90/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN Nomor 90/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Khalid Irsyad Januarsyah Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Satwika Permai, Blok C1/4, RT/RW 003/009, Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------Pemohon I 2. Nama : Robby Ardiansyah Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Perumnas Griya Betungan Asri, RT/RW 011/005, Kelurahan Betungan, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Bengkulu. Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------Pemohon II 3. Nama : Zamroni Akhmad Affandi Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : JL. KERAPU No. 10, RT/RW 002/002, Kelurahan Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. 2 Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------Pemohon III 4. Nama : Panji Muhammad Akbar Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Buana Indah A 23, RT/RW 016/006, Kelurahan Mulyamekar, Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------Pemohon IV 5. Nama : Zahira Nurmahdi Hanafiah Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Jalan Jelita I Nomor 2 Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, Jakarta. Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------Pemohon V 6. Nama : Muhammad Azis Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : SIKUNIR, RT/RW 005/007, Kelurahan Bergas Lor, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------Pemohon VI 7. Nama : Muhammad Faisal Hamdi Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : JL. Mataram Raya Nomor 89 Perumnas III Karawaci, RT/RW 001/025, Kelurahan Bencongan, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten. Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------Pemohon VII 8. Nama : Hasan Kurnia Hoetomo Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Mutiara Depok Blok LB/3 RT/RW 008/013, Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------Pemohon VIII 3 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Mei 2025, memberi kuasa kepada Gilang Muhammad Mumtaaz, S.H., yang beralamat di Jalan P. Suryanata Gg. 9 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, yang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII disebut sebagai ---------------- ---------------------------------------------------------------------------------------- Para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Mei 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 94/PUU/PAN.MK/AP3/05/2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 90/PUU-XXIII/2025 pada tanggal 27 Mei 2025, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 16 Juni 2025 dan diterima oleh Mahkamah pada tanggal 17 Juni 2025, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa cabang kekuasaan kehakiman terdiri atas 2 (dua) cabang, yaitu cabang peradilan biasa (ordinary court) yang berpuncak pada Mahkamah Agung dan cabang peradilan konstitusi yang dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan cabang kekuasaan yudikatif sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” 2. Bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: 4 “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” 3. Kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut juga telah diatur dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang” 4. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) selanjutnya disebut Undang- Undang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; dan d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” 5. Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji hal dugaan pertentangan ketentuan undang-undang terhadap UUD 1945 berdasarkan ketentuan 5 Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah terakhir dalam Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang P3 yang selengkapnya menyatakan bahwa: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” 6. Bahwa objek permohonan pengujian undang-undang (PUU) oleh Mahkamah Konstitusi adalah mencakup undang-undang dan Perpu sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang selanjutnya disebut dengan PMK Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang menyatakan bahwa: “Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perpu.” 7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil atas ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pilkada yang memaktubkan norma sebagai berikut: “Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila telah memenuhi persyaratan memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi suara sah pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan.” Kemudian, ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Pilkada telah dimaknai melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 tepatnya pada bagian amar putusan sebagaimana halaman 76-78 yang 6 diputuskan pada tanggal 20 Agustus 2024. Adapun ketentuan pasal tersebut dimaknai sebagai berikut: “Menyatakan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai: partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut: Untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur: a. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di provinsi tersebut; b. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di provinsi tersebut; c. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di provinsi tersebut; d. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) di provinsi tersebut; Untuk mengusulkan calon bupati dan calon wakil bupati serta calon walikota dan calon wakil walikota: a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, partai politik, atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di kabupaten/kota tersebut; b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di kabupaten/kota tersebut; c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa,, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh 7 setengah persen) di kabupaten/kota tersebut; d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) di kabupaten/kota tersebut;” 8. Bahwa Para Pemohon juga mengajukan permohonan pengujian materiil atas ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Pilkada yang memaktubkan norma sebagai berikut: “1. Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan: a. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen); b. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen); c. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen); d. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen); dan e. jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kabupaten/kota di Provinsi dimaksud. 2. Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan: a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen); b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen); c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada 8 daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen); d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen); dan e. jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota dimaksud.” 3. Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan paling singkat 1 (satu) tahun dan tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan umum sebelumnya di provinsi atau kabupaten/kota dimaksud. 4. Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan.” 9. Bahwa objek pengujian dalam permohonan ini adalah norma yang tertuang dalam Undang-Undang Pilkada yang merupakan ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang P3, serta Pasal 2 PMK Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. 8. Bahwa dalam pengujian materi undang-undang terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi, terdapat ketentuan yang mengatur agar muatan norma dalam pengujian tidak dilakukan berulang kali (ne bis in idem). Hal ini dinyatakan dalam Pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 78 PMK Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang pada pokoknya terdapat klausul pengecualian bagi materi muatan dasar pengujian yang berbeda serta alasan permohonan yang berbeda. In casu permohonan a quo memiliki kombinasi dalil pengujian yang berbeda dari pengujian pasal a quo sebelumnya, mulai dari batu uji hingga kombinasi dalil permohonan Para Pemohon sehingga permohonan a quo tidak ne bis in idem dan dapat dipertimbangkan oleh Mahkamah. 9. Bahwa Mahkamah dalam melaksanakan kewenangannya untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945, melekat 5 (lima) fungsi Mahkamah 9 Konstitusi, yakni: a. Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Konstitusi (The Guardian of Constitution); b. Mahkamah Konstitusi sebagai Penafsir Akhir Konstitusi (The Final Interpreter of Constitution); c. Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung Hak Konstitusional Warga Negara (The Protector of Citizen’s Constitutional Rights); d. Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi (The Guardian of Democracy); dan e. Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung Hak Asasi Warga Negara (The Protector of Human Rights); 10. Bahwa dalam melaksanakan kewenangannya menguji ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Pilkada sebagaimana telah dimaknai melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Pasal 41 Undang-Undang Pilkada terhadap UUD 1945, Mahkamah sedang menjalankan fungsi sebagai pengawal konstitusi (the guardian of constitution) dan pelindung hak konstitusional warga negara (the protector of citizen’s constitutional rights) karena hak konstitusional Para Pemohon berpotensi dirugikan dengan berlakunya norma pasal a quo. 11. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Mahkamah Konstitusi berhak dan berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Pilkada sebagaimana telah dimaknai melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Pasal 41 Undang-Undang Pilkada terhadap UUD 1945, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo. II. KEDUDUKAN PEMOHON 1. Bahwa hak setiap warga negara Indonesia diakui dalam hal mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD NRI Tahun 1945) dan merupakan indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif. Berkenaan dengan hal tersebut, kedudukan hukum bagi warga negara yang dapat bertindak sebagai pemohon dalam perkara pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, bila merujuk pada 10 ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi jo Pasal 4 ayat (1) PMK Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang menyatakan: Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu: a. perorangan WNI; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik dan privat; atau; d. lembaga negara”. Selanjutnya, Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi: “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD NRI 1945.” Pasal 4 ayat (1) PMK Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perpu, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama; b. kesatuan hukum masyarakat adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang undang; c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. lembaga negara. 2. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang kemudian diperjelas melalui Pasal 4 ayat (1) PMK Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, legal standing pemohon untuk mengajukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, harus memenuhi dua unsur kumulatif, yaitu terpenuhinya kualifikasi sebagai pemohon dan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya tercederai akibat keberlakuan norma yang dimohonkan untuk dilakukan pengujian terhadap UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa setelah memenuhi persyaratan kualifikasi sebagai pemohon, perlu dibuktikan pula adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan 11 konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Haal ini sejalan dengan konstruksi hukum yang telah dibangun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, yang mensyaratkan: a. Eksistensi hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang bersumber langsung dari UUD NRI Tahun 1945; b. Adanya dugaan bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut telah atau akan dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; c. Kerugian yang dialami harus bersifat spesifik serta bersifat aktual atau paling tidak potensial, kemungkinan terjadinya kerugian tersebut dapat dibuktikan secara rasional; d. Terdapat hubungan kausalitas yang jelas antara kerugian dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya; dan e. Bahwa kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan ini, kerugian konstitusional yang didalilkan dapat dicegah atau dihentikan. 4. Oleh sebab itu Para Pemohon menguraikan kedudukan hukum (legal standing) pemohon dalam mengajukan permohonan ini sebagai berikut: Pertama: Para Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang secara sah memiliki kapasitas hukum sebagai subjek pemohon, sebagaimana dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (Vide Bukti P-1). Dalam kualifikasi tersebut Para Pemohon merupakan Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilihan kepala daerah sebelumnya (Vide Bukti P-2) yang baik karena kualifikasinya maupun karena merupakan pemilih memiliki kepentingan hukum untuk mempersoalkan norma yang mengatur ambang batas pengusulan pasangan calon kepala daerah oleh partai politik/gabungan partai politik peserta pemilu dan ambang batas berupa syarat dukungan jumlah penduduk yang memiliki hak pilih serta termuat di dalam daftar pemilih tetap bagi calon perseorangan kepala daerah yang dimohonkan a quo. 12 Kedua : Kerugian Konstitusional Pemohon : bahwa Para Pemohon telah dilekatkan adanya hak konstitusional oleh UUD 1945, yakni hak untuk untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya, serta hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sejalan dengan prinsip kedaulatan yang berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945, termasuk pula pada proses penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati dan walikota yang masing-masing sebagai Kepala Pemerintahan Provinsi, Kabupaten dan Kota yang dipilih secara demokratis sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Pasal 1 ayat (2) “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Pasal 18 ayat (4) “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.” Pasal 28C ayat (2) “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.” Pasal 28D ayat (3) “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” 5. Bahwa hak-hak konstitusional yang sebagaimana telah dijamin melalui UUD 1945 tersebut, menurut anggapan Para Pemohon telah dirugikan akibat keberlakuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Pilkada sebagaimana telah dimaknai melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Pasal 41 Undang-Undang Pilkada, dengan alasan sebagai berikut : a. Hak konstitusional Para Pemohon yang diberikan Pasal 1 ayat (2) 13 “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” dirugikan akibat keberlakuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Pilkada sebagaimana dimaknai melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Pasal 41 Undang- Undang Pilkada mengakibatkan terhambatnya hak untuk menjalankan kedaulatan yang seharusnya diberikan kepada Para Pemohon selaku pemilih dan warga negara karena adanya ketentuan ambang batas pengusulan pasangan calon kepala daerah bagi partai politik maupun gabungan partai politik peserta pemilu atau ambang batas syarat dukungan bagi calon perseorangan yang menghalangi Para Pemohon untuk mendapatkan variasi bursa calon kepala daerah yang variatif. Ketentuan tersebut menciptakan ketidakpastian hukum dan membatasi hak Para Pemohon untuk memilih calon kepala daerah secara bebas, sebagaimana ditekankan Mahkamah dalam Putusan Nomor 60/PUU- XIII/2015 bahwa pemilu yang demokratis harus memberikan ruang kebebasan bagi pemilih untuk menentukan calon pemimpinnya tanpa hambatan yang tidak proporsional. b. Hak konstitusional Para Pemohon yang diberikan Pasal 18 ayat (4) yakni “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.” dirugikan akibat keberlakuan Pasal 40 ayat (1) Undang- Undang Pilkada sebagaimana dimaknai melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Pasal 41 Undang-Undang Pilkada sebab dengan adanya ketentuan ambang batas pengusulan pasangan calon kepala daerah baik bagi partai politik maupun gabungan partai politik peserta pemilu atau ambang batas syarat dukungan bagi calon perseorangan telah mereduksi makna sejati dari demokrasi yang inklusif, yang pada hakikatnya bermuara pada tertutupnya kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara selaku pemilih untuk menentukan siapa yang pantas dan layak untuk memimpin daerahnya. Sebagai pemilih, Para Pemohon meyakini bahwa perkembangan dinamika pemilihan kepala daerah telahlah bergulir mengarah pada pemilihan secara langsung sehingga setiap warga negara berhak memperoleh pilihan yang beragam (dan sesuai 14 dengan preferensi pemilih), dan setiap individu berhak mencalonkan diri tanpa dibatasi oleh dominasi kekuatan politik tertentu dan syarat yang tidak rasional. Pembatasan ini secara tidak langsung merampas kebebasan Para Pemohon untuk memilih kepala daerah secara demokratis (langsung). c. Hak konstitusional Para Pemohon yang diberikan Pasal 28C ayat (2) yakni “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.” dirugikan akibat keberlakuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Pilkada sebagaimana dimaknai melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Pasal 41 Undang-Undang Pilkada dikarenakan hambatan yang tidak proporsional dihadapi oleh warga negara untuk memajukan dirinya sebagai pasangan calon kepala daerah guna memajukan kepentingan daerahnya, yang mengakibatkan Para Pemohon selaku pemilih, dihadapkan dengan terbatasnya variasi bursa pasangan calon kepala daerah, yang sekaligus merugikan hak konstitusional Para Pemohon untuk memperjuangkan haknya secara kolektif dalam membangun daerahnya. d. Hak konstitusional Para Pemohon sebagaimana dijamin melalui Pasal 28D ayat (3) yakni “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” dirugikan akibat keberlakuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Pilkada sebagaimana telah dimaknai melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU- XXII/2024 dan Pasal 41 Undang-Undang Pilkada, sebab hak memilih bagi Para Pemohon menjadi tercederai akibat hadirnya fenomena pembatasan hak secara tidak proporsional dan kesempatan yang tidak sama diperoleh oleh warga negara untuk memajukan dirinya sebagai kepala daerah sehingga tidak merepresentasikan keberagaman bursa pasangan calon yang bervariatif. Hal tersebutlah yang menimbulkan kerugian konstitusional bagi Para Pemohon, sebab Para Pemohon tidak dapat melaksanakan hak memilihnya secara utuh sebagai bagian dari pelaksanaan haknya dalam memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana disiratkan menurut pertimbangan 15 Mahkamah dalam paragraf [3.15] Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009. 6. Selain bertindak atas kualifikasi Para Pemohon sebagai warga negara, Para Pemohon juga merupakan mahasiswa aktif yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa (Vide Bukti P-3). Para Pemohon memiliki legitimasi konstitusional untuk turut serta dalam proses penjagaan hak-hak konstitusionalnya. Dalam kapasitasnya sebagai intelektual muda, mahasiswa memiliki kepentingan hukum yang substantif terhadap stabilitas sistem ketatanegaraan, mengingat kondisi hukum dan konstitusi secara langsung membentuk ekosistem pendidikan tinggi serta ruang publik sebagai sarana proses transformasi intelektual, termasuk bersikap kritis terhadap isu-isu ketatanegaraan yang berkembang. 7. Bahwa Para Pemohon merupakan bagian dari civitas akademika fakultas hukum di Kota Semarang yang memiliki posisi penting dalam konteks pembahasan materi a quo. Sebagai mahasiswa hukum, Para Pemohon telah dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang membuat mereka mampu terlibat secara aktif dalam analisis-analisis hukum, termasuk dalam isu-isu ketatanegaraan yang menjadi ruh dalam pokok permohonan ini. Dalam proses pendidikannya, Para Pemohon juga dibentuk dengan kesadaran akan pentingnya nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan bernegara, sehingga memiliki perhatian yang sungguh-sungguh terhadap keberlangsungan prinsip negara hukum yang demokratis dan konstitusional. 8. Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, yang dalam proses belajarnya tidak hanya dibekali pemahaman teori hukum, tetapi juga ditanamkan kesadaran akan pentingnya nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan bernegara. Dari ruang-ruang diskusi hingga kajian-kajian ilmiah, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV tumbuh dalam lingkungan akademik yang mendorong keterlibatan aktif terhadap isu-isu ketatanegaraan. Atas dasar itulah, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV merasa memiliki kepedulian sekaligus tanggung jawab untuk mengajukan permohonan ini, sebagai bagian dari upaya menjaga prinsip demokrasi dan keadilan dalam sistem hukum di Indonesia. 16 9. Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII dan Pemohon VIII merupakan mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, sebuah institusi pendidikan tinggi yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, hak konstitusional warga negara, dan supremasi konstitusi dalam setiap proses pembelajaran hukumnya. Dengan kapasitas tersebut, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII dan Pemohon VIII memiliki keterlibatan intelektual secara langsung terhadap wacana kenegaraan dan isu-isu konstitusional yang sedang berkembang, termasuk dalam menilai keberlakuan norma yang dipersoalkan dalam permohonan ini. Oleh karena itu, pengajuan permohonan ini merupakan bentuk kepedulian serta komitmen Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, dan Pemohon VIII sebagai bagian dari generasi muda terdidik yang merasa terdorong untuk ikut serta menjaga arah pembentukan hukum yang sesuai dengan semangat keadilan konstitusional di Indonesia. 10. Para Pemohon dalam perkara ini adalah kader aktif dari organisasi mahasiswa yang memiliki perhatian mendalam terhadap bidang hukum ketatanegaraan dan konstitusi. Pemohon I, Pemohon III dan Pemohon IV yang saat ini merupakan kader Himpunan Mahasiswa Islam (HmI) Cabang Semarang, Pemohon II yang merupakan kader HmI Komisariat Hukum Universitas Diponegoro, serta Pemohon V, VI, VII dan VIII merupakan kader HmI Komisariat Persiapan Hukum Universitas Negeri Semarang. 11. Bahwa Pemohon I juga berperan aktif dalam hal pengawalan penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang berkeadilan. Diperkuat melalui keberadaan Pemohon I selaku Ketua Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia HmI Cabang Semarang (Vide Bukti P-4), yang pada hakikat pelaksanaan arah geraknya berfokus pada pengawalan berbagai isu hukum dan hak asasi manusia. Termasuk terhadap persoalan yang kerap kali timbul di dalam penyelenggaraan pilkada sebagai sarana pelaksanaan hak konstitusional dan hak asasi warga negara untuk dipilih dan memilih, tugas dan tanggung jawab Pemohon I di dalam HmI Cabang Semarang juga berfokus pada upaya menyuarakan pentingnya pembenahan atas berbagai bentuk penyimpangan penyelenggaraan pilkada, terkhusus berkaitan dengan pelaksanaan asas Luber Jurdil dan pencegahan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme yang berpotensi mencekik esensi 17 pelaksanaan pilkada yang demokratis (Vide Bukti P-5). 12. Bahwa Pemohon II juga sering terlibat sebagai penulis di berbagai tempat mengenai kajian hukum tata negara dan pilkada seperti tulisan yang berjudul “Menakar Relevansi Antara Pengaturan Ambang Batas Pencalonan di Pemilu” (Vide Bukti P-6). Hal ini menjadikan Pemohon II sebagai seseorang yang aktif berpartisipasi dalam kajian dan diskusi hukum terutama hukum tata negara yang berkaitan langsung dengan demokrasi dan pilkada. 13. Bahwa Pemohon III berperan aktif dalam sebuah organisasi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, yakni sebagai Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2024 (Vide Bukti P-7). Dalam hal posisi tersebut, Pemohon III berperan sebagai penanggung jawab dari pelaksanaan program kerja bernama Training Legislatif Dasar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2024 yang bertemakan Optimalisasi “Peran Checks and Balances Lembaga Legislatif Mahasiswa yang Proporsional dan Proaktif melalui Penguatan Hak Legislatif” yang menghadirkan tokoh-tokoh lembaga legislatif di tingkat nasional dan daerah serta tokoh-tokoh/hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Dr. Suhartoyo, S.H., M.H, Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum, dan Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M.) untuk membicarakan demokrasi dan proses pemilihan umum nasional dan daerah. Dengan begitu, beranjak pada arah gerak, tugas dan tanggung jawab Pemohon III yang relevan dengan kepedulian menciptakan pilkada yang berkeadilan, komitmen Pemohon III terhadap pengawalan isu-isu hukum dan demokrasi yang kemudian Pemohon III jabarkan di dalam permohonan ini, sejatinya tidak perlu lagi diragukan. 14. Bahwa Pemohon IV turut aktif terlibat dalam mengikuti beberapa kegiatan perlombaan debat hukum nasional di tingkat universitas dan menjuarainya, salah satunya menjadi Juara I dalam perlombaan debat hukum nasional yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim pada tanggal 25 November 2024 dengan tema "Kreativitas pemuda dalam menyongsong Indonesia emas tahun 2045". (Vide Bukti P-8) Adapun salah satu mosi perdebatan yang diperdebatkan ialah berkenaan dengan "Penentuan Ambang Batas Dukungan Partai Politik terhadap Calon Kepala 18 Daerah Melalui Putusan MK". Mosi tersebut membahas mengenai lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang pada intinya menghilangkan syarat bagi partai politik atau gabungan partai politik harus memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam proses pencalonan kepala daerah, serta merubah adanya ketentuan ambang batas dalam pencalonan kepala daerah. Hal tersebut menandakan bahwa Pemohon IV memiliki fokus dan perhatian yang mendalam serta saling berkaitan dengan apa yang dimohonkan dalam permohonan ini. 15. Bahwa Pemohon V dan Pemohon VII berperan aktif dalam dunia akademik serta berperan aktif dalam dunia organisasi kampus di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Hal ini dibuktikan dengan Pemohon V merupakan mahasiswa yang mengambil peminatan hukum tata negara serta menjabat sebagai Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang secara khusus menangani isu-isu nasional dalam ranah sosial, hukum, dan politik pada tahun 2023 yang tertuang dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Nomor B/144/UN.37.1.8/KM.04.01/2024 (Vide Bukti P-9). Dalam kapasitas tersebut, Pemohon V aktif terlibat dalam berbagai forum diskusi kebangsaan dan advokasi kebijakan yang menyoroti pentingnya keberlanjutan demokrasi sebagai fondasi pemerintahan yang berkualitas. Seluruh aktivitas ini menunjukkan bahwa Pemohon V tidak hanya aktif secara kelembagaan, tetapi juga konsisten memperjuangkan nilai-nilai demokrasi secara nasional. 16. Bahwa Pemohon VI turut menaruh perhatian terhadap demokrasi Indonesia dan penyelenggaraan pilkada di Indonesia melalui kajian akademik berupa tulisan yang berjudul “Demokrasi yang Terderograsi: Analisis Eksistensi Ambang Batas Syarat Pencalonan Calon Kepala Daerah”. (Vide Bukti P- 10) maka demikian telah dibuktikan bahwasannya Pemohon VI sangat menaruh perhatiannya terhadap demokrasi Indonesia serta keberlangsungan pilkada yang demokratis. Terutama dalam hal ambang batas dalam mengusulkan pasangan calon kepala daerah yang selaras dengan permohonan a quo 17. Bahwa Pemohon VII juga aktif mengikut lomba penulisan dan menjadi Juara 3 dalam Analyzed Legal Essay Competition yang diselenggarakan 19 oleh Analyzed Law And Policy dengan tema "Peran Hukum Membangun Negeri” dengan essay yang dilombakan berjudul "Urgensitas Konstitusional Lame Duck Session Sebagai Reaktualisasi Nilai Demokrasi Pasca Pemilihan Umum Di Indonesia" yang berkaitan dengan dinamika pembentukan undang-undang pasca pemilu di Indonesia (Vide Bukti P-11). 18. Bahwa Pemohon VIII memiliki perhatian dan pemahaman yang mendalam terhadap isu-isu ketatanegaraan, khususnya berkaitan dengan demokrasi, hak asasi manusia, dan hukum, yang tercermin dari keterlibatannya dalam berbagai kegiatan akademik dan diskusi publik. Pemohon VIII pernah bertindak sebagai pemateri dalam diskusi bertajuk “Pro dan Kontra Putusan Mahkamah Konstitusi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden” (Vide Bukti P-12) yang diselenggarakan oleh HmI Komisariat Soshum Universitas Negeri Semarang. Dengan demikian, cukup menunjukkan bahwa Pemohon VIII memiliki dasar pemikiran, kepedulian, dan keterlibatan yang relevan dalam bidang yang menjadi substansi permohonan a quo. 19. Meskipun selama ini Mahkamah berpendapat bahwa hanya partai politik peserta pemilu yang memiliki hak untuk mengajukan permohonan pengujian terkait ambang batas dalam mengusulkan pasangan calon kepala daerah bagi partai politik sebagaimana yang tercantum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XVII/2019, dalam perkembangannya, Mahkamah melalui Putusan Nomor 62/PUU-XXI/2024 telah secara tersirat mengakui kedudukan hukum (legal standing) kepada pemilih sebagai warga negara yang turut berpartisipasi dalam jalannya pemilihan presiden dan wakil presiden untuk memersoalkan konstitusionalitas ketentuan ambang batas dalam mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) kepada Mahkamah Konstitusi. Dipersoalkannya hal tersebut, sudah barang tentu disebabkan oleh adanya potensi kerugian konstitusional yang diderita oleh pemohon alias pemilih dan berimplikasi pada berkurangnya kualitas kedaulatan rakyat sebagaimana dijamin dalam konstitusi pada permohonan a quo. 20. Bahwa Para Pemohon bertindak atas kepentingannya sebagai pemilih, 20 bukan mewakili kepentingan entitas manapun termasuk partai politik/gabungan partai politik peserta pemilu maupun warga negara yang hendak maju sebagai calon perseorangan. Dengan begitu, perlu untuk digarisbawahi bahwa penguraian mengenai kerugian konstitusional yang sebagaimana tertera dalam permohonan a quo, diilhami atas dasar dampak yang terjadi secara spesifik, aktual atau setidak-tidaknya potensial diperoleh Para Pemohon akibat keberlakuan Pasal 40 ayat (1) Undang- Undang Pilkada sebagaimana dimaknai melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Pasal 41 Undang-Undang Pilkada. 21. Pandangan terkait pentingnya mengakomodir kepentingan konstitusional yang dimiliki oleh pemilih, sejatinya juga pernah ditegaskan oleh Mahkamah pada putusan lainnya, yakni melalui Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang pengujian materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109) yang selanjutnya disebut dengan Undang- Undang Pemilu, dimana pada paragraf [3.6] menyatakan bahwa: “Berdasarkan uraian yang dikemukakan Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah menjelaskan perihal hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, yakni Pasal 169 huruf q UU 7/2017. Anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon yang dimaksud, khususnya sebagai pemilih dalam Pemilu 2024, sehingga menurut Mahkamah setidak-tidaknya potensial dapat terjadi.” Berdasarkan prinsip tersebut, dalam perkara ini, kerugian konstitusional Para Pemohon juga nyata dan setidaknya potensial terjadi, karena Para Pemohon selaku pihak yang nantinya akan ikut memilih kepala daerah, tidak memperoleh alternatif pilihan yang bervariatif serta beragam sesuai kehendak politik mereka akibat ketentuan ambang batas dalam mengusulkan pasangan calon kepala daerah bagi partai politik dan calon perseorangan. 22. Bahwa kerugian konstitusional yang diderita oleh Para Pemohon tersebut juga secara tidak langsung merupakan efek domino dari terdegradasinya peran partai politik dan calon perseorangan dalam pilkada akibat keberlakuan ambang batas pada Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Pilkada 21 sebagaimana telah dimaknai melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Pasal 41 Undang-Undang Pilkada. Pasal a quo, telah secara terang bersebrangan dengan pendapat Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 5/PUU-V/2007 yang telah menegaskan bahwa partisipasi politik yang integral antara partai politik, calon perseorangan dan pemilih adalah aktualisasi wujud hak konstitusional warga negara untuk dipilih dan memilih secara adil dan setara sesuai Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. 23. Bahwa kerugian konstitusional Para Pemohon yakni berupa tertutupnya kesempatan untuk memperoleh variasi bursa pasangan calon kepala daerah yang sesuai dengan preferensi pemilih akibat keberlakuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Pilkada sebagaimana dimaknai melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Pasal 41 Undang- Undang Pilkada juga telah bergerak menjauh dari penegasan Mahkamah melalui Putusan MK Nomor 51/PUU-XVII/2019, yang menyatakan bahwa peran partai politik dalam pengusulan calon kepala daerah adalah tetap konstitusional selama tidak menutup akses partisipasi politik rakyat, termasuk dengan memperhatikan prinsip keadilan dan keterbukaan dalam proses pencalonan. 24. Bahwa dalam negara demokrasi, Para Pemohon selaku warga negara yang memiliki hak konstitusional menurut Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang kemudian berhak untuk berpartisipasi dalam menentukan terpilihnya orang-orang yang memiliki kapabilitas menjadi pemimpin daerah, telahlah tercederai akibat keberlakuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Pilkada sebagaimana telah dimaknai melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Pasal 41 Undang-Undang Pilkada, sebab kehadirannya yang seakan mengesampingkan pentingnya keberagaman pasangan calon kepala daerah sebagai tolak ukur kesehatan dan tumbuhnya iklim demokrasi yang baik. 25. Bahwa kerugian konstitusional Para Pemohon, yang juga bersumber dari adanya hubungan sebab akibat antara keberlakuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Pilkada sebagaimana telah dimaknai melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dengan akibat hilangnya 22 perlakuan yang sama bagi partai politik peserta pemilu yang memenuhi ambang batas dan yang tidak memenuhi ambang batas, tidaklah sejalan dengan hakikat partai politik menurut Miriam Budiardjo (Dasar-Dasar Ilmu Politik, 2008, 413) yang seharusnya dibentuk sebagai organisasi yang bersifat nasional guna menghimpun dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam membuat keputusan publik demi menunjang keberlangsungan kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. 26. Bahwa kerugian konstitusional Para Pemohon juga tampak dari pudarnya esensi pemilihan secara langsung dalam penyelenggaraan pilkada menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pemda yang sejatinya tidak hanya menitikberatkan pada berjalannya proses pertanggungjawaban dari calon kepala daerah terpilih kepada masyarakat daerah, melainkan menitikberatkan pula pada hadirnya pertanggungjawaban di tahapan proses pencalonan sebagai bentuk pelaksanaan kedaulatan berada di tangan rakyat. 27. Bahwa hubungan sebab akibat yang tercerminkan dari kerugian konstitusional tersebut dengan keberlakuan Pasal 40 ayat (1) Undang- Undang Pilkada sebagaimana dimaknai melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Pasal 41 Undang-Undang Pilkada tersebut, mengalir pada tertutupnya ruang atas berlangsungnya proses pencalonan yang betul-betul kompetitif, akuntabel dan transparan dari seluruh peserta pilkada. 28. Bahwa kerugian hak konstitusional Para Pemohon akibat keberlakuan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Pilkada sebagaimana telah dimaknai melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Pasal 41 Undang-Undang Pilkada, juga telah mencerminkan adanya pembatasan hak setiap warga negara oleh proses administratif. Padahal, bila mengacu pada pendapat Jimly Asshiddiqie (Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, 2006, 115-166), yang menegaskan bahwa demokrasi sehat haruslah menjamin bahwa rakyat terlibat penuh dalam 23 merencanakan, mengatur, melaksanakan dan melakukan pengawasan serta menilai pelaksanaan fungsi-fungsi kekuasaan. Dengan begitu, kedudukan pemilih tidaklah tepat diposisikan sebagai subjek pasif, tetapi subjek aktif yang berhak menentukan arah kepemimpinan daerahnya guna merencanakan, mengatur, melaksanakan serta mengawasi jalannya suksesi kepala daerah melalui pelaksanaan hak pilihnya secara adil, bukan dibatasi oleh adanya prosedur administratif belaka. 29. Dengan beranjak pada kepentingan Para Pemohon yang merasa hak konstitusionalnya sebagai warga negara dan pemilih dalam sistem demokrasi telah dirugikan akibat Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Pilkada (Vide Bukti P-13) yang sebagaimana telah dimaknai melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 (Vide Bukti P-14) dan Pasal 41 Undang-Undang Pilkada (Vide Bukti P-15), Para Pemohon sebagai sekelompok warga negara Indonesia sekaligus sebagai pemilih telah menguraikan korelasi norma Pasal a quo dengan hak konstitusional Para Pemohon yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (2) jo. Pasal 18 ayat (4) jo. Pasal 28C ayat (2) jo. Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang berpotensial dirugikan menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi, sehingga apabila ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Pilkada sebagaimana telah dimaknai melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Pasal 41 Undang-Undang Pilkada bertentangan terhadap UUD NRI Tahun 1945 (Vide Bukti P-16) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka dapat dipastikan potensial kerugian konstitusional Para Pemohon tidak akan terjadi di kemudian hari. Oleh sebab itu, telah tampak adanya hubungan kausal (causaal verband) antara kerugian konstitusional yang didalilkan dengan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Pilkada sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Pasal 41 Undang-Undang Pilkada. III. ALASAN PERMOHONAN A. PERMOHONAN PENGUJIAN PASAL 40 AYAT (1) DAN/ATAU PASAL 41 UNDANG UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 DAPAT DIAJUKAN PENGUJIAN KEMBALI (TIDAK NEBIS IN IDEM) 1. Sebelum masuk kepada pokok permohonan perlu bagi Para Pemohon 24 untuk menguraikan bahwa pengujian norma pada Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Pilkada sebagaimana yang telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang ambang batas pengusulan pasangan calon kepala daerah oleh partai politik /gabungan partai politik peserta pemilu dan Pasal 41 Undang-Undang Pilkada tentang syarat dukungan calon perseorangan kepala daerah dalam perkara a quo masih dapat diuji kembali dengan alasan sebagai berikut: a. Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.” b. Pasal 78 ayat (2) PMK Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD NRI 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.” 2. Bahwa pengujian Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 Undang-Undang Pilkada yang sebagaimana dimohonkan dalam permohonan a quo masihlah dapat dilakukan, sekalipun Mahkamah pernah memutus konstitusionalitas dari pengujian pasal tersebut sebelumnya. Preseden pengujian kembali undang-undang yang sebelumnya telah diputus oleh Mahkamah dapat dilihat pada Putusan Nomor 141/PUU-XXI/2023 yang menguji kembali ketentuan norma Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi sebelumnya dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 sebagaimana pada poin pertimbangan [3.12.2] “...jika ada subjek hukum atau pihak tertentu yang berpendapat terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi terdapat hal-hal yang masih dirasakan adanya persoalan konstitusionalitas norma terhadap isu konstitusionalitas yang telah diputuskan atau dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka dapat mengajukan pengujian inkonstitusionalitas norma dimaksud kepada Mahkamah Konstitusi sepanjang tidak terhalang oleh ketentuan Pasal 60 UU MK maupun Pasal 78 PMK 2/2021...” 3. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka Mahkamah Konstitusi dimungkinkan untuk menerima pengujian kembali terhadap suatu norma hukum yang telah diputus oleh Mahkamah (overruling constitution). dimungkinkan untuk dilakukan selama berdasarkan legitimasi kuat yang terdiri dari legitimasi legal, sociological dan moral (Richard H. Fallon, Jr Legitimacy and the 25 Constitution, 2005, hlm 1787). 4. Maka dari itu berikut adalah tabel perbandingan terkait perbedaan alasan permohonan dan batu uji permohonan yang dimohonkan oleh Para Pemohon dari perkara sebelumnya: Tabel 1 Daftar Putusan Mahkamah dalam Pengujian Perkara Pasal 40 Ayat (1) dan/atau Pasal 41 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 No. Perkara Alasan Permohonan Pertimbangan Hakim Putusan 1. Putusan Nomor 51/PUU- XVII/2019 Pemohon mempersoalkan Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 41 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, ayat (2) huruf a, b, c, d, e, ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Pilkada terhadap : - Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 - Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 - Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Karena menimbulkan kerugian kesempatan pemohon untuk ikut di dalam pencalonan Kepala Daerah di Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik dikarenakan adanya mahar dari partai politik bila hendak mencalonkan diri dari partai politik dan sulitnya persyaratan bagi calon perseorangan. Meskipun perbedaan pengaturan ambang batas perseorangan dan jalur partai politik tidak dapat dikatakan sebagai diskriminatif karena tidak menyangkut SARA. Mahkamah dalam putusan sebelumnya telah menyeragamkan ketentuan ambang batas perseorangan dan partai politik dengan menambahkan frasa berbasis ukuran jumlah penduduk yang telah mempunyai hak pilih. Sehingga tidak ada perbedaan antara ketentuan ambang batas jalur perseorangan dan partai politik Tidak Dapat Diterima selama berkaitan dengan pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan menolak permohonan pemohon untuk selebihnya 2. Putusan Nomor 60/PUU- XXII/2024 Pemohon menyatakan Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan: - Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 - Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 - Pasal 18 ayat (4), UUD NRI Tahun 1945 - Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 UUD NRI Tahun 1945 Karena menimbulkan ketidakpastian hukum dan membatasi hak Para Pemohon akibat adanya perlakuan yang tidak sama antara partai yang memiliki kursi di DPRD dan yang tidak memiliki kursi di DPRD meskipun telah mendapatkan perolehan suara yang sah. Mahkamah menimbang bahwa pasal 40 ayat 3 UU 10/2016 telah mengabaikan ketentuan alternatif pada norma pasal 40 ayat 1 mengenai ambang batas yang berdasarkan perolehan akumulasi suara tanpa melihat perolehan kursi di DPRD. Kemudian menyatakan pula pasal 40 ayat 1 UU 10/2016 menjadi inkonstitusional bersyarat sebab ketentuan besaran ambang batas pada partai politik menimbulkan ketidakadilan akibat adanya perbedaaan besaran ketentuan ambang batas antara jalur partai politik dan Mengabulkan permohonan untuk sebagian 26 jalur perseorangan dan mahkamah menggunakan prinsip equality for opportunity untuk menyamakan ambang batas pengusulan pasangan calon kepala daerah dengan syarat dukungan perseorangan. 3. Putusan Nomor 54/PUU- XIV/2016 Pemohon mempersoalkan ketentuan norma Pasal 41 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) huruf b yang pada pokoknya memuat norma mengenai syarat kumulatif yang dapat mengajukan dukungan kepada Calon Perseorangan Kepala Daerah harus termuat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu atau pilkada sebelumnya di daerah yang bersangkutan atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) yang menurut permohon bertentangan dengan: - Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 - Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 - Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 - Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 - Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945 - Pasal 18 ayat (5) UUD NRI 1945 - Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 Mahkamah dalam pertimbangannya merubah pemaknaan dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) mengenai frasa “dan termuat” serta “frasa dan tercantum” dan merubah ketentuan berdasar pada jumlah penduduk yang telah memiliki hak pilih dan bukan yang tercantum dalam DPT. Mahkamah pula menyatakan frasa “tidak” dalam Pasal 48 ayat (9) yang harus dimaknai sebagai nama- nama pendukung calon Mengabu lkan Sebagian 4. Perkara Nomor 90/PUU- XXIII/ 2025 Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Pilkada sebagaimana yang telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang ambang batas pengusulan pasangan calon kepala daerah dan Pasal 41 Undang-Undang Pilkada tentang syarat dukungan calon perseorangan kepala daerah masih memiliki persoalan konstitusionalitas serta telah bertentangan dengan semangat penyamaan rezim antara pemilu dan pilkada, prinsip pilkada dan demokrasi, kemudian juga telah melewati batasan Open Legal Policy, yakni (1) melanggar moralitas, (2) melanggar 27 rasionalitas, (3) ketidakadilan Intolerable. dan keberlakuan ambang batas pengusulan pasangan calon kepala daerah baik calon perseorangan maupun calon dari partai politik mendistorsi hakikat pilkada dan demokrasi serta partai politik sebagai pilar demokrasi 5. Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara permohonan Pemohon dan permohonan sebelumnya, yang penjabarannya sebagai berikut: Tabel 2 Kombinasi Batu Uji dan Dalil Permohonan Para Pemohon Batu Uji Dalil Permohonan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 28D ayat (3)UUD NRI Tahun 1945, Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 Semangat penyamaan rezim antara pemilu dan pilkada, prinsip pilkada dan demokrasi, kemudian juga telah melewati batasan Open Legal Policy, yakni (1) melanggar moralitas, (2) melanggar rasionalitas, (3) ketidakadilan Intolerable. dan keberlakuan ambang batas pengusulan pasangan calon kepala daerah baik calon perseorangan maupun calon dari partai politik mendistorsi hakikat pilkada, partai politik dan calon perseorangan sebagai pilar demokrasi. Catatan : Batu uji yang diajukan oleh Para Pemohon dalam permohonan ini belum pernah diajukan ke Mahkamah Konstitusi serta permohonan pemohon dilakukan dengan melihat dari fakta dan hasil pilkada serentak tahun 2024 6. Bahwa dengan batu uji yang berbeda serta pokok permohonan yang berbeda, Para Pemohon menyatakan bahwa permohonan a quo tidak nebis in idem karena telah memenuhi unsur yang telah dijabarkan sebagaimana Pasal 60 ayat (2) UU Mahkamah Konstitusi dan Pasal 78 ayat (2) PMK Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. 28 B. PENYAMAAN REZIM PEMILU DAN PILKADA MENDASARI URGENSI PENGHAPUSAN AMBANG BATAS BAGI PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK DAN AMBANG BATAS BAGI CALON PERSEORANGAN DALAM PENCALONAN KEPALA DAERAH 7. Bahwa hakikat pemilu dan pilkada adalah sebagai sarana partisipasi masyarakat untuk mewujudkan negara demokratis sebagaimana yang diatur dan diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (2) Pasal 6A, Pasal 18 ayat (4), dan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 serta sebagai mekanisme dan prosedur pendelegasian sah kedaulatan rakyat kepada pasangan calon terpilih sebagai representasi dari penyelenggara negara dan daerah. 8. Bahwa sekalipun ketentuan mengenai pemilu dan pilkada diatur di dalam pasal yang berbeda in casu pemilihan presiden dan wakil presiden yang diatur menurut Pasal 6A jo Pasal 22E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, sedangkan penyelenggaraan pilkada yang diatur di dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, tetapi bersandar pada hakikat antara keduanya yang sama-sama diperuntukan sebagai sarana demokrasi dan partisipasi rakyat, ketiadaan pencantuman pengaturan antara pemilu dan pilkada di dalam lingkup atau bagian yang sama di dalam UUD NRI Tahun 1945, tidak kemudian menegasikan kesamaan prinsip diantara keduanya (Putusan Mahkamah Konstitusi No. 55/PUU-XVII/2019, hlm. 316). 9. Bahwa adanya hal tersebut, turut diperkuat melalui Risalah Perubahan UUD NRI Tahun 1945 (1999-2002) masa sidang 1999, yang menegaskan bahwa untuk mencapai penciptaan atas konsep check and balances layaknya penyelenggaraan pemilihan presiden yang langsung dipilih oleh rakyat, maka penyelenggaraan pemilihan kepala daerah juga patut bertumpu pada prinsip pemilihan yang secara langsung dilakukan oleh rakyat di daerah masing-masing. (Sekretariat Jenderal MPR RI, Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2002) Tahun Sidang 1999 (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2008), hlm. 20.) Dengan begitu, berada pada kesamaan sandaran yang sifatnya prinsipil antara pemilu dan pilkada, menjadikan penyelenggaraan pilkada layaknya unsur tatanan sistematis dari pemilihan secara langsung Presiden dan Wakil Presiden. (Sekretariat Jenderal MPR RI, Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 29 (1999-2002) Tahun Sidang 2001 Buku Empat (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2008), halaman 33-34). 10. Bahwa kesamaan asas antara pilkada dan pemilu, yakni sama-sama dipilih secara langsung oleh rakyat, mulai dibuktikan melalui adanya Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Pemda, yang sekaligus juga mengatur perihal ambang batas pengusulan pasangan calon kepala daerah oleh partai politik/gabungan partai politik sebesar 15% dari perolehan kursi DPRD atau akumulasi perolehan suara sah sebesar 15% pada pemilu DPRD di daerah yang bersangkutan sesuai Pasal 59 ayat (2) undang-undang a quo. Pengaturan mengenai ketentuan ambang batas tersebut juga diamini dalam praktik penyelenggaraan pemilihan presiden dan wakil presiden, tepatnya pada Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 93), dengan besaran 15% perolehan kursi DPR RI atau 20% perolehan suara sah secara nasional pada pemilihan DPR bagi partai politik/gabungan partai politik peserta pemilu. 11. Bahwa terkait dengan kesamaan tersebut, penyelenggaraan pilkada dan pemilu mengalami konfigurasi pengaturan yang terus berkembang, terkhusus pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72-73/PUU-II/2004 yang menegaskan istilah pilkada menjadi pemilukada menurut Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditambah oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 yang melegitimasi hadirnya calon perseorangan dalam pilkada, dengan alasan konstitusional yang sejalan dengan amanat Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) dan (3) serta Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Adapun konfigurasi kesamaan pengaturan mengenai ketentuan ambang batas antara pemilu dan pilkada, sebelum dan pasca lahirnya calon perseorangan antara lain dapat diamati melalui tabel berikut: Tabel 3 Perbandingan Pengaturan Ambang Batas Pilkada dan Pemilu Menurut Peraturan Perundang-Undangan yang Pernah Berlaku. 30 Pemilihan Kepala Daerah Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Rezim Besaran Ambang Batas Rezim Besaran Ambang Batas UU 32/2004 Pasal 59 ayat (2 Partai Politik /Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu 15% perolehan kursi DPRD atau 15% akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan DPRD di daerah yang bersangkutan. UU 23/2003 Pasal 5 ayat (4) Partai Politik /Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu 15% perolehan kursi DPR atau 20% perolehan suara sah secara nasional dari pemilu anggota DPR. UU 12/2008 Pasal 59 ayat (2), (2a) dan (2b) Partai Politik /Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu 15% perolehan kursi DPRD atau 15% akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan DPRD di daerah yang bersangkutan. Perseorangan 3%-6,5% dukungan dari jumlah penduduk di daerah bersangkutan. UU 42/2008 Pasal 9 Partai Politik /Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu 20% perolehan kursi DPR atau 25% perolehan suara sah secara nasional dari pemilu anggota DPR. UU 1/2015 Pasal 40 dan Pasal 41 Partai Politik/Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu 20% perolehan kursi DPRD atau 25% akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan DPRD di daerah yang bersangkutan UU 7/2017 Pasal 222 Partai Politik/Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu 20% perolehan kursi DPR atau 25% perolehan suara sah secara nasional pemilu anggota DPR. Perseorangan 3%-6,5% dukungan dari jumlah penduduk di daerah bersangkutan. UU 8/2015 Partai Putusan Dinyatakan Inkonstitusional 31 Pasal 40 dan Pasal 41 Politik/Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu 20% perolehan kursi DPRD atu 25% akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan DPRD di daerah bersangkutan. Mahkamah Konstitusi nomor 62/PUU- XXII/2024 Pasal 222 Perseorangan 6,5%-10% dukungan dari jumlah penduduk di daerah bersangkutan UU 10/2016 Pasal 40 dan Pasal 41 Partai Politik /Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu 20% perolehan kursi DPRD atau 25% akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan DPRD di daerah bersangkutan. Perseorangan 6,5%-10% dukungan dari jumlah penduduk yang memiliki hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 Pasal 40 (1) Partai Politik/Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu 6,5%-10% perolehan suara sah dalam pemilihan DPRD di daerah yang bersangkutan menyesuaikan dengan jumlah penduduk yang terdaftar di DPT. Sumber: Hasil analisa Para Pemohon menurut Peraturan Perundang- Undangan 32 12. Bahwa, merespon lebih lanjut dinamika pengaturan mengenai ambang batas dalam pilkada dan pemilu di dalam perkembangan pengaturan yang sama sekali tidak membedakan di antara keduanya selain daripada ambang batas bagi calon perseorangan pada pilkada, landmark decision Mahkamah dalam Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang menyatakan ketentuan mengenai presidential threshold berlaku inkonstitusional, sejatinya patut pula untuk dipedomani dalam hal penghapusan ambang batas dalam mengusulkan pasangan calon kepala daerah oleh partai politik/gabungan partai politik peserta pemilu dalam pilkada. 13. Bahwa, spirit penyamaan rezim antara pemilu dan pilkada, yang kemudian mampu membenarkan penghapusan ambang batas baik bagi partai politik/gabungan partai politik peserta pemilu untuk mengusulkan pasangan calon kepala daerah dan berpengaruh pula bagi ambang batas calon perseorangan dalam mendaftarkan diri sebagai pasangan calon kepala daerah adalah linear dengan bagaimana konstruksi pertimbangan hukum Mahkamah pada paragraf [3.17] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, yakni : “Menimbang bahwa terkait pembelahan rezim pemilihan dalam UUD 1945, Mahkamah mengamati terdapat perubahan penafsiran yang disebabkan oleh praktik berhukum di Indonesia. Pada periode awal pasca perubahan UUD 1945, di mana pemilihan kepala daerah berdasarkan UUD 1945 hasil perubahan yang belum lama dipraktikkan, Mahkamah menafsirkan adanya suatu pembedaan antara rezim Pemilihan Umum Nasional dengan Pemilihan Kepala Daerah (vide Paragraf [3.14] dan Paragraf [3.15] di atas). Namun beberapa periode setelah pemilihan kepala daerah secara langsung dilaksanakan konsisten dan relatif telah menemukan bentuk terbaiknya, Mahkamah menemukan praktik berhukum yang menurut Mahkamah secara implisit telah mengubah penafsiran mengenai Pemilihan Kepala Daerah. Beberapa praktik berhukum yang menurut Mahkamah menjadi argumentasi dasar dalam perubahan penafsiran adalah sebagai berikut: 1) Pemilihan Umum Nasional dan Pemilihan Kepala Daerah secara de jure dan de facto dilaksanakan oleh lembaga yang sama. Satu- satunya norma dalam UUD 1945 yang menyebutkan penyelenggara pemilihan umum adalah Pasal 22E UUD 1945 ayat (5) yang menyatakan, “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”; 2) UUD 1945 mengamanatkan enam prinsip pelaksanaan pemilihan umum yang demokratis, yaitu prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan norma Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Selain itu, karena sifat reguler dalam penyelenggaraan pemilihan, secara substansial Pasal 22E ayat (1) 33 UUD 1945 juga mengandung prinsip penyelenggaraan pemilihan umum secara berkala/periodik. Prinsip demikian dalam praktiknya bukan hanya berlaku untuk pemilihan umum nasional (yaitu pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD), namun juga mendasari pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Selain itu, kedua jenis pemilihan dimaksud tetap diselenggarakan berlandaskan pada prinsip-prinsip pemilihan demokratis yang berlaku secara universal. 3) Selanjutnya norma UUD 1945 tersebut diatur lebih lanjut ke dalam beberapa norma undang-undang yang mengatur penyelenggaraan pemilihan umum dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dengan pengawasan perilaku oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Undang- undang yang mengatur lembaga penyelenggara pemilihan umum ini secara normatif tidak membedakan antara penyelenggaraan pemilihan umum (nasional) dengan pemilihan kepala daerah. Dalam praktik pun tidak ada pembedaan tersebut. Jika pun terdapat perbedaan, perbedaan demikian hanyalah bahwa penyelenggaraan pemilihan umum nasional dilaksanakan sepenuhnya oleh KPU RI (atau KPU pusat), sementara pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh KPU daerah yang notabene adalah kepanjangan tangan dari KPU RI sehingga keberadaannya merupakan satu kesatuan dengan KPU RI. Demikian pula Bawaslu daerah yang dalam konteks pengawasan atas pelaksanaan pemilihan kepala daerah sebenarnya tetap bertindak sebagai kepanjangan tangan Bawaslu RI (Bawaslu pusat). Kesamaan demikian didukung pula oleh praktik bahwa subjek yang diperiksa dan diadili oleh DKPP meliputi semua penyelenggara pemilu baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah tanpa membeda-bedakan yurisdiksi absolut-nya; 4) Peserta pemilihan umum, baik kontestan (meliputi pasangan calon yang diusung partai politik maupun pasangan calon perseorangan) atau pun pemilih (pemilik hak suara), dapat memahami dan mengikuti/menjalankan konsep pemilihan yang tidak membedakan antara Pemilihan Umum Nasional dengan Pemilihan Kepala Daerah. Bahkan, menurut Mahkamah dalam implementasi tidak cukup alasan lagi untuk membedakan baik secara konseptual, teoritis, dan sosiologis antara Pemilihan Umum Nasional dengan Pemilihan Kepala Daerah; 5) Dari sisi sumber daya dan pembiayaan, Mahkamah juga menemukan fakta bahwa praktik menyatukan/melebur kedua rezim pemilihan demikian lebih efisien karena dapat diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara yang sama, dibandingkan jika Negara harus membentuk dua lembaga penyelenggara yang berbeda;” 14. Bahwa dengan membiarkan ketentuan ambang batas bagi partai politik/gabungan partai politik peserta pemilu menurut Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan ambang batas bagi calon perseorangan untuk mengusulkan atau mendaftarkan diri sebagai pasangan calon kepala daerah, sejatinya bertentangan dengan pendirian Mahkamah dalam 34 Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 (vide Paragraf [3.17]) yang menegaskan bahwa penyamaan rezim antara pemilu dan pilkada, juga patut dilihat dari aspek keseragaman mekanisme keikutsertaan peserta pemilu dan pilkada in casu penerapan ambang batas dalam mengusulkan pasangan calon kepala daerah oleh partai politik/gabungan partai politik peserta pemilu atau perseorangan, serta mekanisme keikutsertaan pemilih termasuk dalam hal memperoleh variasi bursa pasangan calon yang lebih beragam. 15. Bahwa berdasar pada pendapat Jimly Asshidiqie dalam bukunya Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia (Jakarta, Sinar Grafika: 2010, 95-134), yang menyatakan bahwa hadirnya calon perseorangan merupakan koreksi atas sistem demokrasi, yang salah satunya tampak dari kegagalan partai politik untuk menyerap aspirasi akar rumput sehingga kehadiran calon perseorangan sejatinya perlu pula untuk diakomodir secara baik melalui tata regulasi dan peraturan perundang-undangan. 16. Bahwa melihat pada berlakunya ketentuan ambang batas perseorangan yang tidak ditemukan dalam penyelenggaraan pemilihan presiden dan wakil presiden, keberadaannya juga patut senantiasa dihilangkan sebagai konsekuensi logis yang sifatnya mutatis mutandis terhadap penghilangan ambang batas bagi partai politik/gabungan partai politik peserta pemilu dalam mengusulkan pasangan calon kepala daerah sesuai dengan pertimbangan Mahkamah dalam paragraf [3.15.20] Putusan Nomor 5/PUU- V/2007, yang selebihnya menyatakan bahwa : “Bahwa syarat jumlah dukungan bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah perseorangan tidak boleh lebih berat daripada syarat parpol yang dapat mengajukan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Hal tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi ketidakadilan karena perolehan wakil di DPRD atau jumlah suara parpol didapatkan dalam suatu pemilihan umum yang biayanya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara, sedangkan calon perseorangan harus mengumpulkan sendiri pernyataan dukungan dari pendukungnya.” 17. Bahwa Para Pemohon, selaku subjek aktif yang dilekatkan atas hak konstitusional untuk memilih sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, sejatinya juga memiliki legitimasi untuk berhak menentukan jalannya pemerintahan melalui keikutsertaannya dalam memilih di pemilu dan pilkada, sebagaimana hal tersebut turut diafirmasikan melalui pertimbangan Mahkamah di dalam paragraf [3.15] Putusan Nomor 35 102/PUU-VII/2009 yang kala itu juga diperiksa dan diputus oleh Hakim Konstitusi Maria Farida. Adapun bunyi dari pertimbangan tersebut selebihnya yakni: “Menimbang bahwa hal tersebut di atas (Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945) sejalan dengan Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang berbunyi: “(1) Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik dengan langsung maupun dengan perantaraan wakil-wakil yang dipilih dengan bebas; (2) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya; (3) Kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kemauan ini harus dinyatakan dalam pemilihan-pemilihan berkala yang jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan berkesamaan, serta dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara-cara lain yang juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara.” 18. Bahwa dengan tidak dinyatakan berlakunya ambang batas bagi partai politik/gabungan partai politik peserta pemilu untuk mengusulkan pasangan calon kepala daerah serta ambang batas bagi calon perseorangan untuk dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon kepala daerah juga sejalan dengan hak konstitusional Para Pemohon selaku pemilih untuk memperoleh kesamaan kesempatan dalam pemerintahan sesuai Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, termasuk pula pada hak untuk menentukan jalannya pemerintahan daerah Para Pemohon dalam jangka waktu 5 tahun kedepan melalui penyelenggaraan pilkada yang menyediakan variasi bursa pasangan calon beragam, yang mana hal tersebut juga ditegaskan melalui pertimbangan Mahkamah dalam paragraf [3.15.1] Putusan Nomor 60/PUU-XIII/2015 yang selebihnya menyatakan : “Bahwa dalam kaitan dengan penentuan persentase dukungan bagi calon perseorangan dalam mekanisme pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan perkembangan masyarakat dan tingkat kematangan partai-partai politik sebagai infrastruktur utama demokrasi. Namun, kebijakan hukum demikian tidak boleh dirumuskan sedemikian rupa sehingga menghalangi partisipasi aktif rakyat dalam proses politik yang pada gilirannya akan menghambat tumbuhnya demokrasi yang sehat dan, dalam konteks permohonan a quo, tidak memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum; menghambat hak warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan; 36 serta memuat ketentuan yang bersifat diskriminatif” 19. Bahwa alasan ketidakselarasan ketentuan ambang batas dalam mengusulkan pasangan calon kepala daerah oleh partai politik/gabungan partai politik peserta pemilu dan bagi calon perseorangan yang sebagaimana saat ini berlaku juga bertentangan dengan makna orisinil Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, yang dapat diilhami dari Buku V Naskah Komprehensif Perubahan UUD NRI Tahun 1945 sama sekali tidak menyinggung perihal pengaturan mengenai ambang batas dalam mengusulkan pasangan calon, terkhusus menyangkut perolehan suara sah oleh partai politik/gabungan partai politik peserta pemilu dan besaran dukungan dari jumlah penduduk sebagai tiket untuk mengusung pasangan calon kepala daerah, melainkan hanya mempersoalkan makna demokratis yang dipilih langsung atau tidak langsung oleh rakyat. 20. Bahwa paradigma historical approach demikian, sejatinya juga dapat dijumpai dalam pertimbangan Mahkamah pada paragraf [3.25.4] Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang pada pokoknya berkaitan dengan penghapusan Presidential Threshold yang menjelaskan: “Bahwa selanjutnya, dengan terus mempertahankan ketentuan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) dan setelah mempelajari secara saksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, terbaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat 2 (dua) pasangan calon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden secara langsung menunjukkan, dengan hanya 2 (dua) pasangan calon presiden dan wakil presiden, masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi (masyarakat yang terbelah) yang sekiranya tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebhinekaan Indonesia. Bahkan, jika pengaturan tersebut terus dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan demikian, paling tidak dapat dilihat dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bergerak ke arah munculnya calon tunggal atau pemilihan dengan kotak kosong. Artinya, membiarkan atau mempertahankan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU 7/2017 berpeluang atau berpotensi terhalangnya pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Jika hal itu terjadi, makna hakiki dari Pasal 6A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 akan hilang atau setidak-tidaknya bergeser dari salah satu tujuan yang hendak dicapai dari perubahan konstitusi, yaitu 37 menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan pelaksanaan kedaulatan rakyat serta memperluas partisipasi rakyat agar sesuai dengan perkembangan demokrasi. 21. Bahwa keberadaan ambang batas dalam mengusulkan pasangan calon kepala daerah oleh partai politik/gabungan partai politik peserta pemilu dan ambang batas bagi calon perseorangan telahlah berseberangan dengan esensi Pasal 18 ayat (4) jo Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, sebagaimana tercermin dari gambaran konsekuensi sederhana ketika di dalam pemilu, Para Pemohon dapat memilih seluruh kandidat presiden dan wakil presiden yang diusung oleh partai politik peserta pemilu, tetapi pada saat pilkada, Para Pemohon nantinya hanya dapat memilih kandidat pasangan calon kepala daerah yang diusung oleh partai politik/gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi ambang batas, serta memilih calon kepala daerah dari jalur perseorangan yang ambang batas pendaftarannya lebih tinggi dari ambang batas partai politik/gabungan partai politik peserta pemilu, hal tersebutlah yang seakan menutup ruang partisipasi aktif bagi Para Pemohon selaku pemilih untuk memperoleh jalannya penyelenggaraan pemilihan yang demokratis antara pemilu dan pilkada. 22. Bahwa kerugian konstitusional yang diderita oleh Para Pemohon akibat praktik pengkonversian mandat secara tidak langsung oleh partai politik peserta pemilu yang memenuhi ambang batas untuk mengusulkan pasangan calon kepala daerah, sejatinya telah disoroti pula secara tersirat oleh Mahkamah melalui paragraf [3.25.5] Putusan Nomor 62/PUU- XXII/2024 yang pada pokoknya berkaitan dengan penghapusan Presidential Threshold yang menyatakan sebagai berikut : “Jamak dipahami, dalam sistem presidensial, lembaga legislatif dan eksekutif adalah 2 (dua) lembaga yang terpisah karena secara alamiah mendapatkan mandat secara berbeda dari pemilih atau berasal dari hasil pemilu yang berbeda. Dalam konteks itu, sekalipun pemilu anggota legislatif dan pemilu presiden dilaksanakan secara serentak, namun sejatinya mandat rakyat atau mandat pemilih diberikan terpisah kepada kedua lembaga tersebut.“ 23. Bahwa ketentuan ambang batas dalam mengusulkan pasangan calon kepala daerah oleh partai politik/gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi ambang batas yang dinilai mampu menjamin stabilitas pemerintahan dan solusi penyederhanaan multipartai oleh pembentuk 38 undang-undang, justru merugikan hak konstitusional Para Pemohon untuk memperoleh jalannya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara demokratis guna memperjuangkan hak Para Pemohon secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya melalui diperolehnya kesempatan yang sama dalam pemerintahan sesuai mandat Pasal 18 ayat (4) jo Pasal 28C ayat (2) jo Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. 24. Bahwa maksud pembentuk undang-undang untuk memformulasikan ketentuan ambang batas pilkada sebagai instrumen penyederhanaan multipartai dan menstimulus jalannya pemerintahan daerah yang sinergis in casu kepala daerah dan DPRD, telahlah dibantah secara tersirat melalui argumentasi Mahkamah dalam paragraf [3.25.5] Putusan Nomor 62/PUU- XXII/2024 yang pada pokoknya berkaitan dengan penghapusan Presidential Threshold menegaskan sebagai berikut : “Bahwa di samping pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada teori dan praktik hubungan antara pemegang kekuasaan eksekutif dan pemegang kekuasaan legislatif, menggunakan cara pandang dukungan dari lembaga legislatif akan memperkuat praktik sistem presidensial adalah cara pandang yang tidak selalu dapat dibuktikan validitasnya. Jamak dipahami, dalam sistem presidensial, lembaga legislatif dan eksekutif adalah 2 (dua) lembaga yang terpisah karena secara alamiah mendapatkan mandat secara berbeda dari pemilih atau berasal dari hasil pemilu yang berbeda. Dalam konteks itu, sekalipun pemilu anggota legislatif dan pemilu presiden dilaksanakan secara serentak, namun sejatinya mandat rakyat atau mandat pemilih diberikan terpisah kepada kedua lembaga tersebut. Berbeda dengan sistem presidensial, pemilu dalam sistem parlementer hanya untuk memilih anggota parlemen. Karena pemilih hanya memilih anggota legislatif atau parlemen, hasil pemilu anggota parlemen akan menjadi penentu pembentukan kekuasaan eksekutif. Oleh karena itu, menggunakan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) berdasarkan perolehan suara atau kursi DPR sejatinya memaksakan logika sistem parlementer dalam praktik sistem presidensial Indonesia. Apabila diletakkan dalam salah satu gagasan besar perubahan UUD 1945, yaitu dalam rangka memurnikan sistem presidensial, cara pandang tersebut adalah tidak sejalan dengan semangat awal dilakukan perubahan UUD 1945. Paling tidak, semangat tersebut tidak sejalan dengan tujuan perubahan UUD 1945 sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Sub-paragraf [3.24.1] tersebut di atas, yaitu menyempurnakan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern, antara lain melalui pembagian kekuasaan yang lebih tegas, sistem saling mengawasi dan saling imbang (checks and balances). Bukan hanya secara teori, studi perbandingan (comparative approach) sebagaimana telah dipertimbangkan pada Sub-paragraf [3.24.5] di atas menunjukkan negara-negara yang menerapkan sistem presidensial 39 dengan multipartai seperti Indonesia sama sekali tidak menggunakan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold). Hal tersebut diperkuat dari hasil studi misalnya, di negara negara Amerika Latin yang kebanyakan menganut sistem presidensial dengan model kepartaian majemuk, tidak mengenal ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold). Tidak hanya itu, Amerika Serikat sebagai negara yang kerap menjadi rujukan dan dinilai paling mapan dalam praktik sistem presidensial tidak mengenal ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold).” C. DIJADIKANNYA AMBANG BATAS PENCALONAN KEPALA DAERAH BAGI PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK DAN CALON PERSEORANGAN TELAHLAH BERTENTANGAN DENGAN BATASAN OPEN LEGAL POLICY 25. Bahwa Buku V Naskah Komprehensif Perubahan UUD NRI Tahun 1945 halaman 578 menyatakan ketentuan pilkada adalah open legal policy: “Adapun Kepala Daerah itu menurut saya kita konsisten saja pada Pasal 18 yang sudah kita sepakati dalam perubahan kedua bahwa pilkada itu dilakukan secara demokratis yang lebih lanjut diatur oleh undang- undang. Jadi apakah undang-undang itu akan mengatur secara langsung atau seperti yang berlaku sekarang ini oleh DPRD biarlah itu undang-undang yang mengatur.” 26. Bahwa Di sisi lain, ketentuan open legal policy sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 menyatakan bahwa: “Menimbang bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan Undang-Undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk Undang- Undang. Meskipun seandainya isi suatu Undang Undang dinilai buruk, seperti halnya ketentuan presidential threshold dan pemisahan jadwal Pemilu dalam perkara a quo, Mahkamah tetap tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable.” a. Melanggar Moralitas No Ambang Batas Bagi Partai Politik/Gabungan Partai Politik (Pasal 40 ayat (1)) Sebagaimana dimaknai Putusan MK No. 60/PUU- XXII/2024 Ambang Batas Calon Perseorangan Pasal 41 Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 1. Bahwa sebagaimana Buku V Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 halaman 586 menjelaskan tentang Berdasarkan Pasal 41 UU Pilkada juga disebutkan bahwa terdapat mekanisme pencalonan lain untuk menjadi kepala 40 esensi frasa “demokratis” yang termuat dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. sifat demokratis dalam pemilihan kepala daerah tidak semata-mata bersifat prosedural, melainkan harus menjamin akses rakyat untuk berpartisipasi langsung tanpa hambatan yang tidak proporsional, sejalan dengan prinsip demokrasi inklusif. Ketentuan ambang batas pencalonan kepala daerah yang mensyaratkan perolehan suara sah oleh partai politik atau gabungannya tidak memiliki legitimasi konstitusional yang eksplisit. Akibatnya, hal ini berisiko menggerus makna substantif demokrasi, membatasi hak rakyat untuk memilih dan dipilih, serta bertentangan dengan asas demokrasi sebagai dasar penyelenggaraan kekuasaan negara. Ini juga sejalan dengan konsep kekuasaan dari, oleh, dan untuk rakyat, sebagaimana dikemukakan oleh Juan dan Alfred yang menekankan pentingnya rivalitas terbuka dalam kehidupan demokratis. daerah selain melalui mekanisme partai politik atau gabungan partai politik secara konstitusional, yakni melalui calon perseorangan. Calon perseorangan yang dimaksudkan lahir akibat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU- V/2007 terhadap pengujian Pasal 56, Pasal 59, dan Pasal 60 Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 2. Bahwa makna demokratis dalam penyelenggaraan pilkada juga sering dimaknai sebagai “demokrasi asimetris” sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945, Contohnya, di Yogyakarta, Sri Sultan dan Paku Alam otomatis menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai bentuk pengakuan atas kekhususan daerah. Meskipun bentuk pelaksanaan dari demokrasi asimetris memberikan hambatan bagi warga negara untuk terlibat dalam kontestasi pilkada di beberapa daerah yang telah disesuaikan dengan kearifan lokal, tetapi hal tersebut menjadi konstitusional karena memang terdapat kekhususan pada daerah tersebut. Sehingga, tidak seharusnya semua daerah yang tidak memiliki kekhususan layaknya daerah-daerah khusus di Indonesia justru mengikuti pembatasan tersebut. Salah satunya ambang batas pencalonan kepala daerah oleh partai politik yang membatasi hak konstitusional pemilih. Bahwa ketentuan eksistensi pengaturan pasangan calon kepala daerah melalui calon perseorangan merupakan implementasi dari Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang mengamanatkan pemilihan kepala daerah dipilih secara demokratis yang bermakna “persamaan hak” bagi segala warga negara agar dapat berkontestasi di pilkada. Frasa demokratis ini seharusnya dimaknai bukan hanya pada tahap pemungutan suara saja, melainkan juga pada tahapan penjaringan dan penetapan calon yang memberikan akses yang luas terhadap masyarakat untuk mengusung calon kepala daerah. 3. 3 . Bahwa konsep moralitas dalam pilkada seharusnya membuka ruang luas bagi partisipasi partai politik. Namun, ketentuan ambang batas Bahwa menurut Seymour Martin Lipzig dalam bukunya yang berjudul Political Men yang dikutip oleh Prof . Dr. Ibramsyah, M.S menyatakan bahwa hak demokrasi untuk 41 pencalonan kepala daerah justru membatasi hal itu, karena hanya partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi jumlah suara sah tertentu yang bisa mengusulkan calon sehingga menciptakan adanya pengkondisian pencalonan kepala daerah oleh partai politik yang telah memenuhi ketentuan ambang batas tersebut. Akibatnya, partai politik yang tidak lolos ambang batas tak bisa mengajukan kader potensialnya sendiri dan dipaksa berkoalisi meski tanpa kesamaan ideologi, visi, atau misi. memilih pemimpin tidak boleh dibatasi oleh hal apapun (pengkhianatan demokrasi). Hal ini berkaitan pula dengan hak bagi warga negara untuk menduduki jabatan politik dan pemerintahan dengan atau tanpa partai politik. Sehingga, ketentuan calon perseorangan menjadi ilmiah dan konstitusional untuk ikut berkompetisi dalam kontestasi pilkada. 4. 4 . Bahwa salah satu ciri pilkada yang jujur dan adil adalah adanya sistem hukum yang menjamin kebebasan warga negara dan partai politik untuk berkompetisi mencalonkan diri. Prinsip ini sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Namun, ketentuan ambang batas dalam Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada, yang telah diuji melalui Putusan MK No. 60/PUU- XXII/2024, nyatanya telah secara terang berkontradiksi dari keidealan tersebut. Karena itu, keberadaan ambang batas sebagai bagian dari open legal policy patut dikaji lebih lanjut. Bahwa secara tataran normatif, eksistensi calon perseorangan dalam pencalonan kepala daerah telah terafirmasi melalui Pasal 39 huruf b jo. Pasal 41 UU Pilkada. Lebih lanjut dalam Pasal 39 huruf b UU Pilkada memberikan ketentuan syarat pencalonan pula kepada calon perseorangan selayaknya calon kepala daerah dari partai politik atau gabungan partai politik, yakni “calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang”. Dukungan sejumlah orang harus dibuktikan dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan tanda penduduk sebagaimana Pasal 41 ayat (3) UU Pilkada. Bahwa meskipun ditentukan syarat demikian dalam tataran undang-undang, melalui pertimbangan poin [3.15.20] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 menyatakan bahwa syarat jumlah dukungan bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah perseorangan tidak boleh lebih berat daripada syarat parpol yang dapat mengajukan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Hal tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi ketidakadilan karena perolehan wakil di DPRD atau jumlah suara parpol didapatkan dalam suatu pemilihan umum yang biayanya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara, sedangkan calon perseorangan harus mengumpulkan sendiri pernyataan dukungan dari pendukungnya. Akan tetapi, penentuan jumlah besaran ambang batas bagi calon perseorangan tersebut juga patut mempertimbangkan munculnya calon perseorangan yang tidak bersungguh- sungguh yang berimplikasi pada menurunnya kepercayaan rakyat. 5. 5 Bahwa ketentuan ambang batas bagi calon 42 . perseorangan harus dimaknai secara konsisten dalam kerangka konsep “persamaan hak” sebagaimana yang disampaikan Mahkamah dalam putusan yang sama. Artinya, tidak diperkenankan adanya perbedaan hak antara warga negara biasa dengan hak partai politik dalam menduduki jabatan publik dan pemerintahan. Di sisi lain, Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 juga memberikan hak politik kepada “setiap warga negara”, jelas secara konstitusional hak tersebut tidak membedakan secara kelompok maupun kelas. Calon kepala daerah dari partai politik pada akhirnya adalah seorang warga negara. Sehingga, sudah sepatutnya tidak ada perbedaan syarat pencalonan antara calon perseorangan dengan partai politik dalam kontestasi pilkada sehingga mampu memberikan variasi bursa calon kepala daerah yang disuguhkan kepada para pemilih. 6. 6 . Bahwa ketentuan eksistensi pengaturan pasangan calon kepala daerah melalui calon perseorangan merupakan implementasi dari Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang mengamanatkan pemilihan kepala daerah dipilih secara demokratis yang bermakna “persamaan hak” bagi segala warga negara agar dapat berkontestasi di pilkada. Frasa demokratis ini seharusnya dimaknai bukan hanya pada tahap pemungutan suara saja, melainkan juga pada tahapan penjaringan dan penetapan calon yang memberikan akses yang luas terhadap masyarakat untuk mengusung calon kepala daerah. 7. 7 . Bahwa pertimbangan [3.15.19] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 yang menyatakan bahwa: “harus dibebani kewajiban yang berkaitan dengan persyaratan jumlah dukungan minimal terhadap calon yang bersangkutan Hal demikian diperlukan agar terjadi keseimbangan dengan parpol yang disyaratkan mempunyai jumlah wakil minimal tertentu di DPRD atau jumlah perolehan suara minimal tertentu untuk dapat mengajukan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah” 8. 8 . Bahwa pertimbangan sebagaimana yang disebutkan pada poin sebelumnya tidak sama sekali menjelaskan alasan filosofis atas ditetapkannya syarat dukungan tertentu, melainkan hanya memberikan alasan teknis pencalonan kepala daerah yang bahkan berisikan tolak ukur syarat yang berbeda antara calon kepala daerah perseorangan 43 dan calon kepala daerah yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Oleh sebab itu, secara filosofis tidaklah dapat diterima alasan tentang ambang batas yang tertuang dalam Pasal 40 ayat (1) sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU- XXII/2024 dan Pasal 41 UU Pilkada sehingga telah melanggar prinsip moralitas dalam pengaturan open legal policy. 27. Bahwa beranjak dari adanya tabel uraian ketidakselarasan antara ketentuan ambang batas pilkada, baik bagi partai politik/gabungan partai politik peserta pemilu maupun bagi perseorangan dengan prinsip moralitas sebagai basis open legal policy, menunjukan ketentuan ambang batas a quo tidaklah mampu untuk mencapai tujuan daripada penyelenggaraan pilkada, yang semestinya diperuntukan untuk membuka seluas-luasnya partisipasi warga negara dalam melaksanakan hak konstitusionalnya secara berkeadilan dalam memilih dan dipilih guna mendukung tercapainya penyelenggaraan pembangunan pemerintahan daerah. b. Melanggar Rasionalitas No Ambang Batas Bagi Partai Politik/Gabungan Partai Politik/ (Pasal 40 ayat (1)) Sebagaimana dimaknai Putusan MK No. 60/PUU- XXII/2024 Ambang Batas Calon Perseorangan Pasal 41 Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 1. Bahwa ketentuan ambang batas dalam mengusulkan pasangan calon kepala daerah pada Undang-Undang Pilkada awalnya diperbolehkan untuk partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang telah memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) jumlah kursi DPRD atau perolehan suara 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Namun berubah pasca dimaknai oleh Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang merubah ketentuannya menjadi diperbolehkan kepada partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu akumulasi perolehan suara sah dengan ambang batas perolehan suara sah berkisar 6,5%-10% perolehan suara sah dalam pemilihan DPRD di daerah yang bersangkutan menyesuaikan dengan jumlah Bahwa ketentuan Pasal 41 Undang- Undang Pilkada mengenai ambang batas syarat dukungan calon perseorangan yang menjadi dasar Mahkamah memutus Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 yakni equality for opportunity (kesempatan yang sama) dengan ambang batas pengusulan pasangan calon kepala daerah tidak memiliki dasar metode dan argumentasi yang memadai. 44 penduduk yang terdaftar di DPT. 2. Bahwa Ketentuan tersebut telah senyata- nyatanya bertentangan dengan rasionalitas yang berkeadilan. Mahkamah Konstitusi sebagai positive legislator dalam Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 tidak pernah menampilkan basis teoritik dan penjelasan secara akademis yang merubah pemaknaan Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada. agar dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusional dan mampu memberikan kepastian hukum. Padahal dalam Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 tepatnya pada paragraf [3.19], Mahkamah telah menegaskan bahwa: “Mahkamah tetap pada pendirian bahwa ambang batas parlemen dan/atau besaran angka atau persentase ambang batas parlemen merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang sepanjang penentuan tersebut menggunakan dasar metode dan argumentasi yang memadai” Maka, seharusnya sudah selayaknya pula ketentuan ambang batas dalam mengusulkan pasangan calon kepala daerah oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu memiliki dasar argumentasi yang berbasis teoritik dan landasan akademik yang memadai. Bahwa hadirnya ambang batas syarat dukungan calon perseorangan pada Pasal 41 Undang-Undang Pilkada, berawal dari Putusan Nomor 5/PUU- V/2007 yang pada poin pertimbangan [3.15.22] yang menyatakan bahwa: “Penentuan syarat dukungan minimal bagi calon perseorangan sepenuhnya menjadi kewenangan pembentuk undang-undang, apakah akan menggunakan ketentuan sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 68 UU Pemerintahan Aceh ataukah dengan syarat berbeda. Untuk menghindari kekosongan hukum (rechtsvaacum), sebelum pembentuk undang-undang mengatur syarat dukungan bagi calon perseorangan. Mahkamah berpendapat bahwa KPU berdasarkan Pasal 8 ayat (3) huruf a dan huruf f UU 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara pemilihan umum berwenang mengadakan pengaturan atau regulasi tentang hal dimaksud dalam rangka menyusun dan menetapkan tata cara penyelenggaraan pilkada. Dalam hal ini, KPU dapat menggunakan ketentuan Pasal 68 ayat (1) UU Pemerintahan Aceh sebagai acuan” 3. Bahwa argumentasi Mahkamah dalam memaknai norma pada Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Pilkada pada Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 hanya berdasarkan penyelarasan syarat persentase perolehan suara sah oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dengan syarat persentase dukungan calon perseorangan tanpa memberikan penjelasan yang berbasis teoritik dan akademis mengenai alasan di balik ketentuan ambang batas dalam mengusulkan pasangan calon kepala daerah. Bahwa berdasarkan pertimbangan Mahkamah tersebut ketentuan syarat dukungan diberikan sepenuhnya kepada pembentuk undang-undang. Namun, untuk sementara waktu menggunakan ambang batas syarat dukungan pada pemilihan kepala daerah di Aceh. Akan tetapi, pada faktanya secara original intent pembentuk undang- undang hanya menggunakan ambang batas syarat dukungan seperti pada Provinsi Aceh padahal Provinsi Aceh memiliki kekhususan di dalamnya. 4. Bahwa apabila ketentuan ambang batas dalam mengusulkan pasangan calon kepala daerah oleh partai atau gabungan partai politik peserta pemilu ditujukan untuk memastikan dukungan kepada pemerintah daerah oleh DPRD, maka alasan tersebut sudah tidak relevan. Sebab Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 Bahwa ketentuan ambang batas syarat dukungan perseorangan setelah menggunakan metode dengan Provinsi Aceh, Pembentuk undang-undang merubah beberapa kali persentase ambang batas syarat dukungan calon tanpa menggunakan dasar metodologis yang jelas untuk 45 telah mengubah ketentuan ambang batas dalam mengusulkan pasangan calon kepala daerah hanya berdasarkan pada akumulasi perolehan suara yang sah pada pemilu sebelumnya dengan tidak lagi memperhatikan perolehan jumlah kursi DPRD oleh partai politik. menentukan besaran ambang batas syarat dukungan calon perseorangan dan hanya berhenti pada tataran filosofis serta konsep saja. 5. Bahwa apabila menjadikan basis pengajuan calon kepala daerah berdasarkan Putusan Nomor 60/PUU- XXII/2024 dalam hal memaknai norma Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Pilkada adalah perolehan akumulasi suara sah dalam pemilu sebelumnya dengan kisaran ambang batas perolehan suara sah sebesar 6,5% (enam setengah persen) - 10% (sepuluh persen) sesuai dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap di daerah yang bersangkutan adalah ketentuan yang tidak rasional. Sebab hasil perolehan akumulasi suara sah dalam pemilu sebelumnya tidak bisa dijadikan alasan dukungan pemilih atau masyarakat terhadap partai politik yang mengajukan calon kepala daerah, hal ini disebabkan bukti dukungan pemilih dan masyarakat terhadap partai politik yang mengajukan calon kepala daerah akan berakhir dan berubah saat penyelenggaraan pilkada tersebut dilaksanakan. Dengan demikian, perolehan akumulasi suara sah dari pemilihan anggota DPRD di daerah yang bersangkutan tidak mampu dijadikan sebagai dasar dukungan pemilih dan masyarakat terhadap partai politik secara aktual, terkhusus dalam konteks pengajuan calon kepala daerah. Sehingga adanya anggapan bahwa partai politik yang memiliki dukungan pemilih atau masyarakat pada pemilihan anggota DPRD di daerah yang bersangkutan juga akan mendapatkan dukungan dari pemilih atau masyarakat pada pemilihan calon kepala daerah setelahnya merupakan sesuatu yang tidak rasional. Fenomena tersebut terlihat pada perbedaan perolehan suara pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah di Jawa Tengah pada tahun 2024 sebagaimana pada tabel II di bawah. Pada faktanya, keberadaan persentase ambang batas syarat dukungan pasangan calon perseorangan dari beberapa rezim pengaturan dari pembentuk undang-undang tidak memiliki dasar yang kuat dan perhitungan yang matematis. Berikut merupakan ringkasan singkatan alasan pembentuk undang-undang dan jumlah presentase: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Pasal 59 ayat (2a), ayat (2b) berjumlah sekurang-kurangnya 3% hingga 6,5% berdasarkan jumlah penduduk masing-masing daerah. 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dalam Pasal 41 harus didukung paling sedikit 3% hingga 6,5 % berdasarkan jumlah penduduk masing-masing daerah. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang mengalami peningkatan besaran jumlah syarat dukungan dalam Pasal 41 yang merubah ketentuan ambang batas syarat dukungan pasangan calon perseorangan menjadi 6,5%-10% berdasarkan jumlah penduduk masing- masing daerah. 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, 46 Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dalam Pasal 41 yang mensyaratkan syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap pada pemilihan umum atau pemilihan sebelumnya yang paling akhir dengan persentase 6,5%-10% berdasarkan jumlah penduduk masing-masing daerah. Bahwa ada peningkatan jumlah syarat dukungan pasangan calon perseorangan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Namun, perubahan tersebut tidak memiliki dasar argumentasi penghitungan matematis yang kuat. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Pilkada hanya dijelaskan mengenai kenaikan tersebut bertujuan untuk menunjukan keseriusan calon perseorangan kepala daerah. (Penjelasan Umum Poin D UU 8 Tahun 2015) Hal ini juga dijelaskan oleh pembentuk undang undang dalam keterangan DPR pada Putusan Nomor 60/PUU-XIII/2015, pada pertimbangan [3.10], yang berbunyi: “Bahwa Mahkamah telah membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat bertanda Juli 2015, yang pada pokoknya menerangkan terjadi kenaikan parliamentary threshold (ambang batas minimum yang harus dilampaui oleh partai politik) bagi pasangan calon yang maju melalui jalur partai politik atau gabungan partai politik dalam UU 1/2015 jika dibandingkan dengan UU 32/2004, sehingga syarat untuk pasangan calon yang maju melalui jalur perseorangan juga dinaikkan. Syarat ambang batas demikian juga dimaksudkan untuk mendorong keseriusan calon perseorangan agar didukung secara signifikan oleh rakyat.” Berdasarkan hal tersebut pembentuk undang-undang hanya berhenti pada konsep dan filosofi saja yang menyamakan dengan partai politik dan legitimasi rakyat yang signifikan. Namun, tidak ada alasan metode yang matematis antara kenaikan persentase 6,5%-10% dengan legitimasi rakyat yang signifikan. 47 Sehingga seharusnya adanya perhitungan yang rasional antara besaran persentase jumlah syarat dukungan dengan jumlah penduduk berdasar daftar pemilih tetap daerah tersebut. 6. Bahwa senada dengan bagaimana partisipasi pemilih pada jalannya pilkada, amatlah bergantung pada sosok figur dan bukan hanya karena partai politik. Sejalan dengan yang disampaikan oleh Seymour M. Lipset sebagaimana dikutip oleh Alwis, karakteristik sosiologis pemilih dipengaruhi oleh beberapa kategori, yakni : 1. pendapatan; 2. pendidikan; 3. pekerjaan; 4. ras; 5. jenis kelamin; 6. umur; 7. tempat tinggal; 8. situasi; dan 9. status dan organisasi. Hal tersebut sejatinya selaras dengan teori perilaku pemilih psikologis atau mazhab Michigan’s yang lebih menekankan bahwa perilaku memilih seseorang atau sekelompok orang dipengaruhi oleh relasi tiga aspek psikologis antara manusia dengan aspek- aspek pemilu antara lain : 1. keterkaitan seseorang dengan partai politik; 2. orientasi seseorang terhadap isu-isu; 3. orientasi seseorang terhadap kandidat. (Alwis, Jurnal Laboratorium Ilmu Pemerintahan Universitas Riau 2001). Bahwa keberadaan persentase ambang batas syarat dukungan pasangan calon perseorangan yang diatur tanpa metodologis yang jelas maupun rumus perhitungan yang matematis antara ambang batas dan keterwakilan konstituennya. Hal inilah yang merugikan hak para pemohon selaku pemilih sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) yakni pilkada dipilih secara demokratis. Hal ini selaras dengan apa yang dikatakan Gabriel Almond yang menyimpulkan hipotesis adanya kaitan antara keberhasilan demokratisasi suatu bangsa dan keberadaan struktur sosial politik, yang dimana kultur demokrasi rakyat sangat tergantung perilaku pemerintah dalam demokrasi. Dalam konteks ini pembentuk undang- undang dalam membentuk aturan mengenai ambang batas pilkada harus memiliki alasan yang rasional dengan perhitungan yang matematis. Karena hal tersebut berdampak pada partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. (Gabriel Almond, The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations) 7. Bahwa argumentasi pada poin sebelumnya (poin 6) diperkuat pula dengan bukti pemilihan calon kepala daerah Kabupaten Indramayu, dimana dukungan masyarakat terhadap calon kepala daerah lebih dipengaruhi oleh elektabilitas seorang calon (figur) dibandingkan dukungan masyarakat terhadap partai politik melalui perolehan suara sah pada penyelenggaraan pemilu sebelumnya. Pada pemilihan Bupati Kabupaten Indramayu yaitu pasangan calon nomor urut 2 (dua) yakni Lucky Hakim-Syaefudin yang didukung oleh koalisi Partai Nasdem dan PKS memperoleh kemenangan telak dibandingkan dua pasangan calon lainnya dengan mendapatkan total suara 602.286 suara dari 890.821 total suara sah. Padahal Partai Nasdem dan PKS pada pemilihan anggota DPRD Kabupaten 48 Indramayu pada tahun 2024 hanya memperoleh suara dengan akumulasi kedua partai yang berjumlah 102.864 dari 966.652 total suara sah. Hal ini menandakan bahwa dukungan masyarakat melalui perolehan suara sah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu pada penyelenggaraan pemilu sebelumnya tidak memiliki relevansi sama sekali dengan dukungan masyarakat terhadap partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu pada penyelenggaraan pilkada setelahnya. 8. Bahwa ketentuan mengenai ambang batas dalam mengusulkan pasangan calon kepala daerah bagi partai atau gabungan partai politik peserta pemilu sebagaimana dimaksud menjadi paradoks yang kurun waktu ke belakang seakan dinormalisasi dengan dalih penyederhanaan sistem multi partai. Hal demikian menjadi paradoks sebab pembentuk undang-undang sendiri, di dalam ratio legis pembentukan Undang-Undang Pilkada tepatnya pada naskah akademik, telah mengamini bahwa resiko dari adanya pengadaan ambang batas dalam mengusulkan pasangan calon kepala daerah oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu pastilah bermuara pada semakin minimnya partisipasi partai politik dan terbatasnya variasi bursa calon kepala daerah bagi para pemilih (halaman 43 Naskah Akademik Undang-Undang Pilkada). Akan tetapi, per hari ini ketika permohonan ini didaftarkan, ketentuan ambang batas dalam mengusulkan pasangan calon kepala daerah bagi partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu masihlah diberlakukan. Tabel 4 Perbedaan Perolehan Suara Pemilihan Legislatif Dan Pemilihan Kepala Daerah di Jawa Tengah Pada Tahun 2024 No. Koalisi Partai Peserta Pemilihan DPRD dan Pilkada 2024 Jumlah Suara sah Pemilihan DPRD 2024 Jumlah Suara Sah Pilkada 2024 Jumlah Total Suara Sah Pemilihan DPRD 2024 Jumlah Suara Sah Pilkada 2024 1. Kim Plus (PKB, Gerindra, Golkar, Demokrat, Nasdem, PKS, PAN, PSI, PPP) 13.772.830 (69,48%) 11.390.191 (59,14%) 19.823.032 19.260.275 49 2. Partai Demokrasi Indonesia- Perjuangan 5.270.261 (26,59%) 7.870.084 (40,86%) Selisih Jumlah Suara Sah Pileg 2024 dan Suara Sah Pilkada 2024 562.757 Bahwa berdasarkan uraian tabel di atas, dapat disimpulkan dengan menjadikan perolehan suara sah dari pemilu DPRD di daerah yang bersangkutan sebagai tiket pencalonan kepala daerah, tidaklah menjamin bahwa pemilih yang memilih partai politik peserta pemilu tertentu pada saat pemilu DPRD di daerah yang bersangkutan, akan memilih pasangan calon kepala daerah yang diusung oleh partai politik/gabungan partai politik peserta pemilu yang ia pilih pada pemilu DPRD. Dengan begitu, telah tampak adanya ketidakrelevanan antara ambang batas dalam mengusulkan pasangan calon kepala daerah bagi partai politik/gabungan partai politik peserta pemilu yang saat ini berlaku, dengan tingkat keterpilihan pasangan calon kepala daerah oleh pemilih. Sumber: Dihimpun dan diolah dari data Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah Pada Tahun 2024 c. Ketidakadilan Intolerable No Ambang Batas Bagi Partai Politik/Gabungan Partai Politik (Pasal 40 ayat (1)) Sebagaimana dimaknai Putusan MK No. 60/PUU- XXII/2024 Ambang Batas Calon Perseorangan Pasal 41 Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 1. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang memaknai norma Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Pilkada sejatinya berimplikasi pada terjadinya ketidakadilan yang intolerable karena belum mampu menyelesaikan inti permasalahan yang ada, yakni minimnya variasi pilihan pasangan calon kepala daerah yang diusung oleh partai atau gabungan partai politik peserta pemilu karena masih terhalang oleh adanya ambang batas untuk memenuhi perolehan suara sah sebesar 6,5%-10% dari jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap sesuai dengan daerah yang bersangkutan. Dengan adanya hal tersebut, alhasil memaksa pemilih untuk memilih pasangan calon kepala daerah yang partai politik atau gabungan partai politiknya telah melewati ambang batas dalam mengusulkan pasangan calon kepala daerah, kendati pemilih tersebut tidak memiliki preferensi dengan partai politik atau gabungan partai politik pengusung. Padahal pada hakikatnya memilih merupakan hak konstitusional yang fundamental dengan setiap individu yang memiliki preferensi politik dan preferensi pemimpinnya masing-masing. Berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Pilkada yang menjadikan syarat dukungan berdasarkan jumlah penduduk yang memiliki hak pilih serta termuat di dalam daftar pemilih tetap dengan besaran 6,5%-10% menyesuaikan dengan jumlah penduduk di daerah yang bersangkutan. Syarat dukungan bagi calon perseorangan yang didasarkan pada jumlah penduduk yang memiliki hak pilih serta termuat dalam daftar pemilih tetap cenderung membebani secara tidak proporsional calon perseorangan, yang kemudian berdampak pada berkurangnya jumlah bursa pasangan calon kepala daerah. Dengan begitu, keterbatasan bursa pasangan calon kepala daerah yang disebabkan karena adanya beban yang secara tidak proporsional dipikul oleh calon perseorangan pada akhirnya menimbulkan ketidakadilan intolerable pula pada Para Pemohon selaku pemilih. 2. Dalam hal demikian, seharusnya Mahkamah sebagai the protector of Bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 50 constitutional citizen’s right melindungi hak konstitusional (constitutional rights) para pemilih untuk mendapatkan pilihan calon kepala daerah secara beragam sesuai dengan maksud tujuan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Karena dengan adanya ambang batas dalam mengusulkan pasangan calon kepala daerah oleh partai atau gabungan partai politik peserta pemilu, hal tersebut menyebabkan terbatasnya akses bagi para pemilih untuk memperoleh jalannya kontestasi pilkada yang kompetitif, serta mengedepankan keberagaman dalam bursa calon kepala daerah yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu Dalam hal ini, Mahkamah sebagai lembaga yang ruh pembentukannya diperuntukkan guna menjaga dan sekaligus melindungi hak konstitusional warga negara, sudah sepatutnya untuk meluruskan dan sekaligus mengembalikannya kepada makna orisinil “dipilih secara demokratis” sesuai Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. yang menjadikan ambang batas dalam mengusulkan pasangan calon kepala daerah oleh partai politik/gabungan partai politik peserta pemilu disamakan dengan ambang batas bagi calon perseorangan dengan alasan equality of opportunity, tetapi pada kenyataannya justru menghadirkan ketidaksamaan kesempatan antara keduanya in casu calon perseorangan dan pasangan calon kepala daerah yang diusulkan oleh partai politik/gabungan partai politik peserta pemilu. Ketidaksamaan tersebut dilatarbelakangi dari adanya basis yang dipergunakan diantara keduanya tidaklah sama, yakni antara perolehan suara sah bagi partai politik/gabungan partai politik peserta pemilu dan syarat dukungan dari jumlah penduduk yang memiliki hak pilih serta termuat di dalam daftar pemilih tetap bagi calon perseorangan, menghasilkan adanya selisih jumlah antara pemenuhan ambang batas tersebut yang cenderung lebih membebani calon perseorangan. 3. Bahwa ambang batas sebagaimana dimaksud, telahlah membatasi partisipasi partai politik yang kemudian belum memenuhi ambang batas dalam mencalonkan pasangan calon kepala daerah, hal tersebut menyebabkan terbatasnya pilihan bagi pemilih, dikarenakan sedikitnya partai politik yang memenuhi ambang batas, hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam pilkada yang seharusnya memberikan kesempatan yang seluas- luasnya bagi para pemilih untuk memilih calon kepala daerah sesuai dengan keinginannya, termasuk melalui penyediaan variasi calon kepala daerah yang ditawarkan oleh partai politik. Bahwa membiarkan ketentuan ambang batas perseorangan yang sebagaimana saat ini berlaku pada Pasal 41 Undang- Undang Pilkada, mencerminkan adanya ketidakselarasan dan ketidakkonsistenan dengan pertimbangan Mahkamah dalam paragraf [3.15.20] Putusan Nomor 5/PUU-V/2007, yang menegaskan bahwa ambang batas bagi perseorangan tidaklah boleh lebih berat dari ambang batas yang diperuntukkan bagi partai politik/gabungan partai politik. Pertimbangan Mahkamah yang demikian, juga sekaligus dimaksudkan untuk agar tidak terjadi ketidakadilan karena perolehan wakil di DPRD atau jumlah suara partai politik didapatkan dalam suatu pemilihan umum yang biayanya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara, sedangkan calon perseorangan harus mengumpulkan sendiri syarat dukungan dari pendukungnya. 4. Bahwa urgensi mengedepankan partisipasi rakyat daerah di dalam perhelatan pilkada, termasuk pula pada tersedianya bursa calon kepala daerah yang bervariatif, nyatanya juga dapat dilihat di dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 60/PUU-XIII/2015 tepatnya pada Bahwa secara causal verband, kerugian konstitusional Para Pemohon selaku pemilih dapat terjadi sebab Para Pemohon dibatasi haknya untuk memperoleh variasi bursa pasangan calon yang lebih beragam dikarenakan adanya hambatan yang tidak proporsional yakni sebatas persyaratan 51 paragraf [3.15.1] menyatakan: “Bahwa dalam kaitan dengan penentuan persentase dukungan bagi calon perseorangan dalam mekanisme pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan perkembangan masyarakat dan tingkat kematangan partai-partai politik sebagai infrastruktur utama demokrasi. Namun, kebijakan hukum demikian tidak boleh dirumuskan sedemikian rupa sehingga menghalangi partisipasi aktif rakyat dalam proses politik yang pada gilirannya akan menghambat tumbuhnya demokrasi yang sehat dan, dalam konteks permohonan a quo, tidak memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum; menghambat hak warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan; serta memuat ketentuan yang bersifat diskriminatif.” administratif yang seharusnya tidak dibenarkan menjadi dasar penderogasian hak konstitusional Para Pemohon selaku warga negara (constitutional citizen’s right) dan pemilih untuk melaksanakan haknya untuk memilih pasangan calon kepala daerah secara demokratis sesuai Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. 5. Berkaca pada hal tersebut telah terang bahwasannya ketentuan ambang batas dalam mengusulkan pasangan calon kepala daerah bagi partai politik telahlah berseberangan dengan rambu-rambu batasan yang harus dipatuhi dalam open legal policy pembentuk undang-undang akibat menimbulkan ketidakadilan yang intolerable. Tabel 5 Perbandingan Persentase Partisipasi Pasangan Calon Kepala Daerah Pada Perhelatan Pilkada Serentak Tahun 2015, 2020, dan 2024 Rezim Pilkada (Rezim Ambang Batas bagi partai politik) Jumlah Pasangan Calon Diusung Partai Politik Jumlah Pasangan Calon Perseorangan Jumlah Seluruh Pasangan Calon Jumlah Daerah Pilkada 2015 (20% kursi DPRD/25% akumulasi suara sah pemilihan DPRD di daerah yang bersangkutan) 649 121 770 264 Rata-rata dan Persentase Partisipasi 2,45 pasangan calon per daerah 0,45 pasangan calon per daerah 2,91 pasangan calon per daerah 52 Pilkada 2020 (20% kursi DPRD/25% akumulasi suara sah pemilihan DPRD di daerah yang bersangkutan) 647 67 714 270 Rata-rata dan Persentase Partisipasi 2,39 pasangan calon per daerah 0,24 pasangan calon per daerah 2,64 pasangan calon per daerah Jumlah daerah + 2,27% Menurun 0,3% Menurun 44,63% Menurun 7,27% Pilkada 2024 (6,5%-10% perolehan suara sah pemilihan DPRD di daerah yang bersangkutan menyesuaikan dengan DPT ) 1.497 54 1.551 545 Rata-rata dan Persentase Partisipasi 2,74 pasangan calon per daerah 0,09 pasangan calon per daerah 2,84 pasangan calon per daerah Jumlah daerah +101,85% Meningkat 131,37% Menurun 19,4% Meningkat 117,22% Beranjak dari data yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa ketentuan ambang batas dalam mengusulkan pasangan calon kepala daerah bagi partai politik/gabungan partai politik peserta pemilu dan perseorangan yang kini didasarkan atas ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang- Undang Pilkada sebagaimana dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU- XXII/2024 jo Pasal 41 Undang-Undang Pilkada tidaklah mencerminkan prinsip equality of opportunity yang merata bagi partai politik/gabungan partai politik peserta pemilu serta perseorangan dalam memajukan pasangan calon kepala daerah. Dibuktikan melalui penurunan tingkat partisipasi calon perseorangan dari perhelatan Pilkada 2015, Pilkada 2020 dan Pilkada 2024 sekalipun jumlah daerah yang menyelenggarakan pilkada secara masing-masing di tahun tersebut meningkat. Sumber: Hasil analisa Para Pemohon berdasarkan Siaran Pers Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2015 (24/8/2015), Siaran Pers Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2015 (30/8/2015), dan Daftar Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Pilkada Serentak Tahun 2020 oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (https://drive.google.com/drive/folders/1C2WSFOS- eyu5wVWvMvwHcjFbRXBDJur6?usp=sharing) D. AMBANG BATAS PENCALONAN KEPALA DAERAH MENDISTORSI HAKIKAT PARTAI POLITIK, CALON PERSEORANGAN DAN PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PILKADA SEBAGAI PILAR DEMOKRASI 53 27. Bahwa pergeseran pengaturan mengenai ambang batas dalam mengusulkan pasangan calon kepala daerah bagi partai politik/ gabungan partai politik peserta pemilu sesuai dengan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, yakni wajib memperoleh suara sah sebesar 6,5% - 10% dari jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap di daerah yang bersangkutan menandakan adanya celah dari hadirnya pendegradasian bagi partai politik, calon perseorangan dan pilkada masihlah terbuka. Implikasi baik secara langsung dan tidak langsung yang dihadirkan dari ketentuan ambang batas dalam mengusulkan pasangan calon dapat terlihat pada fakta-fakta sosiologis yakni seperti menjamurnya permasalahan hegemoni partai politik, politik transaksional, melemahnya kaderisasi kelembagaan partai politik hingga pada ketidakadilan dalam persamaan kesempatan oleh calon perseorangan yang tentunya merugikan warga negara sebagai pemilih dengan terbatasnya bursa variasi calon kepala daerah yang beragam. 28. Bahwa dalam hal terjadinya fenomena hegemoni partai politik sejatinya terefleksikan dari terdapatnya 33 (tiga puluh tiga) daerah pada pilkada 2024 yang diikuti oleh petahana, dan sisanya diisi oleh orang-orang yang memiliki pengaruh besar di daerah yang bersangkutan. Sebagaimana pula diungkapkan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Bambang Soesatyo periode 2019-2024, merespon lahirnya fenomena calon tunggal pada pilkada 2024, ia mengungkapkan pengakuan akan peliknya persoalan tersebut sebab lanskap pilkada yang dewasa kini dipertontonkan kepada para pemilih dalam pilkada, lebih diperuntukkan sebagai panggungnya para petahana. (https://www.bbc.com/indonesia/articles/cjdk7k2jk2e) 29. Bahwa situasi menjamurnya calon kepala daerah petahana berpengaruh langsung terhadap minimnya partisipasi partai politik dalam penyelenggaran pemilihan kepala daerah. Argumentasi tersebut diperkuat pula pada halaman 16 Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Undang-Undang Pilkada) yang sejatinya juga telah mengamini alasan mengapa partisipasi partai politik untuk mengusung calon kepala daerah masihlah terbelenggu oleh rantai permasalahan, yakni diakibatkan sebagian partai politik merasa tidak mungkin menang melawan petahana. Kendati partai tersebut memenuhi syarat untuk mengusung calon, tetapi 54 justru dengan sengaja tidak mengajukan calon. Seperti yang sebagaimana terjadi pada Pilkada Kota Surakarta Tahun 2020 yang lalu, Partai Keadilan Sejahtera memilih untuk abstain meski memenuhi syarat. Alhasil, pasangan calon yang pada akhirnya lahir dari koalisi besar melawan calon perseorangan di dalam Pilkada Surakarta 2020 yang lalu. (https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240703033446-617- 1116888/partai-boleh-tidak-mengusung-calon-kepala-daerah-di- pilkada-2024). Dengan begitu, munculnya persoalan menurunnya tingkat partisipasi partai politik untuk turut mengusung calon kepala daerah, merambat pada hadirnya kondisi bursa calon kepala daerah yang jumlahnya terbatas bahkan calon tunggal. 30. Bahwa selain daripada argumentasi diatas, fenomena hegemoni partai politik dapat dilihat dari fakta sosiologis selanjutnya yakni beberapa partai politik peserta pemilu yang lolos ambang batas dalam mengusulkan pasangan calon kepala daerah juga membentuk suatu koalisi besar untuk memenangkan kontestasi Pilkada 2024. Sebut saja Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus yang terdiri dari Partai Gerindra, Golkar, Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Bulan Bintang, Partai Garuda, Partai Gelora, Partai Prima, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Perindo dan Partai Hanura berhasil mengusung calon Gubernur dan Wakil Gubernur di beberapa provinsi, antara lain Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan, dan Papua Barat, dan bahkan berhasil memperoleh tingkat kemenangan sebesar 77,4% (tujuh puluh tujuh koma empat persen) di tingkat provinsi. Adapun berkaitan dengan keberadaan calon kepala daerah yang diusung oleh KIM Plus pada Pilkada 2024 beserta dengan peta persebaran pencalonan kepala daerah, beranjak dari 545 daerah yang melangsungkan pilkada pada tahun 2024 yang lalu, terdiri dari 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota dapat dilihat di dalam tabel sebagai berikut : 55 Tabel 6 Pasangan Calon Kepala Daerah Yang Diusung Oleh Koalisi Indonesia Maju Plus (KIM PLUS) Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Partai/Koalisi Pemenang di Provinsi Partai/Koalisi Pemenang di Kabupaten/Kota Perseorangan KIM Plus KIM- PDIP Non- KIM (Part ai buru h dan Part ai Uma t) Non- KIM dan PDIP PDIP PDIP - Geri ndra Total keme nang an Pilka da Provi nsi Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus 0,4% 25,7 % 16,8 % 20,0 % 0,2% 14,0 % 0,3% 77,4% KIM dan PDI-P 0,0 0,8% 1,2% 2,4% 0,0 2,6% 0,0 7,0% Non-KIM (Partai Buruh dan Partai Umat) 0,0 1,6% 0,6% 0,2% 0,0 0,2% 0,0 2,6% PDI-P dan Non-KIM 0,0 2,4% 2,4% 3,4% 0,0 4,8% 0,0 13,0% Sumber: Peneliti dan Pengembangan Kompas/RGA/TYR/L09/EDR (https://www.kompas.id/artikel/kepala-daerah-beda-partai- pengusung-akankah-selaras) 56 Data tersebut menunjukkan terkait dengan bagaimana ketentuan ambang batas dalam mengusulkan pasangan calon kepala daerah oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu menimbulkan adanya superioritas sebagian partai politik di atas sebagian partai politik lainnya, alhasil kesenjangan antar masing-masing partai politik yang seharusnya mampu secara bersama-sama berperan efektif sebagai sarana sirkulasi demokrasi, tetapi secara perlahan beberapa partai politik seakan kehilangan pondasinya dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat serta gagal untuk bertindak sebagai sarana rekrutmen politik yang mumpuni sebagai akibat dari lahirnya dominasi atau hegemoni oleh sebagian partai politik lain. Dengan tidak dijalankannya fungsi kaderisasi oleh partai politik secara optimal, menggambarkan bagaimana fenomena kegagalan partai dalam menjalankan fungsi rekruitmen politik, dan sering kali partai hanya menjadi pengusung dari calon yang sama sekali tidak berhubungan dengan partai. Jika partai politik tidak melaksanakan hakikat dan fungsinya sebagai punggawa kaderisasi dan pendidikan politik bagi masyarakat, maka kecenderungan partai politik lebih mengarah pada kemunduran dan malfungsi, merambat pula pada munculnya gerakan anti politik sehingga publik membuat gerakan politik sendiri. (Andrew Heywood, Politics, 2019, 410-415) 31. Bahwa merujuk pada Teori Politik Kritis yang sebagaimana dikemukakan oleh Antonio Gramsci, hegemoni partai politik sebagai kemampuan suatu partai untuk mempertahankan dominasi, yang tidak hanya tampak dilakukan melalui kekuasaan secara koersif, melainkan juga melalui pembangunan konsensus dan kepemimpinan kultural seperti penguasaan masyarakat sipil melalui proses penyebarluasan dan doktrinisasi informasi, dominasi dalam proses elektoral dan kelembagaan serta maraknya praktik negosiasi dan konsesi untuk mengkompromikan kepentingan seluruh pihak sehingga partai politik dapat mengontrol dan mengendalikan kebenaran kolektif di masyarakat. 32. Bahwa ketika situasi fenomena hegemoni partai politik terus kita biarkan maka akan terbuka pula peluang tidak terjadinya iklim demokrasi yang sehat sebagaimana disampaikan oleh Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt (How Democracies Die, 2019, 102-106) juga menjabarkan terkait 57 bahayanya dominasi pencalonan dalam suatu pemilihan sebagai indikasi matinya demokrasi. Kini, secara perlahan, berbagai fenomena kemunduran demokrasi tersebut telahlah teridentifikasi melalui beragam fakta pendominasian hegemoni beberapa partai politik akibat keberadaan ketentuan ambang batas sebagaimana dimaksud. Hal tersebut yang sejatinya merugikan Para Pemohon sebagai pemilih karena tidak mendapatkan rangkaian penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang kompetitif dan edukatif. 33. Bahwa dampak langsung dari situasi fenomena hegemoni partai politik yang mendominasi bursa pencalonan kepala daerah berakibat pada permasalahan calon tunggal yang bila merujuk pada halaman 18 Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Undang-Undang Pilkada) dipandang sebagai persoalan yang mematikan peran partai politik sehingga perlu untuk diantisipasi keberadaannya ini, nyatanya juga menjadi akibat atas diberlakukannya ketentuan ambang batas dalam mengusulkan pasangan calon kepala daerah bagi partai politik/gabungan partai politik peserta pemilu. Prof. Dr. Fifiana Wisnaeni, S.H., M.Hum. selaku Guru Besar Hukum Pemilu Universitas Diponegoro pun juga turut memberikan pendapatnya perihal fenomena calon tunggal yang tampak membludak di tahun 2024 tersebut. Menurutnya pilkada dengan hanya diikuti oleh satu pasangan calon tidaklah dapat diartikan sebagai pesta demokrasi. Sebab menurutnya pilkada yang diikuti oleh satu pasangan calon hanya akan menguntungkan kartel politik atau segelintir orang yang menguasai proses politik tersebut. Bahkan, menurutnya, keuntungan yang nantinya akan diperoleh berpotensi besar tidak berdampak kepada masyarakat luas, melainkan hanya kepada segelintir pihak yang menguasai proses politik tersebut. Adapun fakta mengenai menjamurnya fenomena calon tunggal pada Pilkada 2024 dapat diamati sebagai berikut: Tabel 7 Persebaran Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 PILKADA KABUPATEN No. Daerah Pasangan Calon Hasil Suara Pasangan Calon Hasil Suara Kotak Kosong 1. Aceh Utara Ismail A Jalil- Tarmizi 357.738 Suara (96.97%) 11.164 Suara (3.03%) 2. Aceh Tamiang Armia Pahmi- Ismail 90.669 Suara (75.53%) 29.370 Suara (24.47%) 58 3. Sumatera Utara, Asahan Taufik Zainal Abidin- Rianto 178.671 Suara (74.92 %) 59.820 Suara (25.08%) 4. Sumatera Utara, Labuhanbatu Utara Hendri Yanto Sitorus- Samsul Tanjung 155.800 Suara (88.05%) 21.148 Suara (11.95%) 5. Sumatera Utara (Pakpak Bharat) Franc Bernhard Tumanggor- Mutsyushito Solin 17.690 Suara (68.18%) 8.256 Suara (31.82%) 6. Sumatera Utara, Serdang Bedagai Darma Wijaya – Adlin Umar Yusri Tambunan 253.898 Suara (91.6%)21. 23.272 Suara (8.4%) 7. Sumatera Utara, Nias Utara Amizaro Waruwu- Yusman Zega 47.562 Suara (80.86%) 11.255 Suara (19.14%) 8. Sumatera Barat, Dharmasraya Annisa Suci- Ramadhani Leliarni 65.922 Suara (69.53%) 28.895 Suara (30.47%) 9. Sumatera Selatan, Empat Lawang Joncik Muhammad- Arifai 147.332 Suara (80.4%) 35.923 Suara (19.6%) 10. Jambi, Batanghari Muhammad Fadhil Arief- Bakhtiar 114.674 Suara (77.83%) 32.667 Suara (22.17%) 11. Sumatera Selatan, Ogan Ilir Panca Wijaya Akbar – H.Ardani 154.088 Suara (78.77%) 41.523 Suara (21.23%) 12. Bengkulu, Bengkulu Utara Arie Septia Adinata – Sumarno 162.119 Suara (94.45%) 9.526 Suara (5.55%) 13. Lampung, Lampung Barat Parosil Mabsus- Mad Hasnurin 121.098 Suara (82.77%) 25.217 Suara (17.23%) 14. Lampung, Tulang Bawang Barat Novriwan Jaya- Nadirsya 100.557 Suara (66.16%) 51.442 Suara (33.84%) 15. Kepulauan Bangka Belitung, Bangka H. Mulkan Ramadian 50.443 Suara (42.75%) 67.546 Suara (57.25%) 16. Kepulauan Bangka Belitung, Bangka Selatan Riza Herdavid- Debby Vita Dewi 64.795 Suara (84.23%) 12.134 Suara (15.77%) 17. Kepulauan Riau, Bintan Roby Kurniawan – Deby Maryanti 49.430 Suara (68.29%) 22.949 Suara (31.71%) 18. Jawa Barat, Ciamis Herdiat Sunarya – Yana Diana Putra 589.695 Suara (89.31%) 70.605 Suara (10.69%) 19. Jawa Tengah, Banyumas Sadewo Tri Lastiono – Dwi Asih Lintarti 540.554 Suara (59.44%) 368.790 Suara (40.56%) 20. Jawa Tengah, Sukoharjo Etik Suryani- Eko Sapto Purnomo 319.923 Suara (66.76%) 159.256 Suara (33.24%) 21. Jawa Tengah, Brebes Paramitha Widya Kusuma - Wurja 503.719 Suara (59.6%) 341.407 Suara (40.4%) 22. Jawa Timur, Trenggalek Mochamad Nur Arifin- Syah Muhamad Nata Negara 282.576 Suara (80.8%) 67.131 Suara (19.2%) 23. Jawa Timur, Ngawi Ony Anwar Harsono – Dwi Rianto Jatmiko 409.499 Suara (94.08%) 25.756 Suara (5.92%) 24. Jawa Timur, Gresik Fandi Akhmad Yani- Asluchul Alif 366.944 Suara (59.72%) 247.479 Suara (40.28%) 25. Kalimantan Barat, Bengkayang Sebastianus Darwis- Syamsul Rizal 77.766 Suara (71.1%) 31.611 Suara (28.9%) 59 26. Kalimantan Selatan, Tanah Bumbu Andi Rudi Latif- Bahsanuddin 154.187 Suara (91.46%) 14.390 Suara (8.54%) 27. Kalimantan Selatan, Balangan Abdul Hadi- Akhmad Fauzi 74.246 Suara (92.37%) 6.132 Suara (7.63%) 28. Kalimantan Utara, Malinau Wempi W. Mawa- Jakaria 39.382 Suara (93.53%) 2.724 Suara (6.47%) 29. Sulawesi Selatan, Maros A.S. Chaidir Syam- Muetazim 121.892 Suara (64.01 %) 68.527 Suara (35.99%) 30. Sulawesi Tenggara, Muna Barat La Ode Darwin- Ali Basa 40.307 Suara (84.85%) 7.199 Suara (15.15%) 31. Sulawesi Barat, Pasangkayu Yaumil Ambo Djiwa-Herny 41.819 Suara (54.68%) 34.657 Suara (45.32%) PILKADA KOTA 32. Kepulauan Bangka Belitung, Kota Pangkalpinang Maulan Aklil- Masagus M Hakim 35.177 Suara (42.02%) 48.528 Suara (57.98%) 33. Jawa Timur, Kota Pasuruan Adi Wibowo- Mokhamad Nawawi 79.814 Suara (80.59%) 19.228 Suara (19.41%) 34. Jawa Timur, Kota Surabaya Eri Cahyadi-Armuj 980.380 Suara (81.38%) 224.340 Suara (18.62%) 35. Kalimantan Timur, Kota Samarinda Andi Harun- Saefuddin Zuhri 306.392 Suara (88.12%) 41.301 Suara (11.88%) 36. Kalimantan Utara, Kota Tarakan Khairul-Ibnu Saud 59.204 Suara (57.48%) 43.787 Suara (42.52%) PILKADA PROVINSI 37. Provinsi Papua Barat Domingus Mandacan- Muhammad Lakotani 269.245 (92.88%) 20.643 (7.12%) Total Suara Kotak Kosong: 2.335. 598 Suara Sumber: Analisis Para Pemohon Berdasarkan Data KPU 2024 https://pilkada2024.kpu.go.id/ Dari data yang berhasil dihimpun tersebut, tampak 37 daerah (provinsi dan kabupaten/kota) di Indonesia telah melakoni penyelenggaraan pilkada melawan kolom kosong, dan 2 di antara 37 daerah tersebut berhasil dimenangkan oleh kotak kosong pada tahun 2024 silam. Implikasi yang ditimbulkan melalui terbatasnya keberagaman pasangan calon kepala daerah, menjalar pada menurunnya tingkat partisipasi pemilih dalam memilih calon kepala daerah. Dibuktikan melalui fakta bahwa dari sebesar 2.314.955 (dua juta tiga ratus empat belas ribu sembilan ratus lima puluh lima) yang memiliki hak pilih dalam pilkada 2024 lalu, memutuskan untuk memilih kotak kosong, yang kemudian telah mampu menyiratkan adanya ketidaksetujuan terhadap bursa calon kepala daerah dengan jumlah yang hanya diisi oleh satu pasangan calon. Problematika kemunculan calon 60 tunggal kerap kali tersulut karena partai diborong, dan pihak lain yang notabene merupakan partai minoritas tidak dapat memperoleh partai yang memenuhi syarat (Rahman Satriawan, & Diaz, Calon Tunggal Pilkada: Krisis Kepemimpinan dan Ancaman bagi Demokrasi Single Candidate in Local Election: Leadership Crises and Threats to Democracy, 2022, 47- 72). 34. Bahwa kebijakan ambang batas dalam mengusulkan pasangan calon kepala daerah bagi partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu juga secara terang menyebabkan partai-partai baru dan partai minoritas dipaksa untuk menghentikan pendidikan politik kaderisasi internal akibat terbatasnya ruang untuk mengupayakan mengusung calonnya sendiri sehingga sulit untuk tumbuh dan berkembang hingga berhasil mengusung calon kepala daerah. Partai-partai tidak punya pilihan lain selain tergiring untuk sekedar menjadi kendaraan pengusung calon dalam koalisi yang dituntun oleh partai-partai dominan. Terlebih untuk bisa mengkompromikan hal tersebut, tidak jarang partai politik juga tergiring untuk masuk ke dalam pusaran praktik transaksional sehingga mengancam sistem kaderisasi serta institusionalisasi partai politik itu sendiri sebagai punggawa demokrasi. Sebagai gambaran sederhana, berdasar pada laporan berupa buku Dinamika Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah yang ditulis oleh Zainal Abidin Rahawarin & Darma, telah memotret adanya politik transaksional. Dalam hal ini, praktik politik transaksional yang dimaksud ialah pemberian uang "mahar politik" sebagai syarat rekomendasi partai politik. Dalam laporan tersebut, terdapat pengakuan dari salah seorang calon Bupati Kabupaten Maros periode 2015-2020, yang dimintai uang mahar untuk disetor ke partai politik pendukung sebagai bagian dari syarat dukungan yang diberikan. Besaran yang cukup besar telah membuat ia gagal mencalonkan diri, karena ia gagal mendapatkan dukungan partai politik, yang disebabkan karena ketidakmampuan untuk memenuhi jumlah dana guna menebus kursi yang tersedia di DPRD Maros, yang nominal nya berada di kisaran Rp 100 juta hingga Rp 1 miliar. (Rahawarin, Z. A., & Darma. Dinamika Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Daerah. Pustaka Pelajar, 2022, 56). Tidak berhenti sampai disitu, KPK pada tahun 2018 telah melakukan survei potensi benturan kepentingan pendanaan pilkada 2018. 61 Survei tersebut telah memotret setidaknya ada 20 (dua puluh) orang responden yang mengaku telah membayar mahar kepada partai politik. Besaran mahar yang dibayarkan berkisar antara 50-500 juta per kursi, yang merupakan kesepakatan antara partai dan pasangan calon kepala daerah sebagaimana disampaikan oleh Alexander Marwata selaku Wakil Ketua KPK tahun 2015-2024. (https://news.detik.com/berita/d-4351070/survei- kpk-20-orang-akui-bayar-mahar-parpol-rp-50-500-juta-kursi). 35. Bahwa fenomena sosial dan politik atas hegemoni partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang terjadi pada Pilkada tahun 2024 juga berimplikasi pada tinggi/rendahnya tingkat pengguna hak pilih dari pemilih. Menurut Rahayu dalam tulisannya yang berjudul “Partisipasi Rendah, Hukuman Masyarakat Untuk Parpol di Pilkada 2024” menjelaskan bahwa salah satunya disebabkan ketidaksesuaian antara calon kepala daerah yang diusung atau disajikan oleh partai politik dengan aspirasi publik. Sehingga, tidak digunakannya hak pilih oleh pemilih adalah sikap politik masyarakat terhadap kandidat. Meskipun faktor tersebut bukanlah satu-satunya faktor, melainkan juga terdapat faktor berupa penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang terlalu berdekatan dan aksesibilitas pemilih terhadap tempat pemungutan suara. Namun setidaknya, fenomena hegemoni partai politik memiliki signifikansi yang besar terhadap sikap atau psikologis pemilih di Pilkada 2024. Hal ini juga tergambarkan pada Pilkada 2024 (Pilkada Provinsi, Pilkada Kabupaten, dan Pilkada Kota) yang memperlihatkan fakta bahwa terdapat sikap psikologis dari pemilih terhadap jumlah pasangan calon yang disajikan. Fakta tersebut dapat dikonklusikan bahwa semakin variatifnya jumlah pasangan calon di pilkada berjalan beriringan dengan semakin tinggi persentase jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Keadaan tersebut dapat dilihat dari tabel di bawah ini: Tabel 8 Pengaruh Peningkatan Bursa Pasangan Calon Kepala Daerah Terhadap Tingkat Partisipasi Pemilih untuk Menggunakan Hak Pilihnya JUMLAH DAERAH Tingkat Pemilihan Kepala Daerah 1 Paslon (Lawan Kolom Kosong) 2 Paslon 3 Paslon 4 Paslon 5 Paslon 6 Paslon PROVINSI 1 16 11 8 1 - 62 KABUPATEN 21 166 115 73 28 4 KOTA 5 25 33 21 10 - JUMLAH 27 207 159 102 39 4 JUMLAH PENGGUNA HAK SUARA Tingkat Pemilihan Kepala Daerah 1 Paslon (Lawan Kolom Kosong) 2 Paslon 3 Paslon 4 Paslon 5 Paslon 6 Paslon PROVINSI 298.858 58.319.480 46.990.684 30.179.770 318.344 - KABUPAT EN 7.908.674 56.920.925 28.644.627 14.500.206 4.734.606 269.890 KOTA 1.828.018 6138005 8033194 3935460 2.176.870 - JUMLAH 10.035.550 121.378.41 0 83.668.505 48.615.436 7.229.820 269.890 JUMLAH PERSENTASE PEMILIH Tingkat Pemilihan Kepala Daerah 1 Paslon (Lawan Kolom Kosong) 2 Paslon 3 Paslon 4 Paslon 5 Paslon 6 Paslon PROVINSI 78,14% 69,61% 68,70% 73,91% 72,34% - KABUPATEN 69,46% 75,58% 75,89% 76,11% 76,47% 82,53% KOTA 60,65% 67,44% 68,29% 68,19% 68,66% - JUMLAH 69,42% 70,88% 70,96% 72,74% 72,49% 82,53% FORMULASI I FORMULASI II FORMULASI III FORMULASI IV 63 Sumber: Diolah oleh Para Pemohon Berdasarkan Data dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 113 Tahun 2025 dan Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Semua Daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota). https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YsekcIYpzMCAUKWk1vWa0nKHeO qSw5fgPDVfeDvS-10/edit?usp=sharing 36. Bahwa berdasarkan data rekapitulasi partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada pemilihan kepala daerah pada tingkat provinsi, kabupaten, dan kota sebagaimana termuat dalam tabel 8 di atas, persentase pemilih yang dihasilkan atas penghitungan dari jumlah pengguna hak suara yang dibagi dengan jumlah daftar pemilih tetap, telah secara terang menunjukkan kecenderungan yang konsisten, bahwa semakin banyak jumlah pasangan calon dalam suatu pemilihan kepala daerah, maka semakin tinggi pula tingkat partisipasi pemilih. Dengan demikian, kompetisi elektoral yang terbuka dan variatif secara empiris mendorong peningkatan keterlibatan warga negara selaku pemilih untuk menggunakan hak pilihnya. Maka, hadirnya pembatasan yang tidak rasional dan proporsional in casu keberlakuan ambang batas pencalonan kepala daerah bagi partai politik/gabungan partai politik dan calon perseorangan, berpotensi mereduksi hakikat pemilihan kepala daerah yang demokratis, serta telah merugikan hak para pemilih, termasuk dalam hal ini hak konstitusional para pemohon selaku pemilih secara aktual, spesifik, atau setidak-tidaknya potensial terjadi. 37. Bahwa akibat ketentuan ambang batas dalam mengusulkan pasangan calon kepala daerah bagi partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang sejatinya mempertontonkan praktik pemudaran kelembagaan partai politik sehingga keluar dari lintasan hakikatnya, menegaskan bahwa elemen pelembagaan efektif partai politik menurut Teori Institusionalisasi Partai Politik dari Vicky Randall (Party Institutionalization in New Democracies, 2002, 529) tidaklah terlaksana dengan baik. Elemen pelembagaan efektif partai politik yang menurutnya juga harus senantiasa 64 tercermin pula pada derajat identitas nilai. Aspek tersebut menekankan pentingnya penanaman, internalisasi dan konsistensi pelaksanaan ideologi serta nilai partai politik oleh para anggota dan kebijakan yang diambil oleh partai politik sehingga identitas daripada partai politik dapat didorong dengan dukungan kuat dari masyarakat. Akan tetapi, keberadaan praktik transaksional dan pragmatisme partai politik pada lanskap penyelenggaraan pilkada akibat keberlakuan ambang batas dalam mengusulkan pasangan calon kepala daerah bagi partai politik seakan menegasikan keteguhan partai politik untuk mempertahankan gagasan serta nilai yang dimiliki. Hal tersebut telah mengingkari komitmen untuk mewujudkan partisipasi partai politik sebagai penjelmaan kehendak rakyat atau senada dengan yang disampaikan oleh Miriam Budiardjo di dalam bukunya “Dasar-Dasar Ilmu Politik”, yang menyebutkan bahwa partai politik layaknya “mesin demokrasi”, berfungsi sebagai instrumen agregasi kepentingan dan transformasi aspirasi masyarakat menjadi kebijakan negara. 38. Bahwa selain daripada pendegradasian terhadap peranan partai politik, adanya besaran ambang batas dalam mengusulkan calon kepala daerah yang termuat dalam Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 masih menciptakan ketidakadilan antara calon yang diusulkan oleh partai politik/gabungan partai politik peserta pemilu dan calon perseorangan. Hal tersebut bisa kita lihat dalam proses pencalonan kepala daerah di Sukoharjo sebagai berikut: Tabel 9 Perbandingan Syarat Minimal Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah Antara Partai Politik/Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Perseorangan Di Kabupaten Sukoharjo Pada Pilkada Serentak 2024 Sumber: Jurnal KPU “Keadilan Pemilu Bagi Calon Perseorangan Kasus Pilkada Sukoharjo”. https://journal.kpu.go.id/index.php/TKP/article/download/1882/169/5237 KABUPATEN SUKOHARJO Ambang Batas Total Syarat Minimal Ambang Batas Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Akumulasi Suara Sah Pileg DPRD 2024 556.425 7.5% 41.732 Suara Calon Perseorangan Daftar Pemilih Tetap 678.576 7.5% 50.894 Suara 65 Kondisi tersebut menggambarkan bahwa besaran ambang batas dalam mengusulkan kepala daerah belum memenuhi sepenuhnya equality of opportunity antara peserta pilkada sehingga eksistensi ambang batas tersebut telah melanggar ketentuan pasal Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Perhitungan yang tidak sepenuhnya memberikan keadilan memiliki potensial yang terjadi di beberapa daerah lainnya yang dapat menyebabkan terbatasnya bursa variasi calon kepala daerah dikarenakan kesempatan bagi calon perseorangan sangatlah memberatkan dan tidak sebanding. Hal tersebut nyata-nyatanya dapat berdampak kepada masyarakat sebagai pemilih yang tidak tersuguhkan pilihan kepala daerah yang beragam. 39. Bahwa kondisi yang sebagaimana dijelaskan di atas telah secara nyata terjadi dalam pemilihan kepala daerah di tingkat provinsi. Adapun dapat kami buktikan sebagai berikut: Tabel 10 Perbandingan Syarat Minimal Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah Antara Partai Politik/Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Perseorangan Di Setiap Provinsi Provinsi Pasangan Calon Amban g Batas Total syarat Minimal Ambang Batas Jawa Barat Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Akumulasi Suara Sah Pileg DPRD 2024 25.628.20 7 6.5% 1.665.834 Suara Calon Perseorangan Daftar Pemilih Tetap 35.714.90 1 6.5% 2.321.469 Suara Jawa Timur Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Akumulasi Suara Sah Pileg DPRD 2024 22.866.13 7 6.5% 1.486.299 Suara Calon Perseorangan Daftar Pemilih Tetap 31.402.83 8 6.5% 2.041.184 Suara Jawa Tengah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Akumulasi Suara Sah Pileg DPRD 2024 19,823,03 2 6.5% 1.288.498 Suara Calon Perseorangan Daftar Pemilih Tetap 28.289.41 3 6.5% 1.838.812 Suara 66 Sumatra Utara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Akumulasi Suara Sah Pileg DPRD 2024 7.351.389 7.5% 551.355 Suara Calon Perseorangan Daftar Pemilih Tetap 10.853.94 0 7.5% 814.046 Suara Sumatra Selatan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Akumulasi Suara Sah Pileg DPRD 2024 4.949.168 7.5% 371.188 Suara Calon Perseorangan Daftar Pemilih Tetap 6.326.348 7.5% 474.476 Suara Lampung Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Akumulasi Suara Sah Pileg DPRD 2024 4.661.364 7.5% 349.602 Suara Calon Perseorangan Daftar Pemilih Tetap 6.539.128 7.5% 490.435 Suara DKI Jakarta Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Akumulasi Suara Sah Pileg DPRD 2024 6.065.121 7.5% 454 885 Suara Calon Perseorangan Daftar Pemilih Tetap 8.252.897 7.5% 618.968 Suara Banten Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Akumulasi Suara Sah Pileg DPRD 2024 6.454.416 7.5% 484.081 Suara Calon Perseorangan Daftar Pemilih Tetap 8.842.646 7.5% 663.199 Suara Sulawesi Selatan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Akumulasi Suara Sah Pileg DPRD 2024 5.093.416 7.5% 382.007 Suara Calon Perseorangan Daftar Pemilih Tetap 6.670.582 7.5% 500.294 Suara Sumatra Barat Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Akumulasi Suara Sah Pileg DPRD 2024 2.919.833 8.5% 248.186 Suara Calon Perseorangan Daftar Pemilih Tetap 4.088.606 8.5% 347.532 Suara Riau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Akumulasi Suara Sah Pileg DPRD 2024 3.447.775 8.5% 293.061 Suara 67 Calon Perseorangan Daftar Pemilih Tetap 4.732.174 8.5% 402.235 Suara Jambi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Akumulasi Suara Sah Pileg DPRD 2024 2.023.578 8.5% 172.005 Suara Calon Perseorangan Daftar Pemilih Tetap 2.676.107 8.5% 227.470 Suara Bali Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Akumulasi Suara Sah Pileg DPRD 2024 2.529.941 8.5% 215.045 Suara Calon Perseorangan Daftar Pemilih Tetap 3.269.516 8.5% 277.908 Suara Nusa Tenggara Barat Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Akumulasi Suara Sah Pileg DPRD 2024 3.086.799 8.5% 262.378 Suara Calon Perseorangan Daftar Pemilih Tetap 3.918.291 8.5% 333.055 Suara Nusa Tenggara Timur Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Akumulasi Suara Sah Pileg DPRD 2024 2.801.166 8.5% 238.100 Suara Calon Perseorangan Daftar Pemilih Tetap 4.008.475 8.5% 340.721 Suara Kalimantan Barat Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Akumulasi Suara Sah Pileg DPRD 2024 3.022.977 8.5% 256.954 Suara Calon Perseorangan Daftar Pemilih Tetap 3.958.561 8.5% 336.478 Suara Kalimantan Selatan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Akumulasi Suara Sah Pileg DPRD 2024 2.185.587 8.5% 185.775 Suara Calon Perseorangan Daftar Pemilih Tetap 3.025.220 8.5% 257.144 Suara Kalimantan Timur Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Akumulasi Suara Sah Pileg DPRD 2024 2.068.028 8.5% 175.783 Suara Calon Perseorangan Daftar Pemilih Tetap 2.778.644 8.5% 236.185 Suara Sulawesi Tengah Partai Politik atau Akumulasi Suara Sah 1.723.086 8.5% 146.463 Suara 68 Gabungan Partai Politik Pileg DPRD 2024 Calon Perseorangan Daftar Pemilih Tetap 2.236.703 8.5% 190.120 Suara Bengkulu Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Akumulasi Suara Sah Pileg DPRD 2024 1.185.195 10 % 118.520 Suara Calon Perseorangan Daftar Pemilih Tetap 1.494.828 10 % 149.483 Suara Bangka Belitung Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Akumulasi Suara Sah Pileg DPRD 2024 805.101 10 % 80.511 Suara Calon Perseorangan Daftar Pemilih Tetap 1.067.434 10 % 106.744 Suara Kepulauan Riau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Akumulasi Suara Sah Pileg DPRD 2024 1.079.838 10 % 107.984 Suara Calon Perseorangan Daftar Pemilih Tetap 1.500.974 10 % 150.098 Suara Kalimantan Tengah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Akumulasi Suara Sah Pileg DPRD 2024 1.377.243 10 % 137.724 Suara Calon Perseorangan Daftar Pemilih Tetap 1.935.116 10 % 193.512 Suara Kalimantan Utara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Akumulasi Suara Sah Pileg DPRD 2024 388.260 10 % 38.826 Suara Calon Perseorangan Daftar Pemilih Tetap 504.252 10 % 50.426 Suara Sulawesi Utara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Akumulasi Suara Sah Pileg DPRD 2024 1.542.415 10 % 154.242 Suara Calon Perseorangan Daftar Pemilih Tetap 1.969.603 10 % 196.961 Suara Sulawesi Tenggara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Akumulasi Suara Sah Pileg DPRD 2024 1.497.980 10 % 149.798 Suara Calon Perseorangan Daftar Pemilih Tetap 1.867.931 10 % 186.793 Suara 69 Gorontalo Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Akumulasi Suara Sah Pileg DPRD 2024 724.418 10 % 72.418 Suara Calon Perseorangan Daftar Pemilih Tetap 881.206 10 % 88.121 Suara Sulawesi Barat Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Akumulasi Suara Sah Pileg DPRD 2024 802.008 10 % 80.201 Suara Calon Perseorangan Daftar Pemilih Tetap 985.760 10 % 98.576 Suara Maluku Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Akumulasi Suara Sah Pileg DPRD 2024 1.050.901 10 % 105.090 Suara Calon Perseorangan Daftar Pemilih Tetap 1.341.012 10 % 134.101Suar a Maluku Utara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Akumulasi Suara Sah Pileg DPRD 2024 718.364 10 % 71.837 Suara Calon Perseorangan Daftar Pemilih Tetap 953.978 10 % 95.398 Suara Papua Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Akumulasi Suara Sah Pileg DPRD 2024 652.690 10 % 65.269 Suara Calon Perseorangan Daftar Pemilih Tetap 727.835 10 % 72.784 Suara Papua Barat Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Akumulasi Suara Sah Pileg DPRD 2024 321.824 10 % 32.183 Suara Calon Perseorangan Daftar Pemilih Tetap 385.465 10 % 38.547 Suara Papua Selatan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Akumulasi Suara Sah Pileg DPRD 2024 308.864 10 % 30.886 Suara Calon Perseorangan Daftar Pemilih Tetap 367.269 10 % 36.727 Suara Papua Tengah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Akumulasi Suara Sah Pileg DPRD 2024 1.116.518 10 % 111.652 Suara 70 Calon Perseorangan Daftar Pemilih Tetap 1.128.844 10 % 112.885 Suara Papua Pegunungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Akumulasi Suara Sah Pileg DPRD 2024 1.306.115 10 % 130.612 Suara Calon Perseorangan Daftar Pemilih Tetap 1.306.414 10 % 130.641 Suara Papua Barat Daya Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Akumulasi Suara Sah Pileg DPRD 2024 345.540 10 % 34.554 Suara Calon Perseorangan Daftar Pemilih Tetap 440.826 10 % 44.083 Suara Sumber : Dihimpun dan diolah berdasarkan Data KPU 2024 https://pilkada2024.kpu.go.id/ Dari keseluruhan penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada pilkada serentak 2024 dapat dinyatakan tidak ada satupun daerah yang perhitungan ambang batas syarat minimal dalam mengusulkan calon kepala daerah sama antara pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dengan calon perseorangan. Hal tersebut dikarenakan basis penghitungan yang dijadikan acuan dalam menghitung persentase besaran ambang batas antar keduanya ialah berbeda. Calon perseorangan dihitung berdasarkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sedangkan calon dari partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu ialah didasarkan pada perolehan suara sah. Sebagaimana kita ketahui, bahwa perolehan suara sah ditekankan terhadap digunakannya atau tidak hak pilih yang diberikan kepada warga negara. Faktanya, tidak semua warga negara menggunakan hak pilihnya. Kondisi tersebut yang menyebabkan terjadi margin selisih antar basis penghitungan yang digunakan. Kondisi tersebut yang berdampak langsung terhadap sulitnya calon perseorangan untuk memajukan dirinya sebagai calon kepala daerah. Hal demikian yang menghambat tersedianya bursa variasi calon kepala daerah yang beragam dan jelas merugikan warga negara sebagai pemilih untuk dapat menentukan pemimpin dengan sungguh-sungguh sesuai kehendak dan preferensinya. Dengan demikian, ketentuan tersebut telah melanggar adanya norma dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yakni ”kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang- 71 undang dasar”. 40. Bahwa Mengingat Pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 [3.15.20] Bahwa syarat jumlah dukungan bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah perseorangan tidak boleh lebih berat daripada syarat parpol yang dapat mengajukan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Hal tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi ketidakadilan karena perolehan wakil di DPRD atau jumlah suara parpol didapatkan dalam suatu pemilihan umum yang biayanya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara, sedangkan calon perseorangan harus mengumpulkan sendiri pernyataan dukungan dari pendukungnya. Namun, Kondisi Faktual dalam perhelatan Pilkada serentak 2024 telah menjadi bukti bahwa masih terdapatnya dinamika yang tidak adil bagi calon perseorangan sehingga apa yang menjadi poin argumentasi mahkamah belum dapat terwujudkan. selain daripada itu, pemaknaan equality of opportunity yang sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 tidak pula tergambarkan dan telah melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yakni “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. 41. Bahwa dengan adanya kondisi yang tidak adil tersebut telah cukup membuktikan ketentuan besaran ambang batas dalam mengusulkan calon kepala daerah tidak menggunakan formulasi atau rumus perhitungan berbasis data yang bertujuan untuk memberikan kriteria yang terukur dan objektif dalam menentukan besaran ambang batas tersebut. 42. Bahwa mengingat hadirnya calon perseorangan sebagai bagian dari hak warga negara khususnya prinsip kesetaraan, non diskriminasi dan keadilan serta nilai-nilai demokrasi khususnya prinsip perluasan partisipasi. Maka kedudukan Calon perseorangan tidaklah lagi dianggap sebagai alternatif peserta pilkada sehingga persamaan kesempatan dan pengaturan yang tidak diskriminatif perlu dijunjung tinggi sebagai momentum konsolidasi demokrasi di Indonesia. 43. Bahwa Keberadaan calon perseorangan dalam pilkada secara langsung memberikan peluang bagi kemunculan pimpinan yang berasal dari politik arus bawah. Calon perseorangan dapat dimaknai sebagai bentuk konkrit 72 demokrasi partisipatoris yang dibangun oleh dan dalam masyarakat. Hal ini pun selaras dengan Teori demokrasi yang bernama teori Civic Virtue yang dikemukakan oleh Pericles menjelaskan, bahwa setiap warga negara dituntut untuk melakukan kebajikan bersama, yaitu mengabdikan diri sepenuhnya untuk negara. Selain itu, hadirnya calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah menggambarkan pula pemaknaan dari Teori Demokrasi Prosedural yang dikemukakan oleh Robert A Dahl yakni menyatakan bahwa demokrasi harus mengandung dua dimensi terbaik dalam hal kontestasi yaitu setiap warga negara mempunyai persamaan hak dipilih dalam pemilu dan partisipasi yaitu setiap warga negara mempunyai persamaan hak memilih dalam pemilu. 44. Bahwa dampak dari pendistorsian hakikat partai politik, calon perseorangan dan pemilih tersebut, tentulah berkorelasi dengan keberadaan Para Pemohon selaku salah satu aktor utama kontestasi demokrasi daerah dan nasional. Para Pemohon yang dalam hal ini merupakan warga negara, sekaligus sebagai salah satu elemen penting yang menentukan baik atau tidaknya keberlangsungan kontestasi demokrasi di tingkatan daerah selain daripada partai politik, juga memiliki andil krusial untuk memastikan apakah para calon pemimpin daerah tersebut terlahir dari proses yang benar-benar berkualitas. Akan tetapi, akibat dari adanya ketentuan ambang batas dalam mengusulkan pasangan calon kepala daerah sebagaimana dimaksud, Para Pemohon meyakini bahwa hak serta kewajiban Para Pemohon untuk turut memastikan berjalannya proses penempaan para pasangan calon kepala daerah yang benar-benar berkualitas sehingga nantinya dapat disuguhkan di dalam konfigurasi bursa pencalonan pasangan calon kepala daerah yang beragam serta berkualitas sebagai bagian yang integral dengan upaya pencapaian hakikat pilkada menjadi dibatasi. Oleh karena itu, menjadi langkah tepat untuk menghapuskan ketentuan ambang batas dalam mengusulkan pasangan calon kepala daerah sebagaimana dimaksud. 45. Bahwa ketentuan ambang batas pencalonan kepala daerah sangat berdampak terhadap penyelenggaraan pilkada yang tercerminkan melalui fakta keterbatasan bursa calon kepala daerah yang mengindikasikan 73 tertutupnya bursa pemilihan yang beragam bagi para pemilih, tumpulnya legitimasi bagi calon terpilih, serta keberadaan calon tunggal yang menggiring perspektif masyarakat untuk tidak memilih alias golput atau memilih kolom kosong sehingga menodai marwah daripada penyelenggaraan pilkada yang seharusnya diperuntukkan sebagai sarana partisipasi masyarakat untuk melaksanakan haknya dalam memilih sekaligus untuk memperoleh kualitas iklim demokrasi yang kompetitif dan edukatif. Hal tersebut sejatinya penting mengingat bahwa esensi pelaksanaan kontestasi demokrasi layaknya pilkada sejatinya juga harus dibersamai dengan spirit pendidikan politik bagi para pemilih, agar nantinya para pemilih dapat memilih berdasarkan kualitas pilihan yang baik dan bukan semata-mata popularitas dan uang belaka (Ni’matul Huda, Perkembangan Hukum Tata negara: Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan, 2014, 422). 46. Bahwa bingkai pilkada yang benar-benar demokratis adalah pilkada yang berpondasikan pada pranata pilar-pilar demokrasi, yang kemudian pilar- pilar demokrasi tersebut dapatlah dilihat dari ketersediaan ruang-ruang partisipasi bagi setiap warga negara untuk memilih dan dipilih, melesatnya tingkat pengetahuan dan pemahaman terkait demokrasi bagi para pemilih, serta kecakapan partai politik selaku salah satu peserta pemilihan dalam mempersiapkan kader terbaiknya untuk maju sebagai kontestan dalam bursa pilkada. Sejalan pula dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Paragraf [3.14.1] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU XIII/2015, dikatakan bahwa: “...Konstitusi mengamanatkan Pilkada (gubernur, bupati, walikota) dilaksanakan secara demokratis. Dengan demikian, Pilkada harus memenuhi kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip demokrasi. Kendatipun tidak ada parameter yang berlaku universal perihal ukuran demokratisnya suatu pemilihan, hakikat demokrasi yang menghendaki terlibatnya sebanyak mungkin peran-serta rakyat dalam pengambilan keputusan politik haruslah dijadikan semangat dalam menyusun norma hukum yang diabdikan untuk mengatur penyelenggaraan pemilihan yang demokratis itu. Hakikat demokrasi yang demikian menuntut dibukanya ruang yang seluas-luasnya bagi rakyat dalam mewujudkan peran serta atau partisipasinya dalam proses demokrasi tersebut. Keterlibatan rakyat yang seluas-luasnya adalah manifestasi ideal demokrasi bahwa sesungguhnya rakyatlah yang telah mengambil keputusan perihal apa yang terbaik yang akan diberlakukan bagi dirinya.” 47. Bahwa erat kaitannya dengan hal tersebut, sejauh ketentuan ambang batas 74 sebagaimana dimaksud diberlakukan, pengaruh yang diberikan hanya mengalir pada tumpulnya integritas partai politik sebagai salah satu peserta pemilihan dan dibatasinya tindakan para pemilih termasuk Para Pemohon untuk memperoleh kontestasi demokrasi yang sehat dan kompetitif. Akibat lainnya juga mengakar pada menjalarnya praktik pragmatisme dan hegemoni partai politik. Ambang batas pencalonan kepala daerah bagi partai/gabungan partai politik peserta pemilu berupa perolehan suara sah telah secara terang hadir di atas spirit pendegradasian nilai-nilai demokrasi dan berimplikasi kepada pendegradasian hak bagi setiap warga negara untuk memperoleh jalannya pilkada yang benar-benar demokratis sehingga berimbas pula pada terenggutnya hak bagi setiap warga negara untuk memperjuangkan haknya secara kolektif demi menjunjung pemerintahan, masyarakat, bangsa dan negaranya. 48. Bahwa sebelum menyampaikan petitum dalam permohonan kami izinkanlah kami para pemohon meminta kepada yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, untuk mempertimbangkan secara mendalam mengingat Pemilihan Kepala Daerah secara serentak Tahun 2024 telah berakhir. Kami meyakini bahwa apa yang kami tuliskan dalam permohonan ini ialah sebagai wujud ijtihad politik kami melalui langkah-langkah konstitusionalnya yang merefleksikan perjuangan akademik kami untuk dapat turut membangun kehidupan demokrasi yang sehat. Kami amat sangat mengharapkan yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat mempertimbangkan segala kemungkinan rekayasa konstitusional (constitutional engineering) demi menuju konsolidasi demokrasi di Indonesia. Sepenuhnya dan seutuhnya kami hanya ingin mewujudkan hak yang melekat bagi setiap warga negara untuk dipilih dan memilih serta menentukan pilihannya kepada para pemimpin yang terbaik berdasarkan kehendaknya. Dengan partisipasi semua warga negara memilih pemimpin yang terbaik, harapkan terwujudnya tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. IV. PETITUM Berdasarkan fakta, uraian dan alasan yang telah dijelaskan di atas, sehingga dapat kiranya Mahkamah Konstitusi secara bijak untuk memutus hal-hal sebagai berikut: 75 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 3. Menyatakan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-16, yang disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 17 Juni 2025, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I s.d. Pemohon VIII; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemohon I s.d. Pemohon VIII; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) Pemohon I s.d. Pemohon VIII; 76 4. Bukti P-4 : Fotokopi Pengangkatan Sebagai Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Semarang Oleh Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Pemohon I; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Wewenang dan Tanggung Jawab Bidang Hukum & HAM Hasil Kongres Himpunan Mahasiswa Islam Ke- XXXII; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Tulisan dengan judul “Menakar Relevansi Antara Pengaturan Ambang Batas Pencalonan di Pemilu” Pemohon II; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Mengenai Pengesahan Kepengurusan Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 2024 Pemohon III; 8. Bukti P-8 : Print-out Sertifikat Penghargaan Juara 1 Dalam Perlombaan Debat Nasional Pada Kegiatan Maliki Law Fair 2024 yang bertemakan “Kreatifitas Pemuda Dalam Menyongsong Indonesia Emas 2045” Pemohon IV; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang tentang Kepengurusan Kemahasiswaan Pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Tahun 2024, Pemohon V; 10. Bukti P-10 : Print-out Postingan Tulisan Medium Dengan Judul “Demokrasi Yang Terderogasi: Analisis Eksistensi Ambang Batas Syarat Pencalonan Calon Kepala Daerah” Pemohon VI; 11. Bukti P-11 : Print-out Sertifikat Juara III Analyzed Legal Essay Competition dengan tema: “Peran Hukum Membangun Negeri dan Judul Essay: “Urgensitas Konstitusional Lame Duck Session Sebagai Reaktualisasi Nilai Demokrasi Panca Pemilihan Umum di Indonesia” Pemohon VII; 12. Bukti P-12 : Print-out Postingan Instagram Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Soshum Universitas Negeri Semarang terkait Diskusi Berjudul: “Pro dan Kontra Putusan Mahkamah 77 Konstitusi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden” Pemohon VIII; 13. Bukti P-13 : Print-out Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; 14. Bukti P-14 : Print-out Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024; 15. Bukti P-15 : Print-out Pasal 41 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang; 16. Bukti P-16 : Print-out Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Satu Naskah. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang 78 Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang in casu Pasal 40 ayat (1) yang telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 Agustus 2024 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: 79 a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian norma Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 yang telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang menyatakan sebagai berikut: “partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut: 80 Untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur: a. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di provinsi tersebut; b. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di provinsi tersebut; c. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di provinsi tersebut; d. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) di provinsi tersebut; Untuk mengusulkan calon bupati dan calon wakil bupati serta calon walikota dan calon wakil walikota: a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, partai politik, atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di kabupaten/kota tersebut; b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di kabupaten/kota tersebut; c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di kabupaten/kota tersebut; d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) di kabupaten/kota tersebut.” Selain itu, para Pemohon juga mengajukan permohonan pengujian norma Pasal 41 UU 10/2016 yang menyatakan sebagai berikut: “(1) Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat 81 dalam daftar pemilih tetap pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan: a. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen); b. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen); c. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen); d. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen); dan e. jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kabupaten/kota di Provinsi dimaksud. (2) Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan: a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen); b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen); c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen); d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen); dan e. jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota dimaksud.” (3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan paling singkat 1 (satu) tahun dan tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan umum 82 sebelumnya di provinsi atau kabupaten/kota dimaksud. (4) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan.” 2. Bahwa para Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional antara lain sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa para Pemohon terdiri atas Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII yang merupakan perorangan warga negara Indonesia [vide Bukti P-1] dan juga sebagai pemilih sebagaimana telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilihan kepada daerah (pemilukada) sebelumnya [vide Bukti P-2], yang menganggap hak konstitusionalnya telah dirugikan akibat berlakunya Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 yang telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Pasal 41 UU 10/2016 yang menyebakan terbatasnya variasi pasangan calon kepala daerah, sehingga para Pemohon tidak dapat melaksanakan hak memiliihnya secara utuh. 4. Bahwa sebagai mahasiswa, Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII juga aktif dalam organisasi mahasiswa dan melakukan aktivitas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu dan pemilukada yang berkeadilan [vide bukti P-3 sampai dengan Bukti P-12]. 5. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII bersifat nyata atau setidaknya potensial terjadi, karena Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII selaku pihak yang nantinya akan ikut memilih kepala daerah, tidak memperoleh alternatif pilihan yang bervariatif serta beragam sesuai kehendak politiknya akibat ketentuan ambang batas dalam mengusulkan pasangan calon kepala daerah bagi partai politik dan calon perseorangan. 6. Bahwa apabila ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 yang telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Pasal 41 UU 10/2016 dinyatakan bertentangan terhadap UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka dapat dipastikan potensi kerugian konstitusional Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII tidak akan terjadi di kemudian hari. Oleh sebab itu, telah tampak adanya hubungan kausal (causaal verband) antara kerugian konstitusional yang didalilkan dengan berlakunya Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 yang telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Pasal 41 UU 10/2016. Berdasarkan seluruh uraian yang dikemukakan dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, 83 Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII telah dapat membuktikan dirinya sebagai perorangan warga negara Indonesia [vide Bukti P-1] yang juga sebagai pemilih sebagaimana telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilukada sebelumnya [vide Bukti P-2] serta mahasiswa yang melakukan aktivitas berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu dan pemilukada yang berkeadilan [vide Bukti P-3 sampai dengan Bukti P-12]. Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII juga telah menjelaskan mempunyai hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, serta telah dapat menjelaskan adanya anggapan kerugian hak konstitusional yang dimiliki disebabkan berlakunya norma Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 yang telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Pasal 41 UU 10/2016 yang dimohonkan pengujian. Di samping itu, Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII juga telah dapat menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami bersifat spesifik dan potensial akan terjadi, serta memiliki hubungan sebab-akibat (causal-verband) dengan berlakunya norma Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 yang telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Pasal 41 UU 10/2016, karena sebagai pemilih seharusnya memperoleh variasi pasangan calon kepala daerah yang sesuai dengan preferensi pemilih. Namun, akibat ketentuan ambang batas dalam mengusulkan pasangan calon kepala daerah bagi partai politik dan calon perseorangan dalam kedua norma pasal a quo, Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII tidak memperoleh alternatif pilihan yang bervariatif serta beragam sesuai kehendak politiknya. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalam batas penalaran yang wajar apabila permohonan Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII dikabulkan maka kerugian hak konstitusional tersebut tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas terbukti atau tidak dalil Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma pasal yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII (selanjutnya disebut sebagai para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon. 84 Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 40 ayat (1) yang telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU- XXII/2024 dan Pasal 41 UU 10/2016 yang dimohonkan pengujian, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut para Pemohon, membiarkan ketentuan ambang batas bagi partai politik/gabungan partai politik peserta pemilu menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan ambang batas bagi calon perseorangan untuk mengusulkan atau mendaftarkan diri sebagai pasangan calon kepala daerah sejatinya bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang menghendaki adanya penyamaan rezim antara pemilu dan pemilukada. 2. Bahwa menurut para Pemohon, alasan ketidakselarasan ketentuan ambang batas dalam mengusulkan pasangan calon kepala daerah oleh partai politik/gabungan partai politik peserta Pemilu dan bagi calon perseorangan yang sebagaimana saat ini berlaku, bertentangan dengan makna orisinil Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang sama sekali tidak menyinggung perihal pengaturan mengenai ambang batas dalam mengusulkan pasangan calon, 3. Bahwa menurut para Pemohon, konsekuensi berlakunya norma Pasal 40 ayat (1) yang telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU- XXII/2024 dan Pasal 41 UU 10/2016 maka dalam pemilu presiden dan wakil pesiden, para Pemohon dapat memilih salah satu dari seluruh pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusung oleh partai politik peserta pemilu. Sementara itu, pada pemilukada para Pemohon hanya dapat memilih kandidat pasangan calon kepala daerah yang diusung oleh partai politik/gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi ambang batas, serta memilih calon kepala daerah dari jalur perseorangan yang ambang batas pendaftarannya lebih tinggi dari ambang batas partai politik/gabungan partai politik peserta pemilu. Hal tersebut menutup ruang partisipasi aktif bagi para Pemohon selaku pemilih untuk memperoleh jalannya penyelenggaraan pemilihan yang demokratis antara pemilu dan pemilukada. 4. Bahwa menurut para Pemohon, maksud pembentuk undang-undang untuk memformulasikan ketentuan ambang batas pemilukada sebagai instrumen 85 penyederhanaan multipartai dan menstimulus jalannya pemerintahan daerah yang sinergis in casu kepala daerah dan DPRD, telah dibantah secara tersirat melalui argumentasi Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang pada pokoknya menyatakan penghapusan presidential threshold. 5. Bahwa menurut para Pemohon, adanya ketidakselarasan antara ketentuan ambang batas pemilukada, baik bagi partai politik/gabungan partai politik peserta pemilu maupun bagi perseorangan dengan prinsip moralitas sebagai basis open legal policy, menunjukan ketentuan ambang batas a quo tidak mampu mencapai tujuan penyelenggaraan pemilukada, yang semestinya diperuntukkan untuk membuka seluas-luasnya partisipasi warga negara dalam melaksanakan hak konstitusionalnya secara berkeadilan dalam memilih dan dipilih guna mendukung tercapainya penyelenggaraan pembangunan pemerintahan daerah. 6. Bahwa menurut para Pemohon, adanya besaran ambang batas dalam mengusulkan calon kepala daerah yang termuat dalam Putusan Mahkamah Nomor 60/PUU-XXII/2024 masih menciptakan ketidakadilan antara calon yang diusulkan oleh partai politik/gabungan partai politik peserta pemilu dan calon perseorangan. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa besaran ambang batas dalam mengusulkan kepala daerah belum memenuhi sepenuhnya equality of opportunity antara peserta pilkada sehingga eksistensi ambang batas tersebut telah melanggar ketentuan pasal Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. 7. Bahwa menurut para Pemohon, dari keseluruhan penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada serentak 2024 dapat dinyatakan tidak ada satupun daerah yang perhitungan ambang batas syarat minimal dalam mengusulkan calon kepala daerah memiliki jumlah yang sama antara pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dengan calon perseorangan. Hal tersebut dikarenakan basis penghitungan yang dijadikan acuan dalam menghitung persentase besaran ambang batas antar keduanya berbeda. Calon perseorangan dihitung berdasarkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sedangkan calon dari partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu didasarkan pada perolehan suara sah. Hal demikian yang menghambat tersedianya bursa variasi calon kepala daerah yang beragam dan jelas merugikan warga negara sebagai 86 pemilih untuk dapat menentukan pemimpin dengan sungguh-sungguh sesuai kehendak dan preferensinya. Dengan demikian, ketentuan tersebut telah melanggar adanya norma dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. 8. Bahwa menurut para Pemohon, dengan adanya kondisi yang tidak adil tersebut telah cukup membuktikan ketentuan besaran ambang batas dalam mengusulkan calon kepala daerah tidak menggunakan formulasi atau rumus perhitungan berbasis data yang bertujuan untuk memberikan kriteria yang terukur dan objektif dalam menentukan besaran ambang batas tersebut. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon dalam petitium permohonannya pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar menyatakan: 1. Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 2. Pasal 41 UU 10/2016 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-16 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 17 Juni 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara); [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, Mahkamah berpendapat bahwa tidak terdapat urgensi dan kebutuhan untuk mendengarkan keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK. [3.10] Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama dalil-dalil para Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, isu utama yang dipersoalkan oleh para Pemohon adalah mengenai keberlakuan norma Pasal 40 ayat (1) yang telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Pasal 41 UU 10/2016 yang dinilai telah menghalangi hak konstitusional para Pemohon disebabkan adanya pembatasan persyaratan dalam pengajuan pasangan calon dalam Pemilukada, baik calon kepala daerah atau wakil kepala daerah yang berasal dari partai politik maupun calon kepala daerah atau wakil kepala daerah dari perseorangan. Hal demikian, menurut para Pemohon menyebabkan konfigurasi 87 bursa pasangan calon kepala daerah menjadi tidak beragam, tidak berkualitas dan pencapaian hakikat pemilukada menjadi dibatasi yang akhirnya bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. [3.11] Menimbang bahwa berkenaan dengan masalah konstitusionalitas norma Pasal 40 ayat (1) sebagaimana telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Pasal 41 UU 10/2016, dengan membaca dan memahami secara komprehensif hal-hal yang dimohonkan untuk diputus kepada Mahkamah (petitum), dalam batas penalaran yang wajar, secara substansial, para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menghapus ambang batas untuk mengajukan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, baik yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum maupun yang berasal dari jalur perserorangan. Pemahaman Mahkamah demikian kian diperkuat dari bangunan argumentasi para Pemohon yang menggunakan logika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang secara eksplisit menyatakan ambang batas untuk pengajuan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum adalah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Berkenaan dengan dalil para Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Pasal 40 ayat (1) yang telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Pasal 41 UU 10/2016 yang masih mempertahankan dan tetap mengatur angka/persentase tertentu untuk dapat mengajukan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sehingga dinilai bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. [3.11.1] Bahwa berkenaan dengan norma Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016, sebagai bagian dari upaya memperluas pilihan pemilih dalam kontestasi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU- XXII/2024 telah menurunkan angka/persentase ambang batas untuk dapat mengajukan atau mengusulkan pasangan calon oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum. Pengurangan angka/persentase ambang batas dimaksud dimaktubkan dalam Amar Angka 2 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang menyatakan sebagai berikut: 2. Menyatakan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 88 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai: “partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut: Untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur: a. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di provinsi tersebut; b. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di provinsi tersebut; c. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di provinsi tersebut; d. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) di provinsi tersebut; Untuk mengusulkan calon bupati dan calon wakil bupati serta calon walikota dan calon wakil walikota: a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di kabupaten/kota tersebut; b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di kabupaten/kota tersebut; c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di kabupaten/kota tersebut; d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) di kabupaten/kota tersebut; 89 [3.11.2] Bahwa dengan membaca secara saksama amar putusan tersebut di atas, meskipun angka/persentase tersebut diturunkan, Mahkamah tidak menghapus sama sekali atau menyatakannya bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana halnya dengan penghapusan ambang batas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024. Pendirian atau sikap Mahkamah demikian bukan tanpa dasar atau tanpa alasan. Salah satu alasan mendasar Mahkamah terkait dengan adanya fakta dan keberadaan calon yang dapat mengajukan diri melalui jalur perseorangan. Dalam hal ini, tersedianya kesempatan bagi warga negara untuk mengajukan diri sebagai calon dengan menggunakan jalur perseorangan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 23 Juli 2007. Kemudian, calon perseorangan diadopsi oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 12/2008). Tindak lanjut dalam undang-undang, in casu UU 8/2012, sama sekali tidak dimaksudkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tidak bersifat final, tetapi disebabkan pertimbangan hukum Mahkamah menghendaki adanya pengaturan ihwal syarat dukungan minimal bagi calon perseorangan yang harus dirumuskan pembentuk undang-undang. Hal ihwal tersebut, sesuai dengan pertimbangan hukum dalam Sub-paragraf [3.15.19] dan Sub-paragraf [3.15.20] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 sebagai berikut: Sub-paragraf [3.15.19] Bahwa untuk calon perseorangan kepala daerah dan wakil kepala daerah, Mahkamah berpendapat, terhadap perseorangan yang bersangkutan harus dibebani kewajiban yang berkaitan dengan persyaratan jumlah dukungan minimal terhadap calon yang bersangkutan. Hal demikian diperlukan agar terjadi keseimbangan dengan parpol yang disyaratkan mempunyai jumlah wakil minimal tertentu di DPRD atau jumlah perolehan suara minimal tertentu untuk dapat mengajukan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah; Sub-paragraf [3.15.20] Bahwa syarat jumlah dukungan bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah perseorangan tidak boleh lebih berat daripada syarat parpol yang dapat mengajukan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Hal tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi ketidakadilan karena perolehan wakil di DPRD atau jumlah suara parpol didapatkan dalam suatu pemilihan umum yang biayanya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara, sedangkan calon perseorangan harus mengumpulkan sendiri pernyataan dukungan dari pendukungnya. Demikian pula halnya syarat dukungan bagi calon perseorangan tidak boleh demikian ringan sehingga 90 akan membuka kesempatan bagi orangorang yang tidak bersungguh- sungguh yang pada gilirannya dapat menurunkan nilai dan citra demokrasi yang dapat bermuara pada turunnya kepercayaan rakyat terhadap pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah; Berdasarkan uraian pertimbangan hukum pada Sub-paragraf [3.15.19] dan Sub-paragraf [3.15.20] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 tersebut, setidaknya terdapat 4 (empat) substansi penting. Pertama, calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memilih menggunakan jalur perseorangan harus mendapat dukungan jumlah minimal pemilih untuk dapat mengajukan diri sebagai pasangan calon. Persyaratan dukungan minimal tersebut merupakan keharusan. Kedua, persyaratan dukungan minimal diperlukan sebagai wujud keseimbangan antara calon yang memilih atau menggunakan jalur perseorangan dengan calon yang memilih diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum. Ketiga, syarat jumlah minimal dukungan bagi calon yang menggunakan jalur perseorangan tidak boleh lebih berat dari syarat yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik. Keempat, syarat dukungan bagi calon perseorangan tidak boleh demikian ringan sehingga akan membuka kesempatan bagi orang-orang yang tidak bersungguh-sungguh yang pada gilirannya dapat menurunkan nilai dan citra demokrasi yang dapat bermuara pada turunnya kepercayaan rakyat terhadap pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. [3.11.3] Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas dan adanya fakta keniscayaan memberikan kesempatan bagi calon yang memilih atau menggunakan jalur perseorangan dalam kontestasi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana hakikat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007, menghapuskan syarat dukungan minimal mengajukan diri sebagai calon perseorangan tidak mungkin dilakukan. Terlebih, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 ditegaskan persyaratan dukungan bagi calon perseorangan tidak boleh demikian ringan. Artinya, syarat dukungan minimal tetap diperlukan. Perihal tersebut, ratio decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 tidak dapat begitu saja dipaksakan sebagai dasar logika dalam membangun argumentasi yang menghendaki penghapusan ambang batas dalam pengusulan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, baik melalui jalur perseorangan maupun menggunakan jalur partai politik. Berkenaan dengan hal tersebut, sikap atau pendirian Mahkamah yang menyatakan bahwa ambang batas persentase minimal pengajuan pasangan calon presiden dan wakil presiden 91 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 adalah upaya mengembalikan kepada maksud pada Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”. [3.11.4] Bahwa sekalipun Mahkamah tetap mempertahankan semangat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 ihwal persyaratan dukungan bagi calon perseorangan tidak boleh demikian ringan, hal demikian tidak berarti bahwa pembentuk undang-undang tidak dapat melakukan perubahan terhadap ambang batas minimal pengajuan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, baik yang yang melalui jalur perseorangan maupun yang diajukan/diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum. Perubahan dimaksud dilakukan untuk menciptakan keseimbangan proporsional baru setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024. Berkenaan dengan ini, pembentuk undang-undang dapat melakukan perubahan atau penyesuaian atas ambang batas pengajuan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sepanjang angka/persentase ambang batas dimaksud tidak lebih berat dari angka/persentase dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024. Seandainya diperlukan pembentuk undang-undang dapat mengadopsi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para Pemohon yang menyatakan norma Pasal 40 ayat (1) yang telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan norma Pasal 41 UU 10/2016 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. [3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, ketentuan norma Pasal 40 ayat (1) yang telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU- XXII/2024 dan norma Pasal 41 UU 10/2016, telah ternyata tidak bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat, pemilukada yang demokratis, hak memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara, dan hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), Pasal 28C 92 ayat (2), dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Dengan demikian, dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.13] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu, Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota pada hari Rabu, tanggal 93 lima, bulan November, tahun dua ribu dua puluh lima, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal tiga belas, bulan November, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 12.26 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah PANITERA PENGGANTI, ttd. Hani Adhani