89/PUU-XV/2017

PUTUSAN Nomor 89/PUU-XV/2017 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Batara Paruhum Radjagukguk, S.H. Pekerjaan : Advokat Alamat : Bantar Jati Atas RT.003 RW.009, Kelurahan Bantar Jati, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 Oktober 2017 memberi kuasa kepada Victor P Sinaga, S.H., CN., Juda Kotapurba, S.H., Dedy Simanjuntak, S.H., Renhad Pasaribu, S.H., Dani Sulistyowati, S.H., para Advokat yang tergabung dalam Victor Sinaga & Partners Law Office berkantor di Vila Nusa Indah 5 Blok SD 1 No. 10, Kelurahan Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 19 Oktober 2017 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas SALINAN Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 2 Permohonan Nomor 181/PAN.MK/2017 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 89/PUU-XV/2017 pada tanggal 31 Oktober 2017, yang diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 28 November 2017, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. Dasar Hukum Kewenangan Mahkamah Konstitusi Bahwa Permohonan a quo ditujukan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap UUD 1945, dimana Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 dengan mengacu pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 7 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan juncto Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dasar hukum kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 diatur dalam: 1. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. 2. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 3. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang pada intinya menyebutkan secara hierarkis kedudukanUUD 1945 adalah lebih tinggi dari Undang-Undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 (constitutie is de hoogste wet). Jika terdapat ketentuan dalam Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 3 undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang- undang. 4. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157) yang berbunyi “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Dengan demikian permohonan a quo sudah tepat diajukan ke Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. II. Dasar Hukum Kedudukan Hukum Pemohon (Legal Standing) 1. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang bekerja sehari- harinya atau berprofesi sebagai advokat yang berpraktek sejak tahun 2000 sampai sekarang. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 diatur bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. 2. Bahwa sebagai advokat Pemohon menangani berbagai macam/jenisperkara mewakili klien untuk sidang di pengadilan, seperti perkara pidana dan perdata umum di Pengadilan Negeri, perkara perdata Islam di Pengadilan Agama, perkara sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, perkara perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial dan lain sebagainya. 3. Bahwa Pemohon selaku advokat mempunyai atribut toga yang hanya dipakai dalam perkara pidana di pengadilan sebagaimana diwajibkan oleh ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, sedangkan untuk perkara-perkara lainnya seperti perkara perdata, perkara tata usaha negara dan lain sebagainya, Pemohon tidak memakai toga,namun memakai pakaian biasa/bebas (rapih dan sopan). Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 4 4. Bahwa Pemohon punya keinginan untuk memakai toga sebagai ciri khas advokat saat bersidang untuk perkara perdata, tata usaha negara dan lainnya, namun keinginan Pemohon tersebut terkendala/tidak dapat terlaksana, karena ada ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang mengatur toga hanya wajib dipakai dalam sidang perkara pidana saja. 5. Bahwa ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tersebut telah membatasi hak Pemohon untuk mendapatkan perlakuan yang sama untuk bisa memakai toga tidak terbatas pada perkara pidana saja, tetapi juga bisa dipakai untuk perkara-perkara lainnya, karena toga advokat merupakan atribut khusus yang merupakan ciri khas advokat. 6. Bahwa salah satu syarat untuk dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah si Pemohon perorangan harus warga negara Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, berbunyi sebagai berikut : “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia”. Berdasarkan dasar hukum tersebut di atas, maka Pemohon selaku warga negara Indonesia mempunyai kapasitas/kedudukan untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi. 7. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2011 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 5 b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. c. hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi. Bahwa ke 5 (lima) syarat tersebut di atas, jika dihubungkan dengan kerugian hak Konstitusional Pemohon dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945. Bahwa Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia mempunyai Hak Konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 sebagaimana diatur Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 untuk mendapatkan pengakuan, jaminan dan perlakuan yang sama dan tidak diskriminatif, sehingga Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan pengujian Undang- Undang a quo ke Mahkamah Konstitusi. Pasal 28D ayat (1) berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Pasal 28H ayat (2) berbunyi, “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Pasal 28I ayat (2) berbunyi, “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Bahwa ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat telah membatasi hak konstitusional Pemohon. Sebagai advokat Pemohon berwenang menangani sidang perkara apapun di pengadilan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 6 dengan menggunakan atribut toga, baik dalam perkara pidana, perkara perdata, tata usaha negara dan lainnya (tidak hanya untuk perkara pidana saja). Dengan adanya aturan pembatasan pemakaian toga untuk perkara pidana saja, hal itu sudah mengurangi makna jati diri advokat dalam persidangan perkara lainnya. Toga perlu dipakai sebagai atribut bagi advokat sebagai penegak hukum untuk bersidang di semua lembaga peradilan yang ada, tidak hanya terbatas pada perkara pidana saja, tetapi juga untuk perkara lainnya. c. Hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Bahwa toga advokat adalah pakaian atau atribut khusus yang merupakan ciri khas/jati diri advokat sebagai penegak hukum yang membedakan dengan penegak hukum lainnya di ruang sidang, namun toga advokat hanya wajib dipakai dalam sidang pidana saja sesuai Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan dibatasinya pemakaian toga hanyauntuk perkara pidana, telah membuat ciri khas advokat menjadi tidak ada saat memakai pakaian bebas waktu bersidang perkara perdata, tata usaha negara dan lainnya.Fungsi atau manfaat pakaian atribut toga, setidak- tidaknya membuat ciri khusus untuk membedakanpihak-pihak yang hadir dalam ruang sidang (hakim, advokat, klien, saksi, ahli, pengunjung dan lainnya). Bahwa berlakunya Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat telah membatasi Pemohon untuk bisa memakai toga dalam sidang perkara pidana saja, padahal Pemohon sebagai advokat berwenang menangani berbagai macam perkara hukum dari klienuntuk bersidang di semua lembaga peradilan, tentunya dengan memakai toga sebagai ciri khas advokat. d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Bahwa Pemohon mempunyai hak konstitusional untuk mendapatkan pengakuan, jaminan dan perlakuan yang sama dan tidak diskrimintatif berdasarkan UUD 1945, namun ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 20013 tentang Advokat telah membatasi Pemohon untuk dapat Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 7 memakai toga saat sidang dalam menangani perkara apapun di pengadilan, tidak hanya perkara pidana. Dengan berlakunya Pasal 25 tersebut telah menyebabkan kerugian hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan perlakuan yang sama (tidak diskriminatif), agar toga wajib dipakai dalam sidang untuk semua perkara di pengadilan. e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi. Bahwa untuk menyikapi hal kerugian konstitusional tersebut, maka mendorong Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo agar apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan ini, maka tidak akan terjadi lagi perbedaan perlakuan dan diskriminasi mengenai kewajiban memakai toga di pengadilan. Pemakai atribut toga advokat akan wajib digunakan oleh advokat saat sidang untuk semua jenis perkara di pengadilan. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Pemohon berpendapat permohonan a quo telah memenuhi persyaratan, sehingga Pemohon mempunyai Legal Standing atau kapasitas/kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo ke Mahkamah Konstitusi. III. Pokok Permohonan 1. Bahwa hal-hal yang sudah diungkapkan dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum (Legal Standing) di atas adalah satu kesatuanyang tidak terpisahkan dengan Pokok Permohonan ini. 2. Bahwa obyek permohonan a quo adalah pengujian Undang-Undang pada Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang berbunyi sebagai berikut: “Advokat yang menjalankan tugas dalam sidang pengadilan dalam menangani perkara pidana wajib mengenakan atribut sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Penjelasan Pasal 25 tersebut Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat berbunyi: Cukup jelas 3. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, maka Pemohon sebagai advokat diwajibkan memakai atribut toga hanya untuk persidangan perkara pidana saja, sedangkan untuk perkara-perkara lainnya tidak memakai toga. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 8 4. Bahwa diketahui secara umum para advokat pada saat dilantik dan diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi diwajibkan oleh organisasi advokat untuk memakai atribut toga. Hal tersebut menandakan bahwa antara advokat dan atribut toganya tidak bisa dipisah-pisahkan ketika bersidang di pengadilan. Dalam acara pelantikan dengan memakai toga tersebut tidak dimaksudkan seorang advokat hanya berwenang menangani perkara pidana saja, tetapi advokat berwenang menangani semua jenis perkara hukum di pengadilan, tentunya dengan atribut toga yang dipakai. 5. Bahwa kewajiban memakai toga bagi advokat diatur dalam berbagai dasar hukum seperti: a. Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang berbunyi sebagai berikut: “Advokat yang menjalankan tugas dalam sidang pengadilan dalam menangani perkara pidana wajib mengenakan atribut sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. b. Pasal 230 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi: “Dalam ruang sidang, hakim, penuntut umum, penasehat hukum dan panitera menggunakan pakaian sidang dan atribut masing-masing”. c. Pasal 231 ayat (1) KUHAP berbunyi: “Jenis, bentuk dan warna pakaian sidang serta atribut dan hal yang berhubungan dengan perangkat kelengkapan sebagaimana diatur dalam Pasal 230 ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah”. d. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Persidangan berbunyi: “Para pihak, saksi, ahli dan pengunjung sidang yang menghadiri wajib mengenakan pakaian rapidan sopan, sedangkan advokat harus menggunakan toga”. Berdasarkan dasar hukum tersebut di atas, untuk saat ini dapat diketahui bahwa kewajiban advokat untuk memakai toga di pengadilan, tidak Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 9 hanyadalam sidang pidana saja, tetapi juga sudah diberlakukan di Mahkamah Konstitusi. 6. Bahwa adapun pengecualian atribut toga tidak dipakai oleh advokat dalam persidangan pidana khusus anak (di bawah umur) di peradilan pidana anak. Hal tersebut dapat dipahami mengingat agar faktor psikologis anak tidak terganggu dalam menghadapi pemeriksaan perkara di pengadilan dan menciptakan suasana kekeluargaan bagi si anak dan ketentuan tersebut berlaku juga bagi hakim, penuntut umum, penyidik, petugas kemasyarakatan dan petugas lainnya. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berbunyi: “Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan petugas lain dalam memeriksa perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan”. Dalam Penjelasannya dinyatakan: “cukup jelas”. 7. Bahwa bagi Pemohon ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat telah menimbulkan ketidakpastian hukum di lapangan mengenai jenis pakaian advokat sewaktu bersidang untuk perkara perdata, tata usaha negara dan lain sebagainya, sehingga seharusnya undang undang advokat tidak perlu membeda-bedakan kewajiban memakai toga menurut jenis perkara hukumnya. 8. Bahwa kenyataan di lapangan yang diamati oleh Pemohon, pakaian kerja/bebas (rapih dan sopan) ternyata tidak jelas kriterianya, karena tidak ada ketentuan hukum yang mengatur. Penilaiannya tergantung dari masing-masing advokat dan hakim di persidangan. Dalam praktek sehari- hari di ruang sidang perkara perdata misalnya, untuk soal pakaian, para advokat (yang pria) ada yang memakai jas, ada yang memakai kemeja lengan panjang dengan atau tanpa dasi, ada yang memakai kemeja lengan pendek dengan atau tanpa dasi, ada yang memakai kemeja batik lengan panjang, kemeja batik lengan pendek, pakaian uniform lembaga tertentu, mengenai celana panjang yang dipakai ada yang berbahan jeans, ada yang berbahan formal dan lain sebagainya. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 10 Dengan macam-macam pakaian tersebut, kadangkala membuat orang lain salah mengira/menyangka yang mana advokat, klien (principal), saksi, ahli, pengunjung dan lain sebagainya. Seperti pernah dialami oleh rekan Pemohon (DANI SULISTYOWATI, SH dan RENHAD PASARIBU, SH) sewaktu mereka berdua menangani sidang perkara perdata (perceraian) untuk mewakili kliennya yang perempuan di Pengadilan Negeri Tangerang, rekan Pemohon (yaitu DANI SULISTYOWATI, SH) tersebut dikira (disangka) oleh panitera pengganti sebagai klien/principal yang ingin bercerai, padahal dia adalah kuasa hokum (advokat) yang sedang mewakili kliennya yang tidak hadir. Hal yang sama juga pernah dialami oleh rekan Pemohon (yaitu VICTOR P. SINAGA, SH, CN) sewaktu bersama-samadengan Pemohon aquo menjalani sidang perkara perdata di Pengadilan Negeri Bekasi, kala itu rekan Pemohon tersebut memakai celana panjang bahan dan kemeja tangan panjang tidak berdasi, dikira (disangka) oleh panitera pengganti sebagai klien/prinsipal, padahal dia adalah kuasa hukum (advokat) dari kliennya, sedangkan kliennya yang juga hadir saat itu (memakai celana panjang dan kemeja tangan panjang tidak berdasi) malah dikira sebagai kuasa hukum/advokat. Bahwa hal-hal tersebut di atas terjadi, karena advokat tidak memakai toga sebagai ciri khas advokat saat bersidang perkara perdata di pengadilan, sedangkan bentuk dan kriteria pakaian bebas dan sopan diserahkan kepada masing-masing pemakainya. Dengan mengingat kenyataan tersebut, Pemohon ingin memakai atribut toga dalam sidang perdata di pengadilan, tetapi tidak bisa dilaksanakan karena terbentur oleh ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dimana toga wajib dipakai untuk sidang perkara pidana. Pemohon sebagai advokat tentu harus taat pada aturan hukum. Oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan a quo dengan tujuan agar atribut toga wajib dipakai oleh advokat dalam sidang pengadilan, tidak terbatas pada perkara pidana saja, tetapi juga untuk semua perkara, sepanjang tidak ditentukan lain oleh Undang-Undang. 9. Bahwa apabila diterapkan kewajiban memakai toga bagi advokat untuk semua perkara di pengadilan, maka dengan sendirinya advokat akan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 11 berpartisipasi membantu mewujudkan peradilan yang berwibawa dan tertib. 10. Bahwa dengan memperhatikan kenyataan yang dialami oleh Pemohon, maka Pasal 25 tersebut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bertentangan dengan konstitusi (UUD 1945) yaitu: - Pasal 27 ayat (1) Undang Dasar 1945 berbunyi “Setiap warga negara Indonesia bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada dikecualikan”. Bahwa advokat berwenang menangani semua perkara kliennya dalam sidang pengadilan baik perkara pidana, perdata, tata usaha negara dan lainnya. Kewenangan tersebut merupakan perwujudan dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab seorang advokat sebagai penegak hukum tanpa membeda-bedakan jenis perkara. Namun kenyataannya, undang undang advokat hanya mewajibkan perkara pidana sajadalam hal pemakaian toga, sedangkan untuk perkara lainnya toga tidak digunakan. Seharusnya undang-undang tidak boleh membeda-bedakan jenis perkara tertentu dalam hal kewajiban memakai toga. Perkara apapun yang sedang ditangani oleh advokat dalam sidang pengadilan, maka advokat tersebut berkapasitas sebagai penegak hukum dengan segala atribut yang digunakan. Pembedaan jenis perkara dalam hal pemakaian toga, tidak memberikan kedudukan hukum yang sama bagi advokat untuk menggunakan toga, sehingga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. - Pasal 28D ayat (1) Undang Dasar 1945 berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Bahwa Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat ingin menggunakan atribut toga saat bersidang di pengadilan untuk semua perkara, harus mendapatkan pengakuan, jaminan dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama sesuai Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, sehingga kewajiban memakai toga tidak boleh dibatasi untuk perkara pidana saja. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 12 11. Bahwa untuk menghilangkan kerugian hak Konstitusional Pemohon dan ketidakpastian hukum tersebut, maka sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan a quo dan menyatakan sebagai berikut: - Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai “Advokat yang menjalankan tugas dalam sidang pengadilan dalam menangani perkara wajib mengenakan atribut sesuai peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang”. - Menyatakan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Advokat yang menjalankan tugas dalam sidang pengadilan dalam menangani perkara wajib mengenakan atribut sesuai peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang”. 12. Bahwa hak dan kewajiban setiap warga negara itu sama kedudukannya di mata hukum, begitu juga persamaan hukum itu berlaku terhadap lembaga atau instansi pemerintah untuk wajib mematuhi hukum sebagai perwujudan Asas Perlakuan Yang Sama Di Muka Hukum (Equality Before The Law). Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini mohon Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan amar putusan sebagai berikut: PETITUM 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Repbulik Indonesia tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai “Advokat yang menjalankan tugas dalam sidang pengadilan dalam menangani perkara wajib Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 13 mengenakan atribut sesuai peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang”. 3. Menyatakan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Repbulik Indonesia tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Advokat yang menjalankan tugas dalam sidang pengadilan dalam menangani perkara wajib mengenakan atribut sesuai peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang”. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat atau tertulis, yang disahkan di persidangan pada tanggal 29 November 2017 yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-2 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat; [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 14 Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang- Undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288, selanjutnya disebut UU Advokat) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 15 a. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma Undang-Undang yang dimohonkan dalam permohonan a quo adalah Pasal 25 UU Advokat, yang rumusannya berbunyi, “Advokat yang menjalankan tugas dalam sidang pengadilan dalam menangani perkara pidana wajib mengenakan atribut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” 2. Bahwa Pemohon, Batara Paruhum Radjagukguk, S.H., mendalilkan dirinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia berprofesi sebagai advokat. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 16 3. Bahwa Pemohon menganggap Pasal 25 UU Advokat sebagaimana dimaksud pada angkat 1 merugikan hak-hak konstitusionalnya dengan penjelasan yang pada intinya sebagai berikut: a. sebagai advokat, Pemohon mempunyai atribut toga yang hanya dipakai dalam perkara pidana di pengadilan, sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 25 UU Advokat, sedangkan untuk perkara-perkara lainnya Pemohon tidak memakai toga; b. Pemohon berkeinginan untuk memakai toga sebagai ciri khas advokat saat bersidang untuk perkara-perkara selain perkara pidana namun hal tersebut tidak terlaksana atau terkendala karena adanya Pasal 25 UU Advokat; c. Pemohon mengaitkan Pasal 25 UU Advokat dengan hak-hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 namun tidak memberikan argumentasi mengapa hal itu dianggap merugikan hak-hak konstitusional tersebut dan langsung mengaitkannya dengan pokok permohonan; Berdasarkan uraian di atas, terlepas dari ada atau tidak adanya pertentangan norma Pasal 25 UU Advokat dengan UUD 1945, Pemohon telah menguraikan secara jelas anggapannya tentang kerugian hak-hak konstitusionalnya yang telah disebutkan secara spesifik sehingga menampakkan adanya hubungan kausal antara anggapan tentang kerugian dimaksud dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian sehingga Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas maka tidak terdapat kebutuhan bagi Mahkamah untuk mendengar keterangan pihak- pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK. Oleh karena itu, Mahkamah Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 17 akan mempertimbangkan Permohonan a quo tanpa harus meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK. [3.8] Menimbang bahwa persoalan konstitusional dari Permohonan a quo adalah bahwa Pemohon menganggap Pasal 25 UU Advokat bertentangan dengan UUD 1945 karena, menurut Pemohon, hanya mewajibkan advokat untuk memakai toga dalam perkara pidana sehingga Pemohon merasa dirugikan hak-hak konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: 1) Bahwa Pasal 25 UU Advokat tidak secara spesifik menyebut “toga” melainkan “atribut sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Ketentuan dalam Pasal 25 UU Advokat tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 230 ayat (2) KUHAP yang menyatakan, “Dalam ruang sidang, hakim, penuntut umum, penasihat hukum, dan panitera mengenakan pakaian sidang dan atribut masing-masing.” Pengaturan lebih lanjut berkait dengan ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (PP 27/1983) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 4 PP 27/1983 menyatakan: (1) Selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan, hakim, penuntut umum, panitera dan penasihat hukum, menggunakan pakaian sebagaimana diatur dalam pasal ini; (2) Pakaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi hakim, penuntut umum dan penasihat hukum adalah toga berwarna hitam dengan lengan lebar, simare dan bef dengan atau tanpa peci hitam; (3) Perbedaan toga bagi hakim, penuntut umum dan penasihat hukum adalah dalam ukuran dan warna dari simare dan bef; (4) Pakaian bagi panitera dalam persidangan adalah jas berwarna hitam, kemeja putih dan dasi hitam; (5) Hal yang berhubungan dengan warna dari simare dan bef sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) serta kelengkapan pakaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Menteri; (6) Selain memakai pakaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hakim dan penuntut umum memakai atribut; (7) Atribut sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) diatur lebih lanjut oleh Menteri. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 18 Sementara itu, khusus bagi hakim, kewajiban bagi hakim untuk selalu mengenakan toga dalam setiap sidang, kecuali dalam sidang pengadilan pidana yang melibatkan anak (sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1966 tentang Pemakaian Toga Dalam Sidang dan Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.07.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Pakaian, Atribut Pejabat Peradilan dan Penasehat Hukum. Dengan demikian, terlepas dari tidak adanya penjelasan dalam UU Advokat perihal mengapa advokat diwajibkan mengenakan atribut sesuai dengan peraturan perundang-undangan hanya dalam sidang perkara pidana, telah jelas bahwa Pasal 25 UU Advokat sejalan dengan KUHAP yang sama-sama mengatur hal yang berkenaan dengan penggunaan atribut dalam sidang perkara pidana. Oleh karena itu Pasal 25 UU Advokat justru telah memenuhi prinsip harmonisasi horizontal peraturan perundang-undangan. 2) Bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan apakah norma yang terkandung dalam Pasal 25 UU Advokat bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, sebagaimana didalilkan Pemohon. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan: a. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Pasal 25 UU Advokat sama sekali tidak menghilangkan atau mengganggu hak Pemohon atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum. Sebaliknya, norma a quo justru mengakui, menjamin, melindungi, dan memastikan hak setiap advokat yang sedang menjalankan tugasnya di pengadilan dalam perkara pidana untuk mengenakan atribut advokat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Norma a quo juga memperlakukan secara sama dan adil di hadapan hukum karena berlaku bagi setiap advokat yang sedang melaksanakan tugasnya dalam sidang pengadilan dalam perkara pidana. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 19 b. Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Tidak ada relevansinya menguji norma dalam Pasal 25 UU Advokat dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Sebab, Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 adalah dimaksudkan sebagai landasan diberlakukannya affirmative action bagi orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus sehingga membutuhkan campur tangan negara agar mereka dapat memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama untuk mencapai persamaan dan keadilan. Negara wajib melakukan langkah-langkah affirmative action bagi mereka sebab Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 mengamanatkan hal itu dengan ketentuannya yang menyatakan, “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. c. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Norma Undang-Undang Dasar ini tidak ada relevansinya dikaitkan dengan norma Pasal 25 UU Advokat, apalagi untuk menyatakan ada pertentangan terhadapnya. Untuk dapat dikatakan ada diskriminasi setidak- tidaknya dibutuhkan dua subjek hukum, dalam hal ini orang dalam pengertian alamiah (naturlijke persoon, natural person). Adapun norma yang terkandung dalam Pasal 25 UU Advokat hanya berkenaan dengan seseorang yang menjalankan profesi sebagai advokat. Dalam konteks ini, masalah diskriminasi baru dapat dikatakan ada apabila ada dua atau lebih orang yang sama-sama berprofesi sebagai advokat diperlakukan secara berbeda semata-mata karena alasan ras, agama, bahasa, warna kulit, jenis kelamin, status sosial, pandangan politik, dan sebagainya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 3) Bahwa selain pertimbangan sebagaimana diuraikan pada angka 1) dan angka 2) di atas, apabila Permohonan a quo dikabulkan sebagaimana didalilkan Pemohon, yaitu dengan menyatakan bahwa Pasal 25 UU Advokat bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “Advokat yang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 20 menjalankan tugas dalam sidang pengadilan dalam menangani perkara wajib mengenakan atribut sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang”, hal itu justru dapat berpotensi melahirkan disharmoni horizontal karena secara psikologis dapat melahirkan persepsi ketidakseimbangan atau ketidaksetaraan antarpihak, khususnya dalam perkara perdata yang sifatnya interpartes. Sebab, sampai dengan saat ini, hukum acara perdata yang berlaku tidak menganut verplichte procureur stelling yang berarti para pihak tidak diwajibkan untuk diwakili oleh kuasa hukum yang merupakan seorang advokat sehingga dapat terjadi kemungkinan di mana salah satu pihak dalam suatu perkara perdata diwakili oleh advokat sementara pihak lainnya tidak menggunakan kuasa hukum. Sementara itu, kewajiban advokat memakai toga dalam perkara pidana adalah untuk menunjukkan kesetaraan antara terdakwa (yang didampingi oleh advokat) dengan jaksa/penuntut umum yang merupakan representasi negara. Inilah yang membedakan dengan perkara perdata. 4) Bahwa alasan menjadi kurang percaya diri dan kurang berwibawa jika tidak memakai toga bukanlah berarti norma undang-undang sebagaimana termuat dalam Pasal 25 UU Advokat serta-merta bertentangan dengan UUD 1945. Dalam konteks advokat, rasa percaya diri dan kewibawaan bukanlah semata- mata ditentukan oleh pakaian atau atribut yang digunakan, melainkan oleh kapasitas dan integritas advokat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab profesionalnya. Kapasitas dan integritas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab profesional itulah yang sungguh-sungguh akan memberikan tempat kepada profesi advokat sebagai profesi terhormat (officium nobile) di mata masyarakat, khususnya pencari keadilan (justitiabelen). Jadi bukan karena faktor atribut semata. [3.9] Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas telah ternyata bahwa tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma sebagaimana didalilkan Pemohon, sehingga Permohonan a quo tidak beralasan menurut hukum. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 21 [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Aswanto, Manahan MP Sitompul, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal enam, bulan Desember, tahun dua ribu tujuh belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal empat belas, bulan Desember, tahun dua ribu tujuh belas, selesai diucapkan pukul 13.06 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Aswanto, Manahan MP Sitompul, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, dan Suhartoyo, dengan didampingi oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri Pemohon/kuasanya, KETUA, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 22 ttd. Arief Hidayat ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Anwar Usman ttd. I Dewa Gede Palguna ttd. Wahiduddin Adams ttd. Aswanto ttd. Manahan MP Sitompul ttd. Maria Farida Indrati ttd. Saldi Isra ttd. Suhartoyo PANITERA PENGGANTI, ttd. Yunita Rhamadani Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id