PUU
Tahun 2026
90/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
Pemohon: Linawati Logito
Tanggal Putusan: 2026-05-12T14:19:00+07:00
Amar Putusan: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Teks Putusan
PUTUSAN
NOMOR 90/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan
terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang
diajukan oleh:
Nama
: Linawati Logito
Pekerjaan
: Direktur pada PT. Tiga Cipta Pariwara
Alamat
: Jalan Anggrek Raya Blok AX-2, Kemang Pratama 2,
RT 002/RW 012, Rawa Lumbu, Bekasi, Jawa Barat
Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 002/VI-2025/TCP, bertanggal 26 Juni 2025,
memberi kuasa kepada Adv. Grace Bintang Hidayanti Sihotang, S.H., M.H., C.Med.,
C.C.D adalah Advokat dan Konsultan Hukum dari kantor hukum “HSPLAW &
PARTNERS” beralamat di Gedung Jaya Lantai 5 Unit A6 Jalan MH Thamrin Nomor
12, Kebon Sirih, Jakarta;
Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon;
[1.2]
Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.
2. DUDUK PERKARA
[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 3
Maret 2026, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 3 Maret
2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 88/PUU/
PAN.MK/AP3/03/2026 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi
Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 90/PUU-XXIV/2026 pada tanggal 4 Maret 2026,
2
yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 25 Maret 2026, pada
pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:
A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi
1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 (“UUD NRI Tahun 1945”), Mahkamah Konstitusi memiliki
sejumlah kewenangan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1)
yang berbunyi:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan
lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang
Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan
tentang hasil pemilihan umum”.
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat
(1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4316, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas
UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554 (“UU MK”) jo Pasal 29
ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5076 (“UU Kekuasaan Kehakiman”) yang berbunyi: “Mahkamah
Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
3. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar dilakukan dalam hal suatu undang-undang
diduga bertentangan dengan UUD 1945 sebagaimana dinyatakan dalam
Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
3
Republik Indonesia Nomor 5234, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan
Peraturan
Perundang-Undangan,
Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398 (“UU PPP”) yang berbunyi: “Dalam hal
suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945,
pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-
undang terhadap Undang-Undang Dasar meliputi pengujian formil dan/atau
pengujian materiil sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 1
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman
Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (“PMK PUU”) yang
berbunyi:
“Pengujian adalah pengujian formil dan/atau pengujian materiil
sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (3) huruf a dan b Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi”.
5. Bahwa pengujian materiil undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar
yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah sebagaimana
dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (2) PMK PUU yang berbunyi:
“Pengujian materiil adalah pengujian UU yang berkenaan dengan materi
muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU yang dianggap
bertentangan dengan UUD 1945”.
6. Bahwa Objectum Litis Permohonan Pemohon adalah pengujian materiil
sebagian ketentuan dalam: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856) yang selanjutnya disebut
“UU 6/2023” yang mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan
baru dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4279 yang selanjutnya disebut “UU 13/2003”. Terhadap UUD 1945.
7. Bahwa pengujian sebagian ketentuan dalam UU 6/2023 mengubah,
menghapus, atau menetapkan pengaturan baru dalam UU 13/2003
4
terhadap UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana dimaksud pada butir 6
Permohonan a quo adalah:
“Pasal 81 angka 49 UU 6/ 2023, Menyisipkan 1 (satu) pasal baru: Pasal 157A,
dan Pasal yang diuji adalah Pasal 157A ayat (1), Pasal 157A ayat (2) dan Pasal
157A ayat (3)”.
Adapun bunyi Pasal tersebut adalah sebagai berikut:
“Pasal 157A
(1) Selama penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pengusaha
dan Pekerja/Buruh harus tetap melaksanakan kewajibannya.
(2) Pengusaha dapat melakukan tindakan skorsing kepada Pekerja/Buruh
yang sedang dalam proses Pemutusan Hubungan Kerja dengan tetap
membayar Upah beserta hak lainnya yang biasa diterima
Pekerja/Buruh”.
(3) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan
sampai
dengan
selesainya
proses
penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial sesuai tingkatannya”.
8. Bahwa oleh karena Mahkamah Konstitusi berwenang menguji materiil UU
terhadap UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana telah diuraikan di atas,
sedangkan Pemohon telah menyebutkan secara tegas dan jelas bahwa
objectum litis Permohonan a quo adalah pengujian materiil UU 6/2023
terhadap UUD NRI Tahun 1945 dengan rincian ketentuan UU 6/2023 yang
dimohonkan untuk diuji sebagaimana disebutkan pada butir 7 Permohonan
a quo, maka Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan
memutus Permohonan para Pemohon.
9. Kewenangan MK untuk melakukan pengujian materiil undang-undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945 merupakan konsekuensi dari prinsip
supremasi konstitusi. Causa (sebab): Adanya norma dalam UUD NRI Tahun
1945 (terutama Pasal 24C) yang memberikan kewenangan kepada MK
untuk menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar ("UUD").
Akibat (verband awal) Mahkamah Konstitusi berwenang menilai apakah
Pasal 157A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 bertentangan dengan norma konstitusi.
10. Bahwa Objek Pengujian yaitu Pasal 157A Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023. Pasal ini pada pokoknya mengatur pembatasan atau pengaturan
tertentu (umumnya terkait sanksi/larangan dalam konteks ketenagakerjaan
atau kebijakan tertentu dalam UU Cipta Kerja versi terbaru). Causa: Adanya
5
dugaan norma dalam pasal tersebut membatasi hak tertentu warga negara,
atau menciptakan perlakuan yang tidak setara.
11. Bahwa akibat dari hal tersebut diatas maka muncullah permohonan
pengujian materiil ke Mahkamah Konstitusi ini. Keterkaitan dengan Pasal 27
ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Pasal 27 ayat (1) menyatakan: “Segala
warga
negara
bersamaan
kedudukannya
di
dalam
hukum
dan
pemerintahan…”.
12. Bahwa hubungan Causa Verband adalah jika Pasal 157A menciptakan
perlakuan berbeda tanpa dasar yang sah (diskriminatif). Namun akibat:
Terjadi pelanggaran prinsip equality before the law. Maka MK memiliki dasar
konstitusional untuk membatalkan norma tersebut karena bertentangan
dengan Pasal 27 ayat (1).
Keterkaitan dengan Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945. Pasal 28 (beserta
turunannya seperti Pasal 28D, Pasal 28E, dan Pasal 28I) mengatur hak
asasi manusia, termasuk hak atas kepastian hukum, kebebasan,
perlindungan dari perlakuan diskriminatif.
13. Bahwa, hubungan Causa Verband. Sebab, Norma Pasal 157A berpotensi
membatasi hak tanpa dasar proporsional, mengurangi kepastian hukum,
atau melanggar HAM. Akibatnya timbul konflik norma antara UU dan UUD.
Maka Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai negative legislator untuk
menghapus atau menyatakan tidak berlaku norma yang melanggar Hak
Asasi Manusia.
B.
Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon
14. Bahwa untuk mengajukan Permohonan pengujian UU terhadap UUD NRI
Tahun 1945 kepada Mahkamah Konstitusi, subjek hukum yang dapat
mengajukan diri sebagai Pemohon adalah sebagaimana diatur dalam Pasal
51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 3 PMK PUU yang pada pokoknya menyatakan
bahwa Pemohon dalam pengujian UU terhadap UUD NRI Tahun 1945
adalah
pihak
yang
menganggap
hak
dan/atau
kewenangan
konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang
mempunyai kepentingan sama;
6
b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang diatur dalam UU;
c. Badan hukum publik atau badan hukum privat, atau;
d. Lembaga negara.
15. Bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah sebagaimana
dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK yang berbunyi:
“Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur
dalam UUD NRI Tahun 1945”; 11. Bahwa Mahkamah Konstitusi sejak
Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan
Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-
putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau
kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat
(1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau
kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI
Tahun 1945”.
16. Bahwa Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan
selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan
konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK
harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan
konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945.
17. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, kedudukan hukum
Pemohon dalam perkara a quo, dikualifikasikan sebagai perorangan warga
negara Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1)
huruf A UU MK. Oleh karena itu, Pemohon mempunyai kualifikasi sebagai
Pemohon Pengujian Undang-Undang;
18. Bahwa Pemohon adalah Direktur dari PT. Tiga Cipta Pariwara sebuah
Perusahaan di Bidang Periklanan yang didirikan berdasarkan Hukum
Negara Indonesia sesuai Surat Keputusan Para Pemegang Saham PT. Tiga
Cipta Pariwara, tertanggal 31 Desember 2023;
19. Bahwa Perusahaan PT. Tiga Cipta Pariwara adalah Perusahaan yang
Berbadan Hukum Sah dan Legal menurut ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan Republik Indonesia dan didirikan di Jakarta pada tanggal 7 Mei
2004 yang Akta Pendiriannya dibuat oleh Notaris Bonardo Nasution, S.H.,
7
berkedudukan di Jakarta Selatan dan terdaftar di Departmen Kehakiman
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri
Kehakiman dan Hak Asasi Republik Indonesia No. C-18122 HT.01.01.TH.
2004;
20. Bahwa berdasarkan ketentuan poin 12 hingga poin 14 permohonan ini
pemohon tergolong sebagai subjek perorangan warga negara yang dapat
mengajukan diri sebagai Pemohon Pengujian UU 6/2023 terhadap UUD NRI
Tahun 1945 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1)
huruf a UU MK jo. Pasal 3 huruf a PMK PUU.
21. Bahwa PT. Tiga Cipta Pariwara adalah Perusahaan yang bergerak pada
bidang Periklanan berskala menengah dengan jumlah karyawan sebanyak
50 orang yang saat ini Pemohon terpaksa sedang melakukan Pemutusan
Hubungan Kerja terhadap beberapa karyawan karena mengalami kerugian;
22. Bahwa PT. Tiga Cipta Pariwara adalah Perusahaan Periklanan dengan
terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja dikarenakan kondisi
keuangan perusahaan yang terus merugi, mengakibatkan Pemohon tidak
mampu membayar upah/gaji karyawan;
23. Bahwa kerugian yang dialami oleh Pemohon terjadi sejak tahun 2023 hingga
tahun 2025 akibat kurangnya Tender Iklan yang disebabkan berubahnya
minat masyarakat yang tadinya mayoritas menonton media televisi namun
akhir-akhir ini beralih dengan sangat massif dan cepat ke media digital dan
online sehingga proyek pembuatan iklan televisi menurun drastis dan
perusahaan akhirnya menderita kerugian;
24. Bahwa kerugian Perusahaan tersebut telah dibuktikan dengan Audit baik
Internal maupu Eksternal di Kantor Akuntan Publik Kanel and Rekan
berkedudukan di GP Plaza, Jalan Gelora No. 1 dan 2, Slipi Palmerah Jakarta
Barat.
25. Bahwa dengan ditambahkannya Pasal 157A ayat (1), ayat (2) dan terutama
ayat (3) tersebut diatas telah menimbulkan kerugian konstitusional kepada
Pemohon yang saat ini “dengan sangat terpaksa” melakukan Pemutusan
Hubungan Kerja (“PHK”);
8
26. Bahwa ketentuan Pasal 157A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tentang Upah
Proses tersebut telah menyulitkan Pemohon karena terdapat karyawan
yang telah di PHK dengan sengaja dan dengan itikad tidak baik menolak
PHK karena tergiur dengan Ketentuan Upah Proses yang tetap harus
dibayarkan sampai perkara PHK berkekuatan hukum tetap sesuai Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023, di mana dalam Putusan
MK tersebut dinyatakan bahwa:
“Menyatakan ketentuan Pasal 81 angka 49 UU 6/2023 yang menyisipkan
ketentuan Pasal 157A di antara Pasal 157 dan 158 UU 13/2023
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan dinyatakan tidak memiliki
kekuatan hukum mengikat sepanjang Pasal 157 ayat (3) tidak dimaknai
sebagai berikut: “Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan sampai berakhirnya proses penyelesaian perselisihan
hubungan industrial yang berkekuatan hukum tetap sesuai dengan
ketentuan dalam undang-undang PPHI”
27. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon terhadap Pasal 157A tersebut
bukan semata-mata karena muatan pada Pasal 157A ayat (3) tersebut,
tetapi seharusnya pada Pasal 157A ayat (1) dan ayat (2) tersebut
selayaknya Besaran Upah Proses Tidak Diterapkan Sama Rata terhadap
semua Perusahaan baik yang melakukan PHK karena Merugi, PHK karena
Perusahaan melakukan Likuidasi atau melakukan PHK karena alasan
lainnya;
28. Bahwa dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021
tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Waktu
Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 41 sampai Pasal 47
ditentukan beberapa alasan Perusahaan melakukan PHK terhadap buruh
yaitu karena Perusahaan melakukan Penggabungan, Peleburan atau
Pemisahan (Pasal 41), karena Pengambil Alihan Perusahaan (Pasal 42),
karena Efisiensi akibat perusahaan merugi dan untuk mencegah kerugian
(Pasal 43), karena Perusahaan Tutup karena mengalami kerugian selama
2 tahun berturut-turut (Pasal 44), karena Perusahaan Tutup akibat keadaan
memaksa (Force Majeure) (Pasal 45), karena Perusahaan dalam Keadaan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (Pasal 46), karena
Perusahaan Pailit (Pasal 47);
Dalam ketentuan pasal-pasal tersebut diatas, ketentuan Pengali Dari
Pesangon Dibedakan, ada yang 0,5X ada yang 0,75X dan ada yang 1X.
9
Adapun pembedaan ini tentu didasari oleh latar belakang bahwa keadaan
dan alasan sebuah perusahaan melakukan PHK yang pastinya berbeda-
beda. Sehingga alangkah tidak adil jika Panjangnya Pembayaran Upah
Proses dan Besaran nya juga Disamaratakan antara Perusahaan yang
melakukan PHK karena alasan kerugian, PKPU dan lain-lain yang membuat
perusahaan mengalami penurunan kemampuan untuk membayar.
Sebagai contoh: Seperti perusahaan yang sedang mengalami kerugian
seperti Perusahaan Pemohon, dan berusaha untuk bangkit. Sedang saat ini
ada beberapa karyawan yang beritikad tidak baik dan mengincar upah
proses yang dibayar hingga berkekuatan hukum tetap. Jika Upah Proses
untuk Perusahaan yang Merugi seperti Pemohon jumlah besaran Upah
Proses dan Penjangnya Pembayaran Upah Proses ditetapkan sama rata
dengan perusahaan yang alasan PHK nya berbeda atau dengan yang tidak
merugi, apakah ini tidak akan menjadi rentetan PHK baru nantinya karena
Perusahaan yang Merugi akan semakin rugi dan tidak bisa bertahan serta
jika harus membayar biaya upah proses yang panjang dan jumlah
besarannya sama yaitu satu bulan gaji yang panjangnya sampai
berkekuatan hukum tetap. Dengan model kebijakan seperti ini perusahaan
tidak akan bisa bangkit, bahkan bisa berimbas PHK kepada karyawan lain.
Ketentuan Besarnya Upah Proses Seharusnya Juga Diatur Lebih Terperinci
Besarannya Atau Mungkin Dibebaskan Untuk Perusahaan Yang Melakukan
Efisiensi Karena Kerugian, Mengalami Kerugian Selama 2 Tahun Berturut Turut,
Pkpu Ataupun Pailit
29. Bahwa Kerugian Konstitusional Pemohon juga disebabkan karena
Ambiguitas Pengaturan tentang besaran upah proses terutama jangka
waktu upah proses yang aturannya berbeda-beda yang memnyebabkan
Tidak Adanya Kepastian Hukum bagi Pihak Perusahaan sebagai berikut:
a. Dalam ketentuan Permenaker 15/2000 disebutkan bahwa pembayaran
upah proses maksimal selama 6 bulan (Enam Bulan);
b. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomort 2 Tahun 2004 tentang
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dinyatakan bahwa
waktu bipartit adalah 30 hari kerja, tripartit 30 hari kerja dan PHI selama
50 hari kerja yang setara dengan 5½ bulan (Lima Setengah Bulan);
10
c. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011
(“Putusan MK 37/ 2011) dalam Putusan MK tersebut dinyatakan bahwa
anak kalimat “belum ditetapkan” harus dimaknai “belum berkekuatan
hukum tetap”;
d. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 (“SEMA 3/ 2015”)
butir B angka 2 huruf f mengatakan:
“Pasca Putusan MK Nomor 37/PUU-IX/2011, tertanggal 19
September 2011 terkait dengan upah proses maka isi amar putusan
adalah MENGHUKUM MEMBAYAR UPAH PROSES SELAMA 6
BULAN. Kelebihan waktu dalam proses PHI sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian
perselisihan Hubungan Industrial bukan lagi menjadi tanggung jawab
para Pihak”
Namun ketentuan tentang Upah Proses tersebut berubah kembali
pasca pemberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/ PUU-
XXI/2023.
e. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/ PUU-XXI/ 2023 (“Putusan
MK Nomor 168/ 2023”) yang amar putusannya hampir sama dengan
Putuan MK 37/2011 yang mengatakan bahwa jangka waktu upah
proses adalah sampai proses PHI berkekuatan hukum tetap. Dalam
pertimbangan hukum majelis mengenai Pasal 157A diatas Majelis
Hakim berpendapat:
“Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para
Pemohon berkenaan dengan Pasal 157A ayat (1) dalam Pasal 81
angka 49 UU 6/2023 adalah tidak beralasan menurut hukum.
Sementara
itu,
terkait
dengan
dalil para
Pemohon
yang
mempersoalkan frasa "dilakukan sampai dengan selesainya proses
penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai tingkatannya"
dalam norma Pasal 157A ayat (3) dalam Pasal 81 angka 49 UU
6/2023 yang dianggap para Pemohon dapat menimbulkan
ketidakpastian hukum bagi para pihak, terkait dengan kapan
kewajiban mereka berakhir. Norma Pasal 157A ayat (3) a quo
merupakan satu rangkaian dengan norma pada ayat (1) karena
terkait dengan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh yang harus
tetap dilaksanakan sebelum proses PPHI selesai sesuai dengan
tingkatannya.
Dalam
kaitan
ini,
pekerja/buruh
melakukan
pekerjaannya dan pengusaha membayar upah pekerja/buruh. Jika
perselisihan tersebut belum mencapai kesepakatan pada tingkat
perundingan bipartit, maka dilanjutkan pada tingkat berikutnya. Pada
tingkatan ini juga, pekerja/buruh dan pengusaha tetap melaksanakan
kewajibannya, yaitu pekerja/buruh melakukan pekerjaannya dan
pengusaha membayar upah pekerja/buruh, demikian seterusnya
sampai
perselisihan
terselesaikan
sampai
dengan
adanya
11
penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan
industrial (PPHI). Dalam kaitan ini, penting bagi Mahkamah
menegaskan frasa “sampai dengan selesainya proses” yang
dimaksud dalam Pasal 157A ayat (3) dalam Pasal 81 angka 49 UU
6/2023
adalah
“sampai
berakhirnya
proses
penyelesaian
perselisihan hubungan industrial yang berkekuatan hukum tetap
sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang PPHI”, in casu UU
2/2004”
Sehingga
semua
peraturan
yang
ambigu
ini
mengakibatkan
Kebingungan dari Pemohon sebagai Direktur Perusahaan dalam
penyelesaian masalah PHK karyawan yang saat ini memasuki Proses
Perselisihan Hubungan Industrial sehingga hal tersebut dianggap
sebagai “Kerugian Konstitusional Pemohon”.
30. Bahwa seorang Filsuf Hukum yaitu Jeremy Bentham pernah mengatakan
Tujuan Hukum adalah untuk “the greatest happiness of the greatest number"
(kebahagiaan terbesar untuk jumlah terbesar) yang maksudnya adalah
Hukum harus memberikan Keadilan atau Kebahagiaan bagi semua pihak.
Hukum tidak hanya membela orang miskin tapi juga orang kaya, hukum
yang baik tidak hanya membela Buruh/Pekerja tapi juga Pengusaha atau
bisa dikatakan bahwa harus sama sama Bahagia “baik Buruh/Pekerja
maupun Pengusaha”. Jika suatu perangkat hukum telah timpang atau berat
sebelah atau membuat salah satu pihak yaitu Pengusaha Jadi susah atau
tidak Bahagia, maka itu bukan lagi Hukum Yang Sebenarnya. Karena
ketentuan Upah Proses yang sangat panjang “dapat digunakan oleh pekerja
atau buruh yang beritikad tidak baik untuk Mendapat Keuntungan”, sehingga
aturan Upah Proses yang ditetapkan dalam Putusan MK No. 168/2023 wajib
dikaji ulang dan tidak bisa dipukul rata tanpa melihat alasan perusahaan
dalam melakukan PHK. Apabila perusahaan yang sedang mengalami
kerugian diwajibkan untuk membayar upah selama proses yang
berkepanjangan, terutama bagi karyawan dengan gaji yang sangat tinggi—
sepuluh kali lipat dari gaji karyawan lain—maka pembayaran hingga
putusan berkekuatan hukum tetap dapat mencapai miliaran rupiah. Hal ini
akan sangat memberatkan perusahaan dan berpotensi berdampak negatif
pada karyawan lain yang belum mengalami PHK”;
31. Bahwa sejalan dengan poin 21 Permohonan, ketentuan-ketentuan tentang
Upah Proses diatas terutama Pasal 157A ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU
12
6/2023 yang diuji materikan, jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 27 ayat
(1) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 (“UUD NRI Tahun
1945”) Pasal 27 ayat (1) sebagai berikut:
"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum
dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan
itu dengan tidak ada kecualinya:
Ketentuan Pasal 157A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168
Tahun 2023 dinilai bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena ketentuan tersebut
dinilai terlalu kuat berpihak pada pekerja, yang dapat menimbulkan risiko
penyalahgunaan oleh pihak yang tidak beriktikad baik.
Dalam kasus yang sedang Pemohon hadapi, skenario di mana seorang
karyawan dengan gaji yang sangat tinggi mengajukan gugatan PHK dapat
menjadi contoh dari potensi risiko tersebut. Jika proses hukum berlanjut
hingga tingkat kasasi selama bertahun-tahun, kewajiban pembayaran upah
proses yang besar dapat menimbulkan beban finansial yang signifikan bagi
perusahaan, terutama yang sedang mengalami kerugian. Situasi ini dapat
digambarkan sebagai kondisi yang menambah kerugian perusahaan,
sesuai dengan peribahasa “sudah jatuh tertimpa tangga”.
32. Bahwa ketentuan Pasal 157A ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU 6/ 2023
juncto Putusan MK 168/ 2023 dan berbagai ketentuan Upah Proses yang
ambigu yang tertuang dalam Poin 21 butir a sampai e Permohonan Uji
Materi ini juga bertentangan dengan Pasal 28 D UUDN RI Tahun 1945 yang
mengatakan bahwa:
"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
KEPASTIAN HUKUM yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan
hukum".
Karena Aturan-aturan tersebut di atas yang tertuang dalam poin 21 butir a
sampai e membuat “Ketidapastian Hukum dan Kebingungan bagi Pihak
Pengusaha” yang justru bertanggung jawab dan beritikad baik untuk
membayar hak karyawan yang terpaksa di PHK. Karena kepastian berapa
yang harus dibayar itu sangat penting untuk pengusaha apalagi untuk
perusahaan yang sedang menderita kerugian. Apakah adil perusahaan
yang sedang merugi namun beritikad baik justru dirugikan oleh pekerja yang
13
justru mengambil kesempatan dari aturan perundangan yang Terlalu
Berpihak Pada Pekerja. Padahal pengusaha juga wajib didukung oleh
pemerintah karena “membantu pemerintah menanggulangi pengangguran”;
33. Bahwa ketentuan Pasal 157A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 6/2023
juncto Putusan MK Nomor 168/ 2023 dan berbagai ketentuan Upah Proses
yang ambigu yang tertuang dalam Poin 21 butir a sampai e Permohonan Uji
Materi ini juga bertentangan dengan Hak-Hak Pekerja lain di perusahaan
yang belum di PHK namun terancam PHK karena Perusahaan akan rugi
besar dalam membayar upah proses satu pekerja yang sangat besar
sehingga berpotensi/ terpaksa melakukan PHK lain. Hal ini disebabkan
peraturan upah proses yang membuat celah satu orang pekerja dapat
bertindak egois dan beritikad buruk, karyawan lain akan kena imbasnya.
Bayangkan saja, sebuah perusahaan yang sudah RUGI dan berusaha
bangkit dibebani dengan Upah Proses yang panjangnya berbulan-bulan,
tidak pasti dan besar, tentunya pasti berimbas ke Karyawan lain. Hal ini akan
berkembang menjadi Efek Domino PHK, karena keegoisan satu orang
karyawan lain yang gajinya mungkin lebih kecil kena imbasnya dan ini tentu
saja bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang
menyatakan:
"Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang
layak bagi kemanusiaan”. Pasal ini menjamin hak setiap warga negara
untuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak”.
34. Bahwa Ketentuan upah proses yang harus dibayarkan hingga perkara PHK
berkekuatan hukum tetap, sebagaimana diatur dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023, telah menyulitkan Pemohon.
Meskipun Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut bertujuan
memberikan kepastian hukum, implementasinya menimbulkan potensi
kerugian yang tidak proporsional bagi perusahaan yang merugi;
35. Bahwa Keadilan dalam perspektif bisnis adalah keseimbangan antara hak
dan kewajiban pengusaha dan pekerja. Hukum yang ideal seharusnya tidak
hanya membela kepentingan pekerja/buruh, tetapi juga mengakomodasi
kepentingan pengusaha. Dalam ketentuan upah proses, seharusnya
besaran dan jangka waktu pembayaran tidak disamaratakan untuk semua
perusahaan, tanpa melihat alasan PHK. Hal ini bertentangan dengan prinsip
keadilan bisnis;
14
36. Bahwa Pemohon berpendapat bahwa ambiguitas pengaturan tentang
besaran dan jangka waktu upah proses (antara Permenaker 15/2000, UU
Nomor 2 Tahun 2004, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-
IX/2011, SEMA 3/2015, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
168/PUU-XXI/2023) mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum bagi
pengusaha. Ketidakpastian ini merugikan Pemohon yang sedang berusaha
untuk bangkit dari kerugian;
37. Bahwa seharusnya Negara juga menjamin “keberlakuan Perjanjian Kerja”
yang ditandatangani antara Pekerja dengan Pihak Perusahaan seperti
layaknya keberlakuan suatu Undang-Undang atau Pacta Sun Servanda.
Jika dalam perjanjian kerja tersebut diatur tentang syarat-syarat PHK maka
ketentuan dalam Perjanjian Kerja tersebutlah yang berlaku karena
Perjanjian Kerja adalah Undang-Undang bagi pihak yang berjanji. Karena
Perjanjian Kerja dianggap sebagai Undang-Undang yang lebih spesifik
maka berlaku ketentuan Lex Specialis derogate Lex Generalis sehingga
seharusnya Pekerja wajib patuh pada isi perjanjian kerja.
Jika dalam Perjanjian Kerja diatur tentang hal-hal spesifik tentang PHK
maka seharusnya Pekerja Patuh karena Pengusaha dapat saja
menganggap hal tersebut sebagai “Wanprestasi”. Mengapa harus
ditandatangani dulu jika Tidak Setuju Dan Patuh. Karena jika hal ini
dibiarkan akan kontraproduktif terhadap iklim berusaha di Indonesia karena
menambah dan memperlebar cost dan kerugian. Jika negara terlalu
berpihak pada Buruh/Pekerja dunia usaha juga akan takut menanamkan
modalnya dan ini akan berdampak pada Pengangguran.
Sehingga seharusnya diatur pula ketentuan bahwa selama ketentuan PHK
telah diatur dalam Perjanjian Kerja maka Pekerja wajib setuju terhadap
ketentuan tersebut karena Telah Sepakat Diawal Sebelum Adanya
Perjanjian Kerja. Dan Seharusnya Seperti Kasus Pekerja Pemohon Yang
Dalam Perjanjian Kerjanya Sudah diatur ketentuan PHK dan telah setuju
menandatangani maka Upah Proses tidak berlaku karena jika berlaku maka
akab bertentangan dengan kesamaan hak dalam hukum bagi semua pihak
seperti yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahum 1945.
15
38. Bahwa Pasal 157A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 6/2023, dalam
pelaksanaannya, tidak memberikan perlakuan yang setara bagi pengusaha
di
hadapan
hukum,
karena
berpotensi
disalahgunakan
untuk
memperpanjang perselisihan dan membebani perusahaan yang sedang
merugi. Hal ini bertentangan dengan asas kesamaan kedudukan di dalam
hukum dan pemerintahan yang dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) UUD NRI
Tahun 1945;
39. Bahwa Ketentuan upah proses yang ambigu dan tidak pasti mengakibatkan
ketidakpastian hukum yang adil bagi pengusaha. Hal ini bertentangan dengan
jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil yang dijamin oleh Pasal
28D UUD NRI Tahun 1945;
40. Beban upah proses yang tidak proporsional bagi perusahaan yang merugi
dapat menyebabkan "Efek Domino PHK". Hal ini dapat mengancam
keberlanjutan usaha dan pada akhirnya merugikan hak-hak pekerja lain
yang berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, sebagaimana
dijamin oleh Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
41. Bahwa Pemohon menyadari sepenuhnya bahwa permohonan pengujian
undang-undang yang pernah diuji dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi
tidak dapat diajukan kembali berdasarkan prinsip nebis in idem. Prinsip ini
tercantum dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan: "Terhadap materi muatan ayat,
pasal, dan/atau bagian undang-undang yang telah diuji, tidak dapat diajukan
kembali permohonan yang sejenis.";
42. Bahwa dalam hal ini, meskipun Pasal 157A ayat (1) dan ayat (2) UU 6/2023
telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
168/PUU-XXI/2023, namun permohonan ini tidaklah sejenis dengan
permohonan sebelumnya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-
XXI/2023 hanya berfokus pada makna frasa "sampai dengan selesainya
proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai tingkatannya"
pada Pasal 157A ayat (3), yang kemudian dimaknai sebagai "sampai
berakhirnya proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang
berkekuatan hukum tetap". Putusan tersebut tidak secara spesifik menguji
materi muatan Pasal 157A ayat (1) dan ayat (2) dari perspektif besaran upah
16
proses dan keadilan bagi perusahaan yang merugi, yang menjadi inti dari
permohonan ini;
43. Bahwa permohonan ini memiliki materi dan argumen hukum yang berbeda,
yaitu:
a. Objek Uji: Permohonan ini secara spesifik menguji Pasal 157A ayat (1)
dan ayat (2) UU 6/2023. Sementara itu, Putusan MK Nomor 168/PUU-
XXI/2023 berfokus pada penafsiran frasa dalam Pasal 157A ayat (3)
terkait jangka waktu pembayaran upah proses. Dengan demikian,
permohonan ini tidak melanggar prinsip nebis in idem karena memiliki
pokok persoalan hukum yang berbeda;
b. Pokok Persoalan: Permohonan ini mempersoalkan ketidakadilan dan
ketidakpastian hukum yang diakibatkan oleh ketentuan upah proses
yang disamaratakan bagi semua perusahaan, terutama yang sedang
mengalami kerugian. Hal ini berpotensi merugikan pengusaha dan
berimbas pada pekerja lain. Argumen ini belum pernah dipertimbangkan
secara mendalam oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan
sebelumnya;
c. Perbedaan Konteks: Permohonan ini menyoroti dampak nyata
(kerugian konstitusional) yang dialami Pemohon sebagai pengusaha,
yang harus membayar upah proses kepada karyawan yang menolak
PHK, meskipun perusahaan sedang merugi.
44. Bahwa dengan demikian, permohonan ini tidak melanggar prinsip nebis in
idem karena adanya perbedaan materi muatan yang diuji dan pokok
persoalan yang diajukan. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi berwenang
untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini.
C. Alasan-Alasan Permohonan
45. Bahwa Norma a quo menimbulkan perlakuan tidak sama di hadapan hukum;
46. Bahwa Pasal 157A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 6/2023 mengandung
ketidakadilan karena mewajibkan pembayaran upah proses tanpa
mempertimbangkan kondisi perusahaan menyamakan perusahaan yang
sehat; dan perusahaan yang merugi atau dalam likuidasi terutama juga
karena Perusahaan Pemohon saat ini juga memiliki anak perusahaan yang
sedang dalam proses likuidasi;
17
47. Bahwa hal-hal ini bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun
1945 karena tidak mencerminkan prinsip equality before the law dan
mengabaikan kondisi faktual yang berbeda secara signifikan.
48. Bahwa norma a quo menimbulkan kerugian materiil yang nyata dan
penerapan norma a quo telah dan/atau berpotensi: Membebani Pemohon
dengan kewajiban finansial yang tidak proporsional; Mempercepat
kebangkrutan perusahaan; Mengurangi kemampuan Pemohon untuk
memenuhi kewajiban kepada kreditur lain.
49. Bahwa dalam hal perusahaan mengalami kerugian atau berada dalam
likuidasi seperti anak perusahaan Pemohon maka kewajiban pembayaran
upah proses menjadi tidak rasional dan tidak dapat dilaksanakan
(impossible obligation).
50. Bahwa norma a quo membuka ruang Itikad buruk dari pekerja dan bahwa
ketentuan tersebut juga memberikan insentif bagi pekerja untuk
memperpanjang proses perselisihan hubungan industrial dan menunda
penyelesaian perkara demi memperoleh upah proses. Dalam praktik, hal ini
dapat dilakukan oleh pekerja yang tidak memiliki itikad baik serta
memanfaatkan norma untuk keuntungan pribadi secara tidak wajar.
Akibatnya akan terjadi ketidakseimbangan perlindungan hukum dan
pengusaha berada dalam posisi yang dirugikan secara sistematis.
51. Bahwa penafsiran dalam Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023 menjadi
tidak relevan secara konstitusional. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor
168/PUU-XXI/2023
pada
dasarnya
mempertahankan
konstitusionalitas norma dengan pertimbangan perlindungan pekerja.
Namun dalam praktik tidak mempertimbangkan kondisi ekstrem seperti
perusahaan dalam likuidasi ketidakmampuan absolut untuk membayar,
tidak mengantisipasi adanya penyalahgunaan hak oleh pekerja. Sehingga
dapat dikatakan bahwa:
"Norma yang sebelumnya dianggap konstitusional menjadi inkonstitusional
secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dalam penerapannya"
47. Bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun
1945 dan bahwa akibat keseluruhan hal di atas Pemohon tidak
mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum dan norma a quo
18
menciptakan diskriminasi tidak langsung terhadap perusahaan yang tidak
mampu atau perusahaan yang sedang dalam kesulitan dan justru
mendukung pihak yang kemungkinan tidak beritikad baik;
48. Bahwa dengan demikian Pasal 157A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) 6/2023
bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
49. Bahwa berdasarkan uraian Permohonan Pengujian Materiil yang telah
disampaikan, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan
permohonan ini, karena hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya
Pasal 157A ayat (1) dan ayat (2) UU 6/2023. Ketentuan tersebut terbukti
menciptakan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang merugikan
perusahaan Pemohon yang sedang mengalami kerugian.
Lebih lanjut, ketentuan yang diuji bertentangan secara nyata dengan UUD NRI
Tahun 1945, khususnya:
1. Pasal 27 ayat (1), karena menciptakan ketidakseimbangan perlakuan
di hadapan hukum antara pengusaha dan pekerja.
2. Pasal 28D, karena tidak memberikan kepastian hukum yang adil.
3. Pasal 27 ayat (2), karena dapat mengancam hak pekerja lain untuk
mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak.
Dengan demikian, Pemohon meyakini bahwa ketentuan Pasal 157A ayat (1) dan
ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 patut untuk diuji dan dinyatakan
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.
D. Petitum
Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Pemohon memohon kepada
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memberikan putusan sebagai
berikut:
1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pengujian Materiil Pemohon untuk
seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pasal 157A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan menyatakan ketentuan Pasal 157A ayat (1), ayat (2), dan
19
ayat (3) dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tidak memiliki kekuatan
hukum mengikat;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya;
Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
[2.2]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah
mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6, sebagai
berikut:
1.
Bukti P-1
: Fotokopi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nonor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-
Undang;
2.
Bukti P-2
: Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Repulik Indonesia
Tahun 1945;
3.
Bukti P-3
: Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-
XXI/2023;
4.
Bukti P-4
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Linawati Logito dan a.n
Grace Bintang Hidayanti Sihotang;
5.
Bukti P-5
: Fotokopi Akta Notaris Nomor 20, bertanggal 13 November
2025, Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT
Tiga Cipta Pariwara;
6.
Bukti P-6
: Fotokopi Laporan Keuangan dan Laporan Auditor Independen
Untuk Tahun Tang Berakhir 31 Desember 2024.
[2.3]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan yang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24
20
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan
konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun
1945.
[3.2]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian
konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 157A ayat (1), ayat (2), dan
ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856, selanjutnya disebut UU
6/2023) terhadap UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah berwenang untuk mengadili
permohonan a quo.
[3.3] Menimbang
bahwa
meskipun
Mahkamah
berwenang
mengadili
permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan
Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.
[3.3.1]
Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang,
Mahkamah telah memeriksa permohonan Pemohon dalam sidang pemeriksaan
pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan dan nasihat
dari Mahkamah pada tanggal 11 Maret 2026. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU
MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025
tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya
disebut PMK 7/2025), Mahkamah telah memberi nasihat kepada Pemohon perihal
sistematika penulisan permohonan, yakni kewenangan Mahkamah, kedudukan
hukum Pemohon (legal standing), alasan-alasan permohonan (posita), dan hal-hal
yang dimohonkan untuk diputus (petitum) [vide Risalah Sidang, tanggal 11 Maret
2026, hlm.6 - 23 ]. Terhadap nasihat yang disampaikan Mahkamah dalam sidang
pemeriksaan pendahuluan dimaksud, Pemohon diberikan kesempatan memperbaiki
21
permohonan paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal 11 Maret 2026, yaitu
hingga paling lama tanggal 24 Maret 2026, pukul 12.00 WIB. Namun, disebabkan
libur Idul Fitri 1447 H, batas waktu dimaksud digeser menjadi paling lama tanggal
25 Maret 2026. Sesuai dengan batas waktu tersebut, Pemohon telah menyampaikan
perbaikan permohonan yang diterima Mahkamah pada tanggal 25 Maret 2026.
[3.3.2] Bahwa selanjutnya, berkenaan dengan uraian dalam Sub-paragraf [3.3.1]
di atas, Mahkamah akan menilai perihal syarat formal suatu permohonan terutama
berkaitan dengan uraian yang jelas ihwal pengujian undang-undang terhadap UUD
NRI Tahun 1945 sesuai dengan ketentuan Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1)
UU MK, serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025, sebagai berikut:
Pasal 30 huruf a UU MK
“Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai:
a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;”
Pasal 31 ayat (1) UU MK
(1) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
a. nama dan alamat pemohon;
b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30; dan
c. hal-hal yang diminta untuk diputus.
Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya
memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain:
a. kewenangan Mahkamah;
b. kedudukan hukum Pemohon;
c. alasan-alasan Permohonan (posita); dan
d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum).
Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025
Dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat
(1) huruf a, Mahkamah memeriksa identitas Pemohon dengan kelengkapan dan
kejelasan materi Permohonan yang meliputi:
a. kewenangan Mahkamah;
b. kedudukan hukum Pemohon;
c. alasan permohonan (posita); dan
d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum)
[3.3.3]
Bahwa terhadap syarat formil suatu permohonan, in casu sistematika
permohonan a quo, permohonan Pemohon telah disusun sesuai dengan sistematika
permohonan yang diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) dan
Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025. Namun demikian, sekalipun telah disusun sesuai
dengan sistematika permohonan dalam ketentuan dimaksud, Mahkamah menilai
22
perihal syarat formil suatu permohonan tidak hanya semata-mata pada sistematika
an sich, tetapi juga menilai dari keterpenuhan dan ketepatan isi/substansi masing-
masing bagian sistematika dimaksud.
[3.3.4]
Bahwa berdasarkan uraian pada Sub-paragraf [3.3.2] dan Sub-paragraf
[3.3.3] tersebut di atas dan setelah membaca secara saksama permohonan a quo,
Mahkamah menemukan fakta hukum antara lain, pada bagian uraian alasan-alasan
permohonan (posita), Pemohon pada pokoknya menguraikan ihwal norma Pasal
157A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 6/2023 bertentangan dengan UUD NRI
Tahun 1945. Setelah mencermati bangunan argumentasi Pemohon dalam kaitan
tersebut, Mahkamah tidak menemukan uraian pertentangan norma Pasal 157A ayat
(1), ayat (2), dan ayat (3) UU 6/2023 dengan UUD NRI Tahun 1945. Dalam hal ini,
Pemohon hanya menyebutkan menguji norma Pasal 157A ayat (1), ayat (2), dan
ayat (3) UU 6/2023 terhadap Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D UUD
NRI Tahun 1945 pada bagian uraian alasan-alasan permohonan [vide Permohonan,
hlm. 15-17]. Bahkan, dari keseluruhan permohonan yang berjumlah 18 (delapan
belas) halaman, alasan-alasan permohonan (posita) “hanya” berjumlah kurang dari
2 1/2 (dua setengah) halaman dan permohonan a quo lebih banyak menguraikan
perihal kewenangan Mahkamah [vide Permohonan, hlm. 2-5] dan kedudukan hukum
(legal standing) [vide Permohonan, hlm. 5-15]. Sementara itu, pada alasan-alasan
permohonan, Pemohon justru hanya menguraikan perihal pembayaran upah selama
proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial dikaitkan dengan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang menurut Pemohon lebih
banyak memberikan perlindungan pada pekerja. Kalaupun Pemohon menyebutkan
Pasal 27 ayat (1), dan ayat (2), serta Pasal 28D UUD NRI Tahun 1945, namun sama
sekali tidak terdapat uraian yang menunjukkan pertentangan antara norma Pasal
157A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 6/2023 dengan Pasal 27
ayat (1), dan ayat (2), serta Pasal 28D UUD NRI Tahun 1945 dimaksud. Padahal,
uraian pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian dengan dasar
pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945 merupakan hal yang esensial dan menjadi
dasar bagi Mahkamah untuk menilai ada-tidaknya pertentangan dengan UUD NRI
Tahun 1945.
Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan tidak adanya
alasan-alasan permohonan yang dapat menunjukkan pertentangan antara norma
yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945,
23
tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon
tidak jelas atau kabur (obscuur).
[3.4]
Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum
tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan
Pemohon, namun oleh karena permohonan tidak jelas atau kabur (obscuur) maka
Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon.
[3.5]
Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak
dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas,
Mahkamah berkesimpulan:
[4.1]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2]
Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur);
[4.3]
Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076);
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
24
Ridwan Mansyur, Adies Kadir, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh,
M. Guntur Hamzah, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari
Kamis, tanggal sembilan, bulan April, tahun dua ribu dua puluh enam, yang
diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada
hari Selasa, tanggal dua belas, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh enam
selesai diucapkan pukul 14.19 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo
selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Adies Kadir, Enny
Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arsul Sani, dan Liliek
Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ida Ria
Tambunan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau
kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang
mewakili.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Arsul Sani
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
25
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Ida Ria Tambunan
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
pertimbangan hukum majelis mengenai Pasal 157A diatas Majelis Hakim berpendapat: “Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para Pemohon berkenaan dengan Pasal 157A ayat (1) dalam Pasal 81 angka 49 UU 6/2023 adalah tidak beralasan menurut hukum. Sementara itu, terkait dengan dalil para Pemohon yang mempersoalkan frasa "dilakukan sampai dengan selesainya proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai tingkatannya" dalam norma Pasal 157A ayat (3) dalam Pasal 81 angka 49 UU 6/2023 yang dianggap para Pemohon dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak, terkait dengan kapan kewajiban mereka berakhir. Norma Pasal 157A ayat (3) a quo merupakan satu rangkaian dengan norma pada ayat (1) karena terkait dengan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh yang harus tetap dilaksanakan sebelum proses PPHI selesai sesuai dengan tingkatannya. Dalam kaitan ini, pekerja/buruh melakukan pekerjaannya dan pengusaha membayar upah pekerja/buruh. Jika perselisihan tersebut belum mencapai kesepakatan pada tingkat perundingan bipartit, maka dilanjutkan pada tingkat berikutnya. Pada tingkatan ini juga, pekerja/buruh dan pengusaha tetap melaksanakan kewajibannya, yaitu pekerja/buruh melakukan pekerjaannya dan pengusaha membayar upah pekerja/buruh, demikian seterusnya sampai perselisihan terselesaikan sampai dengan adanya 11 penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial (PPHI). Dalam kaitan ini, penting bagi Mahkamah menegaskan frasa “sampai dengan selesainya proses” yang dimaksud dalam Pasal 157A ayat (3) dalam Pasal 81 angka 49 UU 6/2023 adalah “sampai berakhirnya proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berkekuatan hukum tetap sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang PPHI”, in casu UU 2/2004” Sehingga semua peraturan yang ambigu ini mengakibatkan Kebingungan dari Pemohon sebagai Direktur Perusahaan dalam penyelesaian masalah PHK karyawan yang saat ini memasuki Proses Perselisihan Hubungan Industrial sehingga hal tersebut dianggap sebagai “Kerugian Konstitusional Pemohon”. 30. Bahwa seorang Filsuf Hukum yaitu Jeremy Bentham pernah mengatakan Tujuan Hukum adalah untuk “the greatest happiness of the greatest number" (kebahagiaan terbesar untuk jumlah terbesar) yang maksudnya adalah Hukum harus memberikan Keadilan atau Kebahagiaan bagi semua pihak. Hukum tidak hanya membela orang miskin tapi juga orang kaya, hukum yang baik tidak hanya membela Buruh/Pekerja tapi juga Pengusaha atau bisa dikatakan bahwa harus sama sama Bahagia “baik Buruh/Pekerja maupun Pengusaha”. Jika suatu perangkat hukum telah timpang atau berat sebelah atau membuat salah satu pihak yaitu Pengusaha Jadi susah atau tidak Bahagia, maka itu bukan lagi Hukum Yang Sebenarnya. Karena ketentuan Upah Proses yang sangat panjang “dapat digunakan oleh pekerja atau buruh yang beritikad tidak baik untuk Mendapat Keuntungan”, sehingga aturan Upah Proses yang ditetapkan dalam Putusan MK No. 168/2023 wajib dikaji ulang dan tidak bisa dipukul rata tanpa melihat alasan perusahaan dalam melakukan PHK. Apabila perusahaan yang sedang mengalami kerugian diwajibkan untuk membayar upah selama proses yang berkepanjangan, terutama bagi karyawan dengan gaji yang sangat tinggi— sepuluh kali lipat dari gaji karyawan lain—maka pembayaran hingga putusan berkekuatan hukum tetap dapat mencapai miliaran rupiah. Hal ini akan sangat memberatkan perusahaan dan berpotensi berdampak negatif pada karyawan lain yang belum mengalami PHK”; 31. Bahwa sejalan dengan poin 21 Permohonan, ketentuan-ketentuan tentang Upah Proses diatas terutama Pasal 157A ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU 12 6/2023 yang diuji materikan, jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 (“UUD NRI Tahun 1945”) Pasal 27 ayat (1) sebagai berikut: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya: Ketentuan Pasal 157A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168 Tahun 2023 dinilai bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena ketentuan tersebut dinilai terlalu kuat berpihak pada pekerja, yang dapat menimbulkan risiko penyalahgunaan oleh pihak yang tidak beriktikad baik. Dalam kasus yang sedang Pemohon hadapi, skenario di mana seorang karyawan dengan gaji yang sangat tinggi mengajukan gugatan PHK dapat menjadi contoh dari potensi risiko tersebut. Jika proses hukum berlanjut hingga tingkat kasasi selama bertahun-tahun, kewajiban pembayaran upah proses yang besar dapat menimbulkan beban finansial yang signifikan bagi perusahaan, terutama yang sedang mengalami kerugian. Situasi ini dapat digambarkan sebagai kondisi yang menambah kerugian perusahaan, sesuai dengan peribahasa “sudah jatuh tertimpa tangga”. 32. Bahwa ketentuan Pasal 157A ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU 6/ 2023 juncto Putusan MK 168/ 2023 dan berbagai ketentuan Upah Proses yang ambigu yang tertuang dalam Poin 21 butir a sampai e Permohonan Uji Materi ini juga bertentangan dengan Pasal 28 D UUDN RI Tahun 1945 yang mengatakan bahwa: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan KEPASTIAN HUKUM yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Karena Aturan-aturan tersebut di atas yang tertuang dalam poin 21 butir a sampai e membuat “Ketidapastian Hukum dan Kebingungan bagi Pihak Pengusaha” yang justru bertanggung jawab dan beritikad baik untuk membayar hak karyawan yang terpaksa di PHK. Karena kepastian berapa yang harus dibayar itu sangat penting untuk pengusaha apalagi untuk perusahaan yang sedang menderita kerugian. Apakah adil perusahaan yang sedang merugi namun beritikad baik justru dirugikan oleh pekerja yang 13 justru mengambil kesempatan dari aturan perundangan yang Terlalu Berpihak Pada Pekerja. Padahal pengusaha juga wajib didukung oleh pemerintah karena “membantu pemerintah menanggulangi pengangguran”; 33. Bahwa ketentuan Pasal 157A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 6/2023 juncto Putusan MK Nomor 168/ 2023 dan berbagai ketentuan Upah Proses yang ambigu yang tertuang dalam Poin 21 butir a sampai e Permohonan Uji Materi ini juga bertentangan dengan Hak-Hak Pekerja lain di perusahaan yang belum di PHK namun terancam PHK karena Perusahaan akan rugi besar dalam membayar upah proses satu pekerja yang sangat besar sehingga berpotensi/ terpaksa melakukan PHK lain. Hal ini disebabkan peraturan upah proses yang membuat celah satu orang pekerja dapat bertindak egois dan beritikad buruk, karyawan lain akan kena imbasnya. Bayangkan saja, sebuah perusahaan yang sudah RUGI dan berusaha bangkit dibebani dengan Upah Proses yang panjangnya berbulan-bulan, tidak pasti dan besar, tentunya pasti berimbas ke Karyawan lain. Hal ini akan berkembang menjadi Efek Domino PHK, karena keegoisan satu orang karyawan lain yang gajinya mungkin lebih kecil kena imbasnya dan ini tentu saja bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan: "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Pasal ini menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak”. 34. Bahwa Ketentuan upah proses yang harus dibayarkan hingga perkara PHK berkekuatan hukum tetap, sebagaimana diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023, telah menyulitkan Pemohon. Meskipun Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum, implementasinya menimbulkan potensi kerugian yang tidak proporsional bagi perusahaan yang merugi; 35. Bahwa Keadilan dalam perspektif bisnis adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja. Hukum yang ideal seharusnya tidak hanya membela kepentingan pekerja/buruh, tetapi juga mengakomodasi kepentingan pengusaha. Dalam ketentuan upah proses, seharusnya besaran dan jangka waktu pembayaran tidak disamaratakan untuk semua pe
