89/PUU-XVIII/2020

SALINAN PUTUSAN Nomor 89/PUU-XVIII/2020 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Yok Sagita Alamat : Komplek Green Ville A-V/2, RT 008/ RW 014, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat Pekerjaan : Karyawan Swasta Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 3 Maret 2020 memberi kuasa kepada Ari J.C. Pasaribu, S.H., M.Kn., Selamat Lumban Gaol, S.H., M.Kn., Sundari Susilaningsih, S.H., M.Kn., Bernard Brando Yustisio, S.H., dan Lismanida, S.H., M.H., seluruhnya adalah para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum AJC PASARIBU & ASSOCIATES, yang beralamat di Gedung Perkantoran Komunitas Utan Kayu Lt. 1 Nomor 102, Jalan Utan Kayu Raya Nomor 68H, Utan Kayu Utara, Matraman, Jakarta Timur, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 12 Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 12 Oktober 2020 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 200/PAN.MK/2020 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 89/PUU-XVIII/2020 pada tanggal 22 Oktober 2020, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 November 2020 pada pokoknya sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga baru yang berfungsi untuk mengawal konstitusi, tercipta pertama kali melalui Perubahan UUD 1945, sebagaimana tertuang dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (2), serta Pasal 24C UUD Negara RI Tahun 1945, yang diatur lebih lanjut dalam Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut “UU MK” (Bukti P-3). 2. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) huruf (a) UU MK, bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang- undang terhadap UUD Negara RI Tahun 1945. Pasal 24 C ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 antara lain menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar,…” 3 Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK antara lain menyatakan: “(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. ... dst” 3. Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, untuk selanjutnya disebut “UU KK” (Bukti P-4), menyatakan: “(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. ... dst” 4. Selain itu, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, untuk selanjutnya disebut “UU PPP” (Bukti P-5), mengatur bahwa secara hierarkis kedudukan UUD Negara RI Tahun 1945 lebih tinggi dari undang-undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan undang- undang tidak boleh bertentangan dengan UUD Negara RI Tahun 1945. Pasal 7 UU PPP antara lain menyatakan: “(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. ... dst. (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).” Kemudian Penjelasan Pasal 7 ayat (2) UU PPP menyatakan: “Ayat (2) Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “hierarki” adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang- undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.” Pasal 9 ayat (1) UU PPP antara lain menyatakan: “(1) Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” 4 5. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of constitution), maka Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU termasuk keseluruhannya; 6. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang- undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi; 7. Bahwa berkenaan dengan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berhak dan berwenang untuk melakukan pengujian Konstitusional Pasal 55 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, untuk selanjutnya disebut “UU PPHI” yang bertentangan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945; 8. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas Pemohon berpandangan Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian materiil terhadap ketentuan Pasal 55 UU PPHI, terhadap UUD Negara RI Tahun 1945 a quo pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat; 9. Bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut di atas, Mahkamah berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas dan memberikan penafsiran konstitusional terhadap ketentuan Pasal 55 UU PPHI terhadap UUD Negara RI Tahun 1945. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON DAN KERUGIAN PEMOHON 11. KETENTUAN HUKUM TERKAIT LEGAL STANDING PEMOHON 11.1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatur sebagai berikut: a. “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: Perorangan 5 b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang- undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara.“ 11.2. Selanjutnya penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa: “Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “ 11.3. Bahwa Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang (Bukti P-6) menyatakan sebagai berikut: “Pemohon dalam pengujian UU terhadap UUD 1945 adalah: a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam UU; c. Badan hukum publik atau badan hukum privat, atau; d. Lembaga negara 11.4. Bahwa merujuk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi, antara lain Putusan Nomor 006/PUU-III/ 2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan- putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945. b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. 6 e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN PASAL 55 UU PPHI A QUO BERTENTANGAN DENGAN UUD NEGARA RI TAHUN 1945 12. Syarat ke-1, adanya hak dan atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945 sebagai kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK, dengan fakta hukum sebagai berikut: a. Bahwa Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia, merupakan karyawan tetap sebuah perusahaan, yaitu PT Frina Lestari Nusantara dengan jabatan selaku Direktur. Sehubungan dengan legal standing Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo, bersama ini dilampirkan beberapa alat bukti pendukung (vide Bukti P-8A, Bukti P-8B, Bukti P-9, Bukti P-10 dan Bukti P-11) sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK yang hak-hak konstitusionalnya telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 55 UU PPHI; b. Bahwa Pemohon adalah karyawan tetap pada PT Frina Lestari Nusantara yang memiliki masa kerja -/+ 6 (enam tahun) terhitung mulai tanggal 19 Oktober 2010 sampai dengan 4 Januari 2017 dengan Jabatan sebagai Manager Logistik dan Jabatan terakhir sebagai Direktur, yang melaksanakan tugas dibidang robotik produksi barang (vide: Bukti P-8A, Bukti P-8B, dan Bukti P-9). Bahwa Pemohon sebagai pekerja memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945. Bahwa Pemohon sebagai pekerja telah kehilangan hak konstitusionalnya berdasarkan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945 karena Pemohon tidak mendapat perlindungan dan kepastian hukum serta tidak memperoleh keadilan ketika perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak dan seketika kepada Pemohon tanpa melalui proses hukum 7 sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Bukti P-7: UUTK). Bahwa merupakan fakta hukum tak terbantahkan, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menolak permohonan peninjauan kembali Pemohon atas dasar SEMA No. 3 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018 tentang Pemberlakukan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Bahwa penolakan upaya hukum Peninjauan Kembali Pemohon oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan implementasi dari penafsiran kata “khusus” dalam Pasal 55 UU PPHI, dimana kekhususan dari penyelesaian perselisihan hubungan industrial menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah dengan peniadaan upaya hukum peninjauan kembali. Bahwa terkait dengan Pasal 55 UU PPHI yang secara lengkap berbunyi “Pengadilan Hubungan Industrial merupakan pengadilan khusus yang berada pada lingkungan peradilan umum”, maka kata “khusus” yang tertera pada Pasal 55 UU PPHI tersebut wajib dimaknai sesuai dengan norma yang terkandung dalam Pasal 1 angka 16 UUTK yang menyatakan bahwa “Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, dengan demikian tidak tepat apabila Pengadilan Hubungan Industrial yang merupakan pengadilan khusus menolak permohonan Peninjauan Kembali Pemohon dalam memperjuangkan hak-haknya sebagai seorang pekerja, karena Pemohon telah secara nyata kehilangan hak-hak normatifnya berdasarkan Putusan Kasasi No. 419 K/Pdt.Sus-PHI/2019 tertanggal 12 Juni 2019. Bahwa merujuk pada kata “khusus” dalam Pasal 55 UU PPHI, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memaknainya sebagai perlakuan khusus dalam teknis upaya hukum, yaitu dengan meniadakan upaya hukum Peninjauan Kembali dalam proses hukum acara, hal ini dikukuhkan melalui SEMA No. 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakukan 8 Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018. Bahwa penfsiran dan implementasi kata “khusus” dalam Pasal 55 UU PPHI menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut tidak tepat karena seharusnya kata “khusus” yang tertera dalam Pasal 55 UU PPHI tersebut dimaknai sesuai norma Hubungan Industrial Pancasila (HIP) yang tercantum dalam Pasal 1 angka 16 UUTK. Bahwa akibat dari penfsiran dan implementasi kata “khusus” dalam Pasal 55 UU PPHI oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut di atas menimbulkan perlakuan tidak adil bagi Pemohon sebagai pencari keadilan karena bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 dan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Bukti P-31: UU HAM). Bahwa proses penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja melalui Pengadilan Khusus Hubungan Industrial harus dipilah-pilah dan diseleksi menggunakan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia yakni Pancasila dan berlandaskan konstitusi yaitu, Undang-Undang Dasar 1945 yang mana telah tertuang dalam Norma Hubungan Industrial Pancasila (HIP). Bahwa norma Hubungan Industrial Pancasila sendiri sebenarnya telah tercantum pula dalam hukum materiil yaitu dalam Pasal 1 angka 16 UUTK yang menyatakan bahwa “Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”, dengan demikian tidak tepat apabila Pengadilan Hubungan Industrial yang merupakan pengadilan khusus menolak permohonan Peninjauan Kembali, karena telah melanggar norma yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) UU HAM yang menyatakan “Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia”, sehingga dalam hal ini Pemohon patut mendapat kemudahan dan perlakuan 9 khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28H ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945. 13. Syarat ke-2, hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya Pasal 55 UU PPHI sebagai kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK, dengan fakta hukum sebagai berikut: a. Bahwa kata khusus dalam Pasal 55 UU PPHI, tidak didasarkan pada norma Hubungan Industrial Pancasila yang mana landasan konstitusionalnya adalah UUD 1945, hal ini sebelumnya telah tertulis jelas dalam Pasal 1 angka 16 UUTK yang menyatakan “Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; b. Bahwa pencantuman norma nilai-nilai Pancasila (merupakan ideologi negara) dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 1 angka 16 UUTK merupakan karekteristik khusus Penyelesaian Hubungan Industrial, sebagaimana diketahui Lembaga Penyelesaian Hubungan Industrial yang ada saat ini lahir dari norma Hubungan Industrial Pancasila; c. Bahwa akibat dari penfsiran dan implementasi kata “khusus” dalam Pasal 55 UU PPHI oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menekankan pada teknis upaya hukum (peniadaan upaya hukum Peninjauan Kembali) dan tidak didasarkan pada norma Hubungan Industrial Pancasila dengan landasan konstitusional UUD 1945, maka hal ini telah mencederai rasa keadilan Pemohon karena Pemohon kehilangan kesempatan untuk melakukan upaya hukum peninjauan kembali, dimana hal ini bertentangan dengan semangat dan isi norma dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 7 ayat (1) beserta penjelasan Pasal 7 dan juga bertentangan dengan norma Pasal 17 UU HAM; 10 d. Bahwa Pemohon sebagai Karyawan telah melaksanakan tugas dan kewajiban dalam pekerjaannya berdasarkan perintah kerja dari pemilik perusahaan, serta telah memberikan kinerjanya dan performance yang baik kepada perusahaan dengan mengembangkan PT Frina Lestari Nusantara, lebih maju lagi dari sebelumnya; e. Bahwa pada pertengahan tahun 2016 antara Pemohon dan Istri Pemohon (Fransisca Harlijanto) yang juga Direktur Utama Perusahaan telah terjadi Perselisihan dalam Rumah Tangga; f. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2017 Pemohon diberhentikan atau di putus hubungan kerjanya [vide: Bukti P-10 dan Bukti P-11] oleh pemilik perusahaan tanpa prosedur hukum yang jelas dan tidak ada alasan hukum yang kuat, secara langsung dan seketika dari Jabatan sebagai Direktur PT Frina Lestari Nusantara. Pemohon menyatakan menolak dan tidak benar melakukan kesalahan berat karena dituduh mengambil data perusahaan menggunakan flash disk, tuduhan ini bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 102/PUU-1/2003 tanggal 28 Oktober 2004; g. Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permintaan pembayaran pesangon kepada PT Frina Lestari Nusantara (Bukti P-12: Permohonan Pesangon); h. Bahwa upaya penyelesaian perselisihan Pemohon telah melalui tahapan Bipartit (Bukti P-13: Risalah Bipartit), selanjutnya Pemohon mengajukan penyelesaian perselisihan Tripartit dengan Mediasi yang berakhir gagal dan Disnaker Kabupaten Bekasi mengeluarkan Anjuran (Bukti P-14: Anjuran Disnaker); i. Bahwa kemudian Pemohon mengajukan gugatan kepada PT Frina Lestari Nusantara untuk penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, dengan Nomor Perkara 192/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bdg yang di putus pada tanggal 21 Januari 2019 oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung (Bukti P-15: Putusan PHI Bandung); 11 j. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, Tergugat (PT Frina Lestari Nusantara) melakukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Perkara Nomor 419 K/Pdt.Sus-PHI/2019 yang telah diputus tanggal 12 Juni 2019 (Bukti P- 16: Putusan Kasasi PHI); k. Bahwa merupakan fakta hukum yang tak terbantahkan, Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam pemeriksaan perkara tersebut pada tingkat KASASI yang mestinya bertindak selaku Judex Jurist (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 419 K/Pdt.Sus- PHI/2019 tertanggal 12 Juni 2019) namun ternyata juga telah menjalankan fungsi Judex Facti karena memeriksa kembali fakta hukum yang telah ditetapkan oleh Judex Facti/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung serta memeriksa alat bukti baru yang sebelumnya tidak pernah diajukan dalam pemeriksaan tingkat pertama di dan oleh Pengadilan Hubungan Industrial Bandung pada Pengadilan Negeri Bandung (vide Lampiran - 1 hingga Lampiran - 9 Memori Pemohon Kasasi/Tergugat) dan kemudian menerima dan menilai serta menjadi bahan pertimbangan hukum bagi Judex Jurist/Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 419 K/Pdt.Sus-PHI/2019 pada pemeriksaan tingkat kasasi untuk memutus perkara tersebut, hal mana tidak sesuai dengan tugas dan fungsi Makamah Agung sebagai pengadilan kasasi, yakni menjaga kesatuan hukum, di mana untuk mencapai kesatuan hukum tersebut Mahkamah Agung seyogyanya hanya mengadili perkara yang berkaitan dengan persoalan hukum, dan bukan persoalan fakta seperti halnya pengadilan tingkat bawah. l. Bahwa atas Putusan Kasasi tersebut di atas Pemohon bermaksud melakukan Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali, dengan alasan bahwa Judex Jurist/Mahkamah Agung R.I. telah salah menerapkan hukum atau terdapat adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata dalam Putusan Judex Jurist dalam tingkat Kasasi (vide Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 419 K/Pdt.Sus-PHI/2019 tertanggal 12 Juni 2019), karena tidak mempertimbangkan bukti tertulis dan keterangan para saksi yang merupakan alat bukti dari Termohon Kasasi/Penggugat pada persidangan tingkat pertama oleh dan di 12 Pengadilan Hubungan Industrial Bandung pada Pengadilan Negeri Bandung. Namun pada kenyataannya permohonan upaya hukum Peninjauan Kembali yang hendak diajukan oleh Pemohon tersebut tidak dapat diterima oleh lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia (dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung), dikarenakan telah terbitnya SEMA No. 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakukan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan; m. Bahwa berdasarkan penjelasan dari Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung kemudian Pemohon menyampaikan Surat kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Ketua Kamar Perdata sub Kamar Perdata Khusus Pengadilan Hubungan Industrial tertanggal 8 Oktober 2019 perihal Permohonan Pengajuan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Pengadilan Hubungan Industial (Bukti P-17: Surat Permohonan Pengajuan PK). Selanjutnya Pemohon menerima tanggapan tertulis sesuai surat yang diterbitkan oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2808/PAN/HK.03/10/2019 tertanggal 21 Oktober 2019 (Bukti P-18: Surat Tanggapan MA), yang pada pokoknya disampaikan bahwa permohonan Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima. n. Bahwa Pasal 79 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Bukti P-26: UU MA) menyatakan sebagai berikut: “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini” 13 Selanjutnya Penjelasan Pasal 79 UU MA menyatakan sebagai berikut: “Apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi. Dengan Undang undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam Undang-undang ini. Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk Undang-undang. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan Undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya ataupun pembagian beban pembuktian.” Bahwa sesuai ketentuan yang tertera pada alinea kedua Penjelasan Pasal 79 UU MA tersebut Mahkamah Agung dapat mengeluarkan Peraturan namun hanya terkait hukum acara dan oleh karenanya Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya, dengan alasan terbitnya SEMA No. 3 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018 menjadi dasar penolakan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap permohonan upaya hukum berupa Peninjauan Kembali dari Pemohon, hal ini jelas melanggar hak konstitusional Pemohon berdasarkan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945. o. Bahwa sesuai ketentuan BAB II UU HAM, “upaya hukum” merupakan bagian dari Asas-Asas Dasar dalam rangka pelaksanaan perlindungan, penghormatan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia di Negara Republik Indonesia, yang diatur secara tegas dalam Pasal 7 ayat (1) UU HAM dan selanjutnya diuraikan dengan terang dan jelas melalui Penjelasan Pasal 7 UU HAM, bahwa yang dimaksud Upaya Hukum adalah jalan yang dapat ditempuh oleh setiap orang atau kelompok orang untuk membela dan memulihkan hak-haknya yang disediakan oleh hukum Indonesia seperti misalnya, oleh Komnas HAM atau oleh pengadilan, termasuk upaya untuk naik banding ke Pengadilan 14 Tinggi, mengajukan kasasi dan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung terhadap putusan pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding. Dengan demikian hak Pemohon dalam melakukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali memiliki dasar hukum dan norma yang jelas, sehingga kata “khusus” terbukti telah membatasi upaya hukum Peninjauan Kembali yang dilakukan oleh Pemohon; p. Bahwa setelah terbitnya SEMA No. 3 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018 ternyata terdapat fakta bahwa berdasarkan Daftar Induk SOP Kepaniteraan Perdata PHI Nomor 1242/DJU/OT.01.3/12/2018, tanggal pembuatan 12 Desember 2018 dan tanggal Efektif 03 Januari 2019 yang diterbitkan oleh Dirjen Badan Peradilan Umum telah tercantum dan tersedia SOP Peninjauan Kembali dengan Nama SOP: Penyelesaian Berkas Perkara Peninjauan Kembali Penyelesaian Hubungan Industrial Karena Kekeliruan Nyata (Bukti P-19: SOP Penyelesaian Berkas Perkara PK). Bahwa SOP tersebut merujuk pada upaya hukum peninjauan kembali penyelesaian hubungan industrial KARENA KEKELIRUAN NYATA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 UU MA butir f yang isinya menyatakan sebagai berikut : a. apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.” Hal ini selaras dengan pendapat Drs. Mohd. Syaufii Syamsuddin, S.H.,M.H. dalam Bukunya Norma Perlindungan Dalam Hubungan Industrial, hal 348 (Bukti P-21: Pendapat Hukum Drs. Mohd. Syaufii Syamsuddin); q. Bahwa dengan demikian telah terbukti menurut hukum adanya hak dan atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya Pasal 55 UU PPHI, karena seharusnya kata “khusus” yang tertera dalam Pasal 55 UU PPHI tersebut dimaknai sesuai norma Hubungan Industrial Pancasila (HIP) yang tercantum dalam Pasal 1 angka 16 UUTK, sehingga tidak tepat apabila Pengadilan Hubungan Industrial yang merupakan pengadilan khusus menolak permohonan Peninjauan Kembali Pemohon dalam memperjuangkan hak-hak normatifnya sebagai Pekerja. 15 14. Kerugian Konstitusional Pemohon Syarat ke-3, kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi sebagai kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK, dengan fakta hukum sebagai berikut: a. Hilangnya mata pencaharian/sumber pendapatan bagi Pemohon sehingga tidak dapat membiayai hidupnya [Pemohon menjadi Pengangguran selama kurang lebih 2,5 (dua setengah) tahun, dimana dalam kurun waktu tersebut Pemohon terpaksa menumpang hidup kepada adik dan orangtuanya]; b. Bahwa tuduhan Perusahaan kepada Pemohon atas kesalahan berat berupa pengambilan data-data perusahaan merupakan fitnah dan telah merusak nama baik/reputasi Pemohon; c. Bahwa akibat dari finah dan PHK yang dilakukan oleh Perusahaan, maka Pemohon menanggung beban Psikologis karena kehilangan mata pencaharian/sumber pendapatan, rusak nama baik/reputasinya serta kesulitan untuk mencari Pekerjaan di Perusahaan lain, sehingga pemohon mengalami stress/depresi; d. Bahwa PHK langsung dan seketika oleh Perusahaan dilakukan tanpa melalui prosedur hukum yang benar dan adil, membuat Pemohon yang telah memiliki masa kerja -/+ 6 (enam) tahun kehilangan hak-hak normatifnya dalam hubungan kerja yaitu berupa pesangon (vide Bukti P- 12). 15. Hubungan Sebab-Akibat (causal verband) Syarat ke-4, adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya bunyi isi Pasal 55 UUPPHI yang dimohonkan pengujian sebagai kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK, dengan fakta hukum sebagai berikut: a. Bahwa sumber kerugian konstitusional yang dialami Pemohon adalah karena kata “khusus” pada Pasal 55 UU PPHI tidak meletakan dasar norma Hubungan Industrial Pancasila (HIP). Padahal disisi lain secara 16 hukum materiil sebagaimana bunyi Pasal 1 angka 16 UUTK menyatakan bahwa “Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh,dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, dengan demikian norma dalam Pasal 55 UU PPHI seharusnya mengakomodir nilai-nilai Pancasila dan melindungi hak-hak konstitusional Pemohon sesuai dengan UUD Negara RI Tahun 1945 dan sebagaimana yang diatur dalam UU HAM; b. Bahwa secara terang dan jelas UU PPHI telah menyatakan tidak ada proses banding ke tingkat Pengadilan Tinggi, sekaligus UU PPHI tidak pernah menyatakan melarang para pihak untuk melakukan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali; c. Bahwa akibat dari penfsiran dan implementasi kata “khusus” dalam Pasal 55 UU PPHI oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menekankan pada teknis upaya hukum (peniadaan upaya hukum Peninjauan Kembali) dan tidak didasarkan pada norma Hubungan Industrial Pancasila dengan landasan konstitusional UUD 1945, maka hal tersebut melanggar Hak-Hak Dasar Pemohon sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (2) UU HAM dan oleh karena itu Pemohon berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 mengajukan permohonan Uji materiil pasal 55 UU PPHI; d. Bahwa akibat dari penfsiran dan implementasi kata “khusus” dalam Pasal 55 UU PPHI oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menekankan pada teknis upaya hukum (peniadaan upaya hukum Peninjauan Kembali) dan tidak didasarkan pada norma Hubungan Industrial Pancasila dengan landasan konstitusional UUD 1945, maka telah mengakibatkan Pemohon tidak dapat menggunakan hak-hak dasarnya untuk melakukan upaya hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 7 UU HAM; e. Bahwa upaya hukum yang diberikan berdasarkan pasal 7 ayat (1) UU HAM bertujuan agar Pemohon memiliki hak memperoleh keadilan yang sebenarnya sebagaimana diatur dalam pasal 17 UU HAM dan oleh 17 karena itu Pemohon berdasarkan Pasal 28H ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945 mengajukan permohonan uji materiil pasal 55 UU PPHI. 16. Dikabulkannya permohonan, maka Kerugian konstitusional Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi Syarat ke-5, adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi sebagai kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK, dengan fakta hukum sebagai berikut: Bahwa jika seandainya, kata “khusus” dalam Pasal 55 UU PPHI tersebut dimaknai sesuainorma Hubungan Industrial Pancasila yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 16 UUTK, maka Pemohon sebagai pencari keadilan telah terpenuhi haknya untuk mendapat perlindungan, kepastian hukum dan terpenuhinya hak mendapat kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan dalam mengajukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali, yang tertera jelas dalam Penjelasan Pasal 7 UU HAM. 17. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (3) huruf b UU MK, Pemohon dalam permohonannya wajib menguraikan dengan jelas bahwa materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan UUD Negara RI Tahun 1945. 18. NORMA MATERIILYANG DIAJUKAN UNTUK DIUJI Norma yang dimohonkan pengujian adalah: Pasal 55 UU PPHI: “Pengadilan Hubungan Industrial merupakan pengadilan khusus yang berada pada lingkungan peradilan umum.” 19. NORMA UUD NEGARA RI TAHUN 1945 YANG DIJADIKAN SEBAGAI PENGUJI Bahwa norma UUD Negara RI Tahun 1945 yang dijadikan sebagai penguji adalah Pasal 28D ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945: “Setiap orang 18 berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Pasal 28H ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945: “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. 20. Terdapat Kelemahan Dalam Pasal 55 UU PPHI tersebut, dengan fakta hukum sebagai berikut: a. Bahwa kata “khusus” dalam Pasal 55 UU PPHI tersebut dalam praktek tidak dimaknai sesuai norma Hubungan Industrial Pancasila (HIP) sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 1 angka 16 UU Ketenagakerjaan, yang menyatakan bahwa “Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; b. Bahwa kata “khusus” dalam Pasal 55 UUPPHI tersebut tidak dapat mengesampingkan norma Hubungan Industrial Pancasia yang diatur secara materiil dalam Pasal 1 angka 16 UUTK dan dalam Alinea Kesatu Penjelasan Umum UUTK yang menyatakan “Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik materiil maupun spiritual”; c. Bahwa sebagai akibat dari kata “khusus” dalamPasal 55 UU PPHI tersebut, yang tidak memberikan penafsiran secara tegas maka Pemohon telah terlanggar hak-hak konstitusionalnya, yaitu status Pemohon sebagai pekerja tidak memperoleh pengakuan, tidak memperoleh jaminan, tidak memperoleh perlindungan, dan tidak memperoleh kepastian hukum yang adil serta tidak memperoleh 19 perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana dimaksud dalamPasal 28D ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 dan tidak mendapat kemudahan dan tidak mendapat perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan tidak mendapat manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28H ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945. 21. Bahwa untuk mengatasi kelemahan bunyi Pasal 55 UU PPHI tersebut, perlu dilakukan rekonstruksi terhadap Pasal 55 UU PPHI tersebut, sehingga kerugian konstitusional Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi. 22. Bahwa rekonstruksi norma Pasal 55 UU PPHI tersebut dapat dilakukan dengan Pengujian Undang-Undang a quo, dengan batu uji, Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945. 23. Bahwa dengan eksisnya rumusan Pasal 55 UU PPHI tersebut, mengakibatkan terlanggarnya hak-hak konstitusional Pemohon yaitu status Pemohon sebagai Pekerja tidak memperoleh pengakuan, tidak memperoleh jaminan, tidak memperoleh perlindungan, dan tidak memperoleh kepastian hukum yang adil serta tidak memperoleh perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 dan tidak mendapat kemudahan dan tidak mendapat perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan tidak mendapat manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28H ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945. 24. Bahwa rekonstruksi norma Pasal 55 UU PPHI tersebut dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: a. Konteks kata “khusus” dalam Pasal 55 UUPPHI tersebut dikembalikan pada norma Hubungan Industrial Pancasila (HIP) sesuai dengan Pasal 1 angka 16 UU TK, yang menyatakan “Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 20 Pengadilan Hubungan Industrial adalah Pengadilan Khusus yang dibentuk dilingkungan Pengadilan Negeri yang berwenang, memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap Perselisihan Hubungan Industrial (Pasal 1 angka 17 UU PPHI). Adapun Pelaksanaan Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah Hukum Acara Perdata yang diatur dalam Pasal 57 UU PPHI sebagai hukum formil. Menurut R. Soeroso SH “Hukum Acara adalah kumpulan ketentuan- ketentuan dengan tujuan memberikan pedoman dalam usaha mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi perkosaan atas suatu ketentuan hukum dalam hukum materiil yang berarti memberikan kepada hukum acara suatu hubungan yang mengabdi kepada Hukum Materiil”. Bahwa pemenuhan hukum materiil didasarkan pada Pasal 1 angka 16 UU TK yang mengatur mana sikap tindak yang diharuskan, mana yang dilarang dan mana yang diperbolehkan termasuk akibat hukumnya dan sanksi hukum bagi pelanggarnya, sebagaimana diatur dalam isi UU TK, sehingga jelas terbukti Norma Hubungan Industrial Pancasila sebagai DASAR Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial harus didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial yang saat ini terbentuk berdasarkan UU PPHI merupakan salah satu perwujudan dari Norma Hubungan Industrial Pancasila (HIP), oleh karena itu makna kata “khusus” dalam Pasal 55 UU PPHI tidak boleh membatasi upaya hukum Pemohon untuk melakukan Peninjauan Kembali, karena norma Hubungan Industrial Pancasila, menempatkan Undang- Undang Dasar 1945 sebagai Landasan Konstitusi, sebagaimana diakui berdasarkan Pasal 3 ayat (2) UU HAM. Bahwa upaya hukum tersebut merupakan bagian dari asas-asas dasar dalam rangka pelaksanaan perlindungan, penghormatan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia di Negara Republik Indonesia (vide BAB II UU HAM), yang diatur secara tegas dalam Pasal 7 ayat (1) UU HAM dan selanjutnya diuraikan dengan terang dan jelas 21 melalui Penjelasan Pasal 7UU HAM, dan yang lebih utama lagihak- hak Pemohon sebagai warga negara dilindungi serta dijamin oleh konstitusi berdasarkan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945; b. Sesuai uraian di atas nampak terang bahwa apabila dicermati secara seksama kata “khusus” dalam Pasal 55 UU PPHI tersebut HARUSnya tidak bertentangan dengan norma Hubungan Industrial Pancasila dimana landasan konstitusinya adalah Undang-Undang Dasar 1945, sehingga Pemohon sebagai Pekerja memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana dimaksud dalamPasal 28D ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 serta Pemohon juga mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan sebagaimana dimaksud dalamPasal 28H ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945; c. Bahwa Alinea Ke satu Penjelasan Umum UUTK menyatakan, “Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik materiil maupun spiritual”, sedangkan pembatasan/peniadaan akses upaya hukum bagi para pihak berperkara, dalam norma UU PPHI yang diatur secara jelas dan tegas adalah upaya banding, karena dengan adanya pembatasan upaya banding terpenuhilah unsur penyelesaian hubungan industrial yang cepat, tepat, adil dan murah sebagaimana bunyi Alinea Keempat belas Angka 10 Penjelasan Umum UU PPHI: “Untuk menjamin penyelesaian yang cepat, tepat, adil dan murah, penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial yang berada pada lingkungan peradilan umum dibatasi proses dan tahapannya dengan tidak membuka kesempatan untuk mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi, .....dst” 22 Dengan demikian jelas dan terang bahwa unsur penyelesaian hubungan industrial yang cepat, tepat, adil dan murah tidak ditujukan untuk pembatasan/peniadaan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali dalam mencari keadilan. Bahwa dalam UU PPHI sendiri tidak ada larangan dan/atau membatasi penyelesaian perkara melalui upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali bagi Pemohon maupun orang/masyarakat pencari keadilan lain karena prinsip dasarnya, keadilan tidak dapat dibatasi oleh waktu atau ketentuan formalitas yang membatasi upaya hukum peninjauan kembali, karena sebenarnya Upaya Hukum merupakan bagian dari Asas-Asas Dasar dalam rangka pelaksanaan perlindungan, penghormatan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia di Negara Republik Indonesia (Vide BAB II UU HAM), yang diatur secara tegas dalam Pasal 7 ayat (1) UU HAM dan selanjutnya diuraikan dengan terang dan jelas melalui Penjelasan Pasal 7UU HAM, selain itu Upaya Hukum Peninjauan Kembali merupakan bentuk upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum terakhir bagi pencari keadilan khususnya bagi Pemohon/Pekerja yang mana kedudukan Pengusaha dan pekerja berada dalam posisi tidak seimbang, oleh karena itu Pemohon memiliki hak untuk memperoleh keadilan berdasarkan Pasal 17 UU HAM yang berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”. Sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Iman Soepomo yang mengatakan tujuan pokok hukum perburuhan adalah pelaksanaan keadilan sosial dalam perburuhan dan pelaksanaan itu diselenggarakan dengan jalan melindungi buruh terhadap kekuasaan yang tidak terbatas dari pihak majikan. Professor Mahfud M.D., mengemukakan bahwa “negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945 23 mengambil konsep prismatik atau integratif dari dua konsep negara hukum (Rechtsstaat dan the Rule of Law)” (Moh. Mahfud MD, Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006, halaman 26). “Pemilihan prinsip prismatik dan integratif tersebut sangat beralasan, yaitu ingin memadukan prinsip kepastian hukum (rechtsstaat) dengan prinsip keadilan dalam konsep “The Rule of Law” (Juhana S. Praja, Teori Hukum dan Aplikasinya, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011, halaman 140). Berkaitan dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan, Gustav Radburg menyatakan ada 3 (tiga) nilai dasar hukum yaitu kepastian hukum (rechtmatigheid), keadilan (gerectigheit), dan kemanfaatan (zwech matigheid atau doelmatigheid atau utility). Masyarakat tidak hanya butuh peraturan-peraturan yang menjamin kepastian hukum dalam hubungan mereka satu sama lain, tetapi butuh juga keadilan, disamping itu hukum dituntut melayani kepentingan-kepentingannya (memberikan kemanfaatan). (Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum, Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2014, hlm.15-16). Demikian pula hukum acara penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang tercantum dalam UU PPHI harus memiliki ketiga nilai dasar tersebut agar menjawab persoalan hukum acara sebelumnya. 25. Bahwa jika seandainya, kata “khusus” dalam Pasal 55 UU PPHI tersebut dimaknai sesuai dengan norma Hubungan Industrial Pancasila yang menempatkan UUD Negara RI Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional, maka kata “khusus” dalam Pengadilan Khusus tidak akan menghalangi Pemohon untuk mengajukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali karena berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU MA menyatakan bahwa Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus: 1) Permohonan Kasasi; 2) Sengketa tentang kewenangan mengadili; dan 3) Permohonan peninjauan Kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 24 Menurut Abdul Khakim, S.H., M.Hum, dalam Buku Aspek Hukum Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial hal 156 mengatakan “Demikian halnya terhadap putusan perselisihan hubungan industrial tentu juga dapat diajukan peninjauan kembali sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku” (Bukti P-27: Pendapat Hukum Abdul Khakim, S.H., M.Hum). 26. Adapun ketentuan mengenai peninjauan kembali berdasarkan UU MA antara lain: Pasal 66 (1) Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali. (2) Permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan. (3) Permohonan peninjauan kembali dapat dicabut selama belum diputus, dan dalam hal sudah dicabut permohonan peninjauan kembali itu tidak dapat diajukan lagi Pasal 67 Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut: a. apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu; b. apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan; c. apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut; d. apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya; e. apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain; f. apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. 25 Pasal 68 (1) Permohonan peninjauan kembali harus diajukan sendiri oleh para pihak yang berperkara, atau ahli warisnya atau seorang wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu. (2) Apabila selama proses peninjauan kembali pemohon meninggal dunia, permohonan tersebut dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya. Pasal 69 Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 67 adalah 180 (seratus delapan puluh) hari untuk: a. yang disebut pada huruf a sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap, dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara; b. yang disebut pada huruf b sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang; c. yang disebut pada huruf c, d, dan f sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara; d. yang tersebut pada huruf e sejak sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara. 27. Bahwa berdasarkan Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2018, maka sesuai data Rekapitulasi Pendistribusian Berkas Perkara Peninjauan Kembali Perdata Umum dan Perdata Khusus dari Tata Usaha Direktorat Perdata Dan Tata Laksana Perkara Perdata bulan Januari s.d bulan Desember 2018 (halaman 53) tercatat bahwa perkara Peninjauan Kembali atas perkara PHI sejumlah 193 (seratus sembilan puluh tiga) berkas. Adapun berdasarkan rekap amar putusan dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada website https://putusan3.mahkamahagung.go.id tertera bahwa permohonan Peninjauan Kembali yang ditolak sejumlah 134 (seratus tiga puluh empat) dari permohonan Peninjauan Kembali perkara PHI yang terdaftar di tahun 26 2018, sedangkan permohonan Peninjauan Kembali yang dikabulkan sejumlah 24 (dua puluh empat). Tabel Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial TAHUN 2018 TAHUN 2018 Jumlah Perkara Putusan Persentase Peninjauan Kembali 193 Putusan Kabul 24 12% Putusan Tolak 134 69% Selain Putusan Kabul dan Tolak 35 18% 193 158 35 100% 28. Bahwa Pemohon juga menemukan berberapa perkara PHI yang diajukan oleh pekerja yang diterima dan dikabulkan oleh Mahkamah Agung pada tahap peninjauan kembali, antara lain sebagai berikut: a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 29 PK/Pdt.Sus- PHI/2018 tertanggal 8 Maret 2018(BuktiP-28 : Putusan MA No. 29). b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 80 PK/Pdt.Sus- PHI/2018 tertanggal 6 Juni 2018(Bukti P-29 : Putusan MA No. 80). c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 194 PK/Pdt.Sus-PHI/208 tertanggal 5 November 2018(BuktiP-30 : Putusan MA No. 194). 29. Bahwa berdasarkan data tahun 2018 Perkara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang melakukan Upaya Hukum Luar Biasa berupa Peninjauan Kembali dan telah diputus oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung adalah sebanyak 193 perkara dengan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa upaya hukum peninjauan kembali sangat memungkinkan untuk dapat memberikan jaminan atas kepastian hukum yang adil dan memberi manfaat bagi para pencari keadilan dalam perkara PHI, mengingat Judex Facti pada tingkat pertama dan Judex Jurist di tingkat Kasasi seringkali memberikan putusan yang bertentangan dengan nilai kepastian hukum yang adil dimana kemudian perkara tersebut diperiksa kembali secara komprehensif oleh Majelis Hakim 27 Agung pada tingkat peninjauan kembali untuk mendapatkan putusan yang terbaik, yang memberikan jaminan kepastian hukum yang adil dan memberi manfaat. 30. Dengan demikian tepatlah apabila segala peraturan, kebijakan, proses dan tindakan hukum dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Hubungan Industrial mengimplementasikan dan mempertahankan Norma Hubungan Industrial Pancasila (HIP) karena Landasan Konstitusinya adalah UUD Negara RI Tahun 1945. 31. Bahwa apabila kata “Khusus” dalam Pasal 55 UU PPHI yang demikian itu terwujud dengan dimaknai sesuai norma Hubungan Industrial Pancasila (HIP) yang tercantum dalam Pasal 1 angka 16 UUTK, maka kerugian konstitusional Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi. Karena Pemohon dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya sebagai Pekerja merasa memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 dan Pemohon juga mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28H ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945. IV. PETITUM Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan kata “Khusus” dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD Negara RI tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “Kata khusus bukanlah sebagai 28 pengaturan khusus untuk membatasi permohonan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung bagi penyelesaian sengketa di bidang hubungan industrial”; 3. Menyatakan kata “Khusus” dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD Negara RI tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “Kata khusus yang dimaksudkan untuk membatasi permohonan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung bagi penyelesaian sengketa di bidang hubungan industrial adalah tidak sesuai dengan norma Hubungan Industrial Pancasila (HIP) yang menempatkan UUD Negara RI Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional; 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau: Apabila Majelis Hakim (Pengadilan) yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-31 yang telah disahkan dalam persidangan, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi dari Print Out Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD Negara RI Tahun 1945”); 2. Bukti P-2 : Fotokopi dari Print Out Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356); 3. Bukti P-3 : Fotokopi dari Print Out Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah 29 diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, kemudian didubah lagi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang- Undang, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU MK”); 4. Bukti P-4 : Fotokopi dari Print Out Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU KK”); 5. Bukti P-5 : Fotokopi dari Print Out Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (“UU PPP”); 6. Bukti P-6 : Fotokopi dari Print Out Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (“PMK No. 06/2005”); 7. Bukti P-7 : Fotokopi Undang-Undang Nmor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UUTK”); 8. Bukti P-8A : Fotokopi dari PT Frina Lestari Nusantara Slip Gaji bulan September 2015 dengan Jabatan Manager Logistik Direktur (“Slip Gaji Manager”); 9. Bukti P-8B : Fotokopi dari PT Frina Lestari Nusantara Slip Gaji bulan November 2016 dengan jabatan terakhir sebagai Direktur (“Slip Gaji Direktur”); 10. Bukti P-9 : Fotokopi Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Karyawan Tetap atau Penerima Pensiun atau 30 Tunjangan Hari Tua/Tunjangan Hari Tua Berkala, tertanggal 20 Februari 2017 yang di tandatangani Direktur PT Frina Lestari Nusantara, Laporan Pajak Tahunan Karyawan Tahun 2016 (“Pajak 2016”); 11. Bukti P-10 : Fotokopi dari Surat dari Kuasa Hukum Frina tgl 18 Oktober 2017 (“Surat Kuasa Hukum Frina 18 Oktober 2017”); 12. Bukti P-11 : Fotokopi bukti Keterangan Saksi Eddijanto Harlijanto dalam Putusan Perkara No. 326/Pdt.G/2017/Pn.Jkt.Brt, (“Keterangan Saksi Eddijanto”); 13. Bukti P-12 : Fotokopi dari permohonan pesangon Sdr. Yok Sagita tanggal 07 September 2017 (“Permohonan Pesangon”); 14. Bukti P-13 : Fotokopi dari fotokopi Risalah Bipartit tgl 26 September 2017 (“Risalah Bipartit”); 15. Bukti P-14 : Fotokopi dari Surat Anjuran Disnaker Kab Bekasi (“Anjuran Disnaker”); 16. Bukti P-15 : Fotokopi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Bandung tanggal 21 Januari 2019 pada Pengadilan Negeri Bandung atas Perkara Nomor 192/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bdg (“Putusan PHI Bandung”); 17. Bukti P-16 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 419 K/Pdt.Sus-PHI/2019 tertanggal 12 Juni 2019 (“Putusan Kasasi PHI”); 18. Bukti P-17 : Fotokopi Surat kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Ketua Kamar Perdata sub Kamar Perdata Khusus Pengadilan Hubungan Industrial tertanggal 8 Oktober 2019 perihal Permohonan Pengajuan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Pengadilan Hubungan Industial (“Surat Permohonan Pengajuan PK”); 19. Bukti P-18 : Fotokopi surat tanggapan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2808/PAN/HK.03/10/2019 tertanggal 21 Oktober 2019 yang diterbitkan oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia (“Surat Tanggapan MA”); 31 20. Bukti P-19 : Fotokopi dari Daftar Induk SOP Kepaniteraan Perdata PHI Nomor 1242/DJU/OT.01.3/12/2018 Tentang SOP PENYELESAIAN BERKAS PERKARA PENINJAUAN KEMBALI PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL KARENA KEKELIRUAN NYATA, (“SOP Penyelesaian Berkas Perkara PK”); 21. Bukti P-20 : Fotokopi Pendapat Hukum Prof. Dr. Aloysius Uwiyono, S.H., M.H., dalam Prof. Dr. Aloysius Uwiyono, S.H., M.H., dkk, Asas-Asas Hukum Perburuhan, Cet. 2, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 141, (“Pendapat Hukum Prof. Dr. Aloysius Uwiyono”); 22. Bukti P-21 : Fotokopi Pendapat Hukum Drs. Mohd. Syaufii Syamsuddin, SH, MH, dalam Drs. Mohd. Syaufii Syamsuddin, SH, MH, Norma Perlindungan Dalam Hubungan Industrial, (Jakarta: Sarana Bhakti Persada, 2004), hlm 348, (“Pendapat Hukum Drs. Mohd. Syaufii Syamsuddin”); 23. Bukti P-22 : Fotokopi Pendapat Hukum Sendjun H. Manullang dalam Sendjun H. Manullang, S.H., Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 14 (“Pendapat Hukum Sendjun H. Manullang”); 24. Bukti P-23 : Fotokopi dikutip dari buku Pedoman Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila, (Jakarta: Proyek Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan dan Syarat- Syarat Kerja Tahun 1994-1995 Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia, 1995), hlm. 8-10, (“Pedoman Pelaksana Hubungan Industrial Pancasila”); 25. Bukti P-24 : Fotokopi Pendapat Hukum Drs. Yunus Samad, dalam Drs. Yunus Samad, Hubungan Industrial di Indonesia, Cet. 2, (Jakarta: PT Bina Sumber Daya Manusia, 1997), hlm. 13 (“Pendapat Hukum Drs. Yunus Samad”); 26. Bukti P-25 : Fotokopi dikutip dari buku Pedoman Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila dengan Petunjuk Operasional, Cet. 2, (Jakarta: Yayasan Tripartit Nasional, 1987), hlm. 10-11 (“Pedoman dan Petunjuk Operasional”); 32 27. Bukti P-26 : Fotokopi dari Print Out Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA”); 28. Bukti P-27 : Fotokopi Pendapat Hukum Abdul Khakim, S.H., M.Hum, dalam Abdul Khakim, S.H., M.Hum, Aspek Hukum Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Cet. 2, (Bandung: PT Citra Aditya Bhakti Bandung, 2015), hlm. 156 (“Pendapat Hukum Abdul Khakim, S.H., M.Hum”); 29. Bukti P-28 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 29 PK/Pdt.Sus-PHI/2018 tertanggal 8 Maret 2018 (“Putusan MA No. 29”); 30. Bukti P-29 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 80 PK/Pdt.Sus-PHI/2018 tertanggal 6 Juni 2018 (“Putusan MA No. 80”); 31. Bukti P-30 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 194 PK/Pdt.Sus-PHI/208 tertanggal 5 November 2018 (“Putusan MA No. 194”); 32. Bukti P-31 : Fotokopi dari Print Out Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“UU HAM”). [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), 33 Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356, selanjutnya disebut UU 2/2004) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perseorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; 34 Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya, sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah kata “khusus” dalam Pasal 55 UU 2/2004 yang rumusan selengkapnya adalah: Pengadilan Hubungan Industrial merupakan pengadilan khusus yang berada pada lingkungan peradilan umum. 35 2. Bahwa Pemohon adalah perseorangan Warga Negara Indonesia, merupakan karyawan tetap sebuah perusahaan yaitu, PT Frina Lestari Nusantara yang memiliki masa kerja sekitar enam tahun terhitung mulai tanggal 19 Oktober 2010 sampai dengan 4 Januari 2017 dengan Jabatan awal sebagai Manager Logistik dan jabatan terakhir sebagai Direktur (vide bukti P-8A, P-8B, dan P-9); 3. Bahwa Pemohon sebagai Pekerja telah kehilangan hak konstitusionalnya berdasarkan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 karena Pemohon tidak mendapat perlindungan dan kepastian hukum serta tidak memperoleh keadilan ketika Perusahaan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak dan seketika kepada Pemohon tanpa melalui proses hukum sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU 13/2003); 4. Bahwa pada pertengahan tahun 2016 antara Pemohon dan Istri Pemohon (Fransisca Harlijanto) yang juga Direktur Utama Perusahaan telah terjadi Perselisihan dalam Rumah Tangga. Kemudian pada tanggal 4 Januari 2017 Pemohon diberhentikan atau di Putus Hubungan Kerjanya oleh pemilik Perusahaan tanpa prosedur hukum yang jelas dan tidak ada alasan hukum yang kuat, secara langsung dan seketika, dari Jabatan sebagai Direktur PT Frina Lestari Nusantara. Pemohon menyatakan menolak dan tidak benar melakukan kesalahan berat karena dituduh mengambil data perusahaan menggunakan flash disk; 5. Bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permintaan pembayaran pesangon kepada PT Frina Lestari Nusantara dan upaya penyelesaian perselisihan Pemohon telah melalui tahapan Bipartit (Bukti P- 13), selanjutnya Pemohon mengajukan penyelesaian perselisihan Tripartit dengan Mediasi yang berakhir gagal dan selanjutnya Disnaker Kabupaten Bekasi mengeluarkan Anjuran (Bukti P-14); 6. Bahwa kemudian Pemohon mengajukan gugatan kepada PT Frina Lestari Nusantara untuk penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, dengan Nomor Perkara 192/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bdg yang diputus pada tanggal 21 Januari 2019 oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, dalam gugatan ini dimenangkan oleh Pemohon (Bukti P-15); 36 7. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, Tergugat (PT Frina Lestari Nusantara) melakukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung dengan Perkara Nomor 419 K/Pdt.Sus-PHI/2019 yang telah diputus tanggal 12 Juni 2019, dalam upaya hukum kasasi ini dimenangkan oleh PT Frina Lestari Nusantara (Bukti P-16); 8. Bahwa merupakan fakta hukum yang tak terbantahkan, Mahkamah Agung dalam pemeriksaan perkara tersebut pada tingkat kasasi yang mestinya bertindak selaku judex jurist, namun ternyata juga telah menjalankan fungsi judex facti karena memeriksa kembali fakta hukum yang telah ditetapkan oleh judex facti/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung serta memeriksa alat bukti baru yang sebelumnya tidak pernah diajukan dalam pemeriksaan tingkat pertama di Pengadilan Hubungan Industrial Bandung pada Pengadilan Negeri Bandung dan kemudian menerima dan menilai serta menjadi bahan pertimbangan hukum bagi judex jurist/Putusan Mahkamah Agung Nomor 419 K/Pdt.Sus-PHI/2019 pada pemeriksaan tingkat kasasi untuk memutus perkara tersebut, hal mana tidak sesuai dengan tugas dan fungsi Makamah Agung sebagai pengadilan kasasi, yakni menjaga kesatuan hukum, di mana untuk mencapai kesatuan hukum tersebut Mahkamah Agung seyogyanya hanya mengadili perkara yang berkaitan dengan persoalan hukum, dan bukan persoalan fakta seperti halnya pengadilan tingkat bawah; 9. Bahwa atas Putusan Kasasi tersebut, Pemohon bermaksud melakukan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali, dengan alasan bahwa judex jurist/Mahkamah Agung telah salah menerapkan hukum atau terdapat adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata dalam Putusan judex jurist dalam tingkat Kasasi (in casu Putusan Mahkamah Agung Nomor 419 K/Pdt.Sus- PHI/2019 tertanggal 12 Juni 2019), karena tidak mempertimbangkan bukti tertulis dan keterangan para saksi yang merupakan alat bukti dari Termohon Kasasi/Penggugat pada persidangan tingkat pertama di Pengadilan Hubungan Industrial Bandung pada Pengadilan Negeri Bandung. Namun pada kenyataannya permohonan upaya hukum Peninjauan Kembali yang hendak diajukan oleh Pemohon tersebut tidak dapat diterima oleh lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung (dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung), dikarenakan telah terbitnya SEMA No. 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakukan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar 37 Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan; 10. Bahwa berdasarkan penjelasan dari Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, kemudian Pemohon menyampaikan Surat kepada Mahkamah Agung melalui Ketua Kamar Perdata sub Kamar Perdata Khusus Pengadilan Hubungan Industrial tertanggal 8 Oktober 2019 perihal Permohonan Pengajuan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Pengadilan Hubungan Industrial (Bukti P-17). Selanjutnya Pemohon menerima tanggapan tertulis sesuai surat yang diterbitkan oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung No. 2808/PAN/HK.03/10/2019 tertanggal 21 Oktober 2019 (Bukti P-18), yang pada pokoknya disampaikan bahwa permohonan Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima; 11. Bahwa merupakan fakta hukum tak terbantahkan, Mahkamah Agung telah menolak permohonan Peninjauan Kembali Pemohon atas dasar SEMA No. 3 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018 tentang Pemberlakukan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Bahwa penolakan upaya hukum Peninjauan Kembali Pemohon oleh Mahkamah Agung merupakan implementasi dari penafsiran kata khusus dalam Pasal 55 UU 2/2004, dimana kekhususan dari penyelesaian perselisihan hubungan industrial menurut Mahkamah Agung adalah dengan peniadaan upaya hukum peninjauan kembali; 12. Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah: a. Menyatakan kata “Khusus” dalam Pasal 55 UU 2/2004 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD Negara RI tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “Kata khusus bukanlah sebagai pengaturan khusus untuk membatasi permohonan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung bagi penyelesaian sengketa di bidang hubungan industrial”; b. Menyatakan kata “Khusus” dalam Pasal 55 UU 2/2004 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “Kata khusus yang 38 dimaksudkan untuk membatasi permohonan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung bagi penyelesaian sengketa di bidang hubungan industrial adalah tidak sesuai dengan norma Hubungan Industrial Pancasila (HIP) yang menempatkan UUD Negara RI Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional”; Berdasarkan penjelasan Pemohon dalam menerangkan kedudukan hukumnya berkenaan dengan pengujian kata “khusus” dalam Pasal 55 UU 2/2004, walaupun uraian kedudukan hukum Pemohon dijelaskan pada bagian pokok permohonan, sedangkan pada bagian kedudukan hukum sendiri hanya menyebutkan isi Pasal 51 ayat (1) UU MK, Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 06/2005), dan lima syarat pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, tanpa menguraikan lebih lanjut terhadap ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Pasal 3 PMK 06/2005, serta syarat pada Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, namun Mahkamah dapat memahami bahwa uraian kedudukan hukum Pemohon yang diuraikan di dalam pokok permohonan adalah uraian lebih lanjut sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Pasal 3 PMK 06/2005, serta syarat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 yang telah Pemohon cantumkan di dalam bagian kedudukan hukum; Bahwa Pemohon menyatakan diri sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang potensial dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 55 UU 2/2004, Pemohon juga telah dapat menjelaskan adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara anggapan kerugian konstitusional yang bersifat potensial yang dialami dengan berlakunya norma dari pasal yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil permohonan Pemohon perihal pertentangan norma UU 2/2004 yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo, Mahkamah berpendapat, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak 39 sebagai Pemohon dalam permohonan a quo, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mengenai inkonstitusionalitas kata “khusus” dalam Pasal 55 UU 2/2004 manakala tidak dimaknai menjadi: 1. bahwa “Kata khusus bukanlah sebagai pengaturan khusus untuk membatasi permohonan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung bagi penyelesaian sengketa di bidang hubungan industrial”; 2. bahwa “Kata khusus yang dimaksudkan untuk membatasi permohonan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung bagi penyelesaian sengketa di bidang hubungan industrial adalah tidak sesuai dengan norma Hubungan Industrial Pancasila (HIP) yang menempatkan UUD Negara RI Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional”; [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-31; [3.9] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati permohonan Pemohon, Mahkamah menemukan isu konstitusional yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah kata “khusus” dalam Pasal 55 UU 2/2004 yang mengakibatkan Pemohon terhalang untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali, karena sifat “khusus” dari Pengadilan Hubungan Industrial tersebut yang meniadakan upaya hukum peninjauan kembali. Bahwa setelah mencermati lebih lanjut dalil permohonan Pemohon, terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, Mahkamah menemukan permasalahan bahwa pasal yang dimohonkan pengujian sesungguhnya hanya merupakan ketentuan mengenai klasifikasi atau pembagian dari lembaga peradilan sebagaimana ketentuan Pasal 25 ayat (1) UU 48/2009, yang menyatakan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Selanjutnya Pasal 27 ayat (1) UU 48/2009 menyatakan, Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada 40 di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25. Kemudian Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU 48/2009 tersebut menyatakan, yang dimaksud dengan “pengadilan khusus” antara lain adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak yang berada di lingkungan peradilan tata usaha negara. Selain kekhususan itu, penyelesaian perkaranya pun menggunakan hukum acara yang bersifat khusus, karena menganut prinsip penyelesaian perkara secara cepat (speedy trial). Sejalan dengan hal tersebut, Pasal 55 UU 2/2004 telah jelas pula menyatakan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial merupakan pengadilan khusus yang berada pada lingkungan peradilan umum. Dengan demikian jelaslah bahwa Pasal 55 UU 2/2004 hanya merupakan pasal yang menjelaskan mengenai kedudukan Pengadilan Hubungan Industrial yang tidak perlu dimaknai lain selain yang telah ditentukan dalam norma a quo (expressis verbis). Dengan demikian, menurut Mahkamah, adalah tidak tepat apabila norma yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah Pasal 55 UU 2/2004. Adapun kerugian konstitusional yang telah Pemohon alami yang menurut Pemohon dikarenakan oleh berlakunya Pasal 55 UU 2/2004, menurut Mahkamah, sesungguhnya persoalan tersebut berkaitan erat dengan Pasal 56 dan Pasal 57 UU 2/2004, dan Mahkamah telah pula menimbang berkenaan dengan pengujian kedua pasal a quo, yaitu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XVII/2019, bertanggal 23 September 2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XVII/2019, bertanggal 23 Oktober 2019. Kemudian Mahkamah akan menegaskan kembali di dalam pertimbangan putusan ini, yaitu mengutip Paragraf [3.10.5] dan Paragraf [3.10.6] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XVII/2019: [3.10.5] Bahwa Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan diubah untuk kedua kali menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA) menyatakan, Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini. 41 Berdasarkan ketentuan di atas agar sejalan dengan asas penyelesaian perkara cepat, tepat, adil dan murah dalam perselisihan hubungan industrial, Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA 3/2018 yang pada angka II. Rumusan Hukum Kamar Perdata, bagian B. Perdata Khusus mengenai Pengadilan Hubungan Industrial, angka 3 menyatakan, Upaya hukum perkara Perselisihan Hubungan Industrial, Putusan Pengadilan Hubungan Industrial dalam perkara perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan merupakan putusan akhir dan bersifat tetap, sedangkan putusan mengenai perselisihan hak dan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dapat diajukan kasasi sebagai upaya hukum terakhir sesuai Pasal 56, Pasal 57, Pasal 109, dan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial, sehingga dalam perkara Perselisihan Hubungan Industrial tidak ada upaya hukum Peninjauan Kembali; [3.10.6] Bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal 34 UU MA yang memungkinkan dilakukannya Peninjauan Kembali terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, namun tidak boleh diartikan bahwa setiap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan Peninjauan Kembali. Pengaturan dalam Pasal 34 UU MA tersebut adalah pengaturan yang bersifat umum (lex generalis) yang harus dimaknai bahwa Peninjauan Kembali hanya dapat dilakukan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sepanjang ketentuan umum tersebut tidak dikecualikan oleh ketentuan undang-undang yang bersifat khusus (lex specialis), baik karena sifat perkaranya maupun karena syarat-syarat yang ditentukan untuk dapat diajukannya Peninjauan Kembali. Dalam konteks demikian, Pasal 56 UU PPHI merupakan bentuk norma hukum spesialis dari Pasal 34 UU MA. Kekhususan demikian diberikan dengan pertimbangan agar penyelesaian perkara hubungan industrial ditujukan untuk menjamin terlaksananya asas cepat, tepat, adil, dan murah. Sehingga dengan meniadakan tahapan Peninjauan Kembali maka diharapkan tidak terganggunya proses produksi pada suatu perusahaan yang mempekerjakan karyawan. Berdasarkan seluruh uraian di atas, telah ternyata bahwa sesungguhnya yang meniadakan upaya hukum Peninjauan Kembali bukanlah SEMA melainkan sifat perkara maupun syarat-syarat untuk dapat diajukannya Peninjauan Kembali yang diatur dalam undang-undang yang bersifat khusus. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 56 huruf c UU PPHI adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa meskipun Mahkamah telah berpendapat sebagaimana dikutip di atas, namun setelah mencermati petitum Pemohon, menurut Mahkamah, rumusan petitum yang memohon dua tafsir berbeda terhadap satu kata yang sama yaitu “khusus”, sedangkan Majelis Hakim Panel telah pula menanyakan kepada Pemohon berkenaan dengan Petitum a quo pada sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda memeriksa perbaikan permohonan, dan menurut Pemohon kedua petitum tersebut adalah petitum yang berbeda. Namun oleh 42 karena tidak terdapat kata “atau” di antara kedua petitum (petitum alternatif) hal tersebut justru memunculkan pertentangan di antara keduanya sehingga menimbulkan ketidakjelasan perihal apa yang sesungguhnya dimohonkan oleh Pemohon. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat, bahwa ketidaktepatan pasal yang dimohonkan pengujian dan ketidakjelasan petitum yang demikian mengarahkan Mahkamah untuk menyatakan bahwa permohonan Pemohon adalah kabur. [3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum, namun oleh karena permohonan Pemohon kabur yaitu terdapat ketidaktepatan norma yang dimohonkan pengujian dan ketidakjelasan petitum, oleh karena itu Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan; [4.3] Permohonan Pemohon kabur dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 43 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal delapan, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal tujuh belas, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh, selesai diucapkan pukul 11.40 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Wahiduddin Adams ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Daniel Yusmic P. Foekh 44 ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Saldi Isra ttd. Suhartoyo PANITERA PENGGANTI, ttd. Anak Agung Dian Onita