90/PUU-XXII/2024

PUTUSAN Nomor 90/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Syukur Destieli Gulo, S.H. Pekerjaan : Konsultan Hukum Alamat : Bukit Tinggi, RT/RW : 000/000, Kel/Desa: Bukit Tinggi, Kecamatan Ulu Moro’o, Kabupaten Nias Barat, Provinsi Sumatera Utara. sebagai -----------------------------------------------------------------------Pemohon I 2. Nama : Prabu Sutisna, S.H. Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Jl. Wadassari 2, RT/RW : 003/002, Kel/Desa :Pondok Betung, Kecamatan: Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. sebagai ----------------------------------------------------------------------Pemohon II 3. Nama : Syafi’i Al Ma’ruf, S.H. Pekerjaan : Paralegal Alamat : Lita, RT/RW 007/005, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. sebagai ---------------------------------------------------------------------Pemohon III 4. Nama : Noverianus Samosir, S.H. 2 Kewarganegaraan : Indonesia Pekerjaan : Karyawan Swasta Alamat : Jl. Bakti Cilincing, RT/RW : 005/006, Kel/Desa : Cilincing, Kecamatan: Cilincing. sebagai---------------------------------------------------------------------Pemohon IV 5. Nama : Christian Adrianus Sihite Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa Alamat : Parnapa, RT/RW : 000/000, Kel/Desa : Parnapa, Kecamatan : Onan Ganjang. sebagai ---------------------------------------------------------------------Pemohon V 6. Nama : Rd. Ilham Maulana Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Kp. Curug Kulon, RT. 003/RW. 001, Desa Curug Kulon, Kec. Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. sebagai --------------------------------------------------------------------Pemohon VI 7. Nama : Bunga Cantika Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Jl. Mujair, RT/RW: 001/004, Kel/Desa: Bambu Apus, Kecamatan: Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. sebagai --------------------------------------------------------------------Pemohon VII Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 17 Juli 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 17 Juli 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 92/PUU/PAN.MK/AP3/07/2024 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 90/PUU-XXII/2024 pada tanggal 23 Juli 2024, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 02 Agustus 2024 3 dan diterima di Mahkamah pada tanggal 6 Agustus 2024, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang disebutkan dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut UUD 1945), berbunyi “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya ... dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; [Bukti P-1] 2. Bahwa Mahkamah Konstitusi selaku pelaku kekuasaan kehakiman memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; Selanjutnya, dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945…” [Bukti P-5]; Selanjutnya, dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, yang diubah untuk kedua kalinya dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, dan diubah untuk ketiga kalinya dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 4 tentang Mahkamah Konstitusi (UU No. 24 Tahun 2003), mengatur: [Bukti P- 6] “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;” Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 13 Tahun 2022), menyatakan: [Bukti P-7] “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” Selanjutnya, dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang (PMK No. 2 Tahun 2021), menyatakan: “Pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusional yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi...” 3. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of the constitution memiliki peran penting untuk menjaga tegaknya Konstitusi yang didalamnya mengatur Hak konstitusional, sekaligus Hak Asasi yang dimiliki oleh setiap warga negara. Menurut L. A. Marpaung, (2018: 99) “...implementasi dari fungsi lembaga pengawas konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi mengawal dan menegakkan konstitusi agar dilaksanakan sebaik-baiknya, sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran terhadap konstitusi dalam penyelenggaraan negara dan dalam kehidupan bernegara. [Bukti P-22] Upaya mewujudkan fungsi tersebut dengan maksimal, Mahkamah telah mengambil langkah-langkah yang lebih progresif yakni membuat putusan yang di dalamnya merumuskan norma baru terkait objek perkara yang dimohonkan. Menurut A.F. Sumadi, dkk., (2019: 141), “Pintu masuk perumusan norma baru dapat mengambil bentuk putusan konstitusional bersyarat maupun putusan inkosntitusional bersyarat. Dengan kata lain, jika 5 tafsir yang ditentukan dalam putusan MK dipenuhi, maka suatu norma atau undang-undang tetap konstitusional sehingga dipertahankan legalitasnya, sedangkan jika tafsir yang ditentukan dalam putusan MK tidak dipenuhi, suatu norma hukum menjadi inkonstitusional sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat [Bukti P-23]. Sedangkan menurut Mahfud MD, (A.F. Sumadi, dkk, 2019: 141-142), MK boleh saja membuat putusan yang tidak ada panduannya di dalam hukum acara, bahkan secara ekstrem bisa keluar dari undang- undang apabila undang-undang itu tidak memberikan rasa keadilan. [vide Bukti P-23] 4. Bahwa bukti-bukti putusan Mahkamah yang berisi perumusan norma baru, hal mana dinyatakan oleh PARA PEMOHON pada poin 3 di atas, antara lain: [Bukti P-24] 4.1. Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022, merumuskan norma baru terhadap ketentuan Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang semula berbunyi: “Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:” dimaknai secara bersyarat oleh Mahkamah, menjadi: “2. Menyatakan Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) yang semula berbunyi, “Berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun atau berpengalaman sebagai Pimpinan KPK, dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan”. 6 Putusan a quo juga memaknai secara bersyarat ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang semula berbunyi: “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan.” dimaknai secara bersyarat oleh Mahkamah, menjadi: “3. Menyatakan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) yang semula berbunyi, “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”. 4.2. Putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018, merumuskan norma baru terhadap ketentuan Pasal 182 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang semula berbunyi: “Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan: l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan” dimaknai secara bersyarat oleh Mahkamah, menjadi: “Frasa “pekerjaan lain” dalam Pasal 182 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan 7 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik;” 4.3. Putusan Nomor 49/PUU-VIII/2010, merumuskan norma baru terhadap ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang semula berbunyi: “Jaksa Agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena: d. berakhir masa jabatannya;” dimaknai secara bersyarat oleh Mahkamah, menjadi: • Menyatakan Pasal 22 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara RepubIik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara RepubIik Indonesia Nomor 4401) adalah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally constitutional), yaitu konstitusional sepanjang dimaknai “masa jabatan Jaksa Agung itu berakhir dengan berakhirnya masa jabatan Presiden Republik Indonesia dalam satu periode bersama-sama masa jabatan anggota kabinet atau diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Presiden dalam periode yang bersangkutan”; • Menyatakan Pasal 22 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara RepubIik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara RepubIik Indonesia Nomor 4401) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “masa jabatan Jaksa Agung itu berakhir dengan berakhirnya masa jabatan Presiden Republik Indonesia dalam satu periode bersama-sama masa jabatan anggota kabinet atau diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Presiden dalam periode yang bersangkutan”; 4.4. Putusan Nomor 147/PUU-VII/2009, merumuskan norma baru terhadap ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 8 2004 yang semula berbunyi: “Pemberian suara untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan dengan mencoblos salah satu pasangan calon dalam surat suara.” dimaknai secara bersyarat oleh Mahkamah, menjadi: • Menyatakan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) adalah konstitusional bersyarat terhadap Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga kata, “mencoblos” dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diartikan pula menggunakan metode e-voting dengan syarat kumulatif sebagai berikut: a. tidak melanggar asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil; b. daerah yang menerapkan metode e-voting sudah siap dari sisi teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia maupun perangkat lunaknya, kesiapan masyarakat di daerah yang bersangkutan, serta persyaratan lain yang diperlukan; 5. Bahwa berdasarkan uraian pada poin 4 tersebut diatas, jelas Mahkamah Konstitusi berwenang untuk merumuskan norma baru terhadap objek perkara, demi tegaknya Konstitusi yang didalamnya mengatur Hak konstitusional, sekaligus Hak Asasi yang dimiliki oleh setiap warga negara, termasuk di dalamnya PARA PEMOHON; 6. Bahwa PARA PEMOHON mengajukan Judicial Review Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5898), yang berbunyi: [Bukti P-2] 9 “Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: “e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;” terhadap Pasal 18 ayat (4), Pasal 1 ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi jelas berwenang untuk memeriksa dan mengadili pengujian konstitusional Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, terhadap Pasal 18 ayat (4), Pasal 1 ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana diajukan oleh PARA PEMOHON. II. KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON 1. Bahwa PARA PEMOHON mengajukan Judicial Review Pasal 7 ayat (2) huruf e UU No. 10 Tahun 2016, karena PARA PEMOHON memiliki hak Konstitusional, yang karena berlakunya ketentuan a quo melanggar hak Konstitusional PARA PEMOHON dimaksud; 2. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, mengatur: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara.” 10 Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, menyatakan: “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang (PMK No. 2 Tahun 2021), mengatur: [Bukti P-8] “Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. lembaga negara.” 3. Bahwa PARA PEMOHON adalah anak muda yang memiliki hak Konstitusional yang sama, mengalami kerugian hak Konstitusional dengan berlakunya Pasal 7 ayat (2) huruf e UU No. 10 Tahun 2016, sehingga PARA PEMOHON bertindak secara bersama-sama untuk melakukan judicial review terhadap ketentuan pasal a quo, dan oleh karenanya PARA PEMOHON memiliki kepentingan yang sama; 4. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU- III/2005 (hlm. 16), tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor: 11/PUU-V/2007 (hlm. 56), tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: [Bukti P-9] a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945. b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji. c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan terjadi. 11 d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan tidak lagi terjadi. Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (2) PMK No. 2 Tahun 2021, mengatur: “Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila: a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi; 5. Bahwa PARA PEMOHON memiliki hak Konstitusional yang diatur dan dijamin dalam Pasal 18 ayat (4), Pasal 1 ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi: Pasal 18 ayat (4) UUD 1945: “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.” Pasal 1 ayat (2) UUD 1945: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” 12 Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka PARA PEMOHON memiliki hak Konstitusional yaitu: 5.1. Hak untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara demokratis; 5.2. Hak atas Kedulatan Rakyat; dan 5.3. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil; 6. Bahwa PARA PEMOHON memiliki “Hak Memilih” pada pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut Pemilihan) yang merupakan hak konstitusional yang berdasar pada Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 dan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, oleh karenanya hak konstitusional a quo harus mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, hal mana telah dijamin oleh ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 7. Bahwa PARA PEMOHON adalah Warga Negara Indonesia, yang terdaftar sebagai Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), di masing-masing DPT: [Bukti P-10] 7.1. PEMOHON I: Daftar Pemilih Tetap (DPT): TPS/ 002, Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Ulu Moro’o, Kabupaten Nias Barat, Provinsi Sumatera Utara. 7.2. PEMOHON II: Daftar Pemilih Tetap (DPT): TPS/ 019, Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. 7.3. PEMOHON III: Daftar Pemilih Tetap (DPT): TPS/004, Kelurahan Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. 7.4. PEMOHON IV: Daftar Pemilih Tetap (DPT): TPS/ 043, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta. 7.5. PEMOHON V: Daftar Pemilih Tetap (DPT): TPS/ 001, Kelurahan Parnapa, Kecamatan Onan Ganjang, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara 13 7.6. PEMOHON VI: Daftar Pemilih Tetap (DPT): TPS/ 004, Kelurahan Curug Kulon, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. 7.7. PEMOHON VII: Daftar Pemilih Tetap (DPT): TPS/ 020, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. 8. Bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf e UU No. 10 Tahun 2016 yang berbunyi “Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: “e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;” tidak menjamin kepastian hukum terhadap “Hak Memilih” sebagai hak konstitusional yang dimiliki oleh PARA PEMOHON, karena pasal a quo tidak merumuskan dengan jelas tentang kapankah batas usia calon dimaksud terhitung; 9. Bahwa untuk melaksanakan Pasal 7 ayat (2) huruf e UU No. 10 Tahun 2016, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota (Peraturan KPU No. 9 Tahun 2020), dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, mengatur: “Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: d. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota terhitung sejak penetapan Pasangan Calon;” Selanjutnya, Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU No. 9 Tahun 2020 tersebut telah mengalami uji materiil di Mahkamah Agung Republik 14 Indonesia, hal mana tertuang dalam Putusan Nomor 23 P/HUM/2024, dalam amar ke 2 dan ke 3 putusan a quo berbunyi: [Bukti P-4] Amar ke-2 berbunyi: Menyatakan Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota terhitung sejak pelantikan pasangan Calon terpilih”, sehingga Pasal a quo selengkapnya berbunyi: Pasal 4 ayat (1) huruf d: “berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota terhitung sejak pelantikan pasangan Calon terpilih;” Selanjutnya amar ke 3 berbunyi: Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mencabut Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; 10. Bahwa batas usia minimum Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota yang dirumuskan dalam Putusan Nomor 23 P/HUM/2024 “terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih” tidak memberikan jaminan kepastian 15 hukum terhadap hak konstitusional PARA PEMOHON, karena putusan a quo mengabaikan Hak Memilih yang sebenarnya tersalurkan pada saat pelaksanaan pemungutan suara, di mana potensial terdapat pasangan calon yang belum mencapai batas usia minimum; 11. Bahwa rumusan batas usia minimum “terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih” dalam Putusan Nomor 23 P/HUM/2024 terjadi karena tidak terdapat kepastian hukum terkait rumusan batas usia minimum Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e UU No. 10 Tahun 2016; 12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, sangat jelas ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf e UU No. 10 Tahun 2016 tidak menjamin kepastian hukum terhadap Hak Memilih yang dimiliki oleh PARA PEMOHON yang dijamin oleh Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, serta hak memperoleh jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, PARA PEMOHON jelas memiliki legal standing untuk mengajukan Permohonan ini. III. ALASAN PARA PEMOHON A. Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 1. Bahwa PARA PEMOHON memiliki hak Konstitusional yang diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi: “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.” 2. Bahwa Mahkamah dalam pertimbangan Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 (hlm. 55), memberikan makna frasa “dipilih secara demokratis” yaitu: [Bukti P-11] “...Menurut Mahkamah, makna frasa “dipilih secara demokratis”, baik menurut original intent maupun dalam berbagai putusan Mahkamah 16 sebelumnya dapat dilakukan baik pemilihan secara langsung oleh rakyat maupun oleh DPRD. Lahirnya kata demokratis dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 pada saat dilakukan perubahan UUD 1945 terdapat adanya 2 (dua) pendapat yang berbeda mengenai cara pemilihan kepala daerah. Satu pendapat menghendaki pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung oleh rakyat maupun oleh DPRD sementara pendapat lain menghendaki tidak dilakukan secara langsung oleh rakyat. Latar belakang pemikiran lahirnya rumusan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 saat itu adalah sistem pemilihan Kepala Daerah yang akan diterapkan disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan kondisi di setiap daerah yang bersangkutan. Pembentuk Undang-Undang dapat merumuskan sistem pemilihan yang dikehendaki oleh masyarakat di dalam pemilihan Kepala Daerah sehingga masyarakat mempunyai pilihan apakah akan menerapkan sistem perwakilan yang dilakukan oleh DPRD atau melalui sistem pemilihan secara langsung oleh rakyat. Tujuannya adalah agar menyesuaikan dengan dinamika perkembangan bangsa untuk menentukan sistem demokrasi yang dikehendaki oleh rakyat. Hal ini merupakan opened legal policy dari pembentuk Undang-Undang dan juga terkait erat dengan penghormatan dan perlindungan konstitusi terhadap keragaman adat istiadat dan budaya masyarakat di berbagai daerah yang berbeda-beda.” 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan putusan a quo, maka makna “dipilih secara demokratis” berarti dapat dilakukan baik pemilihan secara langsung oleh rakyat maupun oleh DPRD yang mana penentuan metode pemilihan secara demokratis merupakan open legal policy dari pembentuk undang- undang. Jika demikian, mengacu pada Pasal 1 angka 1 UU No. 8 Tahun 2015 yang berbunyi: “Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.” Dengan demikian, Pemilihan secara demokratis berarti pemilihan yang dilaksanakan secara langsung melalui pemungutan suara rakyat; 17 4. Bahwa Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis melalui pemungutan suara rakyat melahirkan “Hak Memilih” sebagai hak Konstitusional yang dimiliki oleh rakyat termasuk didalamnya PARA PEMOHON. Hal tersebut sejalan dengan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003 (hlm. 35), sebagaimana pertimbangan tersebut diikuti oleh Putusan Nomor 39/PUU-XII/2014 (hlm. 30), yang menyatakan: [Bukti P-12] “...bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (right to vote and right to be candidate) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara.” 5. Bahwa selain pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 011- 017/PUU-I/2003, dan Putusan Nomor 39/PUU-XII/2014 di atas, dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU No. 39 Tahun 1999) [Bukti P-13], menyatakan dengan tegas: “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Berdasarkan Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003 (hlm. 35), dan Putusan Nomor 39/PUU-XII/2014, serta Pasal 43 ayat (1) UU 39 Tahun 1999 tersebut, maka “Hak Memilih” merupakan Hak Konstitusional sekaligus sebagai Hak Asasi warga negara termasuk di dalamnya PARA PEMOHON. Selanjutnya dalam Pasal 57 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016, menyatakan: “Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih.” Dalam hal ini, PARA PEMOHON merupakan warga negara Indonesia yang terdaftar sebagai Pemilih, hal mana dibuktikan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) masing-masing Pemohon. [vide Bukti P-10] 6. Bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf e UU No. 10 Tahun 2016, yang berbunyi: “Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: “e. berusia paling 18 rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;” telah menimbulkan kerugian terhadap “Hak Memilih” yakni hak Konstitusional sekaligus Hak Asasi yang dimiliki oleh PARA PEMOHON, karena Pasal a quo tidak merumuskan secara jelas tentang kapankah batas usia minimum setiap calon terhitung. Kelemahan rumusan norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU No. 10 Tahun 2016, mengharuskan KPU RI melalui Peraturan No. 9 Tahun 2020 merumuskan batas usia minimum calon, hal mana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, yang berbunyi: “Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: d. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota terhitung sejak penetapan Pasangan Calon;” Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024, Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU No. 9 Tahun 2020 tersebut dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 sepanjang tidak dimaknai: “berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota terhitung sejak pelantikan pasangan Calon terpilih;” Jika mengacu pada Pasal 7 ayat (2) huruf e UU No. 10 Tahun 2016 Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024, maka batas usia Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota terhitung sejak pelantikan pasangan Calon terpilih. 7. Bahwa penetapan batas usia Calon terhitung sejak pelantikan pasangan Calon terpilih telah mengabaikan dan tidak memberikan penghormatan terhadap Hak Memilih yang dimiliki oleh PARA PEMOHON sebagai Hak 19 Konstitusional sekaligus Hak Asasi, karena hak dimaksud tersalurkan pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara, sedangkan keberadaan Pasal 7 ayat (2) huruf e UU No. 10 Tahun 2016 Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 membuka potensi bagi Calon yang belum memenuhi persyaratan usia minimum untuk dipilih pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara. Salah satu alasan yang mendorong Mahkamah Agung dalam merumuskan batas usia minimum Calon “terhitung sejak pelantikan pasangan Calon terpilih” sebagaimana tertuang dalam Pertimbangan Putusan Nomor 23 P/HUM/2024 (hlm 61-62), yaitu: “Menimbang, bahwa adressat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tidak hanya ditujukan kepada Termohon selaku penyelenggara pemilihan, melainkan juga ditujukan kepada seluruh warga negara yang berhak mencalonkan atau dicalonkan, maupun partai politik yang diberi hak untuk mengusung calon kepala daerah. Membatasi usia pencalonan 30 tahun bagi Gubernur/Wakil Gubernur, dan usia pencalonan 25 Tahun bagi Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota sejak penetapan pasangan calon oleh Termohon, hanya akan menggambarkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dari sisi Termohon selaku penyelenggara pemilihan, namun tidak menggambarkan keseluruhan original intent yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, bahkan memangkas original intent Undang- Undang tersebut, terutama dalam mengakomodir kesempatan anak- anak muda untuk ikut serta membangun bangsa dan negara;” 8. Bahwa sebagai anak muda, PARA PEMOHON sangat setuju agar undang- undang mengakomodir kesempatan bagi anak-anak muda untuk ikut serta membangun bangsa dan negara, akan tetapi harus didasarkan atas alasan- alasan yang kuat, masuk akal dan proporsional serta tidak berkelebihan. Hal ini juga sesuai dengan pertimbangan Mahkamah, dalam Putusan 011- 017/PUU-I/2003, yang menyatakan: “Menimbang bahwa memang Pasal 28 J ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat ketentuan dimungkinkannya pembatasan hak dan kebebasan seseorang dengan undang-undang, tetapi pembatasan terhadap hak-hak 20 tersebut haruslah di dasarkan atas alasan-alasan yang kuat, masuk akal dan proporsional serta tidak berkelebihan. Pembatasan tersebut hanya dapat dilakukan dengan maksud “semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”; tetapi pembatasan hak dipilih seperti ketentuan Pasal 60 huruf g Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum tersebut justru karena hanya menggunakan pertimbangan yang bersifat politis. Di samping itu dalam persoalan pembatasan hak pilih (baik aktif maupun pasif) dalam pemilihan umum lazimnya hanya didasarkan atas pertimbangan ketidakcakapan misalnya faktor usia dan keadaan sakit jiwa, serta ketidakmungkinan (impossibility) misalnya karena telah dicabut hak pilihnya oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan pada umumnya bersifat individual dan tidak kolektif;” 9. Bahwa Perumusan batas usia minimum Calon terhitung sejak pelantikan pasangan Calon terpilih karena alasan mengakomodir kesempatan anak- anak muda untuk ikut serta membangun bangsa dan negara jelas tidak logis, dan berlebihan. Tidak logis karena syarat batas usia minimum Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) pembentuk undang-undang. Alasan tersebut berlebihan karena perumusan batas usia minimum yang demikian membuka peluang untuk meloloskan calon yang secara usia belum mencapai batas usia minimum pada saat pelaksanaan pemungutan suara, sehingga tidak menghormati Hak Memilih sebagai Hak Konstitusional sekaligus Hak Asasi Pemilih; 10. Bahwa batas usia minimum dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e UU No. 10 Tahun 2016 Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024, telah secara nyata menimbulkan kerugian hak konstitusional yang dimiliki PARA PEMOHON, yaitu mengabaikan dan tidak memberikan penghormatan terhadap Hak Memilih yang lahir dari ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang dimiliki oleh PARA PEMOHON sebagai Hak Konstitusional sekaligus 21 Hak Asasi, karena hak dimaksud tersalurkan pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara; 11. Bahwa guna mengakomodir kesempatan anak-anak muda untuk ikut serta membangun bangsa dan negara dengan maksimal menurut batas-batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka sepatutnya batas usia minimum Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota dirumuskan “terhitung sejak pelaksanaan Pemungutan Suara”; 12. Bahwa batas usia minimum sebagaimana dirumuskan oleh PARA PEMOHON tersebut dapat dikabulkan oleh Mahkamah, karena Pasal 7 ayat (2) huruf e UU No. 10 Tahun 2016 secara nyata bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, hal tersebut sejalan dengan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Perkara Nomor 010/PUU-III/2005 (hlm. 30) [Bukti P-25], yang menyatakan: “Menimbang bahwa sepanjang pilihan kebijakan demikian tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembuat undang-undang dan tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata- nyata bertentangan dengan ketentuan dalam UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dilakukan pengujian oleh Mahkamah. Lagi pula pembatasan-pembatasan dalam bentuk mekanisme dan prosedur dalam pelaksanaan hak-hak tersebut dapat dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28J ayat (2) yang berbunyi: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”; 13. Bahwa Mahkamah dapat melakukan pengujian terhadap ketentuan yang dianggap sebagai bagian dari kebijakan hukum terbuka (open legal policy) apabila produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable. Hal ini sejalan dengan pendapat Mahkamah dalam Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 (hlm. 187), yang menyatakan: [Bukti P-26] 22 “Menimbang bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan Undang-Undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk Undang-Undang. Meskipun seandainya isi suatu Undang- Undang dinilai buruk, seperti halnya ketentuan presidential threshold dan pemisahan jadwal Pemilu dalam perkara a quo, Mahkamah tetap tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable. Pandangan hukum yang demikian sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 010/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 yang menyatakan sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah.” 14. Bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf e UU No. 10 Tahun 2016 jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable, hal tersebut oleh PARA PEMOHON menjelaskan sebagai berikut: Pasal 7 ayat (2) huruf e UU No. 10 Tahun 2016 melanggar moralitas sebagai dasar pijakan hukum. 14.1. Moral merupakan dasar pijakan hukum sehingga hukum tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai moral. Sejalan dengan ini, Peter Mahmud Marzuki (2020: 84), berpendapat “moral merupakan dasar berpijak hukum dan hukum harus mencerminkan moral [Bukti P-27]. Sementara itu, K. Bertens (Subiharta, 2015: 391), menyatakan “Sebagaimana terdapat hubungan erat antara moral dan agama, demikian juga antara moral dan hukum. Kita mulai saja dengan memandang hubungan ini dari segi hukum: hukum membutuhkan moral. Untuk itu terutama ada dua alasan. Pertama, dalam kekaisaran Roma sudah terdapat pepatah Quid leges sine moribus? “Apa artinya undang-undang, kalau tidak dijiwai oleh moralitas. Tanpa moralitas 23 hukum akan kosong. Kualitas hukum sebagian besar ditentukan oleh mutu moralnya. Karena itu hukum selalu harus diukur dengan moral. Undang-Undang immoral tidak boleh tidak harus diganti, bila dalam suatu masyarakat kesadaran moral mencapai tahap cukup matang. [Bukti P-28] Menurut Loren Bagus yang dikutip oleh Sukarno Aburaera, dkk., (2018: 162) mengartikan moral pada umumnya dapat diartikan sebagai berikut: [Bukti P-29] - Menyangkut kegiatan-kegiatan manusia yang dipandang sebagai baik/buruk, benar/salah, tepat/tidak tepat. - Sesuai dengan kaidah-kaidah yang diterima menyangkut apa yang dianggap benar, bijak, adil, dan pantas. - Memiliki kemampuan untuk diarahkan oleh atau dipengaruhi oleh keinsafan akan benar atau salah, dan kemampuan untuk mengarahkan atau memengaruhi orang lain sesuai dengan kaidah- kaidah perilaku yang dinilai benar atau salah. - Menyangkut cara seseorang bertingkah laku dalam hubungan dengan orang lain. Sementara itu, menurut H.L.A. Hart (2016: 259), keadilan menjadi salah satu segmen moralitas bukan terutama terkait dengan perilaku atau tindakan individu melainkan dengan cara-cara diperlakukannya kelas-kelas individu. Hal inilah yang memunculkan relevansi khusus bagi keadilan dalam kritik hukum dan kritik lembaga- lembaga sosial publik lainnya. [Bukti P-30] 14.2. Pasal 7 ayat (2) huruf e UU No. 10 Tahun 2016 Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024, bertentangan dengan nilai keadilan khususnya dialami oleh PARA PEMOHON sebagai Pemilih, karena perumusan batas usia minimum Calon “terhitung sejak pelantikan pasangan Calon terpilih” hanya memihak dan menguntungkan segelintir orang saja yaitu mereka yang secara politik diusung atau mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah. Sedangkan Hak Memilih sebagai Hak Konstitusional sekaligus Hak Asasi Pemilih terabaikan dan bahkan tidak menjadi pertimbangan penting badan peradilan dalam memutus perkara-perkara batas usia 24 calon, seperti dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, dan Putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024. Refleksi dari keadaan yang demikian itu, PARA PEMOHON kemudian bertanya, apakah memang hukum hanya mengabdi pada kepentingan segelintir orang yang kedudukannya diuntungkan secara politik? Apakah memang Hak Memilih yang dimiliki oleh warga negara hanya sebagai syarat formal untuk memperoleh kekuasaan saja? Karena memang keadaan yang demikian itu menciderai rasa keadilan dan nurani PARA PEMOHON; 14.3. Demi tercapainya nilai moralitas, menurut PARA PEMOHON semestinya penghitungan batas usia minimum tidak boleh melewati waktu pelaksanaan pemungutan suara, karena Hak Memilih masyarakat tersalurkan pada saat pelaksanaan pemungutan suara. Juga tidak boleh terhitung sejak penetapan pasangan calon, karena PARA PEMOHON menghendaki agar undang-undang memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi anak muda dengan memaksimalkan batas usia yang ditentukan oleh undang-undang. Sehingga, idealnya penghitungan batas usia minimum ditetapkan “terhitung sejak pelaksanaan Pemungutan Suara”. Pasal 7 ayat (2) huruf e UU No. 10 Tahun 2016 melanggar nilai rasionalitas hukum. 14.4. Perumusan batas usia minimum calon kepala daerah dalam undang- undang haruslah logis dan koheren dengan nilai-nilai norma hukum yang lebih tinggi yaitu UUD 1945. Menurut Gunther Teubner (HM. Soerya Respationo & M. Guntur Hamzah, 2013: 105), ada 3 (tiga) tipe rasionalitas yaitu: [Bukti P-31] a. Rasionalitas formal, yaitu tipe rasionalitas hukum (formal) yang berorientasi pada ketaatan hukum formal. b. Rasionalitas substantif, yaitu tipe rasionalitas hukum (substantif) berorientasi pada hasil dan tujuan. c. Rasionalitas reflektif yaitu tipe rasionalitas hukum (refleksif) berorientasi pada proses dan motif dibalik proses-proses tersebut. 14.5. Dalam konsep rasionalitas substantif, undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945, hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011. 25 Sementara itu, ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf e UU No. 10 Tahun 2016 (produk legal policy) ternyata tidak merumuskan dengan jelas kapankah batas usia minimum calon kepala daerah terhitung. Kemudian, lewat Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU No. 9 Tahun 2020, mengatur bahwa batas usia calon kepala daerah terhitung sejak penetapan pasangan calon, yang mana kemudian ketentuan a quo ditafsirkan oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024, sehingga batas usia minimum Calon dinyatakan “terhitung sejak pelantikan pasangan Calon terpilih”. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf e UU No. 10 Tahun 2016 tidaklah dapat dipisahkan dari keberadaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024, dan putusan a quo adalah bukti kegagalan pembentuk undang-undang (legal policy) dalam merumuskan norma hukum khususnya penghitungan batas usia minimum yang menimbulkan kerugian hak konstitusional PARA PEMOHON, yaitu tidak terdapatnya penghormatan, perlindungan, dan kepastian hukum terhadap Hak Memilih yang dimiliki oleh PARA PEMOHON. 14.6. Dalam konsep rasionalitas reflektif, alasan-alasan perumusan batas usia minimum calon kepala daerah harus jelas dan logis. Sementara itu, ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf e UU No. 10 Tahun 2016 juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024, yang menyatakan batas usia minimum calon kepala daerah “terhitung sejak pelantikan pasangan Calon terpilih” dengan alasan “...terutama dalam mengakomodir kesempatan anak-anak muda untuk ikut serta membangun bangsa dan negara;” merupakan penyimpulan yang keliru. Harus dapat dipahami bahwa, bagi rakyat puncak tertinggi terselenggaranya demokrasi dalam Pemilihan adalah pada saat pemungutan suara, sehingga penghitungan batas usia minimum calon kepala daerah tidak boleh melewati waktu pelaksanaan pemungutan suara; 14.7. Demi terpenuhinya nilai rasionalitas hukum, menurut PARA PEMOHON, semestinya penghitungan batas usia minimum tidak boleh melewati waktu pelaksanaan pemungutan suara, karena Hak Memilih masyarakat tersalurkan pada saat pelaksanaan pemungutan suara. 26 Juga tidak boleh terhitung sejak penetapan pasangan calon, karena PARA PEMOHON menghendaki agar undang-undang memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi anak muda dengan memaksimalkan batas usia yang ditentukan oleh undang-undang. Sehingga, idealnya penghitungan batas usia minimum ditetapkan “terhitung sejak pelaksanaan Pemungutan Suara”. Pasal 7 ayat (2) huruf e UU No. 10 Tahun 2016 menimbulkan ketidakadilan yang intolerable. 14.8. Keadilan merupakan hak konstitusional sekaligus hak asasi setiap warga negara Indonesia yang harus dilindungi secara pasti melalui undang-undang sebagai produk legal policy. Dengan menyimpulkan dari pendapatnya John Rawls, menurut Munir Fuady (2010: 94), nilai keadilan tidak boleh ditawar-tawar dan harus diwujudkan ke dalam masyarakat tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat lainnya [Bukti P-32]. Sementara itu, menurut H.L.A. Hart (2016: 245), ciri khas keadilan dan hubungan spesialnya dengan hukum mulai muncul jika kita mengamati bahwa sebagian besar kritik yang dibuat dalam tinjauan adil dan tidak adil hampir sama bisa diungkapkan dengan kata-kata ‘fair’ (berimbang) dan ‘unfair’ (tidak berimbang). [vide Bukti P-30] 14.9. Sebuah fakta yang tak terbantahkan tentang keberadaan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf e UU No. 10 Tahun 2016 juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024, yang merumuskan batas usia minimum calon kepala daerah “terhitung sejak pelantikan pasangan Calon terpilih” hanya berpihak pada kepentingan segelintir orang yang kedudukannya diuntungkan secara politik, yaitu mereka yang diusung atau mengajukan diri sebagai calon kepala daerah. 14.10. Jelas hal tersebut merupakan suatu keadaan tidak berimbang (unfair), karena hukum cenderung memihak kepada kepentingan elit politik saja, dan mengabaikan suara rakyat sebagai unsur penentu sesungguhnya dalam pemerintahan yang demokratis. Refleksi dari keadaan yang demikian itu, PARA PEMOHON kemudian bertanya apa memang suara rakyat hanya syarat formal belaka dan bukan penentu yang utama pemerintahan melalui pemilihan yang demokratis? 27 Keadaan yang demikian ini telah menimbulkan ketidakadilan yang sangat dalam pada diri PARA PEMOHON, karena batas usia dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e UU No. 10 Tahun 2016 juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024, terabaikan dan tidak memperoleh penghormatan yang layak, di mana Hak Memilih yang disalurkan lewat pemungutan suara terpaksa tunduk pada aturan- aturan Pemilihan yang hanya berpihak pada kepentingan elit politik saja. 14.11. Demi terwujudnya nilai keadilan bagi PARA PEMOHON selaku penentu utama pemerintahan dalam pemilihan yang demokratis, semestinya penghitungan batas usia minimum tidak boleh melewati waktu pelaksanaan pemungutan suara, karena Hak Memilih masyarakat tersalurkan pada saat pelaksanaan pemungutan suara. Juga tidak boleh terhitung sejak penetapan pasangan calon, karena PARA PEMOHON menghendaki agar undang-undang memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi anak muda dengan memaksimalkan batas usia yang ditentukan oleh undang-undang. Sehingga, idealnya penghitungan batas usia minimum ditetapkan “terhitung sejak pelaksanaan Pemungutan Suara”. 15. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf e UU No. 10 Tahun 2016 telah jelas dan nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, bertentangan dengan nilai moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan yang intolerable bagi PARA PEMOHON sebagai Pemilih, padahal suara PARA PEMOHON merupakan unsur penentu yang utama dalam pemerintahan yang demokratis; 16. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf e UU No. 10 Tahun 2016 yang berbunyi: “e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun 28 untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terhitung sejak pelaksanaan Pemungutan Suara;” B. Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 1. Bahwa PARA PEMOHON memiliki hak Konstitusional yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Menurut Titik Triwulan Tutik (2015: 330), kedaulatan rakyat berarti rakyatlah yang mempunyai kekuasaan tertinggi, rakyatlah yang menentukan corak dan cara pemerintahan, dan rakyatlah yang menentukan tujuan apa yang hendak dicapai [Bukti P-14]. Sedangkan Mahkamah dalam pertimbangan Putusan Nomor 61/PUU-XI/2013, yang diikuti oleh Putusan Nomor 39/PUU-XII/2014 (hlm. 31), dalam putusan a quo Mahkamah telah menegaskan antara lain makna dari “kedaulatan berada di tangan rakyat” adalah: “...bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan.” Sementara itu, menurut Jimly Asshiddiqie (2019: 416-417), “dalam sistem demokrasi modern, legalitas dan legitimasi pemerintahan merupakan faktor yang sangat penting. Di satu pihak, suatu pemerintahan haruslah terbentuk berdasarkan ketentuan hukum dan konstitusi sehingga dapat dikatakan memiliki legalitas. Di lain pihak, pemerintahan itu juga legitimate, dalam arti bahwa di samping legal, ia juga harus dipercaya.” [Bukti P-15] 2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut pada Poin 1, maka hak atas Kedaulatan Rakyat diwujudkan lewat Hak Memilih yang disalurkan melalui pemilihan yang demokratis guna memberikan legitimasi kepada pemimpin yang akan membentuk pemerintahan, sehingga Pemilihan merupakan cerminan terwujudnya nilai kedaulatan rakyat; 29 3. Bahwa hak memilih yang dimiliki oleh PARA PEMOHON sebagai perwujudan nilai kedaulatan rakyat tidak boleh tereduksi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. Bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf e UU No. 10 Tahun 2016, yang berbunyi: “Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: “e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;” menciderai nilai kedaulatan rakyat karena Pasal a quo tidak merumuskan secara jelas tentang kapankah batas usia minimum setiap calon terhitung. Kelemahan rumusan norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU No. 10 Tahun 2016, mengharuskan KPU RI melalui Peraturan No. 9 Tahun 2020 merumuskan batas usia minimum calon, hal mana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, yang berbunyi: “Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: d. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota terhitung sejak penetapan Pasangan Calon;” Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024, Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU No. 9 Tahun 2020 tersebut dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 sepanjang tidak dimaknai: “berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota terhitung sejak pelantikan pasangan Calon terpilih;” Jika mengacu pada Pasal 7 ayat (2) huruf e UU No. 10 Tahun 2016 Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024, maka batas usia Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon 30 Walikota dan Wakil Walikota terhitung sejak pelantikan pasangan Calon terpilih. 5. Bahwa penetapan batas usia Calon terhitung sejak pelantikan pasangan Calon terpilih telah mengabaikan dan tidak memberikan penghormatan terhadap Hak Memilih sebagai perwujudan dari nilai kedaulatan rakyat yang dimiliki oleh PARA PEMOHON sebagai Hak Konstitusional sekaligus Hak Asasi, karena hak dimaksud tersalurkan pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara, sedangkan keberadaan Pasal 7 ayat (2) huruf e UU No. 10 Tahun 2016 Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024, membuka peluang untuk meloloskan calon yang secara usia belum mencapai batas usia minimum pada saat pelaksanaan pemungutan suara sebagai puncak penyaluran Hak Memilih sebagai perwujudan dari nilai kedaulatan rakyat. Salah satu alasan yang mendorong Mahkamah Agung dalam merumuskan batas usia minimum Calon “terhitung sejak pelantikan pasangan Calon terpilih” sebagaimana tertuang dalam Pertimbangan Putusan Nomor 23 P/HUM/2024 (hlm 61-62), yaitu: “Menimbang, bahwa adressat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tidak hanya ditujukan kepada Termohon selaku penyelenggara pemilihan, melainkan juga ditujukan kepada seluruh warga negara yang berhak mencalonkan atau dicalonkan, maupun partai politik yang diberi hak untuk mengusung calon kepala daerah. Membatasi usia pencalonan 30 tahun bagi Gubernur/Wakil Gubernur, dan usia pencalonan 25 Tahun bagi Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota sejak penetapan pasangan calon oleh Termohon, hanya akan menggambarkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dari sisi Termohon selaku penyelenggara pemilihan, namun tidak menggambarkan keseluruhan original intent yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, bahkan memangkas original intent Undang-Undang tersebut, terutama dalam mengakomodir kesempatan anak-anak muda untuk ikut serta membangun bangsa dan negara;” 6. Bahwa sebagai anak muda, PARA PEMOHON sangat setuju agar undang- undang mengakomodir kesempatan bagi anak-anak muda untuk ikut serta 31 membangun bangsa dan negara, akan tetapi harus didasarkan atas alasan- alasan yang kuat, masuk akal dan proporsional serta tidak berkelebihan. Hal ini juga sesuai dengan pertimbangan Mahkamah, dalam Putusan 011- 017/PUU-I/2003, yang menyatakan: “Menimbang bahwa memang Pasal 28 J ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat ketentuan dimungkinkannya pembatasan hak dan kebebasan seseorang dengan undang-undang, tetapi pembatasan terhadap hak-hak tersebut haruslah di dasarkan atas alasan-alasan yang kuat, masuk akal dan proporsional serta tidak berkelebihan. Pembatasan tersebut hanya dapat dilakukan dengan maksud “semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”; tetapi pembatasan hak dipilih seperti ketentuan Pasal 60 huruf g Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum tersebut justru karena hanya menggunakan pertimbangan yang bersifat politis. Di samping itu dalam persoalan pembatasan hak pilih (baik aktif maupun pasif) dalam pemilihan umum lazimnya hanya didasarkan atas pertimbangan ketidakcakapan misalnya faktor usia dan keadaan sakit jiwa, serta ketidakmungkinan (impossibility) misalnya karena telah dicabut hak pilihnya oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan pada umumnya bersifat individual dan tidak kolektif;” 7. Bahwa perumusan batas usia minimum Calon terhitung sejak pelantikan pasangan Calon terpilih karena alasan mengakomodir kesempatan anak- anak muda untuk ikut serta membangun bangsa dan negara jelas tidak logis, dan berlebihan. Tidak logis karena syarat batas usia minimum Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota merupakan open legal policy pembentuk undang-undang. Alasan tersebut berlebihan karena perumusan batas usia minimum yang demikian membuka peluang untuk meloloskan calon yang secara usia belum mencapai batas usia minimum pada saat pelaksanaan 32 pemungutan suara, sehingga tidak menghormati Hak Memilih sebagai Hak Konstitusional warga negara dalam mewujudkan nilai kedaulatan rakyat; 8. Bahwa batas usia minimum dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e UU No. 10 Tahun 2016 Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024, telah secara nyata menimbulkan kerugian hak konstitusional yang dimiliki PARA PEMOHON, yaitu mengabaikan dan tidak memberikan penghormatan terhadap Hak Memilih yang merupakan perwujudan dari nilai kedaulatan rakyat yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945; 9. Bahwa guna mengakomodir kesempatan anak-anak muda untuk ikut serta membangun bangsa dan negara dengan maksimal menurut batas-batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka sepatutnya batas usia minimum Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota dirumuskan “terhitung sejak pelaksanaan Pemungutan Suara”. 10. Bahwa batas usia minimum sebagaimana dirumuskan oleh PARA PEMOHON tersebut dapat dikabulkan oleh Mahkamah, karena Pasal 7 ayat (2) huruf e UU No. 10 Tahun 2016 secara nyata bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, hal tersebut sejalan dengan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Perkara Nomor 010/PUU-III/2005 (hlm. 30) [vide Bukti P-25], yang menyatakan: “Menimbang bahwa sepanjang pilihan kebijakan demikian tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembuat undang-undang dan tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata- nyata bertentangan dengan ketentuan dalam UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dilakukan pengujian oleh Mahkamah. Lagi pula pembatasan-pembatasan dalam bentuk mekanisme dan prosedur dalam pelaksanaan hak-hak tersebut dapat dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28J ayat (2) yang berbunyi: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang- undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”;” 33 11. Bahwa Mahkamah dapat melakukan pengujian terhadap ketentuan yang dianggap sebagai bagian dari kebijakan hukum terbuka (open legal policy) apabila produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable. Hal ini sejalan dengan pendapat Mahkamah dalam Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 (hlm. 187), yang menyatakan: [vide Bukti P-26] “Menimbang bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan Undang-Undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk Undang-Undang. Meskipun seandainya isi suatu Undang- Undang dinilai buruk, seperti halnya ketentuan presidential threshold dan pemisahan jadwal Pemilu dalam perkara a quo, Mahkamah tetap tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas- jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable. Pandangan hukum yang demikian sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 010/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 yang menyatakan sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah.” 12. Bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf e UU No. 10 Tahun 2016 jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable, hal tersebut oleh PARA PEMOHON menjelaskan sebagai berikut: Pasal 7 ayat (2) huruf e UU No. 10 Tahun 2016 melanggar moralitas sebagai dasar pijakan hukum. 12.1. Moral merupakan dasar pijakan hukum sehingga hukum tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai moral. Sejalan dengan ini, Peter Mahmud Marzuki (2020: 84), berpendapat “moral merupakan dasar berpijak hukum dan hukum harus mencerminkan moral [vide Bukti P- 27]. Sementara itu, K. Bertens (Subiharta, 2015: 391), menyatakan “Sebagaimana terdapat hubungan erat antara moral dan agama, 34 demikian juga antara moral dan hukum. Kita mulai saja dengan memandang hubungan ini dari segi hukum: hukum membutuhkan moral. Untuk itu terutama ada dua alasan. Pertama, dalam kekaisaran Roma sudah terdapat pepatah Quid leges sine moribus? “Apa artinya undang-undang, kalau tidak dijiwai oleh moralitas. Tanpa moralitas hukum akan kosong. Kualitas hukum sebagian besar ditentukan oleh mutu moralnya. Karena itu hukum selalu harus diukur dengan moral. Undang-Undang immoral tidak boleh tidak harus diganti, bila dalam suatu masyarakat kesadaran moral mencapai tahap cukup matang. [vide Bukti P-28] Menurut Loren Bagus yang dikutip oleh Sukarno Aburaera, dkk., (2018: 162) mengartikan moral pada umumnya dapat diartikan sebagai berikut: [vide Bukti P-29] - Menyangkut kegiatan-kegiatan manusia yang dipandang sebagai baik/buruk, benar/salah, tepat/tidak tepat. - Sesuai dengan kaidah-kaidah yang diterima menyangkut apa yang dianggap benar, bijak, adil, dan pantas. - Memiliki kemampuan untuk diarahkan oleh atau dipengaruhi oleh keinsafan akan benar atau salah, dan kemampuan untuk mengarahkan atau memengaruhi orang lain sesuai dengan kaidah-kaidah perilaku yang dinilai benar atau salah. - Menyangkut cara seseorang bertingkah laku dalam hubungan dengan orang lain. Sementara itu, menurut H.L.A. Hart (2016: 259), keadilan menjadi salah satu segmen moralitas bukan terutama terkait dengan perilaku atau tindakan individu melainkan dengan cara-cara diperlakukannya kelas-kelas individu. Hal inilah yang memunculkan relevansi khusus bagi keadilan dalam kritik hukum dan kritik lembaga- lembaga sosial publik lainnya. [vide Bukti P-30] 12.2. Pasal 7 ayat (2) huruf e UU No. 10 Tahun 2016 Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024, bertentangan dengan nilai keadilan khususnya dialami oleh PARA PEMOHON sebagai Pemilih, karena perumusan batas usia minimum Calon “terhitung sejak pelantikan pasangan Calon terpilih” hanya memihak dan 35 menguntungkan segelintir orang saja yaitu mereka yang secara politik diusung atau mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah. Sedangkan Hak Memilih sebagai Hak Konstitusional sekaligus Hak Asasi Pemilih terabaikan dan bahkan tidak menjadi pertimbangan penting badan peradilan dalam memutus perkara-perkara batas usia calon, seperti dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, dan Putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024. Refleksi dari keadaan yang demikian itu, PARA PEMOHON kemudian bertanya, apakah memang hukum hanya mengabdi pada kepentingan segelintir orang yang kedudukannya diuntungkan secara politik? Apakah memang Hak Memilih yang dimiliki oleh warga negara hanya sebagai syarat formal untuk memperoleh kekuasaan saja? Karena memang keadaan yang demikian itu menciderai rasa keadilan dan nurani PARA PEMOHON; 12.3. Demi tercapainya nilai moralitas, menurut PARA PEMOHON semestinya penghitungan batas usia minimum tidak boleh melewati waktu pelaksanaan pemungutan suara, karena Hak Memilih masyarakat tersalurkan pada saat pelaksanaan pemungutan suara. Juga tidak boleh terhitung sejak penetapan pasangan calon, karena PARA PEMOHON menghendaki agar undang-undang memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi anak muda dengan memaksimalkan batas usia yang ditentukan oleh undang-undang. Sehingga, idealnya penghitungan batas usia minimum ditetapkan terhitung sejak pelaksanaan Pemungutan Suara. Pasal 7 ayat (2) huruf e UU No. 10 Tahun 2016 melanggar nilai rasionalitas hukum. 12.4. Perumusan batas usia minimum calon kepala daerah dalam undang- undang haruslah logis dan koheren dengan nilai-nilai norma hukum yang lebih tinggi yaitu UUD 1945. Menurut Gunther Teubner (HM. Soerya Respationo & M. Guntur Hamzah, 2013: 105), ada 3 (tiga) tipe rasionalitas yaitu: [vide Bukti P-31] a. Rasionalitas formal, yaitu tipe rasionalitas hukum (formal) yang berorientasi pada ketaatan hukum formal. b. Rasionalitas substantif, yaitu tipe rasionalitas hukum (substantif) berorientasi pada hasil dan tujuan. 36 c. Rasionalitas reflektif yaitu tipe rasionalitas hukum (refleksif) berorientasi pada proses dan motif dibalik proses-proses tersebut. 12.5. Dalam konsep rasionalitas substantif, undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945, hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011. Sementara itu, ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf e UU No. 10 Tahun 2016 (produk legal policy) ternyata tidak merumuskan dengan jelas kapankah batas usia minimum calon kepala daerah terhitung. Kemudian, lewat Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU No. 9 Tahun 2020, mengatur bahwa batas usia calon kepala daerah terhitung sejak penetapan pasangan calon, yang mana kemudian ketentuan a quo ditafsirkan oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024, sehingga batas usia minimum Calon dinyatakan “terhitung sejak pelantikan pasangan Calon terpilih”. 12.6. Dalam konsep rasionalitas reflektif, alasan-alasan perumusan batas usia minimum calon kepala daerah harus jelas dan logis. Sementara itu, ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf e UU No. 10 Tahun 2016 juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024, yang menyatakan batas usia minimum calon kepala daerah “terhitung sejak pelantikan pasangan Calon terpilih” dengan alasan “...terutama dalam mengakomodir kesempatan anak-anak muda untuk ikut serta membangun bangsa dan negara;” merupakan penyimpulan yang keliru. Harus dapat dipahami bahwa bagi rakyat, puncak tertinggi terselenggaranya demokrasi dalam Pemilihan adalah pada saat pemungutan suara, sehingga penghitungan batas usia minimum calon kepala daerah tidak boleh melewati waktu pelaksanaan pemungutan suara; 12.7. Demi terpenuhinya nilai rasionalitas hukum, menurut PARA PEMOHON, semestinya penghitungan batas usia minimum tidak boleh melewati waktu pelaksanaan pemungutan suara, karena Hak Memilih masyarakat tersalurkan pada saat pelaksanaan pemungutan suara. Juga tidak boleh terhitung sejak penetapan pasangan calon, karena PARA PEMOHON menghendaki agar undang-undang memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi anak muda 37 dengan memaksimalkan batas usia yang ditentukan oleh undang- undang. Sehingga, idealnya penghitungan batas usia minimum ditetapkan “terhitung sejak pelaksanaan Pemungutan Suara”. Pasal 7 ayat (2) huruf e UU No. 10 Tahun 2016 menimbulkan ketidakadilan yang intolerable. 12.8. Keadilan merupakan hak konstitusional sekaligus hak asasi setiap warga negara Indonesia yang harus dilindungi secara pasti melalui undang-undang sebagai produk legal policy. Dengan menyimpulkan dari pendapatnya John Rawls, menurut Munir Fuady (2010: 94), nilai keadilan tidak boleh ditawar-tawar dan harus diwujudkan ke dalam masyarakat tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat lainnya vide Bukti P-32]. Sementara itu, menurut H.L.A. Hart (2016: 245), ciri khas keadilan dan hubungan spesialnya dengan hukum mulai muncul jika kita mengamati bahwa sebagian besar kritik yang dibuat dalam tinjauan adil dan tidak adil hampir sama bisa diungkapkan dengan kata-kata ‘fair’ (berimbang) dan ‘unfair’ (tidak berimbang). [vide Bukti P-30] 12.9. Sebuah fakta yang tak terbantahkan tentang keberadaan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf e UU No. 10 Tahun 2016 juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024, yang merumuskan batas usia minimum calon kepala daerah “terhitung sejak pelantikan pasangan Calon terpilih” hanya berpihak pada kepentingan segelintir orang yang kedudukannya diuntungkan secara politik, yaitu mereka yang diusung atau mengajukan diri sebagai calon kepala daerah. 12.10. Jelas hal tersebut merupakan suatu keadaan tidak berimbang (unfair), karena hukum cenderung memihak kepada kepentingan elit politik saja, dan mengabaikan suara rakyat sebagai unsur penentu sesungguhnya dalam pemerintahan yang demokratis. Refleksi dari keadaan yang demikian itu, PARA PEMOHON kemudian bertanya apa memang suara rakyat hanya syarat formal belaka dan bukan penentu yang utama pemerintahan melalui pemilihan yang demokratis? Keadaan yang demikian ini telah menimbulkan ketidakadilan yang sangat dalam pada diri PARA PEMOHON, karena 38 batas usia dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e UU No. 10 Tahun 2016 juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024, terabaikan dan tidak memperoleh penghormatan yang layak, di mana Hak Memilih yang disalurkan lewat pemungutan suara terpaksa tunduk pada aturan-aturan Pemilihan yang hanya berpihak pada kepentingan elit politik saja. 12.11. Demi terwujudnya nilai keadilan bagi PARA PEMOHON selaku penentu utama pemerintahan dalam pemilihan yang demokratis, semestinya penghitungan batas usia minimum tidak boleh melewati waktu pelaksanaan pemungutan suara, karena Hak Memilih masyarakat tersalurkan pada saat pelaksanaan pemungutan suara. Juga tidak boleh terhitung sejak penetapan pasangan calon, karena PARA PEMOHON menghendaki agar undang-undang memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi anak muda dengan memaksimalkan batas usia yang ditentukan oleh undang-undang. Sehingga, idealnya penghitungan batas usia minimum ditetapkan “terhitung sejak pelaksanaan Pemungutan Suara”. 13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf e UU No. 10 Tahun 2016 telah jelas dan nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, bertentangan dengan nilai moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan yang intolerable bagi PARA PEMOHON sebagai Pemilih, padahal suara PARA PEMOHON merupakan unsur penentu yang utama dalam pemerintahan yang demokratis sebagai bagian terwujudnya nilai kedaulatan rakyat; 14. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf e UU No. 10 Tahun 2016 yang berbunyi: “e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon 39 Walikota dan Calon Wakil Walikota terhitung sejak pelaksanaan Pemungutan Suara;” C. Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 1. Bahwa PARA PEMOHON memiliki hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Hak atas kepastian hukum yang dimiliki PARA PEMOHON dapat terpenuhi apabila peraturan perundang- undangan dirumuskan secara jelas, hal tersebut sesuai dengan Pasal 5 huruf f UU No. 12 Tahun 2011, yang berbunyi “Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi: f. Kejelasan tujuan.” Dalam penjelasan pasal a quo menyatakan: “Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.” 2. Bahwa tujuan pembentukan undang-undang salah satunya adalah untuk menjamin kepastian hukum, oleh karenanya dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i UU No. 12 Tahun 2011, menyatakan: “Materi muatan peraturan perundang- undangan harus mencerminkan asas: i. Ketertiban dan kepastian hukum;” Menurut N.E. Algra (Rumongkoy & F. Maramis, 2017: 140), kepastian hukum adalah kepastian mengenai hak dan kewajiban, mengenai apa yang boleh dan tidak boleh [Bukti P-16]. Adapun menurut Bagir Manan, agar mampu menciptakan kepastian hukum peraturan perundang-undangan harus memenuhi syarat formal, yaitu: [Bukti P-17] a. Jelas dalam perumusannya; b. Konsisten dalam perumusannya, baik secara intern maupun ekstern; c. Tepat dan mudah dimengerti penggunaan bahasanya. 40 Sementara itu, menurut Peter Mahmud Marzuki (2020: 138), “dalam menjaga kepastian hukum, peran pemerintah dan pengadilan sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang. Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti sediakala.” [Bukti P- 18] 3. Bahwa Kepastian mengenai hak konstitusional PARA PEMOHON hanya dapat terwujud apabila undang-undang dirumuskan secara jelas oleh pembentuknya (legislatif), konsisten dalam perumusannya, dan berfungsinya badan peradilan untuk membatalkan ketentuan undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (the guardian of the constitution); 4. Bahwa Hak Memilih sebagai Hak Konstitusional yang dimiliki oleh PARA PEMOHON harus dilindungi secara pasti oleh undang-undang. Sayangnya, dengan berlakunya Pasal 7 ayat (2) huruf e UU No. 10 Tahun 2016, yang berbunyi: “Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: “e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;” sama sekali tidak menjamin kepastian hukum terhadap Hak Memilih yang dimiliki oleh PARA PEMOHON yang bersumber dari Pasal 18 ayat (4), dan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dengan alasan: 4.1. Perumusan Pasal 7 ayat (2) huruf e UU No. 10 Tahun 2016 tidak lengkap, karena tidak merumuskan kapankah batas usia minimum Calon terhitung. Kelemahan perumusan Pasal a quo akhirnya mengharuskan KPU RI menambahkan batas usia minimum dimaksud yakni “terhitung sejak penetapan calon” yang mana hal ini justru telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang baru karena KPU RI menambahkan rumusan baru yang tidak terdapat dalam rumusan Pasal 7 ayat (2) huruf e UU No. 10 Tahun 2016. 41 4.2. Perumusan batas usia minimum Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota merupakan kewenangan pembentuk undang-undang (open legal policy), kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable, dapat dilakukan pengujian oleh Mahkamah Konstitusi. 4.3. Pasal 7 ayat (2) huruf e UU No. 10 Tahun 2016 Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024, membuka peluang untuk meloloskan calon yang secara usia belum mencapai batas usia minimum pada saat pelaksanaan pemungutan suara, maka ketentuan a quo tidak menghormati Hak Memilih sebagai hak Konstitusional sekaligus Hak Asasi Pemilih yang dijamin oleh Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, dan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, yang berpuncak pada saat Pelaksanaan Pemungutan Suara. 5. Bahwa sebagai anak muda, PARA PEMOHON sangat setuju agar undang- undang mengakomodir kesempatan bagi anak-anak muda untuk ikut serta membangun bangsa dan negara, akan tetapi harus didasarkan atas alasan- alasan yang kuat, masuk akal dan proporsional serta tidak berkelebihan, maka guna mengakomodir kesempatan anak-anak muda untuk ikut serta membangun bangsa dan negara dengan maksimal menurut batas-batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka sepatutnya batas usia minimum Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota harus dirumuskan “terhitung sejak pelaksanaan Pemungutan Suara”; 6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf e UU No. 10 Tahun 2016 yang berbunyi: “e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh 42 lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terhitung sejak pelaksanaan Pemungutan Suara;” IV. ALASAN PROVISI Pemeriksaan PERMOHONAN PARA PEMOHON harus menjadi prioritas dalam pemeriksaan perkara di Mahkamah Konstitusi. 1. Bahwa kepastian hukum tentang persyaratan batas usia minimum Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sangat penting untuk menjamin perlindungan hukum terhadap hak-hak konstitusional PARA PEMOHON; 2. Bahwa mengingat saat ini Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 telah dimulai, sebagaimana tertuang dalam lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, berdasarkan lampiran Peraturan a quo, Pelaksanaan Pemungutan Suara dilaksanakan pada hari Rabu, 27 November 2024; [Bukti P-20] 3. Bahwa Permohonan PARA PEMOHON in casu pengujian konstitusional Pasal 7 ayat (2) huruf e UU No. 10 Tahun 2016 mendekati jadwal penetapan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024, sehingga terdapat alasan mendesak untuk memprioritaskan pemeriksaan Permohonan a quo. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022, yang menyatakan: [Bukti P-21] “[2.7] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan provisi yang pada pokoknya memohonkan agar Mahkamah memprioritaskan pemeriksaan perkara a quo. Terhadap permohonan tersebut secara faktual permohonan a quo karena berkaitan dengan semakin mendesaknya jadwal pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak secara nasional Tahun 2024. Oleh karena itu, meskipun dalam hukum acara serta kebiasaan beracara di Mahkamah Konstitusi tidak dikenal adanya provisi yang meminta 43 prioritas pemeriksaan putusan, namun hal demikian tidak berarti Mahkamah dalam memeriksa permohonan tidak mempertimbangkan sifat atau kondisi kemendesakan suatu perkara. Dengan demikian, menurut Mahkamah permohonan provisi yang diajukan Pemohon dalam perkara a quo beralasan menurut hukum.” Oleh karena jadwal Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 telah dimulai, maka sangat logis dan beralasan menurut hukum untuk memprioritaskan pemeriksaan terhadap Permohonan PARA PEMOHON. 4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, PARA PEMOHON memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk memprioritaskan pemeriksaan Permohonan PARA PEMOHON. V. PETITUM Dalam Provisi 1. Mengabulkan Permohonan Provisi untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pemeriksaan Permohonan PARA PEMOHON menjadi Prioritas pemeriksaan perkara di Mahkamah Konstitusi. Dalam Pokok Perkara 1. Mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5898) yang berbunyi: “e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;” bertentangan dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun 44 untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terhitung sejak pelaksanaan Pemungutan Suara;” 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-32 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. 3. Bukti P-3 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Peraturan KPU No. 9 Tahun 2020) 4. Bukti P-4 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 5. Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman 6 Bukti P-6 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi 7. Bukti P-7 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan 45 8. Bukti P-8 : Fotokopi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang 9. Bukti P-9 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU- III/2005 (hlm. 16), tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor: 11/PUU-V/2007 (hlm. 56), tanggal 20 September 2007. 10. Bukti P-10 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) 11. Bukti P-11 : Fotokopi Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 (hlm. 55), 12. Bukti P-12 : Fotokopi Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003 (hlm. 35), dan Putusan Nomor 39/PUU-XII/2014 (hlm. 30). 13. Bukti P-13 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia 14. Bukti P-14 : Fotokopi Titik Triwulan Tutik, Buku Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, Pramedana Group, Jakarta, 2010, hlm. 330. 15. Bukti P-15 : Fotokopi Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, PT. RajaGrafindo Persdara, Depok, 2009, hlm. 416- 417. 16. Bukti P-16 : Fotokopi Donald Albert Rumongkoy, & Frans Maramis, Pengantar Ilmu Hukum, PT. RajaGrafido Persada, Jakarta, 2014, hlm. 140. 17. Bukti P-17 : Fotokopi Jurnal Paradigma Hukum yang Benar dan Hukum yang Baik (Perspektif Desain Putusan Hakim Perkara Korupsi di Indonesia). (Sidik Sunaryo, Shinta Ayu Purnamawati). 18. Bukti P-18 : Fotokopi Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi, 2020. hlm. 136. 19. Bukti P-19 : Fotokopi Kutipan Berita Media Elektronik 20. Bukti P-20 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 21. Bukti P-21 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU- XX/2022 46 22. Bukti P-22 : Fotokopi L.A. Marpaung, Hukum Tata negara Indonesia (edisi revisi, ANDI, Yogyakarta, 2018 23. Bukti P-23 : Fotokopi A.F. Sumadi, dkk, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Perkembangan Dalam Praktik, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2019. 24. Bukti P-24 : - Fotokopi Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022 - Fotokopi Putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018 - Fotokopi Putusan Nomor 49/PUU-VIII/2010 - Fotokopi Putusan Nomor 147/PUU-VII/2009 25. Bukti P-25 : Fotokopi Putusan Perkara Nomor 010/PUU-III/2005 26. Bukti P-26 : Fotokopi Putusan Perkara Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 27. Bukti P-27 : Fotokopi Buku Peter Mahmud Marzuki, Edisi Revisi, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Prenadamedia Group, 2020. 28. Bukti P-28 : Fotokopi Jurnal Subiharta, Subiharta “ moralitas Hukum Dalam Hukum Praksis Sebagai Suatu Keutamaan. Jurnal Hukum dan Peradilan 4.3 (2015) : 385-398 29. Bukti P-29 : Fotokopi Buku Sukarno Aburaera, dkk, filsafat Hukum Teori dan Praktik, Prenadamedia Group, Depok, 2018. 30. Bukti P-30 : Fotokopi Buku H.L.A. Konsep Hukum ( The Concept of law), Nusa Media, Bandung, 2016. 31. Bukti P-31 : Fotokopi Buku Respationo, HM Soerya, and M. Guntur Hamzah. Putusan Hakim : Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif dalam Penegakan Hukum “ Yustisia. 2.2 (2013) 32. Bukti P-32 : Fotokopi Buku Fuady, Dinamika Teori Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah 47 [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu, Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum para Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; 48 c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum para Pemohon yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian konstitusionalitas norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016, yang menyatakan: “Calon Gubernur dan Calon 49 Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: “e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;” karena berlakunya norma pasal a quo melanggar hak konstitusional para Pemohon; 2. Bahwa para Pemohon memiliki hak konstitusional yang diatur dan dijamin dalam Pasal 18 ayat (4), Pasal 1 ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, di antaranya hak untuk memilih gubernur, bupati dan walikota secara demokratis, hak atas kedaulatan rakyat dan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil; 3. Bahwa para Pemohon mengkualifikasikan diri mereka sebagai perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih pada pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang merupakan hak konstitusional berdasarkan pada Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, oleh karenanya hak konstitusional tersebut harus mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil; 4. Bahwa para Pemohon telah terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dimasing-masing DPT : Pemohon I: Daftar Pemilih Tetap (DPT): TPS/ 002, Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Ulu Moro’o, Kabupaten Nias Barat, Provinsi Sumatera Utara. Pemohon II: Daftar Pemilih Tetap (DPT): TPS/ 019, Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Pemohon III: Daftar Pemilih Tetap (DPT): TPS/004, Kelurahan Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemohon IV: Daftar Pemilih Tetap (DPT): TPS/ 043, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Pemohon V: Daftar Pemilih Tetap (DPT): TPS/ 001, Kelurahan Parnapa, Kecamatan Onan Ganjang, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, Pemohon VI: Daftar Pemilih Tetap (DPT): TPS/ 004, Kelurahan Curug Kulon, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Pemohon VII: Daftar Pemilih Tetap (DPT): TPS/ 020, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten [Vide Bukti P-10]; 50 5. Bahwa para Pemohon menguraikan norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 tidak menjamin kepastian hukum terhadap hak memilih yang dimiliki oleh para Pemohon, karena Pasal a quo tidak merumuskan dengan jelas tentang kapan batas usia calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati atau calon walikota dan wakil walikota dimaksud terhitung; 6. Bahwa batas usia minimum calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati atau calon walikota dan wakil walikota yang dirumuskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 “terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih” tidak memberikan jaminan kepastian hukum terhadap hak konstitusional para Pemohon, karena putusan a quo mengabaikan hak memilih yang sebenarnya tersalurkan pada saat pelaksanaan pemungutan suara, di mana potensial terdapat pasangan calon yang belum mencapai batas usia minimum. Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama uraian para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya dan bukti-bukti yang diajukan, berkenaan dengan pengujian Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016, menurut Mahkamah, para Pemohon telah dapat membuktikan adanya hubungan sebab- akibat (causal verband) berkaitan dengan anggapan kerugian hak konstitusionalnya secara spesifik dan potensial dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Sebab, para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih yang dibuktikan dengan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap [Bukti P-10]. Dalam konteks permohonan a quo, menurut para Pemohon, dengan berlakunya norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016, tidak menjamin kepastian hukum terhadap hak memilih sebagai hak konstitusional yang dimiliki oleh para Pemohon yang dijamin oleh Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon dimaksud terjadi apabila batas waktu penentuan syarat usia calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dihitung sejak pelaksanaan pemungutan suara. Dalam hal ini, apabila batas waktu penentuan usia minimum pada saat pemungutan suara potensial terdapat pasangan calon yang belum mencapai batas usia minimum. Apabila permohonan para Pemohon dikabulkan dengan menjadikan tahap pemungutan suara sebagai batas menentukan usia minimum calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, kerugian hak konstitusional dimaksud tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas terbukti atau tidaknya dalil para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas 51 norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan provisi dan pokok permohonan para Pemohon. Dalam provisi [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonannya mengajukan provisi yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk memprioritaskan permohonan a quo dalam pemeriksaan perkara di Mahkamah Konstitusi, mengingat tahapan dan jadwal pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2024 telah dimulai. Dalam hal ini, sebagaimana tertuang dalam lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, pemungutan suara dilaksanakan pada hari Rabu, 27 November 2024; [Bukti P-20]. Untuk menjamin perlindungan hukum terhadap hak-hak konstitusional para Pemohon, sangat logis dan beralasan menurut hukum untuk memprioritaskan pemeriksaan terhadap permohonan a quo. Terhadap permohonan provisi a quo, oleh karena norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 yang dimohonkan pengujian telah jelas sehingga Mahkamah menilai tidak perlu menyelenggarakan persidangan untuk menghadirkan pihak- pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK, bukan disebabkan pertimbangan atas jadwal pemungutan suara dimaksud. Oleh karena itu, permohonan provisi para Pemohon a quo haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Dalam Pokok Permohonan [3.8] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4), Pasal 1 ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dengan dalil-dalil (selengkapnya telah dimuat 52 dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut para Pemohon, apabila batas usia minimum calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati atau calon walikota dan wakil walikota terhitung sejak pelantikan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024, berpotensi meloloskan calon yang secara usia belum mencapai batas usia minimum pada saat pelaksanaan pemungutan suara sebagai puncak penyaluran hak memilih sebagai perwujudan dari nilai kedaulatan rakyat; 2. Bahwa menurut para Pemohon, Perumusan batas usia minimum calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati atau calon walikota dan wakil walikota terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih untuk mengakomodir kesempatan anak-anak muda untuk ikut serta membangun bangsa dan negara jelas tidak logis, dan berlebihan. Tidak logis karena syarat batas usia minimum calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati atau calon walikota dan wakil walikota merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) pembentuk undang-undang. Selain itu, batas penetuan usia minimum pada saat pelantikan membuka peluang untuk meloloskan calon yang belum mencapai batas usia minimum pada saat pelaksanaan pemungutan suara, sehingga tidak menghormati hak memilih sebagai hak konstitusional sekaligus hak asasi pemilih; Bahwa berdasarkan dalil permohonan di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon bupati dan wakil bupati atau calon walikota dan wakil walikota terhitung sejak pelaksanaan pemungutan suara. [3.9] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-32 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 12 Agustus 2024 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). 53 [3.10] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas dan sebagaimana telah dipertimbangkan juga dalam menjawab permohonan provisi para Pemohon pada Paragraf [3.7], Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK. [3.11] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil permohonan para Pemohon a quo Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon berkaitan dengan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), apakah terhadap norma a quo dapat dimohonkan pengujian kembali. Pasal 60 UU MK menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pasal yang telah dilakukan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah hanya dapat dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian dan/atau alasan permohonan yang berbeda. Terhadap hal tersebut, Mahkamah telah membaca secara saksama dan komprehensif materi permohonan para Pemohon dalam perkara a quo dan menyandingkan dengan permohonan sebelumnya berkenaan dengan pengujian inkonstitusionalitas norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016, yaitu Perkara Nomor 58/PUU-XVII/2019 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 11 Desember 2019 menguji konstitusionalitas norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 18 ayat (4), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 54 Tahun 1945. Sedangkan, dalam permohonan a quo, para Pemohon menggunakan Pasal 18 ayat (4), Pasal 1 ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar pengujian. Berdasarkan hal tersebut, telah ternyata Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 tidak digunakan sebagai dasar pengujian dalam Perkara Nomor 58/PUU-XVII/2019. Dengan demikian, karena adanya dasar pengujian yang berbeda, menurut Mahkamah permohonan a quo tidak terhalang dengan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021, sehingga terhadap ketentuan norma a quo dapat dimohonkan pengujian kembali. [3.12] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dapat diajukan kembali, selanjutnya Mahkamah akan menilai isu konstitusionalitas norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 yang dilakukan pengujian oleh para Pemohon. [3.13] Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama dalil para Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, isu utama yang dipersoalkan oleh para Pemohon adalah berkenaan dengan tidak adanya batasan kapan titik penghitungan dalam menentukan syarat usia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon bupati dan wakil bupati atau calon walikota dan wakil walikota yang diatur Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016. Berkaitan dengan permohonan para Pemohon mengenai konstitusionalitas norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 telah ternyata isu konstitusional yang diajukan oleh para Pemohon adalah tidak jauh berbeda dengan yang telah dimohonkan pengujian pada perkara yang telah diputus oleh Mahkamah sebelumnya yaitu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024. Para Pemohon dalam perkara a quo memohon kepada Mahkamah untuk menentukan batas penghitungan usia minimum dimaksud adalah pada tahapan pelaksanaan pemungutan suara. Sementara itu, dalam Perkara Nomor 70/PUU- XXII/2024 dimohonkan agar batas penghitungan usia minimum adalah dihitung sejak penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati atau calon walikota dan wakil walikota. Meskipun demikian, dalam batas penalaran yang wajar permohonan a quo dan Perkara Nomor 70/PUU-XXII/2024 memiliki isu konstitusional yang tidak jauh berbeda. Berkenaan dengan isu konstitusionalitas norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016, Putusan Mahkamah Nomor 70/PUU-XXII/2024 yang diucapkan sebelumnya telah mempertimbangkan sebagai berikut: 55 [3.15] Menimbang bahwa ihwal pemaknaan baru, yaitu dengan cara menambah frasa “terhitung sejak penetapan pasangan calon” untuk dapat menilai norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 (konstitusional), Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.15.1] Bahwa apabila dibaca secara saksama pengaturan batas usia minimum, terutama yang membedakan usia minimum bagi calon gubernur dan calon wakil gubernur [berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun]; dan calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota [berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun], pengaturan syarat usia minimum calon dimaksud telah diatur dalam empat undang-undang dan satu peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu), sebagai berikut: 1. Pasal 13 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU 22/2014) menyatakan: (1) Warga negara Republik Indonesia yang dapat ditetapkan menjadi calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon bupati dan calon walikota; 2. Pasal 7 huruf e Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Perppu 1/2014) menyatakan: Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Walikota; 3. Pasal 7 huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 1/2015) menyatakan: Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Walikota; 4. Pasal 7 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015) menyatakan: Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: e. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon 56 Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota; 5. Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 menyatakan: (2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Berdasarkan pengaturan sejumlah ketentuan peraturan perundang- undangan tersebut di atas, tidak pernah terjadi perubahan batas persyaratan usia minimum untuk menjadi calon gubernur dan calon wakil gubernur [yaitu berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun]; dan calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota [yaitu berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun]. Selain itu, semua norma yang mensyaratkan batas usia minimum yang diatur dalam empat undang-undang dan perppu tersebut sama sekali tidak pernah mencantumkan/mengatur secara eksplisit atau terang benderang perihal frasa “terhitung sejak penetapan pasangan calon” dalam menentukan batasan untuk menghitung usia minimum dimaksud. [3.15.2] Bahwa selain pendekatan sejarah pengaturan (historical approach) di atas, secara sistematis (systematic approach), batasan usia minimum untuk dapat diajukan sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur, dan calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota selalu ditempatkan dalam bab yang mengatur mengenai “persyaratan calon”. Dalam hal ini, UU 22/2014 mengatur dalam Bab IV “Peserta Pemilihan dan Persyaratan Calon; Perppu 1/2014 mengatur dalam Bab III “Persyaratan Calon”; UU 1/2015 mengatur dalam Bab III “Persyaratan Calon”; UU 8/2015 mengatur dalam Bab III “Persyaratan Calon”; dan UU 10/2016 mengatur dalam Bab III “Persyaratan Calon”. Setelah membaca sistematika 4 (empat) undang-undang dan perppu tersebut, persyaratan batas usia minimum selalu diatur atau ditempatkan pada kelompok bab yang mengatur ihwal persyaratan calon, bukan dalam bab lain. Pendekatan sistematis tersebut tidak cukup dengan hanya meletakkannya dalam struktur sistematis ketentuan peraturan perundang- undangan, tetapi juga dapat dibaca dan dipahami dalam konteks tahapan pemilihan kepala daerah. Dalam hal ini, norma Pasal 5 ayat (3) UU 8/2015 menentukan tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi: a. pengumuman pendaftaran pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, pasangan calon bupati dan calon wakil bupati, serta pasangan calon walikota dan calon wakil walikota; b. pendaftaran pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, pasangan calon bupati dan calon wakil bupati, serta pasangan calon walikota dan calon wakil walikota; c. penelitian persyaratan calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota; 57 d. penetapan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, pasangan calon bupati dan calon wakil bupati, serta pasangan calon walikota dan calon wakil walikota; e. pelaksanaan kampanye; f. pelaksanaan pemungutan suara; g. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara; h. penetapan calon terpilih; i. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan j. pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih. Berdasarkan uraian sebagaimana dikemukakan di atas, terdapat urutan rangkaian atau tahapan kegiatan yang berada dalam satu kelindan, yaitu tahapan pendaftaran, penelitian persyaratan calon, dan penetapan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Karena berada dalam satu kelindan, semua yang menyangkut persyaratan harus dipenuhi sebelum dilakukan penetapan calon. Artinya, dalam batas penalaran yang wajar, penelitian keterpenuhan persyaratan tersebut harus dilakukan sebelum tahapan penetapan pasangan calon. Dalam hal ini, semua syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU 10/2016 harus dipastikan telah terpenuhi sebelum penyelenggara, in casu KPU, menetapkan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Artinya lagi, tahapan-tahapan berikutnya, seperti pemungutan suara; penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara; dan penetapan calon terpilih bukan merupakan tahapan yang dapat dijadikan sebagai titik atau batas untuk menilai dan menetapkan keterpenuhan syarat sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. [3.15.3] Bahwa dalam tataran praktik selama ini, setidaknya sejak pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilaksanakan secara langsung oleh rakyat, titik atau batas untuk menentukan keterpenuhan syarat dilakukan dalam kelindan rangkaian sebagaimana dikemukakan di atas. Artinya, batas penentuan keterpenuhan syarat dimaksud dilakukan pada tahapan penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Fakta empirik yang membuktikan penentuan keterpenuhan persyaratan dihitung/ditentukan pada tahapan tersebut dapat ditelisik dari rangkaian pelaksanaan tahapan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan kepala daerah selama ini. Dalam hal ini, misalnya, sejak pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diselenggarakan serentak terhitung mulai tahun 2015, 2017, 2018, dan 2020, titik atau batas penentuan keterpenuhan persyaratan calon selalu dilakukan pada tahapan penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. [3.15.4] Bahwa selain ketiga pendekatan di atas, Mahkamah perlu membandingkan (comparative approach) titik atau batas penentuan keterpenuhan persyaratan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah dengan titik atau batas penentuan keterpenuhan persyaratan calon anggota legislatif serta calon presiden dan calon wakil presiden. Dalam hal ini, penentuan keterpenuhan syarat sebagai peserta pemilu calon anggota DPR/DPRD dilakukan pada tahapan penetapan peserta pemilihan umum. Misalnya, penetapan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD ditentukan ketika penetapan daftar calon tetap. Begitu pula, dalam pemilihan presiden dan wakil presiden, keterpenuhan syarat calon ditentukan ketika penetapan sebagai pasangan calon. Artinya, segala persyaratan yang harus dipenuhi 58 pada tahapan pencalonan harus tuntas ketika ditetapkan sebagai calon dan harus selesai sebelum penyelenggaraan tahapan pemilihan berikutnya. [3.16] Menimbang bahwa setelah melakukan berbagai pendekatan untuk memahami secara komprehensif perihal penentuan titik atau batas keterpenuhan syarat calon sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum pada Paragraf [3.15] di atas, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan beberapa hal berikut untuk dijadikan sebagai pedoman dan dasar hukum bagi penyelenggara pemilihan dalam menilai dan/atau menetapkan keterpenuhan persyaratan usia minimum calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, sebagai berikut: [3.16.1] Bahwa secara tekstual, norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 adalah benar tidak mencantumkan secara eksplisit ihwal frasa “terhitung sejak penetapan pasangan calon”. Namun, semua pengaturan yang terkait dengan penyelenggaraan pemilihan umum, baik pemilihan calon anggota DPR/DPD/DPRD maupun pemilihan calon presiden dan wakil presiden tidak mencantumkan frasa dimaksud. Sekalipun tidak mencantumkan secara eksplisit, secara historis, sistematis, praktik selama ini, dan perbandingan dengan pemilihan lain, penentuan batas usia minimum menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah selalu dihitung atau menggunakan titik atau batas sejak penetapan calon. Penentuan titik atau batas demikian telah menjadi semacam postulat dalam penyelenggaraan pemilihan sehingga tidak bisa dibuatkan pengecualian dalam kontestasi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Artinya, jikalau pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dikecualikan, yaitu penentuan titik atau batas usia minimum bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dibenarkan pada tahapan setelah penetapan calon, sama saja Mahkamah membenarkan anomali dalam hukum pemilihan umum. Apabila diletakkan dalam harmonisasi dan sinkronisasi hukum pemilihan umum, peluang atau kemungkinan adanya anomali dalam pemilihan kepala daerah harus dicegah karena tidak terdapat lagi perbedaan rezim dalam pemilihan, yaitu perbedaan antara rezim pemerintahan daerah dan rezim pemilihan umum. [3.16.2] Bahwa pengaturan mengenai persyaratan batas usia minimum calon kepala daerah tidak mengalami perubahan mulai dari berlakunya UU 22/2014 sampai dengan UU 10/2016, yaitu berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati serta calon walikota dan calon wakil walikota. Terkait dengan syarat usia dimaksud, selama tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai pembatasan usia dalam UUD NRI Tahun 1945, hal demikian berarti konstitusi atau hukum dasar menyerahkan penentuan batasan usia tersebut kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya. Dengan kata lain, batasan persyaratan usia minimum dianggap sebagai bagian dari kebijakan hukum pembentuk undang-undang. Oleh karena itu, persyaratan usia minimum untuk pengisian jabatan dalam pemerintahan, termasuk jabatan yang diisi melalui pemilihan umum dapat ditentukan berbeda satu dengan yang lainnya. [3.16.3] Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pendekatan sistematis tersebut di atas, ketentuan mengenai pembatasan persyaratan usia minimum calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah berada dalam bab mengenai “Persyaratan Calon”. Berkenaan dengan hal tersebut, 59 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011) menjelaskan perihal batang tubuh peraturan perundang-undangan memuat semua materi atau muatan peraturan perundang-undangan yang dirumuskan dalam pasal atau beberapa pasal. Pengelompokan materi muatan tersebut dirumuskan secara lengkap sesuai dengan kesamaan materi yang bersangkutan. Jika terdapat materi muatan yang diperlukan tetapi tidak dapat dikelompokkan dalam ruang lingkup pengaturan yang sudah ada, materi tersebut dimuat dalam bab “Ketentuan Lain-Lain”. Pengelompokan materi muatan peraturan perundang- undangan dapat disusun secara sistematis dalam buku, bab, bagian, dan paragraf. Pengelompokan materi muatan dalam buku, bab, bagian, dan paragraf dilakukan atas dasar kesamaan materi [vide Lampiran II UU 12/2011 angka 61-63]. Karena pengelompokan materi tersebut, menjadi tidak tepat atau tidak relevan meletakkan penilaian keterpenuhan persyaratan usia minimum, misalnya pada tahapan “pemungutan suara”, “penetapan calon terpilih” atau pada tahapan “pelantikan”. Berdasarkan Penjelasan Lampiran II UU 12/2011 tersebut, bab mengenai “Persyaratan Calon” memuat materi yang sama yakni terkait dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam hal seseorang hendak mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Setelah dilakukan penelitian, persyaratan minimum tersebut harus dipenuhi ketika seseorang ditetapkan sebagai calon. Tidak hanya usia minimum, semua syarat dalam Pasal 7 ayat (2) UU 10/2016 harus dipenuhi pada tahapan pencalonan. Dalam hal ini, sebagaimana permohonan a quo, ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 mengenai syarat minimum usia calon kepala daerah harus dipenuhi apabila seseorang mendaftar untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Bahkan, Pasal 42 ayat (3) UU 10/2016 secara eksplisit menentukan calon gubernur dan calon wakil gubernur; calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 UU 10/2016”. Konstruksi norma dimaksud telah jelas mengamanatkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 UU 10/2016, termasuk dalam hal ini persyaratan usia minimum, harus dipenuhi calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah ketika mendaftarkan diri sebagai calon. Kemudian oleh penyelenggara pemilihan, setelah dilakukan penelitian ihwal keterpenuhan persyaratan dimaksud, ditetapkan sebagai calon. [3.16.4] Bahwa terkait dengan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan pada Sub-paragraf [3.16.1], [3.16.2], dan [3.16.3] di atas, sebagai penyelenggara, KPU menetapkan batas usia minimum calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah sesuai dengan batas usia minimum yang diatur dalam undang-undang. Berkenaan dengan ini, penting bagi Mahkamah menegaskan, titik atau batas untuk menentukan usia minimum dimaksud dilakukan pada proses pencalonan, yang bermuara pada penetapan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Perihal demikian, dalam posisi sebagai penyelenggara, bilamana KPU memerlukan peraturan teknis untuk menyelenggarakan materi dalam norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016, peraturan teknis dimaksud dibuat sesuai dengan materi dalam norma a quo. Tidak hanya itu, sesuai dengan prinsip erga omnes, pertimbangan hukum dan pemaknaan Mahkamah terhadap norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 60 mengikat semua penyelenggara, kontestan pemilihan, dan semua warga negara. Dengan demikian, jika penyelenggara tidak mengikuti pertimbangan dalam putusan Mahkamah a quo, sebagai pemegang kekuasaan kehakiman yang berwenang menyelesaikan sengketa hasil pemilihan, calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang tidak memenuhi syarat dan kondisi dimaksud, berpotensi untuk dinyatakan tidak sah oleh Mahkamah. [3.17] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mempertimbangkan secara utuh dan komprehensif berdasarkan pada pendekatan historis, sistematis, praktik selama ini, dan perbandingan, Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 merupakan norma yang sudah jelas, terang-benderang, bak basuluh matohari, cetho welo-welo, sehingga terhadapnya tidak dapat dan tidak perlu diberikan atau ditambahkan makna lain atau berbeda selain dari yang dipertimbangkan dalam putusan a quo, yaitu persyaratan dimaksud harus dipenuhi pada proses pencalonan yang bermuara pada penetapan calon. Dalam batas penalaran yang wajar, menambahkan pemaknaan baru pada Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016, termasuk seperti yang dimohonkan para Pemohon, justru akan memosisikan norma a quo menjadi berbeda sendiri (anomali) di antara semua norma dalam lingkup persyaratan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Bilamana terhadap norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 ditambahkan makna seperti yang dimohonkan para Pemohon, norma lain yang berada dalam rumpun syarat calon berpotensi dimaknai tidak harus dipenuhi saat pendaftaran, penelitian, dan penetapan sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kalau kondisi demikian terjadi, pemaknaan baru dimaksud potensial menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap syarat lain yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU 10/2016. Artinya, pemaknaan tersebut tidak sejalan dengan jaminan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan kutipan pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena isu konstitusionalitas norma permohonan a quo pada pokoknya adalah sama dengan Perkara Nomor 70/PUU-XXII/2024, pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 secara mutatis mutandis berlaku pula sebagai pertimbangan hukum dalam menilai konstitusionalitas norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon dalam perkara a quo. Dalam hal ini, sebagaimana pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024, Mahkamah memaknai titik atau batas untuk menentukan syarat usia minimum dimaksud adalah pada saat penetapan pasangan calon bukan pada saat pelaksanaan pemungutan suara. Dengan demikian, dalil para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas bersyarat Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 adalah tidak beralasan menurut hukum. 61 [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, telah ternyata norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 telah menjamin penyelenggaraan Pilkada yang demokratis sebagimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, tidak melanggar prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, dan telah memberikan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Dengan demikian, dalil-dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.16] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dalam permohonan a quo tidak dipertimbangkan lebih lanjut, karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan provisi para Pemohon tidak beralasan menurut hukum; [4.4] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 62 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Dalam Provisi: Menolak permohonan provisi para Pemohon. Dalam Pokok Permohonan: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Arsul Sani, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal tiga belas, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh empat, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh empat, selesai diucapkan pukul 10.26 WIB, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Arsul Sani, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Agusniwan Etra sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Arief Hidayat ttd. Arsul Sani ttd. Enny Nurbaningsih 63 ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah PANITERA PENGGANTI, ttd. Agusniwan Etra