9/PUU-XXI/2023

SALINAN PUTUSAN Nomor 9/PUU-XXI/2023 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Patuan Siahaan Pekerjaan : Pensiunan Alamat : Jalan Adhyaksa IV/D 81, RT/RW 005/005, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan sebagai --------------------------------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Tyas Muharto, S.H. Pekerjaan : Pensiunan Alamat : Jalan D No. 37 RT/RW 008/004, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan sebagai -------------------------------------------------------------------------- Pemohon II; 3. Nama : Poltak Manullang Pekerjaan : Pensiunan Alamat : Jalan Adhyaksa IV/D 43, RT/RW 003/005, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan sebagai ------------------------------------------------------------------------- Pemohon III; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Desember 2022 memberi kuasa kepada Kores Tambunan, S.H., M.H., Eben Ezer Sitorus, S.H., M.H., Timbul Tambunan, S.H., M.H., Sahat MT. Ambarita, S.H., M.H., dan Mangasi Harianja, S.H., M.H., seluruhnya adalah advokat/kuasa hukum pada Kantor Hukum Kores 2 Tambunan & Partners, beralamat di Jalan Cikini Raya Nomor 91E, Menteng, Jakarta Pusat, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 10 Januari 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada 10 Januari 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 4/PUU/PAN.MK/AP3/01/2023 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 9/PUU-XXI/2023 pada 19 Januari 2023, yang telah diperbaiki dan diterima oleh Mahkamah pada 17 Februari 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD NRI 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”; 3. Bahwa kemudian Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk 3 melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang” 5. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 terdapat pula dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang berbunyi: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” 6. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of constitution). Apabila terdapat undang-undang (selanjutnya disebut uu) yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (inconstitutional), maka Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) dapat menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat materi muatan ayat, 4 pasal, dan/atau bagian dari uu termasuk keseluruhannya; 7. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, MK juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasal uu tersebut merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada MK; 8. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas dan berkenaan dengan yurisdiksi MK tersebut, maka MK berhak dan berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas Pasal 18 huruf c UU BPK sepanjang frasa”telah berusia 67 (enam puluh tujuh) tahun” terhadap UUD 1945. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON Bahwa ketentuan Pasal 18 huruf c UU BPK menyatakan sebagai berikut: “Ketua, Wakil Ketua, dan/atau Anggota BPK diberhentikan dari jabatannya dengan Keputusan Presiden atas usul BPK karena: a. … b. … c. telah berusia 67 (enam puluh tujuh) tahun d. … e. … Bahwa adapun uraian legal standing dan kerugian konstitusional Para Pemohon akibat keberlakuan Pasal 18 huruf c. UU BPK sepanjang frasa “telah berusia 67 (enam puluh tujuh) tahun” adalah sebagai berikut: 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan WNI; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik dan privat, atau; 5 d. lembaga Negara 2. Bahwa kedudukan para Pemohon dan hak konstitusionalnya telah diatur dalam Pasal 3 huruf a, Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) menyatakan: ▪ Pasal 3 huruf a “Para pihak dalam perkara pengujian Undang-Undang adalah: a. Pemohon; b. Pemberi Keterangan; dan c. Pihak Terkait.” ▪ Pasal 4 ayat (1) “Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-undang atau Perppu yaitu: a. perorangan WNI atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik dan privat, atau; d. lembaga Negara;” ▪ Pasal 4 ayat (2) menyatakan: “Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang- undang atau Perppu apabila: a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan 6 berlakunya undang-undang atau perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.”; 3. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007, menyebutkan tentang kapasitas Pemohon yang konstitusionalnya dirugikan dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, yaitu: a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. b. Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji. c. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang- Undang yang dimohonkan untuk diuji. e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi. 4. Bahwa Putusan MK RI Nomor 1/PUU-XX/2022, menyebutkan bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dimaksud dan 7 berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 5. Bahwa para Pemohon adalah sebagai perorangan warga negara Indonesia saat permohonan didaftar, yakni Pemohon I berusia 74 (tujuh puluh empat) tahun (bukti P-3), Pekerjaan Pensiunan Kejaksaan RI dan Pemohon II berusia 70 (tujuh puluh) Tahun, Pekerjaan Pensiunan Kejaksaan RI (bukti P- 4), dan Pemohon III berusia 70 (tujuh puluh) tahun, Pekerjaan Pensiunan Kejaksaan RI (bukti P-5). Berdasarkan ketentuan Pasal 13 UU BPK Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2006 menyebutkan untuk dapat dipilih sebagai anggota BPK calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. warga negara Indonesia; b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. berdomisili di Indonesia; d. memiliki integritas moral dan kejujuran; e. setia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; f. berpendidikan paling rendah S1 atau yang setara; g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih; h. sehat jasmani dan rohani; i. paling rendah berusia 35 (tiga puluh lima) tahun; j. paling singkat telah 2 (dua) tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat di lingkungan pengelola keuangan negara; dan k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.” Dari syarat tersebut di atas maka para Pemohon seharusnya dapat mengikuti penerimaan/seleksi dalam pemilihan anggota BPK; 6. Bahwa akan tetapi dengan adanya ketentuan Pasal 18 huruf c UU BPK sepanjang frasa “telah berusia 67 (enam puluh tujuh) tahun” yang mengatur 8 masa jabatan anggota BPK diberhentikan karena telah berusia 67 (enam puluh tujuh) sehingga secara otomatis tidak bisa mengikuti seleksi dalam penerimaan/pencalonan pemilihan anggota BPK sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU BPK tersebut di atas, karena para Pemohon telah melewati batas usia 67 (enam puluh tujuh) tahun. Oleh karenanya, pasal a quo sepanjang frasa “telah berusia 67 (enam puluh tujuh) tahun” telah nyata membatasi dan merugikan hak konstitusional para Pemohon, karena telah terjadi pembatasan usia jika telah mencapai usia 67 (enam puluh tujuh) tahun maka diberhentikan dari Jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan/atau Anggota dari keanggotaan BPK sebagaimana ketentuan Pasal 18 huruf c tersebut di atas; 7. Bahwa Pasal 18 huruf c UU BPK sepanjang frasa “telah berusia 67 (enam puluh tujuh) tahun” merupakan norma yang berlebihan (excessive norm), karena pembatasan masa jabatan anggota BPK sesungguhnya telah dibatasi dengan periode jabatan 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan sehingga masa jabatan anggota BPK sudah dibatasi secara periodisasi yaitu masa jabatan 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Dengan demikian, keberlakuan Pasal 18 huruf c tersebut di atas telah merugikan para Pemohon sehingga tidak dapat mengikuti seleksi menjadi anggota BPK sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU BPK. Hal ini yang kemudian merugikan hak konstitusional dan menjadi tidak adil bagi Para Pemohon serta bertentangan dengan UUD 1945, yakni: Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, menyatakan: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, menyatakan: “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, menyatakan: “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.” 9 Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, menyatakan: “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasa apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” 8. Bahwa apabila Pasal 18 huruf c UU BPK sepanjang frasa “telah berusia 67 (enam puluh tujuh) tahun”, dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, maka kerugian konstitusional para Pemohon tidak akan terjadi (berpotensi merugikan hak konstitusional para Pemohon); 9. Bahwa dengan demikian, para Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 tahun 2021, dan Putusan MK Nomor 006/PUUIII/2005 dan Putusan MK Nomor 11/PUU-V/2007, dan Putusan MK RI No.1 /PUU- XX/2022, sehingga para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan Permohonan a quo. III. ALASAN PERMOHONAN PARA PEMOHON Bahwa ketentuan Pasal 18 huruf c UU BPK Menyatakan: “Ketua, Wakil Ketua, dan/atau Anggota BPK diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dengan Keputusan Presiden atas usul BPK karena: a. b. c. telah berusia 67 (enam puluh tujuh) tahun d. Sepanjang frasa diberhentikan karena “telah berusia 67 (enam puluh tujuh) tahun” bertentangan dengan UUD 1945 yaitu: Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan: Negara Indonesia adalah Negara Hukum Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menyatakan: Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak 10 bagi kemanusiaan. Pasal 28C ayat (1) menyatakan: Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menyatakan: Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Bahwa adapun alasan-alasan Pasal 18 huruf c UU BPK sepanjang frasa: “telah berusia 67 (enam puluh tujuh) tahun” bertentangan dengan UUD 1945 sebagai berikut: 1. Bahwa jikalau merujuk ketentuan Pasal a quo, sepanjang frasa “telah berusia 67 (enam puluh tujuh) tahun”, sebenarnya frasa ini begitu saja muncul dalam pasal tersebut tanpa adanya kajian dan pembahasan yang mendalam dalam UU BPK, oleh karenanya para Pemohon tidak melihat adanya urgensi pembatasan usia 67 (enam puluh tujuh) tahun sehingga diberhentikan dari jabatannya sebagai anggota BPK, karena yang berlaku dan/atau sudah diatur untuk masa jabatan anggota BPK adalah secara periodisasi berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU BPK menyatakan: “Anggota BPK memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan”. Artinya, ketentuan norma Pasal 18 huruf c UU BPK tersebut di atas telah menimbulkan persoalan konstitusionalitas norma dengan Pasal 5 ayat (1) UU BPK, disatu sisi berdasarkan periodisasi dan disisi lain juga dibatasi dengan usia 67 tahun. Oleh karena itu, selain tidak memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak atas keberlakuan norma pasal tersebut di atas, juga mengakibatkan adanya perlakuan berbeda atau diskriminasi hukum serta tidak memberikan kepastian hukum yang adil bagi para Pemohon; 11 2. Bahwa karena frasa “telah berusia 67 (enam puluh tujuh) tahun” merupakan pertentangan norma dengan syarat usia dalam proses seleksi atau penerimaan/pemilihan anggota BPK, sebab tidak ada syarat batas usia maksimum yang diatur dalam ketentuan Pasal 13 UU BPK, yang menyatakan: “Untuk dapat dipilih sebagai Anggota BPK, calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. warga negara Indonesia; b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. berdomisili di Indonesia; d. memiliki integritas moral dan kejujuran; e. setia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; f. berpendidikan paling rendah S1 atau yang setara; g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih; h. sehat jasmani dan rohani; i. paling rendah berusia 35 (tiga puluh lima) tahun; j. paling singkat telah 2 (dua) tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat di lingkungan pengelola keuangan negara; dan k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.” Menurut pendapat Arief Sidharta dalam karya ilmiah berjudul “Gagasan Negara Hukum” oleh Prof. Jimmly Asshiddiqie pada halaman 5, salah satu dari 5 (lima) unsur-unsur dan asas-asas Negara Hukum yang dirumuskan oleh Scheltema adalah berlakunya asas kepastian hukum. Negara Hukum bertujuan menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan prediktabilitas yang tinggi, sehingga dinamika kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat “predictable”. Asas-asas yang terkandung dalam atau terkait dengan asas kepastian hukum itu termasuk Asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum. Lebih lanjut Menurut Jan M Otto (Sidharta, 2006) terdapat 12 beberapa syarat agar suatu aturan hukum memiliki kepastian hukum, yakni pertama, tersedianya aturan-aturan hukum yang jelas dan jernih, konsisten dan mudah diperoleh (accessible) yang harus diterbitkan oleh kekuasaan negara. Kedua, pemerintah harus menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga harus tunduk dan taat kepadanya. Ketiga, mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut. Keempat, hakim-hakim yang mandiri dan tidak berpihak saat menerapkan aturan- aturan hukum tersebut. Kelima, keputusan peradilan dilaksanakan secara konkrit. Dengan demikian ketentuan norma Pasal 18 huruf c UU BPK secara nyata dan terang benderang tidak memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para Pemohon maupun pihak yang terkena dampak atas keberlakuan ketentuan norma pasal tersebut di atas, karena telah menciptakan dua kondisi yang berbeda dimana di satu kondisi tidak membatasi usia maksimum seorang calon anggota BPK sedangkan pada kondisi lain seorang pejabat/anggota BPK yang telah berusia 67 tahun diberhentikan dari jabatannya sebagai anggota BPK. Dengan demikian frasa “telah berusia 67 (enam puluh tujuh) tahun” bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan: “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. 3. Bahwa selain itu, frasa “telah berusia 67 (enam puluh tujuh) tahun” merupakan pertentangan norma dengan periodisasi jabatan selama 5 (lima) tahun, karena dengan dibatasinya jabatan secara periodisasi maka seyogianya tidak perlu lagi adanya batas usia seorang pejabat/anggota BPK diberhentikan dalam usia 67 tahun, artinya para Pemohon tidak melihat adanya urgensi pembatasan usia maksimum 67 tahun dalam mengisi jabatan anggota BPK, karena persyaratan untuk dapat dipilih sebagai anggota BPK telah diatur sebagaimana dalam Pasal 13 UU BPK. Demikian juga apabila ditinjau dari kedudukan BPK sebagai main state organ dalam arti merupakan lembaga negara (lembaga tinggi negara) yang bersifat bebas dan mandiri serta berdasarkan salah satu konsideran UU BPK pada menimbang b, dinyatakan: “bahwa untuk tercapainya tujuan negara sebagaimana dimaksud 13 pada huruf a, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara memerlukan satu lembaga pemeriksa yang bebas, mandiri, dan profesional untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme” sehingga dengan demikian untuk mencapai tujuan negara tersebut di atas tidak diperlukan pembatasan usia untuk diberhentikan dari jabatannya sebagai anggota BPK karena sudah diakomodir dengan adanya pembatasan dengan masa jabatan secara periodisasi selama 5 (lima) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU BPK dan telah memenuhi syarat sebagai anggota BPK sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU BPK tersebut; 4. Bahwa sepanjang frasa “telah berusia 67 (enam puluh tujuh) tahun”, juga telah secara nyata dan terang benderang merupakan diskriminasi hukum serta tidak memberikan kepastian hukum yang adil, jika terhadap pada masa jabatan periodisasi diatur pula adanya pembatasan masa jabatan usia 67 tahun. Pembatasan masa jabatan berdasarkan 2 mekanisme tersebut diatas dalam UU BPK merupakan inkonsistensi dari Pembuat Undang-Undang. Padahal menurut Logemann persoalan mekanisme mengenai pengisian pejabat lembaga negara termasuk masa jabatan pejabat yang mengisi merupakan persoalan menyangkut lembaga negara yang juga harus memiliki kepastian. BPK sebagai lembaga tinggi negara seperti halnya lembaga negara/lembaga tinggi negara lainnya maupun dengan Presiden dan Wakil Presiden yang masa jabatannya diatur secara periodisasi, tidak ada pembatasan usia untuk diberhentikan kecuali berakhir sesuai dengan masa jabatan. Adapun lembaga tinggi negara/lembaga negara tersebut yaitu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Demikian pula berlaku terhadap lembaga daerah yang merupakan organ lapis ketiga, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota serta Kepala Daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota) dan Wakil Kepala Daerah (Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Walikota). Walaupun baik Presiden dan Wakil Presiden maupun pejabat dalam lembaga negara/lembaga tinggi negara serta lembaga daerah tersebut diatas dipilih oleh rakyat, akan tetapi masa jabatan pejabat-pejabat tersebut di atas hanya dibatasi secara periodisasi dimana tidak ada pembatasan/pemberhentian masa menjabat karena mencapai batas usia tertentu kecuali karena periodisasi; 14 5. Bahwa tentang masa jabatan secara periodisasi pada lembaga tinggi negara lainnya maupun lembaga daerah tersebut di atas, menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menyatakan salah satu persyaratan untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden pada Pasal 5 huruf o adalah berusia sekurang- kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun sedangkan untuk batas usia maksimum tidak ada pembatasan. Selanjutnya mengenai pemberhentian seorang presiden dan/atau wakil presiden bukan karena adanya batasan usia sebagaimana frasa “diberhentikan setelah berusia 67 (enam puluh tujuh) tahun” (Pasal 18 huruf c UU BPK). Pembatasan masa jabatan seorang presiden dan wakil presiden berdasarkan Pasal 7 UUD 1945 adalah secara periodisasi, yaitu hanya terbatas 5 tahun dalam 1 periode. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) baik DPR, DPD, DPRD Provinsi, maupun DPRD Kabupaten/Kota mengatur masa jabatan secara periodisasi dan tidak ada pembatasan usia sebagaimana frasa “diberhentikan setelah berusia 67 tahun” (Pasal 18 huruf c). Hal ini diatur dalam UU MD3 pada Pasal 76 ayat (4) (untuk DPR), Pasal 252 ayat (5) (untuk DPD), Pasal 318 ayat (4) (untuk DPRD provinsi) dan Pasal 367 ayat (4) (untuk DPRD kabupaten/kota). Lebih lanjut berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU No.10 tahun 2016) salah satu persyaratan untuk mencalonkan diri menjadi calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota pada Pasal 7 ayat (2) huruf e adalah sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun serta 25 tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota. Kemudian masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menganut sistem periodisasi sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan Pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang intinya seorang Kepala Daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota) dan Wakil Kepala Daerah (Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Walikota) 15 dalam satu periode menjabat selama 5 tahun dan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan: “calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk calon Gubernur, calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota” sehingga mengenai pemberhentian seorang Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah bukan karena adanya batasan usia sebagaimana frasa “diberhentikan setelah berusia 67 (enam puluh tujuh) tahun” (Pasal 18 huruf c UU BPK). 6. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 4 ayat (1) dan (3) UU BPK, anggota BPK dipilih oleh DPR dan keanggotaannya diresmikan dengan keputusan Presiden, artinya anggota BPK merupakan jabatan yang diangkat bukan jabatan yang dipilih oleh rakyat melalui pemilu. Namun, berbeda halnya dengan jabatan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang sama-sama diangkat dengan masa jabatan secara periodisasi serta tidak ada pembatasan usia untuk diberhentikan sebagaimana ketentuan pasal permohonan a quo sepanjang frasa “diberhentikan setelah berusia 67 (enam puluh tujuh) tahun” . Anggota BPK merupakan jabatan yang diangkat seperti halnya KPU dan Bawaslu dimana masa jabatannya diatur secara periodisasi dan tidak ada pembatasan usia untuk diberhentikan yang bersifat diskriminatif terhadap norma dalam frasa “diberhentikan setelah berusia 67 (enam puluh tujuh) tahun” (Pasal 18 huruf c UU BPK) dan berakhir sesuai dengan masa jabatan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU No.7/2017) dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dijelaskan bahwa pada saat pendaftaran untuk menjadi calon anggota KPU, berusia paling rendah 40 tahun, untuk calon anggota KPU Provinsi paling rendah berusia 35 tahun dan untuk calon anggota KPU Kabupaten/Kota paling rendah berusia 30 tahun. Selanjutnya dalam Pasal 117 ayat 2 huruf b dijelaskan untuk menjadi calon anggota Bawaslu pada saat pendaftaran berusia paling rendah 40 tahun, untuk calon anggota Bawaslu Provinsi berusia paling rendah 35 tahun, paling 16 rendah 30 tahun untuk calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dan berusia paling rendah 25 tahun untuk calon anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS. Ketentuan tentang pembatasan masa jabatan anggota KPU terdapat dalam Pasal 10 ayat (9) UU No.7/2017 yang berbunyi: “Masa jabatan keanggotaan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, adalah selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih Kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkat yang sama.” Selanjutnya ketentuan pembatasan masa jabatan anggota Bawaslu diatur dalam Pasal 92 ayat (13) UU No.7/2017, yaitu: “Masa jabatan keanggotaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/kota adalah selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih Kembali hanya untuk satu kali masa jabatan.” Artinya, Pembatasan masa jabatan anggota KPU dan Bawaslu adalah secara periodisasi bukan karena pembatasan usia sebagaimana frasa “diberhentikan setelah berusia 67 (enam puluh tujuh) tahun” (Pasal 18 huruf c UU BPK) sehingga adanya 2 mekanisme pembatasan masa menjabat yaitu secara periodisasi dan pembatasan usia dalam UU BPK adalah bukti dari inkonsistensi pembuat undang-undang dan merupakan diskriminasi hukum serta tidak memiliki kepastian hukum yang adil; 7. Bahwa mengenai adanya mekanisme pembatasan masa jabatan secara periodisasi sekaligus pembatasan usia sebagaimana pasal permohonan a quo sepanjang frasa “diberhentikan setelah berusia 67 (enam puluh tujuh) tahun” maka terhadap hal ini terjadi perubahan sudut pandang Pembuat Undang-Undang terhadap pembatasan masa menjabat seorang pejabat yang tercermin dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU No. 7/2020) yang berisi ketentuan mengenai pemberhentian hakim dimana sebelum perubahan yaitu dalam Pasal 23 (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat apabila: a. Meninggal dunia; b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi; c. Telah berusia 67 tahun; d. Telah berakhir masa jabatannya; atau 17 e. Sakit jasmani atau rohani secara terus menerus yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang kemudian dengan Pasal 23 ayat (1) UU No.7/2020 adanya perubahan bada Pasal 23 ayat (1) huruf c dan d dimana pada huruf c diubah menjadi “telah berusia 70 (tujuh puluh tahun)” dan huruf d dihapus. Lebih lanjut berdasarkan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2017, https://bphn.go.id/data/documents/na_mk.pdf, pada halaman 101 yang intinya tujuan Pembuat Undang-Undang menghapus salah satu mekanisme pembatasan masa menjabat Hakim Konstitusi adalah guna menjaga independensi hakim. Artinya, merupakan hal yang lazim dalam suatu peraturan perundang-undangan hanya terdapat satu ketentuan terkait pembatasan masa jabatan seorang pejabat yang dalam hal ini seorang hakim konstitusi masa jabatannya hanya dibatasi dengan batas usia atas yaitu telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun. Merujuk pada pasal permohonan a quo maka keberlakuan frasa “telah berusia 67 (enam puluh tujuh) tahun” dalam Pasal 18 huruf c UU BPK merupakan perbuatan yang diskriminatif dan tidak memberikan kepastian hukum sebab masa jabatan anggota BPK dalam UU BPK telah diatur secara periodisasi. Terlebih, BPK RI juga merupakan Lembaga Tinggi Negara yang bekerja secara independen; 8. Bahwa apabila BPK RI dibandingkan dengan BPK/Supreme Audit Institusion (SAI) negara Spanyol, Meksiko dan Amerika Serikat, dalam UU BPK negara Spanyol yaitu Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1982 tentang Badan Pemeriksa) tidak mengatur batas usia maksimal anggota BPK negara Spanyol (Tribunal de Cuentas). Kemudian mengutip dari keterangan Saksi Pemohon, Dr. Agung Firman Sampurna, S.E., M.Si dalam Putusan MKRI Nomor: 3/PUU-XVII/2019 pada halaman 32-33 yang intinya saksi pemohon pada saat menjabat menjadi Anggota I BPK pernah ditugaskan untuk meneliti Supreme Audit Institusion/BPK dari berbagai negara untuk kebutuhan revisi UU BPK dimana masa jabatan anggota BPK negara Amerika Serikat (Government Acountability Offices) dibatasi secara periodisasi yaitu dipilih satu kali untuk masa tugas, namun periode masa tugasnya adalah 15 tahun. Artinya, tidak ada pembatasan usia maksimal menjabat bagi anggota BPK negara Amerika 18 Serikat. Selanjutnya dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang BPK Meksiko/Auditoria Superior de la Federacion (ASF) yaitu baik dalam Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas de la Federation maupun dalam Interior de la Auditoria Superior de la Federacion tidak ada ketentuan terkait pembatasan usia maksimal menjabat; 9. Bahwa merujuk pada pendapat Jan M. Otto tentang syarat agar suatu aturan hukum memiliki kepastian hukum, yakni pertama, tersedianya aturan-aturan hukum yang jelas dan jernih, konsisten dan mudah diperoleh (accessible) yang harus diterbitkan oleh kekuasaan negara. Kedua, pemerintah harus menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga harus tunduk dan taat kepadanya. Ketiga, mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut. Keempat, hakim-hakim yang mandiri dan tidak berpihak saat menerapkan aturan-aturan hukum tersebut. Kelima, keputusan peradilan dilaksanakan secara konkrit. Apabila dikaitkan dengan Pasal pada Permohonan a quo, maka pertentangan norma antara Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 13 huruf i dengan Pasal 18 huruf c sepanjang frasa “telah berusia 67 (enam puluh tujuh) tahun” merupakan sebuah ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. 10. Bahwa selanjutnya terkait dengan salah satu tujuan/latar belakang pendirian BPK terlihat pada bagian konsideran UU BPK yang berbunyi: “bahwa untuk tercapainya tujuan Negara sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara memerlukan suatu lembaga pemeriksaan yang bebas, mandiri, dan profesional untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.” Merujuk kata profesionalisme dalam konsideran UU BPK serta ketentuan pada Pasal 13 UU BPK, profesional itu sendiri menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) mengandung makna: “1. Bersangkutan dengan profesi; 2. Memerlukan kepandaian khusus untuk menjelaskannya; 3. Mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya.” Makna 19 seorang anggota BPK haruslah seorang yang profesional tercermin dalam ketentuan terkait persyaratan menjadi calon anggota BPK yaitu pada Pasal 13 huruf d, huruf f, huruf i UU BPK dimana calon anggota BPK harus memiliki integritas moral dan kejujuran, berpendidikan paling rendah S1 atau yang setara, paling rendah berusia 35 tahun. Menurut penelitian Usia seseorang berbanding lurus dan mempengaruhi kecerdasan spiritual/Spiritual Quotient (SQ). Pada hakikatnya kecerdasan spiritual tersusun dalam dua kata yaitu “kecerdasan” dan “spiritual”. “Kecerdasan” (Munandir, 2001:122) adalah kemampuan seseorang untuk memecahkan masalah yang dihadapi, terutama masalah yang menuntut kemampuan berpikir. Sedangkan “spiritual” seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya adalah pengalaman manusia secara umum dari suatu pengertian akan makna, tujuan dan moralitas (Poerwadarminta, 1986; 963). Menurut perspektif bahasa ‘spiritualitas’ berasal dari kata ‘spirit’ yang berarti ‘jiwa’. Dan istilah “sipiritual” dapat didefinisikan sebagai pengalaman manusia secara umum dari suatu pengertian akan makna, tujuan dan moralitas (Poerwadarminta, 1986; 963). Danah Zohar dan Ian Marshall berpendapat bahwa kecerdasan spiritual berperan paling penting dalam menentukan keberhasilan, karena kecerdasan ini adalah kecerdasan yang memfungsikan kecerdasan lain, yaitu IQ (Intellectual Quotient) dan EQ (Emotional Quotient). Kemudian menurut hasil penelitian dalam Jurnal Kedokteran New England nomor 70.389 tahun 2018 menyatakan bahwa banyak perusahaan merekrut penduduk di atas usia 60 tahun untuk posisi senior. Alasan yang diberikan adalah bahwa lansia pada usia di atas 60 tahun itu lebih produktif. Berdasarkan penjelasan tersebut maka seseorang yang sudah mencapai usia 67 tahun atau lebih tidak bisa di labeling (dicap) sudah tidak terampil dan cakap dalam menjalankan profesinya. Dengan demikian keberlakuan pasal permohonan a quo berpotensi menghalangi para Pemohon untuk berkesempatan mendapat pekerjaan sehingga frasa “telah berusia 67 (enam puluh tujuh) tahun” bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: “Tiap- tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”; 11. Bahwa mengutip pendapat dari Kurnia, Titon Slamet (2015) Mahkamah Konstitusi dan Hak Untuk Bebas Dari Perlakuan Diskriminasi.Jurnal 20 Konstitusi, Volume 12 (Nomor 1), https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/ jk/article/view/1212/51, pada halaman 41, P. Van Dijk dan G.J.H. Hoof (1990:593) berpendapat terkait asas non-diskriminasi, yaitu: “A violation of the principle of equality and non-discrimination arises if there is (a) differential treatment (b) equal cases without there being (c) an objective and reasonable justification, of if (d) proportionality between the aim sought and the means employed is lacking.” Pendapat yang dikemukakan Dijk & Hoff pada hakikatnya merupakan kaidah umum dalam rangka penyelesaian isu undang- undang yang diskriminatif, baik diskriminasi langsung maupun tidak langsung (mengacu pada efeknya yang menghasilkan pembedaan). Pendapat tersebut pada hakikatnya tidak berbeda dengan praktik the Supreme Court of the United States dalam penerapan Equal Protection Clause yang lazim menggunakan tiga dasar pengujian berbeda secara kasuistis dalam menjawab isu diskriminasi, yaitu: rational basis; important governmental objective atau compelling governmental interest dan strict scrutiny. Meskipun pendirian MKRI atas isu-isu diskriminasi nampak belum terstruktur dan sistematis seperti praktik the Supreme Court of the United States, namun dalam menyikapi kasus-kasus pembedaan dalam legislasi, ketiga dasar pengujian tersebut telah diaplikasikan secara tersirat. Sebagai restatement, MKRI menganut pendirian strict scrutiny manakala alasan legislator melakukan pembedaan dimotivasi oleh alasan-alasan seperti tercakup dalam definisi diskriminasi menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu: “agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa atau keyakinan politik.” Artinya, jika terbukti bahwa alasan pembedaan tersebut adalah agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa atau keyakinan politik maka pembedaan tersebut bersifat per se diskriminatif, sehingga bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945. Jika alasan pembedaan itu di luar Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 maka MKRI akan mempertimbangkan rasionalitas pembedaan itu atau berdasarkan ada/tidaknya important governmental objective. Lebih lanjut berdasarkan penjelasan di atas maka Keberlakuan Pasal a quo berpotensi mengakibatkan para Pemohon yang sudah berusia lebih dari 67 tahun tidak bisa 21 mendaftar/ikut seleksi calon anggota BPK. Hal tersebut merupakan sebuah perlakuan yang diskriminatif dan secara langsung menghalangi para Pemohon untuk berkesempatan mendapatkan pekerjaan yang layak. Sehingga Pasal Permohonan a quo bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, Pasal 27 ayat (2) menyatakan: “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Pasal 28I ayat (2) menyatakan: “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasa apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”; 12. Bahwa pada dasarnya Mahkamah Konstitusi dalam membuat pertimbangan hukum suatu Putusan menganut konsep kebijakan hukum terbuka (Open Legal Policy) yang tujuannya agar kebebasan MK dalam ranah Pengujian UU tidak berubah menjadi kesewenang-wenangan. Salah satu Batasan Open Legal Policy sebagai pendirian MK adalah berkaitan dengan angka terutama dalam hal usia. Contoh Putusan MK yang berisi penilaian kebijakan hukum terbuka terkait batas/kriteria usia adalah Putusan MK Nomor 15/PUU-V/2007. Mengutip pertimbangan hukum mahkamah dalam putusan tersebut: “... Dalam kaitannya dengan kriteria usia, UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan atau aktivitas pemerintahan. Hal itu berarti, UUD 1945 menyerahkan penentuan batasan usia tersebut kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya. Dengan kata lain, oleh UUD 1945 hal itu dianggap sebagai bagian dari kebijakan hukum (legal policy) pembentuk undang-undang. Oleh sebab itulah, persyaratan usia minimum untuk masing-masing jabatan atau aktivitas pemerintahan diatur secara berbeda-beda dalam berbagai peraturan perundang-undangan…”. Namun, dalam Putusan Nomor: 30-74/PUU- XII/2014, Hakim Konstitusi Yang Mulia Maria Farida memilih dissenting opinion. Meskipun ketentuan usia ini merupakan kebijakan hukum terbuka, namun batas usia nikah pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan melanggar hak-hak anak yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. Lebih lanjut 22 dalam Putusan Nomor: 22/PUU-XV/2017 terkait dengan batas usia nikah mengalami perubahan cara pandang. Meskipun dalam Putusan MK Nomor Nomor 30-74/PUU/XII/2014 menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan terkait dengan penentuan batas usia nikah pada dalam merupakan open legal policy, putusan MK terbaru tersebut menilai bahwa Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan dapat di uji atau diintervensi oleh MK. Sebab, implikasi ditetapkannya usia 16 tahun bagi perempuan telah merugikan hak konstitusi. Ketentuan tersebut telah menciptakan ketidakadilan dan perbedaan di mata hukum terhadap kaum perempuan, menyebabkan permasalahan dalam perkawinan seperti masalah kesehatan fisik dan mental, pendidikan, perceraian, sosial, ekonomi, dan masalah lainnya, maka MK dalam amarnya menyatakan mengabulkan Permohonan Pemohon. Amar putusannya menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan sepanjang frasa “usia 16 (enam belas) tahun” UU Perkawinan bertentangan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Mahkamah Konstitusi telah melakukan upaya progresifitas dalam pengujian dengan meninggalkan prinsip dan pendiriannya. Meskipun begitu, batasan usia selanjutnya diberikan kewenangannya pada perumusannya kepada DPR selaku pemegang kekuasaan untuk membentuk undang- undang. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Syamsul Hidayat dalam tulisan di detiknews (bersembunyi di balik “Open Legal Policy”), Ketentuan Open Legal Policy tidak dapat diuji oleh MK kecuali produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable, tidak bertentangan dengan hak-hak politik, kedaulatan rakyat serta sepanjang kebijakan tersebut tidak melampaui kewenangan membentuk Undang- Undang dan tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945. Lebih lanjut Menurut Fauzani, Muhammad Adi dan Rohman, Fandi Nur (2019) Urgensi Rekonstruksi Mahkamah Konstitusi dalam Memberikan Pertimbangan Kebijakan Hukum Terbuka (Open Legal Policy). Justitia Et Pax, Volume 35 (Nomor 2), https://ojs.uajy.ac.id/index.php/justitiaetpax/article/view/2501, pada hal. 150, yaitu: “Urgensi rekonstruksi MK dalam memberikan pertimbangan “open legal policy” di Indonesia yaitu tidak ada kejelasan MK dalam menentukan suatu norma masuk dalam konsep “open legal policy”. Keputusan MK yang 23 menyatakan suatu undang-undang tidak dapat diuji karena masuk dalam wilayah kewenangan pembentuk UU tanpa mengujinya terlebih dahulu, sebenarnya menciderai konstitusi. Perlu adanya suatu konsep rekonstruksi “open legal policy” yaitu dengan cara memberikan ukuran yang jelas dalam hal memutuskan suatu norma masuk dalam konsep “open legal policy” salah satunya dengan menerapkan doktrin “political question”. Ada dua hal yang harus diuji MK dalam hal memutuskan suatu norma masuk dalam konsep open legal policy yaitu syarat formil dan subtansial. Selain solusi tersebut, sebenarnya penulis lebih setuju apabila MK mengambil sikap progresif daripada sikap menahan diri dalam bentuk menyatakan suatu norma masuk dalam konsep “open legal policy….”.” Berdasarkan penjelasan tersebut, maka frasa “telah berusia 67 (enam puluh tujuh) tahun” merupakan perlakuan diskriminatif terhadap para Pemohon warga negara Indonesia yang telah berusia lebih dari 67 tahun. Hal ini dianggap menyalahi prinsip kesamaan di depan hukum sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945 sehingga telah jelas merugikan hak konstitusionalitas para Pemohon yaitu Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Oleh sebab itu Mahkamah Konstitusi patut untuk melakukan aktivisme yudisial/penerobosan hukum terhadap Permohonan a quo; 13. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1), (2) dan (3) UU BPK mengatur tentang keanggotaan BPK yang menjelaskan BPK terdiri dari 9 orang anggota yang tersusun atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan 7 (tujuh) orang anggota dimana keanggotaannya diresmikan dengan keputusan presiden. Berdasarkan pasal tersebut maka BPK bersifat kolektif kolegial. Kolektif kolegial merupakan formulasi kepemimpinan dalam ikatan guna membangun kebersamaan dalam satuikatan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kolektif berarti secara bersama; secara gabungan dan kolegial mempunyai arti bersifat seperti teman sejawat (sepekerjaan) atau akrab seperti teman sejawat. Merujuk mengenai kepemimpinan dalam kolektif kolegial pada penjelasan Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan pengertian kolektif. “Bekerja secara kolektif” adalah bahwa setiap pengambilan keputusan harus disetujui dan diputuskan secara bersama-sama oleh Pimpinan Komisi 24 Pemberantasan Korupsi. Dengan demikian, pengertian kolektif kolegial adalah kebersamaan seperti dalam pertemanan sejawat. prinsip kolektif kolegial dapat diartikan bahwa semua anggota akan dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan dan bersama-sama bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil tersebut. Setiap anggota diberikan porsi yang sama dalam menyatakan pendapatnya. Peran ketua bukan hanya sebagai figur teladan dan simbol kekuasaan yang penuh, namun juga sebagai teman sejawat bagi anggota lainnya. Pembeda antara ketua/wakil ketua dengan anggota adalah berkaitan dengan tanggung jawab teknis; 14. Bahwa sifat anggota BPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya secara kolektif kolegial ini sejalan dengan salah satu tujuan maupun latar belakang pendirian BPK sebagaimana terlihat pada bagian konsideran UU BPK yang berbunyi: “bahwa untuk tercapainya tujuan negara sebagaimana dimaksud pada huruf a, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara memerlukan suatu lembaga pemeriksa yang bebas, mandiri dan profesional untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.” Artinya, asas ini berperan penting untuk mewujudkan keseimbangan (checks and balances), kehati-hatian, akuntabel, transparan, menjunjung tinggi hukum dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Lebih lanjut agar penerapan sifat kolektif kolegial ini secara efektif serta terciptanya pengawasan pengelolaan keuangan negara yang bersih, akuntabel dan transparan maka dibutuhkan seorang anggota BPK yang profesional. Struktur BPK yang diisi oleh anggota yang profesional tentunya berdasarkan kebebasan dan kemandirian BPK dalam merekrut calon anggota BPK. Kondisi tersebut ditegaskan pula dalam Pasal 23E ayat (1) UUD 1945, yaitu: “Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.” Profesional itu sendiri menurut KBBI mengandung makna: “1. Bersangkutan dengan profesi; 2. Memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya; 3. Mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya.” Makna seorang anggota BPK haruslah seseorang yang profesional tercermin dalam ketentuan terkait persyaratan pemilihan anggota BPK berdasarkan penjelasan pada Pasal 13 huruf d, huruf f, huruf i UU BPK dimana calon anggota BPK harus memiliki integritas moral dan kejujuran, 25 berpendidikan paling rendah S1 atau yang setara paling rendah berusia 35 tahun. Keberlakuan pasal a quo menimbulkan kerancuan terhadap ketentuan terkait persyaratan calon anggota BPK pada Pasal 13 tersebut. Sebab, pembatasan usia maksimal pada pasal a quo menghalangi seseorang yang sudah memenuhi persyaratan-persyaratan pada Pasal 13 UU BPK untuk menjadi anggota BPK. Terkait dengan tugas dan tanggung jawab anggota BPK tersebut di atas tidak ada kaitannya dengan frasa “telah berusia 67 (enam puluh tujuh) tahun” sehingga norma pembatasan umur ini telah bertentangan dengan norma dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: “Setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.” IV. PETITUM Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, dengan ini Para Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan Uji Materiil sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 18 huruf c Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4654), sepanjang frasa “telah berusia 67 (enam puluh tujuh) tahun” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 3. Memerintahkan amar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk dimuat dalam Berita Negara. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan; 26 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. Pemohon I; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. Pemohon II; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. Pemohon II. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654, selanjutnya disebut 27 UU 15/2006) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; 28 b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Pasal 18 huruf c UU 15/2006 yang rumusan selengkapnya sebagai berikut: Ketua, Wakil Ketua, dan/atau Anggota BPK diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dengan Keputusan Presiden atas usul BPK karena: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada Ketua atau Wakil Ketua BPK; c. telah berusia 67 (enam puluh tujuh) tahun; d. telah berakhir masa jabatannya; atau e. sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus atau berhalangan tetap yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. 2. Bahwa para Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945; 3. Bahwa para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang merupakan Pensiunan Kejaksaan RI. Pemohon I telah berusia 74 tahun, Pemohon II telah berusia 70 tahun, dan Pemohon III telah berusia 70 tahun; 4. Bahwa para Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena Pasal 18 huruf c UU 15/2006 yang mengatur masa jabatan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diberhentikan karena telah berusia 67 (enam puluh tujuh) tahun, sehingga para Pemohon secara otomatis tidak dapat mengikuti seleksi 29 dalam penerimaan/pencalonan pemilihan anggota BPK sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU 15/2006, karena usia para Pemohon telah melewati batas usia 67 (enam puluh tujuh) tahun; 5. Bahwa Pasal 18 huruf c UU 15/2006 merupakan norma yang berlebihan, karena pembatasan masa jabatan anggota BPK sesungguhnya telah dibatasi dengan periode jabatan 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, sehingga masa jabatan anggota BPK sudah dibatasi secara periodesasi; [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian para Pemohon dalam menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya, sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.5] di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon pada pokoknya menguraikan anggapan kerugian konstitusional yang dialaminya berkenaan dengan adanya batasan usia maksimal untuk diberhentikan sebagai ketua, wakil ketua, dan anggota BPK. Adapun di dalam permohonannya para Pemohon menggunakan dasar Pasal 13 huruf i UU 15/2006 sebagai syarat usia minimal untuk dapat dipilih sebagai anggota BPK yaitu, paling rendah berusia 35 (tiga puluh lima) tahun. Kemudian apabila dikaitkan antara Pasal 13 UU 15/2006 yang merupakan syarat untuk dipilh sebagai anggota BPK dan Pasal 18 UU 15/2006 yang merupakan alasan diberhentikannya ketua, wakil ketua, dan anggota BPK, khususnya Pasal 18 huruf c UU 15/2006 di mana para Pemohon menjelaskan bahwa dengan adanya ketentuan mengenai batas usia maksimal untuk diberhentikan, yaitu berusia 67 (enam puluh tujuh) tahun, mengakibatkan para Pemohon tidak dapat mengajukan diri sebagai calon anggota BPK, walaupun telah memenuhi persyaratan batas usia minimum sebagaimana ditentukan oleh Pasal 13 UU 15/2006. Dengan demikian, seandainya batas usia maksimal masa jabatan 67 (enan puluh tujuh) tahun tersebut dihapuskan maka para Pemohon dapat mengajukan diri sebagai calon anggota BPK. Menurut Mahkamah, para Pemohon telah cukup jelas dalam menguraikan ihwal anggapan kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma Pasal 18 huruf c UU 15/2006. Di samping itu, para Pemohon juga telah dapat menjelaskan adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara anggapan kerugian dimaksud dengan berlakunya norma pasal yang dimohonkan pengujian. Dalam hal ini, sebagaimana diuraikan para pemohon, jika permohonannya dikabulkan kerugian yang bersifat potensial sebagaimana dimaksud oleh para Pemohon tidak akan terjadi. Namun, 30 setelah Mahkamah mencermati permohonan dan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, telah ternyata Mahkamah tidak melihat atau menemukan adanya uraian dan bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa para Pemohon adalah kandidat yang akan mengajukan diri atau pernah mengajukan diri sebagai calon anggota BPK. Berkenaan dengan uraian dan bukti dimaksud, Mahkamah, in casu Majelis Hakim Panel, dalam Sidang Pendahuluan pada tanggal 7 Februari 2023, dengan agenda memeriksa kelengkapan dan substansi atau materi permohonan, telah memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk menambahkan uraian dan bukti yang dapat menunjukkan bahwa mereka telah pernah mengajukan diri mengikuti proses seleksi calon anggota BPK (vide Risalah Sidang Perkara Nomor 9/PUU- XXI/2023, tanggal 7 Februari 2023, hlm. 13 dan 14). Sebagai warga negara yang telah menjalani masa purna tugas yang relatif lama, seandainya para Pemohon berkeinginan menjadi anggota BPK, dalam batas penalaran yang wajar, mereka telah pernah mendaftar atau mengikuti seleksi sebagai calon anggota BPK. Namun demikian, dalam perbaikan permohonan, Mahkamah tidak menemukan uraian dan bukti berkenaan dengan hal dimaksud. Padahal uraian dan bukti penting tersebut setidaknya merupakan pintu masuk bagi para Pemohon untuk mengajukan pengujian norma a quo. Terlebih lagi, jika dibaca secara utuh struktur norma Pasal 18 huruf c UU 15/2006, yang sesungguhnya dirugikan atau setidak-tidaknya potensial dirugikan sehingga memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengujian norma a quo adalah perorangan warga negara Indonesia yang ketika permohonan diajukan sedang menjabat sebagai ketua, wakil, atau anggota BPK. Artinya, jika uraian dan bukti dimaksud dapat ditambahkan dalam perbaikan permohonan, setidak-tidaknya, para Pemohon dapat dinilai secara potensial memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat, para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.7] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun oleh karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, sehingga Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan. 31 [3.8] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dipandang tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon; [4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota pada hari Selasa, tanggal dua puluh satu, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh tiga, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh delapan, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh tiga, selesai diucapkan pukul 13.11 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota 32 Saldi Isra, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, dan M. Guntur Hamzah, masing- masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Suhartoyo ttd. Wahiduddin Adams ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. M. Guntur Hamzah PANITERA PENGGANTI, ttd. Anak Agung Dian Onita