90/PUU-XVIII/2020

SALINAN PUTUSAN Nomor 90/PUU-XVIII/2020 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Formil dan Materiil Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Allan Fatchan Gani Wardhana, S.H., M.H. Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Kepala Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia Alamat : RT 006 RW 008, Baledono, Purworejo, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Oktober 2020 memberikan kuasa kepada Muhammad Alfy Pratama, S.H., Muhammad Azhar, S.H., Alfadri Yanda, S.H., Hari Muhammad, S.H., dan Muhtar Yogasara, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dan berdomisili pada Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (PSHK FH UII), beralamat di Jalan Lawu Nomor 1, Kota Baru, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Mendengar dan membaca keterangan Presiden; 2 Mendengar dan membaca keterangan ahli Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; Membaca kesimpulan Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 13 Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 13 Oktober 2020 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 201/PAN.MK/2020 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 27 Oktober 2020 dengan Nomor 90/PUU-XVIII/2020, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 November 2020, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), menentukan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; 2. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menentukan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 3. Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 3 4. Bahwa Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menentukan: (1) Permohonan pengujian UU meliputi pengujian formil dan/atau pengujian materiil. (2) Pengujian materiil adalah pengujian UU yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. (3) Pengujian formil adalah pengujian UU yang berkenaan dengan proses pembentukan UU dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2); 5. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of constitution). Apabila terdapat Undang-Undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (inconstitutional), maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan Undang-Undang tersebut secara menyeluruh ataupun per pasalnya; 6. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal Undang- Undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal Undang-Undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum. Sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi; 7. Bahwa melalui permohonan ini, Pemohon mengajukan pengujian formil dan materiil atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), untuk selanjutnya disebut UU MK [Bukti P.01]; 8. Bahwa objectum litis yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554 pada tanggal 29 September 2020. Sedangkan permohonan ini diajukan kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 Oktober 2020 dan dicatat oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Tanda Terima 2037-0/PAN.MK/X/2020 4 tertanggal 13 Oktober 2020, kemudian diregistrasi oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 90/PUU-XVIII/2020 pada 27 Oktober 2020. Sehingga, tenggat waktu dari diundangkannya UU MK dengan pengajuan permohonan adalah 14 (empat belas) hari atau kurang dari 45 (empat puluh lima) hari. Sehingga pengajuan permohonan formil telah sesuai dan memenuhi syarat terkait tenggat waktu yang ditentukan oleh MK dalam Putusan No. 27/PUU-VII/2009, sebagai berikut: “Menimbang bahwa terlepas dari putusan dalam pokok permohonan a quo Mahkamah memandang perlu untuk memberikan batasan waktu atau tenggat suatu Undang-Undang dapat diuji secara formil. Pertimbangan pembatasan tenggat ini diperlukan mengingat karakteristik dari pengujian formil berbeda dengan pengujian materiil. Sebuah Undang-Undang yang dibentuk tidak berdasarkan tata cara sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945 akan dapat mudah diketahui dibandingkan dengan Undang-Undang yang substansinya bertentangan dengan UUD 1945. Untuk kepastian hukum, sebuah Undang-Undang perlu dapat lebih cepat diketahui statusnya apakah telah dibuat secara sah atau tidak, sebab pengujian secara formil akan menyebabkan Undang-Undang batal sejak awal. Mahkamah memandang bahwa tenggat 45 (empat puluh lima) hari setelah Undang-Undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap Undang-Undang”; (Vide Nomor 3.34, halaman 92 Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009) 9. Bahwa dalam hal ini, Pemohon juga memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian konstitusionalitas UU MK secara materiil atas berlakunya Pasal 15 ayat (2) huruf d, Pasal 22, Pasal 23 ayat (1) huruf d, Pasal 26 ayat (1) huruf b, dan Pasal 87 huruf b UU MK terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24C ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 [Bukti P.12]; 10. Bahwa Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK, berbunyi sebagai berikut: Pasal 15 (1) …. (2) Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seseorang calon hakim konstitusi harus memenuhi syarat: a. …; b. ...; c. …; d. berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun; e. …. 5 Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang frasa “55 (lima puluh lima)” apabila tidak dimaknai “47 (empat puluh tujuh)”; 11. Bahwa Pasal 22 UU MK, berbunyi sebagai berikut: Pasal 22 Dihapus. Pasal 22 UU MK bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat apabila tidak dimaknai “Masa jabatan hakim konstitusi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya”; 12. Bahwa Pasal 23 ayat (1) huruf d UU MK, berbunyi sebagai berikut: Pasal 23 (1) Hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat apabila; a. …; b. …; c. …; d. dihapus; atau e. …. Pasal 23 ayat (1) huruf d UU MK bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat apabila tidak dimaknai “telah berakhir masa jabatannya”. 13. Bahwa Pasal 26 ayat (1) huruf b UU MK berbunyi sebagai berikut: Pasal 26 Mahkamah Konstitusi memberitahukan kepada lembaga yang berwenang sebagaiman dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) mengenai hakim konstitusi yang akan diberhentikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum: a. …; atau b. dihapus. Pasal 26 ayat (1) huruf b UU MK bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat apabila tidak dimaknai “berakhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d”. 6 14. Bahwa Pasal 87 huruf b UU MK, berbunyi sebagai berikut: Pasal 87 a. …; b. Hakim Konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun. Pasal 87 huruf b UU MK bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), Pasal 24C ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 15. Bahwa Pemohon menilai Pasal 15 ayat (2) huruf d, Pasal 22, Pasal 23 ayat (1) huruf d, Pasal 26 ayat (1) huruf b, dan Pasal 87 huruf b UU MK bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24C ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar” Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 “Negara Indonesia adalah negara hukum” Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan” Pasal 24C ayat (3) UUD NRI 1945 “Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.” Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan” 16. Bahwa objek permohonan (objectum litis) Pemohon adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik 7 Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554); 17. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (selanjutnya disebut UU P3), ditentukan: “Dalam hal Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”; 18. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dan uraian-uraian di atas, maka Pemohon berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian formil dan materil atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang” yaitu: a. Perorangan Warga Negara Indonesia b. Kesatuan masyarakat hukum adat c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara. 2. Bahwa penjelasan dari pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa, “yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 3. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana 8 dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat: a. Adanya hak/dan atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab akibat (causa verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 4. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, bertanggal 16 Juni 2010 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU- IX/2011, bertanggal 18 Oktober 2012, Mahkamah menguraikan lebih lanjut kedudukan hukum (legal standing) bagi perseorangan dan NGO/LSM dalam mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang sebagai berikut: “dari praktik mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax player; vide putusan nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu undang- undang demi kepentingan publik, badan hukum, pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, undang-undang terhadap UUD 1945. 5. Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia [Bukti P.02] yang juga sebagai pembayar pajak [Bukti P.03] dan bekerja sebagai tenaga pengajar di Fakultas Hukum UII bidang studi Hukum Tata Negara [Bukti P.04], yang juga menjabat sebagai Kepala Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) Fakultas Hukum UII [Bukti P.05]; 6. Bahwa Pemohon memiliki concern dengan perkembangan, pelindungan, pelaksanaan tugas serta kewenangan Mahkamah Konstitusi, concern dengan penegakan dan pelindungan hak konstitusional serta prinsip-prinsip konstitusionalisme melalui pengajaran [Bukti P.06] diskusi ilmiah [Bukti P.07], 9 penelitian [Bukti P.08], serta tulisan-tulisan atau pernyataan di media massa [Bukti P.09]; 7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka jelas bahwa Pemohon merupakan perseorangan warga negara pembayar pajak serta concern dan memiliki rekam jejak yang menunjukan kesungguhan terhadap isu-isu berkaitan dengan perkembangan, pelindungan, pelaksanaan tugas serta kewenangan Mahkamah Konstitusi, penegakan dan pelindungan hak konstitusional serta prinsip-prinsip konstitusionalisme UUD NRI 1945; 8. Bahwa oleh karena Pemohon merupakan pengajar dan peneliti yang fokus pada isu-isu ketatanegaraan, dalam hal ini Pemohon merasa sangat dirugikan hak konstitusionalnya karena pembentukan dan pembahasan perubahan UU MK dilakukan secara tertutup (tidak sesuai dengan prinsip keterbukaan sebagaimana tercantum dalam UUP3) dan tergesa-gesa, sehingga Pemohon menilai bahwa sejak proses perencanaan, penyusunan, dan pembahasan melanggar esensi pembentukan PUU yang terencana, terpadu, dan sistematis; 9. Bahwa Pemohon selaku Warga Negara Indonesia memiliki hak pilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu) maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) [Bukti P.13], sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan formil atas UU MK sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009; 10. Bahwa Pemohon yang merupakan Warga Negara Indonesia dan memiliki hak pilih serta aktif menggunakan hak pilih Pemohon untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden RI maupun Anggota DPR/DPD RI, menilai dalam demokrasi perwakilan atau representative democracy, Presiden beserta anggota DPR RI sudah semestinya dalam menyusun dan mengambil keputusan pembentukan UU harus dengan melibatkan rakyat (warga negara) secara terbuka; 11. Bahwa Pemohon telah memberikan mandat konstitusional kepada anggota DPR RI dan Presiden melalui Pemilu, sehingga melalui kewenangan yang dimiliki mestinya dapat menyusun UU dengan baik dan sesuai dengan prosedur pembentukan UU. Oleh karena itu, jika dalam penyusunan dan pembahasan UU tidak terbuka akses bagi Pemohon dan Warga Negara Indonesia yang lain, jelaslah bahwa hal ini selain bertentangan dengan 10 prosedur pembentukan UU, juga telah nyata-nyata/aktual merugikan hak konstitusional Pemohon. 12. Bahwa Pemohon menilai proses pembentukan UU MK secara formil telah melanggar dan bertentangan dengan ketentuan mengenai tata cara pembentukan undang-undang yang diatur dalam UU P3 sebagai undang- undang pelaksana dari ketentuan Pasal 22A UUD NRI 1945 yang menyatakan “Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang”; 13. Bahwa selain telah melanggar ketentuan formil dalam pembentukan undang- undang, Pemohon juga berpendapat bahwa UU MK melanggar ketentuan materiil karena telah merugikan hak konstitusional Pemohon, sehingga Pasal 15 ayat (2) huruf d, Pasal 22, Pasal 23 ayat (1) huruf d, Pasal 26 ayat (1) huruf b, dan Pasal 87 huruf b UU MK bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2); Pasal 1 ayat (3); Pasal 24 ayat (1); Pasal 24C ayat (3); Pasal 28D ayat (1); dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang secara pokok akan disajikan dalam tabel di bawah ini: Pasal yang diuji Norma yang terkandung Hak Konstitusional PEMOHON yang dilanggar dan/atau berpotensi dilanggar Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK Pasal 15 (1) …. (2) Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seseorang calon hakim konstitusi harus memenuhi syarat: a. … b. ... c. … d. berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun; e. … Batu Uji dan Hak Konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI 1945 a. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” b. Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” Penjelasan • Ketentuan syarat usia minimal untuk diangkat sebagai hakim konstitusi yakni 55 tahun telah 11 menimbulkan adanya ketidakpastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 karena memunculkan ketentuan yang berbeda dengan Putusan MK Nomor 7/PUU- XI/2013 yang menyatakan konstitusionalitas syarat usia minimal untuk diangkat menjadi hakim konstitusi yakni 47 tahun. • Adanya ketentuan syarat usia minimal untuk diangkat sebagai hakim konstitusi menjadi 55 tahun menutup ruang bagi warga negara yang berusia sebelum 55 tahun untuk menjadi hakim konstitusi padahal dimungkinkan warga negara tersebut telah memenuhi syarat- syarat sebagai hakim konstitusi yakni memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat (Pasal 24C ayat (5) UUD NRI 1945) sehingga nyata-nyata telah melanggar hak warga negara yang berusia sebelum 55 tahun untuk ikut dalam pemerintahan sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa, “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” • Bahwa dengan menaikkan syarat usia minimal hakim konstitusi dari 47 tahun menjadi 55 tahun justru memperbesar 12 potensi timbulnya problematika kelembagaan karena pada usia 55 tahun terjadi penurunan kapasitas kerja dan fisik yang lebih besar daripada usia 47 tahun sehingga akhirnya dapat menyebabkan problem kelembagaan seperti lambatnya penyelesaian perkara di Mahkamah Konstitusi, sehingga menyebabkan kebuntuan hukum (dead lock), dan menghambat pelaksanaan kinerja lembaga MK sehingga menimbulkan kerugian konstitusionalitas warga Negara (vide vide Putusan MK Nomor 7/PUU- XI/2013) • Bahwa pada faktanya terdapat warga Negara yang diangkat menjadi Hakim Konstitusi sebelum usia 55 tahun yang dapat dinilai memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, seperti: a. Jimly Asshiddiqie diangkat menjadi Hakim MK pada usia 47 (empat puluh tujuh) tahun (lahir 17-04-1956, diangkat 16-4-2003). b. Mahfud MD diangkat Hakim MK pada usia 51 (lima puluh satu) tahun (lahir 13-05- 1957, diangkat 1-4-2008). c. I Dewa Gede Palguna diangkat menjadi Hakim MK pada usia 42 (empat puluh dua) tahun (lahir 24 -12- 1961, diangkat 15-8-2003). d. Hamdan Zoelva diangkat menjadi Hakim MK pada usia 13 47 (empat puluh tujuh) tahun (lahir 21-06-1962, diangkat 7-2010). e. Saldi Isra diangkat menjadi Hakim MK pada usia 49 (empat puluh sembilan) tahun (lahir 20-8-1968, diangkat 11-4-2017). • Bahwa berdasarkan uraian di atas, keberadaan Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK telah menimbulkan ketidakpastian hukum atas ketentuan syarat usia minimal hakim MK sehingga merugikan hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil atas ketentuan syarat usia minimal hakim MK. • Bahwa meskipun Pemohon belum berusia 47 (empat puluh tujuh) tahun sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan yang lama UU No. 24 Tahun 2003 juncto UU No. 8 Tahun 2011, tetapi dengan dinaikkannya syarat usia minimal hakim MK dari 47 (empat puluh tujuh) tahun menjadi 55 (lima puluh lima), maka Pemohon yang pada masanya nanti yakni pada usia 47 (empat puluh tujuh) tahun berpotensi menjadi calon hakim MK harus menunggu lebih lama 8 (delapan) tahun lagi, sehingga merugikan hak konstitusional Pemohon dalam memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan dalam hal ini adalah kesempatan yang sama dalam menjadi calon hakim MK. 14 • Bahwa Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK juga melanggar hak konstitusional warga negara lain untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan dalam hal ini adalah menjadi calon hakim MK serta berpotensi menyebabkan problem kelembagaan karena menghambat pelaksanaan kinerja lembaga MK sehingga bertentangan dengan concern Pemohon sebagai pengajar hukum tata negara Fakultas Hukum UII yang aktif mengupayakan dan memperjuangkan terwujudnya kepastian hukum dan tegaknya hak konstitusional warga negara. • Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon, maka kerugian konstitusional Pemohon sebagaimana diuraikan di atas tidak akan atau tidak lagi terjadi. Pasal 22 juncto Pasal 23 ayat (1) huruf d juncto Pasal 26 ayat (1) huruf b UU MK Pasal 22 “Dihapus” Pasal 22 (sebelum perubahan) “Masa jabatan hakim konstitusi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.” Batu Uji dan Hak Konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI 1945 a. Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar” b. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan “Negara Indonesia adalah Negara hukum” c. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta 15 perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Penjelasan • Bahwa Pasal 22 telah menghapuskan ketentuan masa jabatan hakim konstitusi sehingga kemudian diukur menggunakan masa pensiun. Masa pensiun diukur dari usia 55 tahun (Pasal 15 ayat (2) huruf d) sampai usia pensiun 70 tahun (Pasal 23 ayat (1) huruf c UU MK). Ketentuan tersebut mengakibatkan hakim konstitusi dapat menduduki jabatannya selama maksimal 15 tahun; • Bahwa dihapusnya masa jabatan hakim konstitusi telah menghilangkan jeda bagi hakim konstitusi untuk diuji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) lewat proses pemilihan untuk melanjutkan masa jabatan pada periode kedua yang juga berfungsi sebagai ruang pengawasan dan evaluasi yang bersifat eksternal terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang hakim konstitusi selama menjabat pada periode pertama. • Bahwa usia masa jabatan hakim konstitusi selama maksimal 15 tahun mencerminkan usia masa jabatan yang terlalu lama serta ditambah hilangnya ruang evaluasi terhadap hakim konstitusi berimplikasi pada potensi penyalahgunaan kekuasaan dan tindakan tidak profesional karena posisi aman yang tidak terganggu dari para hakim konstitusi sehingga tidak 16 mencerminkan prinsip-prinsip konstitusionalisme. • Bahwa prinsip-prinsip konstitusionalisme menghendaki adanya pembatasan kekuasaan dalam sebuah negara (Jimly Asshiddiqie, 2006: 20). Pembatasan kekuasaan ini tercermin dalam konstitusi lewat ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 • Bahwa dihapusnya ketentuan masa jabatan Hakim Konstitusi sehingga kemudian diukur menggunakan masa pensiun menimbulkan adanya dua pengertian Hakim Konstitusi yang berbeda. • Bahwa berdasarkan uraian di atas, keberadaan Pasal 22 yang menghapuskan masa jabatan Hakim Konstitusi secara nyata- nyata tidak mencerminkan prinsip-prinsip konstitusionalisme yang aktif didorong dan diperjuangkan oleh Pemohon sebagai pengajar hukum tata negara Fakultas Hukum UII sekaligus Kepala PSHK FH UII. • Bahwa dengan dihapusnya masa jabatan hakim konstitusi yang berdampak pada ketiadaan mekanisme periodik untuk mengevaluasi hakim konstitusi telah melanggar/merugikan hak konstitusional Pemohon selaku warga negara dan pengajar hukum tata negara untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta 17 perlakuan yang sama dihadapan hukum dalam konteks mendapat jaminan mendapatkan Hakim Konstitusi yang dibatasi masa jabatannya, dan berkesempatan untuk turut mengevaluasi Hakim Konstitusi secara periodik (lima tahunan). • Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon, maka norma tersebut tidak akan bertentangan dengan prinsip- prinsip konstitusionalisme sebagaimana yang aktif diperjuangkan Pemohon. Pasal 87 huruf b UU MK Pasal 87 a. … b. Hakim Konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebih 15 (lima belas) tahun. Batu Uji dan Hak Konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI 1945 a. Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” b. Pasal 24C ayat (3) UUD NRI 1945, “Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.” c. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Penjelasan 18 • Bahwa Ketentuan Pasal 87 huruf b UU MK memberikan keuntungan kepada hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat UU MK diundangkan karena akan langsung meneruskan jabatannya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun, walau sudah menjalani periode kedua jabatannya serta dapat langsung menjabat tanpa melalui proses seleksi kembali. Padahal, hakim konstitusi yang saat ini menjabat pada saat UU MK diundangkan, diangkat berdasarkan ketentuan UU Nomor 24 Tahun 2003 juncto 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi yang masih mengatur adanya periodesasi masa jabatan hakim konstitusi selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan. • Bahwa ketentuan Pasal 87 huruf b telah memberikan ruang intervensi/pengaruh kepada independensi personal Hakim Konstitusi karena membuka ruang yang lebar bagi Hakim Konstitusi untuk tersandera dengan kepentingan politik pembentuk UU MK yang memberikan keuntungan jabatan kepada Hakim Konstitusi yang sedang menjabat pada saat UU MK ini diundangkan dan membuka ruang potensi konflik kepentingan (conflict of interest) 19 antara hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat UU MK diundangkan dengan pembentuk undang-undang sehingga berpotensi mengganggu independensi dan impartialitas hakim konstitusi dalam melakukan pengujian undang-undang sehingga bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945. • Bahwa keberadaan Pasal 87 huruf b UU MK secara implisit telah mengangkat hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat UU MK diundangkan untuk menduduki jabatannya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun sehingga menegasikan kewenangan untuk menyeleksi dan mengajukan hakim konstitusi yang oleh Pasal 24C ayat (3) UUD NRI 1945 diserahkan kepada 3 lembaga, yakni Mahkamah Agung terhadap 3 orang hakim konstitusi, Dewan Perwakilan Rakyat terhadap 3 orang hakim konstitusi, dan Presiden terhadap 3 orang hakim konstitusi • Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 87 huruf b UU MK, sehingga dapat berdampak pada terganggunya independensi dan imparsialitas hakim konstitusi telah melanggar/merugikan hak konstitusional Pemohon selaku warga negara dan pengajar 20 hukum tata negara untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dalam konteks mendapat jaminan hakim konstitusi yang independen dan imparsial. • Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pasal 87 huruf b berpotensi mengganggu independensi dan imparsialitas hakim konstitusi yang aktif didorong oleh Pemohon sebagai pengajar hukum tata negara Fakultas Hukum UII sekaligus Kepala PSHK FH UII. • Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon, maka kerugian konstitusional Pemohon sebagaimana diuraikan di atas tidak akan atau tidak lagi terjadi. 14. Bahwa Pemohon selain memiliki hak konstitusional sebagaimana diuraikan di atas yang terkait dengan pengajuan permohonan juga karena Pemohon memiliki hak konstitusional untuk memajukan diri Pemohon dalam memperjuangkan hak Pemohon secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan, bahwa “setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”; 15. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan a quo sebagai salah satu bentuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi (di UII disebut dengan Catur Dharma UII) di bidang pengabdian kepada masyarakat. Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi: (1) pendidikan dan pengajaran; (2) penelitian; dan (3) pengadian kepada masyarakat. Sedangkan, Catur Dharma UII meliputi: (1) 21 pendidikan dan pengajaran; (2) penelitian; (3) pengabdian kepada masyarakat; dan (4) dakwah islamiyah; 16. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon pengujian formil dan materiil UU MK dan terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian konstitusional yang Pemohon maksud dengan berlakunya Pasal 15 ayat (2) huruf d, Pasal 22, Pasal 23 ayat (1) huruf d, Pasal 26 ayat (1) huruf b, dan Pasal 87 huruf b yang dikaitkan dengan Pasal 1 ayat (2); Pasal 1 ayat (3); Pasal 24 ayat (1); Pasal 24C ayat (3); Pasal 28D ayat (1); dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. TENTANG POKOK PERKARA DALAM PENGUJIAN FORMIL A. Landasan Teoritik Pengujian Formil 1. Bahwa dalam kaidah hukum dikenal istilah kaidah formil dan materiil yang menurut Jimly Asshiddiqie paralel dengan pembedaan antara hukum materill dan hukum formil. Hukum materiil atau substantive law mengatur mengenai substansi normanya, sedangkan hukum formil atau procedur law mengatur mengenai prosedur penegakkan norma hukum materiil itu. (Jimly Asshiddiqie, 2007:590); 2. Bahwa dalam konteks pengujian formil Jimly Asshiddiqie berpendapat: “Pengujian formil itu dilakukan sebagai kontrol dari demokrasi, oleh karenanya pengujian formil lebih tajam efektivitasnya dalam mengawal, mengontrol, dan mengimbangi kekuatan demokrasi. Jadi demokrasi itu selalu mengandalkan jumlah suara, maka putusan-putusan Mahkamah Konstitusi mengutamakan kualitas keadilan konstitusional, kualitas kebenaran konstitusional, untuk mengimbangi demokrasi majoritarian, karena mayoritas suara belum tentu benar dan adil, keadilan itu pengimbangan dari mayoritas suara itu sendiri. Oleh karenanya pengujian formil ini soal yang sangat serius di dalam memfungsikan mekanisme chack and balances, serta mekanisme kontrol terhadap demokrasi. Demokrasi atas dasar kesepakatan mayoritas belum tentu cermin dari kebenaran dan keadilan konstitusional (constitutioanl truth and constitustional justice) maka putusan Makhakamh Konstitusi mengawalnya, karena itu pengujian formil ini penting sekali” (Vide kuliah umum https://www.youtube.com/watch?v=rZrKhOtOC3U&t=181s) 3. Bahwa jika objek dari pengujian formil dikaji dari sebuah undang-undang, menurut Jimly Asshiddiqie, “tidak lain adalah pengujian mengenai apa saja, selain pengujian materil. Pokoknya, di luar pengertian yang tercakup dalam 22 pengujian atas materil undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang semuanya dapat dipandang sebagai pengujian formil” (Jimly Asshiddiqie, 2020: 103). Bahwa atas pengertian ini persoalan pengujian formil dari sebuah undang-undang memiliki cakupuan yang cukup luas dan beragam sehingga dapat dikupas dari berbagai lini secara prinsip, teori dan normatif. 4. Bahwa Jimly Asshiddiqie kemudian menguraikan kategori objek pengujian yang bukan berkenaan dengan materi muatan undang-undang atau peraturan perundang-undangan. (Jimly Asshiddiqie, 2020: 103) dengan kata lain dapat dikatakan yang dapat di persoalkan secara formil yaitu: a. Bentuk hukum peraturan (form); b. Format susunan peraturan (format); c. Keberwenangan lembaga yang terlibat; dan d. Proses-proses yang terjadi dalam setiap tahapan pembentukan hukum mulai dari perancangan, pembahasan, pengesahan materil dan formil, hingga ke tahap pengundangan, yaitu: 1) Penelitian naskah akademik, dan peracangan peraturan; 2) Pengusulan dan pembahasan bersama; 3) Persetujuan bersama dan pengesahan materil; 4) Pengesahan formil dan pengundangan. Selain berbagai hal di atas, Jimly Asshiddiqie juga menegaskan bahwa terdapat beberapa proses lanjutan yang perlu dipandu pelaksanaannya berdasarkan hukum yaitu penerbitan dan penyebarluasan naskah peraturan perundang-undangan yang berlaku mengikat untuk umum itu dalam lalu lintas hukum dalam praktik ditengah-tengah dinamika kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. (Jimly Asshiddiqie, 2020: 104) 5. Bahwa mengenai keabsahan norma, mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Maria Farida (Maria Farida, dkk, 2008: 8) menyatakan bahwa, “setiap pelaksanaan wewenang harus diikuti dengan prosedur tertentu yang tetap.” Pelaksanaan wewenang ini, diperlukan guna mengukur validitas pelaksanaan wewenang tersebut dan pada akhirnya pengukuran ini diperlukan dalam konteks kepastian hukum. Lebih lanjut dari hasil kajian Kompendium Bidang Hukum Perundang-Undangan disebutkan bahwa ada 23 3 (tiga) komponen utama yang saling terkait dan tidak dapat dipisah- pisahkan dalam pembentukan undang-undang. Pertama, lembaga pembentuk undang-undang. Kedua, prosedur atau tata cara pembentukannya. Ketiga, substansi yang akan diatur dalam undang- undang. Jika salah satu komponen utama pembentukan undang-undang tersebut tidak berjalan dengan baik, maka hasilnya adalah suatu produk hukum yang cacat dan dapat dibatalkan melalui pengujian di Mahkamah Konstitusi. 6. Bahwa pada tataran praktik dalam melaksanakan kekuasaan pemerintahan negara di bidang legislasi, masalah tata cara atau prosedur terkadang dinilai sebagai sesuatu yang "tidak penting-penting amat" atau cenderung diabaikan. Apabila cara berpikir seperti itu yang digunakan, menimbulkan sebuah pertanyaan kemudian, bahwa untuk apa ada segala ketentuan menyangkut tata cara pembentukan undang-undang diatur lagi? Sikap ini pula akan menegasikan ketentuan Pasal 22A UUD NRI 1945 yang memberikan delegasi kepada undang-undang untuk mengatur tata cara pembentukan undang-undang. Maka kekhawatirkan akan ada kecenderungan “pembentuk undang-undang hanya menilai secara substansi saja undang-undang, tanpa harus dilihat dan diperiksa lagi apakah prosedur pembentukannya telah atau belum sesuai dengan apa yang diatur di dalam undang-undang tentang pembentukan undang- undang” akan terjadi pada proses legislasi berikutnya; 7. Bahwa UUD NRI 1945 sebagai konstitusi negara melalui Pasal 22A mengganggap penting untuk mengatur tata cara pembentukan undang- undang, dimana pengaturan tata cara tersebut didelegasikan kepada undang-undang untuk mengaturnya. Dengan demikian, tata cara pembentukan undang-undang bukanlah sesuatu yang keberadaannya sama saja “antara ada dan tiada”, melainkan kehadirannya memiliki urgensi konstitusional. Oleh karena itu, mengikuti tata cara pembentukan undang- undang sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (yang pembentukannya diamanatkan UUD NRI 1945) menjadi sebuah kewajiban yang mesti dipatuhi oleh pembentuk undang-undang; 24 8. Bahwa berpijak dari urgensi konstitusional menaati tata cara pembentukan undang-undang, tentunya sebuah undang-undang yang pembentukannya tidak mengikuti tata cara pembentukan undang-undang tidak dapat dikatakan konstitusional. Setidak-tidaknya penilaian atas konstitusionalitas substansi sebuah undang-undang baru dapat dilakukan apabila pertanyaan terkait konstitusionalitas tata cara pembentukannya dijawab terlebih dahulu. Artinya, penilaian terhadap konstitusionalitas sebuah undang-undang haruslah didahului dengan penilaian tentang konstitusionalitas pembentukannya. Sebab, bagaimana mungkin substansi sebuah undang- undang dapat dikatakan konstitusional sementara tata cara pembentukannya tidak mengikuti tata cara yang dimandatkan UUD NRI Tahun 1945 yang diturunkan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UUP3) dan perubahanya dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. B. Pengujian Formil dengan Batu Uji Peraturan Perundang-Undangan yang Mengatur Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 1. Bahwa tidak hanya berhenti pada UUP3, penilaian terhadap keabsahan formil undang-undang juga dapat merujuk peraturan perundang-undangan lainya yang berkaitan dengan pembentukan undang-undang, misalnya Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat tentang Tata Tertib, hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 51A ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa “Dalam hal permohonan pengujian berupa permohonan pengujian formil, pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan”; 2. Bahwa dalam pengujian formil, Mahkamah juga telah memiliki kriteria untuk menilai pengujian formil sebuah undang-undang sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 paragraf [3.19] halaman 82-83. 25 “[3.19] Menimbang bahwa oleh karenanya sudah sejak Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, Mahkamah berpendapat Peraturan Tata Tertib DPR RI Nomor 08/DPR RI/I/2005.2006 (yang selanjutnya disebut Tatib DPR) adalah merupakan bagian yang sangat penting dalam perkara a quo untuk melakukan pengujian formil UU 3/2009 terhadap UUD 1945, karena hanya dengan berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPR tersebut dapat ditentukan apakah DPR telah memberikan persetujuan terhadap RUU yang dibahasnya sebagai syarat pembentukan Undang-Undang yang diharuskan oleh UUD 1945; Terkait dengan hal-hal tersebut, menurut Mahkamah jika tolok ukur pengujian formil harus selalu berdasarkan pasal-pasal UUD 1945 saja, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil karena UUD 1945 hanya memuat hal-hal prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek formil-proseduralnya. Padahal dari logika tertib tata hukum sesuai dengan konstitusi, pengujian secara formil itu harus dapat dilakukan. Oleh sebab itu, sepanjang Undang-Undang, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil-prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang-undangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil;” 3. Bahwa Hakim Konstitusi Arief Hidayat dalam pengujian formil yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUUXII/2014 halaman 203- 204 pengujian atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3), berpandangan sama dengan Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 paragraf [3.19] halaman 82-83. Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyatakan, “Dalam pengujian formil Mahkamah memiliki kriteria untuk menilai pengujian formil sebuah undang-undang yaitu Undang-Undang, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil-prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang-undangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil”. 4. Bahwa selain ketentuan Pasal 22A UUD NRI 1945 yang menjadi dasar pijakan untuk menilai prosedur formil dan tertib pembentukan undang- undang, maka terdapat sejumlah pasal dalam konstitusi yang memiliki relevansi dalam menilai prosedur formil dan tertib pembentukan yaitu. Pertama, Pasal 1 ayat (2): perihal Kedaulatan Rakyat. Kedua, Pasal 1 ayat (3): perihal Negara Hukum. Ketiga, Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 dan Pasal 22D ayat (1): Prakarsa Pengajuan RUU. Keempat, Pasal 20 ayat (2), (3), 26 dan Pasal 22D ayat (2): Pembahasan dan Persetujuan mutual approval presiden dan DPR atas RUU. Kelima, Pasal 20 ayat (4): Pengesahan. Keenam, Pasal 20 ayat (5): Pengundangan. 5. Bahwa kendati konstitusi tidak benar-benar secara rinci mengatur mekanisme formil atau tertib pembentukan undang-undang, namun berbagai norma yang terkandung dalam pasal-pasal konstitusi di atas dapat digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam menegakan prinsip konstitusi pembentukan undang-undang atau konstitusionalitas pembentukannya (Due Process of Law Making). 6. Bahwa kriteria untuk menilai pengujian formil atas sebuah undang-undang dapat berdasarkan terhadap sejumlah norma di bawah ini: NORMA HUKUM POSITIF MATERI Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 Negara Indonesia adalah negara hukum Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 dan Pasal 22D ayat (1) UUD NRI 1945 Prakarsa Pengajuan RUU Pasal 20 ayat (2), (3), dan Pasal 22D ayat (2) UUD NRI 1945 Pembahasan dan Persetujuan Presiden dan DPR atas RUU Pasal 20 ayat (4) UUD NRI 1945 Pengesahan Pasal 20 ayat (5) UUD NRI 1945 Pengundangan Pasal 22A UUD NRI 1945 Prosedur pembentukan UU No Nomor 12 Tahun 2011 tentang UUP3 dan perubahanya dalam UU Nomor 15 Tahun 2019 Dasar hukum untuk pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan (Vide konsiderans menimbang huruf b) Pasal 51A ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Mekanisme permohonan pengujian formil, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Peraturan Pelaksana UUP3 yang lebih rinci 27 Pelaksanaan UUP3 Peraturan DPR Nomor 2 tahun 2018 Tentang Tata Tertib (Pertatib) Tatib yang mengatur susunan dan kedudukan, hak dan kewajiban, serta pelaksanaan fungsi, wewenang, dan tugas DPR beserta alat kelengkapannya C. Praktik Hukum dan Sikap Mahkamah Atas Undang-Undang yang Cacat Formil 1. Bahwa dalam praktik yang pernah terjadi melalui putusan Nomor 27/PUU- VII/2009, Mahkamah pernah mengabulkan pengujian formil undang-undang yang secara tegas dan jelas dituangkan dalam pertimbangan hukum pada paragraf [3.35] halaman 92 yang menyatakan, “Menimbang bahwa dari uraian tersebut di atas, proses pembentukan Undang-Undang yang dimohonkan pengujiannya oleh para Pemohon telah melanggar ketentuan formil pengambilan keputusan yang berlaku pada waktu itu, yaitu Peraturan Tata Tertib DPR Nomor 08/DPR RI/2005-2006 dan Pasal 20 UUD 1945 sehingga cacat prosedur. Mahkamah berpendapat bahwa Peraturan Tata Tertib DPR tersebut sangatlah penting untuk menentukan apakah DPR telah menyatakan persetujuannya terhadap suatu Rancangan Undang-Undang sebagaimana disyaratkan oleh UUD 1945. Meskipun Mahkamah berpendapat bahwa Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji oleh para Pemohon mengandung cacat prosedur dalam proses pembentukannya, namun untuk dinyatakan bahwa Undang-Undang a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, Mahkamah perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa Mahkamah sebelum perkara a quo diajukan belum pernah memutus permohonan pengujian formil Undang-Undang yang diperiksa secara lengkap dan menyeluruh; 2. Bahwa sementara itu proses pembentukan Undang-Undang berlangsung secara ajeg dengan tata cara yang diatur oleh Peraturan Tata Tertib DPR dan kebiasaan yang berkembang dalam proses tersebut; 3. Bahwa proses pembentukan Undang-Undang yang didasarkan pada Peraturan Tata Tertib DPR dan kebiasaan tersebut oleh DPR dianggap tidak bertentangan dengan UUD 1945; 4. Bahwa adanya temuan oleh Mahkamah Konstitusi, berupa cacat prosedur dalam proses pembentukan Undang-Undang yang 28 dimohonkan untuk diuji oleh para Pemohon, harus difahami sebagai koreksi atas proses pembentukan Undang-Undang yang selama ini dipraktikkan sebagai telah sesuai dengan UUD 1945; 5. Bahwa temuan Mahkamah Konstitusi tentang hal-hal yang seharusnya dilakukan dalam proses pembentukan Undang-Undang agar sesuai dengan UUD 1945, baru disampaikan oleh Mahkamah dalam putusan perkara a quo sehingga tidak tepat kalau diterapkan untuk menguji proses pembentukan Undang-Undang sebelum putusan ini; 6. Bahwa meskipun terdapat cacat prosedural dalam pembentukan Undang-Undang a quo, namun secara materiil Undang-Undang tersebut tidak menimbulkan persoalan hukum; 7. Bahwa apabila Undang-Undang a quo yang cacat prosedural tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka akan mengakibatkan keadaan yang tidak lebih baik karena: a. dalam Undang-Undang a quo justru terdapat substansi pengaturan yang isinya lebih baik dari Undang-Undang yang diubah b. sudah diterapkan dan menimbulkan akibat hukum dalam sistem kelembagaan yang diatur dalam Undang-Undang a quo..........dsb Atas pertimbangan tersebut dan demi asas manfaat untuk tercapainya tujuan hukum, Mahkamah berpendapat bahwa Undang-Undang yang dimohonkan pengujian tersebut tidak perlu dinyatakan sebagai Undang- Undang yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; artinya Undang-Undang a quo tetap mempunyai kekuatan hukum berlaku. 2. Bahwa terhadap pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan di atas, memperlihatkan bahwa menyatakan undang-undang cacat secara formil adalah hal yang pernah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, dan perlu kembali di pertegas dengan di ikuti adanya tindakan yang tegas terhadap undang-undang yang cacat secara formil. D. Berbagai Pertimbangan Pelanggaran Formil Pembentukan UU MK 1. Bahwa adanya alasan-alasan Mahkamah Konstitusi seperti yang tercantum amar putusan Mahkamah di atas yang telah menyatakan Undang-Undang 29 Nomor 3 Tahun 2009 beserta perubahannya cacat secara formil namun enggan untuk menyatakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 beserta perubahannya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dalam konteks pengujian UU MK perlu ditinjau kembali relevansinya, karena beberapa alasan sebagai berikut: 1) Praktik permohonan uji formil di Mahkamah adalah bukan hal yang baru, sehingga sudah cukup banyak pelajaran yang dipetik dari proses pembentukan undang-undang yang cacat secara formil; 2) Bahwa adanya cacat formil pembentukan UU MK yang tidak sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945, UU P3, beserta Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib adalah hal yang dapat dibuktikan berdasarkan sejumlah alat bukti yang akan diajukan oleh Pemohon; 3) Upaya koreksi Mahkamah terhadap proses pembentukan undang- undang yang cacat secara formil tidak cukup hanya dinyatakan dalam pertimbangan hukum Mahkamah (yang menyatakan cacat formil), tetapi perlu diikuti dengan amar putusan yang tegas untuk menyatakan undang-undang yang dimohonkan “tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat” agar koreksi tersebut menjadi nyata, dapat dirasakan, dan perlu ditindak lanjuti secara riil oleh pembentuk undang-undang; 4) Bahwa dalam berbagai putusan pengujian formil, termasuk melalui putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 Mahkamah telah menemukan hal-hal yang seharusnya dilakukan dalam proses pembentukan Undang- Undang agar sesuai dengan UUD NRI 1945 yang harusnya dilaksanakan oleh pembentuk undang-undang, akan tetapi dalam praktik, pembentuk undang-undang masih menyimpangi hal tersebut. Sehingga koreksi tersebut harus dilakukan secara tegas dengan menyatakan undang-undang telah cacat secara formil dan harus dinyatakan “tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”; 5) UU MK dibentuk tanpa partisipasi publik karena proses pembahasannya dilakukan secara tertutup dengan waktu yang sangat terbatas [Bukti P.10]; 30 6) Naskah akademik perubahan UU MK dibentuk tanpa alasan akademik yang fundamental. Hal tersebut tergambar dari adanya kesalahan metodologi penelitian, tidak ditopang data yang akurat, serta beberapa kajian naskah akademik yang disyaratkan oleh UU P3 tidak disertakan [Bukti P.11]; 7) Mahkamah belum memiliki indikator yang jelas untuk menyatakan sebuah undang-undang memiliki asas manfaat tetapi cacat secara formil. Indikator memiliki asas manfaat hal yang cukup bias ditentukan oleh Mahkamah ditengah kecacatan formil pada proses pembentukannya; 8) Mahkamah perlu memiliki sikap yang jelas untuk memutus undang- undang yang cacat secara formil hal itu penting dilakukan untuk menjadi parameter kedepan dalam proses pembentukan peraturan perundang- undangan, dengan harapan agar praktik penyimpangan legislasi pada tahap pembentukan dapat diminimalisir. 2. Bahwa urgensi menghadirkan kepatuhan pembentuk undang-undang yang memperhatikan tata cara pelaksanaan kekuasaan adalah untuk: 1) Keberadaan tata cara atau prosedur merupakan salah satu jalan untuk mengontrol agar kekuasaan pembentukan undang-undang yang dimiliki DPR dan juga Presiden tidak disalahgunakan; 2) Prosedur atau tata cara dapat dijadikan indikator untuk menilai semangat atau motif apa yang ada dibalik perumusan sebuah norma. Secara kasat mata, substansi yang dimuat dalam undang-undang bisa saja dinilai tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 karena yang diatur di dalamnya merupakan open legal policy pembentuk undang- undang, namun sebuah norma sangat mungkin lahir dari sebuah moral hazard. Dalam konteks itu, pengujian secara formil sebetulnya harus menyentuh ranah semangat pembentuk undang-undang ketika melahirkan norma undang-undang; 3. Bahwa proses dan hasil pembentukan sebuah undang-undang bukanlah dua hal yang terpisah. Sekalipun keduanya dapat dibedakan, namun keduanya tidak dapat diletakkan secara dikotomis. Proses sangat menentukan hasil. Oleh karena itu, proseslah terlebih dahulu yang harus 31 dinilai, baru kemudian hasilnya. Jika proses (formil) bermasalah secara konstitusional, maka penilaian terhadap substansi (materiil) belum dapat dilakukan. E. Pelanggaran Formil Pembentukan UU MK dan Pelanggaran Terhadap Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 1. Bahwa secara tegas Pasal 44 UU P3 menyatakan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik yang tercantum dalam Lampiran I sebagaimana secara lengkap di uraikan sebagai berikut: Pasal 44 (1) Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik. (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini. 2. Bahwa UU No 7 Tahun 2020 melanggar asas formil terlihat dari naskah akademik yang disusun tidak memenuhi sejumlah syarat yang tertuang dalam Lampiran I UU P3 yang mensyaratkan bahwa kajian naskah akademik memuat: a. BAB I PENDAHULUAN b. BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS c. BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT d. BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS e. BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG f. BAB VI PENUTUP Ketentuan di atas sebagaimana tertuang dalam Lampiran UU P3 merupakan bagian yang tidak terpisah dari peraturanya. 3. Bahwa jika melihat naskah akademik UU MK, kajian yang tertuang hanya berisikan 4 (empat) bab, diantaranya bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan filosofis, sosiologis dan yuridis, bab 3 materi rancangan undang-undang tentang perubahan dan bab 4 penutup. Berdasarkan hal tersebut Naskah 32 Akademik UU MK dapat dinilai cacat secara formil dikarenakan tidak sesuai dengan ketentuan Lampiran I UUP3 [Bukti P.14]; 4. Bahwa sejauh ini tidak terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengecualikan penyusunan naskah akademik diluar ketentuan yang telah diatur dan ditetapkan di dalam Lampiran I UU P3, sehingga penyusunan naskah akademik atas suatu undang-undang yang tidak sesuai sistematika dalam Lampiran I UU P3 harus dinyatakan sebagai pelanggaran prosedur, dengan demikian dapat dinyatakan cacat formil; 5. Bahwa fakta di atas jelas menunjukkan prosedur pembentukan UU MK dalam tahapan penyusunan tidak sesuai dengan prosedur. Mahkamah Konstitusi selama ini yang terkenal sangat menghormati prosedur terutama dalam beracara, justru ‘dihina’ dengan para pembuat UU yang sejak perencanaan dan penyusunan Rancangan Perubahan UU MK menabrak prosedur pembentukan UU. Ketika terdapat ‘penghinaan’ tersebut, menjadi tugas MK untuk mengembalikan marwah kekuasaan pengujian UU untuk mewujudkan sistem hukum nasional yang demokratis serta konstitusional; 6. Bahwa berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan UU MK nyata-nyata telah melanggar asar formil pembentukan peraturan perundang-undangan karena Naskah Akademik disusun tidak berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 44 UU P3, sehingga dapat pula dikatakan melanggar Pasal 44 UU P3 sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 22A UUD NRI 1945. F. Pembentukan UU MK melanggar Asas Pembentukan Undang-Undang 1. Bahwa menurut Bagir Manan dalam keterangan ahli pada Perkara Nomor 79/PUU-XVII/2020, dalam konteks UUD NRI 1945, aspek formil adalah proses atau tata cara atau prosedur pembentukan undang-undang sebagaimana ditentukan UUD NRI 1945, berbagai undang-undang dan peraturan-peraturan lain, serta berbagai asas, seperti asas-asas umum pembentukan peraturan perundangundangan yang baik (algemene beginselen van behoorlijk wetgeving); 2. Bahwa berdasarkan pendapat Bagir Manan di atas, pengujian formil ternyata tidak hanya terbatas pada UUD NRI Tahun 1945, undang-undang dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, serta asas dalam 33 pembentukan peraturan perundang-undangan pun dapat dijadikan dasar pengujian; 3. Bahwa sejumlah asas yang diatur dalam Pasal 5 UU P3 telah mengelaborasi dan menggabungkan asas formil dan materil sebagaimana dijelaskan pada teori perundang-undangan dan ilmu perundang-undagan dengan rincian sebagai berikut: a. Asas kejelasan tujuan (merupakan asas formil); b. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat (merupakan asas formil) c. Asas kesesuaian antara jenis, hierarkie dan materi muatan (merupakan asas formil dan meteriil) d. Asas dapat dilaksanakan (merupakan asas formil) e. Asas kedayagunaan (merupakan asas materiil) f. Asas kejelasan rumusan (merupakan asas formil dan materil) g. Asas keterbukaan (merupakan asas formil) 4. Bahwa gambaran pengaturan asas-asas dalam UU P3 yang mengelobarasi dan penggunaan asas formil dan materiil tersebut menunjukan bahwa penggunaan asas formil dan materil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah hal yang bersifat komulatif (bukan alternatif), yang artinya keduanya adalah hal yang tidak dapat dipisah-pisah atau di kesampingkan pelaksanaanya satu sama lain; 5. Bahwa adanya pelanggaran asas pembentukan peraturan perundang- undangan dari dibentuknya UU MK terdapat pada asas keterbukaan [vide Pasal 5 huruf g UU 12/2011]; 6. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU P3 bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan yang keseluruhan tahapanya harus dilakukan dengan asas- asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU P3, tidak terkecuali asas keterbukaan (Vide Pasal 5 huruf g); 34 7. Bahwa adanya pelanggaran atas asas keterbukaan pembentukan UU MK berada pada tahapan Perencanaan, Penyusunan dan Pembahasan; 8. Bahwa Perencanaan Pembentukan UU MK dilakukan tanpa arah dan politik hukum yang jelas mengacu pada aspirasi dan keterlibatan publik. Hal tersebut terlihat dari inkonsistensi materi dan usulan perubahan yang diuraikan sebagai berikut: a. Pada tanggal 26 Januari 2016 Pemerintah mengusulkan naskah Perubahan UU MK yang tahapanya hanya selesai pada pembicaraan tingkat I yang kemudian tidak dilanjutkan dengan alasan yang tidak jelas (Vide https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/177 website DPR) [Bukti P. 15]; b. Bahwa tanpa ada kejelasan langkah kemudian muncul daftar perubahan UU MK pada daftar komulatif terbuka hasil usulan DPR pada 3 Februari 2020 (Vide https://www.dpr.go.id/uu/prolegnas) yang proses pergeserannya pada tataran perencanaan tanpa ada upaya yang partisipatif [Bukti P.15]. 9. Bahwa Penyusunan dan Pembahasan UU MK dilakukan secara tertutup tanpa adanya keterbukaan dengan berupaya menyerap aspirasi, dan publikasi informasi yang aksesibel kepada publik. Hal ini terlihat dari beberapa uraian berikut: a. Proses pengusulan dilakukan pada 3 Februari 2020 yang dilakukan oleh DPR dimulai dengan pembahasan di Rapat Paripurna pada 2 April 2020, kemudian dilanjutkan Rapat Panja untuk Harmonisasi RUU perubahan UU MK yang dilakukan pada 19 Februari 2020, namun dokumen- dokumen tersebut tidak dapat diakses publik (Vide https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/500) pada tahapan inipun tidak terlihat Daftar Inventarisasi Masalah yang diuraikan; b. Bahwa proses harmonisasi yang tidak terbuka juga terlihat dari agenda Rapat Harmonisasi Badan Legislasi yang dilakukan pada 13 Fabruari 2020 yang dilakukan tertutup dan dengan materi rapat yang tidak memiliki kajian yang mendalam. Hal tersebut dapat dilihat pada sejumlah alat bukti berikut: 1) Materi kajian yang disampaikan oleh pengusul Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H. dengan dasar pijakan riset yang dangkal, tidak 35 komprehensif (jauh dari standar penelitian), dan hanya elaborasi yang bersifat normatif, sehingga tidak menjawab sejumlah kebutuhan perubahan UU MK [Bukti P.16] 2) Pembahasan yang sangat tertutup dan tidak melibatkan publik dan keterbatasan publik mengetahi berbagai akses informasi pada tahap harmonisasi terlihat pada dokumen Laporan Singkat Rapat Badan Legislasi pada tanggal 13 Februari 2020 [Bukti P. 17] dan terlihat juga dalam dokumen Catatan Rapat Badan Legislasi pada tanggal 13 Februari 2020 [Bukti P.17] c. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2020 dilakukan harmonisasi terhadapap RUU perubahan MK yang dilakukan secara tertutup dan tanpa ada uraian yang jelas materi yang di bahas pada proses harmonisasi hal tersebut terlihat dari dokumen Laporan Singkat Rapat Panja tertanggal 19 Februari 2020 [Bukti P.17]. Adanya ketidakterbukaan terhadap berbagai proses pembahasan pada tahapan harmonisasi semakin terlihat pada Catatan Rapat Panja Badan Legislasi [Bukti P.17] d. Bahwa pada tanggal 2 April 2020 diuraikan berbagai usulan DPR pada agenda rapat Paripurna ke 13, yang berbagai dokumennya tidak dapat diakses publik dan publik tidak mengetahui berbagai hasil usulan DPR [Bukti P. 15]. Publik pun tidak dapat mengakses berbagai informasi hal tersebut terlihat dari gambar [Bukti P. 15] 10. Bahwa pasca tahapan RUU Pengusulan Komisi yang dilakukan pada 3 Februari 2020, Harmonisasi Badan Legislasi 13 Februari 2020, Harmonisasi Panja 19 Februari 2020, penetapan usul DPR 2 April 2020 dalam paripurna, tidak ditemukan berbagai dokumen, tahapan dan pembahasan yang melibatkan publik secara meluas. Pembahasan dilakukan secara tertutup dengan alasan akademik yang sangat terbatas. (Vide https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/500) [Bukti P. 15] 11. Bahwa mengutip Dissenting Opinion Hakim Mahkamah Konstitusi Maria Farida pada Putusan Nomor 79/PUUXII/2014, hlm. 209 yang menghendaki harusnya perkara pengujian formil terhadap UU MD3 dapat dikabulkan, menyatakan bahwa, 36 “Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah, “bahwa dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas- luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan” berdasarkan ketentuan tersebut UU MK dapat dikatakan melanggar asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf g tentang asas “Keterbukaan” UUP3; 12. Bahwa Pemohon sangat berkepentingan untuk terlibat dalam pembentukan UU MK karena Pemohon selama ini aktif terlibat dalam pengajaran, penelitian, dan pengabdian yang substansi pengajaran, penelitian, dan pengabdiannya selalu mengarah pada ide-ide untuk menguatkan kelembagaan MK sebagai institusi peradilan ketatanegaraan yang bersih dan berwibawa. Tidak terbukanya akses bagi Pemohon dan warga negara lainnya dalam pembentukan UU MK ini jelas merupakan upaya menelikung para pegiat MK yang selama ini peduli dengan kelembagaan MK; G. Pembentukan UU MK melanggar Tahapan Pembentukan Undang-Undang 1. Bahwa dalam proses/tahapan pembentukan Undang-Undang yang ditentukan dalam UU P3 meliputi tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan; 2. Bahwa dalam tahapan perencanaan, Pasal 16 UU P3 mengatur bahwa Perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Adapun Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Selain itu Prolegnas merupakan skala prioritas program pembentukan Undang-Undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional. Mekanismenya, Prolegnas memuat program pembentukan Undang-Undang dengan judul Rancangan Undang-Undang, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang- undangan lainnya. Materi yang akan diatur tersebut telah melalui pengkajian dan penyelarasan yang kemudian dituangkan dalam Naskah Akademik. 3. Bahwa perubahan UU MK faktanya tidak masuk dalam Prolegnas prioritas tahun 2020 dan pada hari Kamis 2 April 2020, Dewan Perwakilan Rakyat 37 telah menyepakati perubahan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi menjadi inisiatif DPR. Dalam kesepakatan perubahan tersebut, desain perubahan UU MK memang diarahkan bukan untuk menguatkan kelembagaan MK tetapi sudah spesifik diarahkan terkait dihapuskannya periodisasi masa jabatan Hakim Konstitusi. Ketika ditelusuri lebih lanjut, dokumen Naskah Akademik juga sulit untuk diakses. Dengan fakta-fakta ini, perubahan UU MK sejak perencanaan ‘telah bermasalah’. Tahapan perencanaan yang berada di luar skala prioritas dan adanya kesepakatan politik yang tiba-tiba telah merusak upaya untuk mewujudkan sistem hukum nasional yang terencana, terpadu, dan sistematis; 4. Bahwa tahapan pembahasan suatu undang-undang, prosedurnya ditegaskan melalui Pasal 66 UU P3 yaitu Pembahasan Rancangan Undang- Undang dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan yaitu: a. pembicaraan tingkat I dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat Panitia Khusus. Adapun pembicaraan tingkat I meliputi pengantar musyawarah; pembahasan daftar inventarisasi masalah; dan penyampaian pendapat mini. b. pembicaraan tingkat II dilaksanaan dalam rapat paripurna. Agenda pembicaraan tingkat II ini meliputi penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi dan hasil pembicaraan tingkat I; pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna; dan penyampaian pendapat akhir Presiden yang dilakukan oleh menteri yang ditugasi. 5. Bahwa prosedur pembahasan di atas selama ini menjadi acuan dalam pembahasan RUU, dan dari segi waktu, model pembahasan RUU sebagaimana tersebut di atas, jelas membutuhkan waktu pembahasan yang tidak dapat dihitung dengan hari melainkan minggu atau bulan. Rancangan Perubahan UU MK dibahas dalam rapat kerja Komisi III DPR RI pada tanggal 26 dan 27 Agustus 2020 serta berlangsung secara tertutup. Kemudian pada tanggal 1 September 2020, melalui forum rapat paripurna, perubahan UU MK disahkan. Pembahasan dan pengesahan revisi UU yang sangat cepat ini menimbulkan permasalahan hukum tersendiri karena 38 prosedur-prosedur pembentukan UU diabaikan dan semua upaya pembahasan yang selama ini dilakukan hanyalah upaya-upaya untuk menyelundupkan pasal dengan cara yang legal. 6. Bahwa disisi yang lain, partisipasi masyarakat dalam pembentukan UU MK ini pun sangat minim bahkan tidak ada. Pemohon sekaligus memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menghadirkan pihak DPR dan pihak Pemerintah (Presiden) selaku para penyusun UU MK ini, untuk dapat membuktikan apakah dalam pembahasan UU MK ini telah dibuka kanal yang luas untuk masyarakat untuk dapat berpartisipasi. Sedangkan, jika pembuktian mengenai tidak adanya partisipasi masyarakat ini dibebankan kepada Pemohon, maka jelas Mahkamah perlu mempertimbangkan karena faktanya Pemohon kesulitan untuk mendapatkan akses terlibat dalam pembahasan UU MK ini; 7. Bahwa dalam 3 (tiga) tahapan penting yaitu perencanaan, penyusunan, dan pembahasan, perubahan UU MK ini nampak sekali seperti pembentukan UU ‘kejar target’. Pemohon menilai dengan proses pembentukan UU MK yang bermasalah dalam 3 (tiga) tahapan ini akan menurunkan wibawa Mahkamah Konstitusi yang selama ini telah ikut mengawal prinsip supremasi konstitusi, dimana tidak boleh ada peraturan perundang- undangan dibawah konstitusi yang dibentuk dengan cara yang tidak sesuai prosedur, sehingga akan mengancam tujuan untuk mewujudkan sistem hukum nasional yang terencana, terpadu, dan sistematis. 8. Bahwa di beberapa negara, proses pembentukan UU yang begitu cepat (fast track legislation) memang sudah dikenal dan tentu konsep tersebut tidak serta-merta dapat dilaksanakan di Indonesia dalam waktu sekarang karena politik hukum proses legislasi yang tertuang dalam UU P3 belum mengenal konsep Fast Track Legislation. Jika pun konsep tersebut nantinya hendak dipakai, tentu hanya dapat diterapkan pada beberapa pengaturan tertentu (terutama untuk mengatur hal-hal yang bersifat darurat dan mendesak) dan bukan terhadap UU yang mengatur kelembagaan MK. 9. Bahwa demikian pula pembentukan perubahan UU MK tentunya tidak bersifat mendesak dan darurat dalam rangka mengatasi kondisi genting maupun merespon cepat atas kebutuhan hukum masyarakat, sehingga 39 dipaksakan harus menggunakan konsep Fast Track Legislation. Justru sebaliknya, dalam pembentukan UU MK diperlukan pendalaman dan kajian yang cermat dan komprehensif, sebab untuk mendesain kelembagaan MK membutuhkan proses legislasi yang baik dan tidak tergesa-gesa. Hal ini mengingat bahwa MK merupakan lembaga kekuasaan kehakiman yang memainkan peran penting sebagai pelindung hak konstitusional warga negara sekaligus pengawal konstitusi; 10. Bahwa berdasarkan sejumlah uraian di atas, sekalipun alat ukur melakukan pengujian secara formil adalah undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, namun hal itu bukanlah sesuatu yang terlarang dalam pengujian secara formil. Menguji undang-undang dengan menggunakan undang-undang memang tidak dapat dibenarkan sepanjang itu menyangkut substansi undang-undang. Adapun terkait tata cara pembentukan, maka alat ukur mengujinya adalah undang-undang. Sebab, UUD NRI 1945 sama sekali tidak mengatur secara detail bagaimana tata cara pembentukan undang-undang, melainkan hanya mendelegasikannya kepada undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 22A UUD NRI 1945. Oleh karena itu, Pasal 22A UUD NRI 1945 harus dimaknai bahwa yang dimaksud dengan tata cara pembentukan undang-undang menurut UUD NRI Tahun 1945 adalah tata cara yang diatur dalam UU P3 beserta peraturan pelaksanaannya; 11. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan pembentukan UU MK tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD NRI 1945, dan Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang- undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. DALAM PENGUJIAN MATERIIL A. Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 40 1. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyebutkan, “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” telah menjamin hak konstitusional Pemohon dalam mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dalam hal ini kepastian hukum yang adil bagi Pemohon tentang ketentuan syarat usia minimal hakim Mahkamah Konstitusi; 2. Bahwa Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK, berbunyi sebagai berikut: “Pasal 15 (1) …. (2) Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seseorang calon hakim konstitusi harus memenuhi syarat: a. …; b. ...; c. …; d. berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun; e. …”. 3. Bahwa dengan diberlakukannya Pasal a quo, maka syarat usia minimal hakim MK adalah 55 (lima puluh lima) tahun; 4. Bahwa keberlakuan Pasal a quo menimbulkan ketidakpastian hukum disebabkan Pasal a quo bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyebutkan, bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Dalil tersebut dapat dibuktikan dengan adanya perubahan batas usia minimum, dua kali, yang terkahir UU 8 tahun 2011. Pasal a quo telah menghapus ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 8 tahun 2011 yang sejatinya mengatur syarat usia hakim MK adalah berusia paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan. Pasal ini diuji di MK dan MK memberikan putusan bahwa Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) bertentangan secara bersyarat dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (conditionally 41 unconstitutional) yaitu tidak konstitusional sepanjang tidak dimaknai, “Berusia paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan pertama” (vide Putusan MK Nomor 7/PUU-XI/2013). Berdasarkan tafsir Mahkamah tersebut, maka dapat dimaknai bahwa usia paling rendah 47 tahun untuk menjadi hakim MK merupakan usia yang telah konstitusional; 5. Bahwa MK disebut sebagai pengawal konstitusi (the guardian of constitution) dan penafsir tertinggi konstitusi (the soul and the highest interpreter constitution) (Maruarar Siahaan, 2012). MK berwenang dalam mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (vide Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945). Sehingga, apabila dilakukan perubahan oleh pembentuk undang-undang atas sesuatu ketentuan (norma) yang sejatinya ketentuan (norma) tersebut telah diputus oleh penafsir tertinggi konstitusi (the soul and the highest interpreter constitution) dan putusannya bersifat final dan mengikat, maka justru menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini tentu melanggar ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum; 6. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 secara konsep merujuk pada gagasan rechtstaats atau the rule of law yang menekankan pada konsep negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Sehingga, dalam penyelenggaraan negara, khususnya dalam menentukan kriteria usia minimal hakim konstitusi, haruslah tunduk pada ketentuan hukum, dalam hal ini Putusan MK Nomor 7/PUU-XI/2013 yang telah menyatakan bahwa kriteria syarat usia minimal untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi adalah 47 (empat puluh tujuh) tahun merupakan kriteria usia yang oleh Mahkamah Konstitusi telah dinyatakan konstitusional, sehingga dengan diubahnya syarat minimal hakim Mahkamah Konstitusi oleh pembentuk undang-undang yang sejatinya telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi bahwa syarat usia 47 tahun bagi hakim Mahkamah Konstitusi adalah konstitusional merupakan pelanggaran atas negara hukum karena pembentuk undang-undang yang seharusnya merujuk dan menjadikan Putusan MK Nomor 7/PUU-XI/2013 sebagai sumber hukum karena sifatnya 42 yang final dan mengikat justru meyimpangi Putusan MK Nomor 7/PUU- XI/2013 tersebut, melalui Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK. Sehingga Pasal a quo telah menimbulkan ketidakpastian hukum; 7. Bahwa perubahan syarat usia minimal dengan menambah usia dari usia 47 (empat puluh tujuh) tahun menjadi usia 55 (lima puluh lima) tahun tidak memiliki urgensi yang nyata. Hal ini terlihat dari alasan menaikkan syarat usia hakim MK tersebut tidak dapat ditemukan dalam Naskah Akademik UU MK, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum atas alasan menaikkan syarat usia hakim MK; 8. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, pembentuk undang- undang, melalui Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK telah melanggar hak konstitusional Pemohon atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagimana dijamin dalam Pasal 28 ayat (1) UUD NRI 1945 dalam hal ini adalah hak mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil atas ketentuan syarat usia minimal hakim Mahkamah Konstitusi. B. Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 1. Bahwa Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyebutkan “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan” telah menjamin hak konstitusional Pemohon dan warga negara lain dalam hal ini memperoleh kesempatan yang sama dalam menjadi calon hakim MK; 2. Bahwa Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK, berbunyi sebagai berikut: “Pasal 15 (1) … (2) Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seseorang calon hakim konstitusi harus memenuhi syarat: a. …; b. ...; c. …; d. berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun; e. …”. 3. Bahwa dengan diberlakukannya Pasal a quo, maka syarat usia minimal hakim MK adalah 55 (lima puluh lima) tahun; 43 4. Bahwa Pasal a quo, menurut Pemohon, bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa, “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”; 5. Bahwa syarat sebagai Hakim MK dalam UUD NRI 1945 terbatas pada harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. (vide Pasal 24C ayat (5) UUD NRI 1945). Berdasarkan amanat konstitusi tersebut, maka dapat dimaknai bahwa syarat minimal usia hakim MK tidak diatur dalam konstitusi. Sehingga, meskipun seorang warga negara calon hakim MK belum memenuhi Pasal a quo tetapi telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C ayat (5) UUD NRI 1945, maka sesuai amanat konstitusi calon hakim MK tersebut harus dimaknai telah memiliki hak konstitusional memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan dalam hal ini diangkat menjadi calon hakim MK; 6. Bahwa meskipun Pemohon belum berusia 47 (empat puluh tujuh) tahun sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan yang lama UU No. 24 Tahun 2003 juncto UU No. 8 Tahun 2011, tetapi dengan dinaikkannya syarat usia minimal hakim MK dari 47 (empat puluh tujuh) tahun menjadi 55 (lima puluh lima), maka Pemohon yang pada masanya nanti yakni pada usia 47 (empat puluh tujuh) tahun berpotensi menjadi calon hakim MK harus menunggu lebih lama 8 (delapan) tahun lagi, sehingga merugikan hak konstitusional Pemohon dalam memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan dalam hal ini adalah kesempatan yang sama dalam menjadi calon hakim MK; 7. Bahwa selain kerugian konstitusional di atas, Pemohon yang concern di bidang Hukum Tata Negara khususnya lembaga MK sebagaimana diuraikan dalam kedudukan Pemohon (legal standing), Pemohon telah dilanggar hak konstitusionalnya karena Pasal a quo senyatanya telah menimbulkan kerugian konstitusional warga negara lain yang belum berusia 55 (lima puluh lima) tahun, tetapi sejatinya telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (5) UUD NRI 1945 dan ingin mendaftar menjadi calon hakim MK; 44 8. Bahwa Pasal a quo menutup hak konstitusional warga negara yang pada dasarnya telah dijamin dalam Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945. Kemungkinan warga negara yang pada dasarnya memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (5) UUD NRI 1945 dan syarat calon hakim MK yang diatur dalam UU No. 24 Tahun 2003 juncto UU No. 8 tahun 2011 sangatlah besar. Berikut beberapa Hakim Konstitusi yang dapat dinilai memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, yang diangkat sebelum usia 55 (lima puluh lima) tahun. a. Jimly Asshiddiqie diangkat menjadi Hakim MK pada usia 47 (empat puluh tujuh) tahun (lahir 17-04-1956, diangkat 16-4-2003). b. Mahfud MD diangkat Hakim MK pada usia 51 (lima puluh satu) tahun (lahir 13-05-1957, diangkat 1-4-2008). c. I Dewa Gede Palguna diangkat menjadi Hakim MK pada usia 42 (empat puluh dua) tahun (lahir 24 -12-1961, diangkat 15-8-2003). d. Hamdan Zoelva diangkat menjadi Hakim MK pada usia 47 (empat puluh tujuh) tahun (lahir 21-06-1962, diangkat 7-2010). e. Saldi Isra diangkat menjadi Hakim MK pada usia 49 (empat puluh sembilan) tahun (lahir 20-8-1968, diangkat 11-4-2017). 9. Bahwa salah satu indikasi/bentuk sifat tidak negarawan adalah melakukan tindak pidana, sedangkan syarat untuk menjadi Hakim Konstitusi yang diatur harus telah berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun tidak menjamin atau setidak-tidaknya belum tentu seseorang warga negara memiliki sifat negarawan. Demikian pula tidak menjamin/belum tentu memenuhi syarat lain yang diatur dalam Pasal 24C ayat (5) UUD NRI 1945 seperti memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. Karena syarat hakim konstitusi yang diatur dalam Pasal 24C ayat (5) UUD NRI 1945 tidak melekat di dalamnya kriteria usia. Hal ini terbukti bahwa terdapat seorang hakim Mahkamah Konstitusi yang dinilai negarawan pada saat diangkat menjadi hakim Mahkamah Kontitusi dan memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (5) UUD NRI 1945, tetapi dalam masa jabatannya hilang sifat 45 kenegarawanannya karena terbukti melanggar kode etik Hakim Konstitusi dan/atau terbukti melakukan tindak pidana korupsi; 10. Bahwa ketentuan Pasal a quo yang mengatur ketentuan syarat hakim MK dengan menambah syarat usia minimal dari 47 (empat puluh tujuh) tahun menjadi 55 (lima puluh lima) tahun justru menimbulkan dampak pada ketersediaan calon hakim MK menjadi lebih sedikit karena menutup warga negara di bawah usia 55 (lima puluh lima) tahun yang telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (5) UUD NRI 1945 dan syarat calon hakim MK dan diatur dalam UU No. 24 Tahun 2003 juncto UU No. 8 tahun 2011; 11. Bahwa berdasarkan pertimbangan Pasal a quo yang memberikan syarat usia 55 (lima puluh lima) tahun untuk menjadi hakim konstitusi senyata- nyatanya telah merugikan hak konstitusional warga negara yang sejatinya telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (5) UUD NRI 1945, serta hak konstitusional Pemohon yang pada masanya (usia 47 tahun) juga memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (5) UUD NRI 1945, hal ini tentu telah melanggar hak konstitusional warga negara dalam memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa, “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”; 12. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung hak konstitusional warga negara (the protector of the citizens’ constitutional rights) dan pelindung Hak Asasi Manusia (the protector of human rights), seharusnya melindungi hak warga negara, yang telah memenuhi syarat hakim konstitusi yaitu harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. (vide Pasal 24C ayat (5) UUD NRI 1945). Bercermin pada ketentuan tersebut, harus diakui bahwa UUD NRI 1945 memang tidak mengatur terkait usia. Selama ini, Mahkamah berpendapat bahwa kriteria usia memang merupakan kebijakan hukum (open legal policy) dari pembentuk Undang-Undang, MK berpendapat sebagai berikut. (vide Putusan MK 49/PUU-XI/2011, hlm. 68) 46 “pemenuhan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan bukan berarti negara tidak boleh mengatur dan menentukan syarat-syaratnya, sepanjang syarat-syarat demikian secara objektif memang merupakan kebutuhan yang dituntut oleh jabatan atau aktivitas pemerintahan yang bersangkutan dan tidak mengandung unsur diskriminatif. Dalam kriteria usia, UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan atau aktivitas pemerintahan. Artinya, UUD 1945 menyerahkan kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya.” 13. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 15/PUU-V/2007, tanggal 27 November 2007 dan Nomor 37-39/PUU-VIII/2010, tanggal 15 Oktober 2010 pada intinya telah mempertimbangkan bahwa dalam kaitannya dengan kriteria usia UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu untuk menduduki semua jabatan dan aktivitas pemerintahan. Hal ini merupakan kebijakan hukum terbuka (opened legal policy), yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk Undang-Undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang yang apapun pilihannya, tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Tetapi, kriteria usia menurut MK dapat menjadi permasalahan konstitusionalitas apabila aturan kriteria usia tersebut menimbulkan problematika kelembagaan, yaitu tidak dapat dilaksanakan, aturannya menyebabkan kebuntuan hukum (dead lock) dan menghambat pelaksanaan kinerja lembaga negara yang bersangkutan yang pada akhirnya menimbulkan kerugian konstitusionalitas warga negara. Secara lebih lengkap, Mahkamah berpendapat sebagai berikut. (vide Putusan MK Nomor 7/PUU-XI/2013, (3.11, hlm. 31) “Mahkamah berpendirian bahwa terhadap kriteria usia yang UUD 1945 tidak menentukan batasan usia tertentu untuk menduduki semua jabatan dan aktivitas pemerintahan, hal ini merupakan kebijakan hukum (legal policy) dari pembentuk Undang-Undang, yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk Undang-Undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang yang, apapun pilihannya, tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Namun demikian, menurut Mahkamah hal tersebut dapat menjadi permasalahan konstitusionalitas jika aturan tersebut menimbulkan problematika kelembagaan, yaitu tidak dapat dilaksanakan, aturannya menyebabkan kebuntuan hukum (dead lock) dan menghambat pelaksanaan kinerja lembaga negara yang bersangkutan yang pada akhirnya menimbulkan kerugian konstitusionalitas warga negara.” 47 14. Bahwa menurut Pemohon kriteria usia di dalam Pasal a quo menimbulkan problem kelembagaan yang tidak dapat dilaksanakan, menyebabkan kebuntuan hukum (dead lock), dan menghambat pelaksanaan kinerja lembaga MK sehingga menimbulkan kerugian konstitusionalitas warga negara; 15. Bahwa perkara yang masuk ke dalam MK begitu banyak dan tidak dapat dipastikan tiap tahunnya. Jumlah perkara pengujian undang-undang yang diregistrasi di MK pada tahun 2017 berjumlah 180 perkara, tahun 2018 berjumlah 151 perkara, dan pada tahun 2019 berjumlah 122 perkara. Jumlah perkara perselisihan hasil pemilihan umum yang diregistrasi pada tahun 2014 berjumlah 71 perkara, sedangkan pada tahun 2019 mengalami kenaikan yang drastis yaitu berjumlah 262 perkara (www.mkri.id). Berdasarkan data tersebut, terlihat begitu banyak perkara yang teregistrasi di MK, apalagi tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap MK untuk menyelesaikan perkara konstitusional, sehingga hakim MK harus selalu dalam keadaan dan kondisi yang prima agar tidak menimbulkan problem kelembagaan MK sampai MK tidak dapat melaksanakan kewenangannya sesuai Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945; 16. Bahwa keadaan dan kondisi yang prima seorang Hakim Konstitusi sebagai manusia biasa salah satunya dipengaruhi faktor usia. Kemampuan fisik optimal seseorang dicapai pada saat usianya antara 25-30 tahun, dan kapasitas fisiologis seseorang akan menurun 1% per tahunnnya setelah kondisi puncaknya terlampaui. Proses penuaan seseorang ditandai dengan tubuh yang mulai melemah, gerakan tubuh makin lamban dan kurang bertenaga, keseimbangan tubuh semakin berkurang, dan makin menurunnya waktu reaksi. Pada usia 60 tahun, kapasitas fisik seseorang akan menurun 25% yang ditandai dengan penurunan kekuatan otot, sedang kemampuan sensoris dan motorisnya turun sebesar 60%. Setelah umur 55 tahun terdapat pengurangan/penurunan lapangan penglihatan (Tarwaka, 2004). Dengan demikian pengaruh umur harus selalu dijadikan pertimbangan dalam memberikan pekerjaan pada seseorang. Oleh karenanya, dalam rangka menjaga kondisi prima Hakim Konstitusi agar terus dapat melaksanakan kewenangannya penentuan kriteria umur 48 seorang Hakim Konstitusi menjadi sangat penting agar tidak menimbulkan problem kelembagaan yang tidak dapat dilaksanakan, menyebabkan kebuntuan hukum (dead lock), dan menghambat pelaksanaan kinerja lembaga MK sehingga menimbulkan kerugian konstitusionalitas warga negara sebagaimana syarat tersebut telah dipertimbangkan dalam Putusan MK Nomor 7/PUU-XI/2013; 17. Bahwa usia 55 (lima puluh lima) tahun, meskipun menurut Ilmu Kesehatan masih ke dalam kategori produktif bekerja, tetapi potensi atas penurunan kapasitas fisiologis hakim yang berusia 55 (lima puluh lima) tahun lebih besar jika dibandingkan dengan hakim yang memiliki usia 47 (empat puluh tujuh) tahun (syarat usia hakim mahkamah konstitusi pada Undang-Undang No. 8 Tahun 2011). Sehingga tidak ada urgensi menaikkan syarat minimal usia hakim konstitusi dari 47 (empat puluh tujuh) tahun menjadi 55 (lima puluh lima) tahun. Bahkan, dengan menaikkan syarat usia minimal tersebut, justru potensi atas timbulnya problem kelembagaan yang tidak dapat dilaksanakan, menyebabkan kebuntuan hukum (dead lock), dan menghambat pelaksanaan kinerja lembaga MK sehingga menimbulkan kerugian konstitusionalitas warga negara semakin tinggi daripada umur 47 (empat puluh tujuh) tahun; 18. Bahwa keberadaan Pasal a quo tidak didasarkan atas kajian akademik yang jelas yang alasan menaikkan usia minimal dari 47 (empat puluh tujuh) menjadi 55 (lima puluh lima) tidak ditemukan dalam Naskah Akademik UU MK. Sebagai perbandingan minimal syarat usia hakim konstitusi di berbagai negara rata-rata adalah di usia 40-45 tahun atau tidak lebih dari 50 tahun, artinya, beberapa negara tersebut juga telah mempertimbangkan alasan yang jelas salah satunya Kesehatan, negara tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. a. Korea Selatan : 40 tahun (Article 5 South Korea Act No.10546). b. Hongaria : 45 tahun (Section 6 The Legal Status of Members of the Constitutional Court). c. Jerman : 40 tahun (Part 1 Constitution and jurisdiction of the Federal Constitusional Court Section 3). 49 19. Bahwa dengan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pasal a quo, meskipun bersifat open legal policy, tetapi disebabkan Pasal a quo bertentangan dengan Putusan MK Nomor 7/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa syarat usia tidak lagi tergolong open legal policy atau dapat menjadi permasalahan konstitusionalitas jika aturan tersebut menimbulkan problematika kelembagaan MK, yaitu tidak dapat dilaksanakan, aturannya menyebabkan kebuntuan hukum (dead lock) dan menghambat pelaksanaan kinerja lembaga negara yang bersangkutan yang pada akhirnya menimbulkan kerugian konstitusionalitas warga negara. Hal ini disebabkan karena Pasal a quo yang menaikkan syarat usia minimal hakim konstitusi dari 47 (empat puluh tujuh) tahun menjadi 55 (lima puluh lima) tahun justru memperbesar potensi timbulnya problematika kelembagaan karena pada usia 55 (lima puluh lima) tahun terjadi penurunan kapasitas kerja dan fisik lebih besar daripada usia 47 (empat puluh tujuh) tahun yang akhirnya dapat menyebabkan problem kelembagaan seperti lambatnya penyelesaian perkara di Mahkamah Konstitusi, sehingga menyebabkan kebuntuan hukum (dead lock), dan menghambat pelaksanaan kinerja lembaga MK sehingga menimbulkan kerugian konstitusionalitas warga negara; 20. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, pembentuk undang-undang, melalui Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK telah nyata-nyata/faktual melanggar hak konstitusional Pemohon untuk memeroleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan dan melanggar hak konstitusonal Pemohon yang concern di bidang Hukum Tata Negara khususnya lembaga MK, karena Pemohon telah dilanggar hak konstitusionalnya akibat Pasal a quo yang senyatanya telah menimbulkan kerugian konstitusional warga negara lain yang belum berusia 55 (lima puluh lima) tetapi sejatinya telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (5) UUD NRI 1945 dan ingin mendaftar menjadi hakim MK sebagaimana dijamin dalam Pasal Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945; 21. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jika Mahkamah membatalkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d justru akan menimbulkan kekosongan hukum, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah agar ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK dinyatakan bertentangan secara bersyarat (conditionally 50 unconstitutional) terhadap Pasal 28D ayat (1) dan (3) UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai “47 (empat puluh tujuh) tahun.” C. Pasal 22 UU MK bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945 1. Ketentuan Pasal 22 UU MK 1.1 Bahwa 22 UU MK berbunyi “Dihapus” sehingga keberadaan Pasal 22 UU MK telah menghapuskan ketentuan Pasal 22 yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang berbunyi “masa jabatan hakim konstitusi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.” 1.2 Bahwa keberadaan Pasal 22 UU MK telah menghapuskan periodesasi masa jabatan hakim konstitusi selama 5 (lima) tahun, sehingga saat berlakunya Pasal 22 UU MK masa waktu Hakim Konstitusi menjabat didasarkan pada usia pensiun. Dengan demikian hakim konstitusi dapat menjabat dari usia 55 tahun berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK serta diberhentikan pada usia 70 tahun berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf c UU MK dan oleh karenanya hakim konstitusi dapat menduduki jabatannya paling lama 15 tahun (tanpa jeda periodesasi). 2. Prinsip Konstitusionalisme 2.1. Bahwa konstitusionalisme dapat dikatakan sebagai filsafat politik, yang didasarkan pada gagasan bahwa “otoritas pemerintah” berasal dari rakyat dan harus dibatasi oleh konstitusi yang secara jelas mengungkapkan apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah. Kehadiran konsep pembatasan oleh konstitusi ini dapat dipahami sebagaimana diingatkan oleh Leonard R. Sorenson (1989) bahwa, "Ancaman paling mendasar bagi warga negara adalah pemerintah itu sendiri dengan kekuasaan pemerintahan yang luas ... perlindungan paling mendasar bagi warga negara adalah pemerintah yang terbatas”. Oleh sebab itu masih amat tepat apa yang dikatakan oleh K.C Where (1966) bahwa constitutional goverment itu bukan hanya pemerintahan berdasarkan konstitusi, tetapi pemerintahan yang dibatasi oleh konstitusi; 51 2.2. Bahwa elemen konstitusionalisme memuat berbagai hal yang diantaranya. Pertama, pembatasan kekuasaan pemerintahan berdasarkan konstitusi (Limited Government Based on The Constitution). Kedua, kedaulatan rakyat dan pemerintahan yang demokratis (Popular Sovereignty and Democratic Government). Ketiga, pemisahan kekuasaan (A Separation of Powers or other Checks and Balances). Keempat, kontrol masyarakat sipil terhadap militer (Civilian Control of the Military). Kelima, kepolisian yang diatur oleh hukum dan kontrol yudisial (Police Governed by Law and Judicial Control). Keenam, peradilan yang independen (An Independent Judiciary). Ketujuh, jaminan terhadap hak asasi manusia (Guarantee of Individual Rights); 2.3. Tetapi secara prinsip konsitusionalisme memuat unsur. Pertama, Separation of Powers with Checks and Balances Mechanism, Kedua, Representative Democracy. Ketiga, Guarantee and Protection of Fundamental Rights and Freedoms. 3. Pasal 22 UU MK bertentangan dengan Prinsip Konstitusionalisme yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945 3.1 Bahwa berkaitan dengan keberadaan prinsip konstitusionalisme jika kita perhatikan secara seksama ajaran kedaulatan Tuhan, kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat berlaku secara simultan dalam pemikiran bangsa kita tentang kekuasaan. Kekuasaan kenegaraan dalam wadah NKRI pada pokoknya adalah derivat dari kesadaran kolektif kita mengenai kemahakuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Keyakinan akan kemahakuasaan Tuhan itu diwujudkan dalam pemahaman kedaulatan rakyat dan sekaligus dalam kedaulatan hukum yang kita terima sebagai dasar-dasar pemikiran sistemik dalam konstruksi Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945; 3.2 Bahwa atas dasar hal tersebut pelaksanaan prinsip kedaulatan hukum (Vide Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945) di Indonesia diwujudkan dalam gagasan rechtsstaat atau the rule of law serta prinsip supermasi hukum, yang dalam perumusanya menjunjung tinggi demokrasi sesuai (Vide Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945); 52 3.3 Bahwa prinsip kedaulatan rakyat selain diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang akan dihasilkannya, juga tercermin dalam struktur dan mekanisme kelembagaan negara dan pemerintahan yang menjamin tegaknya sistem hukum dan berfungsinya sistem demokrasi; 3.4 Bahwa dari segi kelembagaan prinsip kedaulatan dalam konteks UUD NRI 1945 juga dapat diorganisasikan dua pilihan cara yang juga merupakan (dibaca juga: konstitusionalisme) yaitu pemisahan kekuasaan (separation of power) atau pembagian kekuasaan (distribution atau division of power); 3.5 Bahwa pada intinya, pemisahan kekuasaan atau pembagian kekuasaan dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan negara dari kemungkinan menjadi sumber penindasan dan tindakan sewenang-wenang. Pengaturan pembatasan kekuasaan itulah yang menjadi ciri konstitusionalisme dan sekaligus tugas utama konstitusi, sehingga kemungkinan kesewenang-wenangan kekuasaan dapat dikendalikan dan diminimalkan; 3.6 Bahwa pelembagaan konstitusionalisme dalam UUD NRI 1945 secara pokok termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, yang mengatur pelaksanaaan kedaulatan rakyat menurut Undang- Undang Dasar, dan penyelenggaraan negara yang berdasarkan hukum. Oleh karena itu, kedaulatan rakyat yang pada hakikatnya melekatkan kekuasaan tertinggi ada pada rakyat itu dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan konstitusi (UUD NRI 1945), diantara wujudnya adalah adanya pengaturan kewenangan dan batas-batas wewenang pada lembaga-lembaga tinggi negara, pengaturan pengisian jabatan pada tiap-tiap lembaga tinggi negara, serta adanya jaminan hak konstitusional warga negara; 3.7 Bahwa dalam tataran praktik timbul tantangan dan ancaman terhadap penegakkan prinsip-prinsip konstitusionalisme diantaranya yang saat ini terjadi melalui UU MK dengan dihapuskanya ketentuan mengenai masa jabatan Hakim Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UU MK yang menghapuskan Pasal 22, padahal seharusnya Hakim Konstitusi 53 selaku pejabat negara pelaksana kekuasaan kehakiman pada Mahkamah Konstitusi (pelaksana kedaulatan rakyat menurut UUD NRI 1945) dibatasi masa jabatannya dengan periodisasi tertentu; 3.8 Bahwa atas dihapuskannya ketentuan mengenai masa jabatan Hakim Konstitusi tersebut, menurut Pemohon telah bertentangan dengan prinsip konstitusionalisme berdasarkan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. 4. Hilangnya Ruang Evaluasi Hakim Konstitusi atas dihapuskannya pengaturan Masa Jabatan 4.1 Bahwa dengan dihapusnya ketentuan masa jabatan periodik Hakim Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UU MK maka UU MK kemudian mengubahnya dengan penentuan usia pensiun 70 (tujuh puluh) tahun dengan keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun telah menghilangkan ruang evaluasi kepada Hakim Konstitusi yang dimiliki oleh setiap Warga Negara Indonesia (termasuk Pemohon) untuk menilai pelaksanaan tugas dan wewenang Hakim Konstitusi selama menjabat pada periode pertama; 4.2 Bahwa masa jabatan Hakim Konstitusi yang menurut UU MK ditentukan dengan menggunakan usia 70 (tujuh puluh) tahun atau maksimum menjabat 15 (lima belas) tahun, justru berakibat pada hilangnya ruang evaluasi terhadap Hakim Konstitusi terutama oleh Lembaga Negara pengusul (vide Pasal 24 ayat (3) UUD NRI 1945) dan oleh masyarakat Warga Negara Indonesia melalui pemberian masukan kepada Lembaga Negara pengusul pada saat proses seleksi; 4.3 Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas maka kondisi ini berimplikasi pada potensi penyalahgunaan kekuasaan dan tindakan tidak profesional karena posisi aman Hakim Konstitusi yang lepas dari evaluasi di tiap periode habis masa jabatannya. 5. Sistem Pengawasan Hakim Konstitusi yang Belum Memadai 5.1 Bahwa konstruksi hukum dalam melakukan pengawasan terhadap Hakim Konstitusi saat ini belum memadai. Hakim Konstitusi tidak memiliki pengawasan yang bersifat eksternal sehingga kehadiran masa jabatan Hakim Konstitusi yang memberi jeda kepada Hakim Konstitusi 54 untuk diuji kembali juga dapat dimaknai sebagai upaya melakukan pengawasan terhadap Hakim Konstitusi; 5.2 Bahwa pilihan hukum mengatur masa jabatan hakim konstitusi dengan menggunakan usia 70 (tujuh puluh) tahun atau maksimum menjabat 15 (lima belas) tahun akan memposisikan hakim konstitusi tanpa koreksi yang memadai dari masyarakat. Kondisi ini semakin diperparah dari sulitnya mekanisme mengoreksi hakim konstitusi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 23 UU No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi maupun UU MK yang mempersyaratkan bahwa pemberhentian Hakim Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan alasan- alasan berikut ini: a. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara; b. melakukan perbuatan tercela; c. tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 5 (lima) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah; d. melanggar sumpah atau janji jabatan; e. dengan sengaja menghambat Mahkamah Konstitusi memberi putusan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; f. melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; g. tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi; dan/atau h. melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi. Sedangkan permintaan pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana disebutkan di atas dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Sedangkan MKMK sendiri memiliki sejumlah kelemahan dalam pelaksanaan kewenangannya, salah satunya disebabkan oleh sifat internalnya MKMK; 55 5.3 Bahwa pasca Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006, Hakim Konstitusi tidak dapat lagi disebut sebagai hakim yang menjadi objek pengawasan Komisi Yudisial (KY), sehingga saat ini satu-satunya lembaga yang dapat melakukan fungsi pengawasan kepada Hakim Konstitusi hanyalah Dewan Etik dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang keduanya bersifat internal; 5.4 Bahwa MKMK bersifat ad hoc yang baru akan dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi jika terdapat usulan dari Dewan Etik. Hal ini sebagaimana dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat (2) PMK No. 2 Tahun 2014 yang menyatakan: “Majelis Kehormatan dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi atas usul Dewan Etik”. Artinya, MKMK dikonstruksikan sebagai lembaga yang muncul ketika terdapat kasus saja dan tidak bersifat permanen; 5.5 Bahwa MKMK maupun Dewan Etik Hakim Konstitusi berada di bawah Mahkamah Konstitusi, dan ini tentu tidak menjamin independensi MKMK sebagai lembaga pengawas. Keberadaan MKMK yang berada dilingkungan MK berpotensi menyebabkan conflict of interest, sehingga tidak dapat efektif menjalankan fungsi pengawasan terhadap Hakim Konstitusi; 5.6 Bahwa dengan kondisi kelembagaan pengawasan Hakim Konstitusi yang saat ini dikatakan sangat lemah (status quo) sebagaimana diuraikan pada dalil di atas, disertai dengan hilangnya mekanisme pengawasan Hakim Konstitusi melalui mekanisme seleksi pada jeda periode masa jabatan, maka menurut PEMOHON telah bertentangan dengan pelaksanaan kedaulatan rakyat menurut UUD NRI 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. 5.7 Bahwa membangun sistem independensi peradilan di Mahkamah Konstitusi tidak bisa dilihat secara parsial hanya pada ranah masa jabatan hakim atau periodesasi jabatan hakim konstitusi yang di maknai sangat sempit oleh pembentuk undang-undang dalam perubahan undang-undang MK saat ini dengan hanya mengubah periodesasi jabatan hakim konstitusi menggunakan ukuran usia dan tidak melebihi 56 15 tahun masa jabatan. Akan tetapi sistem independensi peradilan harus di lihat secara holistik dan komprehensif yang di mulai dari ranah rekrutmen (SDM, kualifikasi), pelaksanaan kewenangan MK (pelembagaan dan kesekretariatan), dan sistem pengawasan. 5.8 Bahwa sejumlah perubahan dalam UU MK saat ini (termasuk periodesasi jabatan hakim konstitusi) adalah hanya satu bagian kecil dari keseluruhan sistem independensi peradilan Mahkamah Konstitusi maka perubahan UU MK saat ini masih berpotensi “merusak” independensi mahkamah karena tidak berimbangnya sistem yang di bangun. 5.9 Bahwa dengan demikian pembentuk undang-undang juga tidak tepat jika ingin menggunakan alasan Putusan Mahkamah Nomor 53/PUU- XIV/2016 sebagai dasar adanya perubahan UU MK yang difokuskan pada periodesasi jabatan hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi halaman 96 dan 97 yang menyatakan “masa jabatan hakim konstitusi akan lebih baik apabila ditentukan satu periode dengan durasi waktu yang lebih lama dibandingkan yang berlaku sekarang”. Hal tersebut karena periodesasi hakim bukanlah satu-satunya ukuran independensi peradilan Mahkamah Konstitusi. 5.10 Bahwa Mahkamah Konstitusi pun menyadari secara jelas dalam membangun sistem independensi peradilan Mahkamah Konstitusi tidak cukup pada ranah pengaturan “periodesasi jabatan hakim” hal tersebut telah di tegaskan sendiri oleh Mahmakah dalam Putusan Nomor 53/PUU-XIV/2016, halaman 95 paragraf kedua sebagai berikut: “... Sekalipun secara teoritis proses seleksi dan lama waktu (masa jabatan) hakim termasuk Hakim Konstitusi acap kali dipisahkan, namun di dalam praktik keduanya berkelindan dan tidak mungkin dipisahkan secara tegas ...” 5.11 Bahwa jika merujuk Naskah Akademik perubahan UU MK yang argumentasi akademiknya sangat lemah, basis riset yang tidak lengkap memperlihatkan bahwa fokus pembentuk undang-undang MK dalam mengubah periodesasi masa jabatan hakim sangatlah parsial serta tidak berupaya membangun kerangka (blue print/politik hukum) yang holistik 57 dalam membangun sistem independensi peradilan Mahkamah Konstitusi; 5.12 Bahwa dengan berdasarkan sejumlah uraian di atas perubahan UU MK belum dilakukan secara cukup tepat, lengkap dan komprehensif dengan demikian perlu politik hukum yang lebih jelas untuk perubahan UU MK kedepan sehingga UU MK saat ini harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. 6. Perihal Penafsiran Mahkamah terhadap Pengertian dan Karakter Jabatan Hakim Konstitusi menurut UUD NRI 1945 6.1 Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya pada Putusan No. 005/PUU-IV/2006 (hlm. 174) menyatakan dan menegaskan perbedaan antara Hakim Konstitusi dengan hakim biasa. Hakim Konstitusi ditegaskan bukan sebagai profesi tetap, melainkan hakim karena jabatannya yang diangkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Berikut kutipan pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan 005/PUU-IV/2006 (hlm. 174): “…Selain itu, berbeda halnya dengan hakim biasa, Hakim Konstitusi pada dasarnya bukanlah hakim sebagai profesi tetap, melainkan hakim karena jabatannya. Hakim Konstitusi hanya diangkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan setelah tidak lagi menduduki jabatan Hakim Konstitusi, yang bersangkutan masing-masing kembali lagi kepada status profesinya yang semula…” 6.2 Bahwa sikap Mahkamah dalam menegaskan pengertian dan kekhasan karakter jabatan Hakim Konstitusi di atas dalam konteks memaknai dan/atau menafsirkan kata “hakim” dalam Pasal 24B ayat (1) UUD NRI 1945 apakah termasuk Hakim Konstitusi dan Hakim Agung atau tidak, sehubungan dengan jabatan hakim yang merupakan wewenang Komisi Yudisial untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku. 6.3 Bahwa meskipun Mahkamah menilai kata “hakim” di dalam Pasal 24B ayat (1) UUD NRI 1945 sebagaimana Putusan No. 005/PUU-IV/2006 tersebut dalam konteks kewenangan Komisi Yudisial, namun penafsiran 58 tersebut sejatinya merupakan makna dan/atau tafsir konstitusional tentang pengertian Hakim Konstitusi menurut UUD NRI 1945 yaitu hakim karena jabatannya yang diangkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; 6.4 Bahwa pengertian dan karakter Hakim Konstitusi menurut tafsir Mahkamah sebagaimana Putusan No. 005/PUU-IV/2006 telah terang dan tegas yaitu hakim yang menjabat secara periodik, yang karena jabatannya diangkat untuk jangka waktu tertentu (in casu adalah 5 (lima) tahun), dan bukan sebagai hakim sebagai profesi tetap yang menjabat dengan atau hingga usia pensiun; 6.5 Bahwa dengan demikian penghapusan norma dalam Pasal 22 UU MK secara substantif telah mengubah pengertian dan karakter Hakim Konstitusi sebagaimana tafsir Mahkamah Konstitusi di dalam Putusan No. 005/PUU-IV/2006; 6.6 Bahwa dengan dihapuskannya norma dalam Pasal 22 UU No. 24 Tahun 2003 juncto UU No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi melalui Pasal 22 UU MK selain secara substantif bertentangan dengan prinsip konstitusionalisme berdasarkan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 tetapi juga menimbulkan ketidakpastian hukum; 6.7 Bahwa ketidakpastian hukum yang Pemohon maksud adalah karena Pasal 22 UU MK secara hukum telah mengakibatkan 2 (dua) pengertian Hakim Konstitusi yang berbeda yakni selain sebagai hakim yang menjabat secara periodik, yang karena jabatannya diangkat untuk jangka waktu tertentu (in casu adalah 5 (lima) tahun) sebagaimana pengertian Hakim Konstitusi menurut Putusan No. 005/PUU-IV/2006, tetapi pengertian Hakim Konstitusi atas berlakunya Pasal 22 UU MK juga berarti hakim sebagai profesi tetap yang menjabat sejak diangkat hingga pada usia pensiun (bukan pada jangka waktu tertentu atau secara periodik); 6.8 Bahwa dengan demikian, Pasal 22 UU MK menurut Pemohon bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. 59 7. Perihal permohonan pemaknaan Pasal 22 UU MK secara inkonstitusionalitas bersyarat (conditionally unconstitutional) 7.1 Bahwa MK dalam beberapa putusannya pernah melakukan penafsiran kembali secara inkonstitusionalitas bersyarat (conditionally unconstitutional) terhadap suatu norma dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang menimbulkan kerugian konstitusional namun terhadap materi muatan norma tersebut tidak terdapat pintu hukum yang konstitusional atau setidak-tidaknya menemui jalan buntu (deadlock) dalam implementasinya. 7.2 Bahwa beberapa Putusan MK yang memuat penafsiran kembali secara inkonstitusionalitas bersyarat (conditionally unconstitutional) terhadap suatu norma dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang, yakni, (1) Putusan Nomor 54/PUU-VII/2008; (2) Putusan Nomor 1/PUU- VIII/2010; (3) Putusan Nomor 49/PUU-VII/2010; (4) Putusan Nomor 5/PUU-IX/2011; (5) Putusan Nomor 13/PUU-VII/2009; (6) Putusan Nomor 12/PUU-VII/2010. 7.3 Bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 48/PUU-IX/2011 telah menyatakan konstitusionalitas putusan Mahkamah yang memuat “rumusan norma sebagai pengganti undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.”. Mahkamah dalam putusan a quo mendalilkan bahwa konstitusionalitas ini untuk mewujudkan tujuan pembentukan Mahkamah untuk menegakan hukum dan keadilan khususnya dalam rangka menegakkan konstitusionalitas norma undang-undang sesuai dengan Undang-Undang Dasar. 7.4 Bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 48/PUU-IX/2011 beranggapan bahwa adanya larangan bagi putusan MK memuat “rumusan norma sebagai pengganti undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia” berakibat kepada terhalangnya Mahkamah untuk (i) menguji konstitusionalitas norma; (ii) mengisi kekosongan hukum sebagai akibat putusan Mahkamah yang menyatakan suatu norma bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 60 Sementara itu, proses pembentukan Undang-Undang membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga tidak dapat segera mengisi kekosongan hukum tersebut; (iii) melaksanakan kewajiban hakim konstitusi untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat; 7.5 Bahwa berdasarkan uraian poin 7.1 sampai dengan 7.4 di atas menunjukan praktik dan pendirian Mahkamah untuk membatalkan suatu norma dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang secara bersyarat (conditionally unconstitutional) guna memberikan ruang kepada Mahkamah untuk menegakan hukum dan keadilan khususnya dalam rangka menegakkan konstitusionalitas norma undang-undang sesuai dengan Undang-Undang Dasar serta memberikan ruang kepaha Mahkamah untuk (i) menguji konstitusionalitas norma; (ii) mengisi kekosongan hukum akibat putusan Mahkamah yang menyatakan suatu norma bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sementara itu, proses pembentukan Undang-Undang membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga tidak dapat segera mengisi kekosongan hukum tersebut; (iii) melaksanakan kewajiban hakim konstitusi untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat; 7.6 Bahwa menurut Pemohon penghapusan norma dalam Pasal 22 UU MK bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan untuk mengatasi kekosongan hukum apabila Mahkamah berpendapat yang sama dengan Pemohon, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memaknai Pasal 22 UU MK bertentangan secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “masa jabatan hakim konstitusi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipiih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya”. 8. Bahwa berdasarkan uraian angka 1 sampai 7 di atas, menurut Pemohon, Mahkamah perlu menguji konstitusionalitas ketentuan Pasal 61 22 sekaligus memohon kepada Mahkamah untuk memaknai dan menyatakan frasa “Dihapus” dalam Pasal 22 MK bertentangan secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai “Masa jabatan hakim konstitusi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya”. D. Pasal 23 ayat (1) huruf d UU MK bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945 1. Bahwa Pasal 23 ayat (1) huruf d UU No. 24 Tahun 2003 juncto UU No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi berbunyi: Pasal 23 (1) Hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat apabila; a. Meninggal dunia b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi; c. Telah berusi 70 (tujuh puluh) tahun; d. Telah berakhir masa jabatannya; atau e. Sakit jasmani atau rohani secara terus menerus yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. 2. Bahwa Pasal 23 ayat (1) huruf d UU MK, berbunyi “Dihapus.”; 3. Bahwa keberadaan Pasal 23 ayat (1) huruf d UU MK mengakibatkan tidak terdapatnya ruang pemberhentian hakim konstitusi ketika telah berakhir masa jabatannya. 4. Bahwa Pemohon telah memohon kepada Mahkamah agar ketentuan Pasal 22 UU MK dinyatakan bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai “Masa jabatan hakim konstitusi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya”. 5. Bahwa dikarenakan terdapat kaitan antara permohonan Pemohon untuk membatalkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf d dengan permohonan membatalkan Pasal 22 UU MK, serta untuk menghindari kekosongan hukum maka Pemohon juga memohon kepada Mahkamah agar ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf d UU MK dinyatakan bertentangan secara bersyarat 62 (conditionally unconstitutional) dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai “telah berakhir masa jabatannya”. E. Pasal 26 ayat (1) huruf b UU MK bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945 1. Bahwa Pasal 26 ayat (1) huruf b UU MK telah menghapus Pasal 26 ayat (1) huruf b UU No. 24 Tahun 2003 juncto UU No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. 2. Bahwa Pasal 26 ayat (1) huruf b UU No. 24 Tahun 2003 juncto UU No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi berbunyi: Pasal 26 (1) Mahkamah Konstitusi memberitahukan kepada lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) mengenai hakim konstitusi yang akan diberhentikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum: a. Memasuki usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c; atau b. Berakhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d. 3. Bahwa Pasal 26 ayat (1) huruf b UU MK, kemudian berbunyi “Dihapus.”; 4. Bahwa keberadaan Pasal 26 ayat (1) huruf b UU MK telah mengakibatkan tidak terdapatnya ruang bagi Mahkamah untuk memberitahukan kepada lembaga yang berwenang memilih hakim konstitusi mengenai hakim konstitusi yang yang akan diberhentikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum berkahir masa jabatan. 5. Bahwa Pemohon telah memohon kepada Mahkamah agar ketentuan Pasal 22 UU MK dinyatakan bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai “Masa jabatan hakim konstitusi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya”. 6. Bahwa dikarenakan terdapat kaitan permohonan Pemohon untuk membatalkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf b UU MK dengan permohonan membatalkan Pasal 22 UU MK, serta untuk menghindari kekosongan hukum maka Pemohon juga memohon kepada Mahkamah agar Pasal 26 ayat (1) huruf b UU MK dinyatakan bertentangan secara 63 bersyarat (conditionally unconstitutional) dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai “berakhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d”. F. Pasal 87 huruf b UU MK bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945, Pasal 24C ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 1. Ketentuan Pasal 1.1. Bahwa Pasal 87 huruf b UU MK menyatakan sebagai berikut: “Hakim Konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang- Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebih 15 (lima belas) tahun.” 1.2. Bahwa dengan berlakunya Pasal 87 huruf b UU MK telah mengakibatkan adanya Hakim Konstitusi yang secara faktual tidak memenuhi syarat (in casu syarat usia minimal 55 tahun menurut UU MK) dianggap memenuhi syarat dan akan meneruskan masa jabatannya sampai dengan usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun; 1.3. Bahwa dengan berlakunya Pasal 87 huruf b UU MK telah mengakibatkan adanya Hakim Konstitusi yang sedang menjabat pada saat UU MK diundangkan akan meneruskan masa jabatannya sampai dengan usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun. 2. Hak Konstitusional yang Dilanggar 2.1 Bahwa Pasal 87 huruf b UU MK dapat mengganggu kemerdekaan, independensi, dan imparsialitas Mahkamah sehingga tidak mencerminkan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dijamin dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” 2.2 Bahwa Pasal 87 huruf b UU MK menegasikan kewenangan seleksi dan pengajuan hakim konstitusi yang diserahkan kepada 3 lembaga, yakni 64 Mahkamah Agung terhadap 3 orang hakim konstitusi, Dewan Perwakilan Rakyat terhadap 3 orang hakim konstitusi, dan Presiden terhadap 3 orang hakim konstitusi sebagaimana dijamin oleh Pasal 24C ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.” 2.3 Bahwa menurut Pemohon, Pasal 87 huruf b UU MK bertentangan dengan hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum atas kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana dijamin dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 serta atas kewenangan seleksi dan pengajuan hakim konstitusi yang diserahkan kepada 3 lembaga, yakni Mahkamah Agung terhadap 3 orang hakim konstitusi, Dewan Perwakilan Rakyat terhadap 3 orang hakim konstitusi, dan Presiden terhadap 3 orang hakim konstitusi sebagaimana dijamin oleh Pasal 24C ayat (3) UUD NRI 1945 sehingga Pasal 87 huruf b UU MK tidak sejalan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” 3. Penjelasan Kerugian Konstitusional Tidak Sejalan dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon di atas 3.1 Bahwa dalam dalil-dalil di atas Pemohon telah memohon kepada Mahkamah agar Pasal 22 UU MK dinyatakan bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai “Masa jabatan hakim konstitusi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya”, maka dikarenakan konteks materi muatan Pasal 22 UU MK memiliki keterkaitan dengan Pasal 87 huruf b UU MK, sehingga Pasal 87 huruf b UU MK menjadi tidak relevan lagi karena tidak sejalan dengan ketentuan 65 masa jabatan hakim konstitusi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya; 3.2 Bahwa Pemohon telah memohon kepada Mahkamah agar ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK dinyatakan bertentangan secara bersyarat (conditionally unconstitutional) terhadap Pasal 28D ayat (1) dan (3) UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai “47 (empat puluh tujuh) tahun”, maka dikarenakan konteks materi muatan Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK memiliki keterkaitan dengan Pasal 87 huruf b UU MK, sehingga Pasal 87 huruf b UU MK menjadi tidak relevan atau tidak perlu lagi karena tidak sejalan dengan ketentuan syarat usia minimal hakim konstitusi yaitu 47 (empat puluh tujuh) tahun. Mengganggu independensi dan imparsialitas Hakim Konstitusi 3.3 Bahwa keberadaan Pasal 87 huruf b UU MK mengakibatkan hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat UU MK diundangkan akan meneruskan jabatannya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun tanpa melalui proses seleksi kembali. Padahal, hakim konstitusi yang saat ini menjabat pada saat UU MK diundangkan diangkat berdasarkan ketentuan UU Nomor 24 Tahun 2003 juncto 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi yang masih mengatur adanya periodesasi masa jabatan hakim konstitusi selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan. Oleh karena itu, seharusnya terdapat hakim konstitusi yang tidak bisa menjabat kembali karena telah menjalani periode kedua jabatannya atau dapat menjabat kembali jika terpilih melalui seleksi kembali. Namun, dengan keberadaan Pasal 87 huruf b UU MK, hakim konstitusi tersebut dapat langsung menjabat walau sudah menjalani periode kedua jabatannya serta dapat langsung menjabat tanpa melalui proses seleksi kembali. 3.4 Bahwa terdapat 6 (enam) hakim konstitusi yang menjabat pada saat UU MK diundangkan, namun telah memasuki periode kedua jabatannya, yakni Hakim Konstitusi (1) Anwar Usman; (2) Aswanto; (3) Arief Hidayat; (4) Wahiduddin Adams; (5) Suhartoyo; dan (6) Manahan M.P Sitompul. 66 3.5 Bahwa terdapat 3 (tiga) hakim konstitusi yang menjabat pada saat UU MK diundangkan, namun baru menjalani satu periode jabatannya sehingga jika menjabat kembali seharusnya melalui proses seleksi yang hanya bisa dilakukan oleh 3 lembaga yang berwenang, yakni Mahkamah Agung terhadap 3 orang hakim konstitusi, Dewan Perwakilan Rakyat terhadap 3 orang hakim konstitusi, dan Presiden terhadap 3 orang hakim konstitusi, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24C ayat (3) UUD NRI 1945; 3.6 Bahwa berdasarkan uraian di atas, berlakunya Pasal 87 huruf b UU MK nyata-nyata telah menjadikan Hakim Konstitusi yang sedang menjabat pada saat UU MK diundangkan dapat menduduki jabatannya sebagai hakim konstitusi walau telah menjalani periode kedua jabatannya dan tanpa melalui proses seleksi kembali, yang dilakukan baik oleh Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden; 3.7 Bahwa berlakunya Pasal 87 huruf b UU MK yang telah menjadikan Hakim Konstitusi yang sedang menjabat pada saat UU MK diundangkan berpotensi mengakibatkan hakim konstitusi tersebut terjebak dalam konflik kepentingan (conflict of interest) dengan pembentuk undang- undang karena telah mengatur ketentuan Pasal 87 huruf b UU MK sehingga menjadikan hakim konstitusi yang saat ini menjabat akan terus menjabat tanpa melalui seleksi kembali, padahal, produk dari pembentuk undang-undang merupakan objectum litis dalam pengujian undang- undang yang menjadi kewenangan Mahkamah; 3.8 Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 telah menegaskan kedudukan Mahkamah sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman sebagaimana dinyatakan bahwa “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” ˆSehingga kemerdekaan kekuasaan kehakiman seharusnya juga menjiwai Mahkamah sebagaimana diamanahkan oleh Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka 67 untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”; 3.9 Bahwa Mahkamah dalam Putusan MK Nomor 53/PUU/XIV/2016 telah menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak manapun dan dalam bentuk apapun sehingga dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, ada jaminan ketidakberpihakan kekuasaan kehakiman kecuali terhadap hukum dan keadilan. Hal ini secara tegas didalilkan Mahkamah, yakni: Bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan salah satu prinsip penting bagi Negara Indonesia sebagai suatu Negara hukum. Prinsip ini menghendaki kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak manapun dan dalam bentuk apapun sehingga dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, ada jaminan ketidakberpihakan kekuasaan kehakiman kecuali terhadap hukum dan keadilan … (pertimbangan Mahkamah poin [3.9.1], hlm. 85) 3.10 Bahwa guna mewujudkan kemerdekaan Mahkamah sebagai bagian dari organ kekuasaan kehakiman sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan Mahkamah di atas, seharusnya tidak boleh ada ruang intervensi sedikitpun, baik yang bersifat nyata maupun potensial yang berasal dari cabang kekuasaan lain yang dapat mengganggu kemerdekaan Mahkamah; 3.11 Bahwa ditinjau dari segi bahasa, istilah “merdeka” memiliki padanan makna yang serupa dengan istilah “mandiri” dan “independen” yang secara bahasa bermakna, (1) bebas, (2) berdiri sendiri; (3) tidak terikat; dan (4) tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu. (Kamus Besar Bahasa Indonesia); 3.12 Bahwa Idul Rishan menyatakan bahwa salah satu dimensi kekuasaan kehakiman yang merdeka atau independen adalah adanya independensi terhadap personal hakim (personal independence), yang bermakna bahwa hakim tidak boleh ditunggangi atau tersandera oleh kepentingan- kepentingan politik tertentu (Idul Rishan, 2019). Ibnu Sina Chandranegara menguraikan lebih lanjut bahwa tekanan politik terhadap 68 personal hakim dapat masuk dalam bentuk sistem pengangkatan, pembinaan, sampai dengan mekanisme pemberhentiannya (Ibnu Sina Chandranegara, 2018). Dalam hal pengangkatan, kajian dari USAID (United States Agency International Development) juga memberi penegasan bahwa dalam hal seleksi dan pengangkatan hakim harus bebas dari intervensi dan kepentingan politik tertentu karena dapat mempengaruhi jaminan independensi peradilan (USAID, 2009). Oleh karenanya, Erhard Blankenburg dan Christoper M. Larkins menegaskan bahwa dalam menjaga independensi kekuasaan kehakiman tidak hanya diuji lewat imparsialitas, melainkan lewat keterputusan relasi dengan para aktor politik agar tidak menjadi alat untuk merealisasikan tujuan politik (Idul Rishan, 2019). Maka, berdasarkan uraian tersebut, guna mewujudkan kemerdekaan dan independensi Mahkamah, dapat dikatakan bahwa dalam sistem pengangkatan hakim konstitusi perlu dijauhkan dari adanya intervensi dan kepentingan politik tertentu yang bisa menunggangi serta menyandera Hakim Konstitusi sehingga berkorelasi kepada terganggungnya kemerdekaan dan independensi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangannya dalam pengujian undang-undang; 3.13 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan dengan berlakunya Pasal 87 huruf b telah menjadikan Hakim Konstitusi yang sedang menjabat pada saat UU MK diundangkan dapat menduduki jabatannya sebagai Hakim Konstitusi walau telah menjalani periode kedua jabatannya dan tanpa melalui proses seleksi kembali, sehingga dalam batas penalaran yang wajar, Pasal 87 huruf b UU MK nyata-nyata telah memberikan ruang intervensi/pengaruh kepada independensi personal Hakim Konstitusi karena membuka ruang yang lebar bagi Hakim Konstitusi untuk tersandera dengan kepentingan politik pembentuk UU MK yang memberikan keuntungan jabatan kepada Hakim Konstitusi yang sedang menjabat pada saat UU MK ini diundangkan; 3.14 Bahwa dengan berlakunya Pasal 87 huruf b UU MK secara tidak langsung telah menciptakan adanya keterkaitan/relasi antara hakim 69 konstitusi dengan para aktor politik, dalam hal ini adalah pembentuk UU MK, karena telah mengatur sebuah pasal yang menjadikan Hakim Konstitusi dapat menduduki jabatannya walau telah menjalani periode kedua jabatannya dan tanpa melalui proses seleksi kembali. Padahal, kekuasaan kehakiman tidak boleh diberikan ruang sedikitipun dari adanya relasi dengan para aktor politik yang dapat menyandera Mahkamah dan mengganggu kemerdekaan dan independensi Mahkamah; 3.15 Bahwa berdasarkan uraian di atas, keberadaan Pasal 87 huruf b UU MK membuka ruang lebar bagi hakim konstitusi untuk terjebak dalam potensi konflik kepentingan (conflict of interest) dengan pembentuk undang-undang, karena telah mengatur sebuah pasal yang memberikan afirmasi kepada Hakim Konstitusi untuk dapat menduduki jabatannya walau telah menjalani periode kedua jabatannya dan tanpa melalui proses seleksi kembali sehingga berpotensi mengganggu kemerdekaan, independensi. Dan impartialitas hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat UU MK diundangkan dalam melakukan pengujian undang- undang sehingga Pasal 87 huruf b bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan; 3.16 Bahwa dengan terganggunya ruang kemerdekaan kekuasaan kehakiman menjadikan Pemohon tidak mendapatkan jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum terhadap kekuasaan kehakiman yang merdeka, padahal kekuasaan kehakiman yang merdeka yang juga dijalankan oleh Mahkamah telah dijamin secara tegas dalam Pasal 24 ayat UUD NRI 1945 sehingga keberadaan Pasal 87 huruf b juga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menjamin perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi setiap orang, termasuk bagi Pemohon; 3.17 Bahwa keberadaan Pasal 87 huruf b UU MK secara implisit telah mengangkat hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat UU MK 70 diundangkan untuk menduduki jabatannya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun sehingga menegasikan kewenangan untuk menyeleksi dan mengajukan hakim konstitusi yang oleh Pasal 24C ayat (3) UUD NRI 1945 diserahkan kepada 3 lembaga, yakni Mahkamah Agung terhadap 3 orang hakim konstitusi, Dewan Perwakilan Rakyat terhadap 3 orang hakim konstitusi, dan Presiden terhadap 3 orang hakim konstitusi. 3.18 Bahwa berdasarkan uraian di atas, keberadaan dan berlakunya Pasal 87 huruf b UU MK mengakibatkan Pemohon tidak mendapatkan jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum atas seleksi dan pengajuan hakim konstitusi yang oleh Pasal 24C ayat (3) UUD NRI 1945 diserahkan kepada 3 lembaga, yakni Mahkamah Agung terhadap 3 orang hakim konstitusi, Dewan Perwakilan Rakyat terhadap 3 orang hakim konstitusi, dan Presiden terhadap 3 orang hakim konstitusi sehingga Pasal 87 huruf b UU MK juga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945; 3.19 Bahwa dalam praktiknya, Mahkamah melalui putusan MK Nomor 53/PUU/XIV/2016 telah memperlihatkan posisinya untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang berpotensi mengganggu independensi dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Di dalam putusan tersebut, Mahkamah sejalan dengan permohonan Pemohon yang menghendaki masa jabatan (tenure of office) Hakim Konstitusi yang sebaiknya hanya satu periode dengan tenggat waktu lebih lama. Namun, Mahkamah merasa jika mengabulkan permohonan pemohon tersebut akan memberikan keuntungan langsung bagi Hakim Konstitusi yang memutuskan perkara ini dan justru tidak menunjukan adanya independensi dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman yang dimiliki Mahkamah. Oleh karenanya, Mahkamah tidak melakukan perubahan norma masa jabatan Hakim Konstitusi menjadi satu periode dengan tenggat waktu lebih lama dan menyerahkan ruang perubahan tersebut kepada pembentuk UU. Dalil ini terlihat dalam pertimbangan Mahkamah yang menyatakan: “… bahwa bila model dua kali periode dengan masa jabatan yang lebih pendek diterapkan, Hakim Konstitusi yang berkeinginan dipilih 71 kembali menjadi hakim pada periode kedua dikhawatirkan akan terganggung independensi dan konsistensinya namun hal itu tidak serta-merta berarti bahwa masa jabatan lima tahun adalah inkonstitusional. Karena itu, masa jabatan (tenure of office) Hakim Konstitusi sebaiknya hanya satu periode dengan tenggat waktu lebih ama. Namun demikian, sekalipun pemikiran menjadikan satu periode dengan masa bakti yang jauh lebih ama bagi Hakim Konstitusi memiliki dasar argumentasi dan dasar perbandingan yang kuat demi menjaga independensi dan konsistensi hakim dan sekaligus menjaga independensi atau kemerdekaan kekuasaan kehakiman, perubahan melalui purusan Mahkamah Konstitusi menjadi tidak tepat. Alasan paling mendasar sampai pada kesimpulan tersebut adalah berlakunya asas hukum yang universal (general principle) bahwa hakim (termasuk Hakim Konstitusi) tidak dapat mengadili suatu perkara yang berkaitan dengan kepentingan dirinya sendiri (nemo judex idoneus in propria causa). Dalam hal mana apabila diputuskan menjadi satu periode dengan masa jabatan lebih lama (7 atau 9 atau 11 tahun) atau menjadi dengan masa jabatan lebih lama atau seumur hidup tentu saja akan memberi keuntungan langsung bagi Hakim Konstitusi yang memutuskan perkara ini. Dikarenakan gagasan mengubah masa jabatan hakim konstitusi menjadi lebih lama dan cukup satu periode berkorelasi dengan upaya mewujudkan kemandirian kekuasaan kehakiman, Mahkamah menyerahkan hal ihawal ini kepada pembentuk undang-undang …” (Pertimbangan Mahkamah Poin [3.9.8], hlm. 96-97) 3.20 Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Mahkamah di atas, menunjukan posisi Mahkamah yang berani untuk melakukan tindakan- tindakan yang menghindarkan Mahkamah dari terganggunya kemerdekaan dan independensi Mahkamah. Oleh karenanya, konsistensi posisi Mahkamah ini perlu dijaga dalam memutus permohonan terhadap Pasal 87 huruf b UU MK yang memberikan keuntungan langsung kepada Hakim Konstitusi yang menjabat pada saat UU MK diundangkan, karena membuat hakim konstitusi tersebut dapat menduduki jabatannya sebagai hakim konstitusi walau telah menjalani periode kedua jabatannya dan tanpa melalui proses seleksi kembali, yang dilakukan baik oleh Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden. 3.21 Bahwa berdasarkan uraian dalil di atas, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan Pasal 87 huruf b UU MK karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 karena tidak mencerminkan adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan 72 hukum bagi Pemohon terhadap kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan sebagaimana dijamin dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 serta tidak memberikan kepastian hukum terkait kewenangan seleksi dan pengajuan hakim konstitusi yang diletakkan kepada Mahkamah Agung terhadap 3 orang hakim konstitusi, Dewan Perwakilan Rakyat terhadap 3 orang hakim konstitusi, dan Presiden terhadap 3 orang hakim konstitusi sebagaimana dijamin dalam Pasal 24C ayat (3) UUD NRI 1945. PETITUM Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 juncto Undang-Undang Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa dan memutus permohonan Pemohon sebagai berikut: DALAM PERMOHONAN PENGUJIAN FORMIL 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 5. Jika Mahkamah berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono). DALAM PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIIL 73 1. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang frasa “55 (lima puluh lima)” apabila tidak dimaknai “47 (empat puluh tujuh)”; 2. Menyatakan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat apabila tidak dimaknai “Masa jabatan hakim konstitusi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya”; 3. Menyatakan Pasal 23 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat apabila tidak dimaknai “telah berakhir masa jabatannya”. 4. Menyatakan Pasal 26 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat apabila tidak dimaknai “berakhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d”. 5. Menyatakan Pasal 87 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 74 Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 7. Jika Mahkamah berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-17, sebagai berikut: 1. Bukti P-01: Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; 2. Bukti P-02: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon; 3. Bukti P-03: Fotokopi Keterangan yang menunjukkan Pemohon sebagai pembayar pajak yang taat; 4. Bukti P-04: Fotokopi Surat Perjanjian Kerja dan Surat Keputusan tentang Pengangkatan Pemohon sebagai pengajar tetap Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia; 5. Bukti P-05: Fotokopi Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia tentang Pengangkatan Pemohon sebagai Kepala Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia; 6. Bukti P-06: Fotokopi Keterangan yang menunjukkan Pemohon mengajar tentang perkembangan, pelindungan, pelaksanaan tugas serta kewenangan Mahkamah Konstitusi, concern dengan penegakan dan pelindungan hak konstitusional serta prinsip- prinsip konstitusionalisme; 7. Bukti P-07: Fotokopi Keterangan yang menunjukkan Pemohon mengikuti diskusi ilmiah tentang perkembangan, pelindungan, pelaksanaan tugas serta kewenangan Mahkamah Konstitusi, concern dengan penegakan dan pelindungan hak konstitusional serta prinsip-prinsip konstitusionalisme; 8. Bukti P-08: Fotokopi Penelitian Pemohon tentang perkembangan, pelindungan, pelaksanaan tugas serta kewenangan Mahkamah 75 Konstitusi, concern dengan penegakan dan pelindungan hak konstitusional serta prinsip-prinsip konstitusionalisme, berjudul “Rekonstruksi Kedudukan dan Kewenangan Dewan Etik Hakim Konstitusi Sebagai Upaya Memperkuat Integritas Hakim Konstitusi”; 9. Bukti P-09: Fotokopi Tulisan/Opini di media massa sebagai berikut: - Ujian Kredibiltas Mahkamah Konstitusi (Koran Sindo, 28 Mei 2019); - Integritas Hakim (Koran Sindo, 4 Desember 2018); - Mencari Hakim Konstitusi (Koran Sindo, 27 April 2018); 10. Bukti P-10: Fotokopi Keterangan-keterangan (kumpulan berita) yang menerangkan Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstusi dibentuk tanpa partisipasi publik karena proses pembahasanya dilakukan secara tertutup dengan waktu yang sangat terbatas; 11. Bukti P-11: Fotokopi Naskah Akademik Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; 12. Bukti P-12: Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 13. Bukti P-13: Fotokopi Tanda memiliki hak pilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu) maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada); 14. Bukti P-14: Fotokopi Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 15. Bukti P-15: Fotokopi Kumpulan potongan gambar website DPR yang menjelaskan tahapan pembentukan UU MK; 16. Bukti P-16: Fotokopi Materi kajian yang disampaikan oleh pengusul Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H. dengan format file PPT; 17. Bukti P-17: Fotokopi Kumpulan Laporan Singkat dan Catatan Rapat Badan Legislasi Dalam Rangka Pengharmonisasian, Pembulatan, Dan Pemantapan Konsepsi RUU tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan RUU tentang Ketahanan Keluarga. Selain itu Pemohon juga mengajukan dua orang ahli bernama Dr. Idul Rishan, S.H., M.H. dan Dr. Despan Heryansyah, S.H., M.H. yang telah didengar keterangannya dalam persidangan yang diselenggarakan pada tanggal 24 76 Agustus 2021 yang keterangan tertulisnya diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 20 Agustus 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Dr. Idul Rishan, S.H., M.H. Dalam keterangan yang hendak disampaikan, Ahli akan memfokuskan pada tiga hal, atas perubahan masa jabatan hakim konstitusi terhadap kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Tiga hal besar itu meliputi aspek historis, doktrinal dan struktural 1. Bahwa secara historis pelaku perubahan UUD di masa transisi politik telah mencapai konsensus bahwa kemerdekaan kekuasaan kehakiman merupakan indikator dasar tegaknya prinsip rule of Law. Jaminan kemerdekaan kekuasaan kehakiman yang kemudian dinormakan pada Pasal 24 ayat (1) UUD NRI merupakan ikhtiar untuk membatasi intervensi kekuasaan pemerintahan terhadap kekuasaan kehakiman. Dalam rekaman historis pembahasan Pasal 24 (1) yang terekam dalam Buku ke-6 Naskah Komprehensif Perubahan UUDN, ada tiga konsekuensi yang ditimbulkan dalam perumusan norma a quo. Pertama, independen secara kelembagaan, Kedua, independen terhadap jabatan, dan ketiga akses terhadap administrasi finansial. Secara kelembagaan, institusi peradilan terpisah dari cabang kekuasaan lain atau tidak menjadi bagian dari kekuasaan eksekutif maupun legislatif. Secara jabatan, adanya mekanisme pengangkatan dan pemberhentian yang membatasi ruang eksekutif maupun legislatif dari sisi proses hingga hasil. Termasuk di dalamnya proteksi terhadap masa jabatan yang definitif. Secara administrasi finansial, lembaga peradilan diberikan otonomi dalam pengelolaan sumber daya dan administrasi finansial. 2. Perumusan Pasal 24C UUD NRI tidak meletakan masa jabatan hakim konstitusi sebagai bagian dari pembahasan yang dilakukan secara intensif dan ekstensif di masa transisi politik. Di awal pembahasan perubahan pertama, ketentuan masa jabatan bahkan hanya disinggung satu kali oleh fraksi PDI-P yang diwakilkan oleh I Dewa Gede Palguna yang menyatakan bahwa “masa jabatan anggota Mahkamah Konstitusi adalah lima tahun dan dapat diangkat kembali”. Bahkan klausul ini sempat muncul sebagai alternatif perubahan yang dituangkan melalui draft perubahan 77 pertama Pasal 24 ayat (7) UUD. Masuk pada masa perubahan ketiga, isu masa jabatan hakim konstitusi tidak lagi menjadi bagian konstruksi politik hukum perubahan UUD. Masih dari Fraksi PDI-P, Hardjono menilai ada keinginan saat itu untuk mengatur masa jabatan hakim konstitusi lebih panjang dari masa kerja Presiden, namun sekali lagi, hal itu tidak menjadi pilihan isu yang kemudian dibedah secara ekstensif dan intensif oleh pelaku perubahan. (Lihat Naskah Komprehensif Buku ke VI, 2010, p.460,537-538) 3. Pilihan politik hukum saat itu mengatur bahwa hal-hal yang berkaitan dengan tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan masa jabatan hakim konstitusi diatur kemudian melalui pembentuk undang-undang. Hal ini yang kemudian mendorong lahirnya Pasal 24C ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 bahwa pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang undang. Oleh karenanya ahli membenarkan bahwa syarat pengangkatan, pemberhentian yang didalamnya juga termasuk pengaturan masa jabatan hakim konstitusi menjadi pilihan kebijakan hukum terbuka oleh pembentuk undang-undang. 4. Secara doktriner perumusan pengaturan mengenai syarat, tata cara pengangkatan, pemberhentian pada dasarnya tidak memiliki padanan yang definitif di berbagai negara. Artinya ukuran terhadap ancaman kemerdekaan kekuasaan kehakiman memiliki tangkat eksposur yang berbeda disetiap negara hal ini diakui oleh Garoupa-Ginsburg (The Comparative Law and Economics of Judicial Councils”,2009.p3.) dan Neudorf (The Dynamics of Judicial Independence, A Comparative Study of Courts in Malaysia and Pakistan, 2017,p27.). Oleh karenanya ada negara yang merasa pengaturan tata cara pengangkatan dan pemberhentian perlu diatur pada level konstitusi ada juga yang hanya diatur melalui undang-undang. (lihat Lamp 1.) Kondisi demikian disesuaikan dengan faktor sosial, politik, dan sejarah peradilan di suatu negara. Namun sebenarnya memiliki tujuan yang sama, agar peradilan tidak berada dibawah pengaruh kekuasaan ketika memutus sebuah perkara. Hal inilah yang menyebabkan Indonesia hampir sama dengan Jerman dan Rusia, 78 tetapi berbeda dengan beberapa negara lain yang mengatur ketentuan masa jabatan hakim di dalam konstitusinya. Korea Selatan merupakan contoh yang paling moderat, mengatur masa jabatannya dalam konstitusi, namun dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang. 5. Sungguhpun derajat dan tingkat pengaturan yang berbeda-beda, Riset Fohr (Judicial Independence in Transition, 2012, P.1279.), Redish (Judicial Independence and the American Constitution; 2017.p.54), Feld (Economic Growth and Judicial Independence: Cross Country Evidence Using a New Set of Indicators: 2003, p.497), dan Shetreet (Judges on Trial; The Independence and Accountability of the English Judiciary:2013 p.4-6) memiliki titik kesamaan bahwa dalam independensi jabatan hakim, memiliki konsekuensi terhadap proteksi dan jaminan kepastian hukum terhadap masa jabatan yang definitif. Artinya, sekalipun diatur sebagai pilihan open legal policy, pengaturannya tidak boleh menegasikan prinsip kepastian hukum dan prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Bahwa selama hakim mengemban tugas, masa jabatan hakim tidak dapat diubah, dikurangi, ditambah melalui pembentukan maupun perubahan undang- undang. 6. Secara struktural, meski pengaturannya merupakan open legal policy, namun demikian, sifat pilihan terbuka itu tidak bisa dimaknai bebas tanpa batas. Sebab, MK sendiri dengan beberapa penafsirannya telah memberikan batasan- batasan yang perlu diperhatikan oleh pembentuk undang-undang dalam merespons pembentukan hukum yang sifatnya pilihan kebijakan terbuka (open legal policy). Berdasarkan pola penafsiran yang dibangun oleh MK yang dirumuskan dalam beberapa putusan (Lamp 2), maka penerapan open legal policy dapat dibatasi melalui empat indikator yaitu: (1) melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable (2) Tidak dapat dilaksanakan sehingga menyebabkan kebuntuan hukum (deadlock) (3) melampaui kewenangan pembentuk UU (4) Bertentangan secara nyata dengan UUD. 7. Perubahan ketiga UU MK berubah menjadi problem konstitusionalitas ketika pembentuk undang-undang mengatur ketentuan peralihan pada 79 Pasal 87 huruf (b) Perubahan Ketiga UU MK. “Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini ditetapkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 tahun.” Ketentuan peralihan sebagimana diatur melalui Pasal 87 huruf (b) merupakan pertentangan secara nyata terhadap Pasal 24 ayat (1) UUD NRI. Bahwa masa jabatan hakim konstitusi aktif tidak dapat diubah, dikurangi, ataupun ditambah melalui pembentukan maupun perubahan undang-undang. Perubahan masa jabatan hakim konstitusi tidak untuk diberlakukan terhadap hakim aktif melainkan hanya bisa diterapkan secara prospektif tanpa mengurangi sedikitpun independensi jabatan hakim konstitusi yang sedang bertugas sampai masa jabatannya selesai. 8. Mempertahankan Pasal a quo tentu akan melahirkan distorsi terhadap jaminan kemerdekaan kekuasaaan kehakiman sebagaimana telah ditentukan melalui Pasal 24 ayat (1) UUD NRI. Sebab ketentuan peralihan a quo bisa menjadi preseden buruk dikemudian hari, bahwa jabatan hakim konstitusi yang sedang menjalankan tugasnya dapat diubah sewaktu- waktu atas dasar kepentingan dan motif politik tertentu dari pembentuk undang-undang. Oleh karenanya menurut ahli Pasal 87 huruf (b) perubahan ketiga UU MK cukup alasan untuk dinyatakan bertentangan dengan UUD dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat. 80 Lampiran (1) Tabel 1: Masa Jabatan Hakim Konstitusi di Berbagai Negara Jabatan Hakim Konstitusi Negara Dasar Hukum Pengaturan Masa Jabatan Eropa Spanyol Konstitusi Article 159 The members of the Constitutional Court shall be appointed for a period of nine years and shall be renewed by thirds every three years. 9/TH Italia Konstitusi Article 135 The judges of the Constitutional Court are appointed for a period of nine years, as from the date upon which each shall be sworn and they may not be reappointed to this office. 9/TH Turki Konstitusi Article 147 The members of the Constitutional Court shall be elected for a term of twelve years. 12/TH Jerman UU (Act on Federal Constitutional Court) The term of office of the Justices shall be twelve years, though it shall not extend beyond retirement age. 12/TH Rusia UU (Article 12 Act on Federal Constitutional Law on The Constitutional Court of The Russian Federation The age limit for the office of the Judge of the Constitutional Court of the Russian Federation shall be seventy years. The Judge of the Constitutional Court of the Russian Federation shall be considered to have assumed his office from the moment of his taking the oath. His powers shall 12/TH 81 terminate on the last day of the month in which he is to attain the age of seventy Afrika Afrika Selatan Konstitusi article 176 A Constitutional Court judge holds of- fice for a non-renewable term of 12 years, or until he or she attains the age of 70, whichever occurs first, except where an Act of Parliament extends the term of office of a Constitutional Court judge. 12/TH Maroco Konstitusi article 130 The Constitutional Court is composed of twelve members appointed for a mandate of nine years non-renewable 9/TH Amerika Latin Kolombia Konstitusi Article 233 The judges of the Constitutional Court, the Supreme Court of Justice, and of the Council of State will be elected for a period of eight (8) years. They cannot be reelected and will remain in office as long as they display good behavior, perform satisfactorily and have not reached the age of mandatory retirement. 8/TH Asia Korea Selatan Konstitusi Article 112 The term office of the Justices of the Constitutional Courts shall be six years and 6/TH They may be reappointed under the conditions as prescribed by act. Mongolia Konstitu si Article 65 The Constitutional Tsets (Court) shall be comprised of nine members. The Members of the Constitutional Tsets shall be appointed by the State Great Hural (Parliament) for a term of six years, upon the nomination proposals of three of them by the State Great Hural (Parliament), other three by the President, and another three by the Supreme Court. 6/TH Thailand Konstitusi Section 207 A judge of the Constitutional Court shall hold office for a term of seven years as from the date of appointment by the King and shall hold office for only one term. 7/TH Lampiran 2 Tabel 2: Penafsiran MK Terhadap Open Legal Policy Putusan Batasan Konstitusional Putusan MK Nomor 6/PUU- III/2005 “Sepanjang tidak dilakukan secara sewenang-wenang (willekeur) dan tidak melampaui kewenangan pembentuk undang-undang (detournement de pouvoir)” Putusan MK Nomor 7/PUU- XI/2013 “Sepanjang ketentuan tersebut tidak menimbulkan problematika kelembagaan, tidak menimbulkan “deadlock” karena tidak dapat dilaksanakan sehingga menimbulkan kerugian konstitusionalitas warga negara” Putusan Nomor MK 30,74/PUU-XII/2014 “Sepanjang tidak bertentangan dengan UUD” Putusan MK Nomor 26/PUU-VII/2009 “Sepanjang tidak melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable.” 83 2. Dr. Despan Heryansyah, S.H., M.H. Masalah Formil Pembentukan UU di Indonesia Dalam suatu konferensi Negara Hukum di Jakarta 9-10 Oktober 2012, tersebut ada sejumlah hasil terangkum di dalamnya. Antara lain dua hal terkait dengan isu legislasi: “(4) .... diperlukan alat untuk menilai kualitas legislasi dan proses legislasi yang bisa mendekatkan isi undang-undang dengan cita keadilan. Dalam konteks inilah perlu dibuka ruang yang lebih besar untuk kelompok- kelompok kepentingan di dalam masyarakat untuk ikut serta dalam proses legislasi, sehingga muatan legislasi bisa didekatkan sedekat mungkin dengan kondisi sosial yang ada; (5) Harus diwaspadai bahwa proses legislasi juga tidak boleh sampai tersandera oleh rancangan undang- undang yang sejak semula telah memiliki kecenderungan membangkitkan rezim yang represif dan/atau membatasi kegiatan kelompok masyarakat sipil, sebagaimana pernah ditunjukkan dalam RUU Keamanan Nasional dan RUU Organisasi Masyarakat.” Pokok pikiran yang dihasilkan melalui proses diskusi dengan sejumlah pihak, memperlihatkan bahwa problem legislasi sudah berkutat soal bagaimana kualitas dan proses legislasi yang bisa mendekatkan isi dengan cita keadilan, dan bagaimana merespon politik perundang-undangan agar tidak terjebak ke dalam pola represif dan membatasi kebebasan masyarakat sipil. Kedua problem legislasi ini adalah lagu lama, namun serasa melekat dengan konteks politik hukum Indonesia, dimana legislasi menjadi tarik menarik kepentingan antar pihak dan kerap mengabaikan prinsip-prinsip sekaligus menguatkan substansi yang lebih maju dan protektif bagi warga negara (Herlambang Perdana W., 2012: 1). Pasalnya, problem legislasi (atau juga regulasi) tidak senantiasa selesai dengan kemampuan mematerialkan aturan atau norma ke dalam suatu produk hukum tertentu, dan itu memerlukan suatu sistem politik dan penegakan hukum yang juga diberikan mandat serupa, mendekatkan substansi hukum pada sisi keadilan sosial yang lebih luas. Peran pembentukan hukum dalam sistem hukum Indonesia yang bertradisikan sistem Civil Law ini, memiliki peran tersendiri dalam sistem hukum itu. Karena sifatnya tak sekadar bagaimana proses-proses pembentukan hukum bisa dilakukan dengan terbuka nan partisipatif terhadap akses publik, melainkan pula memikirkan sejauh mana kemampuan materialisasi dan konseptualisasi melalui 84 norma itu bisa teraplikasi secara lebih jelas, lebih melindungi kepentingan hak- hak warga negara (fundamental rights), dan memiliki efektifitas dan kemanfaatan bagi keadilan sosial. Ini yang kerapkali disebut sebagai pembentukan hukum yang bertanggung jawab sosial (social responsibility law making). Secara filsafat hukum, tidaklah cukup menggali aspek kepastian dalam norma itu, melainkan juga menyeimbangkan dengan aspek keadilan dan aspek kemanfaatan, baik dari sudut pandang negara (penyelenggara pemerintahan) maupun sudut pandang masyarakat. Ini hanya mungkin dicapai apabila prosedur pembuatan peraturan perundang-undangan tidak hanya bersandar pada kehendak pemerintah dan DPR semata (legalisme), namun juga menancap pada ruang kehidupan masyarakat yang paling dasar (Herlambang Perdana W., 2012: 2). Teori legislasi tidak senantiasa mendasarkan pada cara berfikir legalisme. Ada dua argumentasi yang tersedia untuk memperkuat alasan tersebut antara lain, pertama, sandaran teori legislasi hanya pada aturan justru akan memisahkan teks dengan konteks, menenggelamkan kata-kata dalam ruang kosong, sehingga substantially unmeaningful, atau dengan lain, kehilangan signifikansi sosialnya (social significance). Kedua, penganut pemikir legalisme membenarkan pandangan bahwa hukum dihasilkan secara baik melalui perenungan ide dan etik oleh para legislator. Padahal hukum yang demikian hanyalah language game (permainan bahasa/kata-kata) para aktor pemegang kekuasaan di badan legislatif (legislator), sehingga tak mengherankan kerap mengundang kritik luas dari publik akibat legislasi tersebut justru berwatak represif atau melanggar hak asasi manusia (legalized human rights violation). Dalam konteks itu, kritisisme atas teori legisprudence perlu diangkat dalam teori- teori legislasi, ini yang diberi nama: ‘teori legisprudence kritik’ atau critical legisprudence theory (Herlambang Perdana W., 2005). ‘Teori legisprudence kritik’ ini memiliki paham yang mengkritisi tafsir dan proses pembentukan hukum melalui kelembagaan negara, dan mengabsahkannya sebagai satu-satunya proses politik perundang-undangan. Teori ini meyakini bahwa proses ‘via negara’ dalam legislasi tidak semata-mata dibawa dan dikawal oleh pemegang kekuasaan dalam badan legislatif, tetapi pembentukan hukum banyak dipengaruhi oleh pengetahuan, peran, kepentingan, dan tafsir-tafsir yang mengerubuti badan 85 legislatif maupun aktor-aktornya, untuk dipilah-pilah mana yang didorong ‘via negara’ dan mana yang tidak. Artinya pembentukan hukum tidak lagi bergantung di bawah doktrin pemisahan kekuasaan sebagaimana digambarkan Montesquieu, serta tidak lagi bisa mengklaim politik perundang-undangan sebagai satu proses prosedural mekanistik, karena kenyataannya tidak. Bahkan teori ini mendorong sebagian atau bahkan sepenuhnya penyerahan mekanisme sosial dalam proses legislasi. Proses penyerahan ini tidak sekedar bicara soal partisipasi, atau konteks keterlibatan masyarakat semata, tetapi juga melibatkan sejumlah pengalaman realitas dan proses dinamika lembaga-lembaga yang diakui dalam praktek ketatanegaraan. Bahkan dalam soal partisipasi saja, kerap disederhanakan dengan bentuk atau proses sosialisasi dan konsultasi publik semata, namun kemudian tidak ada ruang kontrol politik kewargaan untuk bisa terus mengawasi bekerja atau efektifitas legislasi tersebut (Sherry Arnstein, 1969). Realitas di atas menunjukkan bahwa aspek formil pembentukan peraturan perundang-undangan masih menyisakan persoalan, utamanya dalam aspek pelibatan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat mengarahkan pembentukan hukum yang bertanggung jawab sosial, sehingga dengan sendirinya absennya partisipasi masyarakat dalam pembuatan peraturan perundang- undangan menjadikan peraturan kehilangan signifikansi sosialnya. Sayangnya, partisipasi masyarakat sekalipun dilaksanakan, terbatas pada formalitas semata yang substansinya ditinggalkan diruang bicara. Dalam konteks ini, maka hadirnya Mahkamah Konstitusi dengan kewenangan menguji aspek formil pembentukan peraturan perundang- undangan mendapatkan tempatnya. Menjamin bahwa negara hadir dalam mekanisme pembentukan undang-undang, tidak sepenuhnya diserahkan pada kehendak politik pembuatnya. Uji Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi Judicial review dapat dilihat sebagai buah perkembangan gagasan negara modern tentang sistem pemerintahan demokratis yang didasarkan atas ide-ide negara hukum (rule of law), prinsip pemisahan kekuasaan, serta perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia (the protection of fundamental rights). Dalam sistem judicial review tercakup setidaknya dua tugas pokok, yaitu: Pertama, untuk 86 menjamin berfungsinya sistem demokrasi dalam hubungan perimbangan peran atau interplay antar cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dengan perkataan lain judicial review dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pendayagunaan kewenangan oleh salah satu cabang kekuasaan sedemikian rupa terhadap cabang kekuasaan yang lain. Kedua, untuk melindungi setiap individu warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga negara yang merugikan hak-hak fundamental mereka yang di jamin dalam konstitusi dan hak asasi manusia (Jimly Asshiddiqie, 2005: 8-9). Demikian pula halnya di Indonesia, lahirnya Mahkamah Konstitusi dengan kewenangan judicial review-nya adalah juga dalam rangka menjamin dua peruntukan di atas. Terkait dengan objek judicial review yang menjadi kewenangan MK, lebih rinci ditentukan dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang- Undang, menentukan: (1) Permohonan pengujian UU meliputi pengujian formil dan/atau pengujian materiil. (2) Pengujian materiil adalah pengujian UU yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. (3) Pengujian formil adalah pengujian UU yang berkenaan dengan proses pembentukan UU dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil. Pengertian yang dapat dikembangkan dalam rangka pemahaman terhadap konsepsi pengujian formil ini bersifat sangat kompleks, secara umum, kriteria yang dapat dipakai untuk menilai suatu objek pengujian dari segi formalnya adalah sejauh mana peraturan tersebut ditetapkan dalam bentuk yang tepat (appopriate form), oleh institusi yang tepat (appopriate institution), dan menurut prosedur yang tepat (appopriate procedure). (Tanto Lailam, 2011: 148). Penjabaran beberapa hal tersebut adalah sebagai berikut: (1) pengujian atas pelaksanaan tata cara dan prosedur pembentukan undang-undang, baik dalam hal prencanaan, pembahasan, maupun pengambilan keputusan atas rancangan suatu undang-undang menjadi undang-undang; (2) pengujian atas bentuk, format, atau struktur undang- undang; (3) pengujian yang berkenaan dengan keberwenangan lembaga yang mengambil keputusan dalam proses pembentukan undang-undang; (4) pengujian atas hal-hal yang lain yang tidak termasuk pengujian materiil. Keempat kategori pengujian 87 formil di atas, dapat disederhanakan menjadi dua kelompok, yaitu: pengujian atas proses pembentukan undang-undang dan pengujian atas hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil (Jimly Asshiddiqie, 2006: 57). Ini yang kemudian diadopsi dalam Peraturan MK Nomor 06/PMK/2005. Pertanyaannya adalah, tolak ukur apa yang dapat digunakan untuk menilai sebuah undang-undang memiliki cacat formil? Jawaban atas pertanyaan ini tidak sederhana, dan telah berkali-kali menjadi perdebatan dalam sidang MK, sejatinya pengujian terhadap undang-undang adalah terhadap Undang- Undang Dasar. Namun, jika pengujiannya dari aspek formil, maka logika ini tidak dapat digunakan, karena UUD NRI Tahun 1945 tidak mengatur dengan rinci bagaimana prosedur pembentukan undang-undang oleh pemerintah dan DPR. Hal ini dapat dimaklumi mengingat UUD NRI Tahun 1945 tidak mungkin mengatur secara rinci seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, terlebih kaitannya dengan tata cara. Oleh sebab itu, menurut Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 sepanjang Undang- Undang, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil-prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang-undangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil. Susi Dwi Harjanti menambahkan sepanjang peraturan delegasi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusi. Selain itu, menurut Bagir Manan dan A. Hamid S. Attamimi, asas-asas umum pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik juga merupakan pedoman untuk menilai aspek formil pembentukan peraturan perundang- undangan. Asas ini berfungsi untuk memberikan pedoman dan bimbingan bagi pembentuk undang-undang, sehingga tepat penggunaan metode pembentukannya, serta sesyau dengan proses dan prosedur pembentukan yang telah ditentukan (A. Hamid S. Attamimi, 1990: 331). Partisipasi Masyarakat dalam Aspek Formil Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Jika merujuk pada UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, setidaknya terdapat tujuh (7) asas yang menjadi landasan 88 pembentuk undang-undang dalam merumuskan undang- undang, baik dari aspek materiil maupun formil. Ketujuh asas itu meliputi: kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasa rumusan, dan keterbukaan. Tulisan ini akan mencoba melihat lebih jauh bagaimana aspek keterbukaan diimplementasikan dalam prosedur pembuatan peraturan perundang- undangan. Dalam ketentuan penjelasan UU 12 Tahun 2011, asas keterbukaan diartikan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Asas keterbukaan ini menguatkan peran masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, dimana dalam setiap tahapan tersebut, masyarakat berhak untuk terlibat dan pembentuk peraturan perundang-undangan wajib untuk melibatkan masyarakat. Pembentuk peraturan perundang-undangan tidak hanya membuka tetapi juga menyediakan akses kepada masyarakat untuk turut serta dalam semua proses pembentukan. Oleh karenanya, apabila suatu ketika muncul peraturan perundang-undangan yang menyampingkan peran serta masyarakat artinya telah melanggar setidaknya asas keterbukaan, pelanggaran atas asas ini berimplikasi pada cacatnya produk hukum yang disahkan. Asas ini meneguhkan prinsip bahwa peraturan perundang-undangan harus memiliki basis dan signifikasi sosial yang kuat. Sekali lagi, pembentukan peraturan perundang- undangan tidak senantiasa selesai dengan kemampuan mematerialkan aturan atau norma ke dalam suatu produk hukum tertentu, dan itu memerlukan suatu sistem politik dan penegakan hukum yang juga diberikan mandat serupa, mendekatkan substansi hukum pada sisi keadilan sosial yang lebih luas (Luc J. Wintgens 2002: 2). Secara normatif asas ini dikuatkan pula oleh Pasal 96 UUP3, dikatakan: Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sayangnya, selama ini 89 partisipasi masyarakat ini kerap disederhanakan dengan bentuk atau proses sosialisasi dan konsultasi publik semata, namun kemudian tidak ada ruang kontrol politik kewargaan untuk bisa terus mengawasi bekerja atau efektifitas legislasi tersebut. Sampai disini, pertanyaan mendasarnya adalah, mengapa partisipasi masyarakat sebagai aspek formil, dibutuhkan dalam pembentukan peraturan perundang- undangan? Menjawab pertanyaan ini, penulis mencoba merelevansikanya dengan kontrak sosial, demokrasi dan kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, dan negara hukum. Pertama, partisipasi masyarakat sebagai wujud dari kontrak sosial. Partisipasi masyarakat menjadi basis utama dalam proses pembentukan undang-undang, mulai dari prakarsa sampai pada level pengundangan. Upaya ini dilakukan guna merefleksikan people willing sebagai dasar bekerjanya kontrak sosial dalam praktik legislasi (Luc J. Wintgens, 2012: 206). Sebagaimana kita mafhum bahwa negara ini lahir dari kontrak sosial masyarakat Indonesia, dimana masyarakat menyerahkan sebagian haknya untuk dikelola, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara (Idul Rishan, 2021: 15). Namun demikian, tidak seluruh komponen hak itu diserahkan kepada negara, masyarakat tetap memegang hak-hak dasar, dan ketika suatu saat negara tidak lagi sejalan atau melanggar kontrak sosial, masyarakat berhak mengambil kembali apa yang diserahkannya dalam kontrak sosial itu. Hal ini mengisyaratkan bahwa pembentuk peraturan perundang- undangan harus tetap memperhatikan serta melibatkan pemegang hak sesungguhnya dalam membentuk peraturan, ini adalah aturan main agar apa yang disahkan memang apa yang diinginkan oleh si pemegang hak. Kedua, partisipasi masyakat sebagai implementasi konkret dari demokrasi dan kedaulatan rakyat. Perkembangan demokrasi yang terakhir sebagaimana dikemukakan Brian Z. Tamanaha dan Adriaan W. Bedner, bahwa demokrasi pada maknanya yang paling prinsipil adalah prosedur pelibatan rakyat dalam pengambilan kebijakan. Demokrasi menghendaki agar rakyat dilibatkan, pilihan rakyat atas kebijakan apa yang akan diterapkan terhadap mereka, harus dihormati oleh pembentuk peraturan perundang-undangan (Adriaan W. Bedner, 2012, 50). Ini kemudian mendapatkan relevansinya dalam kedaulatan rakyat, bahwa kebijakan terbaik bagi rakyat adalah apa yang terbaik menurut kehendak rakyat, 90 bukan kehendak ilmuwan, profesor, apalagi parlemen. Dalam konteks ini pula asas keterbukaan dan partisipasi masyarakat sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 mendapatkan tempatnya. Kehendak rakyat ini memang sering dikaburkan dengan dianutnya demokrasi perwakilan di Indonesia. Perlu di catat bahwa meskipun undang-undang secara formal telah dibentuk DPR dan presiden sebagai wujud demokrasi perwakilan, sangat perlu diperhatikan aspek-aspek lain dari demokrasi walaupun dijalankan atas dasar demokrasi perwakilan, tidak berarti demokrasi hanya dijalankan atau hanya berada di tangan badan perwakilan. Dari demokrasi perwakilan tetap dibutuhkan partisipasi publik untuk lebih menjamin perwujudan politik yang general, J.J. Rousseau. Karena itu, dalil-dalil demokrasi perwakilan tetap ada pranata-pranata seperti referendum, inisiatif rakyat, petisi, termasuk hak menyatakan pendapat melalui pernyataan demonstrasi atau opini publik atau hak berekspresi pada umumnya. Ketiga, partisipasi masyarakat sebagai wujud perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Beberapa hak asasi yang dijamin dan relevan dengan pembahasan ini adalah hak self determination (hak menentukan nasib sendiri), hak berpartisipasi, dan hak menyampaikan pendapat. Dalam teori hak asasi manusia, negara adalah pengemban tanggung jawab untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati, hak menentukan nasib sendiri, hak berpartisipasi, dan hak menyampaikan pendapat. Dalam hal pembentukan peraturan perundang- undangan maka negara wajib menyediakan sarana yang sedemikian rupa agar akses masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang sedang dibuat tersampaikan dan selanjutnya diakomodir. Jika dalam proses itu dilakukan secara tertutup dan masyarakat tidak dilibatkan, maka sejatinya telah terjadi pelanggaran HAM. Keempat, partisipasi masyarakat sebagai bentuk penerapan negara hukum. Tujuan negara hukum setidaknya mencakup dua hal: melindungi warga negara dari kesewenang-wenangan negara dan melindungi warga negara dari kesewenang-wenangan warga negara lainnya (Adriaan W. Bedner, 2012, 45). Konteks ini mengharuskan negara untuk melakukan dua hal yang nampak bertentangan secara bersamaan. Pada satu sisi, negara dilarang mencampuri urusan warga negara, karena campur tangan negara berpotensi terjadinya 91 kesewenang-wenangan. Namun pada sisi yang lain, negara dalam menciptakan kesejahteraan sosial wajib pula untuk ikut campur mengambil berbagai kebijakan. Ini artinya negara harus hadir dalam kehidupan warga negara, menentukan kebijakan yang mendukung terciptanya kesejahteraan. Agar kehadiran negara tidak melanggar batas-batas hak asasi manusia dan demokrasi, maka partisipasi masyarakat ini dibutuhkan. Masyarakat ikut menentukan kebijakan apa yang akan ditetapkan untuk mereka. Muara dari semua yang penulis sampaikan di atas, bahwa partisipasi masyarakat adalah wujud dari kontrak sosial, demokrasi dan kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, dan negara hukum, terletak pada Mahkamah Konstitusi. MK lah yang dapat menilai apakah suatu peraturan perundang- undangan telah memenuhi partisipasi masyarakat. Produk peraturan perundang-undangan yang mengenyampingkan partisipasi masyarakat, artinya telah melanggar kontrak sosial, demokrasi dan kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, dan negara hukum. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa prosedur tidak dapat dipisahkan dari hasil. Sebaik apapun hasilnya, jika mengabaikan aspek prosedur pembuatan maka ia telah mengabaikan kontrak sosial, demokrasi dan kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, dan negara hukum. Dalam sistem pengujian undang-undang, Mahkamah konstitusi adalah jalan terakhir bagi warga negara untuk mendapatkan kembali martabat kemanusiaannya secara utuh. [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan keterangan secara lisan dalam persidangan pada tanggal 9 Agustus 2021 dan keterangan tertulis bertanggal 9 Agustus 2021 yang diterima Mahkamah pada 27 Agustus 2021, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut: I. KETENTUAN UU A QUO YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945 A. DALAM PENGUJIAN UU A QUO SECARA FORMIL 1. Pada intinya Pemohon Perkara 90 berpendapat UU MK Perubahan Ketiga sejak perencanaan, penyusunan, dan pembahasan telah melanggar dan bertentangan dengan ketentuan terkait tata cara pembentukan undang-undang yang diatur dalam Undang-Undang 92 Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (selanjutnya disebut UU 12/2011) dengan alasan: a. Naskah akademik UU MK Perubahan Ketiga hanya berisi 4 bab sehingga tidak sesuai dengan ketentuan dan Lampiran I UU 12/2011 sehingga tahap penyusunan dapat dinyatakan sebagai pelanggaran prosedur dalam Pasal 44 UU 12/2011 dan dapat dinyatakan cacat formil; b. Adanya pelanggaran asas keterbukaan pada tahapan perencanaan, penyusunan dan pembahasan, dan pembentukan UU MK Perubahan Ketiga melanggar tahapan pembentukan undang-undang yang berupa tidak terdaftarnya perubahan UU MK Perubahan Ketiga dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2020; c. Tahap pembahasan berupa pembahasan dan pengesahan revisi undang-undang yang sangat cepat sehingga prosedur-prosedur pembentukan undang-undang diabaikan dan semua upaya pembahasan yang selama ini dilakukan hanyalah upaya untuk penyelundupan pasal dengan cara yang ilegal (vide Perbaikan Permohonan Perkara 90 hlm. 25-31); dan d. Naskah akademik sulit untuk diakses. 2. Dalam pengujian formil para Pemohon Perkara 100 mendalilkan: Bahwa adanya pelanggaran konstitusional atas pembentukan UU MK Perubahan Ketiga yang berupa: a. Pembentuk undang-undang melakukan penyelundupan hukum dengan dalih menindaklanjuti putusan MK; b. Revisi UU MK tidak memenuhi syarat carry over; c. Pembentuk undang-undang melanggar asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik; d. Revisi UU MK tidak dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan naskah akademik hanya formalitas belaka; 93 e. Proses pembahasan dilakukan secara tertutup, tidak melibatkan publik, tergesa-gesa, dan tidak memperlihatkan sense of crisis pandemi Covid-19; dan f. Revisi UU MK berdasar hukum undang-undang yang invalid (vide Perbaikan Permohonan Perkara 100 hlm. 5). B. DALAM PENGUJIAN UU A QUO SECARA MATERIIL 1. Pemohon Perkara 90 mengajukan pengujian Pasal 15 ayat (2) huruf d, Pasal 22, Pasal 23 ayat (1) huruf d, Pasal 26 ayat (1) huruf b, dan Pasal 87 huruf b UU MK terhadap Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24C ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 (vide Perbaikan Permohonan hlm. 4). 2. Pemohon Perkara 96 mengajukan pengujian Pasal 87 huruf a dan huruf b UU MK terhadap Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 (vide Perbaikan Permohonan hlm. 5). 3. Para Pemohon Perkara 100 mengajukan pengujian Pasal 15 ayat (2) huruf d dan huruf h, Pasal 18 ayat (1), Penjelasan Pasal 19, Pasal 20 ayat (1) dan (2), Pasal 23 ayat (1) huruf c, Pasal 59 ayat (2) dan Pasal 87 UU MK (hlm. 5) terhadap Pasal 1 ayat (2) dan (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan (3), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan (3), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 (vide Perbaikan Permohonan hlm. 12-13). Adapun isi ketentuan dalam UU MK dan UU MK Perubahan Ketiga yang diajukan pengujian tersebut berketentuan sebagai berikut: • Pasal 15 ayat (2) huruf d dan huruf h UU MK Perubahan Ketiga (1) …. (2) Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang calon hakim konstitusi harus memenuhi syarat: a. … b. … c. … d. berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun; e. … f. … g. … 94 h. mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun dan/atau untuk calon hakim yang berasal dari lingkungan Mahkamah Agung, sedang menjabat sebagai hakim tinggi atau sebagai hakim agung. • Pasal 18 ayat (1) UU MK Hakim konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh DPR, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden, untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden. • Penjelasan Pasal 19 UU MK Berdasarkan ketentuan ini, calon hakim konstitusi dipublikasikan di media massa baik cetak maupun elektronik, sehingga masyarakat mempunyai kesempatan untuk ikut memberi masukan atas calon hakim yang bersangkutan. • Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UU MK Perubahan Ketiga (1) Ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1). (2) Proses pemilihan hakim konstitusi dari ketiga unsur lembaga negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses seleksi yang objektif, akuntabel, transparan, dan terbuka oleh masing-masing lembaga negara. • Pasal 22 UU MK Perubahan Ketiga Dihapus. • Pasal 23 ayat (1) huruf c dan huruf d UU MK Perubahan Ketiga Hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat dengan alasan: a. …; b. …; c. telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun; d. dihapus; atau e. … • Pasal 26 ayat (1) huruf b UU MK Perubahan Ketiga Mahkamah Konstitusi memberitahukan kepada lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) mengenai hakim konstitusi yang akan diberhentikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum: a. …; atau b. dihapus. • Pasal 59 ayat (2) UU MK Perubahan Ketiga (1) … (2) Dihapus 95 • Pasal 87 UU MK Perubahan Ketiga Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: a. Hakim konstitusi yang saat ini menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tetap menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sampai dengan masa jabatannya berakhir berdasarkan ketentuan undang-undang ini; b. Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang- Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun. Bahwa ketentuan UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan batu uji dalam pengujian UU a quo adalah: • Pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD NRI Tahun 1945 (1) ... (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. (3) Negara Indonesia adalah negara hukum. • Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. • Pasal 24C ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. • Pasal 27 ayat (1) dan (3) UUD NRI Tahun 1945 (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. (2) ... (3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. • Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945: Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. • Pasal 28D ayat (1) dan (3) UUD NRI Tahun 1945 (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. 96 (2) ... (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. • Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. • Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Bahwa kerugian konstitusional yang didalilkan para Pemohon dalam permohonannya pada intinya adalah sebagai berikut: • Dalam Perkara 90 1. Bahwa Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK Perubahan Ketiga yang dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 karena perubahan kriteria syarat usia minimal untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusional yang awalnya 47 (empat puluh tujuh) tahun menjadi 55 (lima puluh lima) tahun tidak memiliki urgensi yang nyata dan tidak dapat ditemukan dalam Naskah Akademik UU MK Perubahan Ketiga; 2. Pasal 22 UU MK Perubahan Ketiga yang dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena periodisasi masa jabatan Hakim Konstitusi selama 5 (lima) tahun sehingga menghilangkan kesempatan publik untuk melakukan evaluasi kepada Hakim Konstitusi dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya; 3. Pasal 23 ayat (1) huruf d UU MK Perubahan Ketiga yang dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena mengakibatkan tidak terdapatnya ruang untuk pemberhentian Hakim Konstitusi ketika telah berakhir masa jabatannya; 97 4. Pasal 26 ayat (1) huruf b UU MK Perubahan Ketiga dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena mengakibatkan tidak terdapatnya ruang bagi MK untuk memberitahukan kepada Lembaga yang berwenang memilih hakim konstitusi mengenai hakim konstitusi yang akan diberhentikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan; dan 5. Pasal 87 huruf b UU MK Perubahan Ketiga dianggap bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 24C ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 karena mengakibatkan adanya hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat UU MK Perubahan Ketiga diundangkan akan meneruskan masa jabatannya sampai dengan usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun meskipun sudah memasuki periode ke-2 jabatannya, tanpa melalui mekanisme pemilihan kembali sehingga dikhawatirkan Hakim Konstitusi terjebak dalam konflik kepentingan (conflict of interest). Bahwa dalam permohonannya, para Pemohon menyampaikan petitum sebagai berikut: • Dalam Perkara 90 a. Dalam Pokok Perkara Pengujian Formil Perkara 90 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 98 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 4. Memerintahkan putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 5. Jika Mahkamah berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil- adilnya. b. Dalam Pokok Perkara Pengujian Materiil Perkara 90 1. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang frasa “55 (lima puluh lima)” apabila tidak dimaknai “47 (empat puluh tujuh)”; 2. Menyatakan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat apabila tidak dimaknai “Masa jabatan hakim konstitusi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya”; 3. Menyatakan bahwa Pasal 23 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 99 Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat apabila tidak dimaknai “telah berakhir masa jabatannya”; 4. Menyatakan Pasal 26 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat apabila tidak dimaknai “berakhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d”. Menyatakan bahwa Pasal 87 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) sepanjang frasa “berdasarkan ketentuan undang-undang ini”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi”; 5. Menyatakan bahwa Pasal 87 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), bertentangan dengan 100 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 6. Memerintahkan putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 7. Jika Mahkamah berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); II. KETERANGAN DPR A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON 1. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon dalam Pengujian Secara Formil dan Secara Materiil Bahwa merujuk pada pertimbangan hukum MK dalam Putusan Perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019 yang diucapkan pada sidang 4 Mei 2021, mengenai parameter kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam pengujian secara formil, MK menyatakan: “Menimbang bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 27/PUU- VII/2009, bertanggal 16 Juni 2010, Paragraf [3.9] mempertimbangkan sebagai berikut: “… bahwa untuk membatasi agar supaya tidak setiap anggota masyarakat secara serta merta dapat melakukan permohonan uji formil di satu pihak serta tidak diterapkannya persyaratan legal standing untuk pengujian materiil di pihak lain, perlu untuk ditetapkan syarat legal standing dalam pengujian formil Undang- Undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan. Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian materiil sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini, karena akan menyebabkan sama sekali tertutup kemungkinannya bagi anggota masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan pengujian secara formil …” Oleh karena itu, perlu dibuktikan lebih lanjut hubungan pertautan yang langsung antara para Pemohon dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian secara formil. Selain itu, dalam pengujian secara 101 materiil, perlu dibuktikan apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK serta Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005, Putusan MK Nomor 62/PUU-XVII/2019 dan Putusan MK Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional dalam pengujian suatu undang-undang secara materiil. Dalam hal ini, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam pengujian UU a quo secara formil maupun secara materiil. B. PANDANGAN UMUM DPR 1. Bahwa kemerdekaan kekuasaan kehakiman merupakan salah satu pilar utama bagi terselenggaranya negara hukum, sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Pengaturan mengenai jaminan kemerdekaan kekuasaan kehakiman di Indonesia khususnya dalam konteks MK sebagai the soul interpreter and the guardian of the constitution mutlak perlu dilakukan/diperlukan agar peran MK sebagai penafsir tunggal dan penjaga konstitusi dapat lebih optimal. 2. Bahwa MK adalah lembaga tinggi negara yang dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama dengan Mahkamah Agung. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah MK . Dengan demikian, MK merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mempunyai peranan penting guna menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan kewenangan dan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam UUD NRI Tahun 1945. 102 3. Bahwa UU MK merupakan ketentuan organik dari Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, MK berwenang menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilihan umum, dan memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lain, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945. 4. Bahwa MK yang menjalankan kekuasaan yudikatif bersama-sama Mahkamah Agung harus dijaga marwah dan martabatnya sebagai bagian dari menjaga negara hukum, yang oleh karenanya revisi UU MK dimaksudkan selain sebagai tindak lanjut dari Putusan-Putusan MK juga sebagai bagian untuk lebih menguatkan dan memuliakan kedudukan MK dalam menjalankan kekuasaan kehakiman yang independen dan bermartabat. C. KETERANGAN DPR TERHADAP POKOK PERMOHONAN 1. KETERANGAN DPR TERHADAP PENGUJIAN FORMIL a. Terkait Dengan Dalil Para Pemohon Yang Menyatakan Tahap Pembentukan RUU MK Perubahan Ketiga Cacat Formil 1) RUU MK adalah RUU Kumulatif Terbuka Sebagai Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi a) Bahwa proses pembentukan RUU MK telah berjalan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. RUU MK dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2020 merupakan RUU yang termasuk dalam kategori Daftar RUU Kumulatif Terbuka, yang pada nomor 2 yakni Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi 103 sebagaimana termuat dalam Lampiran Keputusan DPR RI No. 1/DPR RI/II/2019-2020 Tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020, tanggal 22 Januari 2020, halaman 9 (vide Lampiran 11). b) Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU 12/2011 dinyatakan bahwa Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Penyusunan Prolegnas dapat didasarkan pada daftar kumulatif terbuka, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) UU 12/2011: “Dalam Prolegnas dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas: a. pengesahan perjanjian internasional tertentu; b. akibat putusan mahkamah konstitusi; c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara d. Pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota; dan e. Penetapan/pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.” c) Bahwa dalam tahap perencanaan, Revisi UU MK Perubahan Ketiga didasarkan atas berbagai putusan MK mengenai UU MK sebagai daftar kumulatif terbuka, yakni Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011, Putusan MK Nomor 34/PUU-X/2012, dan Putusan MK Nomor 7/PUU-XI/2013 dan juga dua Putusan Mahkamah Konstitusi lainnya yang terkait yang kemudian juga menjadi referensi dalam pembahasan yaitu Putusan MK Nomor 48/PUU-IX/2011, Putusan MK Nomor 1-2/PUU- XII/2014, dan Putusan MK Nomor 68/PUU-IX/2011. d) Seluruh materi muatan Revisi UU MK Perubahan Ketiga didasarkan kepada hasil Putusan MK baik yang secara eksplisit disebutkan dalam Putusan MK maupun yang merupakan konsekuensi adanya Putusan MK yang kait-berkait antara satu norma dengan norma lainnya, yang apabila terdapat perubahan suatu norma maka dapat berdampak pada norma lainnya dalam undang-undang tersebut karena dalam suatu undang-undang harus terdapat sinkronisasi 104 jalinan norma sebagai satu keutuhan undang-undang. Tidak ada satu pun pasal atau norma yang melebihi pertimbangan hukum Putusan MK, tidak ada pula revisi yang tidak berkaitan dengan Putusan MK seperti yang didalilkan Pemohon mengenai pasal-pasal yang mengalami perubahan dalam Revisi UU MK dan kaitannya dengan Putusan-Putusan MK tersebut akan diuraikan lebih lanjut pada bagian Keterangan terhadap Pengujian Materiil. e) Dengan demikian, dalil Pemohon 90 dan dalil Pemohon 100 yang menyatakan bahwa Revisi UU MK Perubahan Ketiga tidak terdapat dalam Prolegnas dan terjadi penyelundupan hukum adalah tidak tepat, tidak berdasar fakta, dan tidak beralasan hukum. f) Bahwa tidak ada dasar hukum yang menyatakan bahwa RUU yang masuk Daftar Kumulatif Terbuka harus memenuhi syarat carry over. Berdasarkan uraian di atas, status resmi RUU MK Perubahan Ketiga adalah RUU Kumulatif Terbuka yang dibentuk akibat dari adanya berbagai putusan MK. Sedangkan syarat sebuah rancangan undang-undang untuk dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas sebagai status RUU operan atau carry over adalah rancangan undang- undang tersebut telah memasuki pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah pada periode masa keanggotaan DPR sebelumnya (vide Pasal 71A UU 12/2011). Oleh karena itu, dalil para Pemohon Perkara 100 yang mengaitkan syarat carry over pada RUU Kumulatif Terbuka tidak relevan dan tidak berdasar. g) Bahwa RUU MK Perubahan Ketiga juga telah memenuhi tata cara dan syarat pengajuan RUU berdasarkan UU dan ketentuan yang berlaku. Pengajuan usulan RUU telah disertai Naskah Akademik yang substansinya telah memuat alasan- alasan diajukannya RUU MK Perubahan Ketiga yang didasarkan pada kajian, evaluasi, dan analisis karena adanya 105 Putusan MK disertai uraian landasan filosofis, sosiologis dan yuridis serta materi RUU yang diajukan. Naskah Akademik ini menjadi syarat bagi pengusulnya untuk menjelaskan maksud dan tujuan diusulkannya RUU oleh pengusul. Karena maksud pengusulan RUU ini adalah sebagai akibat dari Putusan MK, maka yang menjadi pembahasan dalam Naskah Akademik adalah tindak lanjut pengaturan pasca Putusan MK, lain jika RUU yang diajukan bukan merupakan RUU Kumulatif Terbuka yang memuat hal-hal baru yang tidak berkait dengan Putusan MK. Dalam tahapan berikutnya Naskah Akademik ini diperdalam dan dikaji bersama untuk menguatkan substansi RUU yang hendak dibahas selanjutnya. h) RUU MK Perubahan Ketiga ini telah disusun berdasarkan asas-asas perundang-undangan yang meliputi asas: a. Kejelasan tujuan b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat c. Kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan d. Dapat dilaksanakan e. Kedayagunaan f. Kejelasan rumusan g. Keterbukaan Seluruh asas tersebut dapat diuji dan diperiksa lebih jauh dalam UU in casu oleh Mahkamah yang mulia baik dalam hal proses formilnya maupun dalam hal substansi materiil yang menjadi materi muatan UU a quo. Oleh sebab itu, dalil para Pemohon yang mempersoalkan Naskah Akademik dan menyatakan tidak terpenuhinya asas-asas perundang- undangan dalam pengajuan RUU MK Perubahan Ketiga adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum. 2) Rangkaian Proses Pembentukan RUU MK Perubahan Ketiga telah memenuhi Prosedur Tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 106 Proses pembentukan UU MK Perubahan Ketiga in casu telah memenuhi seluruh tahapan yang diatur UU 12/2011 yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Proses pembentukan UU MK Perubahan Ketiga ini dimulai sejak tahapan perencanaan, sebagaimana telah diuraikan sebelum bahwa RUU MK Perubahan Ketiga ini masuk dalam Prolegnas Tahun 2020- 2024 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2020 dengan status RUU Kumulatif Terbuka akibat adanya Putusan MK. Sejak awal pada rapat-rapat pembahasan penyusunan Prolegnas Tahun 2020- 2024 di Badan Legislasi (Baleg) yang dilakukan secara terbuka usulan RUU MK telah direncanakan untuk masuk ke dalam Prolegnas Tahun 2020-2024. a) Tahap Perencanaan • Penyusunan Prolegnas RUU Tahun 2020-2024 telah dimulai sejak 30 Oktober 2019 dengan Baleg DPR mengirimkan surat kepada Komisi Dan Fraksi untuk meminta usulan RUU yang akan diusulkan dalam daftar Prolegnas RUU Tahun 2020-2024 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2020. Selain kepada Komisi dan Fraksi, Baleg DPR juga menerima usulan RUU yang diajukan oleh Anggota DPR dan masyarakat. Untuk itu Baleg juga menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat Umum dan mendengarkan masukan dari Pengurus Besar Nahdhatul Ulama, Aliansi Pelangi Antar Bangsa, Koalisi Kebebasan Berserikat, Dewan Pengawas TVRI, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Pokja Identitas Hukum, International Criminal Justice Reform, Komnas Perempuan, Jala PRT, Filantropi Indonesia, Imparsial, Forum Zakat, Ikatan Dokter Indonesia, dan lain-lain. • Pada tanggal 4 dan 5 Desember Panitia Kerja Baleg DPR melakukan finalisasi terhadap proses penyusunan Prolegnas Tahun 2020-2024 dan Prolegnas Prioritas 107 Tahun 2020. Dilanjutkan dengan Rapat Kerja Baleg dengan Presiden yang diwakili oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta dengan DPD RI yang diwakili Perancang Undang-Undang DPD RI pada tanggal 5 Desember 2019. • Hal-hal yang disepakati dalam Rapat Kerja adalah sebagai berikut: 1. Jumlah Prolegnas RUU Tahun 2020-2024 sebanyak 248 (dua ratus empat puluh delapan RUU sebagaimana terlampir: 2. Terdapat 4 (empat) RUU carry over dengan rincian sebagai berikut: a. 3 (tiga) RUU usulan Pemerintah, yaitu RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan; dan b. 1 (satu) RUU usulan DPR, yaitu RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. 3. Terdapat 3 (tiga) RUU masuk ke dalam Daftar RUU Kumulatif Terbuka, yaitu: a. RUU tentang Perkoperasian; b. RUU tentang Mahkamah Konstitusi; dan c. RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi; 4. Jumlah Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020 sebanyak 50 (lima puluh) RUU. Dengan catatan: a. RUU Keuangan Negara dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas RUU tahun 2020 dan masuk long list atas usulan dari Menteri Keuangan; b. RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan masuk menjadi Prioritas usulan dari Komisi XI DPR RI; 108 c. RUU Konservasi Keanekaragaman Hayati ditarik dari Prioritas RUU tahun 2020 dan menjadi long list atas permintaan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup; d. RUU tentang Perkoperasian, RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi masuk ke dalam Daftar RUU Kumulatif Terbuka; dan e. Pembahasan RUU tentang Pertambangan Keuangan Pusat dan Daerah melibatkan DPD sebagaimana ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 juncto Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan. • Keseluruhan proses penyusunan hingga hasil Rapat Kerja Baleg DPR– Menkumham – DPD RI untuk Prolegnas Tahun 2020-2024 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2020 sebagaimana diuraikan di atas telah dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPR pada tanggal 17 Desember 2019, termasuk poin 3 huruf c dari Kesimpulan Rapat Kerja yang mencantumkan UU Mahkamah Konstitusi sebagai satu dari tiga RUU yang masuk dalam daftar RUU Kumulatif Terbuka. • Hasil Paripurna tanggal 17 Desember 2019 yang menyetujui hasil Prolegnas Tahun 2020-2024 kemudian dituangkan dalam Keputusan DPR RI Nomor 46/DPR RI/I/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2020-2024. Sementara Prolegnas Prioritas Tahun 2020 dibahas ulang dalam Rapat Kerja Baleg DPR dengan Menkumham dan DPD RI pada 16 Januari 2020 dan menghasilkan beberapa 109 revisi terhadap hasil raker sebelumnya, yakni dalam hal masuknya RUU Badan Keamanan Laut dan keluarnya RUU Komisi Yudisial dari daftar prioritas. Kemudian RUU Sistem Pendidikan Nasional yang semula usulan Komisi X DPR menjadi usulan Pemerintah. Lalu RUU TNI yang awalnya usulan pemerintah menjadi usulan Baleg DPR. Sementara jumlah RUU prioritas tetap 50 seperti hasil Raker sebelumnya pada tanggal 5 Desember 2019 dan tidak ada perubahan atas RUU lain termasuk terhadap RUU Mahkamah Konstitusi yang masuk dalam Daftar RUU Kumulatif Terbuka. Hasil Raker tanggal 16 Januari 2020 ini kemudian disampaikan dan disetujui dalam Rapat Paripurna DPR tanggal 22 Januari 2020 kemudian dituangkan dalam Keputusan DPR RI Nomor 1/DPR RI/II/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020. • Berdasarkan uraian tersebut di atas, menjadi terang dan jelas bahwa sejak dalam tahap perencanaan dimulai dari penyusunan Prolegnas Tahun 2020-2024 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2020, RUU MK telah masuk ke dalam Daftar RUU Kumulatif Terbuka. Kami sangat menyayangkan atas digaungkannya informasi yang tidak benar bahwa RUU MK tidak ada dalam Prolegnas Prioritas oleh beberapa pihak tanpa melakukan penelusuran fakta dan data bahkan menjadi dalil dalam persidangan ini. Kami berharap dengan penjelasan ini masyarakat tidak lagi mendapatkan informasi keliru. b) Tahap Penyusunan • Selanjutnya dalam tahap penyusunan, Naskah Akademik dan Draft usulan RUU yang diajukan Anggota DPR kepada Baleg sebagai RUU Kumulatif Terbuka dijadwalkan untuk dilakukan rapat untuk membahas draft RUU. Pada tanggal 13 Februari 2020 diselenggarakan Rapat Baleg 110 mendengarkan penjelasan RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan RUU tentang Ketahanan Keluarga dalam rapat terbuka untuk umum (vide Lampiran 13, Laporan Singkat Rapat Baleg 13 Februari 2020). Dilanjutkan dengan Rapat Panitia Kerja pada tanggal 19 Februari 2020 dengan sifat tertutup dengan agenda penyampaian hasil kajian Tim Ahli atas pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi RUU MK Perubahan Ketiga (vide Lampiran 15 Laporan Singkat Rapat Panja Baleg 19 Februari 2020). Setelah itu dilanjutkan dengan persetujuan Baleg atas hasil harmonisasi, sinkronisasi dan pembulatan konsepsi usulan RUU MK Perubahan Ketiga dalam rapat terbuka. Pada tanggal 2 April 2020, RUU MK Perubahan Ketiga disetujui menjadi RUU usulan DPR dalam Rapat Paripurna DPR RI. c) Tahap Pembahasan • Pada tanggal 11 Juni 2020, Presiden Republik Indonesia mengirimkan Surat Presiden (Surpres) penunjukan Wakil Pemerintah untuk Membahas RUU MK Perubahan Ketiga kepada Ketua DPR RI melalui Surat Nomor R- 27/Pres/06/2020. Kemudian berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal 15 Juli 2020, Pimpinan DPR menugaskan Komisi III DPR untuk melakukan pembahasan RUU MK Perubahan Ketiga melalui Surat Pimpinan DPR RI perihal Penugasan untuk Membahas RUU tertanggal 20 Juli 2020. • Pada tanggal 24 Agustus 2020 dilaksanakan Rapat Kerja Komisi III DPR dengan Pemerintah yang diwakili Menteri Hukum dan HAM, perwakilan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan perwakilan Menteri Keuangan dalam rapat terbuka dengan agenda penjelasan Pimpinan Komisi III tentang RUU MK Perubahan Ketiga, Pandangan Pemerintah serta 111 pembahasan dan rencana kerja pembahasan RUU MK Perubahan Ketiga. Kemudian tanggal 25 Agustus 2020 dilaksanakan Rapat Kerja kembali dengan mengundang Menteri Hukum dan HAM, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Keuangan dengan agenda penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari Pemerintah dan pembahasan DIM. Rapat kerja selanjutnya dilaksanakan oleh Panitia Kerja (Panja) RUU MK Perubahan Ketiga bersama Pemerintah membahas DIM dengan sifat rapat tertutup dengan mengundang dan mendengarkan masukan dari Mahkamah Konstitusi dan Ikatan Hakim Indonesia, berlangsung berturut-turut tanggal 26, 27, 28 Agustus 2020, ditutup dengan laporan dari Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi. • Pada Tanggal 31 Agustus 2020 dilakukan Rapat Kerja dengan Menteri Hukum dan HAM, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Keuangan dengan agenda Laporan Ketua Panja mengenai hasil pembahasan RUU MK Perubahan Ketiga, Pendapat Fraksi-Fraksi dan Pemerintah terhadap RUU MK Perubahan Ketiga dan penandatanganan naskah RUU MK Perubahan Ketiga. d) Tahap Pengesahan atau Penetapan Dalam tahap pengesahan atau penetapan, pada Rapat Paripurna yang berlangsung terbuka tanggal 1 September 2020, hasil Pembahasan RUU MK Perubahan Ketiga disampaikan oleh Pimpinan Komisi III dan kemudian disetujui menjadi UU oleh para Anggota DPR. Tahapan berikutnya yakni tahapan pengundangan yaitu dengan pengesahan tanggal 28 September 2020 oleh Presiden RI, diundangkan pada tanggal 9 September 2020 dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 216 tahun 2020, 112 Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554. Bahwa dari uraian rangkaian proses di atas, pembentukan RUU MK Perubahan Ketiga telah memenuhi syarat, prosedur dan asas-asas yang berlaku. Tahapan proses berlangsung sejak perencanaan saat penyusunan Prolegnas Tahun 2020-2024 pada Desember 2019 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2021 pada Januari 2020, tahapan penyusunan sejak Februari 2020 hingga April 2020 serta tahapan pembahasan sejak Surat Presiden bulan Juni 2020 hingga Agustus 2020. Dilanjutkan dengan pengesahan atau penetapan dan pengundangan pada bulan September 2020. Bahwa tahapan penyusunan dan pembahasan sejak awal Februari 2020 hingga akhir Agustus 2020 adalah waktu yang cukup dan wajar dalam proses pembentukan undang-undang. Sejak disetujui menjadi RUU usulan DPR pada Rapat Paripurna DPR pada 2 April 2020, draft RUU MK Perubahan Ketiga yang akan dibahas dapat diakses publik dan dapat diberi masukan. Masukan dalam bentuk kritik juga diberikan terhadap draft tersebut sejak bulan April 2020 termasuk diskusi Webinar yang diselenggarakan Indonesian Corruption Watch (ICW) tanggal 13 April 2020 terhadap draft RUU MK Perubahan Ketiga. Oleh organisasi tempat Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III Perkara 100 yakni KoDe Inisiatif, draft RUU MK dan Naskah Akademik juga dimuat pada website KoDe Inisiatif sejak 8 Mei 2020. Kritik dan masukan yang diberikan selama rentang waktu tahapan penyusunan dan pembahasan sejak awal Februari 2020 hingga akhir Agustus 2020 tentu menjadi bahan masukan bagi DPR dan fraksi-fraksi di DPR. Namun kritik dan masukan yang diberikan juga mesti dikaji argumentasinya apakah berdasar dan memiliki alasan hukum ataukah argumentasi yang didasarkan pada asumsi ataupun dugaan. Contohnya kritik terhadap proses mengenai asumsi bahwa RUU MK tidak terdapat di Prolegnas 113 dan muncul tiba-tiba sehingga dituduh adanya penyelundupan hukum, faktanya dalam Kesimpulan Rapat Kerja Baleg DPR dengan Pemerintah pada tanggal 5 Desember 2019 sudah disebutkan secara eksplisit bahwa RUU MK masuk dalam Daftar RUU Kumulatif Terbuka dan pada Paripurna DPR RI 17 Desember 2019 ditegaskan status RUU MK dalam Prolegnas sebagaimana diuraikan di atas. Demikian pula kritik yang mengatakan proses pembentukan RUU MK Perubahan Ketiga tidak transparan dan tidak partisipatif, faktanya draft RUU dan Naskah Akademik dapat diakses dan menjadi bahan diskusi publik sehingga sebenarnya masukan selalu terbuka untuk diberikan jika memiliki argumentasi yang berlandaskan fakta, data dan konsep yang jelas. Begitu pula halnya dengan kritik terhadap substansi seperti asumsi bahwa terdapat materi muatan yang melebihi atau di luar Putusan MK, tentu akan bermanfaat jika memiliki argumentasi yang kuat tetapi sebaliknya jika hanya berdasar asumsi yang tidak didukung pemahaman mendalam mengenai Putusan MK sulit untuk dijadikan dasar kebijakan. Berdasarkan keterangan sebagaimana diuraikan di atas, maka proses pembentukan UU MK Perubahan Ketiga telah memenuhi syarat formil pembentukan undang-undang sebagaimana diamanatkan UUD NRI Tahun 1945 dan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu dalil para Pemohon atas pengujian formil UU MK Perubahan Ketiga in casu tidak beralasan hukum. 2. KETERANGAN DPR TERHADAP PENGUJIAN MATERIIL a. Penjelasan atas Materi Muatan UU MK Perubahan Ketiga dan Kaitannya dengan Putusan MK Bahwa keterangan DPR pada bagian Pengujian Materiil ini secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan keterangan pada bagian Pengujian Formil. Sebagaimana dijelaskan pada Keterangan DPR pada bagian Pengujian Formil, RUU MK Perubahan Ketiga ini 114 termasuk ke dalam kategori RUU Kumulatif Terbuka dalam Prolegnas, yakni RUU yang disusun sebagai tindak lanjut dari Putusan MK. UU MK Perubahan Ketiga disebut sebagai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Penamaan Perubahan Ketiga tersebut karena mengacu kepada historisitas perjalanan perubahan UU yakni telah mengalami tiga kali perubahan, meskipun pada perubahan kedua yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang telah dibatalkan MK secara keseluruhan. UU MK Perubahan Ketiga terdiri dari 15 poin perubahan, yang terdiri dari 13 pasal dan 2 bagian pada judul Bab, serta perubahan terhadap 28 norma/judul Bab yang terdiri dari 26 norma pasal/ayat/huruf dan 2 judul bagian Bab, dalam bentuk perubahan berupa dihapus atau diubah, dengan rincian sebagai berikut: Tabel 1. No. Pasal/Bab Norma Pasal/Judul Bab Bentuk Perubahan 1 Pasal 4 Pasal 4 ayat (3) Diubah Pasal 4 ayat (4f) Dihapus Pasal 4 ayat (4g) Dihapus Pasal 4 ayat (4h) Dihapus 2 Pasal 7A Pasal 7A ayat (1) Diubah 3 Pasal 15 Pasal 15 ayat (2) huruf b Diubah Pasal 15 ayat (2) huruf d Diubah Pasal 15 ayat (2) huruf h Diubah 4 Pasal 20 Pasal 20 ayat (2) Diubah 5 Judul Bab IV Judul Bagian Kedua Bab IV Dihapus 6 Pasal 22 Pasal 22 Dihapus 7 Judul Bab IV Judul Bagian Ketiga Bab IV Diubah 8 Pasal 23 Pasal 23 ayat (1) huruf d Dihapus 9 Pasal 26 Pasal 26 ayat (1) huruf b Dihapus Pasal 26 ayat (5) Dihapus 10 Pasal 27A Pasal 27A ayat (2) huruf c Diubah Pasal 27A ayat (2) huruf d Dihapus Pasal 27A ayat (2) huruf e Dihapus Pasal 27A ayat (3) Dihapus Pasal 27A ayat (4) Dihapus 115 No. Pasal/Bab Norma Pasal/Judul Bab Bentuk Perubahan Pasal 27A ayat (5) Dihapus Pasal 27A ayat (6) Dihapus 11 Pasal 45A Pasal 45A Dihapus 12 Pasal 50A Pasal 50A Dihapus 13 Pasal 57 Pasal 57 ayat (2a) Dihapus Penjelasan Pasal 57 ayat (3) Diubah 14 Pasal 59 Pasal 59 ayat (2) Dihapus 15 Pasal 87 Pasal 87 Diubah Jumlah 28 norma/judul Bab 18 Dihapus 10 Diubah Sebagai RUU Kumulatif Terbuka, RUU MK Perubahan Ketiga merupakan tindak lanjut dan merujuk pada Putusan-Putusan MK. Terdapat 6 Putusan MK yang dirujuk yakni: • Putusan MK Nomor 48/PUU-IX/2011 yang membatalkan dan menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap Pasal 45A dan Pasal 57 ayat (2) huruf a, sehingga pasal-pasal tersebut dihapus melalui revisi UU MK. • Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011 yang membatalkan Pasal 4 ayat (4) huruf f, huruf g, huruf h; Pasal 15 ayat (2) huruf h sepanjang frasa “dan/atau pernah menjadi pejabat negara”; Pasal 26 ayat (5), Pasal 27A ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e; Pasal 27A ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6); Pasal 50A; Pasal 59 ayat (2); Pasal 87; sehingga terdapat pasal yang dihapus, terdapat pasal yang dilakukan perubahan dan terdapat pasal yang harus dilakukan penyesuaian setelah perubahan; • Putusan MK Nomor 68/PUU-IX/2011 yang membatalkan frasa “dan magister” dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b UU 8 Tahun 2011. • Putusan MK Nomor 34/PUU-X/2012 yang pada pokoknya memutuskan bahwa: Pasal 7A ayat (1) mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang disertai frasa “dengan usia pensiun 62 (enam puluh dua) tahun bagi Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti”, sehingga dilakukan perubahan dengan mengikuti isi Putusan MK. 116 • Putusan MK Nomor 7/PUU-XI/2013 yang memutuskan Pasal 15 ayat (2) huruf d inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan pertama”, sehingga dilakukan penyesuaian dengan menyesuaikan pertimbangan-pertimbangan Putusan MK. • Putusan MK Nomor 1-2/PUU-XII/2014 yang membatalkan keseluruhan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang; Tabel 2. No. UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Dan Keterkaitan Dengan Putusan MK 1 Pasal 4 ayat (3) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh anggota hakim konstitusi untuk masa jabatan selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Pasal 4 ayat (3) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh anggota hakim konstitusi untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan Ketua dam Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (Hasil evaluasi pelaksanaan UU No. 8/2011 dengan merujuk pada pertimbangan Putusan MK No. 49/PUU- IX/2011 dan perbandingan dengan praktik Lembaga lain) 2 Pasal 4 (4f) Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dilakukan dalam 1 (satu) kali rapat pemilihan. (4g) Calon yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4f) ditetapkan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. (4h) Calon yang memperoleh suara terbanyak kedua dalam pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4f) ditetapkan sebagai Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Pasal 4 (4f) dihapus. (4g) dihapus. (4h) dihapus. (Tindak Lanjut Amar Putusan MK No.49/PUU-IX/2011) 117 No. UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Dan Keterkaitan Dengan Putusan MK 3 Pasal 7A (1) Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi Pasal 7A (1) Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administrasi peradilan Mahkamah Konstitusi dengan usia pensiun 62 (enam puluh dua tahun) bagi Panitera, Panitera Muda, dan panitera pengganti. (Tindak Lanjut Amar Putusan MK Nomor 34/PUU-X/2012: Pasal 7A ayat (1) mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang disertai frasa "dengan usia pensiun 62 (enam puluh dua) tahun bagi Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti). 4 Pasal 15 (1) … (2) Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang calon hakim konstitusi harus memenuhi syarat: a. … b. berijazah doktor dan magister dengan dasar sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum; c. … d. berusia paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan; Pasal 15 (1) … (2) Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang calon hakim konstitusi harus memenuhi syarat: a. … b. berijazah doktor (strata tiga) dengan dasar sarjana (strata satu) yang berlatar belakang pendidikan di bidang hukum; (Tindak lanjut Amar Putusan MK No. 68/PUU-IX/2011) c. … d. berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun; (Open legal policy merujuk kepada Pertimbangan Hukum Putusan MK No. 49/PUU- IX/2011 paragraf [3.11] poin 3 halaman 68-69 dikaitkan dengan Pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 7/PUU- XI/2013 mengenai desain pelaksanaan batas usia calon Hakim Konstitusi saat pengangkatan pertama dan Hakim Konstitusi yang diangkat kembali sehubungan 118 No. UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Dan Keterkaitan Dengan Putusan MK e. … f. … g. … h. mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun dan/atau pernah menjadi pejabat negara. dengan adanya usia pensiun 70 tahun) e. … f. … g. … h. mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun dan/atau untuk calon hakim yang berasal dari lingkungan Mahkamah Agung, sedang menjabat sebagai hakim tinggi atau sebagai hakim agung. (Tindak lanjut Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/201 yang membatalkan sebagian frasa pada Pasal 15 ayat (2) huruf h, yakni frasa “pernah menjadi pejabat negara”, kemudian diberikan pengaturan tambahan khusus untuk Hakim Konstitusi yang berasal dari lingkup Mahkamah Agung 5 Bab IV Bagian Kedua Masa Jabatan Judul Bagian Kedua Bab IV dihapus (Sinkronisasi/penyesuaian legal drafting akibat dihapusnya Pasal 22) 6 Pasal 22 Masa jabatan hakim konstitusi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya Pasal 22 Dihapus (Konsekuensi desain baru masa pengabdian Hakim Konstitusi, sinkronisasi diubahnya Pasal 15 ayat (2) huruf d dikaitkan dengan usia pensiun 70 tahun pada Pasal 23 ayat (1) huruf c dan merujuk pada Pertimbangan Hukum Putusan MK No. 49/PUU-IX/2011 paragraf [3.11] poin 3 halaman 68-69 dikaitkan dan Pertimbangan Hukum Putusan MK Nomor 7/PUU-XI/2013) 7 Bagian Ketiga Pemberhentian Diubah: Bagian Kedua Pemberhentian (Sinkronisasi/penyesuaian legal drafting akibat dihapusnya Pasal 22 dan dihapusnya judul Bagian Kesatu pada Bab IV) 119 No. UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Dan Keterkaitan Dengan Putusan MK 8 Pasal 23 (1) Hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat dengan alasan: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi; c. telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun; d. telah berakhir masa jabatannya; atau e. sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Pasal 23 (1) Hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat dengan alasan: a. ...; b. ...; c. ...; d. dihapus; atau (Konsekuensi desain baru masa pengabdian Hakim Konstitusi, sinkronisasi dihapusnya Pasal 22 dan diubahnya Pasal 15 ayat (2) huruf d serta merujuk pada Pertimbangan Hukum Putusan MK No. 49/PUU- IX/2011 paragraf [3.11] poin 3 halaman 68-69 dikaitkan dan Pertimbangan Hukum Putusan MK Nomor 7/PUU- XI/2013) e. .... 9 Pasal 26 (1) Mahkamah Konstitusi memberitahukan kepada lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) mengenai hakim konstitusi yang akan diberhentikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum: a. memasuki usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c; atau b. berakhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d. (2) … (3) … (4) … (5) Hakim konstitusi yang menggantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melanjutkan sisa jabatan hakim konstitusi yang digantikannya. Pasal 26 (1) Mahkamah Konstitusi memberitahukan kepada lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) mengenai hakim konstitusi yang akan diberhentikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum: a. ...; atau b. dihapus. (2) … (3) … (4) … (5) Dihapus. (Sinkronisasi/penyesuaian legal drafting akibat dihapusnya Pasal 23 ayat (1) huruf d dan desain baru masa pengabdian Hakim 120 No. UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Dan Keterkaitan Dengan Putusan MK Konstitusi) 10 Pasal 27A (2) Untuk menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang keanggotaannya terdiri atas: a. 1 (satu) orang hakim konstitusi; b. 1 (satu) orang anggota Komisi Yudisial; c. 1 (satu) orang dari unsur DPR; d. 1 (satu) orang dari unsur pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan e. 1 (satu) orang hakim agung. (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berpedoman pada: a. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi; b. tata beracara persidangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi; dan c. norma dan peraturan perundang- undangan. (4) Tata beracara persidangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b memuat mekanisme penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi dan jenis sanksi. (5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa: a. teguran tertulis; b. pemberhentian sementara; atau c. pemberhentian. (6) Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang berasal dari hakim konstitusi sebagaimana Pasal 27A (2) Untuk menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang keanggotaannya terdiri atas: a. ...; b. ...; c. 1 (satu) orang akademisi yang berlatar belakang di bidang hukum; d. Dihapus; e. Dihapus. (Tindak Lanjut Amar Putusan MK No.49/PUU-IX/2011, namun karena jumlahnya tidak ganjil perlu ditambah 1 unsur lagi dari akademisi) (3) Dihapus. (Tindak Lanjut Amar Putusan MK No.49/PUU-IX/2011) (4) Dihapus. (Tindak Lanjut Amar Putusan MK No.49/PUU-IX/2011) (5) Dihapus. (Tindak Lanjut Amar Putusan MK No.49/PUU-IX/2011) (6) Dihapus. (Tindak Lanjut Amar Putusan MK No.49/PUU-IX/2011) 121 No. UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Dan Keterkaitan Dengan Putusan MK dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. 13 Pasal 45A Putusan Mahkamah Konstitusi tidak boleh memuat amar putusan yang tidak diminta oleh pemohon atau melebihi Permohonan pemohon, kecuali terhadap hal tertentu yang terkait dengan pokok Permohonan. Pasal 45A Dihapus (Tindak Lanjut Amar Putusan MK No.48/PUU-IX/2011) 14 Pasal 50A Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak menggunakan undang-undang lain sebagai dasar pertimbangan hukum. Pasal 50A Dihapus (Tindak Lanjut Amar Putusan MK No.49/PUU-IX/2011) 15 Pasal 57 (2a) Putusan Mahkamah Konstitusi tidak memuat: a. amar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2); b. perintah kepada pembuat undang- undang; dan c. rumusan norma sebagai pengganti norma dari undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 57 (2a) Dihapus (Tindak Lanjut Amar Putusan MK No.48/PUU-IX/2011) 16 Pasal 59 (1) Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disampaikan kepada DPR, Dewan Perwakilan Pasal 59 (1) ... 122 No. UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Dan Keterkaitan Dengan Putusan MK Daerah, Presiden, dan Mahkamah Agung. (2) Jika diperlukan perubahan terhadap undang-undang yang telah diuji, DPR atau Presiden segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang- undangan. (2) Dihapus. (Tindak Lanjut Amar Putusan MK No.49/PUU-IX/2011) 17 Pasal 87 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: a. hakim konstitusi yang saat ini menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tetap menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sampai dengan masa jabatannya berakhir berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; dan b. hakim konstitusi yang saat ini menjabat tetap menjabat sampai dengan diberhentikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal 87 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: a. Hakim konstitusi yang saat ini menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tetap menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sampai dengan masa jabatannya berakhir berdasarkan ketentuan Undang- Undang ini. b. Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini ditetapkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (Iima belas) tahun. (Menyesuaikan Pertimbangan Hukum paragraf [3.11] angka 10 halaman 76-79 dan Amar Putusan MK No.49/PUU- IX/2011 serta sebagai konsekuensi desain baru masa pengabdian Hakim Konstitusi dan diubahnya Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 15 ayat 2 huruf d serta dihapusnya Pasal 22, Pasal 23 ayat (1) huruf d, Pasal 26 ayat (1) huruf b, Pasal 26 ayat (5)) b. Penjelasan atas Materi Muatan yang Dihapus, Diperbaiki, dan Dilakukan Perubahan atau Penyesuaian Berdasarkan Tabel 2 di atas, maka perubahan terhadap UU MK (UU Nomor 24 Tahun 2003 dan Perubahannya UU Nomor 8 Tahun 2011) yang merujuk pada Putusan MK dilakukan dengan 123 bentuk penghapusan dan/atau perbaikan/reformulasi atau penambahan dan penyesuaian. Beberapa materi pokok Revisi UU tentang Mahkamah Konstitusi antara lain: 1) Mengenai masa jabatan serta tata cara pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Materi muatan tersebut diatur dalam Pasal 4 ayat (3), Pasal 4 ayat (4) huruf f, huruf g dan huruf h, berdasarkan Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011, Pasal 4 ayat (4) huruf f, huruf g dan huruf h, telah dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga dalam Revisi UU MK pasal-pasal tersebut dihapus. Dalam Pertimbangan hukumnya, selain menyatakan bahwa hal tersebut merupakan kebijakan hukum pembentuk undang-undang, Mahkamah juga menekankan pentingnya memastikan pelaksanaan masa jabatan dan pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MK tersebut tidak menghambat kinerja Mahkamah. Oleh karena itu, berdasarkan hasil evaluasi dan perbandingan dengan lembaga-lembaga negara lainnya dalam hal masa jabatan pimpinan lembaga, maka DPR sebagai pembentuk undang-undang mengambil kebijakan untuk menetapkan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua MK selama 5 tahun dari yang awalnya 2,5 tahun demi mendukung optimalisasi kinerja MK. Berikut Pertimbangan Hukum Putusan MK Nomor 49/PUU- IX/2011: [3.11] Menimbang, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, keterangan Pemerintah, keterangan DPR, keterangan ahli dari para Pemohon, serta bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon, sebagaimana termuat pada bagian duduk perkara, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: 1. Terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal 4 ayat (4f), ayat (4g), dan ayat (4h) UU 8/2011 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, Mahkamah memberikan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa pada dasarnya aturan pemilihan pimpinan lembaga negara merupakan kebijakan hukum (legal policy) dari pembentuk Undang-Undang, namun hal tersebut dapat menjadi isu konstitusionalitas jika aturan mengenai pemilihan pimpinan 124 lembaga negara tersebut dijalankan menimbulkan problematik kelembagaan, yaitu tidak dapat dilaksanakan, aturannya menyebabkan kebuntuan hukum (dead lock) dan menghambat pelaksanaan kinerja lembaga negara a quo yang pada akhirnya menimbulkan kerugian konstitusional warga negara; Bahwa secara umum norma Pasal 4 UU 8/2011 adalah mengatur tentang jumlah hakim konstitusi, susunan Mahkamah Konstitusi, dan masa jabatan pimpinan Mahkamah Konstitusi. Khusus Pasal 4 ayat (4f), ayat (4g), dan (4h) mengatur tentang tata cara pemilihan pimpinan Mahkamah Konstitusi yang jika dilaksanakan akan berpotensi menimbulkan kendala dikemudian hari ketika terjadi kekosongan pimpinan Mahkamah Konstitusi atau pimpinan Mahkamah Konstitusi tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap sebelum masa jabatan ketua dan wakil ketua dari salah satunya berakhir, karena menurut ketentuan pasal a quo ketua dan wakil ketua dipilih dalam “satu kali rapat dan satu paket”. Di samping itu, pasal a quo jika dilaksanakan berpotensi menimbulkan kebuntuan hukum (dead lock), yaitu kekosongan salah satu pimpinan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, pasal a quo berpotensi menghambat hak dari salah satu ketua atau wakil ketua Mahkamah Konstitusi yang terpilih, sehingga pada gilirannya menghambat juga terhadap kinerja Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan; Bahwa sistem pemilihan pimpinan Mahkamah Konstitusi menurut pasal a quo yang menganut prinsip “satu kali rapat dan satu paket” telah mengenyampingkan prinsip- prinsip ideal dalam demokrasi, yaitu tidak terpenuhinya asas mayoritas sederhana (simple majority) dalam pemilihan, seperti bila ada dua atau lebih calon memperoleh jumlah suara urutan kedua terbanyak (untuk menduduki jabatan wakil ketua misalnya 5:2:2 suara atau 3:2:2:2 suara), maka pemilihan harus diulang untuk sekaligus memilih pimpinan lagi, padahal calon ketua telah memperoleh suara terbanyak. Contoh lain dapat terjadi 9:0 suara atau 8:1 suara. Hal ini berpengaruh pula pada tingkat akuntabilitas, legitimasi, dan akseptabilitas pimpinan Mahkamah Konstitusi yang terpilih yang pada akhirnya berpengaruh pula terhadap kinerja Mahkamah. Mahkamah tidak sependapat dengan keterangan DPR dalam persidangan yang menyatakan bahwa kebuntuan itu dapat diatasi dengan merujuk pada Pasal 24 ayat (5) yang menyatakan, “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Ketua dan Wakil Ketua diatur dalam peraturan 125 Mahkamah Konstitusi”. Menurut Mahkamah, Peraturan Mahkamah Konstitusi tidak dapat mengatur sesuatu hal yang menyimpang atau bertentangan dengan materi Undang-Undang yang sudah jelas sehingga Peraturan Mahkamah Konstitusi tidak bisa mengatur lebih lanjut Pasal 4 ayat (4f) Undang-Undang a quo yang dengan tegas menentukan bahwa pemilihan ketua dan wakil ketua hanya dilakukan dalam satu kali rapat pemilihan; Bahwa oleh karena pasal a quo dalam pelaksanaannya berpotensi menghambat kinerja Mahkamah, sehingga merugikan hak konstitusional warga negara dalam memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 maka permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum; 2) Mengenai usia pensiun bagi Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti Materi muatan tersebut berdasarkan Putusan MK Nomor 34/PUU-X/2012 Pasal 7A dinyatakan konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai usia pensiun bagi Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti adalah 62 tahun. Karena itu dalam Revisi UU MK, Pasal 7A ayat (1) diubah mengikuti isi Putusan MK dan ayat (2)-nya menyesuaikan dengan menekankan pada tugas teknis Kepaniteraan. 3) Mengenai syarat usia bagi Hakim Konstitusi Dalam Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011, Mahkamah telah menyatakan dalam pertimbangan hukumnya bahwa ketentuan mengenai syarat usia minimal Hakim Konstitusi sebagaimana diatur pada Pasal 15 ayat (2) huruf d adalah kebijakan hukum terbuka atau open legal policy. Kemudian Putusan MK Nomor 7/PUU-XI/2013 Pasal 15 ayat (2) huruf d dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 47 tahun dan paling tinggi 65 tahun pada saat pengangkatan pertama”. Dalam pertimbangan hukumnya terdapat alasan bahwa meskipun merupakan kebijakan hukum terbuka namun jika tidak dapat dilaksanakan maka menimbulkan kerugian 126 konstitusionalitas warga negara. Oleh MK alasan tersebut dikaitkan dengan keberadaan Pasal 22 yang mengatur masa jabatan hakim konstitusi selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan sementara di sisi lain terdapat Pasal 23 ayat (1) huruf c yang mengatur batas usia hakim konstitusi 70 tahun. Setelah melakukan pembahasan maka DPR dan Pemerintah memutuskan untuk tetap menggunakan usia pensiun 70 tahun, dan menjadikan usia purna bakti ini sebagai batas masa jabatan hakim Konstitusi. Karena itulah maka dilakukan penyesuaian terhadap Pasal 15 ayat (2) huruf d, dengan melakukan kalkulasi ideal terhadap usia minimum dikaitkan dengan masa jabatan dan pertimbangan pengalaman serta karier khususnya dari kalangan hakim, maka disepakati batas usia minimum adalah 55 tahun. Pilihan kebijakan ini didasarkan atas landasan berpikir untuk menjadikan MK sebagai puncak pengabdian bagi seorang Hakim Konstitusi. Seseorang yang menjabat sebagai Hakim Konstitusi adalah negarawan yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, sehingga segala pengabdiannya akan diberikan sepenuh- penuhnya bagi MK hingga berakhir di usia purna bakti. Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/201 juga telah membatalkan sebagian frasa pada Pasal 15 ayat (2) huruf h, yakni frasa “pernah menjadi pejabat negara” sehingga dalam Revisi UU MK frasa ini dihapuskan dan kemudian diberikan pengaturan tambahan khusus untuk Hakim Konstitusi yang berasal dari lingkup Mahkamah Agung yang dibuat terbuka baik untuk Hakim Tinggi maupun Hakim Agung yang sedang menjabat. Berikut Pertimbangan Hukum Putusan MK Nomor 49/PUU- IX/2011 3. Terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 8/2011 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 24C ayat (5) UUD 1945, Mahkamah memberikan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa 127 pemenuhan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan bukan berarti negara tidak boleh mengatur dan menentukan syarat-syaratnya, sepanjang syarat-syarat demikian secara objektif memang merupakan kebutuhan yang dituntut oleh jabatan atau aktivitas pemerintahan yang bersangkutan dan tidak mengandung unsur diskriminatif. Dalam kaitan dengan kriteria usia, UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan atau aktivitas pemerintahan. Artinya, UUD 1945 menyerahkan kepada pembentuk Undang-Undang untuk mengaturnya. Selain itu, Mahkamah dalam putusan Nomor 15/PUU-V/2007, tanggal 27 November 2007 dan putusan Nomor 37-39/PUU- VIII/2010, tanggal 15 Oktober 2010 pada intinya telah mempertimbangkan bahwa dalam kaitannya dengan kriteria usia UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu untuk menduduki semua jabatan dan aktivitas pemerintahan. Hal ini merupakan kebijakan hukum terbuka (opened legal policy), yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk Undang-Undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang yang, apa pun pilihannya, tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian dalil para Pemohon tentang ketentuan syarat usia minimum tidak beralasan menurut hukum; 4. Terhadap dalil para Pemohon bahwa frasa “dan/atau pernah menjadi pejabat negara” dalam Pasal 15 ayat (2) huruf h UU 8/2011 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 24C ayat (5) UUD 1945, Mahkamah memberikan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa frasa “pernah menjadi pejabat negara” dalam Pasal 15 ayat (2) huruf h UU MK berpotensi menimbulkan tidak adanya kepastian hukum yang adil dan tidak memberikan kesempatan yang sama bagi seorang warga negara Indonesia yang ingin menjadi hakim konstitusi, karena frasa a quo dapat ditafsirkan bersifat kumulatif, yaitu mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun dan pernah menjadi pejabat negara atau dapat berupa pilihan salah satu, yaitu mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun atau pernah menjadi pejabat negara. Ketika Pasal 15 ayat (2) huruf h ditafsirkan kumulatif maka harus memenuhi keduanya, jika hanya memenuhi salah satu maka seseorang tidak memenuhi syarat untuk menjadi hakim konstitusi. Demikian juga apabila pasal a quo ditafsirkan alternatif maka seseorang yang pernah menjadi pejabat negara tidak memerlukan pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun dapat menjadi hakim 128 konstitusi. Padahal, untuk menjadi hakim konstitusi di samping memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan, juga harus menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 24C ayat (5) UUD 1945. Frasa “dan/atau pernah menjadi pejabat negara” dalam Pasal 15 ayat (2) huruf h UU 8/2011 juga tidak memberikan kriteria yang jelas, karena tidak semua orang yang pernah menjadi pejabat negara memenuhi syarat untuk menjadi hakim konstitusi. Sebaliknya, banyak orang yang belum pernah menjadi pejabat negara tetapi memenuhi syarat untuk menjadi hakim konstitusi. Karena ketidakjelasan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon beralasan menurut hukum; Berikut Pertimbangan Hukum Putusan MK Nomor 7/PUU- XI/2013: [3.11] Menimbang bahwa sebagaimana putusan Mahkamah terdahulu, Mahkamah berpendirian bahwa terhadap kriteria usia yang UUD 1945 tidak menentukan batasan usia tertentu untuk menduduki semua jabatan dan aktivitas pemerintahan, hal ini merupakan kebijakan hukum (legal policy) dari pembentuk Undang-Undang, yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk Undang-Undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk Undang- Undang yang, apa pun pilihannya, tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Namun demikian, menurut Mahkamah hal tersebut dapat menjadi permasalahan konstitusionalitas jika aturan tersebut menimbulkan problematika kelembagaan, yaitu tidak dapat dilaksanakan, aturannya menyebabkan kebuntuan hukum (dead lock) dan menghambat pelaksanaan kinerja lembaga negara yang bersangkutan yang pada akhirnya menimbulkan kerugian konstitusionalitas warga negara; [3.12] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan merupakan perlakuan yang bersifat diskriminatif dan cenderung mereduksi kewenangan lembaga negara yang memiliki hak untuk mengusulkan hakim konstitusi. Terhadap dalil para Pemohon a quo, Mahkamah terlebih dahulu mengutip Pasal 22 UU MK, “Masa jabatan hakim konstitusi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya”. Pasal 23 ayat (1) huruf c UU MK menyatakan, “Hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat dengan alasan telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun”. Berdasarkan kedua ketentuan tersebut, maka secara jelas 129 hakim konstitusi dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya dengan batas usia pensiun 70 (tujuh puluh) tahun. Namun demikian, ketentuan yang menyatakan bahwa batas usia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan hakim konstitusi akan menyebabkan seseorang, yang meskipun untuk masa jabatan kedua belum berumur 70 (tujuh puluh) tahun tetapi sudah berusia lebih dari 65 (enam puluh lima) tahun, tidak dapat diusulkan kembali untuk diangkat pada periode kedua. Dengan demikian, hak untuk diusulkan kembali sebagai hakim konstitusi sampai dengan batas usia 70 (tujuh puluh) tahun menjadi terhalang dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK. Pengaturan batas usia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan memiliki rasionalitas jika dimaksudkan untuk pengangkatan pertama, agar hakim konstitusi yang diangkat pertama kali dapat menyelesaikan masa baktinya genap lima tahun, namun untuk pengangkatan pada periode berikutnya, hakim konstitusi justru memiliki nilai lebih karena berpengalaman selama satu periode sebelumnya, sehingga diperlukan untuk kesinambungan; [3.13] Menimbang bahwa Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden untuk mengusulkan masing- masing tiga orang calon hakim konstitusi kepada Presiden untuk diangkat menjadi hakim konstitusi dengan keputusan Presiden. Hal tersebut menjadi kewenangan pula bagi Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden untuk mengusulkan kembali hakim yang bersangkutan pada periode berikutnya; Maksud memberi kesempatan menjadi hakim dan pensiun pada usia 70 (tujuh puluh) tahun akan dibatasi oleh ketentuan norma dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK apabila hal tersebut tidak dimaknai sebagai pengangkatan hakim untuk pertama kalinya. Hal ini didasarkan kepada suatu ketentuan dalam Pasal 22 UU MK yang menyatakan bahwa hakim konstitusi dapat diangkat kembali untuk satu periode berikutnya. Di samping itu, praktik pengangkatan kembali terhadap hakim pada periode kedua yang selama ini terjadi, tidak semata-mata didasarkan kepada batas usia, melainkan pada rekam jejak dan prestasi hakim yang bersangkutan pada periode sebelumnya, yang dinilai baik oleh institusi yang berwenang mengusulkannya dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) UU MK; Apabila ketentuan tersebut tidak dimaknai sebagai pengangkatan hakim untuk pertama kalinya, maka walaupun hakim tersebut belum mencapai usia 70 (tujuh puluh) tahun 130 tetapi telah berusia lebih dari 65 (enam puluh lima) tahun, hakim tersebut tidak dapat diusulkan kembali. Dengan demikian maka kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 kepada Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden, untuk mengusulkan pengangkatan hakim konstitusi serta usia pensiun 70 (tujuh puluh) tahun bagi hakim konstitusi yang ditentukan dalam UU MK, dihalangi oleh ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK. Hal ini berarti pasal tersebut telah mereduksi kewenangan konstitusional lembaga negara yang diberikan oleh UUD 1945. Selain itu juga menghalangi hak yang bersangkutan untuk diangkat kembali pada periode kedua sebagaimana telah ditentukan oleh Pasal 22 UU MK; Seharusnya Undang-Undang menyerahkan kepada kebijaksanaan dari ketiga lembaga negara tersebut untuk mengusulkan atau tidak lagi mengusulkan calon hakim konstitusi untuk masa jabatan kedua bagi calon hakim konstitusi yang sudah berumur lebih dari 65 (enam puluh lima) tahun, tetapi belum mencapai usia 70 (tujuh puluh) tahun. Selain itu, bagi hakim konstitusi yang usianya telah melebihi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat mengakhiri masa jabatan periode pertama, apabila hendak diperpanjang atau diusulkan kembali, statusnya adalah hakim konstitusi bukan calon hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pasal a quo; [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan penilaian hukum tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon yang memohon agar ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK yang menyatakan, “Berusia paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan” untuk ditafsirkan secara bersyarat menjadi “Berusia paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan pertama” beralasan menurut hukum. 4) Mengenai asas dalam tata cara seleksi hakim konstitusi Bahwa meskipun mengenai materi muatan ini tidak terdapat Putusan MK yang memutus diubah, namun DPR dan Pemerintah sepakat untuk memperbaiki kualitas proses pemilihan dan pengajuan Hakim Konstitusi maka pada Pasal 20 ayat (2) ditambahkan asasnya yakni asas transparan dan terbuka. 5) Mengenai berakhirnya masa jabatan Hakim Konstitusi Materi muatan ini diatur dalam Pasal 22 dan Pasal 23 ayat (1) huruf d serta Pasal 26 ayat (1) huruf b yang dalam Revisi UU MK dihapus. Hal ini merupakan konsekuensi atas pilihan 131 kebijakan perubahan desain masa pengabdian Hakim Konstitusi dan konsekuensi perubahan atas Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK. Berdasarkan Pertimbangan Hukum Putusan MK Nomor 7/PUU-XI/2013 sebagaimana telah dikutip di atas, Pasal 22 UU MK tentang masa jabatan Hakim Konstitusi dan Pasal 23 ayat (1) huruf c UU MK tentang usia pensiun 70 tahun bagi Hakim Konstitusi, memiliki keterkaitan satu sama lain dengan Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK tentang batas usia calon Hakim Konstitusi. Hal ini berkaitan dengan skema masa jabatan Hakim Konstitusi dan sistem pemilihan Hakim Konstitusi terutama bagi Hakim Konstitusi yang dipilih kembali setelah menjabat yang berbeda dengan calon Hakim Konstitusi yang dipilih untuk pengangkatan pertama. Dengan pertimbangan ingin menjadikan MK sebagai puncak pengabdian bagi seorang Hakim Konstitusi, maka perubahan dilakukan untuk skema masa pengabdian ini yakni pengabdian dimulai sejak terpilih hingga berakhir pada usia 70 tahun yang dianggap sebagai usia pensiun. Untuk itulah maka dilakukan perubahan atas Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK agar usia minimal seorang calon Hakim Konstitusi ideal dengan rentang waktu masa pengabdian yang ideal, kemudian dengan pasal-pasal yang mengatur tentang masa jabatan 5 tahunan yang telah diubah menjadi pengabdian hingga usia 70 tahun, yakni Pasal 22, Pasal 23 ayat (1) huruf d serta Pasal 26 ayat (1) huruf b UU MK dihapus. 6) Mengenai Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Materi muatan ini berdasarkan Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011, Pasal 27A ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e serta Pasal 27A ayat (3), (4), (5), dan (6) telah dibatalkan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Karena itu Pasal 27A ayat (2) huruf c dilakukan perubahan, unsur Pemerintah dan DPR tetap dihapuskan namun diisi oleh unsur akademisi agar 132 memenuhi jumlah ganjil. Sementara Pasal 27A ayat (2) huruf d dan huruf e, Pasal 27A ayat (3), (4), (5), dan (6) dihapuskan dalam di dalam Revisi UU MK sesuai dengan amar Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011. 7) Mengenai ketentuan tentang isi amar putusan MK Materi muatan ini berdasarkan Putusan MK Nomor 48/PUU-IX/2011 telah dibatalkan dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap Pasal 45A dan Pasal 57 ayat (2a), sehingga dilakukan perubahan dengan menghapus kedua pasal tersebut. 8) Mengenai tindak lanjut Putusan MK Materi muatan ini sebagaimana Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011 telah dibatalkan dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bagi Pasal 50A dan Pasal 59 ayat (2) sehingga perlu dilakukan perubahan dengan menghapus pasal tersebut. 9) Mengenai ketentuan peralihan Materi muatan ini berdasarkan Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011, ketentuan peralihan pada Pasal 87 telah dibatalkan dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga perlu dilakukan perubahan menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang telah dilakukan pada pasal- pasal sebelumnya. Dalam pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 49/PUU- IX/2011, Mahkamah menjelaskan bahwa alasan dibatalkannya Pasal 87 UU Nomor 8 Tahun 2011 adalah menurut mahkamah Pasal 87 UU Nomor 8 Tahun 2011 a quo justru mengandung norma yang bertentangan dengan tujuan yang hendak dicapai oleh ketentuan peralihan sebagaimana dimuat di dalam Lampiran II Huruf C.4, angka 127 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Mahkamah mengingatkan dalam Putusan MK Nomor 019/PUU- I/2003 dan Putusan Nomor 121/PUU-VII/2009, pada pokoknya 133 menyatakan ketentuan peralihan memuat penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah ada pada saat peraturan perundang-undangan baru mulai berlaku, agar peraturan perundang-undangan tersebut dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan permasalahan hukum. Menurut Mahkamah dalam pertimbangan Putusan MK Nomor 49/PUU- IX/2011 tersebut, ketentuan peralihan yang memberlakukan dua Undang-Undang sekaligus dalam satu Undang-Undang, menimbulkan ketidakpastian hukum. Berdasarkan amar dan pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011 tersebut, maka dilakukan tindak lanjut berupa penghapusan Pasal 87 dalam UU Nomor 8 Tahun 2011, kemudian dimuat ketentuan baru yang mengatur Aturan Peralihan dengan merujuk pada pertimbangan hukum MK tersebut sehingga rumusan aturan peralihan sebagaimana termuat dalam Pasal 87 UU MK Perubahan Ketiga sebagai berikut: Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: a. Hakim konstitusi yang saat ini menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tetap menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sampai dengan masa jabatannya berakhir berdasarkan ketentuan Undang- Undang ini. b. Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang- Undang ini ditetapkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (Iima belas) tahun. Rumusan tersebut berpedoman pada pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011. Untuk rumusan Pasal 87 huruf b UU MK Perubahan Ketiga, adanya norma “selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 tahun” adalah untuk memberikan keseimbangan waktu pengabdian bagi Hakim Konstitusi karena menurut UU ini jika terdapat seorang Hakim Konstitusi yang diangkat sejak usia 55 tahun sebagaimana 134 dengan syarat usia paling rendah Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK maka yang bersangkutan akan menjabat paling lama hingga 15 tahun. c. Pandangan DPR Terkait Dengan Dalil Pemohon Perkara 90, Pemohon Perkara 96, dan Pemohon Perkara 100 Bahwa para Pemohon dalam permohonannya mengajukan permohonan pengujian terhadap Pasal-Pasal sebagai berikut: • Pemohon Perkara 90 mengajukan pengujian Pasal 15 ayat (2) huruf d, Pasal 22, Pasal 23 ayat (1) huruf d, Pasal 26 ayat (1) huruf b, dan Pasal 87 huruf b UU MK terhadap Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24C ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. • Pemohon Perkara 96 mengajukan pengujian Pasal 87 huruf a dan huruf b UU MK terhadap Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. • Para Pemohon Perkara 100 mengajukan pengujian Pasal 15 ayat (2) huruf d dan huruf h, Pasal 18 ayat (1), Penjelasan Pasal 19, Pasal 20 ayat (1) dan (2), Pasal 23 ayat (1) huruf c, Pasal 59 ayat (2) dan Pasal 87 UU MK terhadap Pasal 1 ayat (2) dan (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan (3), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan (3), Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian Pasal-Pasal yang diajukan pengujian oleh para Pemohon adalah sebagai berikut: • Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK Perubahan Ketiga; • Pasal 15 ayat (2) huruf h UU MK Perubahan Ketiga; • Pasal 18 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003; • Penjelasan Pasal 19 UU MK Perubahan Ketiga; • Pasal 20 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003; • Pasal 20 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2003; • Pasal 22 UU MK Perubahan Ketiga; • Pasal 23 ayat (1) huruf c UU MK Perubahan Ketiga; 135 • Pasal 23 ayat (1) huruf d UU MK Perubahan Ketiga; • Pasal 26 ayat (1) huruf b UU MK Perubahan Ketiga; • Pasal 59 ayat (2) UU MK Perubahan Ketiga; • Pasal 87 huruf a UU MK Perubahan Ketiga; • Pasal 87 huruf b UU MK Perubahan Ketiga. Selain keterangan mengenai materi muatan UU MK Perubahan Ketiga sebagaimana diuraikan di atas, DPR perlu menambahkan keterangan untuk menanggapi dalil-dalil Permohonan dan Petitum para Pemohon agar para Pemohon mendapatkan informasi yang utuh dan benar sehingga dapat memahami keseluruhan revisi UU MK dalam UU MK Perubahan Ketiga. 1) Mengenai dalil dan petitum para Pemohon terhadap ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d dan Pasal 15 ayat (2) huruf h UU MK Perubahan Ketiga Bahwa DPR menerangkan, perubahan terhadap Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK Perubahan Ketiga sudah sesuai dengan Putusan MK Nomor 7/PUU-XI/2013 juncto Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011 yang menyatakan batasan usia bagi seseorang yang menduduki jabatan tertentu merupakan open legal policy. Tidak hanya dalam Putusan MK terkait UU MK saja, namun berulang kali MK telah menegaskan hal ini dalam berbagai Putusannya, antara lain dalam Putusan MK Nomor 37/PUU- VIII/2010 yaitu: a) Dalam kaitannya dengan kriteria usia, UUD NRI Tahun 1945 tidak menentukan batasan usia minimal atau maksimal tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan atau aktivitas pemerintahan. Hal itu berarti, UUD NRI Tahun 1945 menyerahkan penentuan batasan usia tersebut kepada pembentuk Undang-Undang untuk mengaturnya. Dengan kata lain, oleh UUD NRI Tahun 1945 hal itu dianggap sebagai bagian dari kebijakan hukum (legal policy) pembentuk Undang-Undang. Oleh sebab itulah, persyaratan usia minimal 136 untuk masing-masing jabatan atau aktivitas pemerintahan diatur secara berbeda-beda dalam berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan karakteristik kebutuhan jabatan masing-masing; (vide Pertimbangan MK [3.14], halaman 59). b) Bahwa dapat saja batas usia minimal ataupun maksimal bagi keikutsertaan warga negara dalam jabatan atau kegiatan pemerintahan itu diubah sewaktu-waktu oleh pembentuk Undang-Undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal itu sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang yang tidak dilarang. Bahkan, seandainya pun suatu Undang-Undang tidak mencantumkan syarat usia minimal (maupun maksimal) tertentu bagi warga negara untuk dapat mengisi suatu jabatan atau turut serta dalam kegiatan pemerintahan tertentu, melainkan menyerahkan pengaturannya kepada peraturan perundang-undangan di bawahnya, hal demikian pun merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Bahwa ketetapan pembentuk Undang-Undang mengenai syarat usia seseorang pejabat adalah suatu kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang berapa pun usia minimal dan maksimal yang ditetapkan tidak dapat dikategorikan sebagai ketentuan yang tidak konstitusional; (vide Pertimbangan MK [3.14], halaman 62) c) Selain itu, terdapat pula pertimbangan MK dalam Putusan MK Nomor 15/PUU-V/2007 yang menyatakan: Dalam hubungan ini, Mahkamah menegaskan kembali bahwa jabatan maupun aktivitas pemerintahan itu banyak macam- ragamnya, sehingga kebutuhan dan ukuran yang menjadi tuntutannya pun berbeda-beda di antara bermacam-macam jabatan atau aktivitas pemerintahan tersebut. Dalam kaitannya dengan kriteria usia, UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan atau aktivitas pemerintahan. Hal itu 137 berarti, UUD 1945 menyerahkan penentuan batasan usia tersebut kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya. Dengan kata lain, oleh UUD 1945 hal itu dianggap sebagai bagian dari kebijakan hukum (legal policy) pembentuk undang-undang. Oleh sebab itulah, persyaratan usia minimum untuk masing-masing jabatan atau aktivitas pemerintahan diatur secara berbeda-beda dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Misalnya, batas usia minimum untuk menjadi Hakim Konstitusi ditentukan 40 tahun [vide Pasal 16 Ayat (1) huruf c UU MK], batas usia minimum untuk menjadi Hakim Agung ditentukan 50 tahun [vide Pasal 7 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung], batas usia minimum untuk berhak memilih dalam pemilihan umum ditentukan 17 tahun atau sudah kawin atau sudah pernah kawin [vide Pasal 7 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah]. Mungkin saja batas usia minimum bagi keikutsertaan warga negara dalam jabatan atau kegiatan pemerintahan itu diubah sewaktu-waktu oleh pembentuk undang-undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal itu sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang yang tidak dilarang. Bahkan, seandainya pun suatu undang-undang tidak mencantumkan syarat usia minimum (maupun maksimum) tertentu bagi warga negara untuk dapat mengisi suatu jabatan atau turut serta dalam kegiatan pemerintahan tertentu, melainkan menyerahkan pengaturannya kepada peraturan perundang-undangan di bawahnya, hal demikian pun merupakan kewenangan pembentuk undang-undang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 58 huruf d UU Pemda bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (3) UUD 1945 juga tidak beralasan. (vide Pendapat Mahkamah, [3.20], nomor 6, halaman 55-56, Putusan MK Nomor 15/PUU-V/2007) d) Dengan demikian, MK pun menegaskan bahwa batas usia yang variatif dalam berbagai peraturan perundang-undangan merupakan open legal policy pembentuk undang-undang dan bukan persoalan konstitusional. Terhadap open legal policy pembentuk undang-undang, MK dalam Putusan MK Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 menyatakan sebagai berikut ini: 138 Menimbang bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan Undang-Undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk Undang- Undang. Meskipun seandainya isi suatu Undang-Undang dinilai buruk, Mahkamah tetap tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable. e) Pandangan hukum yang demikian juga sejalan dengan Putusan MK Nomor 010/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 yang menyatakan: sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata- nyata bertentangan dengan UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah”. Bahwa selain pengaturan mengenai batas usia merupakan open legal policy, kebijakan ini diambil juga karena dilandasi pada kebijakan pembaharuan desain masa pengabdian Hakim Konstitusi di MK yang awalnya berbentuk periodisasi setiap lima tahunan berubah menjadi pengabdian hingga purna bakti di usia 70 tahun. Maksud perubahan kebijakan ini adalah keinginan untuk menjadikan MK sebagai puncak pengabdian seorang Hakim Konstitusi, sehingga seorang Hakim Konstitusi akan menjadikan tugasnya sebagai pengabdian tertinggi kepada bangsa ini. Mengenai dalil dan Petitum Pasal 15 ayat (2) huruf h, selain merupakan tindak lanjut dari Putusan MK Nomor 49/PUU- IX/201 yang membatalkan frasa “pernah menjadi pejabat negara”, perubahan Pasal tersebut juga memberikan pengaturan tambahan khusus untuk Hakim Konstitusi yang berasal dari lingkup Mahkamah Agung dengan mempertimbangkan jenjang jabatan dan pengalaman seorang hakim serta membuka juga kesempatan Hakim Agung terbaik untuk diusulkan oleh 139 Mahkamah Agung menjadi Hakim Konstitusi di MK seperti yang pernah terjadi di awal pembentukan MK. 2) Mengenai dihapusnya Pasal 22 dalam UU MK Perubahan Ketiga, Pasal 23 ayat (1) huruf c UU MK Perubahan Ketiga serta dihapusnya Pasal 23 ayat (1) huruf d dan Pasal 26 ayat (1) huruf b dalam UU MK Perubahan Ketiga Sebagaimana telah dijelaskan di atas, dihapusnya Pasal 22, Pasal 23 ayat (1) huruf d dan Pasal 26 ayat (1) huruf dalam UU MK Perubahan Ketiga dilandasi pada kebijakan pembaharuan desain masa pengabdian Hakim Konstitusi di MK yang awalnya berbentuk periodisasi setiap lima tahunan berubah menjadi pengabdian hingga purna bakti di usia 70 tahun dengan maksud MK sebagai puncak pengabdian seorang Hakim Konstitusi. Kebijakan masa jabatan periodisasi atau kebijakan masa jabatan hingga purna bakti merupakan pilihan kebijakan yang masing- masing tentunya memiliki kelebihan dan kekurangannya. Karena hal ini merupakan open legal policy maka tidak ada persoalan konstitusionalitas terkait pilihan kebijakan ini sepanjang tidak ada hal yang dapat menjadi penghambat bagi kinerja MK sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana dijelaskan dalam Pertimbangan Hukum Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011 juncto Putusan MK Nomor 7/PUU-XI/2013. 3) Mengenai dihapusnya Pasal 59 ayat (2) dalam UU MK Perubahan Ketiga Bahwa dihapusnya Pasal 59 ayat (2) UU MK Perubahan Ketiga adalah tindak lanjut dari amar Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011. Pengujian terhadap perubahan norma dalam undang-undang tersebut berarti menguji Putusan MK yang telah diputuskan, sehingga menjadi ne bis in idem. 4) Mengenai Pasal 87 huruf a dan Pasal 87 huruf b UU MK Perubahan Ketiga 140 Bahwa rumusan Pasal 87 huruf a dan Pasal 87 huruf b UU MK Perubahan Ketiga telah disusun berdasarkan pedoman Pertimbangan Hukum Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011 dan dengan mempertimbangkan asas kepastian hukum. III. PETITUM DPR Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR memohon agar kiranya Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut: Dalam Pengujian Formil 1. Menolak permohonan Para Permohonan untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa proses pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) telah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398). Dalam Pengujian Materiil Menolak Permohonan para Pemohon untuk Seluruhnya Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). DOKUMEN DPR TERKAIT PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020 SESUAI URUTAN WAKTU DOKUMEN TAHAP PERENCANAAN PROLEGNAS RUU 2020-2024 DAN PROLEGNAS PRIORITAS 2020 (NOVEMBER 2019 – JANUARI 2020) LAMPIRAN NO NAMA DOKUMEN KETERANGAN WAKTU 1. Risalah Rapat Pleno Baleg Evaluasi Prolegnas 2014-2019 Membuktikan bahwa Baleg dalam penyusunan prolegnas RUU 2020-2024 terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap prolegnas periode sebelumnya, yaitu prolegnas 2015-2019. 6 November 2019 2. Catatan Rapat Raker Baleg Presentasi Tim Ahli Prolegnas RUU 2020-2024 dan Prolegnas Prioritas 2020 Membuktikan bahwa Baleg mengadakan forum untuk mendengarkan pemaparan dari Tim Ahli yang telah melakukan kajian untuk usulan Prolegnas RUU Tahun 2020-2024 dan Prolegnas Prioritas 2020. 3 Desember 2019 3. Undangan Raker Baleg Penyusunan Prolegnas RUU 2020- 2024 Menunjukkan bahwa DPR telah mengundang Menteri Hukum dan HAM serta Ketua DPD untuk rapat kerja dalam rangka rangka penyusunan Prolegnas RUU Tahun 2020- 2024 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020. 3 Desember 2019 4. Catatan Rapat Raker Baleg Penyusunan Prolegnas RUU 2020- 2024 dan Prolegnas Priortias 2020 Menunjukkan bahwa Baleg telah melaksanakan rapat kerja dalam rangka rangka penyusunan Prolegnas RUU Tahun 2020-2024 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020 dengan Menteri Hukum dan HAM serta Pimpinan Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD. 4 Desember 2019 5. Catatan Rapat Raker Baleg Penyusunan Prolegnas RUU 2020- 2024 dan Prolegnas Priortias 2020 Menunjukkan bahwa Baleg telah melaksanakan rapat kerja lanjutan dalam rangka rangka penyusunan Prolegnas RUU Tahun 2020- 2024 dan Prolegnas RUU 5 Desember 2019 142 LAMPIRAN NO NAMA DOKUMEN KETERANGAN WAKTU Prioritas Tahun 2020 dengan Menteri Hukum dan HAM serta Pimpinan Panitia PPUU DPD. 6. Laporan Baleg Penetapan Prolegnas RUU 2020-2024 Menunjukkan bahwa Baleg telah menyampaikan laporan mengenai rapat-rapat kerja penyusunan Prolegnas RUU 2020-2024 yang dibacakan dalam Rapat Paripurna. 17 Desember 2019 7. Risalah Rapat Paripurna pengambilan keputusan Prolegnas RUU 2020-2024 Menunjukkan bahwa telah dilakukan rapat paripurna yang salah satu agendanya adalah pengambilan keputusan Prolegnas RUU 2020-2024. 17 Desember 2019 8. Keputusan DPR Prolegnas RUU 2020- 2024 Menunjukkan bahwa DPR telah menetapkan Keputusan DPR Prolegnas RUU 2020- 2024 yang terdiri atas 248 judul RUU tetapi tidak termasuk daftar RUU Kumulatif Terbuka. 17 Desember 2019 9. Catatan Raker Baleg pembahasan kembali Prolegnas Prioritas 2020 Menunjukkan bahwa Baleg telah melaksanakan rapat kerja dalam rangka rangka pembahasan kembali Prolegnas Prioritas Tahun 2020 dengan Menteri Hukum dan HAM serta Pimpinan Panitia Perancang Undang- Undang (PPUU) DPD. 16 Januari 2020 10. Risalah Rapat Paripurna Prolegnas Prioritas 2020 Menunjukkan bahwa telah dilakukan rapat paripurna dengan agenda pengambilan keputusan Prolegnas Prioritas 2020. 22 Januari 2020 11. Keputusan DPR Prolegnas Prioritas 2020 Menunjukkan bahwa DPR telah menetapkan Keputusan DPR Prolegnas 2020 sebanyak 50 judul 50, 4 RUU Carry Over tetapi daftar RUU Kumulatif Terbuka. 22 Januari 2020 143 DOKUMEN TAHAP HARMONISASI RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI (FEBRUARI – APRIL 2020) LAMPIRAN NO NAMA DOKUMEN KETERANGAN WAKTU 12. Paparan pengusul RUU MK Membuktikan bahwa diusulkan RUU perubahan atas UU MK. Usulan tersebut disampaikan dalam bentuk pemaparan yang berisi mengenai latar belakang, identifikasi masalah, dasar hukum, dan materi muatan perubahan UU MK. 13 Februari 2020 13. Laporan Singkat Rapat Baleg harmonisasi RUU MK Perubahan Ketiga dan RUU Ketahanan Keluarga (sifat rapat terbuka) Membuktikan bahwa telah dilaksanakan rapat dengan agenda mendengarkan penjelasan pengusul RUU Perubahan Ketiga Atas UU MK dan RUU Ketahanan Keluarga. Pembahasan lebih mendalam atas pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan kosepsi RUU Perubahan Ketiga atas UU MK dan RUU Ketahanan Keluarga akan dilakukan pada tingkat Panja. 13 Februari 2020 14. Catatan Rapat Baleg harmonisasi RUU MK Perubahan Ketiga dan RUU Ketahanan Keluarga (sifat rapat terbuka) Membuktikan bahwa telah dilaksanakan rapat dengan agenda mendengarkan penjelasan pengusul RUU Perubahan Ketiga Atas UU MK dan RUU Ketahanan Keluarga. Pengusul menyampaikan bahwa RUU Perubahan Ketiga Atas UU MK merupakan RUU kumulatif terbuka akibat putusan MK. Terdapat 3 (tiga) putusan MK atas pengujian materiil UU MK. Pembahasan lebih mendalam atas pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan kosepsi RUU Perubahan 13 Februari 2020 144 LAMPIRAN NO NAMA DOKUMEN KETERANGAN WAKTU Ketiga atas UU MK dan RUU Ketahanan Keluarga akan dilakukan pada tingkat Panja. 15. Laporan Singkat Rapat Baleg Harmonisasi RUU MK perubahan ketiga (sifat rapat tertutup) Rapat tertutup 19 Februari 2020 16. Catatan Rapat Baleg Harmonisasi RUU MK Perubahan Ketiga (sifat rapat tertutup) Rapat tertutup 19 Februari 2020 17. Naskah Akademik RUU Perubahan Ketiga Atas UU MK Membuktikan Bahwa Telah disampaikan Naskah Akademik RUU Perubahan Ketiga Atas UU MK yang berisi Pendahuluan, Landasan Filosofis, Sosisologis, dan Yuridis, serta Materi Muatan Perubahan Ketiga Atas UU MK 21 Februari 2020 18. RUU Perubahan Ketiga Atas UU MK Membuktikan bahwa telah disampaikan RUU Perubahan Ketiga Atas UU MK yang terdiri atas batang tubuh pasal dan penjelasan. 21 Februari 2020 19. Risalah Rapat Paripurna 2 Aprl 2020 145 DOKUMEN TAHAP PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI (AGUSTUS-SEPTEMBER 2020) LAMPIR AN NO NAMA DOKUMEN KETERANGAN WAKTU 20. Surat Presiden Nomor… 21. Risalah Rapat Kerja Komisi III DPR dengan Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, dan Menteri PAN RB (sifat rapat terbuka) Membuktikan bahwa telah dilaksanakan: 1. Penjelasan Pimpinan Komisi III DPR RI atas RUU tentang Mahkamah Konstitusi. 2. Pandangan Pemerintah atas RUU tentang Mahkamah Konstitusi. 3. Membahas jadwal dan rencana kerja pembahasan RUU tentang Mahkamah Konstitusi. 24 Agustus 2020 22. Risalah Rapat Kerja Komisi III DPR dengan Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, dan Menteri PAN RB (sifat rapat terbuka) Membuktikan bahwa telah dilaksanakan: 1. Penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah atau DIM dari Pemerintah kepada Komisi III DPR. 25 Agustus 2020 146 LAMPIR AN NO NAMA DOKUMEN KETERANGAN WAKTU 2. Pembahasan DIM. 3. Pembentukan Panitia Kerja atau Panja RUU tentang Mahkamah Konstitusi. 23. Risalah Rapat Kerja Panja RUU Mahkamah Konstitusi Komisi III DPR (sifat rapat tertutup) Rapat tertutup 26 Agustus 2020 24. Risalah Rapat Kerja Panja RUU Mahkamah Konstitusi Komisi III DPR dengan pemerintah (sifat rapat tertutup) Rapat tertutup 27 Agustus 2020 25. Risalah Rapat Kerja Panja RUU Mahkamah Konstitusi Komisi III DPR (sifat rapat tertutup) Rapat tertutup 28 Agustus 2020 26. Risalah Rapat Kerja Komisi III DPR dengan Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, dan Menteri PAN RB (sifat rapat terbuka) Membuktikan bahwa telah dilaksanakan: 1. Laporan Ketua Panja mengenai hasil pembahasan Rancangan Undang- Undang tentang Mahkamah Konstitusi 2. Pendapat Fraksi-fraksi dan Pemerintah terhadap Rancangan Undang- Undang tentang Mahkamah 31 Agustus 2020 147 LAMPIR AN NO NAMA DOKUMEN KETERANGAN WAKTU Konstitusi 3. Penandatanga nan naskah Rancangan Undang- undang tentang Mahkamah Konstitusi 4. Pembicaraan tingkat 1 untuk melanjutkan pada pembicaraan tingkat 2 (dua) atau pengambilan keputusan pada rapat paripurna dalam waktu terdekat. 27. Risalah Rapat Paripurna Membuktikan bahwa telah dilaksanakan pembicaraan tingkat 2 (dua) atau pengambilan keputusan pada rapat paripurna untuk menyetujui pengesahan RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konsitutsi menjadi undang- undang. Dalam 1 Septemb er 2020 148 LAMPIR AN NO NAMA DOKUMEN KETERANGAN WAKTU rapat Paripurna ini, Presiden diwakili Menteri Hukum dan HAM juga menyampaikan pendapat akhirnya. 28. Daftar Hadir Rapat Paripurna https://www.youtube.com/watch?v=lL5q 3NDtj34 Membuktikan bahwa pembicaraan tingkat 2 (dua) atau pengambilan keputusan pada rapat paripurna untuk menyetujui pengesahan RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konsitutsi menjadi undang- undang dihadiri oleh Pimpinan DPR dan Anggota DPR dari 9 (sembilan) fraksi baik secara fisik maupun virtual, serta Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, dan perwakilan dari Bappenas secara fisik. 1 Septemb er 2020 149 [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, pihak Presiden menyampaikan keterangan secara lisan dalam persidangan hari Senin, tanggal 9 Agustus 2021, yang keterangan tertulisnya diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 4 Agustus dan 1 September 2021, mengemukakan sebagai berikut: I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON A. Dalam Pengujian Formil Pemohon Perkara 90/PUU-XVIII/2020 dan 100/PUU-XVIII/2020 mengajukan pengujian formil atas UU Mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pembentukan UU Mahkamah Konstitusi tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945. B. Dalam Pengujian Materil Pemohon perkara Nomor 90/PUU-XVIII/2020, 96/PUU-XVIII/2020, dan 100/PUU-XVIII/2020, mengajukan pengujian materil UU Mahkamah Konstitusi terhadap UUD 1945 sebagai berikut: 1. Pasal 15 ayat (2) huruf d dan huruf h: (1) .. (2) untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seseorang calon hakim konstitusi harus memenuhi syarat: a. … b. … c. ... d. berusia paling rendah 56 (lima puluh lima) tahun; e. … f. … g. … h. mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun dan/atau untuk calon hakim yang berasal dari lingkungan Mahkamah Agung, sedang menjabat sebagai hakim tinggi atau sebagai hakim agung. 2. Pasal 22, yang berbunyi: Pasal 22 Dihapus. 3. Pasal 23 ayat (1) huruf d yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 23 (1) Hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat apabila: a. 150 b. c. telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun: d. dihapus; atau e. 4. Pasal 26 ayat (1) huruf b, yang berbunyi: Pasal 26 Mahkamah Konstitusi memberitahukan kepada Lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) mengenai hakim konstitusi yang akan diberhentikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum: a. ...; atau b. Dihapus. 5. Pasal 59 ayat (2), yang berbunyi: Dihapus. 6. Pasal 87 huruf b, yang berbunyi: Pasal 87 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: a. Hakim konstitusi yang saat ini menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tetap menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sampai dengan masa jabatannya berakhir berdasarkan ketentuan undang-undang ini; b. Hakim Konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang- Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugas tidak melebihi 15 (lima belas) tahun. Ketentuan dalam UUD 1945 sebagai berikut: 1. Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3): (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan rrienurut Undang-Undang Dasar. (3) Negara Indonesia adalah negara hukum. 2. Pasal 24 ayat (1): “Kekuasaan kehakiman merupakan hekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” 3. Pasal 24C ayat (3): “Mahhamah Konstitusi mempunyai sembilan anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.” 4. Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3): (1) Setiap orang derhak atas pengakuan, jaminan, pertindungan, dan kepastian huhum yang adil seda periakuan yang sama dihadapan hukum.“ (2) Setiap warga negara berfiak mempero/ed kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” 151 II. KEDUDUKAN HUKUM/LEGAL STANDING PARA PEMOHON Sehubungan dengan kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon, Pemerintah berpendapat sebagai berikut: 1. Bahwa berdasar Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang- undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama), b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; 2. Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 seRa putusan-ptusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu: a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UU 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka 152 kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi. 3. Kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon: a. Perkara Nomor 90/PUU-XVIII/2020 dimohonkan oleh Allan Fatchan Gani Wardhana, SH., MH sebagai wajib pajak dan sebagai tenaga pengajar (Fakultas Hukum UII); b. Perkara Nomor 96/PUU-XVIII/2020 dimohonkan oleh Dr. Ir. Priyanto, SH., MH., MM. sebagai wajib pajak dan sebagai Advokat; c. Perkara Nomor 100/PUU-XVlll/2020 dimohonkan oleh Raden Violla Reininda Hafidz, SH. sebagai wajib pajak dan sebagai tenaga pengajar (Fakultas Hukum UII); 4. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah memberikan keterangan terhadap legal standing para Pemohon sebagai berikut: a. Legal Standing para Pemohon terhadap pengujian formil 1) Bahwa landasan kedudukan hukum legal standing dalam uji formil Undang- Undang terhadap UUD 1945 harus berdasarkan Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/ 2009 yaitu Pemohon harus mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan undang-undang yang dimohonkan atau di uji secara formil. Kata pertautan merupakan adanya hubungan yang langsung yang secara tegas diatur dalam undang-undang yang diuji secara formil, baik mengatur tentang hak, kewajiban atau kewenangan Pemohon. 2) Bahwa kedudukan hukum para Pemohon yang mendalilkan dirinya sebagai perorangan wajib pajak, tenaga pengajar, atau advokat berdasarkan Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/ 2009 tidak memiliki keterpautan terhadap undang-undang yang diuji dengan alasan sebagai berikut: a) Bahwa undang-undang yang diuji secara formil merupakan implementasi ketentuan pasal 24C UUD 1945, yang merupakan hak konstitusional yudikatif Mahkamah Konstitusi. b) Perubahan undang-undang a quo merubah pengaturan keberadan c) Hakim Mahkamah Konstitusi dengan merubah sistem periodisasi menjadi sistem pensiun. Sehingga secara subtansi dalam 153 perubahan undang-undang a quo mengatur yang berkaitan dengan hak, kewajiban, atau kewenangan Hakim Mahkamah Konstitusi. d) Dalam perubahan undang-undang yang di uji secara formil tidak mengatur hal-hal sebagaimana dalil-dafil kedudukan hukum para Pemohon baik yang berkaitan dengan kewajiban pajak, tenaga pengajar, maupun sebagai adokat 3) Berdasarkan Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/ 2009 maka Pemerintah berkeyakinan bahwa yang memiliki keterpautan terhadap undang-undang yang di uji adalah Hakim Mahkamah Konstitusi yang jika hak, kewajiban atau kewenangannya merasa dirugikan atas perubahan undang-undang a quo. Keterpautan sebagaimana undang-undang yang diuji secara formil dengan mengubah sistem periodisasi menjadi sistem pensiun, yang secara jelas memengaruhi dan berkaitan langsung dengan hak, kewajiban, atau kewenangan Hakim Mahkamah Konstitusi. Terhadap hal tersebut, para Pemohon tidak memiliki hak uji formil, melainkan Hakim Mahkamah Konstitusi yang memiliki hak uji formil terhadap undang-undang a quo. Sehingga secara konstitusional para Pemohon tidak memiliki /ega/ standing untuk menguji undang- undang a quo secara formil. b. Legal Standing para Pemohon terhadap pengujian materil 1) Bahwa perubahan undang-undang merupakan kebijakan yang dapat dilandaskan atas kebutuhan hukum akibat perkembangan perilaku dalam masyarakat atau perkembangan kehidupan berbangsa dan bemegara. Berdasarkan hal tersebut pembentuk undang-undang secara konstitusional diberikan kewenangan untuk membentuk, mengubah, atau mengganti sesuai dengan kebutuhan dalam kehidupan berbangsa dan bemegara. 2) Bahwa terhadap perubahan undang-undang a quo yang mengubah beberapa pasal merupakan kebijakan negara dengan mengubah sistem hakim Mahkamah Konstitusi berdasarkan kebutuhan hukum dengan mengubah sistem periodisasi menjadi sistem pensiun. Pasal-Pasal yang diuji merupakan perubahan subtansi yang secara 154 konstitusional memberikan peningkatan kualitas jaminan Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai hakim konstitusi untuk dapat melaksanakan kewenangannya secara baik 3) Perubahan sistem periodisasi menjadi sistem usia pensiun merupakan kebijakan yang memberikan kemajuan suatu negara dengan memberikan penguatan Hakim Mahkamah Konstitusi agar lebih berwibawa, dan dapat lebih menguasai bidang konstitusi. Kebijakan tersebut dilandaskan berdasarkan fungsi ketatanegaraan yang selama ini keberadaan Mahkamah Konstitusi telah menunjukan kinerjanya yang efektif sebagai fungsi peradilan hukum tata negara yang dapat menjalankan sistem ketatanegaraan dengan memberikan perlindungan atas hak-hak konstitusionalnya. 4) Sehingga perubahan pasal-pasal a quo secara konstitusional telah menjabarkan ketentuan Pasal 24C ayat (5) dan ayat (6) UUD 1945 sehinggga secara konstitusional pasal-pasal yang diuji memberikan jaminan terhadap hak konstitusional Pasal 24C UUD 1945. 5) Bahwa secara konstitusional pasal-pasal yang diuji berkaitan dengan hak- hak Hakim Mahkamah Konstitusi yang jika dalam mengubah hak-haknya sebagai hakim merasa dirugikan maka dapat mengujinya. Sedangkan hubungan pasal-pasal yang diuji dengan para Pemohon secara subtansi tidak mengurangi atau menghilangkan hak-hak para Pemohon baik dalam rangka mendapatkan kepastian hukum kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama didalam hukum dan memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, namun justru pasal-pasal yang di uji dapat melindungi hak-hak konstitusional para pemohon diantaranya: a) Dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan dorongan bagi para Pemohon untuk dapat memahami kedudukan, kewenangan Hakim Mahkamah Konstitusi secara lebih kuat dengan yakni perkembangan perlindungan dan jaminan yang lebih profesional. b) Dapat memberikan kepastian hukum terhadap para Pemohon jika para Pemohon ingin menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi yang tentunya dengan perubahan tersebut sangat 155 menguntungkan para Pemohon. c) Perubahan periodisasi menjadi usia pensiun juga memberikan kepastian hukum dan mendorong para pemohon untuk mengembangkan ilmu ketatanegaraanya sehingga akan mewujudkan Hakim Mahkamah Konstitusi yang berwibawa, cerdas, berpengalaman sehingga integritas Hakim Mahkamah Konstitusi tidak diragukan lagi. d) Selain menguntungkan para Pemohon dengan sistem pensiun tentunya juga dapat menguntungkan pelayanan hukum masyarakat karena dengan semakin berpengalamannya seorang hakim dapat memberikan putusan yang lebih baik untuk memenuhi hak-hak masyarakat dalam memperoleh keadilan. e) Berdasarkan subtansi pasal-pasal yang diuji dengan jelas tidak mengurangi atau menghilangkan hak-hak konstitusional dalam ketentuan Pasal 28D UUD 1945 namun justru dalam rangka memberikan kepastian hukum yang lebih baik. f) Pasal-pasal a quo juga tidak menghalangi para Pemohon untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan dimana sepanjang para pemohon dapat memenuhi syarat-syarat sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi para Pemohon tetap dapat memperoleh kesempatan yang sama menjadi hakim Mahkamah Konstitusi. 5. Berdasarkan hal tersebut diatas maka para Pemohon tidak memiliki causal verband baik secara langsung atau secara khusus, dalil-dalil kerugian para Pemohon bukan merupakan kerugian konstitusional, sehingga secara kedudukan hukum tidak mengalami kerugian konstitusional akibat pasal- pasal yang di uji. Berdasarkan seluruh penjelasan di atas, terhadap legal standing para Pemohon dapat Pemerintah simpulkan sebagai berikut: a. Secara uji formil para Pemohon tidak memiliki keterpautan langsung terhadap undang-undang yang diuji sebagaimana yang ditentukan dalam Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009. b. Secara uji materil para Pemohon tidak memiliki hubungan sebab akibat (causal verband) sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 156 006/PUU-III/2005 juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. Secara jelas para Pemohon tidak mengalami kerugian konstitusional baik secara formil maupun materiil. Namun jika yang mulia Mahkamah Konstitusi berpendapat Iain mohon putusan yang seadil-adilnya. III. PENJELASAN PEMERINTAH TERKAIT POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON A. KETERANGAN PEMERNTAH ATAS PENGUJIAN FORMIL UU MAHKAMAH KONSTITUSI Bahwa pada dasamya Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan oleh UUD 1945 Pasal 24 ayat (1) untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 kewenangan tersebut disebut sebagai kewenangan konstitusional. Kewenangan untuk menguji dapat dimaknai hanya menguji secara materiil dan dalam ukurannya yang diuji diukur dengan adanya pertentangan antara materi undang-undang dengan materi konstitusi, sehingga konstitusi menjadi landasan untuk menguji undang-undang. Namun dalam perkembangannya MK juga dituntut untuk menguji legalitas suatu undang- undang dimana landasan legalitas tersebut berada dalam Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 yakni “untuk mendapat persetujuan bersama”. Legalitas suatu undang-undang merupakan syarat konstitusional formal atau tata cara dan prosedur dalam melegalitaskan undang-undang. Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 secara konstitusional merupakan landasan materil untuk MK menjaga legalitasnya suatu undang-undang. Atas dasar itulah secara konstitusional MK dapat menguji undang-undang terhadap UUD 1945 secara formil sehingga diperlukan suatu landasan formil di MK dengan dikeluarkannya Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 yang menyatakan: 1) bahwa MK dapat melakukan pengujian undang-undang secara formil pelaksanaannya harus tetap diuji secara konstitusional terhadap ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 untuk menguji secara legalitas dalam °persetujuan persama" untuk dapat dinyatakan inskonstitusional atau konstitusional suatu undang-undang yang diuji secara formil dan tidak dapat diuji dengan undang-undang apapun. 157 2) dalam putusan tersebut juga ditegaskan adanya perbedaan legal standing dalam menguji formil yakni yang dapat melakukan pengujian secara formil terhadap undang-undang harus orang atau lembaga yang memiliki terpautan terhadap undang-undang yang diuji. Berdasarkan hal tersebut maka Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 merupakan bagian dari hukum acara mahkamah Konstitusi sehingga secara prosedur pengujian undang-undang terhadap UUDN 1945 secara formil tata cara dan syarat-syaratnya sebagaimana Putusan MK Nomor 27/PUU- VII/2009. Sehingga dengan landasan yang demikian MK tidak melanggar secara konstitusional yang tetap konsisten terhadap kewenangannya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 24 ayat UUD 1945 yakni sebagai lembaga peradilan konstitusi. 1. Terhadap dalil Pemohon terkait Naskah Akademik UU Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa adanya pelanggaran terhadap Naskah Akademik (NA) pemerintah dapat memberikan keterangan sebagai berikut: a. Keberadaan NA dalam pembentukan peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai landasan untuk membentuk norma yang dihasilkan dari kegiatan suatu penelitian atau hasil perbandingan hukum secara akademis. b. Isi dari NA belum merupakan norma namun suatu pandangan- pandangan hukum yang dapat sebagai acuan dalam membentuk norma atau merancang suatu undang-undang yang isinya dapat berupa teori-teori, kajian analisis atau temuan-temuan hasil dari penelitian. c. Fungsi NA dalam proses pembentukan undang-undang merupakan panduan bagi pembentuk undang-undang dalam merumus suatu pasal- pasal sebagai norma hukum baik sebagai panduan di tingkat teknis maupun di tingkat pengambil keputusan. d. Karena fungsi NA sebagai panduan dalam membentuk norma maka secara teknis tidak semua isi NA akan diimplementasikan dalam norma hukum hal tersebut disebabkan bahwa pembentukan undang-undang secara konstitusional harus mendapatkan persetujuan bersama untuk mendapatkan legalitasnya. e. Sehingga RUU dapat berubah dari yang semula karena sumber norma 158 suatu undang-undang tidak hanya berasal dari NA saja namun dapat berasal dari suatu perkembangan dalam memperoleh persetujuan dengan menggali serta mengukur subtansi yang dapat disepakati. f. Jika undang-undang yang telah disahkan tidak sesuai dengan NA bukan berarti Undang-Undang tersebut melanggar NA sehingga tidak sah atau cacat formil, namun hal tersebut akibat dari proses pembahasan dalam memperoleh persetujuan yang pada dasamya implementasi suatu norma akan menjadi landasan pokok. g. Ketidaksesuaian antara NA dengan undang-undang bukan merupakan pelanggaran dalam pembentukan undang-undang namun akibat adanya pembahasan yang justru sangat penting antara DPR dan Pemerintah untuk saling mengukur, saling mengoreksi, dan saling mempertimbangkan norma yang dibahas yang dalam praktiknya dalam forum rapat panja dapat menghapus, menambah norma suatu RUU dan hal yang demikian merupakan sistem dalam pembentukan undang- undang yang konstitusional berdasarkan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 sehingga adanya ketidaksesuaian antara NA dengan Undang-Undang tetap menjadi konstitusional. h. Sebagai bahan pertimbangan mahkamah disampaikan Bukti RUU dan NA. 2. Terhadap dalil Pemohon terkait adanya pelanggaran terhadap asas keterbukaan dalam membentuk undang-undang a quo, Pemerintah dapat memberikan keterangan sebagai berikut: a. Secara konstitusional keterbukaan dalam pembentukan undang-undang temermin dalam setiap sidang tingkat I dan Tingkat II DPR setiap sidang dinyatakan terbuka untuk umum. b. Dalam konteks pengujian formil terhadap undang-undang harus dilandaskan pada ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 dalam hal mendapatkan persetujuan bersama dan jika persidangan dalam pengambilan persetujuan dinyatakan terbuka untuk umum maka asas keterbukaan telah terpenuhi secara konstitusional. c. Keterbukaan dalam implementasi ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945, perubahan undang-undang a quo telah dilaksanakan dengan tata cara dan prosedur secara konstitusional yang dilaksanakan antara DPR 159 dengan Presiden dengan adanya dokumen antara lain: 1) Surat dari DPR kepada Presiden perihal penyampaian RUU (Bukti II) 2) Surat dari Presiden perihal penunjukan wakil pemerintah untuk membahas RUU (Bukti III) 3) Surat dari Pemerintah perihal Penunjukan wakil dari pemerintah dalam rapat Panja (Bukti IV) 4) Surat dari DPR kepada Pemerintah perihal rapat kerja pembahasan RUU (Bukti V) 5) Pandangan dan pendapat Presiden atas RUU (Bukti VI) 6) Surat dari DPR kepada Pemerintah perihal rapat kerja pengambil keputusan Tingkat I (Bukti VII) 7) Pendapat Presiden dalam akhir pembahasan Tingkat I (Bukti VIII) 8) Sambutan singkat Presiden dalam akhir pembahasan Tingkat I (Bukti IX) 9) Laporan singkat tentang hasil pembahasan RUU (Bukti X) 10) Surat dari DPR perihal undangan rapat paripurna DPR RI (Bukti XI) 11) Surat dari DPR perihal penyampaian RUU kepada Presiden hasil rapat paripurna DPR RI (Bukti XII) Dengan adanya dokumen tata cara pengesahan RUU menjadi undang- undang telah membuktikan adanya keterbukaan publik sebagai implementasi ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945, dimana implementasinya dilaksanakan secara terbuka dan dinyatakan dalam setiap persidangan terbuka untuk umum. 3. Terhadap dalil bahwa RUU UU MK tidak masuk dalam Prolegnas prioritas 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Bahwa RUU UU MK termasuk dalam Prolegnas kumulatif terbuka. b. Dalam rangka menindak lanjuti Putusan MK. c. Dalam implementasinya Prolegnas merupakan daftar urut dalam sistem pembahasan suatu RUU sebagai prioritas, sebagai acuan untuk mengukur kebutuhan hukum dalam masyarakat, namun dalam hal adanya kebutuhan hukum yang mendesak atau secara khusus suatu RUU dapat dibahas tanpa harus terdaftar terlebih dahulu dalam Prolegnas. RUU yang dapat dimasukan dalam Prolegnas kumulatif 160 terbuka dapat berupa: 1) berkaitan dengan pengesahan perjanjian lntemasional. 2) akibat putusan MK. 3) berkaitan dengan APBN. 4) pemekaran wilayah dan. 5) penetapan/pencabutan Perpu. Berdasarkan hal tersebut maka perubahan undang-undang a quo merupakan perubahan yang dapat dibenarkan berdasarkan kepentingan yang telah ditetapkan sehingga secara prosedur tidak melanggar hukum, begitu juga secara konstitusional bahwa RUU yang diajukan DPR dapat disetujui oleh Presiden untuk dibahas bersama sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) yang menyatakan bahwa Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan persetujuan bersama dalam ketentuan tersebut tidak hanya dalam pembahasan tingkat I dan pembahasan Tingkat II namun juga dalam rangka menentukan sah dan tidaknya suatu RUU dibuat. Jika RUU tersebut telah dibuat secara prosedur baik, berdasarkan teknik pembentukan undang-undang hasilnya akan mendapatkan persetujuan bersama antara DPR dan Presiden untuk dibahas bersama. Berdasarkan ketentuan tersebut maka baik secara hukum maupun secara konstitusional RUU a quo tidak melanggar hukum atau melanggar tata cara pembentukan undang-undang dan bukan merupakan penyelundupan hukum sebagaimana para pemohon dalilkan. 4. Adanya dalil para pemohon yang menyatakan bahwa undang-undang a quo melanggar asas formil dan melanqgar Undang-Undang tentang pembentukan undang-undang dan menyatakan melanggar prosedur dan dapat dinyatakan cacat formil, pemerintah dapat menjelaskan sebagai berikut. a. Pembentukan undang-undang secara teknis diatur dengan undang- undang baik undang-undang tentang pembentukan undang-undang atau dengan undang-undang tata tertib DPR. b. Secara teknis dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku baik yang diinisiatif oleh DPR maupun Pemerintah. 161 c. Jika adanya pelanggaran dalam pembentukan RUU baik RUU dari DPR maupun dari Presiden maka dapat dibahas dalam rapat kerja DPR yang merupakan pengambilan keputusan apakah RUU dimaksud dapat dilanjutkan untuk dibahas atau tidak. d. Jika adanya unsur cacat prosedur maka RUU dimaksud dapat tolak disetujui antara DPR dan Presiden. e. Sehingga adanya cacat prosedur secara konstitusional juga telah diuji dalam rapat kerja DPR dalam menentukan dapat dan tidaknya RUU dilanjutkan untuk dibahas dalam sidang pembahasan Tingkat l. f. Berdasarkan hal tersebut undang-undang a quo telah disepakati baik dalam rapat kerja DPR untuk dilanjutkan dibahas bersama dipembahasan Tingkat I. g. Sehingga secara prosedur telah terpenuhi dengan adanya persetujuan antara DPR dengan Presiden dalam rapat kerja DPR untuk dibahas bersama di Pembahasan Tingkat l. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemerintah berkeyakinan bahwa perubahan undang-undang a quo telah dilaksanakan sesuai tata cara dan prosedur yang benar dan secara konstitusional berdasarkan Pasal 20 UUD 1945 sehingga undang-undang a quo secara legalitas tetap sah dan tidak cacat formil. B. KETERANGAN PEMERINTAH ATAS PENGUJIAN FORMIL UU MAHKAMAH KONSTITUSI A. Penjelasan Umum Bahwa perubahan undang-undang a quo merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Latar belakang terhadap perubahan undang-undang a quo adanya beberapa ketentuan yang dipandang sudah tidak sesuai lagi dalam perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam perubahan tersebut dimaksudkan juga dalam rangka menyesuaikan kebutuhan hukum untuk meningkatkan kualitas peradilan Mahkamah Konstitusi dengan berbagai pertimbangan antara lain: 1. Bahwa Keberadaan Mahkamah Konstitusi selama ini telah terbukti dapat memberikan kemanfaatan bagi kehidupan masyarakat secara 162 luas diantaranya: a. sebagai upaya hukum setiap warga negara dalam mencari keadilan secara konstitusional; b. dapat melindungi hak-hak konstitusional warga negara; c. dapat mengembalikan hak-hak konstitusional warga negara yang hilang; d. dapat menciptakan budaya hukum dan kesadaran hukum masyarakat secara konstitusional; 2. Selain itu keberadaan Mahkamah Konstitusi selama ini juga telah terbukti dapat membangun hukum secara ketatanegaraan dengan baik diantaranya: a. dapat mengontrol kebijakan-kebijakan negara (UU) berdasarkan konstitusional; b. dapat memberikan solusi terhadap sengketa-sengketa hukum ketatanegaraan secara konstitusional; c. dapat sebagai kontrak terselenggaranya sistem ketatanegaraan secara konstitusional. 3. Secara implementasi telah terbukti juga bahwa masyarakat telah menaruh kepercayaan yang sangat besar terhadap Mahkamah Konstitusi, berdasarkan hasil-hasil kinerjanya yang selama ini telah memberikan kemanfaatan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. 4. Kepercayaan masyarakat yang begitu besar terhadap Mahkamah Konstitusi, merupakan fenomena kehidupan yang tentunya adanya harapan-harapan bagi masyarakat untuk hidup lebih baik, tentram, dan sejahtera. Berdasarkan hal tersebut perubahan undang-undang a quo dimaksud dalam rangka untuk meningkatkan kualitas peradilan Mahkamah Konstitusi sebagai kebutuhan hukum dengan mengubah beberapa ketentuan, antara lain: 1. pemilihan ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi; 2. persyaratan menjadi hakim Mahkamah Konstitusi; 3. pemberhentian hakim mahkamah Konstitusi: dan 4. batas usia pensiun hakim Mahkamah Konstitusi. 163 B. Penjelasan terhadap Pasal-Pasal yang diuji 1. Penjelasan Pasal 16 ayat (2) Pasal a quo merupakan ketentuan yang mengatur syarat-syarat calon hakim Mahkamah Konstitusi. Bahwa Pemohon mendalilkan ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sehingga merugikan para Pemohon yang pada pokoknya mempersoalkan perubahan syarat usia calon hakim Mahkamah Konstitusi yang semula 47 tahun menjadi 55 tahun. Berdasarkan dalil tersebut pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: a. Bahwa perubahan Pasal a quo merupakan open legal policy dengan alasan alasan secara subtansi memiliki sifat yang dinamis sehingga dapat diubah sesuai kebutuhan. b. Bahwa perubahan batas syarat calon hakim yang semula 47 tahun menjadi 55 tahun merupakan implememasi suatu kebutuhan hukum yang dinamis dalam rangka meningkatkan kualitas hakim yang selama ini memiliki beban kerja yang tinggi sehingga ke depan diperlukan seorang hakim yang lebih baik yakni hakim yang lebih menguasai bidangnya sehingga dinaikkannya menjadi 55 tahun merupakan syarat usia yang dipandang dapat memiliki integritas dan kepribadian yang lebih baik, memiliki pengalaman yang lebih luas serta diharapkan memiliki sifat negarawan dan dapat menguasai konstitusi dan ketatanegaraan yang lebih baik, sebagaimana ketentuan Pasal 24C ayat (5) UUD 1945. c. Bahwa perubahan Pasal a quo tidak mengurangi atau dapat menghilangkan hak-hak konstitusional setiap warga negara terutama dalam rangka untuk mendapatkan kepastian hukum namun justru dengan perubahan tersebut disamping memberikan kepastian hukum juga dalam rangka negara menjaga kehormatan hakim Mahkamah Konstitusi lebih berintegritas, berwibawa, dan dapat berlaku adil. Disamping itu kepastian hukum bagi warga negara bahwa setiap orang dapat mencalonkan dirinya sebagai calon hakim dangan syarat yang telah ditentukan. Syarat Pasal a quo secara subtansi merupakan peningkatan jaminan dan kepastian hukum agar setiap orang yang ingin mencalonkan menjadi hakim 164 Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu memenuhi syarat sebagaimana Pasal 24C ayat (5) UUD 1945 sehingga dengan syarat usia 55 tahun akan lebih dapat terpenuhinya ketentuan Pasal 24C ayat (5) UUD 1945. d. Secara akademik batas syarat calon Hakim Mahkamah Konstitusi 55 tahun dapat dilandaskan atas: 1) bahwa Hakim Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final yang berarti tidak ada upaya hukum lagi terhadap putusan yang diputus (inkracht). Berdasarkan sifat putusan tersebut hakim Mahkamah Konstitusi memiliki beban dan tanggung jawab yang sangat besar baik tanggung jawab kepada Tuhan maupun terhadap masyarakat, dan negara. Sehingga pengalaman seorang hakim Mahkamah Konstitusi sangat dapat membantu dalam membuat putusan yang sifatnya final dan inkracht. 2) Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat umum ergo omnes yang langsung dilaksanakan selt executing. Sifat putusan tersebut dapat dfwujudkan jika seorang hakim Mahkamah Konstitusi memiliki integritas dan kepribadian yang lebih baik memiliki pengalaman yang lebih luas memiliki sifat negarawan dan dapat menguasai konstitusi dan ketatanegaraan yang lebih baik Berdasarkan hal tersebut usia 55 tahun seseorang secara keilmuan dipandang dapat memenuhi sebagai calon hakim sehingga dalam memberikan putusan dapat menciptakan rasa keadilan dengan kemampuannya. 2. Penjelasan Pasal 18 ayat (1), Pasal 19, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 19 tidak termasuk pasal perubahan dimana eksistensinya masih dianggap relevan tetap berlaku. Namun hanya merubah ketentuan Pasal 20 ayat (2) sebagai penegasan agar implementasinya dalam proses seleksi dapat lebih objektif, akuntabel, transparan dan terbuka. Tidak diubahnya beberapa pasal tersebut dan hanya mengubah beberapa ayat dimaksudkan agar dalam pengaturan norma yang diubah dapat dilaksanakan sehingga 165 tidak terjadi tumpang tindih pengaturan akibat adanya suatu perubahan subtansi undang-undang. 3. Penjelasan Pasal 22, Pasal 23 ayat (1) huruf d, Pasal 26 ayat (1) huruf b Bahwa perubahan norma hukum dapat berupa menghapus pasal, ayat atau bagian-bagian tertentu suatu undang-undang. Secara subtansi perubahan Pasal a quo dalam rangka memperkuat eksistensi hakim Mahkamah Konstitusi agar lebih berintegritas, berkepribadian yang lebih baik, dapat berbuat lebih adil, lebih negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Dengan menghapus ketentuan Pasal 22 dan menghapus ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf d secara subtansi mengubah sistem periodisasi menjadi sistem pensiun yang dimulai menjabat pada usia 55 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d, dan berakhir pada usia 70 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf c. Perubahan sistem periodisasi menjadi sistem pensiun secara subtansi memiliki bobot kepastian hukum yang lebih kuat, dimana seorang hakim Mahkamah Konstitusi akan lebih memiliki kepribadian yang berwibawa, sangat berpengalaman dan lebih bernegarawan sehingga dapat menciptakan keadilan yang lebih baik, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara konstitusional perubahan tersebut juga dalam rangka memberikan kemerdekaan seorang hakim agar lebih berkeadilan, dapat lebih independen, tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun, merdeka dalam menentukan keadilan sebagaimana ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, bahwa “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan huhum dan keadilan”. Selain itu dalam perubahan tersebut adanya tuntutan bahwa hakim Mahkamah Konstitusi harus dapat memberi putusan yang proporsional, yang mengandung unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan, sehingga diperlukan seorang hakim yang lebih begengaaman Nbidang hukum. Dengan mengubah menjadi sistem pensiun diharapkan hakim Mahkamah Konstitusi dapat memenuhi harapan masyarakat serta dapat menegakkan keadilan secara konstitusional. Berdasarkan hal tersebut maka penghapusan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huM b dan ayat (5) 166 kerena telah diubahnya dari sistem periodisasi menjadi usia pensiun sehingga penghapusan dimaksud agar tidak terjadi ambigu dalam penerapan norma. 4. Penjelasan Pasal 87 huruf a dan huruf b Dengan diubahnya ketentuan beberapa pasal dan mengubah sistem periodisasi menjadi sistem pensiun, Pasal 87 merupakan pasal penutup dalam perubahan undang-undang a quo. Pada prinsipnya perubahan undang-undang tetap harus diperhatikan perihal tentang penyesuaian pengaturan, tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada terhadap subtansi yang lama dengan subtansi yang baru agar: e. menghindari kekosongan hukum; f. menjamin kepastian hukum; g. tetap memberikan perlindungan hukum, dan h. dapat mengatur yang sifatnya transisional. Bahwa Pasal 87 merupakan pengaturan yang sifatnya transisional antara lain: a. tetap mempertahankan hakim yang selama ini menjabat sebagai ketua atau wakil ketua sampai jabatanya berakhir; b. mempertahankan eksistensi hakim Mahkamah Konstitusi yang sedang menjabat untuk dianggap tetap memenuhi syarat menurut undang-undang ini; c. memberikan pengaturan sebagai kepastian hukum antara lain: 1. hakim yang selama ini masih menjabat tetap berakhir pada masa tugasnya sampai usia 70 tahun; atau 2. hakim yang selama ini masih menjabat mengakhiri masa tugasnya tidak melebihi selama 15 tahun. Jika hal ini tidak diatur sebagaimana ketentuan Pasal 87 justru dapat berpotensi terjadinya kekosongan hukum, tidak adanya kepastian hukum bahkan tidak adanya jaminan perlindungan hukum. Pengaturan masa berakhimya jabatan usia 70 tahun dan mengakhiri masa tugasnya tidak melebihi selama 15 tahun berlaku mengikat bertujuan antara Iain: a. agar tidak terganggunya penanganan perkara yang sedang dilakukan; 167 b. agar lebih efisien dalam pelaksanaan undang-undang perubahan dimaksud; c. Untuk menjaga aksistensi pelaksanaan peradilan yang selama ini telah berjalan dengan baik; 5. Penjelasan Pasal 59 ayat (2) Berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat umum erga omnes yang langsung dilaksanakan seIf executing. Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum memiliki daya berlaku bersifat ke depan prospektif, sama seperti berlakunya undang-undang. Sehingga putusan tersebut dilaksanakan tidak hanya Pemohon akan tetapi juga masyarakat umum, atau pemangku kepentingan. Dihapusnya ketentuan Pasal 59 ayat (1) bertujuan agar tidak terjadi pengaturan yang ambigu dimana bahwa sifat putusan Mahkamah Konstitusi bersifat self executing sehingga secara implementasi langsung dapat ditindaklanjuti sesuai kebutuhan. DPR atau Presiden tanpa adanya Pasal a quo memiliki kewenangan untuk melakukan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi sesuai kebutuhan hukum. Berdasarkan hal tersebut penghapusan Pasal 59 ayat (2) lebih memberikan kepastian hukum dimana DPR atau Presiden dapat menentukan sendiri apakah perlu adanya tindak lanjut atas putusan tersebut atau tidak. Di lain pihak pada prinsipnya putusan Mahkamah Konstitusi dalam rangka memberikan keadilan bagi masyarakat dengan mengembalikan hak-hak warga negara secara umum. Dengan putusan Mahkamah Konstitusi secara ergo omnes yang langsung dilaksanakan seIf executing maka hak-hak warga negara yang dikembalikan berdasarkan putusan tersebut langsung dapat dilaksanakan tanpa harus adanya tindak lanjut. Dengan dihapusnya Pasal 59 ayat (2) tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 namun agar lebih efektif dalam implementasinya dalam memperoleh keadilan secara konstitusional. 168 IV. PETITUM Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan; 2. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam Pengujian Formil dan Materiel; 3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik lndouesiaa Tahun 1945; 4. Menyatakan Ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d dan huruf h, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22, Pasal 23 ayat (1) huruf c dan huruf d, Pasal 26 ayat (1) huruf b, Pasal 59 ayat (2), dan Pasal 87 huruf a dan huruf b tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Namun apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono). Presiden juga telah memberikan Pandangan dan Pendapat Presiden Atas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, bertanggal 24 Agustus 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut: Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman perlu dijamin kemerdekaannya, sebab kekuasaan kehakiman (yudikatif) merupakan satu-satunya kekuasaan yang diyakini merdeka dan harus senantiasa dijamin 169 merdeka oleh konstitusi berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemerdekaan kekuasaan kehakiman merupakan salah satu pilar utama bagi terselenggaranya negara hukum sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun demikian, kemerdekaan kekuasaan kehakiman tetap perlu diatur guna mencegah terjadinya tirani yudikatif dalam penyelenggaraan suatu sistem pemerintahan yang demokratis. Oleh karena itu, pengaturan mengenai jaminan kemerdekaan kekuasaan kehakiman di Indonesia, khususnya dalam konteks Mahkamah Konstitusi sebagai the sole interpreter and the guardian of the constitution, mutlak diperlukan agar peran Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir tunggal dan penjaga konstitusi dapat lebih optimal sesuai harapan para pencari keadilan (justitiabelen). Besarnya kewenangan Mahkamah Konstitusi dan luasnya dampak dari suara Putusan Mahkamah Konstitusi menjadi alasan bahwa tersedianya 9 (sembilan) orang negarawan berintegritas dan berkepribadian tidak tercela yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan sebagai Hakim Konstitusi secara berkelanjutan merupakan conditio sine qua non dalam mewujdukan supremasi konstitusi di Indonesia sehingga proses tersebut memerlukan syarat dan mekanisme yang sangat selektif. Dinamika pengaturan mengenai syarat untuk menjadi Hakim Konstitusi, baik melalui perubahan UU/Perpu maupun melalui Putusan Mahkamah Konstitusi, menunjukkan bahwa harapan masyarakat dari waktu ke waktu terhadap kualitas ideal Hakim Konstitusi semakin meningkat sehingga pengaturan mengenai syarat dan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Hakim Konstitusi perlu diatur lebih baik secara proporsional, namun tetap konstitusional. Berkaitan dengan materi muatan yang diatur dalam Rancangan Undang- Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, pada prinsipnya Pemerintah menyambut baik dan bersedia melakukan pembahasan bersama dengan DPR-RI. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami menyampaikan beberapa hal yang kiranya dapat menjadi pertimbangan dalam proses pembahasan, antara lain: 1. batas usia minimum hakim konstitusi; 2. persyaratan hakim konstitusi yang berasal dari lingkungan peradilan Mahkamah Agung; 170 3. batas pemberhentian hakim konstitusi karena berakhir masa jabatannya; 4. anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang berasal dari akademisi yang berlatar belakang di bidang hukum; dan 5. legitimasi hakim konstitusi yang sedang menjabat terkait dengan perubahan Undang-Undang ini. Selain hal-hal sebagaimana telah disampaikan di atas, Pemerintah perlu pula menyampaikan beberapa usulan perubahan substansi misalnya yang berkaitan dengan teknik penyusunan dan perubahan redaksional. Namun demikian, Pemerintah bersedia dan terbuka untuk melakukan pembahasan secara lebih mendalam terhadap seluruh materi muatan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ini sesuai dengan mekanisme pembahasan RUU yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun tanggapan Pemerintah mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi secara terperinci akan disampaikan dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Demikianlah pandangan dan pendapat Presiden terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi kami sampaikan, semoga dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan dalam proses pembahasannya. Dengan demikian dapat kami tegaskan kembali bahwa pada prinsipnya kami menyambut baik dan siap membahas usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat atas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dalam rapat-rapat berikutnya. Presiden juga telah memberikan Laporan Singkat Rapat Kerja Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, bertanggal 31 Agustus 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. PENDAHULUAN Rapat Kerja dalam rangka Pembicaraan Tingkat I/Pengambilan keputusan atas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya 171 disebut RUU tentang Mahkamah Konstitusi) dibuka pukul 17.05 WIB oleh Ketua Komisi III DPR RI, Herman Herry dengan agenda rapat membahas: • Pengantar Pimpinan Komisi III DPR RI; • Laporan Pimpinan Panja RUU Mahkamah Konstitusi; • Pembacaan Naskah RUU Mahkamah Konstitusi; • Pendapat Akhir Mini Fraksi-fraksi dan Pemerintah; • Penandatanganan Naskah RUU Mahkamah Konstitusi; dan • Pengambilan Keputusan untuk melanjutkan pada Pembicaraan Tk. II/Rapat Paripurna. II. POKOK-POKOK PEMBAHASAN 1. Laporan Pimpinan Panja RUU Mahkamah Konstitusi • Substansi yang menjadi pembahasan dalam rancangan undang-undang ini, antara lain: a) kedudukan, susunan, dan kewenangan Mahkamah Konstitusi; b) pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi dan perubahan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi; c) perubahan mengenai usia minimal, syarat dan tata cara seleksi hakim konstitusi; d) penambahan ketentuan baru mengenai unsur Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi; serta e) pengaturan mengenai ketentuan peralihan agar jaminan kepastian hukum yang adil bagi hakim konstitusi yang saat ini masih mengemban amanah sebagai negarawan penjaga konstitusi tetap terjamin secara konstitusional. • Dalam melakukan pembahasan rancangan undang-undang, Rapat Kerja antara Komisi III DPR RI dengan Pemerintah pada tanggal 25 Agustus telah merumuskan DIM terhadap RUU Mahkamah Konstitusi dan telah menyepakati DIM yang bersifat tetap sebanyak 101 DIM. Adapun rincian DIM tersebut sebagai berikut: 1) Jumlah keseluruhan DIM sebanyak 121 DIM; 2) Jumlah DIM yang dinyatakan Tetap sebanyak 101 DIM; 3) Jumlah DIM yang bersifat Redaksional sebanyak 8 DIM; 4) Jumlah DIM yang bersifat Substansi sebanyak 10 DIM; dan 5) Jumlah DIM yang bersifat Substansi Baru sebanyak 2 DIM. 172 • Panja telah merumuskan beberapa perubahan DIM, antara lain: 1. Jumlah keseluruhan DIM sebanyak 121 DIM; 2. Jumlah DIM yang dinyatakan Tetap sebanyak 94 DIM; 3. Jumlah DIM yang bersifat Redaksional sebanyak 13 DIM; 4. Jumlah DIM yang bersifat Substansi sebanyak 12 DIM; 5. Jumlah DIM yang bersifat Substansi Baru sebanyak 2 DIM. • Selanjutnya hasil penyisiran dari DIM yang diberikan oleh Panja, Timus Timsin merumuskan sebagai berikut: 1. Pasal 15 ayat (1) huruf a, kata “Memiliki” diganti menjadi “memiliki”; 2. Pasal 7A ayat (2), sebelumnya menggunakan huruf Kapital, kemudian diubah menjadi huruf kecil pada awal kata, sehingga menjadi: a. koordinasi pelaksanaan teknis peradilan di Mahkamah Konstitusi; b. pembinaan dan pelaksanaan administrasi perkara; c. pembinaan pelayanan teknis kegiatan peradilan di Mahkamah Konstitusi; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi sesuai dengan bidang tugasnya. 3. Paragraf terakhir dari Penjelasan Umum yang berbunyi "Beberapa pokok materi penting dalam Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, antara lain pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, persyaratan menjadi hakim konstitusi; pemberhentian hakim konstitusi; batas usia pensiun hakim konstitusi", telah disesuaikan redaksionalnya. • Adapun mengenai 2 (dua) usulan substansi baru, yaitu: 1. Pasal 10A berkenaan dengan perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan constitutional complaint, yang berbunyi: Pasal 10A 1) Dalam hal Mahkamah Konstitusi melaksanakan kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah berwenang memeriksa permohonan pengaduan konstitusional yang diajukan oleh warga negara terkait dengan keputusan atau tindakan pejabat publik dalam hal melakukan tindakan inkonstitusional dalam melaksanakan undang-undang. 173 2) Pengaduan konstitusional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan, apabila: a. mengandung benturan kepentingan dengan Mahkamah dan/atau hakim konstitusi; dan/atau b. putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. 2. DIM 56 mengenai evaluasi terhadap hakim-hakim konstitusi, yang berbunyi: Pasal 22 1) Hakim Konstitusi memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat ditetapkan kembali dalam jabatan yang sama setiap 5 (lima) tahun berikutnya setelah melalui evaluasi yang dilakukan oleh masing-masing lembaga pengusul. 2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi rangkaian dalam proses seleksi untuk mendapatkan persetujuan diangkat atau tidak dapat diangkat kembali menjadi Hakim Konstitusi. Telah diputuskan dalam Rapat Panja pada tanggal 29 Agustus bahwa penambahan substansi baru tersebut diputuskan dihapus dari draf RUU. 2. Pendapat Akhir Mini Fraksi • 9 (sembilan) Fraksi yang ada di dalam Komisi III DPR RI menyetujui RUU tentang Mahkamah Konstitusi. 3. Pendapat Akhir Mini Pemerintah • Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman perlu dijamin kemerdekaannya, sebab kekuasaan kehakiman (yudikatif) merupakan satu-satunya kekuasaan yang diyakini merdeka dan harus senantiasa dijamin merdeka oleh konstitusi berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. • Kemerdekaan kekuasaan kehakiman merupakan salah satu pilar utama bagi terselenggaranya negara hukum sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun demikian, kemerdekaan kekuasaan kehakiman tetap perlu diatur guna mencegah terjadinya tirani yudikatif dalam penyelenggaraan suatu sistem pemerintahanyang demokratis. • Pengaturan mengenai jaminan kemerdekaan kekuasaan kehakiman di Indonesia, khususnya dalam konteks Mahkamah Konstitusi sebagai the sole interpreter and the guardian of the constitution, mutlak diperlukan 174 agar peran Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir tunggal dan penjaga konstitusi dapat lebih optimal sesuai harapan para pencari keadilan (justitiabelen). • Pokok materi yang diatur dalam RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi antara lain: 1. batas usia minimum dan usia maksimum hakim konstitusi; 2. persyaratan hakim konstitusi yang berasal dari lingkungan peradilan Mahkamah Agung; 3. batas waktu pemberhentian hakim konstitusi karena berakhir masa jabatannya; 4. anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang berasal dari akademisi yang berlatar belakang di bidang hukum; dan 5. legitimasi hakim konstitusi yang sedang menjabat terkait dengan dengan perubahan Undang-Undang ini. 4. Menteri Hukum dan HAM RI menyampaikan perlu ada Penjelasan terkait Pasal 87 huruf a, yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 87 Pada saat Undang-Undang ini berlaku: a. Penghitungan masa jabatan hakim konstitusi sebagai ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi dimulai sejak hakim konstitusi diangkat sebagai ketua dan wakil ketua sebelum undang-undang ini. 5. Penandatanganan naskah RUU tentang Mahkamah Konstitusi ditandatangani oleh perwakilan Fraksi dan perwakilan Pemerintah. 6. Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Mahkamah Konstitusi untuk dapat dilanjutkan pada Pembicaraan Tk. II/Rapat Paripurna. III. KESIMPULAN 1. Komisi III DPR RI menerima laporan Panja RUU tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. 2. Komisi III DPR RI menyetujui rumusan Penjelasan Pasal 87 hutruf a yang disampaikan oleh Menteri Hkum dan HAM RI. 175 3. Komisi III DPR RI menyetujui hasil pembahasan RUU tentang Mahkamah Konstitusi dan akan menyampaikan RUU tentang Mahkamah Konstitusi pada Pembicaraan Tk. II/Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna terdekat. IV. PENUTUP Rapat ditutup pukul 17.45 WIB. Presiden juga telah menyampaikan Daftar Inventaris Masalah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, yang pada pokoknya sebagai berikut: DAFTAR INVENTARISASI MASALAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR … TAHUN … TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI NO DRAFT RUU USUL PERUBAHA N SETELAH PERUBAHAN KETERANGAN 1. RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR … TAHUN … TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 2. Menimbang: a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa dan negara yang tertib, bersih, makmur, dan berkeadilan; TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 176 3. b. bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mempunyai peranan penting guna menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan kewenangan dan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 4. c. bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan sehingga perlu diubah; DIUBAH c. bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang- Undang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan sehingga perlu diubah; Pemerintah mengusulkan perbaikan teknis penulisan peraturan perundang- undangan 5. d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 6. Mengingat: 1. Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 24C, dan Pasal 25 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 177 7. 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republilk Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republilk Indonesia Nomor 4316), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) dan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 5456); DIUBAH 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republilk Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republilk Indonesia Nomor 4316), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 5456); Pemerintah mengusulkan perbaikan teknis penulisan peraturan perundang- undangan 8. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 9. Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI. TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 10. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republlik Indonesia DIUBAH Pasal I Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Pemerintah mengusulkan perbaikan teknik penulisan peraturan perundang- undangan (Lampiran UU 178 Nomor 4316), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5456), diubah sebagai berikut: Lembaran Negara Republlik Indonesia Nomor 4316), yang telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang: a. Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226); b. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5456), diubah sebagai berikut: Pembentukkan Peraturan Perundang- undangan angka 233 huruf b) 11. 1. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) diubah dan ayat (4f), ayat (4g), dan ayat (4h) dihapus sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut: DIUBAH Diantara Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3b), dan ayat (4f), ayat (4g), dan ayat (4h) dihapus sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut: Pemerintah mengusulkan perbaikan teknik penulisan peraturan perundang- undangan 12. (1) Pasal 4 Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (Sembilan) orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden. TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 13. (2) Susunan Mahkamah Konstitusi terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan 7 (tujuh) orang anggota TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 179 hakim konstitusi. 14. (3) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh anggota hakim konstitusi untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 15. (3a) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yang terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 (satu) kali masa jabatan. TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 16. Usulan Baru Ditambahkan 1 (satu) ayat baru (3b) Pemilihan dan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua dilakukan secara terpisah. Pemerintah mengusulkan 1 (satu) ayat baru diantara ayat (3a) dan ayat (4) mengenai pemilihan dan masa jabatan ketua dan wakil ketua mahkamah konstitusi 17. (4) Sebelum Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terpilih, rapat pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipimpin oleh hakim konstitusi yang paling tua. TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 18. (4a) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota hakim konstitusi. TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 19. (4b) Dalam hal kuorum rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling lama 2 (dua) jam. TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 20. (4c) Apabila penundaan rapat sebagaimana dimaksud TETAP TETAP Disetujui Raker 180 pada ayat (4b) telah dilakukan dan kuorum rapat belum terpenuhi, rapat dapat mengambil keputusan tanpa kuorum. 25 Agustus 2020 21. (4d) Pengambilan keputusan dalam rapat pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Sebagaimana dimaksud pada ayat (4c) dilakukan secara musyawarah mufakat untuk mencapai aklamasi. TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 22. (4e) Apabila keputusan tidak dapat dicapai secara aklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4d), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak melalui pemungutan Suara yang dilakukan secara bebas dan rahasia. TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 23. (4f) Dihapus. TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 24. (4g) Dihapus. TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 25. (4h) Dihapus. TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 26. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Ketua dan Wakil Ketua diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi. TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 27. 2. Ketentuan Pasal 7A ayat (1) diubah sehingga Pasal 7A berbunyi sebagai berikut: TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 28. Pasal 7A (1) Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administrasi peradilan Mahkamah Konstitusi dengan usia pensiun 62 (enam puluh dua) tahun bagi Panitera, Panitera Muda, dan panitera TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 181 pengganti. 29. (2) Tugas teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 30. a. Koordinasi pelaksanaan teknis peradilan di Mahkamah Konstitusi; TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 31. b. Pembinaan dan pelaksanaan administrasi perkara; TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 32. c. Pembinaan pelayanan teknis kegiatan peradilan di Mahkamah Konstitusi; TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 33. d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi sesuai dengan bidang tugasnya. TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 34. 3. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d dan huruf h diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut: TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 35. Pasal 15 (1) Hakim konstitusi harus memenuhi syarat sebagai berikut: TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 36. a. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 37. b. adil; dan TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 38. c. negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 39. (2) Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang calon hakim konstitusi harus memenuhi syarat: TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 40. a. warga negara Indonesia; TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 41. b. berijazah doktor (strata tiga) dan magister (strata dua) dengan dasar sarjana TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 182 (strata satu) yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum; 42. c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia; TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 43. d. berusia paling rendah 60 (enam puluh) tahun; DIUBAH d. berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun; 44. e. mampu secara jasmani dan rohani dalam menjalankan tugas dan kewajiban; TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 45. f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 46. g. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 47. h. mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun. DIUBAH h. mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun dan/atau untuk calon hakim yang berasal dari lingkungan Mahkamah Agung, pernah menjabat sebagai hakim tinggi. 48. (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) calon hakim konstitusi juga harus memenuhi kelengkapan administrasi dengan menyerahkan: TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 49. a. surat pernyataan kesediaan untuk menjadi hakim konstitusi; TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 50. b. daftar riwayat hidup; TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 183 51. c. menyerahkan fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi dengan menunjukkan ijazah asli; TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 52. d. laporan daftar harta kekayaan serta sumber penghasilan calon yang disertai dengan dokumen pendukung yang sah dan telah mendapat pengesahan dari lembaga yang berwenang; dan TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 53. e. nomor pokok wajib pajak (NPWP). TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 54. Usulan Baru Diusulkan untuk mengubah ketentuan dalam Pasal 20 ayat (2) sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut: Pasal 20 (1) Ketentua n mengenai tata cara seleksi, pemilihan , dan pengajua n hakim konstitusi diatur oleh masing- masing lembaga yang berwenan g sebagaim ana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1). (2) Pemilihan hakim konstitusi sebagaim ana Ketentuan Pasal 20 ayat (2) diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut: Pasal 20 (1) Ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1). (2) Proses pemilihan hakim konstitusi dari ketiga unsur lembaga negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses seleksi yang obyektif, akuntabel, transparan, dan terbuka untuk umum oleh masing-masing lembaga negara. 184 dimaksud pada ayat (1) dilaksana kan secara obyektif dan akuntabel . 55. 4. Judul Bagian Kedua Bab IV dihapus TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 56. 5. Pasal 22 dihapus. TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 57. 6. Judul Bagian Ketiga Bab IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 58. Bagian Kedua Pemberhentian TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 59. 7. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf d dihapus sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut: TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 60. Pasal 23 (1) Hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat dengan alasan: TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 61. a. meninggal dunia; TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 62. b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi; TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 63. c. telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun; TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 64. d. Dihapus. TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 65. e. sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 185 66. (2) Hakim konstitusi diberhentikan tidak dengan hormat apabila: TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 67. a. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara; TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 68. b. melakukan perbuatan tercela; TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 69. c. tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 5 (lima) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah; TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 70. d. melanggar sumpah atau janji jabatan; TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 71. e. dengan sengaja menghambat Mahkamah Konstitusi memberi putusan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 72. f. melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 73. g. tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi; dan/atau TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 74. h. melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi. TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 75. (3) Permintaan pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan/atau huruf h dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 186 Mahkamah Konstitusi. 76. (4) Pemberhentian hakim konstitusi ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi. TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 77. (5) Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Presiden menerima permintaan pemberhentian. TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 78. 8. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf b dan ayat (5) dihapus sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut: DIUBAH Ketentuan Pasal 26 ayat (5) dihapus sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut: Menyesuaikan dengan usulan DIM Nomor 81 79. Pasal 26 (1) Mahkamah Konstitusi memberitahukan kepada lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) mengenai hakim konstitusi yang akan diberhentikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum: TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 80. a. memasuki usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c; atau TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 81. b. Dihapus. TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 82. (2) Dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Mahkamah Konstitusi menerima Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), Mahkamah Konstitusi memberitahukan kepada lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) mengenai hakim konstitusi yang diberhentikan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 187 atau ayat (2). 83. (3) Lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengajukan pengganti hakim konstitusi kepada Presiden dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima pemberitahuan Mahkamah Konstitusi. TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 84. (4) Keputusan Presiden tentang pengangkatan pengganti hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pengajuan diterima Presiden. TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 85. (5) dihapus. TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 86. 9. Ketentuan Pasal 27A ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e; ayat (5) dan ayat (6) dihapus sehingga Pasal 27A berbunyi sebagai berikut: DIUBAH Ketentuan Pasal 27A ayat (2) huruf c diubah dan ayat (2) huruf d, huruf e; ayat (5) dan ayat (6) dihapus sehingga Pasal 27A berbunyi sebagai berikut:. Menyesuaikan dengan DIM Nomor 91 87. Pasal 27A (1) Mahkamah Konstitusi wajib menyusun Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi yang berisi norma yang harus dipatuhi oleh setiap hakim konstitusi dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, dan negarawan. TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 88. (2) Untuk menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang keanggotannya terdiri atas: TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 89. a. 1 (satu) orang hakim konstitusi; TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 90. b. 1 (satu) orang anggota TETAP TETAP Disetujui Raker 188 Komisi Yudisial; 25 Agustus 2020 91. c. Dihapus. DIUBAH c. 1 (satu) orang akademisi yang berlatar belakang di bidang hukum. 92. d. Dihapus. TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 93. e. Dihapus. TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 94. (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berpedoman pada: DIUBAH DIHAPUS Pemerintah mengusulkan Pasal 27A ayat (3) dihapus sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011. 95. a. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi; DIUBAH DIHAPUS Pemerintah mengusulkan Pasal 27A ayat (3) dihapus sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011. 96. b. tata beracara persidangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi; dan DIUBAH DIHAPUS Pemerintah mengusulkan Pasal 27A ayat (3) dihapus sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011. 97. c. norma dan peraturan perundang-undangan. DIUBAH DIHAPUS Pemerintah mengusulkan Pasal 27A ayat (3) dihapus sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011. 98. (4) Tata beracara persidangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b memuat mekanisme penegakan Kode DIUBAH DIHAPUS Pemerintah mengusulkan Pasal 27A ayat (4) dihapus sesuai Putusan 189 Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi dan jenis sanksi. Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011. 99. (5) Dihapus. TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 100. (6) Dihapus. TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 101. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, organisasi, dan tata beracara persidangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi. TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 102. 10. Pasal 45A dihapus. TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 103. 11. Pasal 50A dihapus TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 104. 12. Ketentuan Pasal 57 ayat (2a) dihapus sehingga Pasal 57A berbunyi sebagai berikut: DIUBAH Ketentuan Pasal 57 ayat (2a) dihapus sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut: Pemerintah mengusulkan perbaikan teknis redaksional 105. Pasal 57 (1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 106. (2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang- undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 190 kekuatan hukum mengikat. 107. (2a) Dihapus. TETAP TETAP 108. (3) Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan Permohonan wajib dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan. TETAP TETAP Pemerintah mengusulkan menambahkan penjelasan Pasal 57 ayat (3): Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) untuk putusan Mahkamah Konstitusi diterbitkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. 109. 13. Ketentuan Pasal 59 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut: TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 110. Pasal 59 (1) Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disampaikan kepada DPR, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Mahkamah Agung. TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 111. (2) Dihapus. TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 112. 14. Ketentuan Pasal 87 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 113. Pasal 87 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 114. a. Hakim konstitusi yang saat ini menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tetap menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 191 sampai dengan masa jabatannya berakhir berdasarkan ketentuan undang-undang ini; 115. b. Hakim konstitusi yang saat ini menjabat tetap menjabat sampai dengan diberhentikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; DIUBAH b. Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini ditetapkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang- Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (Iima belas) tahun. 116. c. Apabila hakim konstitusi pada saat jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada huruf b telah berusia 60 (enam puluh) tahun, maka meneruskan jabatannya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun. DIUBAH DIHAPUS 117. Pasal II Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 118. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 119. Disahkan di Jakarta pada tanggal … PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, JOKO WIDODO TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 120. Diundangkan di Jakarta pada tanggal … MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, DIUBAH Diundangkan di Jakarta pada tanggal … MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Penambahan nama Menteri Hukum dan HAM. 192 YASONNA H. LAOLY 121. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN . . . NOMOR . TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 Presiden juga telah menyampaikan Rekapitulasi Matriks DIM Pemerintah Terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, yang pada pokoknya sebagai berikut: REKAPITULASI MATRIKS DIM PEMERINTAH TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI NO. KARAKTERISTIK JUMLAH NOMOR DIM 1. TETAP 95 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 117, 118, 119, 121. 2. REDAKSIONAL 13 4, 7, 10, 11, 17, 30, 31, 32, 33, 78, 86, 104, 120. 3. SUBSTANSI 11 43, 47, 56, 91, 94, 95, 96, 97, 98, 115, 116. 4. SUBSTANSI BARU 2 16, 54. JUMLAH 121 Presiden juga telah menyampaikan Sambutan Singkat Presiden Atas Penyelesaian Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, bertanggal 31 Agustus 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut: Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman perlu dijamin kemerdekaannya, sebab kekuasaan kehakiman (yudikatif) merupakan satu-satunya kekuasaan yang diyakini merdeka dan harus senantiasa dijamin merdeka oleh konstitusi berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 193 Kemerdekaan kekuasaan kehakiman merupakan salah satu pilar utama bagi terselenggaranya negara hukum sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun demikian, kemerdekaan kekuasaan kehakiman tetap perlu diatur guna mencegah terjadinya tirani yudikatif dalam penyelenggaraan suatu sistem pemerintahan yang demokratis. Oleh karena itu, pengaturan mengenai jaminan kemerdekaan kekuasaan kehakiman di Indonesia, khususnya dalam konteks Mahkamah Konstitusi sebagai the sole interpreter and the guardian of the constitution, mutlak diperlukan agar peran Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir tunggal dan penjaga konstitusi dapat lebih optimal sesuai harapan para pencari keadilan (justitiabelen). Pada akhirnya, kami mewakili Presiden menyetujui dan menyambut baik serta menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi- tingginya atas diselesaikannya pembahasan RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada Pembicaraan Tingkat I untuk diteruskan pada Pembicaraan Tingkat II guna pengambilan keputusan dalam Rapat Paripuma DPR RI. Dalam kesempatan ini pula perkenankan kami mewakili Presiden menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI, yang dengan penuh dedikasi dan kerja keras dapat menyelesaikan pembahasan RUU ini. Presiden juga telah menyampaikan Pendapat Akhir Presiden Atas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, bertanggal 1 September 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut: Sebagaimana diketahui bersama bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tersebut telah diselesaikan pembahasannya dalam Pembicaraan Tingkat I pada tanggal 31 Agustus 2020 dengan keputusan menyetujui untuk dilanjutkan pada Pembicaraan Tingkat II untuk pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna DPR RI. Kita semua mengharapkan agar RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dapat disetujui bersama dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi Undang-Undang sehingga menjadi landasan yuridis mengenai syarat untuk 194 menjadi Hakim Konstitusi, syarat dan mekanisme pengangkatan, dan pemberhentian Hakim Konstitusi yang lebih baik secara proporsional, namun tetap konstitusional. Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman perlu dijamin kemerdekaannya, sebab kekuasaan kehakiman (yudikatif) merupakan satu-satunya kekuasaan yang diyakini merdeka dan harus senantiasa dijamin merdeka oleh konstitusi berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemerdekaan kekuasaan kehakiman merupakan salah satu pilar utama bagi terselenggaranya negara hukum sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun demikian, kemerdekaan kekuasaan kehakiman tetap perlu diatur guna mencegah terjadinya tirani yudikatif dalam penyelenggaraan suatu sistem pemerintahan yang demokratis. Oleh karena itu, pengaturan mengenai jaminan kemerdekaan kekuasaan kehakiman di Indonesia, khususnya dalam konteks Mahkamah Konstitusi sebagai the sole interpreter and the guardian of the constitution, mutlak diperlukan agar peran Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir tunggal dan penjaga konstitusi dapat lebih optimal sesuai harapan para pencari keadilan (justitiabelen). Pokok materi yang diatur dalam RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi antara lain: 1. batas usia minimum hakim konstitusi; 2. persyaratan hakim konstitusi yang berasal dari lingkungan peradilan Mahkamah Agung; 3. batas waktu pemberhentian hakim konstitusi karena berakhir masa jabatannya; 4. anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang berasal dari akademisi yang berlatar belakang di bidang hukum; dan 5. legitimasi hakim konstitusi yang sedang menjabat terkait dengan perubahan Undang-Undang ini. Berdasarkan hal tersebut di atas dan setelah mempertimbangkan secara sungguh- sungguh persetujuan Fraksi-fraksi, izinkanlah kami mewakili Presiden dalam Rapat Paripurna yang terhormat ini, dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Presiden menyatakan setuju Rancangan Undang-Undang 195 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi untuk disahkan menjadi Undang-Undang. [2.5] Menimbang bahwa Pemohon telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 November 2021 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya. [2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Risalah Sidang dan Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Pasal tersebut tidak menjelaskan apakah kewenangan Mahkamah untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 tersebut hanya pada salah satu macam pengujian saja yaitu pengujian materiil atau formil ataukah kedua jenis pengujian baik pengujian formil maupun materiil. UU MK dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a menyatakan, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang 196 putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Selanjutnya, Pasal 51 ayat (3) menyatakan dalam permohonan Pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: (a) pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945; dan/atau (b) materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, menurut ketentuan pasal tersebut Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 baik dalam pengujian formil maupun pengujian materiil; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu pengujian formil dan pengujian materiil norma Pasal 15 ayat (2) huruf d, Pasal 22, Pasal 23 ayat (1) huruf d, Pasal 26 ayat (1) huruf b, dan Pasal 87 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor, selanjutnya disebut UU 7/2020), terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon; [3.3] Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon tidak hanya berkaitan dengan pengujian materiil tetapi juga pengujian formil, maka terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan tenggang waktu pengujian formil. Tenggang Waktu Pengajuan Pengujian Formil [3.4] Menimbang bahwa terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil, Mahkamah mempertimbangan sebagai berikut: 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, bertanggal 16 Juni 2010, Paragraf [3.34] menyatakan: “Menimbang bahwa terlepas dari putusan dalam pokok permohonan a quo Mahkamah memandang perlu untuk memberikan batasan waktu atau tenggat suatu Undang-Undang dapat diuji secara formil. Pertimbangan pembatasan tenggat ini diperlukan mengingat karakteristik dari pengujian formil berbeda dengan pengujian materiil. Sebuah Undang-Undang yang dibentuk tidak berdasarkan tata cara sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945 akan dapat mudah diketahui dibandingkan dengan Undang-Undang yang substansinya bertentangan dengan UUD 1945. Untuk kepastian hukum, sebuah Undang-Undang perlu dapat lebih cepat diketahui 197 statusnya apakah telah dibuat secara sah atau tidak, sebab pengujian secara formil akan menyebabkan Undang-Undang batal sejak awal. Mahkamah memandang bahwa tenggat 45 (empat puluh lima) hari setelah Undang-Undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap Undang-Undang.” 2. Bahwa Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 15/2019) menyatakan: “Pengundangan adalah penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.” 3. Bahwa berkenaan dengan hal di atas, berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XX/2022, tanggal 20 April 2022, pada Paragraf [3.3] angka 3 menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: “3. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU- VII/2009 tersebut di atas, yang dimaksud dengan frasa “45 (empat puluh lima) hari setelah Undang-Undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap Undang-Undang” kemudian dipertegas dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang adalah “Permohonan pengujian formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diajukan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak undang-undang atau Perppu diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia; 4. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan pada angka 3 terdapat dua peristilahan terkait dengan waktu pengajuan 45 (empat puluh lima) hari pengujian formil yaitu “setelah” dan “sejak” suatu undang-undang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Berkenaan dengan fakta hukum tersebut, Mahkamah telah berpendirian sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47/PUU-XX/2022, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XX/2022, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XX/2022, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU- XX/2022, yang kesemuanya diucapkan pada tanggal 31 Mei 2022 yang menyatakan: “Bahwa berkenaan dengan pengajuan permohonan pengujian secara formil yang diajukan “sejak” undang-undang yang dimohonkan pengujian 198 formil diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia menurut Mahkamah untuk memberikan kepastian hukum dalam mengajukan permohonan pengujian formil undang-undang terhadap UUD 1945. Apabila pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang terhadap UUD 1945 diajukan “setelah” diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia dapat atau berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebab, meskipun makna “setelah” dapat ditafsirkan sebagai sesaat setelah undang- undang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, namun dapat pula ditafsirkan setelah beberapa waktu kemudian. Hal demikian berbeda dengan makna “sejak” yang bersifat lebih pasti dan konkret yaitu penghitungan berlaku sejak saat undang-undang tersebut diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, Mahkamah berpendirian pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang terhadap UUD 1945 diajukan dalam waktu 45 hari “sejak” undang-undang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XX/2022, tanggal 20 April 2022.” 5. Bahwa berkenaan dengan pertimbangan hukum di atas, dalam Perkara a quo Pemohon mengajukan permohonan pengujian formil UU 7/2020 ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 Oktober 2020 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 201/PAN.MK/2020 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 27 Oktober 2020 dengan Nomor 90/PUU-XVIII/2020. Sementara itu, UU 7/2020 diundangkan pada tanggal 29 September 2020 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, maka dengan demikian permohonan Pemohon diajukan pada hari ke 15 (lima belas) sejak UU 7/2020 diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554; 6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, oleh karena itu permohonan Pemohon berkaitan dengan pengujian formil UU 7/2020 terhadap UUD 1945 diajukan masih dalam tenggang waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak UU 7/2020 diundangkan. Dengan demikian, permohonan pengujian formil UU 7/2020 tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. 199 Kedudukan Hukum Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang- undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.6] Menimbang bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 200 c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.7] Menimbang bahwa perihal pengujian formil undang-undang, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, bertanggal 16 Juni 2010, berkaitan dengan kedudukan hukum, Mahkamah mempertimbangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: “… bahwa untuk membatasi agar supaya tidak setiap anggota masyarakat secara serta merta dapat melakukan permohonan uji formil di satu pihak serta tidak diterapkannya persyaratan legal standing untuk pengujian materil di pihak lain, perlu untuk ditetapkan syarat legal standing dalam pengujian formil Undang-Undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan. Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian materiil sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini, karena akan menyebabkan sama sekali tertutup kumungkinannya bagi anggota masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan pengujian secara formil. Dalam kasus konkrit yang diajukan oleh para Pemohon perlu dinilai apakah ada hubungan pertautan yang langsung antara para Pemohon dengan Undang-Undang yang diajukan pengujian formil.” [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.5], Paragraf [3.6], dan Paragraf [3.7] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon pada pokoknya sebagai berikut: Kedudukan Hukum Dalam Pengujian Formil Dalam menjelaskan kedudukan hukumnya dalam pengujian formil, Pemohon menguraikan alasan-alasan yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya adalah sebagai berikut: 201 1. Bahwa Pemohon adalah perseorangan Warga Negara Indonesia sebagai pembayar pajak dan bekerja sebagai tenaga pengajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, bidang Studi Hukum Tata Negara, serta menjabat sebagai Kepala Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia; 2. Bahwa Pemohon memiliki concern dengan perkembangan, perlindungan, pelaksanaan tugas dan kewenangan Mahkamah, penegakan dan perlindungan hak konstitusional serta prinsip-prinsip konstitusionalisme melalui pengajaran, diskusi ilmiah, penelitian, serta tulisan-tulisan atau pernyataan di media massa; 3. Bahwa oleh karena Pemohon merupakan pengajar dan peneliti yang fokus pada isu-isu ketatanegaraan, Pemohon merasa sangat dirugikan hak konstitusionalnya karena proses pembentukan dan pembahasan perubahan UU 7/2020 dilakukan secara tertutup (tidak sesuai dengan prinsip keterbukaan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) dan tergesa-gesa, sehingga Pemohon menilai bahwa sejak proses perencanaan, penyusunan, dan pembahasan melanggar esensi pembentukan peraturan perundang- undangan yang terencana, terpadu, dan sistematis; 4. Bahwa Pemohon selaku warga negara Indonesia memiliki hak pilih dalam Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala Daerah, sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan formil atas UU 7/2020 sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009; 5. Bahwa Pemohon memiliki hak pilih dan aktif menggunakan hak pilih untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden RI maupun Anggota DPR/DPD RI, menilai dalam demokrasi perwakilan (representative democracy), Presiden dan Wakil Presiden beserta anggota DPR RI sudah semestinya dalam menyusun dan mengambil keputusan pembentukan undang-undang harus dengan melibatkan rakyat (warga negara) secara terbuka; 6. Bahwa Pemohon telah memberikan mandat konstitusional kepada anggota DPR RI serta Presiden dan Wakil Presiden melalui Pemilihan Umum, sehingga melalui kewenangan yang dimiliki mestinya dapat menyusun 202 undang-undang dengan baik dan sesuai dengan prosedur pembentukan undang-undang. Oleh karena itu, jika dalam penyusunan dan pembahasan undang-undang tidak terbuka akses bagi Pemohon dan warga negara Indonesia yang lain, hal ini selain bertentangan dengan prosedur pembentukan undang-undang, juga telah nyata-nyata/aktual merugikan hak konstitusional Pemohon; 7. Bahwa Pemohon menilai proses pembentukan UU 7/2020 secara formil telah melanggar dan bertentangan dengan ketentuan mengenai tata cara pembentukan undang-undang yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai undang-undang pelaksana dari ketentuan Pasal 22A UUD 1945 yang menyatakan “Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang”. Berdasarkan uraian tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon dalam pengujian formil sebagai berikut: Bahwa terkait dengan kedudukan hukum dalam pengujian formil di Mahkamah Konstitusi, dalam beberapa pertimbangan hukum Putusan Mahkamah, Mahkamah telah menegaskan pendiriannya bahwa Pemohon yang mempunyai kedudukan hukum dalam permohonan pengujian formil adalah pihak yang mempunyai pertautan kepentingan antara profesi Pemohon sebagai Dosen Hukum Tata Negara dengan substansi pengujian formil yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, bertanggal 16 Juni 2010, telah menegaskan pendiriannya yang kemudian selalu menjadi pertimbangan hukum oleh Mahkamah untuk putusan-putusan selanjutnya. Bahwa terkait dengan hal tersebut apabila dikaitkan dengan profesi Pemohon saat ini yang mempunyai pekerjaan sebagai tenaga pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, menurut Mahkamah terdapat pertautan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung antara profesi atau pekerjaan Pemohon dengan undang-undang yang dilakukan pengujian secara formil. Dengan demikian, terlepas terbukti atau tidak terbuktinya dalil 203 Pemohon adanya persoalan inkonstitusionalitas tentang tata cara perubahan UU 7/2020 sebagaimana didalilkan oleh Pemohon pada pokok permohonan dalam pengujian formil, Mahkamah berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan hubungan kausalitas atau sebab akibat antara anggapan kerugian konstitusional yang dialami dengan pembentukan/perubahan UU 7/2020. Oleh karena itu Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian formil terhadap UU 7/2020 a quo. Kedudukan Hukum Dalam Pengujian Materiil Sementara itu dalam menjelaskan kedudukan hukumnya dalam pengujian materiil, Pemohon menguraikan alasan-alasan yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya adalah sebagai berikut: 1. Bahwa berkaitan dengan pengujian materiil, Pemohon mengajukan pengujian norma yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d, Pasal 22, Pasal 23 ayat (1) huruf d, Pasal 26 ayat (1) huruf b, dan Pasal 87 huruf b UU 7/2020, yang masing-masing menyatakan sebagai berikut: Pasal 15 ayat (2) huruf d (2) Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang calon hakim konstitusi harus memenuhi syarat: a. warga negara Indonesia; b. berljazah doktor (strata tiga) dengan dasar sarjana (strata satu) yang berlatar belakang pendidikan di bidang hukum; c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia; d. berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun; e. mampu secara jasmani dan rohani dalam menjalankan tugas dan kewajiban; f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; g. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan h. mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun dan/atau untuk calon hakim yang berasal dari lingkungan Mahkamah Agung, sedang menjabat sebagai hakim tinggi atau sebagai hakim agung. Pasal 22 Pasal 22 dihapus. Pasal 23 ayat (1) huruf d (1) Hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat dengan alasan: a. meninggal dunia; 204 b. mengundurkan diri atas yang diajukan kepada Konstitusi; c. telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun; d. dihapus; atau e. sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Pasal 26 ayat (1) huruf b (1) Mahkamah Konstitusi memberitahukan kepada lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) mengenai hakim konstitusi yang akan diberhentikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum: a. memasuki usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c; atau b. dihapus. Pasal 87 huruf b Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: b. Hakim Konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (Iima belas) tahun. 2. Bahwa menurut Pemohon memiliki hak konstitusional untuk memajukan diri dalam memperjuangkan hak Pemohon secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, bahwa “setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”; 3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan a quo sebagai salah satu bentuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi (di UII disebut dengan Catur Dharma UII) di bidang pengabdian kepada masyarakat. Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi: (1) pendidikan dan pengajaran; (2) penelitian; dan (3) pengadian kepada masyarakat. Sedangkan, Catur Dharma UII meliputi: (1) pendidikan dan pengajaran; (2) penelitian; (3) pengabdian kepada masyarakat; dan (4) dakwah islamiyah; 4. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan Pasal-Pasal a quo dalam UU 7/2020 telah merugikan hak konstitusional Pemohon, baik dalam pengujian formil maupun materiil serta terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian konstitusional dengan norma yang dimohonkan pengujian, sehingga menurut Pemohon Pasal 15 ayat (2) huruf d, Pasal 22, Pasal 23 ayat (1) huruf 205 d, Pasal 26 ayat (1) huruf b, dan Pasal 87 huruf b UU 7/2020 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24C ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD Tahun 1945; Berdasarkan uraian tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon dalam pengujian materiil sebagai berikut: Bahwa berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon dalam pengujian materiil, setelah memperhatikan hal-hal sebagaimana yang dijelaskan oleh Pemohon dalam menguraikan kedudukan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat telah ternyata Pemohon tidak dapat menguraikan adanya hubungan sebab akibat (causal verband) secara jelas, baik anggapan kerugian potensial maupun faktual dengan pasal-pasal dalam UU 7/2020 yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon. Terlebih lagi, hal-hal yang diuraikan Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya bukan merupakan hal-hal yang berkenaan dengan kerugian hak konstitusionalnya, sehingga hal tersebut semakin membuktikan tidak ada relevansi antara anggapan kerugian hak konstitusional yang diuraikan oleh Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya dengan pasal-pasal dalam UU 7/2020 yang dimohonkan pengujian. Selain pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai tenaga pengajar yang berpendidikan terakhir Magister Hukum (MH) belum memenuhi syarat untuk menjadi hakim konstitusi karena salah satu syarat untuk menjadi hakim konstitusi adalah berpendidikan terakhir Doktor (Strata 3). Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil Pemohon perihal adanya pertentangan norma Pasal 15 ayat (2) huruf d, Pasal 22, Pasal 23 ayat (1) huruf d, Pasal 26 ayat (1) huruf b, dan Pasal 87 huruf b UU 7/2020 dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24C ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, dan termasuk apabila permohonan Pemohon dikabulkan oleh Mahkamah, anggapan kerugian konstitusional dimaksud tidak terjadi lagi atau tidak akan terjadi lagi, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan pengujian materiil UU 7/2020 a quo. [3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak 206 sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian formil UU 7/2020 a quo, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan sepanjang dalam pengujian formil UU 7/2020. Pokok Permohonan Dalam Pengujian Formil [3.10] Menimbang bahwa terkait dengan pokok permohonan dalam pengujian formil UU 7/2020 terhadap UUD 1945, Pemohon mendalilkan yang apabila dirangkum oleh Mahkamah, pada pokoknya adalah berkaitan dengan proses pembentukan UU 7/2020 yang menurut Pemohon melanggar asas pembentukan undang-undang, yaitu asas keterbukaan pembentukan UU 7/2020 sehingga undang-undang tersebut dibentuk tanpa partisipasi publik dan proses pembahasannya dilakukan secara tertutup dengan waktu yang sangat terbatas. [3.11] Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-17, serta 2 (dua) orang ahli, yaitu Dr. Idul Rishan, S.H., M.H., dan Dr. Despan Heryansyah, S.H., M.H., yang keterangannya diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 20 Agustus 2021 dan didengarkan keterangannya dalam persidangan pada tanggal 24 Agustus 2021, (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara). Selain itu Pemohon juga menyerahkan kesimpulan bertanggal 26 November 2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 26 November 2021. [3.12] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyampaikan keterangan yang didengarkan dalam persidangan pada 9 Agustus 2021 beserta keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 27 Agustus 2021 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara). [3.13] Menimbang bahwa Presiden telah memberikan keterangan dalam persidangan pada 9 Agustus 2021 yang keterangan tertulisnya diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 4 Agustus dan 1 September 2021, yang dilengkapi dengan Pandangan dan Pendapat Presiden Atas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah konstitusi yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 24 Agustus 2020, kemudian memberikan Laporan Singkat Rapat Kerja Rancangan Undang- 207 Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertanggal 31 Agustus 2020, menyampaikan Daftar Inventaris Masalah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, memberikan Rekapitulasi Matriks DIM Pemerintah Terhadap Rancangan Undang- Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyampaikan Sambutan Singkat Presiden Atas Penyelesaian Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertanggal 31 Agustus 2020, serta memberikan Pendapat Akhir Presiden Atas Rancangan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertanggal 1 September 2020 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara). [3.14] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan membaca secara saksama permohonan Pemohon, keterangan DPR, keterangan Presiden, keterangan ahli Pemohon, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon, kesimpulan tertulis Pemohon, sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan dalil pokok permohonan pengujian formil UU 7/2020; Bahwa Pemohon mendalilkan proses pembentukan UU 7/2020 secara formil telah melanggar asas keterbukaan dan bertentangan dengan ketentuan mengenai tatacara pembentukan undang-undang, khususnya berkenaan dengan tidak adanya partisipasi publik dan proses pembahasannya dilakukan secara tertutup dengan waktu yang sangat terbatas. Terhadap dalil tersebut menurut Mahkamah, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, khususnya keterangan DPR dan Presiden, telah ternyata Rancangan Undang- Undang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 telah masuk dalam daftar Prolegnas 2015-2019, prioritas tahun 2019 [vide Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 19/DPR RI/I/2018-2019 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2019 dan Perubahan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2015-2019, tanggal 31 Oktober 2018, Lampiran I Keputusan DPR Nomor 22]. Selain itu, DPR dalam persidangan juga menerangkan bahwa dilakukannya perubahan atas 208 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 merupakan usulan Rancangan Undang- Undang dalam daftar kumulatif terbuka dalam rangka menindaklanjuti putusan- putusan Mahkamah Konstitusi di antaranya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-V/2007, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37-39/PUU-VIII/2010, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-IX/2011, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU- XI/2013 serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2016 sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011) [vide Risalah Persidangan Dengan Agenda Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden, tanggal 9 Agustus 2021, hlm. 4 dan 5]. Oleh karena itu, terlepas dari norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian secara materiil dianggap terdapat persoalan inkonstitusionalitas, namun menurut Mahkamah tatacara perubahan Undang-Undang a quo yang mendasarkan pada daftar kumulatif terbuka tersebut sebagai tindak lanjut beberapa putusan Mahkamah Konstitusi maka tatacara perubahan UU 7/2020 tidak relevan lagi dipersoalkan. Namun demikian, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa usulan Rancangan Undang-Undang jika masuk dalam daftar kumulatif terbuka sesungguhnya dapat dibentuk kapan saja dan tidak terbatas jumlahnya sepanjang memenuhi kriteria yang terdapat dalam Pasal 23 ayat (1) UU 12/2011. Di samping itu, perubahan undang-undang melalui daftar kumulatif terbuka mempunyai sifat khusus yang tidak dapat sepenuhnya dipersamakan dengan usulan perubahan undang-undang yang bersifat normal, yaitu rancangan undang- undang yang masuk dalam daftar Prolegnas jangka menengah. Sementara itu, dimasukkannya rancangan perubahan Undang-Undang a quo dalam daftar Prolegnas sebagaimana uraian di atas, bukan berarti perubahan Undang-Undang tersebut tertutup untuk diusulkan dan dibahas dalam daftar kumulatif terbuka sebab perubahan Undang-Undang a quo memang memenuhi kriteria daftar kumulatif terbuka sebagaimana pertimbangan di atas. Dikarenakan perubahan Undang-Undang a quo dalam rangka menindaklanjuti putusan-putusan Mahkamah Konstitusi maka tidak relevan lagi apabila proses pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut masih dipersyaratkan pembahasan, termasuk dalam hal ini adalah syarat partisipasi publik yang ketat sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU- 209 XVIII/2020, bertanggal 25 November 2021. Hal ini dimaksudkan agar esensi perubahan tersebut sepenuhnya mengadopsi substansi putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini, jika perubahan tersebut dilakukan sebagaimana layaknya Rancangan Undang-Undang di luar daftar kumulatif terbuka, justru berpotensi menilai dan bahkan menegasikan Putusan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon dalam pengujian formil UU 7/2020 a quo tidak beralasan menurut hukum. [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian formil, namun tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan pengujian materiil. Sedangkan, pokok permohonan dalam pengujian formil tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, pokok permohonan Pemohon dan hal-hal lain dalam pengujian materiil tidak dipertimbangkan lebih lanjut. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon; [4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil yang ditentukan dalam peraturan perundang- undangan; [4.3] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian formil; [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian materiil; [4.5] Pokok permohonan Pemohon dalam pengujian formil tidak beralasan menurut hukum; [4.6] Pokok permohonan Pemohon dalam pengujian materiil dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut. 210 Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Dalam Pengujian Formil: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Dalam Pengujian Materiil: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. --------------------------------------------------------------------------------------- 6. PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) DAN ALASAN BERBEDA (CONCURING OPINION) Bahwa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi a quo, terdapat pendapat berbeda (dissenting opinion) dan alasan berbeda (concurring opinion) dari Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dan Hakim Konstitusi Suhartoyo, serta pendapat berbeda (dissenting opinion) Hakim Konstitusi Saldi Isra. I. Alasan Berbeda (Concurring Opinion) dan Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion) dari Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams A. Alasan Berbeda (Concurring Opinion) 1. Pokok Permohonan Pengujian Formil Setelah mencermati pokok dan esensi permohonan, keterangan Pembentuk Undang-Undang, serta seluruh dinamika persidangan 211 pengujian formil pembentukan Undang-Undang a quo, tibalah saya pada suatu kesimpulan bahwa Pembentukan Undang-Undang a quo memang terindikasi kuat dilakukan secara tergesa-gesa. Terlebih lagi, setelah dilakukan pemeriksaan yang jernih dan mendalam terhadap setiap tahapan pembentukan Undang-Undang a quo, berbagai alat bukti yang diajukan, serta petunjuk yang terungkap dalam persidangan, saya meyakini pembentukan Undang-Undang a quo memang memiliki kekurangan serta sulit terhindar dari tendensi yang cukup beralasan mengenai ada/tidaknya urgensi yang nyata dan mendesak untuk membentuk Undang-Undang a quo, pilihan momentum pembentukan Undang-Undang a quo, serta sikap batin (niat ingsun) Pembentuk Undang-Undang dalam (membentuk) Undang-Undang a quo. Namun demikian, karena Mahkamah berkeyakinan untuk memilih mekanisme persidangan yang dilakukan secara simultan dan berkelindan dalam memeriksa, mengadili, dan memutus seluruh perkara pengujian Undang-Undang a quo, baik permohonan pengujian formil maupun materiil, saya berketetapan hati untuk menilai bahwa dalam Undang-Undang a quo terdapat pula beberapa perubahan substantif dan fundamental yang lebih bermanfaat (maslahah) untuk dipertahankan demi menjamin keberlangsungan supremasi konstitusi serta peningkatan independensi dan imparsialitas Mahkamah secara ajeg. Oleh karena itu, dengan mendasarkan pada implementasi prinsip maslahah mursalah, saya berijtihad menyatakan bahwa meskipun terdapat beberapa uraian tersebut di atas, tetapi tidak terdapat alasan yang cukup ataupun sangat fatal untuk menyatakan pembentukan Undang-Undang a quo secara serta merta bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, terhadap pokok perkara pengujian formil Undang-Undang a quo, saya juga berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan MENOLAK permohonan Pemohon. 212 B. Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion) 1. Kedudukan Hukum Pemohon Dalam Pengujian Materiil Setelah mencermati pokok dan esensi permohonan, keterangan Pembentuk Undang-Undang-Undang, serta seluruh dinamika persidangan pengujian materiil dalam perkara a quo, tibalah saya pada suatu kesimpulan bahwa dalam perkara permohonan pengujian materiil, Pemohon menguraikan berbagai dalil serta argumentasi yang pada pokoknya menjelaskan bahwa kerugian konstitusional Pemohon karena berlakunya beberapa Pasal dalam Undang-Undang a quo sama sekali bukan karena hak konstitusional Pemohon untuk dapat menjadi calon Hakim Konstitusi menjadi terlanggar, melainkan lebih karena didasarkan pada kecintaan dan cita-cita Pemohon sebagai bagian dari warga negara dan bangsa Indonesia agar Mahkamah sebagai the guardian of the constitution tetap terjaga independensi dan imparsialitasnya dalam rangka menjamin terwujudnya keberlangsungan supremasi konstitusi secara ajeg. Hal ini terlihat dari pokok permohonan, dalil-dalil, batu uji, serta argumentasi permohonan yang tidak selalu dan tidak hanya mengacu pada syarat-syarat konstitusional mengenai Hakim Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi, melainkan lebih banyak mengacu pada pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang memberi jaminan atas hak-hak warga negara, khususnya terkait dengan prinsip negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945), kekuasaan kehakiman yang merdeka (Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945), dan kepastian hukum yang adil (Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945). Saya justru sangat khawatir jika kita (tiap-tiap Hakim Konstitusi) memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo dalam pemahaman bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) hanya karena Pemohon sama sekali tidak mengalami kerugian kostitusional dari berlakunya Undang-Undang a quo maka jangan- jangan yang kita periksa, adili, dan putus terhadap perkara a quo adalah kepentingan personal diri sendiri (personal interest) dan bukan kepentingan hukum atau kerugian konstitusional Pemohon. Jika Mahkamah hanya menyediakan bangunan argumentasi bahwa Pemohon dalam perkara a quo tidak memiliki kedudukan hukum 213 (legal standing) sehingga Mahkamah memandang (hanya) perlu menghasilkan suatu Putusan dengan amar “tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)” maka hal ini akan sangat rentan dinilai oleh publik sebagai bangunan argumentasi yang terlalu menyederhanakan esensi dan pokok persoalan (oversimplification). Terlebih lagi, terhadap seluruh permohonan pengujian Undang-Undang a quo terhadap UUD NRI Tahun 1945 (No. 90, 96, dan 100/PUU-XVIII/2020), Mahkamah sudah relatif terlalu lama memberikan toleransi kepada “diri sendiri” dan cenderung mengulur-ulur momentum pembacaan Putusan jauh dari batas waktu yang sejatinya telah ditentukan sendiri oleh Mahkamah dalam beberapa Putusan dan Peraturan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, sulit bagi saya yang mengikuti seluruh dinamika dan rally panjang persidangan pengujian Undang-Undang a quo untuk sekedar menyatakan secara sederhana bahwa Pemohon dalam perkara a quo tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sehingga hanya menghasilkan suatu Putusan dengan amar “tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)”. Dengan demikian, saya berpendapat Mahkamah seharusnya menyatakan Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengujian materiil terhadap Undang-Undang a quo. 2. Pokok Permohonan Pengujian Materiil a. Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang a quo Berdasarkan berbagai preseden dalam beberapa Putusan Mahkamah mengenai “soal angka’, khususnya usia minimal untuk jabatan publik tertentu, umumnya diputus Mahkamah sebagai suatu kebijakan hukum yang bersifat terbuka dari Pembentuk Undang- Undang (open legal policy) (vide antara lain: Putusan MK No. 15/PUU-V/2007, Putusan MK No. 37-39/PUU-VII/2010, dan Putusan MK No. 49/PUU-IX/2011). Dinamika pengaturan Undang-Undang yang mengatur syarat minimal calon Hakim Konstitusi juga menunjukkan berbagai ketentuan syarat minimal untuk dapat menjadi calon Hakim Konstitusi, termasuk syarat usia minimalnya, hingga saat ini terus meningkat (vide: UU No.24/2003, UU No. 8/2011, dan UU No. 214 7/2020). Fakta historik ini berbeda dengan dinamika pengaturan dalam Undang-Undang yang mengatur syarat minimal calon Hakim Agung (vide: UU No. 13/1965, UU No. 14/1985, UU No. 5/2004, dan UU No. 3/2009) yang selama ini diatur secara fluktuatif (naik-turun). Realita 2 (dua) fenomena ini dapat dimaknai dalam sebuah interpretasi bahwa Undang-Undang Dasar dan para Pembentuk Undang-Undang sejak awalnya menyadari dan berkehendak untuk mengatur kedudukan, fungsi, dan pola relasi antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sebagai sesama pelaku kekuasaan kehakiman dalam posisi yang setara tetapi tidak sama (tidak identik). Terkait materi a quo, saya berpendapat bahwa telah terjadi peningkatan kesadaran hukum secara signifikan dari Pembentuk Undang-Undang untuk menyepakati dan menentukan progesivitas syarat usia minimal yang relatif ideal dan moderat (wasathiyyah) bagi calon Hakim Konstitusi. Perubahan kebijakan hukum (legal policy) Pembentuk Undang-Undang mengenai syarat usia minimal calon Hakim Konstitusi dari “…paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun” (vide: UU No. 8/2011) menjadi “…paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun” (vide: Undang-Undang a quo) ini juga dapat dimaknai sebagai ikhtiar Pembentuk Undang-Undang yang secara sadar dan sungguh- sungguh berupaya untuk melakukan penyesuaian secara berkesinambungan guna menentukan suatu titik keseimbangan (equilibrium) yang saat ini relatif dianggap paling ideal mengenai pentingnya kecukupan aspek kematangan hidup dan intelektual serta keragaman pengalaman profesional bagi calon Hakim Konstitusi yang akan diajukan oleh lembaga pengusul (in casu: Mahkamah Agung, Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat). Oleh karena itu, saya berpendapat bahwa “usia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun” sebagai salah satu syarat minimal bagi calon Hakim Konstitusi yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang a quo pada hakikatnya bukan merupakan persoalan konstitusionalitas norma, melainkan suatu kebijakan hukum yang bersifat terbuka dari Pembentuk Undang-Undang (open legal policy) sepanjang pengaturannya dalam Undang-Undang senantiasa 215 dilakukan dengan landasan justifiikasi dan bangunan argumentasi yang memadai, sesuai kebutuhan zaman, dan secara sungguh- sungguh mempertimbangkan aspek kematangan hidup dan intelektual serta keragaman pengalaman profesional dari calon Hakim Konstitusi sehingga jika Pemohon mendalilikan bahwa “usia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun” sebagai salah satu syarat minimal bagi calon Hakim Konstitusi dianggap tidak ideal maka yang seharusnya dilakukan Pemohon adalah menyalurkan aspirasi dan dalil tersebut kepada Pembentuk Undang-Undang dan bukan justru mengajukannya kepada Mahkamah dengan pokok alasan bahwa terdapat persoalan konstitusionalitas norma mengenai hal ini. Dengan demikian, saya berpendapat Mahkamah seharusnya menyatakan Permohonan tidak beralasan menurut hukum dan MENOLAK permohonan Pemohon. b. Dihapusnya Pasal 22 Undang-Undang a quo Penghapusan Pasal 22 Undang-Undang a quo sejatinya juga dapat dimaknai sebagai telah terjadinya peningkatan kesadaran hukum yang signifikan dari Pembentuk Undang-Undang untuk memperkuat dan menjamin keberlangsungan independensi dan imparsialitas kekuasaan kehakiman, khususnya Mahakmah Konstitusi, baik secara kelembagaan maupun diri pribadi tiap-tiap Hakim Konsitusi. Bahkan, perubahan politik hukum (legal policy) yang dilakukan Pembentuk Undang-Undang ini bersifat fundamental dan berdampak sangat positif bagi keberlangsungan supremasi konstitusi secara ajeg. Dalam UUD NRI Tahun 1945, sama sekali tidak terdapat pengaturan masa dan periodisasi jabatan Hakim Konstitusi sehingga hal ini secara relatif sederhana umumnya dimaknai sebagai suatu kebijakan hukum yang bersifat terbuka dari Pembentuk Undang-Undang (open legal policy), khususnya apabila didasarkan pada pendelegasian kewenangan dalam Pasal 24C ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 bahwa: “Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara, serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang”. 216 Saya sepenuhnya setuju terhadap perubahan politik hukum (legal policy) yang dilakukan Pembentuk Undang-Undang mengenai hal ini dalam Undang-Undang a quo. Jaminan pengaturan yang baik dan konstitusional mengenai masa jabatan serta tidak perlu adanya sistem periodisasi jabatan Hakim Konstitusi sejatinya merupakan 2 (dua) syarat penting yang diperlukan untuk memperkuat serta menjamin keberlangsungan independensi dan imparsialitas kekuasaan kehakiman, khususnya Mahkamah Konstitusi. Banyak negara bahkan mengatur masa jabatan dan periodisasi Hakim (Konstitusi) dalam kurun waktu yang relatif panjang, tetapi yang terpenting terkait hal ini bukan soal masa jabatan yang relatif panjang, melainkan dalam pengaturan tersebut pada umumnya terdapat suatu semangat dan cita-cita untuk senantiasa menjaga agar jabatan (hakim) pada cabang kekuasaan kehakiman tidak boleh bersifat rentan untuk dipengaruhi oleh atau bahkan tergantung dari siklus dan konstelasi politik, khususnya hasil Pemilihan Umum (General Election). Bahkan, Amerika Serikat mengatur jabatan Hakim Agung sebagai salah satu prinsip dan materi konstitusi dengan konsep pengaturan bahwa jabatan seorang Hakim Agung (Supreme Justice) dapat terus diemban melintasi masa jabatan Presiden dan siklus periode Pemilihan Umum (General Election) sepanjang Hakim Agung (Supreme Justice) itu cakap, layak jasmani dan rohani, serta senantiasa berkelakukan baik (during good behaviour). Dalam pertimbangan (ratio decidendi) beberapa Putusan sebelumnya (antara lain: Putusan No. 49/PUU-IX/2011), Mahkamah memang telah mencantumkan mandat konstitusional bahwa masa jabatan dan periodisasi jabatan Hakim Konstitusi idealnya diatur sebagai kebijakan hukum yang bersifat terbuka dari Pembentuk Undang-Undang (open legal policy). Begitu pula dalam Putusan No. 73/PUU-XIV/2016, terdapat kembali kesempatan bagi Mahkamah untuk memutuskan bahwa norma yang menyatakan: masa jabatan hakim konstitusi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya” bertentangan 217 dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, meskipun Mahkamah pada akhirnya terhadap casu quo secara bulat memutuskan untuk menahan diri (judicial restraint) dengan menyatakan Amar Putusan: “permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)”. Terus terang, saya dalam perkara No. 73/PUU-XIV/2016 sempat terpikir untuk menyatakan “mengabulkan permohonan Pemohon”, tetapi pada saat itu saya masih berada dalam periode masa jabatan pertama sebagai Hakim Konstitusi (2014-2019) berdasarkan Undang-Undang No. 24/2003 jo. Undang-Undang No. 8/2011 tentang Mahkamah Konstitusi sehingga saat itu secara moral terasa sangat berat bagi saya untuk dapat terhindar dari prasangka publik dan bias subjektif bahwa saya dalam perkara itu memiliki kepentingan personal (personal interest) secara langsung. Oleh karena itu, dalam Putusan No. 73/PUU-XIV/2016, saya ikut menyatakan: “permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)”. Namun, saya meyakini bahwa kesadaran, kejernihan berpikir, dan kebijaksanaan kolektif suatu bangsa memang memerlukan waktu yang cukup dan momentum yang tepat. Momentum dihapusnya Pasal 22 Undang-Undang a quo juga dapat dimaknai bahwa Pembentuk Undang-Undang telah memilih suatu kebijakan hukum (legal policy) yang baik, yakni ketentuan mengenai “masa jabatan hakim konstitusi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya” menjadi tidak diperlukan lagi. Oleh karena itu, saya juga berpendapat bahwa gagasan hukum mengenai tidak diperlukannya lagi sistem periodisasi masa jabatan Hakim Konstitusi telah mengalami suatu progresivitas berupa dukungan politik Pembentuk Undang-Undang sebagai implementasi dari aspirasi (perwakilan) rakyat. Progresivitas ini idealnya tidak boleh lagi bergerak mundur (regresif), melainkan harus senantiasa dijaga eksistensi dan keberlangsungannya. Dengan dihapusnya Pasal 22 Undang-Undang a quo, pengaturan mengenai masa jabatan dan periodisasi jabatan Hakim 218 Konstitusi seharusnya tidak dapat lagi dimaknai sebagai suatu open legal policy Pembentuk Undang-Undang, melainkan harus dikemas dalam suatu konsep pengaturan bahwa masa jabatan hakim konstitusi hanya akan berakhir karena alasan-alasan yang ditentukan secara bijak dalam Undang-undang tanpa sistem periodisasi jabatan sehingga kedukukan dan peran Hakim Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dapat semakin independen dan imparsial dalam menjaga supremasi konstitusi. Selain itu, dengan tidak adanya lagi eksistensi pengaturan mengenai sistem periodisasi jabatan Hakim Konstitusi juga akan meniadakan fenomena ikut sertanya Hakim Konstitusi petahana (incumbent) dalam seleksi calon Hakim Konstitusi pada periode berikutnya, sebab secara empiris, saya pun saat menjadi Hakim Konstitusi petahana (incumbent) memiliki pengalaman mengikuti seleksi calon Hakim Konstitusi untuk periode kedua. Dalam proses tersebut, sangat saya rasakan begitu besarnya pertaruhan dan pergulatan mengenai banyak hal terkait independensi dan imparsialitas, baik dalam kapasitas diri sendiri sebagai Hakim Konstitusi petahana (incumbent) maupun dalam kapasitas sebagai bagian dari lembaga Mahkamah Konstitusi. Dengan tidak adanya lagi fenomena ikut sertanya Hakim Konstitusi petahana (incumbent) dalam seleksi calon Hakim Konstitusi pada periode berikutnya sebagai dampak yuridis dari dihapusnya eksistensi pengaturan mengenai sistem periodisasi jabatan Hakim Konstitusi maka lembaga pengusul (in casu: Mahkamah Agung, Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat) di masa mendatang diharapkan dapat lebih objektif, akuntabel, transparan dan terbuka dalam mengatur dan melaksanakan tata cara, seleksi, pemilihan, dan pengajuan calon Hakim Konstitusi sebagaimana ketentuan dan semangat yang terkandung dalam Undang-Undang a quo. Pasal 22 Undang-Undang a quo juga diharapkan dapat menjadi suatu tatanan atau konvensi ketatanegaraan baru (constitutional convention) guna menjamin peningkatan dan 219 keberlangsungan independensi dan imparsialitas kekuasaan kehakiman, khususnya Mahkamah Konstitusi. Hal ini tentunya sejalan dengan salah satu prinsip pokok dalam UUD NRI Tahun 1945 (vide: Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945) bahwa kekuasaan kehakiman merupakan satu-satunya kekuasaan yang disebut dan dicita-citakan sebagai “kekuasaan yang merdeka” untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan Dengan demikian, saya berpendapat Mahkamah seharusnya menyatakan permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan MENOLAK permohonan Pemohon. c. Dihapusnya Pasal 23 ayat (1) huruf d Undang-Undang a quo Berdasarkan pendapat saya terhadap dihapusnya Pasal 22 Undang-Undang a quo serta karena ada tidak adanya Pasal 23 ayat (1) huruf d Undang-Undang a quo merupakan salah satu konsekuensi lanjutan dari ada atau tidak adanya Pasal 22 Undang- Undang a quo, saya berpendapat Mahkamah seharusnya menyatakan permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan MENOLAK permohonan Pemohon. d. Dihapusnya Pasal 26 ayat (1) huruf b Undang-Undang a quo Berdasarkan pendapat saya terhadap dihapusnya Pasal 22 Undang-Undang a quo serta karena ada atau tidak adanya Pasal 26 ayat (1) huruf b Undang-Undang a quo juga merupakan salah satu konsekuensi lanjutan dari ada atau tidak adanya Pasal 22 Undang- Undang a quo, saya berpendapat Mahkamah seharusnya menyatakan permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan MENOLAK permohonan Pemohon. e. Pasal 87 huruf b Undang-Undang a quo Oleh karena materi a quo dimohonkan oleh seluruh Pemohon dalam semua perkara pengujian Undang-Undang a quo terhadap UUD NRI Tahun 1945 (No. 90, 96, dan 100/PUU-XVIII/2020), khusus mengenai materi a quo akan saya pertimbangkan dan berikan pendapat berbeda (dissenting opinion) di akhir untuk seluruh permohonan pengujian materiil Pasal 87 huruf b Undang-Undang a quo terhadap UUD NRI Tahun 1945. 220 C. Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion) terhadap Pasal 87 huruf b Undang-Undang a quo Pasal a quo merupakan materi yang dimohonkan oleh semua Pemohon dalam seluruh perkara pengujian Undang-undang a quo terhadap UUD NRI Tahun 1945 (No. 90, 96, dan 100/PUU-XVIII/2020). Uraian pendapat berbeda (dissenting opinion) saya mengenai konstituionalitas Pasal 87 huruf b Undang-Undang a quo terbagi dalam 3 (tiga) koridor, yakni: 1). esensi materi ketentuan peralihan; 2). interpretasi terhadap norma a quo; dan 3). isu konstitusionalitas dalam norma a quo. 1. Esensi Materi Ketentuan Peralihan Dalam Lampiran II angka 127 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa materi ketentuan peralihan dalam suatu peraturan perundang- undangan memang dapat diatur secara fakultatif untuk: a). menghindari terjadinya kekosongan hukum; b). menjamin kepastian hukum; c). memberikan perlindungan bagi pihak yang terkena dampak perubahan Peraturan Perundang-undangan; dan d). mengatur hal-hal yang bersifat sementara. Jika dikaitkan dengan prinsip negara hukum (rule of law) dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 maka materi ketentuan peralihan secara esensial dapat diatur semata-mata untuk menjamin agar tidak terjadi kerugian dan/atau kesewenang-wenangan terhadap pihak yang terkena dampak dari perubahan peraturan perundang-undangan. Dalam kalimat lain, materi ketentuan peralihan sama sekali tidak boleh secara sengaja dibuat untuk memberi ‘keuntungan’ (previlidge) bagi suatu entitas hukum, siapapun dan apapun, sebab hal ini dapat menyebabkan terlanggarnya prinsip “kepastian hukum yang adil” berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Sekedar perbandingan, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diatur norma ketentuan peralihan bahwa: “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: a). hakim konstitusi yang saat ini menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tetap menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sampai dengan masa jabatannya berakhir berdasarkan ketentuan Undang-Undang 221 Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; dan b). hakim konstitusi yang saat ini menjabat tetap menjabat sampai dengan diberhentikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Model pengaturan norma ketentuan peralihan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 ini jelas sejalan dengan pedoman dan esensi pengaturan norma ketentuan peralihan dalam Lampiran II angka 127 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai salah satu koridor jaminan “kepastian hukum yang adil” (vide: Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945) untuk menyusun suatu materi ketentuan peralihan dalam peraturan perundang-undangan dengan metode yang pasti, baku, dan standar. Berdasarkan materi kentuan peralihan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tersebut, Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Konstitusi yang sedang menjabat saat itu terhindar dari potensi kerugian dan/atau kesewenang-wenangan yang dapat terjadi dari suatu perubahan Undang- Undang sehingga mereka saat itu tetap dapat berdasar pada peraturan perundang-undangan yang lama secara sementara (transisional) sampai dengan jabatannya berakhir berdasarkan Undang-Undang yang lama dan sama sekali tidak diuntungkan (mendapat privilige) berdasarkan Undang- Undang yang baru. Oleh karena itu, materi ketentuan peralihan dalam peraturan perundang-undangan (termasuk Undang-Undang) umumnya dibuat untuk memberikan jaminan perlindungan bagi pihak yang terdampak dari perubahan peraturan perundang-undangan sehingga umumnya dibuat dalam suatu konsep pengaturan bahwa pihak yang terdampak dari perubahan Peraturan Perundang-undangan itu tetap dapat mengikuti dan/atau didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang lama secara sementara (transisional). Pihak yang terdampak dari perubahan Peraturan Perundang- undangan memang dapat saja diatur untuk mengikuti peraturan perundang- undangan yang baru sepanjang hal itu “tidak merugikan”. Namun, meskipun demikian, suatu materi ketentuan peralihan dalam peraturan perundang- undangan pada esensinya sama sekali tidak dibolehkan untuk secara sengaja dibuat dalam rangka memberi ‘keuntungan’ (privilige) bagi suatu 222 entitas hukum. Batas maksimal yang dapat diatur berdasarkan penalaran yang wajar melalui suatu materi ketentuan peralihan dalam peraturan perundang-undangan adalah agar pihak yang terdampak dari perubahan peraturan perundang-undangan itu “tidak dirugikan” dan bukan justru “diuntungkan” atau mendapat privilige tertentu. 2. Interpretasi Terhadap Rumusan Norma A Quo Pasal 87 huruf b Undang-Undang a quo sebagai salah satu materi ketentuan peralihan dalam Undang-Undang a quo selengkapnya berbunyi: “Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (Iima belas) tahun”. Jika didasarkan pada pedoman Teknik Penyusunan Peraturan Perundangan yang tercantum dalam Lampiran II angka 127 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maka norma ketentuan peralihan dalam Undang- Undang a quo (khususnya Pasal 87 huruf b) saya yakini bukan merupakan model yang lazim, baku, dan standar, sebab dengan berlakunya norma a quo, secara nyata dan terang benderang memberi keuntungan (privilige) tertentu bagi pihak yang terkena dampak dari perubahan peraturan perundang-undangan, alih-alih sekedar “tidak merugikan” sebagaimana salah satu prinsip dan tujuan dasar dari dirumuskannya suatu materi ketentuan peralihan dalam peraturan perundang-undangan. Eksistensi dan keberlakuan norma Pasal 87 huruf b Undang-Undang a quo, selain memang dimohonkan oleh semua pemohon dalam seluruh perkara pengujian Undang-Undang a quo terhadap UUD NRI Tahun 1945 (No. 90, 96, dan 100/PUU-XVIII/2020), juga menjadi salah satu bukti yang terang benderang bahwa Pembentuk Undang-Undang telah secara sengaja masuk sangat jauh dan begitu dalam kepada salah satu dimensi yang paling fundamental bagi independensi dan imparsialiatias kekuasaan kehakiman, in casu Mahkamah Konstitusi. Pembentuk Undang-Undang casu quo menjadi sangat menentukan dan bahkan secara nyata memberi keuntungan (previlidge) yang tidak terbantahkan bagi eksistensi sebagian 223 besar Hakim Konstitusi saat ini yang dijadikan sebagai addressat personal (propia) melalui keberlakuan norma a quo. Oleh karena itu, saya berpendapat norma a quo sejatinya memang merupakan materi Undang-Undang yang secara sengaja melanggar etika hubungan antar sesama “Lembaga Negara yang disebut dalam UUD”. Padahal, masih segar dalam ingatan kolektif kita bahwa beberapa kali Mahkamah, setidaknya saya, telah berupaya keras untuk menjaga hal ini melalui beberapa Putusan terdahulu, khususnya pada putusan-putusan yang pada hakikatnya bermaksud memberikan kesempatan terhadap Pembentuk Undang-Undang untuk melakukan suatu atau berbagai perbaikan hukum melalui perubahan atau penggantian Undang-Undang. 3. Isu Konstitusionalitas Dalam Norma A Quo Sebagaimana yang beberapa kali saya ungkapkan dalam dinamika persidangan, eksistensi Pasal 87 huruf b Undang-Undang a quo menjadi salah satu bukti nyata dan terang-benderang yang menyebabkan sebagian besar Hakim Konstitusi yang ada saat ini menjadi sangat diuji kualitas kenegarawanannya. Dengan berlakunya Pasal 87 huruf b Undang-Undang a quo khususnya secara personal terhadap sebagian besar Hakim Konstitusi yang ada saat ini, teramat sulit bagi Mahkamah untuk dapat terhindar dari bias subjektif dalam memeriksa, mengadili, dan memutus konstitusionalitas Pasal 87 huruf b Undang-Undang a quo yang dimohonkan oleh semua Pemohon dalam seluruh perkara pengujian (No. 90, 96, dan 100/PUU-XVIII/2020). Saya berbeda pendapat dengan pertimbangan Mahkamah bahwa: “..Undang-Undang a quo mengecualikan semua hakim konstitusi…memberikan status hukum kepada semua Hakim Konstitusi…”, sebab hal ini secara faktual berbeda dengan realita bahwa terdapat pula 2 (dua) orang Hakim Konstitusi yang syarat pengangakatan, masa kerja, dan/atau usia pensiunnya tetap memenuhi syarat, baik menurut Undang- Undang yang lama maupun Undang-Undang yang baru. Selain itu, saya juga berbeda pendapat dengan pertimbangan Mahkamah yang menyatakan: “…Pasal 87 huruf b adalah sebagai norma ‘jembatan/penghubung’ dalam rangka memberlakukan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang a quo…”, sebab Pasal 87 huruf b Undang-Undang a quo 224 dalam keyakinan saya jauh lebih nampak sebagai suatu norma materi pokok yang secara nyata memberi keuntungan (privilige) bagi sebagian besar Hakim Konstitusi yang ada saat ini, alih-alih sebagai suatu materi ketentuan peralihan yang umumnya dimaksudkan agar pihak yang terdampak dari perubahan Peraturan Perundang-undangan (in casu: sebagian besar Hakim Konstitusi yang ada saat ini) sekedar “tidak dirugikan”. Hal tersebut di atas secara eksplisit mendapat afirmasi dalam alat bukti berupa keterangan tertulis Presiden untuk perkara No. 90, 96, dan 100/PUU-XVIII/2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa: “…Pembentuk Undang-Undang menghendaki agar mempertahankan eksistensi Hakim Konstitusi yang sedang menjabat untuk dianggap tetap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini”. Namun, saya tidak mendapatkan afirmasi mengenai hal ini dalam bentuk keterangan Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan adanya kehendak Presiden yang terafirmasi secara tertulis tersebut, tetapi sama sekali tidak terdapat afirmasi Dewan Perwakilan Rakyat mengenai hal itu secara tertulis, saya berpendapat bahwa tidak terdapat bukti tertulis yang cukup apalagi sempurna untuk membuktikan bahwa afirmasi itu merupakan suatu intensi kolektif dari Pembentuk Undang-Undang. Jika pun memang afirmasi itu diterima sebagai sesuatu yang dianggap benar dan baik untuk keberlangsungan supremasi konstitusi maka saya justru berpendapat sebaliknya, bahwa kehendak (intensi) tersebut justru sangat berpotensi besar mereduksi dan bahkan menegasikan prinsip negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, saya pun berbeda pendapat dengan pertimbangan Mahkamah yang memandang perlu untuk mengambil tindakan hukum berupa konfirmasi kepada lembaga yang mengajukan Hakim Konstitusi yang sedang menjabat saat ini berdasarkan 3 (tiga) argumentasi utama, yakni karena: 1). tindakan hukum berupa konfirmasi itu sama sekali tidak dikenal dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, baik berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 maupun berbagai peraturan perundang-undangan; 225 2). tindakan hukum berupa konfirmasi itu sangat berisiko bagi kewibawaan Mahkamah serta prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman, supremasi konstitusi, dan negara hukum (rule of law); dan 3). tidakkah tindakan hukum berupa konfirmasi itu dapat memicu terbentuknya pemahaman dan/atau bahkan afirmasi bahwa Hakim Konstitusi justru benar-benar merupakan reprensentasi dari tiap-tiap lembaga pengusul (in casu: Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, dan/atau Presiden)?. Saya juga berpendapat dengan dinyatakannya Pasal 87 huruf b Undang-Undang a quo bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tdak mempunya kekuatan hukum mengikat, pihak yang terkena dampak (in casu: sebagian besar Hakim Konstitusi yang ada saat ini) sama sekali “tidak sepenuhnya dirugikan”, melainkan hanya sekedar “tidak mendapat keuntungan (previlidge) yang tidak semestinya”. Oleh karena itu, dengan menghindari “keuntungan (previlidge) yang tidak semestinya” maka justru disinilah sifat kenegarawanan seorang Hakim Konstitusi menjadi sangat diuji, sebab seorang negarawan sejatinya senantiasa perlu memikirikan gambaran dan nasib generasi yang akan datang, bukan sekedar larut dalam kepentingan dan keinginan sesaat. Terhadap seluruh perkara pengujian Undang-Undang a quo (baik secara formil maupun materiil), saya telah berupaya keras untuk mencoba tetap berbuat adil bagi diri sendiri dan kaum kerabat saya sesama Hakim Konstitusi sebagaimana ajaran agama yang saya anut. Saya meyakini bahwa perintah Tuhan untuk senantiasa berbuat adil termasuk terhadap diri sendiri dan kaum kerabat ini juga termuat dalam kitab suci agama lain, meskipun mungkin dalam narasi yang sedikit berbeda. Saya sungguh kesulitan dan nyaris tidak mampu lagi membangun argumentasi lain yang (mungkin saja) dapat mempertahankan kebersamaan ini, sebab cara dan sikap batin (niat ingsun) Pembentuk Undang-Undang dalam berbagai materi, khususnya Pasal 87 huruf b, dalam Undang-Undang a quo, secara nyata dan begitu terang benderang menyebabkan terlanggarnya beberapa prinsip konstitusional dalam UUD NRI Tahun 1945, khususnya prinsip negara hukum (rule of law) berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Pilihan sikap dan pendapat berbeda 226 (dissenting opinion) ini saya lakukan semata-mata dan tidak lain justru didasarkan pada kecintaan sejati saya yang tulus pada kebersamaan selama ini serta yang paling utama: demi mewujudkan keberlangsungan supremasi hukum dan konstitusi di Indonesia. Dalam dinamika persidangan sangat dapat dirasakan bahwa eksistensi beberapa norma, tidak terkecuali dan khususnya Pasal 87 huruf b, dalam Undang-Undang a quo, menyebabkan terjadinya suasana yang sangat kalkulatif sehingga di antara kita sesama Hakim Konstitusi, baik diakui secara eksplisit maupun tidak, cenderung mengambil sikap saling menunggu (wait and see) serta penuh harap dan pamrih (full of stake) terhadap pilihan sikap dari Hakim Konstitusi lainnya. Dalam pandangan Richard A. Posner pada buku How Judges Think, tendensi semacam ini secara proporsional memang dinilai manusiawi karena hakim yang notabene juga manusia biasa secara alamiah merupakan homo economicus (makhluk yang senantiasa berhitung/kalkulatif), tetapi dalam lanjutan narasinya, Richard A. Posner mengemukakan bahwa tendensi semacam ini sangat berbahaya bagi keberlangsungan jaminan supremasi hukum dan konstitusi, sebab independensi dan imparsialitas Hakim seharusnya juga senantiasa terjaga, termasuk dari pengaruh koleganya, dalam semangat dan prinsip kolegialitas (collegiality). Oleh karena itu, Pembentuk Undang-Undang seharusnya sejak awal dapat mengatur norma ketentuan perailihan yang lebih baik daripada yang telah tercantum dalam Pasal 87 huruf b Undang-Undang a quo. Terlebih lagi Mahkamah juga mengabulkan permohonan sepanjang terkait konstitusionalitas Pasal 87 huruf a yang meskipun memiliki alasan konstitusionalitas berbeda dengan Pasal 87 huruf b, tetapi secara esensial keduanya saya anggap sama oleh karena sama-sama diatur dalam Bab mengenai Ketentuan Peralihan yang begitu terasa nampak dibuat secara tergesa-gesa dan sangat tidak cermat sejak awalnya dan secara esensial dapat dinilai cukup beralasan sebagai lebih berorientasi untuk memberi “keuntungan (privilige)” bagi sebagian besar Hakim Konstitusi yang ada saat ini, alih-alih sekedar “tidak dirugikan” sebagaimana salah satu tujuan dan prinsip dasar dari suatu materi ketentuan peralihan dalam peraturan perundang-undangan. 227 Dengan demikian, saya berpendapat Mahkamah seharusnya MENGABULKAN permohonan para Pemohon dengan menyatakan Pasal 87 huruf b Undang-Undang a quo bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. II. Pendapat Hukum dan/atau Alasan Hukum Yang Berbeda Untuk Menyatakan Dissenting Opinion dan Concurring Opinion dari Hakim Suhartoyo Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU- XVIII/2020. Saya Hakim Konstitusi Suhartoyo mempunyai pendapat dan/alasan hukum yang berbeda untuk menyatakan dissenting opinion dan concurring opinion, dengan uraian pertimbangan hukum, sebagai berikut: 1. Dalam pengujian formil Perkara Nomor 90/PUU-XVIII/2020. Bahwa dalam membuktikan permohonan perkara Nomor 90/PUU- XVIII/2020. Saya berpendirian, kedudukan hukum Pemohon/para Pemohon dan pokok permohonan tidak dapat dipisahkan, mengingat adanya keterkaitan erat atas sifat perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 ke dalam perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Bahwa secara universal dalam pengujian undang-undang secara formil tidak dapat dilepaskan dari syarat-syarat tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 22A UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (selanjutnya disebut UU 12/2011) serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan. Oleh karena itu, secara universal pula di dalam membuktikan keterpenuhan syarat formil dalam pembentukan ataupun perubahan undang-undang juga tidak dapat dilepaskan dari syarat-syarat dimaksud. Namun, kemudian yang harus dicermati adalah adanya tata cara pembentukan atau perubahan undang- undang yang dilakukan secara khusus yaitu melalui sistem kumulatif terbuka sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b UU 12/2011, yang menegaskan bahwa dalam daftar kumulatif terbuka salah satu unsurnya adalah akibat putusan Mahkamah Konstitusi. Bahwa lebih lanjut dijelaskan dalam perspektif pembentukan atau perubahan undang-undang yang didasarkan pada akibat putusan 228 Mahkamah Konstitusi, hal tersebut menegaskan bahwa pembentuk undang- undang melakukan pembentukan atau perubahan undang-undang diakibatkan karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam konteks melaksanakan sebuah putusan badan peradilan termasuk dalam hal ini putusan Mahkamah Konstitusi, pembentuk undang-undang dapat dikatakan sebagai “pelaksana dari putusan peradilan” (eksekutor), yang posisinya tidak boleh bergeser dari esensi dasar yang diperintahkan dari putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud. Oleh karena itu, apabila hal ini dikaitkan dengan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, di antaranya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-V/2007, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37-39/PUU-VIII/2010, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU- IX/2011, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XI/2013 serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2016, kesemua putusan- putusan tersebut berkenaan dengan permohonan perkara yang berkaitan dengan jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi (berkenaan dengan usia minimum, syarat-syarat tambahan untuk mengisi jabatan-jabatan, periodisasi masa jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi/usia pensiun dan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Hakim Konstitusi) yang seluruhnya masuk dalam rumpun yang esensinya adalah berkaitan dengan jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi, di mana putusan-putusan tersebut menegaskan bahwa berkenaan dengan jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi dan hal-hal lain yang berkaitan dengan itu, melalui putusan- putusan tersebut Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengadili perkara- perkara a quo terhalang dengan asas hukum yang universal (general principle), yaitu hakim tidak dapat mengadili suatu perkara yang berkaitan dengan kepentingan dirinya sendiri (nemo judex idoneus in propria causa) dan selanjutnya menegaskan pula hal tersebut menjadi kewenangan pembentuk undang-undang (open legal policy) untuk mengatur/menentukannya. Dengan demikian, apabila lebih lanjut dicermati permohonan pengujian formil dalam perkara a quo (Perkara Nomor 90/PUU-XVIII/2020), oleh karena terhadap perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dan terakhir ke dalam perubahan Undang-Undang Nomor 7 229 Tahun 2020 adalah pendelegasian yang diberikan melalui putusan Mahkamah Konstitusi, oleh karena itu menjadi tidak tepat apabila pembentuk undang-undang di dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dengan melakukan perubahan yang menggunakan sistem kumulatif terbuka, dengan menentukan, baik desain mengenai syarat, masa jabatan/periodisasi, usia pensiun, dan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan rumpun jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi produk perubahan undang-undang a quo masih dipersoalkan bahkan dinilai konstitusionalitasnya. Sebab, apabila demikian halnya mengapa pasal-pasal yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi a quo tidak sejak awal dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi sendiri melalui putusan-putusannya, tidak perlu menggunakan argumen penolakan karena terhalang asas hukum yang universal (general principle), yaitu hakim tidak dapat mengadili suatu perkara yang berkaitan dengan kepentingan dirinya sendiri (nemo judex idoneus in propria causa) dan selanjutnya menegaskan pula hal tersebut menjadi kewenangan pembentuk undang-undang (open legal policy). Hal itu menurut saya menunjukkan adanya “ketidakkonsistenan” oleh Mahkamah Konstitusi atas putusan-putusannya, yang hal ini dapat berakibat menurunnya kepercayaan, marwah, dan kewibawaan Mahkamah Konstitusi. Bahwa lebih lanjut dapat dijelaskan, putusan badan peradilan termasuk putusan Mahkamah Konstitusi secara doktriner “harus dianggap benar” sesuai dengan (asas res judicata pro veritate habetur). Artinya, sepanjang telah berkekuatan hukum tetap, maka mempunyai sifat eksekutorial dan harus dilaksanakan (eksekusi). Dalam persepektif ini, putusan Mahkamah Konstitusi sepanjang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, maka putusan a quo bersifat final dan memperoleh kekuatan hukum mengikat (vide Pasal 47 UU MK). Artinya, putusan Mahkamah Konstitusi langsung mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak selesai diucapkan sepanjang tidak digantungkan pada syarat-syarat tertentu yang ada di dalam amar putusan. Dengan demikian, oleh karena berkenaan dengan desain jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi termasuk hal-hal yang berkaitan dengan hal itu, Mahkamah Konstitusi 230 melalui putusan-putusannya berpendirian menjadi kewenangan pembentuk undang-undang untuk mengatur/menentukannya, maka syarat inilah yang dimaksudkan, yaitu perlu adanya tindak lanjut dari pembentuk undang- undang untuk melaksanakannya (eksekusi). Selanjutnya, dengan menggunakan instrumen “kumulatif terbuka” perubahan undang-undang a quo dilakukan oleh pembentuk undang-undang yang tidak lain adalah dalam perspektif menghormati dan melaksanakan perintah putusan-putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Dengan demikian, menurut pendapat saya tidaklah relevan apabila perubahan undang-undang a quo masih dikaitkan dengan tata cara pembentukan atau perubahan undang-undang secara normal sebagaimana perubahan undang-undang pada umumnya. Sebab, dengan menilai tata cara pembentukan atau perubahan undang-undang yang didasarkan pada akibat menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi melalui instrumen kumulatif terbuka, sama halnya dengan menilai putusan badan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang tentu saja tidak dapat dibenarkan. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalam pengujian formil atas perkara Nomor 90/PUU- XVIII/2020, saya berpendapat sulit untuk memberikan ruang pembenar apabila ada pihak atau subjek hukum yang masih dapat dipertimbangkan kedudukan hukumnya untuk mempersoalkan berkaitan tata cara pembentukan atau perubahan undang-undang a quo. Sehingga saya menegaskan terlepas Pemohon dalam pengujian formil memiliki kedudukan hukum maupun tidak, sebagaimana pendapat Hakim Konstitusi lainnya, saya berpendapat pokok permohonan pengujian formil dalam Perkara Nomor 90/PUU-XVIII/2020 harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan Mahkamah Konstitusi seharusnya menolak permohonan pengujian formil a quo untuk seluruhnya. 2. Dalam pengujian materil Perkara Nomor 90/PUU-XVIII/2020. Bahwa selain uraian pertimbangan hukum yang saya kemukakan tersebut di atas dalam pengujian formil, dalam pengujian materiil saya berpendapat, pembuktian tentang kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan tidak dapat dipisahkan dan harus pula dibahas secara bersamaan. Selanjutnya, berkaitan pada bagian materi atau substansi norma-norma yang dilakukan perubahan dan kemudian dilakukan pengujian 231 oleh Pemohon, yaitu Pemohon Nomor 90/PUU-VIII/2020 yang menguji konstitusionalitas norma Pasal 15 ayat (2) huruf d, Pasal 22, Pasal 23 ayat (1) huruf d, Pasal 26 ayat (1) hurud b, dan Pasal 87 huruf b UU 7/2020, kesemuanya adalah berkaitan dengan jabatan Hakim Mahkamah Konsitusi, maka pada bagian materi ataupun substansi inipun saya juga berpendapat sama, yaitu oleh karena hal-hal tersebut berkenaan dengan rumpun jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi, baik syarat-syarat, tata cara pengusulan/pengangangkatan, masa jabatan, usia pensiun, periodisasi, dan masa jabatan wakil/ketua termasuk tata cara pemilihannya. Dengan demikian menurut saya hal-hal tersebut tidak dapat dipisahkan dengan pendapat saya dalam mempertimbangkan dan menyimpulkan dalam pengujian formil. Sebab, substansi perubahan yang dilakukan ke dalam UU 7/2020 adalah justru hal-hal pokok yang ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang dengan menggunakan sistem kumulatif terbuka akibat adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, tidak dapat dipisahkannya antara proses pembentukan/perubahan dengan substansi atau materi undang-undangnya, sepanjang berkenaan dengan hal-hal yang masih berkaitan dengan jabatan hakim. Sehingga, menurut saya oleh karena materi permohonan atas perkara-perkara tersebut yang diajukan oleh Pemohon masih berkaitan erat dengan desain jabatan hakim, maka perubahan pada bagian materi UU 7/2020 menjadi satu kesatuan yang keutuhannya tetap harus diberikan perlindungan dari persoalan-persoalan yang bertujuan untuk menilai konstitusionalitasnya atas norma-norma perubahan dimaksud. Terlebih, dalam perspektif pembentuk undang- undang melakukan perubahan undang-undang karena menindaklanjuti atau akibat adanya putusan Mahkamah Konstiusi dan dengan menggunakan instrumen kumulatif terbuka, maka dalam hal ini pembentuk undang-undang dapat dikatakan menggunakan “hak privilege”- nya, yang mempunyai sifat khusus dan terbatas, dalam melakukan perubahan undang-undang a quo, karena hanya substansi undang-undang tertentu yang dapat dilakukan pembentukan/perubahan melalui sistem komulatif terbuka tersebut (vide Pasal 23 UU 12/2011). Dengan demikian, sekiranya ada pihak yang beranggapan perubahan undang-undang a quo terdapat cacat kehendak sebagaimana tidak sesuai dengan yang diputuskan oleh Mahkamah 232 Konstitusi dalam menindaklanjuti perubahannya, maka anggapan/pandangannya tersebut seharusnya disampaikan kepada pembentuk undang-undang untuk dilakukan koreksi (legislative review). Sedangkan apabila ada bagian substansi yang tidak ada relevansinya dengan desain jabatan hakim, kemudian turut disertakan dalam perubahan undang-undang a quo, maka jika dianggap ada persoalan konstitsionalitasnya dapat diajukan pengujian di Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan alasan-alasan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalam perkara permohonan pengujian materiil inipun saya berpendapat sama seperti dalam mempertimbangkan permohonan pengujian formil, terlepas Pemohon dapat dipertimbangkan kedudukan hukumnya sebagaimana pendapat para Hakim Konsitusi yang lainnya, pada bagian pokok permohonan saya berkesimpulan permohonan Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum dan sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi menolak permohonan-permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya. 3. Dalam pengujian formil dan materiil Perkara Nomor 90/PUU-XVIII/2020. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, saya berkesimpulan akhir, sepanjang permohonan yang bagian amarnya Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima dan mengabulkan permohonan Pemohon, saya menyatakan berbeda pendapat baik pertimbangan hukum maupun amar putusannya (dissenting opinion), sedangkan pada bagian putusan Mahkamah Konstitusi yang amarnya menolak permohonan Pemohon, saya menyatakan sependapat pada bagian amar putusannya, namun pada alasan-alasan pertimbangan hukumnya memiliki pendapat yang berbeda (concurring opinion). III. Pendapat Hukum Berbeda (Dissenting Opinion) dari Hakim Saldi Isra [6.1] Menimbang bahwa Mahkamah dalam pengujian formil menyatakan Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan, namun dalam pengujian materiil Mahkamah menyatakan sebaliknya, yaitu Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. 233 Sehingga, pada amar putusan pengujian materiil, Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (NO, niet ontvankelijk verklaard). Berkenaan dengan amar atau pendirian Mahkamah tersebut, saya hendak menyatakan, meski secara faktual, misalnya soal persyaratan umur yang belum dipenuhi untuk dapat menjadi hakim konstitusi dan jenjang pendidikan yang belum bergelar doktor (S3), setidak-tidaknya Pemohon potensial dirugikan dengan berlakunya norma-norma yang diajukan dalam permohonan a quo. Oleh karena itu, tanpa harus panjang-lebar menguraikan ihwal keterpenuhan persyaratan kerugian hak konstitusional untuk dapat mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi, bagi saya tidak ada keraguan sama sekali untuk sampai pada sikap dan pendirian: Pemohon mengalami, atau setidak-tidaknya potensial mengalami, kerugian konstitusional sehingga memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. [6.2] Menimbang bahwa oleh karena Pemohon memiliki kedudukan hukum, selanjutnya saya akan mempertimbangkan pokok permohonan pengujian materiil dalam perkara a quo sebagai berikut. [6.2.1] Bahwa berkenaan dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 7/2020, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang frasa “55 (lima puluh lima) tahun” apabila tidak dimaknai “47 (empat puluh tujuh) tahun”. Setelah mempelajari dan membaca secara saksama permohonan a quo, pada intinya Pemohon menghendaki agar batas usia minimal menjadi calon hakim konstitusi dikurangi dan dikembalikan pada batas usia minimal 47 tahun. Merujuk sejumlah Putusan Mahkamah Konstitusi, persoalan angka termasuk dalam hal ini mengenai batas usia hampir selalu ditempatkan sebagai kebijakan hukum terbuka atau open legal policy bagi pembentuk undang-undang. Bagaimana menjelaskan ihwal kebijakan hukum terbuka tersebut dalam kaitannya dengan berubahnya batas usia minimum menjadi hakim konstitusi dari batas minimal 47 tahun menjadi minimal 55 tahun sebagaimana diatur dalam norma Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 7/2020. Bahkan, bila dilacak lebih jauh ke belakang, batas usia minimum 47 tahun 234 tersebut pun merupakan hasil perubahan dari batas usia minimal 40 tahun yang tertuang di dalam UU 24/2003. Apabila menelusuri beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi akan didapat fakta bahwa kebijakan hukum terbuka (open legal policy) dapat dibatalkan, salah satunya, jika tidak memiliki dasar rasionalitas, yaitu menurut pemikiran dan pertimbangan yang logis serta sesuai dengan akal sehat. Berkenaan dengan hal tersebut, berdasarkan Keterangan DPR, pada intinya dijelaskan bahwa perubahan batas syarat calon hakim konstitusi yang semula 47 tahun menjadi 55 tahun merupakan implementasi kebutuhan hukum yang dinamis dalam meningkatkan kualitas hakim konstitusi dengan beban kerja yang lebih tinggi ke depan sehingga diperlukan hakim yang lebih baik, yakni hakim yang lebih menguasai bidangnya. Dalam hal ini, pembentuk UU menerangkan bahwa usia minimal 55 tahun merupakan syarat usia yang dipandang dapat memiliki integritas dan kepribadian yang lebih baik, memiliki pengalaman yang lebih luas, serta diharapkan memiliki sifat negarawan dan dapat menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Lebih lanjut, tambah DPR, secara akademik syarat usia minimal 55 tahun dilandaskan atas putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final karena hakim konstitusi memiliki tanggung jawab yang sangat besar, baik kepada Tuhan, masyarakat maupun negara. Sehingga, pengalaman untuk menjadi hakim konstitusi yang membuat putusan bersifat final sangat diperlukan. Sifat putusan tersebut dapat diwujudkan jika hakim konstitusi memiliki integritas dan kepribadian yang lebih baik, memiliki pengalaman yang lebih luas, memiliki sifat negarawan, dan menguasai konstitusi serta ketatanegaraan yang lebih baik (vide Keterangan DPR, hlm. 14-16). Dalam batas penalaran yang wajar, penjelasan tersebut seperti hendak menegasikan fakta empirik terhadap pengisian hakim konstitusi yang pernah terjadi selama ini. Jamak diketahui, sejak awal pembentukan Mahkamah Konstitusi, sejumlah hakim konstitusi diangkat saat berusia masih di bawah 55 tahun. Bahkan sebagian di antaranya berusia di bawah 50 tahun. Untuk memberikan contoh beberapa di antaranya, Jimly Asshiddiqie diangkat menjadi hakim konstitusi pada usia 47 tahun dan Hamdan Zoelva belum mencapai usia 48 tahun. Bahkan, I Dewa Gede Palguna masih berusia 42 tahun saat pertama kali diangkat menjadi Hakim Konstitusi. Lalu, adakah yang meragukan integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan 235 ketatanegaraan dari mereka semua meski diangkat sebagai hakim konstitusi sebelum mencapai usia 55 tahun. Dari perspektif studi perbandingan, batasan usia minimal untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi juga dianut di sejumlah negara. Misalnya, Korea Selatan dalam Article 5 (1) of the Constitutional Court Act menyatakan usia minimal 40 tahun; Turki dalam Article 6 (2) c of the Code on Establishment and Rules of Procedures of the Constitutional Court menyatakan usia minimal 45 tahun; Rusia dalam Article 8 of the Constitutional Court of the Russian Federation menyatakan usia minimal 40 tahun; Thailand dalam Section 9 (2) of the Organic Act on Procedures of the Constitutional Court menyatakan usia minimal 45 tahun; Jerman dalam Article 3 (1) of the Act on the Federal Constitutional Court menyatakan usia minimal 40 tahun; dan Hungaria dalam Section 6 (1) b of the Act on the Constitutional Court menyatakan usia minimal 45 tahun. Namun, dengan merujuk contoh komparasi dengan negara-negara lain tersebut, batasan usia minimum untuk menjadi hakim konstitusi hanya berada pada kisaran 40 tahun atau 45 tahun. Pertanyaan berikutnya, benarkah Mahkamah Konstitusi sama sekali tidak mau “menyentuh” angka, misalnya dalam soal umur, sehingga menempatkannya sebagai open legal policy? Berdasarkan penelusuran terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, telah ternyata adalah tidak benar apabila Mahkamah Konstitusi tidak pernah menyentuh sama sekali soal angka. Meski tidak selalu, upaya “menyentuh” angka tersebut pernah dilakukan, baik secara langsung dengan menyebut angka spesifik maupun dilakukan secara tidak langsung. Secara langsung, misalnya, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-X/2012 menentukan secara langsung (tegas) usia pensiun panitera, panitera muda, dan panitera pengganti di lingkungan Mahkamah Konstitusi adalah 62 tahun. Sedangkan secara tidak langsung, misalnya, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 7/PUU-XI/2013 mengubah usia maksimal untuk diajukan sebagai hakim konstitusi bagi seseorang yang sedang menjabat sebagai hakim konstitusi. Dengan Putusan tersebut, batas maksimal 65 tahun diubah menjadi dapat melebihi 65 tahun pada saat pengangkatan kedua. Jika dikaitkan dengan norma Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 7/2020 yang dimohonkan Pemohon, Mahkamah sebenarnya dapat juga mengubah batasan usia minimum tersebut secara tidak langsung dengan mengikuti pola Putusan 236 Mahkamah Konstitusi No. 7/PUU-XI/2013 di atas. Atau, Mahkamah dapat juga menerapkan pola yang digunakan dalam Putusan No. 22/PUU-XV/2017 yang menaikkan batas minimal usia perkawinan anak perempuan. Ihwal ini, Mahkamah Konstitusi memberi batas waktu 3 (tiga) tahun kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan terhadap batas minimal usia perkawinan. Jika batas waktu tersebut tidak dipenuhi, maka batas minimal usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 diharmonisasikan dengan usia anak sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak dan diberlakukan sama bagi laki-laki dan perempuan. Dengan menggunakan pola yang sama dan tanpa harus menentukan secara eksplisit usia minimal 47 tahun untuk menjadi hakim konstitusi sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon, Mahkamah cukup dengan perintah dalam tenggang waktu tertentu untuk diharmonisasikan dengan batas usia untuk menjadi hakim agung di Mahkamah Agung yang menurut Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 sama-sama merupakan pemegang kekuasaan kehakiman. Dengan demikian, permohonan Pemohon sepanjang ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 7/2020 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. [6.2.2] Bahwa berkenaan dengan ketentuan Pasal 22 UU No. 7/2020, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat apabila tidak dimaknai “masa jabatan hakim konstitusi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya”. Setelah membaca dan mempelajari secara saksama permohonan norma a quo, telah ternyata Pemohon hendak menghidupkan kembali adanya periodisasi masa jabatan hakim konstitusi, yaitu dengan masa jabatan 5 (lima) tahun untuk dua kali periodisasi masa jabatan. Sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 53/PUU-XIV/2016, yang antara lain menyatakan, “ihwal independensi dan/atau kemerdekaan kekuasaan kehakiman di antaranya ditentukan oleh proses seleksi (the manner of the appointment or the mode of appointing judges) dan masa jabatan (term of office or the tenure judges)”. Dalam Putusan tersebut juga dijelaskan apabila merujuk pengalaman beberapa negara yang melibatkan lembaga-lembaga politik maka proses seleksi hakim konstitusi cenderung agak lebih politis. Dengan kecenderungan begitu, banyak negara menentukan masa jabatan hakim konstitusi lebih panjang dan hanya untuk 237 satu periode atau tidak mengenal periodisasi (vide Putusan Mahkamah Konstitusi No. 53/PUU-XIV/2016, hlm. 95-97). Selanjutnya, dengan hanya satu periode dan masa jabatan lebih lama, persentuhan dengan lembaga politik yang terlibat dalam proses seleksi hanya akan berlangsung satu kali. Bila model dua kali periode dengan masa jabatan yang lebih pendek diterapkan, hakim konstitusi yang berkeinginan dipilih kembali menjadi hakim pada periode kedua dikhawatirkan akan terganggu independensi dan konsistensinya. Karena itu, masa jabatan (term of office) hakim konstitusi sebaiknya hanya satu periode dengan tenggat waktu lebih lama. Pemikiran menjadikan satu periode dengan masa bakti yang jauh lebih lama bagi hakim konstitusi memiliki dasar argumentasi dan dasar perbandingan yang kuat demi menjaga independensi dan konsistensi hakim serta sekaligus menjaga independensi atau kemerdekaan kekuasaan kehakiman (vide Putusan Mahkamah Konstitusi No. 53/PUU-XIV/2016, hlm. 95-97). Karena dasar pemikiran atau argumentasi tersebut, Mahkamah Konstitusi menyerahkan proses penentuan politik hukum pengisian, masa jabatan, dan periodisasi masa jabatan hakim konstitusi kepada pembentuk undang-undang. Dalam hal ini, pembentuk undang-undang telah menghapus periodisasi masa jabatan dengan menentukan masa jabatan hakim konstitusi menjadi lebih lama. Saya berpandangan, hal demikian sejalan dengan semangat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 53/PUU-XIV/2016 dimaksud. Artinya, menghidupkan kembali periodisasi masa jabatan hakim konstitusi, sama artinya dengan melepaskan kesempatan untuk menjaga dan memperkuat independensi (kemandirian) kekuasaan kehakiman. Dengan demikian, permohonan Pemohon sepanjang Pasal 22 UU 7/2020 adalah tidak beralasan menurut hukum. [6.2.3] Bahwa berkenaan dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) UU 7/2020, disebabkan kedua norma tersebut memiliki korelasi dengan periodisasi masa jabatan, dasar argumentasi hukum saya untuk kedua norma a quo pada intinya sejalan dengan pertimbangan hukum sebagaimana dikemukakan dalam Sub-Paragraf [6.2.2] di atas. Dengan demikian, permohonan Pemohon sepanjang Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) UU 7/2020 adalah tidak beralasan menurut hukum. 238 [6.2.4] Bahwa berkenaan dengan ketentuan norma Pasal 87 huruf b UU 7/2020, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan norma a quo bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Secara umum, Pasal 87 huruf b UU 7/2020 merupakan norma transisi, yaitu transisi atau peralihan undang-undang lama kepada undang-undang baru. Secara sederhana, jika norma a quo dinyatakan “bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat” maka tidak terdapat lagi norma atau ketentuan lain yang akan menjembatani keberlakuan UU 7/2020 dengan hakim yang sedang menjabat saat ini. Artinya, menyatakan norma a quo “bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat” justru dapat berakibat terjadinya kekosongan hukum (rechtsvacuum) dan ketidakpastian hukum. Dengan demikian, permohonan Pemohon sepanjang Pasal 87 huruf b UU 7/2020 adalah tidak beralasan menurut hukum. [6.3] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut saya, permohonan Pemohon sepanjang pengujian materiil adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. *** Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal tujuh, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh dua, dan pada hari Rabu, tanggal lima belas, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh dua, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh dua, selesai diucapkan pukul 13.22 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri 239 oleh Pemohon dan/kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Saldi Isra ttd. Suhartoyo ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Achmad Edi Subiyanto