9/PUU-XV/2017

PUTUSAN Nomor 9/PUU-XV/2017 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh: Nama : Dr. Ahars Sulaiman, S.H., M.H., M.Kn. Pekerjaan : Swasta Alamat : Citra Batam Blok D Nomor 253 RT 002/RW 001, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 26 Desember 2016 memberi kuasa kepada Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H.; Ai Latifah Fardiyah, S.H.; Vivi Ayunita Kusumandari, S.H., kesemuanya Advokat pada Kantor “Dr. Muhammad Asrun and Partners (MAP) Law Firm” beralamat di Menteng Square Tower A Nomor Ar- 03, Jalan Matraman Kav. 30E, Jakarta Pusat baik bersama-sama atau sendiri- sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. SALINAN Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 2 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 6 Januari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 6 Januari 2017 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 9/PAN.MK/2017 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 9/PUU-XV/2017 pada tanggal 2 Februari 2017, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 21 Februari 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH 1. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum” 3. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [selanjutnya disebut UU 24/2003, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316] sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tetang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [selanjutnya disebut UU 8/2011], maka salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 3 4. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan pengujian Undang-Undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar (UUD). Kewenangan serupa ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa salah satu kewenangan konstitusional MK adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. 5. Bahwa selanjutnya kewenangan Mahkamah Konsitutusi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yaitu berdasarkan Pasal 9 ayat 1 menyatakan bahwa “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”. 6. Bahwa berdasarkan kewenangan Mahkamah sebagaimana diuraikan di atas, apabila ada warga negara atau sejumlah warga negara atau badan hukum/badan hukum privat yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan sebagai akibat pemberlakuan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah berwenang menyatakan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang tersebut “tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat” sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (1) UU 8/2011. 7. Bahwa berkenaan dengan uraian tersebut di atas, maka Mahkamah berhak dan berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas Pasal 176 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016 terhadap UUD 1945. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 sebagaimana diubah dengan UU 8/2011 juncto Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa, ”Pemohon adalah pihak yang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 4 menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara. 2. Bahwa di dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”. 3. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yakni sebagai berikut: a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitutional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 4. Bahwa selain lima syarat untuk menjadi Pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, yang ditentukan di dalam Putusan Mahkamah Nomor 022/PUU-XII/2014, disebutkan bahwa “warga masyarakat pembayar pajak (tax payers) dipandang memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 51 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 5 Konstitusi. Hal ini sesuai dengan adagium “no taxation without participation” dan sebaliknya “no participation without tax”. Ditegaskan Mahkamah bahwa “setiap warga negara pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap Undang-Undang”. 5. Bahwa Pemohon memiliki hak konstitusionalyang telah diatur, dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” 6. Bahwa hak konstitusional Pemohon yang dimiliki Pemohon, dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945 telah dilanggar dan dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 176 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU 10/2016 yang mengatur sebagai berikut: Pasal 176 ayat (1) UU 10/2016 menyatakan: “Dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan usulan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung.”; Pasal 176 ayat (2) UU 10/2016 menyatakan: “Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Gubernur, Bupati, atau Walikota, untuk dipilih dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.” Pasal 176 ayat (3) UU 10/2016 menyatakan: “Dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota berasal dari calon perseorangan berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan melalui mekanisme pemilihan masing-masing oleh DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan usulan Gubernur, Bupati, dan Walikota.” Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 6 7. Bahwa Pemohon adalah perseorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 sebagaimana diubah dengan UU 8/2011, Penduduk Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau yang telah memberikan suara dalamPemilu Gubernur-Wakil Gubernur Tahun 2015 [bukti P-3]. Pemohon adalah juga Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur SANUR (Drs. Muhammad Sani dan Dr. H. Nurdin Basirun, S.Sos., M.Si) dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015. Bahwa sejak Wakil Gubernur Dr. H. Nurdin Basirun, S.Sos., M.Si., dilantik menjadi Gubernur pada tanggal 25 Mei 2016 untuk menggantikan almarhum Gubernur Drs. H. M. Sani yang meninggal dunia pada 8 April 2016, maka terjadi kekosongan jabatan Wakil Gubernur Provinsi Kepri. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon adalah kandidat yang akan diusulkan untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Gubernur [bukti P- 4]. 8. Pemohon memiliki kepentingan menjaga suara rakyat pemilih Provinsi Kepri terhadap perolehan pasangan SANUR yang menjadi Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur terpilih Provinsi Kepri dipertahankan dengan menempatkan calon pengganti Wakil Gubernur yang dipiliih oleh Gubernur atas dasar rekomendasi partai-partai politik pengusung, tanpa harus melalui tahapan pemilihan oleh DPRD Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana ditentukan dalam Pasal 176 UU 10/2016. Selain itu, Pemohon sebagai kandidat yang dicalonkan untuk menduduki jabatan Wakil Gubernur Kepri, juga dirugikan dan mengalami ketidakadilan akibat berlakunya pasal a quo karena tidak dapat langsung diusulkan melalui kesepakatan internal partai- partai pengusung. Pemohoh masih harus menunggu serangkaian proses yang berlarut-larut dimulai dari membentuk kesepakatan internal partai pengusung, dimana selanjutnya masih harus dilanjutkan dengan pemilihan oleh DPRD yang sudah pasti memerlukan proses panjang yang menguras waktu, tenaga dan pikiran untuk membentuk keepakatan-kesepakatan politik dengan seluruh partai yang memiliki kursi di DPRD. Pemilihan oleh DPRD yang mensyaratkan adanya 2 kandidat usulan partai pengusung untuk dipilih juga mengakibatkan adanya friksi diantara partai pengusung yang berpotensi mengganggu kelancaran jalannya proses pengisian jabatan wakil kepala daerah. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 7 9. Bahwa selain berkaitan dengan diri pribadi Pemohon sebagai kandidat calon Wakil Gubernur yang akan diusulkan, sebagai perseorangan warga negara yang merupakan penduduk Provinsi Kepulauan Riau, Pemohon juga mengalami kerugian akibat adanya ketidakpastian hukum yang adil terkait karena ketidakjelasan Pasal 176 UU 10/2016 yang mengatur mekanisme pengisian jabatan Wakil Gubernur, khususnya terkait dengan kekosongan jabatan karena Wakil Gubernur terdahulu diangkat menjadi Gubernur. Selanjutnya, Pemohon dan masyarakat Kepulauan Riau lainnya juga dirugikan dan mengalami ketidakadilan karena pasal a quo yang menentukan bahwa mekanisme pengisian jabatan harus melalui pemilihan oleh DPRD, berpotensi mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan pemerintahan di Provinsi Kepri. Hal ini disebabkan oleh berlarut-larutnya proses pengisian jabatan wakil Gubernur yang baru dapat mengganggu kinerja Gubernur dan DPRD Provinsi Kepri dalam menjalankan program-program pemerintahan, hal demikian berpotensi mengakibatkan terganggunya pembangunan dan pelaksanaan program yang ditujukan untuk memajukan atau menyejahterakan masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau. 10. Bahwa hal demikian tidak terjadi jika wakil Gubernur langusng dipilih dan diusulkan oleh Gubernur itu sendiri bersama partai politik atau gabungan partai politik karena jabatan ini adalah sebagai pembantu dari Gubernur sehingga Gubernur sendirilah yang memiliki kewenangan untuk memilih wakil Gubernurnya, 11. Bahwa berkaitan dengan uraian permohonan a quo, Pemohon memiliki hak- hak konstitusional sebagaimana yang diatur Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, Pemohon dalam permohonan a quo pribadi perseorangan warga negara termasuk dalam kategori pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang a quo terhadap UUD 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003. III. DALIL-DALIL PERMOHONAN 1. Bahwa menurut Pemohon ketentuan Pasal 176 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan UUD 1945, sebagai berikut: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 8 a) Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar.” b) Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. c) Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan: “Gubenrur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis”. d) Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. 2. Bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung adalah perwujudan pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam suatu negara demokrasi untuk memilih pemimpin di daerah. Selanjutnya, UU 10/2016 menentukan bahwa peserta pemilihan adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan yang memenuhi syarat sebagamana dinyatakan dalam Pasal 39 UU 8/2015 sebagai berikut: Peserta Pemilihan adalah: a. Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik; dan/atau b. Pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. Lebih lanjut, pemilihan kepala daerah dan wakilnya secara langusung dalam satu pasangan calon tersebut meneguhkan bahwa hal demikian ditujukan agar keduanya sama-sama mendapatkan legitimasi ketika terpilih. 3. Bahwa Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 pada pokoknya menyatakan bahwa pasangan kepala daerah dan wakilnya dipilih untuk masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam satu kali masa jabatan. Sebagai konsekuensi atas ketentuan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 9 tersebut, maka kepala daerah dan wakil kepala daerah memegang masa jabatan tetap (fix term), sampai dengan akhir masa jabatannya, kecuali terdapat kondisi tertentu yang mengakibatkan berakhirnya masa jabatan sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang. 4. Bahwa kondisi-kondisi yang mengakibatkan berakhirnya masa jabatan kepala daerah atau wakil kepala daerah diantaranya diatur dalam Pasal 173, Pasal 174, Pasal 175 dan Pasal 176 UU 10/2016. Pasal-pasal tersebut juga mengatur mekanisme pengisian jabatan bagi kepala daerah atau wakil kepala daerah yang tidak dapat melanjutkan masa jabatannya. 5. Bahwa Pasal 173 UU 10/2016 mengatur mekanisme pengisian jabatan apabila Gubernur, Bupati dan Walikota berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan. Selanjutnya, pengisian jabatan pengganti dilakukan melalui usulan dari DPRD mengenai pengangkatan dan pengesahan wakil, sebagai Gubernur, Bupati atau Walikota. 6. Bahwa sebagai konsekuensi naiknya (diangkat dan disahkannya) Wakil Gubernur menjadi Gubernur, maka jabatan Wakil menjadi kosong, sehingga diperlukan pengisian jabatan lagi untuk menentukan seseorang yang akan menduduki jabatan Wakil Gubernur tersebut. 7. Bahwa terdapat tiga hal yang menjadi persoalan dalam mekanisme pengisian jabatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota sebagaimana diatur dalam Pasal 176 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU 10/2016, yaitu sebagai berikut: a. Pasal 76 ayat (1) UU 10/2016 tidak mengatur secara jelas mengenai pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota karena Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota karena Wakil terdahulu diangkat menjadi Gubernur, Bupati, dan Walikota, padahal mutlak diperlukan dasar hukum untuk memberikan kepastian hukum terkait dengan mekanisme pengisian jabatan dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Walikota dengan sebab sebagaimana dimaksud di atas. b. Pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan berdasarkan usulan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung sebagaimana diatur dalam Pasal 176 ayat (1) dan (2) UU 10/2016. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 10 c. Pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 176 UU ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) 10/2016. 8. Pasal 76 ayat (1) UU 10/2016 tidak mengatur secara jelas mengenai pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota karena Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota karena Wakil terdahulu diangkat menjadi Gubernur, Bupati, dan Walikota hanya mengatur pengisian jabatan dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Walikota berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan. Hal berbeda jika Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, Walikota- Wakil Walikota secara bersama-sama tidak dapat menjalankan tugas, Pasal 174 UU 10/2016 menegaskan sebagai beikut: “(1) Dalam hal Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara bersama-sama tidak dapat menjalankan tugas karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1), dilakukan pengisian jabatan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota. (2) Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung yang masih memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengusulkan 2 (dua) pasangan calon kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dipilih.” Adapun Pasal 176 ayat (1) UU 10/2016 menyatakan, “Dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan usulan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung.”; Ketentuan dalam pasal a quo mengandung ketidakjelasan dan bersifat multitafsir sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum. Pasal a quo tidak mengatur secara jelas mengenai pengisian kekosongan jabatan Wakil yang disebabkan oleh naiknya Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota terdahulu menggantikan Gubernur. Apakah hal demikian dapat dikategorikan sebagai “berhenti karena permintaan sendiri” atau karena sebab-sebab lain. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 11 Menjadi sangat penting adanya kejelasan terkait dengan mekanisme pengisian jabatan wakil kepala daerah oleh karena wakil terdahulu naik menjadi kepala daerah, oleh karena peristiwa demikian seringkali terjadi di beberapa daerah dengan berbagai macam sebab, misalnya kepala daerah meninggal dunia, diberhentikan, berhenti atas permintaan sendiri, sehingga selanjutnya wakil kepala daerah naik menjadi kepala daerah. Dengan demikian maka pasal a quo bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 9. Bahwa Pengisian jabatan Wakil Gubernur melalui pemilihan oleh DPRD sebagaimana diatur dalam Pasal 176 UU 10/2016 bertentangan dengan UUD 1945. UUD 1945 memang tidak menyebutkan secara tegas mengenai mekanisme pengisian jabatan wakil kepala daerah, Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 hanya menyatakan bahwa “Gubernur, Bupati dan Walikota masing- masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.” Selanjutnya UU 10/2016 telah menentukan bahwa kepala daerah dan wakilnya dipilih dalam satu pasangan calon, dimana keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Warga negara yang memberikan hak pilihnya, dalam memilih tidak hanya memilih seseorang saja diantara dua orang dalam paket pasangan calon tersebut, namun memilih keduanya sebagai satu kesatuan. Pemilih yang memberikan hak pilihnya, mempercayakan masa depan daerahnya pada kepemimpinan pasangan calon pilihannya. 10. Bahwa ketika terjadi kepala daerah tidak dapat menjalankan tugas pemeritahan karena satu dan lain hal sebagaimana diatur dalam Pasal 173 UU 10/2016, maka secara hukum wakil kepala daerah naik menjadi kepala daerah tanpa harus melalui mekanisme pemilihan baik melalui pemilihan langsung maupun pemilihan tidak langsung di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Demikian juga pengisian jabatan wakil kepala daerah yang kosong diserahkan kepada kepala daerah atas usulan partai atau gabungan partai pengusung tanpa harus melalui pemilihan lagi baik melalui mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat maupun melalui DPRD. Pemikiran tersebut dilandasi argumentasi bahwa Kepala daerah dan wakilnya sebagai pasangan calon, dipilih secara bersamaan atau satu paket, tentunya melalui pemilihan yang demokratis sebagaimana diamantkan oleh Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 12 Pasangan yang memperoleh suara terbanyak yang kemudian diangkat sebagai kepala daerah dan wakilnya ini memiliki legitimasi, karena terpilih dalam pemilihan yang merupakan salah salah satu manfestasi atau perwujudan dari pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagaimana Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian, ketika jabatan wakil kepala daerah kosong karena wakil terdahulu naik atau diangkat menjadi kepala daerah, pengisian jabatan pengganti harus diserahkan kepada kepala daerah bersama-sama dengan partai pengusung, karena memiliki tanggung jawab untuk menjaga suara rakyat yang telah diberikan pada pemilihan demokratis yang diselenggarakan secara yang langsung dimana masyarakat telah memberikan kepercayaan pada pasangan calon yang diusung partai politik tersebut, sehingga tidak diperlukan lagi pemilihan ulang melalui DPRD. Oleh karenanya, pengisian jabatan pengganti melalui pemilihan oleh DPRD bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. 11. Bahwa pengisian jabatan wakil kepala daerah pengganti melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 176 UU 10/2016 juga membutuhkan waktu yang lama dan tidak sederhana karena untuk menentukan kandidat pengganti wakil kepala daerah harus melalui beberapa tahapan mulai dari konsolidasi internal diantara partai pengusung untuk menentukan siapa saja kandidat yang akan dicalonkan. Selanjutnya, para kandidat masih harus menjalin komunikasi politik dengan seluruh partai politik yang memiliki kursi di DPRD guna menggalang dukungan pada saat pemilihan nanti. Kondisi demikian, berpotensi menciptakan friksi tersendiri dalam internal partai pengusung ketika saling berupaya untuk mendapatkan dukungan dari partai-partai lain yang ada di DPRD guna memenangkan calon tertentu yang diusulkan. Hal demikian mengakibatkan ketidakpastian terkait batasan waktu dalam proses pengisian jabatan wakil kepala daerah oleh karena berlarut-larutnya proses pengisian jabatan tersebut. Adanya ketidakpastian hukum tersebut menegaskan bahwa pasal a quo bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 12. Bahwa mekanisme pengisian jabatan wakil kepala daerah di internal partai pengusung maupun partai lain di DPRD berpotensi mengakibatkan terjadinya politik transaksional atau politik praktis. Berbagai pihak baik partai pengusung Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 13 maupun diluar partai pengusung yang menyatakan akan mendukung kandidat tertentu yang diusulkan, masing-masing mengajukan figur-figur yang berhak dan cocok untuk menjadi wakil kepala daerah sesuai kepentingan-kepentingan tertentu. Padahal para pemohon berharap pemilihan wakil Kepala daerah dan juga pengangkatan perangkat daerah lainnya jauh dari politik transaksional, yang akhirnya hanya akan merugikan rakyat. Politik transaksional dan kepentingan lebih penting dari pada aspek kemampuan. Selanjutnya, politik transaksional dan kepentingan akan menimbulkan potensi terjadinya perpecahan dalam roda pemerintahan jika kesamaan visi tidak tercipta antara kepala daerah dan wakilnya. Hal ini berpotensi merugikan masyarakat termasuk Pemohon. 13. Bahwa akibat dari adanya kegaduhan dan kekisruhan dikalangan elite politik tersebut dan berbelitnya proses pengisian jabatan menyebabkan proses pengisian jabatan menjadi sangat lamban dan penuh dengan ketidakpastian. Hal demikian menyebabkan kepala daerah harus melakukan pekerjaan lain diluar melayani rakyat yaitu dengan lebih intens menjalin komunikasi politik dengan berbagai stakeholder, baik partai pengusung maupun partai lain yang ada di DPRD, terkait proses dalam pengisian jabatan wakil gubernur ini. Pengisian jabatan harus melalui pemilihan oleh DPRD ini berpotensi mengakibatkan ketidakpastian hukum dan terhambatnya pelaksanaan pemerintahan di Provinsi Kepri. Hal ini disebabkan oleh berlarut-larutnya proses pengisian jabatan wakil Gubernur yang baru dapat mengganggu kinerja Gubernur dan DPRD Provinsi Kepri dalam menjalankan program-program pemerintahan, hal demikian berpotensi mengakibatkan terganggunya pembangunan dan pelaksanaan program yang ditujukan untuk memajukan atau menyejahterakan masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau. Hal demikian juga menunjukkan dan menegaskan bahwa pasal a quo bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 14. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon menegaskan bahwa ketentuan Pasal 176 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan UUD 1945, dan juga telah merugikan hak konstitusional Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 14 15. Bahwa dalam doktrin pembentukan suatu peraturan perundang-undangan sebagai keputusan politik dan keputusan hukum, maka setiap pembentukan perundang-undangan memiliki fungsi yang inheren dengan fungsi hukum itu sendiri, dan salah satu fungsinya di samping menjamin keadilan adalah terwujudnya kepastian hukum. 16. Kepastian hukum (rechtszekerheid, legal certainty) merupakan asas penting dalam tindakan hukum (rechtshandeling) dan penegakan hukum (handhaving, uitvoering). Telah menjadi pengetahuan umum, bahwa peraturan perundang- undangan dapat memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi daripada hukum kebiasaan, hukum adat, atau hukum yurisprudensi. Namun perlu diketahui, kepastian hukum peratuan perundang-undangan tidak semata-mata diletakkan pada bentuknya yang tertulis (geschreven, written). Untuk benar- benar menjamin kepastian hukum, peraturan perundang-undangan selain harus memenuhi syarat-syarat formal, harus memenuhi syarat-syarat lain yaitu: a) Jelas dalam perumusannya (unambiguous). b) Konsisten dalam perumusannya - baik secara intern maupun ekstern. Konsisten secara intern mengandung makna bahwa dalam pertautan perundang-undangan yang sama harus terpelihara hubungan sistematik antara kaidah-kaidahnya, kebakuan susunan dan bahasa. Konsisten secara ekstern adalah adanya hubungan “harmonisasi” antara berbagai peraturan perundang-undangan. c) Penggunaan bahasa yang tepat dan mudah dimegerti. Bahasa peraturan perundang-undangan haruslah bahasa yang umum dipergunakan masyarakat. Tetapi ini tidak berarti bahasa hukum tidak penting. Bahasa hukum - baik dalam arti struktur, peristilahan, atau cara penulisan tertentu harus dipergunakan secara ajeg karena merupakan bagian dari upaya menjamin kepastian hukum. Melupakan syarat-syarat di atas, peraturan perundang-undangan mungkin menjadi lebih tidak pasti dibandingkan dengan hukum kebiasaan, hukum adat, atau hukum yurisprudensi. 17. Sebagai negara hukum, konstitusi negara ditegakkan pada posisi tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Dalam konteks hierarki, tata hukum digambarkan sebagai sebuah piramida dengan konstitusi sebagai hukum tertinggi, dan peraturan yang berada di bawahnya merupakan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 15 penjabaran dari konstitusi itu. Pandangan ini bersifat struktural karena memosisikan konstitusi di puncak piramida. Sementara itu, pandangan kedua digagas Satjipto Raharjo, yang mengutip pendapat Hans Kelsen yang menyatakan bahwa, “this regressus is terminated by highest, the basic norm...” (rangkaian pembentukan hukum diakhiri oleh norma dasar yang tertinggi). Hierarki tata hukum digambarkan sebagai piramida terbalik, dengan konstitusi sebagai hukum tertinggi berada di dasar piramida. Pandangan ini lebih bersifat fungsional. Meskipun melihat dari perspekif yang berbeda, namun kedua pandangan ini memiliki benang merah yang sama bahwa pembentukan norma lebih rendah, ditentukan oleh norma lain yang lebih tinggi, yang pembentukannya ditentukan oleh norma lain yang lebih tinggi lagi dan rangkaian pembentukan hukum ini diakhiri oleh suatu norma dasar tertinggi, yakni konstitusi. Artinya konstitusi merupakan norma abstrak yang perlu dijabarkan dan diuraikan dalam produk-produk hukum yang berada di bawahnya (concretiserung process). Produk-produk hukum yang berada di bawah konstitusi tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Dalam upaya menjaga agar produk hukum yang berada di bawah konstitusi, maka terdapat kaidah-kaidah yang berfungsi untuk menjaga agar produk hukum yang dibuat memiliki koherensi, konsistensi, dan korespondensi serta tidak bertentangan dengan konstitusi baik dalam perspektif formil maupun materiel. Keseluruhan produk hukum harus merupakan satu kesatuan yang harmonis (karena sinkron atau konsisten secara vertikal dan horizontal) baik dari aspek materiil yang meliputi asas hukum/ karena memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, dan asas materi muatan), serta sesuai dengan asas hukum yang merupakan latar belakang/alasan/ratio legis dari pembentukan hukum, makna (baik makna yang tersurat maupun yang tersirat), hingga penggunaan peristilahannya; maupun dari aspek formil di mana cara penyusunannya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai suatu sistem, hukum mempunyai banyak keterikatan dengan berbagai aspek bahkan sistem-sistem lain dalam masyarakat, Seringkali peraturan perundang-undangan yang dibentuk gagal memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, yang pada akhirnya gagal menciptakan ketertiban hukum dalam masyarakat. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 16 IV. PETITUM Berdasarkan seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, serta keterangan para ahli yang akan didengar dalam pemeriksaan perkara, dengan ini para Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan: 2.1 Pasal 176 ayat (1) UU 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai “Dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, diberhentikan, atau karena diangkat menjadi Gubernur, Bupati, dan Walikota, pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota diangkat dan dilantik oleh Presiden atau Menteri berdasarkan usulan Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung yang ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD..”; 2.2 Pasal 176 ayat (2) UU 10/2016 bertentangan dengan Undang- Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Gubernur, Bupati, atau Walikota, untuk dipilih dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.” tidak dimaknai sebagai “mengusulkan 1 (satu) orang calon Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Gubernur, Bupati, atau Walikota, untuk disampaikan dan ditetapkan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.” 2.3 Pasal 176 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Undang- Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “dilakukan melalui mekanisme pemilihan masing- masing oleh DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan usulan Gubernur, Bupati, dan Walikota.” tidak dimaknai sebagai “diangkat dan dilantik oleh Presiden atau Menteri berdasarkan usulan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 17 Gubernur, Bupati, atau Walikota yang ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Konsititusi mempunyai pendapat lain mohon putusan seadil-adilnya. [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-2 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 23 Februari 2017, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 18 selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 19 Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma Undang-Undang yang dimohonkan dalam permohonan a quo adalah Pasal 176 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016, yang rumusannya berbunyi sebagai berikut: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 20 (1) Dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan usulan Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung. (2) Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Gubernur, Bupati, atau Walikota, untuk dipilih dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (3) Dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota berasal dari calon perseorangan berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan melalui mekanisme pemilihan masing-masing oleh DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan usulan Gubernur, Bupati, dan Walikota. 2. Bahwa Pemohon, Dr. Ahars Sulaiman, S.H., M.H., M.Kn, menyatakan dirinya sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia, penduduk Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, yang telah memberikan suara dalam pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Tahun 2015, dan Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur Drs. Muhammad Sani dan Dr. H. Nurdin Basirun, S.Sos, M.Si dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015; 3. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2016, Wakil Gubernur Dr. H. Nurdin Basirun, S.Sos, M.Si dilantik menjadi Gubernur Kepulauan Riau menggantikan Drs. Muhammad Sani yang meninggal dunia pada tanggal 8 April 2016, sehingga terjadi kekosongan jabatan Wakil Gubernur Kepulauan Riau; 4. Bahwa Pemohon juga menyatakan diri sebagai kandidat yang akan diusulkan untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Gubernur dimaksud tanpa melampirkan bukti yang dapat diverifikasi oleh Mahkamah mengenai kebenaran pernyataan ini. Meskipun dalam Perbaikan Permohonannya Pemohon menulis “[Bukti P-4]” (vide Perbaikan Permohonan angka 7 halaman Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 21 6) namun kenyataannya dalam Sidang Perbaikan Permohonan yang dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2017 alat bukti yang disahkan oleh Panel Hakim yang memeriksa Permohonan a quo hanya terdiri atas dua alat bukti tulisan yang masing-masing diberi tanda P-1 dan P-2; 5. Bahwa Pemohon, dalam kualifikasi sebagaimana diuraikan di atas, tidak secara jelas menguraikan kerugian hak konstitusionalnya yang disebabkan oleh berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam Permohonan a quo. Pemohon hanya menyatakan “mengalami kerugian akibat adanya ketidakpastian hukum yang adil karena ketidakjelasan Pasal 176 UU 10/2016 yang mengatur mekanisme pengisian jabatan Wakil Gubernur, khususnya terkait dengan kekosongan jabatan karena Wakil Gubernur terdahulu diangkat menjadi Gubernur” [vide Perbaikan Permohonan, halaman 7]. Pada kesempatan yang sama, Pemohon juga menjelaskan “Pemohon dan masyarakat Kepulauan Riau lainnya juga dirugikan dan mengalami ketidakadilan karena pasal a quo yang menentukan bahwa mekanisme pengisian jabatan harus melalui pemilihan oleh DPRD, berpotensi mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan pemerintahan di Provinsi Kepri. Hal ini disebabkan oleh berlarut-larutnya proses pengisian jabatan wakil Gubernur yang baru dapat mengganggu kinerja Gubernur dan DPRD Provinsi Kepri dalam menjalankan program-program pemerintahan, hal demikian berpotensi mengakibatkan terganggunya pembangunan dan pelaksanaan program yang ditujukan untuk memajukan atau menyejahterakan masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau” [vide Perbaikan Permohonan, ibid.]. 6. Bahwa, berdasarkan uraian Pemohon tentang kualifikasinya maupun anggapan kerugian hak konstitusionalnya sebagaimana diuraikan pada angka 2, angka 4, dan angka 5 di atas, Mahkamah berpendapat: a. Norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, in casu Pasal 176 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016 yang rumusannya sebagaimana diuraikan pada angka 1 di atas, telah sangat jelas dan tegas sehingga tidak mungkin menimbulkan pengertian berbeda selain pengertian yang tersurat dalam rumusan norma tersebut. Dengan demikian tidak terdapat alasan sama sekali bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa norma Undang- Undang a quo menimbulkan ketidakpastian hukum; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 22 b. Andaikata pun anggapan Pemohon benar bahwa mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 176 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016 tersebut dalam praktik dianggap berlarut-larut, hal itu tidak mengurangi kepastian rumusan norma hukum sebagaimana secara tegas tertuang dalam Pasal 176 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016 dimaksud; c. Mahkamah tidak melihat adanya kepentingan Pemohon dengan mekanisme pengisian jabatan Wakil Gubernur sebagaimana diuraikan Pemohon dalam permohonannya, sehingga dalam hubungan ini berlaku asas hukum “tidak ada kepentingan, tidak ada gugatan” (point d’interest point d’action, zonder belang geen rechtsingang) sebab Pemohon tidak mampu menunjukkan bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa Pemohon adalah kandidat yang akan diusulkan sebagai calon Wakil Gubernur sebagaimana disebutkan dalam permohonan Pemohon. Bahkan, seandainya pun pernyataan Pemohon itu benar, quod non, tetapi karena norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian nyata-nyata tidak menimbulkan ketidakpastian hukum, sementara ketidakpastian hukum itulah satu-satunya argumentasi yang digunakan sebagai dalil kerugian hak konstitusional oleh Pemohon, maka tetap tidak terdapat kerugian hak konstitusional apa pun pada diri Pemohon. Berdasarkan seluruh uraian pada angka 1 sampai dengan angka 6 di atas, telah terang bagi Mahkamah bahwa tidak terdapat kerugian hak konstitusional pada diri Pemohon yang disebabkan oleh berlakunya Pasal 176 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016, sehingga Mahkamah berpendapat Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo, Mahkamah tidak akan mempertimbangkan pokok permohonan. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 23 [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan Permohon Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Aswanto, Manahan M.P Sitompul, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal dua puluh tujuh, bulan Februari, tahun dua ribu tujuh belas dan hari Selasa, tanggal tujuh, bulan Maret, tahun dua ribu tujuh belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal lima, bulan April, tahun dua ribu tujuh belas, selesai diucapkan pukul 15.45 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Aswanto, Manahan M.P Sitompul, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 24 Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh Pemohon/kuasanya. KETUA, ttd. Arief Hidayat ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Anwar Usman ttd. I Dewa Gede Palguna ttd. Suhartoyo ttd. Maria Farida Indrati ttd. Aswanto ttd. Manahan MP. Sitompul ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd Anak Agung Dian Onita Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id