88/PUU-XXIII/2025

1 KETETAPAN Nomor 88/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut: Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) telah menerima permohonan bertanggal 15 Mei 2024 [sic!], yang diajukan oleh perorangan warga negara Indonesia atas nama Adam Imam Hamdana dan Wianda Julita Maharani, yang selanjutnya disebut para Pemohon, yang diterima Mahkamah pada tanggal 15 Mei 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 90/PUU/PAN.MK/AP3/05/2025, dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 23 Mei 2025 dengan Nomor 88/PUU-XXIII/2025 perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang 2 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), terhadap Permohonan Nomor 88/PUU-XXIII/2025 tersebut Mahkamah telah menerbitkan: 1) Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 88.88/PUU/TAP.MK/Panel/05/2025 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 88/PUU-XXIII/2025, bertanggal 23 Mei 2025; 2) Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 88.88/PUU/TAP.MK/HS/05/2025 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa Perkara Nomor 88/PUU-XXIII/2025, bertanggal 23 Mei 2025. c. bahwa terhadap permohonan a quo, pada tanggal 4 Juni 2025, Mahkamah telah menyelenggarakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan para Pemohon yang dihadiri oleh para Pemohon. Dalam persidangan tersebut, Mahkamah telah memberikan nasihat sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang serta memberikan kesempatan kepada para Pemohon untuk memperbaiki permohonannya; d. Bahwa terhadap permohonan a quo, Mahkamah telah melaksanakan persidangan Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda perbaikan permohonan pada tanggal 20 Juni 2025; e. Bahwa pada tanggal 4 November 2025, Mahkamah telah menerima surat pencabutan Permohonan Nomor 88/PUU- XXIII/2025 yang pada pokoknya menyatakan para Pemohon 3 menarik kembali/mencabut Permohonan Nomor 88/PUU- XXIII/2025; f. Bahwa pada tanggal 5 November 2025, Mahkamah telah menyelenggarakan sidang panel dengan agenda meminta konfirmasi perihal pencabutan atau penarikan permohonan a quo yang dihadiri oleh para Pemohon. Dalam persidangan tersebut, pada pokoknya para Pemohon membenarkan perihal pencabutan atau penarikan Permohonan Nomor 88/PUU-XXIII/2025 dengan alasan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam surat penarikan a quo [vide Risalah Sidang, tanggal 5 November 2025, hlm. 1]; g. bahwa terhadap penarikan kembali permohonan para Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan” dan Pasal 35 ayat (2) UU MK menyatakan, “Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan permohonan tidak dapat diajukan kembali”; h. bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e, huruf f dan huruf g di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 6 November 2025 telah berkesimpulan bahwa pencabutan atau penarikan kembali Permohonan Nomor 88/PUU- XXIII/2025 adalah beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo; i. bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada huruf h di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan para Pemohon dalam e-BRPK dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon. 4 Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554); 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang. MENETAPKAN: 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon; 2. Menyatakan Permohonan Nomor 88/PUU-XXIII/2025 ditarik kembali; 3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo; 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 88/PUU-XXIII/2025 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal enam, bulan November, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal tiga belas, bulan November, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai 5 diucapkan pukul 10.38 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Arief Hidayat ttd. Anwar Usman ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa