dalam rujukan pasal yaitu Pasal 6 UU 11/2020 yang menyatakan “Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:...”. Sementara, materi muatan Pasal 5 menyatakan “Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi bidang hukum yang diatur dalam undang-undang terkait”. Terlepas dari konstitusionalitas norma ketentuan UU 11/2020, seharusnya yang dijadikan rujukan terdapat dalam Pasal 4 huruf a yang menyatakan “Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ruang lingkup Undang-Undang ini mengatur kebijakan strategis Cipta Kerja yang meliputi: a. peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;...”. Dengan demikian, hal ini membuktikan telah ada kesalahan pengutipan dalam merujuk pasal sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan asas “kejelasan rumusan” yang menyatakan bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. [3.18.4] Bahwa selanjutnya Pemohon juga mendalilkan pembentukan UU 11/2020 bertentangan dengan ketentuan Pasal 22A UUD 1945 dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 5 huruf a, huruf e, huruf f dan huruf g UU 12/2011 yaitu asas kejelasan tujuan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan. 412 Bahwa berkaitan dengan dalil permohonan a quo telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam pertimbangan hukum sebelumnya, di mana telah diperoleh adanya fakta hukum bahwa tata cara pembentukan UU 11/2020 tidak memenuhi asas kejelasan tujuan dan asas kejelasan rumusan. Oleh karena norma Pasal 5 huruf a, huruf e, huruf f dan huruf g UU 12/2011 mengharuskan terpenuhinya seluruh asas secara kumulatif maka dengan tidak terpenuhinya 1 (satu) asas saja, maka ketentuan Pasal 5 UU 12/2011 menjadi terabaikan oleh proses pembentukan UU 11/2020. Dengan demikian, menurut Mahkamah tidak relevan mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon, kecuali berkenaan dengan asas keterbukaan. Bahwa sementara itu berkenaan dengan asas keterbukaan, dalam persidangan terungkap fakta pembentuk undang-undang tidak memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat secara maksimal. Sekalipun telah dilaksanakan berbagai pertemuan dengan berbagai kelompok masyarakat [vide Risalah Sidang tanggal 23 September 2021], pertemuan dimaksud belum membahas naskah akademik dan materi perubahan undang-undang a quo. Sehingga masyarakat yang terlibat dalam pertemuan tersebut tidak mengetahui secara pasti materi perubahan undang-undang apa saja yang akan digabungkan dalam UU 11/2020. Terlebih lagi naskah akademik dan rancangan UU cipta kerja tidak dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Padahal berdasarkan Pasal 96 ayat (4) UU 12/2011 akses terhadap undang-undang diharuskan untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis. [3.19] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, oleh karena terhadap tata cara pembentukan UU 11/2020 tidak didasarkan pada cara dan metode yang pasti, baku, dan standar, serta sistematika pembentukan undang-undang; terjadinya perubahan penulisan beberapa substansi pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden; dan bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, maka Mahkamah berpendapat proses pembentukan UU 11/2020 adalah tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945, sehingga harus dinyatakan cacat formil. [3.20] Menimbang bahwa meskipun UU 11/2020 a quo dinyatakan cacat formil, sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut berkenaan dengan akibat 413 yuridis terhadap UU 11/2020, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan hal-hal, sebagai berikut: [3.20.1] Bahwa Mahkamah dapat memahami persoalan “obesitas regulasi” dan tumpang tindih antar-UU yang menjadi alasan pemerintah menggunakan metode omnibus law yang bertujuan untuk mengakselerasi investasi dan memperluas lapangan kerja di Indonesia. Namun demikian, bukan berarti demi mencapai tujuan tersebut kemudian dapat mengesampingkan tata cara atau pedoman baku yang berlaku karena antara tujuan dan cara pada prinsipnya tidak dapat dipisahkan dalam meneguhkan prinsip negara hukum demokratis yang konstitusional. Oleh karena telah ternyata terbukti secara hukum adanya ketidakterpenuhannya syarat-syarat tentang tata cara dalam pembentukan UU 11/2020, sementara terdapat pula tujuan besar yang ingin dicapai dengan berlakunya UU 11/2020 serta telah banyak dikeluarkan peraturan-peraturan pelaksana dan bahkan telah banyak diimplementasikan di tataran praktik. Dengan demikian, untuk menghindari ketidakpastian hukum dan dampak lebih besar yang ditimbulkan, maka berkenaan dengan hal ini, menurut Mahkamah terhadap UU 11/2020 harus dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat. [3.20.2] Bahwa pilihan Mahkamah untuk menentukan UU 11/2020 dinyatakan secara inkonstitusional secara bersyarat tersebut, dikarenakan Mahkamah harus menyeimbangkan antara syarat pembentukan sebuah undang-undang yang harus dipenuhi sebagai syarat formil guna mendapatkan undang-undang yang memenuhi unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Di samping itu juga harus mempertimbangkan tujuan strategis dari dibentuknya UU a quo. Oleh karena itu, dalam memberlakukan UU 11/2020 yang telah dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat menimbulkan konsekuensi yuridis terhadap keberlakuan UU 11/2020 a quo, sehingga Mahkamah memberikan kesempatan kepada pembentuk undang- undang untuk memperbaiki UU 11/2020 berdasarkan tata cara pembentukan undang-undang yang memenuhi cara dan metode yang pasti, baku dan standar di dalam membentuk undang-undang omnibus law yang juga harus tunduk dengan keterpenuhan syarat asas-asas pembentukan undang-undang yang telah ditentukan. [3.20.3] Bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan ini Mahkamah memerintahkan agar segera dibentuk landasan hukum yang baku untuk dapat menjadi pedoman di dalam pembentukan undang-undang dengan 414 menggunakan metode omnibus law yang mempunyai sifat kekhususan tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan landasan hukum yang telah dibentuk tersebut UU 11/2020 a quo dilakukan perbaikan guna memenuhi cara atau metode yang pasti, baku dan standar, serta keterpenuhan asas-asas pembentukan undang-undang, sebagaimana amanat UU 12/2011, khususnya berkenaan dengan asas keterbukaan harus menyertakan partisipasi masyarakat yang maksimal dan lebih bermakna, yang merupakan pengejawantahan perintah konstitusi pada Pasal 22A UUD 1945. Dengan demikian, untuk memenuhi kebutuhan tersebut Mahkamah memandang perlu memberi batas waktu bagi pembentuk UU melakukan perbaikan tata cara dalam pembentukan UU 11/2020 selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan. Apabila dalam waktu 2 (dua) tahun, UU 11/2020 tidak dilakukan perbaikan, maka Mahkamah menyatakan terhadap UU 11/2020 berakibat hukum menjadi inkonstitusional secara permanen. [3.20.4] Bahwa apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk UU tidak dapat menyelesaikan perbaikan UU 11/2020 maka demi kepastian hukum terutama untuk menghindari kekosongan hukum atas undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan UU yang telah dicabut atau diubah tersebut harus dinyatakan berlaku kembali. [3.20.5] Bahwa untuk menghindari dampak yang lebih besar terhadap pemberlakuan UU 11/2020 selama tenggang waktu 2 (dua) tahun tersebut Mahkamah juga menyatakan pelaksanaan UU 11/2020 yang berkaitan hal-hal yang bersifat strategis dan berdampak luas agar ditangguhkan terlebih dahulu, termasuk tidak dibenarkannya membentuk peraturan pelaksana baru serta tidak dibenarkan pula penyelenggara negara melakukan pengambilan kebijakan strategis yang dapat berdampak luas dengan mendasarkan pada norma UU 11/2020 yang secara formal telah dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat tersebut. [3.21] Menimbang bahwa tanpa bermaksud menilai konstitusionalitas materiil UU a quo, oleh karena terhadap UU a quo banyak diajukan permohonan pengujian secara materiil di Mahkamah, sementara Mahkamah belum mengadili UU a quo secara materiil maka dalam melakukan perbaikan proses pembentukan UU a quo, pembentuk undang-undang memiliki kesempatan untuk mengkaji kembali beberapa substansi yang menjadi keberatan dari beberapa kelompok masyarakat. 415 [3.22] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah pembentukan UU 11/2020 harus dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini. [3.23] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. [3.24] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain dan hal-hal lain karena dipandang tidak relevan, oleh karenanya tidak dipertimbangkan lebih lanjut. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan para Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil; [4.3] Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.4] Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.5] Permohonan provisi tidak beralasan menurut hukum; [4.6] Pokok permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara 416 Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Dalam Provisi: 1. Menyatakan Permohonan Provisi Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima; 2. Menolak Permohonan Provisi Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI. Dalam Pokok Permohonan: 1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima; 2. Mengabulkan permohonan Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI untuk sebagian; 3. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”; 4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini; 5. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 417 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) menjadi inkonstitusional secara permanen; 6. Menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) dinyatakan berlaku kembali; 7. Menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 8. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 9. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya. ---------------------------------------------------------------------------- 6. PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) Bahwa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi a quo, terdapat pendapat berbeda (dissenting opinion) dari Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Hakim Konstitusi Anwar Usman, Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul, dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh. I. Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion) dari Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Hakim Konstitusi Anwar Usman [6.1] Bahwa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi a quo, Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Hakim Konstitusi Anwar Usman memiliki pendapat berbeda 418 (dissenting opinion) perihal pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan pertimbangan hukum, sebagai berikut. [6.1.1] Bahwa secara umum beberapa isu hukum yang dipermasalahkan oleh Pemohon dan dianggap bertentangan dengan UUD 1945 sebagai berikut. 1. Format susunan peraturan dari UU Cipta Kerja yang menggunakan teknik Omnibus Law. 2. Pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. 3. Adanya perubahan terhadap materi muatan pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden. Namun di antara permasalahan hukum di atas, terdapat permasalahan yang bersifat mendasar dan penting untuk segera dijawab, yaitu apakah untuk menerapkan metode omnibus law pada pembentukan undang-undang diperlukan perubahan terlebih dahulu terhadap undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan atau kah metode ini dapat digunakan tanpa terlebih dahulu mengubah ketentuan undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang- undangan. [6.1.2] Bahwa secara teori, karakteristik dan tradisi berhukum yang bersifat konvensional mempunyai ciri yang sangat legalistik dan linier, tradisi yang demikian ini sangat sulit untuk mengikuti perkembangan kemajuan teknologi dan kemajuan berhukum yang mampu untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat yang berkembang sedemikian cepatnya di era disrupsi teknologi. Antisipasi agar suatu masyarakat dan negara bisa menjadi pemenang dalam era yang demikian ini dibutuhkan kecepatan-kecepatan yang tidak linier dan legalistik dalam berhukum. Antisipasi lain yang perlu dilakukan adalah dengan adanya perubahan mindset yaitu berpikir secara kreatif, menciptakan kelembagaan, dan metode yang baru agar lebih luwes dan fleksibel, melakukan pengembangan dan peningkatan SDM serta penguasaan teknologi secara khusus di bidang hukum perlu dilakukan upaya penciptaan kelembagaan baru dan metode baru dengan menggunakan pemikiran yang bersifat kreatif, terbuka, dan transparan. Antisipasi dan perubahan itu harus 419 tetap diletakan dalam kerangka dan koridor dasar negara dan ideologi bangsa yaitu Pancasila. Ada prinsip yang dikemukakan oleh Presiden Soekarno yang masih sangat relevan dengan kondisi antisipasi perubahan itu, yaitu menjaga agar suatu negara itu tetap berkedaulatan di bidang politik, mandiri di bidang ekonomi, dan mempunyai kepribadian di bidang budaya. Pendekatan hukum yang bersifat positif legalistik dan linier sangat sulit dan selalu tertinggal untuk menjawab persoalan hukum yang berkembang didalam masyarakat yang sedang berubah, oleh karena itu pendekatan hukum sebagaimana diuraikan oleh mahaguru, Prof. Dr. Satjipto Rahardjo dengan menggunakan pendekatan baru yang bersifat out of the box sangat relevan untuk digunakan dalam rangka mengantisipasi perubahan-perubahan. Pendekatan hukum progresif mengandung semangat melepaskan dari tradisi berhukum yang konvensional. [6.1.3] Bahwa hukum adalah sebuah institusi yang penuh dengan dinamika. Oleh karena itu, hukum sangat dipengaruhi oleh perkembangan kehidupan masyarakat dan hukum itu juga harus mampu untuk mengatur perkembangan kebutuhan masyarakatnya sehingga hukum harus bersifat dinamis dan progresif. Hukum sebagai sebuah institusi yang progresif tidak hanya secara nyata dibutuhkan di era sekarang, tetapi juga di masa yang akan datang. Sejarah telah membuktikan dengan munculnya berbagai pendekatan dan metode dalam berhukum telah menjadikan hukum tidak bersifat stagnan dan berhenti, melainkan terus tumbuh, berubah dan berkembang menyesuaikan diri dan responsif sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat serta zamannya. Perubahan hukum guna beradaptasi dan bertransformasi sesuai perkembangan dan kebutuhan masyarakat merupakan suatu keniscayaan. Hal ini untuk menghindari anggapan bahwa hukum dipandang hanya sekedar monumen sejarah yang pada akhirnya gagal mengatur secara efektif dan efisien perkembangan kebutuhan masyarakat dan negara. Pada tataran konkret, sistem civil law dan common law sebagai sebuah sistem besar yang dianut bangsa-bangsa di dunia, yang pertama sebagai sebuah sistem yang mencerminkan karya badan legislasi yang dibuat secara sadar dan sengaja, sedangkan yang kedua sebagai sebuah sistem yang berkembang secara tradisional tanpa ada aktor resmi yang membuat secara nyata tetapi pada era keterbukaan global sekarang ini kedua sistem itu telah bercampur menjadi sebuah sistem baru yang kita kenal sebagai mixed-system yang ini juga dikenal berdasarkan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Berbagai faktor yang bisa menjelaskan 420 adanya percampuran tersebut kenapa terjadi karena adanya fenomena perkembangan teknologi informasi dan teknologi transportasi yang menyebabkan kemampatan dan kepadatan serta intensitas dalam interaksi, interface dan intechange proses – proses hubungan secara mondial. Hukum tidak hanya mengalami perubahan yang bersifat evolusioner tetapi dalam perkembangannya membutuhkan perubahan yang bersifat revolusioner melompat dari satu metode ke metode yang lebih mampu menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, perubahan hukum yang demikian ini, sering disebut sebagai perubahan hukum yang bersifat paradigmatis (paradigmshift). Perubahan tersebut mengeliminasi perubahan dengan urutan yang logis dan runtut karena secara mendadak mengambil sebuah titik tolak dan titik pandang yang baru yang berbeda dari apa yang sebelumnya digunakan. Perubahan seperti itulah yang disebut rule breaking atau bisa juga dikenal satu lompatan dari dianutnya normal law menjadi unusual law yang kemudian kembali menjadi normal law dengan paradigma baru. Perubahan yang demikian bisa disebut sebagai suatu tipe berhukum yang khas dan belum selesai melainkan merupakan ide berhukum yang terus berkembang dan tidak terjebak dalam stagnasi, berhukum yang demikian ini mengambil satu hipotesa besar hukum adalah untuk manusia bukan sekedar manusia untuk hukum. Kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara pada era global sekarang tidak bisa di fasilitasi secara ketat ke dalam pendekatan yang bersifat positivistik, legalistik, dan dogmatik sehingga dibutuhkan pendekatan baru dalam berhukum yaitu pendekatan yang bersifat progresif dengan melakukan rule breaking sehingga dibutuhkan perubahan-perubahan yang bersifat paradigmatik. [6.1.4] Bahwa konstitusi merupakan hukum tertinggi (the supreme law of the land) yang merupakan sumber dari produk hukum yang berada di bawahnya. Akan tetapi, materi muatan konstitusi masih bersifat umum dan hanya mengatur hal-hal yang bersifat pokok saja. Selanjutnya konstitusi mengalami proses konkretisasi (concretiserung process) dan diterjemahkan ke dalam produk hukum undang- undang. Namun demikian, legislasi saat ini memiliki banyak permasalahan di antaranya adalah banyaknya jumlah peraturan perundang-undangan (over- regulated), banyaknya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih (overlapping), dan disharmoni antar peraturan dan rumitnya teknis pembuatan peraturan perundang-undangan. Hal ini yang melandasi perlunya penerapan 421 metode Omnibus Law dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan legislasi tersebut. Omnibus berasal dari bahasa latin berarti “untuk semua/untuk segalanya” sehingga metode Omnibus Law dimaknai sebagai satu undang-undang (baru) yang mengandung atau mengatur berbagai macam materi dan subyek untuk penyederhanaan dari berbagai undang-undang yang masih berlaku. Dengan demikian, materi suatu undang-undang tidak perlu terpaku dan terbatas pada hal- hal yang berkaitan langsung dengan judul undang-undang yang diatur sebagaimana praktik pembentukan undang-undang selama ini ada di Indonesia, melainkan dapat pula menjangkau materi-materi yang terdapat dalam berbagai undang-undang lain yang dalam implementasinya di lapangan saling terkait langsung ataupun tidak langsung satu dengan yang lain. Secara umum, pembentukan undang-undang melalui metode omnibus law acapkali digunakan di negara-negara yang menganut tradisi hukum common law. Dalam konsep sistem Common Law, metode Omnibus Law dipraktikkan dalam membuat suatu undang-undang baru untuk mengamandemen beberapa undang-undang sekaligus. Menurut Bryan A. Garner, et.al (Eds) dalam Black’s Law Dictionary Ninth Edition menggunakan istilah Omnibus Bill yang berarti (hal. 186): A single bill containing various distinct matters, usu. drafted in this way to force the executive either to accept all the unrelated minor provisions or to veto the major provision. A bill that deals with all proposals relating to a particular subject, such as an "omnibus judgeship bill" covering all proposals for new judgeships or an "omnibus crime bill" dealing with different subjects such as new crimes and grants to states for crime control. Praktik Omnibus Law yang sudah menjadi hukum kebiasaan di sistem Common Law ini, dipandang baik untuk diterapkan dalam sistem hukum Indonesia sebagai upaya penyederhanaan dan keterpaduan undang-undang yang saling berkaitan. Metode pendekatan omnibus law juga diharapkan dapat mengatasi permasalahan hyper regulation peraturan perundang-undangan mengatur hal yang sama dan berpotensi menimbulkan tumpang tindih dan memberikan ketidakpastian hukum. Dalam perspektif konstitusi, khususnya Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan, ”Negara Indonesia adalah negara hukum”. Secara kontekstual norma Pasal 1 ayat (3) 422 UUD 1945 telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009. Dalam putusan ini MK menegaskan konsepsi negara hukum yang dianut oleh negara Indonesia sebagai berikut. “[3.34.10] Dalam kerangka itulah kita memaknai prinsip negara hukum Indonesia yang tidak harus sama dengan prinsip negara hukum dalam arti rechtsstaat maupun the rule of law. Prinsip negara hukum Indonesia harus dilihat dengan cara pandang UUD 1945, yaitu negara hukum yang menempatkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai prinsip utama, serta nilai-nilai agama yang melandasi gerak kehidupan bangsa dan negara, bukan negara yang memisahkan hubungan antara agama dan negara (separation of state and religion), serta tidak semata-mata berpegang pada prinsip individualisme maupun prinsip komunalisme;” Dari uraian pendapat Mahkamah di atas, menjadi jelas bahwa negara hukum Indonesia bukan lah negara hukum dalam arti rechtstaats maupun rule of law. Terlebih secara gramatikal Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum tanpa embel-embel rechtstaats maupun rule of law sebagaimana termuat dalam penjelasan UUD 1945 sebelum amandemen yang menyatakan, ”Negara Indonesia berdasar atas hukum (rechtstaats), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machtstaats)”. Lebih lanjut, menurut Mahkamah, negara hukum Indonesia harus dilihat berdasarkan cara pandang UUD 1945 yang menempatkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai prinsip utama, serta nilai-nilai agama yang melandasi gerak kehidupan bangsa dan negara, bukan negara yang memisahkan hubungan antara agama dan negara (separation of state and religion), serta tidak semata-mata berpegang pada prinsip individualisme maupun prinsip komunalisme. Dengan perkataan lain, watak dan karakter negara hukum Indonesia adalah negara hukum Pancasila. Sebab, UUD 1945 memuat pokok-pokok pikiran yang termuat dalam pembukaan dan menjadi ruh serta spirit UUD 1945, yakni Pancasila. Pada titik ini lah Pancasila berfungsi tidak hanya sebagai staatsfundamental norm (kaidah pokok negara yang bersifat fundamental) tetapi juga berfungsi sebagai rechtside atau bintang pemandu dalam pembentukan hukum (fungsi regulatif). Bahkan Pancasila dapat menentukan apakah suatu hukum itu baik atau tidak (fungsi konstitutif). [6.1.5] Bahwa dalam konteks hukum progresif, metode pembentukan undang- undang melalui metode omnibus law tidak mempermasalahkan nilai baik atau pun 423 buruk. Karena ia adalah suatu metode yang bebas nilai. Oleh karena itu metode pembentukan undang-undang dengan metode omnibus law dapat diadopsi dan cocok diterapkan dalam konsepsi negara hukum Pancasila sepanjang omnibus law itu dibuat sesuai dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan prinsip- prinsip yang termuat dalam UUD 1945. Lagipula Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan juncto Undang- Undang 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut UU 12/2011) tidak secara eksplisit menentukan keharusan menggunakan metode apa dalam pembentukan suatu undang-undang sehingga praktik pembentukan undang- undang dengan menggunakan metode omnibus law dapat dilakukan. Hal ini sesuai dengan kaidah dalam ilmu fiqih yang menyatakan, ”Hukum asal sesuatu adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukan keharamannya”. Meskipun kaidah fiqih ini belum tentu sesuai dengan permasalahan penerapan metode omnibus law yang dibahas, namun nilai filosofis yang termuat dalam kaidah fikih ini setidaknya dapat dijadikan dasar untuk menilai penggunaan metode dimaksud. Oleh karena itu, metode omnibus law pada proses pembentukan undang-undang merupakan suatu terobosan hukum yang boleh dilakukan karena dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pun tidak secara eksplisit mengatur, membolehkan atau melarangnya. Dengan begitu, meskipun tidak didahului perubahan terhadap Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan, namun pada dasarnya hukum dalam menggunakan metode omnibus law adalah boleh dan tidak dilarang. Terlebih dalam praktiknya pun, metode omnibus law telah digunakan dalam pembentukan undang-undang di Indonesia, yaitu: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 192 yang mencabut 15 peraturan perundang-undangan dan menyatakan tidak berlaku. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Pasal 43 yang mencabut 17 undang-undang dan menyatakan tidak berlaku. 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 571 yang mencabut 3 undang-undang dan menyatakan tidak berlaku. Undang- 424 Undang ini telah menggabungkan UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Dari praktik di atas, pada dasarnya metode omnibus law bukan lah hal yang baru diterapkan dalam pembentukan undang-undang di Indonesia. Hanya saja nomenklatur “omnibus law” baru popular saat dibentuknya UU Ciptaker. Oleh karenanya tidak ada alasan untuk menolak penerapan metode omnibus law meskipun belum diatur secara eksplisit dalam undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebab, metode ini secara umum telah diimplementasikan dalam pembentukan beberapa undang-undang sebagaimana diuraikan di atas. [6.1.6] Bahwa secara legal-formal pembentukan undang-undang dengan menggunakan metode omnibus law meskipun memiliki kelemahan dari sisi format dan teknis legal drafting atau prosedur pembentukan undang-undang, namun saat ini terdapat kebutuhan yang mendesak untuk membuat undang-undang lintas sektoral dengan menggunakan metode omnibus law. Sebab, apabila pembentuk undang-undang tidak menggunakan pembentukan UU Ciptaker dengan menggunakan metode omnibus law maka terdapat kurang lebih 78 undang-undang yang harus dibuat dalam waktu bersamaan dan pastinya membutuhkan waktu yang relatif lama, sedangkan kebutuhan akan adanya suatu regulasi yang komprehensif ini sangat mendesak. Pembentuk undang-undang mengharapkan dengan diterapkannya metode Omnibus Law dalam UU Ciptaker dapat mengatasi konflik (disharmonisasi) peraturan perundang-undangan secara cepat, efektif, dan efisien; pengurusan perizinan lebih terpadu, efektif, dan efisien; meningkatkan hubungan koordinasi antar instansi terkait; menyeragamkan kebijakan pemerintah di pusat maupun di daerah untuk menunjang iklim investasi; mampu memutus rantai birokrasi yang berbelit-belit; menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pengambil kebijakan; dan addresat undang-undang dimaksud, serta dapat melakukan sinkronisasi dan harmonisasi atas 78 undang-undang dengan 1.209 pasal terdampak menjadi substansi tunggal yang dimuat dalam UU Ciptaker. Argumentasi, urgensi, dan latar belakang pembentukan UU Ciptaker melalui metode omnibus law ini pula termuat secara jelas pada bagian konderans menimbang sebagai berikut. 425 a. bahwa untuk mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui cipta kerja; b. bahwa dengan cipta kerja diharapkan mampu menyerap tenaga keda Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi; c. bahwa untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja; d. bahwa pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai Undang-Undang sektor saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan; e. bahwa upaya perubahan pengaturan yang berkaitan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja dilakukan melalui perubahan Undang-Undang sektor yang belum mendukung terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin percepatan cipta kerja, sehingga diperlukan terobosan hukum yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa Undang-Undang ke dalam satu UndangUndang secara komprehensif; f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Undang-Undang tentang Cipta Kerja; Pada bagian Penjelasan UU a quo, urgensi, latar belakang, landasan filosofis dan landasan sosiologis diuraikan secara lebih rinci sebagai berikut. “Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiel maupun spiritual. Sejalan dengan tujuan tersebut, Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, oleh karena itu negara perlu melakukan berbagai upaya atau tindakan untuk memenuhi hak- hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak pada prinsipnya merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Pemerintah Pusat telah melakukan berbagai upaya untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja dalam rangka penurunan jumlah pengangguran dan menampung pekerja baru serta mendorong 426 pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian nasional yang akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meski tingkat pengangguran terbuka terus turun, Indonesia masih membutuhkan penciptaan kerja yang berkualitas karena: a. jumlah angkatan kerja yang bekerja tidak penuh atau tidak bekerja masih cukup tinggi yaitu sebesar 45,84 juta yang terdiri dari: 7,05 juta pengangguran, 8,14 juta setengah penganggur, 28,41 juta pekerja paruh waktu, dan 2,24 juta angkatan kerja baru jumlah ini sebesar 34,3% dari total angkatan kerja, sementara penciptaan lapangan kerja masih berkisar sampai dengan 2,5 juta per tahunnya); b. jumlah penduduk yang bekerja pada kegiatan informal sebanyak 70,49 juta orang (55,72% dari total penduduk yang bekerja) dan cenderung menurun, dengan penurunan terbanyak pada status berusaha dibantu buruh tidak tetap; c. dibutuhkan kenaikan upah yang pertumbuhannya sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produktivitas pekerja. Pemerintah Pusat telah berupaya untuk perluasan program jaminan dan bantuan sosial yang merupakan komitmen dalam rangka meningkatkan daya saing dan penguatan kualitas sumber daya manusia, serta untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Dengan demikian melalui dukungan jaminan dan bantuan sosial, total manfaat tidak hanya diterima oleh pekerja, namun juga dirasakan oleh keluarga pekerja. Terhadap hal tersebut Pemerintah Pusat perlu mengambil kebijakan strategis untuk menciptakan dan memperluas kerja melalui peningkatan investasi, mendorong pengembangan dan peningkatan kualitas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Untuk dapat meningkatkan penciptaan dan perluasan kerja, diperlukan pertumbuhan ekonomi stabil dan konsisten naik setiap tahunnya. Namun upaya tersebut dihadapkan dengan kondisi saat ini, terutama yang menyangkut: a. Kondisi Global (Eksternal) Berupa ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global dan dinamika geopolitik berbagai belahan dunia serta terjadinya perubahan teknologi, industri 4.0, ekonomi digital; b. Kondisi Nasional (lnternal) Pertumbuhan ekonomi rata-rata di kisaran 5% dalam 5 tahun terakhir dengan realisasi investasi lebih kurang sebesar Rp721,3 triliun pada Tahun 2018 dan Rp792 triliun pada Tahun 2019; c. Permasalahan Ekonomi dan Bisnis Adanya tumpang tindih regulasi, efektivitas investasi yang rendah, tingkat pengangguran, angkatan kerja baru, dan jumlah pekerja informal, jumlah UMK-M yang besar namun dengan produktivitas rendah. Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan dan kemudahan dalam berusaha, termasuk untuk Koperasi dan UMK-M. Saat ini terjadi kompleksitas dan obesitas regulasi, dimana saat ini terdapat 4.451 peraturan Pemerintah Pusat dan 15.965 peraturan Pemerintah Daerah. Regulasi dan institusi menjadi hambatan paling utama disamping hambatan terhadap fiskal, infrastruktur dan sumber daya manusia. Regulasi tidak mendukung penciptaan dan pengembangan usaha bahkan cenderung membatasi. 427 Dengan kondisi yang ada pada saat ini, pendapatan perkapita baru sebesar Rp4,6 juta per bulan. Dengan memperhitungkan potensi perekonomian dan sumber daya manusia ke depan, maka Indonesia akan dapat masuk ke dalam 5 besar ekonomi dunia pada Tahun 2045 dengan produk domestik bruto sebesar $7 triliun dolar Amerika Serikat dengan pendapatan perkapita sebesar Rp27 juta per bulan. Untuk itu diperlukan kebijakan dan langkah- langkah strategis Cipta Kerja yang memerlukan keterlibatan semua pihak yang terkait, dan terhadap hal tersebut perlu menyusun dan menetapkan Undang-Undang tentang Cipta Kerja dengan tujuan untuk menciptakan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan yang layak. Undang-Undang tentang Cipta Kerja mencakup yang terkait dengan: a. peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha; b. peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja; c. kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan Koperasi dan UMK-M; dan d. peningkatan investasi pemerintah dan percepatan proyek strategis nasional. Penciptaan lapangan kerja yang dilakukan melalui pengaturan terkait dengan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha paling sedikit memuat pengaturan mengenai: penyederhanaan Perizinan Berusaha, persyaratan investasi, kemudahan berusaha, riset dan inovasi, pengadaan lahan, dan kawasan ekonomi. Penyederhanaan Perizinan Berusaha melalui penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko merupakan metode standar berdasarkan tingkat risiko suatu kegiatan usaha dalam menentukan jenis Perizinan Berusaha dan kualitas/frekuensi pengawasan. Perizinan Berusaha dan pengawasan merupakan instrumen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mengendalikan suatu kegiatan usaha. Penerapan pendekatan berbasis risiko memerlukan perubahan pola pikir (change management dan penyesuaian tata kerja penyelenggaraan layanan Perizinan Berusaha (bussiness process re-engineering) serta memerlukan pengaturan (re-design) proses bisnis Perizinan Berusaha di dalam sistem Perizinan Berusaha secara elektronik. Melalui penerapan konsep ini, pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha dapat lebih efektif dan sederhana karena tidak seluruh kegiatan usaha wajib memiliki izin, di samping itu melalui penerapan konsep ini kegiatan pengawasan menjadi lebih terstruktur baik dari periode maupun substansi yang harus dilakukan pengawasan. Penciptaan lapangan kerja yang dilakukan melalui pengaturan terkait dengan peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja paling sedikit memuat pengaturan mengenai: perlindungan pekerja untuk pekerja dengan perjanjian waktu kerja tertentu, perlindungan hubungan kerja atas pekerjaan yang didasarkan alih daya, perlindungan kebutuhan layak kerja melalui upah minimum, perlindungan pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja, dan kemudahan perizinan bagi tenaga kerja asing yang memiliki keahlian tertentu yang masih diperlukan untuk proses produksi barang atau jasa. Penciptaan lapangan kerja yang dilakukan melalui pengaturan terkait dengan kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan UMK-M paling sedikit memuat pengaturan mengenai: kemudahan pendirian, rapat anggota, dan kegiatan usaha koperasi, dan kriteria UMK-M, basis data tunggal UMK-M, pengelolaan terpadu UMK-M, kemudahan Perizinan Berusaha UMK-M, kemitraan, insentif, dan pembiayaan UMK-M. 428 Penciptaan lapangan kerja yang dilakukan melalui pengaturan terkait dengan peningkatan investasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan percepatan proyek strategis nasional paling sedikit memuat pengaturan mengenai: pelaksanaan investasi Pemerintah Pusat melalui pembentukan lembaga pengelola investasi dan penyediaan lahan dan perizinan untuk percepatan proyek strategis nasional. Dalam rangka mendukung kebijakan strategis Cipta Kerja tersebut diperlukan pengaturan mengenai penataan administrasi pemerintahan dan pengenaan sanksi. Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan strategis penciptaan kerja beserta pengaturannya, diperlukan perubahan dan penyempurnaan berbagai Undang-Undang terkait. Perubahan Undang-Undang tersebut tidak dapat dilakukan melalui cara konvensional dengan cara mengubah satu persatu Undang-Undang seperti yang selama ini dilakukan, cara demikian tentu sangat tidak efektif dan efisien serta membutuhkan waktu yang lama. Ruang lingkup Undang-Undang ini meliputi: a. peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha; b. ketenagakerjaan; c. kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan Koperasi dan UMK-M; d. kemudahan berusaha; e. dukungan riset dan inovasi; f. pengadaan tanah; g. kawasan ekonomi; h. investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional; i. pelaksanaan administrasi pemerintahan; dan pengenaan sanksi. Dari bagian Konsiderans dan Penjelasan UU Ciptaker sebagaimana diuraikan di atas, ada beberapa poin yang ingin kami highlight terkait urgensi pembentukan UU Ciptaker, yaitu: Pertama, jumlah angkatan kerja yang bekerja tidak penuh atau tidak bekerja masih cukup tinggi; jumlah penduduk yang bekerja pada kegiatan informal sebanyak 70,49 juta orang (55,72% dari total penduduk yang bekerja) dan cenderung menurun; dibutuhkan kenaikan upah yang pertumbuhannya sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produktivitas pekerja. Kedua, adanya ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global dan dinamika geopolitik berbagai belahan dunia serta terjadinya perubahan teknologi, industri 4.0, ekonomi digital; Pertumbuhan ekonomi rata-rata di kisaran 5% dalam 5 tahun terakhir dengan realisasi investasi lebih kurang sebesar Rp721,3 triliun pada Tahun 2018 dan Rp792 triliun pada Tahun 2019; Adanya tumpang tindih regulasi, efektivitas investasi yang rendah, tingkat pengangguran, angkatan kerja baru, dan jumlah pekerja informal, jumlah UMK-M yang besar namun dengan produktivitas rendah. 429 Ketiga, saat ini terjadi kompleksitas dan obesitas regulasi, dimana saat ini terdapat 4.451 peraturan Pemerintah Pusat dan 15.965 peraturan Pemerintah Daerah. Regulasi dan institusi menjadi hambatan paling utama disamping hambatan terhadap fiskal, infrastruktur dan sumber daya manusia. Regulasi tidak mendukung penciptaan dan pengembangan usaha bahkan cenderung membatasi. Keempat, diperlukan penyederhanaan Perizinan Berusaha, persyaratan investasi, kemudahan berusaha, riset dan inovasi, pengadaan lahan, dan kawasan ekonomi. Penyederhanaan Perizinan Berusaha melalui penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko merupakan metode standar berdasarkan tingkat risiko suatu kegiatan usaha dalam menentukan jenis Perizinan Berusaha dan kualitas/frekuensi pengawasan. Kelima, diperlukan kebijakan dan langkah-langkah strategis Cipta Kerja yang memerlukan keterlibatan semua pihak yang terkait, dan terhadap hal tersebut perlu menyusun dan menetapkan Undang-Undang tentang Cipta Kerja dengan tujuan untuk menciptakan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia. Selain itu, penciptaan lapangan kerja yang dilakukan melalui pengaturan terkait dengan peningkatan investasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan percepatan proyek strategis nasional paling sedikit memuat pengaturan mengenai: pelaksanaan investasi Pemerintah Pusat melalui pembentukan lembaga pengelola investasi dan penyediaan lahan dan perizinan untuk percepatan proyek strategis nasional. Keenam, perubahan Undang-Undang tersebut tidak dapat dilakukan melalui cara konvensional dengan cara mengubah satu persatu Undang-Undang seperti yang selama ini dilakukan, cara demikian tentu sangat tidak efektif dan efisien serta membutuhkan waktu yang lama. Ketujuh, dengan mengingat pada tujuan negara Indonesia sebagaimana termuat dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan ”...untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial...”, maka keberadaan UU Ciptaker merupakan suatu keniscayaan. Kedelapan, membaca dan mencermati apa yang menjadi pertimbangan dalam konsiderans UU Ciptaker dan Penjelasan UU a quo dalam tahapan 430 dibentuknya UU Ciptaker sudah sangat baik dan cermat dilihat dari aspek filosofis, sosiologis maupun pertimbangan yuridis untuk mewujudkan amanat pembukaan UUD 1945 yang merupakan arahan fundamental mengenai visi, misi, dan tujuan nasional yang harus diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. [6.1.7] Bahwa dalam konteks UU 12/2011 jo. UU 15/2019, format pembentukan UU Ciptaker tentunya telah mengikuti format pembentukan suatu undang-undang sebagaimana ketentuan UU 12/2011 jo. UU 15/2019, meskipun ada hal yang tidak lazim dilakukan karena adanya pengabaian terhadap beberapa materi di dalam pedoman pembentukan undang-undang yang menjadi lampiran UU 12/2011 jo. 15/2019, misalnya terkait dengan mekanisme pencabutan dan perubahan undang- undang. Namun pedoman yang menjadi lampiran UU 12/2011 jo. 15/2019 hanya bersifat memandu dan tidak perlu dipahami secara kaku dan rigid. Sebab, pedoman pembentukan undang-undang yang dimuat pada Lampiran II disusun berdasarkan pada praktik dan kebiasaan yang dilakukan selama ini dan kemudian dituangkan dalam suatu aturan tertulis. Pedoman ini dapat saja berubah sehingga terbentuk suatu konvensi dan kebiasaan ketatanegaraan baru (new constitutional convention and constitutional habbit) sebagai dasar hukum yang setara dengan undang-undang untuk praktik-praktik selanjutnya. Jangankan UU 12/2011 jo. UU 15/2019, UUD 1945 sebagai hukum tertinggi pun dapat saja diubah guna menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman, salah satunya melalui jalur penafsiran oleh lembaga peradilan (judicial interpretation), yakni Mahkamah Konstitusi. Hal ini menyebabkan UUD 1945 bertransformasi menjadi konstitusi yang hidup (the living constitution) karena adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Di sinilah pentingnya berhukum secara progresif dan tidak melulu berpandangan positivis-legalistic formal. Sebab, hukum untuk manusia dan bukan manusia untuk hukum. [6.1.8] Bahwa meskipun penggunaan pembentukan undang-undang melalui metode omnibus law boleh dilakukan tanpa memasukannya terlebih dahulu ke dalam ketentuan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan, namun dalam pembangunan hukum nasional, terutama dalam hal pembentukan undang-undang di masa berikutnya dan demi memenuhi asas kepastian hukum, maka diperlukan perubahan terhadap Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sesegera mungkin guna mengakomodir metode omnibus law dalam pembentukan undang-undang ke depan. 431 Pembentukan undang-undang dengan metode omnibus law juga harus lah memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang sebagaimana termuat dalam UUD 1945, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan disusun melalui proses legal drafting yang tepat, tidak boleh serampangan dan tergesa-gesa dalam proses penyusunannya, serta memerhatikan betul-betul partisipasi masyarakat agar proses pembentukan suatu undang-undang benar- benar dapat menjadi solusi atas permasalahan hukum yang terjadi, dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan responsif terhadap perkembangan zaman. Dengan demikian, meskipun UU Ciptaker memiliki banyak kelemahan dari sisi legal drafting, namun UU ini sangat dibutuhkan saat ini sehingga menurut kami, seharusnya permohonan pengujian formil UU Ciptaker harus dinyatakan ditolak. [6.1.9] Bahwa dengan ditolaknya permohonan pengujian formil maka pemeriksaan terhadap konstitusionalitas pengujian materil pada permohonan lain dapat terus dilanjutkan. Menurut kami, ada beberapa materi muatan dalam UU Ciptaker yang perlu dikabulkan, terutama ihwal hukum ketenagakerjaan. Sebab, hal ini berkaitan erat dengan penghormatan (to respect), perlindungan (to protect), dan pemenuhan (to fullfil) hak konstitusional buruh, yakni terkait dengan upah, pesangon, outsourcing, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Oleh karena itu, pendapat hukum yang berbeda terkait dengan pengujian materiil, akan disampaikan pada putusan Perkara Nomor 103/PUU-XVIII/2020 yang menguji baik secara formil maupun materil UU a quo. II. Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion) dari Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh [6.2] Bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Mahkamah telah menjatuhkan putusan dengan mengabulkan permohonan a quo. Namun demikian, kami Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh memiliki pendapat yang berbeda (dissenting opinion) dari mayoritas hakim dengan alasan sebagai berikut. Kesatu, bahwa dengan membaca secara cermat ketentuan Pasal 51 ayat (3), Pasal 56 ayat (4), dan Pasal 57 ayat (2) UU MK, selain berwenang mengadili konstitusionalitas materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang lazim dikenal 432 sebagai pengujian materil, Mahkamah juga berwenang mengadili kesesuaian tata cara atau prosedur pembentukan undang-undang terhadap UUD 1945 atau yang sering disebut sebagai pengujian formil. Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, pengujian formil adalah pengujian terhadap proses pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang- undang atau Perppu sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Lebih lanjut, di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019, tanggal 4 Mei 2021, Sub-paragraf [3.15.1], hlm. 361-362, Mahkamah menyatakan bahwa pengujian formil (formeele toetsing) adalah pengujian atas suatu produk hukum yang didasarkan atas proses pembentukan undang-undang. Secara umum, kriteria yang dapat dipakai untuk menilai konstitusionalitas suatu undang-undang dari segi formilnya adalah sejauh mana undang-undang itu ditetapkan dalam bentuk yang tepat (appropriate form), oleh institusi yang tepat (appropriate institution), dan menurut prosedur yang tepat (appropriate procedure). Jika dijabarkan dari ketiga kriteria ini, pengujian formil dapat mencakup: a. pengujian atas pelaksanaan tata cara atau prosedur pembentukan undang-undang, baik dalam pembahasan maupun dalam pengambilan keputusan atas rancangan suatu undang-undang menjadi undang-undang; b. pengujian atas bentuk, format, atau struktur undang-undang; c. pengujian berkenaan dengan kewenangan lembaga yang mengambil keputusan dalam proses pembentukan undang- undang; dan d. pengujian atas hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil. Kedua, bahwa istilah omnibus law atau omnibus bill atau omnibus legislation sejatinya merujuk pada metode, teknik, atau cara penyusunan atau perumusan peraturan perundang-undangan yang berkembang di negara-negara yang menganut sistem 433 common law. Beberapa negara yang telah menerapkan metode omnibus antara lain Inggris, Amerika Serikat, Kanada, Irlandia, Australia, dan Filipina. Secara harfiah, “omnibus” dimaknai sebagai relating to or dealing with numerous objects or items at once; including many things or having various purposes (Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary, 9th edition, hlm. 1197). Masih di dalam kamus yang sama, “omnibus bill” mengandung arti: 1. A single bill containing various distinct matters, usu. drafted in this way to force the executive either to accept all the unrelated minor provisions or to veto the major provision. 2. A bill that deals with all proposals relating to a particular subject, such as an "omnibus judgeship bill" covering all proposals for new judgeships or an "omnibus crime bill" dealing with different subjects such as new crimes and grants to states for crime control. (vide hlm. 186). Karakteristik utama dari penggunaan metode omnibus dalam penyusunan peraturan perundang-undangan adalah multisektor (cluster/klaster) dan menyangkut banyak pasal atau peraturan dengan tema yang sama atau setidak-tidaknya masih memiliki korelasi yang erat yang dihimpun dalam sebuah peraturan. Dengan karakteristik tersebut, terdapat beberapa kelebihan dari metode omnibus antara lain, menyederhanakan banyaknya peraturan perundang-undangan yang saling tumpang tindih (over- regulated), mempercepat proses legislasi yang biasanya memakan waktu yang sangat panjang, serta mendorong harmonisasi dan sinkronisasi seluruh peraturan perundang- undangan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Sementara itu, peluang diadopsinya metode omnibus bilamana hendak diterapkan pada negara-negara yang basisnya bukan common law tetap terbuka melalui transplantasi hukum (legal transplant). Negara-negara yang menganut tradisi civil law lazimnya menggunakan konsep the single subject rule atau the One Subject at a Time Act (OSTA), yaitu metode yang mengatur 434 tentang satu subyek dalam satu undang-undang. Transplantasi hukum memungkinkan terjadinya transfer atau peminjaman konsep hukum antar-sistem hukum yang ada. Dalam konteks Indonesia, menurut Ahli Pemerintah, Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H., implementasi pembentukan omnibus law bukan merupakan suatu hal yang baru, dan sudah beberapa kali dilakukan, bahkan pada masa Pemerintah Hindia Belanda. Dalam catatan sejarah hukum, pada rentang tahun 1819-1949 (sekitar 130 tahun), Pemerintah Belanda memberlakukan sekitar 7000 (tujuh ribu) peraturan perundang-undangan di wilayah Hindia Belanda atau yang sekarang dikenal sebagai wilayah Negara Republik Indonesia. Sebanyak sekitar 7000 (tujuh ribu) peraturan tersebut, telah melalui setidaknya 5 periodisasi pemberlakuan hukum-hukum Belanda di wilayah Hindia Belanda yang meliputi periode-periode sebagai berikut: (1) Periode Pra Liberalisme (1819-1840); (2) Periode Liberalisme (1840-1890); (3) Periode Politik Etis (1890-1940); (4) Periode Dekolonisasi dan Orde Baru (1940- 1998); dan (5) Periode Reformasi dan Pasca Reformasi (1998-sekarang). Selain itu, berdasarkan hasil penelitian Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM RI pada sekitar tahun 1992, menyatakan bahwa pada tahun 1995 masih tersisa sekitar 400 (empat ratus) peraturan perundang-undangan dari masa kolonial yang masih berlaku. Angka 400 (empat ratus) tersebut merupakan angka sisa dari yang sekitar 7000 (tujuh ribu) peraturan perundang-undangan tersebut. Saat ini, jumlah 400 (empat ratus) peraturan perundang-undangan tersebut sudah semakin berkurang. Hal ini antara lain merupakan efek dari program pembaruan dan pembangunan hukum nasional yang telah dilakukan pasca tahun 1949. Berkurangnya jumlah tersebut, menurut Ahli Pemerintah, Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H., dilakukan dengan cara pencabutan satu peraturan perundang-undangan lama dengan satu peraturan perundang-undangan baru; atau pemberlakuan satu peraturan perundang-undangan baru yang sekaligus mengganti atau 435 memperbarui beberapa peraturan perundang-undangan yang lama. Mekanisme untuk melakukan pembaruan dan/atau pembangunan hukum untuk mengurangi jumlah sekitar 7000 (tujuh ribu) hingga menjadi tersisa sekitar 400 (empat ratus) peraturan perundang-undangan dari masa kolonial yang diberlakukan oleh Pemerintah Belanda di wilayah Hindia Belanda tersebut antara lain dilakukan melalui pembentukan omnibus law atau omnibus bill. Beberapa contoh penerapan metode omnibus yang pernah dilakukan pada masa setelah Indonesia merdeka, di antaranya sebagai berikut. Pertama, pembentukan Ketetapan MPR Nomor V/MPR/1973 tentang Peninjauan Kembali Produk-Produk Yang Berupa Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia, yang ditetapkan pada 22 Maret 1973. Sidang Umum MPR tahun 1973 adalah Sidang Umum pertama yang diselenggarakan pada masa Orde Baru. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh MPR periode tersebut untuk meninjau berbagai produk hukum yang berupa Ketetapan- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara yang menjadi produk MPR sebelumnya. Jadi Ketetapan MPR Nomor V/MPR/1973 ini menjadi semacam omnibus law yang meninjau berbagai Ketetapan MPRS yang diberlakukan semenjak tahun 1960. Kedua, pembentukan Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002. Ketiga, UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang materi muatannya menyatukan/menggabungkan pengaturan mengenai 3 (tiga) hal, yaitu pemerintahan daerah; pemerintahan desa; dan pemilihan kepala daerah dan wakil kepada daerah (Pilkada). 436 Keempat, pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-Undang ini merupakan contoh omnibus law yang sesuai dengan makna kedua yang digambarkan oleh Black’s Law Dictionary di atas, yang menyatukan beberapa Undang-Undang mengenai pemilihan umum yang sebelumnya tersebar dalam beberapa Undang- Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain keempat contoh tersebut, contoh lain Undang-Undang yang pembentukannya menerapkan metode omnibus law adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang; dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang. Ketiga, bahwa terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan UU Cipta Kerja cacat formil karena UU 12/2011 tidak mengatur metode omnibus dalam penyusunan peraturan perundang-undangan adalah tidak tepat. Ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juncto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) tidak secara eksplisit menyebutkan metode tertentu yang harus digunakan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Berbeda dengan konsep hukum pidana yang menekankan lex 437 scripta, lex certa, dan lex stricta, sesuatu yang tidak secara tegas diatur dalam undang-undang (yang sifatnya prosedural- administratif) tidak serta merta dapat diartikan sebagai larangan atau tabu untuk dilakukan. Lagi pula, UU Cipta Kerja tetap merupakan undang-undang pada umumnya meskipun penyusunannya menggunakan metode omnibus. Oleh karenanya, UU Cipta Kerja juga dapat mencabut undang-undang dan mengubah ketentuan undang-undang. Selain itu, sepanjang sejarah berdirinya Mahkamah, belum terdapat adanya penilaian yuridis terkait metode apa yang baku dan bersesuaian dengan UUD 1945. Artinya, metode lain dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, termasuk metode omnibus, dimungkinkan pengadopsiannya ke dalam sistem hukum nasional manakala dipandang lebih efektif dan efisien untuk mengakomodasi beberapa materi muatan sekaligus, serta benar-benar dibutuhkan dalam mengatasi kebuntuan berhukum. Keempat, bahwa kehadiran Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, in casu UU PPP, dimaksudkan untuk mengatur tata cara pembentukan undang-undang yang baik, bukan sebagai tolok ukur atau batu uji atau dasar pengujian yang serta merta menyebabkan suatu undang-undang tersebut batal atau inkonstitusional. Terhadap hal ini, Mahkamah di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, tanggal 16 Juni 2010, Paragraf [3.33] hlm. 91-92, menyatakan sebagai berikut: [3.33] …. Mahkamah berpendapat bahwa pengujian Undang- Undang dilakukan antara Undang-Undang terhadap UUD 1945, bukannya diuji dengan Undang-Undang atau yang lain, dalam hal ini UU 10/2004. Materi UU 10/2004 diantaranya dimaksudkan untuk mengatur tata cara pembentukan Undang-Undang yang baik. Adanya kekurangan dalam suatu pembentukan Undang- Undang karena tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU 10/2004, tidak dengan serta merta menyebabkan Undang-Undang tersebut batal. Undang-Undang yang tidak baik proses pembentukannya mungkin dapat menyebabkan materi pengaturannya kurang sempurna atau dapat juga materinya bertentangan dengan UUD 1945, namun dapat pula menghasilkan suatu peraturan yang baik dari segi teori pembentukan Undang- Undang. Dengan pertimbangan di atas, Mahkamah tidak 438 melakukan pengujian Undang-Undang secara formil langsung berdasarkan setiap ketentuan yang ada dalam UU 10/2004, karena apabila hal demikian dilakukan berarti Mahkamah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang, dan hal tersebut bukan maksud UUD 1945. Apabila Mahkamah mempertimbangkan adanya pengaturan yang berbeda, yang dimuat dalam Undang-Undang yang berbeda, sebelum memberikan putusan pada suatu perkara, hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga adanya konsistensi dalam pengaturan demi menjaga kepastian hukum dan bukan untuk menguji substansi Undang-Undang terhadap Undang-Undang lain. UU 10/2004 adalah sebuah Undang-Undang pula, yang artinya sebagaimana Undang-Undang pada umumnya dapat menjadi objek pengujian baik formil maupun materiil, oleh karena itu tidak dapat dijadikan sebagai dasar pengujian; Selain menegaskan kembali pertimbangan hukum pada putusan di atas, Mahkamah di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-XII/2014, tanggal 19 September 2014, Paragraf [3.23] hlm 211-212, menyatakan sebagai berikut: [3.23] … Sekiranya terjadi dalam proses pembahasan tidak sepenuhnya mengikuti tata cara yang diatur dalam Undang- Undang mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan (UU 12/2011) atau tidak sesuai dengan ketentuan tata tertib DPR, menurut Mahkamah, tidak serta merta menjadikan Undang- Undang tersebut inkonstitusional sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Norma yang ada dalam Undang-Undang pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan tata tertib DPR mengenai pembentukan Undang-Undang hanyalah tata cara pembentukan Undang-Undang yang baik yang jika ada materi muatan yang diduga bertentangan dengan konstitusi dapat dilakukan pengujian materiil terhadap pasal-pasal tertentu karena dapat saja suatu Undang-Undang yang telah dibentuk berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan tata tertib DPR justru materi muatannya bertentangan dengan UUD 1945. Sebaliknya dapat juga suatu Undang-Undang yang telah dibentuk tidak berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang- Undang pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan tata tertib DPR justru materi muatannya sesuai dengan UUD 1945; Kelima, bahwa terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan UU Cipta Kerja bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya asas kejelasan tujuan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan, dan 439 asas keterbukaan, kutipan pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusan-putusan sebagaimana diuraikan di atas pada pokoknya telah menjawab dalil para Pemohon a quo. Sebagai bagian dari aspek prosedural-formil pembentukan peraturan perundang-undangan, ketentuan Pasal 5 UU PPP menyatakan, “Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan.” Di samping itu, terhadap dalil para Pemohon mengenai pelanggaran asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan UU Cipta Kerja, maka dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Berkenaan dengan asas kejelasan tujuan, maka hal tersebut terlihat dari Penjelasan Umum yang menguraikan latar belakang, maksud, dan tujuan penyusunan undang-undang. Adapun dibentuknya UU Cipta Kerja pada pokoknya bertujuan untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja secara merata, meningkatkan investasi dan kemudahan dalam berusaha, serta mendorong pengembangan dan peningkatan kualitas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Untuk mendukung pelaksanaan tujuan tersebut, diperlukan perubahan dan penyempurnaan berbagai Undang-Undang terkait secara komprehensif, efektif, dan efisien yang tidak dapat dilakukan jika melalui cara konvensional dengan cara mengubah satu persatu Undang-Undang seperti yang selama ini dilakukan. 2. Berkenaan dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, maka sulit menyangkal bahwa UU Cipta Kerja mengabaikan hal ini karena bagian konsideran yang memuat dasar filosofis dan sosiologis serta bagian Penjelasan Umum UU Cipta Kerja telah mempertimbangkan kebutuhan dan manfaat kehadiran 440 Undang-Undang a quo. Kehadiran UU Cipta Kerja benar- benar dibutuhkan dan bermanfaat di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi saat ini. 3. Berkenaan dengan asas kejelasan rumusan, hal tersebut haruslah didalami lebih lanjut pasal demi pasal yang apabila menurut para Pemohon tidak jelas atau memiliki penafsiran yang berbeda atau bertentangan isinya antara pasal yang satu dengan pasal lainnya, maka sebaiknya dilakukan pengujian materiil di Mahkamah Konstitusi. Artinya, penerapan asas kejelasan rumusan menyangkut keseluruhan norma undang- undang yang apabila dianggap merugikan hak konstitusional para Pemohon karena adanya konflik norma, bersifat multitafsir, atau tidak operasional, maka dapat dilakukan pengujian secara materiil, bukan melalui pengujian formil. 4. Berkenaan dengan asas keterbukaan, yang dalam hal ini berkaitan erat dengan partisipasi masyarakat/publik dalam pembentukan UU Cipta Kerja, telah terdapat bukti-bukti yang menegasikan dalil para Pemohon. Berdasarkan Pasal 88 UU PPP, penyebarluasan penyusunan Prolegnas, penyusunan dan pembahasan rancangan undang-undang, dan pengundangan undang-undang dilakukan oleh DPR dan Pemerintah untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 96 UU PPP, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan melalui rapat dengar pendapat umum (RDPU), kunjungan kerja, sosialisasi dan/atau seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. Terkait hal ini, berdasarkan keterangan DPR, Badan Legislasi DPR telah menggelar rapat yang melibatkan beberapa pihak sebagai berikut: a) Pada tanggal 20 Januari 2020, Badan Legislasi melakukan RDPU dengan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia 441 yang dihadiri oleh Ketua Harian dan Sekretaris Jenderal DPP; b) Pada tanggal 14 April 2020, Badan Legislasi melakukan Rapat Kerja yang dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Hukum dan HAM, serta Menteri Ketenagakerjaan (hadir fisik), Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Menteri Pertanian; c) Pada tanggal 27 April 2020, Badan Legislasi melakukan RDPU Panja Baleg dengan 3 (tiga) orang narasumber, yakni Prof. Dr. Djisman Simanjutak (Rektor Universitas Prasetya Mulya); Yose Rizal Damuri (Center for Strategic and International Studies); dan Sarman Simanjorang, M.Si. (Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia); d) Pada tanggal 29 April 2020, Badan Legislasi melakukan RDPU Panja Baleg dengan 2 (dua) narasumber yakni Prof. Dr. Satya Arinanto, SH., M.H., dan Dr. Bambang Kesowo, SH., L.LM.; e) Pada tanggal 5 Mei 2020, Badan Legislasi melakukan RPDU Panja Baleg dengan 2 (dua) narasumber yakni Emil Arifin dan Dr. Ir. H. Sutrisno Iwantono, MA; f) Pada tanggal 9 Juni 2020, Badan Legislasi melakukan RDPU Panja Baleg dengan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia. Selain itu, pada tanggal yang sama juga dilakukan RDPU dengan Rosan P. Roeslani (Ketum KADIN) dan Mohamad Mova Al Afghani, SH, L.LM., Eur, PhD. (Dosen Hukum Internasional di Universitas Ibnu Khaldun Bogor dan Dosen Hukum Bisnis di Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung); 442 g) Pada tanggal 10 Juni 2020, Badan Legislasi melakukan Panja Baleg dengan Prof. Dr. Ramdan Andri Gunawan (Universitas Indonesia), Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf (Universitas Katolik Parahyangan), dan Prof. Dr. Ir. H. San Afri Awang (Universitas Gadjah Mada); h) Pada tanggal 11 Juni 2020, Badan Legislasi melakukan Panja Baleg dengan Dewan Pers dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Selain itu, pada tanggal yang sama juga dilakukan RDPU dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), dan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah; i) Pada tanggal 25 September 2020, Badan Legislasi melakukan RDPU Panja Baleg dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU); j) Pada tanggal 3 Oktober 2020, Badan Legislasi melakukan Rapat Kerja dengan Pemerintah dan DPD dalam rangka Pengambilan Keputusan Tingkat I. Selain itu, berdasarkan keterangan Presiden dan bukti-bukti yang diajukan, Pemerintah juga telah membuka ruang untuk menerima masukan masyarakat, akademisi, dan para pemangku kepentingan (stakeholders). Dalam tahap perencanaan, Pemerintah telah mengadakan rapat pada tanggal 13 dan 14 Januari 2020 yang dihadiri oleh pimpinan atau perwakilan kaum pekerja/buruh. Selanjutnya, Pemerintah juga telah menyelenggarakan atau menghadiri berbagai forum dalam tahap penyusunan dan pembahasan UU Cipta Kerja, antara lain: a) Pada tanggal 6 Februari 2020 diadakan seminar “Pro dan Kontra UU Cipta Kerja” di Balai Sidang Universitas Indonesia; b) Pada tanggal 11 Februari 2020 diadakan pembahasan dan konsultasi publik yang dihadiri unsur serikat pekerja/buruh, pengusaha, dan lembaga pemerintah; 443 c) Pada tanggal 18 Februari 2020 diadakan pembahasan dan konsultasi publik yang dihadiri unsur serikat pekerja/buruh, pengusaha, dan lembaga pemerintah; d) Pada tanggal 19 Februari 2020 diadakan koordinasi rencana dan persiapan sosialisasi kebijakan omnibus law kepada Pemerintah Daerah oleh Kementerian Dalam Negeri; e) Pada tanggal 26 Februari 2020 diadakan Focus Group Discussion RUU Cipta Kerja oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; f) Pada tanggal 28 Februari 2020 di Universitas Airlangga Surabaya, tanggal 3 Maret 2020 di Universitas Padjadjaran Bandung, dan tanggal 10 Maret di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta diadakan diskusi publik dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat dan menjaring masukan serta pandangan publik terkait RUU Cipta Kerja; g) Pada tanggal 20 April 2020 di Universitas Riau, tanggal 29 April 2020 di Universitas Negeri Surakarta, tanggal 30 April 2020 di Universitas Nasional, tanggal 18 Mei 2020 di Institut Teknologi Bandung dan Universitas Padjadjaran, serta tanggal 19 Mei 2020 di Institut Pertanian Bogor masing-masing melalui Zoom Meeting dilaksanakan ATR Goes to Campus dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja; h) Pada tanggal 10-11 Juli 2020, tanggal 13 Juli 2020, tanggal 14 Juli 2020, tanggal 15 Juli 2020, tanggal 17 Juli 2020, dan tanggal 20 Juli 2020 diadakan pembahasan tripartit RUU Cipta Kerja substansi ketenagakerjaan yang dihadiri oleh unsur serikat pekerja/buruh, pengusaha, dan pemerintah; i) Pada tanggal 30 Januari 2020 menghadiri audiensi antara unsur pimpinan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan Menteri Koordinator Perekonomian dan jajaran 444 menteri di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; j) Pada tanggal 28 Februari 2020 menghadiri Focus Group Discussion yang diadakan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Gedung PWI Medan; k) Pada tanggal 4 Maret 2020 menghadiri lokakarya sosialisasi dan pembahasan atas RUU Cipta Kerja dan Perpajakan oleh Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI); dan l) Pada tanggal 5 Juni 2020 menghadiri diskusi publik yang diselenggarakan oleh Sobat Cyber Indonesia. Berdasarkan uraian di atas, proses pembentukan UU Cipta Kerja telah dilakukan secara terbuka dan melibatkan partisipasi publik sesuai dengan ketentuan Pasal 88 dan Pasal 96 UU PPP. Sementara itu, ketentuan Pasal 96 UU PPP tidak menentukan batas minimal atau maksimal jumlah partisipasi masyarakat in casu kelompok pemangku kepentingan (stakeholders) yang dapat memberikan masukan. Dalam persidangan terungkap bahwa ada serikat pekerja/serikat buruh yang walk out ketika diundang dalam proses pembentukan undang-undang a quo. Tindakan tersebut justru merugikan pihak serikat pekerja/serikat buruh yang mendapat kesempatan untuk memberi masukan dalam penyusunan undang-undang a quo, namun tidak menggunakan kesempatan tersebut. Dalam proses pembentukan undang- undang, sering kali terjadi walk out oleh fraksi pada saat rapat paripurna pengambilan keputusan tingkat II di DPR ketika akan dilakukan persetujuan sebuah Rancangan Undang- Undang. Tindakan walk out oleh fraksi di DPR tersebut nyatanya tidak berimbas terhadap keabsahan sebuah Rancangan Undang-Undang yang disetujui menjadi undang- undang. Andaipun terdapat keinginan kelompok orang atau pihak tertentu yang tidak dituangkan dalam kebijakan legislasi, hal tersebut tidak serta merta dapat diartikan sebagai 445 ketiadaan partisipasi publik. Sebab, tidak mungkin setiap keinginan kelompok orang atau pihak tertentu harus selalu diakomodir dalam kebijakan resmi negara, in casu UU Cipta Kerja. Keenam, bahwa Mahkamah semestinya juga perlu mempertimbangkan langkah yang diambil oleh pembentuk undang-undang dengan tujuan yang hendak dicapai melalui pembentukan UU Cipta Kerja. Pembentuk undang-undang telah berupaya melakukan terobosan hukum di tengah persoalan akut di bidang legislasi seperti membengkaknya jumlah regulasi yang kurang mendukung kemudahan berusaha dan ketiadaan lembaga tunggal yang mengelola data peraturan perundang-undangan yang resmi. Bahkan, Pemerintah telah menetapkan lebih dari 50 (lima puluh) aturan pelaksana UU Cipta Kerja dan membentuk Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja. Seandainya Mahkamah mempertimbangkan hal ini secara proporsional, maka kepentingan publik yang dijamin dan dilindungi oleh keberadaan UU a quo lebih besar daripada anggapan pelanggaran prosedur pembentukan undang-undang sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon. Ketujuh, bahwa perubahan UU PPP perlu memasukkan metode omnibus dalam penyusunan undang-undang untuk mengakomodasi penyusunan undang-undang lainnya yang akan menggunakan metode omnibus di masa mendatang. Perubahan dimaksud perlu dilakukan sesegera mungkin dengan memberikan batas waktu yang cukup kepada pembentuk undang-undang. Berkenaan dengan tenggang waktu yang diperlukan untuk penyesuaian implementasi putusan Mahkamah Konstitusi oleh addressat putusan, ditemukan beberapa varian sikap Mahkamah sebagai berikut: a. Pada umumnya Mahkamah menetapkan jangka waktu selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak putusan diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum sebagaimana dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU- IV/2006, tanggal 19 Desember 2006, Putusan Mahkamah 446 Konstitusi Nomor 15/PUU-XV/2017, tanggal 10 Oktober 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, tanggal 13 Desember 2018; b. Mahkamah menetapkan jangka waktu selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan setelah putusan diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum sebagai waktu yang cukup untuk menyelesaikan Undang-Undang tentang usaha perasuransian yang berbentuk usaha bersama (mutual) sebagaimana dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU- XI/2013, tanggal 3 April 2014; c. Mahkamah menentukan sendiri awal berlakunya konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, tanggal 23 Januari 2014; d. Mahkamah tidak menentukan tenggang waktu secara tegas dan rigid, melainkan fleksibel untuk menjalankan amar putusan sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, tanggal 19 Mei 2014. Masih dalam varian ini, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit jangka waktu perubahan atau penggantian suatu undang-undang agar disesuaikan dengan kehendak UUD 1945, dalam hal suatu undang-undang dibatalkan secara keseluruhan, Mahkamah memberlakukan kembali Undang-Undang yang lama untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum (rechtsvacuum). Hal ini dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013, tanggal 28 Mei 2014, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014, tanggal 13 Februari 2014. Terhadap berbagai varian sebagaimana diuraikan di atas, kami berpendapat bahwa jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun telah cukup memadai untuk melakukan perubahan UU PPP. Hal ini diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dan kemanfaatan dalam penyusunan undang-undang dengan menggunakan metode omnibus di masa mendatang. Sebab, berdasarkan perkembangan dan kebutuhan hukum saat ini, terdapat beberapa isu 447 ketatanegaraan yang memerlukan akselerasi pengambilan kebijakan dengan mengutamakan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan seperti pemindahan ibu kota negara dan perpajakan. Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, seharusnya Mahkamah menyatakan Undang-Undang a quo adalah konstitusional karena UU PPP sama sekali tidak mengatur metode omnibus, walaupun dalam praktik pembentukan undang-undang sudah digunakan dan di sisi yang lain Mahkamah seharusnya tidak menutup mata adanya obesitas regulasi di mana di antara undang-undang yang satu dengan yang lainnya terjadi tumpang-tindih sehingga menciptakan ego sektoral yang berakibat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Untuk mengantisipasi munculnya berbagai rancangan undang-undang omnibus yang lain, baik cluster (klaster) yang sejenis ataupun beragam (multi-klaster), maka pembentuk undang-undang harus segera melakukan perubahan terhadap UU PPP dengan memuat metode omnibus dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak putusan ini dibacakan. Setelah itu pembentuk undang-undang dapat menindaklanjuti dengan perubahan terhadap undang-undang a quo dengan menggunakan metode omnibus. *** Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal tiga, bulan November, tahun dua ribu dua puluh satu, dan pada hari Kamis, tanggal empat, bulan November, tahun dua ribu dua puluh satu, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh lima, bulan November, tahun dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pukul 13.17 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Jefri Porkonanta Tarigan sebagai Panitera Pengganti, 448 serta dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Wahiduddin Adams ttd. Suhartoyo ttd. Saldi Isra ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Arief Hidayat ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Daniel Yusmic P. Foekh PANITERA PENGGANTI, ttd. Jefri Porkonanta Tarigan