88/PUU-XXII/2024

2.2 PUTUSAN Nomor 88/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Sigit Nugroho Sudibyanto, S.H. Alamat : Madoh RT/RW 005/007, Kelurahan Bolon, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Pekerjaan : Karyawan Swasta Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 11 Juli 2024, memberi kuasa kepada H. Boyamin, S.H., H. Arif Sahudi, S.H, M.H., Utomo Kurniawan, S.H., Georgius Limart Siahaan, S.H., Dwi Nurdiansyah Santoso, S.H., Mita Aprilliawati, S.H., R. Miranthi Eliyantie Putri, S.H., Destiya Rustamiana, S.H., dan Binta Afida Rahmatika, S.H., M.Kn., para Advokat dan Konsultan Hukum, yang tergabung pada antor Perkumpulan Bantuan Hukum Peduli Keadilan (PBH PEKA) yang beralamat di Jalan Alun-alun Utara Nomor 1 (Bangsal Patalon), Surakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 12 Juli 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 15 Juli 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 86/PUU/PAN.MK/AP3/07/2024 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 23 Juli 2024 dengan Nomor 88/PUU- XXII/2024, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 8 Agustus 2024 dan diterima Mahkamah pada tanggal 9 Agustus 2024, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Hak Uji, baik formil maupun materiil, diakui keberadaannya dalam sistem hukum Indonesia, sebagaimana terdapat dalam Konstitusi, yaitu Undang- Undang Dasar 1945, yang telah mengalami perubahan sebanyak empat kali, dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD 1945, yang menyatakan bahwa “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” 2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar…”; 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: 3 a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk : a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 5. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan “Dalam hal Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”; 6. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang pada pokoknya mengatur, sebagai berikut: Ayat (1) : Objek Permohonan Pengujian Undang-Undang adalah Undang- Undang dan Perppu. Ayat (2) : Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Perubahan Pengujian Formil dan/atau Pengujian Materiil. Ayat (4) : Pengujian Materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal dan/atau bagian dari Undang-Undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945; 7. Bahwa selain itu Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur bahwa secara hierarki 4 kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 lebih tinggi dari undang-undang, oleh karenanya setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka ketentuan undang-undang tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi; 8. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of constitution) berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi; 9. Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut jelas bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian baik secara materiil maupun formil, yaitu untuk melakukan pengujian sebuah produk undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 10. Bahwa Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yaitu Pasal 7 ayat (2) huruf e bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 11. Bahwa Pemohon mengajukan objek permohonan pengujian undang- undang in casu Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka berdasarkan landasan hukum yang telah diuraikan tersebut diatas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang 5 memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengajuan Undang- Undang ini. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON. 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK, menyatakan: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a) Perorangan warga negara Indonesia; b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang - undang; c) Badan hukum publik atau privat, atau; d) Lembaga negara.” 2. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa lebih lanjut terhadap kedudukan Pemohon dinyatakan pula dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 2/ 2021), yang mengatur: (1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perppu, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang- undang; c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. lembaga negara. 3. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU- III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor: 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang- Undang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: 6 a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang- Undang Dasar 1945. b. Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji. c. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak - tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan terjadi. d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan tidak lagi terjadi. 4. Bahwa hak konstitusional sebagai salah satu batu uji sebagaimana terkandung dalam Undang- Undang Dasar Tahun 1945 diantaranya meliputi hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Bahwa atas ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki legal standing (dikualifikasi sebagai Pemohon) dalam permohonan pengujian undang- undang tersebut. Adapun syarat yang pertama adalah kualifikasi bertindak sebagai pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Syarat kedua adalah adanya kerugian pemohon atas terbitnya undang- undang tersebut. 5. Bahwa untuk mengukur apakah Pemohon memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c PMK 2/2021, yakni adanya kerugian konstitusional bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidak- tidaknya menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, maka perlu dijelaskan sebagai berikut: 7 6. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk. 7. Bahwa terkait dengan syarat “Perseorangan warga negara Indonesia” sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau setidak-tidaknya mengalami kerugian yang bersifat potensial. Pemohon dalam kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia memiliki hak konstitusional yang melekat untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mana hak konstitusional tersebut dapat dipergunakan sewaktu-waktu. 8. Bahwa Pemohon merupakan warga negara yang memiliki hak pilih dalam Pilkada Serentak 2024 mendatang, sehingga Pemohon sangat berhak untuk mendapatkan pasangan calon pemimpin yang berkualitas dan berintegritas, serta sesuai dengan ketentuan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang mengandung prinsip kepastian hukum. 9. Bahwa Pemohon sebagai pemilih dalam Pilkada Serentak 2024 dirugikan apabila Calon Kepala Daerah tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sehingga apabila terpilih maka akan mendapatkan Kepala Daerah yang cacat hukum. 10. Bahwa dengan hal itu, Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalitasnya karena keberadaan norma Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 , yang berbunyi: “berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota“ 11. Bahwa berdasarkan PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 2 TAHUN 2024, pada Tahapan Penyelenggaraan PILKADA 2024 terbagi menjadi beberapa tahap yaitu diantaranya: a. Pendaftaran Pasangan Calon b. Penelitian Persyaratan Calon 8 c. Penetapan Pasangan Calon d. Pelaksanaan Kampanye e. Pelaksanaan Pemungutan Suara f. Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara g. Penetapan Calon Terpilih h. Penyelesaian Pelanggaran dan Sengketa Hasil Pemilihan i. Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Calon Terpilih. Bahwa berdasarkan uraian dalam point ini, ada beberapa tahapan Pilkada yang harus dilakukan untuk menentukan Calon Terpilih Pimpinan Daerah yang memakan waktu beberapa bulan. 12. Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, tidak menentukan titik penghitungan pada tahapan mana syarat usia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota, sementara terdapat beberapa tahapan pemilihan yang harus dilalui oleh Calon Kepala Daerah, sebelum sampai pada tahapan pelantikan Kepala Daerah, termasuk tahapan-tahapan setelah pendaftaran pasangan calon, yang seluruhnya berkaitan dengan rentang waktu relatif cukup lama. 13. Bahwa aturan yang tidak memberikan kepastian hukum dimanfaatkan oleh beberapa orang untuk mendukung Calon Gubernur yang sebenarnya belum memenuhi persyaratan PILKADA GUBERNUR Tahun 2024. 14. Bahwa Pemohon menguktip beberapa artikel yang menimbulkan kegelisahan Pemohon seperti berikut: a. Artikel dengan judul “PKS Akan Dukung Kaesang Jadi Gubernur Jateng“ yang diupload pada Selasa, 09 Juli 2024, 21:00 WIB oleh wartaekonomi dengan link berita https://wartaekonomi.co.id/read538822/pks-akan- dukung-kaesang-jadi-gubernur-jateng. b. Artikel dengan judul “Golkar Dukung Putra Bungsu Presiden Jokowi Kaesang jadi Calon Gubernur Jakarta, Airlangga Sodorkan Nama Jusuf Hamka“ yang diupload pada Jumat, 12 Juli 2024 dengan link berita https://radarbogor.jawapos.com/politik/2474854012/golkar-dukung- 9 putra-bungsu-presiden-jokowi-kaesang-jadi-calon-gubernur-jakarta- airlangga-sodorkan-nama-jusuf-hamka c. Artikel dengan judul “Kaesang Siap Diusung Jadi Calon Gubernur Jakarta: Ya Enggak Masalah“ yang diupload pada Sabtu, 22 Juni 2024 12:52 WIB dengan link berita https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240621200518-617- 1112610/kaesang-siap-diusung-jadi-calon-gubernur-jakarta-ya-enggak- masalah 15. Bahwa seperti diketahui anak bungsu Presiden Joko Widodo yang bernama Kaesang Pangarep, B.Sc lahir pada tanggal 25 Desember 1994. 16. Bahwa Pemohon menganggap usia minimal tertentu diperlukan untuk memastikan bahwa Calon Kepala Daerah memiliki kematangan dan pengalaman yang memadai untuk memimpin daerahnya. Dalam hal ketentuan syarat batas usia dimaksud didasarkan pada alasan kematangan dan kedewasan dalam berpikir dan bertindak. Maka Pemohon mengharapkan bahwa dengan diperjelasnya batas usia tersebut, penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 dapat lebih stabil dan lancar, serta menghasilkan pemimpin yang berkualitas. 17. Bahwa artinya ketika KPU membuka pendaftaran pasangan calon pada tanggal 27 Agustus 2024 s/d 29 Agustus 2024, Kaesang Pangarep, B.Sc masih berusia 29 tahun sehingga belum memenuhi syarat untuk diajukan sebagai Calon Gubenur atau sebagai Calon Wakil Gubernur. 18. Bahwa ketidakpastian norma hukum yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terbukti telah menimbulkan multi tafsir yang berakibat para tokoh-tokoh partai mendukung seseorang untuk menjadi Calon Gubernur yang sebenarnya belum memenuhi persyaratan. 19. Bahwa selain kerugian-kerugian konstitusional yang berkaitan langsung dengan Pemohon, Pemohon merasa memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa semua bentuk aturan, hukum, dan norma yang berlaku di Indonesia, yang mengikat semua warga negara, tidak menyimpang dari prinsip- prinsip keadilan dan kepastian hukum. Karena itu, dalam kapasitas 10 Pemohon sebagai akademisi, praktisi dan aktifis hukum, merasa perlu untuk melakukan uji materi terhadap pasal a quo. 20. Bahwa Pemohon dalam hal ini jelas dirugikan secara konstitusional dengan berlakunya ketentuan dalam pasal a quo karena menimbulkan ketidakpastian hukum yang tidak sesuai dengan dengan prinsip negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan tidak adanya pengakuan dan kepastian hukum yang adil dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 UUD NRI 1945. 21. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan dan dasar hukum yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan uji materil Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 51 ayat (1) UU 7/2020 beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PMK 2/2021. III. ALASAN PERMOHONAN A. Ruang Lingkup Pasal yang Diuji 1. Bahwa Pemohon dalam pengujian ini mengajukan permohonan tentang konstitusionalitas Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang memuat tentang Mekanisme pencalonan dan syarat batas usia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota. 2. Bahwa untuk lebih jelasnya, Pemohon kutip isi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sebagaimana berikut: 11 (1) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 2. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 3. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat; 4. dihapus; 5. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, serta 25 (dua puluh lima) untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota; 6. …, 7. …, 8. …, B. Dalil-Dalil Pokok Permohonan 1. Bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sejatinya mengatur tentang hak untuk memperoleh kesempatan untuk mencalonkan diri atau dicalonkan (Right To Be Candidate) dalam kontestasi pemilihan kepala daerah. Dalam hal ini, pemohon ingin memberikan penegasan khusus terhadap frasa “mencalonkan diri dan dicalonkan” yang memiliki arti suatu proses untuk menjadi calon atau ditetapkan sebagai calon sebagai calon kepala daerah. 2. Bahwa kemudian Pasal 7 ayat (2) mengatur tentang beberapa prasyarat untuk ditetapkan baik sebagai calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, yang di antaranya tercantum pada bagian huruf e, yaitu: berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, serta 25 (dua puluh lima) untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota; 3. Bahwa Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut berada dalam satu tarikan nafas sehingga oleh karenanya menjadi sangatlah jelas dan terang benderang bahwa ketentuan “berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun” harus diterjemahkan sebagai syarat wajib yang harus dipenuhi 12 oleh setiap warga negara yang maju untuk mendaftar sebagai calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur. Begitu pula ketentuan “berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun.” harus diterjemahkan sebagai syarat wajib yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara yang maju untuk mendaftar sebagai calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota. 4. Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, tidak menentukan titik penghitungan pada tahapan mana syarat usia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota, sementara terdapat beberapa tahapan pemilihan yang harus dilalui oleh Calon Kepala Daerah, sebelum sampai pada tahapan pelantikan Kepala Daerah, termasuk tahapan-tahapan setelah pendaftaran pasangan calon, yang seluruhnya berkaitan dengan rentang waktu relatif cukup lama; 5. Bahwa berkaitan dengan banyaknya tahapan pemilihan dan tidak diaturnya secara tegas dalam Undang-Undang pada tahapan mana titik penghitungan usia Calon Kepala Daerah, menimbulkan multi tafsir dimana hal tersebut tidak sesuai dan tidak sejalan dengan tujuan dibentuknya undang undang; 6. Bahwa adanya multi tafsir terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah melanggar hak pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. 7. Bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tidak memberikan penjelasan yang cukup tentang bagaimana batas usia ini diterapkan, berakibat menimbulkan interpretasi yang berbeda- beda dalam praktik. Ketidakpastian ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang diatur dalam UUD 1945, dimana Undang- Undang harus jelas dan tidak menimbulkan keraguan dalam 13 penerapannya. 8. Bahwa secara historical yuridis sejatinya sebelum berlakunya Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016, batas usia persyaratan calon Kepala Daerah adalah paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, serta 25 (dua puluh lima) untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota. Hal ini dapat dijumpai dalam pengaturan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 dalam ketentuan Pasal 7 ayat 2 huruf e diatur mengenai persyaratan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur yaitu harus memenuhi syarat berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun. Dengan demikian sejatinya Indonesia telah memiliki pengalaman dan historis peraturan bahwa persyaratan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun yaitu melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang mengatur persyaratan menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah berusia berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun. Oleh sebab itu, Pemohon menganggap bahwa usia minimal tertentu diperlukan untuk memastikan bahwa calon kepala daerah memiliki kematangan, kapasitas kepemimpinan yang tinggi dan pengalaman yang memadai untuk memimpin daerahnya. Dalam hal ketentuan syarat batas usia dimaksud semata-mata didasarkan pada alasan kematangan dan kedewasan dalam berpikir dan bertindak, maka Pemohon dapat katakan bahwa minimal usia 30 (tiga puluh) tahun tidak menjamin kematangan dan kedewasan dalam berpikir dan bertindak dari seseorang. Diharapkan bahwa dengan diperjelasnya syarat batas usia tersebut, penyelengaraan Pilkada dapat lebih stabil dan lancar, serta menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan berintegritas. 9. Bahwa berdasarkan teori kepastian hukum (Rechtssicherheit), bahwa kepastian hukum diartikan sebagai perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakukan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan 14 fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi. (Dominikus Rato, Filsafat Hukum: Mencari dan Memahami Hukum, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010, hlm. 59). 10. Bahwa menurut Fence M. Wantu, hal mendasar yang yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu hukum yang tidak mempunyai nilai kepastian hukum kehilangan maknanya karena tidak dapat lagi menjadi pedoman bagi setiap orang. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. 11. Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri. Sudikno menjelaskan, bahwa meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri adalah dua hal yang berbeda. Hukum memiliki sifat-sifat berupa umum, mengikat setiap individu, menyamaratakan, sedangkan keadlian sendiri memiliki sifat yang berbeda yaitu subyektif, individualistis serta tidak menyamaratakan. Dari sifat yang ada pada hukum dan keadilan itu sendiri, dapat dilihat dengan jelas bahwa keadilan dan hukum adalah hal yang berbeda. Sehingga, kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum yang sesuai dengan bunyinya. Sehingga, masyarakat pun dapat memastikan bahwa hukum yang ada dan tercantum dapat dilaksanakan. Dalam memahami nilai-nilai dari kepastian hukum, maka ada hal yang harus diperhatiakan yaitu, bahwa nilai tersebut memiliki relasi yang erat dengan instrumen hukum positif serta peranan negara dalam melakukan aktualisasi pada hukum positif tersebut. 12. Bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dapat menyebabkan keraguan dalam pelaksanaannya. Adanya keragu- raguan dalam implementasi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 akan memunculkan keraguan hukum dalam praktik. Keadaan 15 demikian dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. 13. Bahwa multitafsir dan keragu-raguan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 7 ayat (2) huruf e yang mengatur batas usia minimal Calon Kepala Daerah. Terdapat perbedaan penafsiran mengenai kapan batas usia tersebut dihitung. Dalam setiap peyelenggaraan Pilkada dapat menerapkan penafsiran yang berbeda-beda, sehingga menimbulkan ketidak konsistenan dalam pelaksanaan. Jika terdapat keraguan dalam penafsiran, maka prinsip legalitas menjadi kabur. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk memberikan kepastian hukum yang lebih jelas terkait batas usia minimal Calon Kepala Daerah. 14. Bahwa untuk memenuhi amanat Undang-Undang a quo sebagaima materi Penjelasan Umum agar tercipta kualitas Gubernur, Bupati, dan Walikota yang memiliki kompetensi, integritas, dan kapabilitas serta memenuhi unsur akseptabilitas maka harus memenuhi persyaratan formal administratif khususnya batasan umur yang pasti dan tidak multi tafsir; 15. Bahwa “persyaratan calon” diatur dalam Bab III UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG, mengacu makna calon dalam Undang- Undang a quo maka haruslah berpedoman pada ketentuan Pasal 1 ayat (3): “Calon Gubernur adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang mendaftar atau didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum Provinsi.” 16. Bahwa berdasarkan makna dan ketentuan Bab III “Persyaratan Calon“ dan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang a quo maka batasan usia haruslah dimaknai minimal pada saat pendaftaran dikarenakan maknanya tidak boleh bergeser dari ketentuan pada saat pendaftaran (mendaftar atau 16 didaftarkan) oleh perorangan, partai politik atau gabungan partai politik “Calon Gubernur adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang mendaftar atau didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum Provinsi”. 17. Bahwa kami memahami jika permohonan terkait umur ini dianggap kategori Open Legal Policy, namun perkenankan kami meyakini sebagai permasalahan konstitusonalitas norma mendasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2013 yang memaknai umur maksimal 65 tahun Hakim Mahkamah Konstitusi tidak berlaku untuk petahanan dan juga Putusan Mahkamah Konstitusi yang diajukan Nurul Ghufron Wakil Ketua KPK meskipun belum umur 50 tahun tetap dapat mencalonkan diri Pimpinan KPK dengan alasan Petahana; 18. Bahwa ketidakpastian hukum demikian tidak sesuai dengan semangat untuk menegakkan prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum di mana kepastian hukum merupakan prasyarat yang tak dapat ditiadakan. 19. Bahwa ketidakcermatan tersebut pernah dilakukan oleh pembuat Undang-Undang dalam merumuskan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menetapkan syarat usia Calon Kepala Daerah. 20. Bahwa dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menetapkan syarat usia Calon Kepala Daerah, berbunyi: “Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat: a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita- cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah; c. berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat; d. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun; e. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter 17 f. ...; g. ...; h. ...; 21. Bahwa dalam undang-undang tersebut juga tidak menentukan titik penghitungan pada tahapan mana syarat usia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota. Yang pada akhirnya membuat KPU mengambil sikap dengan menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010, sebagai pelaksanaan lebih lanjut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menetapkan syarat usia Calon Kepala Daerah, dihitung pada saat pendaftaran. 22. Bahwa KPU juga pernah menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai peraturan pelaksana Pasal 8 ayat (3) huruf a dan Pasal 119 Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d disebutkan: “berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun bagi calon Gubernur/Wakil Gubernur dan berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun bagi calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, pada saat pendaftaran;” 23. Bahwa dengan demikian, Permohonan dari Pemohon untuk menafsirkan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk 18 Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota terhitung sejak Pendaftaran Pasangan Calon”, bukanlah hal yang baru karena hal tersebut sudah menjadi kebiasaan lama dari Komisi Pemilihan Umum untuk menafsirkan pasal yang berkaitan dengan umur calon pasangan Peserta Pilkada. 24. Bahwa Mahkamah Konstitusi dapat mendengar keterangan Pemerintah dan DPR dalam memeriksa dan memutus permohonan a quo, namun tidak terdapat kewajiban untuk mendengar keterangan Pemerintah dan DPR dalam memeriksa dan memutus permohonan a quo sehingga Pemohon sudah semestinya memohon Mahkamah Konstitusi langsung memutus permohonan a quo demi kepastian hukum dikarenakan Pilkada Serentak akan dimulai proses pendaftaran pada pada akhir Agustus 2024; 25. Bahwa Pemohon merasa perlu untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa permohonan a quo tanpa sidang pleno dan diputus sebelum waktu penetapan pasangan calon Pilkada 2024. IV. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan memutuskan: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota terhitung sejak Pendaftaran Pasangan Calon”; 19 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sigit Nugroho Sudibyanto, S.H.; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 5. Bukti P-5 : Cetak Berita Online berjudul “Kaesang Siap Diusung Jadi Calon Gubernur Jakarta: Ya Enggak Masalah”, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240621200518- 617-1112610/kaesang-siap-diusung-jadi-calon-gubernur- jakarta-ya-enggak-masalah; 6. Bukti P-6 : Cetak Berita Online berjudul, “Golkar Dukung Putra Bungsu Presiden Jokowi Kaesang jadi Calon Gubernur Jakarta, Airlangga Sodorkan Nama Jusuf Hamka”, https//radarbogor.jawapos.com/politik/2474854012/golkar- dukung-putra-bungsu-presiden-jokowi-kaesang-jadi-calon- gubernur-jakarta-airlangga-sodorkan-nama-jusuf-hamka; 20 7. Bukti P-7 : Cetak Berita Online berjudul, “PKS akan Dukung Kaesang jadi Gubernur Jateng”, https//wartaekonomi.co.id/read538822/pks-akan-dukung- kaesang-jadi-gubernur-jateng; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Tanda Bukti Coklit Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024, tanggal 27 Juni 2024; [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 21 Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: 22 a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas dalam permohonan a quo adalah Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016, yang rumusan selengkapnya adalah sebagai berikut: Pasal 7 ayat (2): e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota. 2. Bahwa Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa Pemohon mengkualifikasi dirinya sebagai perorangan warga negara Indonesia [vide Bukti P-1] yang memiliki hak konstitusional yang melekat untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dalam Pilkada Serentak 2024 mendatang [vide Bukti P-8], sehingga Pemohon menganggap dirinya sangat berhak untuk mendapatkan pasangan calon pemimpin yang berkualitas dan berintegritas, serta sesuai dengan ketentuan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. 23 4. Bahwa dalam menguraikan ada tidaknya anggapan kerugian/potensi kerugian hak konstitusional yang diberikan UUD NRI Tahun 1945, Pemohon menguraikan sebagai berikut: a. Pemohon menjelaskan sebagai warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih dalam Pilkada Serentak 2024 dirugikan hak konstitusionalnya apabila calon Kepala Daerah yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 terpilih sebagai kepala daerah, sehingga Pemohon akan mendapatkan kepala daerah yang cacat hukum; b. Menurut anggapan Pemohon Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016, tidak menentukan titik penghitungan pada tahapan mana syarat usia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota, sementara terdapat beberapa tahapan pemilihan yang harus dilalui oleh Calon Kepala Daerah, sebelum sampai pada tahapan pelantikan Kepala Daerah, termasuk tahapan-tahapan setelah pendaftaran pasangan calon, yang seluruhnya berkaitan dengan rentang waktu relatif cukup lama. Hal ini yang menurut Pemohon tidak memberikan kepastian hukum dan menimbulkan multitafsir yang dapat dimanfaatkan oleh beberapa orang untuk mendukung Calon Gubernur yang sebenarnya belum memenuhi syarat; Berdasarkan uraian yang dikemukakan Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, dalam kualifikasinya tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menerangkan secara spesifik hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Pemohon juga telah dapat menguraikan anggapan kerugian hak konstitusional yang memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, yaitu sebagai perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih dalam Pemilukada 2024 [vide Bukti P-1 dan Bukti P-8]. Dalam kaitan dalil kedudukan hukum Pemohon sebagai pemilih dalam Pemilukada 2024 mendatang Pemohon beranggapan norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 telah menimbulkan kerugian konstitusional yang karena tidak tegas menentukan kapan waktu dimulai penghitungan batas usia 30 tahun dan 25 tahun bagi kepala daerah. Sehingga norma yang demikian potensial akan digunakan oleh pihak-pihak yang akan 24 mengajukan calon kepala daerah yang belum memenuhi syarat. Oleh karena itu, apabila permohonan a quo dikabulkan, anggapan kerugian hak konstitusional seperti yang dijelaskan tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya perihal inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak dalam mengajukan permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016, Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan (dalil selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016, tidak menentukan titik penghitungan pada tahapan mana syarat usia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota, sementara terdapat beberapa tahapan pemilihan yang harus dilalui oleh Calon Kepala Daerah sebelum sampai pada tahapan pelantikan Kepala Daerah, termasuk tahapan-tahapan setelah pendaftaran pasangan calon, yang seluruhnya berkaitan dengan rentang waktu relatif cukup lama. Kemudian hal ini menimbulkan multitafsir yang tidak sejalan dengan tujuan dibentuknya undang undang; 2. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2026 menimbulkan keraguan dalam pelaksanaannya yang mengakibatkan pelanggaran terhadap hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa menurut Pemohon, jika terdapat keraguan dalam penafsiran, maka prinsip legalitas menjadi kabur. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk 25 memberikan kepastian hukum yang lebih jelas terkait batas usia minimal Calon Kepala Daerah; 4. Bahwa menurut Pemohon, persyaratan calon” diatur dalam Bab III Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang mengatur bahwa, “Calon Gubernur adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang mendaftar atau didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum Provinsi”. Dengan demikian menurut Pemohon batasan usia haruslah dimaknai minimal pada saat pendaftaran dikarenakan maknanya tidak boleh bergeser dari ketentuan pada saat pendaftaran (mendaftar atau didaftarkan) oleh perorangan, partai politik atau gabungan partai politik; 5. Bahwa menurut Pemohon, KPU juga menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010, yang menetapkan syarat usia Calon Kepala Daerah, dihitung pada saat pendaftaran; Bahwa berdasarkan dalil permohonan di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota terhitung sejak Pendaftaran Pasangan Calon. [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 12 Agustus 2024. [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK. 26 [3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil permohonan Pemohon a quo Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berkaitan dengan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), apakah terhadap norma a quo dapat dimohonkan pengujian kembali. Pasal 60 UU MK menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pasal yang telah dilakukan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah hanya dapat dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian dan/atau alasan permohonan yang berbeda. Terhadap hal tersebut, kemudian Mahkamah membaca secara saksama materi permohonan Pemohon dalam perkara a quo dan menyandingkan dengan permohonan sebelumnya berkaitan dengan pengujian inkonstitusionalitas norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016, yaitu Perkara Nomor 58/PUU-XVII/2019 yang diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum pada tanggal 11 Desember 2019 yang menguji konstitusionalitas norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 18 ayat (4), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Sedangkan, dalam permohonan a quo, Pemohon menggunakan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar pengujian, di mana Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 belum pernah digunakan dalam permohonan pengujian norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016. Dengan demikian, karena adanya dasar pengujian yang berbeda, Mahkamah berpendapat permohonan a quo 27 tidak terhalang dengan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021, sehingga terhadap ketentuan norma a quo dapat dimohonkan pengujian kembali. [3.11] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat diajukan kembali, selanjutnya Mahkamah akan menilai isu konstitusionalitas norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 yang dilakukan pengujian oleh Pemohon. [3.12] Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama dalil Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, isu utama yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah berkenaan dengan tidak adanya batasan kapan titik penghitungan dalam menentukan syarat usia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota yang diatur Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016. Berkaitan dengan permohonan Pemohon mengenai konstitusionalitas norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 telah ternyata penafsiran konstitusional yang diajukan oleh Pemohon adalah tidak jauh berbeda dengan yang telah dimohonkan pengujian pada perkara yang telah diputus oleh Mahkamah sebelumnya yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024. Pemohon dalam perkara a quo dan dalam Perkara Nomor 70/PUU-XXII/2024 memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak diberi pemaknaan kapan batasan titik penghitungan syarat minimal usia dimaksud. Pemohon meminta batasan titik penghitungan syarat minimal usia kepala daerah terhitung sejak pendaftaran pasangan calon, sedangkan para Pemohon dalam Perkara Nomor 70/PUU-XXII/2024 meminta titik penghitungan syarat minimal usia kepala daerah terhitung sejak penetapan pasangan calon. Berkenaan dengan isu konstitusionalitas norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut: [3.15] Menimbang bahwa ihwal pemaknaan baru, yaitu dengan cara menambah frasa “terhitung sejak penetapan pasangan calon” untuk dapat menilai norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 (konstitusional), Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: 28 [3.15.1] Bahwa apabila dibaca secara saksama pengaturan batas usia minimum, terutama yang membedakan usia minimum bagi calon gubernur dan calon wakil gubernur [berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun]; dan calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota [berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun], pengaturan syarat usia minimum calon dimaksud telah diatur dalam empat undang-undang dan satu peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu), sebagai berikut: 1. Pasal 13 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU 22/2014) menyatakan: (1) Warga negara Republik Indonesia yang dapat ditetapkan menjadi calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon bupati dan calon walikota; 2. Pasal 7 huruf e Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Perppu 1/2014) menyatakan: Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Walikota; 3. Pasal 7 huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang (UU 1/2015) menyatakan: Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Walikota; 4. Pasal 7 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015) menyatakan: Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: e. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota; 5. Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 menyatakan: (2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota 29 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Berdasarkan pengaturan sejumlah ketentuan peraturan perundang- undangan tersebut di atas, tidak pernah terjadi perubahan batas persyaratan usia minimum untuk menjadi calon gubernur dan calon wakil gubernur [yaitu berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun]; dan calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota [yaitu berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun]. Selain itu, semua norma yang mensyaratkan batas usia minimum yang diatur dalam empat undang-undang dan perppu tersebut sama sekali tidak pernah mencantumkan/mengatur secara eksplisit atau terang benderang perihal frasa “terhitung sejak penetapan pasangan calon” dalam menentukan batasan untuk menghitung usia minimum dimaksud. [3.15.2] Bahwa selain pendekatan sejarah pengaturan (historical approach) di atas, secara sistematis (systematic approach), batasan usia minimum untuk dapat diajukan sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur, dan calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota selalu ditempatkan dalam bab yang mengatur mengenai “persyaratan calon”. Dalam hal ini, UU 22/2014 mengatur dalam Bab IV “Peserta Pemilihan dan Persyaratan Calon; Perppu 1/2014 mengatur dalam Bab III “Persyaratan Calon”; UU 1/2015 mengatur dalam Bab III “Persyaratan Calon”; UU 8/2015 mengatur dalam Bab III “Persyaratan Calon”; dan UU 10/2016 mengatur dalam Bab III “Persyaratan Calon”. Setelah membaca sistematika 4 (empat) undang-undang dan perppu tersebut, persyaratan batas usia minimum selalu diatur atau ditempatkan pada kelompok bab yang mengatur ihwal persyaratan calon, bukan dalam bab lain. Pendekatan sistematis tersebut tidak cukup dengan hanya meletakkannya dalam struktur sistematis ketentuan peraturan perundang- undangan, tetapi juga dapat dibaca dan dipahami dalam konteks tahapan pemilihan kepala daerah. Dalam hal ini, norma Pasal 5 ayat (3) UU 8/2015 menentukan tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi: a. pengumuman pendaftaran pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, pasangan calon bupati dan calon wakil bupati, serta pasangan calon walikota dan calon wakil walikota; b. pendaftaran pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, pasangan calon bupati dan calon wakil bupati, serta pasangan calon walikota dan calon wakil walikota; c. penelitian persyaratan calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota; d. penetapan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, pasangan calon bupati dan calon wakil bupati, serta pasangan calon walikota dan calon wakil walikota; e. pelaksanaan kampanye; f. pelaksanaan pemungutan suara; g. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara; 30 h. penetapan calon terpilih; i. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan j. pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih. Berdasarkan uraian sebagaimana dikemukakan di atas, terdapat urutan rangkaian atau tahapan kegiatan yang berada dalam satu kelindan, yaitu tahapan pendaftaran, penelitian persyaratan calon, dan penetapan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Karena berada dalam satu kelindan, semua yang menyangkut persyaratan harus dipenuhi sebelum dilakukan penetapan calon. Artinya, dalam batas penalaran yang wajar, penelitian keterpenuhan persyaratan tersebut harus dilakukan sebelum tahapan penetapan pasangan calon. Dalam hal ini, semua syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU 10/2016 harus dipastikan telah terpenuhi sebelum penyelenggara, in casu KPU, menetapkan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Artinya lagi, tahapan-tahapan berikutnya, seperti pemungutan suara; penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara; dan penetapan calon terpilih bukan merupakan tahapan yang dapat dijadikan sebagai titik atau batas untuk menilai dan menetapkan keterpenuhan syarat sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. [3.15.3] Bahwa dalam tataran praktik selama ini, setidaknya sejak pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilaksanakan secara langsung oleh rakyat, titik atau batas untuk menentukan keterpenuhan syarat dilakukan dalam kelindan rangkaian sebagaimana dikemukakan di atas. Artinya, batas penentuan keterpenuhan syarat dimaksud dilakukan pada tahapan penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Fakta empirik yang membuktikan penentuan keterpenuhan persyaratan dihitung/ditentukan pada tahapan tersebut dapat ditelisik dari rangkaian pelaksanaan tahapan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan kepala daerah selama ini. Dalam hal ini, misalnya, sejak pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diselenggarakan serentak terhitung mulai tahun 2015, 2017, 2018, dan 2020, titik atau batas penentuan keterpenuhan persyaratan calon selalu dilakukan pada tahapan penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. [3.15.4] Bahwa selain ketiga pendekatan di atas, Mahkamah perlu membandingkan (comparative approach) titik atau batas penentuan keterpenuhan persyaratan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah dengan titik atau batas penentuan keterpenuhan persyaratan calon anggota legislatif serta calon presiden dan calon wakil presiden. Dalam hal ini, penentuan keterpenuhan syarat sebagai peserta pemilu calon anggota DPR/DPRD dilakukan pada tahapan penetapan peserta pemilihan umum. Misalnya, penetapan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD ditentukan ketika penetapan daftar calon tetap. Begitu pula, dalam pemilihan presiden dan wakil presiden, keterpenuhan syarat calon ditentukan ketika penetapan sebagai pasangan calon. Artinya, segala persyaratan yang harus dipenuhi pada tahapan pencalonan harus tuntas ketika ditetapkan sebagai calon dan harus selesai sebelum penyelenggaraan tahapan pemilihan berikutnya. [3.16] Menimbang bahwa setelah melakukan berbagai pendekatan untuk memahami secara komprehensif perihal penentuan titik atau batas keterpenuhan syarat calon sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum pada Paragraf [3.15] di atas, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan beberapa hal berikut untuk dijadikan sebagai pedoman dan 31 dasar hukum bagi penyelenggara pemilihan dalam menilai dan/atau menetapkan keterpenuhan persyaratan usia minimum calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, sebagai berikut: [3.16.1] Bahwa secara tekstual, norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 adalah benar tidak mencantumkan secara eksplisit ihwal frasa “terhitung sejak penetapan pasangan calon”. Namun, semua pengaturan yang terkait dengan penyelenggaraan pemilihan umum, baik pemilihan calon anggota DPR/DPD/DPRD maupun pemilihan calon presiden dan wakil presiden tidak mencantumkan frasa dimaksud. Sekalipun tidak mencantumkan secara eksplisit, secara historis, sistematis, praktik selama ini, dan perbandingan dengan pemilihan lain, penentuan batas usia minimum menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah selalu dihitung atau menggunakan titik atau batas sejak penetapan calon. Penentuan titik atau batas demikian telah menjadi semacam postulat dalam penyelenggaraan pemilihan sehingga tidak bisa dibuatkan pengecualian dalam kontestasi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Artinya, jikalau pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dikecualikan, yaitu penentuan titik atau batas usia minimum bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dibenarkan pada tahapan setelah penetapan calon, sama saja Mahkamah membenarkan anomali dalam hukum pemilihan umum. Apabila diletakkan dalam harmonisasi dan sinkronisasi hukum pemilihan umum, peluang atau kemungkinan adanya anomali dalam pemilihan kepala daerah harus dicegah karena tidak terdapat lagi perbedaan rezim dalam pemilihan, yaitu perbedaan antara rezim pemerintahan daerah dan rezim pemilihan umum. [3.16.2] Bahwa pengaturan mengenai persyaratan batas usia minimum calon kepala daerah tidak mengalami perubahan mulai dari berlakunya UU 22/2014 sampai dengan UU 10/2016, yaitu berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati serta calon walikota dan calon wakil walikota. Terkait dengan syarat usia dimaksud, selama tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai pembatasan usia dalam UUD NRI Tahun 1945, hal demikian berarti konstitusi atau hukum dasar menyerahkan penentuan batasan usia tersebut kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya. Dengan kata lain, batasan persyaratan usia minimum dianggap sebagai bagian dari kebijakan hukum pembentuk undang-undang. Oleh karena itu, persyaratan usia minimum untuk pengisian jabatan dalam pemerintahan, termasuk jabatan yang diisi melalui pemilihan umum dapat ditentukan berbeda satu dengan yang lainnya. [3.16.3] Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pendekatan sistematis tersebut di atas, ketentuan mengenai pembatasan persyaratan usia minimum calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah berada dalam bab mengenai “Persyaratan Calon”. Berkenaan dengan hal tersebut, Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (UU 12/2011) menjelaskan perihal batang tubuh peraturan perundang-undangan memuat semua materi atau muatan peraturan perundang-undangan yang dirumuskan dalam pasal atau beberapa pasal. Pengelompokan materi muatan tersebut dirumuskan secara lengkap sesuai dengan kesamaan materi yang bersangkutan. Jika terdapat materi muatan yang diperlukan tetapi tidak dapat dikelompokkan dalam ruang lingkup pengaturan yang sudah ada, materi tersebut dimuat dalam bab “Ketentuan 32 Lain-Lain”. Pengelompokan materi muatan peraturan perundang-undangan dapat disusun secara sistematis dalam buku, bab, bagian, dan paragraf. Pengelompokan materi muatan dalam buku, bab, bagian, dan paragraf dilakukan atas dasar kesamaan materi [vide Lampiran II UU 12/2011 angka 61-63]. Karena pengelompokan materi tersebut, menjadi tidak tepat atau tidak relevan meletakkan penilaian keterpenuhan persyaratan usia minimum, misalnya pada tahapan “pemungutan suara”, “penetapan calon terpilih” atau pada tahapan “pelantikan”. Berdasarkan Penjelasan Lampiran II UU 12/2011 tersebut, bab mengenai “Persyaratan Calon” memuat materi yang sama yakni terkait dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam hal seseorang hendak mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Setelah dilakukan penelitian, persyaratan minimum tersebut harus dipenuhi ketika seseorang ditetapkan sebagai calon. Tidak hanya usia minimum, semua syarat dalam Pasal 7 ayat (2) UU 10/2016 harus dipenuhi pada tahapan pencalonan. Dalam hal ini, sebagaimana permohonan a quo, ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 mengenai syarat minimum usia calon kepala daerah harus dipenuhi apabila seseorang mendaftar untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Bahkan, Pasal 42 ayat (3) UU 10/2016 secara eksplisit menentukan calon gubernur dan calon wakil gubernur; calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 UU 10/2016”. Konstruksi norma dimaksud telah jelas mengamanatkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 UU 10/2016, termasuk dalam hal ini persyaratan usia minimum, harus dipenuhi calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah ketika mendaftarkan diri sebagai calon. Kemudian oleh penyelenggara pemilihan, setelah dilakukan penelitian ihwal keterpenuhan persyaratan dimaksud, ditetapkan sebagai calon. [3.16.4] Bahwa terkait dengan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan pada Sub-paragraf [3.16.1], [3.16.2], dan [3.16.3] di atas, sebagai penyelenggara, KPU menetapkan batas usia minimum calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah sesuai dengan batas usia minimum yang diatur dalam undang-undang. Berkenaan dengan ini, penting bagi Mahkamah menegaskan, titik atau batas untuk menentukan usia minimum dimaksud dilakukan pada proses pencalonan, yang bermuara pada penetapan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Perihal demikian, dalam posisi sebagai penyelenggara, bilamana KPU memerlukan peraturan teknis untuk menyelenggarakan materi dalam norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016, peraturan teknis dimaksud dibuat sesuai dengan materi dalam norma a quo. Tidak hanya itu, sesuai dengan prinsip erga omnes, pertimbangan hukum dan pemaknaan Mahkamah terhadap norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 mengikat semua penyelenggara, kontestan pemilihan, dan semua warga negara. Dengan demikian, jika penyelenggara tidak mengikuti pertimbangan dalam putusan Mahkamah a quo, sebagai pemegang kekuasaan kehakiman yang berwenang menyelesaikan sengketa hasil pemilihan, calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang tidak memenuhi syarat dan kondisi dimaksud, berpotensi untuk dinyatakan tidak sah oleh Mahkamah. [3.17] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mempertimbangkan secara utuh dan komprehensif berdasarkan pada pendekatan historis, sistematis, 33 praktik selama ini, dan perbandingan, Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 merupakan norma yang sudah jelas, terang-benderang, bak basuluh matohari, cetho welo-welo, sehingga terhadapnya tidak dapat dan tidak perlu diberikan atau ditambahkan makna lain atau berbeda selain dari yang dipertimbangkan dalam putusan a quo, yaitu persyaratan dimaksud harus dipenuhi pada proses pencalonan yang bermuara pada penetapan calon. Dalam batas penalaran yang wajar, menambahkan pemaknaan baru pada Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016, termasuk seperti yang dimohonkan para Pemohon, justru akan memosisikan norma a quo menjadi berbeda sendiri (anomali) di antara semua norma dalam lingkup persyaratan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Bilamana terhadap norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 ditambahkan makna seperti yang dimohonkan para Pemohon, norma lain yang berada dalam rumpun syarat calon berpotensi dimaknai tidak harus dipenuhi saat pendaftaran, penelitian, dan penetapan sebagai calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Kalau kondisi demikian terjadi, pemaknaan baru dimaksud potensial menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap syarat lain yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU 10/2016. Artinya, pemaknaan tersebut tidak sejalan dengan jaminan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan kutipan pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena isu konstitusionalitas norma permohonan a quo pada pokoknya adalah sama dengan Perkara Nomor 70/PUU-XXII/2024, pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 secara mutatis mutandis berlaku pula sebagai pertimbangan hukum dalam menilai konstitusionalitas norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon dalam Perkara a quo. Dengan demikian, dalil Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas bersyarat Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.14] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; 34 [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Arsul Sani, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal tiga belas, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh empat, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh empat, selesai diucapkan pukul 10.26 WIB, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Arsul Sani, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo 35 ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Arief Hidayat ttd. Arsul Sani ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah PANITERA PENGGANTI, ttd. Yunita Rhamadani