88/PUU-XXI/2023

SALINAN PUTUSAN Nomor 88/PUU-XXI/2023 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Sefriths Eduard Dener Nau Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan Alamat : Oelbubuk. RT. 001, RW. 001, Desa/Kelurahan Oelbubuk, Kecamatan Mollo Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan Sebagai ---------------------------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Misban Ratmaji, S.E. Pekerjaan : Anggota DPRD Kota Mataram Alamat : Jalan Panji Semirang Nomor 3 Kekalik Indah, RT. 006, RW. 196, Desa/Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat Sebagai --------------------------------------------------------------------- Pemohon II; 3. Nama : Kardinal Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Kampar Alamat : Jalan Datuk Tabano, RT. 006, RW. 008, Desa/Kelurahan Bangkinang, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Sebagai -------------------------------------------------------------------- Pemohon III; 2 Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 24 Juli 2023, memberi kuasa kepada Drs. Hendriyanus Rudyanto Tonubessi, S.H., M.Si., M.Hum., dan Danete Singsigus L. Sibu, S.H., Advokat pada Kantor RT & Rekan, berkedudukan hukum di Lopo Indah Permai Blok R2 Nomor 69, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------- Para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 24 Juli 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 28 Juli 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 81/PUU/PAN.MK/AP3/07/2023 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 88/PUU-XXI/2023 pada tanggal 7 Agustus 2023, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 12 September 2023, pada pokoknya sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [selanjutnya disebut UUD 1945] menyatakan: “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” 2. Bahwa Pasal 24C ayat [1] UUD 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang undang terhadap Undang Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” 3 3. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf “a” Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Atas Undang- Undang Mahkamah Konstitusi [selanjutnya disebut UU MK] menyatakan: Ayat (1): “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terkahir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945.” 4. Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf “a” Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: Ayat (1): “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945.” 5. Bahwa Pasal 2 UU MK sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga UU MK, menyatakan: “Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga tinggi negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” 6. Bahwa ditegaskan pula dalam Pasal 10 UU MK: Ayat (1): “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final: (a) Menguji undang- undang terhadap undang-undang dasar negara republiK Indonesia tahun 1945.” 7. Bahwa selanjutnya dipertegas lagi dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang- Undang Pasal 1 ayat (3) di mana disebutkan: “Pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perppu) sebagaimana yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.” 8. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of the constitution) sehingga, bila terdapat undang-undang [sebagian atau seluruhnya] yang dinilai bertentangan dengan konstitusi, 4 Mahkamah Konstitusi dapat menyatakannya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat baik sebagian maupun seluruhnya; 9. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi berwenang menafsirkan undang-undang agar tidak bertentangan dengan konstitusi, hal mana tafsir Mahkamah terhadap konstitusionalitas pasal-pasal Undang-Undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpretation of the constitution) yang memiliki kekuatan hukum, dengan demikian terhadap pasal- pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi; 10. Bahwa Pasal 2 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PMK/2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK) menyatakan: a. Objek Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1): “adalah Undang-undang dan Perppu.” b. …Pengujian Materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4): “Pengujian materil adalah pengujian berkenan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari Undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945”; 11. Bahwa dalam permohonan Perkara pengujian materil Undang-undang terhadap UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengeluarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 57 ayat (1) UU MK: “Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.” 12. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) huruf “c” PMK Nomor 2 Tahun 2021: Ayat (1): “Amar putusan untuk pengujian materil: c. Dalam hal permohonan pemohon beralasan menurut hukum: (1) mengabulkan permohonan pemohon sebagian/seluruhnya; (2) menyatakan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang- undang atau Perppu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat; (3) memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.” 13. Bahwa selain itu, sesuai Pasal 45 A UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU MK Nomor 24 Tahun 2003, terdapat kemungkinan bagi MK untuk membuat putusan ultra petita: 5 “Putusan MK tidak boleh memuat amar putusan yang tidak diminta oleh pemohon atau melewati permohonan pemohon, kecuali terhadap hal tertentu yang terkait dengan pokok permohonan.” 14. Bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan yang oleh para pemohon dimohon untuk diuji adalah Pasal 193 Ayat (2) Huruf “i” Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) [selanjutnya disebut UU tentang Pemerintahan Daerah]; 15. Bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan a quo adalah ‘Undang-Undang” sebagaimana dimaksud dalam Pasal1 Angka 3 dan Pasal 7 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 143 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801) [selanjutnya disebut UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan]; 16. Bahwa Pasal 9 ayat (1) UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan menentukan: “Dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” 17. Bahwa dengan demikian peradilan terhadap permohonan pemohon berada dalam yurisdiksi/kompetensi absolut Mahkamah Konstitusi; 18. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian terhadap Pasal 193 Ayat (2) Huruf “i” Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan: Pasal 193 Ayat (1): Anggota DPRD kabupaten/kota berhenti karena: 6 a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; atau c. diberhentikan; ayat (2): Anggota DPRD kabupaten/kota diberhentikan antar-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila: a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD kabupaten/kota selama 3 [tiga] bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun; b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD kabupaten/kota; c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah; e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum; g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini; h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau i. menjadi anggota partai politik lain. II. KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya menyatakan: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara.” 2. Bahwa selanjutnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 menentukan 5 (lima) syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; 7 b. hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional pemohon tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi. 3. Bahwa para Pemohon terdiri dari perorangan warga negara Indonesia dan merupakan anggota legislatif/DPRD Kabupaten/kota yang terpilih melalui Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019, dan di tempat masing-masing dilantik untuk menjadi anggota DPRD masa bakti 2019 s/d 2024 dan juga par Pemohon bersama-sama bermaksud mencalonkan diri lagi dalam Pemilihan Umum Anggota Legislatif Tahun 2024, namun Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia [PKPI] sebagai partai politik pengusung Pemohon pada Pemilu 2019, kini telah berganti nama menjadi Partai Keadilan dan Persatuan, tidak lulus verifikasi sebagai peserta pemilu tahun 2024 sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 173 Lampiran UU Nomor No 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi UU; 4. Bahwa satu-satunya cara untuk mencalonkan diri lagi adalah melalui partai politik lain yang lulus verifikasi menjadi peserta Pemilu tahun 2024, dan oleh karena itu para Pemohon telah mencalonkan diri untuk mengikuti Pemilu Legislatif tahun 2024 melalui Partai Hanura yang lulus sebagai peserta Pemilu tahun 2024; 5. Bahwa SE Mendagri Nomor 100.2.1.4/4367/OTDA tanggal 16 Juni 2023 merupakan kebijakan publik materil yang diterbitkan dengan mangacu pada ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf i UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 6. Bahwa pada butir 1 SE Mendagri tersebut pada pokoknya menegaskan, berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf “i” UU tentang Pemerintahan Daerah, “Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu jika menjadi anggota Partai Politik Lain” dan pada butir 4 dinyatakan Anggota DPRD Kabupaten/Kota 8 berhenti dan tidak lagi memiliki status beserta hak dan kewenangannya sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon dalam Daftar Calon Tetap (DCT); 7. Bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional untuk turut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan di Daerah Pemohon dengan cara mencalonkan diri menjadi anggota DPRD kabupaten/kota dalam Pemilu 2024, tanpa harus berhenti sebagai Anggota DPRD Kabupaten/kota hasil Pemilu tahun 2019; 8. Bahwa berlakunya ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf “i” UU Nomor 23 Tahun 2014 yang dijadikan dasar terbitnya SE Mendagri tersebut merugikan Pemohon karena menempatkan Pemohon dalam situasi dilematis, tetap menjadi anggota DPRD kabupaten/kota atau menjadi calon anggota DPRD kabupaten/kota, dan karenanya menimbulkan kerugian yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, bagi Pemohon berupa kehilangan hak-hak administratif dan keuangan sebagai anggota DPRD kabupaten/kota; 9. Bahwa dengan demikian, para Pemohon adalah “perorangan warga negara Indonesia” dan masing-masingnya adalah anggota DPRD kabupaten/kota yang mengalami kerugian atau sedikitnya berpotensi mengalami kerugian konstitusional karena berlakunya ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf i UU Nomor 23 Tahun 2014, dan karena itu memiliki kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU tentang Mahkamah Konstitusi; 10. Bahwa norma UUD 1945 yang terkait dengan hak-hak konstitusional para Pemohon yang dirugikan, atau setidak-tidaknya berpotensi dirugikan akibat berlakunya ketentuan Pasal 193 Ayat [2] huruf i UU tentang Pemerintahan Daerah tersebut adalah: Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 berbunyi: “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana diuraikan berikut ini: a. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang sesuai dengan ketentuan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 tersebut berhak memeroleh kesempatan dalam pemeritahan, in casu menjadi bagian dari pemerintahan daerah, yaitu sebagai anggota DPRD Kabupaten/Kota di daerah masing- masing; b. Bahwa melalui Pemilu tahun 2019 Pemohon telah memperoleh hak konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 tersebut; 9 c. Bahwa sebagaimana halnya setiap jenis hak, pada hak konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 tersebut, melekat juga kewajiban untuk melaksanakannya secara bertanggung jawab, dimana tanggung jawab tersebut berupa tanggung jawab secara yuridis berupa ketaatan pada hukum positif dan secara sosiologis dalam arti setia menyalurkan aspirasi konstituen sampai akhir masa jabatan, serta secara socio-yuridis berupa pemenuhan janji kepada konstituen [asas hukum pacta sunt servanda dan asas moral gentlemen promises]; d. Bahwa kepada para konstituen Pemohon berjanji untuk mewujudkan aspirasi mereka secara bertahap selama lima tahun, yaitu dari tahun 2019 s/d tahun 2024; e. Bahwa Pemohon terpilih menjadi anggota DPRD kabupaten/kota melalui Pemilu 2019 karena adanya konvensi dengan, serta kepercayaan dari, para konstituen. dan, dengan demikian, agar hak konstitusional menjalankan pemerintahan daerah tersebut, serta janji Pemohon kepada konstituen, terpenuhi secara optimal, maka wajar jika hak konstitusional pemohon berupa kesempatan dalam menjalankan Pemerintahan Daerah tersebut juga tetap berlangsung sampai dengan akhir masa bakti Pemohon sebagai anggota DPRD kabupaten/kota; f. Bahwa walaupun masa bakti Pemohon sebagai anggota DPRD kabupaten/kota akan berakhir pada tahun 2024, namun hak konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 tersebut tetap ada; yang dalam hal ini Pemohon akan memperjuangkannya melalui Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945, berbunyi: Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; g. Bahwa guna selanjutnya memenuhi hak konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 jo Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 tersebut, Pemohon telah menjalani seluruh proses pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota di daerah masing-masing; h. Bahwa salah satu syarat pencalonan dimaksud adalah menjadi anggota dari, dan diusulkan oleh, salah satu partai politik peserta Pemilu 2024; 10 i. Bahwa partai politik yang sebelumnya mengusung pemohon menjadi Anggota DPRD Kabupaten/Kota melalui Pemilu tahun 2019, yaitu PKPI yang telah berganti menjadi PKP tersebut tidak lagi memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu tahun 2024, dan dengan demikian Pemohon tidak dapat lagi diusung sebagai calon anggota DPRD kabupaten/kota oleh PKPI/PKP; j. Bahwa agar hak dan kewajiban konstitusional Pemohon tetap terpenuhi, in casu memperoleh kesempatan dalam pemerintahan, yaitu menjadi bagian dari pemerintahan daerah, yaitu sebagai anggota DPRD Kabupaten/Kota di daerah masing-masing, maka syarat diusung oleh partai politik peserta Pemilu 2024 harus terpenuhi; k. Bahwa agar dapat diusung oleh Partai Politik Peserta Pemilu 2024, maka Pemohon mesti menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu 2024, yang dalam hal ini Pemohon telah menjadi anggota Partai Politik Hanura yang adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu 2024; l. Bahwa selanjutnya, oleh Partai Politik Hanura Pemohon diusung untuk menjadi calon anggota DPRD kabupaten/kota di daerah masing-masing dan kini telah tercantum dalam Daftar Calon Sementara (DCS); 11. Bahwa pengundangan dan pemberlakuan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf “i” UU tentang Pemerintahan Daerah: “Anggota DPRD kabupaten/kota diberhentikan antar-waktu karena…” menjadi anggota partai politik lain menimbulkan kerugian, atau menurut penalaran yang wajar berpotensi menimbulkan kerugian, bagi Pemohon berupa kehilangan hak konstitusional dimaksud sekaligus kehilangan kesempatan untuk mewujudkan kewajiban yang melekat pada hak tersebut; 12. Bahwa dalam pertimbangannya, Majelis Hakim MK dalam Putusan MK Nomor 39/PUU-XI/2013 tanggal 31 Juli 2013 menyatakan [dikutip]: “…konstitusi tidak memberikan suatu pembatasan bahwa seseorang tidak boleh pindah menjadi anggota partai politik lain atau bahkan pada saat yang bersamaan seseorang tidak boleh menjadi anggota lebih dari satu partai politik. Oleh karena itu tidak ada kewajiban konstitusional seorang warga negara untuk pindah menjadi anggota partai politik lain atau memilih salah satu atau beberapa partai politik dalam waktu bersamaan, sehingga tidak ada kewajiban konstitusional pula bagi seorang warga negara untuk berhenti dari keanggotaan salah satu partai politik karena menjadi anggota partai politik lain.” 11 13. Bahwa oleh karena tidak ada kewajiban konstitusional… bagi seorang warga negara untuk berhenti dari keanggotaan salah satu partai politik karena menjadi anggota partai politik lain, maka jelas bahwa keanggotaan Pemohon pada Partai Politik Hanura tidak serta merta meniadakan keanggotaan Pemohon dari partai politik PKP; 14. Bahwa akibat hukum dari tidak adanya kewajiban konstitusional dimaksud adalah bahwa “menjadi anggota partai politik lain”: a. tidak melenyapkan hak Pemohon untuk tetap mewakili PKPI/PKP sebagai anggota DPRD kabupaten/kota periode 2019-2024; b. melahirkan hak Pemohon menjadi calon anggota DPRD kabupaten/kota dalam Pemilu 2024, yang diusung oleh partai politik Hanura; 15. Bahwa ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf “i” UU tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi “Anggota DPRD kabupaten/kota diberhentikan antar-waktu karena…” menjadi anggota partai politik lain merugikan Pemohon karena menempatkan Pemohon untuk melakukan pilihan dilematis yaitu: a. tetap berhak mewakili PKPI/PKP sebagai anggota DPRD kabupaten/kota periode 2019-2024 namun kehilangan hak Pemohon diusung oleh Partai Politik Hanura menjadi calon anggota DPRD kabupaten/kota dalam Pemilu 2024, atau b. Pemohon berhak menjadi calon anggota DPRD kabupaten/kota dalam Pemilu 2024, yang diusung oleh partai politik Hanura namun kehilangan hak mewakili PKPI/PKP sebagai anggota DPRD kabupaten/kota periode sampai akhir masa bakti pada tahun 2024; 16. Bahwa jika Pasal 193 ayat (2) huruf i UU tentang Pemerintahan Daerah, tidak dimaknai dengan merujuk pada pertimbangan hakim MK dalam Putusan MK Nomor 39/PUU-XI/2013 tersebut, dan Pemohon terpaksa memilih opsi pertama tersebut, maka Pemohon dirugikan karena kehilangan hak konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945; sedangkan jika opsi kedua yang dipilih, maka Pemohon tidak hanya mengalami kerugian berupa kehilangan kewenangan sebagai anggota DPRD kabupaten/kota tetapi juga mengalami kerugian berupa hilangnya hak-hak keuangan dan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 12 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai berikut: Pasal 2 Ayat (1): Penghasilan pimpinan dan anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada: a. APBD 1. Uang representasi; 2. tunjangan keluarga; 3. tunjangan beras, 4. uang paket; 5. tunjangan jabatan; 6. tunjangan alat kelengkapan ; 7. tunjangan alat kelengkapan lain b. Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan, meliputi 1. Tunjangan komunikasi intensif; 2. tunjangan reses Pasal 9 Ayat (1): Tunjangan kesejahteraan a. jaminan kesehatan b. jaminan kecelakaan kerja c. jaminan kematian. Dan d. pakaian dinas dan atribut ayat (2): Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa a. rumah Negara dan perlengkapannya b.kendaraan perorangan dinas, dan c. belanja rumah tangga ayat (3): selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat [1] Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa a. rumah Negara dan perlengkapannya b. tunjangan transportasi 17. Bahwa norma Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 berbunyi: “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan UUD 1945 yang menjamin hak-hak konstitusional para Pemohon tidak dirugikan akibat berlakunya ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf i UU tentang Pemerintahan Daerah terurai di atas bukannya bersifat tak terbatas, melainkan juga dibatasi secara konstitusional; 18. Bahwa Norma dimaksud adalah ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, berbunyi: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan denganundang-undang dengan 13 maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.” 19. Bahwa hak untuk dipilih dalam pemilihan umum adalah salah satu perwujudan dari hak atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, sebagaimana salah satu butir pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 017/PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2004 yang menyatakan bahwa “menimbang, bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih [right to vote and right to be candidate] adalah hak yang dijamin oleh Konstitusi, Undang-Undang maupun Konvensi Internasional, maka pembatasan, penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara”; 20. Bahwa pemenuhan hak-hak konstitusional Pemohon untuk dipilih memang bisa dibatasi melalui UU sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, namun pembatasan dimaksud mesti dimaksudkan semata agar pemenuhan hak dan kebebasan orang lain tidak terhambat, sedangkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf i UU tentang Pemerintahan Daerah membatasi pemenuhan hak konstitusional para pemohon adalah karena “menjadi anggota Partai Politik lain”; 21. Bahwa dengan demikian kewajiban untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota DPRD sampai dengan berakhirnya masa bakti merupakan salah satu perwujudan dari kewajiban konstitusional pemohon sebagaimana dimaksud dalam konvensi antara pemohon dengan konstituen pemohon tidak boleh dipertentangkan atau dijadikan alternatif pilihan akibat hukum dari pemberlakuan Pasal 193 ayat (2) huruf “i” UU tentang Pemerintahan Daerah; 22. Bahwa agar frasa pembatasan dimaksud semata agar pemenuhan hak.. orang lain tidak terhambat tersebut berpeluang dipenuhi tanpa meniadakan hak konstitusional yang merugikan Pemohon, maka konstitusionalitas ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf “i” UU tentang Pemerintahan Daerah tidak boleh begitu saja dinyatakan bertentangan dengan UUD dan tidak berkekuatan hukum mengikat melainkan perlu dimaknai oleh MK sehingga dapat memenuhi cita hukum kepastian [dalam dan oleh karena hukum] dan keadilan; 14 23. Bahwa dengan kata lain, pemaknaan oleh MK tersebut dimaksudkan agar hak konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, terpenuhi; 24. Bahwa jelasnya, ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf “i” UU tentang Pemerintahan Daerah tersebut bertentangan dengan: Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” in casu menimbulkan kerugian berupa ketidakpastian hukum dan ketidak adilan bagi Pemohon; 25. Bahwa setahun sebelum UU tentang Pemerintahan Daerah diundangkan pada tahun 2014, dan dengan demikian Pasal 193 ayat (2) huruf i UU tersebut berlaku efektif, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 39/PUU-XI/2013 tanggal 31 Juli 2013 telah memaknai materi muatan Pasal 16 ayat (3) UU tentang Parpol yang esensinya sama dengan materi muatan Pasal 193 ayat (2) huruf i UU tentang Pemerintahan Daerah tersebut, konstitusional bersyarat; 26. Bahwa dengan menyatakan materi muatan Pasal 16 ayat (3) UU tentang Parpol tersebut konstitusional bersyarat berarti MK berpendapat bahwa UUD 1945 tidak menyerahkan materi muatan dimaksud sepenuhnya kepada pembuat UU untuk mengaturnya; 27. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf “d” UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan: Ayat (1): Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi: d. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi. 28. Bahwa dalam pembentukan UU tentang Pemerintahan Daerah memang Pembentuk UU dalam Konsiderans menimbang huruf “d” menyatakan: “bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti.” 29. Bahwa materi muatan pada huruf “d” konsiderans menimbang UU tentang Pemerintahan Daerah tersebut merupakan alasan pembentuk UU melakukan contra legem; 30. Bahwa dalam pembentukan UU tentang Pemerintahan Daerah, pembentuk UU tidak memasukan materi muatan berupa tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi Putusan MK Nomor 39/PUU-XI/2013, padahal sesuai dengan 15 ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan: Putusan MK harus ditindak-lanjuti; 31. Bahwa UU tentang Pemerintahan Daerah telah diubah dua kali, terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diundangkan pada tanggal 18 Maret 2015, namun Putusan MK Nomor 39/PUU-XI/2023 tidak ditindak lanjuti juga sebagaimana seharusnya; 32. Bahwa dengan demikian terdapat dua norma peraturan perundang-undangan yang esensi materi muatannya sama namun menimbulkan akibat hukum – akibat hukum yang bertentangan satu sama lainnya; 33. Bahwa ketidak-sinkronan horizontal antara kedua norma hukum tersebut menimbulkan ketidak-pastian hukum, baik dalam arti ketidak-pastian dalam hukum maupun dalam arti ketidak-pastian oleh karena hukum; 34. Bahwa sebagai bagian dari UU, Pasal 193 ayat (2) huruf i UU tentang Pemerintahan Daerah tersebut memang dapat digunakan sebagai dasar hukum bagi pengaturan [regeling] selanjutnya yang bersifat public/kategorial; atau bagi penerapannya berupa keputusan [beschikking], yang bersifat individual, konkrit dan final, atau secara umum bagi pengambilan kebijakan public [beleid] material yang dapat berupa materiele wijsbeleid dalam arti pemberian keuntungan atau peluang kepada kelompok sasaran; atau sebaliknya, dapat berupa materiele wanbeleid dalam arti menetapkan pilihan yang bersifat dilematis; 35. Bahwa regeling, dalam hal ini UU, jika bertentangan dengan konstitusi maka merupakan aturan perundang-undangan yang tidak mengikat, dan beshikking yang dibuat berdasarkan UU tersebut dengan sendirinya juga tidak mengikat; dan juga kebijakan atau beleid dibuat berdasarkan UU dimaksud merupakan wanbeleid atau mismanagement, namun di lain pihak regeling yang bersifat contra legem tersebut adalah sah sepanjang didukung dengan alasan-alasan dalam konsiderans menimbangnya, dan dengan demikian keputusan atau penjabarannya dalam peraturan pelaksanaan juga sah; 36. Bahwa ketidakpastian dalam hukum tersebut dengan sendirinya menjadi ketidak-pastian oleh karena hukum ketika aturan dimaksud diberlakukan; 37. Bahwa Ketidakpastian akibat hukum yang disebabkan oleh tidak sinkronnya dua norma tersebut secara horizontal, yaitu antara muatan materi Pasal 16 ayat (3) UU tentang Parpol sebagaimana telah dimaknai oleh MK melalui Putusan 16 Nomor 39/PUU-XI/2013 vis a vis contra legem pembuat UU ketika membentuk Pasal 193 ayat (2) huruf i UU tentang Pemerintahan Daerah menimbulkan kerugian bagi Pemohon dalam arti berpotensi hilangnya hak konstitusional Pemohon untuk tetap berstatus sebagai anggota DPRD kabupaten/kota hasil Pemilu 2019, sampai selesai purna bakti pada tahun 2024 sekaligus sebagai calon anggota DPRD kabupaten/kota peserta Pemilu 2024 yang diusung oleh partai politik yang berbeda dari partai politik yang mengusung Pemohon pada Pemilu tahun 2019; 38. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa para pemohon terdiri dari perorangan anggota-anggota DPRD Kabupaten/Kota yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan [atau berpotensi dirugikan] oleh berlakunya Pasal 193 ayat (2) huruf i Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, dan dengan demikian memiliki kedudukan hukum sebagai pemohon pengujian muatan materil Pasal 193 ayat (2) huruf i UU tentang Pemerintahan Daerah tersebut; III. ALASAN PERMOHONAN 1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan kedudukan hukum para Pemohon sebagaimana yang diuraikan sebelumnya mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari alasan permohonan ini; dan dengan demikian tak terhindarkan pengulangan posita dalam konteks yang berbeda; 2. Bahwa pemilihan umum lembaga perwakilan rakyat (DPR, DPD, DPRD) akan dilaksanakan pada tahun 2024 dan tahapan pelaksanaannya telah dimulai pada tahun 2023; 3. Bahwa para Pemohon adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota pada beberapa kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Riau, yang masing- masingnya dilantik sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor PEM.171.2/II/248/VIII/2019, tanggal 15 Agustus 2019 [Bukti P-06], Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 171.2-565 Tahun 2019, tanggal 05 Agustus 2019 [Bukti P-07], dan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.959/VIII/2019, tanggal 21 Agustus 2019 [Bukti P-08]; 17 4. Bahwa sebenarnya selain yang secara resmi/formal mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 193 ayat (2) huruf i UU tentang Pemerintahan Daerah ini, terdapat pula ratusan anggota DPRD kabupaten/kota yang tersebar di berbagai kabupaten/kota di seluruh Indonesia, yang berniat turut serta sebagai Pemohon; namun, demi efisiensi dan juga mengingat Putusan Pengujian UU oleh MK bersifat erga omnes, maka jumlah pemohon dibatasi; 5. Bahwa ketentuan yang persis sama rumusannya dengan rumusan Pasal 193 ayat (2) huruf i UU tentang Pemerintahan Daerah juga tercantum dalam rumusan Pasal 139 ayat (2) huruf i UU tentang Pemerintahan Daerah, perbedaannya, pasal 139 tersebut dimaksudkan untuk mengatur anggota DPRD Provinsi; 6. Bahwa oleh karena tidak ada anggota DPRD provinsi yang menjadi Pemohon pengujian UU ini, maka pengujian konstitusionalitas UU tentang Pemerintahan Daerah ini dibatasi pada konstitusionalitas Pasal 193 ayat (2) huruf i UU tentang Pemerintahan Daerah; 7. Bahwa para Pemohon sebagai anggota Legislatif yang berasal dari partai Politik peserta Pemilu Tahun 2019 yang lalu, dan tidak memiliki wakil di DPR karena syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang tidak terpenuhi, namun secara factual partai tetap eksis karena di berbagai daerah, kabupaten/kota cukup banyak yang mendapat kepercayaan dari konstituen, sehingga mencukupi jumlah suara pemilih untuk duduk menjadi anggota Legislatif di daerah kabupaten/kota; 8. Bahwa dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD dan Parpol Lokal Aceh Peserta Pemilu Anggota DPR Aceh dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 [Bukti P-04], diketahui bahwa Partai Pengusung Para Pemohon dalam Pemilu 2019 yaitu Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) yang dahulu Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), adalah partai peserta Pemilu 2019, tidak lolos verifikasi menjadi peserta Pemilu 2024; 9. Bahwa oleh karena para Pemohon ingin mencalonkan diri lagi sebagai anggota DPRD Kabupaten/Kota di daerah masing-masing, maka mesti mencalonkan diri melalui partai politik lain yang menjadi peserta Pemilu 2024, sebagaimana didalilkan sebelumnya, keinginan para Pemohon tersebut merupakan bagian 18 dari hak konstitusional Para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, berbunyi: “setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”; 10. Bahwa keinginan untuk mencalonkan diri lagi sebagai anggota DPRD Kabupaten/Kota tersebut tidak menyurutkan hasrat Para Pemohon untuk tetap menuntaskan masa bakti sampai tahun 2024, dimana hasrat tersebut merupakan bagian dari kewajiban konstitusional para Pemohon serta merupakan pemenuhan konvensi atau janji politik para Pemohon kepada para konstituen masing-masing; 11. Bahwa hak dan kewajiban konstitusional terurai di atas terhambat pemenuhannya karena berlakunya ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf i UU tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi: Ayat (2): “Anggota DPRD kabupaten/kota diberhentikan antar-waktu karena…” huruf “i” : “menjadi anggota partai politik lain” 12. Bahwa sesuai dengan sifat berlaku umum suatu UU, maka ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf i UU tentang Pemerintahan Daerah juga diberlakukan secara umum, tanpa membedakan antara perpindahan anggota legislatif dari partai politik peserta pemilu ke partai politik peserta pemilu lainnya dengan perpindahan anggota legislatif dari partai politik non peserta pemilu ke partai peserta pemilu; 13. Bahwa berlakunya Pasal 193 ayat (2) huruf i UU tentang Pemerintahan Daerah tersebut, jika tidak dinyatakan tidak mengikat oleh MK, menyebabkan para Pemohon tidak dapat melanjutkan pengabdian sebagai wakil rakyat umumnya, khususnya wakil konstituen para pemohon, hingga purna tugas di tahun 2024; 14. Bahwa berlakunya Pasal 193 ayat (2) huruf i UU tentang Pemerintahan Daerah tersebut, jika tidak dinyatakan tidak mengikat oleh MK, maka bukan saja para Pemohon terpaksa pindah partai politik disebabkan partai para Pemohon yang lama bukan lagi sebagai peserta Pemilu Legislatif Tahun 2024, padahal para Pemohon masih berkeinginan untuk menjadi calon anggota legislatif di daerah kabupaten/kota pada Pemilu Tahun 2024, tetapi juga menyebabkan para pemohon kehilangan status, hak dan kewenangan sebagai anggota legislative yang terpilih dalam Pemilu 2019; 19 15. Bahwa pembuat UU, cq perumus ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf i UU tentang Pemerintahan Daerah tersebut, tidak menyadari bahwa muatan materi Pasal 193 ayat (2) huruf i UU tentang Pemerintahan Daerah tersebut, secara esensial serupa dengan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189 (UU Nomor 2 Tahun 2011) berbunyi: berbunyi: “Dalam hal anggota Partai Politik yang diberhentikan adalah anggota Lembaga Perwakilan Rakyat, pemberhentian dari keanggotaan Partai Politik diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di Lembaga Parwakilan Rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan” 16. Bahwa pembuat UU a quo juga tidak menyadari bahwa Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang esensinya sama dengan Pasal 193 ayat (2) huruf “i” UU tentang Pemerintahan Daerah tersebut, telah diuji konstitusionalitasnya, dan diputuskan dalam Putusan No 39/PUU-XI/2013 di mana dalam pertimbangannya MK membuat penafsiran konstitusional sbb: “Menurut Mahkamah, konstitusi tidak memberikan suatu pembatasan bahwa seseorang tidak boleh pindah menjadi anggota partai politik lain atau bahkan pada saat yang bersamaan seseorang tidak boleh menjadi anggota lebih dari satu partai politik. Oleh karena itu tidak ada kewajiban konstitusional seorang warga negara untuk pindah menjadi anggota partai politik lain atau memilih salah satu atau beberapa partai politik dalam waktu bersamaan, sehingga tidak ada kewajiban konstitusional pula bagi seorang warga negara untuk berhenti dari keanggotaan salah satu partai politik karena menjadi anggota partai politik lain.” 17. Bahwa dalam Putusan No 39/PUU-XI/2013 tersebut, Mahkamah juga mempertimbangkan soal apakah seseorang yang pindah menjadi anggota partai politik lain serta merta berhenti menjadi anggota legislatif yang sedang didudukinya; dan kemudian membuat penafsiran sbb: “…apabila partai politik yang mencalonkan yang bersangkutan tidak memberhentikannya sebagai anggota partai dan tidak juga menariknya sebagai anggota DPR atau DPRD, walaupun yang bersangkutan telah menjadi anggota partai politik lain, tidak serta merta berhenti pula menjadi anggota DPR atau DPRD. Hal demikian harus dilihat secara spesifik kasus per kasus, sehingga tidak menimbulkan problem hukum dan problem konstitusional yang baru, dimana hal utama yang harus dipertimbangkan adalah mengapa partai politik yang mencalonkan yang bersangkutan tidak menarik anggotanya yang pindah menjadi anggota partai politik lain, 20 dan dengan alasan apa yang bersangkutan pindah partai politik. Dalam kasus yang dipersoalkan oleh para Pemohon, para Pemohon pindah menjadi anggota partai politik lain, oleh karena partai politik yang semula mencalonkannya sebagai anggota DPR atau DPRD tidak lagi sebagai peserta Pemilu.” 18. Bahwa dalam Amar Putusan No 39/PUU-XI/2013 tersebut, MK menyatakan: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 1.1 Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “dikecualikan bagi anggota DPR atau DPRD jika: a. partai politik yang mencalonkan anggota tersebut tidak lagi menjadi peserta Pemilu atau kepengurusan partai poitik tersebut sudah tidak ada lagi; b. anggota DPR atau DPRD tidak diberhentikan atau tidak ditarik oleh partai politik yang mencalonkannya; c. tidak lagi terdapat calon pengganti yang terdaftar dalam Daftar Calon Tetap dari partai yang mencalonkannya; 1.2 Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “dikecualikan bagi anggota DPR atau DPRD jika: a. partai politik yang mencalonkan anggota tersebut tidak lagi menjadi peserta Pemilu atau kepengurusan partai poitik tersebut sudah tidak ada lagi; b. anggota DPR atau DPRD tidak diberhentikan atau tidak ditarik oleh partai politik yang mencalonkannya; c. tidak lagi terdapat calon pengganti yang terdaftar dalam Daftar Calon Tetap dari partai yang mencalonkannya 19. Bahwa syarat konstitusionalitas Pasal 16 ayat (3) UU tentang Parpol tersebut bersifat kumulatif; 20. Bahwa Putusan No 39/PUU-XI/2013 tersebut merupakan Model Putusan Konstitusional Bersyarat (conditionally constitutional) yang bertujuan mempertahankan konstitusionalitas suatu ketentuan dengan syarat syarat yang ditentukan MK, dan oleh karena itu maka: 21 Syarat syarat yang ditentukan oleh MK dalam putusan konstitusional bersyarat mengikat dalam proses pembentukan UU, dan dengan demikian: in casu, syarat syarat dalam Putusan Nomor 39/PU U-XI/2013 tersebut semestinya mengikat dalam pembentukan UU tentang Pemerintahan Daerah, sejauh materi muatannya serupa; Namun, UU tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian dibentuk pada tahun 2014 yang ditetapkan tanggal 30 September 2014 dan diundangkan tanggal 2 Oktober 2014 dan kemudian diubah kedua kali melalui UU No 9 Tahun 2015 ternyata tetap tidak memperhatikan syarat- syarat konstitusionalitas yang tercantum dalam pertimbangan dan amar putusan Nomor 39/PUU-XI/2013 tertanggal 31 Juli 2013 tersebut; Penyebab tidak sinkronnya materi muatan pasal 16 ayat (3) UU tentang Parpol yang telah dinyatakan konstitusional bersyarat melalui Putusan MK Nomor 39/PUU-XI/2013 dengan materi muatan Pasal 193 ayat (2) huruf “i” UU tentang Pemerintahan Daerah tersebut adalah karena dalam pembentukan UU Pemerintahan Daerah mengabaikan keharusan menindak-lanjuti Putusan MK, in casu Putusan MK Nomor 39/PUU-XI/2013; Bahwa putusan Konstitusional bersyarat “membuka peluang adanya pengujian kembali norma yang telah diuji dalam hal pembentukan UU tidak sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan MK dalam putusannya;” dengan demikian, karena Muatan Materi Pasal 193 ayat (2) huruf “i” UU tentang Pemerintahan Daerah tersebut tidak sinkron dengan syarat syarat dalam Amar Putusan MK Nomor 39/PUU-XI/2013 tersebut maka Permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 193 ayat (2) huruf “i” UU tentang Pemerintahan Daerah yang dilakukan oleh para Pemohon selayaknya dikabulkan; “Putusan konstitusional bersyarat menjadi acuan atau pedoman bagi MK dalam putusannya:” dengan demikian, menjadi acuan dan pedoman bagi MK dalam memutus perkara permohonan ini.” [tentang kutipan/italic dalam posita ini vide: Syukri Asy’ari, Meyrinda Rahmawati Hilipito, Mohammad Mahrus Ali, Model dan Implementasi Putusan MK dalam pengujian UU [Studi Putusan tahun 2003-3012]. Jakarta; Pusat Penelitian Dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MKRI; 2013; 22 21. Bahwa dengan demikian Putusan MK Nomor 39/PUU-XI/2013 tersebut merupakan tafsir konstitusi MK yang berlaku tidak hanya bagi materi muatan Pasal 16 ayat (3) UU tentang Partai Politik tersebut, tetapi juga berlaku bagi setiap peraturan perundangan-undangan yang esensi muatan materinya serupa dengan esensi muatan materi dimaksud, in casu berlaku bagi muatan materi Pasal 193 ayat (2) huruf i UU tentang Pemerintahan Daerah yang saat ini dimohon pengujian konstitusionalnya oleh para Pemohon; 22. Bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut seharusnya “pemberhentian” sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf i UU tentang Pemerintahan Daerah a quo hanya dapat diberlakukan bagi anggota legislatif yang partai politiknya adalah peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, dan tidak berlaku bagi para Pemohon yang partai politik asalnya bukan lagi sebagai peserta Pemilu Tahun 2024; 23. Bahwa ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf i UU tentang Pemerintahan Daerah a quo yang ditindak lanjuti oleh materiele wanbeleid berupa SE Mendagri tersebut sebelumnya memaksa para pemohon mengundurkan diri dari partai politik asal tanpa memperhatikan penyebab yang sesungguhnya, yaitu karena partai politik asal para Pemohon tidak lolos dalam verifikasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum; sedangkan para Pemohon masih ingin mengikuti pemilu legislative tahun 2024; 24. Bahwa dengan menggunakan penalaran yang wajar dapat diprediksi akibat berantai selanjutnya dari pemberhentian tersebut, yaitu bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon dan aspirasi rakyat yang diwakili tak akan terpenuhi, karena: a. Kuota jumlah anggota legislative kurang dari seharusnya; b. Alat Kelengkapan DPRD juga tidak lengkap; c. Kehadiran anggota legislative tidak memenuhi quorum sehingga pengambilan keputusan-keputusan strategis tertunda atau bahkan tidak bisa diambil; d. Para Pemohon tidak dapat melanjutkan pemenuhan fungsi legislatifnya sebagaimana yang diamanahkan oleh UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD; 23 e. Kinerja pemerintahan yang berhubungan dengan tugas dan wewenang legislatif terhambat; f. Penghasilan Para Pemohon berkurang; g. para Pemohon tidak dapat memenuhi perjanjian atau konvensi yang telah dibuat dengan konstituen; 25. Bahwa demikian dapat dinilai bahwa baik Pasal 193 ayat (2) huruf i UU tentang Pemerintahan Daerah maupun derivatnya SE Mendagri a quo sama-sama merupakan bentuk materiele wanbeleid karena menimbulkan kerugian berantai baik bagi Para Pemohon dan konstituen para Pemohon maupun terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah; 26. Bahwa walaupun dicalonkan oleh Partai Politik namun Pemilihan Umum legislatif dilakukan secara langsung oleh rakyat pemilih; 27. Bahwa walaupun merupakan anggota dari, dan dicalonkan oleh, partai politik, namun karena dipilih oleh rakyat, berarti rakyat juga yang berhak mengevaluasi dan menilai kinerja Pemohon, memilih kembali atau memberhentikan dengan cara tidak memilih lagi para Pemohon pada Pemilu 2024 nanti; 28. Bahwa dengan demikian pemberhentian dari keanggotaan partai politik yang diikuti dengan pemberhentian sebagai anggota Lembaga Perwakilan Rakyat sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf i UU tentang Pemerintahan Daerah tersebut dan keputusan atau kebijakan derivatifnya seperti: a. Pasal 99 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, yang pada pokoknya menegaskan bahwa anggota DPRD diberhentikan Antarwaktu jika menjadi anggota Partai Politik lain; b. Pasal 11 ayat (2) huruf c PKPU-RI Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota, yang pada pokoknya menegaskan bahwa Bakal Calon Anggota DPR, atau DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota harus memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagai anggota Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir dalam hal berstatus sebagai Anggota DPR, atau DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik peserta Pemilu yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu terakhir; dan c. SE Mendagri a quo yang merujuk pada Pasal 193 ayat (2) huruf i UU tentang Pemerintahan Daerah serta ketentuan ketentuan derivative lainnya tersebut, 24 menyatakan: “…anggota DPRD… Kabupaten/ Kota berhenti dan tidak lagi memiliki status beserta hak dan kewenangannya sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon dalam Daftar Calon Tetap (DCT)”, adalah tidak sinkron dengan dengan tafsir MK dalam Putusan MK Nomor 39/PUU-XI/2013 ketika menguji konstitusionalitas Pasal 16 ayat (3) UU tentang Partai Politik yang membedakan antara hak/kewenangan partai politik peserta Pemilu untuk memberhentikan anggotanya dari parlemen dengan hak/kewenangan partai Politik yang tidak lagi menjadi peserta Pemilu untuk memberhentikan anggotanya; 29. Bahwa sesuai dengan Amar Putusan MK Nomor 39/PUU-XI/2013 tersebut, menyatakan: Pasal 16 ayat (3) UU Partai Politik… bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,.. dan …tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “dikecualikan bagi anggota DPR atau DPRD jika: a. partai politik yang mencalonkan anggota tersebut tidak lagi menjadi peserta Pemilu atau kepengurusan partai poitik tersebut sudah tidak ada lagi; b. anggota DPR atau DPRD tidak diberhentikan atau tidak ditarik oleh partai politik yang mencalonkannya; c. tidak lagi terdapat calon pengganti yang terdaftar dalam Daftar Calon Tetap dari partai yang mencalonkannya” 30. Bahwa amar Putusan MK Nomor 39/PUU-XI/2013 tersebut memungkinkan partai politik peserta pemilu memberhentikan dan menarik anggota DPRD yang dicalonkannya dan melakukan PAW dengan anggota yang memperoleh suara terbanyak berikutnya dari daerah pemilihan yang sama; per contra tidak berwenang melakukannya jika Partai Politik dimaksud tidak lagi menjadi peserta pemilu; 31. Bahwa dalam Munas PKPI September 2021 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) berubah nama menjadi Partai Keadilan dan Persatuan (PKP); 32. Bahwa kewenangan PKPI sebagai partai politik pengusung pemohon dalam Pemilu 2019 kini merupakan kewenangan PKP, namun kewenangan tersebut tidak dapat diterapkan karena PKPI/PKP tidak merupakan peserta Pemilu 2024; 33. Bahwa dengan demikian, ketentuan terkait pemberhentian dan/atau pengunduran diri sebagai syarat pencalonan anggota legislatif yang pindah partai sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf i UU tentang Pemerintahan Daerah berserta ketentuan-ketentuan derivatifnya 25 tersebut merupakan ketentuan yang mubazir alias dood regel, sejauh “paksaan” pemberhentian dan/atau pengunduran diri tersebut ditujukan kepada para Pemohon sebagai anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dahulu diusung oleh Partai Politik yang kini bukan lagi Partai Politik peserta Pemilu yang, walau de facto masih memiliki pengurus, namun, de jure, sesuai Putusan MK Nomor 39/PUU-XI/2013 a quo, tidak berwenang menarik dan memberhentikan pemohon dari keanggotaan DPRD kabupaten/kota, hal mana kewenangan tersebut diperuntukan hanya bagi partai Politik peserta Pemilu yang anggotanya pindah ke partai Politik peserta Pemilu lainnya; 34. Bahwa apabila ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf i UU tentang Pemerintahan Daerah hanya berlaku bagi anggota DPRD yang pindah dari partai peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, dan tidak diberlakukan kepada para Pemohon yang partai asalnya tidak lagi menjadi peserta Pemilu Tahun 2024, maka hak konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, khususnya frasa kepastian hukum yang adil terjamin pemenuhannya dan kerugian atau potensi kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tidak akan terjadi; 35. Bahwa sementara Pemohonan ini mulai berproses di MK, pada tanggal 2 Agustus 2023, Kementerian Dalam Negeri RI menerbitkan Surat Edaran Nomor 100.2.1.4/5387/OTDA Tentang Penegasan Kembali Pemberhentian Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Yang Mencalonkan Diri Dari Partai Politik Yang Berbeda, butir 4 berbunyi: Adapun pemberhentian anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota yang mencalonkan diri dari partai politik yang berbeda dari partai politik yang diwakili pada Pemilu terakhir untuk mengikuti Pemilu tahun 2024 di mana partai politik yang diwakili pada Pemilu terakhir tidak berstatus sebagai partai politik peserta Pemilu tahun 2024, proses pemberhentiannya mempedomani ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 39/PUU- XI/2013 tanggal 31 Juli 2013; 36. Bahwa Surat Edaran Nomor 100.2.1.4/5387/OTDA tersebut merupakan pengakuan tertulis penyandang kekuasaan eksekutif cq salah satu penyandang kekuasaan legislatif/pembuat undang-undang yang membenarkan dalil-dalil yang diajukan para Pemohon terurai sebelumnya; 37. Bahwa jika DPR sebagai penyandang kekuasaan legislative/pembuat undang- undang lainnya, selain pemerintah, juga berpendapat sama, maka baik 26 Pemohon maupun penyandang kekuasaan legislative [in casu Pemerintah dan DPR] dan MK sebagai penyandang kekuasaan yudikatif sepakat tentang pedoman yang digunakan dalam menyelesaikan perkara ini, yaitu Putusan MK Nomor 39/PUU-XI/2013; 38. Bahwa rumusan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf i UU tentang Pemerintahan Daerah yang dimohon pengujian konstitusionalitas oleh Pemohon ini hampir sama dengan ketentuan Pasal 139 ayat (2) huruf i UU tentang Pemerintahan Daerah, bedanya, Pasal 139 ayat (2) huruf i UU tentang Pemerintahan Daerah berlaku bagi subjek hukum anggota-anggota DPRD Provinsi; 39. Bahwa sinkronisasi hukum secara horizontal dan vertikal merupakan salah satu syarat pemenuhan asas kepastian hukum yang adil, dan oleh sebab itu putusan MK dalam perkara ini semestinya menegaskan kembali Putusan MK Nomor 39/PUU-XI/2013, dan dengan demikian akan menjadi jurisprudensi yang ajeg; 40. Bahwa sinkronisasi hukum secara horizontal dan vertical merupakan salah satu syarat pemenuhan asas kepastian hukum yang adil dimaknai bersifat erga omnes, berlaku baik bagi peraturan perundangan-undangan yang hirarkhinya sama maupun yang hirarkhinya lebih rendah dari UU, sepanjang rumusan norma dalam berbagai peraturan perundang-undangan tersebut esensinya sama dengan rumusan norma Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Partai Politik dan Pasal 139 ayat (2) huruf i UU tentang Pemerintahan Daerah; 41. Bahwa berdasarkan alasan dan argumentasi di atas, serta bukti-bukti terlampir dan saksi dan ahli yang akan diajukan di persidangan nanti, Pemohon memohon kepada Mahkamah menyatakan diri berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyatakan Pemohon memiliki kedudukan hukum; menyatakan dalil-dalil Pemohon beralasan hukum, dan mengabulkan permohonan Pemohon serta menyatakan Pasal 193 ayat (2) huruf i UU tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) jo Pasal 28J ayat (2) jo. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dan oleh karena itu sepatutnya dimaknai konstitusional bersyarat; 42. Bahwa sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, proses pencalonan tersebut dijadwalkan sebagai berikut: • Pencermatan Daftar Calon Tetap anggota DPRD kabupaten/kota tanggal 24 September s/d 3 Oktober 2023; 27 • Penyusunan dan Penetapan DCT tanggal 4 Oktober s/d 3 November 2023, • Pengumuman DCT tanggal 4 November 2023. 43. Bahwa jadwal waktu pencermatan s/d pengumuman DCT tersebut bersifat krusial bagi model efektivikasi Pasal 193 ayat (2) huruf i UU tentang Pemerintahan Daerah tersebut dalam kaitannya dengan pemenuhan hak-hak konstitusional Pemohon, oleh karena itu, Pemohon mohon agar proses persidangan perkara ini dipercepat oleh MK, dengan harapan Putusan telah dijatuhkan sebelum proses DCT tersebut berlangsung; IV. PETITUM Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon memohon kepada yang mulia Ketua, Wakil Ketua dan anggota-anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili Perkara ini menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 193 ayat (2) huruf “i” Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sepanjang tidak dimaknai; “dikecualikan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, jika: a. partai politik yang mencalonkan anggota tersebut tidak ada lagi atau tidak lagi menjadi peserta Pemilu atau kepengurusan partai poitik tersebut sudah tidak ada lagi; b. anggota DPR atau DPRD tidak diberhentikan atau tidak ditarik oleh partai politik yang mencalonkannya; c. tidak lagi terdapat calon pengganti yang terdaftar dalam Daftar Calon Tetap dari partai yang mencalonkannya; 28 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Atau, jika Mahkamah berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya [ex aequo et bono]. [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-23 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 13 September 2023, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Nomor 244 tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 58 tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 58 tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); 4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD dan Parpol Lokal Aceh Peserta Pemilu Anggota DPR Aceh dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Edaran Mendagri Nomor 100.2.1.4/4367/ OTDA, tanggal 16 Juni 2023; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor PEM.171.2/II/248/VIII/2019, tanggal 15 Agustus 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Masa Jabatan 2019-2024; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 171.2-565 Tahun 2019, tanggal 05 Agustus 2019 29 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram Masa Jabatan 2019-2024; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.959/VIII/2019, tanggal 21 Agustus 2019 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Masa Jabatan 2014-2019 dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Masa Jabatan 2019- 2024; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Kartu Tanda Anggota Partai Keadilan dan Persatuan atas nama Sefriths Eduard Dener Nau (Pemohon I); 10. Bukti P-10 : Fotokopi Kartu Tanda Anggota Partai Keadilan dan Persatuan atas nama Misban Ratmaji, S.E. (Pemohon II); 11. Bukti P-11 : Fotokopi Kartu Tanda Anggota Partai Keadilan dan Persatuan atas nama Kardinal (Pemohon III); 12. Bukti P-12 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 39/PUU-XI/2013, tanggal 31 Juli 2013; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 45/PUU-XI/2013, tanggal 31 Juli 2013; 14. Bukti P-14 : Fotokopi Akta Nomor 22: Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), diterbitkan oleh Notaris & PPAT Ilmiawan Dekrit S, S.H., M.H.; 15. Bukti P-15 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 2 Agustus 2021, Nomor M.HH- 11.AH.11.01 Tahun 2021 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Menjadi Partai Keadilan dan Persatuan (PKP); 16. Bukti P-16 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 8 Juli 2022, Nomor M.HH- 10.AH.11.02 Tahun 2022 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Periode 2021-2026; 17. Bukti P-17 : Fotokopi Kartu Tanda Anggota Partai Hanura atas nama Sefriths Eduard Dener Nau (Pemohon I); 18. Bukti P-18 : Fotokopi Kartu Tanda Anggota Partai Hanura atas nama Misban Ratmaji, S.E. (Pemohon II); 30 19. Bukti P-19 : Fotokopi Kartu Tanda Anggota Partai Nasdem atas nama Kardinal (Pemohon III); 20. Bukti P-20 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengan Selatan Nomor 38 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengan Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; 21. Bukti P-21 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Nomor 142 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; 22. Bukti P-22 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Nomor 336 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; 23. Bukti P-23 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum tanggal 17 April 2023, Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provnsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 31 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 193 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679, selanjutnya disebut UU 23/2014) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perseorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; 32 b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon yang pada pokoknya, sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 193 ayat (2) huruf i UU 23/2014, sebagai berikut: Pasal 193: (1) Anggota DPRD kabupaten/kota berhenti antarwaktu karena: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; atau c. diberhentikan. (2) Anggota DPRD kabupaten/kota diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila: 33 a. .....; b. .....; c. dst; i. menjadi anggota partai politik lain. 2. Bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang saat ini sedang menjabat sebagai anggota DPRD kabupaten/kota yang terpilih melalui Pemilu Tahun 2019 untuk masa bakti 2019 s/d 2024 [vide bukti P-6 s.d. P-8]. 3. Bahwa para Pemohon bermaksud untuk mencalonkan kembali menjadi anggota DPRD dalam Pemilu tahun 2024, namun Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) sebagai partai politik pengusung para Pemohon pada Pemilu 2019 tidak lulus verifikasi sebagai peserta Pemilu tahun 2024 sehingga satu-satunya cara untuk mencalonkan diri menjadi anggota DPRD kabupaten/kota adalah melalui partai politik lain yang lolos verifikasi menjadi peserta Pemilu tahun 2024, oleh karenanya para Pemohon telah mencalonkan diri untuk mengikuti Pemilu tahun 2024 melalui Partai Hanura dan Partai Nasdem yang telah lolos sebagai peserta Pemilu tahun 2024 [vide bukti P-20 s.d. P-22] . 4. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 193 ayat (2) Huruf i UU 23/2014 telah merugikan para Pemohon oleh karena menempatkan para Pemohon dalam situasi dilematis yakni tetap menjadi anggota DPRD kabupaten/kota atau menjadi calon anggota DPRD kabupaten/kota. Hal tersebut menimbulkan kerugian yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidak- tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi bagi para Pemohon yakni kehilangan hak-hak administratif dan keuangan sebagai anggota DPRD kabupaten/kota. 5. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 telah memberikan ruang hak untuk memeroleh kesempatan dalam pemeritahan, in casu menjadi bagian dari pemerintahan daerah, yaitu sebagai anggota DPRD Kabupaten/Kota di daerah masing-masing melalui Pemilu tahun 2019. Selain itu, dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 juga melekat kewajiban untuk melaksanakannya secara bertanggung jawab, dimana tanggung jawab tersebut berupa tanggung jawab secara yuridis berupa ketaatan pada hukum positif dan secara sosiologis dalam arti setia menyalurkan aspirasi konstituen sampai akhir masa jabatan, serta secara sosio yuridis berupa pemenuhan janji kepada konstituen [asas hukum pacta sunt servanda dan asas moral gentlemen promises]. Terlebih lagi, para Pemohon telah berjanji kepada para konstituen 34 untuk mewujudkan aspirasi mereka secara bertahap selama lima tahun, yaitu dari tahun 2019 s.d. tahun 2024. 6. Bahwa menurut para Pemohon, salah satu syarat pencalonan untuk menjadi anggota DPRD tahun 2024 adalah diusulkan oleh salah satu partai politik peserta Pemilu 2024, dimana PKPI yang telah berganti menjadi PKP tidak lagi memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu tahun 2024, sehingga Pemohon tidak dapat lagi diusung sebagai calon anggota DPRD kabupaten/kota oleh PKPI. Sehingga untuk dapat diusung oleh Partai Politik Peserta Pemilu 2024, maka Pemohon harus menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu 2024, yang dalam hal ini para Pemohon telah menjadi anggota Partai Hanura dan Partai Nasdem yang merupakan salah satu Partai Politik Peserta Pemilu 2024 [vide bukti P-17 s.d. P-19]. 7. Bahwa menurut para Pemohon, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 39/PUU-XI/2013 tanggal 31 Juli 2013 menyatakan sebagai berikut: “…konstitusi tidak memberikan suatu pembatasan bahwa seseorang tidak boleh pindah menjadi anggota partai politik lain atau bahkan pada saat yang bersamaan seseorang tidak boleh menjadi anggota lebih dari satu partai politik. Oleh karena itu tidak ada kewajiban konstitusional seorang warga negara untuk pindah menjadi anggota partai politik lain atau memilih salah satu atau beberapa partai politik dalam waktu bersamaan, sehingga tidak ada kewajiban konstitusional pula bagi seorang warga negara untuk berhenti dari keanggotaan salah satu partai politik karena menjadi anggota partai politik lain.” Sehingga menurut para Pemohon, dengan berpatokan pada pertimbangan tersebut, tidak ada kewajiban konstitusional bagi seorang warga negara untuk berhenti dari keanggotaan salah satu partai politik karena menjadi anggota partai politik lain, sehingga keanggotaan para Pemohon pada Partai Hanura dan Partai Nasdem tidak serta merta meniadakan keanggotaan para Pemohon di PKPI. 8. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf i UU 23/2014, yang menyatakan, “Anggota DPRD kabupaten/kota diberhentikan antar-waktu karena… menjadi anggota partai politik lain”, merugikan para Pemohon karena menempatkan para Pemohon untuk melakukan pilihan dilematis yaitu: 35 a. Tetap berhak mewakili PKPI/PKP sebagai anggota DPRD kabupaten/kota periode 2019-2024 namun kehilangan hak Pemohon untuk diusung oleh Partai Politik lain untuk menjadi calon anggota DPRD kabupaten/kota dalam Pemilu 2024, atau b. Para Pemohon berhak menjadi calon anggota DPRD kabupaten/kota dalam Pemilu 2024 yang diusung oleh partai politik lain namun kehilangan hak mewakili PKPI/PKP sebagai anggota DPRD kabupaten/kota periode sampai akhir masa bakti pada tahun 2024. 9. Bahwa menurut para Pemohon, apabila Pasal 193 ayat (2) huruf i UU 23/2014 tidak dimaknai dengan merujuk pada pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 39/PUU-XI/2013, maka para Pemohon dirugikan karena kehilangan hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. 10. Bahwa menurut para Pemohon, hak untuk dipilih dalam pemilihan umum adalah salah satu perwujudan dari hak atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, sebagaimana salah satu butir pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 017/PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2004 yang menyatakan bahwa “menimbang, bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih [right to vote and right to be candidate] adalah hak yang dijamin oleh Konstitusi, Undang-Undang maupun Konvensi Internasional, maka pembatasan, penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara”. Dengan demikian kewajiban untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota DPRD sampai dengan berakhirnya masa bakti merupakan salah satu perwujudan dari kewajiban konstitusional para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam konvensi antara para Pemohon dengan konstituen yang tidak boleh dipertentangkan atau dijadikan alternatif pilihan akibat hukum dari pemberlakuan Pasal 193 ayat (2) huruf i UU 23/2014. 11. Bahwa menurut para Pemohon, UU 23/2014 diundangkan pada tanggal 2 Oktober 2014, namun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XI/2013 tidak ditindak lanjuti sebagaimana seharusnya, sehingga terdapat dua norma peraturan perundang-undangan yang esensi materi muatannya sama namun menimbulkan akibat hukum yang bertentangan satu sama lainnya sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. 36 12. Bahwa menurut para Pemohon, ketidakpastian hukum yang disebabkan oleh tidak sinkronnya dua norma tersebut secara horisontal yaitu antara muatan materi Pasal 16 ayat (3) UU Parpol sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 39/PUU-XI/2013 vis a vis contra legem pembuat UU ketika membentuk Pasal 193 ayat (2) huruf i UU 23/2014 yang menimbulkan kerugian bagi para Pemohon dalam arti berpotensi hilangnya hak konstitusional para Pemohon untuk tetap berstatus sebagai anggota DPRD kabupaten/kota hasil Pemilu 2019 sampai selesai purna bakti pada tahun 2024 sekaligus sebagai calon anggota DPRD kabupaten/kota peserta Pemilu 2024 yang diusung oleh partai politik yang berbeda dari partai politik yang mengusung para Pemohon pada Pemilu tahun 2019. 13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, para Pemohon berkesimpulan memiliki kedudukan hukum sebagai para Pemohon dalam pengujian materil Pasal 193 ayat (2) huruf i UU 23/2014. Berdasarkan uraian yang dikemukakan para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya tersebut, menurut Mahkamah, para Pemohon telah menjelaskan perihal hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, yakni Pasal 193 ayat (2) huruf i UU 23/2014. Anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon dimaksud, khususnya apabila dikaitkan dengan jabatan yang saat ini sedang diduduki oleh para Pemohon yakni sebagai anggota DPRD kabupaten/kota untuk masa periode 2019 s.d. 2024 [vide P-6 s.d. P-8] yang juga telah mencalonkan diri sebagai calon anggota DPRD kabupaten/kota dalam Pemilu 2024 [vide bukti P- 17 s.d. P-19, bukti P-20 s.d. P-22], sehingga menurut Mahkamah adanya fakta tersebut setidak-tidaknya potensial dapat terjadi; Dengan demikian, anggapan kerugian hak konstitusional yang dijelaskan para Pemohon memiliki hubungan sebab akibat (causal verband) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Apabila permohonan a quo dikabulkan, kerugian konstitusional seperti yang dijelaskan tidak akan terjadi. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya inkonstitusionalitas norma yang didalilkan, menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo. 37 [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 193 ayat (2) huruf i UU 23/2014, para Pemohon mengemukakan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut para Pemohon, partai pengusung para Pemohon dalam Pemilu 2019 yaitu PKP adalah partai peserta Pemilu 2019 tidak lolos verifikasi menjadi peserta Pemilu 2024. Oleh karena para Pemohon ingin mencalonkan kembali sebagai anggota DPRD kabupaten/kota, tidak ada pilihan selain harus mencalonkan diri melalui partai politik yang lolos menjadi peserta Pemilu 2024. Keinginan tersebut merupakan hak konstitusional warga negara sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. 2. Bahwa menurut para Pemohon, keinginan untuk mencalonkan kembali sebagai anggota DPRD kabupaten/kota tidak menyurutkan hasrat para Pemohon untuk tetap menuntaskan masa bakti sebagai anggota DPRD kabupaten/kota sampai tahun 2024. Namun, keinginan tersebut potensial terhambat karena berlakunya norma Pasal 193 ayat (2) huruf i UU 23/2014. Terlebih lagi, norma a quo juga diberlakukan secara umum, tanpa membedakan alasan perpindahan anggota legislatif dari partai politik peserta pemilu disebabkan oleh partai politik mereka sebelumnya tidak lolos sebagai peserta pemilu, in casu peserta Pemilu 2024. 3. Bahwa menurut para Pemohon, dalam hal norma a quo apabila tidak dinyatakan tidak mengikat berakibat para Pemohon tidak dapat melanjutkan pengabdian sebagai wakil rakyat umumnya, khususnya kepada konstituen hingga purna tugas di tahun 2024. Selain itu, jika tidak dinyatakan tidak mengikat, bukan saja para Pemohon terpaksa pindah partai politik disebabkan partai yang lama tidak lolos sebagai peserta Pemilu 2024, tetapi juga menyebabkan para Pemohon kehilangan status, hak dan kewenangan sebagai anggota legislatif yang terpilih dalam Pemilu 2019. 38 4. Bahwa menurut para Pemohon, perumus ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf i UU 23/2014, tidak menyadari norma a quo secara esensial serupa dengan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang telah diberikan pemaknaan baru dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XI/2013. Sebagai norma yang bersifat erga omnes, seharusnya pembentuk undang-undang terikat dengan syarat konstitusionalitas Pasal 16 ayat (3) UU 2/2008 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU- XI/2013. 5. Bahwa menurut para Pemohon, UU 23/2014 diundangkan tanggal 2 Oktober 2014 yang kemudian diubah kedua kalinya dengan UU 9/2015 ternyata tetap tidak memperhatikan pemaknaan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XI/2013 tersebut. Akibatnya, pemaknaan norma Pasal 16 ayat (3) UU 2/2011 tidak sinkron dengan materi muatan Pasal 193 ayat (2) huruf i UU 23/2014. 6. Bahwa menurut para Pemohon, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU- XI/2013 tersebut merupakan tafsir konstitusional Mahkamah yang berlaku tidak hanya bagi materi muatan Pasal 16 ayat (3) UU 2/2011 tersebut, tetapi juga berlaku pula bagi setiap peraturan perundangan-undangan yang materinya serupa dengan esensi muatan materi dimaksud. Sehingga, seharusnya kata “pemberhentian” yang termaktub dalam norma Pasal 193 ayat (2) huruf i UU 23/2014 hanya berlaku bagi anggota legislatif yang partai politiknya masih menjadi peserta pemilu, in casu Pemilu 2024. 7. Bahwa menurut para Pemohon, apabila ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf i UU 23/2014 diberlakukan kepada para Pemohon yang partai politik asalnya tidak lagi menjadi peserta pemilu, in casu Pemilu 2024, hak konstitusional para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, khususnya frasa “kepastian hukum yang adil” tidak terjamin pemenuhannya. 8. Bahwa berdasarkan alasan dan argumentasi tersebut, para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan norma Pasal 193 ayat (2) huruf i UU 23/2014 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sepanjang tidak dimaknai “dikecualikan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, jika: 39 a. partai politik yang mencalonkan anggota tersebut tidak ada lagi atau tidak lagi menjadi peserta Pemilu atau kepengurusan partai politik tersebut sudah tidak ada lagi; b. anggota DPR atau DPRD tidak diberhentikan atau tidak ditarik oleh partai politik yang mencalonkannya; c. tidak lagi terdapat calon pengganti yang terdaftar dalam Daftar Calon Tetap dari partai yang mencalonkannya. [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-23 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 13 September 2023 (sebagaimana selengkapnya dimuat pada bagian duduk perkara). [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 54 UU MK, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana disebut dalam Pasal 54 UU MK dimaksud. [3.10] Menimbang bahwa setelah membaca dan memeriksa secara saksama permohonan para Pemohon dan mencermati alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, isu konstitusional yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah benar ketentuan norma Pasal 193 ayat (2) huruf i UU 23/2014 bertentangan dengan UUD 1945, karena telah menyebabkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi para Pemohon sebagai anggota DPRD kabupaten/kota yang seharusnya tetap dapat menjabat sebagai anggota DPRD kabupaten/kota hingga akhir masa jabatannya, yakni tahun 2024. Menurut para Pemohon, ancaman pemberhentian sebagaimana termaktub dalam norma Pasal 193 ayat (2) huruf i UU 23/2014 seharusnya tidak diberlakukan terhadap anggota lembaga perwakilan, in casu anggota DPRD kabupaten/kota, karena pilihan untuk bergabung dengan partai politik lain semata-mata disebabkan oleh karena partai politik yang mengusung para Pemohon pada Pemilu 2019 tidak memenuhi persyaratan menjadi peserta Pemilu 2024. [3.11] Menimbang bahwa terhadap dalil para Pemohon tersebut, sebelum mempertimbangkan lebih jauh persoalan konstitusionalitas yang diajukan para 40 Pemohon tersebut, penting bagi Mahkamah mengemukakan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: [3.11.1] Bahwa secara substansial, UU 23/2014 berupaya hendak mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diarahkan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan cara peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memerhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (vide Konsideran Menimbang huruf b UU 23/2014). Selain itu, berkenaan dengan pengaturan pola manajemen pemerintahan daerah telah diatur secara tegas mengenai hubungan antara DPRD dan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat oleh rakyat melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Berkenaan dengan relasi tersebut, DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar dengan fungsi yang berbeda sesuai dengan ketentuan perundang- undangan. Sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah, tidak dapat dipisahkan dari pengaturan perihal susunan, kedudukan, peran, hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi DPRD diatur dalam UU 23/2014 [vide Penjelasan Umum angka 2 UU 23/2014]. [3.11.2] Bahwa sebagai akibat adanya pengaturan berbagai hal yang berkenaan dengan DPRD, menjadi tidak terhindarkan untuk mengatur pula yang terkait dengan keberadaan anggota DPRD setelah ditetapkan sebagai anggota DPRD berdasarkan hasil pemilu. Berkenaan dengan hal tersebut, apabila dikaitkan dengan permohonan a quo, Pasal 193 sampai dengan Pasal 200 UU 23/2014 mengatur hal ihwal pemberhentian antar-waktu, penggantian antar-waktu, dan pemberhentian sementara anggota DPRD kabupaten/kota. Dalam hal ini, norma Pasal 193 ayat (1) UU 23/2014 mengatur 3 (tiga) kondisi yang menyebabkan seorang anggota DPRD kabupaten/kota berhenti antar-waktu, yaitu meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan. [3.11.3] Bahwa sebagai anggota DPRD, sesuai dengan ketentuan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 antara lain menyatakan pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPRD. Selanjutnya, Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 menyatakan, “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik”. Merujuk ketentuan kedua 41 norma konstitusi tersebut, calon anggota legislatif baik anggota DPR maupun anggota DPRD hanya dapat diajukan oleh partai politik. Selanjutnya dalam hukum yang mengatur perihal pemilu, dikenal setidak-tidaknya partai politik dalam pengertian umum dan partai politik peserta pemilu. Secara umum, partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [vide Pasal 1 angka 1 UU 2/2011]. Sementara itu, partai politik peserta pemilihan umum adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota [vide Pasal 1 angka 29 UU 7/2017]. Secara konstitusional, istilah “partai politik peserta pemilihan umum” diatur dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. [3.11.4] Bahwa dengan adanya perbedaan antara “partai politik” dengan “partai politik peserta pemilihan umum” akan menimbulkan berbagai konsekuensi dalam penyelenggaraan pemilu, termasuk dalam pengisian anggota DPR dan anggota DPRD. Salah satu konsekuensinya, tidak semua partai politik sebagaimana dimaksudkan dalam norma Pasal 1 angka 29 UU 7/2017 dapat menjadi peserta pemilu. Dalam hal ini, hanya partai politik yang dapat memenuhi syarat tertentu yang dapat menjadi peserta pemilu. Berdasarkan ketentuan UU 7/2017 dan beberapa putusan Mahkamah antara lain Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU- XVIII/2020, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 4 Mei 2021, untuk dapat menjadi peserta pemilu suatu partai politik harus telah dinyatakan memeroleh jumlah kursi tertentu di DPR sesuai dengan syarat ambang perolehan kursi DPR (parliamentary threshold). Tidak hanya itu, sekalipun telah memenuhi ambang batas parlemen partai politik dimaksud tetap harus dilakukan verifikasi dan dinyatakan lolos secara administratif. Sementara itu, bagi partai politik baru atau partai politik yang tidak mampu memenuhi ambang batas perolehan kursi DPR, selain mengikuti dan lolos verifikasi secara administratif, juga harus dinyatakan lolos verifikasi secara faktual. 42 [3.11.5] Bahwa dengan adanya ketentuan yang mengharuskan partai politik untuk lolos verifikasi sebelum dinyatakan sebagai peserta pemilu, dalam batas penalaran yang wajar, akan terdapat partai politik yang dinyatakan lolos sebagai peserta pemilu dan partai politik yang dinyatakan tidak lolos sebagai partai politik peserta pemilu. Artinya, status partai politik yang tidak lolos sebagai peserta pemilu dapat saja dialami oleh partai politik yang memenuhi parliamentary threshold, partai politik yang pernah dinyatakan lolos dalam pemilu sebelumnya, dan tidak lolos tersebut juga dapat dialami oleh partai politik baru. Khusus bagi partai politik yang memenuhi parliamentary threshold, bilamana dinyatakan tidak lolos sebagai peserta pemilu berikutnya akan menimbulkan masalah-masalah yang terkait dengan anggota partai politik yang sedang menjabat sebagai anggota DPR atau anggota DPRD, terutama bagi mereka yang tetap berkeinginan melanjutkan karir politik di DPR atau DPRD. Masalah yang relatif sama juga potensial dialami oleh partai politik peserta pemilu sebelumnya sekalipun tidak terdapat kader partai politiknya yang menjadi anggota DPR, namun karena parliamentary threshold tidak berlaku dalam pengisian anggota DPRD, sangat mungkin partai politik dimaksud memiliki kursi di DPRD. [3.12] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil para Pemohon bahwa Pasal 193 ayat (2) huruf i UU 23/2014 telah menyebabkan para Pemohon harus berhenti dari jabatannya sebagai anggota DPRD kabupaten/kota telah menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidakadilan serta menutup ruang hak untuk memeroleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. Terhadap dalil para Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.12.1] Bahwa secara normatif, norma Pasal 193 ayat (1) UU 23/2014 menyatakan, “Anggota DPRD kabupaten/kota berhenti antarwaktu karena alasan: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; atau c. diberhentikan. Lebih jauh, norma Pasal 193 ayat (2) UU 23/2023 menyatakan, “Anggota DPRD kabupaten/kota diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila: (i) menjadi anggota partai politik lain. Sebagai bagian dari anggota partai politik, norma yang mengatur tentang tata cara pemberhentian anggota DPRD yang diberhentikan antarwaktu juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai 43 Politik (UU 2/2008) dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 17/2014). Terkait dengan hal tersebut, Pasal 16 ayat (1) UU 2/2008 menyatakan, “Anggota partai politik diberhentikan keanggotannya dari partai politik apabila: huruf c. menjadi anggota Partai Politik lain. Selanjutnya, Pasal 16 ayat (3) UU 2/2008 menyatakan, “Dalam hal anggota partai politik yang diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan partai politik diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang- undangan”. Begitu pula, norma Pasal 405 ayat (1) UU 17/2014 menyatakan, “Anggota DPRD kabupaten/kota berhenti antarwaktu karena: huruf c. diberhentikan.” Lebih lanjut, Pasal 405 ayat (2) UU 17/2014 menyatakan, “Anggota DPRD kabupaten/kota diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila: huruf (i) menjadi anggota partai politik lain.” [3.12.2] Bahwa berkenaan dengan norma pemberhentian di atas, terkhusus norma Pasal 16 ayat (3) UU 2/2008 yang terkait dengan isu konstitusional pemberhentian anggota DPRD antarwaktu, setelah dipelajari secara saksama, telah ternyata norma a quo pernah diuji dan dinilai konstitusionalitasnya oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XI/2013, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Juli 2013. Dalam pertimbangan hukum pada Paragraf [3.16] Mahkamah bukan hanya menjawab terkait isu konstitusional pergantian antar waktu namun juga terkait dengan arti penting kedudukan dan fungsi DPRD sebagai berikut: “… Mengingat arti pentingnya kedudukan dan fungsi DPR dan DPRD tersebut maka keanggotaan DPR dan DPRD, secara konstitusional, haruslah menjadi suatu perhatian khusus, karena pada anggotalah terletak fungsi DPR dan DPRD, pemerintah dan pemerintahan daerah berlangsung secara demokratis sesuai dengan amanat UUD 1945. Oleh karena itu eksistensi DPR dan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis sejatinya merupakan eksistensi anggota DPR dan DPRD. Komposisi keanggotaan DPR dan DPRD yang rekrutmennya diperoleh melalui Pemilu yang pesertanya adalah partai politik, sejatinya merupakan konfigurasi dari suatu representasi politik dari seluruh masyarakat yang ada di Indonesia dan di dalam suatu daerah dan waktu tertentu. Selain itu, komposisi keanggotaan tersebut juga merupakan konfigurasi dari figur tokoh politik yang sebagai representasi ketokohan figur politik masyarakat, karena sistem dan mekanisme rekrutmen keanggotaan DPR dan DPRD ditentukan 44 pula oleh figur tokoh politik secara individual. Dengan demikian maka konfigurasi politik ditentukan oleh partai politik dan figur tokoh politik. Terkait dengan itu maka partai politik dan figur tokoh politik sebagai faktor penentu dalam konfigurasi politik harus menjadi dasar dalam pemecahan permasalahan terkait dengan hal ihwal tentang DPR dan DPRD”. Selain itu, dalam Paragraf [3.17] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU- XI/2013, Mahkamah juga mempertimbangkan dan menegaskan tentang arti penting representasi rakyat di daerah yang tergambarkan dalam konfigurasi institusi DPRD selama lima tahun sebagai berikut: [3.17] Menimbang bahwa konfigurasi representasi kedaulatan rakyat di Indonesia yang diperoleh dari hasil Pemilu, adalah konfigurasi periode lima tahunan. Hasil Pemilu membentuk suatu konfigurasi politik, sebuah institusi lembaga perwakilan rakyat dengan komposisi sesuai dengan perolehan suara masing-masing peserta Pemilu. Dalam hal institusi DPR dan DPRD maka konfigurasi DPR dan DPRD dalam periode lima tahun tersebut, tercermin dari partai politik yang memperoleh kursi untuk menempatkan wakilnya. Selain itu, konfigurasi itu juga mencerminkan calon anggota legislatif yang memperoleh suara terbanyak dari pemilih (konstituen). Konfigurasi institusi DPR dan DPRD satu periode ini pada prinsipnya harus dipertahankan, sebagai sebuah amanat dari representasi rakyat melalui Pemilu. Representasi rakyat ini merupakan konsekuensi logis dari prinsip kedaulatan rakyat yang dianut Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 bahwa, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Kedaulatan rakyat merupakan konsepsi politik kenegaraan yang meletakkan kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bernegara di tangan rakyat. Rakyatlah yang membentuk negara dan menentukan siapa yang akan menjalankan kekuasaan sebagai penyelenggara negara dan pemerintahan. Salah satu konsekuensi dari prinsip kedaulatan rakyat adalah bahwa dalam Pemilu, rakyat langsung memilih siapa wakil yang dikehendakinya. Banyaknya suara pilihan rakyat menunjukkan tingginya legitimasi politik yang diperoleh wakil rakyat; Hal lain yang juga turut dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XI/2013 adalah terkait dengan prinsip keanggotaan DPR dan DPRD tidak boleh mengalami kekosongan oleh karena kekosongan tersebut akan menghambat terselenggaranya tugas negara. Pertimbangan hukum tersebut dapat dibaca dalam Paragraf [3.18] sampai dengan Paragraf [3.20] sebagai berikut: [3.18] Menimbang bahwa legitimasi politik dalam sebuah konfigurasi tersebut harus dipertahankan, kecuali jika terjadi hal-hal yang menyebabkan harus dilakukannya pergantian, karena pada prinsipnya tidak boleh ada kekosongan keanggotaan DPR atau DPRD, karena kekosongan keanggotaan akan menghambat terselenggaranya tugas negara. 45 Permasalahan hukum yang para Pemohon alami, yaitu terjadinya perpindahan anggota partai politik yang juga merupakan anggota DPR atau DPRD, untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR atau DPRD dari partai politik lain pada periode Pemilu selanjutnya, yang berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (3) UU Parpol mengharuskan yang bersangkutan berhenti pula sebagai anggota DPR atau DPRD, mengandung konsekuensi akan terjadinya kekosongan sebagian anggota DPR atau DPRD. [3.19] Menimbang bahwa menurut Mahkamah prinsip pengisian kekosongan keanggotaan pada DPR atau DPRD harus didasarkan pada partai politik sebagai peserta Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (3) UUD 1945. Selain itu, harus pula didasarkan pada figur calon anggota DPR atau DPRD yang dipilih oleh masyarakat dengan perolehan suara terbanyak. Pada dasarnya partai politik adalah salah satu bentuk dan sarana bagi warga negara untuk memperjuangkan haknya secara berkelompok demi kemajuan masyarakat, bangsa dan negaranya. Setiap warga negara berhak mendirikan atau menjadi anggota suatu partai politik dalam rangka memperjuangkan haknya. Hak konstitusional tersebut dijamin oleh Pasal 28 UUD 1945. Menurut Mahkamah, konstitusi tidak memberikan suatu pembatasan bahwa seseorang tidak boleh pindah menjadi anggota partai politik lain atau bahkan pada saat yang bersamaan seseorang tidak boleh menjadi anggota lebih dari satu partai politik. Oleh karena itu tidak ada kewajiban konstitusional seorang warga negara untuk pindah menjadi anggota partai politik lain atau memilih salah satu atau beberapa partai politik dalam waktu bersamaan, sehingga tidak ada kewajiban konstitusional pula bagi seorang warga negara untuk berhenti dari keanggotaan salah satu partai politik karena menjadi anggota partai politik lain. Pada sisi lain, seseorang yang telah masuk dan menyatakan kesediaan untuk menjadi anggota dari suatu partai politik mempunyai kewajiban untuk tunduk dan mengikuti disiplin dan aturan internal partai politik yang bersangkutan. Menurut Mahkamah meskipun peran partai politik dalam proses rekrutmen telah selesai dengan dipilihnya calon anggota DPR atau DPRD oleh rakyat melalui Pemilu, namun partai politik tetap memiliki hak dan kebebasan untuk melakukan pemberhentian terhadap anggota sesuai dengan aturan internal partainya. Hak demikian tidak dapat dipaksakan untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dalam pemahaman yang demikianlah, makna Pasal 16 ayat (3) UU Parpol, dalam hal seseorang telah diberhentikan dari anggota partai politiknya berhenti pula keanggotaan yang bersangkutan mewakili partai tersebut di lembaga DPR atau DPRD. Jika partai politik melakukan pemberhentian anggota karena yang bersangkutan menjadi anggota partai politik lain, untuk selanjutnya partai politik yang bersangkutan berhak melakukan penggantian antarwaktu sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf g UU Parpol. Hal ini juga berlaku apabila ada anggota DPR atau DPRD yang mengundurkan diri, atau mangkat, maka mekanisme penggantian antarwaktu anggota DPR atau DPRD merupakan hak dari partai politik yang bersangkutan. 46 Dalam pelaksanaan penggantian antarwaktu Mahkamah perlu mengutip kembali pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU- VI/2008, tanggal 23 Desember 2008, yang antara lain, mempertimbangkan bahwa karena calon terpilih didasarkan pada calon anggota legislatif yang mendapat suara terbanyak secara berurutan, maka yang akan menggantikan adalah anggota partai politik yang memperoleh suara terbanyak berikutnya dalam urutan daftar calon anggota legislatif partai politik yang bersangkutan di daerah pemilihannya; [3.20] Menimbang bahwa menurut Mahkamah mekanisme penggantian antarwaktu memungkinkan dilakukan jika partai politik yang bersangkutan masih memiliki calon anggota DPR atau DPRD dari partai politik peserta Pemilu yang terdaftar dalam Daftar Calon Tetap sebagai pengganti. Jika partai politik tersebut tidak lagi memiliki calon anggota DPR atau DPRD dalam Daftar Calon Tetap sebagai pengganti, sedangkan anggota DPR atau DPRD yang mewakili partai politik tersebut keluar dari DPR atau DPRD dan partai politik tersebut tidak melakukan penggantian antarwaktu, maka akan terjadi kekosongan anggota DPR atau DPRD. Kekosongan keanggotaan juga mungkin terjadi jika kepengurusan partai politik di tingkat regional sudah tidak ada lagi, akibat anggotanya sudah bergabung dengan partai politik lain atau partai politiknya sudah bergabung dengan partai politik lain, atau sebab lainnya yang terkait dengan daerah pemilihan yang bersangkutan. Dalam hal demikian, penggantian antarwaktu tidak mungkin dilakukan, sehingga menimbulkan masalah hukum yaitu kekosongan keanggotaan DPR atau DPRD; Selain itu, hal utama yang juga dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XI/2013 adalah terkait isu konstitusional mengenai perpindahan keanggotaan partai politik yang dilakukan oleh anggota partai politik yang sedang menduduki jabatan anggota legislatif. Mahkamah dalam Paragraf [3.21] mempertimbangkan sebagai berikut: [3.21] Menimbang bahwa Mahkamah akan mempertimbangkan apakah seseorang yang pindah menjadi anggota partai politik lain serta merta berhenti menjadi anggota legislatif yang sedang didudukinya. Dalam hal partai politik yang mencalonkannya sebagai anggota DPR atau DPRD telah memberhentikannya sebagai anggota partai politik, maka adalah hak konstitusional partai politik yang mencalonkannya untuk menariknya menjadi anggota DPR atau DPRD dan menjadi kewajiban pula bagi anggota partai politik yang bersangkutan untuk berhenti dari anggota DPR atau DPRD. Dalam kerangka pemahaman yang demikianlah, menurut Mahkamah ketentuan Pasal 16 ayat (3) UU Parpol adalah konstitusional. Akan tetapi, apabila partai politik yang mencalonkan yang bersangkutan tidak memberhentikannya sebagai anggota partai dan tidak juga menariknya sebagai anggota DPR atau DPRD, walaupun yang bersangkutan telah menjadi anggota partai politik lain, tidak serta merta berhenti pula menjadi anggota DPR atau DPRD. Hal demikian harus dilihat secara spesifik kasus per kasus, sehingga tidak menimbulkan problem hukum dan problem 47 konstitusional yang baru. Hal utama yang harus dipertimbangkan adalah mengapa partai politik yang mencalonkan yang bersangkutan tidak menarik anggotanya yang pindah menjadi anggota partai politik lain, dan dengan alasan apa yang bersangkutan pindah partai politik. Dalam kasus yang dipersoalkan oleh para Pemohon, para Pemohon pindah menjadi anggota partai politik lain, oleh karena partai politik yang semula mencalonkannya sebagai anggota DPR atau DPRD tidak lagi sebagai peserta Pemilu. Di beberapa daerah di mana keanggotaan DPRD mayoritas diisi oleh partai yang tidak lagi ikut dalam Pemilu tahun berikutnya, maka anggota DPRD secara massal juga akan melakukan perpindahan ke partai politik lain yang menjadi peserta pada Pemilu berikutnya. Dalam jumlah yang signifikan, perpindahan anggota DPRD ini akan menimbulkan permasalahan dalam penggantian anggota yang mengakibatkan DPRD tidak akan dapat melaksanakan tugas konstitusionalnya, padahal pada tingkat daerah, DPRD merupakan bagian penting sebagai unsur dari pemerintah daerah bersama dengan kepala daerah. Kekosongan keanggotaan, apalagi dalam jumlah yang signifikan, akan menimbulkan persoalan legitimasi dan legalitas pengambilan keputusan sehingga mengakibatkan kepincangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurut Mahkamah, dalam kasus demikian terdapat dua masalah konstitusional yang harus dipecahkan, yaitu pertama, tidak berfungsinya DPRD menjalankan tugas konstitusionalnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan kedua, terabaikannya hak konstitusional warga negara yang telah memilih para wakilnya. Oleh karena itu, untuk menjamin tetap tegaknya hak-hak konstitusional tersebut, Mahkamah harus menafsirkan secara konstitusional bersyarat tentang Pasal 16 ayat (3) UU Parpol, sehingga tidak menimbulkan persoalan konstitusional baru sebagai akibat terjadinya kekosongan anggota DPR dan DPRD; [3.12.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XI/2013, Mahkamah menyatakan dalam amar putusan a quo yang pada pokoknya menyatakan Pasal 16 ayat (3) UU 2/2008 antara lain sebagai berikut: 1. … 1.1. … 1.2. Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “dikecualikan bagi anggota DPR atau DPRD jika: 48 a. partai politik yang mencalonkan anggota tersebut tidak lagi menjadi peserta Pemilu atau kepengurusan partai poitik tersebut sudah tidak ada lagi, b. anggota DPR atau DPRD tidak diberhentikan atau tidak ditarik oleh partai politik yang mencalonkannya, c. tidak lagi terdapat calon pengganti yang terdaftar dalam Daftar Calon Tetap dari partai yang mencalonkannya”; [3.13] Menimbang bahwa menurut Mahkamah adanya fakta terkait dengan isu konstitusional pemberhentian anggota DPRD serta perpindahan keanggotaan partai politik yang dilakukan oleh anggota partai politik yang sedang menduduki jabatan anggota legislatif telah dipertimbangkan dan dituangkan dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XI/2013 sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan dalam Paragraf [3.12] di atas. Dengan mendasarkan pada putusan tersebut, oleh karena secara substansi norma Pasal 193 ayat (2) huruf i UU 23/2014 adalah terkait dengan pemberhentian antar waktu anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan karena menjadi anggota partai politik lain terlebih partai politik yang mengajukan dalam pemilu sebelumnya tidak lolos sebagai peserta pemilu berikutnya, maka Mahkamah menyatakan norma Pasal a quo adalah inkonstitusional secara bersyarat sebagaimana substansi dan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XI/2013, sepanjang berkenaan dengan keanggotaan DPRD kabupaten/kota. Sementara itu, oleh karena amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XI/2013 berkaitan dengan status keanggotaan DPR dan DPRD Provinsi, maka terhadap hal tersebut Mahkamah menilai tidak relevan untuk dipertimbangkan. Dengan demikian, norma Pasal 193 ayat (2) huruf i UU 23/2014 harus pula dimaknai secara bersyarat sebagaimana pemaknaan dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XI/2013 hanya sepanjang berkenaan dengan status keanggotaan DPRD kabupaten/kota. Sehingga, dengan demikian norma Pasal 193 ayat (2) huruf i UU 23/2014 adalah inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai selengkapnya sebagaimana yang akan dituangkan dalam amar putusan a quo; [3.14] Menimbang bahwa terkait dengan dalil para Pemohon yang mempersoalkan Putusan Mahkamah Konstitusi seharusnya bersifat erga omnes, sehingga terhadap permohonan a quo seharusnya mengikuti amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XI/2013. Terhadap hal tersebut, demi 49 meneguhkan prinsip kepastian hukum, dengan berlandaskan pada doktrin erga omnes, sepanjang berkaitan dengan status keanggotaan DPRD kabupaten/kota, Mahkamah tetap mengikuti amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU- XI/2013 karena substansi atau materi yang diatur dalam norma Pasal 193 ayat (2) huruf i UU 23/2014 yang dimohonkan para Pemohon secara substansi adalah sama dengan norma Pasal 16 ayat (3) UU 2/2008. [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 193 ayat (2) huruf i UU 23/2014 telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan serta menyebabkan terlanggarnya hak untuk memperoleh kesempatan yang sama di dalam pemerintahan sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 sepanjang berkenaan dengan status keanggotaan DPRD kabupaten/kota adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. [3.16] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 50 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan Pasal 193 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “dikecualikan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota jika: a. partai politik yang mencalonkan anggota tersebut tidak lagi menjadi peserta Pemilu atau kepengurusan partai politik tersebut sudah tidak ada lagi, b. anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tidak diberhentikan atau tidak ditarik oleh partai politik yang mencalonkannya, c. tidak lagi terdapat calon pengganti yang terdaftar dalam Daftar Calon Tetap dari partai yang mencalonkannya.” 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal dua puluh empat, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh tiga, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal tiga puluh satu, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh tiga, selesai diucapkan pukul 13.43 WIB, oleh sembilan Hakim 51 Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Arief Hidayat ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Wahiduddin Adams ttd. Suhartoyo ttd. Enny Nurbaningsih ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Daniel Yusmic P. Foekh PANITERA PENGGANTI, ttd. Hani Adhani