PUU
Tahun 2026
88/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
Pemohon: PT Zidna Alfarizi International (Zai Travel) yang diwakili oleh Anwari selaku Direktur Utama
Tanggal Putusan: 2026-05-12T14:33:00+07:00
Amar Putusan: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Teks Putusan
PUTUSAN
NOMOR 88/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan
terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
PT. Zidna Alfarizi International (Zai Travel), dalam hal ini diwakili oleh:
Nama
:
Anwari
Jabatan
Alamat
:
Direktur Utama
:
Dusun Naga RT/RW 004/002, Kelurahan Ketawang
Karay, Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep,
Provinsi Jawa Timur
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 28 Februari 2026 memberi kuasa
kepada Moh. Qusyairi, S.H., M.H. dan A. Fahrur Rozi, S.H., yaitu advokat dan
paralegal pada Kantor Hukum Liberte Law, beralamat di Jalan H, Kelurahan Kebon
Baru, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, bertindak
untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;
selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon;
[1.2]
Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
2. DUDUK PERKARA
[2.1]
Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan surat
permohonan bertanggal 1 Maret 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah
Konstitusi pada tanggal 3 Maret 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan
Pemohon Nomor 86/PUU/PAN.MK/AP3/03/2026 dan telah dicatat dalam Buku
2
Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 3 Maret 2026
dengan Nomor 88/PUU-XXIV/2026, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah
pada tanggal 25 Maret 2026, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:
A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi
1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD NRI 1945) menyatakan; “Kekuasaan
kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan
yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan
peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata
usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan; “Mahkamah
Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-
Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang
kewenangannya
diberikan
oleh
Undang-Undang
Dasar,
memutus
pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan
Umum”;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Republik Indonesa Tahun
5076) yang menyatakan; “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada
tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji
undang-undang
terhadap
Undang-Undang
Dasar
Negara
Republik
Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara
yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; e.
memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan f. kewenangan lain
yang diberikan oleh undang-undang”;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai
kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD
1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Atas UU No. 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020, Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3
6554) (selanjutnya disebut UU 7/2020) yang menyatakan; “Mahkamah
Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap
UUD RI Tahun 1945”;
5. Bahwa demikian pula kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji
undang-undang terhadap UUD juga diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang
Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan, menyatakan; “Dalam hal suatu Undang-
Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah
Konstitusi;
6. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian
undang-undang
terhadap
Undang-Undang
Dasar
Negara
Republik
Indonesia Tahun 1945 juga diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan
Mahkamah Konstitusi Nomor 07 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam
Perkara Pengujian Undang-Undang (“PMK 7/2025”) yang menyatakan,
“Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu”;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan yang telah dijabarkan, maka hal ini semakin
mempertegas kewenangan Mahkamah sebagai satu-satunya lembaga yang
berwenang untuk menguji konstitusionalitas suatu Undang-Undang terhadap
UUD NRI 1945, in casu terhadap frasa “sesuai dengan proporsinya” pada
Pasal 9 ayat (3) UU 14/2025 yang selengkapnya berbunyi:
Pasal 9 ayat (3) UU 14/2025
Pengisian kuota haji tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diperuntukkan bagi kuota haji reguler dan haji khusus sesuai dengan
proporsinya serta wajib diinformasikan secara daring dan berkala.
Bertentangan dengan:
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945
Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di depan
hukum.
4
8. Bahwa oleh karena permohonan a quo menguji konstitusionalitas suatu
norma undang-undang terhadap UUD NRI 1945 sebagaimana diuraikan di
atas, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili dan memeriksa
permohonan pengujian undang-undang a quo.
B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON
1. Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatur Pemohon adalah pihak
yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan
oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
a. perorangan WNI;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang
diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik dan privat, atau;
d. Lembaga negara.
2. Bahwa, dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa “Yang
dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945”;
3. Bahwa terhadap syarat kedudukan Pemohon juga diatur dalam Pasal 4 ayat
(1) PMK No 7 Tahun 2025, yang menyatakan, Permohon sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak
dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-
undang atau perppu, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang
mempunyai kepentingan sama;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
d. lembaga negara.
4. Bahwa selanjutnya untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana
dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Pasal 4 ayat (1) PMK No 7 Tahun
2025 tersebut diatas, perlu dijelaskan bahwa Pemohon merupakan sebuah
badan hukum berbentuk perseoran terbatas (PT) berdasarkan Akta
Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 127 bertanggal 13 Oktober 2025 yang
5
dibuat dihadapan Notaris Hartini, S.H., M.Kn. (vide Bukti P-3) jo. Keputusan
Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor AHU-0087991.AH.01.01.Tahun
2025 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseoran Terbatas PT
Zidna Alfarizi International bertanggal 14 Oktober 2025 (vide Bukti P-4);
5. Bahwa selain itu, Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 07
Tahun 2025 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-
Undang ditentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional, yakni sebagai
berikut:
a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan
oleh UUD NRI 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah
dirugikan
oleh
berlakunya
undang-undang
atau
Perppu
yang
dimohonkan pengujian;
c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat
spesifik (khusus) dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang
menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
d. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian hak dan/atau kewenangan
konstitusional dengan undang-undang atau Perppu yang dimohonkan
pengujian;
e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka
kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak
akan atau tidak lagi terjadi.
6. Bahwa untuk menguraikan kedudukan Pemohon dalam kaitannya dengan
lima syarat kerugian konstitusional di atas, maka akan diuraikan secara
tersendiri keterpenuhan Pemohon dengan lima kualifikasi syarat kerugian
sebagaimana dimaksud di atas;
7. Bahwa pertama, untuk menjelaskan adanya hak konstitusional yang dimiliki
Pemohon sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK 7/2025,
perlu dijelaskan bahwa Pemohon merupakan badan hukum berbentuk
perseroan terbatas yang didirikan sebagai badan usaha di bidang jasa biro
perjalanan. Mengacu pada Pasal 3 angka 1 Akta Pendirian Perseroan,
Pemohon menjalankan usaha di bidang aktivitas biro perjalanan wisata
(KBLI 79121) dan aktivitas biro perjalanan ibadah umroh dan haji khusus
(KBLI 79122);
6
8. Bahwa dalam menjalankan aktivitas usaha sebagaimana dimaksud serta
tindakan lain untuk kepentingan Pemohon sebagai Perseroan, seorang
Direksi berhak mewakili Pemohon baik di dalam maupun di luar pengadilan
tentang segala hal dan kejadian yang menyangkut kepentingan Pemohon.
Ketentuan ini jelas diatur secara eksplisit dalam Pasal 12 angka 1 Akta
Pendirian Perseroan yang mengatur tentang tugas dan wewenang seorang
direksi, sebagaimana berikut: “Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam
dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian,
mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan,
serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan
maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:…"
9. Bahwa berdasarkan ketentuan dimaksud di atas, perorangan warga negara
Indonesia atas nama Anwari (vide Bukti P-5) dalam hal ini sebagai Direktur
Utama berhak untuk mewakili Pemohon, in casu dalam melakukan pengujian
materiil Pasal 9 ayat (3) UU 14/2025 terhadap UUD NRI 1945;
10. Bahwa terhadap aktivitas usaha di bidang biro perjalanan ibadah haji khusus,
Pemohon berhak untuk turut serta bertindak sebagai penyelenggara ibadah
haji khusus (PIHK) sebagaimana diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Sebagai badan usaha, Pemohon sejatinya dapat menjadi bagian pihak yang
menyediakan fasilitas khusus untuk memberikan layanan alternatif di luar
haji reguler dengan standar pelayanan yang lebih tinggi kepada masyarakat;
11. Bahwa terhadap kedudukan dimaksud, Pemohon berhak atas jaminan
kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur pada Pasal 28D ayat (1)
UUD NRI 1945, in casu kepastian hukum tentang ketentuan pelaksanaan
haji khusus melalui undang-undang. Pasalnya, sebagai badan usaha yang
nantinya ikut serta dalam penyelenggaraan haji khusus, Pemohon harus
dijamin terlebih dahulu tidak dirugikan dengan berlakunya suatu norma
undang-undang
akibat
tidak
memberikan
kepastian
hukum
bagi
penyelenggaraan haji khusus, in casu berkenaan dengan ketentuan jumlah
kuota jamaan haji khusus dalam konteks pemerintah memperoleh kuota haji
tambahan dari pemerintah Arab Saudi;
12. Bahwa kedua, untuk menjelaskan adanya hak Pemohon dirugikan oleh
berlakunya undang-undang yang diujikan sebagaimana dimaksud pada
7
Pasal 4 ayat (2) huruf b PMK 7/2025, perlu dijelaskan bahwa kerugian
konstitusional Pemohon timbul sebagai akibat langsung dari tidak adanya
kepastian hukum pasal a quo yang mengatur proporsi pembagian kuota haji
tambahan. Pasalnya, ketentuan pada pasal a quo hanya memuat frasa
“sesuai dengan proporsinya” tanpa diikuti dengan frasa lanjutan yang
menjelaskan rujukan normatifnya;
13. Bahwa frasa sebagaimana dimaksud secara normatif tidak memberikan
kejelasan mengenai proporsi yang dimaksud. Ketidakjelasan tersebut dapat
menimbulkan ambiguitas interpretasi terhadap proporsi pembagian kuota
haji khusus, apakah yang dimaksud “sesuai dengan proporsinya” merujuk
pada skema pembagian kuota haji pokok pada Pasal 64 ayat (2) UU
14/2025—di mana kuota haji khusus 8% dan kuota haji reguler 92%, ataukah
proporsi dimaksud dapat ditentukan lain secara aktual berdasarkan
keputusan Menteri setelah melalui pembahasan dengan DPR sebagaimana
diatur Pasal 9 ayat (1). Ketidakjelasan inilah yang menjadi sumber kerugian
konstitusional Pemohon;
14. Bahwa pasalnya, ketentuan Pasal 9 ayat (1) memberikan kewenangan
kepada Menteri untuk menetapkan pembagian kuota haji tambahan, bahkan
melalui pembahasan dengan DPR. Ketentuan norma ini pada hakikatnya
memberikan ruang wewenang yang memungkinkan menteri menentukan
kembali/lain proporsi kuota haji tambahan berdasarkan kebutuhan dan
pertimbangan faktual di luar dari pada proporsi kuota haji tambahan.
Seharusnya, jika memang frasa “sesuai dengan proporsinya” pada pasal a
quo mengacu pada ketentuan yang berlaku pada kuota haji pokok, maka
tidak diperlukan lagi sejatinya Pasal 9 ayat (1) yang memberikan wewenang
pembagian kuota tambahan kepada seorang menteri, terlebih harus dibahas
dengan DPR. Situasi demikian menciptakan ketidakpastian hukum yang
nyata bagi Pemohon sebagai badan usaha yang bergerak di bidang
penyelenggaraan ibadah haji khusus;
15. Bahwa dalam konteks a quo, frasa “sesuai dengan proporsinya” tidak
mengandung rujukan normatif yang tegas, sehingga membuka ruang
penafsiran
yang
berbeda-beda
dalam
implementasinya.
Pasalnya,
ketidakjelasan norma frasa “sesuai dengan proporsinya” telah menimbulkan
8
implikasi serius dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Hal itu
membuka ruang interpretasi yang berbeda dalam pelaksanaannya;
16. Bahwa salah satu kasus konkretnya adalah ketika Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) menjadikan proporsi pembagian kuota haji pokok pada Pasal
64 UU 14/2025 sebagai acuan bagi proporsi kuota haji tambahan dalam
kasus Mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, sebagaimana berikut
(vide Bukti P-6);
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap alasan bisa
terjadinya jual beli kuota haji tambahan di Kementerian Agama
(Kemenag). Permainan kotor itu bisa terjadi gegara adanya Surat
Keputusan (SK) Menteri Agama (Menag) Nomor 130 Tahun 2024
tentang Kuota Haji Tambahan Tahun 1445 Hijriah buatan eks Menteri
Agama Yaqut Cholil Qoumas.
“Kita fokuskan dulu di hulunya, yaitu terkait dengan diskresi pembagian
kuota tambahan di Kementerian Agama yang kemudian di hilirnya
adalah terkait dengan jual beli kuota tambahan, khususnya yang kuota
khusus yang dilakukan oleh para biro perjalanan,” kata juru bicara KPK
Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 17
September 2025. Budi menjelaskan, pembagian kuota tambahan
harusnya menggunakan skema 92 persen untuk jamaah reguler, dan
delapan persen untuk khusus. Namun, Yaqut malah membuat
kebijakan membagi rata 50 persen untuk reguler dan khusus, dengan
dalih adanya diskresi menteri.
Karenanya, kuota haji khusus menjadi membeludak. Tambahan yang
banyak itu membuat pejabat di Kemenag sampai pengusaha biro
perjalanan haji dan umrah melakukan transaksi untuk mendapatkan
kuota tambahan.
“Dalam jual belinya ini kan ada yang diperjualbelikan kepada pihak biro
perjalanan lain, ataupun diperjualbelikan langsung kepada para calon
jamaah,” ucap Budi.
Sumber: KPK: Jual Beli Kuota Haji Terjadi Karena Diskresi Yaqut
diakses melalui https://www.metrotvnews.com/play/NgxCDgQ6-kpk-
jual-beli-kuota-haji-terjadi-karena-diskresi-yaqut
9
17. Bahwa fakta tersebut menunjukkan secara nyata bagaimana norma yang
tidak
memberikan
kepastian
hukum
pada
pasal
a
quo
dalam
pelaksanaannya menimbulkan sejumlah interpretasi dalam konteks
penegakan hukum. Dari sana dapat dilihat, bahwa KPK sebagai penegak
hukum menjadikan proporsi 92% kuota reguler dan 8% kuota khusus—yang
berlaku untuk pembagian kuota haji pokok—sebagai proporsi yang juga
berlaku juga untuk proporsi pembagian kuota haji tambahan. Ketentuan itu
dijadikan sebagai fenomena hulu adanya unsur melawan hukum dalam
sebuah kebijakan menteri;
18. Bahwa hal demikian jelas menimbulkan persoalan ketidakpastian hukum
bagi Pemohon. Pemohon sungguh tidak mendapat kepastian bagaimana
seharusnya proporsi kuota haji tambahan dibagi, in casu dalam memaknai
frasa “sesuai dengan proporsinya” sebagaimana dimaksud pada Pasal 9
ayat (3). Pasalnya, tindakan KPK di atas jelas menyebut pembagian kuota
haji tambahan yang tidak sesuai dengan proporsi 92% kuota reguler dan 8%
kuota khusus merupakan satu kesatuan rangkaian tindakan yang melawan
hukum;
19. Bahwa hal penting yang harus ditegaskan, dengan ini bukan berarti
Pemohon setuju atau seolah-olah membenarkan tindakan jual beli kuota haji
yang didasarkan pada penerapan kewenangan yang secara sewenang-
wenang sebagaimana kasus yang terjadi. Sungguhlah tidak sama sekali.
Permohonan a quo diajukan Pemohon semata-mata karena menuntut
kepastian hukum yang adil terkait proporsi pembagian kuota haji tambahan.
Karena sungguh Pemohon bingung dengan adanya penegakan hukum
terkait pelaksanaan haji yang isunya berkenaan dengan proporsi pembagian
kuota haji tambahan. Pemohon semakin bertanya-tanya karena ketentuan
itu menyangkut ekosistem dan peluang berusaha Pemohon ke depan.
Apakah proporsi itu baku dengan formasi 92% dan 9%, atau dapat
ditentukan lain secara aktual oleh menteri ke depan;
20. Bahwa bagi Pemohon, kepastian mengenai proporsi kuota haji khusus
bukanlah
persoalan
administratif
semata,
melainkan
menyangkut
keberlangsungan usaha, perencanaan bisnis, komitmen kontraktual dengan
calon jamaah, serta investasi yang telah dan akan dilakukan. Ketika norma
tidak memberikan kepastian apakah kuota tambahan akan dibagikan
10
mengikuti komposisi kuota pokok atau dapat ditentukan lain secara aktual
oleh kebijakan tahunan Menteri, maka Pemohon tidak memiliki dasar hukum
yang pasti untuk merencanakan kapasitas layanan, menghitung potensi
jumlah jamaah, maupun menyusun strategi bisnis. Dengan demikian,
ketidakjelasan frasa “sesuai dengan proporsinya” secara langsung
berdampak pada hak Pemohon untuk memperoleh jaminan kepastian hukum
yang adil;
21. Bahwa ketiga, untuk menjelaskan adanya sifat dari kerugian konstitusional
Pemohon sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf c PMK 7/2025,
perlu dijelaskan bahwa kerugian konstitusional Pemohon bersifat potensial
yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi, sebagaimana
hal tersebut juga menjadi bagian dalam doktrin kerugian konstitusional
Mahkamah selama ini. Sifat kerugian yang potensial sebagaimana dimaksud
menjadi konsekuensi logis dari ketidakjelasan norma yang mengatur
proporsi pembagian kuota haji tambahan;
22. Bahwa pasalnya, sebagai badan hukum privat yang bergerak di bidang
penyelenggaraan ibadah haji khusus, Pemohon sebelum secara efektif
menjalankan dan mengembangkan kegiatan usaha haji khusus, secara
rasional harus terlebih dahulu memastikan bahwa kerangka regulasi yang
menjadi dasar operasionalnya memberikan jaminan kepastian hukum yang
adil. Kepastian mengenai proporsi pembagian kuota, termasuk dalam hal
adanya
kuota
tambahan,
merupakan
elemen
fundamental
dalam
perencanaan usaha, pengikatan kontrak dengan calon jamaah, penyusunan
proyeksi keuangan, serta pengambilan keputusan investasi. Tanpa
kepastian normatif tersebut, Pemohon berada dalam situasi ketidakpastian
struktural yang secara inheren mengancam keberlangsungan dan keamanan
hukum usahanya;
23. Bahwa hal yang perlu ditekankan, Pemohon tidak semata-mata sebagai
pelaku usaha, melainkan merupakan bagian integral dari ekosistem
penyelenggaraan ibadah haji yang secara konstitusional berkaitan langsung
dengan pemenuhan hak warga negara untuk menjalankan ibadah. Dalam
kerangka yang demikian, penyelenggaraan ibadah haji merupakan bentuk
pelayanan publik yang memiliki dimensi konstitusional sebagaimana dijamin
dalam UUD NRI 1945. Oleh karena itu, keberadaan badan usaha seperti
11
Pemohon yang bergerak dalam penyelenggaraan haji khusus sesungguhnya
berperan sebagai mitra strategis negara dalam menyediakan alternatif
layanan bagi masyarakat, khususnya dalam rangka mengatasi keterbatasan
kuota dan panjangnya antrean haji reguler. Dalam konteks demikian,
kepastian hukum mengenai pengaturan kuota, termasuk kuota haji
tambahan, tidak hanya berdampak pada aspek bisnis Pemohon, tetapi juga
secara langsung mempengaruhi kualitas, aksesibilitas, dan keadilan layanan
ibadah haji bagi masyarakat luas. Untuk itu, kerugian Pemohon akibat
ketidakjelasan norma a quo tidak dapat dipandang sebagai kerugian privat
semata, melainkan sebagai bagian dari terganggunya ekosistem pelayanan
ibadah yang memiliki dimensi konstitusional, sehingga secara langsung
berkaitan dengan jaminan kepastian hukum yang adil bagi seluruh warga
negara;
24. Bahwa ketidakjelasan frasa “sesuai dengan proporsinya” membuka ruang
interpretasi yang simpang siur. Ketika norma a quo tidak memberikan acuan
yang pasti, maka pelaku usaha seperti halnya Pemohon yang bergantung
pada kebijakan tersebut berada dalam posisi rentan, karena keputusan
administratif yang diambil dalam kerangka norma yang kabur berpotensi
menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari;
25. Bahwa oleh karena itu, meskipun Pemohon belum sepenuhnya
melaksanakan penyelenggaraan haji khusus selama ini, risiko kerugian yang
dihadapi dapat diterima secara rasional. Berdasarkan pengalaman praktik
dan dinamika penegakan hukum di sektor penyelenggaraan haji, sangat
mungkin bahwa ketidakjelasan penormaan mengenai proporsi kuota
tambahan dapat berimplikasi pada sengketa administratif, kerugian finansial,
atau bahkan konsekuensi hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam
pelaksanaannya, tidak terkecuali Pemohon. Dengan demikian, terdapat
kemungkinan yang rasional dan dapat dipastikan menurut logika hukum
bahwa Pemohon dapat terdampak atau bahkan menjadi korban dari
ketidakjelasan norma tersebut;
26. Bahwa dalam perspektif perlindungan konstitusional, Pemohon tidak harus
menunggu sampai kerugian aktual benar-benar terjadi atau sampai terjerat
dalam persoalan hukum untuk memperoleh perlindungan atas hak
konstitusionalnya. Justru sebelum menjalankan kegiatan usaha secara
12
penuh, Pemohon berhak memastikan bahwa norma yang menjadi dasar
operasionalnya telah memenuhi prinsip kepastian hukum yang adil. Oleh
karena itu, kerugian yang didalilkan Pemohon jelas merupakan kerugian
potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi
apabila norma a quo tetap dibiarkan dalam keadaan tidak jelas dan
multitafsir;
27. Bahwa keempat, untuk menjelaskan adanya hubungan sebab akibat antara
kerugian yang didalikan dengan pasal yang diujikan sebagaimana dimaksud
pada Pasal 4 ayat (2) huruf d PMK7/2025, maka perlu dijelaskan bahwa
ketentuan pasal a quo mengatur pembagian kuota tambahan antara haji
reguler dan haji khusus dilakukan “sesuai dengan proporsinya”, namun tidak
memberikan kepastian apakah yang dimaksud proporsi adalah proporsi
sebagaimana pembagian kuota haji pokok dalam Pasal 64 ayat (2), atau
proporsi lain yang ditentukan secara aktual oleh menteri bersama-sama
dengan DPR. Ketidakjelasan ini menimbulkan ambiguitas mengenai standar
proporsi yang harus dijadikan acuan;
28. Bahwa akibat langsung dari ambiguitas tersebut adalah tidak adanya
kepastian hukum mengenai besaran kuota yang secara normatif menjadi
bagian haji khusus ketika terdapat kuota tambahan. Bagi Pemohon sebagai
pelaku usaha di bidang penyelenggaraan haji khusus, ketidakpastian
mengenai besaran kuota tersebut berdampak langsung pada kepastian hak
dan posisi hukumnya dalam sistem pembagian kuota nasional. Setidaknya,
hal itu berimplikasi pada dua hal penting bagi Pemohon;
29. Bahwa pertama, ketidakjelasan frasa “sesuai dengan proporsinya” pada
pasal a quo mengakibatkan Pemohon sebagai badan usaha yang bergerak
dalam logika bisnis tidak dapat menghitung secara pasti adanta peluang
usaha yang akan dijalankan. Pemohon pada hakikatnya membutuhkan suatu
parameter yang pasti dan terukur untuk melakukan perencanaan usaha,
khususnya terkait dengan estimasi pangsa pasar dan kapasitas layanan.
Namun demikian, dengan tidak adanya kejelasan apakah proporsi kuota haji
tambahan akan tetap mengacu pada komposisi kuota haji pokok, yakni 92%
untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus, atau justru dapat ditentukan
secara berbeda oleh kebijakan pemerintah setiap tahunnya, Pemohon
berada dalam kondisi ketidakpastian hukum;
13
30. Bahwa pasalnya, apabila ternyata proporsi tersebut tetap mengikuti skema
92% dan 8%, maka secara rasional peluang usaha yang ada cenderung
stagnan dan tidak mengalami peluang yang signifikan, karena tambahan
kuota tidak memberikan peningkatan berarti bagi segmen haji khusus.
Sebaliknya, apabila terdapat kemungkinan bahwa kuota haji tambahan dapat
dialokasikan dengan proporsi yang lebih besar untuk haji khusus, maka hal
tersebut sejatinya membuka peluang ekspansi usaha yang lebih luas bagi
Pemohon. Akan tetapi, karena norma tidak memberikan kepastian mengenai
hal tersebut, Pemohon tidak dapat secara rasional menentukan strategi
bisnisnya, baik dalam hal ekspansi, investasi, maupun pengembangan
kapasitas layanan;
31. Bahwa akibat hal itu, ketidakjelasan norma a quo secara langsung
menyebabkan terhambatnya kemampuan Pemohon dalam melakukan
perencanaan dan pengambilan keputusan bisnis yang berbasis pada
kepastian;
32. Bahwa kedua, ketidakjelasan norma a quo berimplikasi langsung terhadap
ketidakmampuan Pemohon dalam memitigasi risiko hukum dan administrasi
dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dalam praktik penyelenggaraan haji
khusus, kepastian mengenai alokasi kuota merupakan aspek fundamental
yang berkaitan erat dengan aspek perizinan, kontraktual dengan calon
jamaah, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Ketika norma yang
mengatur proporsi kuota haji tambahan tidak memberikan kejelasan, maka
Pemohon dihadapkan pada dilema hukum yang serius. Di satu sisi, apabila
di kemudian hari pemerintah menetapkan proporsi kuota haji khusus yang
lebih besar dari 8% dalam kuota tambahan, maka secara bisnis hal tersebut
merupakan peluang yang menguntungkan dan patut untuk dimanfaatkan.
Namun di sisi lain, Pemohon menghadapi risiko bahwa partisipasinya dalam
memanfaatkan kuota tersebut justru dapat ditafsirkan sebagai tindakan yang
bertentangan dengan hukum di kemudian hari;
33. Bahwa dalam kondisi demikian, Pemohon tidak memiliki dasar hukum yang
pasti untuk menentukan apakah akan mengambil peluang tersebut atau
justru menghindarinya demi mengurangi risiko hukum. Apabila Pemohon
memilih untuk mengambil kuota dengan proporsi yang lebih besar, terdapat
potensi Pemohon akan terseret dalam persoalan hukum akibat perbedaan
14
interpretasi norma. Sebaliknya, apabila Pemohon memilih untuk tidak
mengambil peluang tersebut, maka Pemohon secara nyata kehilangan
kesempatan usaha;
34. Bahwa oleh karena itu, ketidakjelasan frasa “sesuai dengan proporsinya”
tidak hanya menimbulkan ketidakpastian dalam tataran normatif, tetapi juga
secara langsung menciptakan risiko hukum dan administratif yang tidak
dapat dimitigasi secara wajar oleh Pemohon sebagai pelaku usaha. Dengan
demikian, terdapat hubungan sebab-akibat yang nyata dan logis antara
berlakunya norma pasal a quo dengan kerugian konstitusional yang dialami
Pemohon. Ketidakjelasan norma tersebut menjadi sebab langsung yang
menghambat kemampuan Pemohon dalam merencanakan usaha, sekaligus
menciptakan ketidakpastian hukum yang menempatkan Pemohon dalam
posisi rentan terhadap potensi kerugian ekonomi maupun risiko hukum di
masa yang akan datang;
35. Bahwa Pemohon sungguh takut, ketidakpastian hukum dari pasal a quo
dapat berujung pada penegakan hukum terhadap Pemohon di kemudian
hari. Tentu akibat tidak jelasnya norma, ketika Pemohon telah menjadi
penyelenggara ibadah haji khusus, Pemohon tidak ingin menjadi bagian dari
pihak-pihak yang tidak tertutup kemungkinan dapat turut terseret atau dijerat
secara hukum sebagaimana pernah terjadi sebelumnya dalam praktik
pembagian kuota tambahan;
36. Bahwa
kelima,
untuk
menjelaskan
adanya
kemungkinan
dengan
dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak konstitusional yang
didalilkan tidak akan lagi terjadi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat
(2) PMK 7/2025, maka perlu dijelaskan bahwa apabila frasa “sesuai dengan
proporsinya” dimaknai secara tegas sebagai proporsi yang mengacu pada
keputusan Menteri yang telah dibahas bersama DPR sebagai representasi
rakyat, maka kerugian yang didalilkan Pemohon dipastikan tidak akan terjadi.
Proporsi pembagian kuota tambahan akan memperoleh legitimasi
institusional yang jelas, karena ditetapkan melalui mekanisme konstitusional
yang melibatkan cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif. Dengan adanya
rujukan yang eksplisit tersebut, tidak lagi terdapat ambiguitas mengenai
dasar penentuan proporsi;
15
37. Bahwa pemaknaan demikian akan menciptakan kepastian hukum karena
setiap pembagian kuota tambahan memiliki landasan keputusan yang
formal, transparan, dan dapat ditelusuri dasar pertimbangannya. Bagi
Pemohon, kejelasan ini memberikan jaminan bahwa keterlibatannya dalam
penyelenggaraan haji khusus berjalan dalam koridor kebijakan negara yang
sah dan terlegitimasi;
38. Bahwa dengan demikian, apabila Mahkamah menafsirkan frasa a quo
merujuk pada keputusan diskresi Menteri yang telah dibahas dengan DPR,
maka ketidakpastian hukum yang dikhawatirkan Pemohon tidak lagi terjadi.
Pemohon tidak perlu berada dalam situasi kekhawatiran atau ketakutan akan
risiko kriminalisasi di kemudian hari, karena setiap tindakan dan
partisipasinya dalam penyelenggaraan haji khusus bertumpu pada
keputusan yang memiliki dasar hukum yang jelas dan mekanisme
pengawasan politik yang sah;
39. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalil kerugian konstitusional di atas,
Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon
dalam pengujian materiil Pasal 9 ayat (3) UU 14/2025 terhadap UUD NRI
1945;
C. Alasan-Alasan Permohonan
Pasal a quo sepanjang frasa “sesuai dengan proporsinya” bertentangan dengan
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 karena tidak menjamin kepastian hukum yang
adil
1. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan: “Setiap orang
berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang
adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Ketentuan norma
konstitusional
tersebut
setidak-tidaknya
mengandung
dua
dimensi
fundamental, yakni dimensi kepastian hukum (legal certainty) dan dimensi
keadilan (justice), yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam
kerangka negara hukum;
2. Bahwa secara filosofis, prinsip kepastian hukum merupakan elemen esensial
dari konsep negara hukum (rechtstaat) yang dianut Indonesia sebagaimana
ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Dalam negara hukum,
hukum harus dapat dipahami, diprediksi, dan dijadikan pedoman perilaku
oleh setiap subjek hukum. Hukum tidak boleh bersifat kabur (vague),
16
multitafsir, atau membuka ruang ketidakjelasan yang berlebih, karena hal
demikian akan menempatkan warga negara dalam situasi ketidakpastian
normatif. Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa tindakan pemerintah
dan warga negara sama-sama tunduk pada norma yang jelas, rasional, dan
dapat dipertanggungjawabkan satu sama lain;
3. Bahwa kendati demikian, kepastian hukum dalam desaian konstitusi UUD
NRI 1945 bukanlah bentuk kepastian yang bersifat kaku atau formalistik.
Pasal 28D ayat (1) secara eksplisit mengaitkan kepastian hukum dengan
sifat “yang adil”. Ini menegaskan bahwa kepastian hukum yang dimaksud
bukan sekadar keberadaan norma tertulis, melainkan norma yang
dirumuskan secara jelas, tidak ambigu, dan tidak menimbulkan ketidakadilan
dalam penerapannya. Kepastian tanpa keadilan berpotensi melahirkan
kesewenang-wenangan yang dilegalkan, sedangkan keadilan tanpa
kepastian akan menimbulkan ketidakstabilan hukum. Oleh karena itu,
konstitusi mensyaratkan integrasi antara keduanya;
4. Bahwa selain itu, prinsip kepastian hukum yang adil menuntut agar setiap
peraturan perundang-undangan memenuhi asas kejelasan rumusan (lex
certa) dan tidak menimbulkan multitafsir yang berimplikasi pada
ketidakpastian hak dan kewajiban subjek hukum. Norma yang kabur atau
membuka ruang penafsiran yang tidak terukur berpotensi melanggar hak
konstitusional warga negara, karena subjek hukum tidak dapat mengetahui
secara pasti batasan hak dan kewajibannya. Dalam konteks demikian,
ketidakjelasan norma bukan hanya persoalan teknis legislasi, melainkan
persoalan konstitusional karena menyentuh jaminan hak dasar atas
kepastian hukum yang adil;
5. Bahwa hal ini berkelindan langsung dengan prinsip predictability of law, yaitu
kemampuan hukum untuk diprediksi akibat dan konsekuensinya. Setiap
orang, termasuk badan hukum privat, harus dapat memperkirakan secara
rasional konsekuensi hukum dari tindakannya berdasarkan norma yang
berlaku. Apabila suatu norma dirumuskan secara tidak tegas sehingga
membuka kemungkinan perubahan tafsir atau penerapan yang tidak
konsisten, maka hak atas kepastian hukum yang adil menjadi tercederai.
Dalam konstruksi yang demikian, Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945
mengandung kewajiban konstitusional bagi pembentuk undang-undang
17
untuk merumuskan norma secara jelas, tegas, dan tidak ambigu, serta
menjamin bahwa penerapannya tidak menimbulkan ketidakpastian yang
merugikan subjek hukum. Setiap norma yang tidak memenuhi standar
tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil
sebagaimana dijamin oleh konstitusi;
6. Bahwa apabila prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 dihubungkan dengan ketentuan
pasal yang diujikan konstitusionalitasnya, maka frasa “sesuai dengan
proporsinya” dalam Pasal a quo justru menimbulkan problem konstitusional
karena tidak memberikan kejelasan mengenai mekanisme proporsi yang
dimaksud. Sebelum menguraikan titik persoalan konstitusionalitasnya,
penting terlebih dahulu diuraikan beberapa hal berikut ini;
7. Bahwa hakikat adanya kuota haji tambahan dari Pemerintah Arab Saudi
pada dasarnya merupakan konsekuensi dari sifat penyelenggaraan ibadah
haji yang berskala global dan berbasis kuota nasional, di mana setiap
negara, termasuk Indonesia, memperoleh alokasi jamaah berdasarkan
kebijakan otoritas Arab Saudi. Dalam konteks Indonesia sebagai negara
dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, permintaan terhadap
pelaksanaan ibadah haji jauh melampaui kuota reguler yang ditetapkan
setiap tahunnya. Hal ini menyebabkan terjadinya antrean (waiting list) yang
sangat panjang, bahkan di beberapa daerah dapat mencapai puluhan tahun.
Oleh karena itu, pemberian kuota haji tambahan oleh Pemerintah Arab Saudi
sejatinya memiliki fungsi strategis sebagai instrumen untuk mengurangi
backlog atau penumpukan antrean jamaah haji yang terus meningkat dari
tahun ke tahun.
8. Bahwa secara konseptual, kuota haji tambahan tidak bersifat tetap maupun
terjadwal, melainkan bersifat kontingensi yang diberikan berdasarkan
kebijakan dan pertimbangan tertentu dari Pemerintah Arab Saudi, seperti
kapasitas layanan di Tanah Suci, kesiapan infrastruktur, serta situasi global.
Dalam perspektif kebijakan publik nasional, keberadaan kuota tambahan ini
seharusnya
dimanfaatkan
secara
optimal
untuk
mempercepat
pemberangkatan jamaah yang telah lama menunggu, sehingga dapat
meningkatkan aksesibilitas dan keadilan dalam penyelenggaraan ibadah
haji. Dengan demikian, kuota tambahan bukan sekadar “bonus administratif”,
18
melainkan
merupakan
bagian
dari
mekanisme
korektif
terhadap
ketimpangan antara tingginya permintaan dan terbatasnya kuota reguler;
9. Bahwa lebih jauh, dalam kerangka negara hukum dan pelayanan publik,
keberadaan kuota haji tambahan juga berkaitan erat dengan kewajiban
negara untuk menjamin hak warga negara dalam menjalankan ibadah,
sebagaimana dilindungi oleh konstitusi. Antrean yang terlalu panjang
berpotensi menimbulkan ketidakpastian bahkan ketidakadilan, terutama bagi
calon jamaah yang secara usia atau kondisi kesehatan memiliki
keterbatasan waktu. Oleh karena itu, distribusi kuota tambahan harus
dikelola dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum,
agar benar-benar berfungsi sebagai solusi terhadap panjangnya antrean,
bukan justru menimbulkan persoalan baru dalam bentuk ketidakjelasan
kebijakan atau potensi penyimpangan;
10. Bahwa oleh karena itu, dalam kerangka pengaturan kuota haji tambahan
yang bersifat dinamis dan kontingensi, pembentuk undang-undang melalui
Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) UU 14/2025 secara sadar mengatribusikan
kewenangan kepada Menteri untuk menetapkan pembagian kuota haji
tambahan. Atribusi kewenangan tersebut tidak diberikan secara absolut,
melainkan dibatasi dan dikendalikan melalui mekanisme pembahasan
bersama Dewan Perwakilan Rakyat sebagai representasi kedaulatan rakyat.
Konstruksi demikian menunjukkan bahwa pembagian kuota haji tambahan
tidak dimaksudkan untuk mengikuti pola yang bersifat statis atau otomatis,
melainkan
merupakan
hasil
dari
suatu
proses
kebijakan
yang
mempertimbangkan kondisi faktual, kebutuhan jamaah, serta kepentingan
nasional secara menyeluruh;
11. Bahwa atribusi kewenangan kepada Menteri yang disertai dengan
keharusan pembahasan bersama DPR mencerminkan adanya mekanisme
checks and balances dalam pengambilan kebijakan publik yang strategis.
Hal ini sekaligus menegaskan bahwa penentuan proporsi kuota haji
tambahan merupakan domain kebijakan (policy discretion) yang bersifat
adaptif terhadap situasi konkret, bukan sekadar implementasi teknis dari
norma yang telah ditentukan secara rigid. Dengan demikian, keberadaan
Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) tersebut secara sistematis menunjukkan bahwa
pembentuk undang-undang menghendaki adanya fleksibilitas dalam
19
penentuan proporsi kuota haji tambahan, sepanjang tetap berada dalam
koridor legitimasi konstitusional melalui pembahasan dengan DPR;
12. Bahwa lebih lanjut, pengaturan demikian juga mengandung makna bahwa
setiap penetapan proporsi kuota haji tambahan harus memiliki dasar
pertimbangan yang rasional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan
secara politik maupun hukum. Dengan kata lain, atribusi kewenangan
kepada Menteri bukanlah bentuk delegasi yang tanpa batas, melainkan
kewenangan yang dilekatkan dengan tanggung jawab konstitusional untuk
memastikan bahwa pembagian kuota haji tambahan benar-benar digunakan
sebagai
instrumen
untuk
menjawab
persoalan
antrean
haji
dan
meningkatkan keadilan distribusi jamaah. Oleh karena itu, secara sistematis
dan teleologis, Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) menegaskan bahwa proporsi
kuota haji tambahan merupakan hasil dari keputusan kebijakan yang
ditetapkan melalui mekanisme institusional antara eksekutif dan legislatif,
bukan ditentukan secara otomatis oleh formula tertentu yang bersifat tetap;
13. Bahwa terlebih, Mahkamah dalam Putusan Nomor 237/PUU-XXIII/2025 juga
menegaskan tentang atribusi kewenangan penentuan kuota haji tambahan
yang terbatas dan harus dipertanggungjawabkan secara rasional dan
konstitusional:
“Frasa “sesuai dengan proporsinya”, menurut Mahkamah mengandung
makna normatif yang tegas bahwa distribusi kuota tambahan harus
dilakukan
secara
adil
berdasarkan
komposisi
yang
dapat
dipertanggungjawabkan dengan tetap memperhatikan proporsi yang
diatur dalam undang-undang, bukan secara sewenang-wenang,
apalagi
dialihkan
untuk
menguntungkan
salah
satu
jenis
penyelenggaraan haji. Oleh karena itu, kuota tambahan menurut
Mahkamah tidak boleh dipermainkan, dimanipulasi, atau didistribusikan
secara tidak bertanggung jawab, termasuk tidak boleh dijadikan objek
yang bersifat transaksional atau sarana memperjualbelikan akses
keberangkatan haji yang menguntungkan pihak tertentu yang
merugikan calon jemaah haji reguler. Sebab, hal tersebut jelas
bertentangan
dengan
desain
pengaturan
UU
14/2025
yang
mengedepankan
prinsip
transparansi,
proporsionalitas,
dan
berkeadilan dalam pembagian kuota haji reguler. Selain itu, norma
20
Pasal 9 ayat (2) UU 14/2025 juga secara tegas telah memberikan batas
waktu terhadap penetapan kuota haji tambahan oleh menteri yang
wajib dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak menteri
menerima penambahan kuota haji dari pemerintah Kerajaan Arab
Saudi. Ketentuan batas waktu tersebut merupakan norma baru dalam
UU 14/2025 yang tidak dapat dinilai sebagai aturan administratif biasa,
melainkan sebagai batas hukum yang bersifat imperatif untuk
menjamin kepastian hukum yang adil, kecepatan, dan akuntabilitas
dalam pengelolaan kuota haji tambahan dengan mengutamakan
kepentingan calon jemaah haji reguler. Apalagi, UU 14/2025 juga telah
menentukan bahwa yang dimaksud dengan “Hari” adalah hari kalender
[vide Pasal 1 angka 29 UU 14/2025], sehingga tenggang waktu tersebut
harus dihitung secara nyata, pasti, dan tidak dapat diperluas secara
sewenang-wenang melalui penundaan administratif. Konstruksi hukum
demikian mengandung makna, bahwa sejak tambahan kuota diterima,
menteri tidak dibenarkan menunda-nunda penetapannya tanpa dasar
yang sah, karena penundaan demikian justru akan membuka ruang
ketidakpastian bagi calon jemaah haji reguler, mengganggu proses
pengisian kuota, dan berpotensi menciptakan celah penyalahgunaan
kewenangan. Bahkan, dalam Penjelasan Pasal 9 ayat (1) UU 14/2025
dinyatakan bahwa pembahasan dengan DPR dapat dilakukan secara
luring dan/atau daring. Adanya batas waktu yang ditetapkan dalam UU
14/2025 menimbulkan konsekuensi bahwa pembahasan dapat
dilakukan meskipun DPR tidak dalam masa bersidang. Hal ini
menunjukkan bahwa UU 14/2025 sejak awal telah mengantisipasi
kebutuhan percepatan, sehingga tidak ada alasan untuk menunda
penetapan melampaui batas waktu yang telah ditentukan. Oleh sebab
itu, pembatasan waktu tersebut harus dipahami sebagai instrumen
hukum untuk menutup peluang permainan kuota, baik melalui
pengaturan tertutup, pengutamaan pihak tertentu, maupun penciptaan
ruang tawar-menawar yang tidak sah atas kuota haji tambahan. Oleh
karena itu, menteri yang khusus diberi kewenangan urusan haji dan
umrah perlu menyusun langkah antisipatif sejak dini dalam beberapa
skenario kemungkinan yang memuat perencanaan ibadah haji reguler
21
dengan berlandaskan asas-asas umum penyelenggaraan haji yang
baik, misalnya antisipasi perencanaan penyediaan akomodasi,
transportasi, konsumsi dan kesehatan, termasuk penetapan pagu biaya
penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) dan penetapan petugas
penyelenggara ibadah haji (PPIH) [vide Pasal 11 UU 14/2025]. Dengan
demikian, diterapkannya Pasal 9 UU 14/2025 dan ketentuan terkait
dengan kuota haji tambahan, menurut Mahkamah, merupakan
mekanisme pencegahan fraud atau yang bersifat koruptif dan
penyalahgunaan kewenangan karena telah menentukan forum
pembahasan, prinsip distribusi, kewajiban keterbukaan, dan jangka
waktu penetapan yang dapat mencegah terjadinya penyimpangan
dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Dengan kata lain,
ketentuan kuota haji tambahan merupakan rangkaian pengaturan yang
harus cepat dan tepat dilaksanakan dengan tetap diawasi, agar tujuan
diberikannya kuota haji tambahan tidak berubah menjadi objek diskresi
yang
tidak
bertanggung
jawab
sehingga
melanggar
prinsip
transparansi, proporsionalitas, dan keadilan dalam pembagian kuota
haji reguler”.
14. Bahwa Pemohon sependapat dengan pandangan Mahkamah yang
menegaskan bahwa pelaksanaan diskresi Menteri dalam menentukan
proporsi pembagian kuota haji tambahan harus senantiasa berlandaskan
pada prinsip transparansi, proporsionalitas, dan keadilan masa tunggu bagi
calon jamaah haji, sehingga setiap kebijakan yang diambil tidak hanya
memiliki legitimasi hukum, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara
moral dan administratif. Prinsip-prinsip tersebut menjadi sangat penting
untuk memastikan bahwa kuota haji tambahan benar-benar dimanfaatkan
sebagai instrumen untuk mengurangi antrean secara adil dan terukur, bukan
justru membuka ruang penyimpangan. Terlebih lagi, tanpa pengaturan dan
pelaksanaan yang transparan dan akuntabel, diskresi tersebut berpotensi
disalahgunakan
menjadi
ladang
koruptif,
termasuk
praktik
memperjualbelikan kuota haji yang pada akhirnya merugikan masyarakat
luas dan mencederai tujuan utama penyelenggaraan ibadah haji sebagai
pelayanan publik yang berkeadilan;
22
15. Bahwa kendati Pemohon sependapat dengan Mahkamah mengenai
pentingnya pelaksanaan diskresi Menteri yang berlandaskan prinsip
transparansi, proporsionalitas, dan keadilan, namun hal tersebut sama sekali
tidak menghilangkan persoalan konstitusional yang menjadi pokok
permohonan a quo. Permasalahan mendasarnya terletak pada frasa “sesuai
dengan proporsinya” dalam Pasal 9 ayat (3) yang secara tekstual dan
sistematis justru menimbulkan kesan adanya rujukan pada suatu proporsi
yang bersifat statis dan telah ditentukan sebelumnya. Dalam praktik
penafsiran yang wajar, frasa tersebut dengan mudah dapat dimaknai
sebagai merujuk pada proporsi pembagian kuota haji pokok yang telah baku,
yaitu 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus. Padahal, secara
konseptual dan teleologis, kuota haji tambahan berada dalam rezim yang
berbeda, yakni rezim yang bersifat dinamis, kontingensi, dan adaptif
terhadap kondisi faktual, sehingga tidak semestinya terikat pada formula
proporsi yang bersifat tetap;
16. Bahwa ketegangan antara sifat dinamis kuota haji tambahan dengan frasa
yang terkesan statis tersebut pada akhirnya melahirkan ambiguitas normatif
yang nyata dalam praktik. Hal ini terbukti secara konkret dalam penegakan
hukum, di mana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara eksplisit
menjadikan proporsi pembagian kuota haji pokok, yakni 92% dan 8%,
sebagai rujukan untuk menilai pembagian kuota haji tambahan. Fakta
tersebut menunjukkan bahwa frasa “sesuai dengan proporsinya” telah
ditafsirkan sebagai kewajiban mengikuti proporsi baku yang berlaku
sebelumnya, meskipun norma tidak secara tegas menyatakannya.
Akibatnya, norma a quo tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum
dalam tataran teoritis, tetapi juga telah menghasilkan praktik penerapan
hukum yang mengunci fleksibilitas kebijakan dan berpotensi menimbulkan
konsekuensi hukum bagi pihak-pihak yang justru menjalankan diskresi
dalam kerangka kewenangan yang diberikan undang-undang;
23
17. Bahwa dalam konteks a quo, menjadi krusial untuk memberikan jawaban
konstitusional mengenai bagaimana seharusnya frasa “sesuai dengan
proporsinya” ditafsirkan agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.
Secara gramatikal, penggunaan kata “proporsi” yang diikuti dengan akhiran
“-nya” mengandung makna referensial, yakni menunjuk pada suatu proporsi
tertentu yang telah ada, telah diketahui, dan telah ditentukan sebelumnya.
Dengan demikian, frasa tersebut secara linguistik cenderung dipahami
sebagai merujuk pada proporsi yang bersifat baku (fixed proportion), bukan
proporsi yang ditentukan secara dinamis berdasarkan kebutuhan faktual.
Inilah yang kemudian menjadi sumber persoalan, karena dalam konteks
kuota haji tambahan yang secara inheren berada dalam rezim kebijakan
yang fleksibel dan kontingensi, penggunaan frasa tersebut justru
menciptakan kesan adanya pengikatan pada formula proporsi yang telah
berlaku sebelumnya, yakni 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus;
18. Bahwa padahal, secara sistematis dan teleologis, pembentuk undang-
undang melalui Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) telah secara tegas menghendaki
adanya ruang kewenangan bagi Menteri untuk menetapkan proporsi kuota
haji tambahan berdasarkan hasil pembahasan dengan DPR. Oleh karena itu,
apabila frasa “sesuai dengan proporsinya” tetap dimaknai sebagai merujuk
pada proporsi baku yang telah ada sebelumnya, maka hal tersebut tidak
hanya mengabaikan konstruksi sistematis undang-undang, tetapi juga
meniadakan makna atribusi kewenangan yang telah diberikan. Dalam titik
inilah diperlukan penafsiran konstitusional (constitutional interpretation) yang
24
bersifat korektif, yakni dengan memaknai frasa tersebut bukan sebagai
proporsi yang telah ditentukan sebelumnya, melainkan sebagai proporsi
yang ditetapkan secara sah melalui mekanisme keputusan Menteri setelah
pembahasan dengan DPR. Dengan penafsiran demikian, frasa “proporsinya”
tidak lagi menunjuk pada angka yang statis, melainkan pada proporsi yang
memperoleh legitimasi institusional dalam setiap penetapannya, sehingga
tetap menjaga fleksibilitas kebijakan sekaligus menjamin kepastian hukum
yang adil;
19. Bahwa jika hal ini dibiarkan, maka pemaknaan terhadap frasa “sesuai
dengan proporsinya” akan terus simpang siur untuk dimaknai oleh
masyarakat, terlebih bagi Pemohon yang merupakan penyelenggara haji.
Akibatnya, apabila frasa “sesuai dengan proporsinya” dimaknai sebagai
merujuk pada proporsi pembagian kuota haji pokok sebagaimana diatur
dalam Pasal 64 ayat (2), maka secara sistematis menjadi tidak selaras
dengan Pasal 9 ayat (1) yang justru mengatribusikan kewenangan kepada
Menteri untuk menetapkan pembagian kuota haji tambahan melalui
mekanisme pembahasan dengan DPR. Jika proporsinya telah “ditentukan”
mengikuti skema kuota pokok, maka atribusi kewenangan diskresi tersebut
menjadi tidak relevan, karena Menteri pada dasarnya hanya tinggal
mengikuti formula yang sudah baku. Dengan demikian, konstruksi norma
menjadi tidak konsisten secara inheren dengan konstruksi normatif yang
berlaku;
20. Bahwa situasi ini pada gilirannya akan menimbulkan ambiguitas normatif
yang berdampak langsung pada kepastian hukum yang adil. Jika pembagian
kuota tambahan harus mengikuti Pasal 64 ayat (2), maka atribusi
kewenangan dalam Pasal 9 ayat (1) kehilangan makna substantifnya.
Ambiguitas inilah yang menimbulkan ketidakpastian hukum, karena subjek
hukum tidak dapat memastikan proporsi seperti apa yang secara sah dapat
dijadikan acuan;
21. Bahwa jika ditelusuri secara seksama, perubahan pengaturan dari Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2019 ke Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025
pada dasarnya memang menunjukkan adanya upaya pembentuk undang-
undang untuk memperkuat tata kelola kuota haji tambahan, khususnya
melalui penambahan mekanisme pembahasan bersama DPR, penetapan
25
batas waktu, serta pengaturan transparansi. Namun demikian, perubahan
tersebut ternyata tidak serta-merta menghilangkan persoalan mendasar
terkait kepastian hukum dalam pembagian kuota haji tambahan. Justru
sebaliknya, dengan ditambahkannya ketentuan Pasal 9 ayat (3) yang
memuat frasa “sesuai dengan proporsinya”, norma a quo menjadi semakin
problematik karena memperkenalkan variabel baru yang tidak memiliki
rujukan normatif yang jelas. Jika pada rezim Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2019 persoalan lebih terletak pada ketiadaan pengaturan rinci
mengenai mekanisme pembagian kuota tambahan, maka dalam Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2025 persoalan tersebut berkembang menjadi
ambiguitas normatif yang lebih kompleks, yakni terkait acuan proporsi yang
harus digunakan dalam pembagian kuota haji tambahan;
22. Bahwa frasa “sesuai dengan proporsinya” dalam Pasal 9 ayat (3) secara
inheren membuka ruang tafsir yang berlapis, karena tidak secara eksplisit
menentukan apakah yang dimaksud proporsi tersebut merujuk pada
komposisi kuota haji pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 64 (yaitu 92%
untuk reguler dan 8% untuk khusus), ataukah merujuk pada proporsi yang
ditentukan
secara
dinamis
melalui
diskresi
Menteri
berdasarkan
pembahasan dengan DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1).
Kondisi ini menciptakan situasi di mana satu norma mengandung lebih dari
satu kemungkinan rujukan yang sama-sama rasional, sehingga tidak
memberikan pedoman yang pasti bagi subjek hukum dalam menentukan
pembagian kuota. Alih-alih menyelesaikan kekosongan norma pada rezim
sebelumnya, perubahan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025
justru memperluas spektrum ketidakpastian hukum dengan menghadirkan
konflik penafsiran antara rezim proporsi yang bersifat statis dan rezim
proporsi yang bersifat dinamis;
23. Bahwa lebih jauh, keberadaan Pasal 64 akhirnya menjadi ruang potensi
terjadinya tarik-menarik penafsiran bagi frasa “sesuai dengan proporsinya”.
Dalam praktik, hal ini dapat dengan mudah mendorong penggunaan proporsi
kuota haji pokok sebagai acuan pembagian kuota tambahan, meskipun
secara sistematis kedua jenis kuota tersebut berada dalam rezim yang
berbeda. Akibatnya, norma Pasal 9 ayat (3) tidak hanya gagal memberikan
kepastian hukum, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam
26
penerapan hukum, karena membuka kemungkinan adanya standar ganda
dalam menentukan proporsi kuota haji tambahan;
UU 8/2019
UU 14/2025
Pasal 9
(1) Dalam hal terdapat penambahan kuota
haji
Indonesia
setelah
Menteri
menetapkan kuota haji sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Menteri
menetapkan kuota haji tambahan.
(2) Ketentuan mengenai pengisian kuota
haji tambahan diatur dengan Peraturan
Menteri.
Pasal 9
(1) Dalam hal terdapat penambahan
kuota haji Indonesia setelah Menteri
menetapkan
kuota
haji
sebagaimana
dimaksud
dalam
pasal 8 ayat (2), Menteri membahas
penambahan kuota haji bersama
dengan DPR RI dan ditetapkan
sebagai kuota haji tambahan.
(2) Penetapan kuota haji tambahan
sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan oleh Menteri paling
lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak
Menteri
menerima
penambahan
kuota haji dari Pemerintah Kerajaan
Arab Saudi.
(3) Pengisian kuota haji tambahan
sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diperuntukkan bagi kuota haji
reguler dan haji khusus sesuai
dengan proporsinya serta wajib
diinformasikan secara daring dan
berkala.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai
tata cara pengisian kuota haji
tambahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sampai dengan ayat
(3) diatur dalam Peraturan Menteri.
Pasal 64
(1) Menteri menetapkan kuota haji khusus
(2) Kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8%
(delapan
persen)
dari
kuota
haji
Indonesia.
(3) Kuota
haji
khusus
sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kuota:
a. Jemaah Haji Khusus; dan
b. petugas haji khusus.
(4) Pengisian kuota haji khusus dilakukan
berdasarkan urutan pendaftaran secara
nasional.
Pasal 64
(1) Menteri menetapkan kouta haji
khusus
(2) Kuota haji khusus ditetapkan 8%
(delapan persen) dari kuota haji
Indonesia
(3) Kuota haji khusus sebgaimana
dimaksud pada ayat 2 terdiri atas
kuota:
a. Jamaah haji khusus; dan
b. Petugas haji khusus.
(4) Pengisian
kuota
haji
khusus
dilakukan
secara
bertanggungjawab sesuai urutan
pendaftaran secara nasional
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai
pengisian
kuota
sebagaiamana
dimaksud pada ayat 4 diatur dalam
Peraturan Menteri.
24. Bahwa dari sana, menurut Pemohon, frasa “sesuai dengan proporsinya”
dalam pasal a quo gagal memenuhi standar kepastian hukum yang adil,
karena tidak secara tegas menentukan apakah proporsi pembagian kuota
haji tambahan harus identik dengan kuota pokok, sedangkan di satu sisi juga
tidak menegaskan adanya ruang kewenangan penentuan proporsi
27
pembagian melalui keputusan Menteri setelah melalui pembahasan dengan
DPR. Ketidakjelasan tersebut menciptakan ruang tafsir yang berpotensi
merugikan hak konstitusional warga negara, dan pada akhirnya
menempatkan pelaku kebijakan maupun pihak yang terlibat dalam
penyelenggaraan haji khusus, in casu Pemohon dalam situasi ketidakpastian
hukum yang nyata;
25. Bahwa selanjutnya, untuk menilai konstitusionalitas frasa “sesuai dengan
proporsinya” dalam pasal a quo, sejatinya juga tidak dapat dilepaskan dari
standar pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan benar
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (selanjutnya disebut
UU 12/2011). Undang-undang tersebut merupakan instrumen normatif yang
menetapkan prinsip, asas, dan teknik perumusan agar setiap produk legislasi
memenuhi kualitas konstitusional;
26. Bahwa Pasal 5 UU 12/2011 menyatakan bahwa dalam membentuk
peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas
pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi
antara lain:
a. kejelasan tujuan;
b. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
c. dapat dilaksanakan;
d. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
e. kejelasan rumusan; dan
f.
keterbukaan.
27. Bahwa secara khusus, Pasal 5 huruf f menegaskan berlakunya asas
“kejelasan rumusan”, yang menghendaki agar setiap norma memenuhi
persyaratan teknis penyusunan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta
bahasa hukum yang jelas dan tidak menimbulkan multitafsir. Dalam konteks
ini, frasa “sesuai dengan proporsinya” dalam pasal a quo tidak memenuhi
asas dimaksud karena:
a. tidak menjelaskan proporsi yang dimaksud merujuk pada norma mana;
b. tidak memberikan rujukan eksplisit apakah proporsi tersebut identik
dengan pembagian kuota pokok dalam Pasal 64 ayat (2);
28
c. tidak menegaskan apakah proporsi dimaksud merupakan hasil
keputusan Menteri berdasarkan Pasal 9 ayat (1).
28. Bahwa akibatnya, norma tersebut membuka ruang interpretasi ganda:
(1) proporsi statis mengikuti kuota pokok; atau (2) proporsi dinamis
berdasarkan kebijakan hasil pembahasan Menteri dan DPR. Keadaan
demikian secara teknis legislasi menunjukkan cacat perumusan (legislative
defect), karena suatu norma yang memuat konsekuensi hukum penting
seharusnya dirumuskan secara eksplisit dan tidak menyisakan ambiguitas;
29. Bahwa selain itu, Pasal 6 ayat (1) huruf I UU 12/2011 mengatur bahwa materi
muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas-asas
tertentu, salah satunya adalah asas ketertiban dan kepastian hukum. Asas
kepastian hukum dalam konteks ini mensyaratkan bahwa rumusan norma
setidak-tidaknya harus:
a. konsisten secara sistematis dengan norma lain dalam undang-undang
yang sama;
b. tidak menimbulkan kontradiksi internal;
c. memberikan pedoman yang jelas dalam penerapannya.
30. Bahwa dalam konteks pasal a quo, terdapat ambiguitas antara Pasal 9 ayat
(1) yang mengatribusikan kewenangan kepada Menteri untuk menetapkan
pembagian kuota tambahan melalui pembahasan dengan DPR dan frasa
“sesuai dengan proporsinya” yang berpotensi ditafsirkan dengan mengacu
pada komposisi kuota pokok Pasal 64 ayat (2). Persoalannya, jika proporsi
dimaksud harus selalu identik mengacu pada Pasal 64 ayat (2), maka
atribusi kewenangan dalam Pasal 9 ayat (1) menjadi kehilangan makna
substantif. Sebaliknya, jika proporsi merupakan hasil keputusan Menteri,
maka seharusnya norma tersebut menyatakan demikian secara tegas untuk
menghindari konflik tafsir dengan Pasal 64 ayat (2). Ketidaktegasan inilah
yang menunjukkan tidak terpenuhinya asas kepastian hukum sebagaimana
dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf i UU 12/2011;
31. Bahwa secara metodologis, UU 12/2011 menghendaki agar peraturan
perundang-undangan disusun secara sistematis dan harmonis. Dalam
konteks pasal a quo, pembentuk undang-undang menggunakan frasa yang
tidak merujuk secara eksplisit pada norma tertentu, sedangkan pada saat
yang sama juga memberikan atribusi kewenangan yang dapat dipahami
29
berbeda dari rumusan frasa tersebut. Hal ini tentu menimbulkan ambivalensi,
di mana norma menjadi tidak self-explanatory dan membutuhkan interpretasi
tambahan yang justru membuka potensi perbedaan penerapan. Kondisi
demikian tentu bertentangan dengan prinsip predictability of law yang
menjadi roh dari asas kepastian hukum;
32. Bahwa pada titik tersebut, frasa “sesuai dengan proporsinya” pada Pasal 9
ayat (3) yang dirumuskan tanpa kejelasan rujukan normatif menyebabkan
lahirnya norma yang tidak memberikan kepastian mengenai standar
pembagian kuota haji tambahan, sehingga subjek hukum tidak dapat
memastikan secara tegas hak dan kewajibannya. Dalam keadaan demikian,
Pasal 9 ayat (3) menjadi tidak berkepastian hukum, dan oleh karenanya
bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana
dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945;
33. Bahwa secara sistematis dan teleologis, proporsi pembagian kuota haji
tambahan pada Pasal 9 ayat (3) seharusnya dimaknai secara eksplisit
mengacu pada keputusan Menteri berdasarkan hasil pembahasannya
dengan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) sebagai rujukan
normatifnya, bukan pada ketentuan Pasal 64 yang secara khusus mengatur
kuota haji pokok;
34. Bahwa dari perspektif sistematika peraturan perundang-undangan, Pasal 9
merupakan satu kesatuan pengaturan yang secara khusus mengatur rezim
kuota haji tambahan. Oleh karena itu, ayat (3) dalam pasal yang sama
selayaknya ditafsirkan dalam satu tarikan nafas dengan ayat (1), karena
berada dalam konteks pengaturan yang identik. Ketentuan pada ayat (3)
tidak dapat ditafsirkan dengan Pasal 64 karena justru akan mengabaikan
struktur normatif undang-undang, sebab Pasal 64 mengatur pembagian
kuota haji pokok yang bersifat reguler dan permanen, sedangkan kuota
tambahan bersifat kontingensi dan insidentil. Dengan demikian, ratio legis
sistematisnya adalah menjaga konsistensi internal norma agar ketentuan
dalam satu pasal tidak dipahami atau ditarik keluar dari konteks
pengaturannya sendiri;
35. Bahwa selain itu, secara teleologis, atribusi kewenangan kepada Menteri
dalam Pasal 9 ayat (1) dalam penentuan proporsi kuota haji tambahan yang
dilakukan melalui mekanisme pembahasan dengan DPR mencerminkan
30
kehendak pembentuk undang-undang untuk memberikan fleksibilitas dalam
merespons dinamika faktual terkait kuota tambahan. Kuota haji tambahan
pada hakikatnya tidak bersifat tetap, melainkan bergantung pada kebijakan
Pemerintah Arab Saudi dan kondisi tertentu yang tidak selalu dapat
diprediksi. Oleh karena itu, pembagian proporsinya memerlukan ruang
penyesuaian yang mempertimbangkan kebutuhan riil, daftar tunggu, kondisi
jamaah, kesiapan penyelenggara, serta kepentingan nasional secara
keseluruhan. Mekanisme keputusan Menteri yang dibahas dengan DPR
memberikan legitimasi politik sekaligus akuntabilitas publik, sehingga
proporsi yang ditetapkan memiliki dasar pertimbangan yang kontekstual dan
responsif;
36. Bahwa dengan demikian, ratio legis pengaturan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3)
harus dipahami sebagai satu kesatuan norma yang memberikan ruang
penetapan proporsi kuota haji tambahan melalui keputusan Menteri
berdasarkan pembahasan dengan DPR, tentu dengan tetap memperhatikan
sejumlah prinsip agar kewenangan tersebut tidak tejebak pada kesewenang-
wenangan tanpa batas, seperi tranparansi, proporsionalitas, dan keadilan
masa tunggu. Penafsiran inilah yang selaras dengan sistematika undang-
undang, karakter kuota tambahan yang bersifat dinamis, serta tujuan
pembentuk undang-undang untuk menghadirkan mekanisme yang adaptif
dan tetap akuntabel dalam pembagian kuota haji tambahan;
37. Bahwa oleh karena itu, untuk menghilangkan ambiguitas normatif dan
menjamin konsistensi yang sistematis dalam konstruksi norma Pasal 9 ayat
(3), diperlukan pemaknaan yang eksplisit dan limitatif terhadap frasa “sesuai
dengan proporsinya” dengan pemaknaan sebagai proporsi kuota haji
tambahan yang ditetapkan melalui keputusan Menteri setelah melalui
pembahasan dengan DPR sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1).
Pemaknaan demikian menempatkan Pasal 9 ayat (3) dalam satu rezim
pengaturan yang utuh dengan Pasal 9 ayat (1), sehingga tidak terjadi
penarikan makna ke luar konteks, khususnya kepada Pasal 64 yang secara
khusus mengatur kuota haji pokok;
38. Bahwa melalui penafsiran eksplisit dan limitatif tersebut, proporsi pembagian
kuota haji tambahan dapat memberikan kepastian hukum yang adil karena
secara tegas menentukan acuan dan rujukan pembagian kuota tambahan,
31
sehingga tidak lagi menimbulkan multitafsir mengenai dasar proporsi yang
digunakan. Subjek hukum, baik penyelenggara negara maupun pelaku
usaha memiliki kejelasan mengenai mekanisme dan sumber legitimasi
penetapan proporsi tersebut. Dengan demikian, norma menjadi dapat
diprediksi (predictable), terukur, dan konsisten dalam penerapannya;
39. Bahwa di sisi lain, pemaknaan tersebut tetap mempertahankan fleksibilitas
yang memang menjadi karakter dari kuota haji tambahan. Karena kuota
tambahan bersifat kontingensi dan bergantung pada kondisi tertentu, maka
penetapannya melalui keputusan Menteri yang dibahas bersama DPR
memungkinkan penyesuaian proporsi berdasarkan kebutuhan faktual,
seperti dinamika daftar tunggu, kesiapan penyelenggara, atau pertimbangan
kepentingan nasional. Mekanisme ini sekaligus memberikan legitimasi politik
dan akuntabilitas publik terhadap setiap keputusan yang diambil;
40. Bahwa terlebih, pemaknaan demikian juga menjadi daya proteksi normatif,
karena memastikan bahwa pembagian kuota haji tambahan tidak ditentukan
secara arbitrer, melainkan melalui prosedur yang jelas dan sah secara
konstitusional. Dengan demikian, frasa “sesuai dengan proporsinya” tidak
lagi menjadi sumber ketidakpastian, melainkan menjadi norma yang
operasional, adaptif, dan tetap menjamin perlindungan hukum bagi seluruh
pihak yang berkepentingan sesuai dengan prinsip kepastian hukum yang adil
dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945;
41. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalil argumentasi hukum di atas, menjadi
sangat beralasan secara hukum untuk menyatakan frasa “sesuai dengan
proporsinya” pada Pasal 9 ayat (3) UU 14/2025 bertentangan dengan UUD
NRI dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat sepanjang tidak dimaknai “sesuai dengan proporsi yang ditetapkan
berdasarkan keputusan Menteri setelah melalui pembahasan dengan DPR
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.
D. Petitum
Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon
dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang
memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan memutuskan:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
32
2. Menyatakan frasa “sesuai dengan proporsinya” pada Pasal 9 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 7132) bertentangan
dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
sepanjang tidak dimaknai “sesuai dengan proporsi yang ditetapkan
berdasarkan keputusan Menteri setelah melalui pembahasan dengan DPR
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya.
Apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
[2.2]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah
mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6,
sebagai berikut:
1.
Bukti P-1
Fotokopi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah;
2.
Bukti P-2
Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 (UUD NRI 1945);
3.
Bukti P-3
Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 127
tanggal 13 Oktober 2025;
4.
Bukti P-4
Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia
No:
AHU-0087991.AH.01.01.TAHUN
2025
tentang
Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT Zidna Alfarizi
Internasional;
5.
Bukti P-5
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
6.
Bukti P-6
Fotokopi artikel berita mengenai pernyataan KPK perihal
pembagian kuota haji yang menjelaskan tentang diskresi
seorang menteri.
[2.3]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup merujuk kepada Berita Acara
33
Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan
putusan ini.
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI
Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat
(1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara
lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final
untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945;
[3.2]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah
permohonan pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 9
ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan
Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7132, selanjutnya disebut UU
14/2025) terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah
berwenang mengadili permohonan a quo;
Kedudukan Hukum Pemohon
[3.3]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta
Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau
34
kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan
oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang
mempunyai kepentingan sama);
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara;
Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI
Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:
a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat
(1) UU MK;
b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan
oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang
yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada
huruf a;
[3.4]
Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum
pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-
V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20
September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa
kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh
UUD NRI Tahun 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap
dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau
setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan
akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya
undang-undang yang dimohonkan pengujian;
35
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka
kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK
dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana
diuraikan pada Paragraf [3.3], sampai dengan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya
Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut:
1. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian materiil norma Pasal 9 ayat (3) UU
14/2025 sebagai berikut:
Pasal 9 ayat (3)
Pengisian kuota haji tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diperuntukkan bagi kuota haji reguler dan haji khusus sesuai dengan
proporsinya serta wajib diinformasikan secara daring dan berkala.
2. Bahwa Pemohon menerangkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur
dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
3. Bahwa Pemohon mendalilkan diri sebagai badan usaha yang bergerak di
bidang layanan perjalanan ibadah umrah dan haji khusus.
4. Bahwa Pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan secara potensial oleh
berlakunya norma Pasal 9 ayat (3) UU 14/2025, karena frasa “sesuai dengan
proporsinya” membuka interpretasi yang menimbulkan ketidakpastian hukum,
yaitu apakah proporsi demikian merujuk pada Pasal 64 ayat (2) UU 14/2025
ataukah proporsi demikian ditentukan oleh menteri bersama dengan DPR [vide
Permohonan, hlm. 11]. Ketidakpastian demikian mengakibatkan Pemohon
sebagai pelaku usaha layanan perjalanan haji khusus kesulitan dalam
melakukan perencanaan usaha, pengikatan kontrak dengan calon jamaah,
penyusunan proyeksi keuangan, serta pengambilan keputusan investasi.
5. Bahwa menurut Pemohon, apabila Mahkamah memutus frasa “sesuai dengan
proporsinya” dimaknai secara tegas sebagai proporsi yang mengacu pada
keputusan menteri yang telah dibahas bersama DPR, maka potensi kerugian
hak konstitusional Pemohon tidak akan terjadi.
Berdasarkan seluruh uraian yang dikemukakan dalam menjelaskan
kedudukan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat
membuktikan dirinya sebagai badan hukum privat, yaitu badan usaha berbentuk
perseroan terbatas [vide Bukti P-4], yang bergerak di bidang layanan perjalanan
36
ibadah umrah dan haji khusus [vide Bukti P-3]. Di samping itu, Pemohon juga telah
menjelaskan secara spesifik dan aktual bahwa Pemohon mempunyai hak
konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, serta
telah menjelaskan adanya anggapan kerugian hak konstitusional secara potensial
yang disebabkan berlakunya norma Pasal 9 ayat (3) UU 14/2025 yang dimohonkan
pengujian. Anggapan kerugian hak konstitusional secara potensial dimaksud timbul
karena adanya ketidakpastian hukum terkait interpretasi frasa “sesuai dengan
proporsinya” dalam norma Pasal 9 ayat (3) UU 14/2025, apakah proporsi demikian
merujuk pada norma Pasal 64 ayat (2) UU 14/2025 ataukah proporsi demikian
ditentukan oleh menteri bersama dengan DPR, sehingga ketidakjelasan
pengaturan
proporsi
tersebut
mengakibatkan
Pemohon
kesulitan
untuk
merencanakan kegiatan-kegiatan yang menjadi bidang usahanya.
Sebagai badan usaha yang bidang kegiatannya adalah layanan umrah
dan haji khusus, Pemohon seolah-olah mempunyai hubungan sebab-akibat dengan
keberadaan Pasal 9 ayat (3) UU 14/2025 yang didalilkan bersifat multi tafsir, yang
beranggapan dirugikan oleh keberadaan norma a quo. Akan tetapi Pemohon sendiri
menjelaskan bahwa kerugian hak konstitusionalitas yang dialaminya adalah bersifat
potensial, yang artinya belum pernah terjadi secara nyata atau secara aktual.
Terkait dengan hal demikian, karena anggapan kerugian secara aktual tidak
didalilkan oleh Pemohon, dan memang tidak dibuktikan, maka Mahkamah tidak
akan menilai apakah ada kerugian faktual yang dialami Pemohon.
Sifat kerugian hak konstitusionalitas yang didalilkan Pemohon dalam
permohonannya adalah kerugian potensial. Kerugian potensial menurut Mahkamah
adalah kerugian yang dalam batas penalaran wajar dapat dipastikan akan terjadi.
Untuk itu Mahkamah harus mendalami apakah benar Pemohon, yang mendalilkan
dirinya sebagai badan usaha di bidang layanan haji khusus, secara potensial
dirugikan oleh keberadaan norma Pasal 9 ayat (3) UU 14/2025. Dalil potensi
kerugian hak konstitusionalitas Pemohon demikian dilandaskan pada norma Pasal
9 ayat (3) UU 14/2025 yang mengatur mengenai proporsi pembagian antara jamaah
haji reguler dengan jamaah haji khusus dalam hal terdapat kuota haji tambahan.
Persentuhan antara suatu badan usaha layanan haji khusus dengan
proporsi pembagian kuota haji tambahan yang diatur dalam Pasal 9 ayat (3) UU
14/2025 menurut Mahkamah baru akan terjadi setelah badan usaha bersangkutan
benar-benar berada dalam tahap/fase siap mendaftarkan diri kepada Kementerian
37
yang berwenang untuk memperoleh kuota haji tambahan. Tahap/fase demikian
menurut keyakinan Mahkamah adalah ketika badan usaha sudah memenuhi
berbagai persyaratan administratif lanjutan selain memenuhi syarat pertama, yaitu
berbentuk badan hukum yang dimiliki warga negara Indonesia beragama Islam.
Ketentuan administratif lanjutan yang harus dipenuhi Pemohon, sebelum berhak
menyelenggarakan layanan haji khusus dan memperoleh kuota haji khusus, antara
lain adalah status Pemohon harus terlebih dulu ditingkatkan menjadi
Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang memiliki perizinan berusaha untuk
melaksanakan ibadah haji khusus.
Dalam permohonan a quo, Pemohon tidak menguraikan maupun
membuktikan bahwa Pemohon merupakan badan hukum yang sudah memperoleh
status sebagai PIHK. Dengan mengingat proses atau tahap-tahap yang harus
dijalani sejak perolehan status sebagai badan hukum (badan usaha) hingga badan
hukum tersebut benar-benar dapat menjalankan layanan haji khusus (dalam arti
memperoleh kuota haji khusus dari Kementerian Haji atau sebelumnya dari
Kementerian Agama), Mahkamah menilai Pemohon tidak dapat dikualifikasikan
sebagai pihak yang berpotensi mengalami kerugian hak konstitusional akibat
berlakunya norma Pasal 9 ayat (3) UU 14/2025.
Berdasarkan pertimbangan hukum demikian, walaupun Pemohon dapat
membuktikan dirinya sebagai badan hukum yang mempunyai hak konstitusional,
dan telah menjelaskan pula anggapan kerugian konstitusionalitas atas haknya,
namun Mahkamah tidak dapat menemukan argumentasi maupun bukti bahwa
Pemohon potensial dirugikan oleh berlakunya norma Pasal 9 ayat (3) UU 14/2025.
Oleh karenanya, Pemohon juga tidak dapat menjelaskan adanya hubungan sebab-
akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional dengan
berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, di mana uraian
kerugian hak konstitusional demikian merupakan satu kesatuan yang saling
berkaitan dan bersifat kumulatif. Dengan demikian, tidak terdapat keraguan bagi
Mahkamah untuk menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk
bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo.
[3.6]
Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili
permohonan a quo, namun oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum
38
untuk mengajukan permohonan a quo maka Mahkamah tidak mempertimbangkan
lebih lanjut permohonan Pemohon.
[3.7]
Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak
dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan
di atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2]
Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan
permohonan a quo;
[4.3]
Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5076).
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh,
M. Guntur Hamzah, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing
sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal lima belas, bulan April, tahun dua ribu
dua puluh enam yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi
39
terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua belas, bulan Mei, tahun dua
ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 14.33 WIB oleh sembilan Hakim
Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny
Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur
Hamzah, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota,
dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri
oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili,
dan Presiden atau yang mewakili.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Arsul Sani
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Mardian Wibowo
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7132, selanjutnya disebut UU 14/2025) terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau 34 kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 35 e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3], sampai dengan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian materiil norma Pasal 9 ayat (3) UU 14/2025 sebagai berikut: Pasal 9 ayat (3) Pengisian kuota haji tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi kuota haji reguler dan haji khusus sesuai dengan proporsinya serta wajib diinformasikan secara daring dan berkala. 2. Bahwa Pemohon menerangkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa Pemohon mendalilkan diri sebagai badan usaha yang bergerak di bidang layanan perjalanan ibadah umrah dan haji khusus. 4. Bahwa Pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan secara potensial oleh berlakunya norma Pasal 9 ayat (3) UU 14/2025, karena frasa “sesuai dengan proporsinya” membuka interpretasi yang menimbulkan ketidakpastian hukum, yaitu apakah proporsi demikian merujuk pada Pasal 64 ayat (2) UU 14/2025 ataukah proporsi demikian ditentukan oleh menteri bersama dengan DPR [vide Permohonan, hlm. 11]. Ketidakpastian demikian mengakibatkan Pemohon sebagai pelaku usaha layanan perjalanan haji khusus kesulitan dalam melakukan perencanaan usaha, pengikatan kontrak dengan calon jamaah, penyusunan proyeksi keuangan, serta pengambilan keputusan investasi. 5. Bahwa menurut Pemohon, apabila Mahkamah memutus frasa “sesuai dengan proporsinya” dimaknai secara tegas sebagai proporsi yang mengacu pada keputusan menteri yang telah dibahas bersama DPR, maka potensi kerugian hak konstitusional Pemohon tidak akan terjadi. Berdasarkan seluruh uraian yang dikemukakan dalam menjelaskan kedudukan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat membuktikan dirinya sebagai badan hukum privat, yaitu badan usaha berbentuk perseroan terbatas [vide Bukti P-4], yang bergerak di bidang layanan perjalanan 36 ibadah umrah dan haji khusus [vide Bukti P-3]. Di samping itu, Pemohon juga telah menjelaskan secara spesifik dan aktual bahwa Pemohon mempunyai hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, serta telah menjelaskan adanya anggapan kerugian hak konstitusional secara potensial yang disebabkan berlakunya norma Pasal 9 ayat (3) UU 14/2025 yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian hak konstitusional secara potensial dimaksud timbul karena adanya ketidakpastian hukum terkait interpretasi frasa “sesuai dengan proporsinya” dalam norma Pasal 9 ayat (3) UU 14/2025, apakah proporsi demikian merujuk pada norma Pasal 64 ayat (2) UU 14/2025 ataukah proporsi demikian ditentukan oleh menteri bersama dengan DPR, sehingga ketidakjelasan pengaturan proporsi tersebut mengakibatkan Pemohon kesulitan untuk merencanakan kegiatan-kegiatan yang menjadi bidang usahanya. Sebagai badan usaha yang bidang kegiatannya adalah layanan umrah dan haji khusus, Pemohon seolah-olah mempunyai hubungan sebab-akibat dengan keberadaan Pasal 9 ayat (3) UU 14/2025 yang didalilkan bersifat multi tafsir, yang beranggapan dirugikan oleh keberadaan norma a quo. Akan tetapi Pemohon sendiri menjelaskan bahwa kerugian hak konstitusionalitas yang dialaminya adalah bersifat potensial, yang artinya belum pernah terjadi secara nyata atau secara aktual. Terkait dengan hal demikian, karena anggapan kerugian secara aktual tidak didalilkan oleh Pemohon, dan memang tidak dibuktikan, maka Mahkamah tidak akan menilai apakah ada kerugian faktual yang dialami Pemohon. Sifat kerugian hak konstitusionalitas yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya adalah kerugian potensial. Kerugian potensial menurut Mahkamah adalah kerugian yang dalam batas penalaran wajar dapat dipastikan akan terjadi. Untuk itu Mahkamah harus mendalami apakah benar Pemohon, yang mendalilkan dirinya sebagai badan usaha di bidang layanan haji khusus, secara potensial dirugikan oleh keberadaan norma Pasal 9 ayat (3) UU 14/2025. Dalil potensi kerugian hak konstitusionalitas Pemohon demikian dilandaskan pada norma Pasal 9 ayat (3) UU 14/2025 yang mengatur m
