90/PUU-XXI/2023

SALINAN PUTUSAN Nomor 90/PUU-XXI/2023 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Almas Tsaqibbirru Re A Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa Alamat : Jalan Awan 123, Ngoresan RT.01/RW.22, Kelurahan Jebres, Surakarta. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 2 Agustus 2023, memberi kuasa kepada H. Arif Sahudi, S.H., M.H., Utomo Kurniawa, S.H., Georgius Limart Siahaan, S.H., Dwi Nurdiansyah Santoso, S.H., dan Ilyas Satria Agung, S.H., para Advokat dan konsultan hukum yang tergabung pada Perkumpulan Bantuan Hukum Peduli Keadilan, berkedudukan hukum di Jalan Alun-alun Utara Nomor 1, Surakarta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 3 Agustus 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya 2 disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 7 Agustus 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 85/PUU/PAN.MK/AP3/08/2023 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 90/PUU-XXI/2023 pada tanggal 15 Agustus 2023, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 12 September 2023, pada pokoknya sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Hak Uji, baik formil maupun materiil, diakui keberadaannya dalam sistem hukum Indonesia, sebagaimana terdapat dalam Konstitusi, yaitu Undang - Undang Dasar 1945, yang telah mengalami perubahan sebanyak empat kali, dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan: “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan peradilan yang berada di bawahnya .... dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi’; 2. Bahwa sebelumnya terhadap Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pernah diajukan Uji Materiil yang masih berjalan sampai dengan Permohonan ini dibuat dengan Nomor Perkara 29/PUU-XXI/2023. Berdasarkan hal tersebut, maka Pemohon terlebih dahulu akan menguraikan perbedaan materi, muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dalam Nomor Perkara 29/PUU-XXI/2023 dengan Permohonan Uji Materiil yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut: A. Permohonan Uji Materiil dalam Nomor Perkara 29/PUU-XXI/2023 Bahwa Pemohon dalam Permohonan Nomor 28/PUU- V/2007 meminta: "Menyatakan bahwa materi Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945; Menyatakan Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "berusia sekurang- kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun";" Alasan Pemohon dalam Permohonan Nomor Perkara 29/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Republik 3 Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Bertentangan dengan Pasal 28D UUD 1945 pada pokoknya menyatakan: "Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang 7 Tahun 2017 a quo telah melanggar dan bertentangan dengan hak-hak dan kepentingan konstitusional Pemohon yaitu berupa hak mendapatkan perlakukan dan jaminan perlindungan kepastian hukum" B. Perbedaan antar Permohonan di atas dengan Permohonan a quo Bahwa selanjutnya perbedaan antara Permohonan Nomor 29/PUU- XXI/2023, dengan permohonan a quo adalah: • Bahwa permohonan ini lebih memfokuskan pada berusia paling rendah-rendahnya 40 tahun atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah. Yang di mana hal tersebut jika tidak diubah akan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah- rendahnya 40 tahun atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah” • Bahwa perbedaan pada permohonan a quo, permohonan di atas hanya lebih mengedepankan pada usia serenda-rendahnya 35 tahun dan tidak ada pada permohonan yang mengatakan bahwasannya calon tersebut jika belum berusia 40 dan mempunyai pengalaman sebagai Kepala Daerah belum bisa mencalonkan sebagai Presiden Dan Wakil Presiden. 3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka materi, muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dalam Mahkamah Konstitusi dengan Permohonan yang masih berjalan Nomor Perkara 29/PUU-XXI/2023 dengan Permohonan Uji Materiil yang diajukan oleh Pemohon adalah berbeda, sehingga permohonan a quo tidaklah bersifat nebis in idem terhadap permohonan sebelumnya (Permohonan Nomor Perkara 29/PUU-XXI/2023). Di mana Permohonan a quo tidak memiliki pengaruh atas diputus dan ditetapkan nantinya dengan batas- batas umur berapapun apabila adanya pengaturan norma lain yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pengaturan Norma yang dimohonkan Pemohon adalah mengenai adanya Syarat 4. Bahwa selain tidak bersifat nebis in idem, dalam Permohonan a quo baik 4 Pemohonnya, alasan, subtansi maupun pokok permohonan (petitum) berbeda, dengan demikian permohonan a quo sudah sepatutnya diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi. 5. Bahwa pengaturan mengenai kewenangan hak uji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar tersebut terdapat dalam Pasal 24 C Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang - Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dan Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Juncto Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang – undang terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;” Penjelasan Pasal 10 ayat (1): Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuasaan hukum mengikat (final and binding). 6. Bahwa Pasal 1 angka 3 huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Juncto Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: 5 “Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 7. Bahwa selanjutnya Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 8. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan: ”Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi’; 9. Bahwa selain itu Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur bahwa secara hierarki kedudukan Undang- Undang Dasar 1945 lebih tinggi dari undang-undang, oleh karenanya setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka ketentuan undang-undang tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi; 10. Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut jelas bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian baik secara materiil maupun formil, yaitu untuk melakukan pengujian sebuah produk undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; II. KEDUDUKAN HUKUM DAN KERUGIAN HUKUM PEMOHON 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 6 Mahkamah Konstitusi Juncto Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut sebagai “UNDANG-UNDANG MK”), menyatakan: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a) Perorangan warga negara Indonesia; b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang - undang; c) Badan hukum publik atau privat, atau; d) Lembaga negara.” Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak- hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Bahwa lebih lanjut terhadap kedudukan Pemohon dinyatakan pula dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 2/ 2021), yang mengatur: a) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakuknya undang-undang atau perppu, yaitu: b) Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; c) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; d) Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau e) Lembaga negara. 3. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan- putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945. b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji. c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat 7 spesifik (khusus) dan aktual atau setidak - tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan terjadi. d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan tidak lagi terjadi. 4. Bahwa hak konstitusional sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 di antaranya meliputi hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. 5. Bahwa atas ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki legal standing (dikualifikasi sebagai Pemohon) dalam permohonan pengujian undang-undang tersebut. Adapun syarat yang pertama adalah kualifikasi bertindak sebagai pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Syarat kedua adalah adanya kerugian pemohon atas terbitnya undang-undang tersebut. 6. Bahwa oleh karena itu, Pemohon menguraikan kedudukan hukum (Legal Standing) dalam mengajukan permohonan dalam perkara a quo, sebagai berikut: Pertama: Kualifikasi sebagai Pemohon Bahwa kualifikasi Pemohon adalah sebagai perorangan warga negara Republik Indonesia. Kedua: Kerugian Konstitusional Pemohon. Bahwa terhadap kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang, di mana terdapat 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005, Perkara Nomor 011/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian secara jelas dimuat dan diatur dalam PMK Nomor 2 Tahun 2021 dalam pasal 4 ayat (2) yaitu sebagai berikut: 8 (2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang- undang atau Perppu apabila: a. Adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan kerugian Konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 7. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk, pekerjaan Mahasiswa, saat ini sedang menempuh study di Fakultas Hukum Universitas Surakarta (UNSA) dan bercita-cita ingin menjadi Presiden atau Wakil Presiden; 8. Bahwa banyak daftar pejabat Kepala Daerah yang berusia muda: a) Aditya Halindra Faridzky, Bupati Tuban periode 2021–2024, Jawa Timur. Lahir Tanggal, 15 April 1992, usia 30 tahun. b) Mochammad Nur Arifin, Bupati Trenggalek yang menjabat sejak 28 Mei 2019, Jawa Timur. Lahir Tanggal, 7 April 1990, usia 32 tahun. c) Ahmad Muhdlor Ali atau akrab dipanggil Gus Muhdlor, Bupati Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Lahir Tanggal, 11 Februari 1991, usia 31 tahun. d) Vandiko Timotius Gultom, Bupati Samosir Periode 2021 s.d 2024, Provinsi Sumatera Utara. Tanggal lahir, 16 Februari 1992, usia 30 tahun. e) Dyah Hayuning Pratiwi, Bupati Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. Tanggal lahir, 11 April 1987, usia 35 tahun. f) Muhammad Yusran Lalogau, Bupati Pangkajene dan Kepulauan periode 2021 s.d 2024, Provinsi Sulawesi Selatan. Tanggal lahir, 1 April 1992, usia 30 tahun. g) Panca Wijaya Akbar, Bupati Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Tanggal lahir, 19 Desember 1991, usia 31 tahun. 9 h) Dico Mahtado Ganinduto, Bupati Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Tanggal lahir, 19 Februari 1990, usia 32 tahun. i) Hanindito Himawan Pramana, Bupati Kediri, Provinsi Jawa Timur. Tanggal lahir, 31 Juli 1992, usia 30 tahun. j) Rezita Meylani Yopi, Bupati Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Tanggal lahir, 7 Mei 1994, usia 28 tahun. 9. Bahwa namun demikian Pemohon juga memiliki pandangan tokoh sendiri yang menginspirasi dalam pemerintahan di-era sekarang, yang juga menjabat sebagai Walikota Surakarta di masa Periode 2020-2025, hal ini jelas bahwa didalam masa pemerintahan Gibran Rakabuming Raka tersebut pertumbuhan ekonomi di Solo naik hingga angka 6,25 persen yang di mana saat awal ia menjabat sebagai walikota, pertumbuhan ekonomi di Solo minus 1,74 persen; 10. Bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional yang sama untuk memilih dan atau dipilih sebagai calon Presiden serta Calon Wakil Presiden, dan karenannya Pemohon memiliki legal standing dalam pengujian Objek Permohonan. 11. Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon berdasarkan Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu: a. "Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang- undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi." 12. Bahwa Objek Permohonan yaitu Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: "Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon wakil presiden adalah: …………………. q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;" 10 telah bertentangan dengan hak-hak konstitusional Pemohon yang diatur dan dilindungi oleh UUD 1945 yaitu: a. Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." b. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." c. Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan". 13. Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut, juga telah menimbulkan diskriminasi nyata terhadap Pemohon, yang mana hal ini jelas- jelas telah merugikan dan melanggar hak konstitusional Pemohon, hak mana dilindungi oleh Konstitusi dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: "Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu." 14. Bahwa dari uraian di atas jelas bahwa berlakunya Pasal 29 huruf (e) Undang- Undang a quo telah melanggar, merugikan Hak Konstitusional Pemohon diantaranya hak-hak konstitusional sebagai berikut: a. Hak terhadap pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dihadapan hukum; b. Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. c. Hak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. 15. Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XIX/2021 pernah memberi kedudukan hukum bagi perseorangan yang mempersoalkan Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mana perseorangan 11 tersebut belum pernah mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden Republik Indonesia (halaman 38-39 dan 46 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XIX/2021), maka sudah selayaknya Pemohon sebagai perorangan yang belum pernah mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden diberi kedudukan hukum layaknya perorangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XIX/2021 yang juga mempersoalkan pasal terkait pencalonan presiden dan wakil presiden yaitu Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. 16. Bahwa Pemohon memiliki kualifikasi dan memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan pengujian Objek Permohonan sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK serta Objek Permohonan telah terbukti melanggar hak konstitusional Pemohon untuk dipilih dan memilih calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia yang berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun pada pemilu tahun 2024 dan oleh karenanya harus dianggap Pemohon memiliki legal standing dan kerugian konstitusional. 17. Bahwa Pemohon hilang kerugian jika permohonan aquo dikabulkan yaitu batasan usia sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden berusia 40 (empat puluh tahun) atau sudah mempunyai pengalaman sebagai Kepala Daerah yang mana merupakan Kerugian konstitusional dimaksud bersifat setidak- tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi hal tersebut selaras dengan yang sudah diamanatkan pada Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tentang setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN 1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Kedudukan Hukum dan Kewenangan Mahkamah sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok permohonan ini. 2. Bahwa dalam diskriminasi usia atau “ageisme” adalah bentuk “stereotype” dan diskriminasi terhadap individu atau kelompok karena umur mereka. Diskriminasi usia merupakan satu set keyakinan, sikap, norma, dan nilai-nilai yang digunakan untuk membenarkan prasangka dan tindakan diskriminasi. Ageisme di sistem Pemerintahan berakar pada mitos yang terus-menerus, salah persepsi, dan asumsi yang seharusnya usang tentang orang yang lebih 12 tua/senior selalu dianggap mampu/bisa termasuk dalam Kepala Daerah. Dengan demikian, calon dengan umur muda seringkali dianggap tidak layak/belum mampu hal ini yang Pemohon anggap sebagai diskriminasi usia. 3. Bahwa namun dengan Pemohon mengajukan dengan permohonan bersyarat atau dengan adanya pengalaman sebagai kepala daerah maka siapapun yang dipilih atau memilih baik potensial Pemohon sebagai calon atau siapapun nanti yang akan maju sebagai Calon Presiden sehingga Pemohon sebagai pemilih atau yang dipilih nantinya tidak ada kerugian konstitusional yang terlanggar. 4. Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) adalah konstitusi yang menjadi landasan hidup berbangsa dan bernegara Indonesia, karenanya UUD 1945 haruslah dipahami secara komprehensif, tidak hanya dari segi formil semata. Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum dan menjunjung tinggi keadilan, tidak bisa hanya terikat dengan hukum itu sendiri, namun juga terikat dengan rasa keadilan dan moral. Hukum harus dipandang dan ditempatkan sebagai sarana untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak warga negara. 5. Bahwa salah satu prinsip keadilan dan/atau kepastian hukum yang secara jelas diatur adalah perihal masa jabatan publik, bahwa masa jabatan publik harus berprinsipkan keadilan dan kepastian hukum, dalam hal ini jelas bahwasannya pejabat publik dalam melaksanakan atau akan melaksanakan tugasnya tidak terbelenggu dalam ketidakpastian pada usia dalam melaksanakan atau akan melaksanakan tugasnya tersebut. 6. Bahwa masa jabatan dan penentuan usia jabatan publik menurut hukum administrasi negara adalah pengrealisasian atau konkretisasi atas hak yang dimiliki seseorang untuk menduduki jabatan tersebut dalam suatu bentuk atau format administrasi negara yang ditujukan bagi setiap orang secara nyata dan pasti, yang tidak mengandung penafsiran lain apalagi bertentangan dengan ketentuan lainnya. 7. Bahwa dengan sudah pernahnya dipilih dan menduduki dalam periode masa jabatan eksekutif tersebut maka yang terpilih telah teruji dan telah berpengalaman dalam memimpin suatu daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. 8. Bahwa yang dimaksud kepala daerah dalam permohonan Pemohon ini adalah kepala pemerintah daerah baik di daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota, 13 yang merupakan eksekutif di daerah. 9. Bahwa objek permohonan dalam perkara ini adalah Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang selengkapnya berbunyi: Pasal 169 Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon wakil presiden adalah: a. bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa; b. warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri; c. suami atau istri calon presiden dan suami atau istri calon Wakil Presiden adalah Warga Negara Indonesia; d. tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya; e. mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkotika; f. tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; g. telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara; h. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara; i. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela; k. tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD; l. terdaftar sebagai Pemilih; m. memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi; n. belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; o. setia kepada Pancasila, undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal lka; p. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan, pengadilan yan telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun; r. berpendidikan paling rendah tamat sekorah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat; s. bukan bekas anggota organisasi terlarang partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang ''yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI; dan memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik lndonesia. 14 10. Bahwa mengenai open legal policy dalam Poin 118 halaman 32 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU- XV/2017, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menyatakan: "... Mahkamah tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali produk legal policy tersebut jelas- jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable...". 11. Bahwa keberadaan objek permohonan jelas-jelas merupakan suatu bentuk pelanggaran moral, yang memiliki makna nilai yang berhubungan dengan yang baik dan yang buruk. Sebab, hal ini berhubungan erat dengan diskriminasi karena ketentuan dalam objek permohonan menciptakan suatu diskriminasi dari perbedaan golongan umur yang mengakibatkan terciderainya satu golongan kelompok umur yang seharusnya diberikan kesempatan yang sama, sebagaimana: "Mahkamah dalam putusannya telah menegaskan bahwa diskriminasi adalah memperlakukan hal yang sama terhadap suatu yang berbeda atau memperlakukan berbeda terhadap hal yang sama". 12. Selain itu, objek permohonan juga mengakibatkan ketidakadilan yang intolerable karena objek permohonan memaksakan rakyat Indonesia untuk memilih presiden dan wakil presiden berdasarkan calon yang memenuhi kriteria usia yang sudah ditentukan oleh pembentuk undang-undang. 13. Bahwa Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah bertentangan dengan hak-hak konstitusional Pemohon yang diatur dan dilindungi oleh UUD 1945 yaitu: a. Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." b. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." c. Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan". 15 14. Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut, juga telah menimbulkan diskriminasi nyata terhadap Pemohon, yang mana hal ini jelas- jelas telah merugikan dan melanggar hak konstitusional Pemohon, hak mana dilindungi oleh Konstitusi dalam Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: "Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu." 15. Bahwa dari uraian di atas jelas bahwa berlakunya Pasal 29 huruf (e) Undang- Undang a quo telah melanggar, merugikan Hak Konstitusional Pemohon diantaranya hak-hak konstitusional sebagai berikut: a. Hak terhadap pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dihadapan hukum; b. Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. c. Hak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. 16. Bahwa Pemohon adalah pengagum dari Walikota Surakarta pada periode tahun 2020-2025 yaitu Gibran Rakabuming Raka yang di mana di saat dalam pemerintahan Gibran Rakabuming Raka pertumbuhan ekonomi di Surakarta meningkat 6,25 persen dari yang awal saat menjabat Walikota pertumbuhan ekonomi minus 1,74 persen. Bahwa pertumbuhan ekonomi di Surakarta melebihi dua kota besar yaitu Yogyakarta dan Semarang, seperti yang kita tahu bahwasanya Solo bukanlah Ibu Kota Provinsi Seperti Jawa Tengah maupun Yogyakarta, dan Solo hanya kota kecil yang memiliki wilayah geografis yang berukuran -/+ 44 KM dan bahkan Gibran Rakabuming Raka yang masih berusia 35 tahun sudah bisa membangun dan memajukan Kota Surakarta dengan kejujuran, Integritas moral dan taat serta patuh mengabdi kepada kepentingan rakyat dan negara. 17. Bahwa permohonan terkait norma Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pokoknya mengenai "ketentuan syarat usia" untuk menduduki jabatan Presiden, yang semula mempersyaratkan usia paling rendah 35 (empat puluh) tahun yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden setelah dicabutnya UU No 24 Tahun 2008 16 tersebut ada perubahan menjadi paling rendah 40 (lima puluh) tahun pada Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pemohon memahami bahwa kewenangan pengaturan pembatasan usia untuk menjabat Presiden maupun Wakil Presiden tidak diatur dalam konstitusi dan karenanya merupakan kebijakan hukum yang terbuka pada pembentuk undang-undang (opened legal policy) untuk mengaturnya, sebagaimana ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusan terdahulu: a. Putusan Nomor 15/PUU-V/2007, tanggal 27 November 2007 dan Nomor 37-39/PUU-VIII/2010, tanggal 15 Oktober 2010 pada intinya telah mempertimbangkan bahwa dalam kaitannya dengan kriteria usia UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu untuk menduduki semua jabatan dan aktivitas pemerintahan. Hal ini merupakan kebijakan hukum terbuka (opened legal policy), yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk Undang-Undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang yang apapun pilihannya, tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. b. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 26/PUU-VII/2009 telah menyatakan sebagai berikut: "Bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan Undang- Undang jika kalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk Undang-Undang. Meskipun seandainya isi suatu undang-undang dinilai buruk, maka Mahkamah tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable. Sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk Undang- Undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah" c. Putusan Nomor 7/PUU-XI/2013 berpendirian bahwa "terhadap kriteria usia yang UUD 1945 tidak menentukan batasan usia tertentu untuk 17 menduduki semua jabatan dan aktivitas pemerintahan, hal ini merupakan kebijakan hukum (legal policy) dari pembentuk Undang-Undang, yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk Undang-Undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang yang apapun pilihannya, tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. 18. Bahwa dengan demikian pada prinsipnya Mahkamah Konstitusi berpandangan penentuan masalah batas usia jabatan pemerintahan merupakan kebijakan hukum (legal policy) dari pembentuk undang-undang, kewenangan pembentuk undang-undang yang apapun pilihannya, tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Namun, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XI/2013, MK memberikan tambahan pandangan bahwa walaupun Kewenangan pengaturan batas usia dimaksud akan menjadi permasalahan konstitusionalitas jika: a. Menimbulkan problematika kelembagaan, (tidak dapat dilaksanakan dan menyebabkan kebuntuan hukum (dead lock); b. Menghambat pelaksanaan kinerja lembaga negara tersebut; dan/atau c. Menimbulkan kerugian konstitusionalitas warga negara; 19. Bahwa Pemohon tidak bisa membayangkan terjadinya jika sosok yang dikagumi para generasi muda tersebut tidak bisa mendaftarkan pencalonan Presiden sedari awal, hal tersebut sangat inkonstituonal karena sosok Walikota Surakarta tersebut mempunyai potensi yang besar dan bisa dengan pesat memajukan kota Solo secara pertumbuhan ekonomi. 20. Bahwa hal tersebut selaras dengan hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Walikota Solo, Gibran, yang dirilis oleh program pasca sarjana dan program studi Magister Administrasi Publik Universitas Slamet Riyadi Surakarta, ditunjukkan bahwa sebanyak 79,3% responden mengaku puas dengan kinerja Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakoso, serta sebanyak 93,5% dari responden yang berjumlah 550 orang, menyatakan Gibran merakyat. 21. Bahwa dengan merujuk pada data banyaknya kepala daerah terpilih yang berusia di bawah 40 tahun pada pemilu sebelumnya (pemilu tahun 2019), disertai dengan kinerja kepala daerah berusia di bawah 40 tahun dan kinerja- 18 kinerja menteri berusia muda yang baik, sudah seharusnya konstitusi tidak membatasi hak konstitusional para pemuda kita untuk dapat mencalonkan dirinya sebagai calon presiden dan calon wakil presiden dengan menggunakan syarat batas usia. 22. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti Pasal 169 huruf (q) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832), tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau sudah pernah berpengalaman sebagai Kepala Daerah, karenanya harus dinyatakan bertentangan secara bersyarat. V. PETITUM Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Pemohon dengan ini memohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI), berkenan memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon yang amarnya sebagai berikut: 1. Menerima dan atau mengabulkan seluruh permohonan Pemohon; 2. Menyatakan pada Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832) sepanjang “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan "… atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten / Kota." 19 3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya; Jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 6 Juni 2022, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. 20 [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa selanjutnya sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon dan pokok Permohonan, Mahkamah perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal sebagai berikut: Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan bertanggal 03 Agustus 2023 dan diterima Mahkamah pada tanggal 04 Agustus 2023 untuk kemudian dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi sebagai Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. Terhadap perkara tersebut, Mahkamah telah menyelenggarakan persidangan pendahuluan dengan agenda memeriksa Permohonan Pemohon pada tanggal 05 September 2023 dan persidangan pendahuluan berikutnya dengan agenda memeriksa perbaikan Permohonan Pemohon pada tanggal 19 September 2023 selanjutnya pada tanggal 29 September 2023 Mahkamah menerima Permohonan pencabutan perkara melalui surat bertanggal 26 September 2023 yang ditandatangani oleh para kuasa hukum Pemohon, dan pada tanggal 30 September 2023 Mahkamah kemudian menerima surat permohonan pembatalan pencabutan Perkara melalui surat tertanggal 29 September 2023. Terhadap hal tersebut, berdasarkan Rapat Permusyawaratan Hakim, Mahkamah menugaskan kembali panel perkara a quo untuk melakukan persidangan pendahuluan dengan agenda konfirmasi terhadap permohonan Pemohon, yang kemudian dilaksanakan pada tanggal 03 Oktober 2023. Berdasarkan sidang konfirmasi tersebut diperoleh kejelasan dan kepastian bahwa perkara a quo tetap dimintakan untuk dilanjutkan oleh Pemohon [vide Risalah Persidangan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, tanggal 03 Oktober 2023, hlm. 4]. Dengan demikian, Mahkamah harus mengesampingkan permohonan pencabutan perkara a quo dan selanjutnya akan mempertimbangkan permohonan Pemohon. 21 Kedudukan Hukum Pemohon [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perseorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.5] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 22 c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya, sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017, yang rumusan awalnya adalah sebagai berikut: Pasal 169 huruf q UU 7/2017: “Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon wakil presiden adalah: a. .....; b. .....; c. dst; q. berusia paling paling rendah 40 (empat puluh) tahun” 2. Bahwa Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945; 3. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga Negara Indonesia dan dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) [vide bukti P-1] yang memiliki kualifikasi sebagai Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Surakarta (UNSA) dan bercita-cita ingin menjadi Presiden dan Wakil Presiden serta memiliki hak konstitusional yang sama untuk memilih dan/atau dipilih sebagai calon Presiden serta calon Wakil Presiden; 4. Bahwa Pemohon memiliki pandangan ideal terkait tokoh yang menginspirasi dalam pemerintah di-era sekarang, tokoh dimaksud Walikota Surakarta masa Periode 2020-2025, dan dapat Pemohon jelaskan bahwa pada masa Pemerintahannya pertumbuhan ekonomi di Solo naik hingga 6,25%, padahal 23 pada saat awal menjabat sebagai Walikota, pertumbuhan ekonomi di Solo minus 1,74%; 5. Bahwa menurut Pemohon, dengan diberlakukannya ketentuan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017, menimbulkan diskriminasi terhadap Pemohon, dan secara nyata merugikan dan melanggar hak konstitusional Pemohon sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, karena melanggar hak konstitusional Pemohon untuk dipilih dan memilih calon Presiden dan calon Wakil Presiden Republik Indonesia yang berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun pada pemilu tahun 2024; 6. Bahwa menurut Pemohon, dengan diberlakukannya ketentuan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017, merugikan hak konstitusional Pemohon dalam rangka memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Berdasarkan uraian yang dikemukakan Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah menjelaskan perihal hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, yakni Pasal 169 huruf q UU 7/2017. Anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon yang dimaksud, khususnya sebagai pemilih dalam Pemilu 2024, sehingga menurut Mahkamah setidak-tidaknya potensial dapat terjadi; Dengan demikian, anggapan kerugian hak konstitusional yang dijelaskan Pemohon memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Apabila permohonan a quo dikabulkan, kerugian konstitusional seperti yang dijelaskan tidak akan terjadi. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya inkonstitusionalitas norma yang didalilkan, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo. [3.7] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. 24 Pokok Permohonan [3.8] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 169 huruf q UU 7/2017, Pemohon mengemukakan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: a. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan pada Pasal 169 huruf q UU 7/2017 merupakan suatu bentuk pelanggaran moral. Sebab, hal ini berhubungan erat dengan diskriminasi karena ketentuan pasal a quo, menciptakan suatu diskriminasi dari perbedaan golongan umur yang mengakibatkan terciderainya satu golongan kelompok umur yang seharusnya diberikan kesempatan yang sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 28D ayat (3) UUD 1945; b. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan pada Pasal 169 huruf q UU 7/2017 mengakibatkan ketidakadilan yang intolerable karena, memaksakan rakyat Indonesia untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan calon yang memenuhi kriteria usia yang sudah ditentukan oleh pembentuk undang-undang; c. Bahwa Pemohon memiliki pandangan tokoh ideal sebagai pemimpin bangsa Indonesia yakni mengidolakan Walikota Surakarta periode tahun 2020 - 2025, karena pada masa pemerintahannya mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Surakarta sebanyak 6,25%, padahal pada saat awal menjabat sebagai Walikota Surakarta pertumbuhan ekonomi Surakarta justru sedang minus 1,74%. Terlebih, Walikota Surakarta sudah memiliki pengalaman membangun dan memajukan Kota Surakarta dengan kejujuran, integritas moral dan taat serta patuh mengabdi kepada kepentingan rakyat dan negara; d. Bahwa menurut Pemohon, dengan merujuk pada data banyaknya kepala daerah terpilih yang berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun pada pemilu sebelumnya (pemilu tahun 2019), disertai dengan kinerja kepala daerah berusia di bawah 40 tahun dan kinerja menteri berusia muda, sudah seharusnya konstitusi tidak membatasi hak konstitusional para pemuda kita untuk dapat mencalonkan dirinya sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden; e. Bahwa menurut Pemohon, dengan sudah pernahnya dipilih dan menduduki dalam periode masa jabatan kepala pemerintah daerah baik di daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota, maka yang terpilih telah teruji dan telah berpengalaman memimpin suatu daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. 25 Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan pada Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sepanjang “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan "… atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten / Kota." [3.9] Menimbang bahwa untuk mendukung permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-3. [3.10] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas maka dengan mendasarkan pada Pasal 54 UU MK, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana disebut dalam Pasal 54 UU MK dimaksud. [3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara, masalah konstitusional yang harus dijawab Mahkamah adalah apakah penambahan syarat alternatif “atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota” pada norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017, sebagaimana tercantum dalam petitum permohonan a quo, bertentangan dengan UUD 1945. Sebagaimana didalilkan Pemohon, Kepala Daerah yang dipilih melalui pemilihan berdasarkan kedaulatan rakyat mempunyai kesempatan yang sama dalam berpartisipasi pada pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden secara demokratis. [3.12] Menimbang bahwa meskipun persoalan isu konstitusionalitas norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 a quo, telah dipertimbangkan dan diputus dalam putusan-putusan sebagaimana telah diucapkan sebelumnya. Namun demikian, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut berkenaan dengan isu konstitusionalitas ketentuan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 a quo, setelah dicermati isu konstitusionalitas yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam perkara-perkara 26 dimaksud telah ternyata ada perbedaan yang amat mendasar dan fundamental berkaitan dengan substansi atau isu konstitusionalitas yang dipersoalkan oleh masing-masing Pemohon, sebagaimana yang tercermin dalam masing-masing petitum permohonannya. Terhadap fakta hukum tersebut, setelah dicermati lebih lanjut telah ternyata dari ke-tiga permohonan yang telah diputus sebelumnya, yaitu Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023, dan Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023 adalah tidak berkaitan secara langsung dengan permohonan untuk memaknai ketentuan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang dikaitkan dengan jenis jabatan yang dapat dikategorikan dalam rumpun jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, sebagaimana yang secara tegas dimohonkan dalam petitum permohonan a quo. Meskipun dalam petitum permohonan perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023 para Pemohon dalam petitumnya meminta yang pada pokoknya memohon antara lain, agar ketentuan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara Negara”. Terhadap petitum permohonan dalam perkara-perkara dimaksud dapat dikatakan mengandung makna yang bersifat “ambiguitas” dikarenakan sifat jabatan sebagai penyelenggara negara tata cara perolehannya dapat dilakukan dengan cara diangkat/ditunjuk maupun dipilih melalui pemilihan umum, hal ini berbeda dengan yang secara tegas dimohonkan dalam petitum permohonan a quo, di mana Pemohon memohon ketentuan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 dimaknai “berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota”. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dan oleh karena jenis jabatan kepala daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam kategori rumpun jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum adalah merupakan jenis jabatan yang memberikan keleluasaan penilaian akan kapabilitas seseorang yang akan dipilih adalah menjadi pilihan yang bersifat absolut bagi pemilihnya untuk menentukan, serta mencermati petitum Pemohon dalam permohonan a quo, amat relevan dan secara tegas berkaitan dengan jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum sebagaimana jabatan Presiden dan Wakil Presiden, maka dengan mendasarkan pertimbangan hukum tersebut, terhadap perkara a quo 27 Mahkamah berpendirian untuk memberikan pertimbangan hukum yang lebih elaboratif di dalam menilai isu konstitusionalitas terhadap ketentuan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana yang dimohonkan Pemohon dalam perkara a quo. Di samping pertimbangan hukum tersebut di atas, terhadap permohonan a quo setelah dicermati ternyata juga memiliki alasan permohonan yang berbeda, yaitu berkenaan dengan adanya isu kesamaan karakteristik jabatan-jabatan yang dipilih melalui pemilu, namun bukan semata-mata isu terkait jabatan penyelenggara negara semata (an sich) melainkan adanya isu syarat alternatif bagi kepala daerah. Sehingga, menurut Mahkamah, tidak terdapat contradictio in terminis dalam memahami jabatan-jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Artinya, bukan soal perbedaan ruang lingkup dan tanggung jawab yang berbeda karena hal tersebut memang sejatinya berbeda satu sama lain, namun fokus isu yang hendak dinilai adalah dalam kaitan syarat usia minimal untuk menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden yang tidak hanya berpatokan pada norma a quo semata, akan tetapi lebih kepada bobot substansial daripada sekadar norma yang bersifat formal semata. Dengan demikian, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon. [3.13] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah menjawab permasalahan di atas, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: [3.13.1] Bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Kedua norma konstitusi tersebut sejatinya menunjukkan bahwa Indonesia menganut negara demokrasi yang berdasarkan hukum (constitutional democratic state) dan negara hukum yang demokratis (democratische rechtsstaat) di mana kedaulatan rakyat dan negara hukum yang menjadi fondasi bernegara harus dibangun dan ditegakkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi dan nomokrasi. Artinya, demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk dan arah, sedangkan hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna. Dengan kata lain, terdapat korelasi yang jelas antara hukum yang bertumpu pada konstitusi, dan kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui sistem demokrasi. 28 Salah satu wujud dari kedaulatan rakyat adalah penyelenggaraan pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden secara demokratis melalui partisipasi rakyat seluas-luasnya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana amanat Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Pemilu merupakan sarana demokratis untuk menyalurkan kehendak rakyat (the will of the people) dalam memilih pemimpin dan bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Pemilu telah menjadi jembatan penghubung bagi rakyat dalam menentukan bagaimana dan dengan cara apa pemerintahan dapat dibentuk dan dijalankan secara demokratis. Dalam pemilu, rakyat melalui prinsip one man, one vote, one value menjadi penentu dalam memilih pemimpin maupun wakilnya yang kemudian akan mengarahkan tata kelola perjalanan bangsa. Sehingga, pemilu menjadi seperti transmission belt, di mana kekuasaan yang berasal dari rakyat dapat bergeser menjadi kekuasaan negara yang kemudian berubah bentuk menjadi wewenang pemerintah untuk melaksanakan pemerintahan dan memimpin rakyat; Pemilu merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang konstitusional dan prinsipil dengan cara penyediaan arena kompetisi yang terbuka dan adil bagi partai politik sepanjang telah melaksanakan fungsi dan perannya serta pertanggungjawaban atas kinerjanya kepada rakyat yang telah memilihnya. Di dalam pemilu, rakyat berdaulat untuk menentukan dan memilih sesuai aspirasi kepada wakil-wakilnya yang dianggap paling dipercaya dan mampu melaksanakan aspirasinya yang akan dinilai akuntabilitasnya setiap 5 (lima) tahun oleh rakyat secara jujur dan adil, sehingga eksistensinya setiap 5 (lima) tahun diuji melalui pemilu. Adapun standar pemilihan umum secara internasional sebagaimana yang dikemukakan oleh International IDEA (Institute for Democracy and Electoral Assistance) terkait pemilu adalah adanya jaminan partisipasi rakyat di dalamnya yakni hak memberikan suara yang sama bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat tanpa adanya diskriminasi. Pengakuan konstitusional terhadap hak pilih merupakan hal umum bagi negara-negara demokrasi, sehingga kerangka hukum pemilu harus memastikan semua warga negara yang memenuhi persyaratan dijamin haknya memberikan suara secara universal dan adil serta tanpa diskriminasi. 29 Adapun mengenai jaminan hak pilih, tidak secara eksplisit disebut dalam UUD 1945, namun diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilu berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Meskipun secara eksplisit diatur dalam undang-undang, namun tidak menghilangkan substansi dari hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam UUD 1945. Sebab, hak untuk memilih dan dipilih (right to vote and right to be candidate) merupakan bagian dari hak atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana disebutkan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Atas dasar konstitusi tersebut, kedudukan hak konstitusional in casu hak untuk dipilih (right to be candidate) warga negara yang fundamental harus dijamin dan dilindungi oleh negara. Menurut Mahkamah, dalam mendorong kepesertaan rakyat seluas-luasnya dalam pemerintahan tidak boleh dihalangi oleh syarat-syarat yang bersifat diskriminatif, tidak rasional, dan/atau tidak adil, karena semakin banyak rakyat yang ikut berpartisipasi, baik untuk memilih maupun dipilih, maka akan semakin meningkatkan kualitas proses berdemokrasi. Presiden dan Wakil Presiden merupakan jabatan politik yang dipilih secara langsung oleh rakyat (elected officials) sebagaimana diatur dalam Pasal 6A UUD 1945. Sebagai jabatan politik, syarat konstitusional (constitutional requirements) untuk dapat dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 bahwa Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan, syarat lainnya diatur lebih lanjut dengan undang-undang, in casu undang-undang mengenai pemilihan umum. Dalam sejarahnya, UUD 1945 sebelum perubahan hanya mengatur syarat konstitusional untuk menjadi Presiden yakni orang Indonesia asli [vide Pasal 6 UUD 1945]. Sebelum perubahan (amendemen) UUD 1945 tidak mengatur batasan minimum usia presiden. Adapun syarat usia Presiden baru muncul dalam ketentuan 30 Pasal 69 ayat (3) Konstitusi Republik Indonesia Serikat yang menyatakan Presiden harus orang Indonesia yang telah berusia 30 tahun. Demikian juga dalam Pasal 45 ayat (5) UUDS 1950 menyatakan “Presiden dan Wakil-Presiden harus warga- negara Indonesia jang telah berusia 30 tahun … dst”. Sedangkan pasca perubahan UUD 1945, semangat kedaulatan rakyat berubah dari yang sebelumnya kedaulatan rakyat dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadi kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Perubahan tersebut berdampak pada syarat calon Presiden dan Wakil Presiden yang lebih fleksibel yaitu pengaturannya diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Dalam hal ini, Pasal 6 huruf q UU 23/2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menentukan syarat sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun, demikian juga dalam Pasal 5 huruf o UU 42/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menentukan syarat sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun. Sedangkan, dalam Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, mempersyaratkan calon Presiden dan Wakil Presiden berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun. Perbedaan syarat usia bagi calon Presiden dan Wakil Presiden baik 30 tahun, 35 tahun, maupun 40 tahun diatur secara beragam dari waktu ke waktu, namun berdasarkan penelusuran belum ditemukan rumus yang baku untuk menentukan usia yang tepat untuk menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden. Jika melihat di beberapa negara usia Presiden dan Wakil Presiden sangat beragam. Meskipun demikian, Konstitusi (UUD 1945) memang acapkali tidak memuat suatu aturan secara spesifik dan eksplisit mengatur suatu dasar konstitusional kebijakan publik, melainkan hanya memberi dasar dan prinsip-prinsip yang menjadi tolok ukurnya. Sementara penjabaran lebih jauh dalam suatu undang-undang sebagai pengaturan lebih lanjut, dalam konteks syarat usia bagi calon Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 telah memberi rambu-rambu bagi pembentuk undang-undang untuk menentukan syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden yang diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Dengan demikian, menurut Mahkamah, secara konstitusional, pembentuk undang-undang meskipun memiliki kewenangan untuk menentukan syarat-syarat bagi calon Presiden dan Wakil Presiden, namun pembentuk undang-undang tetap terikat pada rambu-rambu konstitusi dalam membentuk undang-undang, khususnya terkait dengan syarat- 31 syarat yang bersifat rasional, tidak melanggar moralitas, tidak bersifat diksriminatif, dan tidak memuat adanya ketidakadilan. Bahkan, tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, Konstitusi, prinsip keadilan, dan hak asasi manusia. [3.13.2] Bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan konstitusionalitas Pasal 169 huruf q UU 7/2017, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan open legal policy dalam penentuan batas usia minimal calon Presiden dan Wakil Presiden, dan sejarah pengaturannya, yang selengkapnya sebagai berikut: Sejak perubahan UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia menegaskan kedudukannya sebagai negara hukum yang demokratis. Tujuannya, selain untuk menjamin bahwa konstitusi sebagai hukum yang tertinggi (constitution as the supreme law), juga untuk menegaskan bahwa sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem presidensial (presidential system) yang berbasis pada checks and balances yaitu adanya kontrol dan keseimbangan di antara pemegang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang menjalankan tugas dan fungsi, antara lain membentuk undang-undang bersama Presiden, dan tugas legislatif lainnya yang dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) [vide Pasal 20 UUD 1945] serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) [vide Pasal 22D UUD 1945]. Cabang kekuasaan yudikatif adalah cabang kekuasaan yang berfungsi menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang dijalankan oleh lembaga-lembaga peradilan yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi [vide Pasal 24 ayat (2) UUD 1945]. Sedangkan kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden dan Wakil Presiden [vide Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945]. Presiden dan wakil presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif merupakan salah satu dari jabatan politik kategori elected officials bersama kepala daerah-wakil kepala daerah (gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati, dan walikota-wakil walikota) yaitu jabatan politik yang diangkat dalam jabatan melalui proses politik, in casu pemilihan umum. Dalam kaitannya dengan kriteria usia jabatan elected officials ini, meskipun sama-sama dipilih dalam pemilu, namun UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan yang pengisiannya dilakukan melalui pemilihan umum. Hal itu berarti, UUD 1945 menyerahkan penentuan batasan usia tersebut diatur 32 dalam undang-undang, yang menyebabkan persyaratan usia minimum untuk masing-masing jabatan yang pengisiannya dilakukan melalui pemilihan umum diatur secara berbeda-beda dalam berbagai undang-undang sesuai dengan jenis jabatan masing-masing. Terkait hal tersebut, dalam pengujian undang-undang tentang Pemerintahan Daerah khususnya batas usia kepala daerah, Mahkamah memberikan pertimbangan sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 27 November 2007 sebagai berikut: "........bahwa pemenuhan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan bukan berarti negara tidak boleh mengatur dan menentukan syarat-syaratnya, sepanjang syarat-syarat demikian secara objektif memang merupakan kebutuhan yang dituntut oleh jabatan atau aktivitas pemerintahan yang bersangkutan dan tidak mengandung unsur diskriminasi. Dengan demikian yang menjadi pertanyaan sehubungan dengan permohonan a quo adalah apakah persyaratan usia minimum 30 tahun untuk menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 huruf d UU Pemda, merupakan kebutuhan objektif bagi jabatan kepala daerah atau wakil kepala daerah. Dalam hubungan ini, Mahkamah menegaskan kembali bahwa jabatan maupun aktivitas pemerintahan itu banyak macam-ragamnya, sehingga kebutuhan dan ukuran yang menjadi tuntutannya pun berbeda-beda di antara bermacam-macam jabatan atau aktivitas pemerintahan tersebut. Dalam kaitannya dengan kriteria usia, UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan atau aktivitas pemerintahan. Hal itu berarti, UUD 1945 menyerahkan penentuan batasan usia tersebut kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya. Dengan kata lain, oleh UUD 1945 hal itu dianggap sebagai bagian dari kebijakan hukum (legal policy) pembentuk undang-undang. Oleh sebab itulah, persyaratan usia minimum untuk masing-masing jabatan atau aktivitas pemerintahan diatur secara berbeda-beda dalam berbagai peraturan perundang- undangan. Misalnya, batas usia minimum untuk menjadi Hakim Konstitusi ditentukan 40 tahun [vide Pasal 16 Ayat (1) huruf c UU MK], batas usia minimum untuk menjadi Hakim Agung ditentukan 50 tahun [vide Pasal 7 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung], batas usia minimum untuk berhak memilih dalam pemilihan umum ditentukan 17 tahun atau sudah kawin atau sudah pernah kawin [vide Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah]. Mungkin saja batas usia minimum bagi keikutsertaan warga negara dalam jabatan atau kegiatan pemerintahan itu diubah sewaktu-waktu oleh pembentuk undang-undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal itu sepenuhnya merupakan 33 kewenangan pembentuk undang-undang yang tidak dilarang. Bahkan, seandainya pun suatu undang-undang tidak mencantumkan syarat usia minimum (maupun maksimum) tertentu bagi warga negara untuk dapat mengisi suatu jabatan atau turut serta dalam kegiatan pemerintahan tertentu, melainkan menyerahkan pengaturannya kepada peraturan perundang-undangan di bawahnya, hal demikian pun merupakan kewenangan pembentuk undang-undang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945." Mahkamah juga menegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVII/2019 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 11 Desember 2019, bahwa perihal batas usia kepala daerah, sebelumnya Mahkamah berpendirian sebagai berikut: ”..... Demikian pula halnya jika pembentuk undang-undang berpendapat bahwa untuk jabatan atau perbuatan hukum tertentu pembentuk undang- undang menentukan batas usia yang berbeda-beda dikarenakan perbedaan sifat jabatan atau perbuatan hukum itu, hal itu pun merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. Bahkan, Mahkamah telah menegaskan pula, andaipun perihal batas usia itu tidak diatur dalam undang-undang melainkan diserahkan kepada peraturan perundang- undangan di bawah undang-undang untuk mengaturnya, hal itu tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dalam kaitannya dengan Permohonan a quo, pertanyaannya kemudian, apakah terdapat kebutuhan bagi Mahkamah untuk mengubah pendiriannya. Dalam hal ini Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan fundamental dalam perkembangan ketatanegaraan yang menyebabkan Mahkamah tak terhindarkan harus mengubah pendiriannya.” Berdasarkan pertimbangan hukum putusan Mahkamah di atas, Mahkamah pada dasarnya dapat berubah pendiriannya dalam menilai isu konstitusionalitas suatu perkara yang diperiksa dan diadili selama terdapat alasan yang mendasar termasuk dalam perkara a quo, jika Mahkamah berpendapat lain terkait dengan syarat usia pemilih dan yang dipilih, in casu batas usia bagi calon Presiden dan Wakil Presiden apabila terdapat alasan yang mendasar dalam perkembangan ketatanegaraan. Selain itu, berkaitan dengan kebijakan hukum (legal policy atau open legal policy) terkait batas usia, Mahkamah dalam beberapa putusan yang berkaitan dengan legal policy acapkali berpendirian bahwa legal policy dapat saja dikesampingkan apabila melanggar prinsip moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable. Demikian juga sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk undang-undang, tidak merupakan penyalahgunaan wewenang, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian dapat dinyatakan inkonstitusional atau 34 inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah. Selain itu, norma yang berkaitan dengan legal policy adalah sesuatu yang tidak diatur secara tegas dalam Konstitusi karena jika diatur secara tegas dalam konstitusi, maka undang-undang tidak boleh mengatur norma yang berbeda dengan norma konstitusi. Dalam beberapa putusan terakhir, Mahkamah memberikan tafsir ulang dan mengesampingkan open legal policy seperti dalam perkara yang terkait batas usia pensiun dan batas usia minimum bagi penyelenggara negara karena dipandang oleh Mahkamah norma yang dimohonkan pengujiannya dinilai melanggar salah satu prinsip untuk dapat mengesampingkan atau mengabaikan open legal policy seperti pelanggaran terhadap prinsip moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable, tidak melampaui kewenangan, tidak merupakan penyalahgunaan wewenang, dan/atau bertentangan dengan UUD 1945 sebagaimana terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 dalam pengujian usia minimal pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, dan juga pada pokoknya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022 tentang pengujian batas usia pensiun bagi jaksa, dan juga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-XX/2022 tentang pengujian batas usia pensiun Panitera di Mahkamah Konstitusi. Apalagi, baik DPR maupun Presiden selaku pemberi keterangan dalam sidang Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023, dan Perkara Nomor 55/PUU- XXI/2023 (tanpa bermaksud menilai perkara pada masing-masing nomor perkara tersebut), pada pokoknya fakta hukum dalam persidangan dimaksud menunjukan bahwa DPR dan Pemerintah telah menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk memutus terkait pasal a quo (Pasal 169 huruf q UU 7/2017) [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023; Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023; Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023, bertanggal 1 Agustus 2023, hlm. 8 dan hlm. 13], sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, Mahkamah harus menilai dan mengadili norma yang dipersoalkan oleh pemohon berdasarkan hukum, konstitusi dan keadilan, termasuk di dalamnya berdasarkan Pancasila, UUD 1945, prinsip keadilan dan hak asasi manusia (HAM). Sehubungan hal tersebut, menurut Mahkamah, keberadaan kebijakan hukum atau kebijakan hukum terbuka (open legal policy) meskipun dapat diterima dalam praktik ketatanegaraan, namun dalam perkembangannya seperti dalam beberapa putusan Mahkamah tersebut di atas, Mahkamah dapat 35 mengabaikan/mengesampingkan seraya memberi tafsir ulang terhadap norma yang merupakan open legal policy tersebut. Bahkan, Mahkamah dapat menilai norma yang sebelumnya termasuk open legal policy dimaksud apakah tetap konstitusional atau inkonstitusional atau pun konstitutional/inkonstitusional bersyarat, sebagian atau seluruhnya. Terlebih, setiap pengujian undang-undang meskipun sama isu konstitutionalnya, belum tentu sama karakter perkaranya baik karena berbeda batu ujinya, posita dan petitumnya, maupun perbedaan dari segi makna (frasa) yang dimohonkan oleh pemohon. Sehingga, perbedaan karakter perkara dimaksud dapat berimplikasi pada perbedaan hasil atau putusan Mahkamah, antara lain seperti dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022, dan/atau Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-XX/2022, yang telah dikemukakan di atas. Secara konseptual, open legal policy merupakan domain pembentuk undang-undang untuk menentukan norma yang tidak diatur secara tegas dalam UUD 1945. Pembentuk undang-undang sesuai dengan kewenangan konstitusionalnya dapat merumuskan norma dalam undang-undang sebagai kebijakan hukum terbuka sepanjang norma tersebut tidak diatur secara tegas dalam UUD 1945 dan norma tersebut berlaku dan mengikat umum sampai dengan diputus atau diberi makna lain oleh Mahkamah. Oleh karena itu, norma dalam undang- undang yang merupakan open legal policy tetap berlaku mengikat sebagaimana perundang-undangan lainnya sebagai hukum positif (ius constitutum) dan tetap konstitusional sesuai dengan asas presumption of constitutionality. Namun demikian, apabila suatu pasal, norma, atau undang-undang yang berlaku positif tersebut kemudian dimintakan pengujian konstitusionalitasnya di hadapan Mahkamah Konstitusi, maka open legal policy pembentuk undang-undang berhenti (exhausted), selanjutnya memberi kesempatan kepada Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus isu konstitusionalitas norma dalam undang- undang yang muaranya dapat berupa norma yang diuji tetap konstitusional atau inkonstitusional atau pun konstitutional/inkonstitusional bersyarat, sebagian atau seluruhnya. Sehingga, implikasi konstitusi/hukumnya adalah norma yang semula merupakan kebijakan hukum terbuka, terlepas dari hasilnya, telah mendapat penilaian/uji konstitusionalitas oleh Mahkamah. Ihwal ini, telah menjadi domain Mahkamah untuk menilai dan mengkaji ulang dengan bersandar pada Konstitusi 36 termasuk Pancasila, prinsip keadilan, dan hak asasi manusia (HAM). Demikian pula, Mahkamah dapat menilai open legal policy apakah masih relevan ataukah tidak relevan sehingga menyebabkan adanya penafsiran baru (reinterpretasi) terhadap pasal, norma, frasa, atau undang-undang yang sedang diuji konstitusionalitasnya. Artinya, konsep open legal policy pada prinsipnya tetap diakui keberadaannya namun tidak bersifat mutlak karena norma dimaksud berlaku sebagai norma kebijakan hukum terbuka selama tidak menjadi objek pengujian undang-undang di Mahkamah. Dalam konteks demikian, Mahkamah harus tegas menerima atau menolak suatu perkara berdasarkan penilaiannya terhadap UUD 1945 in casu hukum dan keadilan sebagaimana amanat Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sehingga, Mahkamah dalam memutus perkara harus berdasarkan konstitusi, termasuk di dalamnya nilai-nilai Pancasila, prinsip keadilan, dan HAM, bukan justru menyerahkan keberlakuan norma yang dimintakan pengujian dikembalikan kepada pembentuk undang-undang dengan alasan open legal policy. Terlebih lagi, apabila DPR maupun Presiden telah menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk memutus hal dimaksud, maka dalam keadaan demikian, adalah tidak tepat bagi Mahkamah untuk melakukan judicial avoidance dengan argumentasi yang seakan- akan berlindung dibalik open legal policy. Mahkamah sebagai lembaga peradilan seyogianya menjalankan fungsinya untuk menyelesaikan perselisihan (disputes settlement), memberikan kepastian hukum yang adil, dan memberi solusi konstitusional, serta menuntaskan perbedaan tafsir dengan memberikan tafsir akhir berdasarkan konstitusi (the final interpreter of the constitution). Sehubungan hal tersebut di atas, pada dasarnya tidak salah anggapan beberapa sarjana hukum yang menilai bahwa Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negative legislator, bukanlah lembaga pembentuk undang-undang. Pandangan tersebut tidak sepenuhnya keliru jika Mahkamah Konstitusi disebut negative legislator. Namun, Mahkamah dapat saja beranjak dari posisi negative legislator dan memberi pesan (judicial order), pemaknaan baru, bahkan mengubah norma sekalipun yang dimintakan pengujian oleh warga negara yang hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya norma dalam undang-undang. Mahkamah Konstitusi akan beranjak dan mengambil langkah judisial apabila Mahkamah menilai norma 37 dalam undang-undang melanggar konstitusi dan/atau keadilan, in casu Pancasila, konstitusi, prinsip keadilan, dan HAM. Meskipun demikian, tidak menjadikan Mahkamah serta merta atau dengan mudah menganulir norma yang telah berlaku, jelas, dan pasti. Mahkamah selalu berhati-hati dan senantiasa profesional dalam memeriksa, mengadili, dan memutus sebuah perkara. Memperlakukan setiap perkara sama dengan memahami karakteristik masing-masing perkara yang sama atau tidak sama. Mahkamah akan bereaksi dan memutus suatu isu konstitusional jika terdapat norma, frasa, pasal, ayat, atau bagian undang-undang yang mencederai Pancasila, konstitusi, prinsip keadilan, dan/atau HAM guna meneguhkan Mahkamah sebagai penafsir akhir konstitusi (the final interpreter of the constitution). Bahwa berkenaan dengan persyaratan usia minimal bagi calon Presiden dan Wakil Presiden, apabila ditelusuri pada Risalah Perubahan UUD 1945, telah terdapat wacana memasukkan usia minimum Presiden dan Wakil Presiden ke dalam UUD 1945. Pada Rapat PAH I BP MPR Ke-19 tanggal 23 Februari 2000 dan Rapat PAH I Ke-26 tanggal 3 Maret 2000, terkait persyaratan Presiden, Anton Reinhart dari UKI dan Irma Alamsyah dari Kowani, yang menyatakan perubahan terhadap Pasal 6 ayat (1): ”Presiden dan Wakil Presiden ialah warga negara Indonesia yang telah berusia 40 tahun dan telah 15 tahun berturut-turut bertempat tinggal dalam negara Republik Indonesia.” Sementara itu, Soewarno, juru bicara F-PDIP pada Rapat PAH I Ke-34 tanggal 24 Mei 2000 mengusulkan agar Calon Presiden dan calon Wakil Presiden berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun. [vide Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku IV Kekuasaan pemerintah Negara Jilid I, hal.159]. Pada akhirnya mayoritas fraksi sepakat memilih untuk tidak mencantumkan syarat usia minimal Presiden dan Wakil Presiden dalam perubahan UUD 1945. Hal ini cukup menunjukkan bahwa isu syarat minimal usia Presiden dan Wakil Presiden sudah mulai menjadi diskursus sejak awal perubahan UUD 1945 berlangsung; [3.13.3] Bahwa selain presiden dan wakil presiden, jabatan lainnya yang didapatkan melalui pemilihan umum (elected officials) adalah gubernur, bupati, dan walikota, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Presiden dan 38 wakil presiden, gubernur, bupati, dan walikota masuk ke dalam rumpun jabatan eksekutif, sedangkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) masuk ke dalam rumpun jabatan legislatif. Meskipun sama-sama masuk dalam rumpun jabatan eksekutif, namun ternyata terdapat perbedaan penentuan batas usia minimum calon presiden dan wakil presiden, dengan gubernur, bupati, dan walikota. Batas usia minimum calon Presiden dan Wakil Presiden adalah 40 tahun [vide Pasal 169 huruf q UU 7/2017], batas usia minimum calon gubernur dan wakil gubernur adalah 30 tahun [vide Pasal 7 ayat (2) huruf (e) UU Pilkada], dan batas usia minimum calon Bupati dan Wakil Bupati serta calon Walikota dan Wakil Walikota adalah 25 tahun [vide Pasal 7 ayat (2) huruf (e) UU Pilkada]. Sedangkan batas usia calon anggota legislatif baik Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota justru disamakan yakni 21 tahun [vide Pasal 240 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 182 huruf (a) UU 7/2017]; Penentuan batas usia minimal bagi calon yang dipilih melalui pemilihan umum (elected officials) khususnya yang akan menduduki jabatan dalam rumpun eksekutif dan rumpun legislatif seyogianya didasarkan pada pertimbangan yang objektif, rasional, jelas, dan tidak bersifat diskriminatif serta tidak menciderai rasa keadilan. Pertanyaannya adalah apakah persyaratan berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun terhadap calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana ditentukan dalam Pasal 169 huruf q UU 7/2017 merupakan kebutuhan objektif bagi jabatan Presiden dan Wakil Presiden? Dalam hubungan ini, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada tanggal 27 November 2007 menegaskan bahwa jabatan maupun aktivitas pemerintahan itu banyak macam-ragamnya, sehingga kebutuhan dan ukuran yang menjadi tuntutannya pun berbeda-beda di antara bermacam-macam jabatan atau aktivitas pemerintahan tersebut. Namun perlu digarisbawahi bahwa dalam menjalankan aktivitas pemerintahan, baik Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak bekerja sendiri. Presiden dan Wakil Presiden dibantu oleh menteri-menteri dalam menjalankan aktivitas pemerintahannya di Pusat, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dibantu oleh Satuan 39 Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menjalankan aktivitas pemerintahannya di Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. [3.13.4] Bahwa apabila melihat perbandingan dengan negara lain, tidak sedikit Presiden atau Wakil Presiden yang berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun ketika pertama kali dilantik/menjabat antara lain, Gabriel Boric Presiden Chile diangkat di usia 35 tahun, Vjosa Osmani Presiden Kosovo diangkat di usia 38 tahun, dan Emmanuel Macron Presiden Prancis diangkat di usia 39 tahun. Bahkan negara Amerika Serikat yang seringkali menjadi rujukan dalam penerapan sistem pemerintahan yang demokratis, justru secara tegas mengatur syarat calon Presiden dalam konstitusi Amerika Serikat sekurang-kurangnya berusia 35 (tiga puluh lima) tahun sebagaimana ditegaskan dalam Article II section 1 Konstitusi Amerika Serikat 1789 (rev. 1992). Demikian juga dengan beberapa negara Eropa mengatur batas usia minimal 35 tahun untuk dapat menduduki jabatan sebagai Presiden, misalnya di Austria 35 tahun [vide Article 60 (3) Konstitusi Austria 1920 (amendemen 2013)], di Polandia 35 tahun [vide Article 127 (3) Konstitusi Polandia 1997 (amendemen 2009)], di Ukraina 35 tahun [vide Article 103 Konstitusi Ukraina 1996 (amendemen 2019)], di Irlandia 35 tahun [vide Article 14 (4) Konstitusi Irlandia 1937 (amendemen 2019)]. Selain itu, beberapa negara di benua Eropa, Asia, Amerika, dan Afrika juga secara tegas mengatur syarat calon Presiden dalam konstitusi mereka masing- masing yakni sekurang-kurangnya berusia 35 (tiga puluh lima), selengkapnya sebagaimana dalam tabel sebagai berikut: No Negara Pasal (konstitusi) Bunyi Pasal 1 Austria Article 60(3) Konstitusi Austria 1920 (amendemen 2013) Only a person who is eligible to the National Council and has completed the thirty-fifth year of life on the day of the election can be elected Federal President. 2 Polandia Article 127(3) Konstitusi Polandia 1997 (amendemen 2009) Only a Polish citizen who, no later than the day of the elections, has attained 35 years of age and has a full electoral franchise in elections to the Sejm, may be elected President of the Republic. Any such candidature shall be supported by the signatures of at least 100,000 citizens having the right to vote in elections to the Sejm. 40 3 Ukraina Article 103 Konstitusi Ukraina 1996 (amendemen 2019) A citizen of Ukraine who has attained the age of thirty-five, has the right to vote, has resided in Ukraine for the past ten years prior to the day of elections, and has command of the state language, may be elected as the President of Ukraine. 4 Irlandia Article 14(4) Konstitusi Irlandia 1937 (amendemen 2019) Every citizen who has reached his thirty-fifth year of age is eligible for election to the office of President. 5 Belarusia Article 80 Konstitusi Belarusia 1994 (amendemen 2004) Any citizen of the Republic of Belarus by birth at least 35 years of age who is eligible to vote and has been resident in the Republic of Belarus for at least ten years to the elections may be elected President. 6 Romania Article 37(2) Konstitusi Romania 1991 (amendemen 2003) Candidates must be at least 23 years of age by or on election day to be elected to the Chamber of Deputies or to the local public administration bodies, at least 33 years of age to be elected to the Senate, and at least 35 years to be elected to the office of President of Romania. 7 Rusia Article 81(2) Konstitusi Rusia 1999 (amendemen 2014) Any citizen of the Russian Federation not younger than 35 years of age who has resided in the Russian Federation on a permanent basis for not less than 10 years may be elected President of the Russian Federation. 8 Islandia Article 4 Konstitusi Islandia 1944 (amendemen 2013) Any person who is at least thirty-five years of age and fulfills the requirements necessary to vote in elections to Althingi, with the exception of the residency requirement, is eligible to be elected President. 9 Armenia Article 122 Konstitusi Portugal 1976 (amendemen 2005) Citizens of Portuguese origin who are registered to vote and have attained the age of thirty-five shall be eligible for election. 10 Hungaria Article 10 Konstitusi Hungaria 2011 (amenddemen 2016) Any Hungarian citizen above the age of 35 years may be elected to serve as the President of the Republic. NEGARA AMERIKA No Negara Pasal (konstitusi) Bunyi Pasal 41 1 Amerika Article II section 1 Konstitusi Amerika Serikat 1789 (rev. 1992) No Person except a natural born Citizen, or a Citizen of the United States, at the time of the Adoption of this Constitution, shall be eligible to the Office of President; neither shall any person be eligible to that Office who shall not have attained to the Age of thirty five Years, and been fourteen Years a Resident within the United States. 2 Meksiko Article 82(II) Konstitusi Meksiko 1917 (amendemen 2015) The candidate for the Presidency must be 35 years of age on the election date. 3 Uruguay Article 151 Konstitusi Uruguay The President and the Vice President of the Republic shall be elected jointly and directly by the Electoral Body by absolute majority of voters. Each party may only present one candidature to the Presidency and to the Vice Presidency of the Republic. If on the date indicated in the first paragraph of numeral 9) of Article 77, none of the candidatures obtains the required majority, a second election between the two candidates with the most voted for shall be held on the last Sunday of the month of November of the same year. In addition, the guaranties established for suffrage in Section III shall govern, the Republic being considered as a single electoral circumscription. Only natural citizens in full exercise of their civil rights and who have attained thirty-five years of age may be elected. 4 panama Article 179 Konstitusi Panama 1972 (amendemen 2004) In order to be eligible as President or Vice-President of the Republic, it is necessary: 1. To be Panamanian by birth; 2. To have reached thirty-five years of age. 5 Peru Article 110 Konstitusi Peru 1993 (amendemen 2021) The President of the Republic is the Head of the State and personifies the Nation. To be elected President of the Republic, one must be Peruvian by birth, have attained the age of thirty-five years at the time of candidacy, and enjoy the right to vote. 42 6 Cuba Article 127 Konstitusi Cuba 2019 To be President of the Republic, one must have reached the age of thirty- five, enjoy full civil and political rights, be a Cuban citizen by birth, and not possess any other citizenship NEGARA ASIA No Negara Pasal (konstitusi) Bunyi Pasal 1 Uzbekistan Article 90 Konstitusi Uzbekistan 1992 (amendemen 2011) A citizen of the Republic of Uzbekistan not younger thirty five, being in full command of the state language and permanently residing on the territory of Uzbekistan for at least 10 years, immediately preceding the elections, may be elected the President of the Republic of Uzbekistan. One and the same person may not be the President of the Republic of Uzbekistan for more than two consecutive terms. 2 Maldives Article 109 Konstitusi Maldives A person elected as President shall have the following qualifications: a. be a Maldivian citizen born to parents who are Maldivian citizens, and who is not also a citizen of a foreign country; b. be a Muslim and a follower of a Sunni school of Islam; c. be at least thirty-five years of age; d. .......; e. ....... 3 Khyrgyztan Article 62 (1) Konstitusi Kyrzystan 2010 (amendemen 2016) A citizen of the Kyrgyz Republic, no younger than 35 years of age and not older than 70 years of age, who has a command of the state language and who has been resident in the republic for no less than 15 years in total may be elected President 4 Timor Leste Article 75(1) Konstitusi Timor Leste To qualify as presidential candidates, East Timorese citizens must meet cumulatively the following requirements: a. original citizenship; b. at least 35 (thirty-five) years of age; c. to be in possession of his or her full faculties; 43 d. d. to be proposed by a minimum of five thousand voters 5 Bangladesh Article 48(4) Konstitusi Bangladesh (amendemen 2014) A person shall not be qualified for election as President if he: a. is less than thirty-five years of age; or b. is not qualified for election as a member of Parliament; or c. c. has been removed from the office of President by impeachment under this Constitution. 6 India Article 68(1) Konstitusi India 1949 (amendemen 2016) No person shall be eligible for election as President unless he- a. is a citizen of India, b. has completed the age of thirty- five years, and c. c. is qualified for election as a member of the House of the People 7 Cyprus Article 50 Konstitusi Cyprus 1960 (amendemen 2013) A person shall be qualified to be a candidate for election as President or Vice-President of the Republic if at the time of election such person: a. is a citizen of the Republic; b. has attained the age of thirty- five years; c. has not been, on or after the date of the coming into operation of this constitution, convicted of an offence involving dishonesty or moral turpitude or is not under any disqualification imposed by a competent court for any electoral offence; d. d. is not suffering from a mental disease incapacitating such person from acting as President or Vice-President of the Republic. NEGARA AFRIKA No Negara Pasal (konstitusi) Bunyi Pasal 1 Cameroon Article 6(5) Konstitusi Cameroon Candidates for the office of President of the Republic must be Cameroonian by birth, enjoy their civic and political rights and must have attained the age of 35 (thirty-five) by the date of the election. 44 2 Angola Article 110(1) Konstitusi Angola Citizens of Angolan origin aged at least thirty-five who have habitually resided in the country for at least ten years and are in full possession of their civil and political rights and physical and mental capacities shall be eligible for election as President of the Republic. 3 Tunisia Article 74 Konstitusi Tunisia Every male and female voter who holds Tunisian nationality since birth, whose religion is Islam shall have the right to stand for election to the position of President of the Republic. On the day of filing the application for candidacy, the candidate must be at least 35 years old. 4 Zambia Article 100(1) Konstitusi Zambia A person qualifies to be nominated as a candidate for election as President if that person— a. is a citizen by birth or descent; b. has been ordinarily resident in Zambia; c. is at least thirty-five years old d. ... e. .... 5 Pantai gading Article 55 Konstitusi Pantai Gading The President of the Republic is elected for five years by direct universal suffrage. He may be re-elected only once. He chooses a vice-president of the Republic, who is elected concurrently with him. The candidate for the presidential election should be in possession of his civil and political rights and should be at least thirty-five years old. He must be exclusively of Ivoirian nationality, born of a father or mother who is of Ivoirian origin. 6 Madagaskar Article 45 Konstitusi Madagaskar Any candidate to the functions of President of the Republic must be of Malagasy nationality, enjoy their civil and political rights, be at least thirty- five years old at the date of the closure of the presentation of the candidatures, and reside on the territory of the Republic of Madagascar for at least six months before the day of the deadline established for the presentation of the candidatures. 45 7 Niger Article 47 Konstitusi Niger Nigeriens of the two (2) sexes, of [Nigerien] nationality of origin, at least thirty-five (35) years old the day the dossier is deposited, enjoying their civil and political rights[,] are eligible to the Presidency of the Republic. 8 Senegal Article 28 Konstitusi Senegal Any candidate to the Presidency of the Republic must be exclusively of Senegalese nationality, enjoying his civil and political rights, [and] be thiry- five (35) years of age at least and seventy-five (75) years at most [on] the day of the ballot. He must know how to write, to read and to fluently speak the official language. 9 Togo Article 62 Konstitusi Togo No one may be a candidate for the office of the President of the Republic if they: are not exclusively of Togolese nationality by birth; are not thirty-five (35) years of age on the date of the deposit of the candidature; do not enjoy all their civil and political rights; do not present a general state of physical and mental well-being duly declared by three (03) sworn physicians, designated by the Constitutional Court; do not reside in the national territory for at least twelve (12) months. Sumber dan diolah dari: Constitute Project (https://www.constituteproject.org) Sedangkan dalam konteks usia kepala pemerintahan di negara-negara dengan sistem parlementer, terdapat pula Perdana Menteri yang berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun ketika dilantik/menjabat yaitu di antaranya Leo Varadkar Perdana Menteri Irlandia yang diangkat di usia 38 tahun, Dritan Abazovic Perdana Menteri Montenegro diangkat di usia 37 tahun, Sanna Marin Perdana Menteri Finlandia diangkat di usia 34 tahun, Jacinda Ardern Perdana Menteri New Zealand diangkat di usia 37 tahun, dan bahkan Sebastian Kurz yang diangkat menjadi Kanselir Austria di usia 31 tahun, serta negara dengan sistem monarki seperti Arab Saudi yang dipimpin oleh Pangeran Mohammed bin Salman yang diangkat pada usia 37 tahun. Artinya, secara komparatif dengan negara lain, tidak sedikit Presiden 46 atau Wakil Presiden, dan Perdana Menteri yang berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun ketika dilantik/menjabat. Seluruh data/informasi di atas, menunjukkan bahwa tren kepemimpinan global semakin cenderung ke usia yang lebih muda (younger). Dengan demikian, dalam batas penalaran yang wajar, secara rasional, usia di bawah 40 (empat puluh) tahun dapat saja, incertus tamen, menduduki jabatan baik sebagai Presiden maupun Wakil Presiden sepanjang memenuhi kualifikasi tertentu yang sederajat/setara; [3.13.5] Bahwa berkenaan dengan apakah seseorang yang dipilih dalam pilkada (gubernur, bupati, dan walikota) termasuk dalam kategori “sepanjang memiliki pengalaman sebagai pejabat negara yang dipilih melalui pemilu“, menurut Mahkamah penting untuk melihat kembali sejarah masuknya pilkada ke dalam rezim pemilu. Pada awalnya, sengketa atas hasil perselisihan hasil Pilkada adalah wewenang Mahkamah Agung yang kemudian dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072- 073/PUU-II/2004. Selanjutnya, pada tahun 2013 melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, Mahkamah mengatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang dalam memutus perselisihan hasil sengketa Pilkada. Hal itu disebabkan karena Mahkamah menilai rezim pemilu dengan pilkada adalah dua hal yang berbeda. Akan tetapi untuk menghindari keragu-raguan, ketidakpastian, dan agar tidak terjadinya kevakuman lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil sengketa Pilkada serta belum terdapat undang-undang yang mengatur hal tersebut maka, penyelesaian perselisihan hasil sengketa Pilkada tetap menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dalam perkembangannya, terkait perbedaan antara kedua rezim pemilihan di atas, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 26 Februari 2020, sebagaimana dimuat pada Sub-paragraf [3.15.1] Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: “[3.15.1] ... bahwa melacak perdebatan selama perubahan UUD 1945, terdapat banyak pandangan dan perdebatan perihal keserentakan pemilihan umum. Dalam hal ini, adalah benar penyelenggaraan Pemilu Serentak Lima Kotak menjadi salah satu gagasan yang muncul dari pengubah UUD 1945. Namun gagasan tersebut bukanlah satu-satunya yang berkembang ketika perubahan UUD 1945. Berdasarkan penelusuran rekaman pembahasan atau risalah perubahan UUD 1945 membuktikan terdapat banyak varian pemikiran perihal keserentakan penyelenggaraan pemilihan umum. Bahkan, para pengubah UUD 1945 sama sekali tidak 47 membedakan rezim pemilhan. Di antara varian tersebut, yaitu: (1) Pemilihan umum, baik pemilihan anggota legislatif maupun pemilihan presiden dan wakil presiden, dilakukan secara bersamaan atau serentak di seluruh Indonesia; (2) Pemilihan umum serentak hanya untuk memilih anggota DPR, DPRD, dan DPD dilaksanakan di seluruh wilayah Republik Indonesia; (3) Pemilihan umum serentak secara nasional maupun serentak yang bersifat lokal; (4) Pemilihan umum serentak sesuai dengan berakhirnya masa jabatan yang akan dipilih, sehingga serentak dapat dilakukan beberapa kali dalam lima tahun itu, termasuk memilih langsung gubernur dan bupati/walikota; (5) Pemilihan umum serentak, namun penyelenggaraan keserentakannya diatur dengan undang-undang; (6) Penyelenggaraan pemilihan Presiden dan Pemilihan Umum dipisahkan. Kemudian pemilihan Presiden dapat diikuti juga dengan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; dan (7) Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden waktunya berbeda dengan pemilihan umum untuk memilih DPR, DPD, dan DPRD. Sementara itu, pemilihan rumpun eksekutif: Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota, dan sebagainya dipilih langsung oleh rakyat....” Selanjutnya berkenaan dengan “kewenangan penyelesaian perselisihan hasil sengketa Pilkada”, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU- XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022, sebagaimana dimuat pada Paragraf [3.20] dan Paragraf [3.21] Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: “[3.20] Menimbang bahwa tafsir atas UUD 1945 yang tidak lagi membedakan antara pemilihan umum nasional dengan pemilihan kepala daerah, secara sistematis berakibat pula pada perubahan penafsiran atas kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, salah satunya, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selanjutnya makna konstitusional yang demikian diturunkan dalam berbagai undang-undang yang terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, terutama Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Norma demikian pada akhirnya harus dipahami bahwa perkara perselisihan hasil pemilihan umum yang diadili oleh Mahkamah Konstitusi terdiri dari pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden; memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat; memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah; memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik provinsi, kabupaten, maupun kota; serta memilih kepala daerah provinsi, kabupaten, maupun kota. [3.21] Menimbang bahwa hal lain yang perlu dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah badan khusus yang pembentukannya diamanatkan oleh Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 adalah suatu badan peradilan. Sebagai suatu badan peradilan, Mahkamah berpendapat keberadaannya harus berada di bawah naungan kekuasaan kehakiman 48 yang diatur dalam Bab IX Kekuasaan Kehakiman UUD 1945. Menurut Mahkamah, semua norma mengenai badan/lembaga peradilan diatur dalam satu bab yang sama yaitu Bab IX Kekuasaan Kehakiman yang terdiri dari, antara lain, Pasal 24 dan Pasal 24C UUD 1945. Rangkaian norma hukum dalam pasal-pasal tersebut mengatur bahwa kekuasaan kehakiman, sebagai kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Pembatasan dalam UUD 1945 demikian pada akhirnya menutup kemungkinan dibentuknya suatu badan peradilan khusus pemilihan yang tidak berada di bawah lingkungan Mahkamah Agung serta tidak pula berada di bawah Mahkamah Konstitusi. Pilihan yang muncul dari pembatasan konstitusional demikian adalah badan peradilan khusus tersebut harus diletakkan menjadi bagian dari Mahkamah Agung atau menjadi bagian di Mahkamah Konstitusi. Namun mengingat latar belakang munculnya peralihan kewenangan mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala daerah pada beberapa periode sebelumnya, menurut Mahkamah solusi hukum meletakkan atau menempatkan badan peradilan khusus tersebut di bawah Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi bukan pilihan yang tepat dan konstitusional. Apalagi seandainya badan peradilan khusus tersebut direncanakan untuk dibentuk terpisah kemudian diletakkan di bawah Mahkamah Konstitusi, hal demikian membutuhkan pengubahan dasar hukum yang lebih berat mengingat kelembagaan Mahkamah Konstitusi dibatasi secara ketat oleh UUD 1945 dan undang-undang pelaksananya. Pilihan atau alternatif yang lebih mungkin dilaksanakan secara normatif, dan lebih efisien, bukanlah membentuk badan peradilan khusus untuk kemudian menempatkannya di bawah Mahkamah Konstitusi, melainkan langsung menjadikan kewenangan badan peradilan khusus pemilihan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Hal demikian sejalan dengan amanat Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 karena pemilihan kepala daerah adalah pemilihan umum sebagaimana dimaksud Pasal 22E UUD 1945.” Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, jelas bahwa kewenangan untuk mengadili perselisihan hasil sengketa Pilkada menjadi kewenangan tetap Mahkamah Konstitusi. Sementara, badan peradilan khusus yang semula direncanakan untuk menyelesaikan sengketa pilkada menjadi tidak relevan lagi untuk dibentuk. Sehingga, terjadi pergeseran rezim penanganan penyelesaian sengketa pemilihan gubernur, bupati dan walikota dari sebelumnya merupakan rezim pilkada menjadi rezim pemilu. Andaipun sekiranya ada pemikiran dari kalangan di masyarakat yang masih berfikir memisahkan pemilu dengan pilkada, - quod non-, maka baik pemilu maupun pilkada adalah bagian dari ruang lingkup pengertian pemilu. Oleh karena itu, pilkada telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rezim pemilu. Dengan demikian, dalam perkara a quo, nomenklatur 49 yang digunakan untuk pemilu adalah termasuk pilkada. Dengan demikian, pemilihan umum (pemilu) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 E ayat (2) UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, terdiri atas: (1) pemilihan anggota DPR; (2) pemilihan anggota DPD; (3) pemilihan presiden dan wakil presiden; (4) pemilihan anggota DPRD; (5) pemilihan gubernur dan wakil gubernur; (6) pemilihan bupati dan wakil bupati; dan (7) pemilihan walikota dan wakil walikota. Dalam perkara a quo, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota) adalah termasuk dalam pemilihan umum. [3.14] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal di atas, selanjutnya Mahkamah akan menjawab permasalahan utama sebagaimana yang didalilkan dan termuat dalam petitum permohonan a quo, yaitu apakah penambahan syarat alternatif, in casu “atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota” pada norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 bertentangan atau tidak dengan UUD 1945. Berkenaan dengan dalil Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut: [3.14.1] Bahwa mengingat batas usia ini tidak diatur secara tegas dalam UUD 1945, namun dengan melihat praktik di berbagai negara memungkinkan presiden dan wakil presiden atau kepala negara/pemerintahan dipercayakan kepada sosok/figur yang berusia di bawah 40 tahun, serta berdasarkan pengalaman pengaturan baik di masa pemerintahan RIS (30 tahun) maupun di masa reformasi, in casu UU 48/2008 telah pernah mengatur batas usia presiden dan wakil presiden minimal 35 (tiga puluh lima) tahun. Sehingga, guna memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada generasi muda atau generasi milenial untuk dapat berkiprah dalam konstestasi pemilu untuk dicalonkan menjadi presiden atau wakil presiden, maka menurut batas penalaran yang wajar, memberi pemaknaan terhadap batas usia tidak hanya secara tunggal namun seyogianya mengakomodir syarat lain yang disetarakan dengan usia yang dapat menunjukkan kelayakan dan kapasitas seseorang untuk dapat turut serta dalam kontestasi sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden dalam rangka meningkatkan kualitas demokrasi karena membuka peluang putera puteri terbaik bangsa untuk lebih dini berkontestasi dalam pencalonan, in casu sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Terlebih, jika syarat Presiden dan Wakil Presiden tidak dilekatkan pada syarat usia namun diletakkan pada syarat pengalaman 50 pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu (elected officials). Sehingga, tokoh/figur tersebut dapat saja, dikatakan telah memenuhi syarat derajat minimal kematangan dan pengalaman (minimum degree of maturity and experience) karena terbukti pernah mendapat kepercayaan masyarakat, publik atau kepercayaan negara. Sementara itu, menurut data Badan Pusat Statistik Tahun 2022, terdapat sekitar 21,974 juta jiwa penduduk rentang usia 30-34 tahun, dan 21,046 juta jiwa penduduk rentang usia 35-39 tahun (Statistik Indonesia 2022, Badan Pusat Statistik, hlm. 91). Artinya, jika diletakkan pada rentang usia 30-39 tahun, terdapat setidaknya 43,02 juta penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan calon-calon pemimpin generasi muda, terlepas dari pengalaman yang mereka miliki dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan berpotensi besar. Hal ini berarti bahwa, secara a contrario, adanya batasan syarat Presiden dan Wakil Presiden berusia minimum 40 tahun berpotensi merugikan hak konstitusional generasi muda. Pentingnya generasi muda ikut berpartisipasi dalam kegiatan berbangsa dan bernegara termasuk juga mendapatkan kesempatan menduduki jabatan publik, in casu Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak saja sejalan dengan kebutuhan masyarakat dewasa ini tapi juga merupakan konsekuensi logis dari bonus demografis yang dimiliki bangsa Indonesia. Setidak-tidaknya, keberadaan sumber daya generasi muda tidak terhalangi oleh sistem yang berlaku dalam kontestasi menuju pemilihan umum sebagai sarana demokrasi untuk mendapatkan pemimpin nasional. Figur generasi muda yang berpengalaman dalam jabatan elected officials sudah sepantasnya mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan tanpa memandang batas usia minimal lagi. Andaipun jabatan elected officials dicantumkan secara tegas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi a quo, selain tidak dapat dikatakan bahwa norma jabatan elected officials dimaksud adalah inkonstitusional juga tentu saja tidak merugikan kandidasi bagi calon Presiden dan Wakil Presiden yang berusia 40 tahun ke atas. Bahkan, pembatasan usia minimal calon Presiden dan Wakil Presiden 40 tahun semata (an sich), menurut Mahkamah merupakan wujud perlakuan yang tidak proporsional sehingga bermuara pada terkuaknya ketidakadilan yang intolerable. Ketidakadilan yang intolerable dimaksud karena pembatasan demikian tidak hanya merugikan dan bahkan menghilangkan kesempatan bagi figur/sosok generasi muda yang terbukti pernah terpilih dalam pemilu, artinya terbukti pernah mendapat kepercayaan masyarakat dalam pemilu yang pernah diikuti sebelumnya, seperti dalam pemilihan kepala daerah. Ihwal 51 demikian, tentu saja menghalangi pejabat yang dipilih melalui pemilu (elected officials) untuk ikut berkontestasi sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden yang merupakan rumpun yang sama dengan jabatan elected officials lainnya. Pembatasan usia yang hanya diletakkan pada usia tertentu tanpa dibuka syarat alternatif yang setara merupakan wujud ketidakadilan yang intolerable dalam kontestasi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena, kepala daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota) dan jabatan elected officials dalam pemilu legislatif (anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD) yang pernah/sedang menjabat sudah sepantasnya dipandang memiliki kelayakan dan kapasitas sebagai calon pemimpin nasional. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, pada prinsipnya syarat usia dalam kandidasi Presiden dan Wakil Presiden harus memberikan kesempatan dan menghilangkan pembatasan (to give opportunity and abolish restriction) secara rasional, adil, dan akuntabel. Bahwa dalam batas penalaran yang wajar, setiap warga negara memiliki hak pilih (right to vote), dan seharusnya juga memiliki hak untuk dipilih (right to be candidate), termasuk hak untuk dipilih dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pandangan demikian ini tidak salah, sesuai logika hukum dan tidak bertentangan dengan konstitusi, bahkan juga sejalan dengan pendapat sebagian kalangan yang berkembang dalam masyarakat. Apabila logika ini digunakan maka sudah barang tentu setiap warga negara yang telah memiliki hak pilih (right to vote) dapat menggunakan kesempatan untuk diajukan menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden dalam usia yang relatif muda dan selanjutnya menyerahkan pada preferensi parpol atau gabungan parpol untuk mengajukannya. Menurut mahkamah, ihwal ini dipandang riskan apabila calon Presiden dan Wakil Presiden hanya diletakkan pada kepemilikan hak pilih semata karena meskipun tidak salah dari sudut pandang konstitusi, namun tidak adil dari segi kepercayaan publik karena sosok/figur tersebut belum membuktikan diri pernah terlibat dalam suatu kontestasi pemilu. Artinya, tidak adil jika calon yang diajukan belum pernah mendapat kepercayaan rakyat untuk menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu. Oleh karena itu, Mahkamah mempertimbangkan bahwa dari segi usia, untuk diajukan menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden tidak hanya didasarkan pada pembatasan usia dalam makna satuan angka/kuantitatif (an-sich), tetapi juga harus diberi ruang alternatif usia yang bersifat kualitatif berupa pengalaman 52 pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum. Terpenuhinya syarat alternatif demikian menunjukkan figur yang telah pernah dipilih oleh rakyat yang didasarkan pada kehendak rakyat (the will of the people), dipandang telah memenuhi prinsip minimum degree of maturity and experience serta sejalan dengan prinsip memberikan kesempatan dan menghilangkan pembatasan (to give opportunity and abolish restriction) secara adil, rasional dan akuntabel. [3.14.2] Bahwa kekuasaan pemerintahan dilaksanakan dengan menjunjung tinggi konstitusi (supremasi konstitusi) sehingga penyelenggaraan negara dan pemerintahan seharusnya dikelola menurut prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dalam hubungannya dengan jabatan publik, perwujudan pemerintahan yang baik dapat terealisasi jika para pejabat negara telah memahami prinsip pokok, pola pikir, sikap, perilaku, budaya, dan pola tindak pemerintahan yang demokratis, objektif, adil dan profesional dalam rangka menciptakan keadilan dan kepastian hukum di Indonesia. Terhadap hal demikian, Mahkamah menilai bahwa pengalaman yang dimiliki oleh pejabat negara baik di lingkungan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif tidak bisa dikesampingkan begitu saja dalam proses pemilihan umum. Pengisian jabatan publik in casu Presiden dan Wakil Presiden perlu melibatkan partisipasi dari calon-calon yang berkualitas dan berpengalaman. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan dan pengawasan kebijakan nasional, terdapat jabatan publik yang syarat usia pencalonannya 40 tahun (Presiden dan Wakil Presiden) dan di bawah 40 (empat puluh) tahun yang sama-sama dipilih melalui pemilu seperti jabatan Gubernur (30 tahun), Bupati, dan Walikota (25 tahun), serta anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD (21 tahun). Namun demikian, terkait dengan jabatan Presiden dan Wakil Presiden meskipun juga dipilih melalui pemilu, namun karena terkait usia calon Presiden dan Wakil Presiden merupakan bagian dari yang dimintakan pengujian konstitusionalitasnya, maka jabatan Presiden dan Wakil Presiden menurut batas penalaran yang wajar kurang relevan untuk disangkutpautkan dengan hanya syarat usia calon Presiden dan Wakil Presiden. Artinya, Presiden dan Wakil Presiden yang pernah terpilih melalui pemilu dengan sendirinya seyogianya telah memenuhi syarat usia untuk jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Dalam rangka mewujudkan partisipasi dari calon-calon yang berkualitas dan berpengalaman, Mahkamah menilai bahwa pejabat negara yang 53 berpengalaman sebagai anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, Gubernur, Bupati, dan Walikota sesungguhnya layak untuk berpartisipasi dalam kontestasi pimpinan nasional in casu sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam pemilihan umum meskipun berusia di bawah 40 tahun. Artinya, jabatan-jabatan tersebut merupakan jabatan publik dan terlebih lagi merupakan jabatan hasil pemilu yang tentu saja didasarkan pada kehendak rakyat (the will of the people) karena dipilih secara demokratis. Pembatasan usia minimal 40 (empat puluh) tahun semata (an sich) tidak saja menghambat atau menghalangi perkembangan dan kemajuan generasi muda dalam kontestasi pimpinan nasional, tapi juga berpotensi mendegradasi peluang tokoh/figur generasi milenial yang menjadi dambaan generasi muda, semua anak bangsa yang seusia generasi milenial. Artinya, usia di bawah 40 tahun sepanjang pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu (elected officials) seyogianya dapat berpartisipasi dalam kontestasi calon Presiden dan Wakil Presiden. Jabatan-jabatan dimaksud merupakan jabatan yang bersifat elected officials, sehingga dalam batas penalaran yang wajar pejabat yang menduduki atau pernah menduduki jabatan elected officials sesungguhnya telah teruji dan telah diakui serta terbukti pernah mendapatkan kepercayaan dan legitimasi rakyat, sehingga figur/orang tersebut diharapkan mampu menjalankan tugasnya sebagai pejabat publik in casu presiden atau wakil presiden. Menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu (elected officials), artinya tidak lagi diukur dari lamanya menjabat, tetapi figur dimaksud pernah atau sedang menduduki jabatan sebagai pejabat elected officials yang dapat dibuktikan dengan surat keputusan pengangkatan atau pelantikan dalam jabatan dimaksud yang didasarkan pada hasil pemilu. Selanjutnya, apabila dilihat dari sisi rasionalitas, menurut Mahkamah, penentuan batas usia minimal 40 tahun bagi calon Presiden dan Wakil Presiden bukan berarti tidak rasional, namun tidak memenuhi rasionalitas yang elegan karena berapapun usia yang dicantumkan akan selalu bersifat debatable sesuai ukuran perkembangan dan kebutuhan zaman masing-masing, sehingga penentuan batas usia bagi calon Presiden dan Wakil Presiden selain diletakkan pada batas usia (40 tahun), penting bagi Mahkamah untuk memberikan pemaknaan yang tidak saja bersifat kuantitatif tetapi juga kualitatif sehingga perlu diberikan norma alternatif yang mencakup syarat pengalaman atau keterpilihan melalui proses demokratis yaitu pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu (elected officials), tidak termasuk pejabat yang ditunjuk (appointed officials) seperti penjabat 54 atau pelaksana tugas dalam jabatan yang dipilih dalam pemilihan umum dimaksud, karena jabatan appointed officials dimaksud tidaklah didasarkan pada jabatan yang dipilih melalui pemilu. Sedangkan, bagi figur tertentu atau pejabat publik yang memiliki kapasitas menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden, namun tidak pernah menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu, maka figur tersebut memenuhi syarat usia jika telah berusia 40 tahun. Sehingga, menyandingkan usia 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai pejabat negara yang dipilih melalui pemilu seperti Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, Gubernur, Bupati, dan Walikota memenuhi unsur rasionalitas yang berkeadilan. Dengan demikian, dalam konteks kelayakan dan kepantasan menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden, pejabat demikian itu dapat dikatakan telah memenuhi syarat derajat minimal kematangan dan pengalaman (minimum degree of maturity and experience) untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi dalam jabatan yang dipilih dalam pemilihan umum, di samping syarat berusia 40 (empat puluh) tahun. Andaipun seseorang belum berusia 40 tahun namun telah memiliki pengalaman sebagai pejabat negara yang dipilih melalui pemilu (anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, Gubernur, Bupati, dan Walikota), tidak serta-merta seseorang tersebut menjadi Presiden dan/atau Wakil Presiden. Sebab, masih terdapat dua syarat konstitusional yang harus dilalui yakni syarat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik [vide Pasal 6A ayat (2) UUD 1945], dan syarat dipilih secara langsung oleh rakyat [vide Pasal 6A ayat (1) UUD 1945]. Sehingga, meskipun seseorang yang telah memiliki pengalaman sebagai pejabat negara namun tidak diusung atau diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum, maka sudah tentu tidak dapat menjadi calon Presiden dan/atau Wakil Presiden. Selanjutnya, seandainya seseorang diusung atau diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum, maka mereka tentu harus melewati syarat konstitusional berikutnya yaitu Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Oleh karena itu, terhadap calon Presiden dan Wakil Presiden yang berusia minimal 40 (empat puluh) tahun tetap dapat diajukan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan, bagi bakal calon yang berusia di bawah 40 tahun tetap dapat diajukan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden sepanjang memiliki pengalaman pernah atau sedang 55 menduduki jabatan sebagai pejabat yang dipilih melalui pemilu in casu anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, Gubernur, Bupati, atau Walikota, namun tidak termasuk pejabat yang ditunjuk (appointed officials), seperti penjabat atau pelaksana tugas dan sejenisnya. Bagi pejabat “appointed officials” semata, dapat diajukan menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden melalui pintu masuk yaitu berusia 40 tahun. Menurut Mahkamah, meskipun terdapat syarat alternatif berupa pengalaman pernah atau sedang menduduki jabatan sebagai pejabat yang dipilih melalui pemilu (elected officials) bagi calon Presiden dan Wakil Presiden yang berusia di bawah 40 tahun, syarat tersebut tidak akan merugikan calon Presiden dan Wakil Presiden yang berusia 40 tahun ke atas. Karena, syarat usia dalam kandidasi Presiden dan Wakil Presiden harus didasarkan pada prinsip memberikan kesempatan dan menghilangkan pembatasan (to give opportunity and abolish restriction) secara rasional, adil, dan akuntabel. Sehubungan dengan hal tersebut, penting bagi Mahkamah untuk memastikan kontestasi pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil tanpa terhalangi oleh syarat usia 40 (empat puluh) tahun semata. Oleh karena itu, terdapat dua “pintu masuk” dari segi syarat usia pada norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017, yaitu berusia 40 tahun atau pernah/sedang menjabat jabatan yang dipilih melalui pemilu. Pemenuhan terhadap salah satu dari dua syarat tersebut adalah valid dan konstitusional. Syahdan, "idu geni" istilah yang acapkali disematkan pada putusan Mahkamah telah ditorehkan sebagaimana termaktub dalam amar dan pertimbangan hukum putusan ini. Artinya, melalui putusan a quo Mahkamah sejatinya hendak menyatakan bahwa dalam perkara a quo yakni dalam kaitannya dengan pemilu Presiden dan Wakil Presiden, prinsip memberi kesempatan dan menghilangkan pembatasan harus diterapkan dengan jalan membuka ruang kontestasi yang lebih luas, adil, rasional, dan akuntabel kepada putera-puteri terbaik bangsa, termasuk generasi milenial sekaligus memberi bobot kepastian hukum yang adil dalam bingkai konstitusi yang hidup (living constitution). Dengan demikian, apabila salah satu dari dua syarat tersebut terpenuhi, maka seorang Warga Negara Indonesia harus dipandang memenuhi syarat usia untuk diajukan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden. [3.14.3] Bahwa berkenaan dengan petitum Pemohon yang pada pokoknya meminta Mahkamah untuk memberikan pemaknaan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 56 “... atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota”. Terhadap hal tersebut, Mahkamah menilai meskipun serangkaian pertimbangan hukum Mahkamah di atas berkesesuaian dan dapat menjawab isu yang dikemukakan Pemohon, namun pemaknaan yang tepat untuk mewujudkan pokok pertimbangan hukum tersebut tidak sepenuhnya dapat dilakukan dengan mengikuti rumusan pemaknaan yang dikehendaki oleh Pemohon. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan petitum Pemohon pada petitum pilihan/pengganti yaitu “ex aequo et bono” yang tertera dalam petitum permohonan Pemohon, serta demi memenuhi kepastian hukum yang adil, maka menurut Mahkamah pemaknaan yang tepat untuk rumusan norma a quo adalah berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Dengan demikian, oleh karena jabatan kepala daerah baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota saat ini paradigmanya adalah jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, sehingga selengkapnya norma a quo berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Lebih lanjut, ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana dimaksud dalam putusan a quo berlaku mulai pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dan seterusnya. Hal ini penting ditegaskan Mahkamah agar tidak timbul keraguan mengenai penerapan Pasal a quo dalam menentukan syarat keterpenuhan usia minimal calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana rumusan dalam amar putusan a quo. Oleh karena itu, terhadap pemaknaan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa dalam hal terdapat dua putusan yang menyangkut isu konstitusionalitas yang sama namun karena petitum yang tidak sama dalam beberapa putusan sebelumnya dengan perkara a quo sehingga berdampak pada amar putusan yang tidak sama, maka yang berlaku adalah putusan yang terbaru. Artinya, putusan a quo serta-merta mengesampingkan putusan sebelumnya. Ihwal pemahaman ini sejalan dengan asas lex posterior derogat legi priori. Dengan demikian, tafsir konstitusional dalam putusan a quo mengesampingkan putusan yang dibacakan sebelumnya dalam isu konstitusional yang sama, dan putusan a quo selanjutnya menjadi landasan konstitusional baru terhadap norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang berlaku sejak putusan ini selesai diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum (vide Pasal 47 UU MK). 57 [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, ternyata norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 telah jelas menimbulkan ketidakadilan yang intolerable. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 haruslah dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak memenuhi pemaknaan yang akan dituangkan dalam amar putusan a quo. Dengan demikian, pemaknaan Mahkamah tersebut tidak sepenuhnya mengabulkan permohonan Pemohon secara keseluruhan, sehingga permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. [3.16] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 58 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. ----------------------------------------------------------------------------------- 6. ALASAN BERBEDA (CONCURRING OPINON) DAN PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) Terhadap putusan Mahkamah a quo, terdapat alasan berbeda (concurring opinion) dari 2 (dua) orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh, serta terdapat pula pendapat berbeda (dissenting opinion) dari 4 (empat) orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Arief Hidayat, dan Hakim Konstitusi Suhartoyo yang menyatakan sebagai berikut: ALASAN BERBEDA (CONCURRING OPINION) Alasan berbeda (concurring opinion) dari Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih 59 [6.1] Menimbang bahwa Pemohon dalam petitumnya meminta kepada Mahkamah agar norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang menyatakan, “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai menjadi: “… atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota” [vide Perbaikan Permohonan hlm. 15]. Penulisan petitum Pemohon tersebut tidak selengkap sebagaimana yang Pemohon tuliskan pada permohonan awalnya yang menyatakan “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota”. Dalam perbaikan permohonannya, Pemohon tidak memasukkan frasa “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun”, namun hanya Pemohon tulis dengan menggunakan simbol tanda baca yakni “… yang seolah-olah terbaca terdapat kutipan frasa yang tidak perlu ditulis lagi oleh Pemohon tetapi hanya cukup ditulis dengan menggunakan simbol “…. Dalam kaitan ini, dapat dipahami petitum tersebut jika dikaitkan dengan alasan-alasan permohonan (posita) karena maksudnya adalah “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota” [vide alasan Permohonan hlm. 15]. Dalam amar putusan yang mengabulkan sebagian tersebut pada pokoknya menyatakan seluruh jabatan yang dipilih dalam pemilihan umum (elected officials) termasuk pemilihan kepala daerah dapat dicalonkan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum, terhadap Putusan a quo, saya, memiliki alasan berbeda (concurring opinion). [6.2] Menimbang bahwa norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sesungguhnya telah mengatur secara definitif batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden, yakni “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun”. Berkenaan dengan persoalan usia, Mahkamah dalam berbagai putusannya selama ini telah berpendirian bahwa UUD 1945 tidak menentukan batas usia tertentu untuk menduduki semua jabatan oleh karenanya ihwal demikian merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) dari pembentuk undang-undang, untuk menentukan kebijakan batas usia dimaksud sesuai dengan tuntutan perkembangan atau kebutuhan. Sebagaimana hal tersebut juga sesuai dengan maksud Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Syarat- syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan 60 undang-undang”. Oleh karena itu, apapun pilihan batas usia sebagai salah satu syarat calon Presiden dan Wakil Presiden, tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945, kecuali jika jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52- 59/PUU-VI/2008, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XI/2013 yang juga diikuti dengan putusan-putusan setelahnya]. Sebelumnya, pengaturan syarat usia calon Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 6 huruf q UU 23 /2003 dan Pasal 5 huruf o UU 42/2008, di mana kedua norma tersebut menentukan harus memenuhi syarat usia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun. Syarat usia tersebut merupakan salah satu syarat yang digunakan dalam penyelenggaraan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 dan tahun 2014. Dalam perkembangannya, syarat batas usia minimal mengalami perubahan pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 menjadi berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun [vide Pasal 169 huruf q UU 7/2017] sebagaimana yang saat ini dipersoalkan konstitusionalitas oleh Pemohon. Dalam kaitan ini, Mahkamah tidak dapat menentukan bahwa batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden paling rendah atau sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun adalah konstitusional, sedangkan berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun adalah inkonstitusional atau sebaliknya, karena memang secara nyata-nyata tidak terdapat dasar konstitusional untuk menguji konstitusionalitas norma batas usia dimaksud dalam UUD 1945. [6.3] Menimbang bahwa berkenaan dengan batas usia ini, DPR telah memberikan keterangan tertulisnya atas Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, Nomor 51/PUU-XXI/2023 dan Nomor 55/PUU-XXI/2023, yang pada pokoknya tidak menerangkan menerima atau menolak permohonan para Pemohon, namun justru menyatakan “menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai konstitusionalitas Pasal a quo UU Pemilu terhadap UUD NRI Tahun 1945” [vide Keterangan DPR hlm. 30]. Demikian halnya dengan keterangan tertulis Presiden terhadap ketiga perkara tersebut, juga menyatakan “Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk mempertimbangkan dan menilai konstitusionalitas Pasal a quo UU Pemilu terhadap UUD 1945” [vide Keterangan Presiden hlm. 5]. 61 Keterangan DPR dan Presiden tersebut sekalipun tidak disampaikan untuk perkara yang sedang dimohonkan pengujiannya ini, namun oleh karena esensinya adalah sama yakni sama-sama berkaitan dengan pengujian syarat batas usia minimal calon Presiden dan Wakil Presiden dalam norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 maka keterangan dari lembaga pembentuk undang-undang tersebut, tetap relevan untuk dirujuk dalam permohonan a quo. Jika keterangan DPR dan Presiden dikaitkan dengan esensi Pasal 54 UU MK semestinya yang disampaikan adalah keterangan dan/atau risalah rapat yang menerangkan proses pembahasan/perdebatan atas norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang sedang diuji konstitusionalitasnya. Mengapa semula dalam UU 23/2003 dan UU 42/2008 diatur berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun, kemudian oleh pembentuk undang-undang diubah menjadi paling rendah 40 (empat puluh) tahun. Dalam keterangannya, DPR maupun Presiden juga menerangkan bahwa ihwal batas usia adalah kebijakan hukum terbuka (open legal policy). Bahkan, DPR menekankan adanya sifat adaptif untuk disesuaikan dengan perkembangan jumlah usia produktif [vide Keterangan DPR, hlm. 19]. Namun, di sisi lain DPR juga menegaskan bahwa: “…berdasarkan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan isu batasan angka usia tersebut di atas menunjukkan telah terbuka ruang bagi judicial review terhadap norma yang memuat pengaturan mengenai angka penetapan batas usia dalam suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 sepanjang penetapan angka usia tersebut (i) jelas-jelas melanggar nilai moralitas; (ii) rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable; (iii) bertentangan dengan hak politik (iv) kedaulatan rakyat, (v) melampaui kebijakan pembentuk undang-undang dan (vi) merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta (vii) nyata-nyata bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945”. Pertanyaannya adalah apakah terdapat hal mendasar sehingga Mahkamah dapat mengecualikan open legal policy terhadap syarat batas usia minimal calon Presiden dan Wakil Presiden dalam norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017?. Dalam kaitan ini, sekalipun DPR dan Presiden menyerahkan persoalan tersebut kepada kebijaksanaan Mahkamah, namun menurut saya, tidak terdapat alasan yang cukup untuk menyatakan bahwa batas usia minimal calon Presiden dan Wakil Presiden telah melanggar nilai moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable, sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Terlebih lagi, DPR dan 62 Presiden sejatinya sama-sama telah “bersepakat” untuk beradaptasi dengan kondisi kekinian, misalnya pertumbuhan usia produktif, oleh karena itu, semestinya seberapa angka usia yang tepat untuk adaptif tersebut sehingga berpengaruh pada syarat usia minimal dalam penentuan batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden, ihwal demikian tetaplah merupakan ranah kewenangan pembentuk undang-undang untuk memutusnya dengan melibatkan pastisipasi publik yang luas. Jika dicermati secara saksama petitum permohonan, yang dipersoalkan Pemohon memang bukan batas angka usia minimal karena Pemohon juga memahami hal tersebut merupakan open legal policy, tetapi meminta alternatif atas syarat usia tersebut seolah-olah –walaupun tidak dinyatakan secara tegas dalam permohonannya– mengikuti “pola perumusan” petitum Pemohon dalam perkara Nomor 112/PUU-XX/2022 yang dikabulkan oleh Mahkamah dengan amar “berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun atau berpengalaman sebagai Pimpinan KPK, dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan”. Adapun rumusan petitum permohonan Pemohon a quo adalah “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota”. Dalam konteks petitum Pemohon a quo, penting bagi saya untuk mengutip terlebih dahulu pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022, yang antara lain menyatakan: “Bahwa berdasarkan Pasal 29 UU 19/2019, pembentuk undang-undang telah secara jelas mengatur persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan KPK, antara lain syarat pendidikan, keahlian, dan pengalaman paling sedikit 15 (lima belas) tahun dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan, atau perbankan, serta syarat usia minimal dan maksimal. Berkaitan dengan persyaratan tersebut, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa syarat pendidikan, keahlian, dan terlebih lagi pengalaman merupakan persyaratan yang secara substansial adalah esensial daripada persyaratan batasan usia yang bersifat formal semata. Sebab, calon pimpinan KPK yang telah memiliki pengalaman memimpin KPK selama satu periode sebelumnya memiliki nilai lebih yang akan memberikan keuntungan tersendiri bagi lembaga KPK, karena telah memahami sistem kerja, permasalahan-permasalahan yang dihadapi lembaga serta target kinerja yang ingin dicapai oleh lembaga. Terlebih, persoalan-persoalan yang ditangani dan menjadi kewenangan lembaga KPK mempunyai karakter khusus yaitu berkaitan dengan perkara-perkara yudisial yang membutuhkan pengalaman. Seseorang yang berpengalaman akan mampu membangun tim yang kuat dengan cara memberikan bimbingan untuk menyelesaikan setiap tantangan dan rintangan yang dihadapi oleh lembaga. Terlebih lagi mengingat KPK memiliki tugas dan 63 wewenang yang sangat berat dan luas sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 UU 19/2019. Sehingga, dengan mendasarkan pada pertimbangan di atas, seseorang yang pernah atau sedang menjabat sebagai pimpinan KPK dan kemudian akan mencalonkan diri kembali, baik seketika maupun dengan jeda, sepanjang jika yang bersangkutan memenuhi persyaratan lainnya, misalnya rekam jejak yang baik, maka yang bersangkutan merupakan calon yang potensial untuk dipertimbangkan oleh panitia seleksi karena pengalaman memimpin KPK yang dimilikinya. Dalam kutipan pertimbangan hukum tersebut ditegaskan pada pokoknya bahwa bagi pimpinan KPK yang belum berusia 50 tahun namun memiliki pengalaman sebagai pimpinan KPK maka secara substantif pengalaman seseorang yang pernah dan sedang menjabat, menjadi lebih esensial daripada sekedar mendasarkan pada keterpenuhan syarat formal usia. Dengan demikian, tanpa Mahkamah menghilangkan syarat usia minimal yang nyata-nyata merupakan open legal policy, namun Mahkamah memandang perlu memberikan pemaknaan atas syarat usia tersebut dengan alternatif “atau berpengalaman …”, in casu, pengalaman dimaksud adalah orang yang pernah menjabat atau sedang menjabat (dalam jabatan yang sama), untuk dapat ikut serta dalam proses seleksi calon pimpinan KPK sehingga memberikan perlakuan sama sesuai dengan prinsip keadilan (justice principle) sebagaimana dijamin oleh UUD 1945. Sementara itu, jika amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU- XX/2022 dijadikan rujukan begitu saja oleh Pemohon a quo, sama artinya bahwa syarat usia minimal orang yang akan dicalonkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden dialternatifkan dengan “atau berpengalaman” adalah seseorang yang pernah atau sedang menjabat (dalam jabatan yang sama), in casu orang yang pernah atau sedang menjadi Presiden atau Wakil Presiden. Hal demikian jelas tidak mungkin karena akan menyebabkan tidak adanya batasan masa jabatan Presiden atau Wakil Presiden, sehingga berbenturan dengan Konstitusi. Oleh karena itu dalam konteks permohonan a quo yang diminta oleh Pemohon adalah agar Mahkamah memaknai secara alternatif Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yakni berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun bagi calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut adalah “atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota”. Artinya, jika diikuti logika Pemohon bahwa bagi yang berpengalaman sebagai gubernur untuk provinsi, bupati untuk kabupaten atau walikota untuk kota, apabila diajukan sebagai calon presiden atau wakil presiden 64 oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, maka telah dianggap “memenuhi syarat” karena adanya alternatif terhadap syarat batas usia minimal atau paling rendah 40 (empat puluh) tahun dalam norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017. [6.4] Menimbang bahwa terhadap pemaknaan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang dimohonkan Pemohon dengan menambah alternatif atas syarat batas usia “paling rendah 40 (empat puluh) tahun”, berupa “atau berpengalaman” sebagai kepala daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, menurut saya, karena hal ini berkaitan erat dengan kedudukan gubernur, bupati dan walikota sebagai kepala daerah maka penting untuk mempertimbangkan terlebih dahulu ihwal sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah. Daerah provinsi, kabupaten dan kota merupakan daerah otonom yang memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Masing-masing provinsi, kabupaten dan kota dipimpin oleh kepala daerah dengan salah satu tugasnya adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah, memajukan serta mengembangkan daya saing daerah. Dalam konteks otonomi daerah, terdapat fungsi pembinaan dan pengawasan sebagai fungsi yang inheren dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah [vide Pasal 7 ayat (1) UU 23/2014]. Berkenaan dengan pembinaan dan pengawasan tersebut, Pasal 91 ayat (1) UU 23/2014 menegaskan bahwa, “Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota dan Tugas Pembantuan oleh Daerah kabupaten/kota, Presiden dibantu oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat”. Pengaturan penempatan posisi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tersebut dikarenakan mengingat kondisi geografis negara Indonesia yang sangat luas sehingga untuk efektifitas dan efisiensi pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota, Presiden sebagai penanggung jawab akhir pemerintahan melimpahkan kewenangannya kepada gubernur untuk bertindak atas nama pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan kepada daerah kabupaten/kota. Desain hubungan tanggung jawab yang demikian dimaksudkan agar pelaksanaan otonomi sejalan dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria 65 yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat [vide Penjelasan Umum UU 23/2014]. Pengaturan tersebut tanpa dimaksudkan untuk mengurangi otonomi yang seluas- luasnya sebagaimana dijamin oleh UUD 1945. Oleh karena itu, urusan pemerintahan masing-masing provinsi, kabupaten/kota sifatnya tidak hierarki sehingga masing- masing tetap memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan sesuai dengan yang telah ditentukan. Dalam kedudukan dan tugas gubernur dengan kapasitasnya sebagai wakil Pemerintah Pusat tentu memiliki tanggung jawab yang lebih kompleks dibandingkan dengan bupati/walikota. Sebab, selain gubernur mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan, juga antara lain melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang ada di wilayah provinsi; memberdayakan dan memfasilitasi daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi; melakukan evaluasi terhadap rancangan perda kabupaten/kota tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, tata ruang daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah; serta melakukan pengawasan terhadap perda kabupaten/kota [Vide Pasal 91 ayat (2) dan ayat (3) UU 23/2014]. Selain itu, dalam melaksanakan tugas dimaksud gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat juga mempunyai wewenang antara lain memberikan penghargaan atau sanksi kepada bupati/wali kota terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar-daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. Dengan banyaknya jumlah kabupaten/kota dalam wilayah provinsi tentu akan berpengaruh pada kompleksitas pelaksanaan wewenang gubernur, sehingga dibutuhkan kehadiran gubernur yang mampu menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya yang tidak hanya sebagai kepala daerah provinsi tetapi juga wakil pemerintah pusat. Dalam kaitan ini, keberhasilan mewujudkan visi Indonesia dalam RPJPN yang diturunkan dalam RPJMN di mana di dalamnya tercakup target dari berbagai urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Presiden, ditentukan pula oleh seberapa mampu gubernur melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya. Dengan demikian, untuk menunjukkan “berpengalaman” atau tidaknya seorang kepala daerah sebagaimana dalil Pemohon tidak dapat hanya 66 didasarkan pada status kepala daerah, in casu gubernur yang merupakan pihak yang memegang jabatan karena telah terpilih (elected official) dalam pemilihan kepala daerah. Sebab, antara berpengalaman sebagai kepala daerah dengan keterpilihan dalam jabatan kepala daerah, merupakan dua hal yang berbeda. Oleh karena itu, parameter esensial untuk mengukur apakah kepala daerah berpengalaman atau tidak dalam menjawab dalil Pemohon adalah rekam jejak (track record) yang menunjukkan tingkat keberhasilan seseorang dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya, sehingga dapat dipercaya untuk mengemban tugas, fungsi dan wewenang pada level yang lebih tinggi lagi, yakni memimpin negara. Oleh karenanya, jika penekanan pengalaman untuk melihat keberhasilan tersebut yang hanya didasarkan pada jabatan yang termasuk rumpun elected official justru tidak memperjelas parameter “berpengalaman” sebagaimana didalilkan Pemohon karena cakupan elected official sangat luas, mencakup jabatan Presiden, Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD dan kepala daerah (gubernur, bupati, walikota) di mana masing-masing memiliki tugas, fungsi dan wewenang yang berbeda sehingga pengalamannya pun jelas berbeda, kecuali untuk yang pernah atau sedang menjabat dalam jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Sebagai misal dalam mencermati pengalaman yang berbeda tersebut adalah jabatan seorang anggota DPRD yang baru dapat menduduki jabatannya karena proses pergantian antar waktu (PAW) di mana masa jabatannya ternyata jauh di bawah 5 (lima) tahun karena hanya meneruskan masa jabatan sisanya. Apakah dapat yang bersangkutan dimasukkan dalam pengertian “atau berpengalaman” sebagai syarat calon Presiden dan Wakil Presiden hanya karena semata-mata masuk dalam rumpun elected official?. [6.5] Menimbang bahwa lebih lanjut berkenaan dalil Pemohon yang mengaitkan dengan pengalaman dalam jabatan kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, penting bagi saya untuk menegaskan bahwa daerah provinsi, kabupaten/kota secara hierarki berbeda sebagaimana hal ini ditentukan dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota”. Ketentuan konstitusi tersebut pada dasarnya menunjukkan bahwa secara geografis, luas wilayah, dan jumlah penduduk provinsi adalah unit pemerintahan yang lebih besar dibandingkan dengan kabupaten/kota. 67 Terlebih lagi, dengan mencermati kondisi negara Indonesia sebagai negara kepulauan, telah ternyata masing-masing provinsi memiliki luas wilayah yang bervariasi. Misalnya, Provinsi Papua luas wilayahnya 319.036,05 km2 atau 16,64% dari total luas wilayah Indonesia (1.916.906,77 km2). Sementara itu, Provinsi dengan luas wilayah terkecil adalah DKI Jakarta (664,01 km2), Daerah Istimewa Yogyakarta (3.133,15 km2), dan Provinsi Bali dengan luas 5.780,06 km2 [Vide Badan Pusat Statistik, Buku Statistik Indonesia 2022]. Lebih jauh lagi, jika dikaitkan dengan jumlah penduduk kondisinya juga bervariasi, di mana jumlah terbanyak di Jawa Barat (49,40 juta), kemudian Jawa Timur (41,15 juta), dan Jawa Tengah dengan jumlah 37,03 juta orang. Sedangkan jumlah penduduk paling sedikit berada di Kalimantan Utara yang berjumlah 727,8 ribu orang [Vide Data Badan Pusat Statistik, Jumlah Penduduk Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2022]. Dengan mencermati kondisi luas wilayah provinsi, terlebih jika banyaknya jumlah kabupaten/kota dalam satu provinsi maka hal ini berarti seorang gubernur harus mengelola dan mengawasi wilayah yang lebih besar dengan berbagai tantangan yang berkaitan dengan antara lain pengelolaan perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur, dan kewilayahan. Belum lagi jika mempertimbangkan jumlah penduduk dalam satu wilayah provinsi yang berarti pula seorang gubernur bertanggung jawab atas kesejahteraan dan pelayanan publik untuk populasi yang lebih besar, sehingga mengharuskan kemampuan kepemimpinan yang lebih besar pula, dibandingkan dengan bupati/walikota. Sebab, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas dan wewenang antara lain menyelaraskan perencanaan pembangunan antar-daerah kabupaten/kota dan antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota di wilayah provinsinya; mengoordinasikan kegiatan pemerintahan dan pembangunan antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dan antar-daerah kabupaten/kota yang ada di wilayah provinsi; memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat atas usulan DAK pada daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi [Vide Pasal 91 ayat (4) UU 23/2014]. Artinya, skala tugas dan tanggung jawab gubernur tidak setara dengan bupati/walikota. Namun demikian, hal ini tidak dimaksudkan bahwa peran gubernur menjadi lebih penting daripada bupati atau walikota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Bupati dan walikota juga memiliki peran yang sangat strategis dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah sejalan dengan diberikannya otonomi luas kepada daerah. Terlebih lagi, jika keberhasilan tersebut 68 ditopang oleh kemampuan yang optimal dari gubernur dalam mengoordinasikan kepala-kepala daerah yang ada dalam wilayah provinsi. Dengan demikian, apabila dilihat dari prinsip rasionalitas maka gubernur memiliki pengalaman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam skala yang lebih luas dan kompleks yang setidak-tidaknya dapat menjadi “bekal” untuk menghadapi tekanan dan tantangan yang semakin kompleks dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang lebih besar lagi. [6.6] Menimbang bahwa berkenaan dengan uraian alasan di atas dikarenakan masing-masing provinsi memiliki kondisi yang berbeda, misalnya dari aspek geografis, demografis, sumberdaya, infrastruktur maka tantangan yang dihadapi gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di daerah pun tentu berbeda, sehingga pengalaman yang diperolehnya pun berbeda. Belum lagi jika dikaitkan dengan lamanya gubernur menjabat mengingat batas usia minimal untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai calon gubernur adalah 30 (tiga puluh) tahun. Sementara itu, jika dikaitkan dengan batas usia minimal untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai calon bupati/walikota adalah 25 (dua puluh lima) tahun [vide Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016]. Dengan mencermati secara saksama pengaturan batas usia minimal tersebut maka memungkinkan proses kepemimpinan sebagai kepala daerah dapat dimulai dari bupati/walikota yang telah menjabat satu periode kemudian mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai gubernur. Namun, jika batas usia minimal calon gubernur dikaitkan pula dengan batas usia minimal calon Presiden dan Wakil Presiden, sebelum dilakukannya perubahan UU 7/2017 yakni 35 (tiga puluh lima) tahun [vide UU 23/2003 dan UU 42/2008] maka terdapat desain pengaturan batas usia minimal yang menunjukkan penjenjangan jabatan calon dapat mulai dari bupati/walikota, gubernur hingga Presiden atau Wakil Presiden. Namun, dikarenakan perubahan batas usia minimal calon Presiden dan Wakil Presiden tidak secara terang disampaikan oleh pembentuk undang-undang, mengapa berubah atau politik hukum apa yang melatari perubahan dari yang semula ditentukan paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun, kemudian menjadi berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun, menyebabkan desain penjenjangan batas usia minimal berubah pula. Sementara itu, dengan adanya pengaturan batas usia minimal calon bupati/walikota dan gubernur menyebabkan mulai muncul generasi muda dalam kisaran usia minimal tersebut yang menjadi bupati/walikota 69 atau gubernur. Batas usia minimal yang menunjukkan kemungkinan adanya proses penjenjangan jabatan ini berpengaruh pada tingkat pengalaman yang dimiliki oleh seseorang yang dicalonkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Terlepas dari adanya permintaan pembentuk undang-undang yang menyerahkan pada Mahkamah, maka alternatif “atau berpengalaman sebagai gubernur”, bukan berpengalaman sebagai bupati atau walikota, yang sejalan dengan desain awal pengaturan batas usia minimal pimpinan pemerintahan. Hal ini untuk memberikan kejelasan proses kepemimpinan yang semakin meningkat levelnya dan pengalamannya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Namun demikian, gubernur dengan parameter atau persyaratan seperti apa yang dianggap berpengalaman sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden maka ihwal demikian tetap merupakan ranah kewenangan pembentuk undang-undang untuk menentukannya. [6.7] Menimbang bahwa berkenaan dengan pertimbangan di atas yang dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023, Nomor 51/PUU-XXI/2023 dan Nomor 55/PUU-XXI/2023, di mana Mahkamah telah memutus menolak permohonan Pemohon (para Pemohon), sekalipun khususnya dalam perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023 dan Nomor 55/PUU-XXI/2023 yang didalilkan adalah berpengalaman sebagai penyelenggara negara, di mana dalam cakupan penyelenggara negara terdapat kepala daerah. Dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XXI/2023 yang mutatis mutandis berlaku untuk pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi 55/PUU-XXI/2023, permohonan para Pemohon pada pokoknya tidak secara jelas menguraikan pada batasan mana penyelenggara negara dimaksud dikatakan berpengalaman yang setara dengan jabatan Presiden atau Wakil Presiden. Sementara itu, alasan berbeda saya dalam permohonan Pemohon a quo dikarenakan dalil Pemohon telah secara spesifik menguraikan kaitan dengan berpengalaman sebagai kepala daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, namun sesuai dengan tingkatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan maka dalam konteks ini gubernur sebagai kepala daerah otonom dan juga wakil pemerintah pusat yang relevan untuk mendekat pada level penyelenggara urusan pemerintahan yang lebih tinggi. Sehingga alasan saya tersebut tidak menegasikan pandangan saya sebagai bagian yang memutus perkara Nomor 70 51/PUU-XXI/2023 dan Nomor 55/PUU-XXI/2023. Dengan demikian, saya memiliki alasan berbeda dalam mengabulkan sebagian dari petitum Pemohon yakni “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau berpengalaman sebagai gubernur yang persyaratannya ditentukan oleh pembentuk undang-undang”. Alasan berbeda (concurring opinion) dari Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh [6.8] Menimbang bahwa Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh memiliki alasan berbeda (concurring opinion) sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 pada pokoknya memohonkan pengujian materiil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya UU 7/2017) yang menyatakan, “Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah: … q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;” yang dianggap bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya UUD 1945). 2. Bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), terdapat 3 (tiga) varian amar putusan Mahkamah yaitu permohonan dikabulkan, permohonan ditolak, dan permohonan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). Permohonan yang dikabulkan dapat berupa dikabulkan sebagian, dikabulkan seluruhnya, dan dikabulkan melebihi petitum permohonan (ultra petita). Dalam perkembangan terdapat varian lain dari amar putusan Mahkamah yang berupa konstitusional secara bersyarat (conditionally constitutional), inkonstitusional secara bersyarat (conditionally unconstitutional), menunda keberlakuan putusan, merumuskan norma baru, serta membatalkan undang-undang yang dimohonkan pengujian secara keseluruhan. Adapun Undang-Undang yang pernah dibatalkan secara keseluruhan oleh Mahkamah, yaitu: 71 a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, tanggal 15 Desember 2004); b. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-I/2003, tanggal 11 November 2004); c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2002 tentang Terorisme (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013/PUU-I/2003, tanggal 23 Juli 2004); d. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-IV/2006, tanggal 7 Desember 2006); e. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-VI/2008, tanggal 13 Agustus 2008); f. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU- VII/2009, tanggal 31 Maret 2010); g. Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan Yang Mengganggu Ketertiban Umum juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6-13-20/PUU-VIII/2010, tanggal 13 Oktober 2010); h. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket DPR (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PUU-VIII/2010, tanggal 31 Januari 2011); i. Undang-Undang UU Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014, tanggal 13 Februari 2014); 72 j. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013, tanggal 28 Mei 2014); k. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013, tanggal 18 Februari 2015). 3. Bahwa berkenaan dengan perkara a quo, dalam Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 9 Oktober 2023 terdapat 4 (empat) pendapat, yaitu dikabulkan, ditolak, tidak dapat diterima, dan permohonan gugur. Dari keempat pendapat tersebut, mayoritas hakim konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon melebihi dari petitum (ultra petita). Sementara saya mengabulkan sebagian petitum Pemohon dengan alasan yang berbeda (concurring opinion) sebagai berikut. 4. Bahwa dengan mengikuti doktrin pemisahan kekuasaan yang disampaikan oleh Charles-Louis de Secondat, Baron de La Brède et de Montesquieu (1689– 1755), melalui bukunya yang berjudul “The Spirit of the Laws” (1748), ia merumuskan teori pemisahan kekuasaan (theory of separation of powers) yang kemudian diterima sebagai elemen fundamental dari konstitusi banyak negara di dunia. Menurutnya, satu-satunya cara untuk menghindari despotisme, atau pemerintahan yang absolut dan sewenang-wenang, adalah dengan membagi cabang pemerintahan eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang terpisah kekuasaannya. 5. Bahwa dalam konteks Indonesia, sejak awal berdiri pada tahun 1945, kekuasaan negara dilaksanakan dengan menganut pembagian kekuasaan antara cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Bahkan pembagian tersebut semakin terlihat jelas setelah UUD 1945 dilakukan perubahan pada tahun 1999-2002, kekuasaan eksekutif yang dipegang oleh Presiden semakin dipurifikasi untuk dilaksanakan sesuai dengan sistem pemerintahan presidensial. Penegasan sistem pemerintahan presidensial merupakan salah satu kesepakatan dasar Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) saat melakukan perubahan UUD 1945 [vide Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2020, hlm. 18]. 6. Bahwa selain mengatur kekuasaan di tingkat pusat, UUD 1945 juga mengatur hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Menurut Pasal 73 1 ayat (1) UUD 1945, negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik, di mana seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah- daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.” Dalam kaitan ini, menurut Mahkamah, kata “dibagi” pada pasal tersebut untuk menekankan yang ada lebih dahulu adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam pertimbangan hukum subparagraf [3.13.1] pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-X/2012, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 21 Februari 2013, sebagai berikut: “[3.13.1] Bahwa sebagai negara kesatuan maka seluruh wilayah Indonesia adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang- undang”. Adapun maksud kata “dibagi” dalam Pasal tersebut adalah untuk menekankan yang ada lebih dahulu adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun pembagian itu mengindikasikan wilayah provinsi/ kabupaten/kota tidak lain adalah wilayah kesatuan Republik Indonesia yang untuk hal-hal tertentu kewenangannya dilimpahkan kepada provinsi/kabupaten/kota untuk mengaturnya. Bahwa UUD 1945 dengan sengaja mengambil kata “dibagi” karena untuk menghindari kata “terdiri dari” atau “terdiri atas”. Tujuannya adalah untuk menghindari konstruksi hukum bahwa wilayah provinsi/kabupaten/kota eksistensinya mendahului dari eksistensi wilayah Negara Kasatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, wilayah provinsi/kabupaten/kota adalah wilayah administrasi semata dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berbeda dengan negara federal.” 7. Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945, pemerintahan daerah terdiri dari dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) dan kepala pemerintah daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota). Hal ini sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda). Pasal 1 74 angka 2 UU Pemda menyatakan, “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Selanjutnya, Pasal 63 UU Pemda pada pokoknya menyatakan bahwa kepala daerah dibantu oleh wakil kepala daerah, yaitu wakil gubernur untuk daerah provinsi, wakil bupati untuk daerah kabupaten, dan wakil walikota untuk daerah kota. Berkenaan dengan hal tersebut, gubernur dan wakil gubernur di daerah provinsi, bupati dan wakil bupati di daerah kabupaten, dan walikota dan wakil walikota di daerah kota merupakan pelaksana kekuasaan eksekutif di daerah yang bertugas memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota. 8. Bahwa secara doktriner, di dalam negara kesatuan hanya berlaku satu konstitusi (hukum dasar tertulis) dan satu sistem hukum bagi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam negara kesatuan juga diakui bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan bagian dari pelaksanaan kekuasaan pemerintahan. Berdasarkan Pasal 4 UUD 1945, Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD yang dalam menjalankan kewajibannya Presiden dibantu oleh seorang Wakil Presiden. Pasal ini menegaskan posisi Presiden sebagai penanggung jawab keseluruhan pelaksanaan pemerintahan. Oleh karenanya, penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah serta menghormati keistimewaan suatu daerah, tetap menjadi tanggung jawab Presiden. 9. Bahwa UU Pemda mengonstruksikan daerah provinsi sebagai daerah otonom dan juga wilayah administrasi. Konsekuensinya, gubernur tidak hanya berperan sebagai kepala daerah provinsi, melainkan juga sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah. Sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah, gubernur memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap daerah kabupaten/kota sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. 75 Penjelasan Umum UU Pemda menyatakan, “Mengingat kondisi geografis yang sangat luas, maka untuk efektifitas dan efisiensi pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota, Presiden sebagai penanggung jawab akhir pemerintahan secara keseluruhan melimpahkan kewenangannya kepada gubernur untuk bertindak atas nama Pemerintah Pusat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Daerah kabupaten/kota agar melaksanakan otonominya dalam koridor NSPK yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Untuk efektifitas pelaksanaan tugasnya selaku wakil Pemerintah Pusat, gubernur dibantu oleh perangkat gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Karena perannya sebagai Wakil Pemerintah Pusat maka hubungan gubernur dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota bersifat hierarkis.” Adapun tugas dan kewenangan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah, antara lain melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya, memberikan persetujuan terhadap rancangan Perda kabupaten/kota tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten/kota, menyelaraskan perencanaan pembangunan antar daerah kabupaten/kota dan antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota di wilayahnya, dan melantik bupati/walikota [vide Pasal 91 UU Pemda]. Uraian tugas dan kewenangan tersebut menegaskan adanya hubungan hierarkis antara gubernur dengan pemerintah daerah kabupaten/kota. Oleh karenanya, gubernur berada di posisi “antara” yang menjadi perpanjangan tangan Pemerintah Pusat dalam menjalankan fungsi pemerintahan di daerah. 10. Bahwa selanjutnya berkenaan dengan persyaratan menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 mendelegasikan pengaturan lebih lanjut mengenai syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden dengan undang-undang. Bersumber dari pendelegasian tersebut, DPR dan Presiden telah membentuk undang-undang yang terkait 76 dengan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang terakhir dibentuk adalah UU 7/2017. Ketentuan UU 7/2017 mengatur sejumlah persyaratan untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden serta persyaratan kelengkapan berkas pendaftaran pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Salah satu persyaratan menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden adalah berusia paling rendah 40 tahun. Persyaratan inilah yang dimohonkan pengujian oleh sebanyak 13 permohonan sebagaimana data Kepaniteraan Mahkamah per 6 Oktober 2023. Terhadap persyaratan usia dimaksud, meskipun penentuan besaran angka atau jumlah merupakan ranah kewenangan pembentuk Undang-Undang (open legal policy), namun dalam perkembangan terbaru Mahkamah telah melonggarkan batas usia untuk menduduki jabatan publik dengan persyaratan “telah memiliki pengalaman atau berpengalaman” sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 Mei 2023. Berdasarkan putusan terbaru, Mahkamah menegaskan bahwa syarat pendidikan, keahlian, dan terlebih lagi pengalaman merupakan persyaratan yang secara substansial adalah esensial daripada persyaratan batasan usia yang bersifat formal semata. Lagi pula, sebelum adanya putusan tersebut, Mahkamah telah menyatakan bahwa prinsip kebijakan hukum dapat dikesampingkan apabila bertentangan dengan moralitas, rasionalitas, menimbulkan ketidakadilan yang intolerable [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XVI/2018, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 Maret 2019], merupakan penyalahgunaan wewenang (detournement de pouvoir), atau dilakukan secara sewenang-wenang (willekeur) dan melampaui kewenangan pembentuk undang-undang [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 9 Juli 2015]. 11. Bahwa selanjutnya, penting untuk mempertimbangkan makna “telah memiliki pengalaman atau berpengalaman” sebagai alasan alternatif persyaratan usia dimaksud. Setelah perubahan UUD 1945, undang-undang tentang pemilihan kepala daerah dan undang-undang tentang pemerintahan daerah mengatur pembatasan bahwa masa jabatan kepala daerah adalah selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 77 satu kali masa jabatan. Artinya seseorang dibatasi menjabat sebagai kepala daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan pada tingkatannya (bupati di tingkat kabupaten atau walikota di tingkat kota, dan gubernur di tingkat provinsi). Berkaitan pembatasan masa jabatan dimaksud, Mahkamah telah menegaskan ihwal batasan jabatan kepala daerah dapat diimplementasikan berupa, yaitu: (i) pembatasan dua kali berturut-turut dalam jabatan yang sama; (ii) pembatasan dua kali jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau (iii) pembatasan dua kali dalam jabatan yang sama di tempat yang berbeda [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PUU-VI/2008 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 6 Mei 2008]. Dalam putusan yang lain, Mahkamah telah pula memberikan pertimbangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa jika seseorang telah menjabat Kepala Daerah atau sebagai Pejabat Kepala Daerah selama setengah atau lebih masa jabatan, maka yang bersangkutan dihitung telah menjabat satu kali masa jabatan [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 17 November 2009]. Kemudian Mahkamah juga telah menegaskan bahwa masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan “masa jabatan yang telah dijalani” tersebut, baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XVIII/2020 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 14 Januari 2021]. Meskipun demikian, dalam konteks persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden, makna “telah memiliki pengalaman atau berpengalaman” harus diartikan secara proporsional bahwa yang bersangkutan diutamakan telah menyelesaikan tugas dan wewenang sebagai gubernur minimal satu kali masa jabatan secara penuh, yakni 5 (lima) tahun. Hal ini dimaksudkan demi mencegah munculnya calon yang berasal dari Pejabat Kepala Daerah (Pejabat Gubernur) yang ditentukan berdasarkan mekanisme penunjukan, bukan melalui pemilihan (elected official). 12. Bahwa adanya syarat “telah memiliki pengalaman atau berpengalaman” akan memberikan pilihan kepada masyarakat untuk memilih calon pemimpin dengan berlandaskan kepada rekam jejak (track record). Secara hierarkis, kepala daerah tingkat kabupaten/kota yang berhasil memimpin daerahnya dalam batas penalaran yang wajar yang bersangkutan berpeluang menjadi kepala 78 daerah di tingkat provinsi. Demikian juga seseorang yang berpengalaman sebagai kepala daerah provinsi berpeluang menjadi calon Presiden atau Wakil Presiden. 13. Bahwa secara doktriner, jabatan presiden sama halnya dengan jabatan kepala daerah yang merupakan jabatan tunggal (eenmansambt) yang memiliki kewenangan penuh dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan. Artinya segala kebijakan dan keputusan dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan jabatan tersebut dilakukan oleh kepala eksekutif pada tingkatannya. Berbeda dengan anggota DPR, DPD, dan DPRD yang merupakan jabatan majemuk (samengesteldeambt) yang mensyaratkan dalam pengambilan keputusan dilakukan secara kolektif-kolegial. Mengingat besar dan luas serta ragam dinamika kekuasaan pemerintahan yang akan diemban oleh Presiden dan Wakil Presiden, syarat “telah memiliki pengalaman atau berpengalaman” (track record yang baik) akan menjadi modal bagi yang bersangkutan untuk dapat dipertimbangkan sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden. 14. Bahwa apabila dilakukan perbandingan dengan konstitusi di negara lain, setidaknya terdapat 4 (empat) kategori usia calon Presiden dan Wakil Presiden sebagai berikut: Pertama, negara yang menetapkan batas usia minimalnya 45 tahun, misalnya Tiongkok dan Pakistan. Tiongkok mengatur batas usia dalam paragraf kedua Pasal 79 Konstitusi Tiongkok yang berbunyi, “Citizens of the People's Republic of China who have the right to vote and to stand for election and who have reached the age of 45 are eligible for election as President or Vice-President of the People's Republic of China.” Sedangkan Pakistan diatur di dalam Pasal 41 ayat (2) Konstitusi Pakistan yang menyatakan, “A person shall not be qualified for election as President unless he is a Muslim of not less than forty- five years of age and is qualified to be elected as member of the National Assembly.” Kedua, negara yang menerapkan batas minimal usia 40 tahun, misalnya, Albania [Pasal 86 ayat 2 Konstitusi Albania yang menyatakan, “Only an Albanian citizen by birth who has been a resident in Albania for not less than the past 10 years and who has reached the age of 40 may be elected President.”]; Afganistan [Pasal 62 Konstitusi Afganistan menyatakan, “The 79 individual who becomes a presidential candidate shall have the following qualifications: … 2. Shall not be less than forty years old the day of candidacy”]; Algeria [Pasal 91 Konstitusi Algeria menyatakan, “To be eligible for the Presidency of the Republic, the candidate shall… be forty (40) years old on election day”]; Ceko [Pasal 57 ayat (1) Konstitusi Republik Ceko menyatakan, “Any citizen eligible for election to the Senate may be elected President.” Sedangkan pengaturan terkait usia menjadi Senat diatur di dalam Pasal 19 ayat (2) yang menyatakan, “Any citizen of the Czech Republic who has the right to vote and has attained the age of forty is eligible for election to the Senate.”]; Estonia [Pasal 79 paragraf ketiga Konstitusi Estonia menyatakan, “An Estonian citizen by birth who has attained forty years of age may be nominated as a candidate for President of the Republic.”]; Makedonia Utara [Pasal 80 Konstitusinya menyatakan, “The President of the Republic is elected in general and direct elections, by secret ballot, for a term of five years. A person may be elected President of the Republic two times at most. The President of the Republic shall be a citizen of the Republic of Macedonia. A person may be elected President of the Republic if over the age of at least 40 on the day of election….”]; Filipina [di dalam Article VII, Section 2 Konstitusi Filipina dikatakan bahwa, “No person may be elected President unless he is a natural- born citizen of the Philippines, a registered voter, able to read and write, at least forty years of age on the day of the election, and a resident of the Philippines for at least ten years immediately preceding such election.”]; Korea Selatan [Pasal 67 ayat (4) Konstitusi Korea menyatakan, “Citizens who are eligible for election to the National Assembly, and who have reached the age of forty years or more on the date of the presidential election, shall be eligible to be elected to the presidency.”]; Jerman [Pasal 54 ayat (1) Konstitusi Jerman menyatakan, “The Federal President shall be elected by the Federal Convention without debate. Any German who is entitled to vote in Bundestag elections and has attained the age of forty may be elected.”]; Turki [Pasal 101 paragraf pertama Konstitusi Turki menyatakan, “The President of the Republic shall be elected directly by the public from among Turkish citizens who are eligible to be deputies, who are over forty years of age and who have completed higher education.”]; Armenia [Pasal 124 ayat (2) Konstitusi Armenia menyatakan, “Everyone who has attained the age of 40, has been a citizen of only the 80 Republic of Armenia for the preceding six years, has permanently resided in the Republic of Armenia for the preceding six years, has voting right, and has a command of the Armenian language may be elected as President of the Republic.”] Ketiga, negara yang menerapkan batas usia minimal 35 tahun, misalnya Angola [Pasal 110 ayat (1) menyatakan, “Citizens of Angolan origin aged at least thirty-five who have habitually resided in the country for at least ten years and are in full possession of their civil and political rights and physical and mental capacities shall be eligible for election as President of the Republic”]; Austria [Pasal 60 ayat (3) Konstitusi Austria yang menyatakan, “Only a person who is eligible to the National Council and has completed the thirty-fifth year of life on the day of the election can be elected Federal President.”]; Banglades [Pasal 48 ayat (4) Konstitusi Banglades menyatakan, “A person shall not be qualified for election as President if he: a. is less than thirty-five years of age; or b. is not qualified for election as a member of Parliament; or c. has been removed from the office of President by impeachment under this Constitution.”]; Belarus [Pasal 80 Konstitusi Belarus menyatakan, “Any citizen of the Republic of Belarus by birth at least 35 years of age who is eligible to vote and has been resident in the Republic of Belarus for at least ten years to the elections may be elected President.”]; Brazil [Pasal 14 ayat (3) angka VI huruf a Konstitusi Brazil menyatakan, “minimum age of: a. thirty-five years for President and Vice- President of the Republic and Senator;”]; India [Pasal 58 ayat (1) Konstitusi India menyatakan, “No person shall be eligible for election as President unless he: a. is a citizen of India, b. has completed the age of thirty-five years,…”]; Meksiko [Pasal 82 Konstitusi Meksiko menyatakan, “Qualifications for the Presidency: … II. The candidate for the Presidency must be 35 years of age on the election date.”]; Polandia (Pasal 127 ayat (3) Konstitusi menyatakan, “Only a Polish citizen who, no later than the day of the elections, has attained 35 years of age and has a full electoral franchise in elections to the Sejm, may be elected President of the Republic. Any such candidature shall be supported by the signatures of at least 100,000 citizens having the right to vote in elections to the Sejm.”]; Rumania [Pasal 37 ayat (2) Konstitusi Rumania, “Candidates must be at least 23 years of age by or on election day to be elected to the Chamber of Deputies or to the local public administration bodies, at least 33 81 years of age to be elected to the Senate, and at least 35 years to be elected to the office of President of Romania.”]; Rusia [Pasal 81 ayat (2) Konstitusi Rusia, menyatakan, “Any citizen of the Russian Federation not younger than 35 years of age who has resided in the Russian Federation on a permanent basis for not less than 10 years may be elected President of the Russian Federation.”]; dan Amerika Serikat [Article II, Section 1, paragraph kelima Konstitusi Amerika Serikat menyatakan, “No Person except a natural born Citizen, or a Citizen of the United States, at the time of the Adoption of this Constitution, shall be eligible to the Office of President; neither shall any person be eligible to that Office who shall not have attained to the Age of thirty five years, and been fourteen years a Resident within the United States.”]; Keempat, negara yang menerapkan usia minimal 30 tahun, misalnya, Argentina [Pasal 89 Konstitusi Argentina menyatakan, “To be elected President or Vice President of the Nation requires one to have been born in Argentine territory or if one was born in a foreign country, to be the child of a native citizen and [to possess] the other qualifications required to be elected Senator.” Sedangkan Pasal 55 menyatakan, “The requirements to be elected Senator are: to have attained the age of thirty years,…”]; dan Kolombia [Pasal 191 Konstitusi Kolombia menyatakan, “In order to be President of the Republic, an individual must be Colombian by birth, a citizen in good standing, and over 30 years of age.”]. 15. Bahwa secara historis, persoalan syarat batas usia calon Presiden-Wakil Presiden di Indonesia bervariasi, antara berusia minimal 30 tahun, 35 tahun, dan 40 tahun sebagaimana diatur dalam hukum dasar tertulis, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR), dan Undang-Undang. 15.1 Dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat Tahun 1949 (Konstitusi RIS 1949), syarat batas minimum calon Presiden adalah 30 tahun. Hal ini termaktub dalam Pasal 69 ayat (3) Konstitusi RIS 1949 yang menyatakan, “Presiden harus orang Indonesia jang telah berusia 30 tahun, beliau tidak boleh orang jang tidak diperkenankan serta dalam atau mendjalankan hak-pilih ataupun orang jang telah ditjabut haknja untuk dipilih.” 15.2 Pengaturan usia calon Presiden dan Wakil Presiden 30 tahun diatur dalam Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Tahun 82 1950 (UUDS 1950). Menurut Pasal 45 ayat (5) UUDS 1950 yang menyatakan, “Presiden dan Wakil Presiden harus warga-negara Indonesia jang telah berusia 30 tahun dan tidak boleh orang jang tidak diperkenankan serta dalam atau mendjalankan hak-pilih ataupun orang jang telah ditjabut haknja untuk dipilih.” 15.3 Sementara itu, dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b TAP MPR Nomor II/MPR/1973 tentang Tata Cara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang menyatakan, “Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden ialah orang Indonesia asli dan harus memenuhi syarat sebagai berikut: b. telah berusia 40 tahun;”. 15.4 Batas usia 40 tahun masih tetap dipertahankan dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b TAP MPR Nomor VI/MPR/1999 tentang Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yang menyatakan, “Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden ialah orang Indonesia asli dan harus memenuhi syarat sebagai berikut: b. telah berusia 40 tahun;”. 15.5 Setelah reformasi, syarat menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4311, selanjutnya disebut UU 23/2003) yang digunakan sebagai dasar hukum Pilpres Tahun 2004. Ketentuan Pasal 6 huruf q UU 23/2003 menyatakan, “Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus memenuhi syarat: q. berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun”. 15.6 Kemudian Undang-Undang tersebut dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924, selanjutnya disebut UU 42/2008) yang digunakan sebagai dasar hukum Pilpres Tahun 2009 dan Pilpres Tahun 2014. Pasal 5 huruf o UU 42/2008 menyatakan, “Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah: o. berusia sekurang- kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun”. 83 15.7 Pengaturan syarat usia Presiden dan Wakil Presiden yang berlaku saat ini adalah UU 7/2017 yang digunakan sebagai dasar hukum Pilpres Tahun 2019 dan Pilpres Tahun 2024 yang akan datang. Dalam Pasal 169 huruf q UU 7/2017 diatur bahwa syarat calon Presiden dan Wakil Presiden adalah berusia sekurang-kurangnya 40 tahun. 16. Bahwa dari banyaknya permohonan pengujian norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana diuraikan terdahulu, alternatif terhadap syarat usia calon Presiden dan Wakil Presiden dalam norma a quo dapat diterima oleh karena syarat usia calon Presiden di Indonesia bervariasi antara berusia minimal 30 tahun, 35 tahun, dan 40 tahun. Jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), syarat usia calon gubernur dibedakan dari syarat usia calon bupati/walikota. Dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada dinyatakan, “Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;”. Berkenaan dengan batas usia kepala daerah tersebut, Mahkamah pada pokoknya telah menegaskan bahwa penentuan usia yang berbeda-beda merupakan kebutuhan objektif bagi jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah karena kebutuhan dan ukuran yang menjadi tuntutannya pun berbeda- beda, sehingga mungkin saja batas usia minimum bagi keikutsertaan warga negara dalam jabatan atau kegiatan pemerintahan itu diubah sewaktu-waktu oleh pembentuk undang-undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan 84 perkembangan yang ada (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 27 November 2007, hal ini ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVII/2019, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 11 Desember 2019). Selanjutnya jika dikaitkan dengan pengaturan dalam undang-undang sebelum berlakunya norma a quo, yaitu Pasal 6 huruf q UU 23/2003 dan Pasal 5 huruf o UU 42/2008, calon Presiden dan/atau Wakil Presiden ditentukan berusia sekurang-kurangnya 35 tahun. Dengan demikian, dalam batas penalaran yang wajar, oleh karena UU Pilkada masih berlaku sebagai hukum positif, maka syarat usia calon Presiden dan Wakil Presiden dalam norma a quo dapat disimpangi sejauh lebih tinggi dari syarat batas minimal usia calon gubernur dalam UU Pilkada dan tidak lebih rendah dari batas usia 35 tahun. 17. Bahwa selain kebijakan hukum terbuka terkait usia pada jabatan publik yang selama ini tidak pernah disimpangi, Mahkamah juga sampai saat ini tetap konsisten berpendirian untuk tidak memasuki wilayah kebijakan pidana atau politik hukum pidana (criminal policy). Terlebih hal demikian telah ditegaskan dalam sejumlah putusan, antara lain Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 14 Desember 2017, yang pada pokoknya menyatakan, “… menyangkut norma hukum pidana, Mahkamah dituntut untuk tidak boleh memasuki wilayah kebijakan pidana atau politik hukum pidana (criminal policy). Pengujian undang-undang yang pada pokoknya berisikan permohonan kriminalisasi maupun dekriminalisasi terhadap perbuatan tertentu tidak dapat dilakukan oleh Mahkamah karena hal itu merupakan salah satu bentuk pembatasan hak dan kebebasan seseorang di mana pembatasan demikian, sesuai dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, adalah kewenangan eksklusif pembentuk undang-undang.” Berkenaan dengan kebijakan pidana, ternyata dari Undang-Undang yang pernah dibatalkan secara keseluruhan sebagaimana telah diuraikan terdahulu, Mahkamah secara tidak langsung telah turut membatalkan ketentuan pidana yang termuat di dalamnya. Contohnya Bab XV Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, dan Bab XVI Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. 85 18. Bahwa dengan mempertimbangkan bonus demografi Indonesia di mana jumlah usia muda sangat banyak, perlu kiranya memberi ruang bagi generasi muda untuk berpartisipasi aktif dalam pemerintahan. Terlebih ada gejala pembentuk undang-undang menaikan usia untuk menduduki jabatan-jabatan publik tertentu seperti syarat usia Hakim Konstitusi dan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Demikian pula syarat usia presiden dan wakil presiden yang dinaikkan dari semula berusia 30 tahun menjadi 35 tahun, dan kini 40 tahun sebagaimana dalam Undang-Undang a quo. Kenaikan syarat usia tersebut tidak saja membatasi ruang gerak generasi muda untuk ikut berperan dalam pemerintahan, tetapi juga secara tidak langsung menempatkan generasi muda sebagai objek. Gejala ini dikenal dengan sebutan gerontocracy (gerontokrasi) di mana pemerintahan dikendalikan oleh orang-orang tua dengan membatasi akses untuk orang-orang muda untuk memimpin. Ciri utama dalam kepemimpinan dalam gerontokrasi adalah konservatif, lambat dan kaku yang tidak sesuai dengan jiwa kaum muda yang lebih dinamis. 19. Bahwa penentuan usia untuk mengemban tanggung jawab dalam menduduki setiap jabatan publik tidak selalu sama karena setiap jabatan mempunyai karakter khusus sehingga perlu dilakukan kajian secara komprehensif dari berbagai aspek antara lain psikologi, antropologi, sosiologi, dan lainnya. Lagi pula dalam pertimbangan hukum subparagraf [3.18.2] dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023, yang diucapkan sebelumnya. “[3.18.2] … Pembahasan selanjutnya dilanjutkan pada Rapat Komisi A Ke-5 MPR, tanggal 8 November 2001 yang menghasilkan rancangan yang telah dirumuskan oleh tim perumus. Berkenaan dengan hal itu, Jakob Tobing selaku Ketua Komisi A mengatakan sebagai berikut: Jadi di sini yang menjadi syarat itu adalah masalah kewarganegaraan, kemudian tidak pernah mengkhianati negara, kemudian mampu secara rohani dan jasmani untuk menjadi Presiden. Ketentuan dan syarat-syarat selanjutnya, itu diatur dengan atau dalam undang-undang. [vide Risalah Komprehensif Perubahan UUD 1945, Buku IV Jilid I, hlm. 215-216]. Rumusan tersebut kemudian disampaikan pada Rapat Paripurna ST MPR 2001 Ke-6, tanggal 8 November 2001 dan disahkan menjadi salah satu materi perubahan ketiga UUD 1945. Oleh karena itu, Pasal 6 UUD 1945 diubah menjadi: (1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani 86 untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden, dan (2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Dengan demikian, persoalan batas usia Presiden termasuk persoalan yang pengaturannya dimaksudkan dalam Pasal 6 ayat (2) UUD 1945, yakni untuk diatur dengan undang-undang.” Dari kutipan pertimbangan hukum di atas menunjukkan bahwa pengaturan mengenai syarat calon Presiden dan Wakil Presiden didelegasikan untuk diatur dengan atau dalam undang-undang agar pembahasannya lebih mendalam dan komprehensif. 20. Bahwa setelah Pemilu tahun 2019, ada keinginan sejumlah stakeholder termasuk pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan terhadap UU 7/2017, namun pada tahun 2020 DPR dan Presiden bersepakat untuk menghentikan pembahasan perubahan UU 7/2017, sehingga sebagai konsekuensinya UU a quo tetap dijadikan rujukan kerangka hukum dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024. Ketika akan dan sedang berjalan tahapan Pemilu Tahun 2024, terdapat sejumlah permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan beberapa substansi dalam norma UU a quo antara lain presidential threshold, sistem proposional terbuka, dan usia calon Presiden dan Wakil Presiden. Dengan banyaknya permohonan pengujian UU 7/2017 ke Mahkamah Konstitusi, sebagai pengawal konstitusi (the guardian of the constitution), Mahkamah harus mampu mencermati kebutuhan hukum masyarakat dengan terus menggali nilai-nilai konstitusi yang hidup di tengah masyarakat (living of the constitution). Banyaknya permohonan UU 7/2017, menjadi sinyal bagi pembentuk undang-undang agar segera dilakukan pembahasan kembali atas sejumlah substansi UU a quo secara komprehensif. 21. Bahwa Pemohon dalam Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023 dan para Pemohon dalam Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023 memiliki kesamaan dalam petitum yang pada pokoknya memohon agar norma a quo dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara”. Makna penyelenggara negara sangat luas, meliputi kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang dalam pengisian jabatan penyelenggara negara dapat dilakukan melalui mekanisme pemilihan langsung (elected official) ataupun tidak 87 langsung, sehingga menyulitkan untuk memahami maksud dari kedua permohonan tersebut untuk dikabulkan. Sedangkan dalam permohonan a quo, petitum Pemohon meminta agar norma a quo dimaknai “… atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota”. Petitum demikian sangat spesifik untuk jabatan kepala daerah yang memiliki kesamaan dengan pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat, sehingga mudah dimengerti. 22. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, saya berpendapat Pasal 169 huruf q UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh tahun) atau berpengalaman sebagai kepala daerah tingkat provinsi”. PENDAPAT BERDEDA (DISSENTING OPINION) Pendapat berbeda (dissenting opinion) dari Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams [6.9] Menimbang bahwa Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams memiliki Pendapat berbeda (dissenting opinion) sebagai berikut: [6.10] Menimbang bahwa setelah mencermati pokok-pokok serta esensi (khususnya Petitum) Permohonan, termasuk berbagai aspek serta dinamika yang saya anggap relevan dan signifikan dalam persidangan seluruh perkara permohonan pengujian materiil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Undang-Undang a quo) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), tibalah saya pada kesimpulan bahwa inti persoalan dari persidangan seluruh perkara ini awalnya adalah keinginan Pemohon agar preferensi rencana pilihan politiknya dalam Pemilihan Umum (casu quo: Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden) tidak menjadi terhalang/terlanggar karena keberlakuan Pasal 169 huruf q Undang-Undang a quo yang mengatur salah satu 88 syarat menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden, yakni: “…berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun”; [6.11] Menimbang bahwa Pemohon, dalam salah satu Petitum Permohonannya, memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan norma Pasal 169 huruf q Undang- Undang a quo sepanjang frasa “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “…atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota”. Terhadap Petitum ini, saya meyakini orientasi utama Pemohon tidak lagi terbatas pada “batas usia minimal”, melainkan agar terdapat alternatif (bahkan pengecualian) terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang a quo berupa pemaknaan: “…atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota”. Petitum ini dalam keyakinan saya seharusnya secara yuridis dan teknikalitas sangatlah sederhana untuk diputus oleh Mahkamah, tetapi seolah-olah menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari terlalu besarnya dosis penggunaan aspek-aspek non- yudiris yang secara kontekstual sulit dipungkiri sangat menyelimuti dinamika persidangan terhadap perkara ini; [6.12] Menimbang bahwa salah satu syarat yang tidak boleh tidak ada (conditio sine qua non) dalam rangka menjamin terwujudnya keberlangsungan prinsip supremasi konstitusi (Supremacy of the Constitution) serta prinsip penyelenggaraan negara demokratis yang konstitusional (Constitutional Democratic State), khususnya di Indonesia, adalah terdapatnya jaminan kemerdekaan bagi cabang serta pelaku kekuasaan kehakiman (judicial independence) untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (vide: Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945). Sifat merdeka (independence) yang disematkan secara spesifik oleh UUD NRI Tahun 1945 hanya kepada kekuasaan kehakiman ini di Indonesia setidaknya merefleksikan beberapa hal krusial. Pertama, sebagai upaya untuk mewujudkan kesadaran publik (public awareness) bahwa kata “merdeka” dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 itu sejatinya merupakan kondisi yang harus senantiasa diraih, dipertahankan, dan dikembangkan sebagai tanggung jawab kolektif seluruh elemen bangsa (tidak hanya kekuasaan kehakiman) 89 karena kemerdekaan dalam bentuk apapun tidak akan pernah dapat diwujudkan apabila hanya mengandalkan kesadaran dan/atau peran dari satu pihak (individu/institusi) saja. Kedua, sebagai pengingat bagi cabang dan pelaku kekuasaan kehakiman itu sendiri (self-reminder) bahwa sifat merdeka dari kekuasaannya itu harus senantiasa dilaksanakan secara transparan dan akuntabel (judicial accountability), baik berupa “kemerdekaan untuk melakukan sesuatu” (The Do’s) yang secara manusiawi relatif lebih mudah untuk dilakukan maupun berupa “kemerdekaan untuk tidak melakukan sesuatu” (The Dont’s) yang secara manusiawi memang relatif lebih sulit untuk dilakukan; [6.13] Menimbang bahwa jika Permohonan Pemohon (khususnya karakter Petitumnya) disikapi secara jernih, tulus, dan sungguh-sungguh maka saya meyakini Pemohon berharap agar Mahkamah mengubah tafsir atas Pasal 169 huruf q Undang-Undang a quo secara bersyarat sehingga secara konstitusional menjadi dimaknai “…berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun…atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota”. Berdasarkan karakter Petitum dalam Permohonan ini, saya telah berupaya secara keras untuk meyakini Mahkamah agar pertimbangan serta pilihan sikapnya dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini seharusnya lebih berfokus pada konsepsi kemerdekaan kekuasaan kehakiman untuk “tidak melakukan sesuatu” (judicial restraint); [6.14] Menimbang bahwa Pasal 169 huruf q Undang-Undang a quo mengatur salah satu persyaratan menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia, yakni berupa: batasan usia. Pada berbagai praktik di banyak negara dan secara historik di Indonesia, pengaturan mengenai syarat menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden (khususnya berupa: batasan usia) sangat lazim dilakukan oleh Pembentuk Undang-Undang, sebab jabatan Presiden dan Wakil Presiden secara esensial sangat berbeda dengan jabatan Raja/Ratu/Sultan/Kaisar dan lain sebagainya yang umumnya dapat diangkat pada berapapun usia mereka karena basis justifikasi dan/atau legalitas kepemimpinan mereka secara teoritik dan empirik didasarkan pada konsep garis keturunan (genealogis) dan bukan berbasis pada terdapatnya tingkat kemampuan dan/atau pengalaman tertentu (ability and experiences) dan/atau konsensus nasional (national consensus) yang umumnya diperoleh 90 sebagai hasil seleksi dan eleksi dari proses politik yang spesifik (pemilihan umum: general election), sebagaimana yang selama ini menjadi salah satu ciri dan karakter umum serta konsekuensi dari pilihan bentuk negara Republik (vide: Pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945); [6.15] Menimbang bahwa salah satu syarat menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden (khususnya berupa: batasan usia) umumnya baru menjadi bersifat sangat kompleks, khususnya secara politik, tatkala disematkan angka minimal dan/atau maksimalnya secara spesifik. Dalam praktik umum (common practices) di berbagai negara (termasuk secara historik di Indonesia), pengaturan mengenai hal ini adakalanya dilakukan berdasarkan pada serangkaian pertimbangan yang tulus dan jernih secara ex-ante, meskipun pengaturan mengenai hal ini tidak jarang pula justru dilakukan secara ex-post facto dan tendensius dalam rangka menjadikan atau menghalangi pihak tertentu untuk dapat dipilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Pada dan terhadap konteks inilah saya meyakini serta sekaligus mengafirmasi terdapatnya sebuah intensi bijaksana dari para penyusun perubahan ketiga UUD 1945 yang pada masanya telah berikhtiar serta berdialektika secara demokratis guna menghasilkan sebuah konsepsi pengaturan yang relatif dianggap terbaik hingga akhirnya mereka menghasilkan 2 (dua) tipologi syarat menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. Pertama, syarat-syarat konstitusional (vide: Pasal 6 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945) dan Kedua, syarat-syarat (yang dapat) ”…diatur lebih lanjut dengan undang-undang” (vide: Pasal 6 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945); [6.16] Menimbang bahwa jika Pasal 169 huruf q Undang-Undang a quo serta Petitum Permohonan dikaitkan dengan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 tersebut maka setidaknya terdapat 3 (tiga) persoalan krusial, yakni: batasan usia, angka minimal tertentu (in casu: berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun), atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota”. Dalam pemahaman dan keyakinan saya, ketiga persoalan krusial ini secara tipologis dan terang-benderang tidak termasuk sebagai syarat-syarat konstitusional bagi calon Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, konstruksi pemahaman yang masih mungkin dapat dibangun dalam batas penalaran yang wajar adalah 91 ketiga persoalan krusial ini secara tipologis merupakan pilihan-pilihan bentuk kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang dipercayakan oleh para penyusun perubahan ketiga UUD 1945 kepada Pembentuk Undang-Undang untuk “…diatur lebih lanjut dengan undang-undang” berdasarkan Pasal 6 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945; [6.17] Menimbang bahwa terhadap pilihan-pilihan bentuk kebijakan hukum terbuka (open legal policy) Pembentuk Undang-Undang memang adakalanya perlu dan bahkan harus dibatasi dalam rangka mewujudkan dan menjamin keberlangsungan prinsip supremasi konstitusi (supremacy of the Constitution). Dalam beberapa Putusan Mahkamah terdahulu, setidaknya telah terdapat beberapa alasan pokok untuk menyatakan bahwa terdapat persoalan konstitusionalitas dalam suatu atau beberapa norma Undang-Undang yang selama ini secara tipologis umumnya dianggap sebagai kebijakan hukum terbuka (open legal policy) Pembentuk Undang-Undang sehingga Mahkamah memandang perlu untuk dan bahkan harus memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut, antara lain apabila norma-norma tersebut dianggap: melanggar moralitas, sebagai ketidakadilan yang intolerable, nyata-nyata bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, tidak memenuhi rasa keadilan meskipun rumusannya memenuhi syarat prosedural, menimbulkan problematika kelembagaan (tidak dapat dilaksanakan, menghambat kinerja lembaga, dan menyebabkan kebuntuan hukum), merupakan penyalahgunaan kewenangan, melampaui kewenangan Pembentuk Undang- Undang (detournement de pouvoir), pembentukannya dilakukan secara sewenang- wenang (willekeur), bertentangan dengan hak politik, serta bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat; [6.18] Menimbang bahwa jika didasarkan pada berbagai precedent dalam beberapa Putusan Mahkamah terdahulu tersebut serta batas penalaran yang wajar maka saya berpendirian hanya alasan “bertentangan dengan hak politik” serta “bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat” saja yang masih dapat dianggap ada relevansinya dengan konstitusionalitas Pasal 169 huruf q Undang-Undang a quo serta 3 (tiga) persoalan krusial dalam Petitum Permohonan, yakni: “batasan usia” dan “angka minimal tertentu” (in casu: berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun) atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di Tingkat Provinsi maupun 92 Kabupaten/Kota. Adapun terhadap alasan lainnya, saya berpendirian untuk tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena terlalu jauh dan bahkan nyaris sama sekali tidak ada relevansinya dengan konstitusionalitas Pasal 169 huruf q Undang-Undang a quo serta 3 (tiga) persoalan krusial dalam Petitum Permohonan tersebut; [6.19] Menimbang bahwa jika Permohonan Pemohon (khususnya karakter Petitumnya) diperiksa, diadili, dan diputus oleh Mahkamah secara tulus, jernih, dan sungguh-sungguh maka saya meyakini Pemohon sejatinya bukan (semata-mata) bermaksud agar “hak politik” Pemohon untuk dapat “dipilih” menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden tidak menjadi terhalang/terlanggar karena keberlakuan Pasal 169 huruf q Undang-Undang a quo, melainkan secara esensial lebih dan bahkan sangat nampak sebagai ikhtiar dan strategi Pemohon agar “hak politik” Pemohon untuk dapat “memilih” dalam Pemilihan Umum (casu quo: Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden) tidak menjadi terhalang/terlanggar hanya karena subjek preferensi politik Pemohon (sebagaimana yang beberapa kali disebutkannya sangat spesifik dalam Permohonan) tidak memenuhi syarat menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Pasal 169 huruf q Undang-Undang a quo. Terhadap persoalan ini, saya berpendirian bahwa ada atau tidaknya alternatif (dan bahkan pengecualian) terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang a quo dalam bentuk pemaknaan: “…atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota” secara konstitusional dan tipologis termasuk dalam kategori kebijakan hukum terbuka (open legal policy) Pembentuk Undang- Undang untuk dapat “…diatur lebih lanjut dengan undang-undang” berdasarkan Pasal 6 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, saya berpendapat sama sekali tidak terdapat persoalan konstitusionalitas apapun dalam konteks ini; [6.20] Menimbang bahwa khusus pemaknaan berupa “…atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota”, hal ini (sebagaimana pula jika Mahkamah menentukan batas usia minimal) akan sangat kesulitan dan bahkan tidak akan mampu memberikan argumentasi dan justifikasi yang baik berdasarkan batas penalaran yang wajar, sebab hal ini tetap menyisakan berbagai persoalan, antara lain dan khususnya pertanyaan publik: “mengapa hanya Kepala Daerah?” sehingga Mahkamah in casu sangat berpotensi besar dinilai oleh publik sedang memeriksa, mengadili, dan memutus sebuah kasus konkrit; 93 [6.21] Menimbang bahwa jika Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini sebagai kebijakan hukum terbuka (open legal policy) Pembentuk Undang-Undang maka “hak politik” Pemohon untuk dapat “memilih” dalam Pemilihan Umum (casu quo: Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden) berdasarkan preferensi politiknya dan bahkan termasuk “hak politik” dari subjek preferensi politik Pemohon untuk dapat “dipilih” menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden sama sekali tidak dihalangi atau pun dilanggar oleh Mahkamah, melainkan hal ini secara konstitusional seharusnya terlebih dahulu disampaikan sebagai aspirasi oleh Pemohon kepada Pembentuk Undang-Undang sebagaimana syarat- syarat lainnya yang menjadi serangkaian norma dalam keseluruhan Pasal 169 Undang-Undang a quo. Terkait hal ini, saya tidak mendapat keterangan apapun sepanjang persidangan, khususnya mengenai telah dilakukan upaya maksimal bahwa aspirasi Pemohon ini telah diperjuangkan sebelumnya kepada Pembentuk Undang-Undang; [6.22] Menimbang bahwa jika Mahkamah mengabulkan Permohonan ini, baik seluruhnya maupun sebagian, maka alternatif (dan bahkan pengecualian) pemaknaan terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang a quo berupa frasa: “…atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota” secara nyata menjadi satu-satunya syarat menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden yang eksistensinya dibentuk oleh kekuasaan kehakiman (yudikatif). Padahal, syarat-syarat lainnya dalam keseluruhan Pasal 169 Undang- Undang a quo dibentuk oleh Pembentuk Undang-Undang (kekuasaan legislatif). Selain itu, hal ini secara sangat potensial dapat diaktivasi sebagai sebuah keuntungan yang dibuat secara sengaja (privilege) yang pada akhirnya menjadi sebuah kepastian hukum yang tidak adil sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; [6.23] Menimbang bahwa jika Mahkamah mengabulkan Permohonan ini, baik seluruhnya maupun sebagian, maka yang sejatinya terjadi adalah Mahkamah melakukan praktik yang lazim dikenal sebagai ”legislating or governing from the bench” tanpa didukung dengan alasan-alasan konstitusional yang cukup (sufficient reason) dalam batas penalaran yang wajar sehingga hal ini menjadikan Mahkamah masuk sangat jauh dan begitu dalam kepada salah satu dimensi dan area yang 94 paling fundamental bagi terselenggaranya kekuasaan legislatif yang baik dan konstitusional, yakni fungsi representasi parlemen sebagai salah satu refleksi serta implementasi utama dari prinsip “kedaulatan rakyat” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, Mahkamah dalam rangka memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini seharusnya (sekali lagi) meyakinkan kepada publik dan khususnya Pemohon bahwa adakalanya kemerdekaan kekuasaan kehakiman itu diselenggarakan dalam bentuk “kemerdekaan untuk tidak melakukan sesuatu” (The Dont’s; judicial restraint) yang secara manusiawi memang relatif lebih sulit untuk dilakukan, sebab manusia memang secara alamiah cenderung lebih tertarik untuk melakukan sesuatu ketimbang menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu; [6.24] Menimbang bahwa berdasarkan beberapa uraian argumentasi tersebut di atas, saya berpendapat Mahkamah seharusnya menolak Permohonan Pemohon. Pendapat berbeda (dissenting opinion) dari Hakim Konstitusi Saldi Isra [6.25] Menimbang bahwa terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menasbihkan makna baru atas norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017, saya Hakim Konstitusi Saldi Isra memiliki pendapat/pandangan berbeda (dissenting opinion). Sehingga, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XXI/2023, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XXI/2023 (selanjutnya ditulis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023), saya menolak permohonan a quo, dan seharusnya Mahkamah pun menolak permohonan a quo. [6.26] Menimbang bahwa terhadap norma yang termaktub dalam Pasal 169 huruf q UU 7/2017, amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 a quo menyatakan, “Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah: q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun”, dimaknai menjadi, “Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah: q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Berkenaan dengan pemaknaan baru tersebut, terlebih dahulu saya akan mengemukakan beberapa hal berikut: 95 [6.26.1] Bahwa berkaitan dengan pemaknaan baru terhadap norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tersebut, saya bingung dan benar-benar bingung untuk menentukan harus dari mana memulai pendapat berbeda (dissenting opinion) ini. Sebab, sejak menapakkan kaki sebagai Hakim Konstitusi di gedung Mahkamah ini pada 11 April 2017, atau sekitar enam setengah tahun yang lalu, baru kali ini saya mengalami peristiwa “aneh” yang “luar biasa” dan dapat dikatakan jauh dari batas penalaran yang wajar: Mahkamah berubah pendirian dan sikapnya hanya dalam sekelebat. Sebelumnya, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU- XXI/2023, Mahkamah secara eksplisit, lugas, dan tegas menyatakan bahwa ihwal usia dalam norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 adalah wewenang pembentuk undang-undang untuk mengubahnya. Padahal, sadar atau tidak, ketiga Putusan tersebut telah menutup ruang adanya tindakan lain selain dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Apakah Mahkamah pernah berubah pendirian? Pernah, tetapi tidak pernah terjadi secepat ini, di mana perubahan terjadi dalam hitungan hari. Perubahan demikian tidak hanya sekadar mengenyampingkan Putusan sebelumnya, namun didasarkan pada argumentasi yang sangat kuat setelah mendapatkan fakta-fakta penting yang berubah di tengah-tengah masyarakat. Pertanyaannya, fakta penting apa yang telah berubah di tengah masyarakat sehingga Mahkamah mengubah pendiriannya dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 dengan amar menolak sehingga berubah menjadi amar mengabulkan dalam Putusan a quo? [6.26.2] Bahwa secara keseluruhan terdapat belasan permohonan untuk menguji batas minimal usia calon Presiden dan Wakil Presiden dalam norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017, di mana tiga perkara di atas (Perkara Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023) adalah permohonan atau perkara gelombang pertama. Dari belasan perkara tersebut, hanya perkara gelombang pertama ini yang diperiksa melalui sidang pleno untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud Pasal 54 UU MK, yaitu Presiden dan DPR. Selain itu, didengar pula keterangan Pihak Terkait, ahli Pemohon, dan juga ahli Pihak Terkait. Ketika Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) untuk memutus Perkara Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 pada tanggal 19 September 2023, RPH dihadiri oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu: Saldi Isra, Arief Hidayat, Manahan MP Sitompul, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah. Tercatat, RPH 96 tanggal 19 September 2023 tersebut tidak dihadiri oleh Hakim Konstitusi dan sekaligus Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Hasilnya, enam Hakim Konstitusi, sebagaimana amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51- 55/PUU-XXI/2023, sepakat menolak permohonan dan tetap memosisikan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagai kebijakan hukum terbuka (opened legal policy) pembentuk undang-undang. Sementara itu, dua Hakim Konstitusi lainnya memilih sikap berbeda (dissenting opinion). [6.26.3] Bahwa dalam RPH berikutnya, masih berkenaan dengan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017, pembahasan dan pengambilan putusan permohonan gelombang kedua, in casu Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 91/PUU- XXI/2023 (selanjut ditulis Perkara Nomor 90-91/PUU-XXI/2023), RPH dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi. Beberapa Hakim Konstitusi yang dalam Perkara Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 telah memosisikan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang (opened legal policy), tiba-tiba menujukkan “ketertarikan” dengan model alternatif yang dimohonkan di dalam petitum Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. Padahal, meski model alternatif yang dimohonkan oleh Pemohon dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 secara substansial telah dinyatakan sebagai kebijakan hukum terbuka dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023. Tanda-tanda mulai bergeser dan berubahnya pandangan serta pendapat beberapa Hakim dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU- XXI/2023 tersebut telah memicu pembahasan yang jauh lebih detail dan ulet. Karena itu, pembahasan terpaksa ditunda dan diulang beberapa kali. Terlebih lagi, dalam pembahasan ditemukan soal-soal yang berkaitan dengan formalitas permohonan yang memerlukan kejelasan dan kepastian. Tidak hanya itu, para Pemohon Perkara Nomor 90-91/PUU-XXI/2023 sempat menarik permohonannya dan kemudian sehari setelahnya membatalkan kembali penarikan tersebut. Dengan adanya kejadian tersebut, tidak ada pilihan selain Mahkamah harus mengagendakan sidang panel untuk mengonfirmasi surat penarikan dan surat pembatalan penarikan kepada para Pemohon. [6.26.4] Bahwa terlepas dari “misteri” yang menyelimuti penarikan dan pembatalan penarikan tersebut yang hanya berselang satu hari, sebagian Hakim Konstitusi yang 97 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 berada pada posisi Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang, kemudian “pindah haluan” dan mengambil posisi akhir dengan “mengabulkan sebagian” Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. Sepanjang yang bisa ditangkap dan disimpulkan selama pembahasan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut, dari lima Hakim Konstitusi yang “mengabulkan sebagian”, tiga Hakim Konstitusi memaknai norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” memadankan atau membuat alternatif dengan “atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Sementara itu, dua Hakim Konstitusi yang berada dalam rumpun “mengabulkan sebagian” tersebut memaknai norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” memadankan atau membuat alternatifnya dengan “pernah atau sedang menjabat sebagai gubernur”. Sekalipun memadankan dengan jabatan gubernur, keduanya menyerahkan kriteria gubernur yang dapat dipadankan dengan berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun tersebut kepada pembentuk undang-undang. [6.26.5] Bahwa berkenaan dengan sebagian fakta yang diuraikan pada sub- Paragraf [6.26.3] dan sub-Paragraf [6.26.4] di atas, pertanyaan “ringan” dan sekaligus menggelitik yang mungkin dapat dimunculkan: bilamana RPH untuk memutus Perkara Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, apakah norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 masih tetap didukung mayoritas Hakim sebagai kebijakan hukum terbuka sebagaimana amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023? Sebaliknya, jika RPH memutus Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tetap sama dengan komposisi Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023, yaitu tetap delapan Hakim tanpa dihadiri Hakim Konstitusi Anwar Usman, apakah Putusan Mahkamah untuk Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 akan tetap sama atau sejalan dengan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023? Dalam hal ini, secara faktual perubahan komposisi Hakim yang memutus dari delapan orang dalam Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 menjadi sembilan orang dalam Perkara Nomor 90-91/PUU-XXI/2023 tidak hanya sekadar membelokkan pertimbangan dan amar putusan, tetapi membalikkan 180 derajat amar putusan dari 98 menolak menjadi mengabulkan, meski ditambah dengan embel-embel “sebagian”, sehingga menjadi “mengabulkan sebagian”. [6.26.6] Bahwa berkenaan dengan fakta lain, khusus yang berkelindan dengan uraian dalam sub-Paragraf [6.26.4] di atas, saya akan membandingkan amar Putusan a quo dengan petitum yang dimohonkan dalam Perkara Nomor 90/PUU- XXI/2023. Sebagaimana termaktub dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang menyatakan, “Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah: q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun”, dimaknai menjadi, “Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah: q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Sementara itu, petitum permohonan a quo hanya memohon: “Menyatakan Pasal 169 huruf (q) UU 7/2017 “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun" bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan "…atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota." Secara tekstual, yang dimohonkan bersyarat adalah “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” untuk dibuat alternatif atau dipadankan dengan "…atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota." Lalu, mengapa amarnya bergeser menjadi “atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”? Dalam hal ini, adalah benar “kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota”, sebagaimana amar permohonan, adalah jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum (elected official), tetapi perlu diberi catatan tebal bahwa tidak semua jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum adalah kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota. Berkenaan dengan hal tersebut, pertanyaan mendasar yang tidak boleh tidak harus dimunculkan: bisakah lompatan nalar tersebut dibenarkan dengan bersandar pada hukum acara, yang secara prinsip hakim harus terikat dan mengikatkan dirinya dengan hukum acara? Sependek yang bisa dipahami, hakim dapat sedikit “bergeser” dari petitum untuk mengakomodasi permohonan “putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)”. Sepahaman saya, celah untuk sedikit 99 bergeser hanya dapat dilakukan sepanjang masih memiliki ketersambungan dengan petitum (alasan-alasan) permohonan. Namun setelah membaca secara komprehensif dan saksama Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, alasan permohonan (petitum) jelas-jelas bertumpu pada “berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota”. Bahkan, secara kasat mata, permohonan Nomor 90/PUU-XXI/2023 menggunakan “pengalaman” sekaligus “keberhasilan” Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai acuan. Artinya, permohonan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak menyandarkan alasan-alasan permohonannya pada pejabat yang dipilih (elected official). Dengan adanya lompatan kesimpulan seperti termaktub dalam amar Putusan a quo, tidak salah dan tidak terlalu berlebihan munculnya pertanyaan lanjutan: haruskah Mahkamah bergerak sejauh itu? [6.26.7] Bahwa selanjutnya fakta lain yang tidak kalah mendasarnya berkenaan dengan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 a quo. Pertanyaan lain: apakah amar yang menyatakan, “Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah” dapat diterima sebagai amar yang utuh dan konklusif? Pertanyaan ini muncul karena dari lima Hakim Konstitusi yang berada dalam gerbong “mengabulkan sebagian” ternyata terbagi ke dalam dua kelompok, yaitu tiga Hakim Konstitusi sepakat memadankan atau membuat alternatif usia 40 tahun dengan “atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Sementara itu, dua Hakim Konstitusi yang lain memaknai petitum Pemohon hanya sebatas “pernah menjabat atau sedang menjabat sebagai gubernur”. Tidak berhenti sampai di situ, dua Hakim Konstitusi dimaksud masih tetap mempertahankan prinsip “opened legal policy” dalam menentukan kriteria jabatan gubernur yang dapat disepadankan atau dialternatifkan tersebut. Sederhananya, model petitum “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah” didukung oleh tiga Hakim Konstitusi. Sementara, pilihan untuk jabatan gubernur dengan varian-varian yang juga dapat berbeda didukung oleh dua Hakim Konstitusi. Meskipun model petitum “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah” didukung oleh 100 lebih banyak jumlah Hakim Konstitusi yang tergabung dalam kelompok “mengabulkan sebagian”, pilihan petitum demikian masih dapat dipersoalkan dan potensial memiliki kelemahan yang mendasar. Karena lima Hakim Konstitusi tersebut bertemu pada posisi “mengabulkan sebagian” maka harus dirumuskan secara jelas dan terang terlebih dahulu dalam hal apa saja masing-masing mengabulkan sebagian permohonan tersebut. Dengan menggunakan pola penentuan arsiran di antara berbagai pilihan yang saling bersentuhan (diagram venn), terbuka kemungkinan hasil akhir dari penentuan amar yang berbeda. Misalnya: Hakim A, Hakim B, dan Hakim C memasukkan semua posisi elected official termasuk pemilihan kepala daerah, sedangkan Hakim D membatasi elected official hanya gubernur saja, sementara Hakim E memasukkan elected official dengan memberikan penekanan pada gubernur namun tetap membuka bagi semua jabatan kepala daerah. Berdasarkan uraian tersebut, titik temu (arsiran) kelima Hakim Konstitusi yang berada dalam gerbong “mengabulkan sebagian” dapat digambarkan dengan diagram venn di bawah ini (lihat Diagram 1 dan Diagram 2). Diagram 1. 101 Diagram 2. Berdasarkan diagram di atas, sebagaimana digambarkan dalam Diagram 1, tiga Hakim Konstitusi (Hakim A, Hakim B, dan Hakim C) menyepadankan semua jabatan yang dipilih (elected official) termasuk pemilihan kepala daerah dengan batas usia minimum 40 tahun. Artinya, ketiga Hakim tersebut memasukkan semua jabatan, yaitu presiden/wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota sebagai padanan/alternatif usia minimal 40 (empat puluh) tahun. Selanjutnya, Hakim D memilih jabatan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota sebagai padanan/alternatif usia minimal 40 (empat puluh) tahun. Sementara itu, Hakim E lebih terbatas lagi, hanya memilih jabatan gubernur sebagai padanan/alternatif batas usia minimal 40 (empat puluh) tahun. Dengan demikian, Hakim yang berada dalam gerbong “mengabulkan sebagian” tersebut, titik temu (arsiran) dalam “mengabulkan sebagian” di antara mereka berlima hanya berada pada jabatan gubernur. Selanjutnya, pada Diagram 2, tiga Hakim Konstitusi (Hakim A, Hakim B, dan Hakim C), sama dengan dalam Diagram 1, menyepadankan semua jabatan yang dipilih (elected official) termasuk pemilihan kepala daerah dengan batas usia minimum 40 tahun. Artinya, ketiga Hakim tersebut memasukkan semua jabatan, yaitu presiden/wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota sebagai padanan/alternatif usia minimal 40 (empat puluh) tahun. Sementara itu, Hakim D 102 dan Hakim E memilih jabatan yang sangat terbatas, yaitu hanya jabatan gubernur saja. Sama halnya seperti Diagram 1, Hakim yang berada dalam gerbong “mengabulkan sebagian” tersebut, titik temu (arsiran) dalam “mengabulkan sebagian” di antara mereka berlima juga hanya berada pada jabatan gubernur. Merujuk penjelasan di atas, pilihan jabatan publik berupa elected official termasuk pemilihan kepala daerah, kelimanya berada pada titik singgung atau titik arsir jabatan gubernur. Oleh karena itu, seharusnya amar putusan lima Hakim Konstitusi yang berada dalam gerbong “mengabulkan sebagian” adalah jabatan gubernur. Dengan pilihan amar memaknai Pasal 169 huruf q UU 7/2017 menjadi “Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon wakil presiden adalah: q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah” seharusnya tertolak atau tidak terterima oleh makna “mengabulkan sebagian” dari Hakim D dan Hakim E. Artinya, dengan menggunakan model diagram venn di atas, amar putusan a quo yang menyatakan, “Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon wakil presiden adalah: q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah” sesungguhnya hanya didukung oleh 3 (tiga) Hakim Konstitusi saja. Oleh karenanya, amar Putusan a quo seharusnya hanya menjangkau jabatan gubernur saja sebagaimana menjadi titik temu di antara kelima Hakim Konstitusi tersebut. Berkenaan dengan pilihan amar tersebut, perlu saya tambahkan, ketika pembahasan di RPH, titik temu (arsiran) termasuk masalah yang menyita waktu dan perdebatan. Karena perdebatan yang belum begitu terang terkait masalah amar tersebut, ada di antara Hakim Konstitusi mengusulkan agar pembahasan ditunda dan tidak perlu terburu-buru serta perlu dimatangkan kembali hingga Mahkamah, in casu lima Hakim yang berada dalam gerbong “mengabulkan sebagian”, benar-benar yakin dengan pilihan amar putusannya. Sekalipun RPH ditunda dan berlangsung lebih lama, bagi Hakim yang mengusulkan ditunda, hal tersebut tidak akan menunda dan mengganggu tahapan penyelenggaraan pemilihan, in casu tahapan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Namun demikian, di antara sebagian Hakim yang tergabung dalam gerbong “mengabulkan sebagian” tersebut seperti tengah berpacu dengan tahapan pemilihan umum presiden dan wakil presiden, sehingga 103 yang bersangkutan terus mendorong dan terkesan terlalu bernafsu untuk cepat- cepat memutus perkara a quo. [6.27] Menimbang bahwa terlepas dari pertimbangan yang telah diuraikan di atas, secara substansial, saya merasa perlu menegaskan beberapa hal sebagai berikut: [6.27.1] Bahwa berkenaan dengan substansi undang-undang yang dibentuk karena mendapat perintah langsung dari UUD NRI 1945, dalam mempertimbangkan dan menilai materi undang-undang yang dibentuk terhadap konstitusi, seorang Hakim Konstitusi harus merujuk terlebih dahulu kepada teks konstitusi. Jikalau teks memiliki keterbatasan dalam menjelaskan substansi dimaksud, Hakim Konstitusi kemudian harus merujuk pada risalah perdebatan sekitar perumusan substansi konstitusi dimaksud. Sejauh ini, cara demikian telah menjadi metode penafsiran konstitusi yang lazim dilakukan oleh Hakim Konstitusi. Tanpa perlu merujuk terlalu jauh ke belakang, misalnya, ketika Mahkamah memutuskan perkara ihwal disain pemilihan umum serentak (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU- XVII/2019, tanggal 26 Februari 2020) dan sistem pemilihan umum (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022, tanggal 15 Juni 2023), risalah pembahasan yang memuat original intent menjadi rujukan penting. Karena itu pula, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023 memakai risalah pembahasan perubahan UUD NRI 1945 juga sebagai rujukan yang penting. Karena itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023 membuat kesimpulan: Berdasarkan penelusuran dan pelacakan kembali secara saksama risalah perubahan UUD 1945 di atas, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa mayoritas pengubah UUD 1945 atau fraksi di MPR pada waktu itu berpendapat usia minimal Presiden adalah 40 (empat puluh) tahun. Namun demikian, dengan alasan antara lain persoalan usia di kemudian hari dimungkinkan adanya dinamika dan tidak ada patokan yang ideal, sehingga jangan sampai karena persoalan usia padahal telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam UUD, tidak dapat mendaftar diri sebagai Presiden maka pengubah UUD bersepakat untuk penentuan persoalan usia diatur dengan undang-undang. Dengan kata lain, penentuan usia minimal Presiden dan Wakil Presiden menjadi ranah pembentuk undang-undang. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XXI/2023, Mahkamah berpendirian: 104 … keinginan para Pemohon untuk adanya pemaknaan baru terhadap norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 akan menyebabkan contradiction in terminis sebagaimana telah diuraikan di atas karena akan melarang sekaligus membolehkan seseorang yang berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun untuk dicalonkan sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden. Artinya, seseorang yang belum berusia 40 (empat puluh) tahun tidak boleh diajukan sebagai calon presiden atau calon wakil presiden, sekaligus seseorang yang belum berusia 40 (empat puluh) tahun boleh diajukan sebagai calon presiden atau calon wakil presiden sepanjang yang bersangkutan adalah penyelenggara negara atau pernah menjabat sebagai penyelenggara negara. Sifat kontradiktif demikian niscaya memunculkan kebingungan dan keraguan bagi adressaat yang dituju pasal a quo, yang pada akhirnya menghadirkan tidak lain suatu kondisi ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan UUD 1945. … Berkenaan dengan hal ini, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XXI/2023 telah mempertimbangkan antara lain sebagai berikut. “Dengan beragamnya jenis/karakteristik penyelenggara negara seperti diuraikan di atas, Mahkamah harus membatasi dirinya untuk tidak menentukan jabatan penyelenggara negara mana saja yang dapat menjadi konversi dari batasan usia minimal untuk menjadi calon presiden atau calon wakil presiden. Terlebih lagi konversi dimaksud dapat dipandang sebagai upaya untuk mensiasati batasan usia minimal dimaksud yang telah sejak lama dinilai sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang. Dengan demikian, upaya konversi yang dimohonkan oleh Pemohon harus pula diserahkan kepada pembentuk undang-undang, sehingga Mahkamah konsisten dengan putusan-putusan sebelumnya, termasuk Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 29/PUU-XXI/20023 yang diucapkan sebelumnya.” Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum tersebut, persoalan usia dan upaya menyepadankannya atau mempersamakannya dengan jabatan lain atau proses lain sesungguhnya telah terkunci. Pertimbangan hukum tersebut merupakan pembuktian bagaimana Mahkamah konsisten dengan putusan-putusan sebelumnya yang berkenaan dengan usia yang telah menjadi yurisprudensi sejak generasi pertama lembaga ini berdiri. [6.27.2] Bahwa posisi Mahkamah berkenaan dengan angka, in casu persyaratan usia, sejak dari generasi pertama (2003-2008), ihwal persyaratan usia telah diposisikan sebagai kebijakan hukum pembentuk undang-undang (legal policy atau opened legal policy). Sikap demikian dapat dilacak, antara lain, dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-V/2007, tanggal 27 November 2007, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37-39/PUU-VIII/2010, tanggal 15 Oktober 2010, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011, tanggal 18 Oktober 2011, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-X/2012, tanggal 15 Januari 105 2013. Bahkan apabila dibaca kembali Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51- 55/PUU-XXI/2023, Putusan-putusan terdahulu yang berkenaan dengan “usia” tetap menjadi rujukan utama yang digunakan untuk menolak permohonan Nomor 29-51- 55/PUU-XXI/2023. Artinya, kebijakan hukum terbuka merupakan “warisan” yang telah diikuti dari generasi demi generasi di Mahkamah dan telah ditempatkan sebagai yurisprudensi. Oleh karena itu, kebijakan hukum terbuka tidak bisa secara serampangan dikesampingkan karena telah menjadi yurisprudensi sekaligus doktrin ilmu hukum yang digunakan dalam memutus perkara-perkara di Mahkamah Konstitusi. Selain itu, secara doktriner, permasalahan yang berkaitan dengan persyaratan usia minimum pejabat negara, termasuk syarat usia minimum sebagai calon presiden dan wakil presiden, sebagaimana diajukan dalam permohonan a quo dapat dikatakan menjadi bagian dalam doktrin political question, yaitu permasalahan yang seharusnya diselesaikan dengan keputusan yang diambil oleh cabang-cabang politik pemerintahan lain, in casu Presiden dan DPR selaku pembentuk undang- undang, bukan oleh lembaga peradilan seperti Mahkamah Konstitusi (vide Louis Henkin, “Is There a ‘Political Question’ Doctrine”, 1976, hlm. 597). Doktrin political question yang dikenal dalam praktik lembaga peradilan ini merupakan konsep yang mengacu pada prinsip bahwa beberapa permasalahan atau pertanyaan yang melibatkan keputusan politik atau kebijakan pemerintah, seharusnya tidak menjadi domain lembaga peradilan untuk memutuskannya. Sebaliknya, permasalahan atau pertanyaan tersebut seyogianya ditangani oleh cabang kekuasaan yang berwenang, seperti eksekutif atau legislatif. Bahkan menurut John Serry dalam bukunya “Too Young to Run?: A Proposal for an Age Amendment to the U.S. Constitution” (Penn State University Press, 2011), permasalahan untuk menurunkan persyaratan usia minimum bagi jabatan politik tidak bisa ditentukan melalui mekanisme pengujian undang-undang, melainkan harus melalui perubahan konstitusi. Sebagai contoh perbandingan lainnya, Mahkamah Konstitusi Albania dalam Decision ALB-2005-1-003, tanggal 19 Januari 2005, menolak permohonan yang berkenaan dengan batas usia karena dinilai bukan merupakan isu konstitusional, tetapi lebih pada isu politik. Dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi Albania tersebut, antara lain karena umur yang diuji konstitusionalitasnya tidak diatur dalam konstitusi. 106 Berkenaan dengan hal di atas, Mahkamah seringkali memberikan pertimbangan opened legal policy terhadap permasalahan yang tidak diatur secara eksplisit di dalam konstitusi, sehingga sepenuhnya diserahkan kepada pembentuk undang-undang untuk menentukannya, dan bukan diputuskan sendiri oleh Mahkamah. Oleh karenanya, Mahkamah sudah seharusnya berpegang teguh pada pendekatan ini dan tidak seakan-akan memilah-milih mana yang dapat dijadikan opened legal policy dan memutuskannya tanpa argumentasi dan legal reasoning yang jelas serta berubah-ubah. Jika hal demikian terjadi maka penentuan opened legal policy oleh Mahkamah seperti menjadi cherry-picking jurisprudence, sebagaimana terlihat dari ketidakkonsistenan pendapat sebagian Hakim yang berubah seketika dalam menjawab pokok permasalahan dalam beberapa permohonan yang serupa seperti diuraikan di atas. Dalam permohonan a quo, Mahkamah juga sudah seharusnya menerapkan judicial restraint dengan menahan diri untuk tidak masuk dalam kewenangan pembentuk undang-undang dalam menentukan persyaratan batas usia minimum bagi calon presiden dan wakil presiden. Hal ini sangat diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan penghormatan kepada pembentuk undang-undang dalam konteks pemisahan kekuasaan negara (separation of powers). Lebih lanjut, pembentuk undang-undang secara eksplisit menyampaikan dan memiliki keinginan yang serupa dengan para Pemohon, sehingga perubahan ataupun penambahan terhadap persyaratan bagi calon presiden dan wakil presiden tersebut sudah selayaknya dilakukan melalui mekanisme legislative review dengan cara merevisi Undang-Undang yang dimohonkan oleh para Pemohon, bukan justru melempar “bola panas” ini kepada Mahkamah. Sayangnya, hal yang sederhana dan sudah terlihat dengan jelas sifat opened legal policy-nya ini, justru diambil alih dan dijadikan “beban politik” Mahkamah untuk memutusnya. Jika pendekatan dalam memutus perkara sejenis seperti ini terus dilakukan, saya sangat sangat sangat cemas dan khawatir Mahkamah justru sedang menjebak dirinya sendiri dalam pusaran politik dalam memutus berbagai political questions yang pada akhirnya akan meruntuhkan kepercayaan dan legitimasi publik terhadap Mahkamah. Quo vadis Mahkamah Konstitusi? 107 Pendapat berbeda (dissenting opinion) dari Hakim Konstitusi Arief Hidayat [6.28] Menimbang bahwa Hakim Konstitusi Arief Hidayat memiliki Pendapat berbeda (dissenting opinion) sebagai berikut: Bahwa terhadap Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023 a quo, perihal pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyampaikan Pendapat Berbeda (dissenting opinion) dengan pertimbangan hukum sebagai berikut. [6.29] Menimbang bahwa para Pemohon melakukan pengujian terhadap Pasal 169 huruf (q) dalam UU 7/2017 (disingkat UU Pemilu) sebagai berikut: Pasal 169 huruf (q) Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon wakil presiden adalah: q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun; Menurut Pemohon, pasal-pasal a quo dinilai bertentangan dengan UUD1945. [6.30] Menimbang bahwa secara umum, isu hukum utama dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 berkaitan dengan konstitusionalitas syarat usia minimal untuk menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum, yakni berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Sementara itu dalam Perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023, Pemohon meminta agar persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang semula berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun; menjadi sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun. [6.31] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok pendapat berbeda ini, saya terlebih dahulu menyampaikan pandangan umum saya terhadap perkara a quo yang menurut saya penentuan syarat usia minimal untuk menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden merupakan perkara yang sederhana dan tergolong perkara yang mudah karena UUD 1945 tidak secara rigid mengaturnya. Oleh karena itu, hal ini dikategorikan sebagai kebijakan hukum terbuka (opened legal policy) yang 108 pengaturannya diserahkan kepada pembentuk undang-undang. Ada beberapa putusan MK terdahulu yang penting untuk dikutip berkenaan dengan penentuan batas usia minimal atau maksimal misalnya, di antaranya, yaitu batas usia minimal bagi kepala daerah, batas usia minimal dan maksimal bagi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan ihwal kebijakan hukum terbuka (opened legal policy), yaitu: 1. Putusan Nomor 15/PUU-V/2007, bertanggal 27 November 2007 berkaitan dengan syarat usia minimal bagi calon kepala daerah, sebagai berikut. “…yang menjadi pertanyaan sehubungan dengan permohonan a quo adalah apakah persyaratan usia minimum 30 tahun untuk menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 huruf d UU Pemda, merupakan kebutuhan objektif bagi jabatan kepala daerah atau wakil kepala daerah. Dalam hubungan ini, Mahkamah menegaskan kembali bahwa jabatan maupun aktivitas pemerintahan itu banyak macam-ragamnya, sehingga kebutuhan dan ukuran yang menjadi tuntutannya pun berbeda-beda di antara bermacam-macam jabatan atau aktivitas pemerintahan tersebut. Dalam kaitannya dengan kriteria usia, UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan atau aktivitas pemerintahan. Hal itu berarti, UUD 1945 menyerahkan penentuan batasan usia tersebut kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya. Dengan kata lain, oleh UUD 1945 hal itu dianggap sebagai bagian dari kebijakan hukum (legal policy) pembentuk undang-undang. Oleh sebab itulah, persyaratan usia minimum untuk masing-masing jabatan atau aktivitas pemerintahan diatur secara berbeda-beda dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Misalnya, batas usia minimum untuk menjadi Hakim Konstitusi ditentukan 40 tahun [vide Pasal 16 Ayat (1) huruf c UU MK], batas usia minimum untuk menjadi Hakim Agung ditentukan 50 tahun [vide Pasal 7 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung], batas usia minimum untuk berhak memilih dalam pemilihan umum ditentukan 17 tahun atau sudah kawin atau sudah pernah kawin [vide Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah]. Mungkin saja batas usia minimum bagi keikutsertaan warga negara dalam jabatan atau kegiatan pemerintahan itu diubah sewaktu-waktu oleh pembentuk undang-undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal itu sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang yang tidak dilarang. Bahkan, seandainya pun suatu undang-undang tidak mencantumkan syarat usia minimum (maupun maksimum) tertentu bagi warga negara untuk dapat mengisi suatu jabatan atau turut serta dalam kegiatan pemerintahan tertentu, melainkan menyerahkan pengaturannya kepada peraturan perundang- undangan di bawahnya, hal demikian pun merupakan kewenangan pembentuk undang-undang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, 109 dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 58 huruf d UU Pemda bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (3) UUD 1945 juga tidak beralasan;” 2. Putusan Nomor 37-39/PUU-VIII/2010, bertanggal 15 Oktober 2010 berkaitan dengan batas usia minimal dan maksimal pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. “…Dalam kaitannya dengan kriteria usia, UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimal atau maksimal tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan atau aktivitas pemerintahan. Hal itu berarti, UUD 1945 menyerahkan penentuan batasan usia tersebut kepada pembentuk Undang- Undang untuk mengaturnya. Dengan kata lain, oleh UUD 1945 hal itu dianggap sebagai bagian dari kebijakan hukum (legal policy) pembentuk Undang- Undang. Oleh sebab itulah, persyaratan usia minimal untuk masing-masing jabatan atau aktivitas pemerintahan diatur secara berbeda-beda dalam berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan karakteristik kebutuhan jabatan masing-masing;” 3. Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, bertanggal 18 Februari 2009, Mahkamah berpendapat bahwa produk legal policy pembentuk undang-undang tidak dapat dibatalkan, kecuali jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidak- adilan yang intolerable sebagaimana pertimbangan hukum Mahkamah berikut ini. ”…bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan Undang-Undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk Undang-Undang. Meskipun seandainya isi suatu Undang-Undang dinilai buruk, seperti halnya ketentuan presidential threshold dan pemisahan jadwal Pemilu dalam perkara a quo, Mahkamah tetap tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable.” Selanjutnya, saya akan membahas secara umum beberapa perkara yang erat kaitannya dengan isu konstitusionalitas terkait syarat minimal usia untuk menjadi calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden, terutama dalam perspektif hukum acara. Ada beberapa perkara sebagaimana diuraikan di bawah ini. 1. Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, yang diregistrasi pada 16 Maret 2023, pukul 10.00 WIB, diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia dan beberapa WNI yang memiliki kepentingan yang sama, pada pokoknya meminta kepada Mahkamah agar menurunkan syarat batas usia menjadi Calon Presiden dan/atau Calon Wakil Presiden dari semula 40 tahun menjadi 35 tahun; 110 2. Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023, yang diregistrasi pada 9 Mei 2023, pukul 10.30 WIB, diajukan oleh Partai Garuda, pada pokoknya meminta kepada Mahkamah agar ada alternatif selain syarat minimal usia 40 tahun untuk menjadi Calon Presiden dan/atau Calon Wakil Presiden, yakni berpengalaman sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. 3. Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023, yang diregistrasi pada 17 Mei 2023, pukul 09.00 WIB, diajukan oleh Erman Safar (Wali Kota Bukit Tinggi 2021-2024), Pandu Kusuma Dewangsa (Wakil Bupati Lampung Selatan 2021-2026), Emil Elestianto Dardak (Wakil Gubernur Jawa Timur 2019-2024), Ahmad Muhdlor (Bupati Sidoarjo 2021-2026), dan Muhammad Albarraa (Wakil Bupati Mojokerto Periode 2021-2026), pada pokoknya meminta kepada Mahkamah agar ada alternatif selain syarat minimal usia 40 tahun untuk menjadi Calon Presiden dan/atau Calon Wakil Presiden, yakni memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara. 4. Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diregistrasi pada 15 Agustus 2023, pukul 13.30 WIB, diajukan oleh Almas Tsaqibbiru Re A yang berstatus sebagai Pelajar/Mahasiswa, pada pokoknya meminta kepada Mahkamah agar ada alternatif selain syarat batas usia menjadi Calon Presiden dan/atau Calon Wakil Presiden, yakni berpengalaman sebagai kepala daerah baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota 5. Perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023 yang diregistrasi pada 15 Agustus 2023, pukul 14.00 WIB, diajukan oleh Arkaan Wahyu Re A yang berstatus sebagai Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, pada pokoknya meminta agar Mahkamah menurunkan syarat batas usia minimal untuk menjadi calon Presiden dan calon wakil presiden, yakni berusia 21 tahun. Meskipun ada beberapa perkara lain yang mempermasalahkan isu konstitusionalitas yang sama, yakni berkaitan dengan syarat usia minimal untuk menjadi calon Presiden dan/atau wakil Presiden, namun saya akan berfokus pada kelima perkara a quo. Sebab, menurut saya, muara dan inti isu konstitusionalitas yang dibahas berawal dari perkara-perkara a quo, terlebih ketiga perkara a quo, 111 yakni Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023, dan Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023, telah diperiksa dan diadili dalam sidang pleno secara bersamaan. Sementara Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023, merupakan perkara yang relatif baru, namun segera diputus. Dalam perspektif hukum acara sebagaimana ketentuan Pasal 54 UU MK yang menyatakan,”Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden.” Kata “dapat” bersifat fakultatif sehingga dalam hal ini karena Mahkamah telah memeriksa Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, Perkara Nomor 51/PUU- XXI/2023, dan Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023, maka posisi kasus Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023 sudah jelas, sehingga Mahkamah dapat langsung memutus perkara a quo. Dari kelima perkara a quo saya merasakan adanya kosmologi negatif dan keganjilan pada kelima perkara a quo yang perlu saya sampaikan karena hal ini mengusik hati nurani saya sebagai seorang hakim yang harus menunjukan sikap penuh integritas, independent dan imparsial, serta bebas dari intervensi politik mana pun dan hanya berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara Republik Indonesia yang berdasar pada ideologi Pancasila. Berikut keganjilan dan keanehan yang saya rasakan. 1. Penjadwalan Sidang Yang Terkesan Lama dan Ditunda Berdasarkan catatan administrasi pada Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, proses persidangan kelima perkara a quo, sebagai berikut. No Persidangan Perkara 29 Perkara 51 Perkara 55 Perkara 90 Perkara 91 1. Pemeriksaan Pendahuluan (I) 3 April 2023 23 Mei 2023 31 Mei 2023 5 September 2023 7 September 2023 2. Perbaikan Permohonan (II) 3 Mei 2023 5 Juni 2023 13 Juni 2023 19 September 2023 20 September 2023 3. 29 September 2023 (Permohonan Ditarik oleh Pemohon/kuasanya) 29 September 2023 (Permohonan Ditarik oleh Pemohon/kuasanya) 4. 30 September 2023 (Pembatalan 30 September 2023 (Pembatalan 112 Penarikan Permohonan) Penarikan Permohonan) 5. 3 Oktober 2023 (Konfirmasi Penarikan Permohonan Pemohon) 3 Oktober 2023 (Konfirmasi Penarikan Permohonan Pemohon) 6. Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (III) 1 Agustus 2023 1 Agustus 2023 1 Agustus 2023 7. Mendengarkan Keterangan Pihak Terkait Perludem (Perkara 29) 8 Agustus 2023 8 Agustus 2023 8. Mendengarkan Pihak Terkait Partai Gerindra (IV) (Perkara 55) 8 Agustus 2023 Berdasarkan pada proses persidangan sebagaimana diuraikan pada tabel di atas, proses persidangan Pasca Persidangan Perbaikan Permohonan menuju Pemeriksaan Persidangan dengan agenda Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden terkesan terlalu lama, bahkan memakan waktu hingga 2 (dua) bulan, yakni pada Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 dan 1 (satu) bulan pada Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023. Meskipun hal ini tidak melanggar hukum acara baik yang diatur di dalam undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi maupun Peraturan Mahkamah Konstitusi. Namun penundaan perkara a quo berpotensi menunda keadilan dan pada akhirnya akan meniadakan keadilan itu sendiri (justice delayed, justice denied). Terlebih hal ini merupakan suatu ketidaklaziman yang saya rasakan selama lebih kurang 10 tahun menjadi hakim konstitusi dalam menangani perkara di MK. Oleh karena itu pada kesempatan ini pula saya mengusulkan agar Mahkamah menetapkan tenggang waktu yang wajar antara sidang perbaikan permohonan dengan pemeriksaan persidangan untuk mendengarkan keterangan DPR dan Pemerintah, sehingga peristiwa seperti ini tidak akan atau tidak lagi terjadi di kemudian hari. Perbaikan ini dapat dilakukan dengan menyempurnakan hukum acara perkara pengujian undang-undang. 113 2. Pembahasan Dalam Rapat Permusyawaratan Hakim Pada saat Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 terkait pengambilan putusan terhadap beberapa Perkara, yakni Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, Perkara Nomor 51/PUU- XXI/2023 dan Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023, Ketua tidak hadir. Oleh karena itu, RPH dipimpin oleh Wakil Ketua dan saya menanyakan mengapa ketua tidak hadir, Wakil Ketua kala itu menyampaikan bahwa ketidakhadiran ketua dikarenakan untuk menghindari adanya potensi konflik kepentingan (conflict of interest) disebabkan isu hukum yang diputus berkaitan erat dengan syarat usia minimal untuk menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden di mana kerabat Ketua berpotensi diusulkan dalam kontestasi Pemilu Presiden 2024 sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden oleh salah satu partai politik, sehingga Ketua memilih untuk tidak ikut dalam membahas dan memutus ketiga perkara a quo. Pada akhirnya ketiga perkara a quo, yakni Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023 diputus dengan komposisi mayoritas hakim menyatakan menolak permohonan a quo, meskipun ada pula hakim yang berpendapat lain. Namun demikian, pada Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023 dengan isu konstitusionalitas yang sama, yaitu berkaitan dengan syarat minimal usia calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, Ketua malahan ikut membahas dan memutus kedua perkara a quo dan khusus untuk Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 diputus dengan amar “dikabulkan sebagian”. Sungguh tindakan yang menurut saya di luar nalar yang bisa diterima oleh penalaran yang wajar. Tindakan Ketua ini kemudian saya pertanyakan dan persoalkan di dalam RPH. Setelah dilakukan konfirmasi pada sidang RPH hari Kamis, tanggal 21 September 2023, Ketua menyampaikan bahwa ketidakhadirannya pada pembahasan dan forum pengambilan keputusan pada Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023 lebih dikarenakan alasan kesehatan dan bukan untuk menghindari konflik kepentingan (conflict of interest) sebagaimana disampaikan Wakil Ketua pada RPH terdahulu. Apalagi Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023 telah dinyatakan dicabut oleh Kuasa Hukum Pemohon pada Jumat, 29 September 2023, meskipun pada akhirnya pada Sabtu, 114 30 September 2023, Pemohon membatalkan penarikan atau pencabutan kedua perkara a quo. Hal ini lah yang menurut saya aneh dan tak bisa diterima rasionalitasnya. Peristiwa ini turut menguji pula sisi integritas dan kenegarawanan seorang hakim konstitusi. Di sisi lain, saat memutus Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, putusan diambil dengan komposisi yang selama ini sepengetahuan saya belum pernah terjadi. Adapun komposisi tersebut adalah sebanyak 3 (tiga) orang hakim mengabulkan sebagian dengan memaknai syarat usia tetap 40 tahun sepanjang dimaknai berpengalaman sebagai pejabat negara yang dipilih (elected official), misal, berpengalaman sebagai Gubernur/Bupati/Walikota, sebanyak 2 (dua) orang hakim mengabulkan untuk sebagian dengan alasan yang berbeda terkait pertimbangannya, yakni hanya terbatas berpengalaman sebagai Gubernur yang kriterianya diserahkan kepada pembentuk undang-undang, sebanyak 1 (satu) orang hakim memiliki pendapat berbeda (Dissenting Opinion) dengan menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing), sebanyak 2 (dua) orang hakim berpendapat bahwa perkara ini bukan merupakan permasalahan inkonstitusionalitas norma, tetapi merupakan opened legal policy, sebanyak 1 (satu) orang hakim memiliki pendapat berbeda (Dissenting Opinion), yaitu permohonan pemohon dinyatakan gugur. 3. Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023 Ditarik Tetapi Tetap Dilanjutkan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023 diajukan oleh Pemohon yang berbeda namun dikuasakan pada kuasa hukum yang sama. Kuasa hukum Pemohon Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023 telah mencabut atau menarik permohonannya melalui Surat Bertanggal 26 September 2023 perihal “Permohonan Pencabutan Perkara Nomor: 91/PUU-XXI/2023 Mengenai Permohonan Uji Materi Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Terhadap Undang- Undang Dasar 1945” dan surat dimaksud telah diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada Jumat, 29 September 2023 pukul 14.32 WIB. Akan tetapi pada Sabtu, 30 September 2023, melalui Surat Bertanggal 29 September 2023 perihal “Permohonan Pembatalan Pencabutan Perkara No: 91/PUU-XXI/2023 Mengenai 115 Permohonan Uji Materi Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Terhadap Undang-Undang Dasar 1945”, Pemohon membatalkan ihwal “Pencabutan Perkara” dimaksud. Alasan pembatalan pencabutan perkara diuraikan pada angka 3 surat dimaksud, yaitu,”karena adanya kesalahan informasi yang kami terima terkait pengiriman berkas perbaikan permohonan, maka dengan ini kami membatalkan surat kami tertanggal 26 September 2023, perihal Permohonan Pencabutan Perkara No.91/PUU-XXI/2023 tentang Uji Materi Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Terhadap Undang-Undang Dasar 1945”. Pada angka 4 (empat) surat dimaksud, Pemohon pun meminta kepada Mahkamah agar perkara a quo tetap diperiksa dan diputus. Dalam rangka memastikan kebenaran ihwal pencabutan dan pembatalan pencabutan perkara a quo, Mahkamah mengagendakan persidangan pada hari Senin, 3 Oktober 2023 guna melakukan konfirmasi berkaitan dengan hal dimaksud. Pada persidangan tersebut, Pemohon pada pokoknya menerangkan beberapa hal sebagai berikut: (vide Risalah Sidang Perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023, bertanggal 3 Oktober 2023, hal.6-13) 1. Terdapat miskomunikasi antara kuasa hukum dengan perwakilan kantor di Jakarta terkait dengan keperluan penyiapan hardcopy berkas permohonan guna melengkapi syarat 12 rangkap untuk perbaikan permohonan. 2. Adanya miskomunikasi internal terkait penyerahan hardcopy berkas permohonan, maka kuasa hukum merasa khilaf dan malu sehingga atas inisiatif sendiri dan tanpa berkoordinasi dengan principal, kuasa hukum mengirimkan surat pencabutan perkara bertanggal 26 September 2023 via pos yang diserahkan oleh Muhammad Chamdani pada Jumat, 29 September 2023 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari yang sama pada pukul 14.32 WIB. 3. Setelah berkoordinasi dengan Arkaan Wahyu Re A (Pemohon principal), kuasa hukum lantas membuat surat pembatalan pencabutan perkara karena keinginan principal untuk melanjutkan perkara a quo. Oleh karena itu, kuasa hukum melalui Saudara Rudi Setiawan, kemudian mengirimkan surat pembatalan pencabutan perkara bertanggal 29 September 2023 dan 116 diterima pada Sabtu, 30 September 2023 oleh Dani (PAMDAL MK) pada pukul 20.36 WIB dan dicatat dalam Tanda Terima Berkas Perkara Sementara (TTBPS). Berdasarkan beberapa hal sebagaimana diuraikan oleh Pemohon di atas, saya berpendapat terdapat beberapa keanehan dan keganjilan yang dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Perbuatan hukum pemohon yang melakukan pencabutan perkara sepihak atas inisiatifnya sendiri tanpa berkoordinasi dengan Pemohon Principal karena malu dan khilaf yang disebabkan oleh adanya miskomunikasi internal dalam tim kuasa hukum terkait penyerahan hardcopy berkas permohonan sebanyak 12 rangkap, menurut penalaran yang wajar, alasan kuasa hukum dimaksud tidak dapat diterima rasionalitasnya. 2. Adanya perbedaan waktu penerimaan surat pembatalan pencabutan perkara antara keterangan kuasa hukum pada persidangan hari Senin, 3 Oktober 2023 dengan waktu yang tertera pada Tanda Terima Berkas Perkara Sementara (TTBPS), yakni pada pukul 12.04 WIB, sedangkan berdasarkan keterangan kuasa hukum pada persidangan, surat pembatalan pencabutan perkara diterima pada pukul 20.36 WIB. 4. Adanya perbedaan nama petugas PAMDAL MK yang menerima surat pembatalan pencabutan perkara menurut kuasa hukum Pemohon diterima oleh Dani (PAMDAL MK), namun nama yang tercantum dalam Tanda Terima Berkas Perkara Sementara (TTBPS), yakni Safrizal (PAMDAL MK). 5. Pola dan keterangan yang disampaikan Kuasa Hukum dan Pemohon Principal Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 (Almas Tsaqibbiru Re A) juga sama dengan pola dan Keterangan yang disampaikan Kuasa Hukum dan Pemohon Principal Perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023 (Arkaan Wahyu Re A), meskipun waktu persidangan untuk melakukan konfirmasi pencabutan atau penarikan permohonan dijadwalkan berbeda. Artinya, keterangan kuasa hukum dan Pemohon ihwal pencabutan dan pembatalan pencabutan perkara dilakukan secara sadar dan by design. (vide Risalah Sidang Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, bertanggal 3 Oktober 2023 juncto Risalah Sidang Perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023, bertanggal 3 Oktober 2023, hal.6-13). 117 6. Pada Sabtu, 30 September 2023, terdapat surat pembatalan penarikan permohonan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 91/PUU- XXI/2023 yang dikirim oleh Rudi Setiawan yang merupakan staf kuasa hukum Pemohon dan diterima oleh Pamdal MK. (vide Risalah Sidang Perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023, bertanggal 3 Oktober 2023, hal. 9-10). Permasalahannya yaitu mengapa surat pembatalan penarikan permohonan diregistrasi dibagian Kepaniteraan pada hari Sabtu, 30 September 2023 di hari libur dan bukan pada hari Senin, 2 Oktober 2023. [6.32] Menimbang bahwa berdasarkan pada keterangan Pemohon dan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Saya, Pemohon telah mempermainkan marwah lembaga peradilan dan tidak serius dalam mengajukan permohonan. Bahkan tindakan kuasa hukum Pemohon mencerminkan ketidakprofesionalan (unprofessional conduct) sebagai kuasa hukum karena tanpa melakukan koordinasi dengan Pemohon Principal, kuasa hukum pemohon melakukan penarikan atau pencabutan permohanannya. Meskipun setelah berkoordinasi dengan Pemohon principal pada Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023, Pemohon principal meminta kuasa hukumnya untuk melanjutkan perkara a quo dan selanjutnya direspons oleh kuasa hukum dengan menyampaikan surat pembatalan penarikan perkara. Di sinilah letak miskomunikasi antara Pemohon principal dengan kuasa hukumnya. Selain itu, berdasarkan pada Pasal 75 ayat (1) huruf b, ayat (3) huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (disingkat PMK No. 2/2021), permohonan yang telah ditarik tidak dapat diajukan kembali, meskipun belum ada putusan berupa ketetapan penarikan kembali yang dikeluarkan oleh Mahkamah, namun sudah cukup alasan bagi Mahkamah untuk menolak surat pembatalan pencabutan perkara dan mengabulkan pencabutan perkara Pemohon karena Pemohon telah ternyata tidak serius dan bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan a quo. Terlebih isu hukum yang diajukan pengujian konstitusionalitasnya merupakan isu besar yang sensitif karena sarat kepentingan politik dan menarik perhatian publik meskipun isu hukum dimaksud bukan lah satu-satunya permohonan yang diajukan. 118 Oleh karena itu, seharusnya Mahkamah mengeluarkan Ketetapan yang mengabulkan penarikan permohonan a quo dengan alasan Pemohon tidak sungguh-sungguh dan profesional dalam mengajukan permohonan dan dapat diduga malah mempermainkan kewibawaan dan marwah Mahkamah. Oleh karena itu menjadi kewajiban hakim konstitusi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat pencari keadilan (justice seeker) agar bersikap teliti, cermat dan bersungguh-sungguh serta tidak menganggap sepele persoalan ini, sehingga perkara serupa tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Dengan demikian, sebagai konsekuensi hukum dari penarikan perkara maka Pemohon tidak dapat melakukan pembatalan pencabutan perkara a quo dan perkara yang telah dicabut atau ditarik tidak dapat diajukan kembali. Pendapat berbeda (dissenting opinion) dari Hakim Konstitusi Suhartoyo [6.33] Menimbang bahwa berkaitan dengan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, saya Suhartoyo, Hakim Konstitusi memiliki pendapat berbeda (Dissenting Opinion), dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: Bahwa sebagaimana pendapat berbeda (Dissenting Opinion) dalam Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023 dimana saya tidak memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada para Pemohon dengan alasan bahwa para Pemohon bukan subjek hukum yang berkepentingan langsung untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden, sehingga Pemohon tidak relevan memohon untuk memaknai norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 untuk kepentingan pihak lain, sebagaimana selengkapnya dalam petitum permohonannya. Oleh karena itu, pendapat berbeda (Dissenting Opinion) saya dalam perkara a quo pun, tetap merujuk pada pertimbangan hukum dalam pendapat berbeda (Dissenting Opinion) Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 yang saya jadikan rujukan dalam pendapat berbeda (Dissenting Opinion) Perkara Nomor 51/PUU- XXI/2023 yang pertimbangan hukumnya antara lain sebagai berikut: 1. Bahwa berkaitan dengan kedudukan hukum para Pemohon dalam Pengujian konstitusionalitas norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia, sebagai Pemohon I, Anthony Winza Probowo, SH.,LL.M, sebagai Pemohon II, Danik Eka Rahmaningtyas, S.Psi, sebagai Pemohon III, Dedek Prayudi, B.A., M.Sc, sebagai Pemohon IV dan Mikhail Gorbachev Dom, S.Si., M.SI. sebagai Pemohon V, tidak dapat dilepaskan dari filosofi yang terkandung di dalam norma Pasal 169 UU 119 7/2017 secara keseluruhan. Oleh karena itu, berkenaan dengan subjek hukum yang menjadi adressat dalam norma Pasal a quo adalah berkaitan dengan keterpenuhan syarat formal seseorang yang akan mencalonkan diri menjadi Presiden dan/atau Wakil Presiden. 2. Bahwa oleh karena itu, apabila dicermati ketentuan persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden sebagaimana ditentukan dalam Pasal 169 UU 7/2017 diletakkan pada Bab II tentang peserta dan persyaratan mengikuti Pemilu dan pada Bagian Kesatu tentang persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Dengan demikian pada hakikatnya persyaratan untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah merupakan persyaratan yang melekat pada diri subjek hukum yang bersangkutan yang belum dapat dikaitkan dengan persyaratan lainnya, misalnya berkaitan dengan tata cara pengusulan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”, serta tata cara penentuan, pengusulan dan penetapan sebagaimana diantaranya yang dimaksudkan dalam Pasal 221 dan Pasal 222 UU 7/2017, yang masing-masing menyatakan : Pasal 221: Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik. Pasal 222: Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoLeh 25%(dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya. 3. Bahwa dengan mencermati adanya unsur pemisah antara esensi syarat untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden sebagaimana yang dimaksudkan dalam norma Pasal 169 UU 7/2017 dengan norma diantaranya Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 dan norma Pasal 221 dan Pasal 222 UU 7/2017, maka sesungguhnya ketentuan-ketentuan dimaksud telah membuktikan bahwa filosofi dan esensi yang dimaksudkan dalam norma Pasal 169 UU 7/2017 adalah benar hanya diperuntukan untuk subjek hukum yang bersifat privat guna dapat terpenuhinya syarat formal untuk selanjutnya dapat dicalonkan sebagai calon presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu, ketika seseorang yang pada dirinya bukan sebagai subjek hukum yang akan mencalonkan diri sebagai calon presiden dan calon wakil presiden, maka sesungguhnya subjek hukum dimaksud tidak dapat mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 169 UU 7/2017 a quo. 4. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, terhadap permohonan perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 yang pada pokoknya memohonkan inkonstitusionalitas norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 untuk kepentingan pihak lain adalah permohonan yang didasarkan pada tidak adanya hubungan hukum antara para Pemohon dalam perkara a quo dengan subjek hukum yang dikehendaki dalam petitum permohonannya. 120 dengan kata lain, tidak adanya hubungan kausalitas antara hak konstitusional yang dimiliki oleh para Pemohon dengan norma undang- undang yang dimohonkan pengujian sebagaimana yang dipersyaratkan dalam norma Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 dan putusan Mahkamah Konstitusin Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007. Dengan demikian terhadap para Pemohon tidak terdapat adanya anggapan kerugian baik aktual maupun potensial dan oleh karena itu terhadap para Pemohon tidak relevan untuk diberikan kedudukan hukum atau legal standing dalam permohonan a quo dan oleh karenanya seharusnya Mahkamah menegaskan permohonan a quo tidak memenuhi syarat formil dan menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Bahwa berdasarkan kutipan pertimbangan hukum pendapat berbeda (dissenting opinion) pada perkara 29/PUU-XXI/2023 sebagaimana tersebut di atas terhadap Pemohon dalam permohonan a quo pun saya berpendapat terhadap Pemohon yang memohon agar norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 dimaknai sebagaimana selengkapnya dalam petitum permohonannya yang bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, adalah juga tidak relevan untuk diberikan kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan a quo, sehingga pertimbangan hukum pendapat berbeda (dissenting opinion) dalam perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, mutatis mutandis sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan hukum dalam pendapat berbeda (dissenting opinion) saya dalam putusan permohonan a quo; Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, saya berpendapat terhadap permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi seharusnya juga tidak memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada Pemohon dan oleh karenanya tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan pokok permohonan, sehingga dalam amar putusan a quo “menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima”. Bahwa berdasarkan kutipan pertimbangan hukum pendapat berbeda (dissenting opinion) pada Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023 sebagaimana tersebut di atas terhadap Pemohon dalam permohonan a quo pun saya berpendapat terhadap Pemohon yang memohon agar norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 dimaknai sebagaimana selengkapnya dalam petitum permohonannya yang bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, adalah juga tidak relevan untuk diberikan kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan a quo, sehingga pertimbangan hukum pendapat berbeda (dissenting opinion) dalam perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023, mutatis mutandis sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan hukum dalam pendapat berbeda (dissenting opinion) saya dalam putusan permohonan a quo; 121 Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, saya berpendapat terhadap permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi seharusnya juga tidak memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada Pemohon dan oleh karenanya tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan pokok permohonan, sehingga dalam amar putusan a quo “menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima”. *** Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal dua puluh satu, bulan September, tahun dua ribu dua puluh tiga, dan pada hari Kamis, tanggal lima, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh tiga, serta pada hari Senin, tanggal sembilan, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh tiga, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal enam belas, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh tiga, selesai diucapkan pukul 17.40 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman 122 ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Wahiduddin Adams ttd. Arief Hidayat ttd. Suhartoyo PANITERA PENGGANTI, ttd. I Made Gede Widya Tanaya K.