9/PUU-XXIV/2026

PUTUSAN NOMOR 9/PUU-XXIV/2026 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : E. Ramos Petege Pekerjaan : Karyawan Swasta Alamat : Kampung Gabaikunu, Mapia Tengah, Dogiyai. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 2 Januari 2026, memberi kuasa kepada Zico Leonardo Djagardo Simanjuntak, Priskilla Octaviani, Maytri Gestart Ignatius, dan Rachma Ananda Sulaiman, kesemuanya merupakan advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum Leo & Partners, beralamat di Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S. Parman Kavling 22-24, Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, Jakarta, baik bersama-sama maupun sendiri- sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 5 Januari 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 5 Januari 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 7/PUU/PAN.MK/AP3/01/2026 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara 2 Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 9/PUU-XXIV/2026 pada tanggal 5 Januari 2026, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 4 Februari 2026, yang pada pokoknya sebagai berikut. I. KEWENANGAN MAHKAMAH 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD NRI 1945) menyatakan: “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Keempat UUD NRI 1945: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus perubahan partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; 3. Bahwa lebih lanjut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dalam Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menegaskan bahwa: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”; 4. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang” 5. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah terakhir 3 dengan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; dan d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” 6. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang, menyatakan : “Objek Permohonan PUU adalah Undang-Undang dan Perppu”; Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara a quo karena para Pemohon mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; 7. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, telah nyata bahwa objek permohonan a quo memenuhi syarat sebagai objek permohonan pengujian materiil Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945. Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus konstitusionalitas Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 dalam perkara a quo yang diajukan oleh para Pemohon. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa PEMOHON adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan WNI; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik dan privat, atau; d. lembaga negara”. 4 2. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK, dinyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Sementara dalam penjelasan huruf a menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “perorangan” termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama”. 3. Bahwa untuk memenuhi syarat dan kualifikasi untuk menjadi Pemohon dalam pengujian UU terhadap UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, perlu dijelaskan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: a. Pemohon adalah Perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk dengan menganut kepercayaan katolik (Bukti P-3). 4. Dengan demikian Pemohon memenuhi ketentuan kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan pengujian UU terhadap UUD NRI Tahun 1945 sebagai orang perseorangan Warga Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK. 5. Selanjutnya terhadap kapasitas dan kerugian konstitusional Pemohon sehubungan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, menyebutkan syarat kualifikasi kerugian konstitusional Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, yaitu: a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. b. Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji. c. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang Undang yang dimohonkan untuk diuji. e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.” 5 Ad.a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. - Dalam permohonan ini, Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional untuk melangsungkan perkawinan yang dijamin dalam pasal-pasal konstitusi berikut: Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan: “Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Pasal 28B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan: “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Pasal 28I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati Nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.” Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan: “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” Ad.b. Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji. - Bahwa Pemohon telah mengalami kerugian dengan berlakunya ketentuan Pasal 35 huruf a UU Administrasi Kependudukan yang berbunyi sebagai berikut: “Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan;” 6 Serta Penjelasan Pasal 35 huruf a UU Administrasi Kependudukan yang berbunyi: “Huruf a Yang dimaksud dengan “perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama.” Ad.c. kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. - Pemohon Warga Negara Indonesia yang dulu merupakan PEMOHON perkara 24/PUU-XX/2022. Pemohon yang memeluk agama katolik hendak melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang memeluk agama Islam. Pemohon telah menjalin hubungan dengan pasangannya selama 7 (tujuh) tahun dan hendak melangsungkan perkawinan, meski demikian karena ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku di bidang perkawinan tidak memungkinkan untuk dilakukan maupun mencatatkan perkawinan beda agama, maka pada akhirnya perkawinan tersebut tidak dapat terlaksana, dan Pemohon masih terus melajang hingga saat ini. Alih-alih negara memberikan solusi bagi PEMOHON dan pasangan, negara justru mengesahkan KUHP baru yang mengkriminalisasi hubungan di luar pernikahan. Pemohon sekarang serba salah di mata negara, padahal mempunyai pasangan yang dicintai, tapi tidak bisa menikahinya, dan akan berpotensi terancam pidana jika Pemohon tetap hendak berkeluarga dengannya tanpa suatu hubungan perkawinan yang dicatat oleh negara. - Selain itu, ketiadaan pencatatan perkawinan beda agama menyebabkan perkawinan tersebut tidak tercatat dalam administrasi kependudukan. Hal tersebut akan berdampak langsung terhadap status dan hak sipil anak, apabila Pemohon dan pasangan Pemohon berkeluarga tanpa terikat suatu perkawinan yang dicatat oleh negara. Sebagaimana esensi dari sebuah perkawinan yang tidak hanya menyatukan hubungan batin antara seorang pria dan seorang wanita tetapi juga untuk melanjutkan keturunan sehingga anak menjadi bagian tak terpisahkan dari hadirnya perkawinan dan memiliki hak konstitusional dalam pencatatan administrasi 7 kependudukan. Dengan demikian, kerugian Pemohon tersebut selain bersifat spesifik aktual, ternyata juga potensial. Ad.d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji. - Bahwa pengaturan pencatatan perkawinan beda agama dalam Pasal 35 huruf a UU Administrasi Kependudukan mengandung ketidakjelasan dan ketidaktegasan makna sehingga secara aktual telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon. Keberlakuan ketentuan a quo menjadikan pencatatan perkawinan beda agama bergantung pada adanya penetapan pengadilan yang secara faktual tidak dapat diperoleh sehingga Pemohon terhalang untuk memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum administratif atas perkawinannya meskipun perkawinan tersebut dilangsungkan berdasarkan kehendak bebas dan keyakinan masing-masing pihak. - Bahwa kondisi tersebut mengakibatkan PEMOHON kehilangan kemerdekaannya untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan dalam koridor hukum yang sah secara administratif, serta menempatkan PEMOHON dalam posisi yang tidak setara di hadapan hukum semata- mata karena perbedaan agama dan/atau kepercayaan. Selain itu, ketentuan a quo menyebabkan potensi kriminalisasi atas kehidupan keluarga yang dijalani. Akibatnya, PEMOHON dan keluarganya berpotensi kehilangan kepastian status hukum, perlindungan hukum, serta menghadapi risiko hukum atas kehidupan keluarga yang dijalani secara faktual. Ad.e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi. - Bahwa dengan dikabulkan Permohonan PEMOHON dalam perkara a quo, maka hal ini tidak hanya akan menghilangkan kerugian melainkan memulihkan hak konstitusional PEMOHON dan memberikan kesempatan kepada masyarakat umum dalam melaksanakan haknya melangsungkan perkawinan dan kebebasan beragamanya secara simultan dalam perkawinan beda agama. 8 6. Bahwa apabila norma Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Administrasi Kependudukan) dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi menjadi “perkawinan Warga Negara Indonesia beda agama dan/atau penghayat kepercayaan” dan Penjelasan Pasal 35 huruf a UU Administrasi Kependudukan dimaknai Mahkamah Konstitusi menjadi “pencatatan perkawinan Warga Negara Indonesia beda agama dan/atau penghayat kepercayaan bukan sebagai bentuk pengakuan negara terhadap perkawinan beda agama dan/atau penghayat kepercayaan, tetapi sebagai bentuk tertib administrasi”, maka tentu kerugian konstitusional sebagaimana yang didalilkan PEMOHON tidak akan terjadi lagi. 7. Bahwa berdasarkan penjelasan PEMOHON sebagaimana diuraikan di atas, PEMOHON telah secara spesifik menjelaskan hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dicerai hak-haknya sehingga apabila Undang-Undang dalam perkara a quo dinyatakan inkonstitusional sehingga kerugian kerugian serta hak konstitusional PEMOHON yang sudah dilanggar oleh UU a quo tidak akan terjadi kembali di kemudian hari. Oleh karenanya telah tampak adanya hubungan kausal (causal-verband) antara kerugian konstitusional yang didalilkan dan berlakunya UU Perkawinan. 8. Bahwa oleh karenanya, maka PEMOHON memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai PEMOHON Pengujian Undang-Undang dalam perkara a quo karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007. III. ALASAN PEMOHON (POSITA) A. Bahwa Pencatatan Administrasi Ditujukan Sebagai Perlindungan Hukum Untuk Anak Yang Lahir Dari Pernikahan Beda Agama 1. Bahwa dari adanya perkawinan beda agama menimbulkan akibat hukum dari aspek yuridis, antara lain tentang keabsahannya perkawinan beda agama, tentang pencatatan perkawinan campuran, serta status anak dalam perkawinan beda agama. Begitu juga dengan perceraian yang terjadi akibat masalah-masalah perbedaan pendapat dan keyakinan dalam rumah tangga beda agama, harta benda perkawinan dan warisan 9 yang terjadi pada perkawinan beda agama tidak dapat diterima oleh ahli waris akibat hubungan perbedaan agama. 2. Bahwa terdapat dampak langsung terhadap pemenuhan hak konstitusional anak yang lahir dari perkawinan beda agama, yang seharusnya dijamin dan dipenuhi oleh negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 bahwa: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” 3. Bahwa pemenuhan hak konstitusional terhadap anak dalam Pasal 28B ayat (2) terhalang akibat keberlakuan Pasal 35 huruf a UU Administrasi Kependudukan yang menyatakan “Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan;” sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 35 huruf a UU a quo, dimaknai bahwa perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama. Bahwa konstruksi norma demikian telah menjadikan pencatatan perkawinan beda agama bergantung sepenuhnya pada adanya penetapan pengadilan sehingga secara faktual menutup akses administratif dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pasangan beda agama untuk memperoleh pencatatan perkawinan. 4. Bahwa diskriminasi terjadi karena anak yang lahir dari pasangan beda agama yang tidak dicatatkan perkawinannya tidak akan mendapatkan perlindungan hukum penuh karena terhambatnya pemenuhan hak-hak dasar anak, termasuk hak atas identitas diri yang sah, kepastian status kewarganegaraan, serta kejelasan hubungan hukum dan hubungan keluarga dengan kedua orang tuanya. Kondisi tersebut tidak lahir dari pilihan atau perbuatan anak, melainkan merupakan akibat langsung dari hambatan administratif yang diciptakan oleh norma dalam pencatatan perkawinan beda agama. 5. Bahwa ketidakjelasan hubungan keluarga, khususnya akibat dari tidak dicatatkannya perkawinan beda agama, akan menyebabkan tidak terciptanya hubungan keperdataan anak dengan ayahnya sehingga hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya. Hal tersebut 10 berimplikasi pada hilangnya kewajiban hukum ayah terhadap anak dan anak kehilangan hak untuk menuntut pemenuhan hak-hak keperdataan dari ayahnya, antara lain hak atas pengakuan status sebagai anak, hak waris, hak atas perlindungan hukum dalam hubungan keluarga, serta hak untuk memperoleh jaminan sosial dan manfaat hukum lain yang timbul dari hubungan keperdataan antara anak dan orang tua. 6. Bahwa ketiadaan hubungan keperdataan dengan ayah tidak hanya menimbulkan kerugian hukum, tetapi juga berdampak pada aspek psikologis dan sosial anak karena anak ditempatkan dalam posisi yang tidak setara di hadapan hukum dibandingkan dengan anak yang lahir dari perkawinan yang tercatat. Seluruh konsekuensi tersebut secara nyata bertentangan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child) dan kewajiban konstitusional negara untuk menjamin perlindungan, pemeliharaan, serta pemenuhan hak anak tanpa diskriminasi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. 7. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah menegaskan bahwa anak tidak boleh menanggung akibat hukum dari status atau keadaan hukum orang tuanya dan tetap harus memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya sepanjang dapat dibuktikan adanya hubungan darah. Secara mutatis mutandis, logika hukum yang sama seharusnya diterapkan terhadap anak yang lahir dari perkawinan beda agama yang tidak dicatatkan karena anak tersebut berada dalam kondisi yang sama-sama tidak bersalah dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas pilihan hukum maupun hambatan administratif yang dihadapi oleh orang tuanya. 8. Bahwa permasalahan konstitusional a quo tidak semata-mata terletak pada norma Pasal 35 huruf a UU Administrasi Kependudukan dalam batang tubuhnya, melainkan justru pada Penjelasan Pasal 35 huruf a UU a quo yang memberikan penafsiran limitatif bahwa “perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan” dimaknai sebagai perkawinan antarumat berbeda agama. Penjelasan tersebut telah membentuk norma baru yang bersifat membatasi dan menutup akses administratif pencatatan perkawinan beda agama sehingga berdampak langsung pada hilangnya 11 perlindungan dan kepastian hukum anak sehingga berimplikasi pada terhalangnya pemenuhan hak anak atas perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. B. Bahwa Pencatatan Administrasi Ditujukan Sebagai Perlindungan Hukum bagi Penghayat Kepercayaan 1. Bahwa salah satu pilar terpenting dari terbentuknya negara Indonesia, selain bersandar pada prinsip kedaulatan rakyat juga bersandar pada prinsip negara hukum sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”; 2. Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, menurut Jimly Asihiddiqie, mengandung pengertian adanya pengakuan terhadap supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam UUD, adanya jaminan hak asasi manusia yang tercantum jelas dalam UUD, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa; 3. Bahwa dalam konsep negara hukum (rechtstaat), aturan perundang- undangan yang dibuat oleh pihak berwenang harus berisikan nilai-nilai keadilan bagi semua orang. Sebagaimana dikutip oleh Jimly Assidiq, Wolfgang Friedman, dalam bukunya “Law in a Changing Society” membedakan antara organized public power (the rule of law dalam arti formil) dengan the rule of just law (the rule of law dalam arti materiil). Negara hukum dalam arti formil (klasik) menyangkut pada pengertian hukum dalam cakupan sempit, yakni peraturan perundang-undang tertulis yang belum tentu dapat menjamin keadilan substantif. Negara hukum dalam arti materiil (modern) atau the rule of just law merupakan perwujudan dari pengertian negara hukum secara luas yang mencakup pengertian keadilan didalamnya sebagai tolak ukur bukan sebatas memfungsikan peraturan perundang-undangan dalam arti sempit; 12 4. Bahwa salah satu prinsip negara hukum adalah memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Perlindungan terhadap HAM merupakan tanggung jawab negara, baik untuk melindungi (to protect), menghormati (to respect), dan memenuhi (to fulfill) hak asasi warga negara, baik untuk hak-hak sipil, hak politik, hak ekonomi, maupun hak sosial dan budaya tanpa diskriminasi berdasarkan prinsip kepastian hukum yang adil dan persamaan di hadapan hukum. 5. Bahwa prinsip persamaan didepan hukum telah jelas termaktub dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan” Pasal tersebut mengamanatkan bahwa setiap pengaturan terhadap status pencatatan perkawinan wajib dirancang netral dan setara terhadap semua warga negara, tanpa membeda-bedakan agama atau kepercayaan. 6. Bahwa Pasal 26 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menempatkan warga negara sebagai orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Lebih lanjut, pada ketentuan Pasal 26 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menempatkan penduduk sebagai warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa hak administratif dasar, termasuk pencatatan perkawinan, merupakan hak kependudukan umum yang melekat pada status sebagai warga negara/penduduk, bukan hak istimewa yang melekat pada kelompok agama tertentu. 7. Bahwa sistem administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan: “Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-Undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.” Setelah dilakukannya pelaporan maka Pejabat Pencatatan Sipil akan mencatat perkawinan pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana tertuang dalam Pasal 34 ayat (2) UU Administrasi Kependudukan. Melalui kedua pasal tersebut, 13 perkawinan yang sah harus tercatat secara jelas tanpa adanya diskriminasi. 8. Bahwa struktur dasar sistem perkawinan nasional diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yang berbunyi: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Melalui rumusan tersebut, setiap perkawinan yang sah menurut agama maupun kepercayaan harus dicatatkan melalui pelaporan kepada pencatatan sipil tanpa pembedaan. Melalui pengakuan tersebut, pasangan penghayat kepercayaan dan pasangan beda kepercayaan berada dalam kedudukan hukum yang sama dengan pasangan beda agama selama perkawinan tersebut adalah perkawinan yang sah sebagaimana dimuat dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. 9. Bahwa sebagaimana diputuskan sebelumnya yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, menyatakan: “Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka kata “agama” sebagaimana dimuat dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk “kepercayaan”. (Vide: 3.13.3 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016).” Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) merupakan bagian dari administrasi kependudukan terhadap identitas dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sama pentingnya dalam rangka administrasi kependudukan terhadap pencatatan perkawinan. 10. Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengakuan jelas terhadap kedudukan “penghayat kepercayaan” sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 ayat (2) yang berbunyi: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Melalui putusan tersebut, penghayat kepercayaan memiliki kedudukan yang setara terhadap agama yang diakui di Indonesia guna memiliki akses yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan, termasuk pencatatan perkawinan yang sah berdasarkan UU 1/1974 untuk 14 kemudian dicatatkan secara administratif oleh negara berdasarkan UU 23/2006. 11. Bahwa mengutip alasan berbeda (dissenting opinion) Hakim Mahkamah Konstitusi, Daniel Yusmic P. Foekh, dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022, menyatakan: “[6.2.11] Bahwa dengan adanya perangkat dan sumber daya yang lebih banyak yang dimiliki oleh lembaga pembentuk Undang- Undang, akan diperoleh informasi yang akurat untuk memutuskan apakah kebijakan larangan perkawinan beda agama tetap dipertahankan atau sebaliknya, atau juga dengan pilihan mekanisme lain di luar dua pilihan tersebut. Beberapa alternatif yang bisa diambil, misalnya, dengan membuat 4 (empat) jalur pilihan: Pertama, jalur nikah agama sebagaimana lazimnya saat ini, yaitu untuk perkawinan yang dilakukan oleh sesama agama Islam melalui Kantor Urusan Agama (KUA), Kementerian Agama. Sedangkan untuk yang beragama selain Islam, melakukan pencatatan perkawinan di kantor pencatatan sipil; Kedua, untuk mereka yang melakukan perkawinan beda agama. Terhadap hal ini, maka mereka diberikan dua pilihan, apakah mau mencatatkan perkawinan mereka di KUA atau di kantor pencatatan sipil. Petugas KUA maupun petugas pencatatan sipil hanya perlu mencatat apa yang mereka sampaikan bahwa mereka telah melakukan perkawinan, dan petugas memberikan mereka Buku Nikah Beda Agama (untuk yang dicatat di KUA) atau Akta Nikah Beda Agama (untuk yang dicatat oleh kantor pencatatan sipil). Ketiga, untuk warga negara Indonesia sesama penganut kepercayaan. Terhadap hal ini, negara juga harus mencatat perkawinan mereka. Terlebih, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU- XIV/2016, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 7 November 2017, yang mengharuskan mencantumkan “penghayat kepercayaan” dalam kartu tanda penduduk, maka sudah seharusnya dalam perkawinan, mereka juga mendapatkan Buku Nikah Penghayat Kepercayaan, atau Akta Nikah Penghayat Kepercayaan. Keempat, perkawinan warga negara Indonesia yang salah satunya menganut agama tertentu dengan pasangannya yang merupakan penghayat kepercayaan. Berkenaan dengan hal ini, mereka juga berhak memperoleh Buku Nikah Agama–Penghayat Kepercayaan atau Akta Nikah Agama– Penghayat Kepercayaan. [6.2.12] Bahwa dengan menyediakan layanan pencatatan perkawinan yang berbeda seperti ini, maka negara telah menjalankan fungsinya secara proporsional bagi warga negaranya. Hal ini sejalan dengan pertimbangan hukum Mahkamah subparagraf [3.13.1] pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, hlm. 146, menyatakan bahwa: “…Sebelumnya, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 070/PUU-II/2004 bertanggal 12 April 2005, Mahkamah menyatakan bahwa: Diskriminasi baru dapat dikatakan ada jika terdapat perlakuan yang berbeda tanpa adanya alasan yang masuk akal (reasonable ground) 15 guna membuat perbedaan itu. Justru jika terhadap hal-hal yang sebenarnya berbeda diperlakukan secara seragam akan menimbulkan ketidakadilan. Dalam putusan lainnya yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-V/2007, bertanggal 22 Februari 2008, Mahkamah menyatakan bahwa diskriminasi adalah memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang sama. Sebaliknya bukan diskriminasi jika memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang memang berbeda....”. [6.2.13] Bahwa dengan demikian, negara akan menjadi adil dan berlaku fair dengan memberikan tempat yang seharusnya terhadap berbagai keberagaman agama dan kepercayaan yang dianut oleh warga negara Indonesia. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini, saya ingin menegaskan bahwa negara harus hadir terhadap persoalan ini, terutama terkait dalam pencatatan perkawinan warga negara. Sebab, pencatatan atau ketertiban administrasi dalam pencatatan perkawinan adalah hal yang sangat penting dalam melindungi hak-hak warga negara sebagaimana yang dijamin dalam UUD 1945. Pencatatan perkawinan tersebut selain untuk melindungi pasangan perkawinan beda agama/penghayat kepercayaan, juga melindungi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. (Vide: 6.2.11–6.2.13 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XX/2022).” 12. Bahwa sejalan dengan pendapat Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, Daniel Yusmic P. Foekh, kekaburan dan ketiadaan norma terkait pengaturan pencatatan perkawinan bagi para penghayat kepercayaan merupakan bentuk diskriminasi dikarenakan memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang sama antara penghayat kepercayaan dan penganut agama di Indonesia tanpa adanya alasan yang masuk akal (reasonable ground) guna membuat perbedaan perlakuan pencatatan perkawinan diberlakukan. Hal tersebut jelas melanggar tugas dan kewajiban negara guna melakukan tertib administrasi dalam rangka pencatatan perkawinan sehingga telah merugikan hak-hak warga negara yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945 bagi pasangan perkawinan sesama penghayat kepercayaan atau antar penghayat kepercayaan, termasuk anak-anak yang di kemudian hari akan lahir dari perkawinan tersebut. C. Bahwa Pencatatan Administrasi Ditujukan Sebagai Tertib Administrasi 1. Bahwa Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 mewajibkan negara untuk menciptakan kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi seluruh warga negara. Kewajiban tersebut dijalankan, antara lain, melalui 16 penyelenggaraan administrasi negara yang netral, inklusif, dan non- diskriminatif. 2. Bahwa pencatatan perkawinan merupakan bagian dari peristiwa kependudukan yang berada dalam ranah administrasi negara, bukan merupakan pernyataan atau penilaian atas sah atau tidak sahnya suatu perkawinan. Pencatatan dimaksudkan semata-mata untuk memberikan pengakuan administratif dan kepastian status hukum, bukan untuk mencampuri ranah keabsahan yang ditentukan oleh hukum agama masing-masing. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 bahwa “Berdasarkan pertimbangan hukum kedua putusan di atas, sesungguhnya Mahkamah telah secara jelas dan tegas menjawab bahwa mengenai keabsahan perkawinan merupakan domain agama melalui lembaga atau organisasi keagamaan yang berwenang atau memiliki otoritas memberikan penafsiran keagamaan. Peran negara dalam hal ini menindaklanjuti hasil penafsiran yang diberikan oleh lembaga atau organisasi keagamaan tersebut. Adapun mengenai pelaksanaan pencatatan perkawinan oleh institusi negara adalah dalam rangka memberikan kepastian dan ketertiban administrasi kependudukan sesuai dengan semangat Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, oleh karena dalam hal perkawinan terdapat kepentingan dan tanggung jawab agama dan negara yang saling berkait erat maka melalui kedua putusan di atas Mahkamah telah memberikan landasan konstitusionalitas relasi agama dan negara dalam hukum perkawinan bahwa agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan negara menetapkan keabsahan administratif perkawinan dalam koridor hukum.” Bahwa apabila negara mencampuradukkan fungsi pencatatan dengan penilaian keabsahan, maka warga negara akan kehilangan akses administratif yang justru dijamin oleh konstitusi, sehingga menimbulkan kerugian konstitusional. 3. Bahwa tertib administrasi kependudukan tidak dimaksudkan untuk menilai aspek moral, agama, atau keabsahan suatu perkawinan, melainkan semata-mata untuk menjamin kepastian data, status hukum, dan perlindungan hak keperdataan warga negara. Oleh karena itu, pengaitan pencatatan perkawinan dengan penilaian substantif atas jenis atau bentuk perkawinan melalui Penjelasan Pasal 35 huruf a merupakan penyimpangan dari prinsip dasar administrasi kependudukan. 17 4. Bahwa keberlakuan Pasal 35 huruf a UU Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pencatatan perkawinan berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan, yang dalam Penjelasannya dimaknai sebagai perkawinan antarumat yang berbeda agama. Konstruksi norma demikian telah menjadikan pencatatan perkawinan beda agama bergantung sepenuhnya pada adanya penetapan pengadilan sehingga secara faktual menutup akses administratif dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pasangan beda agama untuk memperoleh pencatatan perkawinan. 5. Bahwa akibat tertutupnya akses pencatatan perkawinan beda agama mengakibatkan tidak diperolehnya kepastian status perkawinan dan status keluarga karena tidak pernah tercatat dalam sistem administrasi kependudukan negara, meskipun perkawinan telah berlangsung secara faktual sehingga senyatanya telah melanggar hak konstitusional yang diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 6. Bahwa negara membiarkan keluarga dari perkawinan beda agama ada secara faktual, tetapi menolak memberikan pengakuan administratif sehingga anak yang lahir kehilangan kepastian hubungan keperdataan dan perlindungan hukum penuh dari kedua orang tuanya. Kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan menyebabkan anak menanggung akibat norma hukum yang berada di luar kendalinya sehingga melanggar hak konstitusional anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. 7. Bahwa anak dan keluarga yang berasal dari perkawinan beda agama diperlakukan berbeda secara hukum semata-mata akibat konstruksi norma administratif. Diskriminasi yang bersifat struktural tersebut lahir dari norma hukum sehingga bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. 8. Bahwa pencatatan perkawinan berada sepenuhnya dalam rezim administrasi kependudukan yang bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi sebagai bentuk pelayanan negara kepada warga negara, bukan sebagai penilaian atas keabsahan perkawinan. Oleh karena itu, pembatasan akses pencatatan perkawinan beda agama melalui mekanisme yang tidak dapat dilaksanakan secara faktual telah 18 menghambat fungsi administratif negara dan menimbulkan kerugian konstitusional yang nyata sehingga bertentangan dengan jaminan kepastian hukum, perlindungan anak, dan prinsip non-diskriminasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28B ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. D. Bahwa Pencatatan Administrasi Ditujukan Sebagai Pelindungan Hukum terhadap Ketentuan Hukum Bagi Pasangan Beda Agama dan/atau Penghayat Kepercayaan Dalam Risiko Kriminalisasi Bersama-Sama (Cohabitation) berdasarkan Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 1. Bahwa Pasal 34 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan menentukan setiap perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang-undangan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pengertian perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1) wajib dilaporkan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan yang kemudian akan dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil guna menerbitkan kutipan akta perkawinan sebagaimana dalam Pasal 34 ayat (2) UU Administrasi Kependudukan sehingga akta tersebut menjadi bukti formal bahwa suatu pasangan adalah suami-istri yang sah menurut hukum negara. 2. Bahwa Pasal 35 huruf a UU Administrasi Kependudukan telah memperluas rezim pencatatan dengan menyatakan bahwa ketentuan Pasal 34 uu a quo juga berlaku bagi “perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan”, dan penjelasan pasal a quo secara eksplisit menyebutkan ketentuan yang dimaksud adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama sehingga jalur pengadilan dijadikan satu-satunya pintu administratif yang diatur secara eksplisit untuk mengatasi problem formalisasi perkawinan beda agama. 3. Bahwa pelaksanaan praktik, pengakuan perkawinan yang sah maupun pembuktian bahwa suatu pasangan bukan “tinggal bersama sebagai suami istri di luar ikatan perkawinan yang sah” sangat ditentukan oleh ada atau tidaknya bukti pencatatan oleh negara seperti buku nikah, kutipan akta perkawinan, atau dokumentasi administrasi lain yang diakui dan sah menurut UU Administrasi Kependudukan. Tanpa adanya pencatatan yang 19 sah oleh negara, pasangan yang telah melangsungkan pernikahan, sekalipun melalui perkawinan yang sah berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, secara faktual, akan diperlakukan sebagai tidak terikat perkawinan yang sah dalam banyak kontek hukum, termasuk hukum pidana. 4. Bahwa Pasal 412 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU KUHP) yang berbunyi: “Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.” Delik tersebut dikenal pula sebagai tindak pidana cohabitation guna memidana tindakan hidup bersama sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah. 5. Bahwa dalam konteks pembuktian, “perkawinan yang sah” menurut Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan terdiri atas dua poin besar, yakni: (a) sah menurut agama atau kepercayaan (Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan) (b) dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan sebagaimana dioperasionalkan melalui UU Administrasi Kependudukan). 6. Bahwa pasangan beda agama dan/atau penghayat kepercayaan tidak dapat atau secara struktural dihambat memperoleh pencatatan perkawinan sebagaimana pula telah dijabarkan lebih lanjut dalam III.A dan III.B maka mereka yang tinggal bersama dalam satu rumah tangga, sekalipun telah melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum agama dan/atau kepercayaan tersebut, secara yuridis akan sangat mudah dikonstruksikan seolah-olah mereka “tinggal bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah”. Hal tersebut menjadi potensi besar guna masuk dalam ruang lingkup pemidanaan berdasarkan Pasal 412 UU KUHP yang berisikan tentang tindak pidana cohabitation. Kelalaian atau kekosongan pengaturan dalam Pasal 34 UU Administrasi Kependudukan terhadap pencatatan negara kepada pasangan beda agama dan/atau penghayat kepercayaan berkontribusi langsung menciptakan risiko kriminalisasi. 7. Bahwa risiko kriminalisasi yang ditimbulkan atas pemberlakuan Pasal 412 KUHP, menciptakan ketidakpastian pidana dikarenakan pasangan beda 20 agama atau penghayat kepercayaan tidak tahu secara pasti jalur normatif apa yang harus ditempuh dalam rangka mendapatkan status pernikahan yang diakui dan tercatat. Hal tersebut ditujukan agar mereka memiliki jalan yang jelas dalam memastikan tindakan tinggal serumah tidak dipandang sebagai cohabitation tanpa ikatan perkawinan yang sah. 8. Bahwa ketentuan Pasal 35 huruf a UU Administrasi Kependudukan bukan sekadar aturan administratif netral, tetapi juga memiliki efek penyediaan atau penutupan pintu ekskulpasi yang mengisyaratkan jika pencatatan tidak dijamin bagi kelompok tertentu, dalam hal ini setiap orang yang melangsungkan pernikahan beda agama atau penghayat kepercayaan, sehingga setiap orang tersebut akan kehilangan alat pembuktian bahwa hubungan tinggal bersama mereka dilandasi atas “perkawinan yang sah” dan karenanya menjadi jauh lebih rentang terhadap ancaman pidana Pasal 412 KUHP. 9. Bahwa rentannya tindakan kriminalisasi tanpa adanya kejelasan norma telah menciptakan ketidakpastian hukum dan kriminalisasi sewenang- wenang yang secara jelas dan terang dilarang dalam Pasal 1 angka (3) dan Pasal 28D UUD NRI Tahun 1945 yang memberikan jaminan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Hal tersebut tercermin dikarenakan negara membebankan risiko pidana kepada warga negara sementara jalur legal untuk menghindari risiko tersebut tidak diatur secara setara dan jelas. 10. Bahwa ancaman pidana yang didapatkan pasca berlakunya Pasal 412 KUHP menciptakan dilema struktural terhadap pasangan beda agama dan/atau penghayat kepercayaan dikarenakan untuk menikmati hak membentuk keluarga secara substantif sesuai keyakinan, mereka menikah menurut agama/kepercayaannya. Namun, untuk menghindari risiko pidana cohabitation, mereka memerlukan pencatatan negara yang justru tidak dijamin secara memadai berdasarkan Pasal 35 huruf a UU Administrasi Kependudukan. Kondisi demikian memaksa setiap orang yang ingin melangsungkan pernikahan beda agama atau penghayat kepercayaan untuk menjalani hidup bersama sebagai keluarga tetapi tanpa jaminan administrasi yang memadai disertai risiko diperlakukan sebagai cohabitation dengan bayang-bayang ancaman pidana Pasal 412 21 UU KUHP atau menunda atau menghindari hidup bersama dalam rangka menghindari pengenaan Pasal 412 KUHP. 11. Bahwa kondisi demikian telah membatasi dan menghalangi hak setiap orang guna membentuk keluarga dan melanjutkan keturunannya melalui perkawinan yang sah sebagaimana tertuang dalam Pasal 28B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 bagi pasangan perkawinan beda agama atau penghayat kepercayaan dan merupakan kerugian konstitusional yang sangat merugikan. IV. PETITUM Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “perkawinan Warga Negara Indonesia beda agama dan/atau penghayat kepercayaan”; 3. Menyatakan Penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “pencatatan perkawinan Warga Negara Indonesia beda agama dan/atau penghayat kepercayaan bukan sebagai bentuk pengakuan negara terhadap perkawinan beda agama dan/atau penghayat kepercayaan, tetapi sebagai bentuk tertib administrasi. Karenanya, negara wajib mencatat perkawinan tersebut tanpa perlu ditetapkan pengadilan”; dan 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 22 Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-3 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi sebagian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, halaman 1, halaman 20, Penjelasan Pasal 35; 2. Bukti P-2 : Fotokopi sebagian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Identitas Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. 23 [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan a quo adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 35 huruf a beserta Penjelasannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674, selanjutnya disebut UU 23/2006) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- 24 V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Pasal 35 huruf a UU 23/2006 dan Penjelasannya dengan rumusan selengkapnya sebagai berikut: Pasal 35 huruf a UU 23/2006 “Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” Penjelasan 35 huruf a UU 23/2006 “Yang dimaksud dengan “Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama” 2. Bahwa Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), serta Pasal 28I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 25 3. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang menjelaskan sebagai Pemohon dalam Permohonan Nomor 24/PUU-XX/2022. Pemohon dalam hal ini merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya norma Pasal 35 huruf a UU 23/2006 dan Penjelasannya karena tidak dapat melaksanakan perkawinan dengan pasangannya yang berbeda agama dengan Pemohon, bahkan jika tetap melangsungkan perkawinan maka Pemohon justru terancam pidana. 4. Bahwa pengaturan pencatatan perkawinan beda agama dalam Pasal 35 huruf a UU 23/2006 dan Penjelasannya tidak jelas dan tegas secara makna sehingga keberlakuan norma a quo bergantung pada adanya penetapan pengadilan yang secara faktual tidak dapat diperoleh oleh Pemohon. Oleh karena itu, Pemohon menjadi terhalang untuk memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum administratif atas perkawinannya walaupun dilakukan berdasarkan kehendak bebas dan keyakinan masing-masing pihak. Selain itu, Pemohon pun kehilangan kemerdekaannya untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan secara hukum yang sah. Bahwa setelah memeriksa secara saksama uraian Pemohon dalam menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusionalnya serta syarat kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas norma undang- undang sebagaimana telah diuraikan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menjelaskan kualifikasinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) [vide Bukti P-3] dan memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945. Selanjutnya, Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya mengaitkan dengan Permohonan Nomor 24/PUU-XX/2022 yang telah diputus dan diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Januari 2023, yang pernah diajukan oleh Pemohon dalam kaitan dengan pengujian norma Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), mengenai syarat sahnya perkawinan. Dalam kaitan dengan Permohonan Nomor 24/PUU- XX/2022, Mahkamah memberikan kedudukan hukum kepada Pemohon karena uraian anggapan kerugian hak konstitusional, berupa terhalanginya niat untuk menikah dengan pasangannya yang berbeda agama akibat dari pengaturan syarat sahnya perkawinan dalam UU Perkawinan yang relevan dengan kerugian atau 26 anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon dalam Permohonan Nomor 24/PUU-XX/2022. Berkenaan dengan hal tersebut, sekalipun dalam Permohonan Nomor 24/PUU-XX/2022 Pemohon diberikan kedudukan hukum (legal standing), menurut Mahkamah, hal tersebut tidak serta-merta Pemohon mendapatkan kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan pengujian terhadap norma Pasal 35 huruf a UU 23/2006 dan Penjelasannya. Terlebih, norma yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah berbeda, yaitu UU 23/2006 yang mengatur mengenai administrasi kependudukan yang berkaitan dengan tertib administrasi kependudukan yang memiliki esensi yang berbeda. Oleh karena itu, sekalipun Pemohon telah memenuhi syarat formil terkait dengan kualifikasi Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia, namun Pemohon juga harus memenuhi syarat materiil yang berkaitan dengan ada atau tidaknya hak konstitusional Pemohon yang dianggap dirugikan atau potensial dirugikan. Dalam kaitan ini, Pemohon harus memenuhi 5 (lima) syarat kumulatif sebagaimana disebutkan dalam Paragraf [3.4] di atas. Oleh karenanya, Pemohon dalam pengujian undang-undang memiliki kewajiban untuk menjelaskan satu per satu persyaratan yang telah ditentukan tersebut yang secara umum dapat dibagi menjadi 2 (dua) unsur, yaitu uraian mengenai adanya (i) hak dan/atau kewenangan konstitusional; serta (ii) anggapan kerugian atau potensi kerugian hak konstitusional yang diderita atau dialami oleh Pemohon. Berkenaan dengan unsur pertama, Pemohon telah menjelaskan perihal hak konstitusionalnya yang menurut Pemohon dianggap dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, yaitu Pasal 27 ayat (1), Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), serta Pasal 28I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, menurut Mahkamah, kecuali terkait dengan Pasal 28I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Pemohon telah memenuhi unsur pertama dari syarat materiil mengenai kedudukan hukum dimaksud. Selanjutnya, berkenaan dengan unsur adanya anggapan kerugian hak konstitusional yang Pemohon uraikan yaitu untuk mendapatkan jaminan kesamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, hak untuk membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah serta hak anak atas kelangsungan hidup sebagaimana ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, serta hak mendapatkan jaminan kepastian hukum yang adil 27 sebagaimana ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas adanya hubungan kausalitas antara anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, karena Pemohon hanya menyandarkan uraian anggapan kerugian hak konstitusional berdasarkan Permohonan Nomor 24/PUU-XX/2022, di mana uraian sebab-akibat (causal verband) tidak dapat dipersamakan dengan permohonan a quo. Berkenaan dengan hal tersebut, permohonan a quo adalah pengujian norma Pasal 35 huruf a UU 23/2006 dan Penjelasannya yang berkaitan dengan pencatatan administratif perkawinan. Oleh karena itu, jika dicermati lebih lanjut norma pasal yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon tidak berkenaan dengan syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, namun berkenaan dengan akibat hukum adanya perkawinan, yaitu untuk dicatatkan. Dengan demikian terhambatnya Pemohon yang ingin melangsungkan perkawinan beda agama, jika yang dijelaskan oleh Pemohon itu benar, hal tersebut tidak ada relevansinya dengan keberlakuan norma Pasal 35 huruf a UU 23/2006 beserta Penjelasannya. Artinya, dalam batas penalaran yang wajar, terhalangnya hak konstitusional Pemohon dimaksud disebabkan karena berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, jika perkawinan yang dilakukan Pemohon telah dilaksanakan dan Pemohon tidak dapat atau terhalangi untuk dicatatkan pada saat perkawinan tersebut hendak didaftarkan disebabkan berlakunya norma Pasal 35 huruf a UU 23/2006 beserta Penjelasannya. Sementara berkaitan dengan hal tersebut, Mahkamah tidak menemukan adanya alat bukti yang dapat membuktikan bahwa perkawinan tersebut telah dilaksanakan dan menjadi terhalangi ketika akan dicatatkan. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, uraian Pemohon dalam menjelaskan adanya anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami tidak dapat meyakinkan Mahkmah, bahwa hal tersebut memiliki hubungan sebab-akibat (causal-verband) dengan berlakunya norma Pasal 35 huruf a UU 23/2006 dan Penjelasannya yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, mengingat syarat-syarat adanya anggapan kerugian hak konstitusional sebagaimana dikehendaki dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 serta putusan- putusan selanjutnya bersifat kumulatif, maka Mahkamah tidak ada relevansinya lagi mempertimbangkan syarat-syarat selebihnya. Dengan demikian, tidak ada 28 keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon. [3.7] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. 29 Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arsul Sani, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Adies Kadir masing-masing sebagai Anggota pada hari Jumat, tanggal enam, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal dua, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 09.11 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arsul Sani, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Adies Kadir dan masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Arsul Sani ttd. Anwar Usman ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur ttd. Adies Kadir 30 PANITERA PENGGANTI, ttd. Dian Chusnul Chatimah