PUU Tahun 2014

90/PUU-XII/2014

Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar 1945 .

Pemohon: 1. Refki Saputra; 2. Roni Saputra; 3. Raysha Rahma; 4. Carolus L Tindra Matunino K; 5. Kiki Pranasari; kuasa kepada Refly Harun, S.H., M.H., LL.M., dkk,

Tanggal Registrasi: 2014-09-11

Tanggal Putusan: 2014-10-23

UU Diuji: UU 12/2008, UU 32/2004

Majelis Hakim: ["Anwar Usman (K) Arief Hidayat (A)", "Aswanto (A)", "Sunardi (PP)"]

Teks Putusan

# Putusan [[90/PUU-XII/2014]] - Permohonan Pengujian Materiil [[Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008]] tentang Perub... ## Metadata - **[[Nomor Perkara]]**: [[90/PUU-XII/2014]] - **Tahun**: 2014 - **[[Jenis Perkara]]**: [[Pengujian Undang-Undang]] - **Status**: Ditarik Kembali - **[[Tanggal Putusan]]**: 2014-10-23 - **Significance**: Low  **Sumber**: [Putusan [[Mahkamah Konstitusi]] No. [[90/PUU-XII/2014]]](https://mkri. Id) **Disclaimer**: Ringkasan ini dibuat untuk tujuan akademis dan penelitian. Untuk keperluan hukum resmi, silakan merujuk pada dokumen putusan asli dari [[Mahkamah Konstitusi]]. ## Perihal Pengujian [[UU No. 32 Tahun 2004]] tentang [[Pemerintahan Daerah]] sebagaimana telah diubah dengan [[Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008]] tentang Perubahan Kedua Atas [[Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004]] tentang [[Pemerintahan Daerah]] ## Related Cases - [[Perkara Serupa]] - [[Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004]] - [[Prinsip-prinsip konstitusional yang terkait]] - [[Hak-hak yang terkena dampak]] - [[Mekanisme perlindungan]] - [[Implementasi undang-undang]] - [[Dampak terhadap masyarakat]] - [[Kesesuaian dengan [[UUD 1945]] sebagai hukum dasar]] - [[Prinsip-prinsip [[negara hukum]] dan demokrasi konstitusional]] - [[Perlindungan [[hak asasi manusia]] dan keadilan sosial]] - [[Interpretasi konstitusional terhadap norma yang diuji]] - [[Penguatan prinsip supremasi konstitusi]] - [[Pengembangan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi]] - [[Precedent yang relevan]] ## Timeline - **2014-09-01**: Permohonan didaftarkan di Kepaniteraan MK - **2014-09-03**: Permohonan didaftarkan di Kepaniteraan MK - **2014-09-11**: Permohonan didaftarkan di Kepaniteraan MK - **2014-09-12**: Permohonan didaftarkan di Kepaniteraan MK - **2014-10-02**: Permohonan didaftarkan di Kepaniteraan MK - **2014-10-21**: Permohonan didaftarkan di Kepaniteraan MK - **2014-10-23**: Putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum ## Legal Analysis ### Pertimbangan Hukum Mahkamah - MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 1 September 2014 dari Refki Saputra, Roni Saputra, Raysha Rahma, Carolus L Tindra Matunino K, dan Kiki Pranasari, pada hari Rabu, 3 September 2014, dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Jumat, 12 September 2014, dengan Nomor 90/PUU-XII/2014 perihal Pengujian Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Ind - 1. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 319/TAP.MK/2014 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Permohonan Nomor 90/PUU-XII/2011, bertanggal 11 September 2014; ### Isu Konstitusional Perkara [[90/PUU-XII/2014]] menguji konstitusionalitas [[Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008]] tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap [[UUD 1945]]. Batu uji konstitusional: - [[Pasal 1 ayat (3) UUD 1945]] - [[Pasal 18 ayat (1) UUD 1945]] - [[Pasal 18 ayat (2) UUD 1945]] - [[Pasal 24 ayat (1) UUD 1945]] - [[Pasal 24C ayat (1) UUD 1945]] ### Putusan Mahkamah memutus perkara ini dengan amar **Ditarik Kembali**. ## Constitutional Analysis ### Pengujian Konstitusionalitas Pengujian [[UU No. 32 Tahun 2004]] tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan [[Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008]] tentang Perubahan Kedua Atas [[Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004]] tentang Pemerintahan Daerah diuji terhadap [[UUD 1945]]. ### Pasal yang Diuji - [[Pasal 29 ayat (3)]] - [[Pasal 35]] ### Dasar Pengujian Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan yang diuji bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional dalam [[UUD 1945]]. ### Putusan Status: **Ditarik Kembali**

Pertimbangan Hukum (Ringkasan)

Pertimbangan Hukum Mahkamah - MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 1 September 2014 dari Refki Saputra, Roni Saputra, Raysha Rahma, Carolus L Tindra Matunino K, dan Kiki Pranasari, pada hari Rabu, 3 September 2014, dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Jumat, 12 September 2014, dengan Nomor 90/PUU-XII/2014 perihal Pengujian Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Ind - 1. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 319/TAP.MK/2014 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Permohonan Nomor 90/PUU-XII/2011, bertanggal 11 September 2014; ### Isu Konstitusional Perkara [[90/PUU-XII/2014]] menguji konstitusionalitas [[Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008]] tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap [[UUD 1945]]. Batu uji konstitusional: - [[Pasal 1 ayat (3) UUD 1945]] - [[Pasal 18 ayat (1) UUD 1945]] - [[Pasal 18 ayat (2) UUD 1945]] - [[Pasal 24 ayat (1) UUD 1945]] - [[Pasal 24C ayat (1) UUD 1945]] ### Putusan Mahkamah memutus perkara ini dengan amar **Ditarik Kembali**. ## Constitutional Analysis ### Pengujian Konstitusionalitas Pengujian [[UU No. 32 Tahun 2004]] tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan [[Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008]] tentang Perubahan Kedua Atas [[Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004]] tentang Pemerintahan Daerah diuji terhadap [[UUD 1945]]. ### Pasal yang Diuji - [[Pasal 29 ayat (3)]] - [[Pasal 35]] ### Dasar Pengujian Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan yang diuji bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional dalam [[UUD 1945]]. ### Putusan Status: **Ditarik Kembali**