9/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN Nomor 9/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Dr. Agus Salim, S.H., S.E., M.H. Pekerjaan : Advokat Alamat : Jalan AMD Babakan Pocis RT 008 RW 002 Kelurahan Bakti Jaya, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------Pemohon I; 2. Nama : Agung Arafat Saputra, S.H., S.Pd., M.H. Jabatan : Advokat Alamat : Jalan Madrasah Parakan Rt 001 Rw 008 Kelurahan Pondok Benda, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------Pemohon II; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/ARTM/I/2025 bertanggal 21 Januari 2025 memberi kuasa kepada Ibnu Syamsu Hidayat, S.H., Shaleh Al Ghifari, S.H., Sri Afrianis, S.H., Dudy Agung Trisna S.H., M.H., dan Kafin Muhammad, S.H., Kesemuanya adalah Advokat dan Asisten Advokat pada kantor hukum Arthemis Law Firm, beralamat Jalan Durian Nomor 199, Kelurahan Jagakarsa, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------para Pemohon; 2 [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Mendengar dan membaca Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Membaca dan mendengar keterangan Presiden; Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dan Persatuan Jaksa Indonesia (Persaja); Membaca dan mendengar keterangan ahli para Pemohon; Membaca dan mendengar keterangan ahli dan saksi Presiden; Membaca keterangan ahli Pihak Terkait Kepolisian Republik Indonesia dan Pihak Terkait Persaja; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon, Presiden, dan Pihak Terkait Persaja; Membaca kesimpulan para Pemohon, Presiden, Pihak Terkait Kepolisian Republik Indonesia, dan Pihak Terkait Persaja. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 21 Januari 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Januari 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 9/PUU/PAN.MK/AP3/01/2025 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 9/PUU-XXIII/2025 pada tanggal 19 Februari 2025, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 17 Maret 2025 dan diterima Mahkamah pada tanggal 17 Maret 2025, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 1. Bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagaimana dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, Memutus Pembubaran Partai Politik dan Memutus Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum”. 3 2. Kewenangan MK tersebut juga tertuang dalam norma Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) yang menyatakan bahwa: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 3. Bahwa kewenangan MK juga diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) selanjutnya disebut UU MK, yang menyatakan bahwa: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji hal dugaan pertentangan norma undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah terakhir dalam Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang selengkapnya menyatakan bahwa: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” 5. Bahwa Objek Permohonan Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi adalah mencakup undang-undang dan Perppu sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi 4 Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang, yang menyatakan bahwa Objek Permohonan PUU adalah undang- undang dan Perppu. 6. Bahwa permohonan Para Pemohon a quo adalah permohonan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang in casu Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 7. Bahwa objek pengujian dalam permohonan ini adalah norma dalam UU Kejaksaan Republik Indonesia yang masih masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 9 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, serta Pasal 2 PMK 2/2021. 8. Bahwa dalam pengujian materi undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar di Mahkamah Konstitusi, terdapat ketentuan yang mengatur agar muatan norma dalam pengujian tidak dilakukan berulang kali (ne bis in idem). Hal ini dinyatakan dalam Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021, yang pada pokoknya terdapat klausul pengecualian bagi materi muatan dasar pengujian yang berbeda. In casu permohonan a quo memiliki kombinasi dalil pengujian yang berbeda dari pengujian Pasal a quo sebelumnya, yang selengkapnya dapat diamati pada Tabel Kombinasi Dalil Permohonan para Pemohon, sehingga permohonan a quo tidak ne bis in idem dan dapat dipertimbangkan oleh Mahkamah. Bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian materiil Pasal 8 ayat (5) UU Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan ini. II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon 1. Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh para Pemohon sebagai Pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi), yang menyatakan bahwa 5 “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang”, yaitu: a. Perorangan warga Negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga Negara.” 2. Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah “hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 saja yang termasuk “hak konstitusional”. Oleh karena itu, menurut UU MK, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan. a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan a quo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam “Penjelasan Pasal 51 ayat (1)” dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang a quo. 3. Mengenai batasan kerugian konstitusional, MK telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (Vide Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007) yaitu sebagai berikut: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD Tahun 1945; b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 6 d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 4. Oleh sebab itu Para Pemohon menguraikan kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan sebagai berikut: Pertama: Kualifikasi sebagai Pemohon: Bahwa Para Pemohon berkualifikasi sebagai perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk. Kedua: Kerugian Konstitusional Pemohon: bahwa Para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, yaitu hak untuk mendapatkan kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, berhak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945: “Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya”. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Para Pemohon Perorangan Warga Negara Indonesia 1. Pemohon I adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang merupakan advokat yang dibuktikan dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dengan Register di Pengadilan Tinggi Pekan Baru tertanggal 08 Mei 2013 dan Kartu Tanda Advokat yang diterbitkan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). 2. Pemohon II adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang merupakan advokat yang dibuktikan dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dengan Register di Pengadilan Tinggi Banten tertanggal 18 Oktober 2022 dan Kartu Tanda Advokat yang diterbitkan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). 7 3. Bahwa ketentuan Pasal 51 UU Mahkamah Konstitusi berikut penjelasannya dan syarat kerugian konstitusional sebagaimana telah dituliskan dalam Putusan-Putusan MK yang tersebut di atas, telah terpenuhi dalam perkara a quo, yakni sebagai berikut: 4. Bahwa Para Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang bekerja sebagai advokat yang diberikan jaminan secara konstitusional untuk memperoleh kepastian hukum dalam menjalankan profesinya dan mendapatkan perlakukan yang adil dalam menjalankan pekerjaan/ profesinya sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 5. Bahwa hak-hak konstitusional para Pemohon tersebut telah dirugikan akibat ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan yang mengakibatkan imunitas bagi Jaksa sehingga menimbulkan potensi adanya ketidakpastian hukum dan perlakuan yang tidak sama antar penegak hukum. 6. Bahwa kerugian-kerugian para Pemohon tersebut bersifat aktual dan potensial sebagaimana tercantum di bawah ini: a. Para Pemohon adalah para advokat yang merupakan penegak hukum, yang bebas dan mandiri, setara dengan aparat penegak hukum lainnya seperti Polisi, Jaksa dan Hakim. Berdasarkan UU Advokat, Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan UU Advokat. b. Para Pemohon sebagai Advokat yang menjalankan tugas profesinya, melakukan pendampingan hukum atas kliennya tentu akan berhadapan dengan aparat penegak hukum, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia dan Mahkamah Agung. Oleh karena itu, Pemohon menilai bahwa Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan, yang berbunyi “Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung” adalah Pasal yang inkonstitusional, karena menimbulkan imunitas jaksa yang absolut. 7. Bahwa dalam praktiknya, telah ada permohonan perseorangan, yang juga berprofesi sebagai advokat menguji Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah di register 8 dengan Nomor 103/PUU-XIV/2016. Pemohon yang merupakan advokat mendalilkan bahwa ketentuan pasal merugikan Pemohon, dan ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Pasal dalam undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. Mengutip Pertimbangan Mahkamah Konstitusi, Pertimbangan Hukum paragraf [3.6] menyatakan bahwa: “Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.5] dikaitkan dengan paragraf [3.3] dan paragraf [3.4] di atas, menurut Mahkamah, Pemohon adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang berprofesi advokat. Dalam menjalankan profesinya tersebut, Pemohon dituntut untuk dapat bekerja secara profesional dan penuh rasa tanggung jawab. Pasal 197 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1981 mengatur tentang hal-hal yang harus dimuat dalam Putusan pemidanaan. Adapun ketentuan Pasal 197 ayat (1) UU 8/1981 tersebut mengakibatkan ketidakjelasan waktu penyelesaian perkara yang pada akhirnya berimbas kepada advokat yang menanganinya. Bagi para pencari keadilan pada umumnya, ketidakjelasan waktu penyelesaian perkara mengakibatkan terhambatnya penegakan keadilan dan kebenaran. Adapun khusus bagi Pemohon yang menangani suatu perkara tertentu, ketidakjelasan waktu penyelesaian perkara berakibat pada dipertanyakannya kualitas dan keprofesionalan Pemohon oleh para pencari keadilan, artinya ada kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon. Terlebih lagi imbalan jasa baru akan diterima Pemohon apabila perkara yang sedang ditangani telah selesai. Sehingga adanya ketidakjelasan waktu penyelesaian perkara berakibat pula pada ketidakjelasan pembayaran imbalan jasa kepada Pemohon yang berarti tidak memberi jaminan kepastian hukum terhadap Pemohon”. “Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, terdapat hubungan sebab akibat (causaal verband) antara kerugian konstitusional yang dialami Pemohon dengan berlakunya pasal yang dimohonkan pengujian, dalam hal ini hak konstitusional atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang kemudian berimbas pada terganggunya hak bekerja dan mendapat imbalan serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon tersebut tidak akan terjadi lagi apabila permohonan Pemohon dikabulkan. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo”. 8. Bahwa hal-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI 1945 tersebut, menurut anggapan Para Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan sebagai berikut: Bahwa Hak Konstitusional Para Pemohon yang diberikan Pasal 27 Ayat (1) UUD NRI 1945 “Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya”. Dirugikan oleh berlakunya Pasal 8 ayat (5) UU 9 Kejaksaan karena Para Pemohon adalah Advokat. Para Pemohon berpotensi kehilangan kesempatan untuk melakukan check dan balance pada institusi kejaksaan ketika menemukan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Jaksa. Hal harus izin Jaksa Agung berpotensi menghambat proses pengungkapan kasus-kasus hukum yang diduga melibatkan jaksa-jaksa. Para Pemohon sebagai advokat sangat potensial menerima klien yang dalam permasalahannya terdapat perilaku jaksa yang berpotensi ada tindak pidana. Hal tersebut jika dilaporkan pada Aparat Penegak Hukum, besar kemungkinan akan mandeg dengan alasan Pasal 8 ayat (5). 9. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Para Pemohon dirugikan dengan adanya Pasal 8 ayat (5). Dengan adanya konstruksi Pasal tersebut, Para Pemohon yang potensial akan mendampingi klien untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan, akan terhambat memperolehnya apabila yang melakukan tindak pidana dalam pengurusan perkara adalah seorang jaksa. Dengan demikian ketentuan izin Jaksa Agung dalam perkara pidana oleh jaksa jelas bertentangan dengan konstitusi. 10. Bahwa Para Pemohon adalah Advokat, yang potensial akan menerima klien dalam perkara pidana, yang harus melakukan pendampingan-pendampingan di Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia. Hal ini sangat potensial terdapat jaksa yang dalam penanganan perkara tidak profesional dan menuju pada tindak pidana. Pengungkapan dugaan tindak pidana tersebut akan terhadap dengan adanya Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan. 11. Bahwa Mahkamah harusnya konsisten dengan Putusan MK Nomor 90/PUU- XXI/2023, dimana pada paragraf 3.6 menyatakan bahwa: “Berdasarkan uraian yang dikemukakan Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah menjelaskan perihal hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, yakni Pasal 169 huruf q UU 7/2017. Anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon yang dimaksud, khususnya sebagai pemilih dalam Pemilu 2024, sehingga menurut Mahkamah setidak-tidaknya potensial dapat terjadi;” 12. Berdasarkan semua uraian di atas, terbukti Para Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang memiliki legal standing sebagai 10 Pemohon dalam Permohonan a quo. Oleh karena itu dengan ini Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa Para Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam permohonan pengujian undang-undang a quo. III. Alasan-Alasan Permohonan A. Permohonan Dapat Diajukan Kembali (Tidak Nebis In Idem) 1. Bahwa ketentuan Pasal 60 UU MK juncto Pasal 78 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2021 memungkinkan Pemohon mengajukan kembali pengujian materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji oleh Mahkamah, yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut: Pasal 60 ayat (2) UU MK “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.” Pasal 78 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2021 “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda” 2. Bahwa secara keseluruhan pengujian konstitusionalitas ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan telah dilakukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi sebanyak 1 kali, yang selengkapnya dapat diamati sebagai berikut : No Perkara Alasan Permohonan Pertimbangan Hakim Putusan 1 55/PUU- XI/2013 Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan berpotensi menimbulkan pengaruh buruk atau tidak tepat dan gangguan secara langsung atau tidak langsung terhadap kemerdekaan aparat penegak hukum dalam upaya menegakkan Perlunya izin Jaksa Agung untuk melakukan tindakan kepolisian terhadap jaksa yang diduga melakukan tindak pidana dalam melaksanakan tugas dan Menolak Permohonan Pemohon I untuk seluruhnya. 11 hukum secara adil dan tanpa pandang bulu. Bahwa Frasa Pasal 8 ayat (5) tersebut dapat dipahami sebagai perlindungan terhadap jaksa dalam menjalankan tugasnya, namun dalam prakteknya menjadi imperatif terhadap setiap tindak pidana baik dalam menjalankan tugas maupun diluar tugas harus mendapatkan ijin tertulis dari Jaksa Agung. wewenangnya agar aparat penegak hukum tidak semena- mena melakukan tindakan kepolisian terhadap jaksa. 3. Bahwa terdapat perbedaan yang mendasar antara permohonan Para Pemohon dengan Permohonan sebelumnya, yang penjabarannya sebagai berikut: Batu Uji UUD 1945 Dalil Permohonan Pasal 1 ayat (3) Pasal 27 ayat (1) Pasal 28D ayat (1) Perbedaan yang mendasar dari Permohonan ini dengan Permohonan sebelumnya terletak pada posita dan petitum. Dalam Posita Pemohon, Pemohon sepakat adanya hak imunitas pada jaksa, akan tetapi hak imunitas tersebut harus ada batasan. Hak 12 imunitas jaksa tidak berlaku jika dalam menjalankan tugas dan wewenang dilakukan dengan iktikad yang tidak baik dan apabila telah ditemukan bukti permulaan permulaan yang cukup atau tertangkap tangan, maka hak imunitas sebagaimana tercantum dalam pasal 8 ayat (5) tidak dapat diberlakukan. 4. Bahwa Para Pemohon hendak mengajukan uji materiil terhadap ketentuan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755] adalah sebagai berikut: Ketentuan Isi Pasal 8 Ayat (5) UU Kejaksaan Pasal 8 Ayat (5): 1. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung. 5. Bahwa menurut Para Pemohon, Ketentuan Pasal 8 Ayat (5) UU Kejaksaan ini bertentangan dengan norma konstitusi sebagai berikut: Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945: “Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya”. Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, karena Aparat Penegak hukum akan mengalami kendala dalam 13 melakukan proses hukum terhadap Jaksa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya baik sedang menjalankan tugas maupun sedang tidak menjalankan tugasnya karena harus mendapatkan ijin tertulis dari Jaksa Agung. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Pasal 28D ayat (1) jelas menyatakan kepastian hukum yang adil sehingga kepastian hukum tanpa keadilan maka akan mencederai perlindungan, pemberian jaminan dan pengakuan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hukum yang hanya mengejar kepastian akan menjadi sia-sia apabila tidak memberikan keadilan, hukum menjadi tidak berguna dan tidak memberikan sumbangan apa-apa bagi kesejahteraan umat manusia. Dengan demikian ketentuan ijin Jaksa Agung dalam perkara pidana oleh Jaksa jelas-jelas bertentangan dengan konstitusi. 6. Bahwa hak konstitusional Para Pemohon telah dirugikan oleh ketentuan Pasal 8 Ayat (5) UU Kejaksaan yang mengatur tentang imunitas bagi jaksa. Pasal tersebut menimbulkan imunitas yang absolut dalam diri Jaksa, sehingga kontrol atau pengawasan pada kerja-kerja Jaksa sulit untuk dilakukan. Akibatnya adanya potensi penyalahgunaan wewenang, super power dan praktik tindak pidana korupsi. Oleh karena itu harus ada batasan yang jelas atas hak imunitas yang melekat pada aparat penegak hukum. B. Tinjauan Umum Hak Imunitas 1. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut sebagai hak. Dengan demikian setiap kekuasaan dalam masyarakat itu bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu saja, yaitu yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. (Satjipto Rahardjo, 2014, Ilmu Hukum, Semarang, PT. Citra Aditya Bhakti, hlm. 53). 2. Bahwa hak dan kewajiban memiliki hubungan yang sangat erat. Ciri-ciri yang melekat pada hak menurut hukum adalah: 14 a. Hak dilekatkan pada seseroang yang disebut sebagai pemilik atau subjek dari hak itu; b. Hak itu dituju kepada orang lain, yang menjadi pemegang kewajiban. Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan korelatif. c. Hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan (Commission) atau tidak melakukan (Omission) sesuatu perbuatan. Ini bisa disebut sebagai isi dari hak. d. Commission atau Omission itu menyangkut sesuatu yang bisa disebut sebagai objek dari hak. e. Setiap hak menurut hukum itu mempunyai titel, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada pemiliknya 3. Hak imunitas dalam sejarahnya bermula pada keistimewaan yang diberikan kepada pejabat negara yang diperoleh berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Wina pada tahun 1961 tentang hukum Diplomatik. Hak imunitas tersebut secara umum memiliki arti bahwa para kepala negara pejabat pemerintahan mempunyai kekebalan dari berbagai hukum yurisdiksi negara lain. Dengan artian, kepala negara dan pejabat pemerintahan tidak terikat dengan hukum negara lain. Hak imunitas ini diberikan oleh hukum internasional berdasarkan Geneva Convention on Diplomatic Relation 1961 (Konvensi Jenewa 1961). Kekebalan ini diberikan karena wakil pejabat negara yang merupakan suatu negara yang merdeka dan berdaulat yang hak-haknya dijamin hukum internasional (United Nations Charter). Negara yang dimaksud memiliki hak khusus (privilege) yang juga dijamin hukum. Hak khusus (privilege) ini tidak hanya diberikan kepada wakil-wakil negara asing di wilayah teritorial negara penerima (Receiving State), tetapi juga kepada negara negara lain, seperti hak lintas wilayah udara (penerbangan komersial) dan hak lintas laut teritorial dan pedalaman (innocent passage right). 4. Bahwa sesuai dengan Konvensi Wina 1961, definisi hak imunitas adalah kekebalan dari yurisdiksi perdata dan pidana yang tidak dapat diganggu gugat. Hak imunitas tidak hanya dinikmati oleh pejabat negara, tetapi juga termasuk anggota keluarganya. Kekebalan dan keistimewaan untuk pejabat negara dapat dikategorikan dalam dua pengertian, yaitu inviolability dan immunity. Inviolability hanya diperuntukkan kekebalan terhadap organ-organ pemerintah atau alat kekuasaan negara penerima, dan kekebalan terhadap segala gangguan yang 15 dapat merugikan serta hak untuk mendapatkan perlindungan dari aparat pemerintah negara penerima. Sementara immunity dimaksudkan sebagai kekebalan terhadapyurisdiksi pengadilan negara penerima baik dalam bidang hukum pidana maupun bidang hukum keperdataan. C. Praktik Penerapan Hak Imunitas di Indonesia 1. Bahwa Hak Imunitas telah dikenal di Indonesia, berbagai individu dalam kapasitas tertentu telah dilindungi dengan hak imunitas dalam pekerjaan, seperti Anggota Legislatif, Ombudsman, Kejaksaan dan Advokat. 2. Hak imunitas Anggota Legislatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang dalam rangka melaksanakan fungsi, wewenang dan tugasnya, DPR diberikan hak baik hak lembaga maupun hak anggota. 3. Hak lembaga yang dimiliki DPR meliputi: hak interpelasi, hak angket dan hak imunitas. Pengaturan mengenai hak imunitas anggota DPR dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20A Ayat (3) yaitu: “Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas.” Pelaksanaan hak imunitas anggota DPR RI telah diatur dalam Pasal 224 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Terdapat 3 (tiga) hal pokok yang diatur dalam Pasal 224 tersebut: a. Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR; b. Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap, tindakan, kegiatan di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPR dan/atau anggota DPR; c. Anggota DPR tidak dapat diganti antar waktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPR maupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR. 16 4. Bahwa Advokat juga memiliki hak imunitas. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengatur tentang hak imunitas advokat dalam menjalankan profesinya sebagai aparat penegak hukum. Pasal 16 berbunyi: “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk pembelaan klien dalam sidang Pengadilan.” Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa terdapat batasan hak imunitas seorang advokat saat menerima kuasa dari serang klien. Batasannya adalah bahwa seorang advokat dilindungi saat ia menjalani tugasnya adalah “itikad baik” dan “dalam sidang pengadilan”. 5. Dalam Putusan Nomor 26/PUU-XI/2013, Mahkamah telah memutus Pasal 16 UU Advokat dengan amar yang menyatakan Mengabulkan permohonan para Pemohon. 1.1. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan”. 6. Selain itu, lembaga negara di Indonesia yang memiliki hak imunitas adalah Ombudsman. Hak imunitas Ombudsman diatur dalam Pasal 10 dalam Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2008, yaitu: “Dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Ombudsman tidak dapat ditangkap, ditahan, diinterogasi, dituntut, atau digugat di muka pengadilan.” 7. Munir Fuady menjelaskan bahwa Hak Imunitas dikenal 2 (dua) macam, yaitu: hak imunitas mutlak, yaitu hak imunitas yang tetap berlaku secara mutlak dalam arti tidak dapat dibatalkan oleh siapapun. Sedangkan hak imunitas kualifikasi bersifat relatif, dalam arti hak imunitas ini masih dapat dikesampingkan. Manakala penggunaan hak tersebut “dengan sengaja” dilakukan menghina atau menjatuhkan nama baik dan martabat orang lain. D. Hak Imunitas Tanpa Batas, Mengarah Pada Impunitas 1. Bahwa Hak imunitas tanpa batas akan mengarah pada impunitas, tidak dapat disentuh oleh hukum (untouchable). Oleh karena itu harus ada batasan, agar hak impunitas itu tidak keliru dimanfaatkan oleh penjahat. 17 2. Bahwa dalam Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan tersebut berbunyi “Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung.” Pemohon dengan ini mendalilkan unsur dari Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan sebagai berikut: No Unsur Keterangan 1 Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Sudah terdapat batasan, karena melaksanakan tugas dan wewenangnya. 2 Pemanggilan, Pemeriksaan, Penggeledahan, Penangkapan, Penahanan Macam-macam tindakan yang harus izin Jaksa Agung 3 Terhadap Jaksa Subjek nya 4 Hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung. Dalam hal yang disebutkan di atas, APH yang akan melakukan upaya hukum terhadap jaksa harus atas Izin Jaksa Agung. 3. Bahwa dari konstruksi Pasal tersebut, Para Pemohon menilai batasan hak imunitas jaksa sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan tersebut sangatlah luas, yang berpotensi mengarah pada impunitas. Hal ini tergambar pada frasa “dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya”. Frasa ini sangatlah karet dan tidak berkepastian hukum. Mudah saja dengan adanya Pasal tersebut, suatu hal yang seharusnya tidak dilakukan oleh jaksa, kemudian didalilkan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. 4. Bahwa Para Pemohon menilai Hak Imunitas Jaksa haruslah dibatasi ketika Tugas dan Kewenangan tersebut dilakukan dengan itikad baik. Hal ini dapat disandingkan dengan kontruksi Hak Imunitas yang dimiliki oleh Advokat. Dalam Pasal 16 UU Advokat, Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar persidangan. Artinya, hak imunitas advokat karena dalam menjalankan tugas profesi memiliki syarat tambahan lainnya, yakni menjalankan profesinya itu dengan “Iktikad baik.”. 18 Mengutip pada pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 113/PUU-XXI/2023 pada point [3.14.2] : Bahwa dalam konteks demikian, menurut Mahkamah, pemenuhan atas hak imunitas bagi advokat tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh adanya “itikad baik” yang didefinisikan dalam Penjelasan Pasal 16 UU 18/2003 sebagai menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan klien. Hal demikian untuk menghindari postulat “impunitas continuum affectum tribuit delinquendi” yang berarti imunitas yang dimiliki seseorang membawa kecenderungan kepada orang tersebut untuk sewenang wenang dan melakukan kejahatan. Pandangan Mahkamah demikian menegaskan kembali pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XVI/2018, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 Februari 2018 yang menyatakan, “Kata kunci dari rumusan hak imunitas dalam ketentuan ini bukan terletak pada “kepentingan pembelaan Klien” melainkan pada “itikad baik”. Artinya, secara a contrario imunitas tersebut dengan sendirinya gugur tatkala unsur “itikad baik” dimaksud tidak terpenuhi.” Oleh karena itu, terdapat 2 (dua) perspektif dalam memaknai itikad baik dalam hak imunitas advokat, yaitu yang bersifat subjektif dan objektif. Itikad baik yang bersifat objektif dalam hal ini adalah sebuah Tindakan yang harus berpedoman pada norma hukum positif dan sosiologis atau pada apa yang dianggap patut oleh masyarakat. Sedangkan, dalam perspektif subjektif, lebih menekankan pada kejujuran dan sikap batin seorang advokat pada saat melakukan tugasnya sebagai bagian dari aparat penegak hukum. Advokat adalah sebuah profesi mulia (officium nobile) sehingga dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya membutuhkan sebuah profesionalisme dan komitmen tinggi terhadap penegakan hukum. Profesi pada umumnya mengatur hak- hak yang fundamental dan mempunyai peraturan-peraturan mengenai tingkah laku atau perbuatan dalam melaksanakan profesinya yang sebagaimana telah dirumuskan dalam Kode Etik Advokat Indonesia yang juga menimbulkan kewajiban yang dibebankan pada dirinya sendiri (self-imposed). Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dengan adanya hak imunitas yang diberikan kepada advokat maka timbul tanggung jawab besar yang harus diemban oleh advokat sebagai salah satu aparat penegak hukum sekaligus untuk menjaga marwah profesi advokat sebagai officium nobile. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai ketidakjelasan pengertian “itikad baik” dalam Penjelasan Pasal 16 UU 18/2003 telah mengakibatkan pembatasan bagi advokat terhadap akses keadilan untuk mendapatkan bantuan hukum dan memberikan pembelaan terhadap klien, sehingga apabila terdapat pelanggaran hukum oleh advokat yang dilakukan dengan itikad tidak baik, harus diperiksa melalui DKOA adalah tidak beralasan menurut hukum”. 5. Dalam peristiwa konkrit yang saat ini sedang terjadi, kasus Ronald Tannur di PN Surabaya. Terdapat 3 Hakim yang ditangkap Kejaksaan karena menerima suap pengurusan kasus bebasnya terdakwa Ronald Tannur, yang kemudian menyeret juga kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya. Aparat Penegak hukum Kejaksaan dapat melakukan tindakan hukum penggeledahan, penyitaan, 19 penangkapan terhadap Hakim walaupun tiga hakim tersebut sedang dalam menjalankan tugas dan kewenangannya; 6. Bahwa Mahkamah Agung telah memiliki dasar terkait dengan Hak Imunitas Hakim dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1976 tentang gugatan terhadap Pemerintah dan Pengadilan yang dalam hal ini adalah hakim. Hakim dianggap dapat digugat atas dasar kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahannya dalam memutuskan perkara. Sehingga oleh karenanya dapat dimintai pertanggungjawaban ganti kerugian sesuai Pasal 1365 KUHPerdata. Di dalam SE nya, Mahkamah Agung berdasarkan teori, doktrin dan perbandingan beberapa negara menyatakan harus mengenyampingkan apabila terdapat gugatan Pasal 1365 KUHPerdata kepada para Hakim; 7. Bahwa selanjutnya Hak imunitas seorang Hakim juga tercermin dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa: Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Bahwa kemudian bunyi yang serupa juga disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) UU Kehakiman yang pada pokoknya menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka. Terhadap hal tersebut seharusnya Hakim tidak dapat dituntut selama ia berada dalam ranah Menjalankan Tugasnya; 8. Namun demikian, walaupun ada Hak Imunitas tersebut sejatinya telah terdapat pembatasan dalam penggunaannya sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 17 ayat (1) UU Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa; Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung dapat ditangkap atau ditahan hanya atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Presiden, kecuali dalam hal: a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan, atau; b. berdasarkan bukti permulaan yang cukup, disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara. 9. Bahwa jika Pasal 17 ayat (1) UU MA tersebut dicermati secara mendalam maka sejatinya tidak ada Hakim yang dapat terlindungi oleh lembaganya sendiri yaitu Mahkamah Agung terkhusus apabila tertangkap tangan atau terbukti melakukan tindak pidana walaupun dengan bukti permulaan saja; 10. Dengan adanya kasus Ronald Tanur, seharusnya konstruksi Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan dapat menjadi cerminan bahwa pertanyaan mendasar terhadap 20 Lembaga Kejaksaan, yaitu, bagaimana jika hal tersebut terjadi pada seorang Jaksa? Sedangkan sesuai dengan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan menyatakan bahwa pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung; Tentu ada semacam imunitas yang berujung impunitas yang harus menjadi perhatian sebab tidak adanya batasan lagi terhadap hak yang dimiliki oleh seorang jaksa sehingga membuat dirinya seolah-olah memiliki kekuatan tak tersentuh oleh siapapun (untouchable). Sedangkan, sebagai sesama aparat penegak hukum, garis batas imunitas bagi advokat dan hakim sangatlah jelas. Adanya itikad baik dan bukti permulaan yang cukup; 11. Bahwa dengan penjelasan diatas sejatinya telah cukup untuk menerangkan pembeda Hak Imunitas diantara Jaksa, Hakim, dan Advokat, yang mana nyata- nyata Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan telah memberikan Hak Imunitas tanpa adanya pembatasan yang jelas dan keseluruhan prosesnya harus atas persetujuan Jaksa Agung; 12. Bahwa dengan adanya mekanisme izin terlebih dahulu, maka sangat memungkinkan sebuah kasus menjadi gelap kembali dengan menghilangkan alat bukti karena ada waktu yang terbuang dengan perizinan tersebut, atau bahkan dapat saja ditutup karena proses perizinan yang tidak terbuka untuk umum serta alasan-alasan boleh atau tidak bolehnya atas izin tersebut juga tidak dapat diakses oleh publik; 13. Bahwa dengan adanya mekanisme perizinan tersebut seharusnya dapat diberikan batasan yang jelas sebagaimana juga Mahkamah Agung memberikan pengecualian terhadap Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung dalam hal tertangkap tangan atau terbukti berdasarkan bukti permulaan yang cukup; 14. Bahwa dengan demikian, batasan hak imunitas jaksa tidak akan berlaku dalam hal tertangkap tangan melakukan tindak pidana. Artinya, walaupun Jaksa melakukan tugas dan kewenangannya, yang kemudian Jaksa tersebut tertangkap tangan melakukan tindak pidana, maka hak imunitasnya gugur saat itu juga. Dengan demikian frasa “menjalankan tugas dan wewenangnya” tidak disalahgunakan oleh penjahat. 21 15. Bahwa berdasarkan sumber pemberitaan, terdapat kasus konkrit, Seorang Jaksa disebut-sebut dalam persidangan terjadi dalam kasus korupsi atas pemotongan insentif korupsi di Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dalam Pemberitaan, https://surabaya.suaramerdeka.com/hukum- kriminal/106113182971/diungkap-dalam-sidang-kasi-intel-kejari-sidoarjo- disebut-meminta-aliran-dana-korupsi, dijelaskan bahwa empat saksi yang dihadirkan oleh KPK, Kabid PD II, Setija Handaka, Heru Edi Susanto (Mantan Kabid PD II) , Susi Wulandari (Mantan Kabid PD II) dan Ninik Sulastri Kabid PD III. Dalam keterangannya, saksi Setija Handaka saat disinggung atas adanya permintaan uang oleh Jaksa sebagaimana atas BAP dirinya, membenarkan adanya permintaan uang tersebut yang akan diberikan kepada Kasi Intelijen Kejari Sidoarjo inisial ADS. 16. Bahwa Kejadian tersebut, Jaksa yang bersangkutan di pindah dari Kejari Sidoarjo dan tarik ke Kejaksaan Agung, https://www.harianmassa.id/news/2713516702/komjak-enggan-tanggapi- jambin-tarik-eks-kasi-intel-kejari-sidoarjo-diduga-terima-uang?page=2 Bahwa jika hal tersebut terjadi, tentu secara nyata Aparat Penegak Hukum yang mengusut kasus ini akan menghadapi Pasal 8 ayat (5), oleh karena itu, pengecualian untuk Pasal 8 ayat (5) ini diperlukan. 17. Mengadopsi Pedoman Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pemberian Izin Jaksa Agung atas Pemanggilan, Pemeriksaan, Penggeledahan, Penangkapan, dan Penahanan terhadap Jaksa yang Diduga Melakukan Tindak Pidana. Pedoman ini memiliki maksud dan tujuan memberikan acuan terhadap pemberian izin Jaksa Agung atas Pemanggilan, Pemeriksaan, Penggeledahan, Penangkapan, dan Penahanan terhadap Jaksa yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam Bab II tentang Tata Cara Perolehan Izin Jaksa Agung, dalam Angka 13, Untuk Jaksa yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana, maka izin Jaksa Agung tidak diperlukan. 18. Dalam Permohonan a quo, Para Pemohon ingin mengadopsi Pedoman Pedoman Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pemberian Izin Jaksa Agung atas Pemanggilan, Pemeriksaan, Penggeledahan, Penangkapan, dan Penahanan terhadap Jaksa yang Diduga Melakukan Tindak Pidana, spesifik pada Bab II angka 13 diakomodir dalam Pasal 8 ayat (5) UU kejaksaan a quo. Sehingga terdapat batasan hak imunitas yang melekat pada Jaksa. 22 E. Hak Imunitas Tanpa Batasan, Melanggar Prinsip Equality Before The Law 1. Bahwa Equality before the law berasal dari pengakuan terhadap individual freedom. Bertalian dengan hal tersebut Thomas Jefferson menyatakan bahwa “that all men are created equal” terutama dalam kaitannya dengan hak-hak dasar manusia. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. 2. Mardjono Reksodiputro menjelaskan bahwa persamaan di hadapan hukum (Equality before the law principle) merupakan salah satu asas yang utama dalam DeklarasiUniversal HAM dan dianut pula dalam UUD 1945 kita. Asas ini menurut Reksodiputro mengandung arti bahwa “semua warga harus mendapat perlindungan yang sama dalam hukum-tidak boleh ada diskriminasi dalam perlindungan hukum ini”. https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-imunitas- dan-asas-persamaankedudukan-di-hadapan-hukum-dalam-uu-md3- lt540d7c056fc44/ 3. Bahwa jika dihubungkan dengan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan tersebut menciptakan perlakuan yang berbeda antara Jaksa dengan Aparat Penegak Hukum lainnya. Jaksa dapat berlindung atas dasar sedang menjalankan tugas dan wewenang walaupun nyatanya terdapat iktikad yang tidak baik tidak dapat disentuh oleh hukum. F. KEKELIRUAN MEMAKNAI GUIDELINES ON THE ROLE OF PROSECUTORS DALAM PENJELASAN PASAL 8 AYAT (5) 1. Bahwa Pasal 8 Ayat (5) dalam penjelasannya menyebutkan, “Ketentuan dalam ayat ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada Jaksa yang telah diatur dalam Guidelines on the Role of Prosecutors dan International Association of Prosecutors, yaitu negara akan menjamin bahwa Jaksa sanggup untuk menjalankan profesi mereka tanpa intimidasi, gangguan, godaan, campur tangan yang tidak tepat, atau pembeberan yang belum diuji kebenarannya, baik terhadap pertanggungjawaban perdata, pidana, maupun pertanggungjawaban lainnya.” 2. Bahwa tidak terdapat penjelasan pengaturan pada International Association of Prosecutors yang dirujuk Penjelasan Pasal a quo. 23 3. Bahwa dalam Guidelines on the Role of Prosecutors (UN GOTROP) yang Diadopsi oleh Kongres Persatuan Bangsa-Bangsa ke-8 tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap Penjahat, Havana, Kuba, 27 Agustus hingga 7 September 1990 pada halaman ke-2 bagian Status and conditions of service disebutkan pada butir ke-4 dan ke-5: Butir Panduan UN GOTROP Terjemahan 4. States shall ensure that prosecutors are able to perform their professional functions without intimidation, hindrance, harassment, improper interference or unjustified exposure to civil, penal or other liability. 4. Negara harus memastikan bahwa jaksa dapat melaksanakan fungsi profesional mereka tanpa intimidasi, halangan, gangguan, campur tangan yang tidak semestinya, atau paparan yang tidak beralasan terhadap pertanggungjawaban perdata, pidana, atau lainnya. 5. Prosecutors and their families shall be physically protected by the authorities when their personal safety is threatened as a result of the discharge of prosecutorial functions. 5. Jaksa dan keluarganya harus dilindungi secara fisik oleh pihak berwenang ketika keselamatan pribadi mereka terancam sebagai akibat dari pelaksanaan tugas-tugas penuntutannya. 4. Bahwa UN GOTROP dalam bagian menimbang ke 5 “Prosecutors” yang dimaksud adalah Jaksa dalam kapasitasnya sebagai Penuntut Umum. Hal ini terlihat jelas dengan disebutkannya ”prosecutor play a crucial role in ... to fair and equitable criminal justice and the effective protection of citizens against crime” yang jika diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia maka berarti yang dimaksud adalah peran krusial jaksa dalam sistem peradilan pidana yang jujur dan berkeadilan. Lebih lengkap sebagai berikut: “Whereas prosecutors play a crucial role in the administration of justice, and rules concerning the performance of their important responsibilities should promote their respect for and compliance with the above-mentioned principles, thus contributing to fair and equitable criminal justice and the effective protection of citizens against crime,” 5. Bahwa berdasarkan panduan PBB di atas, perlindungan dalam professional functions yang dimaksud adalah perlindungan dalam melaksanakan prosecutorial functions. Sehingga, ketentuan Pasal 8 Ayat (5) yang menempatkan jaminan perlindungan terhadap jaksa dalam menjalankan “tugas dan wewenang” secara umum tanpa menegaskan bahwa perlindungan yang dimaksud dari prinsip panduan UN GOTROP ini adalah untuk fungsi 24 penuntutannya atau fungsi-fungsinya dalam konteks peradilan pidana, adalah sebuah penafsiran yang terlalu meluas dan berisiko memberikan proteksi yang kebablasan dan tidak sewajarnya. 6. Lagi pula, pembentuk undang-undangnya mengadopsi dua ketentuan di atas secara tidak konsisten. Butir 5 yang menekankan perlindungan fisik dalam menjalankan tugas penuntutan disadur bulat-bulat menjadi Pasal 8A Ayat 1 yang menyatakan, “Dalam menjalankan tugas dan wewenang, Jaksa beserta anggota keluarganya berhak mendapatkan perlindungan negara dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau harta benda.” Aslinya pada butir 5 UN GOTROP: prosecutors and their families shall be physically protected by the authorities when their personal safety is threatened as a result of the discharge of prosecutorial functions. Terlihat disini penyadurannya dilakukan dengan cukup tepat karena tidak terlihat tendensi melebih-lebihkan atau membelokkan esensi panduan. Pengaturan yang bersifat prinsip tetap dilegislasikan menjadi bunyi pasal yang juga bersifat prinsip. 7. Namun, untuk butir 4 UN GOTROP sebagaimana tertulis di atas, pembuat undang-undang melakukan pengadopsian dengan melompat ke pengaturan teknis. Yaitu mengatur tentang kewajiban izin kepada Jaksa Agung dalam hal jaksa menjadi pihak yang diterapkan upaya paksa dalam peradilan pidana. Mengapa tidak disamakan dengan butir 5 yaitu yang diatur adalah prinsipnya? Mengapa pengaturan butir 5 ini hanya dijadikan penjelasan saja dalam Pasal 8 Ayat (5) UU a quo? Oleh karena itu, menurut Pemohon terjadi pembelokan makna yang sewenang-wenang (arbitrary twist) yang berisiko membuat penegakan hukum terhadap Jaksa yang melakukan tindak pidana menjadi semata-mata dipersulit. 8. Seharusnya Jaksa tidak perlu terlalu takut dan memerlukan ketentuan tersebut jika membenahi sistem peradilan pidana dengan benar: Alih-alih dalam suatu perkara pidana khususnya dimulainya penyidikan ataupun upaya paksa diragukan bahwa itu tidak sesuai dengan tujuan penegakan hukum (artinya perkaranya dibuat-buat, atau dilancarkan untuk mengganggu pekerjaannya sebagai penuntut atau dalam rangka penuntutan) maka kelembagaan yang layak menguji hal tersebut adalah hakim komisaris atau hakim pemeriksa pendahuluan, dengan demikian perkara yang dilakukan dengan itikad buruk (tanpa bukti yang memadai) dan tidak beralasan hukum, dengan sendirinya akan 25 tidak lolos saringan prosedural hukum acara pidana. Sekarang kita tidak pernah tahu Jaksa Agung akan dalam hal mengizinkan atau tidak mengizinkan penangkapan terhadap Jaksa menggunakan parameter apa? Bagaimana kalau Jaksa Agung tidak mengizinkan, bagaimana mekanisme reviewnya? Wallahu'alam. Nah, jika itu dilakukan dengan proper menggunakan mekanisme peradilan pidana yang maju, artinya ada hakim pra pendahuluan atau hakim komisaris sebagai saringan pertama dan sejak awal apakah suatu kasus tersebut memenuhi due process maka akan jelas parameter yang digunakan yaitu ketentuan-ketentuan dalam hukum acara pidana, jika terdapat keberatan pun hal tersebut bisa dilakukan perlawanan ke tingkatan pengadilan yang lebih tinggi. Kelembagaan ini belum ada, maka kami menempatkan idelitas tersebut pada aspirasi ius constituendum (hukum yang diharapkan berlaku di masa depan). 9. Oleh karena itu, sudah sepatutnya dalam konteks ius constitutum sekarang, keragu-raguan pembuat undang-undang manakala terdapat upaya-upaya yang beritikad buruk dalam pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa diuji oleh Jaksa yang bersangkutan melalui kanal yang telah tersedia dalam sistem peradilan pidana yaitu pra peradilan. Terkhusus lagi, penegak hukum yang menjalankan tugasnya untuk menegakkan hukum manakala terjadi situasi Jaksa tertangkap tangan melakukan pidana, bagaimana mungkin bisa mendapatkan izin dari Jaksa Agung terlebih dahulu. Ketentuan dalam Pasal 8 Ayat (5) UU a quo jelas-jelas bertentangan dengan prinsip yang ada di dalam KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981) yang mengatur pengecualian-pengecualian izin tertulis dari pengadilan manakala terdapat situasi pelaku tindak pidana tertangkap tangan sedang melakukan perbuatannya (Pasal 1 Angka 19, Pasal 18 Ayat (2) dan Pasal 111 KUHAP). 10. Bahwa dengan demikian, telah ternyata pengaturan dalam Pasal a quo membuat Jaksa seolah-olah mendapatkan perlakuan yang khusus dan mendapatkan perlindungan berlebih yang tidak pada tempatnya, membuat terhalangnya proses penegakan hukum terhadap Jaksa yang melakukan tindak pidana adalah bertentangan dengan prinsip kesamaan di depan hukum yang telah dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI 1945. 26 IV. PETITUM Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional tersebut di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus pengujian UU tersebut memberikan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa Pasal 8 ayat (5) UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755] bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. ATAU 1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa Pasal 8 ayat (5) UU Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755] bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung, kecuali dalam hal: a. terdapat bukti permulaan yang cukup; b. tertangkap tangan melakukan tindak pidana.” 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. ATAU Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono 27 [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P- 8, sebagai berikut. Selain itu, para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang ahli yaitu Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M., yang keterangan tertulisnya diterima Mahkamah pada tanggal 22 Juli 2025 dan didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 24 Juli 2025 dan ahli Feri Amsari, S.H., M.H., LL.M., yang keterangan tertulisnya diterima Mahkamah pada tanggal 22 Juli 2025, masing-masing pada pokoknya sebagai berikut: Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M. A. Kejaksaan dan UUD 1945 Tanpa ragu sedikit pun, Kejaksaan adalah lembaga yang penting dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Fungsi Kejaksaan harus mendapatkan tempat yang cukup kuat dalam struktur hukum dan karenanya, Kejaksaan sudah seharusnya memegang peranan penting dalam penegakan hukum. Oleh karena Kejaksaan adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penegakan hukum, khususnya di penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan UU. Meskipun tak dicantumkan secara letterleijk di dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945, akan tetapi Kejaksaan mendapatkan mandat konstitusionalnya berdasarkan Pasal 24 Ayat 3 UUD 1945, sebagai bagian dari badan-badan lain yang 1. Bukti P- 1 : Fotokopi UU Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298]; 2. Bukti P- 2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P- 3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I; 4. Bukti P- 4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II; 5. Bukti P- 5 : Fotokopi Kartu Tanda Advokat Pemohon I; 6. Bukti P- 6 : Fotokopi Berita Acara Sumpah Pemohon I; 7. Bukti P- 7 : Fotokopi Kartu Tanda Advokat Pemohon II; 8. Bukti P- 8 : Fotokopi Berita Acara Sumpah Pemohon II. 28 fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang- undang. Kejaksaan ditahbiskan sebagai lembaga eksekutif tetapi dalam menjalankan fungsinya ia bersifat independen, sehingga jaksa tidak boleh dintervensi oleh siapapun, termasuk oleh Presiden itu sendiri. Ini mirip dengan konsep Jaksa di berbagai negara lain yang bervariasi, ada yang ditempatkan di bawah Presiden (Indonesia) ada yang pimpinan negara dan daerah (Ameriksa misalnya di bawah Presiden untuk Federal dan Gubernur untuk negara bagian), ada yang bersifat di bawah kementerian kehakiman (Jerman dan Prancis), kesemuanya dengan tingkat independensi yang nyaris serupa. Di dalam UU Kejaksaan, terdapat tugas dan wewenang pokok Jaksa, tugas yang mengakibatkan wewenang untuk melakukan sesuatu yakni; Penuntutan (Pasal 30 ayat 1 huruf a), melaksanakan putusan pengadilan (Pasal 30 ayat 1 huruf b), penyidikan kasus tertentu atau tindak pidana tertentu seperti korupsi dan HAM berat (Pasal 30 ayat 1 huruf d), pengawasan dan penuntutan terhadap pelaksanaan hukum (Pasal 30 ayat 1 huruf c), bertindak dalam perkara perdata dan tata usaha negara (Pasal 30 Ayat 2), memelihara ketertiban dan ketentraman umum (Pasal 30 Ayat 3) dan tugas lain berdasar UU (Pasal 30A dan 30B). Artinya, tugas itu sangat besar dan sangat umum sehingga ketika diterjemahkan ke dalam tugas dan wewenang jaksa, akan menjadi sangat besar dan lebar. B. Perihal Pasal 8 Ayat 5 UU Kejaksaan Di dalam UU Kejaksaan terdapat Pasal 8 Ayat 5 yang mengatur bahwa "Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan dan penahanan terhadap jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung". Dalam penalaran membaca pasal tersebut, maka ada tiga frasa yang harus dipahami utuh, Pertama, "dalam rangka menjalankan tugas". Tentu saja ini dimaksudkan dengan ketika jaksa menjalankan tugas yang terdapat di dalam ketentuan per-UU mengenai tugas Kejaksaan, maka ada perlakuan khusus atas mereka, semacam perlindungan ketika mau dilakukan tindakan tertentu. Sebaliknya, ketika tidak dalam menjalankan tugas, maka pasal pengecualian ini tentu dapat dianggap berlaku. Kedua, tindakan-tindakan APH yang dilakukan terhadap jaksa yakni meliputi pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, penahanan, dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari Jaksa Agung. frasa ini sendiri tentu harus dikaitkan dengan dengan ketentuan frasa pertama, yakni dalam rangka menjalankan tugas. Di luar tugas, 29 maka serangkain tindakan itu harusnya tetap dapat dilakukan. Ketiga, harus mendapatkan izin tertulis dari Jaksa Agung artinya meliputi izinnya harus tertulis yang berarti ada jangka waktu proses administratif. Juga izin tertulis Jaksa Agung ini berpotensi menimbulkan keadaan deadlock penegakan hukum yakni manakala yang akan dilakukan serangkaian tindakan itu adalah jaksa yang memegang jabatan Jaksa Agung itu sendiri. Karenanya, jika dipahami ketentuan tersebut secara utuh, maka pasal ini berpotensi menyimpan masalah yang sangat besar. Pertama, bagaimana membedakan seorang jaksa dalam tengah menjalankan tugas dan wewenangnya atau tidak? Bagaimana jika dia sedang pegang perkara, artinya sedang menjalankan tugas dalam suatu perkara sebagai jaksa, akan tetapi ada perkara lain yang dituduhkan padanya itu tidak ada kaitan dengan perkara yang tengah ia pegang? Apakah itu masih merupakan bagian dari menjalankan tugas atau tidak? Padahal jika dirujuk ke pasal soal tugas dan kewenangan jaksa, itu sangat lebar. Kedua, bagaimana jika proses administrasi pengeluaran izin itu diperlama dan ditunda-tunda, bahkan kemudian tak kunjung dikeluarkan? Padahal ada urgensi penanganan secara cepat termasuk kemungkinan menghilangkan alat bukti. Ketiga, bagaimana jika yang akan dilakukan tindakan hukum adalah jaksa agung itu sendiri? Akankah berlaku prinsip non konflik kepentingan? Artinya, ada sekian banyak pertanyaan yang tidak terjawab oleh karena lebarnya dan terlalu umumnya aturan itu menjadi sangat mudah dan mungkin untuk disalahgunakan, imunitas yang dapat beriujung ke impunitas. C. Imunitas Berujung Impunitas Kedua istilah ini saling terkait, tetapi keduanya memiliki perbedaan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memberikan deskripsi yang jelas terhadap apa yang tersirat dalam kedua istilah tersebut. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan perbedaan antara imunitas/kekebalan (immunity) dan impunitas (impunity). Pertama, perihal Immunity. Secara historis, ketidakjelasan dan ketidakpastian mewarnai setiap pembahasan konsepsi doktrin immunity. Para sejarawan hukum menolak upaya menghubungkan doktrin tersebut dengan aura zaman Romawi kuno, dan seharusnya ke kerajaan Inggris awallah seseorang harus mencari "klarifikasi" historis akan istilah immunity tersebut (George W. Pugh: 1953). Terlepas dari perdebatan itu, secara historis doktrin immunity merupakan warisan yang berasal dari rezim monarki absolut, di mana Raja adalah otoritas tertinggi, dan 30 karenanya siapa pun tidak perlu menanggapi atas tindakannya, karena Raja dianggap sejajar dengan Tuhan. Raja adalah pembuat hukum, namun paradoksnya, Raja tidak terikat olehnya. Raja memiliki kekuasaan kedaulatan absolut yang tidak terikat pada tanggung jawab hukum apa pun. Di sini kita menemukan asal mula para penguasa yang diselubungi Impunity (impunitas), atau menjadi "tak tersentuh" adalah hak istimewa kerajaan yang dijamin dan dipertahankan oleh Mahkota dengan segala cara (Jimena Sofía Viveros Álvarez: 2016). Kamus Webster mendefinisikan immunity sebagai kualitas atau keadaan kebal, yaitu bebas, dikecualikan, atau ditandai dengan perlindungan. Sementara, Black’s Law Dictionary mendefinisikan kekebalan sebagai pengecualian apa pun dari tugas, tanggung jawab, atau proses hukum, terutama pengecualian yang diberikan kepada pejabat publik. Secara etimologis, kata “immunity” berasal dari kata latin “immunitas”, sebuah varian dari “immunis”, yang berarti kondisi seseorang yang dibebaskan dari pajak, atau dari biaya atau tugas apa pun (Jimena Sofía Viveros Álvarez: 2016). Terdapat dua kategori dasar dari legal immunity (kekebalan hukum), yaitu internasional dan nasional. Pertama, immunity dalam kategori internasional mencakup kekebalan (immunity) yang dirancang untuk memungkinkan perwakilan negara melaksanakan komitmen mereka berdasarkan hukum internasional; Kedua, kategori nasional mencakup kekebalan yang diberikan kepada lembaga atau individu secara de jure (sah) di tingkat nasional. Kekebalan (immunity) negara, diplomatik, kepala negara, dan kekebalan organisasi internasional diakui sebagai kekebalan internasional berdasarkan hukum internasional publik. Sementara kekebalan (immunity) hakim, polisi, anggota parlemen, dll., diidentifikasi sebagai kekebalan domestik. (Matthias Kloth: 2010). Menurut Yuliya Zabyelina (2023) dalam “Between Immunity and Impunity”, membedakan dua jenis utama immunity yang diberikan kepada pejabat tinggi dan diakui secara luas. Pertama, immunity ratione personae (imunitas/kekebalan personal), adalah kekebalan yang melekat pada status pemegang jabatan, memiliki cakupan materiil yang luas dan berlaku baik untuk tindakan resmi maupun pribadi, selama masa jabatan. Namun, dimensi substantif dan temporal kekebalan ini terbatas. Jenis immunity atau imunitas/kekebalan ini untuk memberikan perlindungan absolut dan hanya diberikan kepada beberapa kategori pejabat tertentu seperti kepala negara, kepala pemerintahan, dan menteri luar negeri. Kedua, kekebalan fungsional (immunity ratione materiae) adalah melekat pada 31 fungsi pemegang kekebalan, diberikan kepada semua pejabat negara, tetapi hanya untuk tindakan yang dilakukan dalam kapasitas resmi mereka sebagai pejabata. Jangkauan waktu jenis kekebalan ini tidak terbatas, namu tidak termasuk tindakan yang dilakukan sebelum menjabat. Berdasarkan penjelasan ini, immunity atau kekebalan mengandung arti pengecualian yang diberikan kepada seseorang untuk melindunginya dari tuntutan hukum. Artinya, immunity didefisinikan sebagai perlindungan dari tuntutan hukum. Dengan demikian, legal immunity atau kekebalan hukum adalah melindungi pejabat tertentu dari tuntutan hukum selama mereka menjabat. Kedua, perihal impunity. Menurut Black’s Law Dictionary, impunity adalah pengecualian, atau perlindungan dari, denda atau hukuman. Menurut Mr. Joinet dalam laporan akhir yang disiapkan dalam The Administration of Justice and Human Rights of Detainees, menjelaskan bahwa impunity didefinisikan sebagai “ketidakmungkinan, baik secara de jure maupun de facto, untuk membawa pelaku pelanggaran (hak asasi manusia) ke pengadilan, baik dalam proses pidana, perdata, administratif, maupun disiplin, karena mereka tidak menjadi subjek penyelidikan apa pun yang dapat menyebabkan mereka dituduh, ditangkap, diadili, dan jika terbukti bersalah, dihukum, serta mendapatkan ganti rugi bagi korbannya. (Mr. Joinet: 1997). Amnesty International menjelaskan bahwa secara harfiah, impunity atau impunitas berarti pembebasan dari hukuman. Lebih jauh, Amnesty International mendefinisikan istilah impunity secara lebih luas, yang mengandung makna bahwa pelaku kejahatan lolos dari keadilan atau bentuk pertanggungjawaban serius apa pun atas perbuatan mereka. Impunity atau impunitas dapat muncul pada tahap apa pun sebelum, selama, atau setelah proses peradilan: dengan tidak menyelidiki kejahatan; dengan tidak membawa tersangka pelaku ke pengadilan; dengan tidak mencapai putusan atau menghukum mereka, meskipun terdapat bukti yang meyakinkan yang akan membuktikan kesalahan mereka tanpa keraguan yang wajar; dengan tidak menghukum mereka yang terbukti bersalah, atau menjatuhkan hukuman yang tidak proporsional dengan beratnya kejahatan mereka; dan, tidak menegakkan hukuman kepada mereka (Amnesty International: 1994). Berbagai studi membingkai fenomena impunity (impunitas) sebagai masalah kekuasaan. Menurut Camilo Umaña (2022), bahwa impunity (impunitas) sebagai tempat perlindungan mengacu pada situasi di mana struktur dibentuk untuk mencegah sistem hukum bereaksi terhadap tindakan kriminal. Secara doktrinal, 32 Impunity dibagi ke dalam dua kategori utama, yaitu: impunity politic dan impunity structural. Pertama, impunitas struktural dapat didefinisikan sebagai runtuhnya supremasi hukum akibat kekurangan parah dalam administrasi peradilan akibat sumber daya yang tidak memadai, kurangnya pelatihan dan personel spesialis, serta korupsi yang merajalela (Amnesty International: 1994). Kedua, politik impunitas adalah kebijakan tata kelola di mana impunitas digunakan sebagai alat politik oleh negara dan aktor yang disponsori negara. Penerapan “Politik Impunitas” di semakin banyak negara menciptakan lingkungan yang hanya memungkinkan jurnalisme yang patuh secara politik. (Jackie Harrison & Stefanie Pukallus: 2018). Oleh karena itu, impunitas adalah senjata terhebat dan paling ampuh bagi seorang diktator. Berdasarkan penjelasan sederhana di atas tersebut, dapat disimpulkan bahwa immunity atau imunitas adalah kekebalan hukum yang diberikan kepada seseorang untuk untuk terbebas dari tuntutan hukum, kewajiban, atau konsekuensi lainnya. Artinya, imunitas digunakan dalam konteks hukum atau untuk mengacu pada perlindungan atas tuntutan hukum seperti: Diplomat diberi imunitas dari tuntutan hukum. Sementara, Impunity atau impunitas adalah seseorang terbebas dari segala hukuman atau konsekuensi hukum lainnya karena status kekuasaannya. Dengan kata lain, impunitas digunakan untuk perlindungan diri dari terhadap konsekuensi atas tindakan melawan hukum yang dilakukannya. Misalnya, diktator memerintah dengan impunitas karena tidak ada seorang pun yang berani menantangnya. Dengan demikian, istilah imunitas dan impunitas dapat dikatakan memiliki arti yang serupa di mana keduanya menyiratkan pada perlindungan dari suatu tuntutan hukum. Bahkan dalam konteks tertentu dapat dikatakan dia keduanya menjadi relasi kausal. Akibat diterapkannya immunitas yang berlebihan, ia dapat menjadi impunitas yang seringkali bersifat diktatorial. Feri Amsari, S.H., M.H., LL.M. “Impunitas continuum affectum tribuuit delinquendi.” “Impunitas Semper ad deteriora invitat.” Imunitas yang dimiliki seseorang membawa kecenderungan kepada orang tersebut untuk sewenang-wenang dan melakukan kejahatan dan imunitas mengundang pelaku melakukan kejahatan yang lebih besar. Mengutip Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya Dasar-dasar Ilmu Hukum yang menyatakan bahwa imunitas dalam hukum pidana hanya diberikan kepada orang tertentu atas tindak pidana yang dilakukan di luar teritorial negaranya, artinya orang tersebut hanya bisa 33 diadili oleh hukum negaranya seperti kepala negara, duta besar, dan konsul serta diplomat. Jika kita lihat dalam Hukum Pidana Internasional ada asas yang kiranya memiliki kaitan dengan Perkara a quo. Asas itu berbunyi par in parem non habet imperium yang dalam Black Law Dictionary, postulat tersebut tertulis par in parem imperium non habet yang secara leterlijk berarti di antara orang-orang yang setara, tidak ada yang memiliki kekuasaan yang lebih besar. Postulat tersebut memiliki makna bahwasanya seorang kepala negara tidak boleh dihukum dengan menggunakan hukum negara lain. Namun dalam perkembangannya postulat ini kemudian dikecualikan dari kejahatan-kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang. Dalam Pasal 27 Statuta Roma, tidak mengenal relevansi jabatan resmi, dengan kata lain, apabila suatu perbuatan yang dilakukan oleh kepala negara berkaitan dengan kejahatan-kejahatan serius terhadap masyarakat Internasional, maka postulat par in parem non habet imperium dikecualikan. Setelah Ahli Membaca berbagai berkas dan preposisi yang dikemukakan segala pihak dalam perkara ini, ahli memahami bahwa latar belakang dibawanya perkara ini ke Persidangan Mahkamah Konstitusi adalah perihal ketidakseimbangan pengaturan mengenai hak imunitas antar Aparat Penegak Hukum, dimana Kejaksaan memiliki hak imunitas yang jauh lebih tidak tersentuh dibanding dengan hak imunitas aparat penegak hukum lainnya maupun hak imunitas yang dimiliki oleh lembaga legislatif (DPR). Segendang–sepenarian dengan pemaknaan terhadap beberapa postulat di atas, Pembatasan terhadap hak imunitas tentulah sangat diperlukan sebagaimana pembatasan yang kemudian juga diberikan kepada kepala negara sebagaimana yang telah ahli jelaskan di atas. Sebagai rujukan dalam Pasal 27 Statuta Roma mengatakan: “Statuta ini berlaku sama terhadap semua orang tanpa suatu perbedaan atas dasar jabatan resmi. Secara khusus, jabatan resmi sebagai seorang kepala negara atau pemerintahan, anggota suatu pemerintahan atau parlemen, wakil terpilih atau pejabat pemerintah dalam hal apa pun tidak mengecualikan seseorang dari tanggung jawab pidana di bawah statuta ini, demikian pula dalam dan mengenai dirinya sendiri, tidak merupakan suatu alasan untuk mengurangi hukuman” sedangkan dalam ayat (2) nya menyatakan, “kekebalan atau peraturan prosedural khusus yang mungkin terkait dengan jabatan resmi dari 34 seseorang, baik dibawah hukum nasional atau internasional, tidak menghalangi mahkamah untuk melaksanakan yurisdiksinya atas orang tersebut.” Meskipun Indonesia dalam kenyataannya belum meratifikasi Statuta Roma, namun penjelasan sebagaimana Pasal 27 ayat (1) dan (2) Statuta Roma tersebut, setidak- tidaknya dapat dijadikan sebuah rujukan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat dikecualikan atas pertanggung jawaban pidana yang dilakukannya, sehingga terhadap Pemaknaan Pasal 8 ayat (5) UU No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan juga seharusnya mendapatkan pengecualian sehingga seorang Jaksa apabila melakukan tindak pidana juga harus dapat mempertanggung jawabkan tindakannya tersebut tanpa “tedeng aling-aling” izin Jaksa Agung. A. Kesetaraan Hak Imunitas dari Lembaga Caturwangsa Penegakan Hukum di Indonesia Dalam Undang-Undang sejatinya Hak Imunitas sudah antar lembaga caturwangsa pengakan hukum di Indonesia sudah dapat dilihat, baik dalam UU Advokat, UU Mahkamah Agung, UU Mahkamah Konstitusi dan UU Kejaksaan. Dalam Pasal 16 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan: “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk pembelaan klien dalam sidang Pengadilan.” Pasal 17 UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, menyatakan: (1) “Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung dapat ditangkap atau ditahan hanya atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Presiden, kecuali dalam hal : a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan, atau; b. berdasarkan bukti permulaan yang cukup, disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara. (2) Pelaksanaan penangkapan atau penahanan tersebut ayat (1) huruf a dan huruf b selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam harus dilaporkan kepada Jaksa Agung. ” 35 Pasal 6 ayat (2) UU No. 24 tahun 2003 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 7 tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan: “Hakim konstitusi hanya dapat dikenakan tindakan kepolisian atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan tertulis Presiden, kecuali dalam hal: a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana; atau b. berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara. ” Sedangkan dalam Pasal 8 ayat (5) UU No. 11 tahun 2021 tentang Kejaksaan, menyatakan: “Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung.” Dari Penjelasan Undang-Undang diatas dapat terlihat ketimpangan yang terjadi dalam hal pemberian Hak Imunitas dimana Advokat, Ketua dan Wakil maupun Hakim di Mahkamah Agung, dan Hakim di Mahkamah Konstitusi semuanya memiliki pengecualiannya masing- masing, dimana Advokat dikecualikan dengan “itikad baik” sedangkan Hakim baik di MA dan MK dikecualikan apabila “tertangkap tangan” ataupun “berdasarkan bukti permulaan yang cukup, disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.” Ketidaksetaraan ini seharusnya dihapuskan dengan menghadirkan pengecualian imunitas bagi jaksa, Mahkamah sejatinya sudah memberikan penafsiran terhadap imunitas itu sendiri sebagaimana argumen Mahkamah Konstitusi dalam Perkara No. 113/PUU-XXI/2023 poin Pertimbangan Hukum [3.14.2] yang pada pokoknya menyatakan bahwa “menurut Mahkamah, pemenuhan atas hak imunitas sebagai advokat tidaklah bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh adanya “iktikad baik” yang didefinisikan dalam Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang 18/2003 sebagai menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan klien. Hal demikian untuk menghindari postulat “impunitas continuum affectum tribuuit delinquendi” yang berarti imunitas yang dimiliki seseorang membawa kecenderungan kepada orang tersebut untuk sewenang-wenang dan melakukan kejahatan.” 36 Dengan telah dilakukannya sebuah penafsiran oleh Mahkamah mengenai sejauh mana imunitas harus artikan, maka seharusnya penafsiran tersebut dapat secara mutatis mutandis dapat diberlakukan juga untuk lembaga Kejaksaan. Asas equality before the law harus dihidupkan guna menciptakan kesetaraan kedudukan antara Aparat Penegak Hukum. Mutatis-mutandis berlaku sebagaimana yang Ahli sebutkan di atas dapat dijelaskan sebagaimana berikut. Jika merujuk pada buku Laporan Penelitian yang merupakan Kerja sama MK dengan Universitas Kristen Satya Wacana yang diketuai oleh Prof. Umbu Rauta, tentang Legitimasi Praktik Overruling di Mahkamah Konstitusi, maka sejatinya di negara yang menganut sistem hukum civil law, melakukan sebuah overruling bukanlah sebuah kemustahilan yang tidak dapat dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi guna mencapai Supremasi Konstitusi. Dengan hadirnya pemaknaan terhadap Pasal 16 UU Advokat diatas maka sejatinya Mahkamah Konstitusi telah menjawab isu mengenai persoalan “hak imunitas” yang diperoleh masing-masing aparat penegak hukum, sehingga hal demikian justru dapat membuat Mahkamah memiliki landasan yang kuat melakukan overruling atau menghadirkan pendapat yudisial yang baru terhadap Putusan 55/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Atas pendapat-pendapat Ahli diatas, maka Ahli menyatakan tidak ada sebuah imunitas yang tidak dapat dikecualikan termasuk kepala negara sebagaimana yang Ahli telah uraikan di bagian awal keterangan ini, sehingga imunitas terhadap institusi atau lembaga in casu Kejaksaan haruslah juga memiliki pengecualian guna menghadirkan asas equality before the law diantara lembaga caturwangsa penegakan hukum di Indonesia. B. Mengenai Legal Standing Mengenai legal standing, dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK mensyaratkan pihak yang memiliki kepentingan konstitusional menunjukkan adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional. Sejak Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005, 010/PUU- III/2005 dan 011/PUU-V/2007 hingga saat ini, yang telah menjadi yurisprudensi tetap serta Pasal 4 ayat (2) PMK No. 2/2021 bahwasanya untuk dapat dikatakan telah adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh seseorang, maka harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 37 1. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; 2. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya UU yang dimohonkan pengujian; 3. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 4. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya UU yang dimohonkan pengujian; dan 5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi. Dari pelbagai penjelasan sebelumnya, maka menurut Ahli, Pemohon dalam perkara a quo setidak-tidaknya masih memiliki irisan legal standing. Hal tersebut dapat dilihat dari penjelasan Ahli mengenai Lembaga Caturwangsa Penegakan Hukum di Indonesia yang dimana terdiri dari Polisi, Jaksa, Hakim, dan Advokat. Sehingga jika salah satu daripada lembaga caturwangsa tersebut merasakan ada perbedaan perlakuan yang diberikan, maka mereka berhak untuk mengujikan pasal-pasal yang dianggap merugikan tersebut. Karena dengan perbedaan imunitas yang diperoleh tentu saja dapat mempengaruhi kinerja dari aparat penegak hukum tersebut dengan asumsi jika lembaga yang terlalu super power imunitasnya maka dapat saja berlaku sewenang-wenang karena merasa terlindungi dari berbagai jerat hukum. Terlebih setelah matinya KPK, Kepolisian dan Kejaksaan seakan berlomba menunjukkan taringnya dalam menangani kasus korupsi, padahal dahulu kehadiran KPK didasari karena kegagalan institusi Kejaksaan dan Kepolisian dalam menangani kasus- kasus korupsi. Jika legal standing dari Pemohon ditolak maka timbul sebuah pertanyaan “dalam hal di antara lembaga caturwangsa merasa ada ketidakadilan mengenai hak imunitas, maka siapa yang paling berhak mengajukan permohonan pengujian Pasal tersebut? Apakah jika Pemohon dianggap tidak memiliki legal standing, maka ketimpangan imunitas tersebut akan terus dibiarkan?” Bahwa Pemohon merupakan advokat, yang notabene berpotensi melakukan pendampingan- pendampingan hukum bagi kliennya, baik dalam maupun luar persidangan. Sangat potensial seorang advokat menemukan praktik yang janggal dalam proses pendampingan di aparat penegak hukum, salah satunya di Kejaksaan 38 sebagai ujung tombak penegakan hukum, oleh karenanya, sangat memiliki alasan jika advokat mempersoalkan konstitusionalitas pasal a quo. Bahwa dalam permohonan a quo, Ahli berpendapat terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian yang dialami oleh para Pemohon baik bersifat spesifik (khusus), aktual atau bersifal potensial. Para Pemohon merupakan Advokat, dalam UU Advokat, Pasal 5 ayat (1) berbunyi : “advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan”. Dalam penjelasannya dalam UU Advokat, “yang dimaksud dengan “Advokat berstatus sebagai penegak hukum” adalah Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan”. Oleh karena itu, para pemohon yang memiliki kedudukan sama, sangat relevan memastikan jika para pemohon memastikan terciptanya persamaan di hadapan hukum antar penegak hukum. Menurut batas penalaran yang wajar tentunya tidak akan ada institusi atau lembaga yang mau nama baiknya tercoreng, sehingga frasa “harus dengan seizin jaksa agung” dapat saja menimbulkan konflik kepentingan dalam hal melindungi nama baik daripada institusi kejaksaan tersebut. [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat memberikan keterangan tertulis bertanggal 26 Mei 2025 yang disampaikan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 26 Mei 2025 dan kemudian keterangan tertulis tersebut diterima Mahkamah pada tanggal 23 Juni 2025, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut. A. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon Terkait kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon dalam pengujian UU a quo secara materiil, DPR RI berpendapat Para Pemohon terlebih dahulu harus membuktikan kedudukan hukum Para Pemohon untuk mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang ke MK dengan memperhatikan 5 (lima) batas kerugian konstitusional berdasarkan Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 dan Putusan MK No. 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional sebagai berikut: 39 1. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; 2. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang; 3. Adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 4. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; 5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Terkait kedudukan hukum Para Pemohon dalam perkara a quo DPR RI memberikan pandangan berdasarkan 5 (lima) parameter tersebut sebagai berikut: 1. Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Persamaan kedudukan dalam hal ini tentu saja tidak dapat dengan cara menyamakan fungsi tugas maupun kewenangan antara profesi Pemohon sebagai Advokat dengan profesi Jaksa/Penuntut Umum, karena keduanya adalah 2 profesi yang berbeda:  Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang. (Vide Pasal 2 UU Kejaksaan)  Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. (Vide Pasal 1 UU Kejaksaan)  Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan 40 berdasarkan ketentuan undang-undang Advokat. (Vide Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat)) Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam masing-masing undang- undang tersebut, antara Advokat dengan Jaksa dan Penuntut Umum adalah profesi yang berbeda dan memiliki fungsi tugas dan kewenangan masing-masing yang berbeda, oleh karenanya Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tidak dapat digunakan sebagai batu uji oleh Pemohon. Mengutip pendapat Prof. Sudiman Kartohadiprodjo bahwa: “Menyamakan sesuatu yang tidak sama, sama tidak adilnya dengan membedakan yang sama.” (Pers dan Kaum Perempuan di Indonesia: Bagir Manan: hlm. 8). Demikian juga yang dinyatakan oleh Laica Marzuki bahwa ketidakadilan (ungenrechtigkeit) bukan hanya membedakan dua hal yang sama, tetapi juga menyamakan dua hal yang berbeda (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-X/2012: hlm.84). Bagir Manan juga menyatakan hal yang serupa dengan Prof. Sudiman Kartohadiprodjo dan Laica Marzuki, yaitu: Ada adagium lama yang diketahui oleh setiap ahli hukum yang mengatakan, “Menyamakan sesuatu yang berbeda atau tidak sama, sama tidak adilnya dengan membedakan yang sama.” Dengan bahasa yang lebih mudah, dalam keadaan tertentu membedakan atau unequal treatment itu, justru merupakan syarat dan cara mewujudkan keadilan, sebaliknya dalam keadaan tertentu membuat segala sesuatu serba sama sedangkan didapati berbagai perbedaan juga akan menimbulkan dan melukai rasa keadilan. Kalau demikian, apakah ada syarat objektif agar suatu perbedaan atau unequal itu menjadi syarat untuk mewujudkan keadilan. (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-X/2012: hlm.57) 2. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, dan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Penerapan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan tidak menimbulkan kerugian konstitusional terhadap Para Pemohon sebagaimana diatur di dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Bahwa penerapan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada Jaksa sebagaimana telah diatur di dalam Guidelines on the Role of Prosecutors dan International Association of Prosecutor. 41 3. Bahwa penerapan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena Para Pemohon yang berprofesi sebagai Advokat tetap dapat menjalankan tugas dan profesinya sebagai Advokat sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai profesi Advokat. Sementara Para Pemohon saat ini juga tidak sedang menangani atau menjalani proses penyidikan dan penuntutan di persidangan yang terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Jaksa. Selain itu, addressat norm ketentuan Pasal a quo ditujukan kepada orang yang berprofesi sebagai Jaksa dan bukan Advokat. Oleh karena itu, permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tidak ada pertautan dengan ketentuan pasal a quo. 4. Bahwa Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan merupakan suatu kontrol mekanisme dari Jaksa Agung, untuk melakukan upaya paksa terhadap Jaksa hanya pada saat menjalankan tugas dan wewenangnya. Sedangkan Para Pemohon berprofesi sebagai Advokat dan bukan berprofesi sebagai penyidik yang berwenang melakukan upaya paksa sehingga tidak ada pertautan sebab akibat dengan dalil kerugian konstitusionalnya. 5. Bahwa Para Pemohon mendalilkan kerugian konstitusional terhadap penerapan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan akan memberikan imunitas bagi Jaksa karena kontrol atau pengawasan pada kinerja Jaksa sulit untuk dilakukan. Bahwa Pasal a quo mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung. Pasal tersebut mengatur bahwa dalam Pasal a quo tidak membatasi bahwa kinerja Jaksa tidak dapat diawasi oleh pihak lain maupun oleh masyarakat. Pasal a quo mengatur bahwa dalam melakukan tugas dan wewenangnya, Jaksa harus mendapatkan izin dari Jaksa Agung sebagai pimpinan tertinggi dan sebagai bentuk pelaksanaan tugasnya dalam fungsi penuntutan. Bahwa penahanan terhadap Jaksa yang hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung merupakan bentuk perlindungan yang diberikan kepada Jaksa dalam melakukan tugas dan wewenangnya, sehingga 42 tidak dapat dilakukan penahanan tanpa alasan yang jelas oleh aparat penegak hukum tanpa izin Jaksa Agung. 6. Bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas maka dapat dipastikan tidak terdapat hubungan sebab akibat (casual verband) antara kerugian hak konstitusional yang didalilkan oleh Para Pemohon dengan keberlakuan Pasal a quo. 7. Bahwa karena tidak ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual atau bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dan tidak ada hubungan sebab akibat (causal verband) atas kerugian ketentuan Pasal a quo maka pelaksanaan ketentuan Pasal a quo tidak akan berdampak apapun kepada Para Pemohon. Bahwa terkait dengan kedudukan hukum Para Pemohon dalam pengujian materiil ini, DPR RI memberikan pandangan selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Konstitusi terbuka untuk umum pada hari tanggal 15 Juni 2016, yang pada pertimbangan hukum [3.5.2] Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa menurut Mahkamah Konstitusi: ...Dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan point d’interest, point d’action dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan zonder belang geen rechtsingang. Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam Reglement op de Rechtsvordering (Rv) khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa “tiada gugatan tanpa hubungan hukum“ (no action without legal connection). Bahwa sebagaimana berlakunya adagium hukum “tiada gugatan tanpa hubungan hukum” (no action without legal connnection), dalam konteks perkara pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi dapat dimaknai sebagai Permohonan, sehingga dapat dipersamakan bahwa suatu Permohonan harus mengandung hubungan hukum dengan ketentuan pasal/ayat undang-undang yang dimohonkan pengujian. Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut, DPR RI berpandangan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena tidak memenuhi Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan 43 Mahkamah Konstitusi terdahulu. Namun demikian, terhadap kedudukan hukum Para Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam pengajuan pengujian materiil UU Kejaksaan terhadap UUD NRI Tahun 1945. B. PANDANGAN UMUM DPR RI 1. Bahwa UUD NRI Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan kedudukan yang sama bagi setiap orang di hadapan hukum (equality before the law). Oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 2. Bahwa kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oleh karena itu perlu dilakukan penataan kembali terhadap kejaksaan untuk menyesuaikan dengan perubahan-perubahan tersebut diatas. 3. Bahwa dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai- nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. 4. Bahwa peran Kejaksaan dan Jaksa secara individu menempati posisi yang penting di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Jaksa di dalam peradilan tindak pidana di Indonesia diberikan kewenangan utama dalam menentukan apakah satu perkara dapat dilanjutkan ke pengadilan atau tidak, konsep ini dikenal dengan sebutan dominus litis. 44 5. Bahwa kewenangan kejaksaan untuk menentukan apakah suatu perkara dapat atau tidak dapat dilimpahkan ke pengadilan memiliki arti penting dalam menyeimbangkan antara aturan yang berlaku (rechmatigheid) dan interpretasi yang bertumpu pada tujuan atau asas kemanfaatan (doelmatigheid) dalam proses peradilan pidana. Kewenangan Jaksa dalam melaksanakan diskresi penuntutan dilakukan dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan hukum dan rasa keadilan di masyarakat. C. KETERANGAN DPR RI TERHADAP POKOK PERMOHONAN Terkait pengujian Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan berkenaan dengan pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung. a. Bahwa Kejaksaan memegang peranan sentral sebagai organ negara dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system), khususnya dalam menjalankan fungsi penegakan hukum untuk menjamin tegaknya supremasi hukum dalam kerangka negara hukum Indonesia. Fungsi Kejaksaan dan profesi Jaksa sebagai penyelenggara dan pengendali penuntutan atau selaku dominus litis memiliki peran penting dalam proses penanganan perkara yang pada hakikatnya bertujuan untuk membangun tata kehidupan yang berdasarkan hukum serta menjunjung hak asasi manusia. Di samping itu, Kejaksaan juga mempunyai peranan lain dalam menyelamatkan/memulihkan keuangan/kekayaan negara serta menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara yang dilaksanakan oleh Jaksa Pengacara Negara. b. Bahwa Jaksa, sebagai salah satu aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana, memiliki kedudukan sebagai officium nobile atau profesi yang terhormat. Dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya, Jaksa memerlukan perlindungan hukum yang memadai. Dalam menjalankan tugas penuntutan, Jaksa bertindak atas nama negara dan berkewajiban melindungi kepentingan umum serta 45 masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. c. Bahwa salah satu isu krusial perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ialah penyesuaian standard perlindungan profesi Jaksa yang diatur dalam United Nation Guidelines on the Role of Prosecutors dan International Association of Prosecutor (IAP) di mana pada tahun 2006, Indonesia bergabung menjadi anggota IAP. UU Kejaksaan mengatur mengenai penyempurnaan beberapa Pasal yang sesuai dengan Guidelines on the Role of Prosecutors tahun 1990 yang diadopsi dari Kongres Ke-8 PBB tentang Pencegahan Kejahatan dan Penanganan Pelaku di Havana Cuba pada tahun 1990. d. Di dalam Guidelines on the Role of Prosecutors disebutkan bahwa: “Whereas prosecutors play a crucial role in the administration of justice, and rules concerning the performance of their important responsibilities should promote their respect for and compliance with the above- mentioned principles, thus contributing to fair and equitable criminal justice and the effective protection of citizens against crime.” “Mengingat para Jaksa memainkan peranan yang penting dalam penyelenggaraan peradilan, dan ketentuan-ketentuan tentang tanggung jawab mereka yang penting itu harus meningkatkan penghargaan dan kepatuhannya terhadap asas-asas tersebut di muka, sehingga memberikan sumbangan kepada peradilan pidana yang adil dan sederajat serta menjadi perlindungan yang efektif bagi para warga dari kejahatan.” Mengingat besarnya peran Kejaksaan dan profesi Jaksa dalam proses penegakan hukum dalam rangka mewujudkan fungsi hukum dan supremasi hukum diperlukan adanya perlindungan terhadap profesi Jaksa sebagai dominus litis. Salah satu rujukan sebagai bentuk perlindungan terhadap Jaksa yang telah diakui di dunia Internasional adalah Declaration on Minimum Standart Concerning The Security and Protection of Public Prosecutors and Their families, yaitu deklarasi mengenai standar minimum keamanan dan perlindungan untuk penuntut umum dan keluarganya. Latar belakang dikeluarkannya deklarasi tersebut adalah selama ini dalam menjalankan tugas penegakan hukum, penuntut umum seringkali berada dalam situasi yang tidak menguntungkan dari segi keamanan baik jiwanya sendiri, 46 keluarganya bahkan harta bendanya. Oleh karenanya keamanan dan perlindungan terhadap penuntut umum yang menjalankan tugas maupun keluarganya menjadi tanggung jawab negara. e. Di Indonesia, pelaksanaan perlindungan terhadap profesi Jaksa diwujudkan dengan pemberian izin oleh Jaksa Agung untuk melakukan pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa yang diduga melakukan tindak pidana. Hal tersebut dilakukan selain untuk melaksanakan amanat Guidelines on the Roles of Prosecutors dan IAP sesuai dengan Penjelasan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan, hal ini dilakukan untuk melindungi Jaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk menghindari adanya penangkapan dan penahanan yang dilakukan tanpa adanya bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Jaksa telah melakukan tindak pidana saat melaksanakan tugas dan wewenangnya. Di dalam Guidelines on the Roles of Prosecutors disebutkan: “States shall ensure that prosecutors are able to perform their professional functions without intimidation, hindrance, harassment, improper interference or unjustified exposure to civil, penal or other liability.” “Negara-negara harus memastikan bahwa jaksa dapat menjalankan fungsi profesional mereka tanpa intimidasi, hambatan, pelecehan, campur tangan yang tidak semestinya, atau paparan terhadap tanggung jawab perdata, pidana, atau bentuk tanggung jawab lainnya yang tidak berdasar.” f. Bahwa mengenai pemberian izin oleh Jaksa Agung telah dijelaskan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XI/2013 di dalam Pertimbangan Hukum paragraf [3.10.2] sebagai berikut: “Perlunya izin Jaksa Agung untuk melakukan tindakan kepolisian terhadap jaksa yang diduga melakukan tindak pidana dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya agar aparat penegak hukum tidak semena-mena melakukan tindakan kepolisian terhadap jaksa. Dalam hal ini, Jaksa Agung sebagai pimpinan tertinggi kejaksaan bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan dalam rangka menjaga harkat dan martabat jaksa sebagai salah satu profesi penegak hukum. Selain itu untuk menjamin pelaksanaan tugas dan wewenang jaksa dalam proses penegakan hukum yang dibebankan negara kepadanya agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. … 47 Dengan demikian, menurut Mahkamah, perlunya izin Jaksa Agung untuk melakukan tindakan kepolisian terhadap jaksa adalah wajar dan bukan merupakan tindakan diskriminasi serta bukan pula pembedaan perlakuan.” g. Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan harus dimaknai sebagai bagian integral dari keseluruhan norma dalam Pasal 8 UU Kejaksaan. Oleh karena itu, permohonan pengujian materiil terhadap ayat tersebut tidak dapat dilepaskan dari keterkaitannya dengan seluruh ayat dalam Pasal 8 UU Kejaksaan sebagai berikut: Pasal 8 UU Kejaksaan (1) Jaksa diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung. (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksa bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggung jawab menurut saluran hierarki. (3) Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Jaksa melakukan Penuntutan. (4) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dan hati nurani dengan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya. (5) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung. Keseluruhan ayat tersebut harus ditafsirkan secara sistematis bersama Pasal 1 Angka 1 UU Kejaksaan jo Pasal 1 Angka 6 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai berikut: Pasal 1 Angka 1 UU Kejaksaan Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Pasal 1 Angka 6 huruf a KUHAP Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang- undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 48 Izin dari Jaksa Agung menjadi syarat yang diperlukan dalam pelaksanaan upaya paksa terhadap Jaksa yang diduga melakukan tindak pidana dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya menurut undang-undang, mengingat Jaksa menjalankan fungsi atas nama negara dan bertanggung jawab dalam struktur hierarki kelembagaan. Lebih lanjut, ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan telah sesuai dengan asas dalam hukum pidana, yaitu asas lex stricta dan asas lex scripta, maka tidak diperkenankan untuk menafsirkan selain pada norma tersebut. h. Bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, selain tunduk pada ketentuan yang diatur di dalam undang-undang, Jaksa juga tunduk pada peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai profesi Jaksa, salah satu peraturan tersebut adalah Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER- 014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa (Kode Perilaku Jaksa). Di dalam Kode Perilaku Jaksa tersebut, pada BAB II mengenai Perilaku Jaksa dibagi menjadi 5 Bagian yang mengatur antara lain: 1) Bagian Kesatu mengenai Kewajiban Jaksa yang terdiri dari: a) Pasal 3 yang mengatur mengenai Kewajiban Jaksa kepada negara; b) Pasal 4 yang mengatur mengenai Kewajiban Jaksa kepada Institusi; c) Pasal 5 yang mengatur mengenai Kewajiban Jaksa kepada Profesi Jaksa; dan d) Pasal 6 yang mengatur mengenai Kewajiban Jaksa kepada masyarakat. 2) Bagian Kedua mengenai Integritas yang terdiri dari 1 pasal, yaitu Pasal 7 yang mengatur mengenai larangan Jaksa dalam melaksanakan tugas Profesi Jaksa. 3) Bagian Ketiga mengenai Kemandirian yang diamatkan di dalam Pasal 8. Dalam ayat (1) dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya seorang Jaksa terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah maupun kekuasaan lainnya dan tidak terpengaruh oleh kepentingan individu maupun kepentingan kelompok serta tekanan publik maupun media. Pada ayat (2) mengatur bahwa Jaksa dibenarkan menolak perintah atasan yang melanggar norma hukum dan diberikan perlindungan hukum kepada Jaksa yang menolak tersebut. Pada ayat (3) mengatur bahwa Penolakan terhadap perintah atasan tersebut disampaikan secara tertulis kepada yang memberikan perintah dengan menyebutkan alasan dan ditembuskan kepada atasan pemberi perintah. 49 4) Bagian Keempat mengenai Ketidakberpihakan yang dijabarkan di dalam Pasal 9 Peraturan Jaksa Agung tersebut. 5) Bagian Kelima mengenai Perlindungan yang dijabarkan di dalam Pasal 10 dan 11 Peraturan Jaksa Agung tersebut. Pada Pasal 10 dijelaskan bahwa Jaksa mendapatkan perlindungan dari tindakan yang sewenang-wenang dalam melaksanakan tugas Profesi Jaksa. Pasal 11 mengatur mengenai hak Jaksa dalam melaksanakan tugas Profesi Jaksa, antara lain: a) Melaksanakan fungsi Jaksa tanpa intimidasi, gangguan dan pelecehan; b) Mendapatkan perlindungan hukum untuk tidak dipersalahkan sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi Jaksa yang dilakukan seusai dengan peraturan yang berlaku; c) Mendapatkan perlindungan secara fisik, termasuk keluarganya, oleh pihak yang berwenang jika keamanan pribadi terancam sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi Jaksa yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku; d) Mendapatkan pendidikan dan pelatihan baik teknis maupun non teknis; e) Mendapatkan sarana yang layak dalam menajalankan tugas, remunerasi, gaji serta penghasilan lain seuai dengan peraturan yang berlaku; f) Mendapatkan kenaikan pangkat, jabatan dan/atau promosi berdasarkan parameter obyektif, kualifikasi profesional, kemampuan, integritas, kinerja dan pengalaman, serta diputuskan sesuai dengan prosedur yang adil dan tidak memihak; g) Memiliki kebebasan berpendapat dan berekspresi, kecuali dengan tujuan membentuk opini publik yang dapat merugikan penegakan hukum; dan h) Mendapatkan proses pemeriksaan yang cepat, adil dan evaluasi serta keputusan yang obyektif berdasarkan peraturan yang berlaku dalam hal Jaksa melakukan tindakan indisipliner. i. Bahwa Jaksa wajib untuk menghormati dan mematuhi Kode Perilaku Jaksa, sehingga apabila Jaksa terbukti melakukan pelanggaran Kode Perilaku Jaksa, Jaksa dapat dikenakan tindakan administratif berupa pembebasan dari tugas-tugas Jaksa paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun, kemudian pengalihtugasan pada satuan kerja yang lain paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun. Sebelum dapat dijatuhi hukuman administrasi tersebut, Jaksa yang melanggar Kode Perilaku Jaksa diperiksa melalui Majelis Kode Perilaku. Laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Jaksa dapat dilaporkan oleh masyarakat, temuan pengawasan melekat, dan pengawasan fungsional. Adanya Kode Perilaku Jaksa ini sebagai 50 pengawasan yang melekat bagi setiap personil Jaksa serta untuk pencegahan penyalahgunaan wewenang bagi Jaksa. j. Berdasarkan seluruh uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa kedudukan Jaksa sebagai dominus litis dalam sistem peradilan pidana menuntut adanya perlindungan hukum yang proporsional terhadap pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Tanggung jawab yang diemban Jaksa dalam kapasitasnya sebagai pelaksana penuntutan atas nama negara memberikan konsekuensi perlunya mekanisme khusus dalam proses penegakan hukum yang menyangkut tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Jaksa saat menjalankan tugas dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, ketentuan mengenai perlunya izin dari Jaksa Agung sebagaimana dimuat dalam Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan tidak dapat dipandang sebagai bentuk impunitas, melainkan merupakan prosedur administratif yang bertujuan untuk memastikan adanya dasar yuridis yang kuat sebelum tindakan kepolisian dilakukan terhadap Jaksa yang sedang melaksanakan tugas kedinasan dan bukan terhadap perbuatan Jaksa di luar kedinasan. Di samping itu, dalam tubuh institusi Kejaksaan telah tersedia mekanisme pengawasan dan penegakan disiplin internal yang berlaku terhadap seluruh Jaksa, baik atas tindakan dalam kapasitas jabatan maupun di luar jabatan. Mekanisme ini menunjukkan bahwa Jaksa tidak berada di atas hukum, melainkan tunduk pada ketentuan hukum secara proporsional, sejalan dengan fungsi dan tanggung jawabnya dalam penegakan hukum. Lebih lanjut, terhadap isu konsitusionalitas ini telah dipertimbangkan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XI/2013. Terkait dengan substansi permohonan perkara a quo, DPR RI memberikan pandangan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan uraian yang telah disampaikan, DPR RI berpandangan seluruh dalil Para Pemohon adalah tidak berdasar hukum dan tidak ada persoalan inkonstitusionalitas norma terkait keberlakuan Pasal-Pasal a quo UU Kejaksaan yang dimohonkan pengujiannya oleh 51 Para Pemohon, oleh karenanya ketentuan Pasal-Pasal a quo UU Kejaksaan tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. I. PETITUM DPR RI Demikian keterangan DPR RI disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili Perkara a quo dan dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (Legal Standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 2. Menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya atau paling tidak menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima; 3. Menerima Keterangan DPR RI secara keseluruhan; 4. Menyatakan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara 6755) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Yang Mulia Hakim Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Presiden telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 17 Juni 2025 dan memberikan keterangan lisan dalam persidangan tanggal 19 Juni 2025, serta keterangan tambahan Presiden yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 September 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut. I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON Pemohon menguji ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan yang berbunyi sebagai berikut: 52 Pasal 8 ayat (5) “Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung.” Dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28F, Pasal 28I ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI 1945, sebagai berikut: Adapun pokok-pokok permohonan Pemohon sebagai berikut: Dalil Permohonan para Pemohon terhadap Pasal 8 ayat (5) dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28 ayat (1) UUD NRI 1945: a. Hak imunitas tanpa batas mengarah pada impunitas: - Batasan hak imunitas jaksa dalam pasal a quo sangatlah luas yang mengarah pada impunitas tergambar pada frasa “dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya” yang sangat karet dan tidak berkepastian hukum, sehingga suatu hal yang seharusnya tidak dilakukan oleh jaksa kemudian didalilkan dalam rangka menjalankan tugas dan wewenangnya. Hak imunitas jaksa haruslah dibatasi ketika tugas dan kewenangan tersebut dilakukan dengan “itikad baik”. Pasal a quo telah memberikan hak imunitas tanpa adanya pembatasan yang jelas dan keseluruhan prosesnya harus atas persetujuan JA - Dengan adanya mekanisme izin terlebih dahulu memberi kewenangan subjektif kepada Jaksa Agung dalam menangani jaksa yang diperiksa, sehingga mengabaikan hukum yang berlaku dan berpotensi menciptakan kekebalan hukum bagi jaksa. - Dengan adanya mekanisme perizinan tersebut seharusnya diberikan Batasan yang jelas dengan memberikan pengecualian dalam hal tertangkap tangan atau terbukti berdasarkan bukti permulaan yang cukup b. Hak imunitas tanpa Batasan melanggar prinsip equality before the law Pasal a quo menciptakan perlakuan yang berbeda antara jaksa dengan aparat penegak hukum lainnya. Jaksa dapat berlindung atas dasar sedang menjalankan tugas dan wewenang walaupun nyatanya terdapat itikad yang tidak baik tidak dapat disentuh oleh hukum 53 c. Kekeliruan memaknai guidelines on the role of prosecutors dalam penjelasan Pasal 8 ayat (5) Bahwa tidak terdapat penjelasan pengaturan pada international association of prosecutors yang dirujuk Penjelasan Pasal a quo. Berdasarkan panduan PBB, perlindungan dalam professional function yang dimaksud adalah perlindungan dalam melaksanakan prosecutorial functions. Sehingga, ketentuan Pasal 8 ayat (5) yang menempatkan jaminan perlindungan terhadap jaksa dalam menjalankan “tugas dan wewenang” secara umum tanpa menegaskan bahwa perlindungan yang dimaksud dari prinsip panduan UN GOTROP ini adalah untuk fungsi penuntutannya atau fungsi-fungsinya dalam konteks peradilan pidana, adalah sebuah penafsiran yang terlalu meluas dan berisiko memberikan proteksi yang kebablasan dan tidak sewajarnya. d. Pasal a quo dinilai tidak mencerminkan prinsip kontrol, transparansi, dan akuntabilitas lembaga modern serta mengabaikan sistem check and balances antar penegak hukum. Sentralisasi kewenangan penegakan hukum pada kejaksaan berpotensi menimbulkan abuse of power dan menghalangi lembaga lain seperti kepolisian dan pengadilan dalam menjalankan proses hukum terhadap jaksa. Selain itu, pemberian diskresi kepada Jaksa Agung untuk memberikan izin kepada jaksa dalam proses penegakan hukum bertentangan dengan ketentuan dalam KUHAP, UU MD3 maupun UU Kepolisian, karena ketentuan UU tersebut tidak mengecualikan siapapun untuk dapat dipanggil, diperiksa, digeledah, ditahan, dan seterusnya. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Sehubungan dengan kedudukan hukum Para Pemohon, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: 1. Bahwa berdasar ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) serta Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang (selanjutnya disebut PerMK 2/2021), menyebutkan bahwa 54 Pemohon adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Pasal 51 (1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD NRI 1945. Dengan demikian, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan: a. kualifikasinya dalam permohonan a quo sebagaimana disebut dalam Pasal 51 UU MK; b. hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang diuji; dan c. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. 55 2. Bahwa selanjutnya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya serta Pasal 4 ayat (2) PerMK 2/2021, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian/berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 UU MK ditentukan dengan 5 (lima) syarat yaitu: a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perpu yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya Undang-undang atau Perpu yang dimohonkan pengujian; dan e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 3. Bahwa menurut Pemerintah perlu dipertanyakan kepentingan para Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya ketentuan yang dimohonkan pengujiannya, juga apakah terdapat kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. 4. Bahwa para Pemohon mendalilkan kerugian konstitusionalnya akibat pasal a quo pada pokoknya sebagai berikut: Para Pemohon Perkara 9/PUU-XXIII/2025 Pemohon I dan II adalah WNI yang berprofesi sebagai advokat merasa telah dirugikan pasal a quo yang mengakibatkan imunitas bagi jaksa yang absolut sehingga kontrol atau pengawasan pada kerja-kerja jaksa sulit untuk dilakukan. Akibatnya ada potensi penyalahgunaan wewenang, super power 56 dan praktik tindak pidana korupsi. Oleh karena itu ada Batasan yang jelas atas hak imunitas yang melekat pada aparat penegak hukum: 1. Pasal a quo bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 karena aparat penegak hukum akan mengalami kendala dalam melakukan proses hukum terhadap jaksa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya baik sedang menjalankan tugas maupun sedang tidak menjalankan tugasnya karena harus mendaptkan izin tertulis dari Jaksa Agung (JA). 2. Pasal a quo bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena ketentuan izin JA dalam perkara pidana oleh jaksa jelas-jelas bertentangan dengan konstitusi. 5. Mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, Pemerintah memberikan pandangan sebagai berikut: a. Pemohon I tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) mengajukan permohonan uji materiil a quo, sebab kedudukan hukum Pemohon I yang berprofesi sebagai calon Pengacara disuatu organisasi advokat bukan sebagai Pengacara yang belum mempunyai lisensi untuk beracara dalam sistem peradilan, sehingga tidak terpenuhinya unsur kerugian konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak- tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; b. Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan uji materiil pasal a quo, sebab uraian kerugian yang disampaikan oleh pihak Pemohon, merupakan kerugian konstitusional yang dialami oleh Klien Pemohon II selaku Kuasa Hukum, sehingga yang mempunyai kedudukan hukum mengajukan permohonan uji materiil a quo dalam hal ini adalah klien Pemohon II bukan Pemohon II yang saat ini berprofesi sebagai Advokat. Selain itu Pemohon II sebagai advokat juga telah dilindungi hak-haknya sebagai Pengacara sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. c. Pemohon III, tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing), untuk mengajukan permohonan uji materiil a quo, sebab uraian kerugian yang disampaikan oleh Pemohon III tidak memenuhi unsur kumulatif 57 sebagaimana ditetapkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan- putusan selanjutnya serta Pasal 4 ayat (2) PerMK 2/2021, khususnya unsur hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya Undang-undang atau Perpu yang dimohonkan pengujian. Berdasarkan alasan di atas, tidak terdapat hubungan sebab akibat kerugian Pemohon dengan kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi serta tidak memperlihatkan adanya kerugian yang spesifik dan aktual dari Pemohon maka adalah tepat jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Namun apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Pemerintah menyampaikan keberatan atas kedudukan hukum pemohon IV. KETERANGAN PEMERINTAH TERHADAP MATERI YANG DIMOHONKAN OLEH PEMOHON Muatan Pasal 88 ayat (5) UU Kejaksaan sangat relevan dan tidak bertentangan dengan UUD 1945 1. Ketentuan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945, menyebutkan Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang. Adapun fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dimaksud meliputi: a. penyelidikan dan penyidikan, b. penuntutan, c. pelaksanaan putusan, d. pemberian jasa hukum dan e. penyelesaian sengketa di luar pengadilan, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU No.49/2009”). 2. Penjelasan dalam Pasal 38 ayat (3) UU No.49/2009, menyebutkan yang dimaksud dengan badan-badan lain antara lain, kepolisian, kejaksaan, advokat, dan lembaga pemasyarakatan. Sehingga dapat dipahami bahwa kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang saat ini ada di lembaga Kejaksaan merupakan pelaksanaan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. 3. Ketentuan dalam Pasal 28G UUD 1945, menyebutkan setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat 58 sesuatu yang merupakan hak asasi. Makna setiap orang sebagaimana termaktub dalam Pasal 28G UUD 1945, termasuk juga adalah perlindungan bagi Jaksa yang melakukan fungsi penyelidikan dan penyidikan, penuntutan dan pelaksanaan putusan Pengadilan sebagai bagian pelaksanaan kekuasaan kehakiman. 4. Sebagaimana amanat dari ketentuan Pasal 28G UUD 1945, Pemerintah tidak hanya memberikan jaminan perlindungan diri pribadi, kehormatan martabat seorang Jaksa, namun juga memberikan perlindungan kepada Hakim yakni jaminan keamanan dalam melaksanakan tugasnya yakni penjagaan keamanan dalam mengadiri dan memimpin persidangan. Hakim dan Hakim Konsititusi harus diberikan perlindungan keamanan oleh aparat kepolisian hal ini sebagaimana termaktub dalam Penjelasan Pasal 48 UU No. 49/2009; 5. Pengakuan jaminan keamanan bagi Jaksa juga telah disepakati oleh beberapa negara yang kemudian dituangkan dalam “Guidelines on the Role of Prosecutor dan International Association of Prosecutor”. 6. Angka 4 Guidelines on the Role of Prosecutor dan International Association of Prosecutor, menyebutkan: 4.States shall ensure that prosecutors are able to perform their professional functions without intimidation, hindrance, harassment, improper interference or unjustified exposure to civil, penal or other liability. Dengan terjemahan bebas, sebagai berikut : 4.Negara-negara harus menjamin bahwa jaksa mampu melaksanakan fungsi profesional mereka tanpa intimidasi, hambatan, pelecehan, campur tangan yang tidak pantas, atau paparan yang tidak dapat dibenarkan terhadap tanggung jawab perdata, pidana, atau tanggung jawab lainnya. 7. Pemerintah menerapkan jaminan perlindungan bagi Jaksa dalam menjalankan fungsinya mempedomani paragraph 12 Guidelines on the Role of Prosecutors yang menyatakan sebagai berikut : The Guidelines set forth below, which have been formulated to assist Member States in their tasks of securing and promoting the effectiveness, impartiality and fairness of prosecutors in criminal proceedings, should be respected and taken into account by Governments within the framework of their national legislation and practice, and should be brought to the attention of prosecutors, as well as other persons, such as judges, lawyers, members of the executive and the legislature and the public in general. The present Guidelines 59 have been formulated principally with public prosecutors in mind, but they apply equally, as appropriate, to prosecutors appointed on an ad hoc basis. Dengan terjemahan sebagai berikut : Pedoman yang ditetapkan di bawah ini, yang telah dirumuskan untuk membantu Negara Anggota dalam tugas mereka untuk mengamankan dan mempromosikan efektivitas, imparsialitas, dan keadilan jaksa dalam proses pidana, harus dihormati dan dipertimbangkan oleh Pemerintah dalam kerangka perundang-undangan dan praktik nasional mereka, dan harus diperhatikan oleh jaksa, serta orang lain, seperti hakim, pengacara, anggota eksekutif dan legislatif, dan masyarakat umum. Pedoman ini telah dirumuskan terutama dengan mempertimbangkan jaksa penuntut umum, tetapi pedoman ini berlaku sama, sebagaimana mestinya, bagi jaksa yang ditunjuk secara ad hoc. 8. Ketentuan dalam Pasal 8 Ayat (5) UU Kejaksaan yang diajukan permohonan uji materiil oleh Pemohon merupakan manifestasi dari kesepakatan yang tertuang dalam Guidelines on the Role of Prosecutor dan International Association of Prosecutor, hal ini sebagaimana termaktub dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan, dikutip sebagai berikut: Ayat (5) “Ketentuan dalam ayat ini bertujuan untuk memberikan pelindungan kepada Jaksa yang telah diatur dalam Guidelines on the Role of Prosecutors dan International Association of Prosecutors, yaitu negara akan menjamin bahwa Jaksa sanggup untuk menjalankan profesi mereka tanpa intimidasi, gangguan, godaan, campur tangan yang tidak tepat, atau pembeberan yang belum diuji kebenarannya, baik terhadap pertanggungjawaban perdata, pidana, maupun pertanggungjawaban lainnya” 9. Bahwa International Association of Prosecutors telah menerbitkan juga publikasi yang salah satunya adalah Standar Perlindungan dan Keamanan Jaksa sebagai rujukan dalam pembentukan norma dalam Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan yang substansinya antara lain sebagai berikut: 1. Perlindungan Fisik: - Keamanan tempat kerja: Kantor kejaksaan harus dilengkapi dengan sistem keamanan yang memadai untuk melindungi jaksa dari ancaman langsung. - Pengawalan dan pengamanan: 60 Jaksa yang menangani kasus berisiko tinggi mungkin memerlukan pengawalan dan pengamanan khusus, baik di tempat kerja maupun dalam perjalanan. - Sistem peringatan dini: Adanya sistem peringatan dini dan respon cepat terhadap ancaman potensial sangat penting. 2. Perlindungan Hukum dan Etika: - Kode etik jaksa: IAP memiliki kode etik yang mengatur perilaku jaksa, termasuk perlindungan terhadap integritas dan independensi mereka. - Perlindungan dari tekanan: Jaksa harus dilindungi dari segala bentuk tekanan atau intervensi yang dapat mempengaruhi keputusan mereka. - Sanksi terhadap pelanggaran: Pelanggaran terhadap kode etik atau tindakan yang merugikan jaksa harus ditindaklanjuti dengan sanksi yang sesuai. 3. Perlindungan Psikologis dan Emosional: - Dukungan psikologis: Jaksa yang mengalami tekanan atau trauma akibat pekerjaannya harus mendapatkan dukungan psikologis. - Pemulihan dari trauma: Fasilitas dan program pemulihan trauma harus tersedia bagi jaksa yang membutuhkan. 4. Perlindungan Keluarga: - Perlindungan terhadap keluarga: Ancaman terhadap jaksa juga dapat meluas ke anggota keluarga mereka, sehingga perlindungan terhadap keluarga menjadi penting. - Program bantuan keluarga: Kejaksaan harus menyediakan program bantuan dan dukungan bagi keluarga jaksa yang menghadapi ancaman. 5. Pelatihan dan Kesadaran: - Pelatihan keamanan: Jaksa harus menerima pelatihan keamanan yang komprehensif untuk menghadapi berbagai situasi yang mungkin timbul. 61 - Kesadaran akan risiko: Jaksa perlu meningkatkan kesadaran akan potensi risiko yang terkait dengan pekerjaan mereka dan bagaimana cara mengatasinya. 6. Kerjasama Internasional: - Pertukaran informasi: Kerjasama antara negara-negara dalam hal pertukaran informasi dan pengalaman mengenai perlindungan jaksa sangat penting. - Dukungan teknis: Dukungan teknis dari organisasi internasional seperti IAP dapat membantu negara-negara dalam meningkatkan standar perlindungan jaksa. 10. Bahwa terhadap permohonan Uji Materiil Pasal 8 Ayat (5) UU kejaksaan pernah dilakukan pengujian materiil dan telah terbit putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55/PUU-XI/2013 dengan amar putusan kami kutip sebagai berikut: “Mengadili, Menyatakan: 1. Menolak permohonan Pemohon I untuk seluruhnya; 2. Permohonan Pemohon II dan Pemohon III tidak dapat diterima.” 11. Bahwa perlu kami sampaikan secara utuh pertimbangan hukum atas putusan MK tersebut diatas yang kami kutip dari Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi RI 55/PUU-XI/2013 halaman 69 sd 72, dengan harapan pertimbangan hukum dimaksud yang masih relevan dapat dijadikan rujukan dalam Permohonan Uji Materiil a quo, yakni sebagai berikut: [3.10.1] Bahwa pokok permasalahan yang diajukan para Pemohon adalah memohon pengujian konstitusionalitas Pasal 8 ayat (5) UU 16/2004, yang menyatakan, ”Dalam hal melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jaksa diduga melakukan tindak pidana maka pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa yang bersangkutan hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung” bertentangan dengan asas persamaan kedudukan di hadapan hukum (equality before the law) yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945; • Pasal 1 ayat (3) UUD 1945: “...(3) Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. • Pasal 24 ayat (1) UUD 1945: “...(1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan”. 62 • Pasal 27 ayat (1) UUD 1945: ”...(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. • Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: “...(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. • Pasal 28I ayat (2) UUD 1945: “...(2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”; [3.10.2] Bahwa peran kejaksaan sebagai aparatur negara menempati posisi penting dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system) yang melaksanakan upaya dan proses penegakan hukum dalam rangka mewujudkan fungsi hukum dan supremasi hukum dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar hukum. Fungsi kejaksaan dan profesi jaksa sebagai penyelenggara dan pengendali penuntutan atau selaku dominus litis memiliki peran penting dalam proses penanganan perkara yang pada hakikatnya bertujuan untuk membangun tata kehidupan yang berdasarkan hukum serta menjunjung hak asasi manusia. Di samping itu, kejaksaan juga mempunyai peranan lain dalam menyelamatkan/memulihkan keuangan/kekayaan negara serta menegakkan kewibawaan Pemerintah dan Negara yang dilaksanakan oleh Jaksa Pengacara Negara; Jaksa sebagai salah satu penegak hukum dalam sistem peradilan pidana merupakan officium nobile atau profesi terhormat/profesi mulia yang dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya memerlukan perlindungan hukum. Dalam melakukan penuntutan, jaksa bertindak atas nama negara sebagai pelindung kepentingan umum dan masyarakat dengan melakukan tugas dan wewenangnya. Salah satu bentuk perlindungan terhadap jaksa yang telah diakui didunia Internasional adalah Declaration on Minimum Standart Concerning The Security and Protection of Public Prosecutors and Their Families, yaitu deklarasi mengenai standar minimum keamanan dan perlindungan untuk penuntut umum dan keluarganya. Latar belakang dikeluarkannya deklarasi tersebut adalah selama ini dalam menjalankan tugas penegakan hukum, penuntut umum seringkali berada dalam situasi yang tidak menguntungkan dari segi keamanan baik harta bendanya, keluarganya bahkan jiwanya sendiri, oleh karena keamanan dan perlindungan terhadap penuntut umum yang menjalankan tugas maupun keluarganya menjadi tanggung jawab negara. Di Indonesia, salah satu perlindungan terhadap profesi jaksa diwujudkan dalam bentuk pemberian izin oleh Jaksa Agung untuk melakukan tindakan kepolisian hanya terhadap jaksa yang diduga melakukan tindak pidana pada saat melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang. Dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (5) UU 16/2004 menyatakan, “Ketentuan dalam ayat ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada Jaksa yang telah diatur dalam Guidelines on The Role of Prosecutor dan 63 International Association of Prosecutor yaitu negara menjamin bahwa Jaksa sanggup untuk menjalankan profesi mereka tanpa intimidasi, gangguan, godaan, campur tangan yang tidak tepat atau pembeberan yang belum diuji kebenarannya baik terhadap pertanggungjawaban perdata, pidana maupun pertanggungjawaban lainnya”; Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU 16/2004 harus dipandang sebagai satu kesatuan norma hukum yang termuat dalam Pasal 8 sehingga apabila Pemohon mengajukan permohonan uji materiil Pasal 8 ayat (5) UU 16/2004 maka harus merujuk pada keseluruhan ayat pada Pasal 8 yang dikaitkan dengan Pasal 1 angka 1 UU 16/2004 juncto Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP sehingga harus dimaknai bahwa izin Jaksa Agung diperlukan dalam melakukan tindakan kepolisian terhadap jaksa yang diduga melakukan tindak pidana pada saat melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang di mana jaksa bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggung jawab menurut hierarkinya; Bahwa izin Jaksa Agung adalah suatu prosedur administrasi sebagai bentuk perlindungan negara terhadap jaksa yang sedang melaksanakan tugas dan wewenang berdasarkan surat perintah menurut hierarkinya. Prosedur administrasi tersebut hanya untuk meyakinkan bahwa dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh oknum jaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (4) UU 16/2004 telah memiliki bukti yuridis yang kuat, mengingat tugas dan wewenang jaksa sangat berpengaruh terhadap jalannya proses penegakan hukum; Perlunya izin Jaksa Agung untuk melakukan tindakan kepolisian terhadap jaksa yang diduga melakukan tindak pidana dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya agar aparat penegak hukum tidak semena-mena melakukan tindakan kepolisian terhadap jaksa. Dalam hal ini, Jaksa Agung sebagai pimpinan tertinggi kejaksaan bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan dalam rangka menjaga harkat dan martabat jaksa sebagai salah satu profesi penegak hukum. Selain itu untuk menjamin pelaksanaan tugas dan wewenang jaksa dalam proses penegakan hukum yang dibebankan negara kepadanya agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Dengan demikian, menurut Mahkamah, perlunya izin Jaksa Agung untuk melakukan tindakan kepolisian terhadap jaksa adalah wajar dan bukan merupakan tindakan diskriminasi serta bukan pula pembedaan perlakuan; 12. Terhadap jaminan perlindungan kepada Jaksa untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, pemerintah berpendapat serta berkesimpulan norma Pasal 8 Ayat (5) UU Kejaksaan tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 karena penyusunan norma Pasal 8 Ayat (5) UU Kejaksaan secara faktual telah merujuk pada ketentuan dan kesepakatan Internasional yang telah disepakati sebagian besar negara didunia dan hal pemberlakuan ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan 64 tersebut tidak bertentangan UUD 1945 sebagaimana yang telah dipertimbangkan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 55/PUU- XI/2013. Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka Pemerintah berpendapat dan berkesimpulan pemberlakuan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan tidak bertentangan UUD 1945, sebab pemberlakuan ketentuan Pasal-pasal yang dimohonkan uji materiil a quo telah sesuai dengan konsitusi dan kesepakatan negara-negara yang tertuang dalam guidelines on the role of prosecutors. V. PETITUM Berdasarkan penjelasan sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian ketentuan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia agar berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut : 1. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan; 2. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 3. Menolak permohonan pengujian Pemohon untuk seluruhnya atau setidak- tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); dan 4. Menyatakan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28F, Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 65 Namun, apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono). Bahwa untuk melengkapi keterangannya Presiden menyerahkan keterangan tambahan bersamaan dengan penyerahan kesimpulan, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 3 September 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut: Keterangan tambahan Pemerintah terhadap pertanyaan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Dr. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M dan Prof. Dr. Saldi Isra, S.H, pokoknya sebagai berikut: 1. Tentang Pengecualian Perlindungan Bagi Jaksa. Prosedur pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa dilakukan atas izin Jaksa Agung tidak dapat dilepaskan dari apa yang disebut forum privilegiatum, yakni hak khusus bagi pejabat tertentu untuk diadili pada pengadilan khusus. Di Belanda, forum privilegiatum dilakukan terhadap jaksa, hakim, menteri, dan anggota parlemen yang diduga melakukan tindak pidana. Yang menjadi penuntut umum ialah advocaat generaal (di Indonesia, Jaksa Agung Muda), yang akan dituntut, diperiksa, dan diadili pada tingkat pertama dan terakhir di Hoge Raad (di Indonesia Mahkamah Agung). Di Indonesia sendiri forum previligiatum pernah diatur melalui Undang- Undang Republik Indonesia Serikat Nomor 7 Tahun 1950 (UUDS) Tahun 1949. Dalam Pasal 106 ayat (1) UUDS, memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung sebagai pengadilan khusus untuk mengadili Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Mahkamah Agung, Jaksa Agung pada Mahkamah Agung, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Keuangan, dan pejabat negara lainnya yang telah melakukan kejahatan dan pelanggaran jabatan, serta kejahatan dan pelanggaran lain yang ditentukan dalam undang-undang dalam masa jabatannya. Sepanjang sejarah Indonesia, ada 2 (dua) mantan menteri yang pernah diadili berdasarkan forum previligiatum, yaitu Sultan Hamid II (Menteri Zonder Portofolio 1949-1953) yang karena melakukan tindak pidana makar dan Mr. Djodi Gondokusumo (Menteri Kehakiman 1953-1955) karena melakukan tindak pidana 66 korupsi. Dalam putusannya kedua mantan menteri ini diputus bersalah dan dijatuhi hukuman pidana masing-masing 10 (sepuluh) tahun penjara bagi Sultan Hamid II dan 1 (satu) tahun penjara bagi Mr. Djodi Gondokusumo. Beranjak dari sejarah pengaturan dan penerapan forum priviligiatum di Indonesia, saat ini, pemberian kekhususan tersebut sering disalahpahami oleh sebagian masyarakat. Mereka berpendapat bahwa kekhususan tersebut diberikan untuk menjaga wibawa dan kehormatan pejabat tersebut sebagaimana juga dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73 Tahun 2011. Namun demikian, kekhususan dalam forum privilegiatum didasari karena adanya tugas negara yang harus dijalankan dengan lancar oleh pejabat tersebut untuk kepentingan negara dan kepentingan umum sehingga membutuhkan forum privilegiatum yang menggunakan mekanisme acara cepat. Dalam praktiknya, forum privilegiatum tidak hanya mengatur hukum acara di pengadilan tetapi juga proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Salah satu yang diatur dalam forum privilegiatum ialah kekhususan dalam tindakan penangkapan dan penahanan terhadap pejabat tertentu yang sampai saat ini masih dipertahankan di Indonesia, yakni terhadap Jaksa yang dilakukan atas izin Jaksa Agung, terhadap pejabat negara (hakim Mahkamah Agung, hakim Mahkamah Konstitusi, anggota BPK) atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Presiden, dan pejabat negara tertentu lainnya dengan persetujuan Presiden/Menteri/Ketua Mahkamah Agung/Mahkamah Kehormatan Dewan. Pasal 245 ayat (1) UU MD3 Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan. Pasal 49 UU Bank Indonesia Dalam hal anggota Dewan Gubernur patut diduga telah melakukan tindak pidana, pemanggilan, permintaan keterangan, dan penyidikan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Presiden. Pasal 90 ayat (1) UU Tindakan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan terhadap gubernur dan/atau wakil gubernur memerlukan 67 Pemerintahan Daerah persetujuan tertulis dari Presiden dan terhadap bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota memerlukan persetujuan tertulis dari Menteri. Idealnya, mekanisme pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap pejabat tertentu atau pejabat negara dilakukan atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan tertulis dari Presiden yang bertujuan agar para pejabat dimaksud dalam menjalankan tugasnya secara bebas dan merdeka dari intervensi pihak manapun. Proses permohonan izin dimaksud dan perintah dimaksud melalui Jaksa Agung karena kedudukan Jaksa Agung selaku penuntut umum tertinggi dalam sistem peradilan pidana yang bertanggungjawab mengendalikan dan mengefektifikan proses penuntutan perkara pidana, serta dan pengacara negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia (vide Pasal 8 ayat (1) UU Kejaksaan). Pemberian izin penangkapan dan/atau penahanan terhadap para pejabat tersebut harus didasari prosedur yang akuntabel dan pasti, serta terdapat bukti yang cukup bahwa para pejabat tersebut diduga melakukan tindak pidana dan tidak ada hubungan atau keterkaitan antara tindak pidana tersebut dengan tugas yang dijalankan oleh para pejabat tersebut. Dalam praktiknya terdapat beberapa jaksa yang telah dituntut secara pidana, baik atas dasar permohonan izin pemeriksaan yang diajukan aparat penegak hukum lainnya kepada Jaksa Agung maupun tanpa pengajuan permohonan izin kepada Jaksa Agung. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan tidak bersifat absolut, sewenang-wenang dan subjektif, melainkan dilakukan secara adil, akuntabel dan terukur, dengan tetap memperhatikan prinsp independensi, bebas dan merdeka seorang jaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan pada dasarnya memberikan hak kepada jaksa agar dapat menjalankan tugas dan wewenangnya secara optimal, bebas dan mandiri. Tugas dan wewenang jaksa merupakan tugas di bidang penegakan hukum yang tentunya mendukung prinsip negara hukum yakni supremasi hukum. Dukungan jaksa dalam mewujudkan supremasi hukum pun ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XI/2013 yang menyatakan “Bahwa peran kejaksaan sebagai aparatur negara menempati posisi penting 68 dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system) yang melaksanakan upaya dan proses penegakan hukum dalam rangka mewujudkan fungsi hukum dan supremasi hukum dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar hukum”. Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan sama sekali tidak melanggar asas persamaan dalam hukum karena dapat praktiknya penerapan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan dilakukan Jaksa Agung secara hati-hati, objektif dan terukur. Dalam praktik penerapan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan, tidak terdapat kendala atau permasalahan, baik formil, administratif maupun substantif. Bahwa rumusan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan telah memenuhi prinsip kepastian hukum yang adil. Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan bermakna, pertama bertujuan agar jaksa dapat melakukan tugas dan wewenangnya secara independen, bebas dan merdeka. Kedua, frasa “dalam melaksanakan tugas dan wewenang” bermakna positif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilakukan dengan iktikad baik dan/atau sesuai kode etik profesi jaksa. Ketiga, izin Jaksa Agung dimaksud merupakan salah satu bentuk dari prosecutorial immunity. Keempat, ruang lingkup penerapannya ketika jaksa melaksanakan tugas dan wewenangnya di bidang pidana, perdata, tata usaha negara, ketatanegaraan, pemulihan aset dan intelijen penegakan hukum, baik di dalam maupun luar negeri. Kelima, pemberian izin Jaksa Agung karena kedudukan Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi dan pengacara negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keenam, merupakan norma yang konstitusional dan sesuai dengan hukum internasional. Fungsi profesional jaksa tidak hanya berlaku ketika jaksa melakukan penuntutan melainkan termasuk ketika jaksa melaksanakan tugas dan fungsi jaksa lainnya sesuai undang-undang. Pengaturan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan tidak dapat dimaknai berdasarkan perspektif keadilan komutatif yang memperlakukan semua orang sama di depan hukum. Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan harus dimaknai berdasarkan pendekatan keadilan distributif yang memperlakukan seseorang secara proporsional. Perlakuan serupa juga berlaku bagi hakim dan advokat dimana baik hakim, advokat dan jaksa merupakan pelaksanaan kekuasaan negara di bidang peradilan, secara bebas dan merdeka. Hal ini pun ditegaskan oleh Prof. Indriyanto Seno Adji dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XI/2013 yang menyatakan “adanya equal arms di antara sesama 69 penegak hukum, khususnya terhadap upaya jaksa berupa penahanan terhadap jaksa, maka prinsip equal treatment di antara komponen penegak hukum dalam sistem peradilan pidana adalah acceptable sifatnya”. Mahkamah Konstitusi pun dalam Putusan Nomor 55/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa “perlunya izin Jaksa Agung untuk melakukan tindakan kepolisian terhadap jaksa adalah wajar dan bukan merupakan tindakan diskriminasi serta bukan pula pembedaan perlakuan”. Dengan demikian, Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan tidak bertentangan dengan prinsip persamaan di depan hukum (equality before the law). Meskipun UU 11/2021 menghilangkan norma “ ..... jaksa yang diduga melakukan tindak pidana”, perubahan norma dimaksud digunakan untuk memperjelas saja, agar tidak redundant dan menimbulkan multitafsir karena pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan konteksnya adalah diduga melakukan tindak pidana, jadi tidak mengubah substansi. Ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan harus dibaca satu nafas dalam satu kesatuan norma hukum dalam Pasal 8 UU Kejaksaan, yakni (1) Jaksa diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung; (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksa bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggung jawab menurut saluran hierarki; (3) Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Jaksa melakukan Penuntutan; (4) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dan hati nurani dengan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya; (5) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung. Perubahan tidak secara substansi juga ditunjukkan dari penjelasan pasal 8 ayat (5) dalam UU 16/2004 yang tidak berubah pada Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021, dimana penjelasan dari pasal tersebut menyebutkan, “Ketentuan dalam ayat ini bertujuan untuk memberikan pelindungan kepada Jaksa yang telah diatur dalam Guidelines on the Role of Prosecutors dan International Association of Prosecutors, yaitu negara akan menjamin bahwa Jaksa sanggup untuk menjalankan profesi mereka tanpa intimidasi, gangguan, godaan, campur 70 tangan yang tidak tepat, atau pembeberan yang belum diuji kebenarannya, baik terhadap pertanggungjawaban perdata, pidana, maupun pertanggungjawaban lainnya”. Penjelasan ini tidak diubah dalam perubahan undang-undang Kejaksaan meskipun redaksionalnya diperbaiki. Pemahaman terhadap angka 4 UNGOTROP pun tidak dapat dilepaskan dengan angka 11 UNGOTROP dimana pelaksanaan tugas dan fungsi jaksa yang dilindungi tidak hanya di bidang pidana, melainkan di bidang lainnya sesuai dengan undang-undang yang mengatur di masing-masing negara. Dengan demikian, ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pemaknaan pelindungan Jaksa secara sistematis juga dilakukan dengan membaca UU Kejaksaan secara utuh agar Jaksa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya tidak mudah mendapat gangguan, misalnya berupa laporan pidana, gugatan perdata atau tuntutan tanggung jawab lainnya, sebagai suatu upaya melemahkan independensi jaksa dalam menangani perkara. Pada prinsipnya, hal ini merupakan bentuk pelindungan terhadap independensi Jaksa dalam melaksanakan tugasnya yang dijamin dalam standar pelindungan jaksa secara internasional, dan diadopsi dalam bentuk undang-undang sebagai bentuk jaminan negara terhadap tegaknya supremasi hukum di Indonesia dengan jaksa sebagai pelaksana kekuasaan negara di bidang penuntutan dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Dampak yang ditimbulkan apabila Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan dinyatakan inskonstitusional. Ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan merupakan bagian dari amanat konstitusi bahwa Jaksa memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat tidak berbuat sesuatu” yang merupakan hak asasi dan juga telah sesuai dengan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 55/PUU-XI/2013. Dalam hal ini, perlu dipahami juga tentang adanya potensi ‘perlawanan balik’ dari pihak tertentu yang sedang berkonflik dengan hukum di setiap pelaksanaan penegakan hukum. Mengingat tugas dan wewenang Jaksa sangat berpengaruh terhadap jalannya proses penegakan 71 hukum, sehingga apabila Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan dianulir atau dihilangkan akan berdampak pada jaksa dan Kejaksaan. Pertama, terganggunya kinerja Jaksa dan organisasi Kejaksaan karena akan menimbulkan sikap kekhawatiran bertindak bagi Jaksa demi mewujudkan hukum dan keadilan dalam setiap pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya mengingat adanya ruang diskresi/penilaian di setiap pengambilan keputusan/kebijakan pada pelaksanaan tugas dan fungsi Jaksa dan organisasi Kejaksaan. Kedua, terancamnya independensi Jaksa dan Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta terhambatnya pencapaian tujuan organisasi Kejaksaan. Ketiga, terhambatnya upaya Jaksa dan Kejaksaan dalam memberikan kontribusi positif kepada bangsa dan negara melalui bidang penegakan hukum, karena dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi penegakan hukum, keadilan, dan kebenaran yang dilakukan Jaksa dan Kejaksaan secara kelembagaan selalu dihadapkan dengan segala bentuk upaya pelemahan Jaksa dan Kejaksaan yang dilakukan secara secara sistemik dan terorganisir. Keempat, terbukanya ruang yang luas potensi tindakan kepolisian terhadap Jaksa yang diduga melakukan tindak pidana pada saat melaksanakan tugas dan wewenangnya di mana Jaksa bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggung jawab kepada Jaksa Agung selaku pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan. Perlindungan hukum bagi Jaksa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) pembentuk Undang-Undang yang bermaksud melindungi Jaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung Republik Indonesia sebagai perwujudan Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pimpinan lembaga Kejaksaan RI . Politik hukum dan politik perundang-undangan mengenai pelindungan hukum bagi pejabat penyelenggara kekuasaan negara atau profesi tertentu dapat ditentukan berbeda. 2. Tentang Perbandingan Hukum Negara-Negara Lain Dalam Menerapkan Perlindungan Bagi Jaksa. Pelindungan hukum terhadap jaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan merupakan implementasi United Nations Guidelines on the Role of Prosecutor (UNGOTROP). Dalam angka 4 UNGOTROP menyatakan 72 “States shall ensure that prosecutors are able to perform their professional functions without intimidation, hindrance, harassment, improper interference or unjustified exposure to civil, penal or other liability”. Ketentuan angka 4 UNGORTROP harus dikaitkan dengan ketentuan lainnya antara lain angka 11 UNGORTROP yang menyatakan bahwa "Prosecutors shall perform an active role in criminal proceedings, including institution of prosecution and, where authorized by law or consistent with local practice, in the investigation of crime, supervision over the legality of these investigations, supervision of the execution of court decisions and the exercise of other functions as representatives of the public interest". Dengan demikian, frasa “states shall ensure” dalam angka 4 UNGORTROP bermakna adanya tanggungjawab negara untuk mengambil peran memberikan pelindungan kepada jaksa. Sedangkan, frasa “perform their professional functions” dalam angka 4 UNGORTROP dimaksud menekankan pada fungsi professional jaksa yang tidak hanya berlaku ketika melakukan penuntutan melainkan termasuk ketika jaksa melaksanakan tugas dan fungsi jaksa lainnya sesuai undang-undang yang mengatur di masing-masing negara. UNGOTROP menekankan pentingnya pelindungan bagi jaksa agar dalam menjalankan fungsi professionalnya dapat berjalan dengan optimal tanpa adanya pikiran atau gangguan intimidasi, halangan, gangguan, campur tangan yang tidak semestinya, termasuk pertanggungjawaban secara pidana, perdata atau lainnya. Selain itu, dalam angka 5 UNGOTROP juga mengatur “Prosecutors and their families shall be physically protected by the authorities when their personal safety is threatened as a result of the discharge of prosecutorial functions”. Ketentuan ini telah diatur juga dalam Declaration of Minimum Standar Concerning the Security and Protection of Public Prosecutor and Their Families. Angka 4 UNGONTROP merupakan bentuk pelindungan yuridis terhadap jaksa yang saat ini diatur dalam Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan yang menyatakan “Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung”, sedangkan angka 5 UNGONTROP merupakan bentuk pelindungan secara fisik terhadap jaksa dan keluarganya yang saat ini diatur dalam Pasal 8A ayat (1) UU Kejaksaan yang menyatakan “Dalam menjalankan tugas dan wewenang, Jaksa beserta anggota keluarganya berhak 73 mendapatkan pelindungan negara dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau harta benda”. UNGOTROP yang diadopsi oleh PBB pada tahun 1990 menekankan bahwa dalam menjalankan tugasnya, jaksa harus independen, tanpa tekanan politik atau ancaman terhadap keselamatan mereka. Sementara itu, IAP juga mengeluarkan Declaration of Minimum Standar Concerning the Security and Protection of Public Prosecutor and Their Families yang bukan hanya memberikan perlindungan fisik bagi jaksa yang sedang menangani perkara berisiko tinggi, namun juga memberikan jaminan hukum untuk memastikan jaksa tidak mengalami tekanan atau ancaman dalam menjalankan tugasnya, seperti ketika melaksanakan penegakan hukum dalam kejahatan terorganisir atau korupsi. Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan merupakan bentuk pelindungan yuridis terhadap jaksa, yakni diperlukannya izin Jaksa Agung dalam hal aparat penegak hukum melakukan pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa. Dalam penjelasan pasal dimaksud menjelaskan bahwa “Ketentuan dalam ayat ini bertujuan untuk memberikan pelindungan kepada Jaksa yang telah diatur dalam Guidelines on the Role of Prosecutors dan International Association of Prosecutors, yaitu negara akan menjamin bahwa Jaksa sanggup untuk menjalankan profesi mereka tanpa intimidasi, gangguan, godaan, campur tangan yang tidak tepat, atau pembeberan yang belum diuji kebenarannya, baik terhadap pertanggungjawaban perdata, pidana, maupun pertanggungjawaban lainnya”. Sebelumnya, ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 diatur melalui Pasal 8 ayat (5) UU 16/2004 yang menyatakan “Dalam hal melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jaksa diduga melakukan tindak pidana maka pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa yang bersangkutan hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung”. Menurut Prof. Andi Hamzah dalam keterangan ahli pada Putusan MK Nomor 55/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa historis pengaturan ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU 16/2004 berdasarkan beberapa kasus sebagai berikut: 1. Pada tahun 1964, di Makassar ada seorang komisaris polisi disangka melakukan penggelapan, disidik oleh Polisi Kota Makassar, dan perkaranya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Makassar, dan diadili. Rupanya ada 74 pergantian Kepala Polisi Kota Makassar, yang kepala yang baru ini tidak setuju penuntutan dan marah besar. Mengapa terlalu tinggi pidana yang dituntut jaksa penuntut umum kepada komisaris polisi tadi? Dia Kepala Polisi Kota Besar Makassar datang ke Kejaksaan Negeri Makassar, bersama dengan anak buahnya, dan membawa Anjing Herder. Jaksa sidang bersama kepala bagian umum ditangkap. Ruangan jaksa tinggi digeledah tanpa surat perintah penangkapan, hanya atas tuduhan subversi. Kedua jaksa ini dilempar masuk tahanan bersama penjahat lain. Keduanya sempat dijilat oleh Anjing Herder. 2. Pada tahun 1998, terulang pada Jaksa Kamaru di Jakarta. Termasuk Andi Nirwanto (sekarang Jaksa Agung Pidsus). Jaksa Kamaru ini dengan Andi Nirwanto mengubah, menambah pemeriksaan atas berkas perkara yang dilimpahkan oleh polisi sendiri. Polisi menganggap tidak boleh jaksa menambah pemeriksaan, Jaksa Kamaru dan Andi Nirwanto sekalian Jampidsus ditangkap di Jogjakarta dibawa ke Jakarta, dimasukkan tahanan, kemudian dilepas tanpa proses. Selain contoh kasus yang dijabarkan oleh Prof. Andi Hamzah, terdapat juga beberapa perkara dimana jaksa diintervensi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, antara lain kasus pemanggilan jaksa Sarjono Turin, jaksa Widyo Pramono dan jaksa Victor Antonius Saragih Sidabutar oleh Polda Metro Jaya pada tahun 2019. Keduanya saat itu menangani kasus korupsi pengadaan bus Transjakarta an. tersangka Udar Pristono selaku Kepala Dinas Perhubungan DKI. Dalam nota keberatan atas dakwaan, Udar memohon agar ketiganya diseret menjadi tersangka karena memiliki Laporan Harta Kekayaan Negara (LHKPN) yang serupa dengannya. Meskipun dalam putusan sela Majelis Hakim menolak permintaan terdakwa karena tidak ada hubungan dengan perakra yang ditangani terdakwa, namun adanya fakta tersebut kemudian ketiga jaksa tersebut dipanggil oleh penyidik Polda Metro Jaya. Berdasarkan beberapa contoh kasus tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya jaksa sering diperhadapkan dengan modus operandi kejahatan yang melibatkan oknum- oknum penegak hukum, politisi, birokrat, pengusaha yang memiliki relasi kuasa sehingga terkadang menggunakan alat negara atau aparat penegak hukum lainnya sebagai sarana untuk membungkam, menghentikan bahkan melakukan 75 kekerasan atau ancaman kekerasan jaksa yang sedang menjalankan tugas dan wewenangnya. Dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan konvensi internasional, telah diatur pelindungan terhadap subjek hukum tertentu untuk tidak dapat dituntut secara hukum, antara lain: a) Peraturan perundang-undangan di Indonesia 1) Pasal 10 ayat (1) UU Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) menyatakan “Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik”. Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU PSK, Yang dimaksud dengan "memberikan kesaksian tidak dengan iktikad baik" antara lain memberikan keterangan palsu, sumpah palsu, dan permufakatan jahat”; 2) Pasal 11 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menyebutkan “Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan itikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai Standar Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat”, sedangkan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 26/PUU-XI/2013 menyebutkan “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan”. Dalam penjelasannya, “yang dimaksud dengan “itikad baik” adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya”; 3) Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan 76 “setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, tidak dapat dituntut pidana atau digugat perdata”; 4) Pasal 10 huruf e UU MD3 yang menyatakan “Anggota MPR berhak imunitas”, Pasal 57 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU MD3 yang menyatakan “(1) anggota MPR mempunyai hak imunitas; (2) Anggota MPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam siding atau rapat MPR ataupun di luar siding atau rapat MPR yang berkaitan dengan wewenang dan tugas MPR; (3) Anggota MPR tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam sidang atau rapat MPR maupun di luar sidang atau rapat MPR yang berkaitan dengan wewenang dan tugas MPR”; 5) Pasal 80 huruf f UU MD3 yang menyatakan “Anggota DPR berhak imunitas”, Pasal 224 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU MD3 yang menyatakan “(1) anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR; (2) Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap, Tindakan, kegiatan di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPR dan/atau anggota DPR; (3) Anggota DPR tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPR maupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR”; 6) Pasal 257 huruf e UU MD3 yang menyatakan “Anggota DPD berhak imunitas”, Pasal 290 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU MD3 yang menyatakan “(1) anggota DPD mempunyai hak imunitas; (2) Anggota DPD tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap, Tindakan, kegiatan di dalam rapat DPD ataupun di luar rapat DPD yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPD dan/atau anggota DPD; (3) Anggota DPD tidak dapat diganti 77 antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPD maupun di luar rapat DPD yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPD”; 7) Pasal 323 huruf f UU MD3 yang menyatakan “Anggota DPRD provinsi berhak imunitas”, Pasal 338 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU MD3 yang menyatakan “(1) anggota DPRD provinsi mempunyai hak imunitas; (2) Anggota DPRD provinsi tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap, Tindakan, kegiatan di dalam rapat DPRD provinsi ataupun di luar rapat DPRD provinsi yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPRD provinsi dan/atau anggota DPRD provinsi; (3) Anggota DPRD provinsi tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPRD provinsi maupun di luar rapat DPRD provinsi yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPRD provinsi”; 8) Pasal 26 UU BPK yang menyatakan “Anggota BPK tidak dapat dituntut di muka pengadilan karena menjalankan tugas, kewajiban, dan wewenangnya menurut undang-undang ini”; dan 9) Pasal 29 UU TPKS yang menyatakan, “Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 yang sedang melakukan Penanganan terhadap Korban tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas pendampingan atau pelayanannya, kecuali jika pendampingan atau pelayanannya diberikan tidak dengan iktikad baik”. b) Konvensi Internasional 1) Article 32 paragraph (1) United Nations Convention Against Corruption 2003 yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption 2003, yang menyatakan “Each State Party shall take appropriate measures in accordance with its domestic legal system and within its means to provide effective protection from potential retaliation or intimidation for witnesses and experts who give testimony concerning offences established in accordance with this Convention and, as appropriate, for their relatives and other persons 78 close to them”. (Terjemahan: “Setiap Negara Pihak wajib mengambil tindakan-tindakan yang tepat sesuai dengan sistem hukum nasionalnya dan dalam kewenangannya untuk memberikan perlindungan yang efektif dari kemungkinan pembalasan atau intimidasi bagi para saksi dan ahli yang memberikan keterangan mengenai kejahatan-kejahatan yang ditetapkan sesuai dengan konvensi ini dan sebagaimana layaknya, bagi keluarga mereka dan orang-orang lain yang dekat dengan mereka”); 2) Article 48 paragraph (27) United Nations Convention Against Corruption 2003 yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption 2003, yang menyatakan “Without prejudice to the аpplicаtion of pаrаgrаph 12 of this аrticle, а witness, expert or other person who, аt the request of the requesting Stаte Pаrty, consents to give evidence in а proceeding or to аssist in аn investigаtion, prosecution or judiciаl proceeding in the territory of the requesting Stаte Pаrty shаll not be prosecuted, detаined, punished or subjected to аny other restriction of his or her personаl liberty in thаt territory in respect of аcts, omissions or convictions prior to his or her depаrture from the territory of the requested Stаte Pаrty.” (Terjemahan bebas: “Tаnpа mengurаngi penerаpаn ketentuаn аyаt (12), seorаng sаksi, аhli аtаu orаng lаin yаng, аtаs permintааn Negаrа Pihаk yаng memintа, setuju untuk memberikаn bukti dаlаm suаtu proses hukum аtаu untuk membаntu suаtu penyidikаn, penuntutаn аtаu proses pengаdilаn di dаlаm wilаyаh Negаrа Pihаk yаng memintа tidаk boleh dituntut, ditаhаn, dihukum аtаu dikenаkаn pembаtаsаn lаin аtаs kebebаsаn pribаdinyа di wilаyаh itu berkenааn dengаn perbuаtаn, kelаlаiаn аtаu penghukumаn sebelum keberаngkаtаnnyа dаri wilаyаh Negаrа Pihаk yаng dimintа”); 3) Article 93 paragraph (2) Statuta Roma, date 17 July 1998, yang menyatakan “The Court shall have the authority to provide an assurance to a witness or an expert appearing before the Court that he or she will not be prosecuted, detained or subjected to any restriction of personal freedom by the Court in respect of any act or 79 omission that preceded the departure of that person from the requested State”. (Terjemahan bebas: Mаhkаmаh mempunyаi kewenаngаn untuk memberi jаminаn kepаdа seorаng sаksi аtаu seorаng аhli yаng menghаdаp di depаn Mаhkаmаh bаhwа iа tidаk аkаn dituntut, ditаhаn аtаu dikenаi suаtu pembаtаsаn аtаs kebebаsаn pribаdinyа oleh Mаhkаmаh berkenааn dengаn setiаp perbuаtаn аtаu penghаpusаn yаng mendаhului keberаngkаtаn orаng tersebut dаri Negаrа yаng menerimа permintааn”); dan 4) Article 7 paragraph 18 United Nations Conventions Transnational Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs and Psichotropic Substances yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1977 tentang Pengesahan United Nations Convention Againts Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances, 1988, yang menyatakan “A witness, expert or other person who consents to give evidence in a proceeding or to assist in an investigation, prosecution or judicial proceeding in the territory of the requesting Party, shall not be prosecuted, detained, punished or subjected to any other restriction of his personal liberty in that territory in respect of acts, omissions or convictions prior to his departure from the territory of the requested Party.” (Terjemahan bebas: “Seseorang saksi, ahli atau lain yang setuju untuk memberikan bukti dalam sidang atau untuk membantu dalam melanjutkan penyidikan, penuntutan atau peradilan di wilayah Negara Peminta, tidak akan dituntut, ditahan, dihukum atau dikenakan pembatasan lainnya pribadi kebebasan di wilayah yang berkenaan dengan perbuatan, kelalaian atau hukuman sebelum keberangkatannya dari wilayah Negara Pihak yang diminta”). Berbagai ketentuan di atas memberikan pelindungan untuk tidak dapat dikenai tuntutan, baik pidana maupun perdata, kepada anggota MPR, DPR, DPRD dan anggota BPK, yang kesemuanya merupakan pejabat negara, serta kepada saksi, ahli, dan pendamping sebagai pihak yang terlibat dalam proses penangan perkara. Terkait dengan hal tersebut, dalam kekuasaan penuntutan, juga dikenal hak imunitas penuntutan atau prosecutorial immunity. Doktrin prosecutorial immunity ini berkembang di Amerika Serikat sejak tahun 1976. Prosecutorial immunity merupakan doktrin yang memberikan jaksa 80 kekebalan yang hampir absolut dari tuntutan hukum. Berdasarkan doktrin ini, jaksa tidak dapat dituntut atas tindakan apa pun yang terkait dengan pekerjaan mereka sebagai jaksa. Imunitas jaksa merupakan perisai absolut terhadap tuntutan ganti rugi atas klaim yang timbul dari tindakan jaksa. Kekhawatiran terus-menerus akan tuntutan hukum akan menghambat kemampuan jaksa untuk melakukan pekerjaan mereka. Doktrin prosecutorial immunity telah dipraktikkan oleh hakim dalam beberapa perkara, antara lain Imbler v. Pachtman Imbler, 424 U.S. 409 at 423, Bernard v. County of Suffolk, 356 F.3d 495 (2d Cir. 2004), Cousin v. Small, 325 F.3d 627 (5th Cir. 2003), dan Dory v. Ryan, 25 F.3d 81 (2d Cir. 1994). Dalam beberapa kasus tersebut memperlihatkan bahwa prosecutorial immunity bersifat absolut sekalipun seorang jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diduga melakukan tindak pidana, hakim tetap memutuskan untuk memberikan pelindungan hukum menggunakan doktrin prosecutorial immunity. Pengakuan terhadap prosecutorial immunity bagi jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya merupakan bentuk pelindungan negara terhadap kekuasaan penuntutan yang harus dijalankan secara bebas dan merdeka, serta agar para jaksa dapat berkonsentrasi dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugas dan fungsinya di penegakan hukum. Prosedur pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa dilakukan atas izin Jaksa Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan merupakan salah satu bentuk prosecutorial immunity. Di Arab Saudi, berdasarkan Keputusan Kerajaan No. M/56 tanggal 24/10/1409 tentang Sistem Kewenangan Penuntutan dan Penyidikan (Sistem Penuntutan Publik) yang diubah dengan Keputusan Raja Nomor (M/31) tanggal 13/4/1436 H dan Keputusan Raja Nomor (M/125) tanggal 1441/9/14 H, dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 19 mengatur adanya: 1) Anggota Otoritas tidak dapat diadili kecuali sesuai dengan ketentuan dan peraturan disiplinnya (Pasal 14); 2) Pemberian sanksi kepada anggota Otoritas berada di bawah kewenangan Departemen (Dewan Disiplin) yang dibentuk dalam Dewan Otoritas yang beranggotakan tiga orang yang ditunjuk berdasarkan keputusan Ketua Otoritas, dan keputusan tersebut diambil dengan suara terbanyak, dan 81 tidak bersifat final kecuali setelah mendapat persetujuan Dewan Otoritas (Pasal 15); 3) Pimpinan Badan Pemeriksa atau orang yang memberitahukannya mengajukan tindakan disiplin berdasarkan permintaan dari Jaksa Penuntut Umum, dan tindakan ini tidak dapat diajukan kecuali berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh anggota Jaksa Penuntut Umum yang didelegasikan oleh Majelis Kejaksaan Umum. Anggota Jaksa Penuntut Umum yang didelegasikan untuk melakukan pemeriksaan harus memiliki pangkat yang lebih tinggi dari anggota yang diperiksa atau memiliki senioritas di atasnya jika mereka memiliki pangkat yang sama (Pasal 17); 4) Dalam kasus tertangkap tangan, ketika seorang anggota Otoritas ditangkap dan ditahan, masalah tersebut harus dirujuk ke Komite Manajemen Otoritas dalam waktu dua puluh empat jam berikutnya. Komite dapat memutuskan untuk melanjutkan penahanan atau membebaskannya dengan jaminan atau tanpa jaminan. Anggota Otoritas dapat meminta agar pernyataannya didengar di hadapan Komite ketika masalah tersebut disampaikan kepadanya. Komite akan menentukan jangka waktu penahanan dalam keputusan yang dikeluarkan mengenai penahanan atau kelanjutannya, dan prosedur tersebut di atas akan dipatuhi setiap kali dianggap perlu untuk melanjutkan penahanan praperadilan setelah berakhirnya jangka waktu yang diputuskan oleh Dewan. Kecuali sebagaimana tersebut di atas, tidak diperbolehkan melakukan penangkapan terhadap anggota Otoritas, melakukan tindakan penyidikan terhadapnya, dan melakukan penuntutan pidana terhadapnya, kecuali dengan izin panitia tersebut di atas. Anggota Otoritas dipenjara dan hukuman kurungan dilaksanakan di tempat terpisah (Pasal 19). Prosecutorial immunity merupakan hak khusus jaksa yang sama dengan judicial immunity, diplomatic immunity dan parlementary immunity. Judicial immunity merupakan kekebalan yang dipunyai oleh para hakim dalam menjalankan tugas-tugas pengadilan, terutama yang menyangkut teknis yudisial, sedangkan paralementary immunity merupakan kekebalan parlemen atau kekebalan legislative dimana politisi atau pemimpin politik lainnya diberikan kekebalan penuh dari tuntutan hukum, baik tuntutan perdata maupun tuntutan pidana, selama menjalankan tugas resmi 82 mereka. Begitupun prosecutorial immunity merupakan kekebalan yang dimiliki jaksa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Dengan demikian, dalam perspektif keadilan, pemberian hak imunitas kepada pejabat tertentu termasuk jaksa dalam hal ini merupakan bentuk penerapan keadilan distributif yang memberikan hak keadilan kepada setiap orang secara proporsional. 3. Tentang Isu Arsiran antara Kepolisian dengan Kejaksaan. Institusi Kepolisian Republik Indonesia maupun lembaga Kejaksaan Republik Indonesia merupakan badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman hal ini sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman beserta Penjelasan. Sehingga dalam menjalankan fungsi tersebut perlu dilakukan nota kesepahaman pelaksanaan tugas maupun fungsi lembaga Kepolisian Republik Indonesia dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi antara institusi Kepolisian Republik Indonesia dengan Kejaksaan Republik Indonesia telah menandatangani beberapa nota kesapahaman sebagaimana termuat dalam dokumen antara lain: a. Nota Kesepahaman antara Kejaksaan Republik Indonesia dengan Kepolisan Negara Republik Indonesia Nomor: 107 Tahun 2021, Nomor: 6 Tahun 2021/Nomor: NK/17/V/2021 tanggal 20 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Jaksa Agung Republik Indonesia dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Ketua Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam hal kerjasama pemberantasan tindak pidana korupsi. b. Nota Kesepahaman antara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor: 2/NK/KMA/3/2021, Nomor : NK/3/III/2021 dan Nomor: 3 Tahun 2021 Tentang Penegakan Hukum di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain telah adanya penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut terdapat Keputusan Bersama yang telah ditandantangani oleh Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia dengan Kepolisian Republik Indonesia terkait pelaksanaan tugas dan fungsi di Undang-Undangan Teknologi dan Informasi. 83 Apabila memperhatikan nota kesepahaman yang telah ditandantangai oleh lembaga Kejaksaan Republik Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka dapat dimaknai tidak terdapat tidak terdapat permasalahan (issue) hukum maupun arsiran pelaksanaan tugas antara lembaga Kepolisian dengan Kejaksaan Republik Indonesia baik dalam penyelidikan dan penyidikan. Bahwa terhadap prosedur pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap pejabat tertentu telah dilakukan pengujian di Mahkamah Konstitusi. Salah satunya pengujian terhadap prosedur pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XI/2013 yang menyatakan permohon pemohon I tidak beralasan menurut hukum. Dalam putusan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pandangan bahwa. Pertama, peran kejaksaan sebagai aparatur negara menempati posisi penting dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system) yang melaksanakan upaya dan proses penegakan hukum dalam rangka mewujudkan fungsi hukum dan supremasi hukum dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar hukum. Fungsi kejaksaan dan profesi jaksa sebagai penyelenggara dan pengendali penuntutan atau selaku dominus litis memiliki peran penting dalam proses penanganan perkara yang pada hakikatnya bertujuan untuk membangun tata kehidupan yang berdasarkan hukum serta menjunjung hak asasi manusia. Di samping itu, kejaksaan juga mempunyai peranan lain dalam menyelamatkan/memulihkan keuangan/kekayaan negara serta menegakkan kewibawaan Pemerintah dan Negara yang dilaksanakan oleh Jaksa Pengacara Negara. Kedua, Jaksa sebagai salah satu penegak hukum dalam sistem peradilan pidana merupakan officium nobile atau profesi terhormat/profesi mulia yang dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya memerlukan perlindungan hukum. Dalam melakukan penuntutan, jaksa bertindak atas nama negara sebagai pelindung kepentingan umum dan masyarakat dengan melakukan tugas dan wewenangnya. Salah satu bentuk perlindungan terhadap jaksa yang telah diakui di dunia Internasional adalah Declaration on Minimum Standard Concerning the Security and Protection of Public Prosecutors and Their 84 Families, yaitu deklarasi mengenai standar minimum keamanan dan perlindungan untuk penuntut umum dan keluarganya. Latar belakang dikeluarkannya deklarasi tersebut adalah selama ini dalam menjalankan tugas penegakan hukum, penuntut umum seringkali berada dalam situasi yang tidak menguntungkan dari segi keamanan baik harta bendanya, keluarganya bahkan jiwanya sendiri, oleh karena keamanan dan perlindungan terhadap penuntut umum yang menjalankan tugas maupun keluarganya menjadi tanggung jawab negara. Di Indonesia, salah satu perlindungan terhadap profesi jaksa diwujudkan dalam bentuk pemberian izin oleh Jaksa Agung untuk melakukan tindakan kepolisian hanya terhadap jaksa yang diduga melakukan tindak pidana pada saat melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang. Dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (5) UU 16/2004 menyatakan, “Ketentuan dalam ayat ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada Jaksa yang telah diatur dalam Guidelines on The Role of Prosecutor dan International Association of Prosecutor yaitu negara menjamin bahwa Jaksa sanggup untuk menjalankan profesi mereka tanpa intimidasi, gangguan, godaan, campur tangan yang tidak tepat atau pembeberan yang belum diuji kebenarannya baik terhadap pertanggungjawaban perdata, pidana maupun pertanggungjawaban lainnya”. Ketiga, ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU 16/2004 harus dipandang sebagai satu kesatuan norma hukum yang termuat dalam Pasal 8 sehingga apabila Pemohon mengajukan permohonan uji materiil Pasal 8 ayat (5) UU 16/2004 maka harus merujuk pada keseluruhan ayat pada Pasal 8 yang dikaitkan dengan Pasal 1 angka 1 UU 16/2004 juncto Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP sehingga harus dimaknai bahwa izin Jaksa Agung diperlukan dalam melakukan tindakan kepolisian terhadap jaksa yang diduga melakukan tindak pidana pada saat melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang di mana jaksa bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggung jawab menurut hierarkinya. Keempat, perlunya izin Jaksa Agung untuk melakukan tindakan kepolisian terhadap jaksa yang diduga melakukan tindak pidana dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya agar aparat penegak hukum tidak semena-mena melakukan tindakan kepolisian terhadap jaksa. Dalam hal ini, Jaksa Agung sebagai pimpinan tertinggi kejaksaan bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan dalam rangka 85 menjaga harkat dan martabat jaksa sebagai salah satu profesi penegak hukum. Selain itu untuk menjamin pelaksanaan tugas dan wewenang jaksa dalam proses penegakan hukum yang dibebankan negara kepadanya agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Dengan demikian, menurut Mahkamah, perlunya izin Jaksa Agung untuk melakukan tindakan kepolisian terhadap jaksa adalah wajar dan bukan merupakan tindakan diskriminasi serta bukan pula pembedaan perlakuan. Berdasarkan pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 55/PUU-XI/2013, dapat dilihat bahwa Mahkamah Konstitusi memberi pengakuan konstitusional bahwa: 1) Jaksa merupakan dominus litis yang memiliki peran penting dalam sistem peradilan yang bertujuan membangun tata kehidupan yang berdasarkan hukum serta menjunjung hak asasi manusia; 2) Fungsi Jaksa Pengacara Negara dalam menyelamatkan/memulihkan keuangan/kekayaan negara serta menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara yang notabene pelaksanaan tugas dan fungsi jaksa di bidang perdata, tata usaha negara dan tata negara; 3) Jaksa merupakan officium nobile atau profesi terhormat/profesi mulia yang dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya memerlukan perlindungan hukum; 4) Jaksa bertindak atas nama negara sebagai pelindung kepentingan umum dan masyarakat dengan melakukan tugas dan wewenangnya; 5) Guidelines on The Role of Prosecutor dan International Association of Prosecutor dan Declaration on Minimum Standart Concerning the Security and Protection of Public Prosecutors and Their Families sebagai hukum internasional yang memberikan standar pelindungan kepada jaksa termasuk keluarganya, baik pelindungan fisik maupun pelindungan dalam menjalankan tugas dan wewenang jaksa; 6) Ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU 16/2004 (sekarang Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021) harus dipandang sebagai satu kesatuan norma hukum yang termuat dalam Pasal 8 sehingga apabila Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 dilakukan pengujian maka harus merujuk pada keseluruhan ayat pada Pasal 8 yang dikaitkan dengan Pasal 1 angka 1 UU 16/2004 (sekrang Pasal 1 angka 2 UU 11/2021) juncto Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP sehingga harus 86 dimaknai bahwa izin Jaksa Agung diperlukan dalam melakukan tindakan kepolisian terhadap jaksa yang diduga melakukan tindak pidana pada saat melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang di mana jaksa bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggung jawab menurut hierarkinya; 7) Perlunya izin Jaksa Agung untuk melakukan tindakan kepolisian terhadap jaksa yang diduga melakukan tindak pidana dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya agar aparat penegak hukum tidak semena-mena melakukan tindakan kepolisian terhadap jaksa; 8) Jaksa Agung sebagai pimpinan tertinggi kejaksaan bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan dalam rangka menjaga harkat dan martabat jaksa sebagai salah satu profesi penegak hukum; 9) Perlunya izin Jaksa Agung bertujuan untuk menjamin pelaksanaan tugas dan wewenang jaksa dalam proses penegakan hukum yang dibebankan negara kepadanya agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik; 10) Perlunya izin Jaksa Agung untuk melakukan tindakan kepolisian terhadap jaksa adalah wajar dan bukan merupakan tindakan diskriminasi serta bukan pula pembedaan perlakuan. Berbagai pertimbangan Mahkamah Konstitusi dimaksud selain merupakan pengakuan konstitusional juga merupakan orbiter acta yang mendasari ketentuan prosedur pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung merupakan norma yang konstitusional. Berdasarkan berbagai penjabaran dimaksud semakin menguatkan bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Jaksa merupakan pelaksana fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dilakukan secara bebas dan merdeka sehingga mekanisme pemanggilan, penangkapan, penahanan dan penggeledahan terhadap jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung merupakan suatu keniscayaan agar jaksa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dapat dijalankan secara profesional, bebas dan merdeka tanpa adanya intimidasi, ancaman, dan gangguan, termasuk terhadap tuntutan, baik pidana, perdata atau tuntutan lainnya. 87 Demikian keterangan tambahan Presiden disampaikan dalam permohonan uji materiil Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang merupakan satu kesatuan dalam keterangan Presiden yang telah dibacakan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum pada persidangan hari Kamis tanggal 19 Juni 2025. [2.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Presiden mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-1A sampai dengan Bukti PK- 4B sebagai berikut: 1. Bukti PK- 1A : Fotokopi Surat Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Nomor: B/2289/X/RES.1.24/2019, kepada Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia, perihal: permohonan menghadirkan tersangka, tanggal 9 Oktober 2019; 2. Bukti PK- 1B : Fotokopi Surat Jaksa Agung Muda Pembinaan Nomor B-79/C/Cp.3/02/2020, kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, hal: Permohonan Ijin Pemeriksaan seorang Jaksa sebagai Tersangka atas nama Sdr. Adi Junaidi, S.H, M.H, tanggal 21 Februari 2020; 3. Bukti PK- 1C : Fotokopi Nota Dinas Asisten Bidang Pengawasan kepada Asisten Pembinaan Nomor: ND- 24/O.1.7/Hkt.1/03/2020, perihal Permintaan laporan perkembangan penanganan perkara an. Jaksa Adi Junaidi, S.H, M.H.; 4. Bukti PK- 2.A : Fotokopi Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor: R-34D/L.2/Dip.4/06/2024, kepada Jaksa Agung Republik Indonesia, perihal : Izin melakukan permintaan keterangan/klarifikasi terhadap saudara Jovi Andrea Bachtiar, S.H, tanggal 20 Juni 2024; 5. Bukti PK-2.B : Fotokopi Nota Dinas Jaksa Agung Muda Pembinaan Nomor: B-758/C/Cp.2/07/2024, kepada Jaksa Agung Republik Indonesia, hal Pertimbangan dan Saran 88 Sehubungan dengan Izin Melakukan Permintaan Keterangan/Klarifikasi terhadap Sdr. Jovi Andrea Bachtiar, S.H, tanggal 03 Juli 2024; 6. Bukti PK- 2.C : Fotokopi Lembar Disposisi Kejaksaan Agung Nomor Agenda/Registrasi 13, dari Jaksa Agung Muda Pembinaan, perihal Pertimbangan dan Saran Sehubungan Dengan Izin Melakukan Permintaan Keteranga/Klarifikasi terhadap Sdr. Jovi Andrea; 7. Bukti PK- 3.A : Fotokopi Surat Kapolrestabes Surabaya Polda Jawa Timur Nomor: B/2438/VII/RES.1.24/2024/Satreskrim, kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, perihal Bantuan menghadirkan Jaksa Didik Yudha Aribusono (Kasi Datun Kejari Tanjung Perak Surabaya); 8. Bukti PK- 3.B : Fotokopi Surat Kapolrestabes Surabaya Polda Jatim Nomor: B/2439/VII/RES.1.24/2024/Satreskrim, kepada Kepala Kejaksaan Agung, perihal Permohonan Izin Pemeriksaan Jaksa Didik Yudha Aribusono (Kasi Datun Kejari Tanjung Perak Surabaya); 9. Bukti PK- 3.C : Fotokopi Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor: R-212/M.5/H.V.1/07/2024 kepada Jaksa Agung Republik Indonesia, Perihal Permohonan Izin Pemeriksaan Jaksa Didik Yudha Aribusono (Kasi Datun Kejari Tanjung Perak Surabaya), tanggal 29 Juli 2024; 10. Bukti PK- 3.D : Fotokopi Lembar Disposisi Nomor Agenda/Registrasi 13, hal Permohonan Izin Pemeriksaan Jaksa Didik Yudha Aribusono (Kasi Datun Kejari Tanjung Perak Surabaya); 11. Bukti PK- 4.A : Fotokopi Surat Direktur Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri Nomor B/7100/X/RES.1.24/2024/Dittipidum, kepada Jaksa Agung RI, tanggal 10 Oktober 2024, perihal Permohonan Izin Interview Saksi; 89 Selain itu, Presiden juga mengajukan 1 (satu) orang Ahli yaitu Fachrizal Afandi, S.H., M.H., Ph.D., dan 1 (satu) orang saksi yaitu Prof. Dr. Widyo Pramono yang menyampaikan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 20 Agustus 2025 serta 1 (satu) orang Ahli Choky R. Ramadhan, S.H., LL.M., Ph.D., yang menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 26 Agustus 2025, yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut: Ahli Presiden 1. Fachrizal Afandi, S.H., M.H., Ph.D., Kedudukan Kejaksaan dan para jaksanya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan isu yang menarik karena posisinya tidak secara eksplisit disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun keberadaannya diakui sebagai lembaga penting dalam penegakan hukum. Walaupun tidak tercantum dalam bab tentang kekuasaan kehakiman, konstruksi hubungan kelembagaan Kejaksaan dapat ditarik dari sejumlah pasal konstitusi, khususnya Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 yang menjadi konsideran Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021. Pasal 20 dan Pasal 21 menegaskan kewenangan pembentukan undang-undang oleh Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat, termasuk pembentukan undang- undang yang mengatur kelembagaan Kejaksaan. Pasal 24 ayat (3) menyebutkan bahwa badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dengan undang-undang. Dengan demikian, dasar konstitusional Kejaksaan dapat ditarik dari mandat UUD 1945 yang memberi ruang bagi pembentuk undang-undang untuk merancang desain kelembagaan penegak hukum yang memiliki keterkaitan langsung dengan kekuasaan kehakiman, tetapi secara struktural berada di rumpun eksekutif. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 memberikan landasan hukum eksplisit mengenai identitas dan fungsi Kejaksaan. Pasal 1 undang-undang ini menyatakan bahwa 12. Bukti PK- 4.B : Fotokopi Surat Nota Dinas Jaksa Agung Muda Pembinaan Nomor: B-221/C/Cp.2/02/2025, kepada Jaksa Agung Republik Indonesia, tanggal 19 Februari 2025, perihal Permohonan Izin Permintaan Klarifikasi. 90 Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan undang- undang. Rumusan ini menegaskan identitas Kejaksaan sebagai organ pemerintahan yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan, status jaksa sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan kekhususan, dan fungsi penuntut umum sebagai pelaksanaan kewenangan inti di ranah hukum pidana. Dalam struktur birokrasi, menurut dalam Pasal 18 ayat (1) UU Kejaksaan, Jaksa Agung adalah pemimpin tertinggi dan penuntut umum tertinggi. Ia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden sehingga posisinya setara dengan menteri. Meskipun berada di bawah hierarki eksekutif, Kejaksaan memiliki ciri berbeda dari kementerian lain karena tugasnya berkaitan langsung dengan kekuasaan kehakiman dan menuntut independensi. Sejarah menunjukkan bahwa selama periode orde lama, Kejaksaan berada di bawah Departemen Kehakiman, kemudian pada era orde baru diletakkan langsung di bawah Presiden, dan sesudah reformasi dilakukan penataan melalui UU Nomor 16 Tahun 2004 dan UU Nomor 11 Tahun 2021. Reformasi hukum ini memperkuat karakter Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang menjalankan fungsi yudisial, menyempurnakan mekanisme pengawasan internal dan eksternal, serta memberikan landasan bagi pengembangan kompetensi jaksa. Status jaksa sebagai ASN dengan jabatan fungsional khusus memiliki konsekuensi hukum yang signifikan. Sebagai ASN, jaksa tunduk pada Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara beserta peraturan pelaksananya, termasuk ketentuan tentang mutasi, promosi, dan penugasan lintas instansi. Namun sifat kekhususan profesi jaksa membuat mereka tidak dapat disamakan secara penuh dengan ASN pada umumnya. Kekhususan ini mencakup kualifikasi pendidikan dan pelatihan hukum yang ketat, kode etik yang spesifik, dan kewenangan eksklusif untuk melakukan penuntutan atas nama negara. 91 Aspek penting lain adalah hubungan hierarkis dalam Kejaksaan. Pasal 8 UU Kejaksaan menegaskan bahwa jaksa diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung. Di satu sisi, hal ini menunjukkan struktur organisasi yang terpusat dan bertingkat; di sisi lain, menimbulkan pertanyaan tentang keseimbangan antara hierarki dan independensi profesional. Sebagai ASN, jaksa mempunyai hak atas gaji, tunjangan, dan fasilitas sesuai peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, independensi dan netralitas mereka dalam menjalankan penuntutan menjadi fokus perdebatan ketika berbicara mengenai penugasan di luar instansi Kejaksaan atau keterlibatan dalam jabatan politik. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 membawa perubahan penting dalam hal fleksibilitas penugasan jaksa. Pasal 11 menyatakan bahwa jaksa dapat ditugaskan mengisi jabatan di luar instansi Kejaksaan, pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, di organisasi internasional, di organisasi profesi internasional, atau penugasan lainnya, dengan syarat bahwa penugasan tersebut berkaitan dengan kompetensi dan kewenangan jaksa serta diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Pada dasarnya, peraturan ini memberi ruang bagi jaksa untuk berkiprah di berbagai lembaga lain, baik sebagai atase hukum di kedutaan, komisioner di lembaga independen, maupun tenaga ahli di kementerian. Ketentuan tersebut diadopsi karena praktik sebelum revisi 2021 menunjukkan adanya kebutuhan untuk penugasan jaksa ke luar institusi– misalnya ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau Badan Narkotika Nasional– namun belum memiliki dasar hukum eksplisit. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 30P/HUM/2020 ikut memperkuat legitimasi penugasan. Permohonan hak uji materi terhadap Permen PANRB No. 35 Tahun 2018 diajukan oleh jaksa yang bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia mempersoalkan aturan yang mengharuskan perubahan status kepegawaian ketika jaksa ditugaskan di instansi lain. Kementerian PANRB menjelaskan bahwa permohonan tersebut menyangkut pasal yang mengatur penugasan jaksa di luar instansi pemerintah, bukan mengenai status jaksa sebagai ASN. Dalam klarifikasi, Kementerian PANRB menegaskan bahwa jabatan fungsional jaksa tidak harus dialihkan ke instansi lain jika sifatnya penugasan; selama tugas tersebut sesuai dengan bidang tugas, kompetensi, dan kewenangan jaksa serta ditetapkan oleh Kejaksaan Agung, status mereka tetap jaksa. Putusan MA kemudian menegaskan bahwa profesi jaksa tidak hilang 92 meskipun ditugaskan di luar Kejaksaan, sehingga mobilitas karier bisa dilakukan tanpa mengorbankan identitas profesi. Dengan kerangka hukum yang merujuk pada UUD 1945, UU Kejaksaan, UU ASN, yurisprudensi pengadilan, dapat disimpulkan bahwa Kejaksaan adalah bagian dari eksekutif dengan fungsi kekuasaan kehakiman. Identitas kelembagaannya sebagai lembaga pemerintahan diatur secara jelas dalam Pasal 1 UU Nomor 11 Tahun 2021. Status jaksa sebagai ASN dengan jabatan fungsional khusus memberi ruang untuk penugasan lintas instansi, namun memerlukan pagar hukum demi menjaga integritas profesi. Kedudukan Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden mempertegas hubungan langsung dengan kepala pemerintahan, tetapi sekaligus menuntut mekanisme internal dan eksternal yang dapat menjamin bahwa fungsi penuntutan dijalankan secara objektif, imparsial, dan bebas dari intervensi Untuk memahami posisi jaksa Indonesia, penting menilik praktik di negara lain yang menganut sistem civil law. Dalam tradisi ini, jaksa sering dianggap sebagai standing magistrates–hakim yang berdiri–yang secara fungsional berada dalam cabang kekuasaan kehakiman. Walaupun secara administratif mereka masih berada di bawah eksekutif, kedekatan fungsi dengan hakim menciptakan struktur karier yang sering disatukan dalam korps yudisial, dengan perlindungan independensi setara dengan hakim. Di sisi lain, globalisasi hukum dan praktik kelembagaan menuntut adanya adaptasi terhadap standar internasional, termasuk prinsip-prinsip independensi penuntutan yang diatur oleh UN Guidelines on the Role of Prosecutors. Konstitusi Prancis menempatkan Presiden Republik sebagai penjamin independensi otoritas peradilan. Pasal 64 konstitusi menyatakan bahwa Presiden harus menjamin independensi otoritas kehakiman dan dibantu oleh Dewan Tinggi Kehakiman. Undang-undang organik mengatur status anggota kehakiman, dan hakim tidak dapat dipindahkan dari jabatannya tanpa prosedur tertentu. Yang menarik, Dewan Tinggi Kehakiman memiliki dua bagian: satu berwenang atas hakim dan satu berwenang atas jaksa (public prosecutors) Bagian yang berwenang atas jaksa diketuai oleh Jaksa Agung (Chief Public Prosecutor) di Cour de Cassation dan beranggotakan lima jaksa, seorang hakim, seorang anggota dewan negara dan enam warga terkemuka. Dewan ini 93 memberikan pendapat dalam pengangkatan jaksa dan memberi rekomendasi mengenai tindakan disiplin. Meski jaksa berada dalam kerangka kekuasaan kehakiman, mereka memiliki hubungan hierarkis dengan Menteri Kehakiman. Secara administratif, jaksa di bawah Kementerian Kehakiman dan tunduk pada instruksi kebijakan umum, namun saat bersidang mereka dianggap sebagai anggota peradilan yang independen dan memiliki kebebasan mengemukakan tuntutan di pengadilan. Sistem ini mewajibkan keseimbangan antara hierarki administrasi dan independensi fungsional. Penugasan jaksa ke luar fungsi penuntutan di Prancis diatur melalui mekanisme détachement. Seorang jaksa dapat dipindahkan sementara ke kementerian lain, badan independen, atau organisasi internasional dengan tetap mempertahankan status magistrat dan hak kembali (droit à réintégration). Penugasan di jabatan politik elektif, seperti anggota parlemen, tidak diperbolehkan kecuali dengan mengundurkan diri demi menjaga netralitas dan integritas yudisial. Di Jerman, jaksa (Staatsanwalt) adalah pegawai negeri sipil dalam administrasi kehakiman. Mereka memimpin penyidikan dan penuntutan perkara pidana dan bertindak sebagai perantara antara polisi dan pengadilan. Artikel di portal deutschland.de menjelaskan bahwa jaksa di Jerman harus selalu bertindak tidak memihak; mereka memiliki kewajiban mencari dan mempertimbangkan bukti yang meringankan terdakwa, dan karenanya menjalankan peran sebagai otoritas penyidikan yang netral. Mereka terikat pada “hak instruksi” (Weisungsrecht) dari menteri kehakiman–sebuah aturan yang memungkinkan Menteri Kehakiman negara bagian mengeluarkan kebijakan umum atau instruksi dalam perkara tertentu. Keterikatan ini sering menimbulkan perdebatan mengenai independensi jaksa, tetapi etika profesional dan pengawasan publik menjadi mekanisme pengimbang. Proses rekrutmen jaksa di Jerman setara dengan hakim. Seseorang yang ingin menjadi jaksa harus lulus ujian negara bagian pertama dan kedua, menjalani pelatihan dua tahun, kemudian diangkat sebagai pegawai negeri sipil dengan masa percobaan selama beberapa tahun. Setelah masa percobaan, mereka memperoleh status seumur hidup dengan jaminan finansial dan sosial. Jaksa Jerman dapat ditugaskan ke kementerian kehakiman di tingkat federal atau Länder melalui mekanisme Abordnung (penugasan sementara) atau 94 Versetzung (pemindahan permanen), misalnya sebagai penasihat legislatif, perwakilan di lembaga internasional seperti Eurojust, atau atase hukum di kedutaan. Selama penugasan, status mereka sebagai pegawai kehakiman tetap melekat, sehingga mereka dapat kembali ke fungsi penuntutan setelah masa tugas berakhir. Jabatan politik elektif atau jabatan yang menimbulkan konflik kepentingan tidak dapat diemban tanpa pengunduran diri. Sistem hukum Jepang memberikan kedudukan unik kepada Kejaksaan. Laman Sekretariat Dewan Reformasi Sistem Peradilan Jepang menjelaskan bahwa jaksa adalah pejabat independen yang memiliki wewenang eksklusif untuk melakukan penuntutan, memimpin penyidikan, melaksanakan persidangan, dan mengawasi pelaksanaan putusan. Mereka juga memiliki kewenangan diskresioner untuk memutuskan apakah suatu perkara akan dituntut atau tidak. Organisasi Kejaksaan Jepang terdiri dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Distrik, dan Kejaksaan Lokal dengan ribuan jaksa dan asisten jaksa. Jaksa memiliki status setara dengan hakim dan dilatih di institut pelatihan yang sama, serta dijamin stabilitas jabatan. Dalam praktik, Kejaksaan Jepang berada di bawah Kementerian Kehakiman sebagai organ khusus (tokubetsu no kikan). Meski demikian, mereka memperoleh perlindungan hukum setara dengan hakim; karier mereka diatur melalui rotasi, sehingga penugasan sementara ke biro lain di Kementerian Kehakiman, badan internasional, atau lembaga pemerintah lain dianggap bagian dari pembinaan profesional. Prinsip netralitas dan larangan keterlibatan dalam politik elektif dijaga ketat. Sistem ini memungkinkan jaksa memperluas wawasan profesional tanpa kehilangan status mereka sebagai penuntut umum, serupa dengan mekanisme détachement di Prancis. Berbeda dengan tradisi civil law, dalam sistem common law jaksa dipandang sebagai advokat negara yang bekerja dalam konteks adversarial. Struktur lembaga penuntutan menonjolkan kedekatan dengan eksekutif dan pemisahan dari cabang kehakiman. Contoh jelas adalah Amerika Serikat dan Inggris. Di tingkat federal, Amerika Serikat mengenal United States Attorney sebagai jaksa utama. Situs resmi Departemen Kehakiman menjelaskan bahwa United States Attorneys diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Senat dan bertugas sebagai penuntut federal utama di setiap distrik. Mereka bertugas 95 melaksanakan kebijakan Departemen Kehakiman, memimpin investigasi multi-lembaga, dan menuntut perkara pidana serta perdata atas nama pemerintah. Pasal 541 United States Code menegaskan bahwa Presiden mengangkat seorang United States attorney untuk setiap distrik yudisial, dengan masa jabatan empat tahun, dan pejabat tersebut dapat diganti oleh Presiden. Konfigurasi ini menunjukkan bahwa jaksa federal berada sepenuhnya dalam cabang eksekutif, bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Amerika Serikat dan berfungsi sebagai perpanjangan tangan Presiden. Tidak ada mekanisme secondment yang memungkinkan mereka kembali ke jabatan sebelumnya; seorang asisten United States attorney harus mengundurkan diri jika menerima jabatan di luar Departemen Kehakiman. Di tingkat negara bagian dan county, model yang berlaku berbeda. District attorney (DA) adalah pejabat eksekutif lokal yang biasanya dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilu. Ensiklopedia umum menjelaskan bahwa district attorneys adalah kepala penuntut di tingkat county atau wilayah, mewakili negara bagian dalam perkara pidana, dan mereka dipilih di hampir semua negara bagian. Peran district attorney bersifat partisan dan sangat terikat pada dukungan politik masyarakat. Hal ini menandai perbedaan tegas dengan jaksa civil law; selain harus mempertahankan reputasi profesional, district attorney harus mempertimbangkan faktor elektoral dan akuntabilitas publik. Penugasan ke jabatan di luar fungsi penuntutan jarang terjadi; jika seorang DA menerima jabatan politik lain, ia biasanya mengundurkan diri. Tidak terdapat hak otomatis untuk kembali menjadi jaksa setelah menjabat di luar institusi penuntut umum, karena jabatan tersebut bergantung pada hasil pemilu berikutnya. Inggris mengadopsi model yang berbeda dari Amerika Serikat. Crown Prosecution Service (CPS) merupakan lembaga nasional penuntutan yang dipimpin oleh Director of Public Prosecutions (DPP). Jaksa di CPS adalah pegawai sipil (civil servants) dan bertanggung jawab kepada Jaksa Agung (Attorney General). Penuntut umum tidak dipilih, tetapi diangkat berdasarkan merit. Seperti halnya Jerman dan Jepang, jaksa CPS dapat mengikuti program secondment ke kementerian lain atau organisasi internasional sebagai bagian dari pengembangan karier, namun untuk menduduki jabatan politik elektif mereka harus mengundurkan diri terlebih dahulu. Mekanisme secondment menjaga kemungkinan kembali ke CPS setelah penugasan selesai, tetapi 96 sementara bertugas di luar mereka tidak boleh menangani perkara pidana untuk menghindari konflik kepentingan. Dari perbandingan di atas terlihat bahwa Indonesia mengadopsi elemen dari tradisi civil law dan common law, namun lebih dekat ke model civil law. Kejaksaan berada di rumpun eksekutif, tetapi fungsinya berkaitan langsung dengan kekuasaan kehakiman. Pasal 1 UU Kejaksaan menegaskan identitas Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Jaksa didefinisikan sebagai ASN dengan jabatan fungsional khusus yang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan undang-undang. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta kewenangan lain. Revisi UU Kejaksaan 2021 memperjelas kemungkinan penugasan jaksa ke luar instansi Kejaksaan. Ketentuan ini muncul untuk mengakomodasi praktik yang telah berlangsung selama dua dekade, seperti penugasan jaksa menjadi komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi, atau pejabat Badan Narkotika Nasional. Penugasan di luar negeri sebagai atase hukum di Kedutaan Besar atau di organisasi internasional juga sudah dilakukan untuk memperkuat kerja sama penegakan hukum internasional. Kehadiran ketentuan hukum yang jelas memberikan kepastian terhadap status kepegawaian jaksa yang ditugaskan. Dari sudut pandang perbandingan, mekanisme ini sejalan dengan détachement di Prancis dan Abordnung di Jerman. Penugasan tersebut memperkaya pengalaman profesional jaksa, meningkatkan koordinasi lintas lembaga, dan memperkuat diplomasi hukum. Namun terdapat prasyarat bahwa penugasan harus berkaitan dengan kompetensi dan kewenangan jaksa, ditetapkan oleh Kejaksaan Agung, serta diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah. Dengan demikian, setiap penugasan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, seperti menjadi pimpinan lembaga yang mengawasi Kejaksaan, harus dipertimbangkan secara cermat. Kode etik dan mekanisme pengawasan internal harus memastikan bahwa penugasan tidak merusak integritas penuntutan. Argumentasi utama dalam revisi UU Kejaksaan adalah menyediakan fleksibilitas karier bagi jaksa. Ketua Panitia Kerja RUU Kejaksaan di DPR menjelaskan bahwa keahlian jaksa perlu dimanfaatkan di berbagai instansi untuk 97 mendukung fungsi penegakan hukum secara luas. Sebagai atase hukum di kedutaan, jaksa dapat memperkuat mutual legal assistance, membantu proses ekstradisi, dan menjaga hubungan diplomatik. Meski demikian, mobilitas tersebut harus diimbangi oleh sistem karier yang jelas di internal Kejaksaan, agar jaksa yang ditugaskan tidak kehilangan hak naik pangkat atau kesempatan menempati posisi strategis ketika kembali. Kegagalan mengatur hal ini dapat menimbulkan kekecewaan di tubuh Kejaksaan dan memicu persepsi bahwa penugasan luar instansi adalah bentuk marginalisasi. Dalam sistem Jepang, rotasi jabatan memungkinkan seorang jaksa bekerja di departemen pemerintah lain sebagai bagian dari pengembangan profesional tanpa menimbulkan kecurigaan. Kembali ke posisi penuntutan dianggap natural. Hal serupa berlaku di Prancis melalui hak reintegrasi. Sistem ini dapat diadaptasi di Indonesia dengan memastikan ada peraturan pemerintah yang mengatur durasi penugasan, hak keuangan, evaluasi kinerja, dan mekanisme reintegrasi. Selain itu, rekruitmen komisioner lembaga independen dari kalangan jaksa harus dilakukan secara transparan, melalui seleksi terbuka, dan melibatkan Komisi Kejaksaan untuk menghindari nepotisme. Meskipun Kejaksaan berada di rumpun eksekutif, fungsi penuntutan memiliki dimensi yudisial yang menuntut independensi. Istilah “badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman” dalam Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 memberikan dasar konstitusional bagi keberadaan Kejaksaan. UU Kejaksaan menempatkan lembaga ini sebagai organ pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain serta menegaskan pelaksanaan kekuasaan itu dilakukan secara merdeka. Konsep kemerdekaan di sini berarti Kejaksaan harus bebas dari intervensi kekuasaan lain, baik legislatif maupun eksekutif, dalam pengambilan keputusan penuntutan. Ini selaras dengan prinsip separation of power dan rule of law. Bagaimanapun, karena Kejaksaan adalah bagian dari eksekutif, hubungan antara Jaksa Agung dan Presiden tidak dapat sepenuhnya diabaikan. Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden; konsekuensinya, pergantian pemerintahan dapat berdampak pada pergantian pimpinan Kejaksaan. Hal ini dapat menimbulkan kesan bahwa penuntutan rawan diintervensi, terutama ketika menyangkut perkara besar yang melibatkan kepentingan politik atau ekonomi. Untuk mengatasi potensi bias, pembentukan 98 mekanisme akuntabilitas yang lebih kuat, misalnya melalui Komisi Kejaksaan yang independen, pengawasan oleh masyarakat, dan transparansi dalam pengambilan keputusan penuntutan. Dalam konteks penugasan, hubungan dengan eksekutif menjadi lebih kompleks. Ketika jaksa ditempatkan sebagai komisioner di lembaga seperti Komisi Pemilihan Umum atau Komisi Pemberantasan Korupsi, ia harus menunjukkan bahwa tugas barunya tidak menghambat fungsi penuntutan atau menimbulkan konflik kepentingan. UU ASN mengatur bahwa ASN harus netral dan tidak terlibat politik praktis. Kementerian PANRB menegaskan bahwa penugasan jaksa di luar instansi merupakan bentuk pemanfaatan sumber daya manusia, bukan alih status. Karena itu, jaksa yang sedang bertugas di lembaga lain tetap menjadi jaksa; gaji dan tunjangan tetap berasal dari Kejaksaan, dan mereka sewaktu-waktu bisa ditarik kembali. Posisi Indonesia cukup unik dalam konteks perbandingan internasional. Status jaksa sebagai ASN dengan kekhususan memberi fleksibilitas seperti dalam tradisi civil law, namun tetap dibatasi oleh prinsip netralitas dan independensi yang diadopsi dari common law. Tantangan terbesar adalah menjaga keseimbangan antara memberikan ruang mobilitas bagi jaksa untuk mengembangkan kapasitasnya di luar institusi, dan memastikan bahwa independensi penuntutan tidak terganggu oleh kepentingan eksternal. Dari ketiga contoh negara civil law yang telah dibahas, dapat diidentifikasi beberapa pola kunci yang relevan bagi Indonesia. Pertama, baik Prancis, Jerman, maupun Jepang menempatkan jaksa pada posisi yang memiliki hubungan erat dengan kekuasaan kehakiman secara fungsional, namun secara administratif tetap berada di bawah eksekutif. Pola ini secara teoretis konsisten dengan rumusan Pasal 1 UU Nomor 11 Tahun 2021 yang menyebut bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang “fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.” Artinya, sifat “berkaitan” ini tidak serta-merta menempatkan jaksa di dalam kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaknai dalam Pasal 24 ayat (1) dan (2) UUD 1945, tetapi menegaskan adanya fungsi yudisial yang dijalankan oleh lembaga eksekutif. Kedua, ketiga negara tersebut memiliki mekanisme formal untuk penugasan jaksa di luar fungsi penuntutan. Mekanisme seperti détachement di Prancis, Abordnung di Jerman, dan sistem rotasi di Jepang dirancang untuk 99 mencapai dua tujuan utama: meningkatkan kapasitas profesional jaksa dengan pengalaman lintas sektor, dan memperkuat koordinasi antar lembaga tanpa mengorbankan prinsip independensi. Penugasan ini selalu diatur secara rinci, termasuk durasi, hak kembali, dan batasan keterlibatan dalam perkara pidana selama masa penugasan. Ketiga, pembatasan untuk jabatan politik elektif berlaku ketat. Ini mencerminkan kesadaran bahwa keterlibatan jaksa dalam politik partisan akan merusak persepsi publik terhadap netralitas lembaga. Prinsip ini selaras dengan larangan aktivitas politik bagi ASN di Indonesia berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, serta peraturan turunannya. Kejaksaan Republik Indonesia telah mengalami transformasi signifikan dari organ administratif di bawah Departemen Kehakiman menjadi lembaga pemerintah dengan status khusus yang menjalankan fungsi penuntutan. Desain institusionalnya dibentuk oleh tradisi civil law namun tetap memerlukan fleksibilitas untuk merespons dinamika politik, kebutuhan reformasi, dan kompleksitas penegakan hukum modern. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 memberikan dasar hukum bagi penugasan jaksa di luar instansi, sekaligus menegaskan bahwa mereka tetap berstatus Aparatur Sipil Negara. Status ini tunduk pada ketentuan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang secara normatif mengakui mobilitas dan penugasan lintas instansi sehingga memberi legitimasi penuh bagi penugasan sementara di luar struktur Kejaksaan. Praktik internasional menunjukkan bahwa model seperti ini bukan hal yang unik. Prancis, Jerman, dan Jepang telah mengembangkan mekanisme penugasan sementara tanpa menghilangkan status jaksa, sedangkan model common law di Amerika Serikat dan Inggris menempatkan jaksa sebagai pejabat eksekutif atau pejabat terpilih dengan tantangan tersendiri berupa risiko politisasi. Dari perbandingan ini dapat diambil pelajaran bahwa penting untuk menyeimbangkan fleksibilitas karier dengan perlindungan independensi serta memastikan akuntabilitas publik tetap terjaga. Pasal 11 A ayat (1) huruf a dan huruf e Undang-Undang Kejaksaan yang memuat frasa “Jaksa dapat ditugaskan untuk menduduki atau mengisi jabatan di luar instansi Kejaksaan... dan pada penugasan lainnya” adalah konstitusional. Tidak ada alasan untuk membatasi maknanya hanya pada lembaga terkait kekuasaan kehakiman karena pembatasan tersebut justru berpotensi 100 menghambat kerja sama lintas sektor yang dibutuhkan dalam penegakan hukum modern. Selama penugasan tersebut masih relevan dengan fungsi penegakan hukum, dikoordinasi oleh Jaksa Agung, dan diawasi secara memadai untuk mencegah konflik kepentingan maka tidak terdapat kerugian konstitusional bagi pihak mana pun. Keberhasilan reformasi Kejaksaan di masa depan akan bergantung pada komitmen pemerintah, legislatif, dan masyarakat sipil untuk menjaga integritas penuntutan sambil membuka ruang kolaborasi lintas sektor. Dengan berpegang pada prinsip konstitusional dan mengambil pelajaran dari praktik terbaik internasional, Kejaksaan dapat memperkuat posisinya sebagai pilar keadilan yang tidak hanya menghormati warisan sejarah tetapi juga adaptif dan bertanggung jawab dalam menghadapi tantangan zaman. Dalam persidangan, Ahli memberikan keterangan sebagai berikut.  Terhadap pertanyaan dari kuasa hukum Pemohon mengenai apakah jaksa agung itu merupakan jabatan politik atau magistrate. Untuk menjawab pertanyaan tersebut menurut Ahli jika dilihat dari sisi sejarah, Jaksa Agung dipilih dan diberhentikan oleh Presiden. Dalam Undang-Undang Kejaksaan tidak disebutkan apakah jaksa agung sejajar dengan menteri, namun dalam praktik kenegaraan, Jaksa Agung diumumkan bersamaan dengan kabinet menteri. Menurut Ahli Jaksa Agung adalah jabatan politis sehingga untuk menjadi jaksa agung tidak dipersyaratkan harus berasal dari jaksa karier.  Terhadap pertanyaan dari Hakim Arsul Sani, menurut Undang-Undang Kejaksaan, jaksa agung dipilih oleh Presiden, namun dalam undang-undang tersebut tidak diatur mengenai masa jabatannya. Ahli berpendapat seharusnya jaksa agung diatur masa jabatannya, seperti halnya kapolri yang berhenti ketika pensiun. Pada saat masa kepemimpinan Habibie, jaksa agung hanya bertugas selama dua atau 20 hari (Ahli tidak terlalu ingat) dengan alasan posisi jaksa rentan.  Menurut Ahli, jaksa agung adalah jabatan politis namun tidak demikian dengan jaksa, jaksa adalah Aparatur Sipil Negara, yang terikat oleh undang- undang yang disusun pada tahun 1960 dan telah diubah terakhir pada tahun 2021. Kejaksaan adalah bagian dari eksekutif, selain diatur dalam undang- undang, kejaksaan terikat pada aturan-aturan dikeluarkan oleh BKN, PermenPAN-RB. 101  Menurut Ahli, standing magistrates adalah jaksa yang sedang menjadi penuntut umum, tidak semua jaksa menjadi penuntut umum tergantung pada surat tugas yang diberikan kepadanya. Seorang jaksa sebagai standing magistrates hanya memiliki kewenangan ketika berada di persidangan, diluar persidangan seorang jaksa tidak dapat bertindak sebagai standing magistrates.  Menurut Ahli, jaksa tidak hanya punya berfungsi sebagai penuntut umum di peradilan pidana, namun dapat menjadi pengacara negara di kasus administrasi dan Tata Usaha Negara, termasuk di Mahkamah Konstitusi.  Selain menjadi penuntut umum dan pengacara negara, jaksa juga dapat memiliki fungsi sebagai intelijen, fungsi pengawasan dan fungsi administrasi. Seorang Jaksa dikatakan sebagai officier van justitie ketika menangani perkara di persidangan sedangkan jika tidak menangani perkara di persidangan ia dapat di tugaskan di instansi lain seperti kementerian ataupun di KPK yang dapat menerima tugas sebagai biro hukum atau juru bicara.  Terhadap pertanyaan Hakim Enny Nurbaningsi dan Hakim Arsul Sani, sepengetahuan Ahli belum ada peraturan pemerintah yang mengatur mengenai aturan kepegawaian bagi jaksa. Bahwa karena Jaksa adalah ASN maka jaksa tetap tunduk pada undang-undang yang mengatur tentang ASN. Terkait penafsiran atas instansi lain dapat dilihat dalam PermenPAN-RB Nomor 62 Tahun 2020 serta peraturan Badan Kepegawaian Negara.  Aturan mengenai penempatan jaksa tunduk pada aturan untuk ASN.  Ahli mencontohkan jaksa yang diberikan tugas sebagai pengacara negara salah satu tugasnya adalah memberikan legal opini terhadap pemerintah daerah selain itu terdapat jaksa yang dilibatkan dalam proyek pengamanan strategis pemerintah, hal ini membuktikan bahwa jika sedang diberikan tugas sebagai penuntut umum karena jaksa adalah ASN maka dapat terlibat dalam pekerjaan lain.  Menurut Ahli aturan untuk jaksa merupakan peninggalan dari sistem Belanda, di Belanda procureur general itu menunjuk pada Jaksa Agung, selain itu terdapat College van procureur generaal dan Board of Prosecutors General. Jaksa agung di Belanda dapat berjumlah empat sampai lima orang jaksa agung. procureur generaal ada juga yang ditempatkan di Mahkamah Agung. 102  Pada tahun 1945 sampai dengan tahun 1960, jaksa agung menjadi bagian dari kekuasaan kehakiman dan terbagi atas Kejaksaan negeri pada pengadilan negeri, dulu istilahnya begitu. Kejaksaan tinggi pada pengadilan tinggi, Kejaksaan Agung pada Mahkamah Agung. Namun pada bulan Juli tahun 1960 oleh Presiden Soekarno kejaksaan agung ditarik menjadi bagian dari eksekutif,  Bahwa dalam menjalankan tugasnya terdapat salah satu fungsi yang tujuannya untuk menjaga kesatuan hukum yaitu kasasi demi kepentingan hukum (KDKH). KDKH yang berhak mengajukan adalah jaksa, ketentuan ini diatur dalam KUHAP dan undang-undang lainnya termasuk dalam Undang- Undang tentang Mahkamah Agung. Namun sepengetahuan Ahli fungsi selama dua dekade terakhir tidak pernah digunakan.  Atas pertanyaan dari Hakim Arief Hidayat, terkait dengan fleksibilitas dan independensi. Menurut Ahli, Jaksa Indonesia unik jika dibandingkan dengan negara lain sulit dicari padanannya. Perbedaan dimaksud diantaranya di Indonesia jaksa menggunakan seragam, kemudian dilihat dari fungsinya dapat menjadi advokat atau pengacara negara, di Belanda jaksa merupakan pengacara yang mewakili pemerintah sedangkan di Indonesia berbeda.  Seorang jaksa memiliki banyak fungsi tergantung SK yang diberikan kepadanya, Ahli menjelaskan ketika Ahli menjadi jaksa dan menangani perkara menjadi penuntut umum maka indepedensi sebagai penuntut umum harus dilindungi. Menurut perbedaan jaksa dengan hakim menurut pembimbing Ahli, Jan Crijns yaitu hakim secara teori, konsep, tidak tunduk pada beleidsregel dan tidak tertunduk pada kebijakan yang diatur oleh Mahkamah Agung sedangkan jaksa tunduk pada kebijakan yang diatur oleh Pemerintah namun sebatas pada pengaturan teknis perkara. Dalam menjalankan teknis perkara seorang jaksa harus dilndungi indepedensinya pada saat sedang melakukan penuntutan, mendakwa dan menentukan pasal. Berbeda halnya ketika seoarang jaksa menjalankan fungsi lainnya seperti menjadi pengacara negara, menjalankan fungsi intelijen maka terikat pada undang-undang yang terkait dengan fungsi yang sedang dilaksanakannya. Pengaturan mengenai jaksa dengan kekhususannya baru diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 dengan maksud agar 103 jaksa independen selama ini titik beratnya jaksa berada pada ranah eksekutif berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 60 .  Menurut Ahli pada tahun 1980-an, kejaksaan pernah mengajukan pertimbangan teknis melalu KDKH ketika pengadilan negeri tingkat pertama mengabulkan mengenai penyitaan sebelum diatur di praperadilan. Menurut Ahli jika KDKH difungsikan kembali akan sangat membantu terlebih KDKH tidak terbatas pada kasus pidana dapat juga digunakan dalam kasus perdata dana tata usaha negara.  Menurut Ahli sebagaimana diketahui bersama banyak putusan yang kontradiktif Ahli mencontohkan dalam satu kasus terdapat berbagai macam gugatan yaitu gugatan perdata, tata usaha negara dan gugatan pidananya karena yang menangani perkara tersebut berbeda-beda maka putusannya saling bertabrakan. Menurut Ahli jika KDKH difungsikan jaksa dapat membantu datun jaksa pengacara negara untuk menyatukan putusan- putusan tersebut atau dengan kata lain dapat membuat konsistensi putusan agar ada yurisprudensi jangan sampai putusan-putusan pengadilan yang telah inkracht bertabrakan satu dengan yang lainnya. Kelemahannya karena bentuk outputnya adalah pertimbangan maka tidak mengikat Mahkamah Agung, Mahkamah Agung dapat menerima ataupun menolak. 2. Choky R. Ramadhan, S.H., LL.M., Ph.D. A. Latar Belakang Pada Permohonan Uji Materil salah satu Pasal yang diuji materinya adalah Pasal 8 ayat (5) UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pernbahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2024 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan), yang berbunyi "Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung." Para pemohon berargumen, yang pada intinya adalah, bahwa Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan memberikan hak imunitas (yang bisa menjadi absolut). Imunitas ini menyebabkan jaksa yang bekerja tidak sesuai dengan hukum berpotensi tidak dapat diperiksa dan dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum. Para pemohon beralasan pasal tersebut dinilai bertentangan dengan Prinsip Negara Hukum (Pasal ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945), 104 Kesamaan di Depan Hukum (equality before the law) (Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 281 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945), dan Kepastian Hukum yang Adil (legal certainty) . Petitum dari ketiga Pemohonan Uji Materil tersebut yaitu menyatakan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Selain Petitum tersebut, terdapat petitum untuk menyatakan konstitusional bersyarat terkait Pasal Pasal 8 ayat (5) UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2024 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu: 1. Menyatakan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pernbahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "hal-hal yang dikecualikan: 1. tertangkap tangan melakukan tindak pidana 2. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau 3. disangka melakukan tindak pidana khusus". Atau 2. Menyatakan Pasal 8 ayat (5) UU Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) bertentang dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak permohonan izin diterima"; 105 Atau 3. Menyatakan bahwa Pasal 8 ayat (5) UU Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755] bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung, kecuali dalam hal: a. terdapat bukti permulaan yang cukup; b. tertangkap tangan melakukan tindak pidana." B. Pertanyaan Hukum (Legal Issues) Berdasarkan uraian di atas, maka Ahli tertarik untuk membahas beberapa pertanyaan hukum sebagai berikut: 1. Bagaimana pengaturan dan doktrin irnunitas jaksa (prosecutorial immunity) di Amerika Serikat, Inggris, Belanda, Jerman, Malaysia dan Singapura? 2. Apa saja tugas dan wewenang jaksa di Indonesia? 3. Bagaimana mekanisme dan pengaturan untuk melindungi jaksa dari pemeriksaan dengan itikad buruk untuk membalas (malacious investigation/prosecution) dengan tetap mempertimbangkan kesetaraan/kesamaan di depan dan kepastian hukum? C. Pembahasan 1. Pengaturan dan doktrin "imunitas jaksa" (prosecutorial immunity) di Amerika Serikat, Inggris, Belanda, Jerman, Malaysia dan Singapura Salah satu standar yang sering dirujuk terkait perlindungan jaksa dalam melaksanakan tugasnya adalah Paragraf 4 Panduan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Peran Jaksa (UN Guidelines on the Role of Prosecutors (1990)), yang berbunyi: States shall ensure that prosecutors are able to perform their professional functions without intimidation, hindrance, harassment, improper interference or unjustified exposure to civil, penal or other liability. 106 Dalam menyusun Panduan PBB tentang Peran Jaksa dan memperkenalkannya ke berbagai negara, PBB menyadari bahwa masing- masing negara dapat mengadopsi panduan tersebut sesuai dengan beragam tradisi dan sistern hukum (different legal tradition and legal system ). Oleh karenanya, pengaturan mengenai perlindungan jaksa, mekanisme pertanggung jawaban hukum bagi jaksa yang diduga melanggar hukum, dan sanksi bagi jaksa yang melanggar diserahkan bagaimana pembuat undang- undang (legislatif) dan penentu konstitusionalitas Undang-Undang (Mahkamah Konstitusi) untuk menentukannya. Pembahasan pada sub-bagian ini menggunakan pendekatan perbandingan hukum fungsionalis (functional comparative legal research), yang mengasumsikan bahwa terdapat permasalahan hukum serupa di berbagai yurisdiksi di dunia, dalam hal ini imunitas jaksa. Pendekatan fungsionalis ini berguna untuk menelusuri dan memahami sistem, bukum, institusi, dan/atau doktrin yang secara fungsional ekuivalen atau serupa dari yurisdiksi lain untuk menjawab permasalahan hukum domestik.2 Ahli berharap pembahasan ini dapat menambah khazanah dalam menentukan yang terbaik dan paling adil dalam menentukan norma mengenai perlindungan jaksa, dan mekanisme pertanggung jawaban hukum bagi jaksa yang diduga melanggar hukum. 1.1. lmunitas Absolut (Absolute Immunity) Kekebalan mutlak (absolute immunity) kepada jaksa diakui oleh putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam putusan Imbler v Pachtman (1976). Putusan tersebut menetapkan standar hukum bahwa seorang jaksa secara mutlak memiliki imunitas/kekebalan terhadap gugatan perdata. Kekebalan absolut ini ptm hanya melindungi jaksa terhadap gugatan perdata , karena hakim dalam putusan Imbler v Pachtman menyatakan jaksa tetap dapat dituntut secara pidana apabila melanggar hukum. Salah satu pertimbangan hakim pada intinya menegaskan bahwa imunitas jaksa dalam gugatan perdata berdasarkan §1983 tidak berarti jaksa kebal dari hukum pidana. Pertimbangan kebijakan yang memberi imunitas perdata tidak menempatkan pejabat publik di luar jangkauan hukum pidana. Bahkan hakim, meski memiliki imunitas perdata absolut, tetap bisa dihukum secara pidana 107 atas pelanggaran hak konstitusional, misalnya melalui 18 U.S.C. §242 (pasal pidana yang sepadan dengan § 1983). Akan tetapi, standar ini tidak bertahan lama karena Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam putusan Buckley v Fitzsommons (1993) menetapkan bahwa imunitas jaksa tidak absolut, melainkan terbatas pada kualifikasinya jaksa dalam menjalankan tugas dan kewenangan yang berkaitan dengan peradilan pidana secara sah, atau yang kemudian disebut imunitas terbatas (qualified immunity). Putusan ini juga sejalan dengan Paragraf 21 Panduan PBB tentang Peran Jaksa yang berbunyi : 21. Disciplinary offences of prosecutors shall he based on law or lawful regulations. Complaints against prosecutors which allege that they acted in a manner clearly out of the range of professional standards shall be processed expeditiously and fairly under appropriate procedures. Prosecutors shall have the right to a fair hearing. The decision shall be subject to independent review. Paragraf 21 panduan tersebut pada intinya tidak memberikan impunitas atau kekebalan mutlak kepada jaksa yang melanggar hukum . Hal ini juga ditegaskan oleh Gabriela Knaul dalam Report of the Special Rapporteur on the indep endence of judges and lawy ers yang disampaikan pada General Ass embly pada bagian Human Rights Council pada tahun 2012. Dalam catatan penegakan hukum pidana di Indonesia, terdapat beberapa jaksa yang pemah diproses hukum pidana. Berikut beberapa nama-nama jaksa yang melanggar hukum pidana dan diproses hukum berdasarkan penelusuran di media: Nama Jaksa Tindak Pidana Tahun Keiadian Urip Tri Gunawan Suap US$ 660.000 dari Artalyta Suryani dalam kasus BLBI 2008 Cirus Sinaga Manipulasi surat penahanan untuk memperingan hukuman Gayus Tambunan 2011 Farizal Suap dari pengusaha Xaveriandy Sutanto (Sumbar) 2016 Rudi Indra Prasetya Suap Rp 250juta terkait penghentian penyelidikan dana desa di Desa Dasok 2017 108 Fahri Nurmallo Suap Rp 528juta dalam kasus korupsi dana BPJS Subang 2017 Deviyanti Rochaeni Suap Rp 528 juta dalam kasus korupsi dana BPJS Subang 2017 Chuck Suryosumpeno Penyalahgunaan wewenang penyelesaian aset BLBI (Hendra Rahardia) 2018 Ngalimun Penyalahgunaan wewenang penyelesaian aset BLBI (Hendra Rahardia) 2018 Pinangki Sima Malasari Suap US$ 500.000,pencucian uang US$ 375.229, pemufakatan dengan Djoko Tjandra 2020 Puji Triasmoro OTT KPK , tersangka suap pengurusan perkara di Kejari Bondowoso 2023 Jaksa berinisial TI Diduga memeras saksi Rp 3 miliar saat bertugas di KPK, diproses etik & pidana 2023-2024 7 jaksa Pelanggaran berat → diproses pidana (Lampung, NTB, Palu, Sumsel, Pangkep) 2022-2023 Oleh karena itu, Ahli berpendapat bahwa Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan tidak serta merta memberikan imunitas absolut kepada jaksa merujuk pada fakta terdapat beberapa jaksa yang tetap diproses hukum dan mendapatkan sanksi. Fakta tersebut membuktikan bahwa jaksa di Indonesia, pemeriksaan terhadap jaksa secara prosedural perlu izin Jaksa Agung, jaksa di Indonesia tidak memiliki imunitas absolut dan ini tidak bertentangan dengan UUD 1945. 1.2. Imunitas Terbatas (Qualified Immunity) Berdasarkan penelusuran Ahli, berbagai yurisdiksi memberikan imunitas kepada jaksa yang terbatas pada saat menjalankan tugas dan kewenangannya. Norma tersebut sejalan dengan frasa "dalam menjalankan tugas dan wewenangnya" dalam rumusan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan yang dimohonkan uji materil dalam kasus ini. Akan tetapi, terdapat beberapa perbedaan standar dan ketentuan dalam hukum dan putusan pengadilan beberapa yurisdiksi yang diteliti, sebagaimana akan diuraikan di bawah ini. Di Amerika Serikat, Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam putusan Buckley v Fitzsommons (1993) menegaskan bahwa jaksa hanya memiliki imunitas absolut ketika tindakan mereka berhubungan langsung dengan fungsi penegakan hukum pidana (penyidikan dan penuntutan). Namun, 109 apabila pelanggaran yang dilakukan jaksa terjadi sebelum penanganan perkara tersebut, maka jaksa dilindungi imunitas terbatas (qualified immunity), yaitu terbatas ketika bukti permulaan yang cukup telah ada dan penyidikan terhadap tersangka sudah dilakukan. Satu hal yang perlu diterangkan adalah bahwa imunitas ini berkaitan dengan gugatan perdata (tort) terhadap jaksa. Pergeseran imunitas absolut ke imunitas terbatas dalam perkara perdata sangat masuk akal karena menurut Professor Davis sangat jarang sekali pelanggaran jaksa (prosecutorial misconduct) dituntut secara pidana, meskipun banyak pelanggaran jaksa tersebut berkaitan dengan tindak pidana. Berbagai artikel hukum di jumal-jumal Amerika Serikat juga mendukung penerapan qualified immunity untuk menjamin akuntabilitas jaksa dalam penanganan perkara pidana. Imunitas terbatas ini juga diterapkan di Belanda dalam penuntutan pidana. Dalam Putusan Hague Court of Appeal, 27 February 2023, pengadilan memutuskan bahwa jaksa tidak dapat dituntut pidana karena melanggar duty of confidentiality (Section 272 of the Criminal Code) apabila sedang menjalankan tugasnya sebagai jaksa. Putusan ini menegaskan imunitas yang terbatas pada jaksa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam perkara pidana, dan bukan karena statusnya sebagai jaksa. Malaysia juga menerapkan imunitas terbatas. Dalam perkara Dato' Pahlawan Ramli bin Yusuff v. Tan Sri Abdul Gani bin Patail & Ors [2015] 7 MLJ 763, Hakim Vazeer Alam Mydin menegaskan bahwa imunitas absolut bagi Jaksa (Public Prosecutors) tidak sejalan dengan prinsip negara demokratis yang progresif dan bertentangan dengan rule of law. Ia menekankan bahwa dalam sistem hukum yang berlandaskan rule of law, tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum, termasuk pejabat penuntut umum. Dengan demikian, jaksa harus tetap dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas tindakannya. Di Singapura, pada Putusan Chng Suan Tze v Minister of Home Affairs (1988) ditetapkan bahwa setiap kewenangan jaksa yang diatur dan dilaksanakan memiliki batasan hukum, karena konsep diskresi tanpa batas bertentangan dengan rule of law. Selain itu, pengadilan pada perkara Law 110 Society of Singapore v Tan Guat Neo Phyllis (2007) menegaskan bahwa diskresi penuntutan dapat menjadi objek pemeriksaan pengadilan dalam dua kondisi: (1) Bila disalahgunakan dengan itikad buruk untuk tujuan yang tidak relevan; (2) Bila pelaksanaannya melanggar hak konstitusional, misalnya penuntutan diskriminatif yang melanggar asas persamaan di hadapan hukum (Pasal 12 Konstitusi). Putusan ini menunjukkan bahwa jaksa di Singapura dalam melaksanakan tugasnya hanya memiliki imunitas terbatas, sebatas apabila jaksa menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum dan dengan itikad baik. 2. Tugas dan Wewenang Jaksa Pembahasan di sub-bab sebelumnya mengulas beberapa standar, ketentuan, dan putusan yang berkaitan dengan imunitas terbatas, dan bagaimana beberapa yurisdiksi menentukan "tugas dan kewenangan jaksa". Berkaitan dengan imunitas terbatas pada saat jaksa menjalankan tugas dan kewenangannya, Ahli merangkum tugas dan kewenangan yang diatur dalam Peraturan Pemndang-undangan di Indonesia. Rangkuman tersebut di bawah ini menunjukkan bahwa tugas dan kewenangan jaksa di Indonesia tidak hanya sekedar tugas dan kewenangan dalam ranah penegakan hukum pidana. Oleh karena itu dan berkaitan dengan irnunitas terbatas, maka frase "dalam menjalankan tugas dan kewenangannya" harus dimaknai sebagaimana segala macam tugas dan kewenangan jaksa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bawah ini. Berikut di bawah ini merupakan tabel yang menerangkan tugas dan kewenangan jaksa: Bidang Tugas & Wewenang Jaksa Dasar Hukum Pidana • Melakukan penuntutan. • Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. • Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu (kompsi, pelanggaran HAM berat, tindak pidana lain sesuai Pasal 30 ayat (1) UU 16/2004 jo . UU 11/2021; UU Tipikor 31/1999 jo . 20/2001; UU TPPU 8/2010; UU Terorisme 5/2018; UU Narkotika 35/2009 111 undang-undang). • Melengkapi berkas perkara tertentu dan melakukan pra- penuntutan. • Melaksanakan pelacakan, penelusuran aset, dan eksekusi aset hasil tindak pidana. • Menangani tindak pidana lintas negara (terorisme, pencucian uang, ekstradisi, MLA, kejahatan transnasional terorganisasi) • melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti; • mengajukan peninjauan kembali; dan • melakukan penyadapan berdasarkan Undang- Undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana. Perdata & TUN • Jaksa bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN). • Bertindak di dalam/luar pengadilan untuk dan atas nama negara/pemerintah . • Memberikan pertimbangan hukum, pendampingan hukum, dan layanan hukum kepada masyarakat. • Melakukan mediasi, Pasal 30 ayat (2) UU 16/2004 jo UU 11/2021 112 arbitrase, dan negosiasi (Alternatif Penyelesaian Sengketa). Ketertiban & Ketenteraman Umum • Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. • Mengawasi peredaran barang cetakan . • Mengawasi aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat/negara. • Mengawasi penyiaran film dan rekaman video . • Melakukan pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama. • Melaksanakan penerangan hukum dan literasi digital. • Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk pendidikan hukum masyarakat. • Membina kerja sama dengan instansi terkait dalam bidang ketertiban umum. Pasal 30 ayat (3) UU 16/2004 jo. uu 11/2021 Intelijen Penegakan Hukum • Melaksanakan kegiatan intelijen penegakan hukum, terutama pencegahan tindak pidana . • Deteksi dini terhadap potensi ancaman hukum, keamanan, dan ketertiban masyarakat. • Melakukan penggalangan dan penyelidikan intelijen. • Mendukung penegakan hukum Pasal 30B UU 11/2021 113 nasional. HAM & Korupsi • Melakukan penyidikan tindak pidana korupsi . • Menyidik pelanggaran HAM berat. • Melakukan kerja sama intemasional untuk pengembalian aset hasil tindak pidana (asset recovery). • Menyediakan perlindungan bagi korban dan saksi pelanggaran HAM berat. Pasal 30 ayat (1) huruf d UU 16/2004 jo. UU 11/2021; UU Tipikor 31/1999 jo. 20/2001; UU HAM 26/2000; UU TPPU 8/2010 Pidana Khusus (Lex Specialis) • Menuntut tindak pidana khusus seperti korupsi, TPPU, terorisme, narkotika, pelanggaran HAM berat, ITE, tindak pidana kehutanan, lingkungan hidup, dan tindak pidana ekonomi lainnya. • Bekerja sama dengan lembaga lain (KPK, PPATK, BNPT, BNN, KLHK, OJK). UU Tipikor 31/1999 jo. 20/2001; UU TPPU 8/2010; UU Terorisme 5/2018; UU Narkotika 35/2009; UU ITE 11/2008 jo. 19/2016; UU Kehutanan 41/1999; UU Lingkungan Hidup 32/2009; UU OJK 21/2011 Lain-lain (Umum & Khusus) • Menjalankan tugas lain berdasarkan undang-undang. • Membina kerja sama intemasional di bidang penegakan hukum. • Menegakkan hukum demi kepentingan umum dan mendukung pembangunan nasional. • Memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, khususnya korban Pasal 30C UU 11/2021; UU Perlindungan Saksi & Korban 13/2006 jo. 31/2014; UU Perampasan Aset (jika sudah berlaku); UU lain terkait penegakan hukum 114 tindak pidana. • Melaksanakan eksekusi pidana tambahan (misalnya perampasan aset, pemusnahan barang bukti, pencabutan hak). • menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kejaksaan ꞏ • turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan; • turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya; • melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi; • dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang; • menjalankan fungsi dan kewenangannya dibidang keperdataan 115 dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang- Undang; 3. Perbandingan Mekanisme Mencegah Gangguan, Intimidasi dan Penanganan Perkara Dengan Itikad Pembalasan (Retaliatory Prosecution) dan/atau tidak Baik (Malicious Prosecution) Berdasarkan Report of the Special Rapporteur on the independence ofjudges and lawyers, jaksa menghadapi risiko keamanan tinggi, terutama dalam menangani kasus sensitif seperti kejahatan terorganisir dan terorisme di berbagai negara. Rasa takut terhadap keselamatan diri atau keluarganya dapat mengganggu independensi dan imparsialitas jaksa. Oleh karena itu, terdapat standar khusus dan panduan yang diuraikan di Declaration on Minimum Standards Concerning the Security and Protection of Public Prosecutors and their Families yang disusun Asosiasi Intemasional Jaksa (International Association of Prosecutors atau IAP), serta Panduan PBB tentang Peran Jaksa. Deklarasi standar minimum perlindungan jaksa yang dikeluarkan IAP menegaskan bahwa jika jaksa menjadi korban ancaman, intimidasi, kekerasan, atau pengawasan tidak sah, pemerintah berkewajiban melakukan pemeriksaan menyeluruh, mencegah kejadian berulang, serta menyediakan dukungan psikologis bila diperlukan. Dengan demikian, negara memiliki tanggung jawab utama menjamin keselamatan pribadi jaksa dan keluarganya. Perlindungan lainnya adalah perlindungan bagi jaksa untuk tidak digugat secara perdata dan dituntut secara pidana diperlukan untuk menjaminjaksa dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan sungguh- sungguh, tanpa gangguan dan intimidasi. Faktanya, terdapat beberapa kasus di mana jaksanya mendapat gangguan, intimidasi, maupun digugat secara perdata dan dituntut secara pidana ketika melaksanakan tugas dan kewenangannya. Pemeriksaan perkara pidana dengan itikad pembalasan dan/atau tidak baik terjadi setidaknya memenuhi dua unsur yaitu (1) minimnya bukti permulaan yang cukup yang secara sah dan meyakinkan dapat menjadi dasar dimulainya penyidikan; (2) niat buruk selain dari 116 penegakan hukum, misalnya seperti tmtuk membalas dendam atau melemahkan kerja pihak lain. Meski dalam literatur banyak dibahas mengenai pemeriksaan perkara pidana, praktik di Indonesia tidak jarang jaksa diperiksa secara administratif melalui lembaga pemeriksa eksternal seperti Komisi Kejaksaan RI, Ombudsman RI, dan lembaga sejenis yang memiliki tugas dan kewenangan untuk memeriksa pelanggaran administratif yang dilakukan oleh jaksa. Beberapa contoh diantaranya teruraikan dalam tabel di bawah ini: Lembaga Pemeriksa/ Mekanisme Contoh Kasus Referensi Komisi Kejaksaan RI (Komjak) Kasus Jaksa Pinangki Sirna Malasari (2020) - Komjak menerima banyak aduan masyarakat dan memberi rekomendasi etik ke Jaksa Agung. Media Indonesia, "Komisi Kejaksaan Terima 80 Laporan Terkait Jaksa Pinangki" (2020). Ombudsman RI Kasus Kejati Sumatera Barat (2019)- Ombudsman menerima laporan dugaan maladministrasi terkait penanganan perkara pajak dan pelimpahan berkas perkara. Ombudsman Rl, Laporan Tahunan 2019, hlm. 73. Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kasus Gugatan PTUN terhadap Kejaksaan Agung (2016)-PTUN Jakarta mengadili gugatan warga soal keputusan penyitaan aset oleh JPN. Putusan PTUN Jakarta Nomor 99/G/2016/PTUN-JKT. Atas situasi tersebut, Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan memberikan jaminan perlindungan bagi jaksa untuk dapat fokus menjalankan tugas dan kewenangannya. Sekali lagi, perlindungan tersebut sifatnya tidak absolut sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Selain itu, terdapat beberapa mekanisme dan standar/ketentuan yang dapat dipertimbangkan berdasarkan perbandingan hukum di beberapa negara. 3.1. Imunitas Sementara (Temporary Immunity) Mekanisme lain yang bisa diterapkan adalah penundaan pemeriksaan terhadap jaksa yang sedang menjalankan tugas dan kewenangannya. 117 Konsep ini dikenal sebagai imunitas sementara (temporary immunity). Temporary immunity adalah bentuk kekebalan hukum sementara yang diberikan kepada pejabat publik, termasuk diantaranya jaksa, selama mereka menjalankan tugas dan kewenangannya. Kekebalan ini tidak bersifat mutlak, tetapi hanya berlaku selama periode tertentu agar proses menjalankan tugas dan kewenangannya tidak terganggu dan terintimidasi. Dengan demikian, seorang jaksa yang sedang menangani perkara pidana, menjadi pengacara negara, atau tugas dan kewenangan lainnya, pemeriksaan baik pidana, perdata dan administratif terhadapnya dapat ditunda sampai pelaksanaan tugas dan kewenangan yang berkaitan dengan pemeriksaan itu selesai. Mekanisme ini berbeda dengan absolute immunity (yang melindungi pejabat dari tuntutan perdata secara penuh) karena temporary immunity hanya menunda proses hukum, bukan menghapuskan tanggung jawab hukum. Konsep temporary immunity diberikan misalnya kepada Presiden di AS untuk tidak dapat dituntut dan digugat ketika sedang menjabat dan menjalankan tugasnya. Berdasarkan putusan Nixon v. Fitzgerald (1982) memiliki kekebalan mutlak dari gugatan perdata terkait tindakan resmi selama menjabat, serta Clinton v. Jones (1997) yang menegaskan bahwa gugatan perdata atas tindakan pribadi bisa diajukan, tetapi prosesnya dapat ditunda hingga masa jabatan berakhir. Contoh lain, anggota parlemen Uni Eropa memiliki imunitas sementara, terbatas pada saat dirinya menjabat agar dapat menjalankan tugas dan kewenangannya dengan baik. Setelah masa jabatannya habis, anggota parlemen Uni Eropa tetap dapat diperiksa terutama berkaitan dengan perkara pidana. Dalam konteks jaksa, temporary immunity dapat diberlakukan misalnya ketika ia sedang melakukan penuntutan dalam perkara strategis (misalnya terorisme atau korupsi besar), sehingga proses hukum terhadapnya tidak menghambat jalannya persidangan atau kewenangan penuntutan. Meskipun demikian, temporary immunity harus memiliki batasan yang ketat. Pertama, ia hanya berlaku selama periode jaksa sedang menjalankan tugas resminya, bukan untuk melindungi dirinya semata-mata statusnya sebagai jaksa, tindakan pribadi atau kompsi. Kedua, setelah tugas selesai, jaksa tetap wajib diperiksa dan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Dengan demikian, mekanisme ini tidak 118 meniadakan prinsip equality before the law, melainkan menyeimbangkan antara kebutuhan menjaga kelancaran proses penuntutan dan kewajiban menegakkan akuntabilitas hukum. 3.2. Perjelas standar Penanganan perkara pidana dengan itikad pembalasan dan/atau tidak baik Di beberapa negara, seperti Belanda dan Amerika Serikat, ada beragam mekanisme untuk memastikan tindak adanya retaliatory dan/atau malicious prosecution, terutama dalam ketika jaksa diperiksa untuk perkara pidana. Sistem peradilan pidana Amerika Serikat memiliki grand jury, yaitu persidangan di depan hakim dan juri, terutama dalam perkara berat (felony), untuk memeriksa apakah ada bukti permulaan yang cukup dan layak untuk dilakukan penyidikan terhadap suatu perkara. Apabila terdapat perkara yang melibatkan jaksa ketika sedang menjalankan tugas dan kewenangannya, maka persidangan ini (serupa dengan konsep hakim perneriksa pendahuluan di RKUHAP) dapat memeriksa apakah perolehan bukti permulaan untuk menentukan penyidikan terhadap jaksa sudah cukup, layak, diperoleh sesuai dengan ketentuan, dan tidak ada itikad buruk seperti pembalasan atau meredam upaya kerja jaksa. Di Belanda, mekanismenya hampir serupa dengan sistem peradilan pidana Indonesia, di mana Jaksa Agung punya kewenangan untuk menuntut atau tidak menuntut. Apabila Jaksa Agung melihat ada itikad pembalasan dan tidak baik dari penuntutan pidana terhadap seorang jaksa. Opsi lain yang dapat diatur yaitu dengan mempertegas kriteria/standar/unsur, misalnya: pemeriksaan terhadap seorang jaksa hanya mungkin dilakukan apabila jaksa tersebut sedang tidak menuntut perkara yang sangat krusial dan sarat unsur politis di yurisdiksinya. Penundaan atau bahkan penolakan pemeriksaan terhadap jaksa yang sedang menangani kasus besar merupakan suatu bentuk perlindungan terbatas dan sementara dengan alasan bahwa pemeriksaan tersebut sarat dengan unsur pembalasan. Salah satu standar lainnya bisa dipelajari dari putusan Mahkamah Agung AS dalam putusan Gonzalez v. Trevino, 2024. Putusan tersebut menetapkan standar "pembalasan", yaitu dapat dilihat apabila ada pola penegakan hukum yang tebang pilih terhadap tindak pidana serupa. 119 Misalnya, apabila dalam perkara KDRT penyidik jarang sekali menetapkan tersangka dan menyidik laporan KDRT yang menyangkut penegak hukum (polisi, jaksa , hakim), tapi kemudian penyidik secara cepat menetapkan jaksa tersebut sebagai tersangka kasus KDRT terutama ketika adajaksa yang sedang memeriksa kasus penting di yurisdiksinya. Pola yang tidak umum (unusual pattern of law enforcement) ini maka dianggap langkah penyidik tersebut sebagai "pembalasan" sehingga pemeriksan perkara pidana terhadap jaksa haruslah dihentikan. Kewenangan Jaksa Agung (Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan RI) untuk memberikan izin perneriksaan bagi jaksa yang akan diperiksa merupakan prosedur untuk melindungi jaksa dari pemeriksaan yang tidak berlandaskan bukti permulaan yang cukup, layak, ataupun atas itikad tidak baik. Prosedur untuk melindungi jaksa ini tentunya tergantung dengan bagaimana tiap negara mengatur di dalam hukumnya. Di Filipina, misalnya, pemeriksaan dilakukan oleh Ombudsman agar menyaring perkara yang bermotif pembalasan. Sedangkan di India, pemeriksaan pidana baru dapat dilakukan setelah ada pemeriksaan etik internal. Pengadilan India menetapkan bahwa prosedur yang demikian tidak melanggar prinsip persamaan di depan hukum dan tidak menciptakan diskriminasi karena pejabat negara, termasukjaksa, harus mendapatkan perlindungan agar dapat rnenjalankan tugas dan kewenangannya dengan baik. Perbandingan ini sekedar menunjukkan bahwa tiap-tiap negara punya karakteristik mekanisme, standar, dan prosedur yang berbeda untuk melindungi jaksa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dari pemeriksaan baik perkara pidana, perdata, maupun adminsitratif. D. Kesimpulan 1. Ketentuan imunitas absolut bagi penegak hukum, termasuk jaksa, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum terkini. Di Indonesia, secara norma dan praktik jaksa tidak memiliki imunitas absolut dengan serangkaian kasus di mana jaksa diproses dan dihukurn secara pidana. Oleh karena itu, Ahli berpendapat bahwa Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan tidak serta merta memberikan irnunitas absolut kepada jaksa mernjuk pada fakta terdapat beberapa jaksa yang tetap diproses hukum dan mendapatkan sanksi. Fakta tersebut membuktikan bahwa j aksa di 120 Indonesia, pemeriksaan terhadap jaksa secara prosedural perlu izin JaksaAgung, jaksa di Indonesia tidak memiliki imunitas absolut dan ini tidak bertentangan dengan UUD 1945. 2. Berbagai yurisdiksi memberikan imunitas kepada jaksa yang terbatas (qualified immunity) pada saat menjalankan tugas dan kewenangannya. Norma tersebut sejalan dengan frasa "dalam menjalankan tugas dan wewenangnya" dalarn rumusan pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan yang dimohonkan uji materil dalam kasus ini. Oleh karena itu dan berkaitan dengan imunitas terbatas, maka frase "dalam menjalankan tugas dan kewenangannya" harus dimaknai sebagaimana segala macam tugas dan kewenangan jaksa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan itu tidak terbatas pada tugas dan kewenangan jaksa dalam perkara pidana. 3. Dalam literatur dan realitas dalam praktik, jaksa tidakjarang mengalami gangguan dan intimidasi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sehingga negara perlu rnenjamin upaya perlindungan bagi jaksa. Terdapat dua opsi yaitu: (1) penundaan pemeriksaan terhadap jaksa yang sedang rnenjalankan tugas dan kewenangannya (temporary immunity), dan (2) perjelas standar dan mekanisme penanganan perkara pidana dengan itikad pembalasan dan/atau tidak baik, sehingga jaksa tetap dapat perlindungan menjalankan tugas dan kewenangannya dengan baik dan di sisi lain dapat dimintakan pertanggung jawabannya. Dalam persidangan, Ahli memberikan keterangan sebagai berikut.  Terhadap pertanyaan sejauh mana imunitas terbatas ini mengatur? Apakah ketika ada penangkapan, penahanan tertentu, penanganan perkara tertentu dalam hal tersebut ada pengecualian atau tidak? Dan apa kaitannya dengan bukti permulaan yang cukup?, menurut Ahli, doktrin yang berlaku adalah proses atau perlindungan tersebut tidak hanya untuk mengantisipasi bukti permulaan yang tidak cukup atau probable cause yang tidak dikumpulkan secara baik. Menurut Ahli terdapat satu kata kuncinya yaitu dan/atau ketika mengantisipasi atau mencegah yang namanya retaliatory arrest atau retaliatory prosecution. 121  Menurut Ahli, dalam Undang-Undang Kejaksaan memberikan kesempatan kepada Jaksa Agung untuk me-review tidak hanya pada bukti permulaan yang cukup, namun juga apakah ada indikasi untuk pembalasan atau tidak.  Bahwa legislative intent-nya ketika merespons atau mereferensi kepada standar umum PBB ketika menangani perkara-perkara pidana yang kemudian tingkat keseriusannya dan tingkat ancamannya itu sangat tinggi, dalam paragraf empat diatur ketika menangani perkara pidana, dilindungi dari perkara sipil maupun criminal litigation. Ketika dia sedang menangani perkara besar, menangani perkara serius, apakah kemudian ada perlindungan yang membuat dapat fokus dan tetap menjalankan tugas-tugas itu atau tidak? Hal ini menjadi legislative intent atau dasar sejarah mengapa akhirnya diadopsi oleh Undang-Undang Kejaksaan.  Terhadap pertanyaan mengenai sampai sejauh mana tugas dan kewenangan dijalankan, apakah pelaporan tersebut hanya terbatas ketika dia melaksanakan tugas dan kewenangannya atau tidak, menurut Ahli dalam berbagai macam literatur, termasuk putusan-putusan mengenai qualified immunity, yang diatur secara sempit dalam hal menjalankan tugas dan kewenangannya, jaksa memiliki kewenangan untuk mengeledah, menyita, menangkap, menahan, melakukan penyadapan dan lain sebagainya dalam hal menjalankan kewenangannya memeriksa kasus, jaksa tersebut dilindungi sampai dia selesai atau sampai ada prosedur izin dan lain sebagainya.  Bahwa dalam praktik di Indonesia, tidak sedikit ditemukan perkara yang dilaporkan, kemudian diproses ternyata tidak berkaitan kewenangan yang dijalankan oleh jaksa. Ahli memberikan contoh kasus Novel Baswedan gitu, ketika yang bersangkutan sedang menjadi penyidik dalam sebuah perkara besar, kemudian terdapat pelaporan perkara pidana yang ditujukan kepada dirinya, yang terjadi beberapa tahun lalu, dan itu tidak terbatas pada ketika yang bersangkutan menjalankan kewenangannya. Menurut Ahli, temporary immunity baik jangka waktu ataupun prosedur diperlukan agar orang-orang yang dilaporkan tetap menjalankan tugasnya sampai selesai.  Berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan, menurut Ahli sangat debatable, jika dilihat rumusan pasalnya hanya diatur dalam hal menjalankan tugas dan kewenangan. Dalam berbagai macam literatur, tugas dan kewenangan itu berbagai yurisdiksi diatur secara berbeda-beda. Ahli 122 mencontohkan, di Amerika Serikat, tugas dan kewenangan terbatas dalam hal perkara pidana sedangkan yurisdiksi lain menjadi tugas dan kewenangan Kejaksaan.  Menurut Ahli, Undang-Undang Kejaksaan memberikan tugas dan kewenangan kepada jaksa tidak hanya dalam ranah pidana., namun juga meliputi ranah hukum perdata dan tata usaha negara serta tugas-tugas lainnya. Menurut Ahli, hal ini merupakan open legal policy bagi Mahkamah Konstitusi untuk menafsirkan tugas dan kewenangan yang ada di Undang- Undang Kejaksaan tersebut.  Menurut Ahli yang dimaksud dengan qualified immunity dengan merujuk pada berbagai macam literatur adalah terbatas pada tugas dan kewenangannya namun tidak menutup kemungkinan menerima tugas-tugas lain seperti tugas pidana, yang berpotensi adanya ancaman untuk pembalasan. Sehingga sudah seharusnya ketika jaksa melaksanakan tugas- tugas lainnya selain menjalankan tugas pidana jaksa diberikan perlindungan. Ahli memberikan contoh, ketika seorang jaksa menangani judicial review dimana terdapat pasal-pasal yang cukup kontroversial, tidak menutup kemungkinan jaksa tersebut mendapatkan ancaman-ancaman dan gangguan-gangguan. Sehingga menurut Ahli, perlindungan yang diberikan harus dimaknai sejalan dengan tugas dan kewenangannya, baik sebagaimana diatur di Undang-Undang Kejaksaan dan sebagaimana diberikan oleh legislatif.  Menurut Ahli, harus memperjelas mengenai standar perlindungan terhadap jaksa, seperti bagaimana jaksa dapat memperoleh imunitas sementara, menurut ahli salah satunya dapat menggunakan uji relevansi. Menurut Ahli belajar dari kasus Novel Baswedan, dimana pada saat itu sedang menangani kasus yang eksposurnya besar kemudian pada saat yang bersamaan yang bersangkutan menerima kasus yang disangkakan kepadanya. Untuk dapat menilai apakah dapat memberikan perlindungan temporaty immunity kepada yang bersangkutan agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dengan menggunakan metode uji relevansi. Cara lain yang dapat digunakan untuk melindungi jaksa adalah dengan menggukan mekanisme atau prosedur screening, review, yang pelaksanaannya tergantung yurisdiksi negara masing-masing. 123  Menurut Ahli di Filipina, review screening-nya ada di Ombudsman, di India review screening-nya ada di internal mechanism-nya. Di Indonesia ketika seorang jaksa dijatuhi hukuman, sanksi, kemudian diproses melalui izin dari Jaksa Agung. Dalam pengamatan empiriknya, menurut Ahli izin Jaksa Agung tidak serta-merta memberikan imunitas, tidak serta-merta membuat kesetaraan dan kesamaan di depan hukum hilang atau berbeda antara jaksa dengan yang lain.  Ahli memberikan contoh seorang dosen, selain menjalankan tugas pokoknya sebagai dosen, dosen dapat juga diserahkan tugas administratif yang diperintahkan pimpinan. Ahli memberikan contoh lainnya yaitu ketika seorang jaksa ditempatkan di Pusdaskrimti, jaksa tersebut memiliki tugas dan kewenangan untuk mengumpulkan data-data kriminal. Dalam mengumpulkan data-data kriminal tersebut harus patuh kepada Undang- Undang Keterbukaan Informasi Publik, terutama mengenai informasi rahasia, negara, dan lain sebagainya. Ketika dia mengumpulkan, mengolah data, dan mempublikasi, menurut Ahli hal tersebut merupakan bagian dari tugas dan kewenangannya. Contoh lain, ketika seorang jaksa menduduki jabatan struktural menurut Ahli berkaitan dengan tugas dan kewenangannya, jaksa tersebut tidak memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari yang lainnya dihadapan hukum, kita memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum.  Selanjutnya Ahli menguraikan mengenai qualified immunity atau relative immunity, menurut Ahli hal ini merupakan prosedur, mekanisme untuk me- screening, apakah pelaporan atau pemeriksaan terhadap seorang jaksa berkaitan dengan pelaksanaan tugas atau tidak. Dan legislatif menunjuk Jaksa Agung sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan screening tersebut. Jika tidak sedang menjalankan tugas dan wewenangnya, seorang jaksa dapat diberikan izin untuk bisa dipanggil dan diperiksa oleh penegak hukum lain.  Terhadap pertanyaan apakah untuk melakukan OTT terhadap seoarang jaksa memerlukan izin dari Jaksa Agung, menurut Ahli izin dari Jaksa Agung diperlukan jika standar-standar retaliatory arrest terpenuhi. Ketika misalnya seorang jaksa yang di-OTT sedang menangani perkara yang besar, kejahatan terorganisir, kejahatan transnasional, kejahatan terkait terorisme maka memerlukan perlindungan dengan cara harus mendapatkan izin dari 124 Jaksa Agung karena dikhawatirkan OTT tersebut dilakukan atas dasar adanya upaya pembalasan dari pihak yang perkaranya sedang ditangani jaksa tersebut. Kemudian standar lain dalam memberikan perlindungan kepada jaksa, menurut Ahli dapat menggunakan pola yang didapat dari Putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat 2024 yaitu ketika ada unusual pattern of law enforcement, atau pola penegakan hukum yang tidak umum atau janggal, Ahli memberikan contoh kasus yang menimpa Novel Baswedan, dimana yang bersangkutan dilaporkan atas dasar kasu yang terjadi bertahun-tahun yang lalu, dan pada saat yang bersamaan Novel Baswedan sedang menangani kasus yang besar, maka perkaranya dipercepat. Terlepas adanya kedua cara memberikan perlindungan kepada jaksa diatas menurut Ahli ketika dilakukan OTT terhadap seorang jaksa tetap memerlukan izin dari Jaksa Agung untuk mencegah pembalasan dari pihak yang sedang diperiksa oleh jaksa tersebut.  Terhadap pertanyaan apakah perlindungan terhadap jaksa diatur dalam undang-undang atau aturan internal. Menurut Ahli, penerapannya berbeda di masing-masing negara, di Filipina dan di India diatur dalam undang-undang sedangkan di negara yang menganut common law seperti Singapura dan Amerika Serikat menggunakan putusan Mahkamah Agung. Menurut Ahli, putusan Mahkamah Agung menjadi dasar hukum dan ada preseden di dalamnya. Begitu pula dengan Belanda negara yang menganut civil law, terdapat putusan het appeal, putusan pengadilan tinggi atau banding di Den Haag yang menyatakan bahwa jaksa itu memiliki qualified immunity. Dan untuk Indonesia, mekanismenya diatur dalam Undang-Undang Kejaksaan khususnya Pasal 8 ayat (5) melalui izin Jaksa Agung.  Terhadap pertanyaan kapan ditanggalkan, menurut Ahli berdasarkan uji relevansi adalah selama kewenangan dan tugas itu dijalankan. Menurut pendapat Ahli, Ahli tidak menganut sampai jaksa tersebut pensiun, yang harus dites adalah apakah yang dilaporkan dan dimintakan pemeriksaan berkaitan dengan tugas dan kewenangan yang sedang dijalani jaksa tersebut. Misalnya ada seorang jaksa yang ditugaskan untuk di bagian hukum Tata Usaha Negara untuk merespons permohonan judicial review kemudian jaksa tersebut dipindahkan di bagian Pusat Data dan Statistik Kriminal di Kejaksaan dimana tugasnya adalah mengumpulkan data statistik, mengolah, 125 dan lain sebagainya. Dalam mengolah dan mempublikasikan data yang diperoleh jaksa tersebut terikat oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi yang harus dipatuhi, dan termasuk jika informasi-informasi tersebut bersifat rahasia yang berkaitan dengan keamanan negara yang harus dikecualikan. Ketika sedang menjalankan tugas jaksa dilaporkan melanggar karena terdapat informasi rahasia yang dikeluarkan, hal ini dapat dikatagorikan jaksa tersebut sedang menjalankan tugas dan kewenangannya, menurut Ahli disini relevansivitasnya. Ketika seorang jaksa itu ditempatkan di bagian diklat, maka tugas dan kewenangannya adalah melaksanakan pendidikan, pelatihan, jika jaksa tersebut dilaporkan melakukan pelanggaran maka yang dilaporkan harus bersesuaian dengan tugas dan kewenangannya.  Menurut Ahli, dalam melakukan OTT terhadap jaksa perlu dilakukan proses izin Jaksa Agung. Dan dalam penerapannya terdapat prasyarat yang harus terpenuhi, Ahli mengusulkan pengaturan mengenai prasyarat adanya OTT harus diperjelas untuk mencegah upaya penegakan hukum atau upaya pemeriksaan karena pembalasan, retaliatory arrest atau malicious prosecution.  Ahli mengusulkan beberapa indikator syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan uji relevansi, pertama, apakah jaksa tesebut sedang menangani kejahatan terorganisir yang besar atau tidak karena ketika hal ini sedang dilaksanakan, maka izin Jaksa Agung menjadi penting karena nuance, suasana, kondisi, konteks dalam penanganan perkara tersebut membutuhkan perlindungan ekstra terhadap jaksa, sehingga jaksa dapat fokus dalam bekerja. Ahli mencontohkan misalnya terkait perkara kejahatan transnasional, mengenai game online gambling, judi online, perdagangan orang, pencucian uang dan lain sebagainya. Oleh karenanya, patut diduga bahwa upaya OTT pada jaksa ini merupakan bagian dari retaliatory arrest. Peristiwa pembalasan kepada jaksa yang sedang menangani perkara berat terjadi di berbagai negara, salah satunya berdasarkan special rapporteur dari Gabriela Knaul yang disampaikan di General Assembly PBB dari 7 negara yang dia kunjungi, dari 67 negara yang dia berkorespondensi, pola ini terjadi hampir di setiap negara. Pola dimana jaksa mendapatkan pembalasan ketika sedang menangani kasus-kasus yang korupsi sangat besar, syarat kepentingan politik, ada organized crime atau kejahatan terorganisir, 126 transnasional di dalamnya. Syarat tambahannya adalah ketika terdapat unusual pattern of law enforcement.  Menurut Ahli, saran yang disampaikan ahli hanya merupak prosedur untuk memperoleh izin, tidak berarti jaksa tidak bisa diproses sama sekali, immunity absolute dapat menjadi empirical questions karena bisa saja diperoleh izin dari Jaksa Agung.  Terrhadap pertanyaan terkait persamaan di depan hukum, kita sama-sama setuju bahwa perlindungan dan jaminan itu diperlukan bagi semua pejabat, maupun penegak hukum. Menurut Ahli, ada hal-hal yang sudah diatur, existing, dan hal-hal yang berkembang dan kemudian diterapkan di berbagai macam negara. Ahli memahami bahwa apa yang diatur di berbagai macam negara belum tentu kompatibel, belum tentu sesuai, namun dalam legal reform reformasi hukum, dalam perumusan norma bahkan dalam pengambilan keputusan pengadilan, tidak sedikit menggunakan referensi/doktrin pengaturan-pengaturan yang ada di berbagai macam negara yang dapat menginspirasi untuk kemudian diterapkan yang paling layak, paling ideal dengan keadaan atau hukum di Indonesia. Oleh karena itu, persamaan di depan hukum dapat saja diterapkan ketika standar atau kriteria tersebut diterapkan. Menurut Ahli, dalam realitanya, mungkin terjadi komplikasi dan dengan adanya temporary immunity bukan berarti bahwa jaksa tersebut benar-benar immune dan tidak akan diproses. Salah satu cara untuk temporary immunity, dapat dengan apa memberhentikan sementara dan kemudian menjamin bahwa proses penegakan hukumnya itu tidak saling tercampur. Saksi Presiden Prof. Dr. Widyo Pramono  Saksi pernah menjabat sebagai Jampidsus (Jaksa Agung Muda Pengawasan).  Pada Tahun 2014 Saksi menangani perkara tindak pidana korupsi pengadaan Bus Trans Jakarta Tahun 2013, dengan tersangka Udar Pristono, Kepala Dinas PU DKI Jakarta.  Saksi bersama jajaran penyidik tindak pidana khusus, antara lain Sujadi, Sarjono Turin, dan lima jaksa lainnya, dilaporkan ke Bareskrim Polri berdasarkan Laporan Nomor 3954 tanggal 30 Oktober 2014. Laporan Polisi yang ditujukan kepada Saksi dibuat atas dasar dugaan penipuan dan penggelapan terhadap barang 127 bukti yang disita oleh Penyidik Kejaksaan, yaitu berupa uang sebesar Rp897.000.000,00. Menurut Kuasa Hukum Udar Pristono, tersangka, barang bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang disangkakan terhadap tersangka dan akan digunakan tersangka untuk membayar angsuran uang muka kondominium hotel di Bali.  Bahwa Saksi dilaporkan ke Kepolisian dengan laporan lainnya yaitu dugaan penipuan dan pemalsuan dokumen berdasar Laporan Polisi 1026 tanggal 13 November 2014. Karena adanya perbedaan hasil penimbangan terhadap 125 bus Transjakarta yang dilakukan oleh penyidik.  Bahwa laporan-laporan polisi ini ditindaklanjuti oleh penyidik Bareskrim dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor 3208 tanggal 7 November 2014 (terlampir) dan Surat Perintah Penyidikan tertanggal 31 Desember 2014, serta memanggil, memeriksa Udar Pristono sebagai saksi. Selain dilaporkan ke kepolisian, saksi dan Penyidik Kejaksaan juga dilaporkan ke KPK dan Komisi Kejaksaan dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Saksi sebagai jaksa, yakni melakukan penyidikan tindak pidana korupsi dengan kasus yang cukup menyita perhatian publik.  Terkait pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi dan jaksa lainnya berlaku ketentuan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (4), jaksa yang diduga melakukan tindak pidana, maka pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan terhadap penahanan yang bersangkutan hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung. Menurut saksi, pengajuan laporan polisi merupakan hak setiap warga negara. Tetapi dalam kaitannya dalam proses ini, undang-undang telah menentukan lembaga yang kompeten untuk menguji keabsahan tindakan penyidik atau proses penyidikan, yaitu praperadilan dan karena hal ini berkaitan dengan pembuktian. Seorang tersangka dipersilan untuk membuktikan di persidangan bahwa harta benda yang disita bukan hasil tindak pidana, termasuk masalah penimbangan bus Transjakarta.  Dengan adanya laporan polisi ini, Saksi merasa dikriminalisasi atas laporan yang tidak berdasar. Menurut Saksi dalam kapasitasnya sebagai jaksa, proses penyidikan telah dilakukan secara sah, profesional, proporsional, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saksi merasa dengan adanya laporan polisi, ada upaya tersangka untuk mengalihkan isu dan hal ini 128 sedikit banyak telah mengganggu proses penyidikan karena konsentrasi penyidik yang menangani perkara, termasuk juga Saksi, menjadi terpecah.  Menurut Saksi, Penyidik Bareskrim menyadari bahwa laporan yang ditujukan kepada Saksi dan jaksa tidak proporsional. Berdasarkan hasil gelar perkara tanggal 12 Mei 2015, Penyidik Bareskrim menghentikan penyidikan atas dugaan tindak pidana, fitnah, pencemaran nama baik yang berdasarkan Surat Nomor TAP 8A Subdit Tipidum tanggal 20 Mei 2015 yang disampaikan Sarjono Turin berdasarkan Surat Nomor B83 Tipidum tanggal 28 Mei 2015, bukti terlampir.  Demikian juga terhadap dugaan tindak pidana penipuan, penggelapan atas bukti berupa uang penipuan, pemalsuan, penimbangan Bus Transjakarta, juga dilakukan penghentian penyidikan SP3. Namun Udar Pristono menyampaikan nota keberatan yang meminta agar saksi, dan jaksa penyidik lainnya, termasuk Sarjono Turin, Victor Antonius Saragih dijadikan tersangka. Karena menurut terdakwa, LHKPN saksi dan jaksa yang lain tidak wajar.  Menurut Saksi terdapat upaya yang digunakan oleh penyidik yang berhadapan langsung atau tidak langsung dengan hukum untuk menguliti atau mencari-cari kesalahan jaksa, baik melalui laporan, pengaduan, atau pemberitaan, baik formil, profil sebagai jaksa maupun masuk ranah pribadinya, termasuk keluarganya. Dan sampai saat ini, upaya ini masih menjadi tren. Saksi merasa tuduhan atau pemberitaan yang tidak berdasar ini sangat tendensius ditujukan untuk mengganggu pelaksanaan tugas dan wewenang jaksa dan proses penegakan hukum, menyerang profesionalisme jaksa, dan me-framing, menjatuhkan marwah penegakan hukum dan jaksa secara personal.  Meskipun demikian, Saksi dan jaksa yang lain, pada waktu itu tetap berkomitmen proporsional profesional dalam menangani kasus dimaksud. Proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, bahkan sampai upaya hukum tetap berjalan. Dan terbukti di persidangan sampai pada tingkat Mahkamah Agung Republik Indonesia, berdasarkan Putusan Nomor 655 terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Untuk itu, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 13 tahun dan harta kekayaan dinyatakan dirampas untuk negara.  Dari serangkaian peristiwa ini, menurut Saksi terdapat upaya yang sistemis dan masif yang dilakukan oleh tersangka atau pihak lain untuk menghambat, dan melemahkan proses penegakan hukum, dan membuat banyak laporan polisi 129 yang tidak berdasar dan/atau kriminalisasi terhadap jaksa di tengah pelaksanaan tugas dan wewenang jaksa sebagai bentuk serangan balik koruptor (corruptor fight back), termasuk juga melakukan framing terhadap jaksa bahwa jaksa tidak profesional dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, atau menyerang pribadi jaksa.  Menurut Saksi, hal ini merupakan bentuk intimidasi, gangguan, godaan, dan merupakan campur tangan yang tidak tepat, atau pembeberan yang belum diuji kebenarannya, baik terhadap pertanggungjawaban pidana, perdata, maupun pertanggungjawaban yang lain, yang kontraproduktif dengan tujuan negara memberikan jaminan perlindungan kepada jaksa bahwa jaksa sanggup untuk menjalankan profesi secara proporsional, profesional, sebagaimana diatur juga dalam Undang-Undang Kejaksaan dan Guideline of the Rule of Prosecutor dan International Association of Prosecutors. Dalam persidangan, Saksi memberikan keterangan sebagai berikut.  Untuk menjawab pertanyaan Pemohon, berdasarkan pengalaman Saksi, Saksi mendapatkan surat perintah penyidikan yang semula dilakukan oleh Polda Metro Jaya, namun kemudian diambil alih oleh Mabes Polri. Surat penyidikan diberikan karena adanya pelanggaran Pasal 378, Pasal 372, dan Pasal 335 KUHP. Setelah terbit surat perintah penyidikan tersebut, menimbulkan gangguan dan mempengaruhi kinerja di kalangan penyidik, jaksa-jaksa senior, Jampidsus Direktur penyidikan, kasubdit penyidikan. Namun Saksi mengingatkan rekan sejawatnya untuk tidak terpengaruh dan goyah, harus tetap konsisten serta profesional dalam melaksakan tugas. Menurut Saksi, dalam melaksanakan penegakan hukum pada tahun 2013 sampai 2015, setiap perkara yang ditangani melalui kajian yang sangat intens, detail, korektif, dan sangat teliti melalui gelar perkara, dan dilakukan melalui expose yang dilakukan sampai setengah malam. Sehingga dalam dua tahun ini tidak ada perkara yang bebas.  Menurut Saksi, terdapat satu perkara bebas di Indramayu, bupati, saksinya Wakil Presiden Bapak Jusuf Kalla namun di tingkat Mahkamah Agung terbukti dengan sah, meyakinkan terdakwa bersalah.  Terhadap pertanyaan dari Hakim Ketua, menurut Saksi apabila terdapat permintaan pemanggilan dari penegak hukum baik itu polisi, KPK, jaksa agung akan berpendapat apakah ada kaitannya dengan tupoksi tugas wewenang pokok dan fungsi kejaksaan melakukan tugas apa tidak? Kalau tidak ada, Jaksa Agung 130 tidak memberikan izin. Namun jika pemanggilan tersebut berkaitan dengan hal- hal di luar tupoksi, Jaksa Agung akan memberikan izin untuk memenuhi panggilan dimaksud.  Menurut Saksi, pada intinya ketentuan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 memang memerlukan adanya izin dari Jaksa Agung. [2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Mahkamah Agung Republik Indonesia, menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 15 Juli 2025 dan memberikan keterangan lisan dalam persidangan Mahkamah tanggal 15 Juli 2025, serta menyampaikan keterangan tambahan yang diterima Mahkamah pada tanggal 24 Juli 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang 11/2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, selanjutnya kami menyebut Undang-Undang Kejaksaan, menyatakan bahwa pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Ketentuan ini menimbulkan perdebatan terkait potensi impunitas bagi jaksa dan risiko kesewenang-wenangan. Bahwa berdasarkan teori rule of law, negara hukum menuntut adanya persamaan di hadapan hukum dimana setiap orang tanpa terkecuali tunduk pada hukum yang sama tanpa perlakuan istimewa. Bahwa berdasarkan teori imunitas fungsional, pelindungan hukum bagi pejabat penegak hukum termasuk hakim dan jaksa seharusnya bersifat terbatas pada tindakan dalam kapasitas tugas dan wewenangnya, serta harus didasarkan pada iktikad baik. Bahwa berdasarkan teori abuse of power, ketentuan tanpa batasan yang jelas dapat berubah dari imunitas menjadi impunitas, yakni kekebalan mutlak yang membuka peluang penyalahgunaan wewenang dan menghambat akuntabilitas. Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan memberikan perlindungan bagi jaksa tanpa batasan atau pengecualian, serta tidak ada membedakan secara tegas antara tindakan dalam kapasitas resmi dan tindakan pribadi atau kejahatan berat. 131 Bahwa dengan perlindungan tanpa batasan atau pengecualian, pengawasan eksternal menjadi sulit dilaksanakan dan hukum sulit ditegakkan secara efektif. Praktik perlindungan pejabat di Indonesia. 1. Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi dapat dikenakan tindakan kepolisian atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan tertulis dari Presiden, kecuali: a. Tertangkap tangan; atau b. Disangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara atau tindak pidana khusus. 2. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung dapat ditangkap atau ditahan atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Presiden, kecuali dalam hal: a. Tertangkap tangan; atau b. Disangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara. 3. Ketua, wakil ketua, hakim pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama pada tiap badan peradilan di bawah Mahkamah Agung dapat ditangkap atau ditahan atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung, kecuali dalam hal: a. Tertangkap tangan; atau b. Disangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara. 4. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dapat dikenakan tindakan kepolisian dengan perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Presiden, kecuali dalam hal: a. Tertangkap tangan; atau b. Disangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati. 5. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dipanggil dan diminta keterangan sehubungan dengan tindak pidana setelah mendapat persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Majelis Kehormatan Dewan, kecuali: a. Tertangkap tangan. 132 b. Disangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara, atau c. Disangka melakukan tindak pidana khusus. Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, segala warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Bahwa berdasarkan prinsip equality before the law, perlindungan hukum bagi jaksa tidak boleh melampaui batas sehingga menimbulkan diskriminasi terhadap profesi lain atau masyarakat umum. Bahwa berdasarkan teori hukum dan kaidah hukum positif terhadap pejabat lain, perlindungan hukum fungsional bagi jaksa tetap diperlukan, tetapi dengan menjaga keseimbangan antara perlindungan profesi jaksa dan penegakan prinsip persamaan di hadapan hukum demi mencegah potensi penyalahgunaan wewenang dan menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan secara umum, antara lain: 1. Dibatasi pada tugas dan wewenang. Perlindungan hanya berlaku ketika jaksa bertindak dalam kapasitas resmi menjalankan tugas dan wewenangnya serta dengan iktikad baik. 2. Tidak berlaku untuk tertangkap tangan. Jika jaksa tertangkap tangan melakukan tindak pidana, proses hukum harus dapat berjalan tanpa memerlukan izin Jaksa Agung. 3. Pengecualian untuk kejahatan berat. Tidak ada perlindungan bagi jaksa yang diduga melakukan kejahatan berat seperti korupsi, kejahatan kemanusiaan, atau kejahatan terhadap keamanan negara. KESIMPULAN. 1. Perlindungan hukum bagi Jaksa sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan tetap diperlukan untuk menjaga independensi dan keamanan dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya, tetapi harus dengan batasan yang tegas sehingga tidak menimbulkan impunitas dan tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum, serta equality before the law. Keterangan Tambahan Setelah mempelajari permohonan pemohon dalam perkara tersebut dapat kami sampaikan keterangan tambahan sebagai berikut: 133 - Praktik Pelindungan Pejabat di Indonesia 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 6 ayat (3) “Hakim konstitusi hanya dapat dikenai tindakan kepolisian atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan tertulis dan Presiden kecuali dalam hal: a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana; atau b. berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara atau tindak pidana khusus.” 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Pasal 17 ayat ( 1): “Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung dapat ditangkap atau ditahan atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetuiuan Presiden kecuali dalam hal: a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; atau b. Berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka telah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.” 3. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Pasal 26 “Ketua Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan dapat ditangkap atau ditahan atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung, kecuali dalam hal: a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; b. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati; atau 134 c. disangka telah melakukan trndak prdana keJahatan terhadap keamanan negara.” 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 25 “Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan dapat ditangkap atau ditahan atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung kecuali dalam hal: a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; b. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati; atau c. disangka telah melakukan kejahatan terhadap keamanan negara.” 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 26 “Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan dapat ditangkap atau ditahan atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetuiuan Ketua Mahkamah Agung, kecuali dalam hal: a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; b. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati; atau c. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.” 6. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 245 (1) Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetuiuan tertulis dan Presiden setelah mendapat pertimbangan dan Mahkamah Kehormatan Dewan 135 (2) Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPR a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana; b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana peniara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau c. disangka melakukan tindak pidana khusus. 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 24 “Tindakan kepolisian terhadap Anggota BPK guna pemeriksaan suatu perkara dilakukan dengan perintah Jaksa Agung setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis Presiden.” Pasal 25 (1) Anggota BPK dapat dikenakan tindakan kepolisian tanpa menunggu penntah Jaksa Agung atau persetujuan tertulis Presiden, apabila: a. tertangkap tangan melakukan suatu tindak pidana; atau b. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati. - Bahwa terkait permohonan uji materi ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, dapat kami sampaikan bahwa hingga saat ini Mahkamah Agung belum pemah menerima pertimbangan teknis hukum yang diajukan oleh Jaksa Agung dalam pemeriksaan perkara kasasi dalam lingkup peradilan umum, peraditan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer. - Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil putusan dalam permohonan ini. [2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Kepolisian Republik Indonesia, menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 2 Juli 2025 dan memberikan keterangan lisan dalam persidangan tanggal 3 Juli 2025 serta menyampaikan keterangan tambahan yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Juli 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut: 136 1. Ketentuan Konstitusional Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa: “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.” Ketentuan ini memberikan kerangka dasar konstitusional bahwa Polri adalah institusi negara yang bertanggung jawab dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) serta penegakan hukum. Dengan kata lain Polri merupakan organ negara yang secara konstitusional diberikan mandat untuk menegakkan hukum. Mandat ini tidak bersifat simbolik, melainkan memberikan dasar konstitusional atas kedudukan Polri dalam sistem hukum nasional. 2. Bahwa kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana melekat secara langsung pada institusi Polri, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g UU Polri dan Pasal 6 KUHAP. Kewenangan tersebut bersifat general dan residual, yaitu berlaku terhadap seluruh tindak pidana, kecuali jika undang-undang secara eksplisit mengatur penyidik khusus. Polri memiliki kedudukan sebagai penyidik utama (principal investigator) dalam sistem peradilan pidana. Dalam hal terdapat institusi lain yang juga diberikan kewenangan penyidikan, hal tersebut bersifat lex specialis dan hanya berlaku untuk jenis perkara tertentu. Dalam kerangka hukum acara pidana Indonesia, penyidikan merupakan fungsi awal dan strategis dalam proses penegakan hukum. Oleh karena itu, pendelegasian fungsi ini harus dilakukan dengan kehati-hatian dan tidak boleh mereduksi kewenangan pokok Polri sebagaimana ditentukan oleh UUD dan UU Kepolisian. 3. Bahwa dalam sistem hukum Indonesia, ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 telah menegaskan bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Prinsip equality before the law merupakan norma yang melindungi hak asasi warga negara, Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, sehingga harus berlaku bagi setiap orang. Hukum ditempatkan dalam posisi tertinggi dimana kekuasaan pun harus tunduk pada hukum. Prinsip equality before the law merupakan manifestasi dari negara hukum (Rechstaat), sehingga harus ada 137 perlakuan yang sama bagi setiap orang di depan hukum (gelijkheid van ieder voor de wet). Kedudukan apapun menempatkan warga negara mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum, sehingga dengan kedudukan yang setara, maka warga negara dalam berhadapan dengan hukum tidak ada yang berada diatas hukum. ‘No man above the law’, artinya tidak ada keistimewaan yang diberikan oleh hukum pada subjek hukum. Prinsip dasar ini diuraikan pula dalam Penjelasan Umum KUHAP butir 3a yang merumuskan: “Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan”. Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahkan mengatur dengan tegas: “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.” 4. Bahwa Polri dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menormakan tentang perlindungan atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya, namun ketiadaan perlindungan ini bukan berarti kekurangan, melainkan bentuk komitmen Polri untuk tunduk secara penuh pada prinsip equality before the law, serta tunduk pada mekanisme disiplin internal (PP No. 2 Tahun 2003) dan kode etik profesi Polri (Perpol No. 7 Tahun 2022). Ketentuan Pasal 52 KUHP dan ketentuan Pasal 58 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP telah membatasi aparat penegak hukum untuk tidak melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan jabatannya yang memiliki konsekuensi pemberatan pidana. Kedua pasal tersebut mempertegas bahwa aparat penegak hukum tidak dapat berlindung di balik jabatannya apabila melakukan penyalahgunaan wewenang. Bahkan, ketentuan ini menerapkan pemberatan pidana bagi aparat penegak hukum (termasuk polisi dan jaksa) apabila melakukan tindak pidana dalam konteks jabatannya. Hal tersebut merupakan bentuk proteksi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas jabatannya, sehingga Polri menerima konsekuensi atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya itu. Penegakan hukum terhadap anggota Polri tunduk pada prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law). Maka, apabila seorang anggota Polri melakukan tindak pidana, proses penegakan hukum terhadap yang bersangkutan dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum lainnya (seperti KPK, Kejaksaan, atau TNI dalam konteks tertentu), tanpa memerlukan izin terlebih dahulu dari Kapolri, sepanjang: 138 a. Prosedurnya sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana (KUHAP); b. Tidak ada ketentuan khusus yang mengatur sebaliknya (lex specialis). Penegasan ini pernah disampaikan oleh Kapolri Jenderal Polisi Drs. Tito Karnavian pada 20 Desember 2016, (Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kapolri Sebut KPK-Kejaksaan Bisa Periksa Anggotanya Tanpa Perlu Izin", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2016/12/20/21573191/kapolri.sebut.kpk- kejaksaan.bisa.periksa.anggotanya.tanpa.perlu.izin?). Selanjutnya pernyataan yang sama juga dinyatakan oleh Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo pada Rapat Dengar Pendapat dengan DPR RI pada tanggal 11 September 2024, beliau secara terang-terangan menyatakan persetujuannya dan mempersilahkan untuk menindak personel Kepolisian apabila ada yang terlibat tindak pidana (Jakarta, Senin (11/11/2024). (ANTARA/HO-Divisi Humas Polri) Hal ini menunjukkan Kapolri tidak hanya membuka pintu, tetapi mendorong proses hukum pihak lain terhadap anggota Polri tanpa prosedur izin formal. Namun, ada kewajiban pemberitahuan kepada Kesatuan Polri menurut ketentuan internal Polri, dalam hal terdapat anggota Polri yang ditangkap atau diproses oleh penegak hukum lain, maka kesatuan tempat anggota bertugas harus segera diberitahu. Hal ini bertujuan untuk menjamin aspek pembinaan personel, perlindungan hukum, serta menjaga proses etik dan disiplin internal Polri. (Rujukan: Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin, mengatur bahwa penyelesaian pelanggaran disiplin dapat dilakukan bersamaan dengan proses pidana, dan koordinasi antar lembaga penegak hukum diperlukan). 5. Bahwa dalam rangka penegakan hukum yang profesional dan akuntabel, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan konstitusional dan yuridis untuk melakukan tindakan hukum berupa upaya paksa terhadap setiap orang, termasuk Aparat Penegak Hukum (APH), yang diduga melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang- 139 Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 1) Dalam hal tertangkap tangan, penyidik Polri dapat langsung melakukan penangkapan dan penahanan terhadap APH yang diduga melakukan tindak pidana, tanpa memerlukan izin dari instansi atau atasan yang bersangkutan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 18 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwa tidak ada kekebalan atau keistimewaan hukum bagi aparat, termasuk hakim, dalam perkara pidana di luar pelaksanaan tugas yudisial. 2) Dalam hal tidak tertangkap tangan, penyidik Polri tetap berwenang untuk memanggil, memeriksa, serta menetapkan tersangka dan melakukan upaya paksa terhadap APH sesuai dengan prosedur hukum acara pidana yang berlaku, tanpa memerlukan izin atau persetujuan dari lembaga asal APH tersebut, kecuali apabila diatur secara eksplisit dalam undang- undang khusus, seperti dalam hal pemeriksaan jaksa berdasarkan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan, yang mempersyaratkan izin dari Jaksa Agung hanya ketika dugaan tindak pidana terjadi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang jaksa tersebut. 3) Polri dalam pelaksanaan tugas penyidikan terhadap APH juga memperhatikan asas praduga tak bersalah, keadilan, dan due process of law, serta tetap melakukan koordinasi lintas lembaga untuk menjamin tidak terjadinya tumpang tindih kewenangan, tetapi hal ini tidak berarti tunduk secara struktural pada lembaga asal APH yang diselidiki. 6. Bahwa terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum lainnya (APH) seperti Jaksa, Hakim, KPK dan Advokat selaku personal/pribadi yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya, dapat dicontohkan antara lain : a. Jaksa 1) Proses penyidikan kasus dugaan perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur dan atau melakukan kekerasan sesksual dalam lingkup rumah tangga terhadap anak bernama Mahawira Rafif Alfaro berusia 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan yang dilakukan oleh tersangka Adi Junaidi, SH, MH, Jaksa Aktif pada Kejaksaan Tinggi Kalbar 140 berdasarkan LP/301/VIII.1.24/2018/KALBAR/SPKT, tanggal 8 Agustus 2018, telah dilakukan pemanggilan berdasarkan surat panggilan tersangka Nomor : Sp.Pgl/213/XII/2018/Ditreskrimum, tanggal 06 Desember 2018, namun yang bersangkutan tidak dapat hadir dengan alasan dalam melaksanakan tugas jaksa diduga melakukan tindak pidana maka pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan dan penahanan terhadap jaksa yang bersangkutan hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung. Atas dasar alasan tersebut Kapolda Kalbar telah menyurati kepada Jaksa Agung sebanyak 4 (empat) kali antara lain : (a) Surat Kapolda Kalbar Nomor: B/295/I/RES.1.24/2019, tanggal 31 Januari 2019. (b) Surat Kapolda Kalbar Nomor: B/2289/X/RES.1.24/2019, tanggal 9 Oktober 2019. (c) Surat Kapolda Kalbar Nomor: B/1689/VII/RES.1.24/2020, tanggal 21 Juli 2020. (d) Surat Kapolda Kalbar Nomor: B/2265/X/RES.1.24/2020, tanggal 8 Oktober 2020. Dari ke empat surat ijin untuk menghadirkan tersangka guna kepentingan pemeriksaan tersebut tidak pernah ada balasan dari pihak Kejaksaan Agung Republik Indonesia hingga saat ini. 2) Proses penyidikan kasus suap Joko Tjandra pada tahun 2020, dimana dalam perkara tersebut terdapat keterlibatan seorang Jaksa yang berdinas di Kejaksaan Agung atas nama Pinangki Sirna Malasari telah menerima suap berupa hadiah atau janji dari Tersangka Joko Tjandra, yang pada proses penyelidikan/penyidikan tersebut Jaksa Agung RI telah memberikan izin kepada Penyidik Tipidkor Bareskrim Polri (sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan) berdasarkan surat nomor : B-302/A/JA/08/2020 tanggal 24 Agustus 2020, meskipun syarat pemeriksaannya hanya dapat dilakukan di kantor Kejaksaan Agung. 3) Proses Penyidikan di Polres Tapanuli Selatan atas dugaan tindak pidana kejahatan informasi dan transaksi elektronik berdasarkan laporan polisi Nomor : LP/B/177/V/2024/SPKT/Polres Tapanuli 141 Selatan/Polda Sumatera Utara tanggal 25 Mei 2024, yang pada proses penyidikan tersebut Jaksa Agung RI telah memberikan izin kepada Penyidik Polres Tapanuli Selatan (sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan) berdasarkan surat Nomor: B-410/C/Cp./07/2024 tanggal 5 Juli 2024. b. Hakim 1) OTT Wakil Ketua PN Medan, Wahyu Prasetyo Wibowo, dan beberapa hakim serta panitera adhoc tipikor (Merry Purba, Sontan Merauke Sinaga, panitera Helpandi, serta ketua PN Marsudin Nainggolan) tertangkap tangan oleh KPK saat operasi OTT, yang didukung aparat Polri. Proses penyidikan & penahanan berjalan tanpa izin dari MA karena delik tindak pidana umum, bukan terkait tugas peradilan. 2) OTT tiga hakim PN Surabaya, Erintuah Damanik, Heru Hanindyo, dan Mangapul serta seorang pengacara, terkait dugaan suap vonis bebas Gregorius Ronald Tannur. Pelaksana OTT dari Kejaksaan Agung (Jampidsus), tindakan ini tidak diperlukan izin dari Mahkamah Agung karena tindakan OTT dilakukan saat tertangkap tangan (caught in the act). Kasus-kasus diatas memperjelas bahwa hakim tidak mendapatkan perlakuan istimewa ketika diduga melakukan tindak pidana: meskipun aktif menjabat, penyidik KPK dengan bantuan Polri tetap melanjutkan proses hukum tanpa izin MA. Hal ini selaras dengan sebagaimana dalam putusan MK No. 49/PUU-X/2012, yang menegaskan bahwa tidak ada keistimewaan hukum bagi hakim ketika melakukan tindak pidana. c. KPK Stepanus Robin Pattuju (Penyidik KPK, 2021), yang sempat menjabat sebagai penyidik di KPK dan berlatar belakang Polri, ditetapkan sebagai tersangka kasus suap terkait penghentian penyelidikan atas Wali Kota Tanjung Balai, M. Syahrial. Robin ditangkap, diperiksa dan ditahan oleh Bareskrim Mabes Polri seluruh proses dilakukan tanpa izin apapun dari pimpinan KPK. Sebagai aparat penegak hukum yang berstatus independen, penyidikan terhadap Robin oleh Polri berlangsung sesuai KUHAP tanpa perlu izin dari lembaga manapun, termasuk KPK. 142 Proses tindakan pemeriksaan, penetapan tersngka, penangkapan hingga penahanan yang dilakukan oleh Polri melalui Bareskrim adalah bagian dari sistem hukum nasional yang menjunjung equality before the law, tanpa pengecualian terhadap APH lainnya. d. Advokat Bahwa Polri menangani 235 tindak pidana yang dilakukan oleh Advokat, diantaranya : 1) Kasus Evelin Dohar Hutagalung Polri menetapkan advokat ini sebagai tersangka dalam kasus penggelapan dan pemerasan terhadap kliennya, serta dugaan suap terhadap oknum polisi. Polri menerbitkan surat panggilan dan bahkan ancaman jemput paksa, tanpa perlu izin dari organisasi advokat atau lembaga lain. 2) Kamaruddin Simanjuntak Advokat ini diperiksa oleh Bareskrim Polri sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik dan berita bohong, Polri menerbitkan surat panggilan tanpa perlu izin dari organisasi advokat atau lembaga lain. Bahwa mekanisme izin sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan sebagaimana saat ini diterapkan menunjukkan kekeliruan dalam penafsiran, karena memberikan ruang pemberlakuan izin secara absolut dan tidak membedakan antara perbuatan jabatan dan perbuatan pribadi. semestinya dibatasi hanya terhadap tindakan hukum terhadap jaksa yang sedang menjalankan tugasnya berdasarkan surat perintah jabatan, bukan terhadap jaksa yang melakukan tindak pidana secara pribadi. Hal ini untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan institusional dan prinsip equality before the law sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 7. Bahwa sebagai perbandingan dalam hukum positif Indonesia, sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan terhadap pejabat publik dalam pelaksanaan tugasnya, seperti halnya Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan, pada dasarnya memiliki tujuan serupa, yakni menjamin fungsi kelembagaan berjalan secara profesional dan tidak diintervensi secara sewenang-wenang. Namun demikian, pengaturan yang ideal harus pula 143 mempertimbangkan prinsip due process of law dan efektivitas penegakan hukum. Ketentuan izin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan tidak mengatur limitasi waktu pemberian izin oleh Jaksa Agung. Hal ini menjadi pembeda dibandingkan dengan peraturan serupa yang mengatur pembatasan waktu secara eksplisit, antara lain: 1) UU MD3 a) Pasal 245 ayat (2) UU MD3 (sebagaimana diubah dengan UU No. 17 Tahun 2014 beserta perubahannya) mengatur bahwa: “Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permintaan persetujuan tertulis diterima.” b) Pasal 245 ayat (3) UU MD3 (sebagaimana diubah dengan UU No. 17 Tahun 2014 beserta perubahannya) mengatur bahwa: Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku apabila anggota DPR : (1) Tertangkap tangan melakukan tindak pidana (2) Disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup ; atau (3) Disangka melakukan tindak pidana khusus (TP. Korupsi, TP. Terorisme, TP. Pelanggaran HAM Berat, TPPO, TP. Narkotika) 2) UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah a) Pasal 90 ayat (2) UU Pemerintahan Daerah (UU No. 23 Tahun 2014 beserta perubahannya) menyatakan: “Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan, dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diterimanya permohonan, dapat dilakukan proses penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan.” b) Pasal 90 ayat (3) UU Pemerintahan Daerah (UU No. 23 Tahun 2014 beserta perubahannya) menyatakan: Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: tertangkap tangan melakukan tindak pidana 144 kejahatan; atau disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara. Ketentuan di atas memberikan kepastian hukum, baik bagi aparat penegak hukum (penyidik Polri) maupun bagi pejabat yang akan diperiksa. Ketiadaan limitasi waktu dalam Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan berpotensi menimbulkan ketidakpastian, yang dapat menghambat kelancaran proses penyidikan dan memperlemah prinsip due process of law. Bahwa kebutuhan akan kepastian hukum dan asas persamaan dimuka hukum, sebagaimana bunyi Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil...” Berdasarkan asas ini, maka setiap subjek hukum, termasuk penyidik maupun jaksa, berhak atas kejelasan prosedural dalam proses hukum, termasuk waktu pemberian izin oleh pejabat struktural. Ketiadaan batas waktu justru menciptakan potensi ketimpangan dan menggantung status hukum seseorang, sekaligus membuka ruang intervensi berlarut dari pihak yang berwenang memberi izin. Disamping itu dalam sistem hukum modern yang menjunjung prinsip checks and balances, kewenangan administratif tidak boleh menjadi hambatan substansial terhadap penegakan hukum. Oleh karena itu, sebagaimana dalam sistem yang diterapkan terhadap anggota DPR, kepala daerah, dan ASN, pemberian batas waktu atas proses perizinan menjadi parameter kontrol terhadap penggunaan kewenangan administratif agar tidak mengarah pada perlindungan yang berlebihan (overprotection) dan mengganggu fungsi hukum. Oleh karenanya dari perspektif Polri sebagai pihak yang berkepentingan langsung terhadap kelancaran proses penyidikan, perlindungan administratif terhadap jaksa tetap diperlukan, sepanjang disertai dengan mekanisme pembatasan waktu pemberian izin, misalnya paling lama 14 hari sejak permohonan diterima. Dalam hal tidak ada jawaban dalam tenggang waktu tersebut, dapat diatur bahwa permohonan dianggap telah dikabulkan secara otomatis (fiktif positif), sebagaimana asas yang juga telah diterapkan dalam hukum administrasi pemerintahan. 145 8. Bahwa sebagai aparat penegak hukum, Polri dan Kejaksaan memiliki posisi yang bersifat komplementer, bukan subordinatif sebagaimana Prof. Jimly Asshiddiqie sebagai ahli konstitusi dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, menegaskan dalam beberapa kesempatan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, fungsi penegakan hukum dibagi secara responsif antara Polri dan Kejaksaan, sehingga bukan hierarki tetapi bersifat komplementer. Menurut beliau, "Kejaksaan dan Kepolisian adalah dua tonggak penegakan hukum yang saling melengkapi, bukan dua lembaga yang saling menjegal." Ini menggarisbawahi gagasan bahwa keduanya berjalan berdampingan, mendukung satu sama lain dalam rangka menjaga supremasi hukum. Oleh karena itu, mekanisme izin dalam Pasal 8 ayat (5) harus dipandang sebagai prosedur koordinatif antar institusi penegak hukum, bukan sebagai pembatasan atau superioritas satu institusi terhadap yang lain (bukan rivalitas yuridis). Oleh karena itu, Polri menekankan pentingnya sinkronisasi kelembagaan dalam semangat kerja sama, sebagaimana ditekankan dalam prinsip-prinsip internasional peran Jaksa dan aparat penegak hukum, serta mengedepankan koordinasi antarlembaga sebagai landasan untuk menjamin efektivitas, keadilan, dan profesionalisme dalam penegakan hukum. 9. Terkait Pengujian Pasal 11A ayat (1) huruf a, Pasal 11 ayat (1) huruf e, dan Pasal 11A ayat (2) Undang-Undang Kejaksaan berkenaan dengan penugasan jaksa untuk menduduki atau mengisi jabatan di luar institusi kejaksaan. Bahwa dalam doktrin pemisahan kekuasaan, Montesquieu menjelaskan 3 (tiga) fungsi negara yang dilaksanakan oleh 3 (tiga) cabang kekuasaan, yakni fungsi membuat Undang-Undang (rule making function) oleh Kekuasaan Legislatif; fungsi melaksanakan Undang-Undang (rule application function) oleh kekuasaan Eksekutif; dan fungsi mengadili atas pelanggaran Undang- Undang (rule adjudication function) oleh kekuasaan judicial. (Miriam Budiardjo. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm. 152). Konstruksi UUD NRI 1945 di desain dengan mengaktualisasikan doktrin pemisahan kekuasaan “trias politica”, dengan mendudukkan 3 (tiga) kekuasaan negara. Kekuasaan Eksekutif diatur dalam Bab III UUD 1945, kekuasaan Legislatif diatur dalam bab VII dan bab VIIA UUD 1945 serta kekuasaan Yudisial dalam Bab IX UUD 1945. Bahwa dalam konteks doktrin 146 “trias politica” maupun doktrin Catur Praja, sama-sama memiliki fungsi yang berkaitan dengan ketertiban dan keamanan. Namun doktrin Catur Praja memisahkan fungsi tersebut dari kekuasaan bestuur, berbeda halnya dengan doktrin “trias politica” yang memandang fungsi rule application function oleh Eksekutif juga terkandung makna dalam menjalankan fungsi menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dan bernegara (fungsi Politie). Oleh sebab itu, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kedudukan Kejaksaan RI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia ada pada ranah Eksekutif, yang berkedudukan dibawah Presiden dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah secara jelas menyebutkan ”Hanya Hakim di Mahkamah Agung, serta peradilan di bawahnya, dan Hakim Konstitusi, yang disebut pelaku kekuasaan kehakiman.” Sementara posisi Jaksa sesuai Undang-Undang Kejaksaan, berada di ranah eksekutif yang berkedudukan dibawah Presiden yang diberi kewenangan untuk melakukan penuntutan. Bahwa konsep tersebut tidak dipahami secara rigid dengan pemisahan mutlak antar cabang kekuasaan negara, tetapi justru mengakui sistem checks and balances serta interkoneksi antar cabang kekuasaan dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan (executive function). Dalam konteks tersebut, Kejaksaan sebagai lembaga negara yang berada dalam rumpun kekuasaan eksekutif (dibawah Presiden), tidak termasuk ke dalam kekuasaan kehakiman. Hal ini ditegaskan dalam: a. Penjelasan Pasal 1 angka 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa pelaku kekuasaan kehakiman hanyalah hakim pada MA, badan peradilan di bawahnya, dan hakim konstitusi. b. Pasal 2 UU No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI menegaskan bahwa Kejaksaan merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Dengan demikian, penugasan jaksa ke luar institusi Kejaksaan, sejauh tidak melanggar prinsip independensi penegakan hukum dan tetap berada dalam ruang lingkup eksekutif atau administrasi negara, tidak melanggar konstitusi atau asas trias politica. 147 Ketentuan Pasal 11A UU Kejaksaan memungkinkan penugasan jaksa pada jabatan di luar Kejaksaan dengan dua prinsip utama: 1. Harus tetap dalam kerangka kompetensi dan kewenangan kejaksaan. 2. Dapat dirangkap jika terkait dengan fungsi penegakan hukum atau pelayanan hukum. Penugasan ini mencerminkan fleksibilitas administratif negara dalam menempatkan sumber daya profesional hukum pada kebutuhan struktural tertentu, selama tidak bertentangan dengan tugas pokok dan prinsip akuntabilitas kelembagaan. Prinsip ini sejalan dengan asas diskresi dalam UU Administrasi Pemerintahan, khususnya: Pasal 24 UU No. 30 Tahun 2014 yang membolehkan pejabat menggunakan diskresi untuk mengatasi stagnasi pemerintahan dan pelayanan publik yang mendesak. Dengan demikian, penugasan jaksa ke luar instansi Kejaksaan (misalnya sebagai staf ahli di lembaga pemerintahan, anggota tim ad hoc, atau jabatan non-struktural lain) bukan bentuk penyimpangan konstitusional, tetapi justru manifestasi dari prinsip administrasi negara yang adaptif terhadap kebutuhan. Yang menjadi penting adalah memastikan bahwa penugasan tersebut tidak memengaruhi independensi jaksa dalam fungsi penuntutan. Oleh karena itu, penugasan harus tetap tunduk pada prinsip profesionalitas dan kode etik kejaksaan, serta tidak boleh merusak integritas sistem peradilan pidana. Dalam praktik, banyak jaksa yang ditugaskan dalam lembaga seperti BNN, Kemenkumham, KPK, atau instansi lain yang masih dalam ekosistem hukum, dan tetap menjaga integritas serta loyalitas fungsional terhadap lembaga induk Kejaksaan RI. 10. Terkait pengujian Pasal 30B huruf a Undang-Undang Kejaksaan berkenaan dengan kewenangan menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum dalam bidang intelijen penegakan hukum. Bahwa ketentuan dimaksud merupakan bagian dalam UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (UU Intelijen) karena intelijen penegakan hukum memang merupakan salah satu ruang lingkup sah dari sistem intelijen negara sebagaimana diatur dalam: 148 1) Pasal 7 UU No. 17 Tahun 2011 yang secara eksplisit menyebut "intelijen penegakan hukum" sebagai salah satu sub-bidang intelijen negara; 2) Pasal 9 huruf d UU No. 17 Tahun 2011 yang menegaskan bahwa Intelijen Kejaksaan termasuk dalam penyelenggara intelijen negara. Oleh karena itu, keberadaan norma Pasal 30B huruf a UU Kejaksaan justru merupakan implementasi konstitusional dari kewenangan yang telah diberikan melalui UU Intelijen dan tidak membentuk overlapping norma maupun kompetensi antar lembaga negara. Pasal 30B huruf a UU Kejaksaan menyatakan bahwa kejaksaan menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum dalam fungsi intelijen penegakan hukum. Penting dipahami bahwa fungsi “penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30B huruf a bukanlah bagian dari proses penyidikan dalam hukum acara pidana, melainkan merupakan fungsi intelijen penegakan hukum yang bersifat preventif dan strategis. Fungsi intelijen penegakan hukum memiliki karakter kerja tertutup dan proaktif untuk mengantisipasi atau mengungkap lebih awal potensi gangguan terhadap proses penegakan hukum, termasuk kejahatan korporasi, korupsi, atau pelanggaran sistemik. Secara keseluruhan, fungsi intelijen penegakan hukum dimaksudkan untuk: - Menjaga integritas sistem peradilan pidana, - Meningkatkan efektivitas penegakan hukum melalui informasi awal, - Memberikan dasar yang kuat bagi tindakan hukum terbuka seperti penyidikan dan penuntutan, - Memitigasi risiko kegagalan penegakan hukum akibat lemahnya pembuktian atau hilangnya jejak pelaku. Sementara penyidikan pidana diatur dalam KUHAP dan dilaksanakan oleh penyidik berdasarkan alat bukti dan proses hukum yang terbuka serta akuntabel secara yudisial. Dengan demikian, keberadaan intelijen kejaksaan tidak dapat disamakan dengan fungsi penyidikan dalam hukum acara pidana, dan tidak mengganggu kewenangan penyidik Polri atau penyidik lain yang sah menurut undang- undang. 11. Bahwa Polri sebagai penyelenggara Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c UU Intelijen memiliki fungsi deteksi dini dan peringatan dini terhadap gangguan keamanan dan 149 ketertiban masyarakat (kamtibmas). Fungsi intelijen kepolisian diarahkan untuk mendukung keamanan dalam negeri secara luas, termasuk dalam konteks preemptif terhadap gangguan Kamtibmas. Sedangkan fungsi intelijen Kejaksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30B huruf a UU Kejaksaan lebih diarahkan pada: a. Deteksi terhadap permasalahan hukum yang kompleks dan berdampak sistemik, b. Penggalangan dalam rangka penanganan perkara besar seperti korupsi atau kejahatan ekonomi, c. Koordinasi penegakan hukum, terutama untuk mendukung efektivitas tugas penuntutan. Dengan demikian, keberadaan intelijen Kejaksaan dan intelijen Kepolisian tidak saling tumpang tindih, melainkan saling melengkapi dalam sistem intelijen nasional yang terkoordinasi di bawah Badan Intelijen Negara (BIN) sebagai leading sector (Pasal 10 UU 17/2011). Dalam sistem intelijen negara, keberagaman pelaksana intelijen mencerminkan fungsi spesialisasi sesuai dengan ruang lingkup tugas masing- masing instansi. Koordinasi dan integrasi lintas lembaga diatur secara sistematis, sehingga meskipun Kejaksaan memiliki fungsi intelijen penegakan hukum, implementasinya tetap berada dalam mekanisme koordinatif, bukan kompetitif. 12. Terkait pengajuan Pasal 35 ayat (1) huruf g Undang-Undang Kejaksaan berkenaan dengan tugas dan wewenang Jaksa Agung dapat mengkoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer yang dalam penjelasan pasal a quo menyatakan bahwa pelaksanaan ketentuan ini dilakukan dalam rangka penanganan perkara koneksitas. Bahwa perkara koneksitas sering kali bersifat sensitif dan multidimensi, seperti dalam kasus kekerasan yang melibatkan prajurit TNI dan warga sipil, atau dalam perkara korupsi lintas institusi. Koordinasi terpadu dalam penuntutan untuk menetapkan apakah pengadilan militer yang akan mengadili perkara Tindak Pidana yang dilakukan bersama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer adalah sangat 150 diperlukan. Koordinasi antara jaksa dan oditur militer atas dasar hasil Penyidikan yang dilakukan bersama antara Penyidik Polri dan POM TNI yang dapat difasilitasi oleh Kejaksaan melalui peran Jaksa Agung, dibutuhkan untuk: a. Menjamin keberlangsungan penanganan perkara pada tingkat penuntutan sampai dengan penentuan kewenangan mengadili (pengadilan militer atau pengadilan umum). b. Menghindari ketiadaan solusi jika terjadi perbedaan pendapat terkait penentuan kewenangan mengadili pada perkara Koneksitas. c. Memberi kepastian hukum kepada para pihak. Bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf g UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dapat dinilai dan dianggap tidak bertentangan dengan konstitusi, sepanjang dimaknai bahwa kewenangan Jaksa Agung bersifat koordinatif dan integratif sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing Aparat Penegak Hukum (APH) dan bukan monopolistik atau bahkan menghilangkan kewenangan Penyidikan yang dimiliki oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan atau POM TNI. Kewenangan Penyidikan sudah diatur secara tegas dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHAP) berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa kewenangan penyidikan terhadap warga sipil adalah tanggung jawab Polri, Kecuali Tindak Pidana tertentu yang memberikan kewenangan terhadap jaksa sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang sedangkan terhadap prajurit TNI, penyidikan dilakukan oleh Polisi Militer sebagaimana ketentuan dalam Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dengan pelimpahan berkas perkara kepada Oditur Militer atau Oditur Militer Tinggi sesuai dengan wewenang mereka masing masing menurut hukum yang berlaku, bukan kepada Jaksa Agung. Fungsi penyidikan tetap dilakukan oleh penyidik sesuai subjek hukum yang diduga melakukan Tindak Pidana (Polri untuk sipil dan POM TNI untuk militer). Namun, dalam perkara koneksitas, mekanisme koordinatif dan gabungan adalah keharusan agar proses hukum tidak terhambat oleh yurisdiksi institusional. Dalam konteks ini, peran Polri sebagai otoritas penyidik utama (dengan mengacu pada Putusan MK Nomor 59/PUU-XX/2023) terhadap 151 warga sipil dalam perkara koneksitas sangat strategis, antara lain: Rekonstruksi kejadian, Pemeriksaan saksi sipil, Pengumpulan sampai dengan . alat bukti terkait unsur tindak pidana. Hal ini menjadi kontribusi substansial Polri dalam proses penuntutan, dan tidak dapat digantikan oleh koordinasi administratif semata. Bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf g UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan seharusnya berisikan norma yang sejalan dengan konsideran Menimbang huruf c yang menyatakan bahwa pembangunan hukum nasional adalah untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing. Hal ini juga selaras dengan pandangan hukum bahwa hubungan antar aparat penegak hukum (Polri, Kejaksaan, POM TNI) bersifat komplementer, bukan rivalistik atau hierarkis. Sebagaimana pendapat Prof. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M., pakar hukum pidana dan kriminologi, dalam berbagai tulisannya menegaskan bahwa: "Dalam sistem peradilan pidana yang terpadu (integrated criminal justice system), antara penyidik (Polri), penuntut umum (Kejaksaan), dan hakim (peradilan) memiliki peran yang setara dan saling melengkapi (komplementer), bukan hierarkis atau subordinatif." Lebih lanjut, dalam konteks perkara koneksitas, Prof. Romli menekankan bahwa: "Penyidikan terhadap subjek hukum warga sipil tetap berada di bawah kewenangan Polri sebagai penyidik utama, meskipun terdapat mekanisme koordinatif melalui Jaksa Agung. Fungsi koordinasi tersebut harus dipahami sebagai bentuk integrasi antar institusi penegak hukum dalam perkara lintas yurisdiksi, bukan sebagai dominasi atau pengambilalihan kewenangan penyidikan." (Sumber: Romli Atmasasmita, "Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme", Penerbit Genta Publishing, 2011 dan Catatan Pakar dalam berbagai forum peradilan pidana koneksitas). Perlu kita perhatikan keberlakuan Pasal 17 ayat (2) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa terdapat Larangan penyalahgunaan Wewenang yang meliputi larangan melampaui Wewenang, larangan mencampuradukkan Wewenang, dan atau larangan bertindak sewenang-wenang. 152 Dengan demikian, selaras dengan norma pada Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta sejalan dengan pendapat Prof. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M., dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf g UU Kejaksaan tidak bertentangan dengan UUD 1945, selama ditafsirkan sebagai fungsi koordinasi dan integrasi antarlembaga penegak hukum dalam perkara koneksitas, bukan bentuk melampaui wewenang atau pengambilalihan fungsi penyelidikan dan penyidikan oleh Kejaksaan. Pembagian kewenangan antara Polri dan Kejaksaan dalam konteks perkara koneksitas harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum, prinsip diferensiasi fungsional, supremasi hukum, dan due process of law sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 dan ketentuan Pasal 89 sampai dengan Pasal 94 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang secara tegas mengatur tata cara penyidikan dan penuntutan perkara koneksitas yang bersifat lintas yurisdiksi (sipil dan militer), bukan cenderung memperluas peran Kejaksaan melampaui fungsi penuntutan (interpretasi dominus litis) dan dapat mengaburkan batas fungsi antar institusi penegak hukum. Fungsi koordinasi Jaksa Agung bersifat prosedural-administratif, sedangkan fungsi penyidikan tetap berada pada otoritas hukum yang sah sesuai subjek pelaku, yakni Polri untuk warga sipil dan POM TNI untuk militer. Berdasarkan hal-hal di atas, Polri berpandangan bahwa pengaturan pada frasa “mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan Penyelidikan, Penyidikan....” dalam Pasal 35 ayat (1) huruf g UU Kejaksaan inkompatibel dengan peraturan perundang-undangan lain karena: a. Fungsi koordinasi dan pelaksanaan penanganan perkara koneksitas sudah diatur secara lengkap berdasarkan ketentuan pasal 89-94 UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana; b. Kewenangan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku sipil dan militer sudah melekat pada Polri dan POM TNI; c. Penuntutan terhadap prajurit militer tetap dilakukan oleh Oditur Militer, bukan oleh Kejaksaan Agung; d. Cenderung tidak sejalan dengan norma pada Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan 153 bahwa terdapat Larangan penyalahgunaan Wewenang yang meliputi larangan melampaui Wewenang, larangan mencampuradukkan Wewenang, dan atau larangan bertindak sewenang-wenang. e. Norma ini berpotensi menimbulkan konflik yurisdiksi dan menciptakan adanya ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan prinsip checks and balances dalam negara hukum demokratis. Oleh karena itu, Polri menyarankan agar ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf g UU Kejaksaan dihapus atau setidaknya direvisi agar lebih konsisten dengan sistem hukum acara pidana nasional dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. PENUTUP Demikian keterangan Polri sebagai pihak terkait dibacakan dan disampaikan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, kami menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Konstitusi yang mulia untuk menilai dan memutus perkara a quo secara adil dan bijaksana demi tegaknya konstitusi dan keadilan. Bahwa Pihak Terkait Kepolisian Republik Indonesia menyerahkan keterangan tambahan, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut: A. POKOK-POKOK MATERI PERTANYAAN MAJELIS HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI Pada intinya, materi pertanyaan Majelis Hakim Konstitusi yang diperintahkan untuk dijelaskan oleh pihak terkait meliputi hal-hal sebagai berikut : 1. PERTANYAAN YANG MULIA, HAKIM ENNY NURBANINGSIH a. Dari kepolisian saya mohon datanya, di halaman 6 dari kepolisian ini menjelaskan, ini hanya contoh bahwa ketika dilakukan proses untuk melakukan penyidikan di situ, itu ternyata ada hambatan, izin itu tidak kemudian segera dikeluarkan atau kemudian tidak ada balasan sama sekali. b. Data seberapa banyak perkara yang modelnya sudah jelas bahwa ini harus segera dilakukan proses penyidikan, tetapi kemudian terhambat karena izinnya ternyata tidak dikeluarkan, tidak pernah ada kemudian tanggapan apa pun dari pihak Kejaksaan Agung. Itu datanya mohon dapat diberikan. 154 2. PERTANYAAN YANG MULIA, HAKIM SALDI ISRA a. Berkenaan dengan upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi terhambat oleh ketentuan Pasal 8 ayat 5 itu, itu berapa sih, adanya dan kasus-kasusnya kasus-kasus apa saja? Itu mungkin perlu kami disampaikan untuk membuktikan bahwa secara riil itu benar adanya, supaya bisa jadi pertimbangan bagi Makamah. Itu yang pertama. Karena di keterangan Pihak Terkait Kepolisian itu eksplisit meminta menyatakan itu inkonstitusional atau inkonstitusional bersyarat. Salah satu syarat yang disebutkan oleh kepolisian itu boleh sih, seperti itu, tapi harus ada limitasi waktu tertentu. Nanti kalau dalam waktu tertentu tidak ada, dianggap Kejaksaan Agung sudah memberikan izin untuk melakukan proses hukum. b. Pihak Terkait yang lain yang berbeda pandangannya, dalam hal ini Kepolisian, bantu juga kami, mengapa Mahkamah Konstitusi harus bergeser dari pertimbangan Putusan 55 Tahun 2013 3. PERTANYAAN YANG MULIA, HAKIM SUHARTOYO a. Berkaitan dengan penyidikan, sebenarnya Pasal 6 KUHAP ayat (1) huruf a dan Pasal 7 ayat (2) itu bisa disampingkan Kejaksaan tidak, ketika penyidik Kejaksaan Agung melakukan penyidikan, kemudian bisa melipir-lipir tidak terkena kewajiban di Pasal 7 ayat (2)-nya yang disamakan dengan penyidik-penyidik lain yang seharusnya di bawah pengawasan dan koordinasi Kepolisian karena given-nya kan Pasal 6 ayat (1) huruf a. b. apakah penyidik-penyidik lain, selain Kepolisian itu secara konsisten diberlakukan enggak Pasal 7 ayat (2) itu? Nanti diberi keterangan Mahkamah, ya, Pak. Selama ini bagaimana penyidik-penyidik yang di luar yang Kepolisian, apakah ketika akan melimpahkan berkas perkara atau sedang menangani perkara itu di bawah pengawasan dan koordinasi penyidik-penyidik Kepolisian, sebagaimana yang diperintahkan dalam Pasal 7 ayat (2) itu. Kalau ada, tolong kami diberi datanya juga B. KETERANGAN PIHAK TERKAIT 1. Menjawab pertanyaan Yang Mulia, Hakim Enny Nurbaningsih, kami jelaskan sebagai berikut : 155 Penyidikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Jaksa a. Bareskrim Polri, 1 (satu) perkara. b. Polda Sumut, 6 (enam) perkara. c. Polda Lampung 4 (empat) perkara. d. Polda Banten 1 (satu) perkara e. Polda Metro Jaya 2 (enam) perkara. f. Polda Jawa Barat 1 (satu) perkara. g. Polda Jawa Timur 1 (satu) perkara. h. Polda Kalimantan Barat 1 (satu) perkara. i. Polda Sulawesi Tengah 1 (satu) perkara. j. Polda Sulawesi Selatan 1 (satu) perkara. k. Polda Sulawesi Barat 1 (satu) perkara. l. Polda Papua Tengah 1 (satu) perkara. Dengan total kesuluruhan 21 (dua puluh satu) perkara sebagaimana data terlampir. Dari 21 (dua puluh satu) perkara tersebut 5 (lima) Polda mengirimkan ijin akan tetapi tidak mendapatkan respon dari Kejaksaan Agung diantaranya Polres lampung Selatan, Polda Lampung, Polda Jabar, Polda Kalbar dan Polres Jombang, sedangkan 16 (enam belas) perkara lainnya tidak mengirimkan ijin karena berkaitan dengan tertangkap tangan dan kasus narkoba. Bahwa mekanisme izin sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan sebagaimana saat ini diterapkan menunjukkan kekeliruan dalam penafsiran, karena memberikan ruang pemberlakuan izin secara absolut dan tidak membedakan antara perbuatan jabatan dan perbuatan pribadi. semestinya dibatasi hanya terhadap tindakan hukum terhadap jaksa yang sedang menjalankan tugasnya berdasarkan surat perintah jabatan, bukan terhadap jaksa yang melakukan tindak pidana secara pribadi. Berdasarkan data di atas terhadap beberapa perkara ijin tidak diberikan walaupun Penyidik Polri telah melayangkan surat permintaan ijin kepada Jaksa Agung akan tetapi tidak mendapat tanggapan. 2. Menjawab pertanyaan Yang Mulia, Hakim Saldi Isra, kami jelaskan sebagai berikut : 156 Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan, pada dasarnya memiliki tujuan serupa, yakni menjamin fungsi kelembagaan berjalan secara profesional dan tidak diintervensi secara sewenang-wenang. Namun demikian, pengaturan yang ideal harus pula mempertimbangkan prinsip due process of law dan efektivitas penegakan hukum, faktanya Ketiadaan limitasi waktu dalam Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan berpotensi menimbulkan ketidakpastian, yang dapat menghambat kelancaran proses penyidikan dan memperlemah prinsip due process of law. Berdasarkan hal tersebut di atas, sebagaimana pertanyaan Yang Mulia Hakim Saldi Isra dan sebagaimana pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi RI 55/PUU-XI/2013 …. Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU 16/2004 harus dipandang sebagai satu kesatuan norma hukum yang termuat dalam Pasal 8 ……. sehingga harus dimaknai bahwa izin Jaksa Agung diperlukan dalam melakukan tindakan kepolisian terhadap jaksa yang diduga melakukan tindak pidana pada saat melaksanakan tugas dan wewenangnya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa Pasal 8 ayat (5) Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, harus dimaknai sebagai satu kesatuan dengan keseluruhan Pasal 8, sehingga kewajiban mendapatkan izin dari Jaksa Agung hanya berlaku apabila tindakan hukum dilakukan terhadap jaksa yang sedang melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dengan demikian, tafsir MK telah mempersempit norma tersebut agar tidak berlaku mutlak terhadap semua jaksa, tetapi hanya dalam konteks profesional formal (in officio). Hal ini merupakan bentuk perlindungan fungsional (functional immunity) yang wajar untuk menjamin independensi jaksa, namun tetap harus diperjelas ruang lingkup dan prosedurnya. Meskipun perlindungan terhadap aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya adalah bagian dari prinsip fair trial dan due process of law, namun pengaturan semacam itu tidak boleh menciptakan potensi hambatan dalam penegakan hukum. 157 Oleh karena itu, diperlukan limitasi waktu dalam proses pemberian izin oleh Jaksa Agung, sebagaimana diterapkan dalam ketentuan hukum positif lain, seperti: a. Pasal 245 ayat (2) UU MD3, yang membatasi waktu pemberian izin DPR paling lama 30 hari; b. Pasal 90 UU Pemerintah Daerah, yang menyatakan proses hukum terhadap kepala daerah tetap dapat berjalan apabila tidak ada tanggapan dalam 30 hari. Untuk menjaga kepastian hukum, maka sepatutnya Mahkamah Konstitusi dalam putusan baru memberikan norma korektif (normative correction) terhadap Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan, berupa: - Batas waktu pemberian izin maksimal 14 hari kerja sejak diterimanya permintaan resmi; - Apabila dalam batas waktu tersebut tidak diberikan tanggapan, maka secara hukum permohonan dianggap dikabulkan secara otomatis (fiktif positif). Oleh karenanya dari perspektif Polri sebagai pihak yang berkepentingan langsung terhadap kelancaran proses penyidikan, perlindungan administratif terhadap jaksa tetap diperlukan, sepanjang disertai dengan mekanisme pembatasan waktu pemberian izin, misalnya paling lama 14 hari sejak permohonan diterima. Dalam hal tidak ada jawaban dalam tenggang waktu tersebut, dapat diatur bahwa permohonan dianggap telah dikabulkan secara otomatis (fiktif positif), sebagaimana asas yang juga telah diterapkan dalam hukum administrasi pemerintahan. Polri memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar dalam menguji kembali konstitusionalitas Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan, berkenan menyatakan bahwa permintaan izin dari Jaksa Agung hanya berlaku secara terbatas dalam konteks pelaksanaan tugas formal jaksa, disertai dengan pengaturan batas waktu dan mekanisme fiktif positif guna menjamin kelancaran penegakan hukum, akuntabilitas lembaga penegak hukum, dan tegaknya asas persamaan di hadapan hukum. 3. Menjawab pertanyaan Yang Mulia, Hakim Suhartoyo kami jelaskan sebagai berikut : 158 Bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (1) KUHAP telah menentukan Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Bahwa KUHAP secara tegas tidak mengatur kedudukan Kejaksaan sebagai Penyidik, karena sesuai ketentuan di atas telah diatur tentang Penyidik itu sendiri, sehingga kejaksaan tidak dapat dikatagorikan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Hal ini berkaitan erat dengan fungsi pengawasan terhadap proses penyidikan, dalam hal pengawasan terhadap PPNS. Polri melalui Peraturan Kapolri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan Bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dapat melakukan pengawasan proses penyidikan terhadap PPNS, akan tetapi tidak demikian dengan penyidikan tindak pidana korupsi atau tindak pidana tertentu yang dilakukan oleh Kejaksaan, karena kedudukan kejaksaan atau lembaga lain yang melakukan fungsi penyidikan yang bukan PPNS. Sesuai dengan ketentuan Pasal 107 ayat (1) KUHAP berbunyi : Untuk kepentingan penyidikan, penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a memberikan petunjuk kepada penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan. Kemudian dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 7 huruf b dan Pasal 9 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa. Sementara itu, Jaksa tidak termasuk dalam klasifikasi penyidik dalam KUHAP, tetapi memperoleh kewenangan penyidikan khusus dari UU Kejaksaan, yang tidak tunduk pada mekanisme pengawasan Polri. Bahkan, dalam praktiknya: a. Penyidikan oleh Jaksa tidak berada di bawah kontrol eksternal sebagaimana halnya PPNS; b. Tidak ada mekanisme petunjuk, pembinaan teknis, atau pengawasan proses sebagaimana berlaku pada penyidik lain; c. Namun tetap menjalankan fungsi penyidikan tanpa tunduk pada sistem pengawasan sebagaimana berlaku umum. 159 Hal ini menciptakan asimetri perlakuan hukum yang secara esensial adalah bentuk privilege, dan berpotensi: a. Mengaburkan prinsip check and balances dalam sistem peradilan pidana, dan b. Mengganggu akuntabilitas serta objektivitas penegakan hukum, karena adanya immunitas struktural terhadap satu kelompok profesi. Bahwa secara umum fungsi pengawasan itu menjadi penting dalam pelaksanaan proses penyidikan karena sebagai sarana check and balances. Mc. Farland memberikan definisi pengawasan (control) sebagai berikut. “Control is the process by which an executive gets the performance of his subordinate to correspond as closely as posible to chossen plans, orders objective, or policies”. (Pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, tujuan, kebijakan yang telah ditentukan). Bahwa pada dasarnya KUHAP sudah berada pada jalur yang tepat, tatkala pembuat undang-undang memisahkan kekuasaan penyidikan dan penuntutan kepada dua instansi yang sederajat, yaitu Kepolisian selaku penyidik dan Kejaksaan selaku penuntut umum yang berkonsentrasi membuat dakwaan dan membuktikan dakwaannya di Pengadilan. Tentunya pemisahan tersebut menyiratkan suatu fungsi pengawasan antar instansi yang harus berjalan demi mencapai tujuan keadilan materiil yang sebenar-benarnya. Kontrol hakim terhadap jaksa selaku penuntut umum harus diperluas dengan kewenangan memeriksa dakwaan yang dimajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Bahkan menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH dalam tulisannya yang berjudul “Gagasan Negara Hukum Indonesia”, salah satu prinsip negara hukum adalah pembatasan kekuasaan. Kekuasaan harus juga dipandang sebagai kekuasaan yang dimiliki lembaga dan aparat penegak hukum agar terjadi check and balances dan menghindari kekuasaan yang mutlak (absolute) dalam rangka memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Kewenangan ganda jaksa dalam menyidik dan menuntut tentu tidak 160 akan memenuhi prinsip check and balances, karena penyidik jaksa dan penuntut jaksa berada dalam satu “rumah pengayoman yang sama” yaitu Kejaksaan Republik Indonesia. Hal ini yang akan menghambat prinsip Transparansi dan Akuntabilitas, karena sesama “penghuni rumah” hanya akan menjaga “keutuhan rumahnya” dan “menyelesaikan permasalahan di dalam rumahnya”, yang berakibat potensi hambatan “akses publik”. Berbeda dengan Polisi (Polri), penyidik Polri yang hanya dapat menyidik- tidak dapat menuntut (tidak terlibat dalam proses penuntutan), bahkan hasil penyidikan Polri masih harus “dinilai”, “diperiksa”, ‘dikoreksi”, “diteliti” oleh Jaksa, sebelum dinyatakan oleh Jaksa lengkap dan siap untuk masuk pada tahap penuntutan. Bahwa dalam praktik penegakan hukum, hanya terdapat delapan (8) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari kementerian atau lembaga yang berdasarkan undang-undang sektoralnya memiliki kewenangan khusus untuk melakukan penangkapan, penahanan, dan pengiriman berkas perkara tanpa melalui mekanisme koordinasi dan pengawasan (Korwas) oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kedelapan PPNS tersebut antara lain: 1) PPNS Imigrasi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 2) PPNS Bea dan Cukai, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai; 3) PPNS Otoritas Jasa Keuangan (OJK), berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan; 4) PPNS Kelautan dan Perikanan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; 5) PPNS Lingkungan Hidup dan Kehutanan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan; 161 6) PPNS Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, berdasarkan Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan; 7) PPNS Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi; 8) PPNS Resi Gudang, berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang. Namun demikian, dari kedelapan lembaga tersebut, penyidik dari Kejaksaan Agung yang juga melakukan fungsi penyidikan dalam perkara tertentu tidak termasuk dalam daftar PPNS dimaksud dan tidak tunduk pada sistem koordinasi dan pengawasan penyidikan oleh Polri. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa terhadap proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan, tidak pernah dilakukan mekanisme Korwas sebagaimana diberlakukan terhadap PPNS lainnya. Hal ini menimbulkan ketidakteraturan dalam struktur sistem penyidikan nasional dan dapat menimbulkan perbedaan perlakuan hukum antar penyidik yang tidak selaras dengan prinsip equality before the law. Bahwa sebagai pelaksanaan amanat ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa, dalam kurun waktu tahun 2021 s/d 2025 sebagai berikut : NO INSTANSI 2021 2022 2023 2024 2025 CT CC CT CC CT CC CT CC CT CC 1 BADAN POM 176 159 151 99 312 232 368 286 4 - 2 KLHK 174 157 120 92 364 149 436 221 2 1 3 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT 5 2 4 2 - - - - - - 4 KEMENAKER 22 - - - 55 4 65 4 2 - 5 BEACUKAI 5 5 7 4 1 1 1 1 - - 6 DITJEN PAJAK 159 81 110 32 296 195 350 249 21 8 7 KEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN 15 13 12 12 8 3 10 5 - - 8 DITJEN IMIGRASI 1 1 2 2 6 1 8 1 - - 9 BADAN KARANTINA PERTANIAN 2 2 3 2 19 3 23 11 - - 162 10 DITJEN METTOLOGI PKTN KEMENDAG 1 1 2 1 9 - 11 - 1 - 11 KEMENKOMINFO 1 2 1 - - - - - 2 - 12 BADAN KARANTINA HEWAN - - - - - - - - - - 13 DITJEN PERHUBUNGAN LAUT - - 5 - - 2 - 2 - - 14 DITJEN KETENAGA LISTRTIKAN - - - - - - - - - - 15 DIT PENYIDIKAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA DITJEN KI KEMENKUMHAM 9 - 1 - 8 4 10 4 3 - 16 DITJEN MINERBA ESDM 1 - - - - - - - 1 - 17 DITJEN PERHUBUNGAN UDARA 5 4 - - - - - - - - 18 DIT P2R DITJEN P2TR ATR/BPN 2 - - - - - - - 2 - 19 OJK 11 - TOTAL 578 427 418 246 1078 594 1282 784 49 9 Demikian keterangan Tambahan Pihak Terkait disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, memutus, dan mengadili perkara a quo. Selain itu Pihak Terkait Kepolisian Republik Indonesia mengajukan 1 (satu) orang Ahli yaitu Dr. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H. yang menyampaikan keterangan tertulis pada tanggal 1 Agustus 2025, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Dalam doktrin pemisahan kekuasaan, Montesquieu menjelaskan 3 (tiga) fungsi negara yang dilaksanakan oleh 3 (tiga) cabang kekuasaan, yakni fungsi membuat Undang-Undang (rule making function) oleh Kekuasaan Legislatif, fungsi melaksanakan Undang-Undang (rule application function) oleh kekuasaan Eksekutif, dan fungsi mengadili atas pelanggaran Undang-Undang (rule adjudication function) oleh kekuasaan judicial. Konstruksi UUD 1945 di desain dengan mengaktualisasikan doktrin pemisahan kekuasaan “trias politica”, dengan mendudukkan 3 (tiga) kekuasaan negara. Kekuasaan Eksekutif diatur dalam Bab III UUD 1945, kekuasaan legislatif diatur dalam bab VII dan bab VIIA UUD 1945 serta kekuasaan yudisial yang diatur dalam Bab IX UUD 1945. Disisi lain dalam doktrin catur praja, Van Vollenhoven menambah 1 (satu) fungsi kekuasaan negara yakni fungsi politie, sehingga menjadi 4 (empat) fungsi dengan istilah catur praja, yaitu (i) fungsi regeeling (pengaturan); (ii) fungsi bestuur (penyelenggaraan pemerintahan); (iii) fungsi rechtsspraak atau peradilan; dan (iv) fungsi politie yaitu berkaitan dengan fungsi ketertiban dan keamanan. Bahwa 163 aktualisasi teori catur praja tersebut kekuasaan negara dipisahkan ke dalam 4 kekuasaan. Kekuasaan regeling dipersamakan dengan kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk peraturan perundang-undangan. Kekuasaan bestuur dipersamakan dengan kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan menjalankan pemerintahan. Kekuasaan rechtspraak dipersamakan dengan kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan fungsi peradilan. Serta kekuasaan politie mempunyai kekuasaan untuk menjalankan fungsi menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dan bernegara. Dalam konteks doktrin trias politika maupun doktrin catur praja, sama-sama memiliki fungsi yang berkaitan dengan ketertiban dan keamanan dan fungsi sistem peradilan pidana terpadu atau sistem penegakan hukum. Namun doktrin Catur Praja memisahkan fungsi tersebut dari kekuasaan bestuur, berbeda halnya dengan doktrin trias politica yang memandang fungsi rule application function oleh Eksekutif juga terkandung makna dalam menjalankan fungsi menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dan bernegara (fungsi Politie). Dalam mekanisme sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system) (Kepolisian sebagai penyidik utama, Kejaksaan sebagai penuntut umum, Peradilan dan lembaga pemasyarakatan). Hal demikian tentunya menggambarkan eksistensi kehadiran fungsi negara dalam arti luas yakni menciptakan keamanan dan ketertiban umum serta sistem penegakan hukum yang berkeadilan sebagaimana pandangan Van Vollenhoven yang dapat pula diterjemahkan terhadap tugas-wewenang dalam fungsi penegakan hukum yang dikenal saat ini dengan sistem peradilan pidana terpadu (Integreted Criminal Justice System). Bahkan jauh dari pada itu, asal mula pembentukan negara dan pemerintahan, pertama-tama ditujukan pada tercapainya usaha mewujudkan nachtwachterstaat (negara penjaga malam) berpangkal dari state of nature yang bagaimanapun tenteramnya suatu kehidupan akan selalu mengandung ancaman bagi keselamatan individu atau kelompok selama tidak ada negara atau pemerintah yang menjamin keamanan dan ketertiban dengan memelihara, menjaga, dan menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian dalam mewujudkan terciptanya suatu keamanan, ketertiban, keadilan tersebut memang menjadi tugas negara, sebagaimana dikatakan oleh Charles E Merriam dalam Systematic Politics. Journal of Philosophy bahwa tugas negara meliputi 5 (lima) bidang, antara lain: external security, internal order, justice, welfare dan freedom. Tugas negara itu diselenggarakan melalui alat 164 perlengkapan negara yang melaksanakan fungsi keamanan, ketertiban dan penegakan hukum. Dalam konteks negara Indonesia alat perlengkapan negara yang dirumuskan dalam UUD 1945 salah satunya adalah Polri. Di dalam karakteristik negara hukum, hakekat fungsi pemerintahan negara memiliki kewajiban untuk menjaga ketertiban umum, keamanan, serta memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dari setiap bentuk ancaman, termasuk kejahatan dalam proses penegakan hukum yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum Kepolisian. Istilah penegakan hukum merupakan terjemahan dari “law enforcement”. Dalam Black’s law Dictionary, law inforcement diuraikan sebagai “The act of putting something such as a law into effect, the execution of a law, the carriying out of a mandate or command”. Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa penegakan hukum sama dengan tindakan represif yang dilakukan oleh “aparat penegak hukum”. Sebagai pelaksana fungsi penegakan hukum, maka tugas pokok Kepolisian dalam rangka melaksanakan penegakan hukum dalam kaitannya dengan Kepolisian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”. Selanjutnya pada ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf (g) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas "melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang- undangan lainnya”. Sistem peradilan pidana terpadu yang dimulai dari Kepolisian sebagai penyidik utama, Kejaksaan sebagai penuntut umum, Peradilan dan lembaga pemasyarakatan dalam pengaturan hukum terkait pembagian tugas fungsi dan wewenang bertujuan menghindari adanya potensial incoordination enforcement yang dikenal dalam perspektif akademis “the problem of incoordination enforcement” sebagaimana dipaparkan oleh Kate Andrias dalam satu tulisannya Kate Andrias, “The President’s Enforcenement Power”, New York University Law Review. Sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU- XVII/2019, bahkan jauh dari pada itu tidak hanya tidak terkoordinasinya dengan baik Lembaga pro justitia namun dapat mengarah intervensi kewenangan pro justitia sebagaimana dalam Pertimbangan Hukum, hal. 333 – 334, sebagai berikut : 165 “….Dalam perspektif pelembagaan criminal justice system penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa sebagai salah satu syarat untuk dapat dikatakan sebagai suatu negara hukum maka dalam proses penegakan hukum hanya memiliki sistem pelembagaan criminal justice system yang kesemuanya berada dalam tatanan pro Justitia yang menganut konsep diferensiasi fungsional (fungsi yang berbeda-beda) di antara komponen penegak hukum yang melaksanakan fungsi penegakan hukum, yaitu: penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, putusan dan pelaksanaan putusan pengadilan, serta pemberian bantuan/jasa hukum. Secara universal, criminal justice system diterapkan di negara manapun dan tidak satu pun negara yang benar-benar menyebut sebagai negara hukum membuka kemungkinan keberadaan institusi ekstra yudisial yang bersifat ad hoc sekalipun diberi kewenangan yudisial/pro Justitia. Bahkan, sekalipun terdapat negara yang memiliki model criminal justice system yang berbeda, namun pada prinsipnya yang tidak berbeda adalah memberikan kewenangan pro Justitia kepada lembaga yang bukan dari lembaga yang memiliki kewenangan yudisial, apalagi melakukan intervensi baik langsung atau tidak langsung terhadap institusi penegak hukum. Sebagai contoh, di Indonesia kewenangan pro Justitia hanya dimiliki oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan KPK (yang memiliki fungsi penegakan hukum).” Bahwa amanah tugas negara tersebut juga tertuang dalam pokok pikiran pembukaan Alinea ke - IV UUD 1945 sebagai arah tujuan penyelenggaraan negara yang merupakan landasan fundamental dalam filsafat kenegaraan yakni untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia guna mencapai tujuan nasional. Hal demikian sejalan dengan prinsip penyelenggaraan kekuasaan peradilan yang merdeka sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan, “Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 166 Republik Indonesia Tahun 1945”. Ketentuan dimaksud mendasarkan pada hakekat larangan perlakuan berbeda yang bertentangan dengan prinsip equal protection sebagaimana yang dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yaitu persamaan atau kesederajatan di hadapan hukum dan pemerintahan. Dengan cara demikian akan terhindarkan pula adanya proses peradilan yang berlarut-larut yang mengakibatkan berlarut-larutnya pula upaya penegakan keadilan yang pada akhirnya justru dapat menimbulkan pengingkaran terhadap keadilan itu sendiri. Keadilan yang tertunda adalah keadilan yang tertolak (“justice delayed justice denied” – vide Putusan MK No. 49/PUU-X/2012). Hal demikian telah sejalan dan berkesesuaian dengan pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 59/PUU-XXI/2023 yang pada pokoknya mengharuskan adanya peran koordinasi semua penyidik dalam pemaknaan termasuk pada penyidik PPNS dan penyidik pada instansi lain yang memperoleh kewenangan untuk melakukan penyidikan berdasarkan suatu undang-undang secara khusus (Ahli berpendapat termasuk juga pada penyidik tertentu Kejaksaan). Adapun pertimbangan hukum Putusan MK No. 59/PUU-XXI/2023 sebagai berikut : - Pada Halaman 116, sistem peradilan pidana terpadu di atas, tidak dapat dilepaskan dari keberadaan KUHAP, khususnya berkenaan dengan fungsi penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa “Penyidik adalah: a. pejabat polisi negara Republik Indonesia; b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang”. Oleh karena itu, Pasal a quo menjadi pijakan utama dalam menegaskan bahwa Kepolisian dalam hal ini Polri merupakan pengemban fungsi penyidikan yang utama. Penegasan mengenai fungsi utama Polri dalam penyidikan juga dinyatakan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU 2/2022) yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas penegakan hukum pidana, Polri bertugas untuk “melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan perundang-undangan lainnya”. Dengan demikian, peran dan tugas Polri dalam penegakan hukum pidana dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk semua tindak pidana adalah menjadi kewenangan utama dari Kepolisian. 167 - Pada halaman 523 – 524, Mahkamah telah berpendirian sebagaimana Putusan Nomor 28/PUU-V/2007, bertanggal 27 Maret 2008, yang dikutip kembali dalam Putusan Nomor 16/PUU-X/2012, bertanggal 23 Oktober 2012, dan kembali ditegaskan dalam Putusan Nomor 2/PUU-X/2012, bertanggal 3 Januari 2013, antara lain menyatakan sebagai berikut: “[3.13.6] .. Kata “sesuai” dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya memungkinkan alat penegak hukum lainnya seperti kejaksaan diberi wewenang untuk melakukan penyidikan. … selanjutnya Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan berbunyi, “Melakukan penyidikan terhadap pidana tertentu berdasarkan undang- undang”. Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum di atas, kewenangan untuk melakukan penyidikan tidak hanya dimiliki oleh lembaga penegak hukum saja tetapi juga dibuka kemungkinan dilakukan oleh lembaga lain di luar lembaga penegak hukum sepanjang tidak bertentangan dengan kewenangan lembaga penegak hukum. Bahwa dalam konteks demikian, setiap lembaga baik itu Kepolisian dan lembaga lain yang mempunyai kewenangan penyidikan, masing-masing memiliki tugas dan wewenang yang berbeda sesuai dengan bidang kekhususan yang diberikan oleh undang-undang. Artinya, sekalipun undang- undang dapat memberikan kewenangan penyidikan kepada lembaga negara lain, kewenangan dimaksud tidak boleh mengabaikan penerapan sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system). Prinsip demikian dilakukan dengan kewajiban selalu membangun koordinasi antara penyidik yang bukan penegak hukum dari lembaga negara yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing dengan penyidik Polri. - Pada halaman 525, dengan demikian, menurut Mahkamah, pemberian kewenangan penyidikan kepada penyidik pada instansi lain yang memperoleh kewenangan untuk melakukan penyidikan berdasarkan suatu undang-undang secara khusus dalam pelaksanaan tugasnya sepanjang tetap berkoordinasi dengan Penyidik Polri adalah hal yang dapat dibenarkan. Berkaitan dengan objek pengujian UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (untuk selanjutnya disebut UU Kejaksaan) yang dimohonkan oleh Pemohon, ahli berpendapat sebagai berikut: 168 1. Berkaitan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan: Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung. Ketentuan tersebut mempersyaratkan adanya izin dari Jaksa Agung hanya ketika dugaan tindak pidana terjadi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang jaksa adalah bertentangan dengan UUD 1945 tidak memiliki kepastian hukum yang adil. Perlindungan hukum yang ditujukan pada jaksa secara administratif melalui adanya terlebih dahulu izin dari jaksa agung telah mengabaikan prinsip – prinsip negara hukum yang didalamnya terdapat pemaknaan hakekat general justice principle yaitu terhindarkan adanya proses peradilan yang berlarut-larut yang mengakibatkan berlarut-larutnya pula upaya penegakan keadilan yang pada akhirnya justru dapat menimbulkan pengingkaran terhadap keadilan itu sendiri. Keadilan yang tertunda adalah keadilan yang tertolak “justice delayed justice denied”, hal yang demikian pula tidaklah tepat dianggap sebagai suatu kebijakan Undang-Undang yang justru ternyata meniadakan suatu hak bagi beberapa orang tetapi memberikan hak demikian kepada orang-orang lainnya incasu pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung maka keadaan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip equal protection. 2. Berkaitan dengan ketentuan Pasal 11A ayat (1) huruf a dan e UU Kejaksaan, bahwa Jaksa dapat ditugaskan untuk menduduki atau mengisi jabatan di luar instansi Kejaksaan atau pada pada penugasan lainnya sepanjang dengan alasan dan pertimbangan penugasan tersebut dalam lingkup tidak memengaruhi independensi jaksa dalam fungsi penuntutan dan tetap berada dalam ruang lingkup eksekutif atau administrasi negara dalam kerangka kompetensi dan kewenangan kejaksaan dan dapat dirangkap jika terkait dengan fungsi penegakan hukum atau pelayanan hukum. 3. Berkaitan dengan ketentuan Pasal 30B huruf a UU Kejaksaan, yang menyatakan bahwa dalam bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan berwenang menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum. Dengan mengacu pada UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (UU Intelijen), pada hakekatnya intelijen penegakan hukum memang merupakan salah satu ruang lingkup sah dari sistem 169 intelijen negara. Sehingga demikian terdapat pemisahan fungsi “penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30B huruf a yang tidak tergolong ejusdem generis bukanlah bagian dari pengelompokan genus proses penyidikan yang dimaksudkan dalam hukum acara pidana. Dengan demikian, keberadaan intelijen kejaksaan tidak dapat disamakan dengan fungsi penyidikan dalam hukum acara pidana, dan tidak tumpang tindih terhadap kewenangan penyidik Polri atau penyidik lain yang sah menurut undang-undang dan terkoordinasi di bawah Badan Intelijen Negara (BIN) sesuai dengan UU Intelijen. 4. Berkaitan dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf g UU Kejaksaan, yang menyatakan bahwa jaksa agung mempunyai tugas dan wewenang mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan Penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer. Dalam rangka penanganan perkara koneksitas, kewenangan Penyidikan telah diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP) berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa kewenangan penyidikan terhadap warga sipil adalah tanggung jawab Polri, Kecuali Tindak Pidana tertentu yang memberikan kewenangan terhadap jaksa sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang sedangkan terhadap prajurit TNI, penyidikan dilakukan oleh Polisi Militer sebagaimana ketentuan dalam Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dengan pelimpahan berkas perkara kepada Oditur Militer atau Oditur Militer Tinggi sesuai dengan wewenang masing masing menurut ketentuan peraturan hukum yang berlaku, bukan kepada Jaksa Agung. Fungsi koordinasi dan integrasi antar lembaga penegak hukum dalam perkara koneksitas, tidak dapat memperluas penafsiran fungsi penyelidikan dan penyidikan oleh Kejaksaan dalam konteks dominus litis yang tidak sejalan dengan KUHAP sejak tahun 1981 yang mengadopsi asas diferensiasi fungsional, sehingga demikian ketentuan tersebut menimbulkan perdebatan multi tafsir yang bertentangan dengan UUD 1945. [2.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, menyampaikan keterangan tertulis 170 yang diterima Mahkamah pada tanggal 19 Juni 2025, dan memberikan keterangan lisan dalam persidangan tanggal 19 Juni 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. PENDAHULUAN Bahwa KPK sebagai pihak terkait dalam perkara permohonan uji materiil ini perlu menyampaikan pandangan obyektif, dengan cara pandang sebagai lembaga yang ikut menaungi keberadaan Jaksa di lembaga KPK maupun dengan cara pandang KPK sebagai lembaga penegak hukum tindak pidana korupsi. Di kelembagaan KPK, eksistensi Jaksa juga sangat penting sebagai sub sistem dalam mendukung berjalannya tugas dan kewenangan KPK secara keseluruhan. Tugas dan kewenangan yang secara spesifik di pegang oleh Jaksa yang ada di KPK adalah kewenangan yang berasal dari atribusi undang-undang untuk melakukan penuntutan dan eksekusi berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf e dan f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), maupun menduduki fungsi lainnya sebagai implementasi kekhususan jabatan Jaksa antara lain di unit kerja Biro Hukum, Dewan Pengawas, Kedeputian Koordinasi dan Supervisi, Inspektorat serta jabatan lain yang dipercayakan. KPK memandang pelindungan hukum dan pelindungan fisik terhadap Jaksa yang melaksanakan tugasnya perlu tetap dipertahankan. Hal ini sesuai dengan amanah Pasal 50 dan Pasal 51 ayat (1) KUHP dan sesuai juga dengan praktek Internasional yang mengamanatkan pelindungan Jaksa, disamping eksistensi jabatan Jaksa sebagai profesi terhormat/profesi mulia yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya memerlukan pelindungan hukum. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya tersebut, Jaksa bertindak atas nama negara sebagai pelindung kepentingan umum dan masyarakat dengan melakukan tugas dan wewenangnya sebagai Jaksa, sehingga perlu mendapat pelindungan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 50 dan Pasal 51 ayat (1) KUHP. Pelindungan Jaksa berupa ijin Jaksa Agung bukanlah bentuk Imunitas atau Impunitas bagi Jaksa, melainkan hanya sekedar bentuk prosedur administrasi untuk menjamin bahwa agar pemenuhan kriteria penilaian tugas dan wewenang yang dilakukan Jaksa ketika diduga melakukan tindak pidana tersebut benar-benar dilakukan oleh Institusi Kejaksaan Cq Jaksa Agung sendiri. Prosedur ini dipandang perlu guna menjamin agar ketika Jaksa 171 melaksanakan profesi tidak mudah intimidasi, diganggu, digoda, maupun digugat perdata, dilaporkan secara pidana, maupun diminta pertanggungjawaban lainnya atas pelaksanaan profesinya. II. POKOK PERMOHONAN PEMOHON Bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan Uji Materil atas ketentuan: Pasal 8 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI (UU Kejaksaan), yang mengatur sebagai berikut: “Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung”. Pasal tersebut dipandang bertentangan dengan: Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 ”Negara Indonesia adalah negara hukum” Pasal 27 Ayat (1): ’’Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya”. Pasal 28D Ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, pelindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Sehingga TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT. Berkenaan dengan dalil permohonan Para Pemohon tersebut, selanjutnya Pemohon mengajukan petitum sebagai berikut: 1) Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 2) Menyatakan Ketentuan 8 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 172 ATAU 1) Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 2) Menyatakan Ketentuan 8 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai “Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung, kecuali dalam hal: a. Terdapat bukti permulaan yang cukup; b. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana. 3) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. ATAU, dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono). III. KETERANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI PIHAK TERKAIT DALAM PERSIDANGAN PERKARA A QUO 3.1. DALAM EKSEPSI 3.1.1. Legal Standing Pemohon 1) Pemohon I dan Pemohon II dalam dalil Permohonannya mendalilkan bahwa masing-masing sebagai orang perseorangan yang berkedudukan sebagai seorang Advokat yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya undang-undang atau perppu, 2) Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 Tanggal 31 Mei 2005 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 Tanggal 20 September 2007, dan Putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya telah secara tegas memberikan pengertian dan batasan kumulatif perihal "kerugian konstitusional" terkait dengan berlakunya suatu norma undang-undang, harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945. b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji. 173 c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan terjadi. d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan terjadi lagi. 3) Untuk memenuhi persyaratan kerugian konstitusional tersebut, Para Pemohon dalam dalilnya telah menguraikan adanya kerugian yang dialaminya sebagaimana diuraikan dalam Permohonan halaman 6- 7 sebagai berikut: - Kerugian Konstitusional Pemohon: bahwa Para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, yaitu Hak untuk mendapatkan kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, berhak mendapatkan pengakuan, jaminan, pelindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945. - Bahwa hak-hak konstitusional Para Pemohon tersebut telah dirugikan akibat ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan yang mengakibatkan imunitas bagi Jaksa sehingga menimbulkan potensi adanya ketidakpastian hukum dan perlakuan yang tidak sama antar penegak hukum. - Bahwa kerugian-kerugian Para Pemohon tersebut bersifat aktual dan potensial sebagaimana tercantum di bawah ini: (hal 8 Permohonan), sehingga Pemohon menilai bahwa Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan, yang mengatur “Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung” adalah Pasal yang inkonstitusional, karena menimbulkan imunitas jaksa yang 174 absolut. Bahwa kerugian tersebut, tidaklah dapat diklasifikasikan sebagai kerugian konstitusional Para Pemohon, melainkan asumsi Para Pemohon karena senyata Para Pemohon belum pernah mengalami akibat langsung (causal verband) berkenaan dengan berlakunya norma dalam undang-undang dimaksud dan menurut penalaran yang wajar (logis) keadaan tersebut tidak dapat dipastikan akan terjadi, walaupun Para Pemohon yang berkedudukan sebagai Advokat sering berhubungan dengan Jaksa/Penegak Hukum. Fakta-fakta sebagai diuraikan di atas jelas menunjukan bahwa peristiwa yang dialami Pemohon sebagai kerugian konstitusional, tidaklah berdasar atas hukum karena bukan kerugian yang bersifat spesifik dan aktual. 4) Di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi point c dan harus memenuhi syarat: - spesifik (khusus) dan aktual; atau - bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan terjadi. - adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. 5) Berdasarkan hal tersebut di atas, KPK berpendapat Permohonan Para Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing), dan adalah tepat jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). 3.1.2. Nebis in Idem Yang terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, dalil permohonan uji materiil perkara a quo secara hukum telah/pernah diperiksa, diuji dan diputus oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 55/PUU-XI/2013 tanggal 12 Agustus 2013, sehingga nebis in idem karena mengandung persamaan baik persamaan pengujian materi muatan, pasal, ayat, dan/atau bagian 175 dalam Undang-Undang. Permohonan Para Pemohon tidak memuat perbedaan dasar dan alasan yang berbeda, baik salah satu atau kedua duanya.(Vide pasal 60 ayat (1) UU MK). Dasar Pengujian dalam permohonan a quo antara Perkara Nomor 55/PUU-XI/2013 dan Perkara Permohonan a quo Nomor 09/PUU-XXII/2025 terdapat kesamaan dasar pengujian materi dalam UUD 1945, yakni: Pasal 1 Ayat (3), Pasal 27 Ayat (1) Dan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 (Pasal 78 Peraturan MK 2/2021). Pasal-pasal UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian tersebut sebelumnya telah dipertimbangkan dalam Perkara Nomor 55/PUU-XI/2013. Sedangkan berkenaan dengan pasal dan ayat, yang dijadikan obyek permohonan adalah sama susunan unsur-unsur kalimatnya yakni: Obyek Permohonan Perkara Nomor 09/PUU-XXII/2025 adalah Pasal 8 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 UU Kejaksaan, yang mengatur sebagai berikut: “Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung”. Sedangkan Obyek Permohonan Perkara Nomor 55/PUU-XI/2013 adalah Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, yang mengatur: “Dalam hal melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jaksa diduga melakukan tindak pidana maka pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa yang bersangkutan hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung”. Kesamaan unsur dalam rumusan Kedua Pasal di atas yakni: 1) Jaksa, 2) melaksanakan Tugas dan wewenangnya, 3) pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan 4) hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung (sama-sama imperatif) Berdasarkan adanya kesamaan-kesamaan di atas maka KPK selaku pihak terkait berpendapat Permohonan Para Pemohon Nebis In 176 Idem dan adalah tepat jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). 3.2. DALAM POKOK PERMOHONAN a) Bahwa di dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI (UU Kejaksaan), definisi Jaksa diberikan pemaknaan sebagai pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang. Memperhatikan definisi Jaksa yang diberikan oleh pembentuk undang-undang demikian tersebut, menunjukan bahwa Jaksa sebagai suatu jabatan fungsional diberikan kekhususan yang mengakomodasi karakteristik Jaksa untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsinya dan penguatan organisasi, termasuk pengaturan rangkap jabatan penugasan Jaksa di luar instansi Kejaksaan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan Jaksa (vide Penjelasan Umum UU Kejaksaan). b) Memperhatikan peran Jaksa/Penuntut Umum demikian tersebut, untuk di kelembagaan KPK, eksistensi Jaksa juga sangat penting sebagai sub sistem dalam mendukung berjalan tugas dan kewenangan KPK secara keseluruhan. Tugas dan kewenangan yang secara spesifik di pegang oleh Jaksa yang ada di KPK adalah kewenangan yang berasal dari atribusi undang-undang untuk melakukan penuntutan dan eksekusi berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf e dan f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur bahwa: Pasal 6 Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan: e. penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi; dan f. tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 177 c) Bahwa selain menjalankan kewenangan penuntutan dan eksekusi tersebut, Jaksa di KPK juga menduduki fungsi lainnya sebagai implementasi kekhususan jabatan Jaksa antara lain di unit kerja Biro Hukum, Dewan Pengawas, Kedeputian Koordinasi dan Supervisi, Inspektorat serta jabatan lain yang dipercayakan. Bahwa data Jaksa yang ditugaskan di KPK saat ini sejumlah 135 orang yang tersebar di beberapa bidang dengan rincian sebagai berikut: No. Unit Kerja Jumlah 1 Sekretariat Dewan Pengawas 4 2. Biro Hukum 5 3 Koordinasi dan Supervisi 12 4. Direktorat Penuntutan 87 5 Direktorat Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi 27 d) Data tersebut menggambarkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Jaksa di KPK selain mengemban fungsi dan tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf e dan f yakni penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi maupun melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Jaksa di KPK juga dipercaya melaksanakan beberapa fungsi lain di KPK. Keadaan tersebut menunjukan bahwa eksistensi pelaksanaan tugas dan fungsi Jaksa di KPK cukup penting, sebagaimana eksistensi dan tugas Jaksa pada umumnya di Pemerintahan, baik melalui tugas dan fungsi penegakan hukum, maupun tugas dan fungsi kekhususan Jaksa lainnya. e) Jaksa tersebut berasal dari Kejaksaan RI dan terikat dalam satu kesatuan asas Een En Ondeelbaar (satu dan tidak terpisahkan), yang mendapat penugasan dari Jaksa Agung selaku Penutut Umum Tertinggi. Dengan demikian, Jaksa yang ditugaskan di KPK merupakan bagian dari Pegawai KPK yang secara administrasi dan organisasi memiliki hak dan kewajiban juga berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI (UU Kejaksaan). 178 f) Berkenaan dengan hal tersebut, kiranya KPK perlu menyampaikan pandangan obyektif sebagai Pihak Terkait dalam perkara permohonan uji materiil ini a quo, baik sebagai lembaga yang ikut menaungi eksistensi Jaksa maupun sebagai lembaga penegak hukum tindak pidana korupsi. g) Pandangan KPK secara kelembagaan sependapat dengan Pandangan Pemerintah dalam Uji Materi di MK dalam Perkara Nomor 55/PUU-XI/2013 bahwa Jaksa sebagai salah satu penegak hukum dalam sistem peradilan pidana merupakan officium nobile atau profesi terhormat/profesi mulia yang dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya memerlukan pelindungan hukum. Karena dalam melaksanakan tugas-tugasnya tersebut, Jaksa bertindak atas nama negara sebagai pelindung kepentingan umum dan masyarakat dengan melakukan tugas dan wewenangnya sebagai Jaksa. h) Salah satu bentuk pelindungan terhadap Jaksa yang telah diakui di dunia Internasional adalah Declaration on Minimum Standart Concerning The Security and Protection of Public Prosecutors and Their families, yaitu pelindungan fisik yang dimuat dalam deklarasi mengenai standard minimum keamanan dan pelindungan untuk penuntut umum dan keluarganya, yaitu deklarasi mengenai standar minimum keamanan dan pelindungan untuk penuntut umum dan keluarganya. Latar belakang dikeluarkannya deklarasi tersebut adalah selama ini dalam menjalankan tugas penegakan hukum, penuntut umum seringkali berada dalam situasi yang tidak menguntungkan dari segi keamanan baik harta bendanya, keluarganya bahkan jiwanya sendiri, oleh karena keamanan dan pelindungan terhadap penuntut umum yang menjalankan tugas maupun keluarganya menjadi tanggung jawab negara. Sedangkan bentuk pelindungan hukum, terhadap profesi Jaksa diwujudkan dalam bentuk pemberian izin oleh Jaksa Agung untuk melakukan tindakan kepolisian hanya terhadap jaksa yang diduga melakukan tindak pidana pada saat melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang. i) Di Indonesia pengaturan mengenai bentuk pelindungan hukum bagi profesi Jaksa mendapat pengaturan terlebih dahulu dibandingkan 179 bentuk pelindungan fisik, yakni sejak adanya Pasal 8 ayat (5) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, yang mengatur: “Dalam hal melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jaksa diduga melakukan tindak pidana maka pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa yang bersangkutan hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung”. Dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (5) UU 16/2004 menyatakan bahwa: “Ketentuan dalam ayat ini bertujuan untuk memberikan pelindungan kepada Jaksa yang telah diatur dalam Guidelines on The Role of Prosecutor dan International Association of Prosecutor yaitu negara menjamin bahwa Jaksa sanggup untuk menjalankan profesi mereka tanpa intimidasi, gangguan, godaan, campur tangan yang tidak tepat atau pembeberan yang belum diuji kebenarannya baik terhadap pertanggungjawaban perdata, pidana maupun pertanggungjawaban lainnya”; j) Bahwa bentuk pengaturan demikian, dalam perkembangan ketatanegaran baik dari sisi kelembagaan maupun sumber daya manusia, merupakan suatu bentuk kebijakan hukum terbuka (open legal policy) pembentuk undang-undang, ketika memandang suatu organisasi negara yang dianggap penting dan stategis dalam menunjang tercapainya tujuan negara perlu diberikan pelindungan hukum demikian. k) Beberapa kebijakan legislatif selain UU Kejaksaan, yang memandang perlu diberikan pelindungan hukum berupa ijin dari Pimpinan tertinggi lembaga/presiden/Lembaga Profesi tersebut antara lain tertuang dalam undang-undang sebagai berikut: 1) Kepala Daerah Diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 90 (1) Tindakan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan terhadap gubernur dan/atau wakil gubernur memerlukan persetujuan tertulis dari Presiden dan terhadap bupati dan/atau 180 wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota memerlukan persetujuan tertulis dari Menteri. 2) Hakim Mahkamah Konstitusi Diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang No. 8 Tahun 2011. Pasal 6 (3) Hakim konstitusi hanya dapat dikenai tindakan kepolisian atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan tertulis dari Presiden, kecuali dalam hal: a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana; atau b. berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, atau tindak pidana khusus. 3) Hakim Mahkamah Agung. Diatur dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa diubah, terakhir dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009. Pasal 17 (1) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung dapat ditangkap atau ditahan hanya atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Presiden, kecuali dalam hal: a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan, atau; b. berdasarkan bukti permulaan yang cukup, disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara. 4) Dewan Gubernur Bank Indonesia. Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa diubah, terakhir dengan Undang- undang No. 6 Tahun 2009. Pasal 49 Dalam hal anggota Dewan Gubernur patut diduga telah melakukan tindak pidana, pemanggilan, permintaan keterangan, dan 181 penyidikan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Presiden. 5) Anggota BPK Diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Pasal 24 Tindakan kepolisian terhadap Anggota BPK guna pemeriksaan suatu perkara dilakukan dengan perintah Jaksa Agung setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis Presiden. 6) Anggota DPR, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 245 ayat (1) Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan. 7) Advokat Diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengatur tentang hak imunitas advokat dalam menjalankan profesinya sebagai aparat penegak hukum. Pasal 16, “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan" (vide Putusan MK Nomor 26/PUU-XI/2013). 8) Notaris Diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. 182 Pasal 66; Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang: a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat- surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. l) Bahwa dengan adanya ragam kebijakan legislatif terkait dengan adanya ijin Presiden/Jaksa Agung/Lembaga Profesi tersebut, maka jika dikaitkan dengan dalil Para Pemohon yang pada pokoknya mempersoalkan bahwa: - Hak Imunitas Tanpa Batas akan mengarah pada impunitas, tidak dapat disentuh oleh hukum (untouchable). - Pemohon menilai Hak Imunitas Jaksa harus dibatasi ketika tugas dan kewenangan dilakukan dengan itikad baik. - Disandingkan dengan konstruksi Hak Imunitas yang dimiliki oleh Advokat, memiliki syarat tambahan lainnya yakni menjalankan profesinya dengan itikad baik. - Disandingkan dengan Hak Imunitas yang dimiliki oleh Hakim, dibatasi dengan Pasal 17 ayat (1) UU Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung dapat ditangkap atau ditahan hanya atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Presiden, kecuali dalam hal tertangkap tangan atau berdasarkan bukti permulaan yang cukup, disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara. - Hak Imunitas Tanpa Batas melanggar prinsip Equality Before the Law. 183 - Kekeliruan memaknai Guidelines on the Role of Prosecutors dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (5). - Tidak terdapat penjelasan pengaturan pada International Association of Prosecutors yang dirujuk Penjelasan Pasal a quo. maka jelas dalil-dalil Para Pemohon tersebut sangat tidak relevan dan tidak berdasar hukum. m) Bahwa ijin Jaksa Agung dalam Pasal 8 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 UU Kejaksaan tidak dapat dimaknai sebagai suatu bentuk Impunitas/Imunitas (kekebalan) dihadapan hukum bagi Jaksa ketika melaksanakan tugas dan kewenangannya. n) Mengutip pandangan Pemerintah dalam Uji Materi Perkara Nomor: 55/PUU-XI/2013, diaturnya Izin Jaksa Agung (sebagaimana yang dipersoalkan oleh Para Pemohon) sebenarnya adalah suatu prosedur administrasi sebagai bentuk pelindungan negara terhadap Jaksa yang sedang melaksanakan tugas dan wewenang berdasarkan surat perintah menurut saluran hierarki. Prosedur administrasi tersebut hanya untuk meyakinkan bahwa dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh oknum Jaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya telah memiliki bukti yuridis yang kuat, mengingat tugas dan wewenang Jaksa sangat berpengaruh terhadap jalannya proses penegakan hukum. o) Persoalan ijin Jaksa Agung tersebut tidak bisa dianggap sebagai impunitas atau imunitas bagi Jaksa. Bahwa ijin Jaksa Agung tersebut hanyalah sebagai bentuk administrasi semata, yang penerapannya serupa dengan penerapan Pasal 50 dan Pasal 51 ayat (1) KUHP yang menurut terjemahan Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, dimaknai bahwa, “Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana”. Sebagai suatu tahapan untuk memastikan apakah perbuatan/tindakan Jaksa merupakan suatu bentuk pelaksanaan tugas dan kewenangan, maka diperlukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Instansinya yang dalam hal ini akan dilakukan oleh Jaksa Agung atau kepada siapa kewenangan tersebut akan didelegasikan. 184 p) Quad non, jika berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut (biasanya dilakukan oleh Jajaran JAM Pengawasan) ditemukan adanya bukti yang cukup tentang adanya dugaan tindak pidana, maka kepada Jaksa tersebut akan tetap dilakukan penegakan hukum, melalui dikeluarkannya ijin dari Jaksa Agung untuk melakukan tindakan kepolisian kepada Jaksa tersebut. Dengan Pemaknaan demikian, maka ijin Jaksa Agung bukanlah sebagai suatu bentuk Hak Imunitas Tanpa Batas akan mengarah pada impunitas, tidak dapat disentuh oleh hukum, sebagaimana didalilkan oleh Para Pemohon. q) Berdasarkan data penanganan perkara oleh KPK tahun 2020-2024 meskipun terdapat prosedur perijinan, maka dengan adanya prosedur demikian penanganan perkara yang melibatkan profesi/jabatan tertentu tetap dapat dilaksanakan sebagaimana data terlampir: NO PROFESI/JABATAN JUMLAH KASUS TH 2020-2024 1 DPR/DPRD 360 kasus 2 BUPATI/WALIKOTA/WAKIL 171 kasus 3 KEPALA LEMBAGA/KEMENTRIAN 41 kasus 4 HAKIM 31 kasus 5 GUBERNUR 30 kasus 6 PENGACARA/ADVOKAT 19 kasus 7 JAKSA 13 kasus 8 KORPORASI 12 kasus 9 KOMISIONER 8 kasus 10 POLISI 6 kasus 11 DUTA BESAR 4 kasus 12 PROFESI LAIN 240 kasus 13 Swasta 468 kasus 14 Eselon 1 -2 432 kasus *https://www.kpk.go.id/id/publikasi-data/statistik/penindakan-2 Berdasarkan data dimaksud, maka adanya prosedur perizinan tidak dapat dimaknai adanya imunitas/impunitas khususnya bagi Profesi/jabatan Jaksa sebagaimana didalilkan dalam permohonan a quo. 185 r) Terkait dengan ketentuan dalam Pasal 8 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 UU Kejaksaan tersebut, tidak perlu juga harus dimaknai sebagaimana dalil Para Pemohon yang menyatakan, hak imunitas Jaksa harus dibatasi ketika tugas dan kewenangan dilakukan dengan itikad baik. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengatur “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk pembelaan klien dalam sidang Pengadilan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa terdapat batasan Hak imunitas seorang advokat saat menerima kuasa dari serang klien. Batasannya adalah bahwa seorang advokat dilindungi saat ia menjalani tugasnya adalah “itikad baik" dan “dalam sidang pengadilan. s) Bahwa dalil Para Pemohon yang membandingkan ketentuan UU Advokat dengan UU Kejaksaan adalah tidak berdasar atas hukum, terlebih meminta agar parameter itikad baik dijadikan rujukan dalam Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan dengan adanya ijin Jaksa Agung nantinya otomatis akan dilakukan penilaian oleh Jaksa Agung apakah pelaksanaan tugas Jaksa tersebut atas dasar itikad baik ataukah tidak. Berbeda dengen Advokat yang memang tidak ada struktur lain yang memberikan ijin, maka dalam perumusan pembatasannya adalah apakah tugas yang dijalaninya berdasar itikad baik atau tidak. Penilaian demikian ini nanti langsung ditentukan oleh aparat penegak hukum (Apgakkum). Sedangkan untuk Jaksa, mengingat ada struktur organisasi ketatanegaraan dalam sistem hukum tata negara yang antara lain mengatur mengenai Pimpinan dan Staf, maka sebelum sampai kepada Penegak Hukum, penilaian itikad baik dalam pelaksanaan tugas tersebut termasuk dalam kerangka penilaian oleh Jaksa Agung ketika akan memberikan ijin. Oleh karenanya kriteria atas dasar itikad baik tersebut tidak perlu dirumuskan dalam norma, karena akan menjadi bagian yang dilakukan penilaian oleh Jaksa Agung. t) Bahwa ijin Jaksa Agung demikian harus dimaknai secara filosofis didasari atas tujuan ketika dilakukan tindakan Kepolisian terhadap Jaksa yang diduga melakukan tindak pidana dalam melaksanakan 186 tugas dan wewenangnya agar: a. Aparat penegak hukum tidak semena-mena melakukan tindakan kepolisian terhadap Jaksa tanpa seijin atau sepengatahuan atasan Jaksa tersebut dalam hal ini Jaksa Agung sebagai pimpinan dan penanggung jawab tertinggi yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan yang pada akhirnya dapat menjatuhkan harkat dan martabat jaksa sebagai penegak hukum. b. Untuk menjamin pelaksanaan tugas dan wewenang jaksa dalam proses penegakan hukum yang dibebankan negara kepadanya agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. u) Bahwa secara historis, sebagaimana dikutip dalam Pandangan Pemerintah tersebut, adanya pengaturan bentuk pelindungan hukum yang diatur lebih dahulu dalam undang-undang berupa izin Jaksa Agung untuk melakukan tindakan Kepolisian terhadap Jaksa yang diduga melakukan tindak pidana dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, secara historis didasari oleh peristiwa yang terjadi pada tahun 1997 terjadi peristiwa yang sangat menggemparkan dan mencoreng muka penegakan hukum di Indonesia. Pada kasus pembunuhan NYO BENG SENG, Polisi melakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang Jaksa Penuntut Umum yaitu : HARUN M. HUSEIN, RUSTO, SALEH AMIN DAN ANDHI NIRWANTO dengan tuduhan melakukan pemeriksaan palsu terhadap saksi KIKI. Padahal dasar Jaksa melakukan pemeriksaan terhadap saksi KIKI adalah kewenangan Jaksa untuk melakukan pemeriksaan tambahan berdasarkan Pasal 27 huruf d Undang-Undang Nomor 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan RI. v) Bahwa dalam perkembangannya kebutuhan akan pelindungan Jaksa semakin dipandang penting oleh pembentuk undang-undang. ketika peran Jaksa dalam penegakan hukum semakin optimal, khususnya dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, maka kasus-kasus berkenaan upaya mengkriminalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Jaksa semakin banyak terjadi. Hal ini jelas merupakan bentuk corruptor fight back atas pelaksanaan tugas dan fungsi Jaksa. Keadaan demikian jelas tidak menguntungkan bagi pelaksanaan tugas 187 dan fungsi Jaksa jika tidak diberikan pelindungan. w) Oleh karenanya relevan jika pembentuk undang-undang perlu menindaklanjuti amanat konvensi Internasional tahun 2014 yang dikeluarkan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) dan International Association of Prosecutors (IAP) mengenai pedoman tentang status dan peran Penuntut Umum (the Status and Role of Prosecutors) sebagai implementasi dari United Nations Guidelines on The Role of Prosecutors tahun 1990 yang mendorong penguatan kelembagaan Kejaksaan, khususnya terkait independensi dalam Penuntutan, akuntabilitas penanganan perkara, standar profesionalitas, dan pelindungan bagi para Jaksa. x) Selain bentuk perlidungan hukum vide pasal 8 ayat (5), bentuk pelindungan Jaksa yang kemudian lebih dikuatkan dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan (UU Kejaksaan), adalah bentuk pelindungan fisik sebagaimana diatur dalam: Pasal 8A (1) Dalam menjalankan tugas dan wewenang, Jaksa beserta anggota keluarganya berhak mendapatkan pelindungan negara dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau harta benda. (2) Pelindungan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas permintaaan Kejaksaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelindungan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1,) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 8B Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, Jaksa dapat dilengkapi dengan senjata api serta sarana dan prasarana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. - Bahwa realisasi adanya dukungan pemerintah terhadap tugas dan fungsi Jaksa adalah dengan lahirnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2025 tentang Pelindungan Negara Terhadap Jaksa dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Di dalam Perpres tersebut yang dimaksud dengan Pelindungan Negara 188 adalah jaminan rasa aman yang diberikan oleh negara kepada Jaksa dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau harta benda. - Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaima diuraikan di atas, maka KPK yang dalam hal ini menaungi juga adanya Jaksa sebagai Pegawai KPK berkenaan dengan permohonan uji materiil a quo, KPK sebagai Pihak Terkait berpendapat bahwa pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya dalam Perkara Nomor 55/PUU- XI/2013 sudah tepat, dengan pertimbangannya sebagai berikut: Perlunya izin Jaksa Agung untuk melakukan tindakan kepolisian terhadap jaksa yang diduga melakukan tindak pidana dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya agar aparat penegak hukum tidak semena-mena melakukan tindakan kepolisian terhadap jaksa. Dalam hal ini, Jaksa Agung sebagai pimpinan tertinggi kejaksaan bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan dalam rangka menjaga harkat dan martabat jaksa sebagai salah satu profesi penegak hukum. Selain itu untuk menjamin pelaksanaan tugas dan wewenang jaksa dalam proses penegakan hukum yang dibebankan negara kepadanya agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Dengan demikian, menurut Mahkamah, perlunya izin Jaksa Agung untuk melakukan Tindakan kepolisian terhadap jaksa adalah wajar dan bukan merupakan Tindakan diskriminasi serta bukan pula pembedaan perlakuan; (vide Putusan MK No. 55/PUU-XI/2013, hal 74). y) Bahwa berkenaan dengan penormaan berkenaan dengan kriteria itikad baik tidak perlu dirumuskan dalam norma Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan, karena berkenaan dengan itikad baik akan menjadi bagian substansi yang akan dilakukan penilaian oleh Jaksa Agung sebelum memberi Ijin pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa terkait pelaksanaan tugas dan wewenang. z) Bahwa dalil Para Pemohon yang membanding ketentuan UU Advokat dengan UU Kejaksaan adalah tidak berdasar atas hukum, terlebih meminta agar parameter itikad baik dijadikan rujukan dalam Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan dengan adanya ijin Jaksa Agung nantinya otomatis akan dilakukan penilaian oleh Jaksa Agung apakah pelaksanaan tugas Jaksa tersebut atas dasar itikad baik ataukah tidak. Berbeda dengen Advokat yang memang tidak ada struktur lain yang memberikan ijin, maka dalam perumusan pembatasannya adalah apakah tugas yang 189 dijalaninya berdasar itikad baik atau tidak. Penilaian demikian ini nanti langsung ditentukan oleh aparat penegak hukum (Apgakkum). Sedangkan untuk Jaksa, mengingat adanya struktur organisasi ketatanegaraan antara Pimpinan dan Staf, maka sebelum sampai kepada Penegak Hukum, penilaian itikad baik dalam pelaksanaan tugas tersebut termasuk dalam kerangka penilaian oleh Jaksa Agung ketika akan memberikan ijin. Oleh karena kriteria atas dasar itikad baik tersebut tidak perlu dirumuskan dalam norma, karena akan menjadi bagian yang dilakukan penilaian oleh Jaksa Agung. Oleh karenanya, berdasarkam pertimbangan di atas, maka terhadap permohonan pengujian materiil a quo yang teregister dalam perkara No.09/PUU-XIII/2025, perlu kiranya Majelis Hakim MK menolak semua dalil permohonan Para Pemohon untuk semuanya, mengingat norma Pasal 8 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI yang dimohonkan pengujian tidak berbeda dengan norma sebelumnya dalam Pasal 8 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang pernah dilakukan pengujian serta tidak ada problem konstitusional dengan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). IV. PETITUM Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan di atas, dengan ini KPK sebagai Pihak Terkait memohon kepada Yang Terhormat Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, memutus dan mengadili permohonan pengujian ini, dengan amar Putusan sebagai berikut: 1. Menerima dan mempertimbangkan keterangan Pihak Terkait KPK; 2. Menolak permohonan pengujian untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian tersebut tidak dapat diterima; 3. Menyatakan ketentuan Pasal 8 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI tidak bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Acara Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo bono). 190 Demikian Keterangan KPK sebagai Pihak Terkait yang kami serahkan melalui Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2025. [2.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Persatuan Jaksa Indonesia (Persaja), menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 17 Juni 2025 dan memberikan keterangan lisan dalam persidangan tanggal 3 Juli 2025, yang kemudian diperbaiki pada tanggal 14 Juli 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut: Tanpa bermaksud mengambil peran Mahkamah Konstitusi dalam menilai Kedudukan Hukum Para Pemohon namun apabila mendasarkan pada Putusan Nomor 55/PUU-XI/2013 maka Para Pemohon dalam kedua perkara a quo tidak mempunyai kedudukan hukum atas ketentuan norma Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XI/2013, pada Paragraf [3.8] halaman 69, mengatakan: “…, Sedangkan Pemohon II dan Pemohon III, menurut Mahkamah tidak memiliki kedudukan hukum selaku Pemohon dalam perkara a quo karena Pemohon II dan Pemohon III tidak termasuk jaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) UU 16/2004 sehingga tidak terdapat kerugian hak konstitusional Pemohon II dan Pemohon III dan tidak ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian Pemohon II dan Pemohon III tersebut dengan pasal yang dimohonkan pengujian” Berdasarkan pertimbangan hukum terhadap kedudukan hukum Pemohon II dan Pemohon III dalam Putusan No. 55/PUU-XI/2013, maka dalam Konklusi angka [4.2], mahkamah menyatakan: Pemohon I mempunyai Kedudukan Hukum (legal standng), sedangkan Pemohon II dan Pemohon III tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan a quo Artinya terhadap ketentuan norma Pasal 8 ayat (5) yang diuji oleh Para Pemohon berkaitan dengan Perlindungan terhadap Profesi Jaksa yang sedang menjalankan tugas dan wewenangnya sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 UU 11/2021. Maka berdasarkan Putusan 55/PUU-XI/2013 dalam batas penalaran yang wajar tidak ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian Para Pemohon tersebut dengan pasal yang dimohonkan pengujian. Untuk lebih jelasnya telah kami sandingkan pada tabel di bawah ini: Putusan Nomor 55/PUU-XI/2013 Perkara Nomor 9/PUU-XXIII/2025 191 Pemohon II – Individu Warga Negara Pemohon I – Individu Warga Negara berprofesi sebagai Advokat Pemohon III - Badan Hukum Perkumpulan (Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Pemohon II – Individu Warga Negara berprofesi sebagai Advokat. Apabila melihat perbandingan pada tabel di atas tentunya antara para Pemohon dalam Putusan 55/PUU-XI/2013 yang oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan tidak mempunyai kedudukan hukum untuk menguji ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU 16/2004, dengan Para Pemohon sejatinya memiliki kedudukan yang sama. Artinya apabila disandingkan dengan Permohonan a quo, terhadap Perseorangan Warga Negara dan perkumpulan badan hukum yang mengajukan permohonan tidak termasuk jaksa dan/atau tidak memiliki keterkaitan langsung ataupun tidak langsung yang menyebabkan tidak terdapatnya kerugian konstitusional atas ketentuan norma a quo maka menjadi beralasan menurut hukum dan sesuai dengan Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 55/PUU- XI/2013 apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo Sementara terhadap ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf c UU No. 24 Tahun 2003 sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (Selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 4 huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 2/2021) yang mengatur tentang kedudukan hukum Pemohon dalam perkara Pengujian Undang-Undang adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan Konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya undang-undang yaitu: c. badan hukum publik atau badan hukum privat. Artinya perkumpulan/organisasi masyarakat yang sudah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM yang saat ini diterbitkan oleh Kementerian hukum. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dan mendasarkan pada Putusan No. 55/PUU-XI/2013 maka menjadi beralasan menurut hukum apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk menguji ketentuan norma a quo. 192 Namun apabila Mahkamah Konstitusi berpandangan lain, maka izinkan para Pihak Terkait memberikan keterangan atas Alasan permohonan para pemohon dalam perkara sebagaimana tersebut di atas, sebagaimana uraian di bawah ini: Adapun alasan para Pemohon terhadap ketentuan norma pasal-pasal yang diuji konstitusionalitas normanya sebagaimana termuat dalam UU 11/2021 sebagai berikut Perkara Nomor 9/PUU-XXIII/2025 Pasal 8 ayat (5) “Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pemanggilan, Pemeriksaan, Penggeledahan, Penangkapan dan Penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung” Para Pemohon mendasarkan pengujiannya terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945 antara lain: Perkara Nomor 9/PUU-XXIII/2025 Pasal 1 ayat (3) Negara Indonesia adalah Negara Hukum Pasal 27 ayat (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya Pasal 28D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” Dalam permohonannya para Pemohon yang pada pokoknya mengatakan bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 adalah bentuk Hak Imunitas yang bahkan dinilai mengarah pada bentuk Impunitas. KETENTUAN PASAL 8 AYAT (5) UU 11/2021 TIDAK BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945 KETERANGAN PARA PIHAK TERKAIT TERHADAP POKOK PERKARA 193 Terhadap alasan Para pemohon tersebut tentunya menunjukkan bahwa para pemohon keliru dalam memahami esensi dari ketentuan norma Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021. Apabila kita mencermati rumusan norma Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 yang berbunyi: “Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung” Rumusan tersebut adalah bentuk perlindungan hanya terhadap jaksa yang sedang melaksanakan tugas dan wewenangnya, apabila akan dilakukan pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan dan penahanan, maka memerlukan prosedur yakni setelah mendapatkan izin Jaksa Agung. Prosedur tersebut bukanlah bentuk imunitas sebagaimana alasan para Pemohon, namun untuk memberikan jaminan perlindungan sebagaimana amanat Pasal 28G ayat (1) yang menyatakan: Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Jaminan terhadap perlindungan tersebut tentunya menjadi tanggung jawab negara terutama Pemerintah sebagaimana amanat Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan: Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama Pemerintah Pemberian perlindungan terhadap jaksa yang sedang menjalankan tugas dan wewenangnya, sebenarnya sudah diatur sejak UU No. 16 Tahun 2004 diundangkan in casu termuat pada Pasal 8 ayat (5). Bahkan terhadap konstitusionalitas norma Pasal 8 ayat (5) UU 16/2004, telah diuji ke Mahkamah Konstiusi, dan telah diputus dalam Putusan No. 55/PUU- XI/2013, dan dalam pertimbangan hukum Mahkamah telah dijelaskan bahwa ketentuan norma Pasal 8 ayat (5) UU 16/2004 adalah konstitusional dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Adapun Pertimbangan Hukum Putusan MK No. 55/PUU-XI/2013, pada Paragraf [3.10.2], sebagai berikut: [3.10.2] Bahwa peran kejaksaan sebagai aparatur negara menempati posisi penting dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system) yang melaksanakan upaya dan proses penegakan hukum dalam rangka 194 mewujudkan fungsi hukum dan supremasi hukum dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar hukum. Fungsi kejaksaan atau profesi jaksa sebagai penyelenggara dan pengendali penuntutan atau selaku dominus litismemiliki peran penting dalam proses penanganan perkara yang pada hakikatnya bertujuan untuk membangun tata kehidupan berdasarkan hukum serta menjunjung hak asasi manusia. Disamping itu, kejaksaan juga mempunyai peranan lain dalam menyelamatkan/memulihkan keuangan/kekayaan negara serta menegakan kewibawaan Pemerintah dan Negara yang dilaksanakan oleh Jaksa Pengacara Negara. Jaksa sebagai salah satu penegak hukum dalam sistem peradilan pidana merupakan officium nobile atau profesi terhormat/profesi mulia dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya memerlukan perlindungan hukum. Dalam melakukan penuntutan, jaksa bertindak atas nama negara sebagai pelindung kepentingan umum dan masyarakat dengan melakukan tugas dan wewenangnya. Salah satu bentuk perlindungan terhadap jaksa yang diakui di dunia internasional adalah Declaration on Minimum Standart Concering The Security and Protection of Public Prosecutors and Their Famiies, yaitu deklarasi mengenai standar minimum keamanan dan perlindungan untuk penuntut umum dan keluarganya. Latar belakang dikeluarkannya deklarasi tersebut adalah selama ini dalam menjalankan tugas penegakan hukum, penuntut umum seringkali berada dalam situasi yang tidak menguntungkan dari segi baik harta bendanya, keluarganya bahkan jiwanya sendiri, oleh karenan keamanan dan perlindungan terhadap penuntut umum yang menjalankan tugas maupun keluarganya menjadi tanggung jawab negara. Di Indonesia, salah satu perlindungan terhadap profesi jaksa diwujudkan dalam bentuk pemberian izin oleh Jaksa Agung untuk melakukan tindakan kepolisian hanya terhadap jaksa yang diduga melakukan tindak pidana pada saat melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan Undang- Undang. Dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (5) UU 16/2004, menyatakan: Ketentuan dalam ayat ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada Jaksa yang telah diatur dalam Guidelines on The Role of Prosecutor dan International Association of Presecutor yaitu negara menjamin bahwa Jaksa sanggup menjalankan profesi mereka tanpa intimidasi, gangguan, godaan, campurtangan yang tidak tepat atau pembeberan yang belum diuji kebenarannya baik terhadap pertanggungjawaban perdata, pidana maupun pertanggungjawaban lainnya”. Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU 16/2004 harus dipandang sebagai satu kesatuan norma hukum yang termuat dalam Pasal 8 sehingga apabila Pemohon mengajukan permohonan uji materii Pasal 8 ayat (5) UU 16/2004 maka harus merujuk pada keseluruhan ayat pada Pasal 8 yang dikaitkan dengan Pasal 1 angka 1 UU 16/2004 juncto Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP sehingga harus dimaknai bahwa izin Jaksa Agung diperlukan dalam melakukan tindakan kepolisian terhadap jaksa yang diduga melakukan tindak pidana pada saat melaksanakan 195 tugas dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang dimana jaksa bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggung jawab menurut hierarkinya; Bahwa izin Jaksa Agung adalah suatu prosedur administrasi sebagai bentuk perlindungan negara terhadap jaksa yang sedang melaksanakan tugas dan wewenang berdasarkan surat perintah menurut hierarkinya. Prosedur administratif tersebut hanya menyakinkan bahwa dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh oknum jaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (4) UU 16/2004 telah memiliki bukti yuridis yang kuat, mengingat tugas dan wewenang jaksa sangat berpengaruh terhadap jalannya proses penegakan hukum. Perlunya izin Jaksa agung untuk melakukan tindakan kepolisian agar jaksa yang diduga melakukan tindak pidana dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya agar aparat penegak hukum tidak semena-mena melakukan tindakan kepolisian terhadap jaksa. Dalam hal ini, Jaksa Agung sebagai pimpinan tertinggi kejaksaan bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan dalam rangka menjaga harkat dan martabat jaksa sebagai salah satu profesi penegak hukum. Selain itu untuk menjamin pelaksanaan tugas dan wewenang jaksa dalam proses penegakan hukum yang dibebankan negara kepadanya agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Dengan demikian, menurut Mahkamah, perlunya izin Jaksa Agung untuk melakukan tindakan Kepolisian terhadap jaksa adalah wajar dan bukan merupakan tindakan diskriminasi serta bukan pula pembedaan perlakuan. Jaksa merupakan aparatur penegak hukum yang memiliki peran vital dan strategis dalam proses penegakan hukum di negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Jaksa sebagai dominus litis dalam sistem peradilan pidana tidak saja menegakan hukum yang merupakan keadilan prosedural saja namun juga memastikan terwujudnya keadilan substansial dalam penanganan perkara. Dengan demikian jaksa sebagai representatif negara dalam penegakan hukum sudah sangat patut dan wajar apabila negara memberikan perlindungan terhadap aparat penegak hukumnya yang diberikan tanggung jawab sebagai dominus litis selaras dengan berjalannya prinsip ius puniendi. Sejak beberapa tahun terakhir, Kejaksaan menjadi salah satu lembaga penegak hukum pemberantasan korupsi yang berhasil menyelamatkan keuangan 196 negara dari kerugian hingga ratusan triliun rupiah dengan diungkapnya beberapa kasus korupsi besar yang terpublish, meliputi: 1. Pertamina 968,5 T 2. PT Timah 300 T 3. BLBI 138 T 4. Duta Palma 78 T 5. PT TPPI 37 T 6. PT Asabri 22 T 7. PT Jiwasraya 17 T 8. Kemensos 17 T 9. Sawit CPO 12 T 10. Garuda Indonesia 9 T 11. BTS Kominfo 8 T 12. Bank Century 7 T Keberhasilan Kejaksaan dalam mengungkap kasus-kasus besar dan high profile di atas, mendapat apresiasi dan dukungan masyarakat yang dibuktikan dengan meningkatnya angka survei kepercayaan publik oleh Lembaga Survei Indonesia terhadap Kejaksaan yang berada di angka 74% (tujuh puluh empat persen). (https://www.antaranews.com/berita/4063764/lsi-kepercayaan-publik- pada-kejaksaan-agung-meroket-hingga-74-persen). Namun demikian, di tengah keberhasilan Kejaksaan dalam mengungkap kasus korupsi dan kasus hukum lainnya beberapa tahun terakhir, tidak dapat dipungkiri semakin besar/banyak pula ancaman dan berbagai cara untuk menghambat Jaksa dalam menjalankan tugasnya. Bahwa semangat untuk memberikan perlindungan terhadap Jaksa yang sedang menjalankan Tugas dan Wewenangnya sebagaimana diberikan dalam UU 11/2021 dalam perkembangannya sejalan dengan kebijakan Pemerintah in casu Presiden, sebagaimana diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025, dimana dalam ketentuan Pasal 2 yang menegaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsi, Jaksa berhak mendapatkan Pelindungan Negara dari Ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau harta benda. 197 Apabila melihat kembali dalam Keterangan pemerintah pada Persidangan Perkara No. 55/PUU-XI/2013, dimana Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia yang dihadirkan oleh Pemerintah dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi tanggal 26 Juli 2013, dimana Andi Hamza menjelaskan bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU 16/2004 diberlakukan berdasarkan kejadian historis pada tahun 1964 yang mana telah terjadi intimidasi terhadap jaksa yang melakukan penuntutan terhadap polisi dalam kasus penggelapan. Kemudian pada tahun 1998 Jaksa Kamaru yang menangani perkara dalam kasus pembunuhan Nyo Beng Seng juga mengalami intimidasi dari aparat kepolisian karena menuntut hukuman lebih tinggi terhadap terdakwa pelaku pembunuhan. Dengan demikian, sudah selayaknya Jaksa sebagai profesi yang terhormat, officium nobile, harus mendapat perlindungan. (Vide. Risalah Sidang Perkara No. 55/PUU-XI/2013, Acara mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah (IV), Rabu, 24 Juli 2013). Perlunya izin Jaksa Agung dalam ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 sejatinya bertujuan untuk memberikan pelindungan kepada Jaksa untuk dapat menjalankan profesinya tanpa mendapatkan intimidasi, gangguan, godaaan, campur tangan yang tidak tepat atau pembeberan yang belum diuji kebenarannya baik terhadap pertanggungjawaban perdata, pidana, maupun pertanggungjawaban lainnya. Jaksa Agung sebagai pimpinan tertinggi kejaksaan bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan dalam rangka menjaga harkat dan martabat jaksa sebagai salah satu profesi penegak hukum. Perlu kita pahami semangat pembentuk undang-undang secara filosofis dan yuridis memberikan perlindungan terhadap Jaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, tentunya dilatar belakangi dengan uraian sebagai berikut: - Perubahan terhadap Undang-Undang Kejaksaan tidak dapat dilepaskan dari dinamika dan perkembangan hukum di tingkat internasional. Pengaturan mengenai perlindungan terhadap Jaksa juga merupakan bentuk kepatuhan terhadap konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Sebagai anggota komunitas global, Indonesia terikat untuk melaksanakan norma-norma yang tercantum dalam berbagai instrumen hukum internasional, antara lain United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC) dan United Nations Convention against Corruption (UNCAC), yang telah diratifikasi dan mengikat secara hukum. Norma-norma yang terkandung 198 dalam konvensi tersebut secara langsung memengaruhi penguatan kewenangan, tugas, dan fungsi Kejaksaan dalam sistem hukum. - Sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, Indonesia juga berkewajiban untuk menyesuaikan regulasi nasionalnya dengan norma-norma yang dirumuskan oleh PBB. Pada tahun 2014, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) bersama International Association of Prosecutors (IAP)—di mana Kejaksaan Republik Indonesia telah menjadi anggota sejak tahun 2006— menerbitkan dokumen penting berjudul The Status and Role of Prosecutors, sebagai kelanjutan dari dokumen sebelumnya, yakni Guidelines on the Role of Prosecutors tahun 1990. Dokumen-dokumen tersebut telah menjadi rujukan yang menginspirasi perubahan Undang-Undang Kejaksaan, khususnya dalam hal penguatan prinsip independensi penuntutan, akuntabilitas penanganan perkara, standar profesionalitas, serta perlindungan hukum terhadap Jaksa. (Vide: Naskah Akademik UU Kejaksaan, hlm. 2). - Secara khusus, terdapat setidaknya dua standar internasional yang menjadi dasar pijakan, yakni: Guidelines on the Role of Prosecutors (1990); dan Standards of Professional Responsibility and Statement of the Essential Duties and Rights of Prosecutors yang dikeluarkan oleh International Association of Prosecutors (IAP). Kedua standar tersebut secara tegas menyatakan bahwa negara harus menjamin: “Perlindungan dalam melaksanakan fungsi profesional mereka tanpa intimidasi, rintangan, pelecehan, gangguan yang tidak patut atau paparan yang tidak adil terhadap perdata, hukuman atau pertanggungjawaban lainnya;” “Jaksa dan keluarganya harus secara fisik dilindungi oleh pihak berwenang ketika keselamatan pribadi mereka terancam sebagai akibat dari pelepasan fungsi penuntutan.” - Selain itu, Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC) 2003 pada Pasal 11 mengakui pentingnya integritas dan independensi aparat penegak hukum, termasuk jaksa, khususnya dalam konteks pemberantasan korupsi. Demikian pula, Council of Europe Recommendation tentang peran penuntut umum menekankan perlunya jaminan bahwa penuntut umum dapat bekerja tanpa tekanan yang tidak semestinya. Inti dari berbagai instrumen ini adalah pengakuan dunia internasional bahwa perlindungan terhadap jaksa merupakan elemen penting dalam mewujudkan sistem peradilan yang adil dan berimbang. 199 Adanya mekanisme izin dari Jaksa Agung ini tidak terlepas dari penerapan asas een en ondeelbarheids (satu dan tidak terpisahkan) yaitu satu landasan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan yang bertujuan memelihara kesatuan kebijakan Kejaksaan sehingga dapat menampilkan ciri khas yang menyatu dalam tata pikir, tata laku, dan tata kerja Kejaksaan. Apabila tidak ada mekanisme izin dari Jaksa Agung dan misalnya terdapat Jaksa yang sedang menangani suatu perkara dilaporkan berkali-kali oleh oknum ke aparat penegak hukum lainnya, tentu perkara yang sedang diperiksa oleh Jaksa menjadi terhambat, terganggu, dan dapat terjadi kegagalan dalam pengusutan suatu perkara karena banyak sekali gangguan dan hambatan yang diciptakan atau dibuat oleh oknum yang tidak mendukung penegakan hukum. Adanya mekansime pemberian izin dari Jaksa Agung selaras dengan penguatan supremasi hukum dalam mencegah adanya oknum yang dapat mengahalang-halangi proses penegakan hukum dari penyelidikan hingga pelaksanaan putusan. Adanya perlindungan dalam bentuk prosedur untuk dilakukan pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan in casu Tindakan Kepolisian terhadap profesi Jaksa, juga dimiliki oleh Anggota BPK, sebagaimana tabel di bawah ini: Lembaga/Profesi Ketentuan Norma Undang-Undang Jaksa UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI Pasal 8 ayat (5) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung Penjelasan Pasal 8 ayat (5) Ketentuan dalam ayat ini bertujuan untuk memberikan pelindungan kepada Jaksa yang telah diatur dalam Guidelines on the Role of Proseantors dan International Association of Proseantors, yaitu negara akan menjamin bahwa Jaksa sanggup untuk menjalankan profesi mereka tanpa intimidasi, gangguan, godaan, campur tangan yang tidak tepat, atau pembeberan yang belum diuji kebenarannya, baik terhadap pertanggungjawaban perdata, pidana, maupun pertanggungjawaban lainnya. 200 Anggota BPK RI UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 24 Tindakan kepolisian terhadap Anggota BPK guna pemeriksaan suatu perkara dilakukan dengan perintah Jaksa Agung setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis Presiden. Penjelasan Pasal 24 Yang dimaksud dengan “tindakan kepolisian” adalah pemanggilan sehubungan dengan tindak pidana, meminta keterangan tentang tindak pidana, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Keterangan: Artinya tindakan kepolisian terhadap anggota BPK baik sedang ataupun tidak sedang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus mendapat persetujuan tertulis Presiden. Pasal 26 (1) Anggota BPK tidak dapat dituntut di muka pengadilan karena menjalankan tugas, kewajiban, dan wewenangnya menurut Undang-Undang ini. (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Anggota BPK, Pemeriksa, dan pihak lain yang bekerja untuk dan atas nama BPK diberikan perlindungan hukum dan jaminan keamanan oleh instansi yang berwenang. Sementara terhadap profesi lainnya yang juga terdapat bentuk perlindungan tidak dapat dituntut di depan Pengadilan adalah sebagai berikut: Lembaga/Profesi Ketentuan Norma Undang-Undang Advokat UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 16 Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan 201 Penjelasan Pasal 16 Yang dimaksud dengan “iktikad baik” adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya. Putusan MK No. 113/PUU-XXI/2023 “kata kunci dari rumusan hak imunitas dalam ketentuan ini bukan terletak pada “kepentingan pembelaan klien”, melainkan pada “itikad baik. Oleh karena itu, terdapat 2 (dua) perspektif dalam memaknai iktikad baik dalam hak imunitas advokat, yaitu yang bersifat subjektif dan objektif. Itikad baik yang bersifat objektif dalam hal ini adalah sebuah Tindakan yang harus berpedoman pada norma hukum positif dan sosiologis atau pada apa yang dianggap patut oleh masyarakat. Sedangkan, dalam perspektif subjektif, lebih menekankan pada kejujuran dan sikap batin seorang advokat pada saat melakukan tugasnya sebagai bagian dari aparat penegak hukum.” Anggota MPR RI Anggota DPR RI UU Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 57 (1) Anggota MPR mempunyai hak imunitas. (2) Anggota MPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam sidang atau rapat MPR ataupun di luar sidang atau rapat MPR yang berkaitan dengan wewenang dan tugas MPR. Keterangan: Artinya anggota MPR dapat dituntut di depan pengadilan terhadap tindakan lain selain pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan baik lisan maupun tertuis di dalam sidang atau rapat ataupun diluar sidang atau rapat MPR yang berkaitan dengan Wewenang dan Tugas MPR Pasal 224 (1) Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun 202 Anggota DPD RI Anggota DPRD Provinsi Anggota DPRD Kabupaten/Kota tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR. (2) Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap, tindakan, kegiatan di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPR dan/atau anggota DPR. Pasal 290 (1) Anggota DPD mempunyai hak imunitas. (2) Anggota DPD tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPD ataupun di luar rapat DPD yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPD. Pasal 338 (1) Anggota DPRD provinsi mempunyai hak imunitas. (2) Anggota DPRD provinsi tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPRD provinsi ataupun di luar rapat DPRD provinsi yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPRD provinsi. Pasal 388 (1) Anggota DPRD provinsi mempunyai hak imunitas. (2) Anggota DPRD provinsi tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya, baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPRD provinsi ataupun di luar rapat DPRD provinsi yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD provinsi. Notaris UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Pasal 66 ayat (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang: a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan 203 b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. Dari uraian pada tabel di atas, terhadap beberapa model perlindungan terhadap lembaga/profesi di atas, perlindungan terhadap Profesi Jaksa mempunyai kesamaan dg perlindungan profesi anggota BPK, termasuk juga dengan advokat, anggota MPR, DPR, DPD, DPRD, yaitu perlindungan hukum selama menjalankan tugas dan kewenangannya dan tidak termasuk perlindungan ketika tidak dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Maka dalam hal membentuk norma tentang perlindungan bagi profesi- profesi yang memiliki ancaman dan resikonya masing-masing dalam menjalankan tugas dan/atau wewenangnya, masing-masing memiliki pertimbangan sesuai dengan tugas, fungsi, serta wewenang. Oleh karenanya terhadap rumusan-rumusan ketentuan norma tersebut akan lebih tepat apabila diserahkan kepada pembentuk undang-undang. Sebagai contoh misalnya dalam upaya para pimpinan organisasi Advokat ingin memperkuat perlindungan terhadap Advokat yang sedang menjalankan tugasnya sebagaimana yang telah diatur dalam UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Maka para pimpinan organisasi Advokat meminta kepada pembentuk undang-undang untuk merumuskan ketentuan norma penguatan hak imunitas advokat dalam Rancangan Undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang sedang dibahas di DPR. Kendatipun Mahkamah Konstitusi memutus tidak menerima permohonan para pemohon karena menilai para pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau menolak Permohoan Para pemohon tersebut, tentunya dalam batas penalaran yang wajar, tidak ada kepentingan hukum/hak konstitusional Para pemohon yang dirugikan atau dilanggar. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka menjadi beralasan menurut hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 tidak bertentangan dengan UUD 1945. Berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut di atas, maka menjadi sangat beralasan menurut hukum apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan ketentuan Norma Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. 204 Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, para Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan memutus: 1. Menyatakan Permohonan PARA PEMOHON tidak dapat diterima. 2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau, 1. Menyatakan Menolak permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Pihak Terkait Persaja menyerahkan perbaikan yang pada pokoknya sebagai berikut: Tanpa bermaksud mengambil peran Mahkamah Konstitusi dalam menilai Kedudukan Hukum Para Pemohon namun apabila mendasarkan pada Putusan Nomor 55/PUU-XI/2013 maka Para Pemohon dalam kedua perkara a quo tidak mempunyai kedudukan hukum atas ketentuan norma Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XI/2013, pada Paragraf [3.8] halaman 69, mengatakan: “…, Sedangkan Pemohon II dan Pemohon III, menurut Mahkamah tidak memiliki kedudukan hukum selaku Pemohon dalam perkara a quo karena Pemohon II dan Pemohon III tidak termasuk jaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) UU 16/2004 sehingga tidak terdapat kerugian hak konstitusional Pemohon II dan Pemohon III dan tidak ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian Pemohon II dan Pemohon III tersebut dengan pasal yang dimohonkan pengujian” Berdasarkan pertimbangan hukum terhadap kedudukan hukum Pemohon II dan Pemohon III dalam Putusan No. 55/PUU-XI/2013, maka dalam Konklusi angka [4.2], mahkamah menyatakan: PETITUM 205 Pemohon I mempunyai Kedudukan Hukum (legal standng), sedangkan Pemohon II dan Pemohon III tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan a quo Artinya terhadap ketentuan norma Pasal 8 ayat (5) yang diuji oleh Para Pemohon berkaitan dengan Perlindungan terhadap Profesi Jaksa yang sedang menjalankan tugas dan wewenangnya sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 UU 11/2021. Maka berdasarkan Putusan 55/PUU-XI/2013 dalam batas penalaran yang wajar tidak ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian Para Pemohon tersebut dengan pasal yang dimohonkan pengujian. Untuk lebih jelasnya telah kami sandingkan pada tabel di bawah ini: Putusan Nomor 55/PUU-XI/2013 Perkara Nomor 9/PUU-XXIII/2025 Pemohon II – Individu Warga Negara Pemohon I – Individu Warga Negara berprofesi sebagai Advokat Pemohon III - Badan Hukum Perkumpulan (Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Pemohon II – Individu Warga Negara berprofesi sebagai Advokat. Apabila melihat perbandingan pada tabel di atas tentunya antara Para Pemohon dalam Putusan 55/PUU-XI/2013 yang oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan tidak mempunyai kedudukan hukum untuk menguji ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU 16/2004, dengan Para Pemohon sejatinya memiliki kedudukan yang sama. Artinya apabila disandingkan dengan Permohonan a quo terhadap Perseorangan Warga Negara dan perkumpulan badan hukum yang mengajukan permohonan tidak termasuk jaksa dan/atau tidak memiliki keterkaitan langsung ataupun tidak langsung yang menyebabkan tidak terdapatnya kerugian konstitusional atas ketentuan norma a quo maka menjadi beralasan menurut hukum dan sesuai dengan Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 55/PUU- XI/2013 apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan A quo Sementara terhadap ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf c UU No. 24 Tahun 2003 sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (Selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 4 huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 2/2021) yang mengatur 206 tentang kedudukan hukum Pemohon dalam perkara Pengujian Undang-Undang adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan Konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya undang-undang yaitu: c. badan hukum publik atau badan hukum privat. Artinya perkumpulan/organisasi masyarakat yang sudah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM yang saat ini diterbitkan oleh Kementerian hukum. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dan mendasarkan pada Putusan Nomor 55/PUU-XI/2013 maka menjadi beralasan menurut hukum apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk menguji ketentuan norma a quo. Namun apabila Mahkamah Konstitusi berpandangan lain, maka izinkan para Pihak Terkait memberikan keterangan atas Alasan permohonan para pemohon dalam perkara sebagaimana tersebut di atas, sebagaimana uraian di bawah ini: Adapun alasan Para Pemohon terhadap ketentuan norma pasal-pasal yang diuji konstitusionalitas normanya sebagaimana termuat dalam UU 11/2021 sebagai berikut: Perkara Nomor 9/PUU-XXIII/2025 Pasal 8 ayat (5) “Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pemanggilan, Pemeriksaan, Penggeledahan, Penangkapan dan Penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung” Para Pemohon mendasarkan pengujiannya terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945 antara lain: Perkara Nomor 9/PUU-XXIII/2025 Pasal 1 ayat (3) Negara Indonesia adalah Negara Hukum Pasal 27 ayat (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya Pasal 28D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” KETERANGAN PARA PIHAK TERKAIT TERHADAP POKOK PERKARA 207 Dalam permohonannya para Pemohon pada pokoknya mengatakan bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 adalah bentuk Hak Imunitas yang bahkan dinilai mengarah pada bentuk Impunitas. Terhadap alasan para Pemohon tersebut tentunya menunjukkan bahwa para pemohon keliru dalam memahami esensi dari ketentuan norma Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021. Apabila kita mencermati rumusan norma Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 yang berbunyi: “Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung” Rumusan tersebut adalah bentuk perlindungan hanya terhadap jaksa yang sedang melaksanakan tugas dan wewenangnya, apabila akan dilakukan pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan dan penahanan, maka memerlukan prosedur yakni setelah mendapatkan izin Jaksa Agung. Prosedur tersebut bukanlah bentuk imunitas sebagaimana alasan para Pemohon, namun untuk memberikan jaminan perlindungan sebagaimana amanat Pasal 28G ayat (1) yang menyatakan: Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Jaminan terhadap perlindungan tersebut tentunya menjadi tanggung jawab negara terutama Pemerintah sebagaimana amanat Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan: Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama Pemerintah Pemberian perlindungan terhadap jaksa yang sedang menjalankan tugas dan wewenangnya, sebenarnya sudah diatur sejak UU No. 16 Tahun 2004 diundangkan in casu termuat pada Pasal 8 ayat (5). Bahkan terhadap konstitusionalitas norma Pasal 8 ayat (5) UU 16/2004, telah diuji ke Mahkamah Konstiusi, dan telah diputus dalam Putusan No. 55/PUU- XI/2013, dan dalam pertimbangan hukum Mahkamah telah dijelaskan bahwa KETENTUAN PASAL 8 AYAT (5) UU 11/2021 TIDAK BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945 208 ketentuan norma Pasal 8 ayat (5) UU 16/2004 adalah konstitusional dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Adapun Pertimbangan Hukum Putusan MK No. 55/PUU-XI/2013, pada Paragraf [3.10.2], sebagai berikut: [3.10.2] Bahwa peran kejaksaan sebagai aparatur negara menempati posisi penting dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system) yang melaksanakan upaya dan proses penegakan hukum dalam rangka mewujudkan fungsi hukum dan supremasi hukum dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar hukum. Fungsi kejaksaan atau profesi jaksa sebagai penyelenggara dan pengendali penuntutan atau selaku dominus litismemiliki peran penting dalam proses penanganan perkara yang pada hakikatnya bertujuan untuk membangun tata kehidupan berdasarkan hukum serta menjunjung hak asasi manusia. Disamping itu, kejaksaan juga mempunyai peranan lain dalam menyelamatkan/memulihkan keuangan/kekayaan negara serta menegakan kewibawaan Pemerintah dan Negara yang dilaksanakan oleh Jaksa Pengacara Negara. Jaksa sebagai salah satu penegak hukum dalam sistem peradilan pidana merupakan officium nobile atau profesi terhormat/profesi mulia dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya memerlukan perlindungan hukum. Dalam melakukan penuntutan, jaksa bertindak atas nama negara sebagai pelindung kepentingan umum dan masyarakat dengan melakukan tugas dan wewenangnya. Salah satu bentuk perlindungan terhadap jaksa yang diakui di dunia internasional adalah Declaration on Minimum Standart Concering The Security and Protection of Public Prosecutors and Their Famiies, yaitu deklarasi mengenai standar minimum keamanan dan perlindungan untuk penuntut umum dan keluarganya. Latar belakang dikeluarkannya deklarasi tersebut adalah selama ini dalam menjalankan tugas penegakan hukum, penuntut umum seringkali berada dalam situasi yang tidak menguntungkan dari segi baik harta bendanya, keluarganya bahkan jiwanya sendiri, oleh karenan keamanan dan perlindungan terhadap penuntut umum yang menjalankan tugas maupun keluarganya menjadi tanggung jawab negara. Di Indonesia, salah satu perlindungan terhadap profesi jaksa diwujudkan dalam bentuk pemberian izin oleh Jaksa Agung untuk melakukan tindakan kepolisian hanya terhadap jaksa yang diduga melakukan tindak pidana pada saat melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan Undang- Undang. Dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (5) UU 16/2004, menyatakan: Ketentuan dalam ayat ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada Jaksa yang telah diatur dalam Guidelines on The Role of Prosecutor dan International Association of Presecutor yaitu negara menjamin bahwa Jaksa sanggup menjalankan profesi mereka tanpa intimidasi, gangguan, godaan, campurtangan yang tidak tepat atau pembeberan yang belum diuji kebenarannya baik terhadap pertanggungjawaban perdata, pidana maupun pertanggungjawaban lainnya”. Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU 16/2004 harus dipandang sebagai satu kesatuan norma hukum yang termuat dalam Pasal 8 sehingga apabila Pemohon mengajukan permohonan uji materii Pasal 8 ayat (5) 209 UU 16/2004 maka harus merujuk pada keseluruhan ayat pada Pasal 8 yang dikaitkan dengan Pasal 1 angka 1 UU 16/2004 juncto Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP sehingga harus dimaknai bahwa izin Jaksa Agung diperlukan dalam melakukan tindakan kepolisian terhadap jaksa yang diduga melakukan tindak pidana pada saat melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang dimana jaksa bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggung jawab menurut hierarkinya; Bahwa izin Jaksa Agung adalah suatu prosedur administrasi sebagai bentuk perlindungan negara terhadap jaksa yang sedang melaksanakan tugas dan wewenang berdasarkan surat perintah menurut hierarkinya. Prosedur administratif tersebut hanya menyakinkan bahwa dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh oknum jaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (4) UU 16/2004 telah memiliki bukti yuridis yang kuat, mengingat tugas dan wewenang jaksa sangat berpengaruh terhadap jalannya proses penegakan hukum. Perlunya izin Jaksa agung untuk melakukan tindakan kepolisian agar jaksa yang diduga melakukan tindak pidana dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya agar aparat penegak hukum tidak semena-mena melakukan tindakan kepolisian terhadap jaksa. Dalam hal ini, Jaksa Agung sebagai pimpinan tertinggi kejaksaan bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan dalam rangka menjaga harkat dan martabat jaksa sebagai salah satu profesi penegak hukum. Selain itu untuk menjamin pelaksanaan tugas dan wewenang jaksa dalam proses penegakan hukum yang dibebankan negara kepadanya agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Dengan demikian, menurut Mahkamah, perlunya izin Jaksa Agung untuk melakukan tindakan Kepolisian terhadap jaksa adalah wajar dan bukan merupakan tindakan diskriminasi serta bukan pula pembedaan perlakuan. Jaksa merupakan aparatur penegak hukum yang memiliki peran vital dan strategis dalam proses penegakan hukum di negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Jaksa sebagai dominus litis dalam sistem peradilan pidana tidak saja menegakan hukum yang merupakan keadilan prosedural saja namun juga memastikan terwujudnya keadilan substansial dalam penanganan perkara. Dengan demikian jaksa sebagai representatif negara dalam penegakan hukum sudah sangat patut dan wajar apabila negara memberikan perlindungan terhadap aparat penegak hukumnya yang diberikan tanggung jawab sebagai dominus litis selaras dengan berjalannya prinsip ius puniendi. Sejak beberapa tahun terakhir, Kejaksaan menjadi salah satu lembaga penegak hukum pemberantasan korupsi yang berhasil menyelamatkan keuangan negara dari kerugian hingga ratusan triliun rupiah dengan diungkapnya beberapa kasus korupsi besar yang terpublish, meliputi: 210 1. Pertamina 968,5 T 2. PT Timah 300 T 3. BLBI 138 T 4. Duta Palma 78 T 5. PT TPPI 37 T 6. PT Asabri 22 T 7. PT Jiwasraya 17 T 8. Kemensos 17 T 9. Sawit CPO 12 T 10. Garuda Indonesia 9 T 11. BTS Kominfo 8 T 12. Bank Century 7 T Keberhasilan Kejaksaan dalam mengungkap kasus-kasus besar dan high profile di atas, mendapat apresiasi dan dukungan masyarakat yang dibuktikan dengan meningkatnya angka survei kepercayaan publik oleh Lembaga Survei Indonesia terhadap Kejaksaan yang berada di angka 74% (tujuh puluh empat persen). (https://www.antaranews.com/berita/4063764/lsi-kepercayaan-publik- pada-kejaksaan-agung-meroket-hingga-74-persen). Namun demikian, di tengah keberhasilan Kejaksaan dalam mengungkap kasus korupsi dan kasus hukum lainnya beberapa tahun terakhir, tidak dapat dipungkiri semakin besar/banyak pula ancaman dan berbagai cara untuk menghambat Jaksa dalam menjalankan tugasnya. Bahwa semangat untuk memberikan perlindungan terhadap Jaksa yang sedang menjalankan Tugas dan Wewenangnya sebagaimana diberikan dalam UU 11/2021 dalam perkembangannya sejalan dengan kebijakan Pemerintah in casu Presiden, sebagaimana diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025, dimana dalam ketentuan Pasal 2 yang menegaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsi, Jaksa berhak mendapatkan Pelindungan Negara dari Ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau harta benda. Apabila melihat kembali dalam Keterangan pemerintah pada Persidangan Perkara No. 55/PUU-XI/2013, dimana Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia 211 yang dihadirkan oleh Pemerintah dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi tanggal 26 Juli 2013, dimana Andi Hamza menjelaskan bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU 16/2004 diberlakukan berdasarkan kejadian historis pada tahun 1964 yang mana telah terjadi intimidasi terhadap jaksa yang melakukan penuntutan terhadap polisi dalam kasus penggelapan. Kemudian pada tahun 1998 Jaksa Kamaru yang menangani perkara dalam kasus pembunuhan Nyo Beng Seng juga mengalami intimidasi dari aparat kepolisian karena menuntut hukuman lebih tinggi terhadap terdakwa pelaku pembunuhan. Dengan demikian, sudah selayaknya Jaksa sebagai profesi yang terhormat, officium nobile, harus mendapat perlindungan. (Vide. Risalah Sidang Perkara No. 55/PUU-XI/2013, Acara mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah (IV), Rabu, 24 Juli 2013). Perlunya izin Jaksa Agung dalam ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 sejatinya bertujuan untuk memberikan pelindungan kepada Jaksa untuk dapat menjalankan profesinya tanpa mendapatkan intimidasi, gangguan, godaaan, campur tangan yang tidak tepat atau pembeberan yang belum diuji kebenarannya baik terhadap pertanggungjawaban perdata, pidana, maupun pertanggungjawaban lainnya. Jaksa Agung sebagai pimpinan tertinggi kejaksaan bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan dalam rangka menjaga harkat dan martabat jaksa sebagai salah satu profesi penegak hukum. Perlu kita pahami semangat pembentuk undang-undang secara filosofis dan yuridis memberikan perlindungan terhadap Jaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, tentunya dilatar belakangi dengan uraian sebagai berikut: - Perubahan terhadap Undang-Undang Kejaksaan tidak dapat dilepaskan dari dinamika dan perkembangan hukum di tingkat internasional. Pengaturan mengenai perlindungan terhadap Jaksa juga merupakan bentuk kepatuhan terhadap konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Sebagai anggota komunitas global, Indonesia terikat untuk melaksanakan norma-norma yang tercantum dalam berbagai instrumen hukum internasional, antara lain United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC) dan United Nations Convention against Corruption (UNCAC), yang telah diratifikasi dan mengikat secara hukum. Norma-norma yang terkandung dalam konvensi tersebut secara langsung memengaruhi penguatan kewenangan, tugas, dan fungsi Kejaksaan dalam sistem hukum. 212 - Sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, Indonesia juga berkewajiban untuk menyesuaikan regulasi nasionalnya dengan norma-norma yang dirumuskan oleh PBB. Pada tahun 2014, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) bersama International Association of Prosecutors (IAP)—di mana Kejaksaan Republik Indonesia telah menjadi anggota sejak tahun 2006— menerbitkan dokumen penting berjudul The Status and Role of Prosecutors, sebagai kelanjutan dari dokumen sebelumnya, yakni Guidelines on the Role of Prosecutors tahun 1990. Dokumen-dokumen tersebut telah menjadi rujukan yang menginspirasi perubahan Undang-Undang Kejaksaan, khususnya dalam hal penguatan prinsip independensi penuntutan, akuntabilitas penanganan perkara, standar profesionalitas, serta perlindungan hukum terhadap Jaksa. (Vide: Naskah Akademik UU Kejaksaan, hlm. 2). - Secara khusus, terdapat setidaknya dua standar internasional yang menjadi dasar pijakan, yakni: Guidelines on the Role of Prosecutors (1990); dan Standards of Professional Responsibility and Statement of the Essential Duties and Rights of Prosecutors yang dikeluarkan oleh International Association of Prosecutors (IAP). Kedua standar tersebut secara tegas menyatakan bahwa negara harus menjamin: “Perlindungan dalam melaksanakan fungsi profesional mereka tanpa intimidasi, rintangan, pelecehan, gangguan yang tidak patut atau paparan yang tidak adil terhadap perdata, hukuman atau pertanggungjawaban lainnya;” “Jaksa dan keluarganya harus secara fisik dilindungi oleh pihak berwenang ketika keselamatan pribadi mereka terancam sebagai akibat dari pelepasan fungsi penuntutan.” - Selain itu, Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC) 2003 pada Pasal 11 mengakui pentingnya integritas dan independensi aparat penegak hukum, termasuk jaksa, khususnya dalam konteks pemberantasan korupsi. Demikian pula, Council of Europe Recommendation tentang peran penuntut umum menekankan perlunya jaminan bahwa penuntut umum dapat bekerja tanpa tekanan yang tidak semestinya. Inti dari berbagai instrumen ini adalah pengakuan dunia internasional bahwa perlindungan terhadap jaksa merupakan elemen penting dalam mewujudkan sistem peradilan yang adil dan berimbang. Adanya mekanisme izin dari Jaksa Agung ini tidak terlepas dari penerapan asas een en ondeelbarheids (satu dan tidak terpisahkan) yaitu satu landasan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan yang bertujuan memelihara kesatuan 213 kebijakan Kejaksaan sehingga dapat menampilkan ciri khas yang menyatu dalam tata pikir, tata laku, dan tata kerja Kejaksaan. Apabila tidak ada mekanisme izin dari Jaksa Agung dan misalnya terdapat Jaksa yang sedang menangani suatu perkara dilaporkan berkali-kali oleh oknum ke aparat penegak hukum lainnya, tentu perkara yang sedang diperiksa oleh Jaksa menjadi terhambat, terganggu, dan dapat terjadi kegagalan dalam pengusutan suatu perkara karena banyak sekali gangguan dan hambatan yang diciptakan atau dibuat oleh oknum yang tidak mendukung penegakan hukum. Adanya mekansime pemberian izin dari Jaksa Agung selaras dengan penguatan supremasi hukum dalam mencegah adanya oknum yang dapat mengahalang-halangi proses penegakan hukum dari penyelidikan hingga pelaksanaan putusan. Adanya perlindungan dalam bentuk prosedur untuk dilakukan pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan in casu Tindakan Kepolisian terhadap profesi Jaksa, juga dimiliki oleh Anggota BPK, sebagaimana tabel di bawah ini: Lembaga/Profesi Ketentuan Norma Undang-Undang Jaksa UU No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI Pasal 8 ayat (5) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung Penjelasan Pasal 8 ayat (5) Ketentuan dalam ayat ini bertujuan untuk memberikan pelindungan kepada Jaksa yang telah diatur dalam Guidelines on the Role of Proseantors dan International Association of Proseantors, yaitu negara akan menjamin bahwa Jaksa sanggup untuk menjalankan profesi mereka tanpa intimidasi, gangguan, godaan, campur tangan yang tidak tepat, atau pembeberan yang belum diuji kebenarannya, baik terhadap pertanggungjawaban perdata, pidana, maupun pertanggungjawaban lainnya. Anggota BPK RI UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 24 Tindakan kepolisian terhadap Anggota BPK guna pemeriksaan suatu perkara dilakukan dengan perintah Jaksa Agung setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis Presiden. 214 Penjelasan Pasal 24 Yang dimaksud dengan “tindakan kepolisian” adalah pemanggilan sehubungan dengan tindak pidana, meminta keterangan tentang tindak pidana, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Keterangan: Artinya tindakan kepolisian terhadap anggota BPK baik sedang ataupun tidak sedang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus mendapat persetujuan tertulis Presiden. Pasal 26 (3) Anggota BPK tidak dapat dituntut di muka pengadilan karena menjalankan tugas, kewajiban, dan wewenangnya menurut Undang-Undang ini. (4) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Anggota BPK, Pemeriksa, dan pihak lain yang bekerja untuk dan atas nama BPK diberikan perlindungan hukum dan jaminan keamanan oleh instansi yang berwenang. Sementara terhadap profesi lainnya yang juga terdapat bentuk perlindungan tidak dapat dituntut di depan Pengadilan adalah sebagai berikut: Lembaga/Profesi Ketentuan Norma Undang-Undang Advokat UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 16 sebagaimana telah dimaknai oleh Putusan Nomor 26/PUU-XI/2013 Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan, selama dilakukan dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien Penjelasan Pasal 16 Yang dimaksud dengan “iktikad baik” adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya. Putusan MK No. 113/PUU-XXI/2023 “kata kunci dari rumusan hak imunitas dalam ketentuan ini bukan terletak pada “kepentingan pembelaan klien”, melainkan pada “itikad baik. Oleh karena itu, terdapat 2 (dua) perspektif dalam memaknai iktikad baik dalam hak imunitas advokat, yaitu yang bersifat subjektif dan objektif. Itikad baik yang bersifat objektif dalam hal ini adalah sebuah Tindakan yang harus berpedoman pada norma hukum positif dan sosiologis atau pada apa yang dianggap patut oleh masyarakat. Sedangkan, dalam perspektif 215 subjektif, lebih menekankan pada kejujuran dan sikap batin seorang advokat pada saat melakukan tugasnya sebagai bagian dari aparat penegak hukum.” Anggota MPR RI Anggota DPR RI Anggota DPD RI UU No. 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 57 (1) Anggota MPR mempunyai hak imunitas. (2) Anggota MPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam sidang atau rapat MPR ataupun di luar sidang atau rapat MPR yang berkaitan dengan wewenang dan tugas MPR. Keterangan: Artinya anggota MPR dapat dituntut di depan pengadilan terhadap tindakan lain selain pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan baik lisan maupun tertuis di dalam sidang atau rapat ataupun diluar sidang atau rapat MPR yang berkaitan dengan Wewenang dan Tugas MPR Pasal 224 (3) Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR. (4) Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap, tindakan, kegiatan di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPR dan/atau anggota DPR. Pasal 290 (1) Anggota DPD mempunyai hak imunitas. (2) Anggota DPD tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPD ataupun di luar rapat DPD yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPD. 216 Anggota DPRD Provinsi Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pasal 338 (1) Anggota DPRD provinsi mempunyai hak imunitas. (2) Anggota DPRD provinsi tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPRD provinsi ataupun di luar rapat DPRD provinsi yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPRD provinsi. Pasal 388 (1) Anggota DPRD provinsi mempunyai hak imunitas. (2) Anggota DPRD provinsi tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya, baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPRD provinsi ataupun di luar rapat DPRD provinsi yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD provinsi. Notaris UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Pasal 66 ayat (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang: a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. Dari uraian pada tabel di atas, terhadap beberapa model perlindungan terhadap lembaga/profesi di atas, perlindungan terhadap Profesi Jaksa mempunyai kesamaan dg perlindungan profesi anggota BPK, termasuk juga dengan advokat, anggota MPR, DPR, DPD, DPRD, yaitu perlindungan hukum selama menjalankan tugas dan kewenangannya dan tidak termasuk perlindungan ketika tidak dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Maka dalam hal membentuk norma tentang perlindungan bagi profesi-profesi yang memiliki ancaman dan resikonya masing-masing dalam menjalankan tugas dan/atau wewenangnya, masing-masing memiliki pertimbangan sesuai dengan tugas, fungsi, serta wewenang. Oleh karenanya terhadap rumusan-rumusan ketentuan norma tersebut akan lebih tepat apabila diserahkan kepada pembentuk undang-undang. 217 Sebagai contoh misalnya dalam upaya para pimpinan organisasi Advokat ingin memperkuat Hak Imunitas terhadap Advokat yang sedang menjalankan tugasnya sebagaimana yang telah diatur dalam UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Maka para pimpinan organisasi Advokat meminta kepada pembentuk undang-undang untuk merumuskan ketentuan norma penguatan hak imunitas advokat dalam Rancangan Undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang sedang dibahas di DPR. Bahkan jika kita melihat rumusan Hak Imunitas Advokat dalam UU 18/2003, pun tidak terdapat syarat sebagaimana dikehendaki Para Pemohon termasuk terhadap rumusan norma yang diusulkan oleh Para Pimpinan Organisasi Advokat dalam RUU KUHAP di DPR. Kendatipun Mahkamah Konstitusi memutus tidak menerima permohonan para pemohon karena menilai para pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau menolak Permohoan Para pemohon tersebut, tentunya dalam batas penalaran yang wajar, tidak ada kepentingan hukum/hak konstitusional Para pemohon yang dirugikan atau dilanggar. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka menjadi beralasan menurut hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 tidak bertentangan dengan UUD 1945. Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, para Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan memutus: 1. Menyatakan Permohonan PARA PEMOHON tidak dapat diterima. 2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau, 1. Menyatakan Menolak permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) tidak PETITUM 218 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau, Apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.10] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait Persatuan Jaksa Indonesia (Persaja) mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti PT.1 sampai dengan Bukti PT.18 yang disahkan dalam persidangan tanggal 26 Agustus 2025, Pihak Terkait menyerahkan surat atau tulisan tambahan yang diberi tanda Bukti PT.19 sampai dengan Bukti PT.29 yang diserahkan kepada Mahkamah pada tanggal 3 September 2025 sebagai berikut: 1. Bukti PT.1 : Fotokopi Akta Notaris Persatuan Jaksa Indonesia; 2. Bukti PT.2 : Fotokopi Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Nomor: AHU-00857.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persatuan Jaksa Indonesia tanggal 17 Desember 2014; 3. Bukti PT.3 : Fotokopi Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2025 tentang Pengukuhan Pengurus Pusat Persatuan Jaksa Indonesia Periode 2025-2027; 4. Bukti PT.4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Ketua Umum Persatuan Jaksa Indonesia; 5. Bukti PT.5 : Fotokopi Kartu Tanda Anggota Penduduk Prof. Dr. Asep N. Mulyana, S.H., M.H (Pihak Terkait I); 6. Bukti PT.6 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pihak Terkait II; 7. Bukti PT.7 : Fotokopi Kartu Anggota Jaksa Pihak Terkait II 8. Bukti PT.8 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pihak Terkait III; 9. Bukti PT.9 : Fotokopi Kartu Anggota Jaksa Pihak Terkait III; 10. Bukti PT.10 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pihak Terkait IV; 11. Bukti PT.11 : Fotokopi Kartu Anggota Jaksa Pihak Terkait IV; 12. Bukti PT.12 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pihak Terkait V; 13. Bukti PT.13 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pihak Terkait VI; 219 Selain itu, untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait Persaja juga mengajukan 2 (dua) orang ahli yaitu Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H. dan Dr. Indra Perwira yang keterangan tertulisnya diterima Mahkamah pada tanggal 3 September 2025, masing-masing pada pokoknya sebagai berikut: Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H. A. Pendahuluan Pada perkara-perkara sebagai berikut: 1. Perkara No. 9/PUU-XXIII/2025 yang menguji Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021; 14. Bukti PT.14 : Fotokopi Kartu Anggota Jaksa Pihak Terkait VI; 15. Bukti PT.15 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pihak Terkait VII; 16. Bukti PT.16 : Fotokopi Kartu Anggota Jaksa Pihak Terkait VII; 17. Bukti PT.17 : Fotokopi Anggaran Dasar Persatuan Jaksa Indonesia (Pihak Terkait I); 18. Bukti PT.18 : Fotokopi Anggaran Rumah Tangga (Pihak Terkait I). 19. Bukti PT.19 : Fotokopi Surat Permohonan Bantuan Ahli No. 78/A/PP.Persaja/08/2025 tanggal 19 Agustus 2025; 20. Bukti PT.20 : Surat Keputusan No. 572/UN2.F5.D/SDM.07/2025; 21. Bukti PT.21 : Daftar Riwayat Hidup Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H. 22. Bukti PT.22 : Keterangan Ahli Tertulis atas Perkara No. 9-15-67/PUU- XXIII/2025; 23. Bukti PT.23 : Surat Permohonan Bantuan Keterangan Ahli No. 79/A/PP.PERSAJA/08/2025, tanggal 19 Agustus 2025. 24. Bukti PT.24 : Surat Tugas No. 7440/UN6.A/KP.10.06/2025; 25. Bukti PT.25 : Daftar Riwayat Hidup Dr. Indra Prawira, S.H., M.H.; 26. Bukti PT.26 : Keterangan Ahli Tertulis Dr. Indra Prawira, S.H., M.H. Perkara No. 9-15-67/PUU-XXIII/2025; 27. Bukti PT.27 : Surat Permohonan Bantuan Ahli No. 77/A/PP.PERSAJA/08/2025; 28. Bukti PT.28 : Daftar Riwayat Hidup Laksamana Muda (Purn) TNI. Anwar Saaidi, S.H., M.H.; 29. Bukti PT.29 : Keterangan Ahli Tertulis Dr. Indra Prawira, S.H., M.H. Perkara Laksamana Muda (Purn) TNI. Anwar Saaidi, S.H., M.H.; 220 Terdapat pasal-pasal dari undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan republik indonesia sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 11 tahun 2021 ("uu kejaksaan") yang dipersoalkan oleh para pemohon yakni: 1. Pasal 8 ayat (5) "Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pemanggilan, Pemeriksaan, Penggeledahan, Penangkapan dan Penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung" Pasal-pasal UUD 1945 yang digunakan sebagai batu uji dari pasal-pasal UU Kejaksaan itu adalah: Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1). B. Legal Issues (Rumusan Masalah) Berdasarkan uraian dari permohonan yang diajukan, Ahli mendapatkan beberapa permasalahan hukum yang perlu dibahas sebagai berikut: 1. Apakah ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan merupakan suatu bentuk Hak Imunitas yang mengarah pada bentuk Impunitas dan dengan demikian bertentangan dengan UUD 1945? C. Pembahasan 1. Apakah ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan merupakan suatu bentuk Hak Imunitas yang mengarah pada bentuk Impunitas dan dengan demikian bertentangan dengan UUD 1945? Para Pemohon dalam perkara ini menyatakan bahwa norma di Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan yang berbunyi: "Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya,Pemanggilan, Pemeriksaan,Penggeledahan, Penangkapan dan Penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung" bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3)UUD 1945: "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Pasal 27 ayat (1) UUD 1945: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Serta bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan hukum yang sama di hadapan hukum." Ahli akan membahas masalah hukum ini dengan menggunakan pendekatan integrated criminal justice system, constitutional interpretation, 221 dan policy model, sebagai berikut. Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan perlu dimaknai dalam konteks keseluruhan sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system). Ketentuan ini bukan dimaksudkan untuk memberikan imunitas atau impunitas kepada Jaksa, melainkan untuk menjaga independensi dan objektivitas Kejaksaan dalam menjalankan tugasnya. Perlu dipahami bahwa Jaksa dalam menjalankan tugasnya rentan terhadap intervensi, intimidasi, atau bahkan kriminalisasi yang dapat mengganggu proses penegakan hukum. Izin Jaksa Agung berfungsi sebagai filter dan mekanisme kontrol internal untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dalam proses pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa. Hal ini justru memperkuat sistem peradilan pidana dengan memastikan bahwa proses hukum terhadap Jaksa berjalan dengan profesional dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan- kepentingandi luar hukum. Dengan demikian, ketentuan ini justru berkontribusi pada tegaknya hukum dan keadilan, bukan sebaliknya. Argumentasi Pemohon bahwa Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 perlu dikaji secara mendalam. Prinsip persamaan di hadapan hukum bukan berarti setiap individu diperlakukan sama persis dalam segala hal. Konstitusi mengamanatkan adanya perlakuan khusus terhadap kelompok tertentu dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, sepanjang perlakuan khusus tersebut didasarkan pada alasan yang objektif dan rasional. Dalam hal ini, perlakuan khusus terhadap Jaksa melalui izin Jaksa Agung dapat dibenarkan secara konstitusional karena bertujuan untuk melindungi independensi Kejaksaan sebagai salah satu pilar penegakan hukum. Ketentuan ini tidak menghilangkan akuntabilitas Jaksa, melainkan mengatur mekanismenya untuk menghindari potensi penyalahgunaan wewenang dan intervensi yangdapat mengganggu proses penegakan hukum. Oleh karena itu, Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan tidak bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum yang dijamin oleh UUD 1945. Justru, ketentuan ini merupakan implementasi dari prinsip negara hukum yang berkeadilan. 222 Dari sisi policy model, Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan merupakan kebijakan yang rasional dan diperlukan untuk menjaga efektivitas dan integritas Kejaksaan. Tanpa adanya mekanisme kontrol internal seperti izin Jaksa Agung, Jaksa rentan menjadi sasaran kriminalisasi atau intimidasi, terutama ketika menangani perkara-perkara yang sensitif dan melibatkan pihak-pihak yang berkuasa. Hal ini dapat melemahkan Kejaksaan dan mengganggu proses penegakan hukum secara keseluruhan. Dengan adanya izin Jaksa Agung, diharapkan proses hukum terhadap Jaksa dapat berjalan secara objektif, transparan, dan akuntabel, sehingga kepercayaan publik terhadap institusi Kejaksaan dan sistem peradilan pidana dapat terjaga. Dilihat dari segi kepastian hukum serta kesinambungan putusan dari putusan terdahulu yakni berdasarkan Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 55/PUU-XI/2013 dinyatakan bahwa ketentuan norma Pasal 8 ayat (5) UU 16/2004 adalah konstitusional dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Adapun Pertimbangan Hukum Putusan MK No. 55/PUU- XI/2013, antara lain: a. Peran kejaksaan sebagai aparatur negara menempati posisi penting dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system) yang melaksanakan upaya dan proses penegakan hukum dalam rangka mewujudkan fungsi hukum dan supremasi hukum; b. Jaksa sebagai salah satu penegak hukum dalam sistem peradilan pidana merupakan officium nobile atau profesi terhormat/profesi mulia dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya memerlukan perlindungan hukum. Dalam melakukan penuntutan, jaksa bertindak atas nama negara sebagai pelindung kepentingan umum dan masyarakat dengan melakukan tugas dan wewenangnya; c. Selama ini dalam menjalankan tugas penegakan hukum, penuntut umum seringkali berada dalam situasi yang tidak menguntungkan dari segi baik harta bendanya, keluarganya bahkan jiwanya sendiri, oleh karena keamanan dan perlindungan terhadap penuntut umum yang menjalankan tugas maupun keluarganya menjadi tanggung jawab negara; d. Salah satu perlindungan terhadap profesi jaksa diwujudkan dalam bentuk pemberian izin oleh Jaksa Agung untuk melakukan tindakan kepolisian 223 hanya terhadap jaksa yang diduga melakukan tindak pidana pada saat melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang; e. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada Jaksa yang telah diatur dalam Guidelines on The Role of Prosecutor dan International Association of Presecutor yaitu negara menjamin bahwa Jaksa sanggup menjalankan profesi mereka tanpa intimidasi, gangguan, godaan, campurtangan yang tidak tepat atau pembeberan yang belum diuji kebenarannya baik terhadap pertanggungjawaban perdata, pidana maupun pertanggungjawaban lainnya". f. izin Jaksa Agung diperlukan dalam melakukan tindakan kepolisian terhadapjaksa yang diduga melakukan tindak pidana pada saat melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang dimana jaksa bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggung jawab menurut hierarkinya; Bahwa izin Jaksa Agung adalah suatu prosedur administrasi sebagai bentuk perlindungan negara terhadap jaksa yang sedang melaksanakan tugas dan wewenang berdasarkan surat perintah menurut hierarkinya. Menurut Mahkamah, perlunya izin Jaksa Agung untuk melakukan tindakan Kepolisian terhadap jaksa adalah wajar dan bukan merupakan tindakan diskriminasi serta bukan pula pembedaan perlakuan. Berdasarkan uraian tersebut jelas bahwa Apakah ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan bukan merupakan suatu bentuk Hak Imunitas yang mengarah pada bentuk Impunitas dan dengan demikian sama sekali tidak bertentangan dengan UUD 1945, malah justru memperkuat konsepsi penting dalam penegakan hukum yakni Integrated Criminal justice System. D. Kesimpulan 1. Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan bukanlah bentuk imunitas yang mengarah pada impunitas dan dengan demikian Pasal 8 ayat (5) tidak bertentangan dengan UUD 1945. Ketentuan ini merupakan mekanisme kontrol yang dirancang untuk menjaga independensi dan objektivitas Kejaksaan dalam menjalankan tugasnya, serta mencegah penyalahgunaan wewenang dan intervensi yang dapat mengganggu proses penegakan hukum. Ketentuan ini justru memperkuat sistem peradilan pidana dan berkontribusi pada tegaknya hukum dan keadilan di Indonesia. Perlu ditekankan bahwa izin Jaksa Agung 224 bukanlah penghalang absolut bagi penegakan hukum terhadap Jaksa yang melakukan tindak pidana. Mekanisme pengawasan internal dan eksternal tetap berjalan untuk memastikan akuntabilitas Kejaksaan. Dr. Indra Perwira, S.H., M.H. Pertanyaan untuk Ahli Hukum Tata Negara terhadap Pasal 8 ayat (5) 1. Apakah Putusan No. 55/PUU-Xl/2013 masih tetap relevan untuk dipertahankan hingga saat ini? Mengingat peningkatan kinerja serta resiko kriminalisasi yang dapat diterima oleh jaksa-jaksa belakangan ini yang sedang gencar melaksanakan Pengungkapan Kasus Korupsi yang nilainya triliunan rupiah Tanggapan: Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan Putusan No. 55/PUU-Xl/2013 tentang pengujian Pasal 8 ayat (5) UU 16/2004, dimana pada pokoknya menurut Mahkamah Konstitusi, ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU 16/2004: Perlunya izin Jaksa Agung untuk melakukan tindakan kepolisian terhadap Jaksa yang diduga melakukan tindak pidana dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya agar aparat penegak hukum tidak semena-mena melakukan tindakan kepolisian terhadap Jaksa. Dalam hal ini, Jaksa Agung sebagai pimpinan tertinggi Kejaksaan bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan dalam rangka menjaga harkat dan martabat Jaksa sebagai salah satu profesi penegak hukum. Selain itu untuk menjamin pelaksanaan tugas dan wewenang Jaksa dalam proses penegakan hukum yang dibebankan negara kepadanya agar melaksanakan tugasnya dengan baik. Dengan demikian, menurut Mahkamah, perlunya izin Jaksa Agung untuk melakukan tindakan kepolisian terhadap Jaksa adalah wajar dan bukan merupakan tindakan diskriminasi serta bukan pula pembedaan perlakuan. Menurut pendapat Ahli bahwa putusan Nomor 55/PUU-Xl/2013 masih relevan untuk dipertahankan hingga saat ini, karena apabila dilihat rumusan norma pasal 8 ayat (5) UU Nomor 16 Tahun 2004 dan Pasal 8 ayat (5) UU Nomor 11 Tahun 2021 tidak ada perubahan sama sekali, dalam hal ini pembentuk UU masih menganggap perlindungan hukum terhadap Jaksa yang sedang melaksanakan tugas dan kewenangannya tetap perlu diberikan kepada Jaksa. 225 2. Apakah menurut ahli rumusan norma Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 terlalu luas pemaknaanya dan dapat mengarah pada lmpunitas? Tanggapan: Apabila dilihat dari rumusan Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 tidaklah dapat dikatakan terlalu luas apalagi mengarah kepada lmpunitas, karena sejatinya ketentuan norma tersebut sudah sangat jelas maksud dan tujuan dari rumusan norma tersebut, yaitu, terhadap jaksa yang sedang menjalankan tugas dan wewenangnya, maka tindakan kepolisian yang akan dilakukan terhadap Jaksa tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari Jaksa Agung. Artinya selama sudah mendapatkan lzin dari Jaksa Agung maka tindakan kepolisian dapat dilakukan terhadap Jaksa yang sedang menjalankan tugas dan wewenangnya. Sementara terhadap Jaksa yang melakukan tindak pidana yang dilakukan diluar dari tugas dan wewenangnya, maka tindakan kepolisian yang akan dilakukan tidak memerlukan izin Jaksa Agung (misalnya Jaksa yang tertangkap membawa dan menggunakan narkoba atau Jaksa yang melakukan tindak pidana penipuan). Bahwa persoalan yang dikemukakan adalah adanya penilaian yang berkaitan dengan lambatnya dikeluarkan izin oleh Jaksa Agung, hal tersebut bukanlah persoalan norma, namun murni persoalan implementasi yang bisa diselesaikan dengan menerbitkan aturan teknis untuk mempercepat penerbitan lzin Jaksa Agung. Hal ini juga telah ditegaskan oleh Mahkamah konstitusi dalam Putusan No. 180/PUU-XXll/2024 dimana lambatnya proses ekstradisi dan MLA bukanlah terletak pada persoalan norma yang memberikan kewenangan Kementerian Hukum dan HAM sebagai Central Authority, namun menurut Mahkamah Konstitusi, lambatnya proses tersebut adalah persoalan lmplementasi yang dapat di selesaikan melalui perbaikan mekanisme koordinasi antar lembaga. 3. Apakah perlu diatur pembatasan atau pengecualian pada Pasal 8 ayat (5) UU Nomor 11/2021, sebagaimana pembatasan atau pengecualian yang diatur pada jabatan Hakim Konstitusi dan Hakim Mahkamah Agung ? Tanggapan: Bahwa pembentuk undang-undang dalam mengatur perlindungan hukum terhadap perangkat penyelenggara negara menerapkan konfigurasi perlindungan yang berbeda satu dengan lainnya, yaitu : 226 Konfigurasi pertama yaitu terhadap Hakim Konstitusi dan Hakim Mahkamah Agung, perlindungan hukum atas tindakan kepolisian terhadapnya hanya dapat diberikan atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan dari Presiden. Bahwa bentuk perlindungan hukum ini diberikan untuk semua Hakim Konstitusi dan Hakim Mahkamah Agung dalam semua keadaan baik terhadap Hakim yang sedang melaksanakan tugas dan kewenangannya maupun yang tidak sedang melaksanakan tugas dan kewenanganannya, dalam hal ini terhadap Hakim yang melakukan perbuatanꞏyang diduga sebagai tindak pidana di luar pelaksanaan tugas dan kewenangannya tetap diberlakukan mekanisme tersebut. Konfigurasi kedua yaitu terhadap Anggota MPR/DPR/DPD/DPRD, perlindungan hukum berupa pemberian hak imunitas, dalam hal 1n1 Anggota MPR/DPR/DPD/DPRD tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam sidang atau rapat MPR/DPR/DPD/DPRD ataupun di luar sidang atau rapat MPR/DPR/DPD/DPRD yang berkaitan dengan wewenang dan tugas anggota MPR/DPR/DPD/DPRD. Konfigurasi ketiga yaitu terhadap Jaksa, perlindungan hukum yang diberikan berupa harus adanya izin Jaksa Agung dalam hal pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa. Bahwa model pelindungan hukum ini hanya diberikan kepada Jaksa yang sedang melaksanakan tugas dan wewenangnya. Artinya terhadap perbuata tercela baik pidana maupun perdata yang dilakukan oleh Jaksa di luar pelaksanaan tugas dan wewenangnya tidak diberikan perlindungan hukum oleh negara, artinya perlindungan hukum dari negara hanya diberikan terhadap Ja sa yang sedang melaksanakan tugas dan kewenangannya. Khusus mengenai perlindungan hukum terhadap profesi Jaksa, konsistensi perlindungan hukum oleh negara yang diberikan hanya terhadap Jaksa yang sedang melaksanakan tugas dan kewenangannya diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2004 sampai dengan perubahannya dengan UU Nomor 11 Tahun 2021, sebagai berikut: UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI UU No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI 227 Pasal 8 (1) Jaksa diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung. (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggung jawab menurut saluran hierarki. (3) Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, jaksa melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah. (4) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya. (5) Dalam hal melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jaksa diduga melakukan tindak pidana maka pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa yang bersangkutan hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung. Penjelasan Pasal 8 ayat (5) Ketentuan dalam ayat ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada jaksa yang telah diatur dalam Guidelines on the Role of Prosecutors dan International Association of Prosecutors yaitu negara akan menjamin bahwa jaksa sanggup untuk menjalankan profesi mereka tanpa intimidasi, gangguan, godaan, campur tangan yang tidak tepat atau pembeberan yang belum diuji kebenarannya baik Pasal 8 (1) Jaksa diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung. (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksa bertindak untuk dan atas narna negara serta bertanggung jawab menurut saluran hierarki. (3) Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Jaksa melakukan Penuntutan. (4) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dan hati nurani dengan mengindahkan norna keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya. (5) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung. Penjelasan Pasal 8 ayat (5) Ketentuan dalam ayat ini bertujuan untuk memberikan pelindungan kepada Jaksa yang telah diatur dalam Guidelines on the Role of Prosecutors dan International Association of Prosecutors, yaitu negara akan menjamin bahwa Jaksa sanggup untuk menjalankan profesi mereka tanpa intimidasi, gangguan, godaan, campur tangan yang tidak tepat, atau pembeberan yang belum diuji 228 terhadap pertanggungjawaban perdata, pidana, maupun pertanggungjawaban lainnya. kebenarannya, baik terhadap pertanggungjawaban perdata, pidana, maupun pertanggungjawaban lainnya. Selanjutnya dari uraian. di atas, apakah diperlukan pengaturan mengenai pembatasan atau pengecualian dalam perlindungan hukum terhadap Jaksa sebagaimana Hakim Konstitusi dan Hakim Mahkamah Agung?. Menurut pendapat Ahli tidak perlu, karena konfigurasi perlindungan hukum untuk Jaksa berbeda dengan konfigurasi perlindungan hukum yang diberikan kepada Hakim Konstitusi dan Hakim Mahkamah Agung. Dalam hal ini perlindungan hukum untuk Jaksa telah dibatasi hanya kepada Jaksa yang sedang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya artinya negara memberikan perlindungan hukum untuk Jaksa sepanjang Jaksa tersebut sedang melaksanakan tugas dan kewenangannya, sementara jika Jaksa sedang tidak melaksanakan tugas daꞏn kewenangannya maka perlakuan negara terhadap Jaksa sama seperti masyarakat sipil lainnya. Hal ini berbeda dengan perlindungan hukum yang diberikan kepada Hakim Konstitusi dan Hakim Mahkamah Agung. Perlindungan hukum untuk Hakim Konstitusi dan Hakim Mahkamah Agung tidak dibatasi dalam hal Hakim sedang melaksanakan tugas dan kewenangannya, sehingga hal ini dapat dimaknai bahwa pemberian perlindungan hukum untuk Hakim juga diberikan di luar pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Pemberian bantuan hukum di luar pelaksanaan tugas dan kewenangannya memiliki jangkauan yang sangat luas sehingga perlu diatur pengecualian terhadap pemberian perlindungan hukum tersebut, karena jika tidak diatur pengecualian, sungguh merepotkan jika terdapat Hakim yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana di luar pelaksanaan tugas dan wewenangnya dan masih memerlukan persetujuan dari Presiden untuk melakukan tindakan hukum terhadap Hakim tersebut. Bahwa pembatasan perlindungan hukum terhadap Jaksa tidak hanya meliputi ketika Jaksa tersebut melaksanakan tugas dan kewenangannya saja, namun juga diatur dalam Pasal 8 ayat 4 yang berbunyi "bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dan hati nurani dengan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya". Prinsip-prinsip tersebut 229 harus senantiasa dipegang teguh oleh setiap Jaksa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Selain itu bahwa perlindungan hukum yang diberikan kepada Jaksa bukan merupakan bentuk imunitas sebagaimana diberikan kepada Anggota MPR/DPR/DPD/DPRD dan BPK karena terhadap profesi Jaksa bukan tidak dimungkinkan untuk dil kukan pemeriksaan sekalipun dugaan tindak pidana dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangannya, namun terdapat mekanisme izin yang harus dimintakan terlebih dahulu kepada Jaksa Agung sebelum dilakukan pemeriksaan atau tindakan hukum lainnya terhadap Jaksa dimaksud. [2.11] Menimbang bahwa para Pemohon, Presiden, Pihak Terkait Kepolisian Republik Indonesia, dan Pihak Terkait Persaja telah menyampaikan kesimpulan pada tanggal 3 September 2025, yang pada pokoknya masing-masing menyampaikan sebagai berikut: A. KESIMPULAN PARA PEMOHON III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagaimana dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa : “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, Memutus Pembubaran Partai Politik dan Memutus Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum”. 2. Bahwa kewenangan MK tersebut juga tertuang dalam norma Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) yang menyatakan bahwa : Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: b. menguji undang undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 230 3. Bahwa kewenangan MK juga diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) selanjutnya disebut UU MK, yang menyatakan bahwa: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: b. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji hal dugaan pertentangan norma undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah terakhir dalam Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang selengkapnya menyatakan bahwa: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi; 5. Bahwa objek permohonan pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi adalah mencakup undang-undang dan Perppu sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang menyatakan bahwa Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu; 6. Bahwa permohonan Para Pemohon a quo adalah permohonan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang in casu Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 Terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 231 7. Bahwa objek pengujian dalam permohonan ini adalah norma dalam UU Kejaksaan Republik Indonesia yang masih masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 9 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, serta Pasal 2 PMK 2/2021; 8. Bahwa dalam pengujian materi undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar di Mahkamah Konstitusi, terdapat ketentuan yang mengatur agar muatan norma dalam pengujian tidak dilakukan berulang kali (ne bis in idem). Hal ini dinyatakan dalam Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021, yang pada pokoknya terdapat klausul pengecualian bagi materi muatan dasar pengujian yang berbeda. In casu permohonan a quo memiliki kombinasi dalil pengujian yang berbeda dari pengujian Pasal a quo sebelumnya, yang selengkapnya dapat diamati pada Tabel Kombinasi Dalil Permohonan Para Pemohon, sehingga permohonan a quo tidak ne bis in idem dan dapat dipertimbangkan oleh Mahkamah; 9. Bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon adalah mengenai pengujian materiil Pasal 8 ayat (5) UU Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap UUD 1945, maka Para Pemohon dalam kesimpulan ini menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon. IV. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON 10. Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Para Pemohon sebagai Pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi), yang menyatakan bahwa “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang”, yaitu: a. Perorangan warga Negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; 232 c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga Negara. 11. Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah “hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 saja yang termasuk “hak konstitusional”. Oleh karena itu, menurut UU MK, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan. a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan a quo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam “Penjelasan Pasal 51 ayat (1)” dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang a quo. 12. Mengenai batasan kerugian konstitusional, MK telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (Vide Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007) yaitu sebagai berikut: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD Tahun 1945; b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. 233 e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 13. Bahwa Oleh sebab itu Para Pemohon menguraikan kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan sebagai berikut : Pertama : Kualifikasi sebagai Pemohon: Bahwa Para Pemohon berkualifikasi sebagai perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk. Kedua : Kerugian Konstitusional Pemohon: bahwa Para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, yaitu hak untuk mendapatkan kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, berhak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945. Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 : “Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya”. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Para Pemohon Perorangan Warga Negara Indonesia 14. Bahwa Pemohon I adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang merupakan advokat yang dibuktikan dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dengan Register di Pengadilan Tinggi Pekanbaru tertanggal 08 Mei 2013 dan Kartu Tanda Advokat yang diterbitkan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI); 15. Bahwa Pemohon II adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang merupakan advokat yang dibuktikan dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dengan Register di Pengadilan Tinggi Banten tertanggal 18 Oktober 2022 dan Kartu Tanda Advokat yang diterbitkan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI); 16. Bahwa ketentuan Pasal 51 UU Mahkamah Konstitusi berikut penjelasannya dan syarat kerugian konstitusional sebagaimana telah dituliskan dalam Putusan- 234 Putusan MK yang tersebut di atas, telah terpenuhi dalam perkara a quo, yang akan dijelaskan pada bagian di bawah ini; 17. Bahwa Para Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang bekerja sebagai Advokat yang diberikan jaminan secara konstitusional untuk memperoleh kepastian hukum dalam menjalankan profesinya dan mendapatkan perlakukan yang adil dalam menjalankan pekerjaan/ profesinya sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; 18. Bahwa hak-hak konstitusional Para Pemohon tersebut telah dirugikan akibat ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan yang mengakibatkan imunitas bagi Jaksa sehingga menimbulkan potensi adanya ketidakpastian hukum dan perlakuan yang tidak sama antar penegak hukum; 19. Bahwa kerugian-kerugian Para Pemohon tersebut bersifat aktual dan potensial sebagaimana tercantum di bawah ini : a. Para Pemohon adalah para advokat yang merupakan penegak hukum, yang bebas dan mandiri, setara dengan aparat penegak hukum lainnya seperti Polisi, Jaksa dan Hakim. Berdasarkan UU Advokat, Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan UU Advokat. b. Para Pemohon sebagai Advokat yang menjalankan tugas profesinya, melakukan pendampingan hukum atas kliennya tentu akan berhadapan dengan aparat penegak hukum, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia dan Mahkamah Agung. Oleh karena itu, Pemohon menilai bahwa Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan, yang berbunyi “Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung” adalah Pasal yang inkonstitusional, karena menimbulkan imunitas jaksa yang absolut. 20. Bahwa dalam praktiknya, telah ada permohonan perseorangan, yang juga berprofesi sebagai advokat menguji Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah di register dengan Nomor 103/PUU-XIV/2016. Pemohon yang merupakan advokat mendalilkan bahwa ketentuan pasal merugikan Pemohon, dan ada hubungan 235 sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Pasal dalam undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. Mengutip Pertimbangan Mahkamah Konstitusi, Pertimbangan Hukum paragraf [3.6] menyatakan bahwa : “Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.5] dikaitkan dengan paragraf [3.3] dan paragraf [3.4] di atas, menurut Mahkamah, Pemohon adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang berprofesi advokat. Dalam menjalankan profesinya tersebut, Pemohon dituntut untuk dapat bekerja secara profesional dan penuh rasa tanggung jawab. Pasal 197 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1981 mengatur tentang hal-hal yang harus dimuat dalam Putusan pemidanaan. Adapun ketentuan Pasal 197 ayat (1) UU 8/1981 tersebut mengakibatkan ketidakjelasan waktu penyelesaian perkara yang pada akhirnya berimbas kepada advokat yang menanganinya. Bagi para pencari keadilan pada umumnya, ketidakjelasan waktu penyelesaian perkara mengakibatkan terhambatnya penegakan keadilan dan kebenaran. Adapun khusus bagi Pemohon yang menangani suatu perkara tertentu, ketidakjelasan waktu penyelesaian perkara berakibat pada dipertanyakannya kualitas dan keprofesionalan Pemohon oleh para pencari keadilan, artinya ada kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon. Terlebih lagi imbalan jasa baru akan diterima Pemohon apabila perkara yang sedang ditangani telah selesai. Sehingga adanya ketidakjelasan waktu penyelesaian perkara berakibat pula pada ketidakjelasan pembayaran imbalan jasa kepada Pemohon yang berarti tidak memberi jaminan kepastian hukum terhadap Pemohon”. “Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, terdapat hubungan sebab akibat (causaal verband) antara kerugian konstitusional yang dialami Pemohon dengan berlakunya pasal yang dimohonkan pengujian, dalam hal ini hak konstitusional atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang kemudian berimbas pada terganggunya hak bekerja dan mendapat imbalan serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon tersebut tidak akan terjadi lagi apabila permohonan Pemohon dikabulkan. Dengan 236 demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo”. 21. Bahwa hal-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI 1945 tersebut, menurut anggapan Para Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan sebagai berikut : Bahwa Hak Konstitusional Para Pemohon yang diberikan Pasal 27 Ayat (1) UUD NRI 1945 “Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya”. Dirugikan oleh berlakunya Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan karena Para Pemohon adalah Advokat. Para Pemohon berpotensi kehilangan kesempatan untuk melakukan check dan balance pada institusi kejaksaan ketika menemukan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Jaksa. Hal harus izin Jaksa Agung berpotensi menghambat proses pengungkapan kasus-kasus hukum yang diduga melibatkan jaksa-jaksa. Para Pemohon sebagai advokat sangat potensial menerima klien yang dalam permasalahannya terdapat perilaku jaksa yang berpotensi ada tindak pidana. Hal tersebut jika dilaporkan pada Aparat Penegak Hukum, besar kemungkinan akan mandeg dengan alasan Pasal 8 ayat (5); 22. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Para Pemohon dirugikan dengan adanya Pasal 8 ayat (5). Dengan adanya konstruksi Pasal tersebut, Para Pemohon yang potensial akan mendampingi klien untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan, akan terhambat memperolehnya apabila yang melakukan tindak pidana dalam pengurusan perkara adalah seorang jaksa. Dengan demikian ketentuan izin Jaksa Agung dalam perkara pidana oleh jaksa jelas bertentangan dengan konstitusi; 23. Bahwa Para Pemohon adalah Advokat, yang potensial akan menerima klien dalam perkara pidana, yang harus melakukan pendampingan-pendampingan di Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia. Hal ini sangat potensial terdapat jaksa yang dalam penanganan perkara tidak profesional dan 237 menuju pada tindak pidana. Pengungkapan dugaan tindak pidana tersebut akan terhadap dengan adanya Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan; 24. Bahwa Mahkamah harusnya konsisten dengan Putusan MK Nomor 90/PUU- XXI/2023, dimana pada paragraf 3.6 menyatakan bahwa: “Berdasarkan uraian yang dikemukakan Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah menjelaskan perihal hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, yakni Pasal 169 huruf q UU 7/2017. Anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon yang dimaksud, khususnya sebagai pemilih dalam Pemilu 2024, sehingga menurut Mahkamah setidak-tidaknya potensial dapat terjadi;” 25. Bahwa selain itu, Mahkamah dalam kedudukan hukum (legal standing) ini telah banyak putusan yang dapat digunakan, salah satunya putusan MK terbaru, Nomor 128/PUU-XXIII/2025, yang diajukan oleh advokat Viktor Santoso Tandiasa dan Didi Supandi yang mengajukan pengujian materiil UU BUMN. Yang jika dilihat secara kasat mata, hubungan kausalitas antara UU yang diuji dengan Kedudukan Hukum Pemohon cukup berjarak. Namun dalam dalam menilai kedudukan hukum pemohon, pada halaman 39 putusan tersebut, Pemohon I dikabulkan kedudukan hukumnya. Dengan pertimbangan di bawah ini : “Permohonan a quo. Sementara itu, berkenaan dengan Pemohon I adalah benar merupakan perorangan warga negara Indonesia [vide Bukti P-3] dan berprofesi sebagai advokat yang menjalankan profesinya dalam praktik beracara di Mahkamah Konstitusi. Pemohon I memiliki perhatian dan kepedulian terhadap penegakan nilai- nilai konstitusi, khususnya prinsip good governance dan conflict of interest prevention dalam penyelenggaraan negara. Pemohon I berangggapan hak konstitusionalnya sebagai warga negara dalam memperoleh kepastian hukum yang adil dan pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagai jaminan atas penerapan prinsip rule of law, fairness, dan good governance pada umumnya, khususnya pada tata kelola kementerian negara, sehingga hak konstitusional Pemohon I berpotensi dirugikan dengan tidak dilaksanakannya ketentuan norma 238 Pasal 23 UU 39/2008 sebagaimana mestinya karena telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU- XVII/2019. Dalam hal ini, Pemohon I telah dapat menguraikan hak konstitusionalnya yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 yang dianggap potensial dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon I dimaksud, disebabkan karena upaya Pemohon I untuk mendorong agar ketentuan norma pasal a quo dapat memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik harus tunduk dan patuh serta selaras dengan tata kelola pemerintahan yang baik, serta sesuai dengan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019. Dengan demikian, Pemohon I telah dapat menerangkan adanya hubungan kausal (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional yang terjadi dengan berlakunya norma Pasal 23 UU 39/2008 yang dimohonkan pengujian” 26. Bahwa berdasarkan pertimbangan Mahkamah tersebut, Mahkamah menilai adanya hubungan causal verband Pemohon adalah Warga negara Indonesia, yang merupakan advokat dengan pasal yang diujikan, yakni mempersoalkan UU UU 39/2008 tentang Kementerian, mengenai larangan rangkap jabatan, yang potensial tidak memberikan kepastian hukum. Pemohon Dalil Legal Standing UU Yang Di Uji Kesimpulan MK Perseorangan advokat yang menjalankan profesinya dalam praktik beracara di Mahkamah Konstitusi. Memiliki perhatian dan kepedulian terhadap penegakan nilai- nilai konstitusi, khususnya prinsip Pasal 23 UU 39/2008 Memiliki Legal Standing 239 good governance dan conflict of interest prevention dalam penyelenggaraan negara Oleh karena itu dalam konteks perkara ini, causal verband pemohon dalam permohonan ini dengan dengan UU yang diuji sangat dekat, yakni warga negara yang merupakan advokat, yang sama-sama penegak hukum, yang memiliki hubungan pekerjaan dengan jaksa dalam kerja-kerjanya, yang dalam profesinya juga sama-sama memiliki imunitas, tetapi imunitas Para Pemohon tersebut nyata-nyata terbatas dalam menjalankan tugas dengan iktikad baik. Sedangkan Pasal a quo memberikan ketentuan imunitas absolut untuk profesi Jaksa. Para Pemohon juga sangat berpotensi berdampak atas putusan a quo, karena tidak dapat dipungkiri, dalam menjalankan tugas profesi akan berhadapan dengan jaksa dan jika suatu saat akan mempersoalkan perilaku jaksa yang diduga melanggar/melawan hukum sangat potensial akan terhalang dengan ketentuan a quo. Selain itu, ketentuan a quo menimbulkan perlakuan yang berbeda antar penegak hukum, oleh karena itu, secara penalaran yang wajar, Para Pemohon memiliki legal standing mengajukan perkara a quo. 27. Bahwa berdasarkan semua uraian di atas, Para Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat, sehingga memiliki legal standing sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo. Oleh karena itu, melalui kesimpulan ini Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa Para Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam permohonan pengujian undang-undang a quo. III. DALAM POKOK PERMOHONAN A. Permohonan Dapat Diajukan Kembali (Tidak Nebis In Idem) 28. Bahwa ketentuan Pasal 60 UU MK juncto Pasal 78 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2021 memungkinkan Pemohon mengajukan kembali pengujian materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji oleh Mahkamah, yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut: Pasal 60 ayat (2) UU MK 240 “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.” Pasal 78 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2021 “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda” 29. Bahwa secara keseluruhan pengujian konstitusionalitas ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan telah dilakukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi sebanyak 1 kali, yang selengkapnya dapat diamati sebagai berikut : No Perkara Alasan Permohonan Pertimbangan Hakim Putusan 1 55/PUU- XI/2013 Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan berpotensi menimbulkan pengaruh buruk atau tidak tepat dan gangguan secara langsung atau tidak langsung terhadap kemerdekaan aparat penegak hukum dalam upaya menegakkan hukum secara adil dan tanpa pandang bulu. Bahwa Frasa Pasal 8 ayat (5) tersebut dapat dipahami sebagai perlindungan terhadap jaksa Perlunya izin Jaksa Agung untuk melakukan tindakan kepolisian terhadap jaksa yang diduga melakukan tindak pidana dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya agar aparat penegak hukum tidak semena-mena melakukan tindakan kepolisian terhadap jaksa. Menolak Permohonan Pemohon I untuk seluruhnya. 241 dalam menjalankan tugasnya, namun dalam prakteknya menjadi imperatif terhadap setiap tindak pidana baik dalam menjalankan tugas maupun diluar tugas harus mendapatkan ijin tertulis dari Jaksa Agung. 30. Bahwa terdapat perbedaan yang mendasar antara permohonan Para Pemohon dengan Permohonan sebelumnya, yang penjabarannya sebagai berikut : Batu Uji UUD 1945 Dalil Permohonan Pasal 1 ayat (3) Pasal 27 ayat (1) Pasal 28D ayat (1) Perbedaan yang mendasar dari Permohonan ini dengan Permohonan sebelumnya terletak pada posita dan petitum. Dalam Posita Pemohon, Pemohon sepakat adanya hak imunitas pada jaksa, akan tetapi hak imunitas tersebut harus ada batasan. Hak imunitas jaksa tidak berlaku jika dalam menjalankan tugas dan wewenang dilakukan dengan iktikad yang tidak baik dan apabila telah ditemukan bukti permulaan permulaan yang cukup atau tertangkap tangan, maka hak imunitas sebagaimana tercantum 242 dalam pasal 8 ayat (5) tidak dapat diberlakukan. 31. Bahwa Para Pemohon hendak mengajukan uji materiil terhadap ketentuan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755] adalah sebagai berikut : Ketentuan Isi Pasal 8 Ayat (5) UU Kejaksaan Pasal 8 Ayat (5) : Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung. 32. Bahwa menurut Para Pemohon, Ketentuan Pasal 8 Ayat (5) UU Kejaksaan ini bertentangan dengan norma konstitusi sebagai berikut : Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 : “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 : “Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya”. Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, karena Aparat Penegak hukum akan mengalami kendala dalam melakukan proses hukum terhadap Jaksa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya baik sedang menjalankan tugas maupun sedang tidak menjalankan tugasnya karena harus mendapatkan ijin tertulis dari Jaksa Agung. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Pasal 28D ayat (1) jelas menyatakan kepastian hukum yang adil sehingga kepastian hukum tanpa keadilan maka akan mencederai perlindungan, pemberian jaminan dan pengakuan perlakuan yang sama di hadapan hukum. 243 Hukum yang hanya mengejar kepastian akan menjadi sia-sia apabila tidak memberikan keadilan, hukum menjadi tidak berguna dan tidak memberikan sumbangan apa-apa bagi kesejahteraan umat manusia. Dengan demikian ketentuan ijin Jaksa Agung dalam perkara pidana oleh Jaksa jelas-jelas bertentangan dengan konstitusi. 33. Bahwa hak konstitusional Para Pemohon telah dirugikan oleh ketentuan Pasal 8 Ayat (5) UU Kejaksaan yang mengatur tentang imunitas bagi jaksa. Pasal tersebut menimbulkan imunitas yang absolut dalam diri Jaksa, sehingga kontrol atau pengawasan pada kerja-kerja Jaksa sulit untuk dilakukan. Akibatnya adanya potensi penyalahgunaan wewenang, superpower dan praktik tindak pidana korupsi. Oleh karena itu harus ada batasan yang jelas atas hak imunitas yang melekat pada aparat penegak hukum. 34. Bahwa mencermati Uraikan dengan keterangan ahli yang disampaikan oleh DPR RI dan Pemerintah, Permohonan ini dianggap nebis in idem, telah ada putusan MK yang telah memeriksa perkara a quo. Bahwa mengenai dalil ini, Para Pemohon dengan ini menjelaskan bahwa Permohonan ini berbeda dengan perkara yang disebutkan tersebut, selain UU yang diuji walaupun pengujiannya sama, UU nya telah diubah oleh pembentuk UU. Sehingga dapat diajukan kembali. Selain itu posita dan petitum nya dalam dua permohonan ini berbeda. Dalam Permohonan Nomor 55/PUU-XI/2013, Pemohon dalam petitumnya meminta agar MK menyatakan Pasal 8 ayat (5) UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (lembaran negara Nomor 67 Tahun 2004, tambahan lembaran negara Nomor 4401) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sedangkan, dalam perkara ini, Para Pemohon memohonkan kepada Mahkamah dalam petitumnya terdapat permohonan alternatif, yakni meminta adanya pengecualian. MK diminta untuk menyatakan bahwa Pasal 8 ayat (5) UU Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755] bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung, kecuali dalam hal: 244 a. Terdapat bukti permulaan yang cukup; b. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana.”. 35. Bahwa Pemerintah dan DPR Nebis In Idem dengan Perkara Nomor Nomor 55/PUU-XI/2013. Bahwa dengan ini Para Pemohon menegaskan bahwa Permohonan ini tidak nebis in idem, Mahkamah memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara ini. Bahwa menurut Para Pemohon, terdapat kondisi ketidakadilan intolerable, ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi terkait dengan perbedaan perlakuan imunitas jaksa dengan Lembaga-lembaga negara. Oleh karena itu dengan penalaran yang wajar, dengan berbagai macam temuan di lapangan dan pada saat pembuktian di persidangan, banyak jaksa yang diduga melakukan tindak pidana nyata-nyata menggunakan dalil Pasal 8 ayat (5) ini untuk menghindari proses hukum, sudah tepat saatnya Mahkamah bergeser dari pertimbangan dalam putusan 55/PUU-XI/2013. B. Konsepnya Hak Imunitas Terbatas 36. Bahwa Hak imunitas dalam sejarahnya bermula pada keistimewaan yang diberikan kepada pejabat negara yang diperoleh berdasarkan ketentuan- ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Wina pada tahun 1961 tentang hukum Diplomatik. Hak imunitas tersebut secara umum memiliki arti bahwa para kepala negara pejabat pemerintahan mempunyai kekebalan dari berbagai hukum yurisdiksi negara lain. Dengan artian, kepala negara dan pejabat pemerintahan tidak terikat dengan hukum negara lain. Hak imunitas ini diberikan oleh hukum internasional berdasarkan Geneva Convention on Diplomatic Relation 1961 (Konvensi Jenewa 1961). Kekebalan ini diberikan karena wakil pejabat negara yang merupakan suatu negara yang merdeka dan berdaulat yang hak-haknya dijamin hukum internasional (United Nations Charter). Negara yang dimaksud memiliki hak khusus (privilege) yang juga dijamin hukum. Hak khusus (privilege) ini tidak hanya diberikan kepada wakil wakil negara asing di wilayah teritorial negara penerima (Receiving State), tetapi juga kepada negara negara lain, seperti hak lintas wilayah udara (penerbangan komersial) dan hak lintas laut teritorial dan pedalaman (innocent passage right). 37. Bahwa sesuai dengan Konvensi Wina 1961, definisi hak imunitas adalah kekebalan dari yurisdiksi perdata dan pidana yang tidak dapat diganggu gugat. Hak imunitas tidak hanya dinikmati oleh pejabat negara, tetapi juga termasuk anggota keluarganya. Kekebalan dan keistimewaan untuk pejabat negara dapat 245 dikategorikan dalam dua pengertian, yaitu inviolability dan immunity. Inviolability hanya diperuntukkan kekebalan terhadap organ-organ pemerintah atau alat kekuasaan negara penerima, dan kekebalan terhadap segala gangguan yang dapat merugikan serta hak untuk mendapatkan perlindungan dari aparat pemerintah negara penerima. Sementara immunity dimaksudkan sebagai kekebalan terhadapyurisdiksi pengadilan negara 16 penerima baik dalam bidang hukum pidana maupun bidang hukum keperdataan. 38. Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan ahli, Zainal Arifin Muchtar, yang telah menjelaskan dengan baik yang dimaksud dengan Hak Imunitas. Ahli telah menjelaskan bahwa immunity merupakan warisan yang berasal dari rezim monarki absolut. Dalam konsep ini, Raja adalah otoritas tertinggi, dan karenanya siapa pun tidak perlu menanggapi atas tindakannya. Raja adalah pembuat hukum, namun paradoksnya, Raja tidak terikat olehnya. Raja memiliki kekuasaan kedaulatan absolut yang tidak terikat pada tanggung jawab hukum apa pun. Di sini kita menemukan asal mula para penguasa yang diselubungi Impunity (impunitas), atau menjadi "tak tersentuh" adalah hak istimewa kerajaan yang dijamin dan dipertahankan oleh Mahkota dengan segala cara (Jimena Sofía Viveros Álvarez: 2016). Dalam Kamus Webster mendefinisikan immunity sebagai kualitas atau keadaan kebal, yaitu bebas, dikecualikan, atau ditandai dengan perlindungan. Sementara, Black’s Law Dictionary mendefinisikan kekebalan sebagai pengecualian apa pun dari tugas, tanggung jawab, atau proses hukum, terutama pengecualian yang diberikan kepada pejabat publik. Ahli telah menyimpulkan bahwa immunity atau imunitas adalah kekebalan hukum yang diberikan kepada seseorang untuk untuk terbebas dari tuntutan hukum, kewajiban, atau konsekuensi lainnya. Artinya, imunitas digunakan dalam konteks hukum atau untuk mengacu pada perlindungan atas tuntutan hukum seperti: Diplomat diberi imunitas dari tuntutan hukum. 39. Bahwa mengenai dengan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan, ahli menjelaskan bahwa terdapat masalah besar dalam rumusan Pasal tersebut yakni sebagai berikut ; 1) Bagaimana membedakan seorang jaksa dalam tengah menjalankan tugas dan wewenangnya atau tidak ? 246 2) Bagaimana jika dia sedang pegang perkara, artinya sedang menjalankan tugas dalam suatu perkara sebagai jaksa, akan tetapi ada perkara lain yang dituduhkan padanya itu tidak ada kaitan dengan perkara yang tengah ia pegang ? 3) Apakah itu masih merupakan bagian dari menjalankan tugas atau tidak? Padahal jika dirujuk ke pasal soal tugas dan kewenangan jaksa, itu sangat lebar. 4) Bagaimana jika proses administrasi pengeluaran izin itu diperlama dan ditunda-tunda, bahkan kemudian tak kunjung dikeluarkan ? Padahal ada urgensi penanganan secara cepat termasuk kemungkinan 2 menghilangkan alat bukti. 5) Bagaimana jika yang akan dilakukan tindakan hukum adalah jaksa agung itu sendiri? Akankah berlaku prinsip non konflik kepentingan? Dari banyaknya pertanyaan tersebut, ahli menyimpulkan bahwa tidak dapat terjawab karena lebar dan umumnya aturan, sehingga mudah disalahgunakan, yang berpotensi imunitas menjadi impunitas. 40. Bahwa berdasarkan ahli yang dihadirkan oleh Presiden, Ahli Choky Ramadhan juga menjelaskan bahwa Imunitas seorang jaksa adalah imunitas yang terbatas, bukan Imunitas yang absolut. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi sudah tepat menata konstruksi pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan yang membuka ruang imunitas yang absolut yang berpotensi melanggar konstitusi. C. Mencegah Diskriminasi dan Ketidakadilan Penerapan Hak Imunitas di Indonesia 41. BahwaHak Imunitas telah dikenal di Indonesia, berbagai individu dalam kapasitas tertentu telah dilindungi dengan hak imunitas dalam pekerjaan, seperti Anggota Legislatif, Hakim di MA, Hakim MK, Ombudsman, Kejaksaan dan Advokat. 42. Hak imunitas Anggota Legislatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang dalam rangka melaksanakan fungsi, wewenang dan tugasnya, DPR diberikan hak baik hak lembaga maupun hak anggota. 43. Hak lembaga yang dimiliki DPR meliputi: hak interpelasi, hak angket dan hak imunitas. Pengaturan mengenai hak imunitas anggota DPR dijamin oleh 247 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20A Ayat (3) yaitu: “Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas.” Pelaksanaan hak imunitas anggota DPR RI telah diatur dalam Pasal 224 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Terdapat 3 (tiga) hal pokok yang diatur dalam Pasal 224 tersebut: a. Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR; b. Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap, tindakan, kegiatan di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPR dan/atau anggota DPR; c. Anggota DPR tidak dapat diganti antar waktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPR maupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR”. 44. Bahwa Advokat juga memiliki hak imunitas. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengatur tentang hak imunitas advokat dalam menjalankan profesinya sebagai aparat penegak hukum. Pasal 16 berbunyi: “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk pembelaan klien dalam sidang Pengadilan.” Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa terdapat batasan hak imunitas seorang advokat saat menerima kuasa dari serang klien. Batasannya adalah bahwa seorang advokat dilindungi saat ia menjalani tugasnya adalah “itikad baik” dan “dalam sidang pengadilan”. Dalam Putusan Nomor 26/PUU-XI/2013, Mahkamah telah memutus Pasal 16 UU Advokat dengan amar yang menyatakan Mengabulkan permohonan para Pemohon. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana 248 dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan”. Selain itu, lembaga negara di Indonesia yang memiliki hak imunitas adalah Ombudsman. Hak imunitas Ombudsman diatur dalam Pasal 10 dalam Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2008, yaitu: “Dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Ombudsman tidak dapat ditangkap, ditahan, diinterogasi, dituntut, atau digugat di muka pengadilan.” 45. Munir Fuady menjelaskan bahwa Hak Imunitas dikenal 2 (dua) macam, yaitu: hak imunitas mutlak, yaitu hak imunitas yang tetap berlaku secara mutlak dalam arti tidak dapat dibatalkan oleh siapapun. Sedangkan hak imunitas kualifikasi bersifat relatif, dalam arti hak imunitas ini masih dapat dikesampingkan. Manakala penggunaan hak tersebut “dengan sengaja” dilakukan menghina atau menjatuhkan nama baik dan martabat orang lain. 46. Bahwa berdasarkan keterangan dari Mahkamah Agung, Keterangan Mahkamah Agung menjelaskan bahwa Mahkamah Agung mengenal pengaturan Imunitas yang terbatas. Pasal 17 ayat (1) UU MA, Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung dapat ditangkap atau ditahan hanya atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Presiden, kecuali dalam hal : a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan, atau; b. berdasarkan bukti permulaan yang cukup, disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara. 47. Bahwa dalam persidangan, juga terungkap bahwa Hakim MK juga memiliki imunitas, akan tetapi imunitas yang dimiliki oleh Hakim MK juga bersifat terbatas. Artinya terdapat pengecualian. Pasal 6 ayat (2) UU MK berbunyi : “Hakim konstitusi hanya dapat dikenakan tindakan kepolisian atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan tertulis Presiden, kecuali dalam hal: a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana; atau b. berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara. 48. Bahwa mencermati dua pengaturan tersebut, Para Pemohon seharusnya menempatkan pengaturan yang sama terkait dengan pengaturan imunitas bagi 249 Lembaga negara, baik penegak hukum seperti kejaksaan, maupun Lembaga yudikatif, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. 49. Bahwa Mahkamah Konstitusi pernah memberikan putusan yang fungsinya memberikan pengaturan yang sama antar Lembaga negara, seperti periodesasi jabatan pimpinan Lembaga negara sebagaimana tercantum dalam Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022 yang diajukan oleh Komisioner KPK Nurul Gufron pada saat itu. Pemohon mempersoalkan masa jabatan komisioner KPK yang dalam UU KPK 4 tahun, dan kemudian Pemohon meminta agar disamakan dengan masa jabatan komisioner Lembaga lain yang masa jabatannya 5 tahun. Mahkamah mengabulkan permohonan tersebut. Mahkamah menilai bahwa KPK merupakan komisi yang bersifat independen, sebagai salah satu lembaga constitutional importance yang dalam melaksanakan tugasnya menegakan hukum bebas dari campur tangan (intervensi) cabang kekuasaan manapun. Namun, masa jabatan pimpinannya hanya 4 (empat) tahun, berbeda dengan komisi dan lembaga negara independen lainnya yang juga termasuk dalam lembaga constitutional importance namun memiliki masa jabatan 5 (lima) tahun. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, ketentuan masa jabatan pimpinan KPK selama 4 (empat) tahun adalah tidak saja bersifat diskriminatif tetapi juga tidak adil jika dibandingkan dengan komisi dan lembaga independen lainnya yang sama- sama memiliki nilai constitutional importance; 50. Bahwa hal tersebut menurut Para Pemohon dapat digunakan dalam konteks permohonan ini, Imunitas Jaksa yang tidak ada pengecualiannya sebagaimana dalam Pasal yang diuji, nyata-nyata menimbulkan diskriminasi, dan juga ketidakadilan bagi Lembaga lain yang penerapannya imunitasnya terbatas dengan penggunaan pengecualian, baik untuk aparat penegak hukum, legislative, BPK, Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi. 51. Bahwa dengan demikian nyata jika dihubungkan dengan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan tersebut menciptakan perlakuan yang berbeda antara Jaksa dengan Aparat Penegak Hukum lainnya. Jaksa dapat berlindung atas dasar sedang menjalankan tugas dan wewenang walaupun nyatanya terdapat iktikad yang tidak baik tidak dapat disentuh oleh hukum. D. Kekeliruan Memaknai Guidelines On The Role Of Prosecutors Dalam Penjelasan Pasal 8 Ayat (5) 250 52. Bahwa Pasal 8 Ayat (5) dalam penjelasannya menyebutkan, “Ketentuan dalam ayat ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada Jaksa yang telah diatur dalam Guidelines on the Role of Prosecutors dan International Association of Prosecutors, yaitu negara akan menjamin bahwa Jaksa sanggup untuk menjalankan profesi mereka tanpa intimidasi, gangguan, godaan, campur tangan yang tidak tepat, atau pembeberan yang belum diuji kebenarannya, baik terhadap pertanggungjawaban perdata, pidana, maupun pertanggungjawaban lainnya.” Butir Panduan UN GOTROP Terjemahan 4. States shall ensure that prosecutors are able to perform their professional functions without intimidation, hindrance, harassment, improper interference or unjustified exposure to civil, penal or other liability. 4. Negara harus memastikan bahwa jaksa dapat melaksanakan fungsi profesional mereka tanpa intimidasi, halangan, gangguan, campur tangan yang tidak semestinya, atau paparan yang tidak beralasan terhadap pertanggungjawaban perdata, pidana, atau lainnya. 5. Prosecutors and their families shall be physically protected by the authorities when their personal safety is threatened as a result of the discharge of prosecutorial functions. 5. Jaksa dan keluarganya harus dilindungi secara fisik oleh pihak berwenang ketika keselamatan pribadi mereka terancam sebagai akibat dari pelaksanaan tugas- tugas penuntutannya 53. Bahwa UN GOTROP dalam bagian menimbang ke 5 “Prosecutors” yang dimaksud adalah Jaksa dalam kapasitasnya sebagai Penuntut Umum. Hal ini terlihat jelas dengan disebutkannya ”prosecutor play a crucial role in ... to fair and equitable criminal justice and the effective protection of citizens against crime” yang jika diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia maka berarti yang dimaksud adalah peran krusial jaksa dalam sistem peradilan pidana yang jujur dan berkeadilan. Lebih lengkap sebagai berikut: “Whereas prosecutors play a crucial role in the administration of justice, and rules concerning the performance of their important responsibilities should promote their respect for and compliance with the above- mentioned principles, thus contributing to fair and equitable criminal justice and the effective protection of citizens against crime,” 54. Bahwa berdasarkan panduan PBB di atas, perlindungan dalam professional functions yang dimaksud adalah perlindungan dalam melaksanakan prosecutorial functions. Sehingga, ketentuan Pasal 8 Ayat (5) yang 251 menempatkan jaminan perlindungan terhadap jaksa dalam menjalankan “tugas dan wewenang” secara umum tanpa menegaskan bahwa perlindungan yang dimaksud dari prinsip panduan UN GOTROP ini adalah untuk fungsi penuntutannya atau fungsi-fungsinya dalam konteks peradilan pidana, adalah sebuah penafsiran yang terlalu meluas dan berisiko memberikan proteksi yang kebablasan dan tidak sewajarnya. 55. Lagi pula, pembentuk undang-undangnya mengadopsi dua ketentuan di atas secara tidak konsisten. Butir 5 yang menekankan perlindungan fisik dalam menjalankan tugas penuntutan disadur bulat-bulat menjadi Pasal 8A Ayat 1 yang menyatakan, “Dalam menjalankan tugas dan wewenang, Jaksa beserta anggota keluarganya berhak mendapatkan perlindungan negara dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau harta benda.” Aslinya pada butir 5 UN GOTROP: prosecutors and their families shall be physically protected by the authorities when their personal safety is threatened as a result of the discharge of prosecutorial functions. Terlihat disini penyadurannya dilakukan dengan cukup tepat karena tidak terlihat tendensi melebih-lebihkan atau membelokkan esensi panduan. Pengaturan yang bersifat prinsip tetap dilegislasikan menjadi bunyi pasal yang juga bersifat prinsip. 56. Namun, untuk butir 4 UN GOTROP sebagaimana tertulis di atas, pembuat undang-undang melakukan pengadopsian dengan melompat ke pengaturan teknis, yaitu mengatur tentang kewajiban izin kepada Jaksa Agung dalam hal jaksa menjadi pihak yang diterapkan upaya paksa dalam peradilan pidana. Mengapa tidak disamakan dengan butir 5 yaitu yang diatur adalah prinsipnya ? Mengapa pengaturan butir 5 ini hanya dijadikan penjelasan saja dalam Pasal 8 Ayat (5) UU a quo? 57. Imunitas harus memiliki pengecualian. Hal ini krusial untuk memastikan bahwa pejabat tidak dapat kebal dari hukum ketika mereka menyalahgunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Beberapa negara memberlakukan pengecualian terhadap aturan imunitas ketika individu tertangkap saat melakukan tindak kejahatan, khususnya kejahatan berat seperti korupsi (Vrushi, 2018). Dengan demikian, jika pejabat melakukan kejahatan tertentu, maka hak imunitas tidak akan berlaku. Contoh kejahatan khusus mencakup terorisme, pelanggaran hak asasi manusia yang serius, dan korupsi, perdagangan 252 manusia, serta penyalahgunaan narkoba (Penjelasan Pasal 245 ayat (2) huruf (c) Undang-undang MD3). E. Pengaturan Imunitas Jaksa Berbagai Negara Bahwa berikut ini adalah table pengaturan imunitas jaksa yang berlaku di berbagai negara. Yakni sebagai berikut : Negara Imunitas Jaksa Penjelasan Amerika Serikat Doktrin Prosecutorial Immunity: Melindungi jaksa dari tuntutan hukum atas tindakan yang dilakukan dalam kapasitas mereka sebagai advokat pengadilan. Doktrin Qualified Immunity: perlindungan terbatas terhadap jaksa dari tuntutan hukum atas tindakan mereka selama menjalankan tugas resmi, kecuali jika terbukti bahwa jaksa tersebut melanggar hak-hak yang sudah jelas diatur secara hukum ("clearly established statutory or constitutional rights”) Doktrin Prosecutorial Immunity adalah doktrin yang memberikan jaksa kebebasan dari tuntutan hukum. Prosecutorial immunity ini hanya berlaku untuk fungsi advokasi di pengadilan, sedangkan untuk tindakan administratif, penyelidikan, atau pemberian nasehat hukum, jaksa hanya mendapat qualified immunity yang bersifat terbatas dan bisa dicabut jika melanggar hak hukum yang jelas. Penerapan doktrin qualified immunity pada jaksa memberikan perlindungan hukum terbatas kepada jaksa selama menjalankan tugas resmi mereka, kecuali jika terbukti jaksa melanggar hak-hak yang sudah jelas secara hukum ("clearly established rights"). Artinya, jaksa dilindungi dari tuntutan hukum atas tindakan yang dilakukan dalam kapasitas resmi dengan itikad baik, kecuali ada bukti pelanggaran hak hukum yang sudah diketahui dan jelas bagi pejabat yang wajar pada waktu 253 tindakan tersebut dilakukan. Inggris Jaksa yang bekerja di bawah Crown Prosecution Service (CPS) memiliki semacam imunitas terbatas yang memberikan perlindungan hukum terhadap mereka ketika menjalankan tugas penuntutan secara profesional dan berdasarkan itikad baik Imunitasnya beda dengan imunitas Indonesia dan Amerika Serikat. Lebih mengacu pada prinsip hukum umum (common law) yang memberikan kekebalan dari tuntutan hukum selama jaksa bertindak dalam kapasitas resmi dan dengan itikad baik. Jika jaksa melakukan penyalahgunaan wewenang atau tindakan di luar fungsi resmi mereka, mereka tetap dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Jadi, imunitas jaksa di Inggris berfungsi sebagai perlindungan fungsional yang menghindarkan gangguan hukum yang tidak semestinya, tetapi tidak memberikan kekebalan penuh yang dapat menimbulkan imunitas. Tidak ada pasal khususnya. Prancis Tidak ada pasal khusus. Imunitas bersifat fungsional dan terbatas sesuai dengan aturan umum dan profesi, bukan imunitas prosedural dan imunitas absolut. Jaksa tetap dapat diminta pertanggungjawaban jika bertindak di luar tugas resmi atau melakukan penyalahgunaan wewenang. 58. Bahwa jika dikaitkan dengan Pengaturan imunitas jaksa yang ada di Indonesia, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan, dinyatakan secara langsung bahwa pengaturan tersebut berdasarkan kesepakatan internasional. 254 Bahwa setelah penelusuran sebagaimana table di atas, ternyata pengaturan di negara lain juga tidak baku, sehingga penyandaran pada konsep kesepakatan internasional sebagaimana pembentuk UU sampaikan tersebut perlu untuk dinyatakan bertentangan dengan konstitusi secara bersyarat. Sebagai penutup, dalam permohonan ini, Para Pemohon tidak memiliki keinginan sebagaimana yang dikampanyekan oleh Pemerintah bahwa Para Pemohon ingin menghapuskan ketentuan imunitas Jaksa. Para Pemohon sepakat bahwa Profesi jaksa harus dilindungi, memiliki imunitas. Akan tetapi para pemohon sebagai advokat, yang merupakan penegak hukum ingin membangun imunitas yang tanpa diskriminasi dan berkeadilan, mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. IV. PETITUM Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional tersebut di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus pengujian UU tersebut memberikan putusan sebagai berikut : 1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa Pasal 8 ayat (5) UU Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755] bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. ATAU 1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa Pasal 8 ayat (5) UU Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755] bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, 255 dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung, kecuali dalam hal: a. terdapat bukti permulaan yang cukup; b. tertangkap tangan melakukan tindak pidana.” 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. ATAU Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) B. KESIMPULAN PRESIDEN I. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON Terhadap kedudukan hukum dari para Pemohon, Pemerintah tetap memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “UU MK”), yang menyatakan bahwa Pemohon adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah tetap menyatakan, tidak terdapat hubungan sebab akibat kerugian Pemohon dengan kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi serta tidak memperlihatkan adanya kerugian yang spesifik dan aktual dari Pemohon. Dengan demikian para Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo di hadapan Mahkamah Knstitusi, sehingga sangatlah berdasarkan hukum apabila Yang Mulia Ketua/ Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan a quo menyatakan Permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). II. TENTANG MATERI PERMOHONAN YANG DIMOHONKAN UNTUK DIUJI Para Pemohon mendalilkan Pasal 8 ayat (5), Pasal 11A, Pasal 30B huruf a, dan Pasal 35 ayat (1) huruf e dan huruf g UU Kejaksaan yang berbunyi: 256 Pasal 8 ayat (5) “Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung.” Pasal 11A (1) Jaksa dapat ditugaskan untuk menduduki atau mengisi jabatan: a. di luar instansi Kejaksaan; e. pada penugasan lainnya. (2) Pelaksanaan tugas Jaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan rangkap jabatan sepanjang terkait dengan kompetensi dan kewenangan Jaksa Pasal 30B huruf a “Dalam bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan berwenang: a. Menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum; Pasal 35 ayat (1) huruf e dan huruf g (1) Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang: e. dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer; g. mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer Dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28F, dan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI 1945. Atas seluruh dalil yang disampaikan para Pemohon, Pemerintah telah menyampaikan keterangan pada pokoknya: 1. Ketentuan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945, menyebutkan Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang. Adapun fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dimaksud meliputi: a. penyelidikan dan penyidikan, b. penuntutan, c. pelaksanaan putusan, d. pemberian jasa hukum dan e. penyelesaian sengketa di luar pengadilan, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU No.49/2009”). 2. Penjelasan dalam Pasal 38 ayat (3) UU No.49/2009, menyebutkan yang dimaksud dengan badan-badan lain antara lain, kepolisian, kejaksaan, advokat, dan lembaga pemasyarakatan. Sehingga dapat difahami bahwa 257 kewenangan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang saat ini ada di lembaga Kejaksaan merupakan pelaksanaan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. 3. Pasal 8 Ayat (5) UU Kejaksaan yang diajukan permohonan uji materiil oleh Pemohon merupakan manifestasi dari kesepakatan yang tertuang dalam Guidelines on the Role of Prosecutor dan International Association of Prosecutor, hal ini sebagaimana termaktub dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan. International Association of Prosecutors telah menerbitkan juga publikasi yang salah satunya adalah Standar Perlindungan dan Keamanan Jaksa sebagai rujukan dalam pembentukan norma dalam Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan yang substansinya meliputi perlindungan fisik, perlindungan hukum dan etika, perlindungan emosional, perlindungan keluarga, pelatihan dan kesadaran, serta kerjasama internasional. Terhadap jaminan perlindungan kepada Jaksa untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, pemerintah berpendapat serta berkesimpulan norma Pasal 8 Ayat (5) UU Kejaksaan tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 karena penyusunan norma Pasal 8 Ayat (5) UU Kejaksaan secara faktual telah merujuk pada ketentuan dan kesepakatan Internasional yang telah disepakati sebagian besar negara didunia dan hal pemberlakuan ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU No.11/2021 tersebut tidak bertentangan UUD 1945 sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 55/PUU-XI/2013. 4. Kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyelidikan sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 30B huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (“UU No.11/2021”) bersumber dari angka 11 Guidelines on the Role of Prosecutor dan International Association of Prosecutor pada bagian Role in criminal Proceedings. Memperhatikan kesepakatan negara-negara yang termaktub dalam Guidelines on the Role of Prosecutor dan International Association of Prosecutor, maka pemberian kewenangan Jaksa untuk melakukan suatu penyelidikan, pengamanan yang kemudian diatur UU No.11/2021 tidak bertentangan 258 UUD 1945 dan pengejawantahan kesepakatan negara-negara termasuk Indonesia sebagaimana termaktub pada paragraph 12 Guidelines on the Role of Prosecutors 5. Pengaturan Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi telah memberikankepastian dan penegasan terhadap tugas pokok, fungsi, dan wewenang Jaksa Agung dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya terkait dengan pengendalian tugas dan fungsi Kejaksaan maupun pelaksanaan kekuasaan negaradi bidang penuntutan dalam sistem hukum di Indonesia. Urgensi pengaturan Kejaksaan dalam konstitusi merupakan syarat utama dalam negara hukum (rule of law) yang diakui secara universal dalam berbagai konvensi internasional, diantaranya adalah Guidelines on the Role of Prosecutors yang diadopsi Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1990 yang mengatur tentang hal-hal fundamental, seperti asas dominus litis dan asas oportunitas yang hanya dimiliki oleh Jaksa dan Jaksa Agung. Tidak hanya mengenai hukum pidana, perkembangan kewenangan Kejaksaan juga berkaitan dengan kewenangan untuk mewakili negara, apabila negara digugat secara perdata, tata usaha negara maupun pengujian peraturan perundang- undangan. 6. Jaksa Agung memiliki kewenangan sebagai penyidik, penuntut umum, dan sebagai pengacara negara tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia (Dominus Litis, Prosecureur Generaal, Parket Generaal, Advocaat Generaal). Oleh katrena itu, Jaksa Agung adalah penyidik, penuntut umum, dan sebagai pengacara negara tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Negara. Setidaknya, terdapat beberapa fungsi/kewenangan utama Kejaksaan yang telah melekat sejak lama, dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman, yaitu Procureur/Parket General, Advocaat Generaal, dan Solicitor Generaal. 7. Konsep Advocaat Generaal dalam Sistem Hukum Belanda adalah memberikan konklusi (conclussie), yaitu opini (advisory opinion) yang dibuat oleh Advocaat General pada Hoge Raad dalam setiap permohonan 259 kasasi. Konsep conclussie sebenarnya bukanlah hal baru sebab terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Dalam undang-undang tersebut diatur bahwa dalam pemeriksaan kasasi khusus untuk perkara pidana, sebelum Mahkamah Agung memberikan putusannya, Jaksa Agung dapat mengajukan pendapat teknis hukum dalam perkara tersebut. Dalam proses kasasi di Belanda setelah berkas permohonan kasasi diterima oleh Hoge Raad, berkas tersebut diserahkan terlebih dahulu kepada salah seorang Advocaat Generaal yang ada di Hoge Raad. Advocaat Generaal tersebut kemudian membaca dan menuliskan opini/pendapatnya atas permohonan tersebut yang berisi apa yang menjadi pertanyaan hukum (question of law) dari perkara tersebut serta bagaimana pendapatnya atas pertanyaan hukum tersebut. Setelah itu berkas perkara beserta opini yang dibuatnya diserahkan kepada majelis hakim yang telah ditunjuk untuk memeriksa dan memutus permohonan kasasi tersebut. Majelis kasasi kemudian akan menjadikan opini atau konklusi tersebut sebagai bahan pertimbangannya, majelis tidak terikat dengan opini Advocaat Generaal tersebut dan dapat memberikan pertimbangan yang berbeda mengingat kewenangan dalam memutus perkara tetap ada pada majelis hakim yang bersangkutan, sehingga Pertimbangan teknis hukum yang diberikan kepada Mahkamah Agung tidak mengintervensi Hakim dalam memberikan putusan dalam, adapun pertimbangan teknis hukum yang disampaikan tersebut adalah untuk menjamin keadilan, hal ini merupakan perwujudan dari angka 20 Guidelines on the Role of Prosecutor dan International Association of Prosecutor pada bagian “Relations with other government agencies or insitutions”. 8. Tanggapan Pemerintah terhadap keterangan Pihak Terkait yang sekaligus juga sebagai Keterangan Tambahan untuk menjawab pertanyaan- pertanyaan majelis hakim Mahkamah Konstitusi RI selama persidangan kepada Pemerintah, dapat kami sampaikan sebagai berikut: 8.1. Prosedur pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa dilakukan atas izin Jaksa Agung tidak dapat dilepaskan dari apa yang disebut forum privilegiatum, yakni hak 260 khusus bagi pejabat tertentu untuk diadili pada pengadilan khusus. Dalam praktiknya, forum privilegiatum tidak hanya mengatur hukum acara di pengadilan tetapi juga proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Salah satu yang diatur dalam forum privilegiatum ialah kekhususan dalam tindakan penangkapan dan penahanan terhadap pejabat tertentu yang sampai saat ini masih dipertahankan di Indonesia, yakni terhadap Jaksa yang dilakukan atas izin Jaksa Agung, terhadap pejabat negara (hakim Mahkamah Agung, hakim Mahkamah Konstitusi, anggota BPK) atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Presiden, dan pejabat negara tertentu lainnya dengan persetujuan Presiden/Menteri/Ketua Mahkamah Agung/Mahkamah Kehormatan Dewan. Idealnya, mekanisme pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap pejabat tertentu atau pejabat negara dilakukan atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan tertulis dari Presiden yang bertujuan agar para pejabat dimaksud dalam menjalankan tugasnya secara bebas dan merdeka dari intervensi pihak manapun. Proses permohonan izin dimaksud dan perintah dimaksud melalui Jaksa Agung karena kedudukan Jaksa Agung selaku penuntut umum tertinggi dalam sistem peradilan pidana yang bertanggungjawab mengendalikan dan mengefektifikan proses penuntutan perkara pidana, serta dan pengacara negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia (vide Pasal 8 ayat (1) UU Kejaksaan). 8.2. Bahwa rumusan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan telah memenuhi prinsip kepastian hukum yang adil. Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan bermakna, pertama bertujuan agar jaksa dapat melakukan tugas dan wewenangnya secara independen, bebas dan merdeka. Kedua, frasa “dalam melaksanakan tugas dan wewenang” bermakna positif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilakukan dengan iktikad baik dan/atau sesuai kode etik profesi jaksa. Ketiga, izin Jaksa Agung dimaksud merupakan salah satu bentuk dari prosecutorial immunity. Keempat, ruang lingkup penerapannya ketika jaksa melaksanakan tugas dan wewenangnya di bidang pidana, perdata, tata usaha negara, ketatanegaraan, pemulihan aset dan intelijen 261 penegakan hukum, baik di dalam maupun luar negeri. Kelima, pemberian izin Jaksa Agung karena kedudukan Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi dan pengacara negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keenam, merupakan norma yang konstitusional dan sesuai dengan hukum internasional. Fungsi profesional jaksa tidak hanya berlaku ketika jaksa melakukan penuntutan melainkan termasuk ketika jaksa melaksanakan tugas dan fungsi jaksa lainnya sesuai undang-undang. 8.3. Pengaturan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan tidak dapat dimaknai berdasarkan perspektif keadilan komutatif yang memperlakukan semua orang sama di depan hukum. Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan harus dimaknai berdasarkan pendekatan keadilan distributif yang memperlakukan seseorang secara proporsional. Perlakuan serupa juga berlaku bagi hakim dan advokat dimana baik hakim, advokat dan jaksa merupakan pelaksanaan kekuasaan negara di bidang peradilan, secara bebas dan merdeka. Hal ini pun ditegaskan oleh Prof. Indriyanto Seno Adji dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XI/2013 yang menyatakan “adanya equal arms di antara sesama penegak hukum, khususnya terhadap upaya jaksa berupa penahanan terhadap jaksa, maka prinsip equal treatment di antara komponen penegak hukum dalam sistem peradilan pidana adalah acceptable sifatnya”. Mahkamah Konstitusi pun dalam Putusan Nomor 55/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa “perlunya izin Jaksa Agung untuk melakukan tindakan kepolisian terhadap jaksa adalah wajar dan bukan merupakan tindakan diskriminasi serta bukan pula pembedaan perlakuan”. Dengan demikian, Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan tidak bertentangan dengan prinsip persamaan di depan hukum (equality before the law). 8.4. Mengingat tugas dan wewenang Jaksa sangat berpengaruh terhadap jalannya proses penegakan hukum, sehingga apabila Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan dianulir atau dihilangkan akan berdampak pada jaksa dan Kejaksaan. Pertama, terganggunya kinerja Jaksa dan organisasi Kejaksaan karena akan menimbulkan sikap kekhawatiran bertindak bagi Jaksa demi mewujudkan hukum dan keadilan dalam setiap 262 pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya mengingat adanya ruang diskresi/penilaian di setiap pengambilan keputusan/kebijakan pada pelaksanaan tugas dan fungsi Jaksa dan organisasi Kejaksaan. Kedua, terancamnya independensi Jaksa dan Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta terhambatnya pencapaian tujuan organisasi Kejaksaan. Ketiga, terhambatnya upaya Jaksa dan Kejaksaan dalam memberikan kontribusi positif kepada bangsa dan negara melalui bidang penegakan hukum, karena dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi penegakan hukum, keadilan, dan kebenaran yang dilakukan Jaksa dan Kejaksaan secara kelembagaan selalu dihadapkan dengan segala bentuk upaya pelemahan Jaksa dan Kejaksaan yang dilakukan secara secara sistemik dan terorganisir. Keempat, terbukanya ruang yang luas potensi tindakan kepolisian terhadap Jaksa yang diduga melakukan tindak pidana pada saat melaksanakan tugas dan wewenangnya di mana Jaksa bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggung jawab kepada Jaksa Agung selaku pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan. 8.5. Pelindungan hukum terhadap jaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan merupakan implementasi United Nations Guidelines on the Role of Prosecutor (UNGOTROP). UNGOTROP yang diadopsi oleh PBB pada tahun 1990 menekankan bahwa dalam menjalankan tugasnya, jaksa harus independen, tanpa tekanan politik atau ancaman terhadap keselamatan mereka. Sementara itu, IAP juga mengeluarkan Declaration of Minimum Standar Concerning the Security and Protection of Public Prosecutor and Their Families yang bukan hanya memberikan perlindungan fisik bagi jaksa yang sedang menangani perkara berisiko tinggi, namun juga memberikan jaminan hukum untuk memastikan jaksa tidak mengalami tekanan atau ancaman dalam menjalankan tugasnya, seperti ketika melaksanakan penegakan hukum dalam kejahatan terorganisir atau korupsi. Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan merupakan bentuk pelindungan yuridis terhadap jaksa, yakni diperlukannya izin Jaksa Agung dalam hal aparat penegak hukum melakukan pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan 263 penahanan terhadap Jaksa. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya jaksa sering diperhadapkan dengan modus operandi kejahatan yang melibatkan oknum-oknum penegak hukum, politisi, birokrat, pengusaha yang memiliki relasi kuasa sehingga terkadang menggunakan alat negara atau aparat penegak hukum lainnya sebagai sarana untuk membungkam, menghentikan bahkan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan jaksa yang sedang menjalankan tugas dan wewenangnya. Dalam hal ini pengakuan terhadap prosecutorial immunity bagi jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya merupakan bentuk pelindungan negara terhadap kekuasaan penuntutan yang harus dijalankan secara bebas dan merdeka, serta agar para jaksa dapat berkonsentrasi dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugas dan fungsinya di penegakan hukum. Prosedur pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa dilakukan atas izin Jaksa Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan merupakan salah satu bentuk prosecutorial immunity. Prosecutorial immunity merupakan hak khusus jaksa yang sama dengan judicial immunity, diplomatic immunity dan parlementary immunity. Judicial immunity merupakan kekebalan yang dipunyai oleh para hakim dalam menjalankan tugas-tugas pengadilan, terutama yang menyangkut teknis yudisial, sedangkan paralementary immunity merupakan kekebalan parlemen atau kekebalan legislative dimana politisi atau pemimpin politik lainnya diberikan kekebalan penuh dari tuntutan hukum, baik tuntutan perdata maupun tuntutan pidana, selama menjalankan tugas resmi mereka. Begitupun prosecutorial immunity merupakan kekebalan yang dimiliki jaksa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Dengan demikian, dalam perspektif keadilan, pemberian hak imunitas kepada pejabat tertentu termasuk jaksa dalam hal ini merupakan bentuk penerapan keadilan distributif yang memberikan hak keadilan kepada setiap orang secara proporsional. 8.6. Terdapat beberapa pengujian terhadap prosedur pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan 264 terhadap pejabat tertentu telah dilakukan pengujian di Mahkamah Konstitusi. Salah satunya pengujian terhadap prosedur pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XI/2013 yang menyatakan permohon pemohon I tidak beralasan menurut hukum. Dalam putusan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pandangan bahwa. Pertama, peran kejaksaan sebagai aparatur negara menempati posisi penting dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system) yang melaksanakan upaya dan proses penegakan hukum dalam rangka mewujudkan fungsi hukum dan supremasi hukum dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar hukum. Kedua, Jaksa sebagai salah satu penegak hukum dalam sistem peradilan pidana merupakan officium nobile atau profesi terhormat/profesi mulia yang dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya memerlukan perlindungan hukum. Ketiga, ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU 16/2004 harus dipandang sebagai satu kesatuan norma hukum yang termuat dalam Pasal 8 sehingga apabila Pemohon mengajukan permohonan uji materiil Pasal 8 ayat (5) UU 16/2004 maka harus merujuk pada keseluruhan ayat pada Pasal 8 yang dikaitkan dengan Pasal 1 angka 1 UU 16/2004 juncto Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP sehingga harus dimaknai bahwa izin Jaksa Agung diperlukan dalam melakukan tindakan kepolisian terhadap jaksa yang diduga melakukan tindak pidana pada saat melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang di mana jaksa bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggung jawab menurut hierarkinya. Keempat, perlunya izin Jaksa Agung untuk melakukan tindakan kepolisian terhadap jaksa yang diduga melakukan tindak pidana dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya agar aparat penegak hukum tidak semena-mena melakukan tindakan kepolisian terhadap jaksa. 8.7. Berdasarkan berbagai penjabaran dimaksud semakin menguatkan bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Jaksa merupakan pelaksana fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dilakukan secara bebas dan merdeka 265 sehingga mekanisme pemanggilan, penangkapan, penahanan dan penggeledahan terhadap jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung merupakan suatu keniscayaan agar jaksa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dapat dijalankan secara profesional, bebas dan merdeka tanpa adanya intimidasi, ancaman, dan gangguan, termasuk terhadap tuntutan, baik pidana, perdata atau tuntutan lainnya. 9. Dengan demikian, Pemberlakuan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (5), Pasal 11A, Pasal 30B huruf a dan Pasal 35 ayat (1) huruf e dan huruf g UU No.11/2021 tidak bertentangan UUD 1945, sebab pemberlakuan ketentuan Pasal-pasal yang dimohonkan uji materiil a quo telah sesuai dengan konsitusi dan kesepakatan negara-negara yang tertuang dalam guidelines on the role of prosecutors. III. PETITUM Berdasarkan penjelasan sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian ketentuan Pasal 8 ayat (5), Pasal 11A, Pasal 30B huruf a, dan Pasal 35 ayat (1) huruf e dan huruf g Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kiranya berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut: 1. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan; 2. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 3. Menolak permohonan pengujian Pemohon untuk seluruhnya atau setidak- tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); dan 4. Menyatakan Pasal 8 ayat (5), Pasal 11A, Pasal 30B huruf a, dan Pasal 35 ayat (1) huruf e dan huruf g Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang- 266 Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28F, dan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. C. KESIMPULAN PIHAK TERKAIT KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA 1. Bahwa Polri merupakan lembaga negara yang tugas dan fungsinya sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945 yang pengimplementasian fungsi dan tugas Polri diatur lebih lanjut dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 2. Bahwa kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana melekat secara langsung pada institusi Polri, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g UU Polri dan Pasal 6 KUHAP. Kewenangan tersebut bersifat general dan residual, yaitu berlaku terhadap seluruh tindak pidana, kecuali jika undang-undang secara eksplisit mengatur penyidik khusus. Polri memiliki kedudukan sebagai penyidik utama (principal investigator) dalam sistem peradilan pidana. Dalam hal terdapat institusi lain yang juga diberikan kewenangan penyidikan, hal tersebut bersifat lex specialis dan hanya berlaku untuk jenis perkara tertentu. 3. Bahwa Polri dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menormakan tentang perlindungan atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya, namun ketiadaan perlindungan ini bukan berarti kekurangan, melainkan bentuk komitmen Polri untuk tunduk secara penuh pada prinsip equality before the law, serta tunduk pada mekanisme disiplin internal (PP No. 2 Tahun 2003) dan kode etik profesi Polri (Perpol No. 7 Tahun 2022). Ketentuan Pasal 52 KUHP dan ketentuan Pasal 58 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP telah membatasi aparat penegak hukum untuk tidak melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan jabatannya yang memiliki konsekuensi pemberatan pidana. Kedua pasal tersebut mempertegas bahwa aparat penegak hukum tidak dapat berlindung di balik jabatannya apabila melakukan penyalahgunaan wewenang. Bahkan, ketentuan ini menerapkan pemberatan pidana bagi aparat penegak 267 hukum (termasuk polisi dan jaksa) apabila melakukan tindak pidana dalam konteks jabatannya. Hal tersebut merupakan bentuk proteksi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas jabatannya, sehingga Polri menerima konsekuensi atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya itu. Penegakan hukum terhadap anggota Polri tunduk pada prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law). Maka, apabila seorang anggota Polri melakukan tindak pidana, proses penegakan hukum terhadap yang bersangkutan dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum lainnya (seperti KPK, Kejaksaan, atau TNI dalam konteks tertentu), tanpa memerlukan izin terlebih dahulu dari Kapolri, sepanjang: a. Prosedurnya sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana (KUHAP); b. Tidak ada ketentuan khusus yang mengatur sebaliknya (lex specialis). Penegasan ini pernah disampaikan oleh Kapolri Jenderal Polisi Drs. Tito Karnavian pada 20 Desember 2016, (Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kapolri Sebut KPK-Kejaksaan Bisa Periksa Anggotanya Tanpa Perlu Izin", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2016/12/20/21573191/ kapolri.sebut.kpk- kejaksaan.bisa.periksa.anggotanya.tanpa.perlu.izin?). Selanjutnya pernyataan yang sama juga dinyatakan oleh Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo pada Rapat Dengar Pendapat dengan DPR RI pada tanggal 11 September 2024, beliau secara terang-terangan menyatakan persetujuannya dan mempersilahkan untuk menindak personel Kepolisian apabila ada yang terlibat tindak pidana (Jakarta, Senin (11/11/2024). (ANTARA/HO-Divisi Humas Polri) Hal ini menunjukkan Kapolri tidak hanya membuka pintu, tetapi mendorong proses hukum pihak lain terhadap anggota Polri tanpa prosedur izin formal. Namun, ada kewajiban pemberitahuan kepada Kesatuan Polri menurut ketentuan internal Polri, yang bertujuan untuk menjamin aspek pembinaan personel, perlindungan hukum, serta menjaga proses etik dan disiplin internal Polri. 4. Bahwa dalam rangka penegakan hukum yang profesional dan akuntabel, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan konstitusional dan yuridis untuk melakukan tindakan hukum berupa upaya paksa terhadap setiap orang, termasuk Aparat Penegak Hukum (APH), yang 268 diduga melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 1) Dalam hal tertangkap tangan, penyidik Polri dapat langsung melakukan penangkapan dan penahanan terhadap APH yang diduga melakukan tindak pidana, tanpa memerlukan izin dari instansi atau atasan yang bersangkutan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 18 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwa tidak ada kekebalan atau keistimewaan hukum bagi aparat, termasuk hakim, dalam perkara pidana di luar pelaksanaan tugas yudisial. 2) Dalam hal tidak tertangkap tangan, penyidik Polri tetap berwenang untuk memanggil, memeriksa, serta menetapkan tersangka dan melakukan upaya paksa terhadap APH sesuai dengan prosedur hukum acara pidana yang berlaku, tanpa memerlukan izin atau persetujuan dari lembaga asal APH tersebut, kecuali apabila diatur secara eksplisit dalam undang- undang khusus, seperti dalam hal pemeriksaan jaksa berdasarkan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan, yang mempersyaratkan izin dari Jaksa Agung hanya ketika dugaan tindak pidana terjadi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang jaksa tersebut. 3) Polri dalam pelaksanaan tugas penyidikan terhadap APH juga memperhatikan asas praduga tak bersalah, keadilan, dan due process of law, serta tetap melakukan koordinasi lintas lembaga untuk menjamin tidak terjadinya tumpang tindih kewenangan, tetapi hal ini tidak berarti tunduk secara struktural pada lembaga asal APH yang diselidiki. 5. Bahwa terdapat 21 (dua puluh satu) perkara tindak pidana yang dilakukan Jaksa yang ditangani oleh Penyidik Polri pada Bareskrim dan Polda jajaran, dimana dari 21 (dua puluh satu) perkara tersebut 5 (lima) Polda mengirimkan ijin akan tetapi tidak mendapatkan respon dari Kejaksaan Agung diantaranya Polres lampung Selatan, Polda Lampung, Polda Jabar, Polda Kalbar dan Polres Jombang, sedangkan 16 (enam belas) perkara lainnya tidak mengirimkan ijin karena berkaitan dengan tertangkap tangan dan kasus narkoba. 269 Bahwa mekanisme izin sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan sebagaimana saat ini diterapkan menunjukkan kekeliruan dalam penafsiran, karena memberikan ruang pemberlakuan izin secara absolut dan tidak membedakan antara perbuatan jabatan dan perbuatan pribadi. semestinya dibatasi hanya terhadap tindakan hukum terhadap jaksa yang sedang menjalankan tugasnya berdasarkan surat perintah jabatan, bukan terhadap jaksa yang melakukan tindak pidana secara pribadi. Berdasarkan data di atas terhadap beberapa perkara ijin tidak diberikan walaupun Penyidik Polri telah melayangkan surat permintaan ijin kepada Jaksa Agung akan tetapi tidak mendapat tanggapan. 6. Bahwa sebagai perbandingan dalam hukum positif Indonesia, sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan terhadap pejabat publik dalam pelaksanaan tugasnya, seperti halnya Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan, pada dasarnya memiliki tujuan serupa, yakni menjamin fungsi kelembagaan berjalan secara profesional dan tidak diintervensi secara sewenang-wenang. Namun demikian, pengaturan yang ideal harus pula mempertimbangkan prinsip due process of law dan efektivitas penegakan hukum, Ketentuan izin sebagaimana pasal a quo tidak mengatur limitasi waktu pemberian izin oleh Jaksa Agung. Hal ini menjadi pembeda dibandingkan dengan peraturan serupa yang mengatur pembatasan waktu secara eksplisit, antara lain ketentuan Pasal 245 ayat (2) UU MD3 yang menyebutkan “Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permintaan persetujuan tertulis diterima.”, akan tetapi ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku apabila anggota DPR Tertangkap tangan melakukan tindak pidana, Disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup ; atau Disangka melakukan tindak pidana khusus (TP. Korupsi, TP. Terorisme, TP. Pelanggaran HAM Berat, TPPO, TP. Narkotika). Demikian pula halnya dalam ketentuan 90 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menyebutkan “Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan, dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diterimanya permohonan, dapat 270 dilakukan proses penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan.” Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; atau disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara. Ketentuan di atas memberikan kepastian hukum, baik bagi aparat penegak hukum (penyidik Polri) maupun bagi pejabat yang akan diperiksa. Ketiadaan limitasi waktu dalam Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan berpotensi menimbulkan ketidakpastian, yang dapat menghambat kelancaran proses penyidikan dan memperlemah prinsip due process of law. Berdasarkan asas ini, maka setiap subjek hukum, termasuk penyidik maupun jaksa, berhak atas kejelasan prosedural dalam proses hukum, termasuk waktu pemberian izin oleh pejabat struktural. Ketiadaan batas waktu justru menciptakan potensi ketimpangan dan menggantung status hukum seseorang, sekaligus membuka ruang intervensi berlarut dari pihak yang berwenang memberi izin. Disamping itu dalam sistem hukum modern yang menjunjung prinsip checks and balances, kewenangan administratif tidak boleh menjadi hambatan substansial terhadap penegakan hukum. Oleh karena itu, sebagaimana dalam sistem yang diterapkan terhadap anggota DPR, kepala daerah, dan ASN, pemberian batas waktu atas proses perizinan menjadi parameter kontrol terhadap penggunaan kewenangan administratif agar tidak mengarah pada perlindungan yang berlebihan (overprotection) dan mengganggu fungsi hukum. Oleh karenanya dari perspektif Polri sebagai pihak yang berkepentingan langsung terhadap kelancaran proses penyidikan, perlindungan administratif terhadap jaksa tetap diperlukan, sepanjang disertai dengan mekanisme pembatasan waktu pemberian izin, misalnya paling lama 14 hari sejak permohonan diterima. Dalam hal tidak ada jawaban dalam tenggang waktu tersebut, dapat diatur bahwa permohonan dianggap telah dikabulkan secara otomatis (fiktif positif), sebagaimana asas yang juga telah diterapkan dalam hukum administrasi pemerintahan. 271 7. Bahwa sebagai aparat penegak hukum, Polri dan Kejaksaan memiliki posisi yang bersifat komplementer, bukan subordinatif sebagaimana Prof. Jimly Asshiddiqie menegaskan dalam beberapa kesempatan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, fungsi penegakan hukum dibagi secara responsif antara Polri dan Kejaksaan, sehingga bukan hierarki tetapi bersifat komplementer. Menurut beliau, "Kejaksaan dan Kepolisian adalah dua tonggak penegakan hukum yang saling melengkapi, bukan dua lembaga yang saling menjegal." Ini menggarisbawahi gagasan bahwa keduanya berjalan berdampingan, mendukung satu sama lain dalam rangka menjaga supremasi hukum. Oleh karena itu, mekanisme izin dalam Pasal 8 ayat (5) harus dipandang sebagai prosedur koordinatif antar institusi penegak hukum, bukan sebagai pembatasan atau superioritas satu institusi terhadap yang lain (bukan rivalitas yuridis). Oleh karena itu, Polri menekankan pentingnya sinkronisasi kelembagaan dalam semangat kerja sama, sebagaimana ditekankan dalam prinsip-prinsip internasional peran Jaksa dan aparat penegak hukum, serta mengedepankan koordinasi antarlembaga sebagai landasan untuk menjamin efektivitas, keadilan, dan profesionalisme dalam penegakan hukum. Bahwa Ahli yang diajukan oleh Polri selaku Pihak Terkait yang diajukan secara tertulis ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 1 Agustus 2025 atas nama DR. Muhammad Rullyandi, SH., MH., memberikan pendapat berkaitan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung. Ketentuan tersebut mempersyaratkan adanya izin dari Jaksa Agung hanya ketika dugaan tindak pidana terjadi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang jaksa adalah bertentangan dengan UUD 1945 tidak memiliki kepastian hukum yang adil. Perlindungan hukum yang ditujukan pada jaksa secara administratif melalui adanya terlebih dahulu izin dari jaksa agung telah mengabaikan prinsip – prinsip negara hukum yang didalamnya terdapat pemaknaan hakekat general justice principle yaitu terhindarkan adanya proses peradilan yang berlarut-larut yang mengakibatkan berlarut-larutnya pula upaya penegakan keadilan yang pada akhirnya justru dapat menimbulkan pengingkaran terhadap keadilan itu sendiri. Keadilan yang 272 tertunda adalah keadilan yang tertolak “justice delayed justice denied”, hal yang demikian pula tidaklah tepat dianggap sebagai suatu kebijakan Undang- Undang yang justru ternyata meniadakan suatu hak bagi beberapa orang tetapi memberikan hak demikian kepada orang-orang lainnya incasu pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung maka keadaan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip equal protection. 9. Terkait Pengujian Pasal 11A ayat (1) huruf a, Pasal 11 ayat (1) huruf e, dan Pasal 11A ayat (2) Undang-Undang Kejaksaan berkenaan dengan penugasan jaksa untuk menduduki atau mengisi jabatan di luar institusi kejaksaan, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kedudukan Kejaksaan RI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia ada pada ranah Eksekutif, yang berkedudukan dibawah Presiden dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah secara jelas menyebutkan ”Hanya Hakim di Mahkamah Agung, serta peradilan di bawahnya, dan Hakim Konstitusi, yang disebut pelaku kekuasaan kehakiman.” Sementara posisi Jaksa sesuai Undang-Undang Kejaksaan, berada di ranah eksekutif yang berkedudukan dibawah Presiden yang diberi kewenangan untuk melakukan penuntutan sebagaimana ketentuan Pasal 2 UU No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI Bahwa konsep tersebut tidak dipahami secara rigid dengan pemisahan mutlak antar cabang kekuasaan negara, tetapi justru mengakui sistem checks and balances serta interkoneksi antar cabang kekuasaan dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan (executive function). Dengan demikian, penugasan jaksa ke luar institusi Kejaksaan, sejauh tidak melanggar prinsip independensi penegakan hukum dan tetap berada dalam ruang lingkup eksekutif atau administrasi negara, tidak melanggar konstitusi atau asas trias politica. Dengan demikian, penugasan jaksa ke luar instansi Kejaksaan (misalnya sebagai staf ahli di lembaga pemerintahan, anggota tim ad hoc, atau jabatan non-struktural lain) bukan bentuk penyimpangan konstitusional, tetapi justru manifestasi dari prinsip administrasi negara yang adaptif terhadap kebutuhan. Yang menjadi penting adalah memastikan bahwa penugasan tersebut tidak memengaruhi independensi jaksa dalam fungsi penuntutan. 273 Bahwa Ahli yang diajukan oleh Polri selaku Pihak Terkait yang diajukan secara tertulis ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 1 Agustus 2025 atas nama DR. Muhammad Rullyandi, SH., MH., memberikan pendapat berkaitan dengan ketentuan Pasal 11A ayat (1) huruf a dan e UU Kejaksaan, bahwa Jaksa dapat ditugaskan untuk menduduki atau mengisi jabatan di luar instansi Kejaksaan atau pada pada penugasan lainnya sepanjang dengan alasan dan pertimbangan penugasan tersebut dalam lingkup tidak memengaruhi independensi jaksa dalam fungsi penuntutan dan tetap berada dalam ruang lingkup eksekutif atau administrasi negara dalam kerangka kompetensi dan kewenangan kejaksaan dan dapat dirangkap jika terkait dengan fungsi penegakan hukum atau pelayanan hukum. 10. Terkait pengujian Pasal 30B huruf a Undang-Undang Kejaksaan berkenaan dengan kewenangan menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum dalam bidang intelijen penegakan hukum, keberadaan norma a quo justru merupakan implementasi konstitusional dari kewenangan yang telah diberikan melalui UU Intelijen dan tidak membentuk overlapping norma maupun kompetensi antar lembaga negara. Penting dipahami bahwa fungsi “penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30B huruf a bukanlah bagian dari proses penyidikan dalam hukum acara pidana, melainkan merupakan fungsi intelijen penegakan hukum yang bersifat preventif dan strategis. Fungsi intelijen penegakan hukum memiliki karakter kerja tertutup dan proaktif untuk mengantisipasi atau mengungkap lebih awal potensi gangguan terhadap proses penegakan hukum, termasuk kejahatan korporasi, korupsi, atau pelanggaran sistemik. Dengan demikian, keberadaan intelijen kejaksaan tidak dapat disamakan dengan fungsi penyidikan dalam hukum acara pidana, dan tidak mengganggu kewenangan penyidik Polri atau penyidik lain yang sah menurut undang-undang. Bahwa Ahli yang diajukan oleh Polri selaku Pihak Terkait yang diajukan secara tertulis ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 1 Agustus 2025 atas nama DR. Muhammad Rullyandi, SH., MH., memberikan pendapat berkaitan dengan ketentuan Pasal 30 B huruf a UU Kejaksaan, yang menyatakan bahwa dalam bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan berwenang menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan 274 untuk kepentingan penegakan hukum. Dengan mengacu pada UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (UU Intelijen), pada hakekatnya intelijen penegakan hukum memang merupakan salah satu ruang lingkup sah dari sistem intelijen negara. Sehingga demikian terdapat pemisahan fungsi “penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30B huruf a yang tidak tergolong ejusdem generis bukanlah bagian dari pengelompokan genus proses penyidikan yang dimaksudkan dalam hukum acara pidana. Dengan demikian, keberadaan intelijen kejaksaan tidak dapat disamakan dengan fungsi penyidikan dalam hukum acara pidana, dan tidak tumpang tindih terhadap kewenangan penyidik Polri atau penyidik lain yang sah menurut undang-undang dan terkoordinasi di bawah Badan Intelijen Negara (BIN) sesuai dengan UU Intelijen. Bahwa Polri sebagai penyelenggara Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c UU Intelijen memiliki fungsi deteksi dini dan peringatan dini terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Fungsi intelijen kepolisian diarahkan untuk mendukung keamanan dalam negeri secara luas, termasuk dalam konteks preemptif terhadap gangguan Kamtibmas. Dalam sistem intelijen negara, keberagaman pelaksana intelijen mencerminkan fungsi spesialisasi sesuai dengan ruang lingkup tugas masing- masing instansi. Koordinasi dan integrasi lintas lembaga diatur secara sistematis, sehingga meskipun Kejaksaan memiliki fungsi intelijen penegakan hukum, implementasinya tetap berada dalam mekanisme koordinatif, bukan kompetitif. 11. Terkait pengajuan Pasal 35 ayat (1) huruf g Undang-Undang Kejaksaan berkenaan dengan tugas dan wewenang Jaksa Agung dapat mengkoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer yang dalam penjelasan pasal a quo menyatakan bahwa pelaksanaan ketentuan ini dilakukan dalam rangka penanganan perkara koneksitas. Bahwa ketentuan pasal aquo seharusnya berisikan norma yang sejalan dengan konsideran Menimbang huruf c yang menyatakan bahwa pembangunan hukum nasional adalah untuk meningkatkan pembinaan sikap 275 para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing. Hal ini juga selaras dengan pandangan hukum bahwa hubungan antar aparat penegak hukum (Polri, Kejaksaan, POM TNI) bersifat komplementer, bukan rivalistik atau hierarkis. Sebagaimana pendapat Prof. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M., pakar hukum pidana dan kriminologi, dalam berbagai tulisannya menegaskan bahwa: "Dalam sistem peradilan pidana yang terpadu (integrated criminal justice system), antara penyidik (Polri), penuntut umum (Kejaksaan), dan hakim (peradilan) memiliki peran yang setara dan saling melengkapi (komplementer), bukan hierarkis atau subordinatif." Lebih lanjut, dalam konteks perkara koneksitas, Prof. Romli menekankan bahwa: "Penyidikan terhadap subjek hukum warga sipil tetap berada di bawah kewenangan Polri sebagai penyidik utama, meskipun terdapat mekanisme koordinatif melalui Jaksa Agung. Fungsi koordinasi tersebut harus dipahami sebagai bentuk integrasi antar institusi penegak hukum dalam perkara lintas yurisdiksi, bukan sebagai dominasi atau pengambilalihan kewenangan penyidikan." (Sumber: Romli Atmasasmita, "Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme", Penerbit Genta Publishing, 2011 dan Catatan Pakar dalam berbagai forum peradilan pidana koneksitas). Dengan demikian, selaras dengan norma pada Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta sejalan dengan pendapat Prof. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M., dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf g UU Kejaksaan tidak bertentangan dengan UUD 1945, selama ditafsirkan sebagai fungsi koordinasi dan integrasi antarlembaga penegak hukum dalam perkara koneksitas, bukan bentuk melampaui wewenang atau pengambilalihan fungsi penyelidikan dan penyidikan oleh Kejaksaan. Pembagian kewenangan antara Polri dan Kejaksaan dalam konteks perkara koneksitas harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum, prinsip diferensiasi fungsional, supremasi hukum, dan due process of law sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 dan ketentuan Pasal 89 sampai dengan Pasal 94 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang secara tegas mengatur tata 276 cara penyidikan dan penuntutan perkara koneksitas yang bersifat lintas yurisdiksi (sipil dan militer), bukan cenderung memperluas peran Kejaksaan melampaui fungsi penuntutan (interpretasi dominus litis) dan dapat mengaburkan batas fungsi antar institusi penegak hukum. Fungsi koordinasi Jaksa Agung bersifat prosedural-administratif, sedangkan fungsi penyidikan tetap berada pada otoritas hukum yang sah sesuai subjek pelaku, yakni Polri untuk warga sipil dan POM TNI untuk militer. Bahwa Ahli yang diajukan oleh Polri selaku Pihak Terkait yang diajukan secara tertulis ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 1 Agustus 2025 atas nama DR. Muhammad Rullyandi, SH., MH., memberikan pendapat berkaitan dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf g UU Kejaksaan, yang menyatakan bahwa jaksa agung mempunyai tugas dan wewenang mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan Penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer. Dalam rangka penanganan perkara koneksitas, kewenangan Penyidikan telah diatur secara tegas dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHAP) berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa kewenangan penyidikan terhadap warga sipil adalah tanggung jawab Polri, Kecuali Tindak Pidana tertentu yang memberikan kewenangan terhadap jaksa sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang sedangkan terhadap prajurit TNI, penyidikan dilakukan oleh Polisi Militer sebagaimana ketentuan dalam Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dengan pelimpahan berkas perkara kepada Oditur Militer atau Oditur Militer Tinggi sesuai dengan wewenang masing masing menurut ketentuan peraturan hukum yang berlaku, bukan kepada Jaksa Agung. Fungsi koordinasi dan integrasi antar lembaga penegak hukum dalam perkara koneksitas, tidak dapat memperluas penafsiran fungsi penyelidikan dan penyidikan oleh Kejaksaan dalam konteks dominus litis yang tidak sejalan dengan KUHAP sejak tahun 1981 yang mengadopsi asas diferensiasi fungsional, sehingga demikian ketentuan tersebut menimbulkan perdebatan multi tafsir yang bertentangan dengan UUD 1945. Berdasarkan hal-hal di atas, Polri berpandangan bahwa pengaturan pada frasa “mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan Penyelidikan, 277 Penyidikan....” dalam Pasal 35 ayat (1) huruf g UU Kejaksaan inkompatibel dengan peraturan perundang-undangan lain karena: a. Fungsi koordinasi dan pelaksanaan penanganan perkara koneksitas sudah diatur secara lengkap berdasarkan ketentuan pasal 89-94 UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana; b. Kewenangan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku sipil dan militer sudah melekat pada Polri dan POM TNI; c. Penuntutan terhadap prajurit militer tetap dilakukan oleh Oditur Militer, bukan oleh Kejaksaan Agung; d. Cenderung tidak sejalan dengan norma pada Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa terdapat Larangan penyalahgunaan Wewenang yang meliputi larangan melampaui Wewenang, larangan mencampuradukkan Wewenang, dan atau larangan bertindak sewenang-wenang. e. Norma ini berpotensi menimbulkan konflik yurisdiksi dan menciptakan adanya ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan prinsip checks and balances dalam negara hukum demokratis. Oleh karena itu, Polri menyarankan agar ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf g UU Kejaksaan dihapus atau setidaknya direvisi agar lebih konsisten dengan sistem hukum acara pidana nasional dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. D. KESIMPULAN PIHAK TERKAIT PERSAJA Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 1. Bahwa sebagaimana telah para Pihak Terkait uraikan dalam Keterangan para Pihak Terkait bahwa Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 adalah bentuk perlindungan secara terbatas hanya terhadap Jaksa yang sedang melaksanakan tugas dan wewenangnya. Artinya menjadi tidak tepat dan keliru apabila rumusan ketentuan norma dinilai sebagai bentuk Imunitas yang tidak berbatas atau bahkan dinilai sebagai bentuk impunitas. 2. Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan Putusan No. 55/PUU-XI/2013 tentang pengujian Pasal 8 ayat (5) UU 16/2004, dimana pada pokoknya menurut Mahkamah Konstitusi, ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU 16/2004: Perlunya izin Jaksa Agung untuk melakukan tindakan kepolisian terhadap Jaksa yang diduga melakukan tindak pidana dalam melaksanakan tugas dan 278 wewenangnya agar aparat penegak hukum tidak semena-mena melakukan tindakan kepolisian terhadap Jaksa. Dalam hal ini, Jaksa Agung sebagai pimpinan tertinggi Kejaksaan bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan dalam rangka menjaga harkat dan martabat Jaksa sebagai salah satu profesi penegak hukum. Selain itu untuk menjamin pelaksanaan tugas dan wewenang Jaksa dalam proses penegakan hukum yang dibebankan negara kepadanya agar melaksanakan tugasnya dengan baik. Dengan demikian, menurut Mahkamah, perlunya izin Jaksa Agung untuk melakukan tindakan kepolisian terhadap Jaksa adalah wajar dan bukan merupakan tindakan diskriminasi serta bukan pula pembedaan perlakuan. 3. Bahwa bentuk Perlindungan Hukum terhadap Jaksa yang sedang melaksanakan tugas dan wewenangnya juga dijelaskan oleh Ahli yang dihadirkan oleh Pemerintah, Choky Risda Ramadhan, Ph.D, saat menjawab Pertanyaan YM. Saldi Isra yang menanyakan: Saudara Ahli, Menurut Ahli, pasal yang diuji ini sifatnya Absolute Immunity atau Relative Immunity? Menjawab Pertanyaan tersebut, Choky Risda Ramadhan, Ph.D, menjelaskan: Menurut Ahli ini qualified immunity atau relative immunity. Ini sebagai prosedur, mekanisme untuk kemudian me-screening, apakah pelaporan tersebut, apakah pemeriksaan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan tugas atau tidak? Dan legislatif menunjuk Jaksa Agung sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan screening tersebut 4. Sejalan dengan Ahli Choky Risda Ramadhan, Ph.D. para Pihak Terkait telah melampirkan Keterangan Ahli tertulis yakni Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H. terhadap pertanyaan, apakah ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan Merupakan suatu bentuk Hak Imunitas yang mengarah pada bentuk Impunitas dan dengan demikian bertentangan dengan UUD 1945? Terhadap Pertanyaan tersebut ahli menjelaskan: Ketentuan ini bukan dimaksudkan untuk memberikan imunitas atau impunitas kepada Jaksa, melainkan untuk menjaga independensi dan objektivitas Kejaksaan dalam menjalankan tugasnya. Perlu dipahami bahwa Jaksa dalam menjalankan tugasnya rentan terhadap intervensi, intimidasi, atau bahkan kriminalisasi yang dapat mengganggu proses penegakan hukum. Izin Jaksa Agung berfungsi sebagai filter dan mekanisme kontrol internal 279 untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dalam proses pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa. Hal ini justru memperkuat sistem peradilan pidana dengan memastikan bahwa proses hukum terhadap Jaksa berjalan dengan profesional dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan di luar hukum. Dengan demikian, ketentuan ini justru berkontribusi pada tegaknya hukum dan keadilan, bukan sebaliknya. Dalam hal ini, perlakuan khusus terhadap Jaksa melalui izin Jaksa Agung dapat dibenarkan secara konstitusional karena bertujuan untuk melindungi independensi Kejaksaan sebagai salah satu pilar penegakan hukum. Ketentuan ini tidak menghilangkan akuntabilitas Jaksa, melainkan mengatur mekanismenya untuk menghindari potensi penyalahgunaan wewenang dan intervensi yang dapat mengganggu proses penegakan hukum. Oleh karena itu, Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan tidak bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum yang dijamin oleh UUD 1945. Justru, ketentuan ini merupakan implementasi dari prinsip negara hukum yang berkeadilan 5. Bahwa pemahaman PARA PEMOHON terhadap Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 terlihat secara jelas merupakan Permasalahan Implementasi norma. 6. Bahwa tidak hanya Jaksa, namun terdapat profesi lainnya yang diberikan perlindungan hukum oleh negara dengan karakteristik yang berbeda-beda sesuai dengan tugas dan fungsinya, oleh karenanya tidak perlu diatur pembatasan atau pengecualian dalam perlindungan hukum untuk profesi Jaksa sebagaimana disampaikan oleh Ahli Dr. Indra Prawira dalam keterangannya secara tertulis (sebagaimana terlampir), yang menjelaskan bahwa tidak perlu diatur pembatasan atau pengecualian dalam perlindungan hukum pada profesi Jaksa sebagaimana pengecualian pada profesi Hakim Konstitusi dan Hakim MA karena konfigurasi perlindungan hukum untuk Jaksa berbeda dengan konfigurasi perlindungan hukum yang diberikan kepada Hakim Konstitusi dan Hakim Mahkamah Agung. Dalam hal ini perlindungan hukum untuk Jaksa telah dibatasi hanya kepada Jaksa yang sedang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya artinya negara memberikan pelindungan hukum untuk Jaksa sepanjang Jaksa tersebut sedang melaksanakan tugas dan kewenangannya, sementara jika Jaksa sedang tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya 280 maka perlakuan negara terhadap Jaksa sama seperti masyarakat sipil lainnya. Hal ini berbeda dengan perlindungan hukum yang diberikan kepada Hakim Konstitusi dan Hakim Mahkamah Agung. Perlindungan hukum untuk Hakim Konstitusi dan Hakim Mahkamah Agung tidak dibatasi dalam hal Hakim sedang melaksanakan tugas dan kewenangannya, sehingga hal ini dapat dimaknai bahwa pemberian perlindungan hukum untuk Hakim juga diberikan di luar pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Pemberian perlindungan hukum di luar pelaksanaan tugas dan kewenangannya memiliki jangkauan yang sangat luas sehingga perlu diatur pengecualian terhadap pemberian perlindungan hukum tersebut, karena jika tidak diatur pengecualian, sungguh merepotkan jika terdapat Hakim yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana di luar pelaksanaan tugas dan wewenangnya dan masih memerlukan persetujuan dari Presiden untuk melakukan tindakan hukum terhadap Hakim tersebut. Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, para Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan memutus: 1. Menyatakan Permohonan PARA PEMOHON tidak dapat diterima. 2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau, 1. Menyatakan Menolak permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau, Apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). 281 [2.11] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; [3.2] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755, selanjutnya disebut UU 11/2021), terhadap UUD NRI Tahun 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau 282 kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 283 e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut. 1. Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian norma Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021, yang menyatakan sebagai berikut. “Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung.” 2. Bahwa para Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional antara lain sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa para Pemohon terdiri atas Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat [vide Bukti P-3 sampai dengan Bukti P-8] yang menganggap hak konstitusionalnya telah dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 yang memberi imunitas bagi jaksa, sehingga menimbulkan potensi adanya ketidakpastian hukum dan perlakuan yang tidak sama antar penegak hukum; 4. Bahwa para Pemohon sebagai advokat potensial akan menerima atau mendampingi klien akan terhambat memperoleh kepastian hukum dan keadilan apabila yang melakukan tindak pidana dalam pendampingan perkara adalah seorang jaksa karena besar kemungkinan tidak ditindaklanjuti dengan alasan Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021. Berdasarkan seluruh uraian yang dikemukakan oleh para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya tersebut, menurut Mahkamah, para Pemohon telah menguraikan secara spesifik hak konstitusionalnya sebagai perorangan warga negara Indonesia berprofesi sebagai advokat yang hak konstitusionalnya atas persamaan kedudukan dalam hukum dan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaiman ditentukan dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dianggap dirugikan secara aktual atau setidak- tidaknya bersifat potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi karena berlakunya Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021. Anggapan kerugian para Pemohon yang dimaksud disebabkan dalam menjalankan profesinya sebagai 284 advokat menangani perkara akan terhambat apabila dalam penanganan perkara tersebut diketemukan tindak pidana yang dilakukan oleh jaksa, namun tidak ditindaklanjuti karena adanya ketentuan izin Jaksa Agung. Sehingga, telah pula dibuktikan perihal adanya hubungan kausalitas (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon dengan berlakunya norma Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan a quo dikabulkan oleh Mahkamah maka anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud tidak terjadi lagi atau setidak-tidaknya tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah menyatakan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan norma Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dengan dalil-dalil (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa menurut para Pemohon, batasan hak imunitas sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) UU 11/2021 berpotensi mengarah kepada impunitas sebagaimana tergambar pada frasa “dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya”. Dengan adanya pasal tersebut, suatu hal yang seharusnya tidak dilakukan oleh jaksa, kemudian didalilkan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. 2. Bahwa menurut para Pemohon, hak imunitas jaksa seharusnya dibatasi yakni ketika tugas dan kewenangan dilakukan dengan itikad baik, sehingga sama dengan konstruksi hak imunitas yang dimiliki advokat [vide Pasal 16 Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat]. Hak imunitas juga dikecualikan terhadap pimpinan dan hakim agung, yakni dalam hal tertangkap 285 tangan atau terbukti berdasarkan bukti permulaan yang cukup [vide Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung]. 3. Bahwa menurut para Pemohon, seharusnya batasan hak imunitas jaksa tidak berlaku dalam hal tertangkap tangan melakukan pidana. Artinya, walaupun Jaksa melakukan tugas dan kewenangannya, yang kemudian Jaksa tersebut tertangkap tangan melakukan tindak pidana, maka hak imunitasnya gugur saat itu juga. Dengan demikian frasa “menjalankan tugas dan wewenangnya” tidak disalahgunakan oleh penjahat. 4. Bahwa menurut para Pemohon, hak imunitas tanpa batasan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 melanggar prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law) karena menciptakan perlakuan yang berbeda antara Jaksa dengan aparat penegak hukum lainnya. 5. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 yang menempatkan jaminan perlindungan terhadap jaksa dalam menjalankan “tugas dan wewenang” secara umum tanpa menegaskan bahwa perlindungan yang dimaksud dari prinsip Guidelines on the Role of Prosecutors yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangasa (UN GOTROP) adalah untuk fungsi penuntutannya atau fungsi-fungsinya dalam konteks peradilan pidana, adalah sebuah penafsiran yang terlalu meluas dan berisiko memberikan proteksi yang kebablasan dan tidak sewajarnya. Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon dalam petitumnya pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 atau bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung, kecuali dalam hal: a. terdapat bukti permulaan yang cukup; b. tertangkap tangan melakukan tindak pidana.” 286 [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 dan mengajukan 2 (dua) orang ahli bernama Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M., yang keterangannya didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 24 Juli 2025 dan Feri Amsari, S.H., M.H., LL.M., yang keterangan tertulisnya diterima Mahkamah pada tanggal 22 Juli 2025. Pemohon juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 September 2025 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). [3.9] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 26 Mei 2025 dan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Juni 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.10] Menimbang bahwa Presiden telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 17 Juni 2025 yang kemudian disampaikan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 19 Juni 2025. Presiden juga mengajukan 1 (satu) orang Ahli yaitu Fachrizal Afandi, S.H., M.H., Ph.D., dan 1 (satu) orang saksi yaitu Prof. Dr. Widyo Pramono yang menyampaikan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 20 Agustus 2025 serta 1 (satu) orang Ahli Choky R. Ramadhan, S.H., LL.M., Ph.D., yang menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 26 Agustus 2025. Selain itu, Presiden menyerahkan keterangan tambahan yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 September 2025 serta menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 September 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.11] Menimbang bahwa Pihak Terkait Mahkamah Agung Republik Indonesia menyampaikan keterangan tertulis yang diterima dan disampaikan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 15 Juli 2025, serta menyampaikan keterangan tambahan yang diterima Mahkamah pada tanggal 24 Juli 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.12] Menimbang bahwa Pihak Terkait Kepolisian Republik Indonesia, menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 2 Juli 287 2025 yang kemudian disampaikan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 3 Juli 2025. Pihak Terkait Kepolisian Republik Indonesia juga menyampaikan keterangan tambahan yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Juli 2025 serta menyerahkan keterangan tertulis 1 (satu) orang ahli yaitu Dr. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H. yang diterima Mahkamah pada tanggal 1 Agustus 2025 Di samping itu, Pihak Terkait Kepolisian Republik Indonesia juga telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 September 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.13] Menimbang bahwa Pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia menyampaikan keterangan tertulis yang diterima dan disampaikan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 19 Juni 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.14] Menimbang bahwa Pihak Terkait Persatuan Jaksa Indonesia (Persaja) menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 17 Juni 2025 yang kemudian disampaikan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 3 Juli 2025 serta mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT.1 sampai dengan Bukti PT.29 dan 2 (dua) orang ahli yaitu Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H. dan Dr. Indra Perwira yang keterangan tertulisnya diterima Mahkamah pada tanggal 3 September 2025. Di samping itu, Pihak Terkait Persaja juga telah menyampaikan perbaikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 14 Juli 2025 dan kesimpulan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 September 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.15] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil permohonan para Pemohon a quo, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon berkaitan dengan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 72 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025), sehingga terhadap norma a quo dapat dimohonkan pengujian kembali. Pasal 60 UU MK menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. 288 (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 72 PMK 2/2025 menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang/Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pasal yang telah dilakukan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah hanya dapat dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian atau alasan permohonan yang berbeda. Berkenaan dengan hal itu, telah ternyata norma Pasal 8 ayat (5) sebelumnya telah diajukan permohonan pengujian ke Mahkamah melalui Permohonan Nomor 55/PUU-XI/2013 yang telah diputus melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XI/2013 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 24 April 2014. Namun demikian, setelah Mahkamah mencermati secara saksama telah terdapat perbedaan rumusan Pasal 8 ayat (5) yang tercantum dalam UU 11/2011 dengan rumusan sebelumnya yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU 16/2004) yang diuji dalam Permohonan Nomor 55/PUU-XI/2013. Pasal 8 ayat (5) UU 16/2004 menyatakan sebagai berikut. “Dalam hal melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jaksa diduga melakukan tindak pidana maka pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa yang bersangkutan hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung.” Adapun Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 menyatakan, “Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung”. Artinya, norma a quo sudah tidak lagi sebagaimana yang diuji dalam Permohonan Nomor 55/PUU-XI/2013, sehingga tidak relevan mengkaitkan pengujian norma Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 dalam permohonan a quo dengan ketentuan Pasal 60 UU MK serta Pasal 72 PMK 7/2025. Terlebih, setelah Mahkamah mencermati alasan permohonan a quo dengan Permohonan Nomor 55/PUU-XI/2013 telah ternyata terdapat perbedaan alasan permohonan. Pada permohonan Nomor 55/PUU- XI/2013, dasar pengujian yang digunakan untuk mengujian Pasal 8 ayat (5) UU 289 16/2004 adalah Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, dengan alasan meskipun norma Pasal 8 ayat (5) UU 16/2004 dapat dipahami sebagai perlindungan terhadap jaksa dalam menjalankan tugasnya, namun dalam praktiknya menjadi imperatif terhadap setiap tindak pidana baik dalam menjalankan tugas maupun di luar tugas harus mendapatkan izin tertulis dari Jaksa Agung. Adapun dalam permohonan a quo, dasar pengujian yang digunakan adalah Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dengan alasan hak imunitas tidak berlaku jika dalam menjalankan tugas dan wewenang dilakukan dengan iktikad yang tidak baik dan apabila telah ditemukan bukti permulaan permulaan yang cukup atau tertangkap tangan, maka hak imunitas tersebut tidak dapat diberlakukan. Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, meskipun esensi norma yang diuji konstitusionalitasnya adalah sama, yaitu sama-sama mengenai keharusan izin Jaksa Agung dan terdapat dasar pengujian yang sama pula, akan tetapi terdapat perbedaan dalam alasan permohonan. Sehingga, permohonan para Pemohon a quo terlepas secara substansial dapat dibuktikan atau tidak, namun secara formal permohonan a quo dapat diajukan kembali, tanpa terhalang ketentuan Pasal 60 UU MK serta Pasal 72 PMK 7/2025. Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan persoalan konstitusionalitas norma Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon. [3.16] Menimbang bahwa berkaitan dengan persoalan konstitusionalitas norma Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 yang didalilkan para Pemohon, telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXIII/2025 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 16 Oktober 2025, yang telah diucapkan sebelumnya dengan amar putusan angka 2 menyatakan, “Menyatakan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai memuat pengecualian dalam hal tertangkap tangan melakukan tindak pidana atau berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, atau tindak pidana khusus, sehingga Pasal a quo selengkapnya berbunyi: 290 “Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung, kecuali dalam hal: a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana; atau b. berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, atau tindak pidana khusus.” Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXIII/2025 sepanjang norma Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 terdapat 2 (dua) orang Hakim Konstitusi yang mengajuan pendapat berbeda (dissenting opinion), yakni Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah. [3.17] Menimbang bahwa berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXIII/2025 tersebut, telah ternyata terhadap Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 dinyatakan inkonstitusional bersyarat dan putusan dimaksud mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan. Sehingga, terhadap permohonan a quo berkenaan dengan pengujian Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 tidak lagi sebagaimana yang dimohonkan pengujiannya. Oleh karena itu, permohonan a quo haruslah dinyatakan kehilangan objek. Dengan demikian, pokok permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. [3.18] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan para Pemohon kehilangan objek. [4.4] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 291 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai anggota pada hari Selasa, tanggal tujuh, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal enam belas, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 15.10 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Syukri Asy’ari, Ria Indriyani, dan Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, Pihak Terkait Kepolisian Republik Indonesia, Pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Pihak Terkait Persatuan Jaksa Indonesia. KETUA, ttd. Suhartoyo 292 ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah PANITERA PENGGANTI, ttd. Syukri Asy’ari ttd. Ria Indriyani ttd. Achmad Edi Subiyanto