89/PUU-XXIII/2025

F PUTUSAN Nomor 89/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Muh. Arief Rosyid Hasan Pekerjaan : Dokter Alamat : Jalan Lembang, Nomor 37, RT/RW 006/005, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Administratif Jakarta Pusat, Provinsi Jakarta. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Mei 2025, memberi kuasa kepada Sirajuddin, S.H., M.H., Azhar R. Rivai, S.H., M.H., Muhammad Nuzul Aksar, S.H., Sarah Shafiyah, S.H., Jerrymia Anggoro P. S.H., Muhammad Aldi, S.H., dan Imam Fadhilah, S.H., kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum Deni Bakri & Partner Law Firm, beralamat di World Capital Tower, Lantai 9 Unit 07, Jalan Mega Kuningan Barat, Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------------ Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; 2 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 22 Mei 2025 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada 22 Mei 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 93/PUU/PAN.MK/AP3/05/2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada 27 Mei 2025 dengan Nomor 89/PUU-XXIII/2025, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 22 Mei 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 17 Juni 2025, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH 1. Bahwa transisi politik dari otoritarian ke demokrasi yang berujung pada amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut “UUD NRI 1945”), salah satunya menghasilkan perubahan terhadap Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945, yang menyatakan “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melaksanakan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 secara eksplisit diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” 3. Bahwa kewenangan ini ditegaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konsitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dan dengan perubahan terakhir oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 (selanjutnya disebut “UU MK”) pada Pasal 10 ayat (1) huruf a juncto Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 3 (selanjutnya disebut “UU KK”) pada Pasal 29 ayat (1) huruf a, mengatur sebagai berikut: Mahkamah Konstitusi berwenang pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 4. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan dengan perubahan terakhir oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (selanjutnya disebut “UU P3”), secara hierarki kedudukan UUD NRI 1945 lebih tinggi dari Undang-Undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI 1945. Jika terdapat ketentuan dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD NRI 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji oleh Mahkamah Konstitusi melalui mekanisme pengujian Undang – Undang. Sebagaimana diatur dalam pada Pasal 9 ayat (1) yang menyatakan “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentantang dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”. 5. Bahwa peran Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (the guardian of constitution) tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga substantif. Mahkamah Konstitusi berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal dalam suatu Undang-Undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstituonalitas pasal-pasal dalam Undang-Undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karenanya terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi; 6. Bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (selanjutnya disebut “UU BPJS”) merupakan salah satu payung hukum nasional yang dibentuk guna memberikan kepastian hukum demi terselenggaranya sistem jaminan 4 kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun salah satu pasal dalam UU BPJS yaitu Pasal 25 ayat (1) huruf f merupakan suatu ketentuan yang menunjukkan tidak adanya persamaan dan kesetaraan dihadapan hukum dan bertentangan dengan nilai-nilai konstitusi; 7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan mengingat kewenangan yang dimandatkan kepada Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945, maka Pemohon a quo mengajukan permohonan pengujian Pasal 25 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) terhadap UUD NRI 1945. Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 1. Bahwa Berdasarkan Pasal 51 Ayat (1) UU MK menyatakan bahwa, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan Konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perororangan warga Negara Indonesia (termasuk orang yang mempunyai kepentingan yang sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang Undang; c. badan hukum Publik dan Privat; d. lembaga Negara. Bahwa dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatakan “yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang –Undang Dasar 1945”; 2. Bahwa kemudian kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUUIII/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, yang menentukan 5 (lima) syarat, sebagai berikut: 5 a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi. 3. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Bagian I. Kewenangan Mahkamah di atas, objek permohonan yang diajukan Pemohon untuk dilakukan uji materiil adalah Pasal 25 ayat (1) huruf f UU BPJS yang mengatur sebagai berikut: Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi, calon yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut: f. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat dicalonkan menjadi anggota; 4. Bahwa oleh karena itu, Pemohon menguraikan kedudukan hukum (Legal Standing) dalam mengajukan permohonan dalam perkara a quo, sebagai berikut: Pertama: Kualifikasi sebagai Pemohon Kedua: Kerugian Konstitusional Pemohon. Dalam hal ini, Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 25 ayat (1) huruf f UU BPJS; 5. Bahwa Pemohon dalam waktu dekat dan pada kesempatan yang akan datang, berniat untuk mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi BPJS Kesehatan. Namun ketentuan batas usia paling 6 rendah 40 (empat puluh) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) huruf f UU BPJS, menutup kesempatan Pemohon untuk mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi BPJS, karena saat ini Pemohon masih berusia 39 (tiga puluh sembilan) tahun. Sehingga sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (1) UU MK juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUUIII/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, secara potensial norma tersebut dapat menimbulkan kerugian konstitusional Pemohon; 6. Bahwa mengingat BPJS merupakan lembaga publik yang dibentuk oleh pemerintah dan menjalankan fungsi pelayanan publik di bidang jaminan sosia, maka jelas bahwa ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf UU BPJS telah bertentangan dengan hak-hak konstitusional Pemohon yang diatur dan dilindungi oleh UUD NRI 1945 yaitu: a. Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” b. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” c. Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi: “Setiap warga negara berhak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan” 7. Bahwa Pemohon adalah representasi generasi muda profesional yang aktif dalam pembangunan nasional, dengan rekam jejak pendidikan, pengalaman kerja, dan kontribusi nyata di bidang pelayanan publik serta tata kelola institusi strategis, yang akan dijabarkan lebih lanjut pada Bagian III Posita, maka dengan kualifikasi tersebut, Pemohon memiliki kapasitas konstitusional dan legitimasi moral untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap norma a quo yang dinilai menghambat peran serta generasi muda produktif dalam pengelolaan institusi publik; Dengan demikian, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, dan apabila permohonan ini dikabulkan, maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan terjadi. 7 III. ALASAN – ALASAN PERMOHONAN (POSITA) 1. Bahwa uraian dalam Kedudukan Hukum (legal standing) dan Kewenangan Mahkamah sebagaimana yang telah dikemukakan di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok Permohonan ini; 2. Bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) adalah badan hukum publik yang dibentuk pemerintah Indonesia untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) guna menjamin akses pelayanan kesehatan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 20 UU BPJS, BPJS memiliki struktur organisasi yang terdiri dari Dewan Pengawas dan Direksi; 3. Bahwa Pemohon akan mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Pengawas atau Direksi BPJS, dan telah memenuhi seluruh kualifikasi kompetensi serta integritas yang diperlukan, namun terhalang oleh keberlakuan norma Pasal 25 ayat (1) huruf f UU BPJS karena usia Pemohon 39 (tiga puluh sembilan) tahun. Maka, kerugian konstitusional yang dialami Pemohon secara potensial, spesifik, dan nyata; 4. Bahwa ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf f UU BPJS tersebut berpotensi menimbulkan hambatan administratif yang bersifat absolut, tanpa mengindahkan kualitas, integritas, dan kompetensi calon secara lebih objektif; 5. Bahwa adapun dasar hukum dan alasan-alasan permohonan yang diajukan oleh Pemohon dengan pendekatan secara filosofis, yuridis- konstitusional, sosiologis-empiris dan perbandingan dengan negara lain, yang selanjutnya akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut: ALASAN PERTAMA, SECARA FILOSOFIS SYARAT USIA DALAM UNDANG- UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BPJS BERTENTANGAN DENGAN KEADILAN, PERSAMAAN DAN KESETARAAN DALAM PRINSIP NEGARA HUKUM; a. Bertentangan dengan Prinsip Negara Hukum dan Asas Persamaan dihadapan Hukum (Equality Before the Law) 1. Bahwa secara filosofis, hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap individu berdasarkan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan 8 dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia bersifat universal dan tidak boleh dibatasi atau dibedakan secara tidak sah atas da sar apapun, termasuk atas dasar usia; 2. Bahwa pembatasan berdasarkan usia dan tidak mempertimbangkan proporsionalitas kemampuan individu pada prinsipnya bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan yang adil dan beradab sebagaimana tercermin dalam sila kedua Pancasila. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum nasional mewajibkan seluruh produk hukum, termasuk Undang-Undang, untuk menghormati nilai kesetaraan, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat manusia; 3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dinyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Prinsip negara hukum (rechtsstaat) menuntut bahwa seluruh tindakan negara, termasuk dalam pembentukan norma hukum, harus tunduk kepada prinsip-prinsip keadilan, rasionalitas, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta kesetaraan di hadapan hukum; 4. Bahwa salah satu prinsip fundamental dalam negara hukum adalah asas equality before the law atau persamaan di hadapan hukum. Prinsip ini bermakna bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, baik dalam hak maupun kewajiban, tanpa pembatasan atas dasar usia, jenis kelamin, agama, latar belakang sosial, atau karakteristik lainnya, kecuali apabila pembedaan itu dilakukan secara proporsional, rasional, dan konstitusional; 5. Bahwa prinsip equality before the law juga diakui secara universal sebagai bagian integral dari hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights - UDHR) yang menyatakan: "All are equal before the law…” (Semua orang sama di hadapan hukum) dst... Demikian pula dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), yang telah diratifikasi oleh Indonesia, Pasal 26 menegaskan bahwa: 9 "All persons are equal before the law…” (Semua orang sama di hadapan hukum) … dst. Bahwa poin substansi dari Universal Declaration of Human Rights – UDHR dan Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), adalah mengenai persamaan, kesetraan dan kesempatan sama dalam pandangan hukum. 6. Bahwa dalam konteks norma yang dipersoalkan, ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf f UU BPJS yang mensyaratkan bahwa calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi BPJS harus berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun, secara nyata mengabaikan asas kesetaraan tersebut. Pasal tersebut tidak memberikan ruang alternatif bagi warga negara yang belum berusia 40 (empat puluh) tahun namun memiliki pengalaman, kualitas, integritas, dan kompetensi yang dapat dipertimbangkan sebagai ukuran utama dalam pengisian jabatan publik; 7. Bahwa pengaturan semacam ini tidak sesuai dengan konsep negara hukum yang menghendaki bahwa setiap pembatasan terhadap hak konstitusional warga negara harus didasarkan pada alasan yang sah (legitimate aim) dan proporsionalitas (principle of proportionality). Usia, sebagai suatu kategori biologis, tidak secara inheren menentukan kompetensi atau kapabilitas seseorang untuk menduduki jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi BPJS; 8. Bahwa pembentukan norma hukum, sebagaimana perubahan norma hukum, harus senantiasa bersandar pada nilai-nilai filosofis dasar negara hukum, termasuk prinsip keadilan, rasionalitas, dan kesetaraan. Oleh karena itu, mempertahankan syarat usia minimal 40 (empat puluh) tahun dalam Pasal 25 ayat (1) huruf f UU BPJS bertentangan dengan prinsip negara hukum, karena secara jelas dan nyata: a. Menciptakan perlakuan hukum yang tidak setara; b. Menghambat warga negara untuk memperoleh hak dalam pemerintahan atau pelayanan publik; c. Tidak proporsional dan tidak relevan dengan tujuan jabatan Dewan Pengawas atau Direksi BPJS. 10 9. Bahwa dalam negara hukum yang demokratis, hukum tidak boleh digunakan untuk membatasi secara absolut hak-hak warga negara atas dasar klasifikasi yang tidak proporsional. Secara filosofis, seharusnya: “Negara hukum bukan sekadar hukum yang tertulis, melainkan hukum yang adil. Keadilan menuntut persamaan kesempatan, bukan pembatasan berdasarkan usia semata.” 10. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, norma batas usia sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) huruf f UU BPJS terbukti secara filosofis bertentangan dengan prinsip negara hukum, prinsip equality before the law, dan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, norma tersebut harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, atau setidaknya perlu dimaknai ulang agar sejalan dengan prinsip persamaaan dan kesetaraan dalam konteks negara hukum kerena bertentangan dengan hak konsitusional Pemohon; b. Bertentangan dengan Prinsip Keadilan dan Rasionalitas dalam Fondasi Filosofis Pembentukan Undang-Undang 11. Bahwa pembentukan suatu norma dalam Undang-Undang, terlebih yang berdampak pada pembatasan hak konstitusional warga negara, haruslah dilandasi oleh prinsip keadilan dan rasionalitas. Kedua prinsip ini merupakan bagian dari fondasi filsafat hukum dan moral yang melekat dalam setiap sistem hukum yang demokratis dan beradab. Norma yang mengatur pembatasan hak harus dapat dipertanggungjawabkan secara rasional baik dari sisi tujuan, dampak, maupun proporsionalitasnya. Sebaliknya, jika suatu norma dibentuk hanya berdasarkan asumsi umum, tanpa evaluasi terhadap konteks sosiologis dan dinamika masyarakat, maka norma tersebut kehilangan dasar filosofisnya dan cenderung menjadi represif terhadap kelompok tertentu. 12. Bahwa dalam Norma Pasal 25 ayat (1) huruf f UU BPJS, menetapkan bahwa calon anggota Direksi dan Dewas BPJS wajib berusia minimal 40 (empat puluh) tahun. Namun norma tersebut: a. Tidak menjelaskan rasionalitas angka 40 tahun secara terbuka dalam Naskah Akademik maupun penjelasan UU; 11 b. Tidak mempertimbangkan realitas meningkatnya kualitas dan kapasitas profesional generasi usia 30-an; c. Mengabaikan fakta bahwa pengalaman jabatan strategis tidak identik dengan usia; d. Menutup kemungkinan rekognisi terhadap prestasi individual dan rekam jejak kepemimpinan teknokratis di kalangan usia muda. Norma tersebut melanggar asas rasionalitas, karena tidak memiliki justifikasi objektif yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan konstitusional atas angka "40 tahun" sebagai batas minimum. 13. Bahwa ketika suatu norma hukum tidak memiliki justifikasi rasional yang dapat dipertanggungjawabkan secara objektif, maka konsekuensinya bukan hanya menimbulkan ketimpangan, tetapi dapat sampai pada taraf ketidakadilan yang intolerable. Norma batas usia minimal 40 tahun merupakan contoh konkret di mana pembatasan yang tidak rasional menghasilkan bentuk ketidakadilan yang melampaui ambang toleransi konstitusional. 14. Bahwa yang dimaksud dengan ketidakadilan yang intolerable dalam konteks pengujian konstitusional adalah bentuk ketidakadilan yang tidak lagi dapat ditoleransi secara moral, hukum, dan sosial. Berdasarkan hal tersebut, norma usia minimal 40 (empat puluh) tahun telah menimbulkan ketidakadilan yang intolerable, yang secara konkret tercermin dalam hal- hal berikut: a. Menghapus hak konstitusional Pemohon secara mutlak, karena norma tersebut tidak memberi ruang pengecualian berbasis kapasitas, prestasi, atau pengalaman. Pemohon yang memiliki rekam jejak kuat dalam pelayanan publik sepenuhnya tertutup aksesnya untuk mencalonkan diri karena adanya norma usia “40 tahun”. b. Menciptakan penghalang administratif absolut, karena usia dijadikan satu-satunya filter tanpa mempertimbangkan kualitas individu. Ini menjadikan norma a quo bukan sekadar membatasi, tapi menyingkirkan secara total yang belum mencapai usia tersebut namun memiliki kapasitas. c. Menghapus hak persamaan dan kesetaraan kelompok usia produktif 30–39 tahun secara struktural dan tidak proporsional. Norma 12 ini mengabaikan fakta bahwa kelompok ini justru sedang berada pada puncak kapasitas profesional dan sangat relevan untuk jabatan publik seperti Direksi atau Dewan Pengawas BPJS. d. Menutup peluang koreksi hukum dari dalam sistem, karena norma a quo bersifat kaku, tunggal, dan tidak membuka jalur alternatif berbasis kompetensi. Akibatnya, hak konstitusional Pemohon hanya dapat dipulihkan melalui pengujian di Mahkamah Konstitusi. 15. Bahwa intolerable ini tidak identik dengan ketidakadilan biasa (ordinary unfairness), karena bentuknya lebih berat dan berdampak sistemik, serta menghapuskan hak persamaan dan kesetaraan secara total terhadap kelompok tertentu dalam sistem hukum. Norma semacam ini menciptakan semacam legal exclusion yang tidak dapat dijustifikasi dalam sistem hukum yang menghormati hak asasi dan prinsip konstitusionalisme. 16. Bahwa dengan demikian, ketika norma batas usia dalam perkara a quo telah menciptakan ketidakadilan yang bersifat intolerable, maka tidak cukup hanya dinilai dari segi keabsahan prosedural atau legalitas formilnya semata. Justru dalam situasi seperti inilah, pengujian konstitusional harus menggunakan parameter keadilan yang lebih mendalam dan esensial, yaitu:  Keadilan, yang menuntut perlakuan hukum yang setara antar warga negara;  Keadilan substantif, yaitu bentuk keadilan yang mempertimbangkan keberagaman kapasitas individu, proporsionalitas pembatasan hak, dan pengakuan terhadap kontribusi konkret terhadap kepentingan publik. 17. Bahwa keadilan sebagai prinsip universal tidak hanya berbicara tentang persamaan formal, melainkan juga persamaan substantial, yaitu pemberian perlakuan yang sesuai berdasarkan kemampuan, kapasitas, dan integritas setiap individu, bukan semata-mata berdasarkan kategori usia. Dalam konteks ini, pembatasan yang bersifat mutlak berdasarkan umur biologis justru menafikan keadilan karena: a. Tidak mengakomodasi ragam kualitas individu; 13 b. Mengabaikan potensi riil kontribusi publik dari kelompok usia produktif muda; c. Bertentangan dengan prinsip inclusive governance yang merupakan bagian dari demokrasi modern. 18. Bahwa sejalan dengan prinsip negara hukum (rechtstaat) dan asas equality before the law yang dijamin dalam konstitusi dan instrumen hak asasi manusia, setiap pembentukan dan perubahan Undang-Undang tidak boleh memuat ketentuan yang bertentangan dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Oleh karena itu, penyusunan norma hukum harus dilakukan dengan menjamin perlakuan yang adil dan setara bagi setiap warga negara, guna memastikan hukum nasional selaras dengan nilai-nilai konstitusional dan prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia; 19. Bahwa pembentukan dan perubahan Undang-Undang di Indonesia harus selalu dilandaskan pada nilai-nilai filosofis yang bersumber dari Pancasila sebagai philosophische grondslag (dasar filsafat negara), yang mencerminkan cita-cita keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai keadilan universal. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H., menyatakan bahwa dalam setiap proses pembentukan hukum nasional, perlu diperhatikan tiga aspek yakni filosofis, yuridis, dan sosiologis, di mana aspek filosofis mencerminkan nilai dasar keadilan dan kemanusiaan (Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, 2006); 20. Bahwa secara filosofis, lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial merupakan perwujudan dari amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2), yang pada pokoknya menegaskan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. Undang-Undang ini lahir dari kesadaran bahwa negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melindungi seluruh warga negaranya melalui sistem jaminan sosial yang menyeluruh dan berkeadilan; 21. Bahwa manifestasi dari pendekatan filosofis lahirnya Undang-Undang BPJS tersebut adalah sebagai jaminan sosial yang merupakan hak dasar manusia, dan negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan 14 dengan persamaan dan kesetaraan di hadapan hukum. Oleh karena itu, pengaturan mengenai tata kelola BPJS harus mencerminkan semangat kesetaraan dan inklusivitas, yang seharusnya juga termasuk dalam hal seleksi dan pengangkatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi; 22. Bahwa tujuan dari jaminan sosial adalah untuk mencapai kesejahteraan sosial yang menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pandangan John Rawls, negara harus memastikan prinsip fair equality of opportunity (kesetaraan kesempatan yang adil) dan equal basic liberties for all citizens (kebebasan dasar yang setara bagi seluruh warga negara). Konsep ini menggarisbawahi pentingnya keadilan distributif, di mana negara tidak hanya memberikan peluang yang setara, tetapi juga memberikan jaminan kepada warganya agar dapat memenuhi kebutuhan hidup yang layak dan terjamin dengan menjunjung keadilan; 23. Bahwa dalam kerangka teori keadilan menurut Gustav Radbruch, hukum yang adil haruslah memadukan tiga nilai fundamental, yaitu keadilan (gerechtigkeit), kepastian hukum (rechtssicherheit), dan kemanfaatan (zweckmäßigkeit). Norma yang membatasi usia calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi tanpa memperhitungkan faktor pengalaman, kompetensi, atau integritas profesional gagal mencapai keseimbangan nilai tersebut, sebab mengabaikan dimensi kemanfaatan (potensi kontribusi individu terhadap tujuan badan hukum) serta keadilan (pengakuan atas prestasi dan kemampuan personal yang tidak selalu berbanding lurus dengan usia); 24. Bahwa keadilan kaitannya dengan kebijakan negara, persamaan, dan kesetaraan dihadapan hukum. Ronald Dworkin dalam Taking Rights Seriously menekankan bahwa setiap kebijakan publik harus menjamin perlakuan setara terhadap semua warga negara. Sebagaimana Ronald menyatakan: “Government must treat all those in its power as individuals with equal concern and respect.” (Pemerintah harus memperlakukan setiap orang yang berada dalam kekuasaannya sebagai individu yang setara, dengan kepedulian dan 15 penghormatan yang sama) (Ronald Dworkin, Taking Rights Seriously, 1977) Hal tersebut selaras dengan kerangka human rights constitutionalism, batasan administratif seperti usia tidak boleh menyingkirkan hak seseorang untuk berpartisipasi dalam urusan publik selama ia menunjukkan kapasitas yang dibutuhkan. Maka, ketentuan umur seharusnya bersifat fleksibel dan terbuka terhadap pengecualian berbasis kompetensi dan pengalaman professional; 25. Bahwa dalam kerangka teori hukum responsif seperti dikemukakan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick, hukum tidak boleh membelenggu diri pada prosedur yang rigid, melainkan harus adaptif terhadap kebutuhan dan dinamika sosial. Sebagaimana pula kembali ditegaskan oleh Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa hukum harus menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat dan memperjuangkan keadilan substantif: “Hukum tidak boleh semata-mata menjadi teks, tetapi harus bergerak mengikuti denyut kehidupan.” (Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif, 2009). Maka jelas bahwa hukum tidak boleh kaku dan hanya berpijak pada bunyi pasal semata (legalistik formal), melainkan harus adaptif, humanistik, dan responsif terhadap perubahan sosial serta kebutuhan keadilan substantif dalam Masyarakat; 26. Bahwa dengan demikian, berdasarkan fondasi filosofis pembentukan dan perubahan Undang-Undang, norma syarat usia minimum 40 tahun dalam Pasal 25 ayat (1) huruf f UU BPJS mengandung problem filosofis serius, karena tidak mempertimbangkan prinsip rasionalitas, keadilan dan persamaan. Berangkat dari hal tersebut diatas, maka perubahan Undang- Undang merupakan keniscayaan dalam rangka menyesuaikan hukum tertulis dengan dinamika Masyarakat; 27. Bahwa dalam konteks perubahan Undang-Undang, pembentuk Undang- Undang maupun Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi memiliki legitimasi konstitusional untuk melakukan pengujian terhadap norma yang tidak lagi sesuai dengan nilai-nilai keadilan. Jeremy Bentham mengemukakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang memberikan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang (the 16 greatest happiness of the greatest number). Maka, jika ketentuan usia menjadi penghambat hadirnya calon-calon terbaik yang memiliki rekam jejak dan pengalaman mumpuni, perubahan norma adalah langkah filosofis yang tepat; 28. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian perubahan terhadap suatu Undang-Undang bukan hanya dimungkinkan tetapi perlu dilakukan apabila terdapat ketidaksesuaian antara norma hukum dengan prinsip-prinsip dasar keadilan dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, norma batas usia sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) huruf f UU BPJS terbukti secara filosofis bertentangan dengan prinsip Keadilan dan Rasionalitas dalam Fondasi Filosofis Pembentukan Undang-Undang, sehingga merugikan hak konstitusional Pemohon; ALASAN KEDUA, SECARA YURIDIS-KONSITITUSONAL NORMA SYARAT USIA MINIMAL DALAM PASAL 25 AYAT (1) HURUF F UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BPJS MERUGIKAN HAK KONSTITUSIONAL PEMOHON MENGENAI PERSAMAAN, KESETARAAN, PERLAKUAN DAN KESEMPATAN YANG SAMA; 29. Bahwa objek permohonan tersebut telah bertentangan dengan hak-hak konstitusional Pemohon yang diatur dan dilindungi oleh UUD NRI 1945 yaitu: Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 “Setiap warga negara berhak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan” 30. Bahwa untuk diketahui, landasan prosedur seleksi calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi BPJS tertuang dalam Pasal 28 hingga 31 UU BPJS, yang pada pokoknya memiliki tahapan yakni: 17 1) Pengumuman resmi seleksi terbuka oleh Pansel bentukan Presiden; 2) Pendaftaran mandiri secara daring; 3) Seleksi administrasi dan kompetensi (fit and proper test); 4) Penetapan calon. Pansel mengusulkan nama-nama calon kepada Presiden; 5) Presiden memilih dan menetapkan anggota Dewan Pengawas dan Direksi. Tahapan tersebut menunjukkan bahwa jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi BPJS bukan merupakan jabatan elected (dipilih langsung oleh rakyat), dan juga bukan appointed semata (diangkat langsung tanpa seleksi), melainkan selected, yaitu diisi melalui sistem seleksi terbuka bagi yang terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam Pasal 25 UU BPJS. Namun, status “dicalonkan” baru disematkan setelah lolos seleksi oleh Panitia Seleksi (Pansel) dan diusulkan kepada Presiden. 31. Bahwa adapun Persyaratan untuk dapat mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi, diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 27 UU BPJS antara lain: Pasal 25 UU BPJS (1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi, calon yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. warga negara Indonesia; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. sehat jasmani dan rohani; d. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; e. memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai untuk pengelolaan program Jaminan Sosial; f. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat dicalonkan menjadi anggota g. tidak menjadi anggota atau menjabat sebagai pengurus partai politik; h. tidak sedang menjadi tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan; i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan/atau j. tidak pernah menjadi anggota direksi, komisaris, atau dewan pengawas pada suatu badan hukum yang dinyatakan pailit karena kesalahan yang bersangkutan. 18 (2) Selama menjabat, anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan di pemerintahan atau badan hukum lainnya. Pasal 26 UU BPJS Selain harus memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, calon anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan khusus, yaitu memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang manajemen, khususnya di bidang pengawasan paling sedikit 5 (lima) tahun. Pasal 27 UU BPJS Selain harus memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, calon anggota Direksi harus memenuhi persyaratan khusus, yaitu memiliki kompetensi yang terkait untuk jabatan direksi yang bersangkutan dan memiliki pengalaman manajerial paling sedikit 5 (lima) tahun 32. Bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang ingin berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya pada sektor pelayanan publik di bidang jaminan sosial. Keinginan ini didasarkan pada kapasitas dan pengalaman konkret Pemohon sebagaimana yang telah dikemukakan dalam legal standing permohonan ini. Namun demikian, pencapaian dan keberhasilan selama menjabat dalam usia yang masih muda, Pemohon tidak memiliki ruang untuk ikut serta dalam proses seleksi anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi BPJS karena adanya ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf f UU BPJS sebagai salah satu syarat seleksi, yang menetapkan: “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun…” 33. Bahwa prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan BPJS tersebut menuntut adanya kepemimpinan yang berkompeten dan adaptif, termasuk dari generasi muda profesional yang memiliki rekam jejak pelayanan publik sebagaimana dimiliki oleh Pemohon. Namun, dengan diberlakukannya batas usia secara mutlak tanpa mempertimbangkan pengalaman dan kapasitas, norma tersebut justru bertentangan dengan semangat UU BPJS itu sendiri, yang menghendaki pengelolaan lembaga secara inklusif dan berorientasi pada pelayanan kepada seluruh rakyat; 34. Bahwa sekalipun Pemohon saat ini berusia 39 (tiga puluh sembilan) tahun dan secara kalkulatif akan memenuhi syarat usia 40 tahun dalam waktu 1 19 (satu) tahun, namun hal tersebut tidak serta-merta menghilangkan urgensi konstitusional dari permohonan a quo. Hal ini karena: Pertama, norma yang diuji berlaku absolut dan memiliki daya berlaku jangka panjang, sehingga akan terus membatasi warga negara lainnya di masa mendatang yang berada dalam posisi serupa dengan Pemohon, khususnya generasi muda produktif; Kedua, proses seleksi calon anggota Direksi dan Dewan Pengawas BPJS bersifat periodik dan terjadwal yakni 5 tahun sekali sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (5) dan Pasal 23 ayat (4) UU BPJS, yang berbunyi: Pasal 21 ayat (5) UU BPJS “Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diusulkan untuk diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya” Pasal 23 ayat (4) UU BPJS “Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diusulkan untuk diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya” Sehingga keterlambatan dalam menguji norma dapat berdampak pada hilangnya peluang potensial Pemohon untuk mencalonkan diri dalam seleksi terdekat tahun 2025. Ketiga, permohonan ini tidak hanya berdasar pada kepentingan individual, tetapi juga menyentuh isu konstitusional yang lebih luas yang dapat mencederai prinsip persamaan dan kesetaraan di hadapan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan (3) UUD NRI 1945. 35. Bahwa oleh karena itu, alasan-alasan yang diuraiakan diatas mengenai batas usia minimal 40 Tahun dalam Undang-Undang a quo, Pemohon berpendapat bahwa meskipun norma a quo berasal dari kebijakan hukum terbuka (opened legal policy) yang menjadi kewenangan pembentuk Undang-Undang, namun dalam perkara a quo norma syarat usia tersebut telah menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip persamaan, keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak konstitusional warga negara, sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya dalam permohonan ini; 20 36. Dengan demikian, tetap terdapat ruang konstitusional bagi Mahkamah Konstitusi untuk menguji dan menilai apakah norma tersebut melanggar prinsip-prinsip konstitusional. Dalam kaitan ini, perlu dikaji lebih lanjut posisi Mahkamah terhadap pengaturan syarat usia dalam berbagai putusannya terdahulu yakni: 1) Putusan Nomor 15/PUU-V/2007 Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD NRI 1945 (terkait syarat batas usia kepala daerah) yang pada pokoknya telah mempertimbangkan bahwa dalam kaitannya dengan kriteria usia UUD NRI 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu untuk menduduki semja jabatan dan aktivitas pemerintahan. Hal ini merupakan kebijakan hukum terbuka (opened legal policy), yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk Undang-Undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang yang apapun pilihannya, tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 2) Putusan Nomor 37-39/PUU-VIII/2010 Penguian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) terhadap UUD NRI 1945 (terkait syarat batas usia pimpinan KPK) yang pada pokoknya UUD NRI 1945 tidak menetapkan batasan usia minimum tertentu untuk menduduki jabatan atau menjalankan aktivitas pemerintahan. Hal ini mencerminkan kebijakan hukum yang terbuka (open legal policy), yang memungkinkan perubahan oleh pembentuk Undang-Undang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan yang ada. Perubahan tersebut sepenuhnya merupakan wewenang pembentuk Undang- Undang dan tidak bertentangan atau dilarang oleh UUD NRI 1945 3) Putusan Nomor 26/PUU-VII/2009 Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang PEMILU terhadap UUD NRI 1945 (terkait syarat minimal perolehan suara) yang pada pokoknya Mahkmah Konstitusi menyatakan: “Bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk 21 membatalkan Undang-Undang jika kalua norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk Undang-Undang. Meskipun seandainya isi suatu Undang-Undang dinilai buruk, maka Mahkamah tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable. Sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah” 4) Putusan Nomor 7/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang MK terhadap UUD NRI 1945 (terkait syarat batas usia hakim konstitusi) yang pada pokoknya Mahkamah Konstitusi menyatakan: “Terhadap kriteria usia yang UUD 1945 tidak menentukan batasan usia tertentu untuk menduduki semua jabatan dan aktivitas pemerintahan, hal ini merupakan kebijakan hukum (legal policy) pembentuk Undang- Undang, yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk Undang- Undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang yang apapun pilihannya, tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945” 37. Bahwa oleh karena itu, meskipun pada dasarnya Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa penetapan syarat usia untuk jabatan publik merupakan bagian dari kebijakan hukum (legal policy) yang ditentukan oleh pembentuk Undang-Undang dan apapun pilihan yang diambil oleh pembentuk Undang-Undang, hal tersebut tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945, namun masih terdapat ruang konstitusional bagi Mahkamah Konstitusi untuk menguji dan menilai apakah norma tersebut melanggar prinsip-prinsip konstitusional. 22 Sebagaimana dalam Putusan MK Nomor 7/PUU-XI/2013, MK memberikan tambahan pandangan yakni: “Namun demikian, menurut Mahkamah hal tersebut dapat menjadi permasalahan konstitusional jika aturan tersebut menimbulkan problematika kelembagaan, yaitu tidak dapat dilaksanakan, aturannya menyebabkan kebuntuan hukum (dead lock) dan menghambat melaksanakan kinerja lembaga negara yang bersangkutan yang pada akhirnya menimbulkan kerugian konstitusionalitas warga negara.” 38. Bahwa apabila ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf f UU BPJS tetap diberlakukan dan dipertahankan, maka berpotensi untuk menimbulkan problematika kelembagaan sebagaimana Putusan MK Nomor 7/PUU- XI/2013. Seperti kita ketahui bersama, bahwa transformasi digital dalam pelayanan publik, termasuk sistem informasi BPJS, menuntut kepemimpinan yang responsif terhadap perkembangan teknologi informasi, big data, dan sistem pelayanan berbasis digital. Dalam hal ini generasi muda merupakan segmen populasi yang secara umum lebih adaptif terhadap perubahan teknologi, sehingga dalam situasi dimana kebutuhan akan anak muda yang inovatif dan melek digital terutama untuk mengelola sistem BPJS yang kompleks, pembatasan usia justru dapat mengeliminasi calon-calon potensial yang secara sejatinya memiliki keahlian, pengalaman, dan kapabilitas untuk memastikan bahwa BPJS menjadi lembaga publik yang inklusif dan modern. Akibatnya, proses seleksi dapat terkendala atau bahkan gagal memperoleh kandidat yang ideal, yang pada gilirannya menghambat pelaksanaan fungsi BPJS sebagai lembaga publik penyelenggara jaminan sosial; 39. Bahwa sebagaimana pemohon a quo sampaikan, apabila organ BPJS seperti anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tidak dapat diisi oleh sosok muda di bawah 40 (empat puluh) tahun padahal telah memiliki latar belakang akademik, pengalaman manajerial, serta wawasan teknologi yang sangat relevan dengan perkembangan jaman, maka sangat disayangkan jika norma ketentuan pembatasan usia tersebut berpotensi menjadi hambatan untuk membuat BPJS menjadi lembaga yang responsif terhadap kemajuan dan tantangan di masa depan. 40. Bahwa untuk memperjelas posisi konstitusional permohonan a quo, penting untuk Pemohon tegaskan bahwa Mahkamah sebelumnya pernah memutus permohonan terhadap norma yang sama yakni Pasal 25 ayat (1) 23 huruf f UU BPJS dalam Putusan No. 47/PUU-XIII/2015, namun permohonan a quo berbeda secara pendekatannya. Pertama, permohonan ini tidak hanya menyoal legal policy, tetapi juga mengemukakan substansial norma usia dari sisi keadilan, kesetaraan, dan persamaan berbasis usia. Kedua, permohonan ini didukung oleh pendekatan yang lebih komprehensif: filosofis, yuridis, dan empiris. Oleh karena itu, permohonan ini bukan pengulangan, melainkan menghadirkan isu konstitusional baru yang relevan dan layak diperiksa; 41. Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Mahkamah Konstitusi dalam perkara a quo seharusnya memberikan tafsir bersyarat terhadap ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf f UU BPJS, yakni dengan menyatakan “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau memiliki pengalaman dalam jabatan manajerial pada institusi atau entitas yang menyelenggarakan pelayanan publik dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat dicalonkan”. 42. Bahwa berkaitan dengan “tafsir bersyarat” tersebut, Pemohon dengan ini menyampaikan penegasan batasan makna dari frasa-frasa dimaksud, agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan tetap sejalan dengan prinsip lex certa dalam pembentukan norma hukum, yaitu sebagai berikut:  “Pengalaman dalam jabatan manajerial” dimaknai sebagai pengalaman nyata dan terukur dalam memimpin, mengatur, serta mengambil keputusan strategis pada suatu unit, departemen, lembaga, atau organisasi baik di sektor publik maupun privat, dengan tanggung jawab atas sumber daya manusia, keuangan, dan/atau kebijakan organisasi;  “Entitas yang menyelenggarakan pelayanan publik” dimaknai sebagai lembaga, organisasi, atau badan hukum, baik milik negara, swasta, maupun organisasi non-pemerintah, yang secara langsung memberikan layanan dasar atau strategis kepada masyarakat luas dalam bidang kesehatan, pendidikan, keuangan, sosial, transportasi, atau bidang lain yang menyangkut hajat hidup orang banyak atau kepentingan umum; 43. Bahwa sebagai penguatan atas permohonan tafsir bersyarat yang diajukan, Pemohon juga telah melakukan penelusuran terhadap dokumen 24 pembentukan UU BPJS khususnya terkait ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf f, terhadap risalah rapat DPR dan Naskah Akademik RUU BPJS, tidak ditemukan alasan eksplisit maupun argumentasi normatif yang menjelaskan secara rinci latar belakang penetapan usia minimal 40 tahun sebagai syarat menjadi anggota Dewan Pengawas atau Direksi BPJS. Ketentuan tersebut tampak dimuat sebagai standar administratif semata, tanpa dukungan analisis filosofis, yuridis, atau sosiologis yang memadai. Ketiadaan dasar tersebut menunjukkan lemahnya ratio legis dari norma a quo, dan semakin menegaskan bahwa pembatasan usia ini tidak memiliki legitimasi konstitusional; 44. Bahwa Bahwa dengan demikian, norma a quo harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional), sepanjang tidak dimaknai sebagaimana tersebut di atas, guna menjamin perlindungan hak konstitusional warga negara, prinsip keadilan substantif, serta untuk menghindari ketidakadilan yang intolerable. ALASAN KETIGA, SECARA EMPIRIS-SOSIOLOGIS NORMA SYARAT USIA DALAM Pasal 25 ayat (1) huruf f UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BPJS BERTENTANGAN DENGAN POTENSI KEPEMIMPINAN GENERASI MUDA DALAM BONUS DEMOGRAFI BERDASARKAN REALITAS DAN SOSIAL EMPIRIS 45. Bahwa dalam dinamika perkembangan sosial dan kependudukan Indonesia saat ini, terjadi fenomena bonus demografi yang sangat signifikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bappenas, Indonesia tengah memasuki periode bonus demografi sejak tahun 2020 yang diproyeksikan mencapai puncaknya pada tahun 2030, dengan sekitar 70% penduduk Indonesia berada dalam usia produktif (15–64 tahun). Data menunjukkan bahwa:  Lebih dari 50% penduduk merupakan Generasi Z dan Milenial, yang sedang atau akan memasuki usia 25–40 tahun;  Piramida penduduk menunjukkan penyempitan pada kelompok usia muda (0–14 tahun) dan pelebaran pada usia produktif. 25 Ketentuan dalam Pasal 25 ayat (1) huruf f UU BPJS yang menetapkan batas usia minimal 40 tahun untuk calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi BPJS berpotensi menghambat partisipasi generasi produktif, serta tidak sejalan dengan arah kebijakan pembangunan sumber daya manusia berbasis demografi. 46. Bahwa jumlah penduduk usia produktif Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan mencapai 191 juta orang dari total proyeksi penduduk sebanyak 273 juta orang, menunjukkan dominasi kelompok usia produktif yang seharusnya menjadi kekuatan nasional dalam berbagai bidang, termasuk sektor pelayanan publik dan jaminan sosial. Dalam konteks tersebut, generasi muda profesional yang berusia di bawah 40 tahun justru merupakan bagian terpenting dalam pembangunan nasional ke depan, yang memiliki karakteristik: 1) Tingkat pendidikan formal yang lebih tinggi dibandingkan generasi sebelumnya, 2) Penguasaan teknologi informasi dan digitalisasi pelayanan publik, 3) Pengalaman profesional yang diperoleh lebih dini melalui dinamika industri, ekonomi kreatif, dan lembaga publik. 8. Bahwa Pemohon secara pribadi merupakan representasi konkret dari generasi muda profesional Indonesia, yang memiliki pengalaman dan kompetensi relevan dalam bidang pelayanan publik serta pengelolaan institusi strategis. Pemohon merupakan bagian dari kelompok usia produktif yang menjadi kekuatan utama dalam pembangunan nasional saat ini, bukan hanya sekedar usia akan tetapi berkesesuaian dengan Pendiidikan, Pengalaman dan bahkan prestasi sebagai bukti empiris yang telah dicapai oleh Pemohon, yang selanjutnya akan kami uraiakn sebagai berikut: a. Pengalaman Pekerjaan Profesional 1) Pemohon pernah menjabat sebagai Komisaris PT Bank Syariah Mandiri dan Komisaris Independen PT Bank Syariah Indonesia. Rekam jejak ini menunjukkan keterpaduan antara pemahaman teknis pelayanan publik dan kemampuan dalam tata kelola keuangan; 26 2) Pemohon Pernah juga menjabat pada sektor privat di PT Merial Insan Medika/Merial Health dan PT. Merial Media Utama, masing-masing sebagai komisaris. Yang berdampak bagi bagi masyarakat umum; b. Pendidikan Formal dan Non Formal Pemohon memiliki latar belakang pendidikan formal di Pendidikan Dokter Gigi Universitas Hasanuddin. Magister bidang kesehatan masyarakat di Universitas Indonesia jurusan Administrasi Dan Kebijakan Kesehatan. Doktor Ilmu Kesehatan Masyarakat dari Universitas Indonesia dengan disertasi berjudul "Rumusan Kebijakan Asuransi Kesehatan Tambahan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional". Disertasi tersebut mengkaji kebutuhan masyarakat terhadap asuransi kesehatan tambahan yang dapat melengkapi cakupan layanan JKN, dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif yang melibatkan analisis data Survei Sosial Ekonomi Nasional serta wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan; c. Kontribusi dan Penghargaan 1) Bahwa Pemohon menjabat sebagai Komisaris Independen PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) sejak 1 Februari 2021 hingga November 2023. Selama masa jabatan Pemohon tersebut, BSI mencatatkan pertumbuhan signifikan sebagaimana dalam laporan keuangan publikasi triwulan 31 maret 2021 hingga 30 september 2023 telah tercatat adanya peningkatan aset sebesar 36%, liabilitas 33%, ekuitas 65%, dan modal 56%. Pertumbuhan tersebut mencerminkan kontribusi Pemohon dalam penguatan tata kelola dan strategi bisnis bank syariah terbesar di Indonesia; 2) Bahwa selanjutnya keberhasilan Pemohon terhadap kontribusi sebagai komisaris BSI dalam mendorong literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia juga dibuktikan dengan penerimaan penghargaan sebagai Tokoh Penggiat Ekonomi Syariah Terbaik dari Bank Indonesia pada tahun 2021 dan penghargaan Ten Outstanding Young Person (TOYP) Indonesia kategori Prestasi Bisnis, Ekonomi, dan Kewirausahaan oleh Junior Chamber International (JCI) Indonesia pada tahun 2022, sebagai pengakuan atas kiprah dan 27 inspirasi yang diberikan kepada pemuda Indonesia dalam bidang ekonomi dan kewirausahaan; Bahwa seluruh rekam jejak, sertifikasi, dan pengakuan resmi tersebut mempertegas bahwa Pemohon memiliki kapasitas teknis, pengalaman manajerial, serta pemahaman tata kelola kelembagaan yang memadai dan sesuai dengan fungsi serta tanggung jawab jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi atau Dewan Pengawas BPJS. Kemampuan dalam manajemen risiko, good corporate governance, serta integrasi sektor kesehatan dan keuangan menjadi nilai tambah signifikan; 9. Bahwa Pemohon merupakan bagian dari generasi profesional muda Indonesia yang menjadi bagian dari bonus demografi nasional 2020–2035. Norma usia ini tidak hanya merugikan hak Pemohon secara individual, tetapi juga membatasi hak struktural generasi muda untuk terlibat dalam jabatan strategis publik; 47. Bahwa perkembangan dunia profesional di Indonesia juga menunjukkan pergeseran signifikan, di mana generasi muda usia 30–40 tahun telah mendominasi posisi strategis di berbagai sektor, termasuk sektor keuangan, teknologi, dan pelayanan publik. Data LinkedIn Workforce Report 2024 memperlihatkan bahwa rata-rata usia pemimpin profesional di Indonesia kini berada pada rentang usia tersebut, mencerminkan akselerasi kompetensi dan kematangan generasi muda. Contoh konkret keberhasilan generasi muda dalam mengemban jabatan publik dan manajerial strategis, antara lain:  Yuliandre Darwis, yang pada usia 36 tahun menjabat sebagai Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat periode 2016–2019. Ia juga dipercaya sebagai Presiden OIC Broadcasting Forum pada 2017. Capaian ini menunjukkan bahwa usia bukan indikator tunggal kepemimpinan publik, dan profesional muda terbukti mampu memimpin lembaga strategis dengan akuntabilitas tinggi;  Angela Tanoesoedibjo, diangkat sebagai Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada usia 32 tahun dan terbukti mampu menjalankan peran strategis dalam pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Ini menunjukkan bahwa usia muda bukan hambatan 28 untuk kontribusi pemerintahan, dan pembatasan usia justru berisiko menghalangi partisipasi SDM potensial dalam pembangunan nasional;  Bahwa di tingkat global, terdapat pula Jacinda Ardern menjadi Perdana Menteri Selandia Baru pada usia 37 tahun dan Sebastian Kurz menjadi Kanselir Austria pada usia 31 tahun; 48. Bahwa perkembangan tersebut menunjukkan bahwa faktor usia biologis bukanlah indikator utama dari kompetensi, kapasitas manajerial, maupun kesiapan memimpin lembaga publik, termasuk lembaga strategis seperti BPJS yang mengelola sistem jaminan sosial nasional; 49. Bahwa norma Pasal 25 ayat (1) huruf (f) UU BPJS yang menetapkan usia minimal 40 tahun tidak mempertimbangkan perubahan sosial, dinamika kompetensi profesional, serta transformasi kebutuhan pelayanan publik di era digital dan teknologi informasi. Bahwa secara empiris, ketentuan tersebut membatasi partisipasi generasi muda yang potensial, menghambat regenerasi kepemimpinan dalam lembaga publik, menciptakan hambatan administratif tanpa korelasi langsung dengan kompetensi substantif; 50. Bahwa dengan mempertimbangkan prinsip keseimbangan generasi dan memperluas partisipasi berdasarkan kompetensi, lembaga seperti BPJS justru akan memperoleh manfaat dari keragaman usia dan pengalaman, serta mempercepat inovasi dalam penyelenggaraan jaminan sosial nasional; 51. Bahwa dengan demikian, mempertahankan batas usia absolut 40 tahun tanpa pengecualian bertentangan dengan realitas sosial masyarakat Indonesia kontemporer dan tidak sejalan dengan cita-cita negara untuk membangun pemerintahan yang inklusif, partisipatif, dan adaptif. ALASAN KEEMPAT, PERBANDINGAN DI BEBERAPA NEGARA MENGENAI JABATAN YANG SETARA DENGAN BPJS ATAU PELAYANAN PUBLIK; 52. Bahwa dalam praktik ketatanegaraan modern, negara-negara demokratis menunjukkan kecenderungan untuk tidak memberlakukan batas usia minimum yang rigid dan absolut dalam pengisian jabatan publik strategis, melainkan mempertimbangkan faktor kapasitas kepemimpinan, pengalaman profesional, serta menyelenggarakan pelayanan publik. 29 Pendekatan ini mendorong meritokrasi dan keterbukaan partisipasi generasi muda dalam pemerintahan. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa contoh negara, yaitu: a. Jabatan Publik Yang Menjalankan Fungsi Pemerintahan (Setera BPJS) 1) Prancis: Tidak terdapat batas usia dalam pengangkatan Direktur CNAM (setara BPJS), hanya mensyaratkan integritas dan kompetensi; 2) Inggris: Penunjukan CEO National Health Service (NHS) didasarkan pada pengalaman, banyak yang berasal dari usia 30-an; 3) Selandia Baru: Jabatan strategis teknokratis di Kementerian Pembangunan Sosial terbuka tanpa pembatasan umur; 4) Singapura: Badan seperti Central Provident Fund (CPF) menunjuk profesional muda sebagai eksekutif senior tanpa syarat usia; 5) Indonesia: Mahkamah Konstitusi sendiri telah memberikan tafsir konstitusional terkait usia dalam Putusan MK terdahulu bahwa usia bukanlah syarat mutlak apabila terdapat pengalaman dalam jabatan publik; Maka, pembatasan usia minimal 40 tahun dalam Pasal 25 ayat (1) huruf f UU BPJS bertentangan dengan praktik konstitusional modern dan tidak memenuhi asas proporsionalitas serta inklusivitas yang diakui secara global. b. Jabatan Publik dan Pemerintahan 1) Emmanuel Macron, terpilih sebagai Presiden Prancis pada tahun 2017 dalam usia 39 tahun, menjadikannya presiden termuda dalam sejarah modern Prancis. Dalam kerangka hukum Prancis, setelah reformasi konstitusi tahun 2011, usia minimum calon presiden hanya ditetapkan 18 tahun. Pemilihan Macron menunjukkan bahwa faktor utama yang dipertimbangkan adalah visi, kapasitas kepemimpinan, dan pengalaman relevan, bukan usia biologis; Bahwa keberhasilan kepemimpinan Macron tercermin dalam berbagai kebijakan reformis yang berdampak signifikan terhadap perekonomian Prancis, termasuk reformasi pasar tenaga kerja, penguatan sektor energi terbarukan, serta kebijakan fiskal yang berorientasi pada pertumbuhan dan stabilitas. Selama masa jabatannya, tingkat 30 pengangguran Prancis tercatat menurun ke level terendah sejak 2008. Hal ini membuktikan bahwa usia muda bukanlah hambatan dalam menjalankan tugas kepemimpinan negara secara efektif, apabila didukung oleh kapasitas dan komitmen publik yang kuat; 2) Jacinda Ardern, Bahwa selain Prancis, Selandia Baru yang dilantik sebagai Perdana Menteri pada usia 37 tahun pada tahun 2017, juga memberikan contoh konkret keberhasilan pemimpin muda. Selandia Baru tidak memberlakukan batas usia minimum yang kaku untuk jabatan perdana menteri, dan penilaian terhadap calon pemimpin didasarkan pada kapasitas politik, pengalaman, serta komitmen terhadap kesejahteraan rakyat; Bahwa di bawah kepemimpinan Jacinda Ardern, Selandia Baru berhasil mendapatkan pengakuan internasional dalam penanganan pandemi COVID-19 secara cepat, humanis, dan efektif, dengan angka infeksi dan kematian yang relatif rendah dibandingkan banyak negara maju lainnya. Ardern juga dikenal memperjuangkan isu kesejahteraan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan kesetaraan gender. Ini membuktikan bahwa keterbukaan terhadap pemimpin muda membawa pembaruan dan responsivitas dalam menghadapi tantangan sosial modern; 53. Bahwa berbagai contoh tersebut diatas menunjukkan bahwa fleksibilitas dalam pengaturan usia jabatan publik memberikan peluang kepada generasi muda yang memiliki kapasitas profesional dan integritas untuk berkontribusi secara nyata terhadap kemajuan negara. Bahwa keberhasilan tersebut bukan sekadar persoalan usia, tetapi lebih pada kualitas kepemimpinan, pengalaman relevan, dan visi strategis; 54. Bahwa berdasarkan prinsip hukum perbandingan (comparative constitutional law), praktik konstitusional di Prancis dan Selandia Baru ddapat dan beberara negara lainnya dengan jabatan setara BPJS juga dapat dijadikan rujukan bahwa pengaturan syarat usia secara fleksibel dan berbasis meritokrasi lebih sejalan dengan prinsip demokrasi modern, keadilan substantif, serta perlindungan hak-hak konstitusional warga negara; 55. Bahwa oleh karena itu, ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf (f) Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS yang membatasi usia 31 minimal secara absolut tanpa mempertimbangkan kapasitas individu, harus ditafsirkan secara bersyarat (conditionally unconstitutional), untuk tetap membuka peluang partisipasi generasi muda profesional dalam jabatan strategis yang berdampak luas bagi kesejahteraan publik. IV. PETITUM Bahwa berdasarkan kewenangan Mahkamah dan setelah memperhatikan kedudukan hukum (legal standing) dan alasan-alasan hukum baik secara filosofis, yurids-konstitusional, empiris-sosiologis dan perbandingan diberbagai negara (Comparative Constituinal Law), yang telah Pemohon uraikan tersebut di atas, maka Pemohon dengan ini memohon kepada Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan pada Pasal 25 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau memiliki pengalaman dalam jabatan manajerial pada institusi atau entitas yang menyelenggarakan pelayanan publik dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat dicalonkan”. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-12 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS); 32 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM; 5. Bukti P-5 : Fotokopi SK OJK No. 14/KDK.03/2021 tentang Pengangkatan Pemohon sebagai Komisaris BSI; 6. Bukti P-6A : Fotokopi Sertifikat Pelatihan Dasar Perbankan Syariah (April 2020); 7. Bukti P-6B : Fotokopi Sertifikasi Kompetensi Level 1 oleh BNSP; 8. Bukti P-6C : Fotokopi Sertifikasi Kompetensi Komisaris Level 2 oleh BNSP; 9. Bukti P-6D : Fotokopi Sertifikasi General Banking Syariah Tingkat 1 (LPPI); 10. Bukti P-6E : Fotokopi Sertifikasi General Banking Syariah Tingkat 2 (LPPI); 11. Bukti P-6F : Fotokopi Sertifikasi General Banking Syariah Tingkat 3 (LPPI); 12. Bukti P-6G : Fotokopi Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Tingkat 1 (PT Peak Pratama Indonesia); 13. Bukti P-6H : Fotokopi Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Tingkat 2 (PT Peak Pratama Indonesia); 14. Bukti P-6I : Fotokopi Analisis Laporan Keuangan BSI (2021–2023); 15. Bukti P-6J : Fotokopi Curiculum Vitae (CV) Muhammad Arief Rosyid Hasan; 16. Bukti P-7 : Fotokopi Putusan MK Nomor 15/PUU-V/2007; 17. Bukti P-8 : Fotokopi Putusan MK Nomor 37-39/PUU-VIII/2010; 18. Bukti P-9 : Fotokopi Putusan MK Nomor 26/PUU-XI/2009; 19. Bukti P-10 : Fotokopi Putusan Nomor 7/PUU-XI/2013; 20. Bukti P-11 : Fotokopi Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023; 33 21. Bukti P-12 : Fotokopi Statistik Demografi Indonesia (Hasil Sensus Penduduk 2020); [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian UUD NRI Tahun 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil Pasal 25 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) (selanjutnya disebut UU BPJS) terhadap Undang-Undang Dasar, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; 34 Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 35 c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 25 ayat (1) huruf f UU BPJS yang menyatakan: “Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi, calon yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut: f. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat dicalonkan menjadi anggota;” 2. Bahwa Pemohon mengkualifikasikan diri sebagai perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk; 3. Bahwa Pemohon dalam waktu dekat dan pada kesempatan yang akan datang, berniat untuk mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi BPJS Kesehatan. Namun, ketentuan batas usia paling rendah 40 (empat puluh) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) huruf f UU BPJS, menutup kesempatan Pemohon untuk mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi BPJS, karena saat ini Pemohon masih berusia 39 (tiga puluh sembilan) tahun; 4. Bahwa menurut Pemohon, BPJS merupakan lembaga publik yang dibentuk oleh pemerintah dan menjalankan fungsi pelayanan publik di bidang jaminan sosial, maka jelas bahwa ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf f UU BPJS telah bertentangan dengan hak-hak konstitusional Pemohon yang diatur dan dilindungi oleh UUD NRI Tahun 1945, yaitu Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945; 36 5. Bahwa menurut Pemohon, Pemohon adalah representasi generasi muda profesional yang aktif dalam pembangunan nasional, dengan rekam jejak pendidikan, pengalaman kerja, dan kontribusi nyata di bidang pelayanan publik serta tata kelola institusi strategis. Maka dengan kualifikasi tersebut, Pemohon memiliki kapasitas konstitusional dan legitimasi moral untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap norma a quo yang dinilai menghambat peran serta generasi muda produktif dalam pengelolaan institusi publik. Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menguraikan berkenaan dengan anggapan kerugian hak konstitusional yang dimiliki dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemohon sebagai perseorangan warga negara telah dapat menjelaskan memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 yang merasa dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 25 ayat (1) huruf f UU BPJS, di mana berkaitan dengan usia sebagai salah satu syarat untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi BPJS, telah menghambat Pemohon mencalonkan diri pada jabatan-jabatan tersebut. Dalam kualifikasi demikian, Pemohon telah dapat menguraikan adanya anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon yang dialami serta adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional yang dimiliki oleh Pemohon dengan berlakunya norma Pasal 25 ayat (1) huruf f UU BPJS yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami oleh Pemohon tersebut bersifat spesifik, aktual, atau setidak-tidaknya potensial akan terjadi. Oleh karena itu, apabila permohonan Pemohon dikabulkan oleh Mahkamah maka anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami Pemohon tidak terjadi lagi ataupun tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya inkonstitusionalitas norma yang didalilkan Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan 37 permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan norma Pasal 25 ayat (1) huruf f UU BPJS bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa menurut Pemohon, Pemohon akan mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi BPJS, dan telah memenuhi seluruh kualifikasi kompetensi serta integritas yang diperlukan, namun terhalang oleh keberlakuan norma Pasal 25 ayat (1) huruf f UU BPJS karena usia Pemohon 39 (tiga puluh sembilan) tahun. 2. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf f UU BPJS yang mensyaratkan bahwa calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi BPJS harus berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun, secara nyata mengabaikan asas kesetaraan. Pasal tersebut tidak memberikan ruang alternatif bagi warga negara yang belum berusia 40 (empat puluh) tahun namun memiliki pengalaman, kualitas, integritas, dan kompetensi yang dapat dipertimbangkan sebagai ukuran utama dalam pengisian jabatan publik. Hal tersebut tidak sesuai dengan konsep negara hukum yang menghendaki bahwa setiap pembatasan terhadap hak konstitusional warga negara harus didasarkan pada alasan yang sah (legitimate aim) dan proporsionalitas (principle of proportionality). 3. Bahwa menurut Pemohon, pembentukan norma hukum ataupun perubahan norma hukum, harus senantiasa bersandar pada nilai-nilai filosofis dasar negara hukum, termasuk prinsip keadilan, rasionalitas, dan kesetaraan. Oleh karena itu, mempertahankan syarat usia minimal 40 (empat puluh) tahun dalam Pasal 25 ayat (1) huruf f UU BPJS bertentangan dengan prinsip negara hukum, karena secara jelas dan nyata menciptakan perlakuan hukum yang tidak setara, menghambat warga negara untuk memperoleh hak dalam pemerintahan atau pelayanan publik, tidak proporsional dan tidak relevan dengan tujuan jabatan Dewan Pengawas atau Direksi BPJS; 38 4. Bahwa menurut Pemohon, ketika suatu norma hukum tidak memiliki justifikasi rasional yang dapat dipertanggungjawabkan secara objektif, maka konsekuensinya bukan hanya menimbulkan ketimpangan, tetapi dapat sampai pada taraf ketidakadilan yang intolerable. Norma batas usia minimal 40 tahun merupakan contoh konkret di mana pembatasan yang tidak rasional menghasilkan bentuk ketidakadilan yang melampaui ambang toleransi konstitusional; 5. Bahwa menurut Pemohon, meskipun norma a quo berasal dari kebijakan hukum terbuka (opened legal policy) yang menjadi kewenangan pembentuk Undang- Undang, namun dalam perkara a quo norma syarat usia tersebut telah menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip persamaan, keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak konstitusional warga negara; 6. Bahwa menurut Pemohon, norma Pasal 25 ayat (1) huruf f UU BPJS yang menetapkan usia minimal 40 tahun tidak mempertimbangkan perubahan sosial, dinamika kompetensi profesional, serta transformasi kebutuhan pelayanan publik di era digital dan teknologi informasi. Bahwa secara empiris, ketentuan tersebut membatasi partisipasi generasi muda yang potensial, menghambat regenerasi kepemimpinan dalam lembaga publik, menciptakan hambatan administratif tanpa korelasi langsung dengan kompetensi substantif; 7. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf f UU BPJS yang membatasi usia minimal secara absolut tanpa mempertimbangkan kapasitas individu, harus ditafsirkan secara bersyarat (conditionally unconstitutional), untuk tetap membuka peluang partisipasi generasi muda profesional dalam jabatan strategis yang berdampak luas bagi kesejahteraan publik. Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan materi muatan Pasal 25 ayat (1) huruf f UU BPJS bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau memiliki pengalaman dalam jabatan manajerial pada institusi atau entitas yang menyelenggarakan pelayanan publik dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat dicalonkan”. 39 [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-12 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 17 Juni 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK. [3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil permohonan Pemohon a quo, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berkaitan dengan ketentuan Pasal 60 UU MK dan/atau Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), sehingga terhadap norma a quo dapat dimohonkan pengujian kembali. Pasal 60 UU MK menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pasal yang telah dilakukan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah hanya dapat dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian dan/atau alasan permohonan yang berbeda. Berkenaan dengan norma Pasal 25 ayat (1) huruf f UU BPJS, Mahkamah telah memeriksa dan memutus konstitusionalitas norma dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47/PUU-XIII/2015 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 13 Oktober 2016, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 28C, Pasal 28D dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Sedangkan, dalam permohonan a quo, beberapa norma 40 UUD NRI Tahun 1945 yang digunakan sebagai dasar pengujian adalah Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang belum pernah digunakan dalam Perkara Nomor 47/PUU-XIII/2015. Di samping itu, berkenaan dengan alasan permohonan, Pemohon dalam perkara a quo hanya mempersoalkan batas usia terendah yakni 40 (empat puluh) tahun untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi BPJS, sedangkan berkaitan dengan batas usia tertinggi 60 (enam puluh) tahun untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi BPJS tidak dipersoalkan oleh Pemohon. Sementara itu, dalam permohonan Perkara Nomor 47/PUU-XIII/2015, mempersoalkan batas terendah dan batas tertinggi usia untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi BPJS, sehingga terhadap permohonan Pemohon a quo memiliki dasar pengujian yang berbeda dan alasan-alasan permohonan yang berbeda pula. Oleh karena itu, permohonan Pemohon a quo, terlepas secara substansial dapat dibuktikan atau tidak, namun secara formal permohonan a quo dapat diajukan kembali, tanpa terhalang ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021. Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan isu konstitusionalitas norma Pasal 25 ayat (1) huruf f UU BPJS yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon. [3.11] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan, menurut Mahkamah isu konstitusionalitas yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah berkenaan dengan norma Pasal 25 ayat (1) huruf f UU BPJS yang menurut Pemohon syarat usia paling rendah 40 (empat puluh) tahun untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi BPJS telah menimbulkan diskriminasi maupun ketidakpastian hukum yang adil sehingga bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Berkaitan dengan dalil Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut, sebagai berikut. [3.11.1] Bahwa berkenaan dengan penentuan syarat usia untuk menduduki jabatan tertentu acapkali menjadi objek pengujian di Mahkamah dan telah pula dipertimbangkan Mahkamah dalam beberapa putusan sebelumnya, di antaranya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-V/2007, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum tanggal 27 November 2007, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37-39/PUU-VIII/2010, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka 41 untuk umum tanggal 15 Oktober 2010, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum tanggal 18 Oktober 2011, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIV/2016, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum tanggal 5 April 2017. Dalam putusan-putusan tersebut, berkenaan dengan syarat usia paling rendah dan paling tinggi dalam jabatan tertentu telah diatur dalam undang-undang, dan Mahkamah telah berpendirian bahwa hal tersebut menjadi kewenangan sepenuhnya pembentuk undang-undang yang lazim disebut sebagai kebijakan hukum terbuka. Lebih dari itu, UUD NRI Tahun 1945 sebagai norma yang menjadi dasar pengujian dalam pengujian undang-undang tidak mengatur secara spesifik terkait dengan usia paling rendah ataupun paling tinggi bagi seseorang untuk mendaftarkan diri sebagai calon dan/atau menduduki jabatan tertentu, in casu sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi BPJS. Oleh karena itu, dengan tidak adanya pengaturan dan pedoman dalam UUD NRI Tahun 1945 yang berkaitan dengan syarat usia sebagaimana yang dimohonkan Pemohon, hal tersebut dapat menjadi dasar pertimbangan Mahkamah bahwa berkenaan dengan isu konstitusionalitas syarat usia paling rendah dan paling tinggi untuk menjadi anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi BPJS menjadi kewenangan pembentuk undang-undang untuk mengaturnya, sebagai bagian bentuk pelimpahan kewenangan oleh UUD NRI Tahun 1945. Lebih lanjut, berkenaan dengan persoalan usia yang dipersoalkan oleh Pemohon, di antara beberapa putusan Mahkamah yang telah disebutkan di atas, salah satu putusan yang menegaskan hal tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-V/2007 yang dalam salah satu pertimbangan hukumnya pada Paragraf [3.20] menyatakan, sebagai berikut. "........bahwa pemenuhan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan bukan berarti negara tidak boleh mengatur dan menentukan syarat-syaratnya, sepanjang syarat-syarat demikian secara objektif memang merupakan kebutuhan yang dituntut oleh jabatan atau aktivitas pemerintahan yang bersangkutan dan tidak mengandung unsur diskriminasi. Dengan demikian yang menjadi pertanyaan sehubungan dengan permohonan a quo adalah apakah persyaratan usia minimum 30 tahun untuk menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 huruf d UU Pemda, merupakan kebutuhan objektif bagi jabatan kepala daerah atau wakil kepala daerah. Dalam hubungan ini, Mahkamah menegaskan kembali bahwa jabatan maupun aktivitas pemerintahan itu banyak macam-ragamnya, sehingga kebutuhan dan ukuran yang menjadi tuntutannya pun berbeda-beda di antara bermacam-macam jabatan atau aktivitas pemerintahan tersebut. Dalam kaitannya dengan kriteria usia, UUD 1945 tidak menentukan 42 batasan usia minimum tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan atau aktivitas pemerintahan. Hal itu berarti, UUD 1945 menyerahkan penentuan batasan usia tersebut kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya. Dengan kata lain, oleh UUD 1945 hal itu dianggap sebagai bagian dari kebijakan hukum (legal policy) pembentuk undang-undang. Oleh sebab itulah, persyaratan usia minimum untuk masing-masing jabatan atau aktivitas pemerintahan diatur secara berbeda-beda dalam berbagai peraturan perundang- undangan. Misalnya, batas usia minimum untuk menjadi Hakim Konstitusi ditentukan 40 tahun [vide Pasal 16 Ayat (1) huruf c UU MK], batas usia minimum untuk menjadi Hakim Agung ditentukan 50 tahun [vide Pasal 7 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung], batas usia minimum untuk berhak memilih dalam pemilihan umum ditentukan 17 tahun atau sudah kawin atau sudah pernah kawin [vide Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah]. Mungkin saja batas usia minimum bagi keikutsertaan warga negara dalam jabatan atau kegiatan pemerintahan itu diubah sewaktu-waktu oleh pembentuk undang-undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal itu sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang yang tidak dilarang. Bahkan, seandainya pun suatu undang-undang tidak mencantumkan syarat usia minimum (maupun maksimum) tertentu bagi warga negara untuk dapat mengisi suatu jabatan atau turut serta dalam kegiatan pemerintahan tertentu, melainkan menyerahkan pengaturannya kepada peraturan perundang-undangan di bawahnya, hal demikian pun merupakan kewenangan pembentuk undang-undang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945." Di samping itu, berkenaan dengan persoalan isu konstitusionalitas syarat batas usia paling rendah dan paling tinggi untuk menduduki jabatan tertentu juga ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37-39/PUU-VIII/2010, yaitu berkaitan dengan batas usia minimal dan maksimal pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mahkamah mempertimbangkan pada Paragraf [3.14] yang menyatakan, sebagai berikut. “…Dalam kaitannya dengan kriteria usia, UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimal atau maksimal tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan atau aktivitas pemerintahan. Hal itu berarti, UUD 1945 menyerahkan penentuan batasan usia tersebut kepada pembentuk Undang-Undang untuk mengaturnya. Dengan kata lain, oleh UUD 1945 hal itu dianggap sebagai bagian dari kebijakan hukum (legal policy) pembentuk Undang-Undang. Oleh sebab itulah, persyaratan usia minimal untuk masing-masing jabatan atau aktivitas pemerintahan diatur secara berbeda-beda dalam berbagai peraturan 43 perundang-undangan sesuai dengan karakteristik kebutuhan jabatan masing-masing;” Selanjutnya, Mahkamah juga menegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011, berkaitan dengan syarat usia hakim konstitusi, Mahkamah mempertimbangkan pada Paragraf [3.11] yang menyatakan, sebagai berikut. “…Bahwa pemenuhan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan bukan berarti negara tidak boleh mengatur dan menentukan syarat-syaratnya, sepanjang syarat-syarat demikian secara objektif memang merupakan kebutuhan yang dituntut oleh jabatan atau aktivitas pemerintahan yang bersangkutan dan tidak mengandung unsur diskrimintatif. Dalam kaitan dengan kriteria usia, UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan atau aktivitas pemerintahan. 69 Artinya, UUD 1945 menyerahkan kepada pembentuk Undang-Undang untuk mengaturnya. Selain itu, Mahkamah dalam putusan Nomor 15/PUU-V/2007, tanggal 27 November 2007 dan putusan Nomor 37- 39/PUU-VIII/2010, tanggal 15 Oktober 2010 pada intinya telah mempertimbangkan bahwa dalam kaitannya dengan kriteria usia UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu untuk menduduki semua jabatan dan aktivitas pemerintahan. Hal ini merupakan kebijakan hukum terbuka (opened legal policy), yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk Undang-Undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang yang, apapun pilihannya, tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945;’ Lebih lanjut, Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIV/2016, juga menegaskan kembali berkaitan dengan batas usia calon anggota Komisi Pemilihan Umum. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam Paragraf [3.13] Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. “…Mahkamah berkesimpulan bahwa sikap pembentuk undang-undang mengenai syarat batas usia pencalonan seseorang pejabat adalah suatu kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang berapa pun syarat usia pencalonan yang ditetapkan tidak dapat dikategorikan sebagai ketentuan yang tidak konstitusional. Hal demikian sesungguhnya telah beberapa kali dipertimbangkan dalam putusan-putusan Mahkamah sebelumnya. Selain itu, menurut Mahkamah pemenuhan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan bukan berarti negara tidak boleh mengatur dan menentukan syarat-syaratnya, sepanjang syarat- syarat demikian secara objektif memang merupakan kebutuhan yang dituntut oleh jabatan atau aktivitas pemerintahan yang bersangkutan dan tidak mengandung unsur diskriminatif. Dalam kaitan dengan kriteria usia, UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu sebagai 44 kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan atau aktivitas pemerintahan. Artinya, UUD 1945 menyerahkan kepada pembentuk Undang-Undang untuk mengaturnya. Terlebih lagi, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-V/2007, tanggal 27 November 2007 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37-39/PUU- VIII/2010, tanggal 15 Oktober 2010 pada intinya telah mempertimbangkan bahwa dalam kaitannya dengan kriteria usia, UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu untuk menduduki semua jabatan dan aktivitas pemerintahan;” Berdasarkan uraian kutipan pertimbangan hukum putusan-putusan tersebut di atas, Mahkamah telah memberikan penegasan berkenaan dengan batas usia paling rendah (minimal) dan paling tinggi (maksimal) untuk menjadi syarat dalam mencalonkan diri atau menduduki jabatan tertentu adalah menjadi kewenangan pembentuk undang-undang yang merupakan kebijakan hukum terbuka. Berkenaan dengan kewenangan pembentuk undang-undang dimaksud, Mahkamah pada konteks syarat usia paling rendah dan syarat usia paling tinggi, pada pokoknya menyerahkan sepenuhnya hal tersebut kepada pembentuk undang- undang untuk merumuskannya, sepanjang berkenaan dengan kewenangan kebijakan hukum terbuka tersebut norma yang dirumuskan tidak menimbulkan problematika kelembagaan, yaitu tidak dapat dilaksanakan, aturannya menyebabkan kebuntuan hukum (deadlock) dan menghambat pelaksanaan kinerja lembaga negara yang bersangkutan yang pada akhirnya menimbulkan kerugian konstitusionalitas warga negara. Terlebih, ihwal penentuan batas usia paling rendah dan paling tinggi untuk menduduki jabatan tertentu untuk dilakukan penyepadanan atau pengalternatifan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, Mahkamah juga telah secara tegas mempertimbangkan dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023, yang telah diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 November 2023, Mahkamah dalam Paragraf [3.15] menyatakan, sebagai berikut. ”....upaya menyesuaikan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden sebagaimana termaktub dalam Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, atau upaya menyepadankan dengan pejabat negara atau penyelenggara negara (public official), dan termasuk menyepadankan atau mengalternatifkan dengan jabatan yang berasal dari hasil pemilihan umum (elected official) masih tetap merupakan dan berada di ranah pembentuk undang-undang….”. Berdasarkan uraian kutipan pertimbangan hukum tersebut di atas, berkenaan dengan penyepadanan atau pengalternatifan usia untuk menduduki 45 jabatan yang disepadankan atau dialternatifkan dengan jabatan tertentu, Mahkamah telah berpendirian bahwa hal tersebut menjadi kewenangan pembentuk undang- undang. Meskipun berkaitan dengan esensi yang terdapat dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023 tidak sama persis dengan esensi dalam pertimbangan hukum putusan-putusan yang telah dikutip di atas, namun Mahkamah berpendapat hal tersebut memiliki semangat yang sama bahwa berkenaan dengan penentuan syarat usia paling rendah dan paling tinggi untuk menduduki jabatan tertentu, termasuk dalam hal ini menyepadankan atau mengalternatifkan dengan pengalaman pernah menduduki jabatan lain, hal tersebut adalah menjadi kewenangan pembentuk undang-undang untuk merumuskannya. [3.11.2] Bahwa selanjutnya berkaitan dengan argumentasi dalil Pemohon yang menyatakan mempertahankan syarat usia minimal 40 (empat puluh) tahun dalam Pasal 25 ayat (1) huruf f UU BPJS bertentangan dengan prinsip negara hukum, karena secara jelas dan nyata menciptakan perlakuan hukum yang tidak setara, menghambat warga negara terutama generasi muda untuk memperoleh hak dalam pemerintahan atau pelayanan publik, tidak proporsional dan tidak relevan dengan tujuan jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi BPJS [vide permohonan Pemohon hlm. 8]. Terhadap dalil Pemohon a quo, Mahkamah dapat memahami argumentasi Pemohon yang menghendaki agar generasi muda dapat menduduki jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi BPJS, namun jika dilihat dalam konteks dan kepentingan yang lebih besar, tidak atau belum adanya kesempatan Pemohon dan juga generasi muda lainnya untuk mengikuti pencalonan dan menduduki jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi BPJS pada periode saat ini, hal tersebut tidak serta merta menghalangi hak konstitusional generasi muda untuk berpartisipasi dalam jabatan tertentu. Sebab, di samping persoalan syarat usia yang acapkali diterapkan untuk menduduki jabatan tertentu, hal yang paling mendasar sebenarnya adalah bagaimana proses seleksi bisa menghasilkan calon pejabat yang berintegritas dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidangnya. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, berkenaan dengan penentuan batasan usia paling rendah ataupun batasan usia paling tinggi bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. 46 [3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, telah ternyata ketentuan norma Pasal 25 ayat (1) huruf f UU BPJS telah menciptakan kepastian hukum yang adil dan persamaan kesempatan dalam pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.13] Menimbang bahwa terhadap hal-hal selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 47 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal sembilan belas, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal tujuh belas bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 14.41 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Agusniwan Etra sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih 48 ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Agusniwan Etra