90/PUU-XIII/2015

PUTUSAN Nomor 90/PUU-XIII/2015 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : R.J. Soehandoyo, S.H., M.H. Pekerjaan : Komisaris PT. Panca Logam Makmur Alamat : Jalan Pangrango Giriloka I Blok B 2/20 BSD, RT.001/ RW.001, Kelurahan Lengkong Wetan, Kecamatan Serpong, Tangerang, Provinsi Banten. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 513/SKK/AW/VI/2015 bertanggal 29 Juni 2015 memberi kuasa kepada Adi Warman, S.H., M.H., M.BA., M. Arifsyah Matondang, S.H., M.H., Merlina, S.H., dan Mega Poerbo Paningkas, S.H., Advokat, dan Advokat Magang pada Kantor Advokat “Adi Warman, S.H., M.H., M.BA., beralamat GRAND SLIPI TOWER 18TH FLOOR, Jalan Letjen S. Parman Kavling 22-24, Jakarta Barat, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Membaca Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Mendengar dan membaca Keterangan Presiden; Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK); Mendengar keterangan saksi Pemohon; SALINAN Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 2 Mendengar dan membaca keterangan ahli Pihak Terkait; Mendengar dan membaca keterangan ahli yang dihadirkan oleh Mahkamah; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; Membaca kesimpulan Pemohon dan Pihak Terkait; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 1 Juli 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 1 Juli 2015 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 188/PAN.MK/2015 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 90/PUU-XIII/2015 pada tanggal 31 Juli 2015, yang diperbaiki dengan perbaikan permohonan yang diterima pada persidangan Mahkamah tanggal 31 Agustus 2015, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”; 3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai hak atau kewenangannya untuk melakukan pengujian Undang-Undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 3 tentang Mahkamah Konstitusi tentang yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 4. Bahwa Pemohon menguraikan dengan jelas tentang materi pasal yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, sebagaimana yang terurai dalam surat permohonan pengujian ini. Sehingga sudah sesuai dengan Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi “…materi muatan dalam ayat, pasal dan/atau bagian Undang-Undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “. 5. Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pelindung konstitusi (the guardian of constitution). Apabila terdapat Undang-Undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (inconstitutional), maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan Undang-Undang tersebut secara menyeluruh ataupun per pasalnya. 6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka jelas Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian ini, karena objek permohonan pengujian Materiil adalah Permohonan Pengujian Materiil Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. II. KEDUDUKAN PEMOHON (LEGAL STANDING) DARI PEMOHON 1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa, “Pemohon pengujian undang-undang adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 4 berlakunya undang-undang” yang dalam huruf a menyebutkan perorangan warga negara Indonesia. Selanjutnya dalam Penjelasan atas Pasal 51 ayat (1) UU MK disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Bahwa pendirian Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 juncto Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, dan Putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya telah secara tegas memberikan pengertian dan batasan kumulatif perihal “kerugian konstitusional” terkait dengan berlakunya suatu norma Undang-Undang, yaitu: (1) adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; (2) bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji; (3) kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; (4) adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan (5) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 3. Bahwa sehubungan dengan permohonan ini, Pemohon secara tegas pula menyatakan bahwa Pemohon memiliki hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, baik yang bersifat langsung maupun bersifat tidak langsung. Hak konstitusional yang bersifat langsung tersebut antara lain adalah hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Lebih lanjut, Pemohon juga memiliki hak-hak konstitusional lainnya yang diberikan secara tidak langsung oleh UUD 1945, salah satunya ialah hak yang timbul dari pemaknaan terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sebagaimana dipahami dan diterima secara umum, salah satu ciri negara hukum ialah adanya Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 5 pengakuan terhadap hak asasi manusia dan adanya “due process of law” yakni adanya proses pemeriksaan yang benar dan adil, manakala suatu ketika Pemohon sebagai warga negara harus berhadapan langsung dengan aparatur penegak hukum negaranya sendiri karena dugaan keterlibatan Pemohon dalam suatu tindak pidana. 4. Bahwa selanjutnya, hak-hak konstitusional Pemohon tersebut telah secara nyata dirugikan oleh berlakunya Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang berbunyi sebagai berikut: “Pasal 69 Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. 5. Bahwa, Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara dalam Perkara Laporan Polisi Nomor Lp/386/VI/2014/Reskrimsus/SPK Polda Sultra, tanggal 18 Juni 2014, dengan dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagimana diatur dalam Pasal 3 dan atau Pasal 4 dan atau Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang masing-masing pasal tersebut berbunyi sebagai berikut: “Pasal 3 Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). “Pasal 4 Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 6 sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). “Pasal 5 (1) Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini. 6. Bahwa dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dituduhkan terhadap diri pemohon dengan perkara asal (predicate crime) adalah perkara Perbankan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP, dimana perkara Predicate Crime (Perkara asal) ini dituduhkan kepada Pihak lain diluar diri Pemohon (Pemohon bukan Pelaku predicate crime) yaitu Sdr. Ishak Latif dan Sdr. Nyoman Gede Arta, yang keduanya adalah Karyawan BRI dimana tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan hanya dapat dilakukan oleh dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank, sementara Pemohon bukanlah karyawan atau dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank, maka Pemohon bukanlah pihak Tersangka dalam Perkara perbankan tersebut karena Pemohon bukan dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank, sementara Pemohon bukanlah karyawan atau dewan komisaris, direksi, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 7 atau pegawai bank. Adapun bunyi pasal yang diduga dilanggar oleh para Terdakwa tersebut (Sdr. Ishak Latif dan Sdr. Nyoman Gede Arta) adalah sebagai berikut: Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998: (1) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja: a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank; Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998: (2) Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja: b. tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang- undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)." Pasal 55 ayat (1) KUHP: (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: 1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; 2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. 7. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka jelas bahwa antara Pelaku perkara Prdicate crime dengan Perkara TPPUnya adalah berbeda, atau masing-masing berdiri sendiri (catatan: keduanya bukan satu laporan polisi lalu dipisah (split) dalam penyidikannya maupun penuntutannya tetapi Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 8 antara pidana asal dan TPPU mempunyai Laporan Polisi sendiri-sendiri dengan pihak pelapor yang berbeda juga), dimana dalam Perkara TPPU yang dituduhkan kepada diri Pemohon saat ini masih dalam Proses Pemeriksaan ditingkat Penyidikan, sedangkan perkara Predicate Crimenya yaitu Perkara Perbankan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Baubau dengan Putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 363/Pid.b/2014/PN. Bau tanggal 06 Mei 2015, yang pada intinya menyatakan Terdakwa I Muh. Ishaq Latief Bin Abdul Latief Djafar (Mantan Kepala BRI Unit Bombana) dan Terdakwa II I Nyoman Gede Artha Bin Djindjin (Mantan Kepala BRI Cabang Kendari) dinyatakan bebas murni (Vrijspraak), namun ada upaya dari Penyidik Polda Sulawesi Tenggara untuk tetap melanjutkan bahkan akan ditingkat ke tahap penuntutan walaupun Penyidik Polda Sulawesi Tenggara mengetahui bahwa perkara asal (predicate crime) dari Perkara TPPU yang dituduhkan kepada Pemohon telah diputus bebas murni atau dengan kata lain perkara asal (predicate crime) dari TPPU yang dituduhkan kepada Pemohon tidak terbukti, dimana Penyidik Polda Sulawesi Tenggara mendasarkan pada ketentuan Pasal 69 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sehingga dengan demikian maka keberadaan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah merugikan hak-hak konstitusional dari Pemohon sebagaimana yang akan diuraikan dalam Pokok Perkara di bawan ini. 8. Berdasarkan hal tersebut di atas terbukti dan tidak dapat dibantahkan bahwa Pemohon mempunyai kedudukan/legal standing dalam mengajukan uji materiil perkara a quo. III. PERMOHONAN DALAM PERKARA A QUO BATU UJINYA TIDAK SAMA DENGAN PERKARA NOMOR 77/PUU-XII/2014. 1. Bahwa Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang pernah diajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi yang terdaftar di bawah register Perkara Nomor 77/PUU-XII/2014 yang diajukan oleh Dr. M. Akil Mochtar, S.H., M.H., dimana Perkara tersebut telah diputus dengan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 9 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014, tertanggal 12 Februari 2015. 2. Bahwa menurut ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang, yang berbunyi kedua pasal tersebut adalah sebagai berikut: Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Aatas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yaitu: “Pasal 60 (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda”. Sedangkan bunyi Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang- Undang mengatur bahwa: “Pasal 42 (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang Undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali; (2) Terlepas dari ketentuan ayat (1) di atas, permohonan pengujian Undang-Undang terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda; Bahwa menurut ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 42 Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang uji materil, terhadap Pasal yang pernah diajukan uji materil ke Mahkamah Konstitusi hanya dapat diajukan kembali bila batu ujinya berbeda denngan perkara terdahulu atau syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda. 3. Bahwa bila kita bila kita pelajari Permohonan dalam Perkara Nomor 77/PUU-XII/2014 yang diajukan atas nama Pemohon Sdr. Dr. M. Akil Mochtar, S.H., M.H., maka jelas berbeda dengan perkara a quo, perbedaan tersebut di antaranya sebagai berikut: 3.1. Permohonan dalam Perkara Nomor 77/PUU-XII/2014 untuk menguji Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 69, Pasal 76 ayat (1), Pasal 77, Pasal 78 ayat (1) dan Pasal 95 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU 8/2010) terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014, tertanggal 12 Februari 2015, halaman 5) di mana khusus Pasal 69 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pemohon Sdr. Dr. M. Akil Mochtar, S.H., M.H., menggunakan batu uji Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 77/PUU-XII/2014, tertanggal 12 Februari 2015, butir huruf e pada halaman 15, butir 3 pada halaman 27-31 dan butir 5 halaman 47-48), sedangkan dalam perkara a quo, Pemohon menguji Pasal 69 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan batu uji Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kalaulah ada batu ujinya Pasal 28D ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 77/PUU-XII/2014 adalah untuk menguji Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2010 Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 11 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014, tertanggal 12 Februari 2015, butir 1 dan 2 halaman 20-27), atau dengan kata lain bukan untuk batu uji Pasal 69 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sehingga dengan demikian jelas antara Perkara Nomor 77/PUU-XII/2014 dengan perkara a quo mempunyai batu uji yang berbeda. 3.2. Permohonan dalam perkara Nomor 77/PUU-XII/2014 didasarkan pada “asas praduga tidak bersalah” (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014 butir 5 halaman 47-48), sedangkan perkara a quo didasarkan pada asas hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan juga adanya pengakuan terhadap hak asasi manusia dan adanya “due process of law” yakni adanya proses pemeriksaan yang benar dan adil sebagai salah satu ciri-ciri negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3.3. Bahwa kedudukan Sdr. Dr. M. Akil Mochtar, S.H., M.H., adalah sekaligus sebagai Tersangka dalam Tindak Pidana asal (predicate crime) dan juga Tindak Pidana Pencucian Uang, sedangkan Pemohon dalam Perkara ini hanya dituduh melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang, sedangkan Tindak Pidana asal tersangkanya adalah orang lain (untuk jelasnya akan diuraikan secara lengkap dalam Pokok Perkara di bawah ini). Berdasarkan hal tersebut di atas jelas antara perkara Nomor 77/PUU- XII/2014 dengan perkara a quo mempunyai batu uji dan alasan konstitusional yang berbeda sehingga tidak berlaku ketentuan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 42 ayat (2) Peraturan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 12 Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang atau dengan kata lain tidak berlaku asas Nebis In idem. IV. POKOK PERMOHONAN. 1. Bahwa permohonan a quo adalah menguji secara materiil Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum Pemohon sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok Permohonan ini. 3. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas yaitu bahwa Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara dalam Perkara Laporan Polisi Nomor LP/386/VI/2014/Reskrimsus/SPK Polda Sultra, tanggal 18 Juni 2014, dengan dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan atau Pasal 4 dan atau Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang masing-masing pasal tersebut berbunyi sebagai berikut: “Pasal 3 Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 13 “Pasal 4 Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). “Pasal 5 (3) Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimsaana diatur dalam Undang- Undang ini. 4. Bahwa dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dituduhkan terhadap diri Pemohon dengan perkara asal (predicate crime) Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP, dimana Perkara predicate crime (perkara asal) ini dituduhkan kepada Pihak lain diluar diri Pemohon (atau dengan kata lain Pemohon bukan Pelaku predicate crime) yaitu Sdr. Ishak Latif dan Sdr. Nyoman Gede Arta dan dengan laporan polisi yang berbeda dengan laporan polisi TPPU yang dituduhkan kepada Pemohon. Adapun bunyi masing-masing Pasal yang diduga dilanggar oleh para terdakwa tersebut adalah sebagai berikut: Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 14 (1) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja: c. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank; Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998: (2) Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja: a. tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang- Undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)." Pasal 55 ayat (1) KUHP: (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: 1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; 2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. 5. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka jelas bahwa antara Pelaku perkara predicate crime dengan perkara TPPU-nya adalah berbeda, atau masing-masing berdiri sendiri (laporan polisinya pun berbeda), dimana dalam Perkara TPPU yang dituduhkan kepada diri Pemohon saat ini masih dalam Proses Pemeriksaan ditingkat Penyidikan, sedangkan perkara Predicate Crimenya yaitu Perkara Perbankan telah di Putus oleh Pengadilan Negeri Baubau dengan Putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 363/Pid.b/2014/PN.Bau tanggal 06 Mei 2015, yang pada intinya Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 15 menyatakan Terdakwa I Muh. Ishaq Latief Bin Abdul Latief Djafar (Mantan Kepala BRI Unit Bombana) dan Terdakwa II I Nyoman Gede Artha Bin Djindjin (Mantan Kepala BRI Cabang Kendari) dinyatakan bebas murni (vrijspraak), sehingga jelas tidak ada bukti dan saksi-saksi yang dapat menjerat Pemohon dalam Tindak Pidana Pencucian Uang yang dituduhkan terhadap diri Pemohon. 6. Bahwa mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang baik yang diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, semua predicate crimenya adalah sebagaimana ternyata dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, dimana Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tersebut menentukan secara limitatif kejahatan-kejahatan yang menjadi tindak pidana asal (predicate offence/predicate Crime) dari Tindak Pidana Pencucian Uang yang merupakan follow up crime. Hal ini menunjukkan bahwa untuk terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang terlebih dahulu ada tindak pidana/kejahatan lain yang telah dilakukan oleh pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana yang telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, dimana Pembuktian pidana asal bisa bersama-sama dengan Tindak Pidana Pencucian Uang bila seseorang atau beberapa orang adalah masing- masing diduga melakukan keduanya (Tindak Pidana Asal dan TPPU) tetapi bila antara pelaku tindak pidana asal dan Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang yang merupakan follow up crime nya adalah orang yang berbeda dan disidang secara terpisah maka dalam halam hal ini harus dibuktikan pidana asalnya karena bila pidana asalnya tidak terbukti maka tidak mungkin ada Tindak Pidana Pencucian Uang yang merupakan follow up crime, demikian juga halnya dengan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang yang dituduhkan kepada Pemohon dimana pidana asalnya yaitu tindak Pidana Perbankan tidak dituduhkan kepada Pemohon tetapi kepada Pihak lain yaitu Sdr. M Ishaq latief dan I Nyoman Gede Artha selaku pihak bank BRI, dimana Sdr. M Ishaq Latief dan I Nyoman Gede Artha telah diputus bebas oleh Pengadilan Negeri Baubau Nomor 363/Pid.b/2014/PN.Bau tanggal 06 Mei 2015, adapun bunyi amar Putusan tersebut adalah sebagai berikut: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 16 “MENGADILI: 1. Menyatakan Terdakwa I Muh. Ishaq Latief Bin Abdul Latief Djafar dan Terdakwa II I Nyoman Gede Artha Bin Djindjin tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama, dan kedua; 2. Membebaskan para terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan tersebut (vrijspraak); 3. Memulihkan hak-hak para Terdakwa dalam kemapuan, kedudukan, harkat serta martabatnya; 4. Menetapkan barang bukti berupa:  Uang tunai sebesar Rp. 80.936.464,- (delapan puluh juta Sembilan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus enampuluh empat rupiah); Dikembalikan kepada PT. Panca Logam Makmur;  1 (satu lembar Surat PT. Panca Logam Makmur kepada BRI Unit Bombana dengan Nomor 17/PLM-Kom/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012 tentang Pembukaan Pemblokiran Rekening Nomor 71-3307-000093-502 atas nama Falahwi Mudjur Saleh Wahid;  1 (satu) rangkap permohonan pembukaan rekening PT. Panca Logam makmur dan Laporan transaksi rekening Koran PT. Panca Logam Makmur;  1 (satu) rangkap permohonan pembukaan rekening Falahwi Mudjur Saleh Wahid dan laporan transaksi rekening Koran Falahwi Mudjur Saleh Wahid.  1 (satu) lembar surat pemindahbukuan dana dari rekening milik Saudara Falahwi Mudjur Saleh Wahid di BRI Unit Bombana ke Rekening milik PT. Panca Logam Makmur di BRI Cabang Kendari sam ratulangi;  1 (satu) rangkap slip penarikan tunai pada rekening PT. Panca Logam Makmur di BRI Cabang Kendari Sam Ratulangi periode tanggal 29 Agustus 2012 sampai dengan periode 31 Desember 2012;  1 (satu) rangkap Standar Operasional Prosedur (SOP) atau buku pedoman operasional yang berlaku di BRI yang diatur dalam surat Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 17 edaran Direksi Nose S.14 Dir/DJS/04/2009, tanggal 30 April 2009 untuk Tabungan BRI Britama. Dikembalikan kepada PT. BRI Cabang Kendari Sam Ratulangi; Sedangkan Fotokopi surat-surat bukti lainnya yang diajukan oleh saksi RJ. Soehandoyo dan Saksi Handoko Suhartono berupa:  Fotokopi Surat Nomor 002/PLM-KOM/I/2012 tertanggal 09 Januari 2012;  Fotokopi Notulen Rapat Mediasi tertanggal 14 Februari 2012;  Fotokopi Notulen Pertemuan di Mapolda SULTRA tertanggal 30 Maret 2012;  Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1675K/Pid/2012 tertanggal 29 Nopember 2012;  Fotokopi Akta Nomor 3 tertanggal 6 Juni 2011;  Fotokopi Surat Keputusan Kemenkumham Nomor AHU- 75824.AH.01.01.Tahun 2008 tertanggal 20 Oktober 2008;  Fotokopi Akta Pendirian PT Nomor 13 tertanggal 1 Agustus 2008;  Fotokopi Surat Keputusan Kemenkumham Nomor AHU- 19399.AH.01.02. Tahun 2012 tertanggal 16 april 2012;  Fotokopi Surat Pernyataan Keputusan Rapat PT. PANCA LOGAM MAKMUR Nomor 11 tanggal 12 Maret 2012;  Fotokopi Turunan Putusan Nomor 146/Pdt.G/2012/PN.JKT.Bar. Dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara. 5. Membebankan biaya perkara kepada Negara. Sehingga dengan demikian, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 363/Pid.b/2014/PN.Bau tanggal 06 Mei 2015, jelas bahwa perkara Predicate Crime dari tuduhan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dituduhkan kepada Pemohon jelas tidak terbukti, sehingga demikian juga konsekuensi hukumnya bahwa TPPU yang dituduhkan kepada Pemohon jelas juga bukan merupakan tindak pidana. Kalaulah Penyidik dalam perkara a quo menyatakan bahwa Putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap karena Jaksa Penuntut Umum melakukan upaya hukum kasasi, maka seharusnya Penyidik juga bersabar diri untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka apalagi Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 18 pada tanggal 22 April 2015 Penyidik perkara a quo dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang berupaya melakukan upaya paksa berupa Penangkapan dan Penahanan terhadap diri Pemohon, namun penangkapan tersebut gagal dilakukan walaupun Penyidik telah mengkepung rumah Pemohon, bahkan ada upaya Penyidik untuk melimpahkan perkara a quo untuk ketahap penuntutan, hal ini adalah suatu hal yang aneh bila Pemohon dituduh melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang kalau tindak pidana asal (predicate offence/predicate crime) saja tidak terbukti atau bukan tindak pidana. 7. Bahwa logika hukumnya sebagai berikut, apabila tindak pidana asal (predicate crime) tidak terbukti, maka tidak terbukti pula atau tidak ada harta kekayaan yang disebut sebagai hasil tindak pidana yang menjadi objek tindak pidana pencucian uang itu. Sebab dengan tidak terbuktinya tindak pidana asal, maka tidak ada tindak pidana pencucian uang. Sehingga harta kekayaan diperoleh daripadanya, bukan merupakan hasil tindak pidana, melainkan merupakan harta kekayaan yang sah, sehingga dapat diinvestasikan atau ditransaksikan secara legal dan tidak dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang. Untuk mencegah terjadinya permasalahan hukum tersebut di atas, seharusnya dalam Perkara TPPU yang pelakunya berbeda dengan pelaku predicate crimenya maka tindak pidana asal (predicate crime)-nya yang harus diproses hukum terlebih dahulu. Disini dilakukan penuntutan dan disidangkan terlebih dahulu, barulah kemudian apabila dinyatakan tindak pidana asalnya terbukti maka barulah dapat dilakukan proses hukum terhadap tindak pidana pencucian uang. Sebaliknya pula, dalam hal predicate crime-nya dinyatakan tidak terbukti oleh pengadilan, maka tidak perlu dilanjutkan dengan melakukan proses penyidikan, apalagi penuntutan, atau persidangan di depan pengadilan atas tindak pidana pencucian uangnya. Dengan langkah seperti ini, logika hukum kita tidak akan dibuat terbalik akibat dapat dibuktikan tanpa adanya kausal atau sebab. 8. Bahwa walaupun penyidik Polda Sulawesi Tenggara mengetahui bahwa Perkara asal (predicate crime) yaitu Perkara Perbankan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Baubau Nomor 363/Pid.b/2014/PN.Bau tanggal Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 19 06 Mei 2015, Yang pada intinya menyatakan Terdakwa I Muh. Ishaq Latief Bin Abdul Latief Djafar (Mantan Kepala BRI Unit Bombana) dan Terdakwa II I Nyoman Gede Artha Bin Djindjin (Mantan Kepala BRI Cabang Kendari) dinyatakan bebas murni (vrijspraak), namun faktanya penyidik tetap memaksakan diri untuk melanjutkan perkara TPPU yang dituduhkan kepada Pemohon yang merupakan follow up crime dari predicate crime yang telah diputus bebas tersebut dengan alasan bahwa dalam ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, tidak mewajibkan pembuktian terlebih dahulu tindak pidana asalnya, yang berbunyi sebagai berikut: “Pasal 69 Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. 9. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka keberadaan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sangat melanggar hak konstitusional dari Pemohon yaitu tidak memberikan kepastian hukum juga tidak memberikan perlindungan hukum kapada Pemohon dan juga pengabaian pengakuan terhadap hak asasi manusia dan adanya “due process of law” yakni adanya proses pemeriksaan yang benar dan adil, karena kalau perkara TPPU yang dituduhkan kepada Pemohon tetap diproses sementara perkara predicate crimenya telah diputus bebas maka akan menimbulkan permasalahan hukum baru bila perkara TPPU yang dituduhkan kepada Pemohon dipaksakan untuk divonis atau dihukum, sehingga hal ini menciderai Hak Asasi Pemohon. 10. Bahwa Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak bersesuaian dan dapat ditafsirkan dengan makna yang justru bertentangan dengan bunyi dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 ayat (1) UU 8/2010, yang pada prinsipnya menyatakan bahwa untuk dapat seseorang dituntut dengan dakwaan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka harta kekayaan itu harus merupakan hasil dari salah satu atau Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 20 beberapa tindak pidana asal (predicate crimes atau predicate offence), dengan kata lain tidak ada tindak pidana pencucian uang apabila tidak ada tindak pidana asal (predicate crimes atau predicate offence). Jadi, apabila seseorang ic. Pemohon ditetapkan sebagai tersangka bahkan akan didakwa dengan tindak pidana pencucian uang, yang tidak mengacu atau tidak berdasar pada telah terjadi dan terbuktinya tindak pidana asal (predicate crimes atau predicate offence) faktanya Predicate Crimenya telah diputus bebas murni oleh Pengadilan Negeri Bau-Bau, maka hal ini adalah bertentangan dengan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) yang dijelaskan dalam Penjelasan Umum KUHAP butir ke-3 huruf c dan Pasal 8 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, yang kemudian dipertegas lagi oleh M. Yahya Harahap, S.H. dalam “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan” (hal. 34), yang menyatakan bahwa: “Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki hakikat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannyalah yang menjadi objek pemeriksaan. Kearah kesalahan tindak pidana yang dilakukan pemeriksaan ditujukan. Tersangka harus dianggap tidak bersalah, sesuai dengan asas praduga tak bersalah sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap” sehingga asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) harus dijunjung tinggi oleh sebuah negara hukum dan demokratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. 11. Bahwa ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang seringkali disalahgunakan oleh Penyidik dan atau Penuntut umum khususnya untuk perkara TPPU yang merupakan follow up crime di mana pelakunya berbeda dengan pelaku dari predicate crimenya, yaitu dengan cara memaksakan perkara TPPU untuk terus diproses walaupun Perkara asal predicate crimenya tidak terbukti atau telah diputus bebas, seperti yang dialami oleh Pemohon, Oleh karenanya, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap seorang warga negara dengan dakwaan melakukan tindak pidana pencucian uang dengan tidak Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 21 mengacu dan tidak berdasarkan kepada telah terjadi dan terbuktinya “tindak pidana asal” adalah bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah yang harus senantiasa dijunjung tinggi oleh sebuah negara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, dan juga akan menimbulkan ketidak pastian hukum bagi Pemohon yaitu Pemohon akan disidik, dituntut, dan pemeriksaan di sidang pengadilan bahkan dilakukan penahanan atas suatu perkara yang tidak mempunyai dasar hukum atau bukan tindak pidana, bahkan dengan adanya putusan bebas terhadap predicate crime-nya maka unsur kesalahan dalam TPPU yang dituduhkan kepada Pemohon tidak terpenuhi. 12. Bahwa kesalahan merupakan salah satu unsur yang fundamental disamping sifat melawan hukum dari perbuatan, dan harus dipenuhi agar suatu subjek hukum dapat dijatuhi pidana. Menurut Sudarto, dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun pembuatnya memenuhi rumusan delik dalam Undang-Undang dan tidak dibenarkan (an objective breach of a penal provision), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk menjatuhkan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (subjective guilt). Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Disini berlaku apa yang disebut “asas tiada pidana tanpa kesalahan” (keine strafe ohne schuld atau geen straf zonder schuld atau nulla poena sine culpa), culpa di sini dalam arti luas meliputi juga kesengajaan. Dalam Perkara TPPU yang dituduhkan kepada Pemohon timbul pertanyaan, bagaimana Pemohon melakukan kesalahan kalau predicate crimenya saja telah diputus bebas? sehingga jelas ketentuan Pasal 69 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bertentangan dengan “asas tiada pidana tanpa kesalahan” yang berakibat terlangganya hak asasi Pemohon, karena tidak memberikan kepastian hukum bagi Pemohon. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 22 13. Bahwa kepastian hukum sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Menurut Sudikno Mertukusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (Rechtssicherheit), kemanfaatan (Zweckmassigkeit) dan keadilan (Gerechtigkeit). 14. Bahwa hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku; pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang: fiat justitia et pereat mundus (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat. Bahwa penerapan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, apalagi dalam Perkara TPPU yang predicate crimenya tidak terbukti, dalam hal ini justru telah menimbulkan ketidak pastian hukum, bahkan dimungkinkan adanya 2 (dua) putusan yang berbeda dan saling bertentangan, antara predicate crimenya dengan Perkara TPPU yang merupakan follow up crime nya. Bahwa sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 23 hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat, hal inilah yang saat ini diterapkan oleh Penyidik Polda Sulawesi Tenggara dengan menerapkan ketentuan Pasal 69 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, padahal predicate crime dari TPPU yang dituduhkan kepada Pemohon tidak terbukti. Unsur yang ke tiga adalah keadilan. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Penerapan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, padahal predicate crime dari TPPU yang dituduhkan kepada Pemohon tidak terbukti, sehingga hal ini menciderai rasa keadilan dari Pemohon. 15. Bahwa selama ini bia kita membahas tentang TPPU selalu dikaitkan dengan kejahatan Luar biasa (extra ordinary crime) yang selalu dikaitkan dengan kerugian negara dan kejahatan terhadap negara serta kemanusiaan, seperti Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Narkotika, Tindak Pidana Teroris dan sebagainya, namun faktanya tidak semua orang yang dikenai dugaan TPPU adalah kejahatan luar biasa/Extra Ordinary Crime, contoh kasus dalam Perkara TPPU yang dikenai terhadap diri Pemohon ini adalah bersifat privat, yang tidak ada kaitannya dengan kerugian negara dan kejahatan terhadap negara serta kemanusiaan namun perlakuannya harus sama dengan TPPU yang berkaitan dengan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). 16. Bahwa untuk jelasnya Pemohon akan menguraikan tentang duduk posisi Perkara TPPU yang dituduhkan kepada Pemohon, yaitu sebagai berikut: 1) Bahwa PT. Panca Logam Makmur adalah suatu perseroan yang mempunyai usaha bergerak dibidang penambangan emas di daerah Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara. 2) Bahwa komposisi pemegang saham PT. Panca Logam Makmur adalah sebagai berikut: a) PT. Semesta Nustra Distrindo, selaku pemegang saham sebesar 57.682% saham Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 24 b) PT. Ayuta Mitra Sentosa, selaku pemegang saham sebesar 31.6358 % saham. c) PT. Sugih Arta Investama, selaku Pemegang saham sebesar 8,1000% saham. d) Sdr. MS Marpaung, selaku pemegang saham sebesar 2,6460% saham. 3) Bahwa berdasarkan Akta Nomor 4, tanggal 22 September 2010, Perihal: Pernyataan Keputusan Rapat PT. Panca Logam Makmur, yang dibuat dihadapan Notaris Fransiskus Yanto W, S.H, Susunan Direksi dan Komisaris PT. Panca Logam Makmur adalah sebagai berikut: a) Direktur: Tommy Jingga; b) Komisaris: Raden Jogi Soehandoyo, S.H., (Pemohon). 4) Bahwa dikarenakan adanya dugaan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan, maka Pemohon dalam kapasitasnya sebagai Komisaris PT. Panca Logam Makmur membuat Laporan Polisi terhadap dugaan tindak pidana tersebut, dan dugaan tersebut terbukti sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 111/PID.B/2012/PN/KDI tanggal 11 Juni 2012, dimana Sdr. Tommy Jingga Direktur PT. Panca Logam Makmur telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan bersama Sdr. Fahlawi Mudjur Saleh Wahid alias Sellie (menejer Keuangan PT. Panca Logam Makmur), dengan hukuman pidana penjara selama 3 tahun, yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 14 Agustus 2012 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1675 K/Pid/2012, tanggal 29 November 2012, yang amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 1675 K/Pid/ 2012, tanggal 29 November 2012 berbunyi sebagai berikut: MENGADILI: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari dan permohonan dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa I. Falahwi Mudjur Saleh W Als Selie dan Terdakwa II Tommy Jingga Als Tommy bin Ng Khia Khun tersebut: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 25 Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 58/Pid/2012/PT Sultra, Tanggal 14 Agustus 2012 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 111/Pid.B/2012/PN.Kdi, Tanggal 11 Juni 2012 sekedar mengenai barang bukti berupa nomor rekening bank atas nama Falahwi Mudjur Saleh W Als Selie sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut: (1) Menyatakan Terdakwa I Falahwi Mudjur Sale W Als Selie dan Terdakwa II Tommy Jingga Als Tommy bin Ng Khia Khun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut”, (2) Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun; (3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan; (4) Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan; a. Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (satu) rangkap foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Panca Loigam Makmur Nomor 13 tanggal 1 Agustus 2008 - 1 (satu) rangkap foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Panca Logam Makmur Nomor 27 tanggal 7 Juli 2009 - 1 (satu) rangkap foto copy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Panca Logam Makmur Nomor 158 tanggal 22 Oktober 2009 - 1 (satu) rangkap foto copy Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Panca Logam Makmur Nomor 7 tanggal 19 November 2009. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 26 - 1 (satu) rangkap foto copy Berita Acara Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Panca Logam Makmur Nomor 164 tanggal 18 Maret 2010. - 1 (satu) rangkap foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Panca Logam Makmur Nomor 4 tanggal 22 September 2010 - 1 (satu) rangkap foto copy Akta Berita Acara PT Panca Logam Makmur Nomor 191 tanggal 24 Maret 2011. - 1 (satu) rangkap struktur organisasi PT Panca Logam Makmur. - 5 (lima) lembar slip gaji serta 7 (tujuh) lembar bonus incentive sensor atas nama penerima saudara Falahwi/Selie. - 2 (dua) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring inkaso saudara Falahwi Mudjur Saleh W dengan No. Rekening 118-00-0690059-0. - 3 (tiga) lembar bukti setoran BCA atas nama pemilik rekening Falahwi Mudjur Saleh W dengan No. Rekening 757 0183 073. - 7 (tujuh) lembar slip penyetoran BRI atas nama Falahwi M S dengan No. Rekening 5188-5602-3042-9900. - 1 (satu) lembar slip penyetoran BRI atas nama FALAHWI M S dengan No. Rekening 5520-0202-7010- 2005. - 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA atas nama penerima Falahwi Mudjur Saleh dengan No. Rek 757 0183 073; - 1 (satu) lembar Surat Keterangan PT Panca Logam Makmur Nomor 3W]005/PLM, tanggal 30 Mei 2010 tentang Penghasilan Bulanan Saudara Falahwi Mudjur Saleh Wahid selaku Wakil Direktur Administrasi Keuangan. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 27 - 12 (duabelas) rangkap informasi rekening-mutasi rekening dengan No. Rekening 791-0417562 atas nama Saudara Falahwi Mudjur Saleh W Periode bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Desember 2011. - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Central Asia (BCA) Kendari Atas Nama pemilik Saudara Falahwi Mudjur Saleh W, dengan No. Rekening 7910417562 tanggal 10 Januari 2011. - 2 (dua) buah buku tabungan Bank BRI Britama atas nama pemilik Falahwi Mudjur Saleh W , dengan No. Rekening 7133-01-000093-50-2 tanggal 9 Februari 2010 dan tanggal 18 Maret 2011. - 12 (duabelas) rangkap foto copy Invoice hasil penjualan emas selama 1 (satu) tahun periode bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 yang telah disahkan atau ditandatangani oleh Saudara Falahwi Mudjur Saleh W alias SELIE selaku Kepala Biro Administrasi PT Panca Logam Makmur. - 1 (satu) rangkap Foto copy daftar penerimaan dan pengeluaran kas PT Panca Logam Makmur sejak tanggal 20 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 20 Januari 2012. DIKEMBALIKAN KEPADA YANG PALING BERHAK YAITU PT. PANCA LOGAM MAKMUR; Membebankan Pemohon Kasasi II / Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); (Disalin sesuai aslinya berdasarkan Putusan Nomor 1675 K/Pid/2012), sehingga dengan demikian, maka jabatan Direktur Lowong, oleh karena itu maka Komisaris yaitu Pemohon (Raden Jogi Soehandoyo, S.H.) berdasarkan Pasal 11 ayat (5) AD/ART PT. Panca Logam Makmur dapat mengurus sementara waktu Perseroan, adapun bunyi Pasal 11 ayat (5) tersebut yang berbunyi sebagai berikut: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 28 “Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara waktu perseroan diurus oleh Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris”. 5) Bahwa Pemohon dalam kapasitas selaku Komisaris mengundang Pemegang saham PT. Panca Logam Makmur untuk melakukan RUPS dengan agenda meminta pertanggungjawaban Direktur (Sdr. Tommy Jingga) dan Memilih Direksi definitif PT. Panca Logam Makmur, namun RUPS tidak dapat terlaksana karena Pemegang saham mayoritas (Kelompok Surabaya) tidak hadir, tetapi ternyata tanpa sepengetahuan PT. Ayuta Mitra Sentosa sebagai salah satu pemegang saham PT. Panca Logam Makmur dan tanpa sepengetahuan Pemohon sebagai Komisaris sekaligus Pengurus Sementara Perseroan karena Direktur Perseroan lowong Pasca dipidananya Sdr. Tommy Jingga (Direktur), pemegang saham lainnya (Pemegang saham mayoritas) melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang pada intinya adalah melakukan Pergantian pengurus Perseroan secara sepihak, bahkan pergantian pengurus perseroan ada dugaan dilakukan beberapa kali, dimana dengan tidak diundangnya salah satu pemegang saham ic. PT. Ayuta Mitra Sentosa maka RUPS tersebut adalah tidak sah karena bertentangan dengan Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, adapun bunyi Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007 tersebut sebagai berikut; “Pasal 81 (1) Direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang saham sebelum menyelenggarakan RUPS”. 6) Bahwa hasil RUPS PT. Panca Logam Makmur yang dilakukan tanpa sepengetahuan PT. Ayuta Mitra Sentosa dan tanpa sepengetahuan Pemohon sebagai Komisaris sekaligus Pengurus Sementara Perseroan tersebut di atas dituangkan ke dalam beberapa Akta Notaris, dimana saat ini Notaris yang membuat akta-akta tersebut sudah dilaporkan ke Majelis Pengawas Notaris dan saat ini masih diperiksa oleh Majelis Pengawas Notaris Pusat, dan bila Akta Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 29 tersebut dibatalkan oleh Majelis Pengawas Notaris maka gugur semua akta tersebut. 7) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemohon selaku Komisaris dan selaku Pengurus sementara Perseroan (PT. Panca Logam Makmur) mempunyai kewenangan untuk memindahbukukan dana milik PT. Panca Logam Makmur yang telah digelapkan oleh Sdr Tommy Jingga (Direktur PT. Panca Logam Makmur) dan Sdr. Fahlawi Mudjur Saleh wahid alias Sellie (Manager Keuangan PT. Panca Logam Makmur) ke rekening PT. Panca Logam Makmur, hal ini dengan maksud untuk menyelamatkan aset perseroan yang telah digelapkan, dan sebagai bentuk tanggung jawab Pemohon selaku Komisaris dan sekaligus selaku Pengurus Sementara PT. Panca Logam Makmur dalam rangka menyelamatan uang perseroan dimana hal ini dipertegas dalam Putusan Pengadilan Negeri Baubau dengan Putusan Nomor 363/Pid.B/2014/PN.Bau, tertanggal 06 Mei 2015 dalam Pertimbangannya pada halaman 58 alenia 3 yang berbunyi sebagai berikut: “Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut majelis hakim menemukan fakta hukum bahwa uang dalam tabungan BRI unit Bombana tersebut adalah memang milik PT. Panca Logam Makmur sehingga permohonan pembukaan blokir dari Komisaris PT. Panca Logam Makmur adalah sah dan tidak perlu lagi surat kuasa dari Saudara Falahwi Mudjur Saleh oleh karena yang bersangkutan telah melakukan Penggelapan uang yang secara hukum hanya dititipkan kepada dia”. tetapi justru tindakan Pemohon inilah yang dijadikan dasar oleh Penyidik Polda Sulawesi Tenggara untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, padahal faktanya uang tersebut justru telah digelapkan oleh Sdr. Tommy Jingga (Direktur PT. Panca Logam Makmur) dan Sdr. Fahlawi Mudjur Saleh wahid alias Sellie (menejer Keuangan PT. Panca Logam Makmur), dengan alasan karena memindah bukukan uang dalam rekening BRI tanpa seijin pemilik Rekening yaitu Sdr. Fahlawi Mudjur Saleh wahid alias Sellie padahal jelas dalam Pertimbangan tersebut di atas bahwa uang dalam Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 30 rekening BRI atas nama Sdr. Fahlawi Mudjur Saleh wahid alias Sellie adalah milik PT. Panca Logam Makmur bukan milik Sdr. Fahlawi Mudjur Saleh Wahid alias Sellie dimana dalam amar Putusan Putusan a quo uang tersebut di kembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Panca Logam Makmur. 8) Bahwa kasus posisi yang melibatkan terlapor Sdr. Ishak Latif (Mantan Kepala BRI Unit Bombana) dan Sdr. I Nyoman Gede Artha (Mantan Kepala BRI Cabang Kendari) sebagaimana telah diuraikan di atas adalah Berawal dari Surat Permohonan dalam kapasitas sebagai Komisaris sekaligus Pengurus Sementara PT. Panca Logam Makmur kepada Kepala Cabang BRI Kasipute di Bombana Nomor 17/PLM- KOM/VII/2012, tanggal 14 Agustus 2012 yang pokok permohonannya adalah “Mencabut pemblokiran dana yang disimpan dalam rekening Nomor: 7133-01-000093-502 atas nama Falahwi Madjur Saleh Wahid alias Selie dan memohon agar uang milik perusahaan tersebut dipindahbukukan ke dalam rekening perusahaan PT. Panca Logam Makmur Nomor 0192.01.002849.30.2. 9) Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1675 K/Pid/2012, tanggal 29 November 2012 dan pertimbangan hukumnya tersebut dalam butir 3 dan 4 di atas dikuatkan dengan Surat dari Mahkamah Agung Nomor 23/Tuaka.Pid/III/2014, tanggal 05 Maret 2014, perihal Petunjuk atas Pelaksanaan Putusan Pidana Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap, dimana pada butir 4 dinyatakan sebagai berikut: “4. Bahwa status barang bukti berupa buku tabungan tersebut telah ditentukan dalam putusan kasasi dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu PT. Panca Logam Makmur, artinya barang bukti berupa 1 (satu) buah berikut dana yang berada didalamnya atas nama Terdakwa tersebut di atas, harus dikembalikan kepada PT. Panca Logam Makmur mengingat Terdakwa tersebut telah menyimpan uang perusahaan PT. Panca Logam Makmur ke dalam rekening pribadinya yaitu dalam buku tabungan BCA Nomor 7910417562 tanggal 10 Januari 2011”. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 31 Sehingga dengan demikian jelas bahwa menurut Mahkamah Agung seluruh buku tabungan dan dana yang ada didalamnya yang merupakan hasil penjualan emas milik PT. Panca Logam Makmur yang telah digelapkan oleh Terdakwa I Falahwi Mudjur Saleh W. Als Selie dan Terdakwa II Tommy Jingga Als Tommy bin Ng Khia Khun (saat ini keduanya telah menjadi Terpidana) sebagaimana ternyata dalam amar Putusan dikembalikan kepada PT. Panca Logam Makmur sebagai pihak yang paling berhak, sehingga tidaklah salah tindakan Pemohon mencabut blokir (catatan: Bahwa Pemohon dalam Kapasitas Komisaris PT. Panca Logam Makmur lah yang mengajukan pemblokiran rekening BRI atas nama Falawi Mudjur Saleh Wahid, melalui surat Pemohon Nomor 002/PLM-KOM/I/2012, tanggal 09 Januari 2012, perihal Pemblokiran sementara akun rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI), sehingga dengan demikian jelas yang harus membuka blokir tersebut adalah Pemohon), sehingga permintaan Pemohon untuk memindahbukukan dana tersebut ke Rekening Perusahaan/PT. Panca Logam Makmur (dan saat ini uang tersebut disita oleh Penyidik Polda Sulawesi Tenggara tanpa sepengetahuan Pemohon selaku Komisaris dan Pengurus Sementara PT. Panca Logam Makmur) adalah tindakan menjalankan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam Kapasitas sebagai Komisaris sekaligus Pengurus sementara PT. Panca Logam Makmur karena Direkturnya lowong sebab sedang menjalani hukuman sebagaimana diuraikan di atas adalah tindakan Pemohon bukan tindak pidana namun anehnya justru Penyidik Polda Sulawesi Tenggara menetapkan hal ini adalah Tindak pidana sehingga Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka oleh Penyidik Polda Sulawesi Tenggara, padahal kapasitas Pemohon sebagai Pengurus sementara PT. Panca Logam Makmur sesuai dengan Angaran Dasar PT. Panca Logam Makmur. 10) Bahwa Perkara dugaan TPPU yang dituduhkan keopada Pemohon adalah berdasarkan laporan Polisi yang diajukan oleh Terpidana Falahwi Mudjur Saleh W. Als Selie tetapi sebelum Falahwi Mudjur Saleh W. Als Selie membuat laporan Polisi yaitu Laporan Polisi Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 32 Nomor LP/386/VI/2014/SPKT Polda Sutra, tanggal 18 Juni 2014 tentang TPPU, Pemohon telah terlebih dahulu membuat laporan Polisi terhadap Falahwi Mudjur Saleh W. Als Selie, dkk sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP/187/V/2012/SPKT POLDA Sultra, tanggal 24 Mei 2012 dengan dugaan tindak Pidana asal telah terbukti dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1675 K/Pid/2012, tanggal 29 November 2012, namun tidak ditindak lanjuti oleh Penyidik Polda Sulawesi Tenggara tetapi justru Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka dalam Laporan Polisi Nomor LP/386/VI/2014/SPKT Polda Sutra, tanggal 18 Juni 2014 merupakan laporan Balik dari Pihak atau kelompok yang kepentingannya terusik oleh Laporan Polisi yang telah Pemohon buat. 17. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas terbukti Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya. V. PETITUM Maka berdasarkan hal tersebut di atas mohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan kiranya memutuskan dan menetapkan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon. 2. Menyatakan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Menyatakan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 33 Atau setidak-tidaknya: Menyatakan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dimaknai: “Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya apa bila antara Pelaku Tindak pidana asal dan pelaku tindak pidana Pencucuan uang adalah orang yang sama, namun bila Pelaku tindak pidana asal dan pelaku tindak pidana pencucian uang adalah orang yang berbeda atau perkaranya berdiri sendiri-sendiri maka Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya”. 4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat atau tertulis, yang disahkan di persidangan pada tanggal 31 Agustus 2015, dan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-17 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama R.J. Soehandoyo, S.H.; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Panggilan Polisi Nomor SP.Gil//150a/III/ 2015/Dit.Reskrimsus, tanggal 16 April 2015 (terlampir tanda terima surat panggilan); 3. Bukti P-3 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 363/Pid.b/2014/PN. Bau, bertanggal 6 Mei 2015; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1675K/Pid/2012, tanggal 29 November 2012, atas nama Terdakwa I Falahwi Mudjur Saleh W. Als Selie dan Terdakwa II Tommy Jingga Als. Tommy bin Ng Khia Khun; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 34 Nomor: 58/Pid/2012/PT.Sultra, tanggal 14 Agustus 2012, atas nama Terdakwa I Falahwi Mudjur Saleh W. Als. Selie dan Terdakwa II Tommy Jingga Als Tommy bin Ng Khia Khun; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 111/Pid.B/2012/PN.Kdi, tanggal 11 Juni 2012, atas nama Terdakwa I Falahwi Mudjur Saleh W. Als Selie dan Terdakwa II Tommy Jingga Als. Tommy bin Ng Khia Khun; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Tanda Bukti Lapor Nomor TBL/144/V/2012/SPKT POLDA SULTRA, Tanggal 24 Mei 2012; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat (Fatwa) Mahkamah Agung Nomor 23/Tuaka.Pid/III/2014, tanggal 05 Maret 2014, perihal Petunjuk atas Pelaksanaan Putusan Pidana Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Akta Nomor 13, bertanggal 1 Agustus 2008, Perihal: Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Panca Logam Makmur., yang dibuat di hadapan Notaris Tjoa Karina Juwita, S.H.; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Akta Nomor 4, bertanggal 22 September 2010, Perihal: Pernyataan Keputusan Rapat PT. Panca Logam Makmur, yang dibuat di hadapan Notaris Fransiskus Yanto Widjaja, S.H.; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat dari PT. Panca Logam Makmur Nomor 01/PT- PLM/RUPS/I/2012, bertanggal 4 Januari 2012, perihal Undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Panca Logam MAKMUR. Yang ditujukan kepada Bapak Direktur Utama PT. Ayuta Mitra Sentosa selaku pemegang saham; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat dari PT. Panca Logam Makmur, Nomor 17/PLM-KOM/VII/2012, bertanggal 14 Agustus 2012, perihal Pembukaan Pemblokiran Rekening Nomor 71.3307.0000.93.502. a.n Falahwi Mudjur Saleh Wahid. Yang ditujukan kepada Kepala Cabang BRI Kasipute di Bombana; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 35 13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat dari PT. Panca Logam Makmur Nomor 002/PLM-KOM/I/2012, bertanggal 9 Januari 2012, perihal Pemblokiran sementara akun rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI). Yang ditujukan kepada Kepala Cabang BRI Kasipute di Bombana; 14. Bukti P-14 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; 15. Bukti P-15 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 16. Bukti P-16 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan; 17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Pemohon Nomor 34/AW/IV/2015, tanggal 21 April 2015, perihal Klarifikasi dan Pemberitahuan Alasan yang Patut dan Wajar Serta Sah Menurut Hukum Klien Kami Tidak Memenuhi Surat Panggilan ke-2. Yang ditujukan kepada Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Tenggara Bapak AKBP Midi Siswoko SIK; Selain itu, Pemohon juga mengajukan tiga orang saksi bernama Agus, Rijal Taufik Fahreza, dan Akhrom Soleh, yang keterangan didengarkan pada persidangan Mahkamah tanggal 21 September 2015 dan 5 Oktober 2015 yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: 1. Agus - Saksi pernah bekerja sebagai PT. Panca Logam Makmur, perusahaan yang bergerak di bidang tambang emas; - Saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Produksi PT. Panca Logam Makmur; - Pemohon adalah Komisaris di PT. Panca Logam Makmur, yang menjadi Plt. Direktur Utama saat posisi Direktur dan Manajer Keuangan kosong. Saat itu Pemohon menjadi atasan langsung dari saksi; - Saksi bekerja di PT. Panca Logam Makmur pada tahun 2009-2015; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 36 - Saksi mengetahui bahwa Pemohon ditetapkan sebagai tersangka pada Tindak pidana pencucian uang, dengan tindak pidana perbankan sebagai tindak pidana asal, dengan tersangka karyawan BRI; - Saksi mengetahui bahwa tindak pidana asal telah diputus oleh Pengadilan Negeri Baubau dengan putusan bebas; - Saksi mengetahui bahwa Pemohon pernah melaporkan Tomi Jingga dan Fahlawi Muji Saleh, yaitu Direktur dan Manajer Keuangan PT. Panca Logam Makmur untuk tindak pidana penggelapan dalam jabatan sejumlah 3 miliar rupiah. Laporan sudah diputus dengan pidana 3 tahun penjara; 2. Akhrom Saleh - Saksi bekerja di PT Pancalogam Makmur, Asisten Direktur, serta Kepala Kantor Perwakilan Kota Kendari - Saksi mengetahui perkara yang melibatkan Soehandoyo yaitu perkara perbankan dengan tersangka pegawai BRI; - Saksi mengetahui perkara perbankan sudah diputus dengan putusan bebas. Saksi mengetahui karena memang mengikuti perkembangan perkara sejak awal dan menjadi pendamping kuasa hukum; - Saksi mengetahui bahwa Pemohon pernah melaporkan Direktur PT. Panca Logam Makmur bernama Tommy Jingga dan Manajer Keuangan bernama Fahlawi atas tuduhan penggelapan dana jabatan milik PT. Panca Logam Makmur. Atas laporan tersebut telah ditindaklanjuti dan diputus dengan putusan bersalah dan dihukum 3 tahun penjara; - Oleh karena Direktur dan Manajer Keuangan dihukum maka Pemohon menjalankan perusahaan dengan menjadi Plt. Direktur. 3. Rijal Taufik Fahreza - Saksi bekerja di PT. Panca Logam Makmur pada Bagian Keuangan, dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2015; - Saksi mengetahui bahwa Direktur PT. Panca Logam Makmur bernama Tommy Jingga dan Kepala Biro Administrasi dan Keuangan bernama Fahlawi pernah dilaporkan oleh Pemohon atas tuduhan penggelapan. Uang perusahaan disimpan di rekening Fahlawi Mudjur Saleh; - Saksi mengetahui bahwaTommy Jingga dan Fahlawi telah divonis tiga tahun penjara; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 37 - Saksi mengetahui bahwa Pemohon memindahkan uang di rekening Fahlawi ke rekening perusahaan, dan digunakan untuk operasional perusahaan; - Saksi mengetahui bahwa Pemohon ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana perbankan sebagai tindak pidana asal; - Saksi menjadi saksi dalam pemeriksaan perkara pencucian uang yang menetapkan Pemohon sebagai tersangka; - Dalam perkara pencucian uang, Pemohon dituduh melakukan penggelapan karena memindahkan uang dari rekening pribadi Fahlawi kepada rekening perusahaan [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan keterangan tertulis pada tanggal 18 September 2015, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: A. KETENTUAN UU PP TPPU YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD 1945 Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas Pasal 69 UU PP TPPU yang berbunyi sebagai berikut: “Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di siding pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.” terhadap ketentuan UUD 1945: Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 “Negara Indonesia adalah Negara hukum.” Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PARA PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA PASAL 69 UU PP TPPU Pemohon dalam permohonan a quo mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan terjadi kerugian oleh Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 38 berlakunya atas Pasal 69 UU TPPU dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Pemohon adalah seorang komisaris dari P.T. Panca Logam Makmur, dan dalam perusahaan tersebut telah terjadi penggelapan dalam jabatannya yang dilakukan oleh Direktur dan manajer keuangan P.T. Panca Logam Makmur serta keduanya telah dijatuh hukuman pidana penjara selama 3 tahun; 2. Kemudian Pemohon selaku komisaris mengundang para pemegang saham untuk mengadakan rapat umum pemegang saham (RUPS) untuk memilih direksi baru karena masalah diatas, namun hal ini tidak dapat dilaksanakan karena ada salah satu pemegang saham mayoritas yang tidak hadir; 3. Tanpa sepengetahuan Pemohon, pemegang saham yang lain telah melakukan RUPS dan telah menetapkan pergantian pengurus perusahaan. Terhadap kejadian ini Pemohon selaku komisaris dan pengurus sementara demi menyelamatkan asset perusahaan, memindahbukukan dana perusahaan yang telah digelapkan direktur dan manajer keuangan terdahulu yang ada di rekening manajer keuangan tersebut ke rekening P.T. Panca Logam Makmur; 4. Tindakan Pemohon dalam memindahbukukan dana tersebut justru menjadi dasar Pemohon menjadi tersangka adalah berdasarkan laporan Polisi yang diajukan oleh Terpidana Falahwi Mudjur Saleh W Als Seli membuat laporan Polisi yaitu Laporan Polisi Nomor LP/386/VI/2014/SPKT Polda Sutra, tanggal 18 Juni 2014 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Sedangkan jika dilihat Putusan Pengadilan Negeri Baubau dengan Putusan Nomor 363/Pid.B/2014/PN.Bau, tertanggal 06 Mei 2015 dalam Pertimbangannya pada halaman 58 alenia 3 jelas bahwa yang berhak membuka blokir rekening manajer keuangan yang telah menjadi terpidana tersebut adalah Komisaris PT. Panca Logam Makmur; 5. Pemohon merasa dirugikan karena Penyidik Polda Sulawesi Tenggara dalam menetapkan Pemohon menjadi tersangka ini menggunakan dasar hukum ketentuan Pasal 69 UU 8/2010, namun Pemohon berpendapat bahwa Penyidik tidak dapat menetapkan Pemohon menjadi tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) karena perkara awalnya bukan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 39 tindak pidana pencucian uang tetapi tindak pidana perbankan dan yang menjadi tersangkapun bukan Pemohon; 6. Menurut Pemohon ketentuan Pasal 69 UU 8/2010 terhadap dirinya bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. C. KETERANGAN DPR RI Terhadap dalil para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Permohonan a quo, DPR RI dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (legal standing) dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon Menanggapi permohonan para Pemohon a quo, DPR RI berpandangan bahwa para Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar para Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji. Juga apakah kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji. Terhadap kedudukan hukum (legal standing) tersebut, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulya untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) UU tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 90/PUU-XIII/2015. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 40 2. Pengujian atas Pasal 69 UU PP TPPU Terhadap permohonan pengujian Pasal 69 UU PP TPPU, DPR RI terlebih dahulu menyampaikan keterangan sebagai berikut: a. Bahwa dalam konvensi PBB tahun 1995 dan terakhir pada konvensi Palermo 2000, sudah disebutkan tentang pemberantasan kejahatan, dimana ada 17 jenis kejahatan yang termasuk Serious Crime. Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) merupakan peringkat pertama yang dikategorikan international Serious Crime, setelah itu adalah korupsi dan penyelundupan. b. Bahwa sistem dan mekanisme penegakan hukum pencucian uang atau rezim anti-pencucian uang, berbeda dengan penegakan hukum tindak pidana konvensional. Pengungkapan tindak pidana dan pelaku tindak pidana pencucian uang lebih difokuskan pada penelusuran aliran dana/uang haram (follow the money) atau transaksi keuangan. Dengan kata lain, penelusuran aliran dana melalui transaksi keuangan, merupakan cara yang paling mudah untuk menemukan jenis kejahatan, pelaku kejahatan dan tempat dimana hasil kejahatan disembunyikan atau disamarkan. Pendekatan ini tidak terlepas dari paradigma pencucian uang bahwa hasil kejahatan (proceeds of crime) merupakan “life blood of the crime”, artinya hasil kejahatan merupakan darah yang menghidupi tindak kejahatan itu sendiri sekaligus titik terlemah dari mata rantai kejahatan. c. Bahwa rumusan ketentuan Pasal 69 UU PP TPPU dimaksudkan agar ruang gerak pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) lebih terbatas dan dapat dikenai sanksi pidana pencucian uang. Rumusan ketentuan Pasal 69 sejalan dengan ketentuan dalam United Nations Model Law on Money Laundering and Proceed of Crime Bill 2003 (UN Model). d. Bahwa menurut Pasal 69 UU PP TPPU untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya (predicate crime). Ketentuan yang serupa dengan itu ada dalam Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 41 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Secara normatif sudah jelas, bahwa untuk memeriksa perkara TPPU tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Sebaliknya tidak ada satu pun pasal UU PP TPPU yang mewajibkan untuk dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asal sebelum memeriksa perkara TPPU. e. Bahwa Indonesia menganut sistem pembuktian yang disebut dengan sistem pembuktian negatif (negatief wettelijk) seperti yang diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurut pasal ini untuk dapat menghukum seseorang, hakim berdasarkan dua alat bukti yang sah menurut Undang-Undang, harus yakin, bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Kalau tindak pidana asal harus dibuktikan seperti itu maka dapat dipastikan tidak akan ada perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang akan diproses karena harus menunggu demikian lama. Tindak pidana asal yang melahirkan TPPU harus ada, tetapi tidak harus dibuktikan terlebih dahulu. Keberadaan tindak pidana asal dapat diketahui antara lain dari bukti permulaan yang cukup (dua alat bukti), hubungan kausalitas antara perkara TPPU dan tindak pidana asal, perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa, aliran dana hasil tindak pidana kepada terdakwa. f. Bahwa menurut Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sampai dengan Januari 2014, sudah ada 105 Putusan Pengadilan tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang berkekuatan hukum tetap yang menunjukkan, untuk memeriksa perkara TPPU tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Inilah salah satu bukti bahwa untuk memeriksa TPPU tidak wajib atau tidak perlu terlebih dahulu membuktikan tindak pidana asal. g. Bahwa UU PP TPPU menganut pembalikan beban pembuktian atau pembuktian terbalik sebagaimana diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 78 UU PP TPPU. Dalam Pasal 77 Undang-Undang PP TPPU mengatur bahwa untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Menurut Pasal 78 Undang-Undang PP TPPU, hakim Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 42 memerintahkan terdakwa agar membuktikan, bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana asal yang disebut di Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang PP TPPU. Dengan demikian, kewajiban terdakwalah untuk membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) bukan berasal dari tindak pidana asal, misalnya korupsi. h. Bahwa dengan beranalogi kepada Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penadahan. Untuk memeriksa perkara penadahan, tidak perlu pelaku tindak pidana asal (misalnya pencurian dan perampokan) ditangkap terlebih dahulu. Sudah banyak yurisprudensi mengenai masalah ini. Di negara lain baik common law maupun civil law untuk memeriksa perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) tidak perlu membuktikan tindak pidana asal terlebih dahulu. Misalnya di Belanda, menurut Hakim Agung Belanda dalam suatu diskusi di Bangkok dengan para hakim Indonesia pada 9 April 2013, bahwa untuk memeriksa perkara TPPU tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Begitu juga dengan pendapat hakim dari Amerika Serikat, pada forum yang sama bahwa di Amerika untuk memeriksa perkara TPPU tidak wajib membuktikan tindak pidana asalnya terlebih dahulu. Di Australia menurut hakim Australia dan Senior Lawyer, Australia dalam diskusi dengan hakim-hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi pada 27 November 2013 menyatakan, bahwa untuk memeriksa perkara TPPU tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. i. Bahwa undang-undang tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 maupun Undang-Undang yang berlaku sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, merumuskan tindak pidana pencucian uang (TPPU) sudah cukup terjadi dengan “diketahuinya atau patut diduganya” saja harta kekayaan yang menjadi obyek tindak pidana Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 43 pencucian uang adalah merupakan hasil tindak pidana asal (predicate crime). Dengan rumusan tindak pidana pencucian uang seperti itu, maka tindak pidana asal (predicate crime) tidak benar-benar harus ada, cukup dengan patut diduga saja bahwa sebelumnya telah terjadi tindak pidana asal (predicate crime) yang menghasilkan harta kekayaan yang kemudian “dicuci”, maka tindak pidana pencucian telah terbukti terjadi. Tindak pidana asal (predicate crime) tidak benar-benar harus menjadi causa (sebab) terjadinya tindak pidana pencucian uang. Ia (predicate crime) boleh ada atau boleh juga tidak ada, cukup patut diduga saja keberadaannya. j. Bahwa tindak pidana asal (predicate crime) adalah merupakan syarat untuk terjadinya suatu tindak pidana pencucian uang menurut undang- undang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia, namun bukan merupakan syarat mutlak. Kalau tindak pidana asal (predicate crime) ada, maka berlakulah ketentuan alternatif pertama, yaitu “diketahuinya” harta kekayaan yang menjadi objek pencucian tersebut tersebut berasal dari suatu tindak pidana asal (predicate crime). Sebaliknya, jika tindak pidana asal (predicate crime) tidak ada atau belum diketahui keberadaannya, maka berlakulah alternatif ke-dua, yaitu bahwa harta kekayaan dimaksud “patut diduga” merupakan hasil dari suatu tindak pidana asal (predicate crime). k. Bahwa urgensi dari keberadaan tindak pidana asal (predicate crime) dalam tindak pidana pencucian uang dalam hukum positif di Indonesia adalah tidak urgen, karena keberadaan tindak pidana asal (predicate crime) boleh ada atau boleh juga tidak ada, cukup dengan patut diduga saja. Sehingga urgensi predicate crime dalam tindak pidana pencucian uang menurut Undang-Undang tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia, hanya merupakan alternatif pilihan untuk dapat dikatakan menjadi penyebab atau causa dari suatu tindak pidana pencucian uang. l. Bahwa tindak pidana pencucian uang adalah kejahatan transnasional yang melintasi batas-batas yurisdiksi suatu negara, sehingga apabila tindak pidana asal (predicate crime) nya dilakukan di luar wilayah Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 44 yurisdiksi negara Indonesia, sedangkan tindak pidana pencucian uangnya dilakukan di Indonesia, maka tentu sangat sulit mempersyaratkan untuk dibuktikan terlebih dahulu terjadinya predicate crime dimaksud, sebagai syarat terjadinya tindak pidana pencucian uangnya. Sehingga Undang-Undang kita merumuskan dengan alternatif, yaitu “diketahui” atau “patut diduga” saja mengenai tindak pidana asal (predicate crime) tersebut. m. Bahwa berdasarkan hasil kovensi Vienna 1988 maka dikukuhkanlah gerakan pemberantasan pencucian uang secara global dalam bentuk International Anti Money Laundering Legal Regime. Sebagai tindak lanjut gerakan tersebut maka pada KTT G-7 1989 di Prancis dibentuk FATF yang merupakan komisi khusus dalam menjalankan tugas Rezim Anti Pencucian Uang. Tugas utama dari FATF adalah memantau perkembangan trend dan teknik pencucian uang, menganalisa kasus yang telah terjadi baik tingkat nasional maupun internasional, serta menyusun suatu kerangka dasar tindakan dalam upaya memerangi tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan wewenang yang dimilikinya, saat ini FATF telah mengeluarkan 40 butir rekomendasi penanganan kejahatan pencucian uang dan 9 rekomendasi khusus mengenai penanganan kejahatan pencucian uang dalam kaitannya dengan terorisme internasional. Rekomendasi tersebut kemudian dijadikan standarisasi penanganan tindak pidana pencucian uang. n. Bahwa pada Juni 2001, Indonesia masuk dalam Daftar Hitam FATF sebagai negara yang tidak kooperatif dalam upaya pemberantasan Pencucian Uang (Non Cooperative Countries or Territories/ NCCTs). Hal ini disebabkan rentannya kebijakan pengaturan sektor industri keuangan (Loopholes in financial regulations) dan belum ada-nya sarana yang memadai dalam mencegah dan memberantas kejahatan pencucian uang (Inadequate resources for preventing and detecting money laundering activities). Menanggapi kondisi tersebut maka Pemerintah Republik Indonesia kemudian turut menerapkan pendekatan anti money laundering regime sejak 17 April 2002 yang ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 45 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang selanjutnya telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 (UU TPPU). Berdasarkan hasil sidang Pleno FATF tanggal 11 Februari 2005 di Paris, Indonesia dinyatakan keluar dari daftar NCCTs, meskipun demikian FATF masih melaksanakan prosedur pemantauan terhadap kinerja Pemerintah Indonesia yang pelaksanaan akan dikordinasikan dengan Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG) sebagai FATF-style regional body. Guna mengoptimalkan kinerja serta memenuhi standarisasi internasional dalam Rezim Anti Pencucian Uang di Indonesia, pemerintah Indonesia berupaya untuk memperbaharui perangkat regulasi pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Salah satunya adalah dengan pembentukan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sebagai upaya penyempurnaan perangkat regulasi yang telah ada sebelumnya (UU Nomor 15 Tahun 2002 juncto UU Nomor 25 Tahun 2003) pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bertujuan untuk: 1) Memperkuat rezim anti pencucian uang di Indonesia; 2) Mendukung dan meningkatkan efektifitas upaya penegakan hukum; Memberikan dasar yang kuat dan kemudahan dalam pentrasiran dan penyitaan aset hasil tindak pidana sehingga menimbulkan efek jera bagi pelakunya; dan 3) Menyesuaikan dengan standar internasional yang telah mengalami perubahan dan berupaya mengikuti international best practice. o. Bahwa modus operandi dari tindak pidana Pencucian Uang antara lain terkait dengan kejahatan perbankan sehingga dapat menyebabkan hubungan sebab akibat (teori kausalitas) yang pertama kali mencetuskan adanya teori kausalitas adalah Von Buri dengan Teori Conditio Sine Qua Non, yaitu: 1. Kerjasama Penanaman Modal Uang hasil kejahatan dibawa ke luar negeri. Kemudian uang itu dimasukkan lagi ke dalam negeri lewat proyek penanaman modal Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 46 asing (joint venture). Selanjutnya keuntungan dari perusahaan joint venture diinvestasikan lagi ke dalam proyek-proyek yang lain, sehingga keuntungan dari proyek tersebut sudah uang bersih bahkan sudah dikenakan pajak. 2. Kredit Bank Swiss Uang hasil kejahatan diselundupkan dulu ke luar negeri lalu dimasukkan di bank tertentu, lalu di transfer ke bank Swiss dalam bentuk deposito. Deposito dijadikan jaminan hutang atas pinjaman di bank lain di negara lain. Uang dari pinjaman ditanamkan kembali ke negara asal dimana kejahatan dilakukan. Atas segala kegiatan ini menjadikan uang itu sudah bersih. 3. Transfer ke luar Negeri Uang hasil kejahatan ditransfer ke luar negeri lewat cabang bank luar negeri di negara asal. Selanjutnya dari luar negeri uang dibawa kembali ke dalam negeri oleh orang tertentu seolah-olah uang itu berasal dari luar negeri. 4. Usaha Tersamar di dalam Negeri Suatu perusahaan samaran di dalam negeri didirikan dengan uang hasil kejahatan. Perusahaan itu berbisnis tidak mempersoalkan untung atau rugi. Akan tetapi seolah-olah terjadi adalah perusahaan itu telah menghasilkan uang bersih. 5. Tersamar Dalam Perjudian Uang hasil, kejahatan didirikanlah suatu usaha perjudian, sehingga uang itu dianggap sebagai usaha judi atau membeli nomor undian berhadiah dengan nomor menang dipesan dengan harga tinggi sehingga uang itu dianggap sebagai hasil menang undian 6. Penyamaran Dokumen Uang hasil kejahatan tetap di dalam negeri. Keberadaan uang itu didukung oleh dokumen bisnis yang dipalsukan atau direkayasa sehingga ada kesan bahwa uang itu merupakan hasil beberbisnis yang berhubungan dengan dokumen yang bersangkutan. Rekayasa itu misalnya dengan melakukan double invoice dalam hal ekspor impor sehingga uang itu dianggap hasil kegiatan ekspor impor. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 47 7. Pinjaman Luar Negeri Uang hasil kejahatan dibawa ke luar negeri. Kemudian uang itu dimasukkan lagi ke dalam negeri asal dalam bentuk pinjaman luar negri. Sehingga uang itu dianggap diperoleh dari pinjaman (bantuan kredit) dari luar negeri. 8. Rekayasa Pinjaman Luar Negeri. Uang hasil kejahatan tetap berada di dalam negeri. Namun dibuat rekayasa dokumen seakan-akan bantuan pinjaman dari luar negeri Sedangkan metode yang dipergunakan dalam melakukan pencucian uang, antara lain: 1. Buy and Sell Conversions Metode ini dilakukan meallui transaksi barang dan jasa. Suatu aset dapat dijual kepada konspirator yang bersedia membeli atau menjual lebih mahal dengan mendapatkan fee atau diskon. Selisih harga yang dibayar kemudian dicuci secara transaki bisnis. Barang atau jasa dapat diubah menjadi hasil yang legal melalui rekening pribadi atau perusahaan yang ada di suatu bank. 2. Offshore Conversions Uang hasil, kejahatan dikonversi ke dalam wilayah yang merupakan tempat yang sangat menyenagkan bagi penghindaran pajak (tax heaven money laun-dering centers) untuk kemudian di depositokan di bank yang berada di wila-yah tersebut. Negara yang termasuk atau berciri tax heaven memang terdapat sistem hukum perpajakan yang tidak ketat. Akan tetapi sistem rahasia bank sangat ketat. Birokrasi bisnis cukup mudah untuk memungkinkan adanya ra-hasia bisnis yang ketat serta pembentukan usaha trust fund. Untuk mendukung usaha itu pelaku memakai jasa pengacara, akuntan dan konsultan keuangan dan para pengelola dana yang handal untuk memanfaatkan segala cela yang ada di negara itu. 3. Legitimate Business Conversions Metode ini dengan melakukan kegiatan bisnis yang sah sebagai cara pengalihan atau pemanfaatan hasil uang kotor. Uang kotor kemudian dikonversi secara transfer, cek atau alat pembayaran lain untuk disimpan di rekening bank atau ditransfer kemudian ke Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 48 rekening bank lainnya. Biasanya pelaku bekerja sama dengan perusahaan yang rekeningnya dapat digunakan sebagai terminal untuk menampung uang kotor. Selain itu, Instrumen yang dipergunakan dalam pencucian uang berupa lembaga penyedia jasa baik penyedia jasa keuangan berupa bank ataupun non bank maupun non keuangan. Ada 7 (tujuh) Instrumen yang dipergunakan dalam pencucian uang. yaitu:1) Bank dan Lembaga Keuangan lainnya; 2) Perusahaan Swasta; 3) Real estate; 4) Deposit Taking Institution; 5) Money Changer; 6) Institusi Penanaman Uang Asing; 7) Pasar Modal dan Pasar uang. p. Bahwa berdasarkan praktik peradilan selama ini, pada tindak pidana pencucian uang tidak harus dibuktikan terlebih dahulu kejahatan asal (predicate crime) karena pencucian uang merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri. Karena itu, aparat Kejaksaan bisa mengajukan dakwaan pencucian uang lepas dari jenis tindak pidana asal. Kalapun seseorang lolos dari predicate crime bukan berarti bisa lolos dari tuduhan pencucian uang. q. Bahwa tindak pidana Pencucian Uang secara umum dikenal sebagai tindak pidana lanjutan (follow up crime) yaitu suatu tindak pidana yang terjadi setelah adanya kejahatan asal (predicate crime), sehingga menimbulkan pendapat yang logis bahwa untuk dapat memproses tindak pidana pencucian uang, perlu dibuktikan terlebih dahulu adanya kejahatan asal, sehingga dalam tahap penuntutan jaksa penuntut umum harus membuat surat dakwaan kumulatif. namun demikian dalam kenyataan, pendapat tersebut adalah tidak benar, karena pada dasarnya tindak pidana pencucian uang dapat berdiri sendiri, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta fakta dalam praktik peradilan. [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Presiden menyampaikan keterangan lisan pada persidangan tanggal 10 September 2015 dan keterangan tertulis pada tanggal 21 Oktober 2015, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 49 I. POKOK PERMOHONAN PEMOHON 1. Bahwa Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara dengan dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagaimana diatur dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang a quo. Dugaan TPPU yang dituduhkan terhadap Pemohon dengan tindak pidana asal (predicate crime) adalah perkara perbankan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, di mana perkara awal ini dituduhkan kepada pihak lain di luar diri Pemohon. 2. Bahwa berdasarkan pasal a quo UU Perbankan tersebut, menurut Pemohon antara pelaku predicate crime dengan perkara TPPU adalah berbeda/berdiri sendiri, dimana perkara TPPU yang dituduhkan kepada Pemohon masih dalam proses di tingkat penyidikan, sedangkan predicate crime yaitu perkara perbankan tersebut telah diputus oleh PN Baubau yang menyatakan Ishak dan Nyoman Gede Arta dinyatakan bebas murni. Menurut Pemohon suatu hal yang aneh bila Pemohon dituduh melakukan TPPU kalau tindak pidana asal (predicate crime) saja tidak terbukti. 3. Bahwa keberadaan Pasal 69 Undang-Undang a quo tidak memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum dan pengabaian HAM. Pasal a quo tidak bersesuaian dan dapat ditafsirkan dengan makna yang bertentangan dengan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 ayat (1) Undang- Undang a quo, karena faktanya predicate crime-nya telah diputus bebas murni oleh Pengadilan Baubau, sehingga hal ini betentangan dengan asas praduga tak bersalah. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON Sehubungan dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, Pemerintah menyampaikan hal-hal sebagai berikut: a. Bahwa Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara dengan dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagaimana diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang a quo. Dugaan TPPU yang dituduhkan terhadap Pemohon dengan tindak pidana asal (predicate crime) adalah perkara Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 50 perbankan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dimana perkara awal ini dituduhkan kepada pihak lain di luar diri Pemohon. b. Terhadap posita Pemohon, menurut Pemerintah permohonan Pemohon dalam uraiannya tidak memberikan argumentasi tentang pertentangan antara pasal yang diuji dengan batu ujinya yaitu dengan pengujian dengan UUD 1945. Namun Pemohon hanya mendasarkan atas kerugiannya dengan dasar kekhawatiran Pemohon atas permasalahan yang dialaminya ketika ditahap proses penyidikan. Padahal penyidikan adalah bagian dari proses peradilan yang sebenarnya belum masuk ke dalam pembuktian di sidangpengadilan. Sehingga menurut Pemerintah, terhadap permasalahan dalam praktek hukum yang diajukan oleh Pemohon tersebut, bukan menjadi kompetensi Mahkamah Konstitusi untuk menguji dan menilai perkara dalam sistem peradilan tindak pidana yang belum disidangkan, tetapi menjadi kompetensi pengadilan dan Mahkamah Agung.Oleh karena itu, Pemerintah berpendapat bahwa yang dipermasalahkan oleh Pemohon adalah mengenai penerapan (implementasi) dari ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). c. Bahwa materi yang dimohonkan untuk diuji oleh Pemohon mengenai ketentuan Pasal 69 Undang-Undang a quo, pernah dimohonkan untuk di uji materi (constitutional review) dan telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 77/PUU-XII/2014 pada tanggal 12 Februari 2015 dengan amar putusan menyatakan “ditolak seluruhnya”. Oleh karena ketentuan a quo pernah diuji walaupun Pemohon dalam permohonannya menyampaikan maksud dan tujuannya berbeda, menurut Pemerintah ketentuan ini tidak dapat diuji kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang. Dengan demikian, terhadap permohonan Pemohon ini, berlaku nebis in idem dengan Putusan Mahkamah Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 51 Konstitusi dengan perkara Nomor 77/PUU-XII/2014 pada tanggal 12 Februari 2015. d. Terhadap petitum Pemohon yang pada dasarnya Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi memaknai ketentuan Pasal 69, terkait permaalahan Pemohon, menurut Pemerintah hal tersebut bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun menjadi kewenangan peradilan pidana, sehingga atas dugaan TPPU terhadap Pemohon seharusnya diperiksa dan dibuktikan dalam proses peradilan pidana baik pemeriksaan di tingkat penyidikan, penuntutan, dan sidang pengadilan. Oleh karena itu Pemohon dapat memberikan sanggahan atas bukti-bukti yang diajukan penyidik dan Jaksa Penuntut Umum atas sangkaan atau dakwaan TPPU pada saat sidang peradilan tersebut. Berdasarkan hal tersebut di atas, menurut Pemerintah perlu dipertanyakan kepentingan Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap dirugikan hak konstitusionalitasnya karena keberlakuan pasal a quo, juga apakah terdapat konstitusional yang dimaksud bersifat spesifik Pemohon yang menurut penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dmohonkan untuk diuji. Oleh karena itu, Pemerintah berpendapat Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011. Oleh karena itu, menurut Pemerintah adalah tepat jika Yang Mulia Ketua/Mejelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). III. KETERANGAN PEMERINTAH ATAS MATERI PERMOHONAN YANG DIMOHONKAN UNTUK DIUJI Sebelum Pemerintah menguraikan mengenai materi yang dimohonkan oleh Pemohon yang mendalilkan Pasal 69 UU TPPU yang menyatakan, “Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya” bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena tidak memberikan kepastian hukum dan perlindungan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 52 hukum dan pengabaian HAM, perkenankan Pemerintah menyampaikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: 1. Terhadap permasalahan yang dihadapi Pemohon sebagai tersangka dalam proses penyidikan, menurut Pemerintah bukanlah sebagai hal yang aneh karena berdasarkan definisi tersangka adalah “seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana” (vide Pasal 1 angka 14 KUHAP). Sedangkan “bukti permulaan” dalam definisi tersangka adalah “ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14” (vide Penjelasan Pasal 17 KUHAP). Sehingga dengan merujuk Pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul merupakan pelaku tindak pidana. 2. Bahwa “bukti permulaan yang cukup” sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 17 KUHAP ditujukan pada tahap awal penegakan hukum pidana yaitu pada tahap penyidikan dimana bisa saja terjadi beberapa kemungkinan terhadap kesimpulan penyidik yaitu: a. ditetapkan telah terjadi tindak pidana atau perbuatan tersebut sebagai perbuatan pidana; dan b. ditetapkan seseorang sebagai tersangka pelaku tindak pidana. Jika penyidik menyimpulkan bahwa tidak terjadi tindak pidana atau perbuatan tersebut bukan perbuatan pidana, maka penyidik tidak akan menetapkan seseorang dinyatakan sebagai tersangka. 3. Bahwa persoalan seseorang yang dijadikan tersangka diperiksa terlebih dahulu sebagai calon tersangka atau sebagai saksi (yang calon tersangka), sangat tergantung kepada interpretasi dalam praktek penegakan hukum yang harus ditafsirkan kasus demi kasus, alias tidak dapat digeneralisir untuk semua kasus manapun. Setiap kasus memiliki kekhususan (tipikal atau ciri-ciri) sendiri-sendiri, ada kalanya tanpa diperiksa terlebih dahulu dapat ditetapkan sebagai tersangka dengan mendasarkan hasil penyidikan terhadap barang bukti dan alat bukti lain, dan adakalanya harus diperiksa terlebih dahulu sebagai calon tersangka yang kapasitasnya masih sebagai saksi (calon tersangka). Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 53 Oleh karena itu, berdasarkan keterangan di atas, terhadap permasalahan Pemohon yang merasa tuduhan tindak pidana yang diarahkan kepadanya adalah hal yang aneh disebabkan menurut Pemohon dugaan tindak pidana asalnya berbeda dengan dugaan yang dituduhkan, menurut Pemerintah untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil atas kasus yang Pemohon alami, terhadap tuduhan tersebut sebenarnya Pemohon dapat mengajukan gugatannya kepra-peradilan untuk mencari kebenaran sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan Pemohon sebagai tersangka atas kasusnya tersebut. Disamping itu atas tuduhan tersebut terdapat beberapa pasal lainnya dalam KUHAP yang mengatur Jaminan kepada hak tersangka untuk dapat memperoleh keadilan bagi tersangka dalam mencari kepastian tersebut sebagaimana diatur dalam materi muatan dalam BAB VI KUHAP yang mengatur norma hak tersangka dan terdakwa. Dengan demikian terhadap permasalahan hukum Pemohon menurut Pemerintah bukanlah menjadi kompetensi Mahkamah Konstitusi untuk dapat memeriksa, mengadili dan mengujinya namun menjadi kompetensi pengadilan dan Mahkamah Agung untuk mengujinya dan Pemohon dapat berupaya hukum sesuai dengan hak dan kewenangannya yang diatur dalam Hukum Acara Pidana. Namun untuk Pemohon pahami bersama mengenai permasalahan Pemohon, Pemerintah dapat memberikan keterangannya terkait dengan materi yang dimohonkan oleh Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa Pasal 69 Undang-Undang a quo memberikan makna bahwa sebenarnya tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri (independent crime) dengan karakter khusus. Karena itu, aparat Kejaksaan bisa mengajukan dakwaan pencucian uang lepas dari jenis tindak pidana asal. Kalapun seseorang lolos dari predicate crime bukan berarti bisa lolos dari tuduhan pencucian uang. 2. Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang dapat dibandingkan dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana penadahan, sebagaimana diatur Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimana seseorang yang menadah barang-barang hasil kejahatan dapat dipidana maksimal empat tahun penjara. Pada tindak pidana kejahatan, penadahan adalah kejahatan lanjutan setelah Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 54 kejahatan asal seperti pencurian. Berdasarkan sejumlah yurisprudensi, kejahatan pencurian tersebut tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu apabila jaksa ingin menuntut pelaku penadahan. Merujuk pada yurisprudensi, tidak ada ketentuan yang mengharuskan menuntut dan menghukum orang yang mencuri sebelum menuntut dan menghukum orang yang menadah. Dalam Putusan MA Nomor 79K/Kr/1958, fakta tentang ada orang yang kecurian dan barang hasil pencurian sudah cukup dijadikan dasar menuntut penadahan. 3. Bahwa ada beberapa perkara TPPU yang predicate crime nya tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, diantaranya: a) Perkara atas nama terpidana ARGANDIONO (Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 95/Pid.Sus/2011/PN. Sby); b) Perkara atas nama terpidana Dr. Drs. Bahasyim Assifie, M.Si bin Khalil Sarinoto (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1252/Pid.B/2010/PN.JKT.SEL tanggal 2 Februari 2011 juncto Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 08/Pid/TPK/2011/PT.DKI tanggal 19 Mei 2011 juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 1454 K/Pid.Sus/2011 tanggal 31 Oktober 2011; c) Perkara atas nama terpidana Le Mien Sumardi (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1056/Pid.B/2005/PN.JKT.PST juncto Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 211/Pid/ 2005; 4. Terhadap ketentuan a quo Mahkamah Konstitusi pernah memberikan pendapatnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 77/PUU-XIII/2014 yang menyatakan bahwa “ketentuan Pasal 69 UU 8/2010 tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya, menurut Mahkamah andaikata pelaku tindak pidana asalnya meninggal dunia berarti perkaranya menjadi gugur, maka si penerima pencucian uang tidak dapat dituntut sebab harus terlebih dahulu dibuktikan tindak pidana asalnya. Adalah suatu ketidakadilan bahwa seseorang yang sudah nyata menerima keuntungan dari tindak pidana pencucian uang tidak diproses pidana hanya karena tindak pidana asalnya belum dibuktikan terlebih dahulu”. Kemudian Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 55 “Bagaimana mungkin ada tindak pidana pencucian uang kalau tidak ada tindak pidana asalnya. Apabila tindak pidana asalnya tidak bisa dibuktikan terlebih dahulu, maka tidak menjadi halangan untuk mengadili tindak pidana pencucian uang. Meskipun tidak persis sama dengan tindak pidana pencucian uang dalam KUHP telah dikenal tindak pidana penadahan (vide Pasal 480 KUHP) yang dalam praktiknya sejak dahulu tindak pidana asalnya tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu.” Berdasarkan hal tersebut di atas, menurut Pemerintah ketentuan Pasal 69 UU TPPU justru memberi jaminan, perlindungan dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dan melindungi pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda di bawah kekuasaan serta rasa aman sebagai antisipasi transaksi keuangan yang begitu cepat dan mengantisipasi pencegahan kejahatan TPPU. IV. PETITUM Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian (constitusional review) ketentuan a quo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 2. Menolak permohonan pengujian Pemohon seluruhnya atau setidak- tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 3. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan; 4. Menyatakan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. [2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang telah ditetapkan sebagai Pihak Terkait oleh Mahkamah untuk perkara a quo menyampaikan keterangan pada Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 56 persidangan tanggal 5 Oktoober 2015 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: I. TENTANG KEDUDUKAN (LEGAL STANDING) PEMOHON 1.1. Terhadap kedudukan atau legal standing Pemohon, PPATK berpendapat bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing dengan pertimbangan bahwa dalil-dalil yang diajukan Pemohon tidak menjelaskan adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dari Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 (selanjutnya disebut dengan UU MK), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-111/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUUV/2007, bertanggal 20 September 2007 dan Putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya telah secara tegas memberikan pengertian dan batasan kumulatif perihal "kerugian konstitusional" terkait dengan berlakunya suatu norma Undang-Undang, yaitu: (1) adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; (2) bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji; (3) kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; (4) adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji; dan (5) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Pemohon tersebut lebih menjelaskan kepada perbedaan pendapat antara Pemohon dengan pelaksana UU TPPU atas penerapan hukum pidana dan hukum acara pidana dalam menafsirkan UU TPPU. Dengan kata lain materi yang disampaikan oleh Pemohon ini bukanlah objek dari Mahkamah untuk menyidangkan karena Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 57 permohonan Pemohon bukan constitutional complaint, melainkan investigative dan prosecution complaint. 1.2. Terhadap petitum Pemohon yang dalam permohonannya memohon agar ketentuan a quo dimaknai “....bila antara pelaku Tindak Pidana Asal dan pelaku TPPU adalah orang yang sama, namun bila pelaku tindak pidana asal dan pelaku TPPU adalah orang yang berbeda atau perkaranya berdiri sendiri-sendiri maka untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap TPPU wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya." Dalam praktik persidangan perkara pidana seluruh keberatan Pemohon disampaikan dalam persidangan perkara pidana, baik pada saat tahap pengajuan keberatan terhadap surat dakwaan, pembelaan/pledoi, maupun duplik. Berkenaan dengan hal tersebut, menurut kami sangkaan TPPU terhadap Pemohon akan diperiksa dan dibuktikan dalam proses perkara pidana balk pemeriksaan di tingkat penyidikan, penuntutan, dan sidang pengadilan. Pemohon dapat memberikan sanggahan atas bukti- bukti yang diajukan penyidik dan Jaksa Penuntut Umum atas sangkaan atau dakwaan TPPU yang dikenakan kepada Pemohon. Namun demikian PPATK menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. II. SISTEM ATAU REZIM ANTI PENCUCIAN UANG 2.1. Permohonan pengujian UU TPPU terhadap UUD 1945 yang diajukan oleh Pemohon pada hakikatnya mempertaruhkan dan dapat melemahkan sistem atau rezim anti pencucian uang yang telah dibangun dengan sungguhsungguh untuk menurunkan tingkat kriminalitas dari berbagai tindak pidana asal sekaligus merampas aset-aset yang berasal dari kejahatan. Sistem atau rezim anti pencucian uang di Indonesia juga dikembangkan untuk mewujudkan integritas lembaga keuangan, lembaga penyedia barang dan/atau jasa lain tertentu seperti perusahaan properti/agen properti; pedagang kendaraan bermotor; pedagang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 58 permata dan perhiasan/logam mulia; pedagang barang seni dan antik; serta balai lelang, dan stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional. 2.2. Secara historis Kelahiran sistem atau rezim anti pencucian uang secara internasional (global) ditandai dengan disahkannya United Nations Convention Aganst Illicit Traffic In Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Vienna Convention) pada tahun 1988. Pengesahan Vienna Convention berangkat dari suatu kondisi di mana masyarakat internasional ketika itu mengalami frustrasi dalam upaya pemberantasan perdagangan gelap obat-obatan terlarang (drug trafficking), seperti yang dilakukan oleh Alfons Capone alias Al Capone bersama-sama dengan organisasi kejahatan lainnya yang beroperasi di berbagai belahan dunia. Hal ini dapat dimengerti mengingat objek yang diperangi adalah kejahatan terorganisir (organized crime) yang memiliki karakteristik organisasi struktural yang solid dan bersifat internasional dengan pembagian tugas dan wewenang yang jelas, serta memiliki sumber pendanaan yang sangat kuat dan jaringan kerja yang sangat Iuas melintasi batas-batas negara (transnational crime). 2.3. Untuk mencegah dan memberantas drug trafficking dan tindak kejahatan serius (serious crime) Iainnya, Vienna Convention menawarkan suatu paradigma baru, yang dipandang sebagai suatu Iangkah maju dengan strategi yang tidak hanya terfokus menangkap dan menghukum para pelakunya, tetapi juga berorientasi kepada upaya mengejar dan merampas harta kekayaan atau aset yang dihasilkan dari tindak pidana tersebut. Paradigma baru ini bertujuan untuk menghilangkan nafsu dan motivasi setiap oranq untuk berbuat jahat dengan cara menghalanginya untuk dapat menikmati hasil atau buah dari kejahatannya, mengingat proceed of crimes pada hakekatnya life blood of crime. Dengan demikian, Iahirnya Vienna Convention dapat dipandang sebagai tonggak sejarah dan titik puncak perhatian masyarakat internasional untuk menetapkan dan mengukuhkan suatu rezim baru (dengan pendekatan baru) dalam penanganan kejahatan, di mana "rezim baru" ini Iebih berorientasi kepada "penyitaan" (confiscation) dan freezing (pembekuan) terhadap "harta kekayaan" Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 59 (property) yang merupakan "hasil-hasil kejahatan" (proceeds of crime). 2.4. Sistem atau rezim anti pencucian uang yang mengedepankan pendekatan follow the money, memandang bahwa hasil-hasil kejahatan (proceeds of crime) adalah "life-blood of the crime". Artinya, hasil-hasil kejahatan merupakan "aliran darah" yang menghidupi tindak kejahatan itu sendiri, yang sekaligus juga merupakan titik terlemah dari mata rantai kejahatan. Upaya memotong mats rantai kejahatan ini pada titik terlemahnya, yaitu merampas hasil-hasil kejahatan, selain Iebih mudah dilakukan juga akan dapat menghilangkan motivasi pelakunya untuk mengulangi kembali tindak kejahatan. 2.5. Keunggulan pendekatan follow the money, yaitu: (1) jangkauannya Iebih jauh hingga kepada aktor intelektualnya, sehingga dirasakan Iebih adil; (2) memiliki prioritas untuk mengejar hasil kejahatan, bukan pelakunya sehingga dapat dilakukan dengan "diam-diam", Iebih mudah, dan risiko Iebih kecil karena tidak berhadapan Iangsung dengan pelakunya yang kerap memiliki potensi melakukan perlawanan; (3) hasil kejahatan dibawa ke depan proses hukum dan disita untuk negara karena pelakunya tidak berhak menikmati harta kekayaan yang diperoleh dengan cara-cara yang tidak sah, maka dengan disitanya hasil tindak pidana akan membuat motivasi orang melakukan tindak pidana menjadi berkurang; (4) adanya pengecualian ketentuan rahasia bank dan/atau kerahasiaan Iainnya sejak pelaporan transaksi keuangan oleh pihak pelapor sampai kepada pemeriksaan selanjutnya oleh penegak hukum; dan (5) harta kekayaan atau uang merupakan tulang punggung organisasi kejahatan, maka dengan mengejar dan menyita harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan akan memperlemah mereka sehingga tidak membahayakan kepentingan umum. 2.6. Dalam melengkapi sistem atau rezim anti pencucian uang ini setiap negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 58 Konvensi PBB Menentang Korupsi (UNCAC), Pasal 7 ayat (1) huruf b Konvensi PBB Menentang Kejahatan Terorganisir Lintas Batas Negara (UNTOC) dan Rekomendasi 29 Standar Internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (FATE Recommendations), perlu dan harus membentuk unit intelijen keuangan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 60 yang bersifat independen. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang secara eksplisit mengamanatkan pembentukan PPATK sebagai unit intelijen keuangan di Indonesia. Eksistensi PPATK kemudian semakin dikukuhkan dalam UU TPPU. 2.7. Dengan demikian, permohonan pengujian UU TPPU yang di dalamnya memuat tugas, fungsi, dan kewenangan PPATK mengancam kedudukan dan peran PPATK sebagai focal point dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Oleh karena itu, PPATK berkepentingan dan mengajukan diri sebagai "Pihak Terkait" dalam permohonan pengujian UU TPPU yang diajukan oleh Pemohon. 2.8. PPATK melakukan fungsi analisis dan pemeriksaan terhadap laporan yang diterima dari Pihak Pelapor [vide Pasal 40 huruf d UU TPPU jo Pasal 44 ayat (1) UU TPPU]. Hasil analisis (HA) dan Hasil Pemeriksaan (HP) yang dihasilkan, kemudian disampaikan kepada penyidik TPPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 UU TPPU. Sampai dengan Agustus 2015, PPATK telah menyampaikan 3.131 hasil analisis dan 58 hasil pemeriksaan kepada penyidik. 2.9. PPATK menerima 3 (tiga) jenis laporan dari Penyedia Jasa Keuangan (PJK), meliputi Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM), Transaksi Keuangan Tunai, dan Laporan Transaksi Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri (LTKL) [vide Pasal 23 ayat (1) UU TPPU]. Sampai dengan Agustus 2015, jumlah LTKM yang diterima dari bank sebanyak 122.547 laporan dari 116 PJK bank dan jumlah LTKM yang diterima non bank sebanyak 110.169 laporan dari 150 PJK non bank. Adapun jumlah LTKT yang diterima per Agustus 2015 adalah sebanyak 17.542.950 laporan yang berasal dari 178 PJK bank dan non bank. Selain itu, PPATK juga menerima laporan Transaksi dari Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain (PBJ) [vide Pasal 27 ayat (1) UU TPPU] dimana sampai dengan Agustus 2015, PPATK telah menerima 87.134 laporan dari 314 PBJ. 2.10. Hasil kerja sama yang efektif di antara para pihak yang termasuk dalam rezim anti pencucian uang dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang adalah dengan semakin meningkatnya jumlah putusan tindak pidana pencucian uang yang sampai dengan Agustus 2015 telah mencapai 136 kasus, dengan tindak Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 61 pidana asal terbesar adalah narkotika dan korupsi. 2.11. Jumlah kuantitatif sebagaimana telah dikemukakan tersebut di atas merupakan fakta atas keberhasilan sistem atau rezim anti pencucian uang di Indonesia yang merupakan hasil kerja sama yang efektif antara Pihak Pelapor, PPATK, Aparat Penegak Hukum, instansi terkait Iainnya serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. III. TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG SEBAGAI INDEPENDENT CRIME 3.1. Dunia telah mengakui bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan salah satu tindak pidana lintas batas negara (transnational crimes) dan tindak pidana terorganisir (organized crime). Oleh karena itu, dunia menyepakati bahwa setiap negara harus memiliki sistem atau rezim anti pencucian uang sebagaimana diamanatkan dalam Konvensi PBB Menentang Korupsi (UNCAC) dan Konvensi PBB Menentang Kejahatan Terorganisir Lintas Batas Negara (UNTOC). Rezim anti pencucian uang sebagaimana diatur dalam UU TPPU merupakan salah satu bukti dari fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional. Hal ini sejalan dengan pandangan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja yang menyatakan bahwa hukum harus ditempatkan di depan dan membawa arah perubahan masyarakat menjadi lebih modern atau lebih baik dari sebelumnya (ius constitutum yang bersifat progresif dan responsif). 3.2. Pasal 69 UU TPPU yang diajukan uji materiil oleh Pemohon merupakan salah satu tools untuk optimalisasi penanganan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Hal ini mengandung makna bahwa dalam setiap proses penanganan perkara tindak pidana pencucian uang atau dugaan adanya harta hasil perolehan kejahatan, aparat penegak hukum tidak boleh terhenti karena alasan penanganan perkara pokoknya belum terbukti di pengadilan. 3.3. Pasal 69 Undang-Undang a quo memberikan makna bahwa sebenarnya tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri (independent crime). Hal ini sejalan dengan pendapat mantan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 62 Hakim Agung, Bapak Djoko Sarwoko yang menyatakan bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, yang memiliki karakter khusus. Kalaupun seseorang lolos dari predicate crime bukan berarti bisa lolos dari tuduhan pencucian uang. Hal tersebut juga dapat diartikan bahwa dengan tidak terbuktinya perbuatan tindak pidana asal oleh si pelaku di sidang pengadilan tidak dengan serta merta perbuatan tindak pidana pencucian uangnya turut tidak terbukti, tidak hanya karena si pelaku memang benar tidak terbukti melakukan tindak pidana asal, tetapi bisa saja dikarenakan, misalnya salah penerapan pasal dalam dakwaan atau aparat penegak hukum belum menemukan peristiwa hukum pidana (tindak pidana asal) yang menghasilkan hasil tindak pidana tersebut. 3.4. Selain itu, bukti lainnya yang menunjukkan bahwa tindak pidana pencucian merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri adaiah perbedaan objek antara tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang. Objek dari tindak pidana asal adalah perbuatan dan pembuat (pelaku), sedangkan objek tindak pidana pencucian uang adalah harta kekayaan yang diduga berasal atau diperoieh dari tindak pidana asal. Perbedaan objek kedua tindak pidana tersebut berdampak terhadap pembuktian secara normatif, dimana pembuktian atas tindak pidana asal adaiah terhadap perbuatan dan kesalahan pada pembuatnya, sedangkan pembuktian atas harta kekayaan dalam tindak pidana pencucian uang adalah pada perolehan harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana. 3.5. Berdasarkan argumen tersebut di atas jelas terlihat bahwa sasaran UU TPPU bukan pada perbuatan terdakwa melainkan pada harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana. Oleh karena itu, penegakan hukum tindak pidana pencucian uang tidak menggunakan pendekatan follow the suspect, tetapi menggunakan follow the money. 3.6. Dalam workshop "pengungkapan dan pembuktian perkara pidana melaiui peneiusuran hasil kejahatan" yang diseienggarakan pada 9 Juni 2009, Ketua Muda Bidang Khusus Mahkamah Agung menyatakan bahwa sebagai representasi praktik peradilan dapat disimpuikan bahwa TPPU tidak harus dibuktikan lebih dahulu predicate crime atau tindak pidana Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 63 asal, karena TPPU merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri (independent) yang memiliki karakter khusus dan mempunyai acara khusus (mandiri serta memiliki karakteristik tersendiri), oleh karena itu, maka proses penegakan hukum juga tidak terpengaruh oleh pembebasan terdakwa dari predicate crimes. 3.7. Ahli pidana Prof. Dr. Barda Nawawi Arief dan Prof. Mardjono Reksodiputro memberikan pernyataan mengenai ketentuan Pasal 69 Undang-Undang a quo dimana ketentuan tersebut menegaskan untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap TPPU tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Dalam hal ini, meskipun TPPU masih tetap mempertimbangkan tindak pidana asalnya, tetapi prosesnya dapat dilaksanakan tanpa menunggu adanya lebih dahulu putusan atas tindak pidana asal. 3.8. Selanjutnya, disampaikan bahwa Pihak Terkait sependapat dengan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 77/PUU-X11/2014 tanggal 12 Februari 2015 yang menyatakan bahwa “meskipun tidak persis sama dengan tindak pidana pencucian uang, dalam KUHP telah dikenal tindak pidana penadahan (vide Pasal 480 KUHP) yang dalam praktiknya sejak dahulu tindak pidana asalnya tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu”. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, hemat Pihak Terkait dalam penerapan Pasal 69 UU TPPU sudah seyogianya aparat penegak hukum yang menangani dugaan harta hasil perolehan kejahatan, harus menelusuri harta tersebut berasal atau patut diduga dari tindak pidana atau kejahatan apa. 3.9. Disampaikan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat, bahwa persamaan dari tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana penadahan adalah sama-sama merupakan delik pemudahan. Prof. Dr. Andi Hamzah menyatakan bahwa delik pemudahan (begunstigings delicten) ialah delik yang dilaksanakannya untuk memudahkan dilakukannya delik lain. Pada tindak pidana penadahan adanya penadah memudahkan orang melakukan kejahatan, misalnya pencurian. Jika ada yang menandah tentu memudahan orang mencuri karena ada tempat penyaluran hasil pencurian. Apalagi jika pencurian itu Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 64 terorganisasikan. Jika ada orang yang menadah hasil pencurian mobil, maka komplotan pencuri mobil mudah melakukan pencurian. Tidak perlu barang itu telah menjadi milik pembuat (Hoge Raad, 25 Maret 1918). Analog dengan pendapat tersebut, hemat kami tindak pidana pencucian uang juga merupakan delik pemudahandimana pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar Harta Kekayaan hasil tindak pidananya susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga pelaku tindak pidana dapat dengan leluasa memanfaatkan Harta Kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. 3.10. Berdasarkan argumentasi-argumentasi sebagaimana dikemukakan di atas, keberadaan Pasal 69 UU TPPU mutlak adanya. Ketiadaan Pasal 69 a quo atau setidak-tidaknya dimaknai "untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya apa bila antara Pelaku Tindak pidana asal dan pelaku tindak pidana Pencucian uang adalah orang yang sama, namun bila Pelaku tindak pidana asal dan pelaku tindak pidana pencucian uang adalah orang yang berbeda atau perkaranya berdiri sendiri-sendiri maka Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya" (vide petitum Pemohon), dapat berdampak pada hilangnya independesi tindak pidana pencucian uang sebagai tindak pidana uang berdiri sendiri, sehingga proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang akan sangat bergantung pada pembuktian tindak pidana asalnya. Hal tersebut mengakibatkan dalam hal perbuatan tindak pidana asalnya tidak terbukti, maka perbuatan tindak pidana pencucian uangnya tidak dapat dilakukan proses penegakan hukum. Hal tersebut akan sangat "menguntungkan" pelaku tindak pidana asal, dimana hasil tindak pidana yang "berhasil" disembunyikan atau disamarkan asal usulnya tidak dapat dilakukan proses penegakan hukum, termasuk upaya pemblokiran, penyitaan, dan perampasan harta kekayaan hasil tindak pidana. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 65 3.11. Keberadaan Pasal 69 UU TPPU sejalan atau konsisten dengan landasan filosofis penyusunan UU TPPU, termasuk pembentukan Pasal 69 Undang-Undang a quo, dimana dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dilakukan dengan menggunakan pendekatan follow the money. Sebagaimana diketahui bahwa pengungkapan perkara tindak pidana pencucian uang seringkali diawali dari penelusuran harta kekayaan yang diduga atau diketahui berasal dari hasil tindak pidana. Manakala aparat penegak hukum telah memiliki keyakinan yang cukup bahwa unsur-unsur tindak pidana pencucian uang telah terpenuhi, termasuk adanya sangkaan atau dugaan bahwa Harta Kekayaan tersebut berasal dari hasil tindak pidana asal, maka terhadap Harta Kekayaan tersebut dilakukan pemblokiran. Dengan demikian apabila dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang waiib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asaInva, maka Harta Kekayaan yang diduga atau diketahui dari hasil tindak pidana tersebut akan sangat cepat dialihkan oleh pelaku tindak pidana untuk disembunyikan atau disamarkan sebelum aparat penegak hukum dapat melakukan proses penegakan hukum. 3.12. Pertimbangan sebagaimana telah kami kemukakan di atas juga sejalan dengan Mahkamah Konsitusi dalam Putusan Nomor 77/PUUXII/2014 tanggal 12 Februari 2015 yang menyatakan, bahwa andaikata pelaku tindak pidana asalnya meninggal dunia berarti perkaranya menjadi gugur, maka si penerima pencucian uang tidak dapat dituntut sebab harus terlebih dahulu dibuktikan tindak pidana asalnya. Adalah suatu ketidakadilan bahwa seseorang yang sudah nyata menerima keuntungan dari tindak pidana pencucian uang tidak diproses pidana hanya karena tindak pidana asalnya belum dibuktikan Iebih dahulu. Rakyat dan masyarakat Indonesia akan mengutuk bahwa seseorang yang nyata- nyata telah menerima keuntungan dari tindak pidana pencucian uang lalu lepas dari jeratan hukum hanya karena tindak pidana asalnya belum dibuktikan Iebih dahulu, namun demikian tindak pidana pencucian uang memang tidak berdiri sendiri, tetapi harus ada kaitannya dengan tindak pidana asal. Bagaimana mungkin ada tindak pidana pencucian uang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 66 kalau tidak ada tindak pidana asalnya. Apabila tindak pidana asalnya tidak bisa dibuktikan terlebih dahulu, maka tidak menjadi halangan untuk mengadili tindak pidana pencucian uang. 3.13. Pasal 69 UU TPPU tidak terlepas dari unsur-unsur tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU TPPU. Pasal-pasal kriminalisasi tindak pidana pencucian uang dalam UU TPPU tersebut menegaskan sifat kemandirian dari tindak pindana pencucian uang (independent crime). Perbuatan tindak pidana pencucian uang jelas berdiri sendiri dan berbeda dengan perbuatan dari tindak pidana asal, namun karena si pelaku ingin agar harta yang merupakan perolehan dari tindak pidana asal itu menjadi seolah-olah harta yang bersih dan bukan berasal dari hasil kejahatan, maka dilakukan perbuatan pencucian uang. Hal ini sejalan dengan salah satu unsur tindak pidana pencucian uang yaitu "Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduganya berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU", dimana pembuat Undang- Undang menyadari bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan yang sebagian unsurnya diliputi kesengajaan, tetapi unsur lainnya mungkin diliputi oleh kesengajaan, tetapi mungkin pula diliputi oleh kealpaan (pro partus dolus pra partus culpa). Hal ini juga tercermin pada definisi "patut diduga" yang diatur dalam Penjelasan Pasal 5 UU TPPU yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan patut diduga adalah suatu kondisi yang memenuhi setidak-tidaknya pengetahuan, keinginan atau tujuan pada saat terjadinya transaksi yang diketahuinya mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum". Jan Remmelink menyatakan bahwa dalam tindak pidana yang menganut model pro partus dolus pra partus culpa seperti penadahan harus dilakukan dengan sengaja, sedangkan pelaku sendiri tidak perlu mengetahui asal usul benda tersebut yang diperoleh dari kejahatan. Dalam delik ini, cukuplah bila pelaku mungkin dapat mengetahuinya. Bahkan juga mungkin bahwa unsur yang sama ditempatkan di bawah pengaruh baik dari dolus maupun culpa. 3.14. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan dampak-dampak yang telah kami kemukakan tersebut diatas, ketiadaan Pasal 69 Undang- Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 67 Undang a quo atau setidaktidaknya dimaknai ”untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya apa bila antara Pelaku Tindak pidana asal dan pelaku tindak pidana Pencucian uang adalah orang yang sama, namun bila Pelaku tindak pidana asal dan pelaku tindak pidana pencucian uang ada/ah orang yang berbeda atau perkaranya berdiri sendiri-sendiri maka Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya” (vide petitum Pemohon), mengakibatkan tidak adanya hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya, misalnya tidak dapat dikembalikannya Harta Kekayaan yang berasal atau diduga dari tindak pidana kepada setiap orang yang berhak/korban kejahatan atau pihak yang beritikad baik disebabkan tidak dapat diprosesnya tindak pidana pencucian uang dikarenakan tindak pidana asal wajib dibuktikan terlebih dahulu. Hal ini jelas sangat bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 3.15. Pasal 69 UU TPPU telah sering kali diterapkan dalam proses penegak hukum tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan hasil pemantauan PPATK pada periode tahun 2009 sampai dengan 2014, setidak-tidaknya terdapat 33 (tiga puluh tiga) putusan yang menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan (hanya) tindak pidana pencucian uang. Adapun beberapa putusan pengadilan yang menerapkan Pasal 69 UU TPPU tersebut dan telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) adalah sebagai berikut: a. Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 13/Pid/Sus/2013/ PN.Cbn dengan terdakwa atas nama Nasruddin alias Syafruddin bin Ishak yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010; b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 156 K/PID.SUS/2013 dengan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 68 terdakwa atas nama Visca Lovitasari yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, b, d UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pencucian Uang dan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2010; c. Putusan Pengadilan Jakarta Selatan Nomor 1089/Pid.B/2011/ PN.Jak.Sel dengan terdakwa atas nama Ismail bin Janim yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, b, d UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pencucian Uang dan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2010; d. Putusan Pengadilan Cilacap Nomor 111/Pid.Sus/2011/PN.CIp dengan terdakwa atas nama Rinal Kornial yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2010; e. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 956/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel dengan terdakwa atas nama Tonny Chaidir Martawinata yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003; dan f. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1056/Pid.B/ 2005/PNJKTPST juncto Putusan Pengadilan DKI Jakarta Nomor 211/PID/2005/PTDKI terkait penanganan perkara Bank Global dimana dalam putusan tindak pidana pencucian uang atas nama Ie Mien Sumardi, pertimbangan hakim menyatakan bahwa tidak perlu membuktikan terlebih dahulu tindak pidana asal. Majelis hakim cukup membuktikan bahwa telah terjadi tindak pidana asal yaitu tindak pidana perbankan dan penggelapan tanpa menunjuk siapa pelaku tindak pidana asal. 3.16. Ketiadaan Pasal 69 UU TPPU atau setidak-tidaknya dimaknai “untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 69 pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya apa bila antara Pelaku Tindak pidana asal dan pelaku tindak pidana Pencucian uang adalah orang yang sama, namun bila Pelaku tindak pidana asal dan pelaku tindak pidana pencucian uang adalah orang yang berbeda atau perkaranya berdiri sendiri-sendiri maka Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya” (vide petitum Pemohon), akan sangat berdampak pada tidak optimalnya penerapan paradigma baru penegakkan hukum yaitu pendekatan follow the money yang bertujuan untuk menurunkan tingkat kriminalitas di Indonesia, serta mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan. Dampak negatif tersebut akan sangat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. IV. PETITUM Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, PPATK memohon kepada yang terhormat Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, memutus dan mengadili permohonan pengujian Pasal 69 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1) Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 2) Menolak permohonan pengujian Pemohon seluruhnya atau setidak- tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tersebut tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard), mengingat materi permohonan Pemohon bukanlah constitutional complaint, melainkan investigative atau prosecution complaint; dan 3) Menyatakan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 70 Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pihak Terkait PPATK selanjutnya menyerahkan keterangan tertulis tambahan yang diterima Kepaniteraan pada tanggal 19 Oktober 2015, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: I. TUGAS, FUNGSI, DAN KEWENANGAN PPATK 1.1. Pasal 39 UU TPPU menyatakan bahwa PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. 1.2. Pasal 40 UU TPPU menyatkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, PPATK mempunyai fungsi sebagai berikut: a. pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang; b. pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK; c. pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor; dan d. analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU. 1.3. PPATK sebagai lembaga intelijen di bidang keuangan atau disebut dengan Financial Intelligence Unit (FIU) mempunyai 3 (tiga) fungsi utama, yaitu: a. receipt/collecting, berdasarkan Pasal 44 ayat (1) UU TPPU dapat disimpulkan bahwa PPATK berwenang menerima laporan dan informasi dari Pihak Pelapor, instansi atau pihak terkait, dan masyarakat; b. analysis, berdasarkan Pasal 40 huruf d UU TPPU menyatakan bahwa salah satu fungsi PPATK adalah analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU; dan c. disseminating, berdasarkan Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf l UU TPPU menyatakan bahwa PPATK berwenang untuk (i) meneruskan informasi dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta, baik di dalam maupun di luar negeri, dan (ii) meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik. Disampaikan kepada Majelis Hakim Konstitusi bahwa penerusan hasil analisis atau pemeriksaan kepada Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 71 penyidik dilakukan baik atas inisiatif PPATK (proactive) maupun atas permintaan penyidik (reactive/inquiry). 1.4. Dalam melaksanakan fungsi utamanya sebagaimana telah dikemukakan di atas, PPATK memiliki sumber data (database) yang bersumber dari pihak pelapor dan instansi terkait, antara lain: a. Transaksi Keuangan Mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 UU TPPU; b. Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) hari kerja; c. Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri (International Fund Transfer Instruction/IFTI); d. Transaksi dengan penyedia barang dan/jasa lain yang dilakukan oleh Pengguna Jasa dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada PPATK; e. Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT); f. Sistem Informasi Data Kependudukan (SISMINDUK); g. Sistem Informasi Badan Hukum (SISMINBAKUM); dan h. informasi lain dari intansi terkait. 1.5. Pelaksanaan fungsi analisis dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d UU TPPU dilakukan dengan tehnik analisis sebagai berikut: a. analisis taktis, proses pengumpulan informasi yang diperlukan dan terkait dengan proses analisis, yang bersumber dari basis data PPATK dan basis data eksternal; b. analisis operasional, proses pengidentifikasian laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lain melalui pemetaan pola transaksii dan financial profiling; dan c. analisis strategis, proses pengembangan pengetahuan (strategic intelligence) yang digunakan dalam merumuskan kebijakan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 72 II. MENJAWAB PERTANYAAN DARI ANGGOTA MAJELIS MAHKAMAH KONSTITUSI YANG MULIA DR. I DEWA GEDE PALGUNA, DAPAT PIHAK TERKAIT JELASKAN SEBAGAI BERIKUT: 2.1. Apakah penerapan Pasal 5 UU TPPU dapat serta merta diterapkan kepada seseorang yang menerima harta kekayaan? Bahwa dalam UU TPPU terdapat 3 (tiga) Pasal yang mengatur tentang jenis tindak pidana yang dapat didakwakan pada seseorang yaitu Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5. Pasal 3 mengatur tindak pidana pencucian uang yang bersifat aktif, disebut dengan aktif karena sang pelaku memang berkeinginan dan secara aktif melakukan upaya-upaya menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut agar tidak terungkap dan dapat dinikmatinya. Pasal 3 ini berisikan dua jenis TPPU, yaitu: a. Self Laundering, yakni sang pelaku tindak pidana asal yang melakukan tindak pidana pencucian asal (TPPU) terhadap harta kekayaan yang diperolehnya dan salah satu tindak pidana yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU UU TPPU. b. Third Party Laundering, yakni penyamaran asal usul harta kekayaan yang berasal dari salah satu tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU TPPU dilakukan oleh pihak ketiga yang mengetahui atau patut diduga olehnya bahwa harta kekayaan yang disamarkan atau dikaburkan oleh sang pelaku pihak ketiga ini berasal dari salah satu kejahatan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU TPPU. Dihubungkan dengan ketentuan dengan Pasal 69 UU TPPU, pada dasarnya kami sependapat dengan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dimana implementasi Pasal 69 UU TPPU tidak terlepas dari adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yang telah dilakukan oleh seseorang; dengan kata lain Penuntut Umum dan Majelis Hakim tetap wajib membuktikan bahwa harta kekayaan yang diterima oleh seorang tersangka atau terdakwa yang disangka atau didakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) UU TPPU berasal atau diperoleh dari kejahatan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU TPPU di atas, baik diketahui oleh sang pelaku tersebut (karena melihat atau mendengar tentang perolehan harta kekayaan dimaksud) atau patut Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 73 diduga olehnya berdasarkan pengetahuan, baik karena pendidikan atau pengalaman yang dimilikinya, sehingga dengan pengetahuan tersebut sang pelaku dapat menduga bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari salah satu kejahatan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU TPPU. Dalam hal ini yang perlu ditekankan hanya mengenai asal usul harta kekayaan yang diterima atau dicuci oleh pelaku tindak pidana yang diduga melanggar Pasal 5, tidak perlu sang tersangka atau terdakwa yang disangka/didakwa melanggar Pasal 5 tersebut melihat, mendengar, siapa, dimana, bagaimana, dengan siapa tindak pidana Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dimaksud dilakukan. 2.2. Frasa “patut diduganya” dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 ayat (1) UU TPPU memiliki makna dimana pembuat undang-undang menyadari bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan yang sebagian unsurnya diliputi kesengajaan yang dilakukan secara sadar keharusan atau suatu kepastian atau tujuan, kesengajaan sadar kemungkinan pasti (yang hampir pasti), dan kesengajaan bersyarat. Hal tersebut sejalan dengan penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU TPPU yang menyatakan, “Yang dimaksud dengan “patut diduganya” adalah suatu kondisi yang memenuhi setidak-tidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat terjadinya Transaksi yang diketahuinya yang mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum”. Penjelasan pasal ini dimaksudkan untukmenghindari adanya penafsiran yang berbeda-beda terhadap pengertian frasa “patut diduganya”. 2.3. Filosofi “patut diduganya” dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU TPPU adalah agar setiap orang yang “dimanfaatkan” oleh pelaku tindak pidana asal (Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU TPPU) menjadi lebih hati-hati agar tidak dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana asal [Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU TPPU] untuk menyembunyikan, mengaburkan, menyamarkan dan/atau memanfaatkan harta yang diperoleh dari kejahatan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU TPPU. Disamping itu, frasa “patut diduga” ini juga memberikan bukti bahwa pelaku tindak pidana asal “tidak akan mendapatkan pelindungan” untuk menikmati harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana serta dimaksudkan juga agar upaya pengembalian kerugian keuangan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 74 negara atau korban dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU TPPU dapat dilaksanakan secara optimal. 2.4. Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, kriminalisasi tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 ayat (1) UU TPPU sudah tepat dengan memasukkan frasa kata “patut diduganya” dan sejalan dengan semangat Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. 2.5. Selanjutnya, mengenai pertanyaan dari anggota majelis hakim mahkamah konstitusi (Yang Mulia Dr. I Dewa Palguna) tentang perbedaan Pasal 3 dan Pasal 5 UU TPPU, dapat kami jelaskan sebagai berikut: PASAL 3 UU TPPU PASAL 5 UU TPPU • Actus reusnya sangat luas (tidak terbatas) mengingat dalam unsur Pasal 3 terdapat actus reus berupa perbuatan lain. • Dalam pasal ini juga ditekankan adanya unsur esensial berupa unsur subjektif yaitu pengetahuan tersangka bahwa harta kekayaan yang dimaksud berasal dari kekayaan atau patut diduga olehnya berasal dari kejahatan. • Unsur esensial lainnya berupa tujuan atau maksud dari sang tersangka atau pelaku dalam menjadikan harta kekayaan tersebut sebagai objek di “actus reuskan” dengan tujuan utama agar tidak terlacak, tidak diketahui asal usulnya atau dari mana diperolehnya, dengan cara ini sang pelaku berkeinginan kuat agar harta kekayaan tersebut dapat dinikmati oleh dirinya sendiri atau orang-orang yang bersama-sama sang pelaku melalui tindak pidana asal yang melahirkan tindak pidana pencucian uang (TPPU) tersebut. • Pasal 3 ini bisa bermakna ganda dalam arti sang pelaku tindak pidana asal secara aktif dan inisiatif sendiri melakukan penyamaran, pengaburan asal usul harta • Element of crime atau actus reus-nya terbatas karena hanya meliputi (menerima/menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan) tidak ada kata- kata atau perbuatan lain sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3. • Adanya mens rea unsur pengetahuan yaitu pengetahuan tersangka bahwa harta kekayaan yang dimaksud berasal dari kekayaan atau patut diduga olehnya berasal dari kejahatan. Namun pada Pasal 5 ini tidak disyaratkan tentang adanya tujuan dari sang pelaku TPPU pasif ini menerima/menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang dimaksud. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 75 PASAL 3 UU TPPU PASAL 5 UU TPPU kekayaan yang dia peroleh dari tindak pidana asal tersebut agar tidak diketahui oleh siapapun juga khususnya penegak hukum (self laundering); makna yang kedua yaitu harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana asal (proceed of crime) oleh sang pelaku tindak pidana asal diberikan kepada pihak lain dan pihak terkait tersebut yang melakukan pencucian uang terhadap harta kekayaan yang dimaksud melalui cara-cara sebagaimana dimaksud dalam “actus reus” UU TPPU tersebut di atas, jenis pencucian uang ini dikenal juga dengan third party laundering (menggunakan pihak ke-3 dalam proses pencucian uang). Yang penting harus dipahami bahwa dalam unsur esensial pada Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 ini yaitu berupa pengetahuan dari sang pelaku bahwa harta kekayaan yang dijadikan objek dalam ke-3 (tiga) pasal ini haruslah diketahui atau patut diduga oleh sang pelaku bahwa harta kekayaan dimaksud diperoleh dari hasil tindak pidana Pasal 2 UU TPPU. Dengan demikian ditingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan oleh penyidik, penuntut umum dan atau hakim haruslah dapat dibuktikan bahwa pelaku Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan dimaksud berasal dari tindak pidana asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU TPPU. Adapun parameter untuk dijadikan tolak ukur bahwa pelaku mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan dimaksud dari tindak pidana asal Pasal 2 adalah pengetahuan dari sang pelaku baik karena melihat sendiri, mendengar, mengalami pengalaman sendiri atau karena pendidikan dan pengalaman dari sang pelaku. Misalnya seorang istri yang sudah menikah dengan suaminya yang kebetulan pelaku tindak pidana asal dan sang istri mengetahui tentang besarnya penghasilan suaminya, gaji suami tersebut di transfer ke rekening bank (tidak dalam bentuk tunai/cash), jenis uangnya dalam bentu rupiah dan yang bersangkutan juga mengetahui tidak mendapatkan warisan, hibah atau kiriman dari luar negeri, serta tidak juga mempunyai usaha lain sebagai Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 76 penyelenggara negara, maka manakala sang istri diberikan oleh suaminya uang Rp 1 Milyar dalam bentuk Dollar ($) atau mata uang lainnya secara tunai/cash tentunya sang istri menduga bahwa uang tersebut kemungkinan berasal dari gratifikasi, suap atau pemerasan. 2.6. Selanjutnya terhadap pertanyaan anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia Dr.Suhartoyo tentang kekhawatiran Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi akan adanya grey area atau kemungkinan adanya abuse of power atas implementasi Pasal 69 Undang-Undang a quo oleh aparat penegak hukum, khususnya terhadap penanganan perkara TPPU yang bukan berasal dari penyampaian proaktif atas Laporan Hasil Analisis (LHA) atau Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) PPATK, dapat kami jelaskan bahwa dalam penanganan perkara TPPU, aparat penegak hukum masih tetap harus “mencari benang merah” antara tindak pidana asal [Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU TPPU] dengan harta kekayaan yang disamarkan, dikaburkan oleh sang tersangka/terdakwa (untuk Pasal 3 UU TPPU) yang disembunyikan asal usulnya oleh sang pelaku (Pasal 4 UU TPPU) atau yang diterima/dinikmati oleh sang pelaku yang disangka melanggar Pasal 5 UU TPPU. Namun demikian, proses pemeriksaan terhadap perkara TPPU tersebut tetap dapat dilaksanakan tanpa harus menunggu adanya putusan atas tindak pidana asal terlebih dahulu. Ketentuan Pasal 69 UU TPPU ini sesungguhnya sudah sering dipraktekan oleh Penegak Hukum dalam kasus penadahan (Pasal 480 KUHP) dimana untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan dan persidangan perkara penadahan tidaklah harus menunggu sang pencurinya dihukum terlebih dahulu. Apalagi dalam praktiknya penegak hukum dapat meminta analisis dari PPATK terhadap asal usul harta yang jadi objek dari Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 UU TPPU. Pernyataan tersebut juga telah kami sampaikan kepada Majelis Hakim Konstitusi dalam Keterangan PPATK selaku Pihak Terkait dalam permohonan pengujian UU TPPU terhadap UUD 1945 yang diajukan oleh Pemohon. Oleh karena itu, hemat kami kekhawatiran Majelis Hakim Konstitusi terhadap adanya grey area di dalam Pasal 69 UU TPPU yang dapat dimanfaatkan oleh oknum aparat penegak hukum dapat tereleminasi Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 77 karena ketentuan tersebut telah dimaknai dengan jelas oleh pembentuk Undang-Undang dan lebih diperjelas lagi dalam beberapa putusan pengadilan tentang hal tersebut. Pihak Terkait juga berpendapat bahwa ketentuan Pasal 69 UU TPPU juga telah memenuhi asas kepastian hukum dan sejalan dengan semangat Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 2.7. Dalam perkara pidana yang disangkakan kepada Pemohon, menurut hemat Pihak Terkait bukan dikarenakan tidak adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum yang disebabkan Pasal 69 a quo, namun karena pemohon merasa adanya kekeliruan dalam penanganan tindak pidana pencucian uang yang disangkakan kepada Pemohon. 2.8. Berdasarkan fakta informasi yang disampaikan penyidik kepada pegawai PPATK yang ditunjuk untuk memberikan keterangan ahli atas perkara Pemohon diperoleh keterangan: “Terdapat peristiwa hukum berupa pencairan dana pada rekening saudara Falahwi Mudjur Saleh W yang berada di BRI Unit Bombana tanpa sepengetahuan pemilik rekening saudara Falahwi Mudjur Saleh W atas perintah atau suruhan dari I Nyoman Gede Artha Bin Ketut Djindjin (mantan pemimpin BRI Cabang Kendari Sam Ratulangi) selaku atasannya dan Pencairan dana tersebut dilakukan oleh Ishaq Latief dengan cara pemindah bukuan dari rekening saudara Falahwi Mudjur Saleh W di pindahbukukan ke rekening PT.Panca Logam Makmur yang mana rekening tersebut adalah rekening yang dibuka oleh R.J Soehandoyo tanpa sepengetahuan manajemen perusahaan PT. Panca Logam Makmur. Terjadinya pemindahbukuan tersebut yang dilakukan oleh Ishaq Latief berdasarkan atas surat permohonan pencairan dana yang diajukan oleh saudara R.J. Soehandoyo kepada pihak BRI Unit Bombana yang kemudian disurat Permohonan tersebut R.J Soehandoyo melampirkan juga putusan Pengadilan Negeri Kendari dan putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 78 dengan maksud untuk dijadikan dasar agar pihak BRI dapat menyetujui permohonannya tersebut dan R.J Soehandoyo sewaktu bermohon untuk pencairan dana tersebut tidak mempunyai surat kuasa dari pemilik rekening dan dana yang telah dipindah bukuan tersebut telah dikuasai dan dilakukan penarikan serta dilakukan transfer oleh R.J. Soehandoyo dan saudara Ishaq Latief dan I Nyoman Gede Artha tidak memastikan bahwa uang yang berada di rekening saudara Falahwi Mudjur Saleh W bukan merupakan barang bukti pada perkara pidana terdahulu. Bahwa R.J Soehandoyo sewaktu melakukan permohonan untuk pencairan dana direkening saudara Falahwi Mudjur Saleh W dan permohonannya tersebut disetujui oleh kepala BRI Unit Bombana dan Kepala BRI cabang Kendari Sam Ratulangi pada tanggal 29 Agustus 2012, yang mana saat itu saudara R.J Soehandoyo telah diberhentikan dari jabatannya sebagai Komisaris Utama PT.Panca Logam Makmur dengan berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 12 Maret 2012”. Dengan demikian, terlihat dengan jelas bahwa objek dari perkara atas diri Pemohon yang ditangani penyidik berhubungan dengan pemindahbukuan dari rekening saudara Falahwi Mudjur Saleh W dipindahbukukan ke rekening PT Panca Logam Makmur dimana rekening tersebut dibuka oleh Pemohon tanpa sepengetahuan manajemen PT Panca Logam Makmur (fakta ini berdasarkan penjelasan penyidik kepada ahli dari PPATK). 2.9. Selanjutnya, disampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, adapun pertimbangan kami memasukkan Putusan Nomor 77/PUU- XII/2014 tanggal 12 Februari 2015 bukan dengan argumentasi yang bertujuan untuk “mengingatkan” Majelis Hakim Konstitusi untuk memutus permohonan Pemohon dengan pertimbangan yang sama. Namun, pernyataan dan penjelasan kami pada Keterangan PPATK selaku pihak terkait yang telah kami sampaikan pada sidang tanggal 5 Oktober 2015 dan Keterangan Tambahan ini adalah sejalan dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, khususnya terkait dengan dampak apabila Pasal 69 Undang-Undang a quo ditafsirkan “wajib dibuktikan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 79 terlebih dahulu tindak pidana asalnya”, dimana Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa “andaikata pelaku tindak pidana asalnya meninggal dunia berarti perkaranya menjadi gugur, maka si penerima pencucian uang tidak dapat dituntut sebab harus terlebih dahulu dibuktikan tindak pidana asalnya. Adalah suatu ketidakadilan bahwa seseorang yang sudah nyata menerima keuntungan dari tindak pidana pencucian uang tidak diproses pidana hanya karena tindak pidana asalnya belum dibuktikan terlebih dahulu. Rakyat dan masyarakat Indonesia akan mengutuk bahwa seseorang yang nyata-nyata telah menerima keuntungan dari tindak pidana pencucian uang lalu lepas dari jeratan hukum hanya karena tindak pidana asalnya belum dibuktikan lebih dahulu, namun demikian tindak pidana pencucian uang memang tidak berdiri sendiri, tetapi harus ada kaitannya dengan tindak pidana asal. Bagaimana mungkin ada tindak pidana pencucian uang kalau tidak ada tindak pidana asalnya. Apabila tindak pidana asalnya tidak bisa dibuktikan terlebih dahulu, maka tidak menjadi halangan untuk mengadili tindak pidana pencucian uang”. Pendapat Mahkamah Konstitusi tersebut sejalan dengan pendapat kami yang menyatakan bahwa dalam penerapan Pasal 69 UU TPPU sudah seyogianya aparat penegak hukum yang menangani dugaan harta hasil perolehan kejahatan, harus menelusuri harta tersebut berasal atau patut diduga dari tindak pidana atau kejahatan apa. 2.10. Selanjutnya, terkait dengan solusi yang disampaikan oleh Hakim Konstitusi Yang Mulia Suhartoyo yang menyatakan bahwa untuk menyiasati kekhawatiran adanya perpindahan hasil tindak pidana, maka dapat dilakukan dengan pemblokiran dan penyitaan terlebih dahulu, kemudian untuk penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan terhadap TPPU dilakukan setelah adanya putusan terbuktinya tindak pidana asal, hemat kami dapat menimbulkan dampak yang kontraproduktif terhadap tujuan pembentukan rezim anti pencucian uang melalui UU TPPU karena: a. Dalam hal penanganan tindak pidana asal, sebagian besar aparat penegak hukum hanya akan fokus pada pembuktian kesalahan dari pelaku tindak pidana asal, terlepas tindak pidana asalnya tersebut Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 80 memperoleh hasil tindak pidana atau tidak (follow the suspect). Namun, dalam penanganan TPPU, aparat penegak hukum akan fokus pada hasil tindak pidana (follow the money) dikarenakan salah satu unsur TPPU dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang- Undang a quo adalah “Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU”. b. Pemblokiran terhadap kekayaan dalam perkara TPPU dibatasi hanya 30 hari kerja (vide Pasal 71 UU Nomor 8 Tahun 2010), sedangkan KUHAP tidak mengatur tentang pemblokiran terhadap suatu harta kekayan melainkan hanya mengatur mengenai penyitaan, sehingga penanganan perkara TPPU harus menunggu diputusnya terlebih dahulu tindak pidana asal yang berdasarkan KUHAP tidak mengatur tentang pemblokiran dapat mengakibatkan hilangnya hak Negara (dalam perkara tindak pidana korupsi) dan hak korban (dalam perkara tindak pidana umum) untuk mendapatan jaminan bahwa haknya aman dan terlindungi. Di samping itu, tidak selamanya keberadaan harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan “pengamanan” melalui pemblokiran atau penyitaan mengingat: 1) Pelaku tindak pidana asal belum atau tidak diketahui atau meninggal dunia sehingga tidak mungkin dilakukan penyidikan mengingat penjelasan umum KUHAP huruf f dan Pasal 145 dan Pasal 146 KUHAP tidak membenarkan penanganan tindak pidana dilakukan tanpa hadirnya terdakwa. 2) Keberadaan harta kekayaan yang dicuci (disamarkan atau disembunyikan) ditemukan lebih dahulu daripada ditemukannya pelaku tindak pidana asal. 3) Perkara tindak pidana asal ternyata sulit untuk dibuktikan karena misalnya kompleksitas kasus karena tersangka mempunyai pengaruh sehingga para saksi tidak berani memberikan keterangan, alat bukti lainnya telah dihilangkan oleh sang pelaku. Sedangkan harta kekayaan yang dicuci, disamarkan, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 81 disembunyikan atau dinikmati oleh sang tersangka secara terang benderang nyata adanya dan alat buktinya cukup. 4) Perkara tindak pidana asalnya tidak dapat disidangkan karena pelakunya meninggal dunia atau perkaranya kadaluarsa. Sedangkan harta kekayaan yang dicuci, disamarkan, disembunyikan atau dinikmati oleh sang tersangka secara terang benderang nyata adanya dan alat buktinya cukup. c. Selanjutnya dari sisi hukum acara dan karakter dari penanganan perkara dekat pendekatan follow the money, jika penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan terhadap TPPU wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya, maka aparat penegak hukum tidak dapat menerapkan Pasal 72 UU TPPU yang memberikan terobosan hukum dimana untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana pencucian uang, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta Pihak Pelapor untuk memberikan keterangan secara tertulis mengenai Harta Kekayaan dari (i) orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik; (ii) tersangka; atau (iii) terdakwa, tanpa memerlukan izin dari otoritas yang berwenang (menerobos peraturan perundang- undangan dan kode etik mengenai kerahasiaan). Ketentuan Pasal 72 a quo hanya dapat diterapkan untuk pemeriksaan TPPU, sehingga apabila aparat penegak hukum baru dapat menangani TPPU setelah putusan tindak pidana asal, maka dipastikan aparat penegak hukum akan mengalami kesulitan dalam melakukan penelusuran aset yang diduga hasil tindak pidana, dikarenakan aparat penegak hukum akan berhadapan dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik mengenai kerahasiaan. Hal tersebut mengakibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana akan sangat cepat dan mudah untuk dialihkan, dan semakin sulit bagi aparat penegak hukum untuk menelusurinya, terlebih lagi untuk memulihkan atau melakukan recovery asset. 2.11. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan dampak-dampak yang telah kami kemukakan diatas, ketiadaan Pasal 69 Undang-Undang a quo atau setidak-tidaknya dimaknai “untuk dapat dilakukan penyidikan, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 82 penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya apa bila antara Pelaku Tindak pidana asal dan pelaku tindak pidana Pencucian uang adalah orang yang sama, namun bila Pelaku tindak pidana asal dan pelaku tindak pidana pencucian uang adalah orang yang berbeda atau perkaranya berdiri sendiri-sendiri maka Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya” (vide petitum Pemohon), mengakibatkan tidak adanya hukum yang menjamin keadilan kepada warga negara, misalnya tidak dapat dikembalikannya Harta Kekayaan yang berasal atau diduga dari tindak pidana kepada setiap orang yang berhak/korban kejahatan atau pihak yang beritikad baik disebabkan tidak dapat diprosesnya tindak pidana pencucian uang dikarenakan tindak pidana asal wajib dibuktikan terlebih dahulu. Hal ini jelas sangat bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. III. PENUTUP Berdasarkan penjelasan dan argumentasi dalam Keterangan Tambahan ini serta Keterangan PPATK yang telah disampaikan pada Sidang Pleno tanggal 5 Oktober 2015, PPATK memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, memutus dan mengadili permohonan pengujian Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sesuai dengan petitum yang telah disampaikan pada keterangan PPATK selaku Pihak Terkait pada sidang tanggal 5 Oktober 2015. Selain itu, Pihak Terkait PPATK juga mengajukan tiga orang ahli yang didengarkan keterangannya pada persidangan Mahkamah pada tanggal 19 Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 83 Oktober 2015 dan 27 Oktober 2015, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 1. Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja S.H. I. Dalil Pemohon pada halaman 16: Bahwa Pemohon tidak dapat dituntut dalam perkara pencucian uang juncto Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), karena Pelaku tindak pidana asalnya (tindak pidana perbankan) telah dibebaskan oleh Pengadilan Baubau dalam perkara Nomor 363/Pid.B/2014/PN.Bau tanggal 06 Mei 2015, sehingga jelas tidak ada bukti dan saksi-saksi yang dapat menjerat Pemohon dalam tindak Pidana Pencucian Uang yang dituduhkan kepadanya. Terhadap dalil tersebut dapat dijelaskan bahwa dalil ini bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan memutuskan karena merupakan kewenangan Pengadilan Umum yang dapat diajukan oleh Pemohon sebagai Terdakwa dalam tahap keberatan (juncto Pasal 156 KUHAP). Selain dalam tahap keberatan tersebut, juga dapat dilakukan pada tahap pembelaan (pleidooi) untuk menguatkan dalilnya tersebut, serta membantah dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Diajukannya Pemohon sebagai Terdakwa dalam tindak pidana pencucian uang adalah dominus litis Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak ada kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan memutus apakah Pemohon dapat atau tidak dapat didakwa dengan Pasal 3, Pasal 4, atau Pasal 5 UU TPPU. Demikian pula dalil dalil Pemohon lainnya (seperti termuat dalam hlm. 23 permohonan Pemohon), “Bahwa kesalahan merupakan salah satu unsur yang fundamental disamping sifat melawan hukum dari perbuatan, dan harus dipenuhi agar suatu subjek hukum dapat dijatuhi pidana. Menurut Sudarto, dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun pembuatnya memenuhi rumusan delik dalam Undang-Undang dan tidak dibenarkan (an objective breach of a penal provision), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk menjatuhkan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (subjective guild). Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Disini Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 84 berlaku apa yang disebut “asas tiada pidana tanpa kesalahan” (keine strafe ohne schuld atau geen straf zonder schuld atau nulla poena sine culpa), culpa di sini dalam arti luas meliputi juga kesengajaan. Dalam Perkara TPPU yang dituduhkan kepada Pemohon timbul pertanyaan, bagaimana Pemohon melakukan kesalahan kalau Predicate Crimenya saja telah diputus bebas?”. Menurut pendapat ahli, hal yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana dikutip di atas adalah penilaian terhadap hasil pembuktian di persidangan Pengadilan (nanti), sehingga bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menilainya. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka seluruh dalil yang diajukan Pemohon harus ditolak. II. Tentang dalil yang berkenaan dengan Pasal 69 UU TPPU, yang dikemukakan Pemohon pada hlm. 21 dst, menyatakan: “Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak bersesuaian dan dapat ditafsirkan dengan makna yang justru bertentangan dengan bunyi dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 ayat (1) UU 8/2010, yang pada prinsipnya menyatakan bahwa untuk dapat seseorang dituntut dengan dakwaan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka harta kekayaan itu harus merupakan hasil dari salah satu atau beberapa tindak pidana asal (predicate crimes atau predicate offence), dengan kata lain tidak ada tindak pidana pencucian uang apabila tidak ada tindak pidana asal (predicate crimes atau predicate offence)”. Sependapat dengan keterangan Kepala PPATK yang telah dikemukakan terlebih dahulu, bahwa rezim pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang berprinsip pada follow the money, dan bukan follow the person, maka perburuan terhadap uang hasil kejahatan pencucian uang dalam era yang serba canggih ini harus dilakukan secepat mungkin. Oleh karena itu Pembuat Undang-undang secara khusus menyatakan bahwa “...tidak perlu di buktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya”. Sehubungan dengan hal tersebut adalah suatu kewajiban pembentukan Undang-Undang mengikuti prinsip lex certa, lex scripta, bahwa Undang-Undang harus jelas dan tidak boleh membuka peluang penafsiran terlalu luas. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 85 Oleh karena itu Pembuat Undang-Undang melakukan penyusunan pasal demi pasal secara sistematis, yang dalam ilmu perundang-undangan merupakan keharusan. Dikatakan oleh J.A. Pontiers dalam bukunya yang diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta berjudul Penemuan Hukum yang menyatakan bahwa “hakim tidak begitu saja memberikan penjelasan (penafsiran), melainkan sebuah penjelasan dengan berlandaskan pada penggunaan sebuah metode”. Salah satu metode yang digunakan oleh para hakim adalah penafsiran sistematis. Penafsiran sistematis inilah yang merupakan kewajiban para hakim yang merujuk pada hukum sebagai sebuah sistem, “dalam sebuah tatanan hukum yang menitik beratkan kodifikasi, maka perujukan pada sistem dari undang-undang atau kitab undang-undang akan merupakan kejadian biasa. Idealnya perundang- undangan itu mewujudkan sebuah sistem. Kesatuan itu memperbesar kewibawaan dari undang-undang, dan putusan yang bertumpu padanya. Titik tolaknya adalah bahwa di antara berbagai ketentuan yang ada di dalam kitab undang-undang terdapat kesaling terhubungan dan bahwa kesaling terhubungan itu ikut menentukan makna mereka”. Dalam dalilnya pada hlm 21 Pemohon menyatakan bahwa Pasal 69 UU TPPU bertentangan dengan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 (1) UU TPPU. Berdasarkan metode penafsiran sistematis tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Bahwa salah satu unsur yang sangat penting dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 ayat (1), adalah unsur diketahuinya atau patut dapat diduga ... yang di dalam teori hukum pidana mengandung arti pro parte dolus pro parte culpa. b. Pengertian pro parte dolus pro parte culpa adalah bahwa Pelaku tidak perlu benar-benar mengetahui terlebih dahulu bahwa harta kekayaan (barang) yang dipunyai atau diterima dari orang lain berasal dari kejahatan. Hal tersebut berdampak terhadap hukum acaranya bahwa tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu kejahatan asalnya. Berarti pula bahwa pengetahuan, termasuk pula kelalaian pelaku terhadap asal-usul harta kekayaan dimaksud, termasuk pula apabila berasal dari kejahatan, tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu. Dalam hubungan ini tidak perlu pula adanya hubungan perbuatan antara Pelaku dengan orang lain yang di dalilkan Pemohon dengan tuduhan kepada Pemohon melakukan tindak pidana pencucian uang, sedangkan Pelaku lain yang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 86 dianggap oleh Pemohon melakukan tindak pidana predicate crimes telah dibebaskan berdasarkan putusan Pengadilan dari dakwaan predicate crimes tersebut (menurut versi Pemohon). Dalil yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas telah memasuki ranah pembuktian di Pengadilan (umum) yang akan memeriksa hubungan antara tindak pidana yang dituduhkan kepada Pemohon dan yang telah didakwakan kepada orang lain. Persoalan tentang pro parte dolus pro parte culpa, telah selesai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara Nomor 77/PUU-XIII/2014 yang pada pokoknya menurut Mahkamah, dalam perkara pidana soal terbukti, yakin dan tidak yakinnya para hakim yang mengadili suatu perkara semata-mata berdasarkan bukti-bukti di persidangan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana) yang merupakan warisan peninggalan kolonial Belanda terdapat rumusan pasal yang menggunakan frasa “patut diduga”, “patut diduganya” atau “patut dapat menyangka” yang terdapat, antara lain , dalam Pasal 283, Pasal 288, Pasal 292 dan Pasal 480. Penerapan pasal-pasal tersebut dalam peradilan sangat tergantung pada bukti dan keyakinan hakim. Dalam proses pembuktian, “patut diduga” atau “patut diduganya” tidak hanya dalam bahasa Undang-Undang, tetapi sangat tergantung pada terbukti atau tidak terbuktinya dalam persidangan. Hal demikian telah diterapkan sejak dahulu kala oleh pengadilan dan tidak menimbulkan persoalan-persoalan penegakan hukum terkait dengan hak-hak warga negara. Bukti dan keyakinan hakim merupakan hubungan sebab akibat atau kausalitas. UUD 1945 telah menentukan adanya kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan [vide Pasal 24 ayat (1) UUD 1945] dan ayat berikutnya menentukan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung, peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Khusus mengenai tindak pidana pencucian uang merupakan kewenangan pengadilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Bahwa mengenai tindak pidana pencucian uang yang menurut Pasal 69 UU 8/2010 tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya, menurut Mahkamah andaikata pelaku tindak pidana asalnya meninggal dunia berarti perkaranya menjadi gugur, maka si penerima pencucian uang tidak dapat dituntut Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 87 sebab harus terlebih dahulu dibuktikan tindak pidana asalnya. Adalah suatu ketidakadilan bahwa seseorang yang sudah nyata menerima keuntungan dari tindak pidana pencucian uang tidak diproses pidana hanya karena tindak pidana asalnya belum dibuktikan terlebih dahulu. Rakyat dan masyarakat Indonesia akan mengutuk bahwa seseorang yang nyata-nyata telah menerima keuntungan dari tindak pidana pencucian uang lalu lepas dari jeratan hukum hanya karena tindak pidana asalnya belum dibuktikan lebih dahulu, namun demikian tindak pidana pencucian uang memang tidak berdiri sendiri, tetapi harus ada kaitannya dengan tindak pidana asal. Bagaimana mungkin ada tindak pidana pencucian uang kalau tidak ada tindak pidana asalnya. Apabila tindak pidana asalnya tidak bisa dibuktikan terlebih dahulu, maka tidak menjadi halangan untuk mengadili tindak pidana pencucian uang. Meskipun tidak persis sama dengan tindak pidana pencucian uang dalam KUHP telah dikenal tindak pidana penadahan (vide Pasal 480 KUHP) yang dalam praktiknya sejak dahulu tindak pidana asalnya tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu. Beberapa putusan–putusan Mahkamah Agung yang memasukkan Pasal 69 UU TPPU sebagai pertimbangannya, antara lain: a. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1261 K/Pid.Sus/2015 dengan terdakwa atas nama Anas Urbaningrum yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Pasal 3 ayat (1) huruf c UU Nomor 15 Tahun 2002 juncto UU Nomor 25 Tahun 2003; dan b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 156 K/PID.SUS/2013 dengan terdakwa atas nama Visca Lovitasari yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, b, d UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pencucian Uang dan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2010. Berkenaan dengan penafsiran pro parte dolus pro parte culpa yang termuat dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 ayat (1) UU TPPU dan Pasal 69 UU TPPU telah final (selesai) dalam Putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara Nomor 77/PUU-XIII/2014 dan putusan-putusan Mahkamah Agung tersebut di atas. Dari uraian tersebut di atas, dengan demikian seluruh dalil Pemohon yang mendasari permohonan Judicial Rewiew ini harus ditolak. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 88 Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Namor 24 Tahun 2003 tentang Mahakamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 memiliki makna agar Mahkamah Konstitusi menjaga konsistensi putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Konsistensi penafsiran juga berguna untuk menjaga putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tetap memiliki kredibilitas dan terjauh dari sikap subjektifitas hakim Mahkamah Konstitusi yang melemahkan putusan para hakim sebelumnya. Berdasarkan penjelasan ahli tersebut di atas, maka keseluruhan dalil Pemohon tersebut harus ditolak. III. Kesimpulan Akhir Berdasarkan pertimbangan dan penjelasan ahli tersebut di atas, maka keseluruhan dalil permohonan Pemohon sebagaimana yang telah dianalisis pada Bagian I bukan merupakan ranah Mahkamah Konstitusi juga pada uraian Bagian II penolakan terhadap dalil-dalil tersebut terhadap dalil Pemohon merupakan bagian mutlak dari konsistensi putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. 2. Dr. Yunus Husein S.H. L.LM. A. Pidana Asal dalam TPPU Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang lahir pada tanggal 17 April 2002, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 serta diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berarti sudah berusia lebih dari 13 tahun, masih memerlukan penguatan dan sosialisasi secara intensif kepada aparat penegak hukum sehingga penerapannya dapat sesuai dengan tujuan pembentukan UU TPPU. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan 9 (sembilan) alasan ahli yang memuat permasalahan pembuktian dalam perkara TPPU khususnya yang berkaitan dengan ”mengapa untuk memeriksa perkara TPPU tidak perlu dibuktikan tindak pidana asalnya”, adalah sebagai berikut:  Alasan pertama, adanya ketentuan yang menyatakan bahwa untuk dimulainya penyidikan tindak pidana pencucian uang tidak harus menunggu dibuktikannya tindak pidana asalnya sangat esensial. Hemat saya, tidak akan ada perkara tindak pidana pencucian uang yang dapat diperiksa Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 89 apabila harus menunggu terbuktinya tindak pidana asal yang melahirkan tindak pidana pencucian uang tersebut. Oleh karena itu, sejak awal dibentuknya UU TPPU, ketentuan mengenai hal ini telah ada atau tercantum dalam Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Secara normatif sudah jelas, bahwa untuk memeriksa perkara TPPU tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Sebaliknya tidak ada satu pun pasal UU TPPU yang mewajibkan untuk dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asal sebelum memeriksa perkara TPPU. Oleh karena itu, kalau tindak pidana asal harus dibuktikan seperti itu maka dapat dipastikan tidak akan ada perkara TPPU yang akan diproses karena harus menunggu demikian lama. Yang jelas, tindak pidana asal yang melahirkan TPPU harus ada, tetapi tidak harus dibuktikan terlebih dahulu. Keberadaan tindak pidana asal dapat diketahui antara lain dari bukti permulaan yang cukup (dua alat bukti), hubungan antara perkara TPPU dan tindak pidana asal, perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa, atau aliran dana hasil tindak pidana kepada terdakwa.  Alasan kedua, Indonesia menganut sistem pembuktian yang disebut dengan sistem pembuktian negatif (negatief wettelijk) seperti yang diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurut pasal ini untuk dapat menghukum seseorang, hakim berdasarkan dua alat bukti yang sah menurut Undang-Undang, harus yakin, bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Article 3 (2) dan Article 6 United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC) telah memasukan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi sebagai salah satu jenis kejahatan terorganisir lintas negara atau transnational organized crime. Hal tersebut memungkinkan bahwa pelaku kejahatan melakukan tindak pidana asal di negara lain dan menempatkan hasil tindak pidana asal tersebut di Indonesia, ataupun sebaliknya, baik melalui penyedia jasa keuangan maupun penyedia barang dan/atau jasa. Oleh karena itu, dalam hal pemeriksaan tindak pidana pencucian uang harus dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya, maka proses penyelematan aset akan sangat sulit Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 90 atau bahkan tidak mungkin akan dilakukan, mengingat tindak pidana asalnya dilakukan di negara lain dan proses pembuktiannya sampai dengan putusan pengadilan dipastikan akan memakan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, salah satu dasar yang melandasi dirumuskannya Pasal 69 UU TPPU adalah karena adanya kebutuhan aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan cepat atas upaya penyelamatan aset (asset recovery) atas harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana. Sejalan dengan hal tersebut di atas, Pasal 75 UU TPPU telah memerintahkan apabila dalam menyidik tindak pidana asal ditemukan adanya TPPU, maka penyidik harus menggabungkan keduanya sebagai gabungan tindak pidana (concursus realis), yaitu tindak pidana asal dan TPPU. Selanjutnya, Pasal 141 KUHAP mengatur bahwa Penuntut Umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu dakwaan. Berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas, jelaslah bahwa tidak ada kewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.  Alasan ketiga, menurut Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sampai dengan September 2015, sudah ada 136 putusan pengadilan tentang TPPU yang sebagian besar telah berkekuatan hukum tetap yang menunjukkan, bahwa untuk memeriksa perkara TPPU tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Sudah ada empat jilid buku Anotasi Perkara TPPU yang diterbitkan oleh PPATK. Misalnya dalam perkara atas nama terhukum Ie Mien Sumardi yang didakwa melakukan TPPU dengan melakukan penukaran hasil tindak pidana dengan valuta asing. Dalam kasus ini, Irawan Salim, Presiden Direktur Bank Global yang menggelapkan uang Bank Global Rp.60 miliar, menyuruh Ie Mien Sumardi untuk menukarkan hasil kejahatan Rp.20 miliar ke dalam valuta asing. Uang hasil penggelapan ditukarkan ke sebuah pedagang valuta asing PT YXL di Jalan Gunung Sahari. Ie Mien Sumardi tertangkap dan diadili dengan dakwaan melanggar Pasal 3 UU TPPU, yaitu perbuatan menukar hasil kejahatan dalam rupiah dengan valuta asing. Pada tahun 2005 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Ie Mien Sumardi dihukum tujuh tahun penjara dan Pengadilan Tinggi Jakarta mengurangi hukumannya menjadi lima tahun dengan alasan ia tidak menikmati hasil Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 91 kejahatan tersebut. Putusan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam kasus ini, Ie Mien Sumardi sudah dipidana, sementara pelaku tindak pidana asal (penggelapan) Irawan Salim sampai sekarang belum tertangkap. Inilah salah satu bukti bahwa untuk memeriksa TPPU tidak wajib atau tidak perlu terlebih dahulu membuktikan tindak pidana asalnya.  Alasan keempat, UU TPPU menganut pembalikan beban pembuktian atau pembuktian terbalik sebagaimana diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 78 UU TPPU. Pasal 77 UU TPPU mengatur bahwa untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Menurut Pasal 78 UU TPPU, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan, bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana asal yang disebut di Pasal 2 ayat (1) UU TPPU. Dengan demikian, kewajiban terdakwalah untuk membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara TPPU bukan berasal dari tindak pidana asal, misalnya korupsi.  Alasan kelima, dengan membandingkan pada Pasal 480 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penadahan. Untuk memeriksa perkara penadahan, tidak perlu pelaku tindak pidana asal (misalnya pencurian dan perampokan) ditangkap terlebih dahulu. Sudah banyak yurisprudensi mengenai masalah ini. Bahwa TPPU bukan merupakan delik aduan (klacht delict). Pengungkapan tindak pidana pencucian uang tidak hanya harus berasal dari PPATK tetapi juga dapat berasal dari sumber lain, misalnya laporan pengaduan masyarakat, laporan korban, dll.  Alasan keenam, di negara lain baik common law maupun civil law untuk memeriksa perkara TPPU tidak perlu membuktikan tindak pidana asal terlebih dahulu. Misalnya di Belanda, menurut Hakim Agung Belanda, Mr. Buruma, dalam suatu diskusi mengenai money laundering and terrorist financing di Bangkok dengan para hakim Indonesia pada 9 April 2013, bahwa untuk memeriksa perkara TPPU tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Begitu juga dengan pendapat hakim dari Amerika Serikat, Mrs. Virginia, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 92 pada forum yang sama bahwa di Amerika Serikat untuk memeriksa perkara TPPU tidak wajib membuktikan tindak pidana asalnya terlebih dahulu. Pada kesempatan lain pada 20 Mei 2013, Advokaat Generaal Belanda, Mr. Nico Kijzer (mantan Hakim Agung dan penasihat Mahkamah Agung), juga menyatakan pendapat demikian atas pertanyaan saya dan Prof. Dr. Muladi di Hotel Meridien, Jakarta. Di Australia menurut hakim Australia His Honor Judge Michael Mc Inerney dan Mrs Sylvia Grono Senior Lawyer, Australia dalam diskusi dengan hakim-hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi pada 27 November 2013 menyatakan, bahwa untuk memeriksa perkara TPPU tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.  Alasan ketujuh, pada tahun 2005 United Nations Office on Drug and Crime dan International Monetary Fund mengeluarkan pedoman/dokumen berjudul Model Legislation on Money Laundering and Financing of Terrorism untuk negara-negara Civil Law. Lembaga yang sama menerbitkan dokumen serupa untuk negara dengan sistem Common Law pada tahun 2009. Kedua dokumen itu merupakan pedoman bagi negara-negara untuk menyusun Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang di masing-masing negara. Dalam pedoman untuk negara Civil Law disebutkan bahwa “In order to prove the illicit of origin of the proceeds, it shall not be required to obtain the conviction of the predicate offences” (hal 34). Dalam pedoman untuk negara Common Law System tersebut disebutkan “In order to prove the proceeds of crime, it shall not be necessary that there be a conviction for the offence that has generated the proceeds” (hal 16). Dengan demikian, berdasarkan kedua pedoman tersebut memang tidak diperlukan untuk membuktikan terlebih dahulu tindak pidana asal (predicate offence) untuk memeriksa perkara TPPU. Pada umumnya, ada dua tindak pidana yang harus dibuktikan di pengadilan, yaitu tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang. Sesuai dengan Pasal 68 UU TPPU, hukum acara yang dipakai dalam pembuktian adalah hukum acara yang diatur dalam KUHAP dan undang- undang lain yang juga mengatur hukum acara seperti UU TPPU, UU tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 93 Sementara itu, dalam perkara TPPU dikenal adanya pembuktian terbalik, yaitu terdakwa harus membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara itu bukan berasal dari tindak pidana. Hanya satu unsur itu yang harus dibuktikan oleh terdakwa, yaitu objek perkara itu yang berupa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal dari tindak pidana. Untuk unsur lainnya tetap harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum.  Alasan Kedelapan, terkait dengan pembuktian terbalik di persidangan terdapat putusan Mahkamah Agung yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (perkara atas nama Djoko Susilo) yang salah satu pertimbangannya adalah “menimbang bahwa di depan persidangan terdakwa telah mengajukan para saksi, bukti-bukti surat, dan barang bukti terkait dengan harta kekayaan tersebut, namun setelah majelis hakim mencermati keterangan para saksi dan bukti-bukti tersebut ternyata tidak cukup alasan secara hukum untuk dapat dipertimbangkan, karena terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta kekayaan tersebut bukan merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang TPPU sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 25 Tahun 2003 dan Pasal 77 UU Nomor 8 Tahun 2010, oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa harta kekayaan terdakwa tersebut patut diduga merupakan hasil tindak pidana, dengan demikian unsur yang diketahuinya atau patut diuganya merupakan hasil tindak pidana telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa”. Dengan demikian, tampak jelas bahwa dengan tidak mampunya terdakwa membuktikan asal-usul harta kekayaannya, menunjukan eksistensi tindak pidana asalnya sudah ada yang nanti akan dibuktikan pada sidang pengadilan. Masih ada beberapa putusan lainnya yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam perkara tindak pidana pencucian uang berkaitan dengan pembalikan beban pembuktian, antara lain: a. Perkara Nomor 95/PID.SUS/2011/PN.SBY atas nama Argandiono; dan b. Perkara Nomor 1088/Pid.B/2011/PN.Jkt-Sel atas nama Andhika Gumilang. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 94  Alasan Kesembilan, Putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara Nomor 77/PUU-XIII/2014 yang pada pokoknya menurut Mahkamah bahwa mengenai tindak pidana pencucian uang yang menurut Pasal 69 UU 8/2010 tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya, menurut Mahkamah andai kata pelaku tindak pidana asalnya meninggal dunia berarti perkaranya menjadi gugur, maka si penerima pencucian uang tidak dapat dituntut sebab harus terlebih dahulu dibuktikan tindak pidana asalnya. Adalah suatu ketidakadilan bahwa seseorang yang sudah nyata menerima keuntungan dari tindak pidana pencucian uang tidak diproses pidana hanya karena tindak pidana asalnya belum dibuktikan terlebih dahulu. Rakyat dan masyarakat Indonesia akan mengutuk bahwa seseorang yang nyata-nyata telah menerima keuntungan dari tindak pidana pencucian uang lalu lepas dari jeratan hukum hanya karena tindak pidana asalnya belum dibuktikan lebih dahulu, namun demikian tindak pidana pencucian uang memang tidak berdiri sendiri, tetapi harus ada kaitannya dengan tindak pidana asal. Bagaimana mungkin ada tindak pidana pencucian uang kalau tidak ada tindak pidana asalnya. Apabila tindak pidana asalnya tidak bisa dibuktikan terlebih dahulu, maka tidak menjadi halangan untuk mengadili tindak pidana pencucian uang. Meskipun tidak persis sama dengan tindak pidana pencucian uang dalam KUHP telah dikenal tindak pidana penadahan (vide Pasal 480 KUHP) yang dalam praktiknya sejak dahulu tindak pidana asalnya tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu. B. Standar & International Best Practice 1. Penjelasan UU TPPU menyatakan bahwa tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dampak negatif dari tindak pidana pencucian uang tidak hanya dirasakan oleh Indonesia tetapi juga dunia internasional, sehingga dunia melalui instrumen hukum internasional United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009, serta United Nations Conventions Against Corruption Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 95 (UNCAC) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 sepakat untuk memerangi tindak pidana pencucian uang. 2. Adapun beberapa standar internasional yang secara eksplisit memiliki substansi yang serupa dengan Pasal 69 UU TPPU adalah sebagai berikut: a. Paragraph 248 Legislative Guide of UNCAC menyatakan: “….. money-laundering offences established in accordance with this article are understood to be independent and autonomous offences and that a prior conviction for the predicate offence is not necessary to establish the illicit nature or origin of the assets laundered. The illicit nature or origin of the assets and,in accordance with article 28, any knowledge, intent or purpose may be established during the course of the money-laundering prosecution and may be inferred from objective factual circumstances”. b. Recommendation 3 FATF Recommendations menyatakan: “… each country should, at a minimum, include a range of offences within each of the designated categories of offences. The offence of money laundering should extend to any type of property, regardless of its value, that directly or indirectly represents the proceeds of crime. When proving that property is the proceeds of crime, it should not be necessary that a person be convicted of a predicate offence”. c. Article 9(6)The second Council of Europe measure is the Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism—the Warsaw Convention menyatakan: “Each Party shall ensure that a conviction for money laundering under this Article is possible where it is proved that the property, the object of paragraph 1.a or b of this article, originated from a predicate offence, without it being necessary to establish precisely which offence”. 3. Sehubungan dengan penjelasan sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, maka dengan ini kami sampaikan kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi bahwa hampir seluruh negara di dunia telah menyepakati bahwa dalam pemeriksaan tindak pidana pencucian uang, tidak perlu dibuktikan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 96 terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Berikut beberapa negara yang memiliki pengaturan serupa dengan Pasal 69 UU TPPU, antara lain: a. Inggris, Proceeds Of Crime Act 2002 Part 7 – Money Laundering Offences, prosecutors are not required to prove that the property in question is the benefit of a particular or a specific act of criminal conduct, as such an interpretation would restrict the operation of the legislation. The prosecution need to be in a position, as a minimum, to be able to produce sufficient circumstantial evidence or other evidence from which inferences can be drawn to the required criminal standard that the property in question has a criminal origin. b. Austria, Article 165(5) of the Austrian Penal Code (StGB) points out that in case of laundering in the interest of criminal organization or of a terrorist, it is not necessary to link the ML Activity to a specific predicate offence and it is sufficient to prove that the property laundered belongs to a criminal organization, terrorist or a terrorist group. c. Belanda, Supreme Court of The Netherlands in a ruling of 28 September 2004, Thus the supreme court ruled that it is not necessary to prove that funds or property are the proceeds of a specific criminal offence, but it would be sufficient to establish that objects must have been derived from criminal activity. d. Spanyol, Spanish Supreme Court Judgmenet No. 1595 dated 29 November 2003, the position adopted by this court is that when proving that property is the proceeds of crime, it is not necessary that a person be convicted of a predicate offence or that the prior act be under judicial proceedings. The prosecution or conviction for the ML criminal offence is not dependent on the judicial proceedings or convictions applicable to predicate offences. e. Hongkong, HKSAR v. LI Ching, CA 436/1997, “......We are satisfied if the Organized and Serious Crimes Ordinance is read as a whole that it was the intention of the legislature to concern itself with the Applicant’s belief. It is accordingly framed in wide terms. It is clear from the Reasons for Judgment of the Court that the Applicant had such a belief. There is nothing in section 25 to indicate that there is a requirement for the Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 97 prosecution to prove the commission of the indictable offence referred to. What is required is to prove that the defendant had reasonable grounds to believe that the property represented any person’s proceeds of an indictable offence. It is not necessary to prove the commission of the offence. ........” f. Mexico, Federal Organized Crime Control Act, Money laundering is an autonomous offense in Mexico. It is not necessary to be convicted of a predicate offense in order to be convicted of laundering the proceeds of that offense. g. Malaysia, Anti Money Laundering and Terrorism Financing Act 2001 (AMLATFA), It is not necessary that a person be charged or convicted of a predicate serious offence in order to prove that property is the proceeds of unlawful activity. Subsection 4(2) of the AMLATFA permits conviction of a person for a money laundering offence, irrespective of whether there is a conviction in respect of a serious offence or foreign serious offence, or whether a prosecution has been initiated for such offences. h. Georgia, Article 194 Criminal Code of Georgia (CCG) applies to any illegal conduct (including noncriminal) and that the provision can be applied also to undocumented property (in other words, it can apply when the prosecutor is able to show that there is no evidence to establish the legitimate source of the property), it is not necessary to prove the underlying criminal conduct. Rather, it would suffice for the prosecution to establish that property cannot possibly have been obtained by legal means, based on the factual circumstances of the specific case. 3. Dr. Ramelan S.H., M.H. I. Dalil pemohon mengenai pokok permohonan yang menyatakan bahwa pembuktian tindak pidana asal dapat bersama-sama dengan tindak pidana pencucian uang bila seseorang atau beberapa orang adalah masing- masing diduga melakukan keduanya (tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang), tetapi bila antara pelaku tindak pidana asal dan pelaku tindak pidana pencucian uang yang merupakan follow up crime-nya adalah orang yang berbeda dan disidang secara terpisah, maka dalam hal ini Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 98 harus dibuktikan tindak pidana asalnya, karena bila tindak pidana asalnya tidak terbukti maka tidak mungkin ada tindak pidana pencucian uang yang merupakan follow up crime (halaman 16 permohonan), menurut hemat ahli adalah merupakan penafsiran yang keliru terhadap ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Ketentuan Pasal 69 UU TPPU menegaskan rezim anti pencucian uang di Indonesia, bahwa tindak pidana pencucian uang adalah tindak pidana yang berdiri sendiri, sehingga terdapat perbedaan yang nyata antara tindak pidana asal (predicate crime) dengan tindak pidana pencucian uang. Pandangan ini membawa konsekuensi pada kemungkinan menjadikan tindak pidana pencucian uang sebagai tindak pidana yang terpisah dari tindak pidana asal dan karenanya dapat menjatuhkan pidana kepada pelakunya secara terpisah pula. Hal demikian disebabkan karena kepentingan yang dilindungi berbeda antara tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang. Kepentingan menjatuhkan pidana dalam tindak pidana pencucian uang adalah untuk kepentingan penyelenggaraan keadilan serta kepentingan untuk terciptanya tatanan ekonomi internasional dan nasional. Sedangkan kepentingan memidana tindak pidana asal adalah untuk kepentingan penyelengaraan keadilan. Sekalipun tindak pidana pencucian uang merupakan delik yang berdiri sendiri, tetapi secara materiil tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan tindak pidana asal. Tidak ada tindak pidana pencucian uang kalau tidak ada tindak pidana asal. Tindak pidana asal merupakan salah satu fakta yang terpenting untuk terjadinya tindak pidana pencucian uang. Oleh karena itu dalam tataran praktis tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang didakwakan secara kumulatif. Memperhatikan latar belakang pemikiran tersebut maka dalam perkara tindak pidana pencucian uang selalu diawali oleh tindak pidana asal. Adapun pelaku tindak pidana asal terdiri dari 2 (dua) macam: 1) Pelaku tindak pidana asal adalah sama orangnya dengan pelaku tindak pidana pencucian uang; dan/atau Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 99 2) Pelaku tindak pidana asal berbeda orangnya dengan pelaku tindak pidana pencucian uang. Berkaitan dengan masalah unsur nomor (2) tersebut, pelaku tindak pidana asal yang berbeda orangnya dengan pelaku tindak pidana pencucian uang, ketentuan Pasal 69 UU TPPU sangat relevan penerapannya, yaitu: (1) Kompleksitas tindak pidana pencucian uang, baik modus operandi maupun lingkup penerapan yurisdiksi hukum yang melibatkan beberapa negara, berhubung tindak pidana pencucian uang adalah termasuk kejahatan terorganisasi dan bersifat transnasional. Jika pemeriksaan penyidikan, penuntutan dan sidang peradilan harus menunggu pembuktian pelaku tindak pidana asal, maka pelaku tindak pidana pencucian uang maupun harta kekayaan yang disita tidak dapat segara diputus, bahkan mungkin selamanya tidak akan dapat diputus karena pelaku tindak pidana asal yang berada di luar negeri tidak dapat ditangkap/diketemukan. (2) Kriminalisasi pencucian uang dilandasi oleh paradigma pemberantasan kejahatan: “hasil kejahatan adalah darah segar untuk terjadinya kejahatan baru, menghentikan pendanaan akan menghentikan kejahatan”. (3) Pola pemberantasan secara konvensional adalah menangkap pelakunya lebih dahulu, pola pemberantasan kejahatan melalui kriminalisasi pencucian uang adalah menangkap/menyita harta kekayaan hasil kejahatan baru dicari pelaku tindak pidana asalnya sehingga pengungkapan kejahatan dapat menjadi lebih efektif dan efisien. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pembuktian pelaku tindak pidana pencucian uang tidak dapat dilakukan jika pelaku tindak pidana asalnya orang lain belum dibuktikan, sudah selayaknya dikesampingkan. II. Ketentuan norma hukum Pasal 69 UU TPPU tidak bertentangan dengan hak asasi manusia karena norma tersebut masih memberi kesempatan kepada terdakwa tindak pidana pencucian uang untuk melakukan pembelaan diri, yaitu: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 100 a. Apabila pelaku tindak pidana asalnya orang yang sama dengan pelaku tindak pidana pencucian uang, pembuktian tindak pidana asalnya dapat dilakukan bersama-sama dengan tindak pidana pencucian uang dalam bentuk dakwaan kumulatif. b. Apabila pelaku tindak pidana asalnya adalah orang lain, orang yang berbeda dengan pelaku tindak pidana pencucian uang, maka pemeriksaannya tidak harus menunggu pembuktian tindak pidana asalnya. Terdakwa pelaku tindak pidana pencucian uang masih memiliki kesempatan untuk membela diri yaitu menggunakan haknya sebagaimana diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 78 UU TPPU, terdakwa dapat membuktikan bahwa harta kekayaan yang diterima dari orang lain tersebut bukan merupakan hasil tindak pidana. Dengan demikian hak membela diri terdakwa masih diberikan perlindungan dengan memberikan kesempatan untuk membuktikan bahwa harta kekayaan yang diperolehnya dari orang lain bukan berasal dari kejahatan. Penafsiran ketentuan Pasal 69 UU TPPU, mutatis mutandis dengan yurisprudensi yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 79K/Kr/1958 tanggal 9 Juli 1958 yang menyatakan bahwa tidak ada peraturan yang mengharuskan bahwa si pencuri harus dituntut dan dihukum lebih dahulu untuk menghukum seseorang tentang penadahan: “bahwa dalam hal ini telah dipandang cukup dengan telah terbuktinya ada orang yang kecurian barang-barang yang berasal dari pencurian itu terdapat pada si penadah”. Jelaslah bahwa ketentuan Pasal 69 UU TPPU tidak bertentangan dengan hak asasi manusia, tidak menghalangi proses peradilan yang adil atau layak, masih berpegang pada prinsip due process of law. Memperhatikan alasan-alasan Pemohon dalam mengajukan uji materi, “judicial review”, sesungguhnya permohonan dimaksud dilandasi oleh ketakutan menghadapi proses penyidikan perkara pidana sehingga membuat penafsiran seolah-olah Pasal 69 UU TPPU melanggar hak asasi manusia atau bertentangan dengan UUD 1945. Jika Pemohon mengetahui tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang sudah diputus bebas, putusan mana mempunyai kekuatan hukum yang pasti, Pemohon tidak perlu takut menghadapinya. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, saya berpendapat bahwa: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 101 1. Pemohon uji materi Pasal 69 UU TPPU yang diajukan oleh Pemohon adalah merupakan penafsiran yang keliru, bukan karena normanya yang bertentangan dengan UUD 1945. 2. Norma Pasal 69 UU TPPU, tidak melanggar hak asasi manusia, dan karenanya tidak bertentangan dengan UUD 1945. [2.6] Menimbang bahwa Mahkamah memanggil Ahli Prof. Dr. Nyoman Syarikat Putra Jaya S.H., M.H., yang didengar keterangannya pada persidangan Mahkamah tanggal 19 Oktober 2015 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: I. Ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disingkat UU PPTPPU) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) adalah Pasal 69 UU-PPTPPU terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: - Pasal 69 UU PPPTPPU “Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya” - Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” - Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” II. Kasus Posisi Pemohon dalam permohonan a quo mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan terjadi kerugian ole berlakunya atas Pasal 69 UU PPTPPU dengan alasan yang pada pokknya sebagai berikut: 1. Pemohon adalah seorang Komisaris dari PT. Panca Logam Makmur, dan dalam perusahaan tersebut telah terjadi penggelapan dalam jabatannya Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 102 yang dilakukan oleh Direktur dan Manajer Keuangan PT. Panca Logam Makmur serta keduanya telah dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun; 2. Kemudian Pemohon selaku Komisaris mengundang para pemegang saham untuk mengadakan rapat umum pemegang saham (RUPS) untuk memilih direksi baru karena masalah di atas, namun hal ini tidak daat dilaksanakan karena ada salah satu pemegang saham mayoritas yang tidak hadir; 3. Tanpa sepengetahuan Pemohon, pemegang saham yang lain telah melakukan RUPS dan telah menetapkan pergantian pengurus perusahaan, terhadap kejadian ini Pemohon selaku komisaris dan pengurus sementara demi menyelamatkan asset perusahaan, memindahbukukan dana perusahaan yang telah digelapkan direktur dan manajer keuangan tersebut ke rekening PT. Panca Logam Makmur; 4. Tindakan Pemohon dalam memindahbukukan dana tersebut justru menjadi dasar Pemohon menjadi tersangka adalah berdasarkan laporan polisi yang diajukan oleh terpidana Falahwi Mujur Saleh W. Als Seli membuat laporan polisi yaitu Laporan Polisi Nomor LP/386/VI/2014/SPKT Polda Sultra, tanggal 18 Juni 2014 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Sedangkan jika dilihat Putusan Pengadilan Negeri Baubau dengan Putusan Nomor 363/Pid.B/2014/PN.Bau, tertanggal 6 Mei 2015 dalam pertimbangannya pada halaman 58 alinea 3 jelas bahwa yang berhak membuka blkir rekening manajer keuangan yang telah menjadi terpidana tersebut adalah Komisaris PT.Panca Logam Makmur; 5. Pemohon merasa dirugikan karena Penyidik Polda Sulawesi Tenggara dalam menetapkan Pemohon menjadi tersangka ini menggunakan dasar hukum ketentuan Pasal 69 UU 8/2010, namun Pemohon berpendapat bahwa penyidik tidak dapat menetapkan Pemohon menjadi tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU) karena perkara awalnya bukan tindak pidana pencucian uang tetapi tindak pidana perbankan dan yang menjadi tersangka pun bukan Pemohon; 6. Menurut Pemohon ketentuan Pasal 69 UU 8/2010 terhadap dirinya bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; III. Pendapat (Keterangan) Ahli 1. Bahwa Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menentukan: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 103 “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghrmatan atas hak dan kebebsan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokrtais”; 2. Globalisasi yang ditandai oleh pergerakan yang cepat dari manusia, informasi, perdagangan dan modal di samping menimbulkan manfaat bagi kehidupan manusia juga harus diwaspadai efek sampingnya yang bersifat negatif, yakni globalisasi kejahatan dan meningkatnya kuantitas serta kualitas kejahatan di berbagai negara dan antar negara. Modernisasi dan globalisasi yang melanda dunia karena kemajuan teknologi komunikasi, transportasi dan informatika nampaknya tidak hanya membawa manfaat bagi kehidupan umat manusia, tetapi juga sebaliknya menimbulkan mudarat yang cukup memprihatinkan. Hal ini diakibatkan oleh ulah manusia yang seringkali memanfaatkan perkembangan tersebut untuk memudahkan perilaku jahat yang tidak dikendalikan akal sehat dan hati nurani dan sebaliknya justru menggunakan alat-alat teknologi modern tersebut untuk melakukan kejahatan, tidak jarang disertai dengan kekerasan (violence) yang bertentangan dengan peradaban manusia; 3. United Nation Convetion Against Transnational Organized Crime Tahun 2000 (UNCATOC) melaluui Article 3 par. 1 menentukan ruang aplikasinya meliputi kajahatan spesifik termasuk “money laundering”. Menghimbau negara peserta untuk mengambil tindakan-tindakan pencegahan melalui hukum nasionalnya serta mewajibkan setiap negara untuk mengadopsi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum nasionalnya, tindakan-tindakan legislatif dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan untuk menetapkan sebagai tindakan pidana perbuatan-perbuatan lain yang diperlukan, untuk menetapkan sebagai tindak pidana perbuatan-perbuatan yang dilakukan dalam kerangka pencucian uang (money laundering); 4. Bahwa UU-PPTPPU memiliki yurisdiksi asal tindak pidana (predicate crime) yang dilakukan baik di dalam wilayah republik Indinesia maupun di luar wilayah Republlik Indonesia, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf z: Hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 104 tindak pidana: a. Korupsi, b... dstnya, z. Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara..., yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia, dalam hukum pidana disebut kejahatan rangkap (double criminality); 5. Bahwa tindak pidaa Pencucian Uang merupakan lanjutan “follow up crime” yang berarti bisa berdiri sendiri atau bisa juga bersama-sama dengan tindak pidana asal artinya bisa si pelaku berbeda bisa juga satu orang pelaku yang melakukan tindak pidana asal dan sekaligus juga melakukan tindak pidana pencucian uang; 6. Bahwa ketentuan Pasal 69 UU-PPTPPU dimaksudkan untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam pencegahan dan pemberantasan tindak ppidana pencucian uang, sehingga ditentukan bahwa: Untuk dapat dilakukan penyidikan, penututan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya; 7. Bahwa ranah normatif dan praktik pengadilan selama ini, sebagai pembanding dalam penerapan Pasal 480 KUHP. Pasal 480 KUHP berbunyi: “Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah karena penadahan: Ke-1 barangsiapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan; Ke-2 barangsiapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Dalam penerapan ketentuan ini belum pernah dijumpai harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa sesuatu benda tersebut berasal dari kejahatan tertentu.” 8. Bahwa dalam pemeriksaan perkara tindak pidana pencucian uang di sidang pengadilan terdakwa membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 105 dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan menunjukkan alat bukti yang cukup [Pasal 78 ayat (2)]. Dalam perkembangan hukum pidana ini disebut “pembalikan beban pembuktian berimbang/terbatas” yang dibuktikan asal-usul dari harta kekayaan” tidak berasal dari tindak pidana dan bukan membuktikan tidak melakukan tindak pidana. 9. Dalam perumusan tindak pidana pencucian uang muncul elemen yang diketahuinya atau patit diduganya... “dalam kajian hukum pidana tindak pidana sejenis ini disebut delik “pro parte dolus pro parte culpa” artinya dleik yang dalam perumusannya memuat unsur kesengajaan dalam kealpaan sekalligus yang ditujukan pada unsur hasil tindak pidana dalam Pasal 2 ayat (1). [2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima kesimpulan tertulis Pemohon bertanggal 29 Oktober 2015 yang diterima Kepaniteraan tanggal 2 November 2015 dan Pihak Terkait bertanggal 4 November 2015yang diterima Kepaniteraan tanggal 4 November 2015, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya; [2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 106 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; Bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang in casu Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164, selanjutnya disebut UU 8/2010), yang menyatakan: Pasal 69: “Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya”. Terhadap Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: Pasal 1 ayat (3) UUD 1945: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. [3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah untuk pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu Pasal 69 UU 8/2010 terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 107 konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 108 e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara dalam Perkara Laporan Polisi Nomor Lp/386/VI/2014/Reskrimsus/SPK Polda Sulawesi Tenggara, tanggal 18 Juni 2014, dengan dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan atau Pasal 4 dan atau Pasal 5 UU 8/2010. Dugaan TPPU yang dituduhkan terhadap Pemohon merupakan lanjutan dari perkara tindak pidana perbankan yang merupakan tindak pidana asal (predicate crime) yang dituduhkan kepada pihak lain yaitu Sdr. Ishak Latif dan Sdr. Nyoman Gede Arta, yang keduanya adalah Karyawan BRI. Dalam Perkara TPPU yang dituduhkan kepada Pemohon saat ini masih dalam proses pemeriksaan di tingkat Penyidikan, sedangkan perkara tindak pidana asalnya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Baubau dengan Putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 363/Pid.b/2014/PN. Bau tanggal 6 Mei 2015, yang dalam amarnya menyatakan Terdakwa I Muh. Ishaq Latief Bin Abdul Latief Djafar (Mantan Kepala BRI Unit Bombana) dan Terdakwa II I Nyoman Gede Artha Bin Djindjin (Mantan Kepala BRI Cabang Kendari) dinyatakan bebas murni (Vrijspraak); Namun ada upaya dari Penyidik Polda Sulawesi Tenggara untuk tetap melanjutkan bahkan akan ditingkatkan ke tahap penuntutan dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 69 UU 8/2010, walaupun Penyidik Polda Sulawesi Tenggara mengetahui bahwa perkara asal (predicate crime) dari Perkara TPPU yang dituduhkan kepada Pemohon telah diputus bebas murni atau dengan kata lain perkara asal (predicate crime) dari TPPU yang dituduhkan kepada Pemohon tidak terbukti. Sehingga bagi Pemohon keberadaan Pasal 69 UU 8/2010 telah merugikan hak-hak konstitusionalnya yang dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yaitu hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta merugikan hak Pemohon untuk mendapatkan proses hukum yang adil sebagai salah satu ciri negara hukum yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 109 [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK serta syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dijelaskan pada paragraf [3.5] di atas, dan dalil Pemohon yaitu sebagai perseorangan warga negara Indonesia (vide bukti P-1) yang memiliki hak konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, yang oleh Pemohon hak konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya norma Pasal 69 UU 8/2010 karena dirinya ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara TPPU padahal perkara pidana asalnya telah diputus bebas murni. Terhadap kedudukan hukum Pemohon Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat menjadi Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dijelaskan dalam putusan-putusan Mahkamah selama ini; Bahwa kerugian hak konstitusional Pemohon tersebut bersifat aktual sebagaimana fakta yang diuraikan Pemohon, yang memiliki hubungan sebab akibat dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo, sehingga apabila permohonan Pemohon dikabulkan maka kerugian hak konstitusional seperti yang didalilkan Pemohon tidak lagi terjadi. Dengan demikian, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo; [3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan; Pokok Permohonan [3.8] Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan Pengujian konstitusionalitas Pasal 69 UU 8/2010 yang menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-17, yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 31 Agustus 2015, serta mengajukan tiga orang saksi Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 110 bernama Agus, Rijal Taufik Fahreza, dan Akhrom Soleh, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara; Mahkamah telah mendengar keterangan Presiden yang pada pokoknya menyatakan Pasal 69 UU 8/2010 tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan telah sesuai dengan prinsip due process of law yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara; Mahkamah telah membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat yang pada pokoknya menerangkan bahwa tindak pidana pencucian uang dapat berdiri sendiri, oleh karena itu tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya; Pihak Terkait, Pusat Pelaporan dan Analisi Transaksi Keuangan (PPATK) telah memberikan keterangan dan mengajukan tiga orang ahli yaitu Komariah E. Sapardjaja, Yunus Husein, dan Ramelan, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara; Mahkamah telah pula memanggil dan mendengar keterangan ahli Nyoman Syarikat Putra Jaya yang didengar keterangannya pada persidangan tanggal 19 Oktober 2015, pada pokoknya menyatakan bahwa ketentuan Pasal 69 UU 8/2010 dimaksudkan untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang; [3.9] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon dalam pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon sebab Mahkamah telah pernah memutus pengujian konstitusionalitas Pasal 69 UU 8/2010 dalam Putusan Nomor 77/PUU-XII/2014, bertanggal 12 Februari 2015. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah terhadap Pasal 69 UU 8/2010 dapat dimohonkan pengujian kembali. [3.9.1] Bahwa Pasal 60 UU MK menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang-Undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali; (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 111 Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang mengatur bahwa: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang Undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali; (2) Terlepas dari ketentuan ayat (1) di atas, permohonan pengujian Undang- Undang terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda; Dengan demikian berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas maka terhadap pasal yang telah diakukan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah dapat diuji kembali apabila terdapat dasar pengujian yang berbeda, atau syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda. [3.9.2] Bahwa permohonan Nomor 77/PUU-XII/2014 adalah permohonan pengujian Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 69, Pasal 76 ayat (1), Pasal 77, Pasal 78 ayat (1) dan Pasal 95 UU 8/2010 dengan mengunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Meskipun demikian, terhadap pengujian Pasal 69 UU 8/2010, Permohonan Nomor 77/PUU- XII/2014 hanya menggunakan Pasal 1 ayat (3) sebagai dasar pengujian. Sedangkan dalam perkara Pemohon, dasar pengujian yang digunakan adalah Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dalam Permohonan Nomor 77/PUU-XII/2014, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 digunakan sebagai dasar pengujian terhadap Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) UU 8/2010. Sehingga menurut Mahkamah dasar pengujian yang digunakan dalam Permohonan Nomor 77/PUU-XII/2014 berbeda dengan permohonan a quo sebagaimana telah dijelaskan dalam bagian Duduk Perkara. [3.9.3] Bahwa selain itu, menurut Mahkamah, masalah konstitusionalitas permohonan Nomor 77/PUU-XII/2014 berbeda dengan permohonan a quo. Dalam permohonan Nomor 77/PUU-XII/2014 kedudukan Akil Mochtar selaku Pemohon adalah sebagai tersangka dalam tindak pidana asal sekaligus dalam TPPU. Sedangkan dalam permohonan a quo, kedudukan Pemohon sebagai Tersangka Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 112 dalam perkara TPPU bukan sebagai pelaku tindak pidana asalnya. Oleh karena itu menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Pasal 60 UU MK sehingga dapat dimohonkan pengujian kembali; [3.10] Menimbang bahwa dalam Putusan Mahkamah Nomor 77/PUU-XII/2014 Mahkamah memberikan pertimbangan antara lain sebagai berikut: “[3.18] ...menurut Mahkamah andaikata pelaku tindak pidana asalnya meninggal dunia berarti perkaranya menjadi gugur, maka si penerima pencucian uang tidak dapat dituntut sebab harus terlebih dahulu dibuktikan tindak pidana asalnya. Adalah suatu ketidakadilan bahwa seseorang yang sudah nyata menerima keuntungan dari tindak pidana pencucia uang tidak diproses pidana hanya karena tindak pidana asalnya belum dibuktikan lebih dahulu. Rakyat dan masyarakat Indonesia akan mengutuk bahwa seseorang yang nyata-nyata telah menerima keuntungan dari tindak pidana pencucian uang lalu lepas dari jeratan hukum hanya karena tindak pidana asalnya belum dibuktikan lebih dahulu, namun demikian tindak pidana pencucian uang memang tidak berdiri sendiri, tetapi harus ada kaitannya dengan tindak pidana asal. Bagaimana mungkin ada tindak pidana pencucian uang kalau tidak ada tindak pidana asalnya. Apabila tindak pidana asalnya tidak bisa dibuktikan terlebih dahulu, maka tidak menjadi halangan untuk mengadili tindak pidana pencucian uang. Meskipun tidak persis sama dengan tindak pidana pencucian uang dalam KUHP telah dikenal tindak pidana penadahan (vide Pasal 480 KUHP) yang dalam praktiknya sejak dahulu tindak pidana asalnya tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu...” Dalam pertimbangan Mahkamah pada Putusan Nomor 77/PUU-XII/2014 di atas jelas bahwa Mahkamah memandang tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu pidana asal untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara TPPU. Namun dalam pertimbangan tersebut Mahkamah juga menegaskan bahwa TPPU tidak berdiri sendiri tetapi ada kaitannya dengan tindak pidana asal, karena tidak mungkin ada TPPU tanpa ada tindak pidana asal. Untuk itu Mahkamah memandang perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kaitan antara tindak pidana asal dengan TPPU. [3.11] Menimbang bahwa pengertian TPPU dalam UU 8/2010 tidak hanya diartikan sempit pada pelaku yang aktif melakukan perbuatan menempatkan, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 113 mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana (Pasal 3 UU 8/2010), namun juga pelaku pasif yang hanya menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya (Pasal 4 UU 8/2010), termasuk juga yang hanya menerima, menguasai, dan menggunakan harta kekayaan dimaksud (Pasal 5 UU 8/2010); Dengan pengertian di atas jelas bahwa tujuan pelaku melakukan TPPU bukan hanya menyembunyikan tetapi mengubah asal usul hasil kejahatan untuk tujuan selanjutnya dan menghilangkan hubungan langsung dengan kejahatan asalnya. Dengan demikian, dalam berbagai kejahatan keuangan bisa dipastikan dilakukan TPPU untuk menyembunyikan hasil kejahatan itu agar terhindar dari tuntutan hukum; [3.12] Menimbang bahwa TPPU adalah tindak pidana lanjutan (follow up crime) yang merupakan kelanjutan dari tindak pidana asal (predicate crime), sebagai sebuah upaya untuk menyembunyikan, atau menghilangkan jejak, sedemikian rupa sehingga tidak dapat diketahui bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari tindak pidana. Sedangkan tindak pidana asal (predicate crime) merupakan tindak pidana yang menghasilkan uang/harta kekayaan yang kemudian dilakukan proses pencucian. Oleh karena itu tidaklah mungkin ada TPPU tanpa adanya tindak pidana asalnya terlebih dahulu; Berbeda dengan tindak pidana lain, TPPU adalah tindak pidana yang tidak berdiri sendiri, namun didahului dan mungkin diikuti dengan tindak pidana lain. TPPU merupakan bagian dari serangkaian kejahatan yang saling berkaitan. Karena itulah rezim pemberantasan TPPU berprinsip follow the money, bukan follow the person, karena tindak pidananya yang saling terangkai mengalirkan harta kekayaannya dari tangan yang satu ke tangan yang lain; Sebagai follow up crime, menurut Mahkamah untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam perkara TPPU tetap harus didahului dengan adanya tindak pidana asal, namun tindak pidana asal tersebut tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu. Jadi frasa “tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu” bukan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 114 berarti tidak perlu dibuktikan sama sekali, namun TPPU tidak perlu menunggu lama sampai perkara pidana asalnya diputus atau telah memperoleh kekuatan hukum tetap; [3.13] Menimbang bahwa, dalam praktiknya, dengan berlakunya ketentuan Pasal 69 UU 8/2010 penanganan perkara TPPU sangat mungkin akan selesai diperiksa dan diputus terlebih dahulu dari perkara tindak pidana asalnya. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa keadaan demikian tidak memberikan kepastian hukum, Mahkamah berpendapat bahwa hal itu merupakan masalah teknis yudisial dalam arti luas karena Pasal 75 UU 8/2010 telah mengatur penggabungan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan TPPU dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup. Dengan teknik penggabungan ini, menurut Mahkamah, seharusnya perbedaan putusan yang mencolok antara TPPU dan tindak pidana asal dapat dihindari; Apalagi dalam rezim penanganan TPPU juga dikenal pembalikan beban pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 78 UU 8/2010, di mana untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Pembalikan beban pembuktian ini, menurut Mahkamah, akan memudahkan penanganan perkara TPPU, meskipun yang wajib dibuktikan terdakwa hanyalah terkait perolehan objek perkara. Karena jika terdakwa tidak mampu membuktikan asal- usul perolehan harta kekayaannya, berarti eksistensi dari tindak pidana asal sudah ada. [3.14] Menimbang bahwa, dalam perkembangannya, kejahatan semakin terorganisir, bahkan sampai melintasi batas yurisdiksi nasional negara-negara. Kejahatan terorganisir semakin didukung dengan teknologi yang berkembang pesat. Pemberantasan kejahatan ini semakin tertinggal jauh dari modus yang semakin variatif dan kompleks merambah berbagai sektor. TPPU menjadi jalan keluar bagi pelaku kejahatan untuk “menyelamatkan” harta kekayaan hasil kejahatannya dan menghindar dari jeratan hukum; Untuk itu penegakan hukum dalam pemberantasan TPPU haruslah bergerak lebih cepat dari pemberantasan tindak pidana biasa, sebab jika tidak maka akan kehilangan jejak dan bukan hanya TPPU yang tidak dapat dibuktikan, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 115 tetapi tindak pidana lain yang berkaitan, termasuk tindak pidana asal, juga bisa kehilangan bukti. Jika demikian maka negara dan masyarakat akan sangat dirugikan, bukan hanya karena kerugian materil dari harta kekayaan yang telah dicuci, tetapi kerugian karena tidak terungkapnya kejahatan; Sistem penanganan perkara TPPU yang diatur dalam UU 8/2010 sesungguhnya memberikan kemudahan dalam penegakannya. Pasal 69 UU 8/2010 menjadi salah satu ketentuan yang mempermudah dan mempercepat gerak penegak hukum dalam penanganan TPPU. Sebaliknya, jika dalam penanganan TPPU harus terlebih dahulu dibuktikan tindak pidana asal yang mungkin lebih rumit dalam pembuktian, terlebih apabila harus menunggu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, keadaan demikian akan menghabiskan waktu lama, sehingga penanganan perkara TPPU akan sangat terlambat, hal mana tidak bersesuaian dengan semangat UU 8/2010 untuk menangani TPPU dengan cepat dan tepat, serta akan memberi kesempatan kepada tersangka TPPU untuk menghilangkan jejak hasil tindak pidananya; Oleh karena itu menurut Mahkamah ketentuan Pasal 69 yang mengatur bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap TPPU tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan telah pula bersesuaian dengan semangat pemberantasan tindak pidana terorganisir. [3.15] Menimbang bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut di atas Mahkamah berpendapat dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. [3.16] Menimbang bahwa terhadap Putusan Mahkamah Nomor 77/PUU- XII/2014, bertanggal 12 Februari 2015 terdapat dua hakim konstitusi yaitu Aswanto dan Maria Farida Indrati yang mempunyai pendapat berbeda. Oleh karena dalam perkara a quo substansinya sama dengan Perkara Nomor 77/PUU-XII/2014 maka dua hakim konstitusi tersebut tetap berpendirian pada pendapat berbedanya sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Nomor 77/PUU-XII/2014, bertanggal 12 Februari 2015. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 116 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Suhartoyo, Aswanto, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing- masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal lima, bulan April, tahun dua ribu enam belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal empat belas, bulan Juli, tahun dua ribu enam belas, selesai diucapkan pukul 10.43 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Suhartoyo, Aswanto, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 117 Indrati, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Presiden/yang mewakili, serta Pihak Terkait, tanpa dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat/yang mewakili. KETUA, ttd. Arief Hidayat ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Anwar Usman ttd. Suhartoyo ttd. Aswanto ttd. Manahan M.P Sitompul ttd. I Dewa Gede Palguna ttd. Maria Farida Indrati ttd. Patrialis Akbar ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Yunita Rhamadani Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id