88/PUU-XX/2022

SALINAN PUTUSAN Nomor 88/PUU-XX/2022 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Sulistya Alamat : Galaxy Bumi Permai E2-16, RT/RW 001/009, Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Agustus 2022, memberi kuasa kepada Dr. I Wayan Suka Wirawan, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Digesta Law Firm, yang beralamat di Jalan Tukad Badung XXI A Nomor 18, Kecamatan Renon, Denpasar, Bali, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa: Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Agustus 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 24 Agustus 2022 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 80/PUU/PAN.MK/AP3/08/2022 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 88/PUU-XX/2022 pada 8 September 2022, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada 03 Oktober 2022, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 2 Bahwa sebelum Pemohon menguraikan mengenai Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum Pemohon, Alasan-Alasan Permohonan, dan Petitum, perkenankanlah Pemohon untuk mengemukakan bahwa permohohan Pemohon ini tidak "ne bis in idem". PERMOHONAN PEMOHON TIDAK "NE BIS IN IDEM" Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (4) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan frase "dapat" dalam Pasal 38 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik tersebut diatas sebelumnya telah pernah dimohonkan pengujian materiil kepada Mahkamah Konstitusi, tetapi tidak menyebabkan permohonan Pemohon ini "ne bis in idem", yaitu berdasarkan alasan- alasan sebagai berikut: a) Bahwa berbeda dengan permohonan para pemohon sebelumnya yang menguji inkonstitusionalitas Pasal 2 ayat (4) UU No. 14 Tahun 2008 terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28F UUD 1945, batu uji yang digunakan dalam permohonan Pemohon ini bukan hanya Pasal 28D ayat (1 ) dan Pasal 28F UUD 1945, melainkan juga Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. Adapun bidang informasi yang Pemohon persoalkan dalam permohonan ini juga berbeda dengan bidang informasi yang dipersoalkan oleh Para Pemohon sebelumnya. Bidang informasi yang dipersoalkan oleh para pemohon sebelumnya adalah informasi di bidang ketenagakerjaan lebih khusus informasi di bidang pengawasan ketengakerjaan, sedangkan bidang informasi yang menjadi persoalan dalam permohonan ini adalah informasi di bidang pertanahan lebih khusus informasi yang tertuang di dalam salinan sertifikat berikut warkah tanah yang dikuasai oleh badan-badan publik yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan pendaftaran tanah. Kedua bidang informasi tersebut diatas tentunya memiliki "perbedaan sifat" yang sangat mendasar. Berbeda dengan informasi yang terkandung dalam salinan sertifikat dan/atau warkah tanah yang tidak lain merupakan informasi mengenai hak-hak subjek hukum atas tanah, informasi mengenai pengawasan ketenagakerjaan yang dituangkan ke dalam Nota Pengawasan Ketenagakerjaan bukanlah informasi mengenai hak-hak atas tanah. Karakter hukum hak atas tanah adalah hak kebendaan (zakelijkrecht), sedangkan karakter hukum hak atas informasi di 3 bidang pengawasan ketenagakerjaan bukanlah hak kebendaan, melainkan administratif. Demikian pula alasan-alasan yang dikemukakan oleh Para Pemohon sebelumnya tentu tidak sama dengan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan dalam permohonan ini. Lagi pula Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 3/PUU-XIV/2016 tanggal 11 Januari 2017 menyatakan bahwa permohonan para pemohon sebelumnya tersebut diatas tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). Karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 60 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konsitusi, permohonan Pemohon untuk menguji konstitusionalitas norma hukum sebagaimana terkandung dalam Pasal 2 ayat (4) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidaklah "ne bis in idem." b) Bahwa berbeda dengan permohonan pemohon sebelumnya yang menguji frasa "dapat" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2008 terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, batu uji yang digunakan dalam permohonan Pemohon ini bukan hanya Pasal 28D ayat (1 ) UUD 1945, melainkan juga Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28F UUD 1945. Dalam permohonan sebelumya, pemohon mendalilkan bahwa frase "dapat" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2008 bersifat multi tafsir, tetapi tidak mengemukakan secara terang dan jelas (clara et distincta) mengenai alasan-alasan inkonstitusionalitasnya terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Mahkamah melalui Putusan Nomor 45/PUU-XVII/2019 tanggal 23 Oktober Tahun 2019 kemudian menyatakan bahwa permohonan tersebut tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). Karena itu berdasarkan Pasal 60 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konsitusi, permohonan Pemohon untuk menguji konstitusionalitas norma hukum sebagaimana terkandung dalam frasa "dapat" sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 38 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 4 Informasi Publik terhadap ketentuan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidaklah "ne bis in idem". Bahwa untuk mempermudah Mahkamah dalam memahami permohonan Pemohon, Sistematika Permohonan ini terdiri dari 5 (lima) bagian inti, yaitu uraian mengenai Identitas Pemohon dan uraian mengenai beberapa ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang telah pernah dimohonkan pengujian sebagaimana telah dikemukakan diatas, serta Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum Pemohon, Alasan-Alasan Permohonan, dan Petitum sebagaimana dapat Pemohon uraikan di bawah ini: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar; 1.2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah beberapa kali diubah masing- masing berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5456), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5456), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 1.3. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 1.4. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf c Jo Pasal 9 ayat (1) Undang- Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah masing-masing berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801), kedudukan hukum Undang-Undang secara hierarkis berada di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bahwa dalam hal suatu Undang-Undang diduga 6 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. 1.5. Bahwa permohonan Pemohon ini adalah permohonan Uji Materiil (Judicial Review) mengenai konstitusionalitas norma hukum Pasal 6 ayat (3) huruf c, Pasal 17 huruf g, Pasal 17 huruf h angka 3, Pasal 20 ayat (1), Pasal 38 ayat (2), Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 2 ayat (4), dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) (bukti P- 1) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (bukti P-2), sehingga Mahkamah Konstitusi kiranya berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 2.1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Pengujian Undang- Undang, subyek hukum yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. 7 2.2. Bahwa Pemohon adalah perseorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dibuktikan diantaranya berdasarkan Kartu Tanda Penduduk/KTP (bukti P-3) sehingga oleh sebab itu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan uji materiil (judicial review) atas norma hukum Pasal 6 ayat (3) huruf c, Pasal 17 huruf g, Pasal 17 huruf h angka 3, Pasal 20 ayat (1), Pasal 38 ayat (2), Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 2 ayat (4), dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2.3. Bahwa Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan- putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 8 2.4. Bahwa Pemohon telah memenuhi syarat-syarat legal standing tersebut diatas berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut: a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; Bahwa terdapat hak-hak konstitusional Pemohon yang eksplisit- enumeratif diatur dalam UUD 1945 yaitu: (1) hak konstitusional Pemohon atas properti (the right of property) sebagaimana diatur Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, (2) hak konstitusional Pemohon untuk memperoleh perlindungan atas hak Pemohon atas properti/harta benda yang menjadi hak Pemohon sebagaimana diatur Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, (3) hak konstitusional Pemohon atas informasi (publik) sebagaimana diatur dalam Pasal 28F UUD 1945, dan (4) hak konstitusional Pemohon atas kepastian dan keadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Hak Konstitusional Pemohon atas Properti (i) Bahwa Pemohon terutama berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama", dan berdasarkan Pasal 128 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa: "Setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan istri, atau para ahli waris mereka masing-masing, dengan tak mempedulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang itu diperolehnya" (Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/Burgerlijk Wetboek, Pradnya Paramita, Jakarta, 2013, hlm. 31) adalah subyek hukum yang berhak atas harta bersama (gono-gini) berupa tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Mansion Park Blok. MP. I Kav. No. 10 Citraland City Kelurahan Jeruk Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur mengingat dibeli oleh dan atas nama mantan suami Pemohon yang bernama Soeprawiro Ing Widjojo alias Pwa Tjin 9 Hui selama yang bersangkutan masih terikat perkawinan yang sah dengan Pemohon sebagaimana dibuktikan berdasarkan: surat baptis perkawinan Kristen (Bukti P-4), Kutipan Akta Perkawinan No. 417/ WNI/1993 tanggal 12 Mei 1993 (bukti P-5), Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan di Proyek Perumahan Citraland City Surabaya Nomor 24/829/XI/MP/94 tanggal 19 November 1994 (bukti P-6), Akta Perjanjian Pengakuan Utang Nomor: 414 tanggal 24 November 1994 yang dibuat oleh Wahyudi Suyanto, S.H., Notaris di Surabaya (bukti P- 7), Akta Pengikatan Jaminan Nomor: 415 tanggal 24 November 1994 yang dibuat oleh Wahyudi Suyanto, S.H., Notaris di Surabaya (bukti P-8), Surat Keterangan PT Citraland Surya yang ditujukan kepada PT Bank Bali (sekarang PT Bank Permata) Nomor CDC/tt/616/CLS/MP/MRKT/XI/1994 tanggal 21 November 1994 perihal Pengurusan Akta Jual Beli (bukti P-9), dan Surat Keterangan PT Citraland Surya kepada PT. Bank Bali (sekarang PT Bank Permata) Nomor 193/CDC/tt/CLS/MP/ MRKT/XI/1994 tanggal 21 November 1994 perihal Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (bukti P-10), dan bahwa perkawinan antara Pemohon dan mantan suami Pemohon tersebut di atas tidak pernah terdapat 'Perjanjian Kawin' (huwdijks/huwelijkse voorwaarden), demikian pula bahwa harta bersama tersebut bukan harta bawaan atau nama lainnya dari mantan suami Pemohon tersebut di atas. (ii) Bahwa hak Pemohon atas harta bersama pada hakikatnya adalah hak atas properti (the right of property) sebagai hak pribadi bersifat alamiah atau hak original (natural right), sehingga oleh sebab itu merupakan Hak Asasi manusia (HAM) sebagaimana telah ditegaskan pula berdasarkan ketentuan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 yang tegas menyebutkan, "Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun". 10 Hak Konstitusional Pemohon untuk Memperoleh Perlindungan terhadap Hak atas Properti/Harta Benda Mengingat Pemohon adalah pihak yang berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 128 BW berhak atas harta bersama, hak mana merupakan hak atas properti sebagai hak alamiah atau hak original (natural right) yang secara konstitusional ditegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 tersebut di atas, maka adalah kewajiban negara untuk melindungi hak konstitusional Pemohon tersebut diatas berdasarkan ketentuan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan, "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Hak konstitusional Pemohon atas Informasi (i) Bahwa setelah perkawinan antara Pemohon dan mantan suami Pemohon dinyatakan putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 82/Pdt.G/2002/PN.Sby. tanggal 23 April 2002, putusan mana telah berkekuatan hukum tetap/inkracht van gewijsde (bukti P-11) serta telah pula dicatatkan kepada institusi yang berwenang sebagaimana dibuktikan berdasarkan Kutipan Akta Perceraian Nomor 68.T/WNI/2002 tanggal 10 Mei 1993 (bukti P-12), mantan suami Pemohon ternyata menolak untuk membagi harta gono-gini berupa tanah berikut bangunan rumah diatasnya yang terletak di Mansion Park Blok MP I Kav. No. 10 Citraland City Kelurahan Jeruk Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur tanpa alasan yang jelas, sehingga penolakan tersebut jelas bertentangan terutama dengan Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 128 BW (bukti P-13). 11 (ii) Mengingat mantan suami Pemohon menolak untuk melakukan pembagian harta bersama (bukti P-14), maka satu-satunya jalan bagi Pemohon untuk memperjuangkan hak-hak pemohon atas harta berssama adalah mengambil langkah-langkah hukum termasuk melalui mekanisme gugatan perdata dalam hal ini gugatan pembagian harta bersama. Untuk kepentingan ini, Pemohon tentunya memerlukan alat-alat bukti terutama salinan sertifikat berikut warkah tanah atas rumah bersama a quo. Sayangnya Pemohon sama sekali tidak menguasai baik sertifikat ataupun salinannya karena sejak rumah bersama a quo pertama kali dibeli oleh mantan suami Pemohon, dan bahwa Pemohon pada saat proses balik nama termasuk dan tidak terbatas pada saat pembuatan Akta Jual Beli (AJB) sama sekali tidak dilibatkan, maka semua dokumen-dokumen bukti yang terkait dengan rumah bersama aquo hanya dikuasai oleh mantan suami Pemohon. Sebagai subyek yang menolak/tidak menghendaki pembagian harta bersama, atau hanya ingin menguasai/memilikinya sendiri, memintanya kepada mantan suami Pemohon adalah ilusi/mustahil. (iii) Bahwa sertifikat berikut warkah tanah atas rumah bersama a quo adalah alat bukti hak atas tanah sebagai hasil kegiatan pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendaftaran tanah. (iv) Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, institusi pemerintah yang berwenang untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah di antaranya dan terutama adalah Kantor Pertanahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Pertanahan. (v) Bahwa dalam rangka penyelenggaraan keterbukaan informasi publik, Kantor Pertanahan yang dipimpin oleh Kepala Kantor Pertanahan berkewajiban untuk menyediakan informasi publik di bidang pertanahan sebagaimana diatur berdasarkan UU No. 14 12 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan perundang-undangan di bawahnya. (vi) Bahwa sebagai pihak yang berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 128 BW berhak atau setidaknya turut berhak atas harta bersama berupa tanah berikut bangunan rumah diatasnya yang terletak di Mansion Park Blok. MP. I Kav. No. 10 Citraland City Kelurahan Jeruk Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, maka Pemohon demi hukum tentunya berhak atas setiap informasi mengenai tanah berikut bangunan rumah diatasnya tersebut diatas yang telah terdaftar dan/atau didaftarkan di Kantor Pertanahan Kota Surabaya I, hak Pemohon mana dijamin berdasarkan ketentuan Pasal 28F UUD 1945 yang menyebutkan: "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia." Hak konstitusional Pemohon atas Jaminan, Perlindungan, dan Kepastian Hukum yang Adil. (i) Bahwa untuk memperjuangkan hak-hak Pemohon atas harta bersama tersebut di atas, Pemohon telah mengambil langkah- langkah hukum sebagai berikut: - Bahwa Pemohon telah mencoba untuk meminta dokumen- dokumen transaksi jual-beli tanah berikut rumah diatasnya tersebut diatas kepada pihak penjual dalam hal ini PT Citraland Surya (sekarang PT Ciputra Development Tbk) di Surabaya, tetapi permintaan Pemohon tersebut ditolak dan sama sekali tidak digubris; - Bahwa Pemohon telah mencoba untuk meminta salinan Akta Jual Beli (AJB) kepada Anita Lucia Kendarto, SH., M.Kn, 13 PPAT di Surabaya, tetapi permintaan Pemohon tersebut ditolak bahkan sama sekali tidak digubris; - Bahwa Pemohon telah mencoba untuk meminta salinan Perjanjian Kredit berikut dokumen-dokumen pendukung lainnya kepada pihak PT. Bank Permata Tbk (dahulu PT Bank Bali) di Surabaya, tetapi permohonan tersebut ditolak bahkan sama sekali tidak digubris; - Bahwa Pemohon telah mencoba meminta informasi berupa salinan sertifikat berikut warkah tanah atas rumah gono-gini tersebut diatas kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I melalui mekanisme permohonan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, tetapi ditolak dengan alasan bahwa informasi yang Pemohon minta adalah informasi yang dikecualikan (bukti P-15). - Bahwa Pemohon telah mencoba mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur (KIP JATIM) sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (bukti P-16), tetapi proses penyelesaian sengketanya ternyata berlangsung secara berlarut-larut, dan hingga permohonan ini diajukan belum juga diberikan putusan, demikian juga tidak terdapat kepastian mengenai kapan sengketa informasi publik tersebut akan diberikan putusan. - Bahwa Pemohon telah mengajukan gugatan pembagian harta gono-gini kepada Pengadilan Negeri Surabaya di Provinsi Jawa Timur dengan register perkara Nomor: 458/Pdt.G/2022/Pn.Sby (bukti P-17), dan pada saat permohonan ini diajukan telah tiba pada agenda sidang pembuktian yang berlangsung mulai hari Senin tanggal 22 Agustus 2022. Terhadap gugatan Penggugat, pihak Tergugat dalam hal ini mantan suami Pemohon melalui kuasa 14 hukumnya telah mengajukan eksepsi diantaranya dengan alasan bahwa gugatan Pemohon kabur (Obscuur Libel), terutama karena dalam gugatan Pemohon tidak menyebutkan 'batas-batas tanah' atas rumah gono-gini aquo sebagai obyek sengketa sesuai dengan batas-batas tanah sebagaimana tercantum dalam sertifikat dan warkah tanah. - Bahwa Pemohon telah berusaha untuk memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa perkara Nomor: 458/Pdt.G/2022/Pn.Sby tersebut diatas untuk memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I untuk membawa dan menunjukkan salinan sertifikat berikut warkah tanah atas harta bersama tersebut diatas di depan sidang pembuktian perkara perda tersebut diatas serta memberikan salinannya kepada Pemohon, tetapi permohonan Pemohon tidak dikabulkan atau setidaknya tidak memperoleh tanggapan. (ii) Bahwa langkah-langkah hukum yang telah Pemohon lakukan tersebut di atas adalah langkah-langkah hukum untuk memperjuangkan hak Pemohon atas pembagian harta bersama setelah putusnya perkawinan antara Pemohon dan mantan suami Pemohon. Hak Pemohon untuk melakukan langkah hukum atas pembagian harta gono-gini pada hakikatnya adalah hak untuk membebaskan diri dari keterikatan Pemohon atas harta persatuan akibat perkawinan (gono-gini), suatu hak yang secara historis berangkat dari paradigma Hukum Perdata Romawi sebagaimana tertuang dalam Corpus Iuris Civilis (institutie) lebih khusus dalam transformasinya sebagai konsep "Actio Communi Dividundo", sebuah konsep yang berangkat dari prinsip (beginsel) bahwa terhadap harta bersama: "No one is to be compelled to remain as co-owner or partner against his will" (Geoffrey MacCormack, The Actio Communi dividundo in Roman and Scots Law, in The Roman Law Tradition, Edited by A.D.E. Lewis & D.J. Ibbetson, Cambridge University Press, Cambridge, 15 1994, p. 160). Jadi berdasarkan prinsip ini, "Tidak seorang pun dari mereka yang turut berhak atas harta bersama boleh dipaksa membiarkan harta bersama tetap dalam keadaan tidak terbagi secara bertentangan dengan kehendaknya". Prinsip inilah yang eksplisit-enumeratif telah dituangkan pula ke dalam hukum perdata positif kita hari ini, misalnya Pasal 1066 KUHPerdata. Selanjutnya norma "core" yang secara intrinsik melekat pada prinsip tersebut diatas adalah setiap orang wajib untuk secara sungguh-sungguh menghormati nilai-nilai yang mendasari lembaga hukum perkawinan berikut segala konsekuensi hukumnya. Karena itu "negara/pemerintah berkewajiban hukum untuk memenuhi hak-hak (konstitusional) Pemohon terhadap harta gono-gini, termasuk dengan memberikan akses terhadap segala informasi yang terkait dengan harta gono-gini yang menjadi hak Pemohon", berdasarkan informasi mana Pemohon dapat memperjuangkan hak-hak Pemohon atas rumah gono-gini tersebut di atas. (iii) Bahwa atas setiap langkah-langkah hukum yang telah Pemohon lakukan tersebut di atas, Pemohon berhak untuk diberikan perlindungan, kepastian hukum, dan keadilan sebagai hak-hak konstitusional Pemohon sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; (i) Bahwa sebagaimana telah Pemohon kemukakan, permohonan informasi berupa salinan sertifikat berikut warkah tanah atas harta bersama yang telah Pemohon ajukan kepada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I ditolak begitu saja dengan alasan bahwa informasi berupa salinan sertifikat berikut warkah tanah adalah informasi yang "dikecualikan", yaitu berdasarkan 16 ketentuan Pasal 12 ayat (4) huruf (i) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa: "Informasi yang dikecualikan meliputi buku tanah, surat ukur, dan warkahnya." (dengan materi muatan yang hakikatnya sama, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia telah dicabut dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pelayanan Informasi Publik). Bahwa dengan menyebutkan bahwa buku tanah, surat ukur, dan warkanya sebagai informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf (i) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tersebut diatas, ketentuan tersebut diatas jelas merujuk pada pengecualian informasi publik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf c, Pasal 17 huruf g, Pasal 17 huruf h angka 3, dan Pasal 20 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang masing-masing berbunyi sebagai berikut: Pasal 6 ayat ((3) huruf c: "Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi." Penjelasan Pasal ini menyebutkan: Cukup jelas. Pasal 17 huruf g: "Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat 17 seseorang." Penjelasan Pasal ini menyebutkan: Cukup jelas. Pasal 17 huruf h angka 3: "Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang." Penjelasan Pasal ini menyebutkan: Cukup jelas. Pasal 20 (1): "Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f tidak bersifat permanen." Penjelasan Pasal ini menyebutkan: Cukup jelas. Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang di dalamnya berisi istilah-istilah yang makna leksikalnya bersifat terlalu umum tersebut diatas, dalam hal ini istilah-istilah "hak-hak pribadi." "isi akta otentik yang bersifat pribadi", "rahasia pribadi": yaitu "kondisi keuangan", "aset", "pendapatan", dan bahwa UU No. 14 Tahun 2018 sama sekali tidak memberikan penjelasan apa-apa terhadap istilah-istilah tersebut diatas, maka termasuk informasi publik di bidang pertanahan lebih khusus salinan sertifikat berikut warkah tanah yang disimpan/dikuasai oleh setiap badan publik yang berwenang menyelenggarakan pendaftaran tanah telah ditafsirkan sebagai informasi yang dikecualikan, mengingat: (1) setiap sertifikat tanah adalah akta otentik, (2) di dalamnya terkandung informasi mengenai hak-hak pribadi subyek hukum atas suatu bidang tanah, yaitu (3) tanah baik dalam maknanya sebagai kondisi keuangan, aset, dan/atau pendapatan, sebagai rahasia pribadi. Penafsiran semacam ini bagaimanapun dimungkinkan 18 karena UU No. 14 Tahun 2008, sekali lagi, sama sekali tidak memberikan penjelasan apa-apa terutama terhadap makna, pengertian, dan ruang lingkup istilah-istilah "hak- hak pribadi", "isi akta otentik yang bersifat pribadi", "rahasia pribadi" yaitu: "kondisi keuangan", "aset", dan "pendapatan". Konsekuensinya, hanya pribadi yang namanya tercantum dalam sertifikat dan/atau warkah tanah saja dalam hal ini mantan suami Pemohon yang dianggap berhak atas informasi di bidang pertanahan termasuk informasi yang tercantum di dalam salinan sertifikat dan/atau warkah tanah. Adapun Pemohon yang namanya tidak tercantum terutama dalam Sertifikat Tanah dianggap tidak berhak atas informasi di bidang pertanahan a quo. Selanjutnya berdasarkan Pasal 20 (1) UU No. 14 Tahun 2008 yang menyebutkan, "Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f tidak bersifat permanen," kata-kata "tidak bersifat permanen" secara akontrario dapat ditafsirkan bahwa pengecualian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g dan huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah bersifat permanen atau bersifat imperatif sehingga tidak dapat disimpangi. Ketentuan ini dengan demikian semakin menutup akses pemohon atas informasi berupa salinan sertifikat berikut warkah tanah atas rumah bersama yang untuk sebagian adalah hak Pemohon. Sebagai pihak yang berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 128 BW demi hukum ikut berhak atas harta bersama, pengecualian informasi yang tertuang baik dalam sertifikat dan/atau warkah tanah yang didasarkan pada dapat ditafsirkannya istilah-istilah tersebut diatas secara bertentangan dengan hak-hak hukum Pemohon bagaimanapun telah 19 menghalangi hak Pemohon terhadap akses informasi berupa salinan sertifikat berikut warkah tanah yang disimpan dan/atau dikuasai oleh badan publik yang berwenang menyelenggarakan pendaftaran tanah (Kantor Pertanahan Kota Surabaya I), sehingga secara konstitusional, hak Pemohon atas informasi sebagaimana dijamin berdasarkan Pasal 28F UUD 1945 dirugikan. Lebih jauh dari kerugian konstitusional tersebut di atas, mengingat informasi tersebut diatas sangat Pemohon butuhkan untuk kepentingan memperjuangkan hak-hak hukum Pemohon dalam gugatan pembagian harta bersama, dalam proses hukum mana Pemohon berhak atas jaminan kepastian hukum dan keadilan (fair trial), terhalangnya hak Pemohon untuk memperoleh informasi akhirnya merugikan pula hak-hak konstitusional Pemohon, baik itu hak atas properti maupun hak atas kepastian dan keadilan sebagaimana dijamin oleh Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. (ii) Bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi yang telah Pemohon ajukan kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur (KIP JATIM) ternyata berlangsung secara berlarut-larut. Interval waktu sidang dari sidang yang satu ke persidangan berikutnya bahkan memakan waktu hingga berbulan-bulan. Terbukti bahwa sejak Pemohon mengajukan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur (KIP JATIM) pada tanggal 11 Januari 2022 hingga permohonan ini diajukan belum juga diberikan putusan, atau proses penyelesaian sengketanya telah berlangsung sekitar 225 (dua ratus dua puluh lima) hari lamanya sejak Pemohon mengajukan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi yang bersangkutan, dan bahwa tidak jelas pula kapan sengketa informasi tersebut akan diberikan putusan. Hal ini terjadi karena berlakunya Pasal 38 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 20 Informasi Publik yang menyebutkan: "Proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja." Adanya kata "dapat" dalam ketentuan tersebut menyebabkan penyelesaian sengketa informasi yang Pemohon ajukan berlangsung secara berlarut-larut tanpa ada kepastian mengenai kapan sengketa tersebut akan diberikan putusan, hal mana merugikan hak-hak konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin oleh Pasal 28F UUD 1945, dan pada akhirnya merugikan pula hak-hak konstitusional Pemohon baik atas properti, hak atas kepastian hukum, dan hak atas keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. (iii) Bahwa dengan berlakunya Pasal 45 (1) UU No. 14 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa: "Badan Publik harus membuktikan hal-hal yang mendukung pendapatnya apabila menyatakan tidak dapat memberikan informasi dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 35 ayat (1) huruf a," dan dengan berlakunya Pasal 45 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa: "Badan Publik harus menyampaikan alasan yang mendukung sikapnya apabila Pemohon Informasi Publik mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g," mengingat kedua ketentuan ini dalam struktur materi muatan UU No. 14 Tahun 2008 merupakan bagian dari BAB IX HUKUM ACARA KOMISI, maka telah terbuka peluang bagi Komisi Informasi untuk menafsirkan ketentuan tersebut sebagai ketentuan yang memberikan kewenangan kepada Komisi Informasi untuk memerintahkan badan publik untuk melakukan UJI KONSEKUENSI BERLAKU SURUT atau uji konsekuensi yang dilakukan setelah badan publik menolak permohonan informasi publik yang telah Pemohon ajukan, yaitu pada tahap penyelesaian sengketa informasi melalui ajudikasi 21 nonlitigasi oleh Komisi Informasi. Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 19 UU No. 14 Tahun 2008 yang menyebutkan: "Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang." Selain soal kepastian hukum, hal ini tentu mencederai rasa keadilan Pemohon sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, merugikan hak konstitusional Pemohon atas informasi sebagaima diatur dalam Pasal 28F UUD 1945, dan akhirnya merugikan hak konstitusional Pemohon atas properti sebagaimana diatur Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. (iv) Bahwa dengan berlakunya Pasal 2 ayat (4) UU No. 18 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyebutkan bahwa: "Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya," penentuan informasi publik sebagai informasi yang dikecualikan jelas lebih didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan kemanfaatan (utility) daripada keadilan (justice), sehingga hak konstitusional Pemohon atas informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28F UUD 1945, hak konstitusional Pemohon atas kepastian dan keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dan hak-hak konstitusional Pemohon atas properti sebagaimana diatur baik dalam Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 bagaimanapun menjadi dirugikan karena harus mengalah pada pertimbangan-pertimbangan utility. 22 (v) Bahwa setelah melalui beberapa kali persidangan di Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur (KIP JATIM), Pemohon menemukan fakta hukum bahwa penolakan permohonan informasi berupa salinan sertifikat berikut warkah tanah atas rumah gono-gini yang telah Pemohon ajukan oleh pihak Kantor Pertanahan Kota Surabaya I ternyata dilakukan tanpa melakukan UJI KONSEKUENSI sebelum melakukan penolakan. Tidak dilakukannya UJI KONSEKUENSI sebelum menolak permohonan Pemohon jelas merupakan suatu kesengajaan (dolus) yang berimplikasi hukum pidana yang merugikan Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 52 UU No. 14 Tahun 2008 yang menyebutkan: "Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta- merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-Undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)." Sebagai pihak yang telah dirugikan secara signifikan (+/- Rp. 4.000.000.000 ((empat milyar rupiah)) akibat ditolaknya permohonan informasi Pemohon oleh badan publik tanpa sebelumnya melakukan UJI KONSEKUENSI yang diharuskan oleh Pasal 19 UU No. 14 Tahun 2008, dan oleh sebab itu telah memenuhi unsur pidana berdasarkan ketentuan tersebut diatas, pengenaan denda maksimum sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada badan publik adalah tidak fair serta mencederai rasa keadilan Pemohon sebagaimana dijamin berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UU 1945, merugikan hak konstitusional Pemohon atas informasi sebagaimana dijamin Pasal 28F UUD 1945, dan akhirnya merugikan pula hak konstitusional Pemohon atas properti sebagaimana dimaksud 23 baik berdasarkan Pasal 28G ayat (1) maupun menurut Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi: Bahwa dengan telah ditolaknya permohonan Pemohon atas informasi berupa salinan sertifikat berikut warkah atas rumah gono-gini aquo oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I, berlarut-larutnya penyelesaian sengketa informasi oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, terjadinya praktik Uji Konsekuensi Berlaku Surut pada tahap penyelesaian sengketa informasi oleh Komisi Informasi, pengecualian informasi publik berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang lebih menekankan pertimbangan-pertimbangan kemanfaatan (publik) daripada keadilan, secara AKTUAL telah menyebabkan akses Pemohon atas informasi berupa salinan sertifikat berikut warkah tanah menjadi tertutup. Secara POTENSIAL, Ini pada akhirnya menyebabkan gugatan perdata Pemohon yang teregister dalam Perkara Nomor 458/Pdt.G/2022/Pn.Sby potensial ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvantkelijke verklard) oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo termasuk berdasarkan alasan bahwa gugatan Pemohon tidak memenuhi syarat formal dalam hal ini gugatan kabur (obscuur libel) karena Pemohon dalam substansi gugatan tidak mampu menunjukkan secara eksplisit mengenai batas-batas tanah rumah gono-gini aquo sesuai dengan batas-batas tanah yang tertuang baik dalam sertifikat maupun warkah tanah. Yurisprudensi mengenai ditolak/tidak diterimanya gugatan karena gugatan kabur (obscuur libel) akibat tidak menyebutkan secara eksplisit batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa sesuai dengan batas-batas tanah sebagaimana tercantum dalam sertifikat dan/atau warkah tanah merupakan ketentuan hukum acara perdata yang telah pula diterima sebagai Yurisprudensi Tetap, misalnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 1559 K/Pdt/1983 atau Putusan 24 Mahkamah Agung Nomor 1149 K/Sip/1975 yang intinya menyatakan bahwa gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas batas-batas tanah sengketa adalah gugatan kabur (obscuur libel) sehingga tidak memenuhi syarat formil serta harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima (niet onvantkelijke verklard). Selanjutnya dengan ditolak atau tidak diterimana gugatan Pemohon, hak Pemohon untuk meminta ganti kerugian yang berkeadilan kepada badan publik yang telah menyebabkan gugatan Pemohon ditolak atau tidak dapat diterima menjadi tidak mungkin, yaitu akibat ketentuan Pasal 52 UU No. 14 Tahun 2008 yang mengenakan denda maksimum kepada badan publik hanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Ketentuan ini tentu sekaligus dapat dijadikan rujukan bagi penentuan jumlah ganti kerugian dalam proses ajudikasi sipil. Situasi atau keadaan-keadaan tersebut diatas kiranya telah cukup untuk menyatakan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat spesifik, aktual dan/atau potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan akan terjadi. d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; Bahwa dengan telah ditolaknya permohonan Pemohon atas informasi berupa salinan sertifikat berikut warkah atas rumah gono-gini aquo oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I, berlarut-larutnya penyelesaian sengketa informasi oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, terjadinya praktik Uji Konsekuensi Berlaku Surut pada tahap penyelesaian sengketa informasi oleh Komisi Informasi, berlakunya kriteria-kriteria pengecualian informasi publik berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang lebih menekankan pertimbangan- pertimbangan kemanfaatan (publik) daripada keadilan, secara aktual telah menyebabkan akses Pemohon atas informasi berupa salinan sertifikat berikut warkah tanah menjadi sama sekali tertutup, yang pada akhirnya, secara potensial menyebabkan gugatan perdata 25 Pemohon atas pembagian harta bersama dapat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima kiranya telah memenuhi syarat adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian Pemohon dan berlakunya ketentuan-ketentuan dalam undang-undang yang dimohonkan pengujian tersebut diatas. e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; Sebagaimana telah Pemohon kemukakan pada bagian sebelumnya, kerugian konstitusional Pemohon akibat berlakunya ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf c, Pasal 17 huruf g, Pasal 17 huruf h angka 3, Pasal 20 ayat (1), Pasal 38 ayat (2), Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 2 ayat (4), dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah telah ditolaknya permohonan Pemohon atas informasi berupa salinan sertifikat berikut warkah tanah serta kemungkinan bahwa gugatan Pemohon perihal Pembagian Harta Gono-Gini di Pengadilan negeri Surabaya yang teregister dalam Perkara Nomor 458/Pdt.G/2022/Pn.Sby dapat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvantkelijke verklard). Hal demikian tidak akan terjadi atau setidaknya kemungkinan tidak akan terjadi apabila ketentuan-ketentuan tersebut di atas dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga institusi-institusi yang terkait berkewajiban untuk menyerahkan salinan sertifikat berikut warkah tanah kepada Pemohon, dan bahwa Pemohon selanjutnya dapat memperjuangkan hak-hak konstitusional Pemohon terhadap harta bersama yang menjadi hak Pemohon sebagaimana dijamin UUD 1945. III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN 3.1. Mohon apa yang telah Pemohon kemukakan pada bagian sebelumnya dianggap telah teruraikan pula pada bagian ini. 26 3.2. Fakta bahwa tanah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Kuasa kepada seluruh umat manusia adalah realitas bersifat "given", bukan pemberian negara atau pemerintah, bukan hadiah atau hibah dari kantor-kantor pertanahan yang vulgar atau samar-samar sering mengklaim sebagai entitas pemberi hak, bukan pula dibeli dari Tuhan oleh mereka pemilik uang, atau keberadaannya bukan atas jasa-jasa pahlawan mana pun, diantaranya telah melahirkan kesadaran (geist), sebagai hukum, yaitu bahwa hak atas tanah hakikatnya adalah hak bagi seluruh umat manusia tanpa terkecuali, sebagai komunitas, dan oleh sebab itu bersifat komunal. Negara paling liberal sekalipun mustahil dapat menyangkal realitas ini, terlebih negara kita yang berdasarkan ketentuan Pasal 33 UUD 1945 dan UUPA tegas memahami tanah sebagai obyek hak bersifat komunal. Setiap informasi yang berhubungan dengan perbuatan atau hubungan- hubungan hukum antara individu perseorangan dengan tanah dengan demikian harus diketahui oleh komunitas, apa pun ideologi, struktur, dan se-totaliter apa pun penguasa yang berkuasa atas komunitas yang bersangkutan. 3.3. Sejauh tentang hak-hak komunitas atas informasi mengenai hubungan- hubungan hukum antara individu perseorangan dengan benda tidak bergerak bernama tanah, kiranya tidak terdapat pertentangan atau konflik antara individu pemegang hak dan komunitas. Sebaliknya, interaksi hukum diantara keduanya justru merupakan elemen-elemen pembentuk norma hukum yang sifatnya saling mengakomodir baik itu hak individu maupun hak komunitas atas tanah. Dan dalam rangka pendaftaran tanah yang tunduk pada asas publisitas (publiciteit) sebagaimana juga dianut oleh UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), simbiosis mutualisme antara individu dan komunitas yang oleh eksistensialis lazim disebut eksistensi dalam ko-eksistensi, logika hukum yang terkandung dalam asas publisitas kiranya dapat dikemukakan dengan cara sebagai berikut: a. Di satu sisi komunitas secara hukum berkewajiban untuk menghormati hak-hak pribadi seseorang atas tanah. Kewajiban ini hanya dapat dilakukan apabila komunitas mengetahui setiap informasi mengenai 27 tanah yang menjadi hak seseorang, dan bahwa untuk mengetahui informasi tersebut, setiap informasi mengenai tanah yang disimpan oleh setiap institusi pertanahan yang berwenang harus pula dapat diakses oleh masyarakat umum. Bagaimana bisa masyarakat diwajibkan menghormati hak-hak seseorang atas tanah tanpa mengetahui informasi tentang tanah yang di klaim sebagai haknya, seperti halnya petugas razia yang tidak mungkin percara seseorang punya SIM tanpa orang itu menunjukkannya. b. Di sisi lain seseorang yang merasa berhak atas tanah juga berkepentingan agar tanah yang di klaim sebagai haknya itu diketahui oleh masyarakat umum, yaitu dengan mengumumkan setiap informasi yang berhubungan dengan tanah yang di klaim sebagai haknya itu, karena hanya melalui pengumuman itu masyarakat dapat diwajibkan untuk menghormati hak-haknya itu. c. Bahwa sejalan dengan ungkapan "law is logic rather than experience", hanya dengan konsisten memberlakukan hukum yang sejalan dengan logika hukum di atas hak-hak setiap orang atas kepastian hukum dan keadilan mengenai tindakan dan hubungan-hubungan hukum di bidang pertanahan dapat dijamin selaras dengan jiwa, 'roh', semangat, dan norma-norma hukum konstitusi. d. Lagi pula berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pendaftaran tanah, sebagian informasi yang terkandung dalam alat- alat bukti yang tentunya diajukan oleh seseorang untuk mendukung klaim haknya atas suatu bidang tanah telah diumumkan dalam proses pendaftaran tanah (mis. Pasal 26 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah), sehingga menentukan informasi yang tercantum baik dalam sertifikat dan warkah yang berisi data fisik dan data yuridis sebagai informasi yang dikecualikan adalah sesat relevansi. e. Itulah sebab, misalnya dalam kasus Mrsurender Pal Singh vs Gnctd, Komisi Informasi Pusat Meghalaya secara tepat dan tegas menyatakan bahwa: “The land is open and transaction of change of ownership of a particular piece of land is registered with Registrar for being recorded as admissible evidence of that ownership for public to 28 know. Registration is notification to society and evidence of the transaction and not an affair to be kept secret." (Terjemahan bebas: "Tanah itu terbuka dan transaksi perubahan kepemilikan atas suatu bidang tanah tertentu didaftarkan pada pendaftar untuk dicatat sebagai bukti kepemilikan yang dapat diterima untuk diketahui publik. Pendaftaran adalah pengumuman kepada masyarakat dan bukti transaksi serta tidak dimaksudkan untuk dirahasiakan" (Meghalaya Central Information Commission, File No; CIC/SA/A/29/2014/000462, tanggal 29 Desember 2014, dapat diakses di: https://indiankanoon.org/doc/187648460/. 3.4. Bahwa "ratio" asas publisitas di bidang pendaftaran tanah tersebut diatas merupakan derivasi bersifat imperatif sebagai satu-satunya cara untuk mewujudkan apa yang oleh Pasal 19 ayat (1) UU No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) disebut sebagai "kepastian hukum" (rechts zekerheid), termasuk dalam pengertian bahwa setiap subyek hukum yang secara hukum berhak atas benda lebih khusus Pemohon yang berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 28 BW berhak atas harta bersama berupa tanah, tidak menjadi kehilangan hak atas akses informasi mengenai benda (tanah) yang secara hukum justru menjadi hak Pemohon. 3.5. Bahwa sejauh mengenai informasi di bidang pertanahan, dasar hukum tanah nasional kita adalah hukum adat sebagaimana dimaksud dalam UUPA (Pasal 5 dan penjelasannya serta penjelasan umum III (1) UUPA). Salah satu prinsip hukum adat di bidang pertanahan adalah tunai dan "TERANG". Mengenai prinsip yang disebut terakhir, yaitu TERANG, hanya proposisi bahwa "setiap informasi di bidang pertanahan termasuk informasi yang tertuang dalam sertifikat berikut warkah tanah harus dibuka untuk umum" yang koheren dengan prinsip a quo. Demikian pula PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah telah konsisten dengan pendirian UUPA. Hal ini misalnya dapat dilihat dari tujuan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam PP No. 24 Tahun 1997 yaitu untuk memberikan kepastian hukum (legal certainty), untuk tujuan mana informasi di bidang pertanahan pada dasarnya bukan hanya hak 29 individu yang namanya tercantum dalam sertifikat dan/atau warkah tanah, melainkan juga hak komunitas yang harus mengetahui segala informasi yang berkaitan dengan hak-hak individu a quo atas tanah yang diklaim sebagai haknya. Pasal 3 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah menyebutkan: "Pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan." Selanjutnya Pasal 3 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah menyebutkan: "Tujuan pendaftaran tanah adalah untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang- bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar." Ini menunjukkan bahwa hak atas informasi yang tercantum dalam sertifikat dan/atau warkah tanah bukan hanya hak perseorangan yang namanya tercantum dalam sertifikat dan/atau warkah tanah, melainkan juga masyarakat, lebih khusus masyarakat yang memiliki hak dan/atau kepentingan. Lebih dari itu, sebagaimana telah Pemohon kemukakan pada bagian terdahulu, hak atas informasi mengenai tanah justru merupakan hak masyarakat secara keseluruhan, lebih khusus pihak- pihak yang berkepentingan. Mengenai "pihak-pihak yang berkepentingan" pihak-pihak ini harus ditafsirkan sebagai "setiap Warga Negara Republik Indonesia dan/atau pihak lain, terutama Setiap Warga Negara Indonesia yang memiliki "legitimate interest" atas informasi mengenai tanah sejalan dengan hak-hak komunitas untuk mengetahui setiap informasi di bidang pertanahan yang disimpan dan/atau dikuasi oleh setiap badan publik yang berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan informasi di bidang pertanahan. 3.6. Bahwa berdasarkan asas publisitas, hal-hal yang harus diumumkan oleh indvidu mengenai klaim-klaimnya tentang hak atas tanah, mengingat isu sentralnya adalah "hak", maka harus pula koheren dengan anatomi atau 30 elemen-elemen pembentuk "hak", elemen-elemen mana, demikian Ian Shapiro, terutama terdiri dari subyek, obyek, substansi, dan tujuan hak (Ian Saphiro, The Evolution of Rights in Liberal Theory, Cambridge University Press, New York, 1986), yang dalam konteks pelayanan informasi publik di bidang pertanahan terutama menyangkut data fisik dan data yuridis, yaitu sebagai berikut: Informasi mengenai Subjek Hak: Bahwa komunitas umum berhak atas informasi mengenai siapa subjek hak yang dinyatakan berhak atas suatu bidang tanah (identitas pemegang hak). Informasi mengenai Objek Hak: Bahwa komunitas umum berhak atas informasi mengenai setiap objek hak yang dihaki oleh setiap subjek hak (misalnya letak & batas-batas tanah). Informasi mengenai Substansi Hak: Bahwa komunitas umum berhak atas setiap informasi mengenai substansi hak subyek hak yang dinyatakan sebagai pemegang hak atas tanah (misalnya hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak- hak atas tanah lainnya). Informasi mengenai Tujuan Hak: Bahwa komunitas umum berhak atas setiap informasi mengenai tujuan hak yang dihaki oleh subyek hukum pemegang hak atas tanah, tujuan mana tentunya bergantung pada substansi hak sebagaimana telah dikemukakan diatas (misalnya: pendaftaran hak milik bertujuan untuk membuktikan hak kepemilikan (ownership) sebagai hak terpenuh dan terkuat atas suatu bidang tanah, berbeda dengan pendaftaran hak guna bangunan yang tujuannya terbatas pada pembuktian hak atas bangunan yang berdiri diatas suatu bidang tanah). 3.7. Bahwa berdasarkan elemen-elemen hak tersebut di atas, informasi di bidang pertanahan yang wajib dibuka untuk publik adalah setiap informasi di bidang pertanahan termasuk dan tidak terbatas pada setiap informasi 31 yang tercantum baik dalam sertifikat tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 20 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan: Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yag masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan" (periksa juga PP No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah), demikian juga setiap informasi yang terkandung dalam warkah tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan: "Warkah adalah dokumen yang merupakan alat pembuktian data fisik dan data yuridis bidang tanah yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran bidang tanah tersebut." 3.8. Bahwa berdasarkan "ratio" asas publisitas dalam pendaftaran tanah tersebut diatas, keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik justru harus dilihat sebagai UU yang dimaksudkan untuk lebih memberikan kepastian dan keadilan bahwa setiap informasi di bidang pertanahan, yang karena sifatnya harus dibuka untuk diketahui publik sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, adalah informasi yang bersifat terbuka untuk umum, terutama berdasarkan asas publisitas di bidang pendaftaran tanah. 3.9. Bahwa menurut konsideran UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik, "informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional, dan bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, dan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan 32 negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik, dan bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi." Berdasarkan konsideran tersebut diatas, pernyataan bahwa "hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia" juga berarti bahwa sepanjang subyek hukum memiliki hak, dalam hal ini hak asasi manusia sebagaimana dijamin berdasarkan UUD 1945, maka hak subyek hukum itu harus dihormati dan dilindungi. Hak Pemohon atas informasi pertanahan dalam hal ini informasi sebagaimana tertuang dalam sertifikat dan/atau warkah tanah merupakan hak asasi Pemohon, sehingga oleh sebab itu harus dihormati dan dilindungi, yaitu dengan tidak menutup atau memberikan akses atas informasi tersebut kepada Pemohon. 3.10. Bahwa UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, terutama berdasarkan Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah UU yang menganut asas-asas informasi terbuka sebagai berikut: "(1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik, (2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas, (3) Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana." Berdasarkan asas-asas tersebut di atas, keharusan untuk membuka setiap informasi publik adalah primer, sedangkan pengecualian informasi adalah sekunder. dengan kata lain, setiap informasi publik harus dibuka kecuali dinyatakan dikecualikan, bukan setiap informasi dikecualikan kecuali dinyatakan terbuka. Tujuannya tidak lain agar setiap subyek hukum yang berhak atas informasi, sebagai hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28F UUD 1945, dijamin dapat mengakses informasi publik, dan bahwa akses terhadap informasi publik harus dapat dilakukan secara "cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana." Mengenai makna cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana, Penjelasan Pasal 2 ayat (3) UU No. 14 Tahun 2008 menyebutkan: "Yang dimaksud dengan “tepat waktu” adalah pemenuhan atas permintaan Informasi dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya. Cara 33 sederhana adalah Informasi yang diminta dapat diakses secara mudah dalam hal prosedur dan mudah juga untuk dipahami. Biaya ringan adalah biaya yang dikenakan secara proporsional berdasarkan standar biaya pada umumnya." 3.11. Bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf d UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, salah satu tujuan diundangkannya UU No. 14 Tahun 2008 adalah "untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan." Tujuan ini mustahil dapat diwujudkan apabila ketentuan mengenai pengecualian informasi publik sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 justru menghalangi warga negara yang secara hukum berhak atas suatu benda menjadi kehilangan hak atas informasi mengenai suatu benda yang menjadi haknya, seperti halnya Pemohon yang walaupun berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 28 BW berhak atas benda bersama berupa tanah menjadi kehilangan hak atas informasi mengenai tanah yang bersangkutan. 3.12. Bahwa Pasal 4 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur hak-hak pemohon informasi sebagai berikut: "Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini, Setiap Orang berhak melihat dan mengetahui Informasi Publik, menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik, mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini dan/atau menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut, Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini." Berdasarkan hak-hak pemohon informasi tersebut di atas, maka hak Pemohon untuk mengetahui informasi atas benda bersama dalam hal ini tanah berikut rumah diatasnya yang secara konstitusional dijamin berdasarkan Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat 34 (4), dan Pasal 28F UUD 1945 tidak mungkin terpenuhi apabila informasi pertanahan yang terkandung baik dalam sertifikat maupun warkah tanah ditentukan sebagai informasi yang dikecualikan. 3.13. Masalah inheren yang melekat pada UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik bukanlah masalah mengenai "apakah hak warga negara untuk mengakses informasi publik perlu dibatasi atau tidak" karena dalam hukum-hukum paling primitif dan paling liberal bahkan paling kapitalis sekalipun, hak-hak (bebas) individu termasuk hak individu atas informasi publik tentunya perlu bahkan harus dibatasi, seperti halnya ketentuan International Covenant on Civil and Political Rights 1966 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights yang walaupun pada Pasal 19 ayat (2) menyatakan: "Everyone shall have right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other media of his choice," tetapi dalam ketentuan Pasal 19 ayat (3) menyebutkan: "The exercise of the rights provided for in paragraph 2 of this article carries woth it special duties and responsibilities—It May therefore be subject to certain restrictions, but these shall only be such as are provided by law and are necessary: for respect of the rights or reputations of others." Demikian pula misalnya berdasarkan Freedom of Information Act Amerika Serikat yang diantaranya mengecualikan personal privacy, atau Official Information Act 1997 Thailand yang diantaranya mengecualikan the right of privacy sebagaimana pernah dirujuk oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XIV/2016 tanggal 11 Januari 2017. Lebih jauh dari itu, masalah inheren UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah penentuan informasi publik sebagai informasi yang dikecualikan. Hak-hak individu dalam hal ini hak-hak konstitusional individu termasuk atas informasi memang perlu bahkan harus dibatasi. Pernyataan hukum umum bahwa "hak selalu berkorelasi dengan kewajiban" tentu berarti bahwa terdapat kewajiban yang 35 membatasi hak. Tetapi mengenai sejauh mana, pada saat kapan, dan dengan kriteria-kriteria apa pembatasan terhadap hak-hak individu warga negara terhadap akses informasi publik dapat dilakukan secara sah dalam arti valid (bukan legitimate) oleh negara, ini adalah persoalan hukum lebih lanjut yang menurut catatan Pemohon hingga kini belum dijawab secara memuaskan oleh Mahkamah. Seperti pernah dikatakan Paton: “It may be doubted that whether any philosophy will ever solve the problem of the ethical relationship of the individual and community. If we treat the individual personality as an end in it self, we must also admit that it is only in society that the true development of personality can be achieved. But how far may society go in sacrificing the individual in order to secure what are deemed social ends?...”(G. W. Paton, A Tex Book of Jurisprudence, 2nd Ed, Clarendon Press, Oxford, 1951, p. 109). Jika kita tidak terlebih dahulu menjawab pertanyaan tersebut diatas, lalu kemudian tiba-tiba menyatakan bahwa pengecualian informasi publik sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah konstitusional hanya dengan argumen bahwa pembatasan hak konstitusional individu warga negara adalah sesuatu yang konstitusional, maka pernyataan tersebut bagaimanapun adalah pernyataan "paling simplistis" yang sifatnya "jumping conclusion"—suatu pernyataan yang semangatnya "membatasi secara excessive hak-hak konstitusional Individu seperti halnya John Austin dan/atau para pengagung ajaran-ajaran legal positivism lainnya. Berbagai bentuk ketidakadilan mulai dari derajat yang paling kecil hingga paling masif yang dalam dunia hukum Indonesia telah lama disebabkan oleh ajaran ini, lebih khusus di bidang kriteria hukum penentuan informasi publik sebagai informasi yang dikecualikan (exemptions), kiranya sudah saatnya untuk diakhiri oleh Mahkamah, dan jika perlu, sejalan dengan doktrin cogito ergo sum, menyatakan ajaran legal positivism dalam dunia hukum indonesia sebagai "kejahatan berpikir". 3.14. Hukum tidak mungkin dapat dimengerti tanpa melihatnya sebagai hak dan kewajiban. Mengingat eksistensi hak dan kewajiban harus dipertimbangkan secara proporsional, maka termasuk dalam pengertian proporsional adalah pertimbangan-pertibangan "non hak" (eksternal 36 hukum) tidak boleh menegasikan "hak". Penentuan informasi publik sebagai informasi yang dikecualikan dengan demikian tidak boleh menegasikan hak-hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara atas informasi mengenai benda (tanah) yang justru menjadi hak hukum pemohon yang dikuasai oleh setiap badan publik yang berwenang menyelenggarakan kegiatan pendaftaran tanah (i.c. Kantor Pertanahan Kota Surabaya I). 3.15. Dan bahwa dengan adanya frase "hak-hak pribadi" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c UU No. 14 Tahun 2008, frasa "isi akta otentik yang bersifat pribadi" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g UU No. 14 Tahun 2008, frasa "rahasia pribadi, yaitu: kondisi keuangan, aset, pendapatan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf h angka 3 UU No. 14 Tahun 2008, dan dengan berlakunya Pasal 20 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa: "Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f tidak bersifat permanen", hak-hak konstitusional Pemohon atas informasi mengenai harta bersama dalam hal ini salinan sertifikat berikut warkah tanah yang dikuasai dan/atau disimpan oleh badan publik yang berwenang menyelenggarakan pendaftaran tanah menjadi tidak dapat diakses. Dikatakan demikian karena seperti dapat dicermati bersama, frasa "hak-hak pribadi", frase "isi akta otentik yang bersifat pribadi", dan frasa "rahasia pribadi, yaitu: kondisi keuangan, aset, pendapatan" bagaimanapun adalah istilah-istilah yang makna leksikalnya bersifat terlalu umum/luas sehingga dapat saja ditafsirkan berbeda bahkan dapat ditafsirkan secara bertentangan dengan hak-hak konstitusional Pemohon atas informasi mengenai benda (tanah) yang secara hukum justru menjadi hak Pemohon. Interpretasi berbeda terhadap istilah-sitilah tersebut bahkan bersifat "pasti" karena UU No. 14 Tahun 2008 sama sekali tidak memberikan penjelasan apa-apa terutama mengenai dalam konteks apa istilah-istilah dan ruang lingkup istilah-istilah tersebut seharusnya dimaknai. Selanjutnya dengan berlakunya Pasal 20 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa: "Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, 37 huruf e, dan huruf f tidak bersifat permanen", ini juga berarti bahwa secara akontratio, Pasal 17 huruf g, h, i, dan j adalah ketentuan-ketentuan yang mengecualikan informasi publik secara permanen, termasuk ketentuan- ketentuan lain yang bunyi dan/atau makna leksikalnya bersifat mengecualikan informasi publik. Konsekuensinya, tidak terdapat kepastian hukum baik mengenai makna maupun ruang lingkup istilah- istilah tersebut, sehingga secara keliru dan bertentangan dengan ASAS PUBLISITAS di bidang pendaftaran tanah dapat pula ditafsirkan sebagai alasan untuk mengecualikan informasi-informasi pertanahan yang dikuasai dan/atau disimpan oleh badan-badan publik yang berwenang menyelenggarakan kegiatan pendaftaran tanah. Ini tentu konyol dan jelas keliru. 3.16. Sebagai mahluk dualis, baik sebagai pribadi maupun bagian dari masyarakat secara keseluruhan (social being), hak konstitusional seseorang termasuk hak atas informasi publik tentu saja dapat atau bahkan harus dibatasi. Persoalannya adalah, tanpa memberikan makna, pengertian, dan/atau ruang lingkup dari istilah "hak-hak pribadi" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c UU No. 14 Tahun 2008, istilah "isi akta otentik yang bersifat pribadi" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g UU No. 14 Tahun 2008, serta istilah "rahasia pribadi" baik berupa "kondisi keuangan", "aset", dan "pendapatan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf h angka 3 UU No. 14 Tahun 2008, hal yang telah dan dapat terus terjadi adalah ketidakpastian hukum karena SEMANTIK, makna, pengertian, dan/atau ruang lingkup istilah- istilah tersebut bagaimanapun bersifat terlalu umum (open texture/vague norm/evaluatif/kabur) sehingga dapat ditafsirkan berbeda, atau secara konseptual bersifat essentially contested concept. Lebih dari itu, istilah- istilah yang semantik bermakna, memiliki pengertian, dan/atau memiliki ruang lingkup yang terlalu umum dan luas tersebut justru telah dan dapat terus disalahgunakan. Seperti halnya catatan Anders Chydenius Foundation, salah satu masalah yang muncul di bidang pelayanan informasi publik adalah "The Misuse Of Privacy Exemptions" atau penyalahgunaan pengecualian informasi atas alasan privacy dalam 38 pelayanan informasi publik (see, The World's First Freedom of Information Act, Anders Chydenius' Legacy Today, Publications 2, Editor Juha Mustonen, Kokkola, 2006, p. 5). Kata kunci penyalahgunaan pengecualian informasi tersebut adalah tidak diberikanya informasi oleh badan publik kepada mereka yang justru berhak atas informasi, yaitu dengan alasan bahwa informasi yang dimohonkan adalah informasi yang "dikecualikan". 3.17. Bahwa dengan tidak memberikan penjelasan apa-apa mengenai makna dan ruang lingkup istilah-istilah "hak-hak pribadi", frase "isi akta otentik yang bersifat pribadi", dan frase "rahasia pribadi, yaitu: kondisi keuangan, aset, pendapatan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c, Pasal 17 huruf g, dan Pasal 17 huruf h angka 3 UU No. 14 Tahun 2008, ini juga berarti bahwa UU No. 14 Tahun 2008 tidak memberikan konteks dalam hal apa istilah-istilah tersebut seharusnya dimaknai dan/atau diberikan pengertian serta dibatasi ruang lingkupnya, sehingga ketentuan- ketentuan tersebut telah lalai bahkan gagal memberikan pedoman agar interpretasi terhadap istilah-istilah tersebut dilakukan secara tidak bertentangan misalnya dengan asas Noscitur Asociis (suatu hal diketahui dari associate-nya) dan asas Ejusdem Generis (suatu kata dibatasi maknanya yang khusus dalam genus/kelompoknya). Konsekuensinya berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, bahkan informasi yang tertuang dalam sertifikat dan/atau warkah tanah yang berdasarkan asas publisitas seharusnya dibuka untuk umum pun ditentukan sebagai informasi yang dikecualikan: "suatu interpretasi yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan legislasi yang karena terlalu umum gagal menjamin kepastian hukum bagi Pemohon. 3.18.Selanjutnya dengan tidak memberikan penjelasan apa-apa mengenai makna dan ruang lingkup istilah-istilah "hak-hak pribadi", frase "isi akta otentik yang bersifat pribadi", dan frase "rahasia pribadi, yaitu: kondisi keuangan, aset, pendapatan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c, Pasal 17 huruf g, dan Pasal 17 huruf h angka 3 UU No. 14 Tahun 2008, ini juga berarti bahwa UU No. 14 Tahun 2008, ini juga berarti bahwa ketentuan-ketentuan tersebut melegitimasi kemungkinan 39 interpretasi bahwa "teks legislasi" dapat dimaknai secara "tidak sesuai dengan konteksnya", yaitu dalam kasus ini melegitimasi bahwa istilah- istilah "hak-hak pribadi", frase "isi akta otentik yang bersifat pribadi", dan frase "rahasia pribadi, yaitu: kondisi keuangan, aset, pendapatan" dapat ditafsirkan secara bertentangan dengan ASAS PUBLISITAS di bidang pendaftaran tanah. Ini jelas keliru dan merugikan hak-hak konstusional Pemohon karena walaupun secara SEMANTIK istilah-istilah tersebut pada dasarnya bermakna "PRIBADI SESEORANG", tetapi dalam rangka ASAS PUBLISITAS, tidak semua informasi yang menyangkut PRIBADI SESEORANG harus ditutup apalagi DIRAHASIAKAN. Sebaliknya, sekali lagi berdasarkan ASAS PUBLISITAS dalam pendaftaran tanah, informasi mengenai PRIBADI SESEORANG tersebut justru harus dibuka. Nama pribadi dalam KTP yang disimpan di dompet seseorang, misalnya, memang bersifat informasi pribadi, tetapi begitu nama tersebut tertuang dalam sertifikat dan/atau warkah tanah yang disimpan oleh badan publik yang berwenang menyelenggarakan pendaftaran tanah, maka KARENA SIFAT, TUJUAN, dan/atau KEBERADAANNYA, nama orang itu harus dapat diakses oleh publik. Contoh lain, bayangkan saja jika misalnya "nama" seorang pejabat publik tidak boleh diketahui publik hanya karena "nama" seseorang adalah sesuatu yang bersifat pribadi; ini jelas "sangat tidak masuk akal". Itulah sebab, misalnya dalam hukum perdata, penentuan suatu benda sebagai benda bergerak/tidak bergerak bukan hanya ditentukan oleh fakta/kondisi/keadaan empirik suatu benda, melainkan pula karena sifat/tujuan/keberadaan benda. Lagi pula, pernyataan bahwa "informasi mengenai tanah adalah informasi yang dikuasi badan publik" sama maknanya dengan pernyataan bahwa "informasi mengenai tanah adalah informasi yang dapat diakses oleh komunitas publik", kecuali badan-badan publik memposisikan dirinya bukan sebagai organ negara—entitas kekuasaan publik, melainkan partikelir. 40 TENTANG ALASAN-ALASAN INKONSTITUSIONALITAS KETENTUAN PASAL 6 AYAT (3) HURUF C, PASAL 17 HURUF G, Pasal 17 HURUF H ANGKA 3, DAN PASAL 20 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK: 3.19. Pasal 6 ayat (3) huruf c UU No. 14 Tahun 2008 menyebutkan: "Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi." Mengenai apa yang dimaksud sebagai "hak-hak pribadi", penjelasan Pasal ini sama sekali tidak menyebutkan apa-apa, atau hanya menyebutkan: "Cukup jelas". Oleh sebab makna leksikal frasa "hak-hak pribadi" bersifat terlalu umum/luas, dan dengan tidak adanya penjelasan apa-apa terhadap frasa "hak-hak pribadi" a quo, maka setiap informasi termasuk informasi yang tertuang dalam sertifikat dan/atau warkah tanah, mengingat setiap sertifikat dan/atau warkah tanah sebagai alat bukti hak selalu berisi informasi yang terkait dengan hak-hak pribadi, misalnya nama pemegang hak, maka frase "hak-hak pribadi" sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini sekaligus dapat ditafsirkan sebagai ketentuan yang menentukan bahwa termasuk informasi yang dikecualikan dan tidak dapat diberikan oleh badan publik adalah informasi yang tertuang baik dalam sertifikat dan/atau warkah tanah. Dihubungkan dengan status hukum sertifikat yang berdasarkan Pasal 19 ayat (2) huruf C UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan Pasal 1 angka 20 atau Pasal 32 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ditentukan sebagai TANDA BUKTI HAK, maka dari sisi subjek hukum pemegang hak, yang dimaksud dengan tanda bukti hak adalah tanda bukti hak bagi subyek hukum yang namanya tercantum dalam sertifikat, yaitu sebagai pribadi yang berhak atas tanah yang bersangkutan. Karena itu berdasarkan Pasal 6 ayat (3) huruf c UU No. 14 Tahun 2008, sertifikat tanah sebagai tanda bukti hak yang berisi informasi hak-hak pribadi seseorang atas tanah jelas hanya dapat diberikan kepada pribadi yang namanya tercantum dalam sertifikat. Pasal 31 ayat (1) dan (3) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan: "Sertifikat tanah hanya dapat diterbitkan untuk kepentingan pemegang 41 hak". Konsekuensinya, badan publik yang menyelenggarakan urusan pelayanan informasi publik di bidang pendaftaran tanah hanya dapat memberikan sertifikat dan/atau warkah tanah kepada pribadi yang namanya tercantum dalam sertifikat tanah sebagai subyek pemegang "hak-hak pribadi" atas tanah, sedangkan bagi Pemohon yang namanya tidak tercantum dalam sertifikat menjadi tidak berhak walaupun berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 128 BW demi hukum ikut berhak atas tanah bersama yang telah terdaftar/didaftarkan pada institusi pendaftar tanah yang berwenang. Ketentuan hukum dalam hal ini Pasal 6 ayat (3) huruf c UU No. 14 Tahun 2008 yang memungkinkan untuk ditafsirkan demikian jelas merugikan hak konstitusional Pemohon atas informasi sebagaimana diatur baik dalam Pasal 28F UUD 1945, demikian pula merugikan hak konstitusional Pemohon atas properti sebagaimana diatur dalam Pasal 28 G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. 3.20. Pasal 17 huruf g UU No. 14 Tahun 2008 menyebutkan: "Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang". Mengenai apa yang dimaksud sebagai "isi akta otentik yang bersifat pribadi", penjelasan Pasal ini sama sekali tidak menyebutkan apa-apa, atau dalam penjelasannya hanya menyebutkan: "Cukup jelas". Leksikal atau gramatikal, makna istilah "isi akta otentik yang bersifat pribadi" sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut diatas juga bersifat terlalu luas atau lebih tepatnya tidak kontekstual sehingga dapat ditafsirkan secara bertentangan dengan hak-hak konstitusional Pemohon. Dikatakan demikian karena berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdata, setiap sertifikat tanah sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 20 PP No. 24 Tahun 1997 merupakan akta otentik yang di dalamnya tercantum nama subyek hukum pemegang hak atas tanah yang dibuktikan dengan sertifikat aquo, pemegang hak mana berdasarkan Pasal 17 huruf g UU No. 14 Tahun 2008 sekaligus dapat ditafsirkan sebagai subyek hukum yang memiliki 42 hak bersifat pribadi atas tanah. Dihubungkan dengan Pasal 31 ayat (1) dan (3) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan bahwa: "Sertifikat tanah hanya dapat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak", maka hanya pribadi hukum yang namanya tercantum dalam sertifikat dan/atau warkah tanah saja yang dianggap berhak atas sertifikat dan/atau warkah tanah. Akibatnya, hanya bagi pribadi yang namanya tercantum dalam sertifikat dan/atau warkah tanah saja badan publik berkewajiban untuk membuka akses informasi, tetapi tidak wajib membukanya bagi Pemohon yang namanya tidak tercantum dalam sertifikat dan/atau warkah tanah, walaupun berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 128 BW ikut berhak atas informasi berupa salinan sertifikat dan/atau warkah atas tanah yang disimpan oleh badan publik. Konsekuensi interpretatif yang disebabkan oleh suatu ketentuan bermakna terlalu umum demikian tentu tidak fair dan merugikan hak-hak konstitusional Pemohon baik atas informasi dan harta benda sebagaimana dimaksud Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. 3.21. Pasal 17 huruf h angka 3 UU No. 14 Tahun 2008 menyebutkan: "Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang". Mengenai apa yang dimaksud sebagai "rahasia pribadi", "kondisi keuangan", "aset", dan "pendapatan", penjelasan Pasal ini tidak menyebutkan apa-apa atau hanya menyebutkan: "Cukup jelas". Leksikal atau gramatikal, makna dan ruang lingkup frase "rahasia pribadi", "kondisi keuangan", "aset", dan "pendapatan" sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut diatas juga bersifat terlalu luas sehingga dapat ditafsirkan secara berbeda bahkan secara bertentangan dengan hak-hak konstitusional Pemohon. Dikatakan demikian karena hakikat pendaftaran tanah, entah itu menurut sistem pendaftaran positif, negatif, atau campuran (vide: Pasal 23, 32, dan 38 UUPA serta Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997) adalah 43 "PUBLIKASI" mengenai hak-hak atas tanah kepada publik. Tetapi dihubungkan dengan istilah "hak-hak pribadi" baik menurut Pasal 6 ayat (3) huruf c UU No. 14 Tahun 2008 maupun istilah "bersifat pribadi" menurut Pasal 17 huruf g UU No. 14 Tahun 2008 sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, maka dalam hubungannya dengan sertifikat sebagai alat bukti hak yang memuat nama subyek hukum pemegang hak sebagai pribadi yang berhak atas tanah, informasi mengenai sertifikat dan warkah tanah yang disimpan atau dikuasai oleh setiap institusi pendaftaran tanah bahkan selanjutnya dapat ditafsirkan sebagai "rahasia pribadi". Dikatakan demikian karena Pasal 18 ayat (2) huruf a UU No. 14 Tahun 2008 menyebutkan: "Tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g dan huruf h, antara lain apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis." Dihubungkan dengan istilah-istilah seperti "hak-hak pribadi" dan "bersifat pribadi" dalam ketentuan-ketentuan sebelumnya, istilah "rahasianya" sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2008 tersebut diatas juga dapat dimaknai sebagai rahasia pribadi, lebih tepatnya rahasia pribadi terhadap informasi terkait sertifikat dan/atau warkah tanah sebagai hak-hak pribadi dan/atau bersifat pribadi. Demikian pula mengenai istilah "aset", "kondisi keuangan", dan "pendapatan". Istilah-istilah ini juga bermakna terlalu luas sehingga bahkan dapat ditafsirkan secara bertentangan dengan hak-hak konstitusional Pemohon. Leksikal atau gramatikal, tanah dapat saja ditafsirkan, misalnya sebagai bentuk spesifik/spesies dari genus bernama aset, kondisi keuangan, atau pendapatan. Mahkamah Konstitusi, dalam putusannya Nomor: 21- 22/PUU-V/2007, misalnya, menyebutkan bahwa: "aset adalah bagian dari harta benda yang setiap orang berhak memilikinya dan negara wajib melindunginya". Adapun mengenai istilah "kondisi keuangan" dan "pendapatan", seperti halnya "aset", hukum dalam hal ini Hukum Perdata memahami "kondisi keuangan", "pendapatan" atau "aset" sebagai harta kekayaan (vermogen). Menurut Pasal 504 BW, harta kekayaan diantaranya terdiri dari benda bergerak dan benda tidak bergerak. Mengingat tanah adalah benda tidak bergerak, maka berdasarkan Pasal 44 17 huruf h angka 3 UU No. 14 Tahun 2008, termasuk informasi yang dapat dikecualikan adalah setiap informasi mengenai tanah, baik sebagai informasi mengenai kondisi keuangan, aset dan/atau pendapatan, yaitu sebagai informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi atau bersifat pribadi yang tertuang dalam sertifikat dan warkah tanah. Karena itu dengan berlakunya Pasal 17 huruf h angka 3 UU No. 14 Tahun 2008, informasi atas tanah sebagai aset termasuk sebagai kondisi keuangan maupun pendapatan, dengan cara tertentu dapat ditafsirkan sebagai informasi mengenai hak-hak pribadi atau bersifat pribadi sehingga termasuk informasi atas tanah sebagaimana tercantum dalam sertifikat/warkah tanah akhirnya juga dapat ditentukan sebagai informasi yang dikecualikan. Sebagai pihak yang berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 128 BW ikut berhak atas harta gono-gini, konsekuensi interpretatif yang disebabkan oleh berlakunya ketentuan- ketentuan tersebut merugikan hak-hak konstitusional Pemohon atas informasi berupa salinan sertifikat berikut warkah tanah atas rumah bersama yang dijamin berdasarkan Pasal 28F UUD 1945, Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, hanya karena nama Pemohon tidak ikut tercantum dalam sertifikat dan/atau warkah tanah. 3.22. Bahwa sekali lagi, leksikal atau gramatikal, istilah-istilah seperti "hak-hak pribadi", "rahasia pribadi", "akta otentik yang berisi informasi pribadi", demikian pula istilah-istilah seperti: "kondisi keuangan", "aset", atau "pendapatan" sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf c, Pasal 17 huruf g, dan Pasal 17 huruf h angka 3 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik tersebut diatas bagaimanapun adalah istilah-istilah yang baik secara "SEMANTIK" dan/atau "SINTAKTIK" memiliki makna terlalu luas, atau bahwa INTENSI dan EKSTENSI pengertiannya terlalu bersifat umum (mengenai Intensi & Ekstensi pengertian, periksa: Bruggink, Rechts Reflecties; "Grondbegrippen uit de rechtstheorie", alih bahasa B. Arief Sidharta, S.H., Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm. 53-70), sedangkan UU No. 14 Tahun 2008 tidak memberikan PENGERTIAN apa-apa terhadap istilah- istilah tersebut, demikian pula konteks pemaknaannya secara tegas 45 dan/atau eksplisit. Hart menyebut istilah-istilah umum semacam itu sebagai "the open texture of law", dan bahwa sebagai instrumen untuk menyatakan kaidah hukum, bahasa tidak selalu memiliki makna "core", tetapi juga "penumbra" (H.L.A. Hart, Positivism and the Separation of Law and Morals; "Harvard law Review, Vol. 71, 1958, p. 607). Aturan-aturan yang sifatnya terlalu luas semacam ini lazim disebut sebagai "NORMA KABUR" (VAGUE NORM). Makna umum istilah-istilah tersebut dapat saja diberikan PENGERTIAN berbeda-beda, terlebih jika para pembacanya— sebagaimana terjadi hingga kini—kerap mengabaikan prinsip EQUITY dalam membaca, menafsirkan, dan menerapkan aturan, terutama oleh mereka yang berkuasa/berwenang menafsirkan aturan. Dari sisi kewenangan, Hamid. S. Attamimi menyebut ketentuan-ketentuan yang bersifat terlalu umum sebagai kewenangan "Blanko Mandat"—suatu kewenangan yang cenderung, jika bukan selalu, melahirkan praksis- praksis "Maniak Diskresi"—suatu alasan kenapa seorang Philip Hamburger mengajukan sebuah pertanyaan ekstrim tetapi logis dan rasional, yaitu bahwa: "is administrative law unlawful?" (Philip Hamburger, Is Administratif Law Unlawful?, University of Chicago Press, United State of America, 2014). Dalam situasi semacam ini, tugas Mahkamah adalah menegasikan aturan-aturan yang maknanya bersifat terlalu umum, atau setidaknya memberikan penafsiran menurut prinsip logos masuk akal agar konstitusi sebagai grundnorm/the rule of recognition benar-benar menjadi pengawal yang secara fungsional konsisten dapat berfungsi untuk mendelegitimasi praksis-praksis habit of disobedience kekuasaan atas nama aturan dan diskresi menafsirkan aturan. 3.23. Dihadapkan pada aturan-aturan yang bersifat terlalu umum tersebut di atas, isu sentral yang harus dijawab dengan bijaksana dalam perkara ini tidak lain adalah: "apakah berdasarkan aturan-aturan umum yang menentukan informasi tertentu sebagai informasi yang dikecualikan, subyek hukum yang secara hukum bahkan demi hukum berhak atas suatu benda menjadi kehilangan hak atas informasi mengenai suatu benda yang menjadi haknya? Berdasarkan Pasal 6 ayat (3) huruf c, Pasal 17 huruf g, dan Pasal 17 huruf h angka 3 UU No. 14 Tahun 2008 tersebut 46 diatas, jawabannya tentu "menjadi kehilangan hak" karena ketentuan- ketentuan tersebut bagaimanapun bersifat imperatif sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 20 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2008 yang dapat Pemohon kemukakan di bawah ini. 3.24. Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 20 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa: "Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f tidak bersifat permanen", maka secara a contrario, ini juga berarti bahwa ketentuan Pasal 17 huruf h angka 3 UU No 14 Tahun 2008 adalah ketentuan yang bersifat IMPERATIF, MANDATORI, atau MEMAKSA, termasuk ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf c dan Pasal 17 huruf g UU No. 14 Tahun 2008 karena semua ketentuan ini pada dasarnya ditentukan sebagai ketentuan-ketentuan yang mengecualikan informasi publik yang berkaitan dengan "hak-hak pribadi", "bersifat pribadi", "rahasia pribadi", termasuk "kondisi keuangan", "aset", dan "pendapatan" sebagai "hak-hak pribadi", yang "bersifat pribadi", dan/atau sebagai "rahasia pribadi". Konsekuensinya, norma hukum sebagaimana terkandung dalam ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf c, Pasal 17 huruf g, Pasal 17 huruf h angka 3 UU No. 14 Tahun 2008, yaitu dalam hubungannya dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2008, akhirnya dapat bahkan harus ditafsirkan menjadi sebagai berikut: "bahwa setiap informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi, bersifat pribadi, rahasia pribadi, termasuk informasi atas kondisi keuangan, aset, dan pendapatan sebagai hak-hak pribadi, bersifat pribadi, dan/atau sebagai rahasia pribadi, harus dikategorikan, dinyatakan, atau ditentukan sebagai informasi yang dikecualikan." Dalam lingkup informasi di bidang pertanahan, kata "setiap" dalam Norma Hukum tersebut diatas selanjutnya juga dapat bahkan harus ditafsirkan menjadi sebagai berikut: "Bahwa Setiap Informasi Di Bidang Pertanahan Termasuk Setiap Informasi Yang Tercantum Dalam Sertifikat Dan Warkah Tanah Yang Disimpan Dan/Atau Dikuasai Oleh Institusi Yang Berwenang Menyelenggarakan Pendaftaran Tanah, Mengingat Di Dalamnya Terkandung Informasi Yang Berkaitan Dengan Hak-Hak Pribadi Seseorang Atas Tanah, Juga Harus Dikategorikan, Dinyatakan, 47 Atau Ditentukan Sebagai Informasi Yang Dikecualikan." Konsekuensinya, informasi yang tertuang dalam sertifikat dan warkah tanah dapat ditafsirkan atau bahkan harus ditentukan sebagai informasi yang dikecualikan. Sebagai pihak yang berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 128 BW ikut berhak atas harta gono-gini, konsekuensi interpretatif yang disebabkan oleh berlakunya ketentuan- ketentuan tersebut bagaimanapun merugikan hak-hak konstitusional Pemohon atas informasi berupa salinan sertifikat berikut warkah tanah atas rumah gono-gini yang dijamin berdasarkan Pasal 28F UUD 1945, demikian pula merugikan hak-hak konstitusional Pemohon atas peroperti sebagaimana diatur baik dalam Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, hanya karena nama Pemohon tidak ikut tercantum dalam sertifikat dan/atau warkah tanah atas rumah bersama. 3.25. Mengingat Pasal 6 ayat (3) huruf c, Pasal 17 huruf g, dan Pasal 17 huruf h angka 3 UU No. 14 Tahun 2008 tersebut diatas ditentukan sebagai ketentuan-ketentuan bersifat imperatif, maka UJI KONSEKUENSI pun sebenarnya tidak dimungkinkan. Bahwa dalam praktik UJI KONSEKUENSI dilakukan, tetapi secara hukum, hal tersebut adalah "ius contra legem". Masalah ini dengan demikian adalah masalah ketidakpastian norma, bukan masalah ketidakpastian penerapan norma. TENTANG ALASAN-ALASAN INKONSTITUSIONALITAS KETENTUAN PASAL 38 AYAT (2), PASAL 45 AYAT (1) DAN (2), PASAL 2 AYAT (4), DAN PASAL 52 UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK: 3.26. Bahwa Pasal 38 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2008 dapat ditafsirkan secara bertentangan dengan hak-hak konstitusional Pemohon atas kepastian waktu dan keadilan mengenai penyelesaian sengketa informasi oleh Komisi Informasi. Dikatakan demikian karena Pasal 38 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2008 menyebutkan: "Proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja." Kata-kata "paling lambat dapat" dalam ketentuan ini jelas mengandung pertentangan dalam dirinya sendiri. Kata-kata 48 "paling lambat" jelas bermakna "harus", sedangkan kata "dapat" jelas bermakna "tidak harus", sehingga proposisi norma hukum Pasal 38 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2008 menjadi sebagai berikut: "Proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dan tidak harus diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja." Norma demikian jelas mengandung contradictio in terminis sehingga waktu penyelesaian sengketa informasi akan sepenuhnya bergantung pada 'subyektivitas' atau 'selera' Majelis Komisi Informasi. Konsekuensinya tidak terdapat kepastian hukum mengenai kapan sengketa informasi yang ditangani oleh Komisi Informasi harus diberikan putusan. Hal ini tentu merugikan hak- hak konsitusional Pemohon baik itu hak atas informasi, atas properti, dan atas kepastian dan keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Mengenai jangka waktu penyelesaian sengketa informasi oleh Majelis Komisi Informasi yang berwenang, asas bahwa "setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) UU No. 14 Tahun 2008 menyiratkan pengertian bahwa jangka waktu penyelesaian sengketa informasi bagaimanapun HARUS DIBATASI. Tetapi frase "dapat" dalam ketentuan Pasal 38 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2008 jelas bersifat TIDAK TERBATAS WAKTU karena jangka waktu penyelesaian sengketa informasi sepenuhnya menjadi bergantung pada selera Majelis Komisi Informasi yang berwenang menyelesaikan sengketa informasi. Hal demikian jelas bertentangan dengan asas "cepat" dan "tepat waktu" sebagaimana telah dikemukakan diatas. Transformasi norma hukum konstitusi mengenai hak atas informasi sebagai asas perolehan informasi secara cepat dan tepat waktu sebagaimana diatur oleh legislasi menyebabkan frase "dapat" sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2008 otomatis bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945. 3.27. Bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa: "Badan Publik harus membuktikan hal-hal yang mendukung pendapatnya apabila menyatakan tidak dapat memberikan 49 informasi dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 35 ayat (1) huruf a", demikian juga Pasal 45 ayat (2) UU No 14 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa: "Badan Publik harus menyampaikan alasan yang mendukung sikapnya apabila Pemohon Informasi Publik mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g", kedua ketentuan ini kiranya dapat ditafsirkan sebagai ketentuan yang mengatribusikan kewenangan kepada Komisi Informasi untuk memerintahkan kepada badan publik untuk melakukan UJI KONSEKUENSI BERLAKU SURUT dalam proses penanganan sengketa informasi melalui ajudikasi nonlitigasi, yaitu karena Pasal 45 ayat (1) dan (2) tersebut diatas dalam struktur materi muatan UU No. 14 Tahun 2008 merupakan bagian dari BAB IX HUKUM ACARA KOMISI yang mengatur tentang acara penyelesaian sengketa melalui ajudikasi nonlitigasi, sehingga dapat ditafsirkan misalnya dengan cara sebagai berikut: "Pasal 45 ayat (1) dan (2) merupakan ketentuan yang mengatur tentang Hukum Acara Komisi. Hukum Acara Komisi diantaranya adalah hukum yang mengatur tentang kewenangan Komisi Informasi dalam menyelesaikan sengketa informasi. Mengingat Pasal 45 ayat (1) dan (2) UU No. 14 Tahun 2008 mengharuskan badan publik untuk membuktikan hal-hal yang mendukung pendapatnya apabila menyatakan tidak dapat memberikan informasi dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 35 ayat (1) huruf a dan menyampaikan alasan yang mendukung sikapnya apabila Pemohon Informasi Publik mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g, maka berdasarkan Pasal 45 ayat (1) dan (2) UU No. 14 Tahun 2008—sebagai bagian dari ketentuan Hukum Acara Komisi—maka Komisi Informasi berwenang untuk memerintahkan kepada badan pubilk termasuk untuk melakukan uji konsekuensi berlaku surut pada proses penyelesaian sengketa informasi oleh Komisi Informasi. Interpretasi demikian juga bertentangan dengan kaidah kewenangan sebagaimana terkandung dalam Pasal 19 UU No. 14 Tahun 2008 tersebut di atas kaena ketentuan 50 ini jelas hanya memberikan kewenangan kepada badan publik untuk melakukan uji konsekuensi sebelum mengambill keputusan terhadap setiap permohonan informasi, atau a contrario tidak berwenang (onbevoeg) setelah menolak permohonan informasi. Selain itu, yaitu dalam hal badan publik telah menolak permohonan informasi tanpa sebelumnya melakukan uji konsekuensi, dan oleh sebab itu merupakan perbuatan melawan hukum, memerintahkan badan publik untuk melakukan uji konsekuensi berlaku surut dalam proses penyelesaian sengketa informasi oleh Komisi Informasi juga berarti melegitimasi perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh badan publik, atau setidaknya memberikan kesempatan kepada badan publik untuk memperbaiki kesalahan yang telah merugikan Pemohon. Lebih dari itu, praktik yang didasarkan pada ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) yang dapat diinterpretasikan demikian terutama bertentangan dengan prinsip pertanggungjawaban hukum (legal responsibility), yaitu bahwa setiap orang harus bertanggung jawab atas setiap kesalahan yang telah dilakukan, bukan justru diampuni dengan mengorbankan para pencari keadilan di bidang pelayanan informasi publik. Komisi Informasi seharusnya langsung saja melakukan uji konsekuensi sendiri berdasarkan kewenangan yang dimiliki tanpa harus meminta dan menunggu hasil uji konsekuensi berlaku surut dari badan publik yang keputusannya telah menolak permohonan informasi sedang dipersoalkan oleh setiap pemohon informasi. Selain menambah berlarut-larutnya penyelesaian sengketa informasi, hal ini bagaimanapun mencederai hak Pemohon atas kepastian dan keadilan. 3.28. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No. 18 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa: "Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya", kata-kata "konsekuensi yang timbul" bagaimanapun 51 lebih merujuk pada "goal pursuance" yang merupakan ciri mendasar suatu kebijakan (policy) dalam hal ini kebijakan publik (public policy), dan pada saat yang sama tidak menekankan prinsip (principle/beginsel), terutama hak (right) dalam hal ini hak-hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara (citizen's constitutional rights) yang tidak lain merupakan elemen kunci pernyataan tentang keadilan sebagaimana terkandung dalam doktrin "ius suum cuique tribuendi" dalam menentukan suatu informasi publik sebagai informasi yang dikecualikan. Selanjutnya kata-kata "...menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya" bagaimanapun lebih mengandung ide-ide "legal utilitarianism", yaitu bahwa hukum, seperti pernyataan keliru seorang Bentham, tunduk pada doktrin "the greatest happiness for the greatest number". Ide dasar doktrin ini simplistis memahami kepentingan umum sebagai sesuatu yang dengan sendirinya bernilai bahkan paling bernilai. Konsekuensinya, hak-hak Pemohon sebagai individu warga negara dianggap harus selalu tunduk ketika berhadapan dengan kebijakan/kepentingan publik, yaitu dalam pengertian bahwa kepentingan publik adalah alasan sah untuk merampas hak-hak Pemohon, termasuk mengenai informasi atas suatu benda yang secara hukum (Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) justru adalah hak Pemohon. Adapun kata-kata: "atau sebaliknya" dalam kalimat "membuka informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada menutupnya atau sebaliknya" tidak mungkin dapat begitu saja diinterpretasikan secara akontrario sebagai: "membuka informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada menutupnya atau sebaliknya". Dikatakan demikian karena pernyataan bahwa: "menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya" sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (4) UU KIP jelas didasarkan pada pemikiran yang sifatnya mempertentangkan dua macam kepentingan yang seharusnya tidak saling dipertentangkan, yaitu kepentingan umum dan kepentingan individu—suatu pemikiran yang cacat epistemologis karena selama kedua kepentingan itu dipikirkan sebagai kepentingan 52 yang saling bertentangan, sampai kapan pun konklusinya tidak akan pernah tiba pada konklusi bahwa "kepentingan individu adalah diatas kepentingan umum". Kiranya tidak pernah terdapat pernyataan bahwa kepentingan individu berada diatas kepentingan umum bahkan sejak Kode Hammurabi diundangkan. Hubungan antara kepentingan umum dan kepentingan individu hanya dapat dijelaskan dengan memikirkannya sebagai satu-kesatuan logis elemen-elemen pembentuk norma hukum, suatu hubungan yang sifatnya komplementer sehingga keberadaan keduanya harus memperoleh tempat yang sama dalam merumuskan ide- ide tentang keadilan, yaitu keadilan sebagai "proporsionalitas"—antara kepentingan umum dan kepentingan individu. Tanpa memikirkannya sebagai demikian, maka ketentuan Pasal 2 ayat (4) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik akan cenderung dimanfaatkan sebagai legitimator efektif untuk menegasikan hak-hak Pemohon sebagai individu warga negara atas informasi mengenai suatu benda yang bahkan menurut hukum dalam hal ini Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 128 BW justru merupakan hak hukum Pemohon. Diperlukan penegasan eksplisit mengenai prinsip keadilan dalam menentukan informasi publik sebagai informasi yang dikecualikan, yaitu dengan mempertimbangkan baik kepentingan umum maupun individu secara proporsional, yaitu menurut prinsip "rights based policy". Tanpa penegasan demikian, pelayanan informasi publik dapat saja terus-menerus berjalan menurut dikte "government first right second", bukan "right first government second." Penentuan informasi publik sebagai informasi yang dikecualikan berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU KIP jelas-jelas telah merampas bukan hanya hak-hak konstitusional Pemohon atas informasi sebagaimana dijamin berdasarkan Pasal 28F UUD 1945, melainkan juga hak atas properti, kepastian dan keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 3.29. Bahwa berdasarkan Pasal 52 UU No. 14 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa: "Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa 53 Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-Undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)," pengenaan pidana denda maksimum sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada badan publik yang melakukan tindak pidana secara vulgar jelas bertentangan dengan ide-ide dasar keadilan sebagai kesetaraan sebagaimana terkandung dalam asas equality before the law, merugikan mereka-mereka yang telah dirugikan oleh badan-badan publik lebih besar dari pidana denda maksimum tersebut diatas, bertentangan dengan nalar yang sehat (verbod van onredelijkheid), dan dapat memicu, melegitimasi, bahkan mengesahkan praktik-praktik badan publik yang sifatnya menghindari tanggung jawab hukum secara tanpa hak (het verzuim van plicht onrecht te vermijden), sehingga oleh sebab itu merugikan hak-hak konstitusional Pemohon atas keadilan sebagaimana dimaksud terutama berdasarkan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Ketentuan Pasal 52 UU KIP vulgar berangkat dari pikiran-pikiran sebagaimana terkandung dalam adagium "the king can do no wrong", suatu pemikiran yang telah lama ditinggalkan. Pernyataan Hukum Perdata atau Hukum Administrasi bahwa "pemerintah selalu sanggup membayar", misalnya, adalah bukti bahwa frasa "paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 UU KIP, ex tunc telah menjadi "muatan lebih" yang merusak moralitas konstitusi. Dalam negara hukum, kebijakan (policy) secara tanpa syarat tunduk pada eksistensi dan dikte prinsip (principle), dan bahwa Yudikatif, seperti ditekankan Dworkin, harus konsisten berpegang pada proposisi bahwa: "Judges do not legislate— there is no line between rules and moral". Pernyataan bahwa "pengadilan tidak boleh mengadili kebijaksanaan (doelmatigheid)" adalah mitos archaic sisa-sisa spekulasi status naturalis versi Bentham yang sudah saatnya untuk diakhiri, dan bahwa memahami inkonstitusionalitas frase diatas bahkan tidak memerlukan penjelasan hukum apa pun. 54 ALASAN-ALASAN LAIN: 3.30. Bahwa institusi pemerintah yang berwenang menyelenggarakan pendaftaran tanah secara bertentangan dengan asas publisitas dan asas Noscitur a Sociis telah menafsirkan Pasal 6 ayat (3) huruf c, Pasal 17 huruf g, Pasal 17 huruf h angka 3, Pasal 20 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2008 sebagai dasar untuk menentukan bahwa termasuk informasi pertanahan yang dikecualikan adalah BUKU TANAH, SURAT UKUR, WARKAH, dan/atau DOKUMEN DATA FISIK DAN DATA YURIDIS sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II angka 21 dan 26 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pelayanan Informasi Publik (peraturan ini telah mencabut Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia). Penafsiran demikian terjadi karena istilah-istilah "hak-hak pribadi", "rahasia pribadi", "akta otentik yang berisi informasi pribadi", demikian pula istilah-istilah seperti: "kondisi keuangan", "aset", atau "pendapatan" sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf c, Pasal 17 huruf g, dan Pasal 17 huruf h angka 3 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik tersebut diatas memiliki makna leksikal dan/atau ruang lingkup pengertian yang terlalu luas, sedangkan UU No. 14 Tahun 2008 tidak memberikan penjelasan apa-apa terhadap istilah-istilah umum tersebut. 3.31. Bahwa institusi yang berwenang menyelesaikan sengketa informasi publik kiranya telah menafsirkan Pasal 45 ayat (1) dan (2) UU No. 14 Tahun 2008 sebagai dasar hukum untuk menyatakan bahwa Komisi Informasi berwenang memerintahkan badan publik melakuan uji konsekuensi berlaku surut dalam proses penyelesaian sengketa informasi melalui ajudikasi nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyebutkan: "Dalam hal ajudikasi dilakukan karena penolakan permohonan berdasarkan alasan pengecualian informasi, Majelis Komisioner melakukan penilaian terhadap hasil uji konsekuensi atas penetapan informasi yang 55 dikecualikan." Interpretasi demikian jelas bertentangan dengan Pasal 19 UU No. 14 Tahun 2008 yang menyebutkan: "Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang." TENTANG INKONSTITUSIONALITAS "NORMA" DAN ARGUMEN "PENERAPAN NORMA" 3.32. Argumen yang sering, jika bukan selalu, dikemukakan untuk menolak klaim-klaim inkonstitusionalitas UU terhadap UUD 1945 adalah argumen yang umumnya didasarkan pada dikotomi ketat antara "norma" dan "penerapan norma" yang tidak lain berangkat dari pemikiran positivist yang tegas mendikotomi "the matter of fact" dan "the matter of law", atau antara "law as it is" dan "law as it ought to be"—suatu dikotomi tidak tepat karena pernyataan bahwa kepastian hukum hanya sebagai kepastian aturan", atau "ketidakpastian hukum sebagai ketidakpastian aturan", adalah pernyataan yang sejak semula keliru, setidaknya simplistis. Jerome Frank menyebut harapan akan kepastian semacam itu sebagai "pikiran khayali" (Jerome Frank, Law & The Modern Mind, Anchor Books Donbeday & Company, Inc., New York, 1963) karena terdapat banyak situasi di mana ketidakpastian aturan justru merupakan penyebab terjadinya ketidakpastian fakta, yaitu fakta bahwa terdapat ketentuan- ketentuan dalam UU No. 14 Tahun 2008, yang karena terlalu umum, justru dapat diterapkan secara bertentangan dengan nilai-nilai yang mendasari aturan-aturan umum itu. Kelsen menyebut situasi ini sebagai "intended indeterminacy of the lower level" (Hans Kelsen, Introduction to the Problems of Legal Theory, Clarendon Press, Oxford, 1996, p. 78), yang dalam kasus ini harus disebut sebagai ketidakpastian aturan. Dalam situasi demikian, adalah kewajiban Mahkamah untuk menghentikan ketidakpastian penerapan aturan yang justru disebabkan oleh ketidakpastian aturan karena bersifat terlalu umum. Dan soal kepastian, sebagaimana telah menjadi pendirian Mahkamah dalam berbagai putusan, adalah masalah konstitusionalitas. 56 3.33. Penolakan badan publik atas informasi yang telah Pemohon ajukan dengan demikian tidak bisa didalilkan sebagai masalah penerapan aturan terlebih dengan alasan bahwa Pemohon dapat melakukan upaya tertentu dan/atau menempuh langkah-langkah hukum tertentu karena setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Satu langkah kaki saja setiap pemohon informasi publik meninggalkan kantor- kantor badan publik tanpa memperoleh informasi yang diminta padahal secara hukum (Ius) informasi yang dimohonkan seharusnya diberikan oleh badan publik, maka sejak saat itu pula hak-hak konstitusional para pemohon informasi publik telah dirugikan. Argumen-argumen demikian kiranya berangkat dari sisa pemikiran-pemikiran "legisme" yang sepanjang peradaban sejarah telah terbukti semakin meneguhkan ketidakadilan legislator dalam membuat UU. IV. PETITUM Berdasarkan uraian permohonan tersebut diatas, Pemohon dengan hormat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi kiranya berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut: 4.1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 4.2. Menyatakan bahwa frase "hak-hak pribadi" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bertentangan dengan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai mengecualikan setiap informasi publik yang tercantum dalam sertifikat dan/atau warkah tanah yang dikuasai oleh setiap badan publik yang berwenang menyelenggarakan kegiatan pendaftaran tanah; 4.3. Menyatakan bahwa frase "isi akta otentik yang bersifat pribadi" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bertentangan dengan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai mengecualikan setiap 57 informasi publik yang tercantum dalam sertifikat dan/atau warkah tanah yang dikuasai oleh setiap badan publik yang berwenang menyelenggarakan kegiatan pendaftaran tanah; 4.4. Menyatakan bahwa frase "rahasia pribadi, yaitu: kondisi keuangan, aset, pendapatan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bertentangan dengan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai mengecualikan setiap informasi publik yang tercantum dalam sertifikat dan/atau warkah tanah yang dikuasai oleh setiap badan publik yang berwenang menyelenggarakan kegiatan pendaftaran tanah; 4.5. Menyatakan bahwa Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bertentangan dengan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai mengecualikan setiap informasi publik yang tercantum dalam sertifikat dan/atau warkah tanah yang dikuasai oleh setiap badan publik yang berwenang menyelenggarakan kegiatan pendaftaran tanah; 4.6. Atau setidak-tidaknya, menyatakan bahwa frase "hak-hak pribadi" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c, frase "isi akta otentik yang bersifat pribadi" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g, frase "rahasia pribadi, yaitu: kondisi keuangan, aset, pendapatan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf h angka 3, dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mengecualikan/tidak berlaku bagi setiap subyek hukum yang berhak atas tanah termasuk berdasarkan titel harta bersama; 4.7. Menyatakan bahwa frase "dapat" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 58 4.8. Menyatakan bahwa Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai mengatribusikan kewenangan kepada Komisi Informasi untuk memerintahkan badan publik melakukan uji konsekuensi berlaku surut pada tahap penyelesaian sengketa informasi; 4.9. Menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai mengecualikan setiap informasi publik yang tercantum dalam sertifikat dan/atau warkah tanah yang dikuasai oleh setiap badan publik yang berwenang menyelenggarakan kegiatan pendaftaran tanah; 4.10. Menyatakan bahwa frase "pidana denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 4.11. Memerintahkan agar putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-17 sebagai berikut: 1. Bukti P- 1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Bukti P- 2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P- 3 : Fotokopi KTP Pemohon; 4. Bukti P- 4 : Fotokopi Surat Baptis Pemohon dari Gereja Kristen Abdiel Elyon; 59 5. Bukti P- 5 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 417/WNI/1993; 6. Bukti P- 6 : Fotokopi Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan di Proyek Perumahan Citraland City Surabaya Nomor: 24/829/XI/MP/94 tanggal 19 November 1994; 7. Bukti P- 7 : Fotokopi Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor 414 tanggal 24 November 1994 yang dibuat oleh Wahyudi Suyanto, S.H., Notaris di Surabaya; 8. Bukti P- 8 : Fotokopi Akta Pengikatan Jaminan Nomor 415 tanggal 24 November 1994 yang dibuat oleh Wahyudi Suyanto, S.H., Notaris di Surabaya; 9. Bukti P- 9 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor: CDC/tt/616/CLS/MP/ MRKT/XI/1994 dari PT Citraland Surya yang ditujukan kepada PT Bank Bali tanggal 21 November 1994 perihal Pengurusan Akta Jual Beli; 10. Bukti P- 10 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 193/CDC/tt/CLS/MP/ MRKT/XI/1994 PT Citraland Surya yang ditujukan kepada PT. Bank Bali tanggal 21 November 1994 perihal Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan; 11. Bukti P- 11 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 82/Pdt.G/2002/PN.Sby. tanggal 23 April 2002; 12. Bukti P- 12 : Fotokopi Kutipan Akta Perceraian Nomor 68.T/WNI/2002 tanggal 10 Mei 1993; 13. Bukti P- 13 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 14. Bukti P- 14 : Fotokopi Jawaban Somasi yang Menolak Pembagian Harta Gono-Gini; 15. Bukti P- 15 : Fotokopi Permohonan Informasi Publik kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I, Nomor 001/PIP/X/2021/Sby tanggal 19 Oktober 2021; Surat Pernyataan Keberatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I (selaku atasan PPID), Nomor 002/PIP/XI/2021/Sby tanggal 25 November 2021; surat jawaban atas surat Permohonan Informasi publik Nomor 60 [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat 001/PIP/X/2021/Sby dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I Nomor 5693/8-35.78/XI/2021 tanggal 09 November 2021 dan surat jawaban atas surat pernyataan keberatan Nomor 002/PIP/XI/2021/Sby dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I Nomor 6471/8-35.78/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021; 16. Bukti P- 16 : Fotokopi Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur (KIP JATIM) Nomor 001/PPSIP/I/2022/Sby, tanggal 15 Januari 2022; 17. Bukti P- 17 : Fotokopi Gugatan Pembagian Harta Bersama (Gono-Gini) tanggal 10 Mei 2022. 61 pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846, selanjutnya disebut UU 14/2008), sehingga Mahkamah berwenang menguji permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 62 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon dalam permohonan a quo menyatakan: Pasal 2 ayat (4) UU 14/2008 Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya. Pasal 6 ayat (3) huruf c UU 14/2008 Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. …, c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi; d. …, 63 Pasal 17 huruf g dan huruf h angka 3 UU 14/2008 Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali: a. ..., g. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: 1. …, 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. …, Pasal 20 ayat (1) UU 14/2008 Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f tidak bersifat permanen. Pasal 38 ayat (2) UU 14/2008 Proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja. Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UU 14/2008 (1) Badan Publik harus membuktikan hal-hal yang mendukung pendapatnya apabila menyatakan tidak dapat memberikan informasi dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 35 ayat (1) huruf a. (2) Badan Publik harus menyampaikan alasan yang mendukung sikapnya apabila Pemohon Informasi Publik mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g. Pasal 52 UU 14/2008 Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-Undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). 2. Bahwa Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur oleh Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. 3. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, Pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujiannya karena Pemohon tidak dapat memperoleh 64 informasi atas salinan serifikat dan warkah tanah yang menjadi harta gono gini yang secara fisik dikuasai oleh mantan suaminya. Bahwa selama menjalani perkawinan tidak pernah ada perjanjian perkawinan dan harta bersama ini bukan merupakan harta bawaan. Untuk mendapatkan informasi atas salinan serifikat dan warkah tanah Pemohon telah melakukan berbagai upaya seperti meminta dokumen-dokumen transaksi jual-beli tanah berikut rumah kepada pihak penjual PT Citraland Surya di Surabaya (vide bukti P-6), meminta salinan Akta Jual Beli (AJB) kepada Anita Lucia Kendarto, SH., M.Kn, PPAT di Surabaya, salinan Perjanjian Kredit berikut dokumen-dokumen pendukung lainnya kepada pihak PT. Bank Permata Tbk (dahulu PT Bank Bali) di Surabaya dan mengajukan gugatan pembagian harta gono-gini kepada Pengadilan Negeri Surabaya di Provinsi Jawa Timur dengan register perkara Nomor: 458/Pdt.G/2022/Pn.Sby (vide bukti P-17). Semua usaha Pemohon dalam memperjuangkan hak konstiusional Pemohon yang dilindungi oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tidak membuahkan hasil yang baik, Pemohon tetap tidak dapat memperoleh informasi mengenai sertifikat dan warkah tanah harta gono gini; 4. Bahwa Pemohon juga telah meminta informasi salinan sertifikat berikut warkah tanah atas rumah gono-gini tersebut kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I (vide bukti P-15) namun tidak diberikan karena dinyatakan sebagai informasi yang dikecualikan (vide bukti P-15) sehingga Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur (KIP JATIM) (vide bukti P-16), namun prosesnya berlangsung secara berlarut-larut. Jangka waktu dari saat Pemohon mengajukan penyelesaian sengketa informasi publik sampai dengan permohonan pengujian ke Mahkamah Kosntitusi telah berjalan selama kurang lebih 225 (dua ratus dua puluh lima) hari. Hal ini terjadi karena adanya kata “dapat” dalam ketentuan Pasal 38 ayat (2) UU 14/2008 yang tidak memberikan kepastian sehingga merugikan hak-hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh ketentuan Pasal 28F UUD 1945; 5. Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (4), Pasal 6 ayat (3) huruf c, Pasal 17 huruf g, Pasal 17 huruf h angka 3, Pasal 20 ayat (1), Pasal 38 ayat (2), Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 52 UU 14/2008 telah menimbulkan kerugian 65 konstitusional bagi Pemohon dengan alasan telah ditolaknya permohonan Pemohon atas informasi berupa salinan sertifikat berikut warkah tanah. Hal demikian tidak akan terjadi atau setidaknya kemungkinan tidak akan terjadi apabila ketentuan-ketentuan tersebut di atas dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Berdasarkan seluruh uraian Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, dalam kualifikasinya tersebut, menurut Mahkamah Pemohon telah dapat menerangkan secara spesifik hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, yaitu hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi; hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya; dan hak milik pribadi sebagimana dijamin dalam UUD 1945. Oleh karenanya, telah tampak adanya keterkaitan logis dan hubungan kausal (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya norma pasal- pasal yang dimohonkan pengujian, terutama karena berlarut-larutnya penyelesaian sengketa informasi publik. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma Pasal 2 ayat (4), Pasal 6 ayat (3) huruf c, Pasal 17 huruf g, Pasal 17 huruf h angka 3, Pasal 20 ayat (1), Pasal 38 ayat (2), Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 52 UU 14/2008 yang dimohonkan pengujiannya, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 2 ayat (4), Pasal 6 ayat (3) huruf c, Pasal 17 huruf g, Pasal 17 huruf h angka 3, Pasal 20 ayat (1), Pasal 38 ayat (2), Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 52 UU 14/2008 bertentangan 66 dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 dengan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut Pemohon, hak pemohon untuk mendapatkan informasi atas benda bersama, dalam hal ini tanah berikut rumah di atasnya yang secara konstitusional dijamin berdasarkan Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 tidak mungkin terpenuhi apabila informasi pertanahan yang terkandung baik dalam sertifikat maupun warkah tanah ditentukan sebagai informasi publik yang dikecualikan; 2. Bahwa menurut Pemohon, menyadari hak-hak individu dalam hal ini hak-hak konstitusional indvidu termasuk di dalamnya hak atas informasi perlu dibatasi, karena hak selalu berkorelasi dengan kewajiban namun tentu saja harus ada kriteria-kriteria tertentu mengenai sejauhmana dan kapan timbulnya pembatasan terhadap hak individu untuk mengakses informasi publik karena pembatasan tersebut tidak bersifat permanen; 3. Bahwa menurut Pemohon, dengan berlakunya frasa "hak-hak pribadi" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c UU 14/2008, frasa "isi akta otentik yang bersifat pribadi" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g UU 14/2008, frasa "rahasia pribadi, yaitu: kondisi keuangan, aset, pendapatan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf h angka 3 UU 14/2008, dan dengan berlakunya Pasal 20 ayat (1) UU 14/2008 yang menyebutkan bahwa: "Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f tidak bersifat permanen", maka hak-hak konstitusional Pemohon atas informasi mengenai harta bersama, dalam hal ini salinan sertifikat berikut warkah tanah yang dikuasai dan/atau disimpan oleh badan publik yang berwenang menyelenggarakan pendaftaran tanah, menjadi tidak dapat diakses. Menurut Pemohon, hal ini terjadi karena UU 14/2008 tidak memberikan kriteria dalam hal apa frasa-frasa tersebut di atas seharusnya dimaknai serta dibatasi ruang lingkupnya. Akibat tidak adanya kriteria ini bagi Pemohon maka informasi yang tertuang dalam sertifikat dan/atau warkah tanah yang berdasarkan asas publisitas seharusnya dapat dibuka untuk umum pun ditentukan sebagai 67 informasi yang dikecualikan sehingga hal ini tidak dapat menjamin kepastian hukum bagi Pemohon; 4. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 38 ayat (2) UU14/2008 dapat ditafsirkan bertentangan dengan hak-hak konstitusional Pemohon atas kepastian waktu dan keadilan mengenai penyelesaian sengketa informasi oleh Komisi Informasi karena menyebutkan: "Proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja." Kata-kata "paling lambat dapat" dalam ketentuan ini jelas mengandung pertentangan dalam dirinya sendiri. Kata-kata "paling lambat" jelas bermakna "harus", sedangkan kata "dapat" jelas bermakna "tidak harus". Norma demikian jelas mengandung contradictio in terminis sehingga waktu penyelesaian sengketa informasi akan sepenuhnya bergantung pada 'subyektivitas' atau 'selera' Majelis Komisi Informasi sehingga tidak terdapat kepastian hukum mengenai kapan Pemohon akan diberikan putusan; 5. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UU 14/2008 adalah ketentuan yang mengatur mengenai hukum acara penyelesaian sengketa melalui ajudikasi nonlitigasi, pasal-pasal a quo mengharuskan badan publik untuk membuktikan hal-hal yang mendukung pendapatnya apabila menyatakan tidak dapat memberikan informasi dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 35 ayat (1) huruf a UU 14/2008 dan menyampaikan alasan yang mendukung sikapnya apabila Pemohon Informasi Publik mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g UU 14/2008, maka berdasarkan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UU 14/2008, Komisi Informasi berwenang untuk memerintahkan kepada badan publik termasuk untuk melakukan uji konsekuensi berlaku surut pada proses penyelesaian sengketa informasi oleh Komisi Informasi. Interpretasi demikian juga bertentangan dengan kaidah kewenangan sebagaimana terkandung dalam Pasal 19 UU 14/2008 karena ketentuan ini hanya memberikan kewenangan kepada badan publik untuk melakukan uji konsekuensi sebelum mengambill keputusan terhadap setiap permohonan informasi. Menurut Pemohon ketika dalam proses penyelesaian sengketa informasi, Komisi Informasi memerintahkan badan publik untuk melakukan uji konsekuensi berlaku surut hal 68 ini dapat diartikan melegitimasi perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh badan publik, atau setidaknya memberikan kesempatan kepada badan publik untuk memperbaiki kesalahan yang telah merugikan Pemohon. Komisi Informasi seharusnya dapat melakukan uji konsekuensi berdasarkan kewenangan yang dimiliki tanpa harus meminta dan menunggu hasil uji konsekuensi berlaku surut dari badan publik yang keputusannya telah menolak permohonan informasi sedang dipersoalkan oleh setiap pemohon informasi, hal ini dapat menghindari berlarut-larutnya penyelesaian sengketa informasi yang akan mencederai hak Pemohon atas kepastian dan keadilan; 6. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 52 UU 14/2008 mengenai pengenaan pidana denda maksimum sebesar Rp.5.000.000. (lima juta rupiah) kepada badan publik yang melakukan tindak pidana bertentangan dengan asas equality before the law. Ketentuan ini merugikan pihak-pihak yang telah dirugikan oleh badan- badan publik yang kerugiannya lebih besar daripada ketentuan pidana denda maksimum tersebut, selain itu ketentuan ini dapat memicu, dan melegitimasi badan-badan publik untuk menghindari tanggung jawab hukum, dan hal ini dapat menyebabkan Pemohon dirugikan hak konstitusional sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 7. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menjatuhkan putusan dengan amar yang bersifat alternatif sebagai berikut: a. Menyatakan frasa "hak-hak pribadi" dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c UU 14/2008 bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai mengecualikan setiap informasi publik yang tercantum dalam sertifikat dan/atau warkah tanah yang dikuasai oleh setiap badan publik yang berwenang menyelenggarakan kegiatan pendaftaran tanah; b. Menyatakan frasa "isi akta otentik yang bersifat pribadi" dalam Pasal 17 huruf g UU 14/2008 bertentangan dengan UUD1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai mengecualikan setiap informasi publik yang tercantum dalam sertifikat dan/atau warkah tanah yang dikuasai oleh setiap badan publik yang berwenang menyelenggarakan kegiatan pendaftaran tanah; 69 c. Menyatakan frasa "rahasia pribadi, yaitu: kondisi keuangan, aset, pendapatan" dalam Pasal 17 huruf h angka 3 UU 14/2008 bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai mengecualikan setiap informasi publik yang tercantum dalam sertifikat dan/atau warkah tanah yang dikuasai oleh setiap badan publik yang berwenang menyelenggarakan kegiatan pendaftaran tanah; d. Menyatakan Pasal 20 ayat (1) UU 14/2008 bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai mengecualikan setiap informasi publik yang tercantum dalam sertifikat dan/atau warkah tanah yang dikuasai oleh setiap badan publik yang berwenang menyelenggarakan kegiatan pendaftaran tanah; e. Atau setidak-tidaknya, menyatakan frasa "hak-hak pribadi" dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c, frasa "isi akta otentik yang bersifat pribadi" dalam Pasal 17 huruf g, frasa "rahasia pribadi, yaitu: kondisi keuangan, aset, pendapatan" dalam Pasal 17 huruf h angka 3, dan Pasal 20 ayat (1) UU 14/2008 bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mengecualikan/tidak berlaku bagi setiap subyek hukum yang berhak atas tanah termasuk berdasarkan titel harta bersama; f. Menyatakan Pasal 2 ayat (4) UU 14/2008 bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai mengecualikan setiap informasi publik yang tercantum dalam sertifikat dan/atau warkah tanah yang dikuasai oleh setiap badan publik yang berwenang menyelenggarakan kegiatan pendaftaran tanah; g. Menyatakan kata "dapat" dalam Pasal 38 ayat (2) UU 14/2008 bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; h. Menyatakan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UU 14/2008 bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai mengatribusikan kewenangan kepada Komisi Informasi untuk memerintahkan badan publik melakukan uji konsekuensi berlaku surut pada tahap penyelesaian sengketa informasi; 70 i. Menyatakan frasa "pidana denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)" dalam Pasal 52 UU 14/2008 bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. [3.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-17. [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah jelas maka dengan berdasarkan pada Pasal 54 UU MK tidak terdapat kebutuhan bagi Mahkamah untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK tersebut. [3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan Pemohon terkait dengan adanya permohonan pengujian norma yang sama yaitu Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 38 ayat (2) UU 14/2008 pada perkara pengujian undang- undang yang telah diputus oleh Mahkamah berkenaan dengan keterpenuhan syarat Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 2/2021) yang masing-masing menyatakan: Pasal 60 UU MK: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 78 PMK 2/2021 (1) Terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali, (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. [3.10.1] Bahwa terhadap Pasal 2 ayat (4) UU 14/2008 sudah pernah diajukan pengujiannya dan telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah 71 Konstitusi Nomor 3/PUU-XIV/2016 yang telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 11 Januari 2017. Demikian pula Pasal 38 ayat (2) UU 14/2008 sudah pernah diajukan pengujiannya dan telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-XVII/2019 yang telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 23 Oktober 2019. Dalam permohonan Perkara Nomor 3/PUU-XIV/2016, Pemohon mengajukan pengujian Pasal 2 ayat (4) UU 14/2008 dengan dasar pengujian Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28F UUD 1945. Selanjutnya, dalam permohonan Perkara Nomor 45/PUU-XVII/2019, Pemohon mengajukan pengujian kata “setelah” dalam Pasal 38 ayat (1) UU 14/2008 dan kata “dapat” dalam Pasal 38 ayat (2) UU 14/2008 dengan dasar pengujiannya Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28F UUD 1945. Sedangkan untuk permohonan Pemohon a quo yang dilakukan pengujian adalah Pasal 2 ayat (4), Pasal 6 ayat (3) huruf c, Pasal 17 huruf g, Pasal 17 huruf h angka 3, Pasal 20 ayat (1), Pasal 38 ayat (2), Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 52 UU 14/2008 terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. [3.10.2] Bahwa terhadap permohonan pengujian di atas, setelah Mahkamah mencermati dalil permohonan Pemohon dan pasal yang diujikan terdapat perbedaan karena Pemohon memohon pengujian terhadap Pasal 6 ayat (3) huruf c, Pasal 17 huruf g, Pasal 17 huruf h angka 3, Pasal 20 ayat (1), Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 52 UU 14/2008, dan permohonan a quo juga menggunakan dasar pengujian Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 yang tidak digunakan sebagai dasar pengujian dalam Perkara Nomor 3/PUU- XIV/2016 dan Nomor 45/PUU-XVII/2019. Terhadap ketentuan Pasal 38 ayat (2) UU 14/2008, Mahkamah belum menilai dalil pokok permohonan. Dengan demikian, terlepas secara substansial permohonan a quo beralasan atau tidak, secara formal permohonan a quo berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021 beralasan untuk dapat diajukan kembali. Oleh karenanya, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan lebih lanjut. [3.11] Menimbang bahwa berkaitan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon apabila dicermati lebih lanjut terdapat permasalahan hukum yang dipersoalkan oleh Pemohon yang esensinya sebagai berikut: 72 1. Apakah benar frasa "hak-hak pribadi" dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c, frasa "isi akta otentik yang bersifat pribadi" dalam Pasal 17 huruf g, frasa "rahasia pribadi, yaitu: kondisi keuangan, aset, pendapatan" dalam Pasal 17 huruf h angka 3, dan Pasal 20 ayat (1) UU 14/2008 inkonstitusional sepanjang dimaknai mengecualikan setiap informasi publik yang tercantum dalam sertifikat dan/atau warkah tanah yang dikuasai oleh setiap badan publik yang berwenang menyelenggarakan kegiatan pendaftaran tanah, atau setidak-tidaknya tidak dimaknai mengecualikan bagi setiap subyek hukum yang berhak atas tanah termasuk berdasarkan titel harta bersama, termasuk dalam kaitan dengan Pasal 2 ayat (4) UU 14/2008? 2. Apakah benar frasa “dapat” dalam Pasal 38 ayat (2) UU 14/2008 diartikan memungkinkan proses penyelesaian sengketa informasi publik diselesaikan lebih dari 100 hari? 3. Apakah benar Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UU 14/2008 hanya memberikan kewenangan kepada badan publik untuk melakukan uji konsekuensi sebelum mengambil keputusan terhadap setiap permohonan dan menjadi tidak berwenang melakukan uji konsekuensi setelah badan publik menolak permohonan informasi? Apakah dimungkinkan Komisi Informasi memerintahkan badan publik yang telah menolak memberikan informasi untuk melakukan uji konsekuensi berlaku surut? 4. Apakah benar frasa "pidana denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)" dalam Pasal 52 UU 14/2008 inkonstitusional? [3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama permohonan Pemohon, memeriksa bukti-bukti yang diajukan, dan mempertimbangkan argumentasi Pemohon, sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.12.1] Bahwa Pemohon mendalilkan frasa "hak-hak pribadi" dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c, frasa "isi akta otentik yang bersifat pribadi" dalam Pasal 17 huruf g, frasa "rahasia pribadi, yaitu kondisi keuangan, aset, pendapatan" dalam Pasal 17 huruf h angka 3, dan Pasal 20 ayat (1) UU 14/2008 inkonstitusional sepanjang dimaknai mengecualikan setiap informasi publik yang tercantum dalam sertifikat dan/atau warkah tanah yang dikuasai oleh setiap badan publik yang berwenang 73 menyelenggarakan kegiatan pendaftaran tanah, atau setidak-tidaknya tidak dimaknai mengecualikan bagi setiap subjek hukum yang berhak atas tanah termasuk berdasarkan titel harta bersama. Dalam mendalilkan inkonstitusionalitas tersebut Pemohon mengaitkannya dengan Pasal 2 ayat (4) UU 14/2008. Berkenaan dengan dalil-dalil Pemohon a quo penting bagi Mahkamah menegaskan terlebih dahulu bahwa norma Pasal 2 ayat (4) UU 14/2008 telah pernah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XIV/2016 yang dalam pertimbangan hukum Sub-paragraf [3.7.2] menyatakan bahwa: [3.7.2] Bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan tentang nota pemeriksaan PPK yang bersifat rahasia Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan, apakah Pasal 2 ayat (4) UU 14/2008 merugikan hak konstitusional para Pemohon untuk mendapatkan informasi sehingga bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945. Terhadap hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: 1. Dalam Penjelasan Umum UU 14/2008 disebutkan tujuan dibentuknya UU 14/2008 adalah untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh informasi, mengingat hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Keberadaan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan: (1) hak setiap orang untuk memperoleh Informasi; (2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi. Dari Penjelasan Umum tersebut dapat disimpulkan bahwa keterbukaan informasi publik perlu bagi pemenuhan hak asasi manusia, namun keterbukaan informasi publik tersebut tidak berarti sebebas-bebasnya tetapi ada pengecualian keterbukaan informasi publik yang bersifat ketat dan terbatas. 2. Pasal 2 ayat (4) UU 14/2008 memuat asas bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya. Adapun kriteria informasi yang bersifat rahasia ditentukan dalam Pasal 17 UU 14/2008 yang menyatakan: Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali: a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: 1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana; 74 2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana; 3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencanarencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional; 4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau 5. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum. b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu: 1. informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri; 2. dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi; 3. jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya; 4. gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer; 5. data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia; 6. sistem persandian negara; dan/atau 7. sistem intelijen negara. d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional: 1. rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara; 2. rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan; 3. rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya; 4. rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti; 5. rencana awal investasi asing; 75 6. proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau 7. hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang. f. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri : 1. posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional; 2. korespondensi diplomatik antarnegara; 3. sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau 4. perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri. g. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasilhasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal. i. memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan; j. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang. Ketentuan Pasal 2 ayat (4) UU 14/2008 tersebut merupakan derivasi dari Pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan. mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Selain itu, Pasal 2 ayat (4) Undang- Undang a quo juga telah sesuai dengan International Covenant on Civil and Political Right 1966 Pasal 19 ayat (2) yang telah diratifikasi dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) yang isinya menyatakan: “Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other media of his choice”. Hal senada juga terdapat di Amerika Serikat yang mengatur pengecualian terhadap informasi yang tidak dapat diakses, yaitu di dalam Freedom of Information Act yang digolongkan ke dalam sembilan pengecualian (exemption), yaitu: 1) keamanan nasional (National Security) dan politik luar negeri a) rencana militer, b) persenjataan, c) data iptek yang menyangkut keamanan nasional, dan data CIA, 76 2) ketentuan internal lembaga, 3) informasi yang secara tegas dikecualikan oleh Undang-Undang untuk dapat diakses publik, 4) informasi bisnis yang bersifat rahasia, 5) memo internal pemerintah, 6) informasi pribadi (personal privacy), 7) data yang berkenaan dengan penyidikan, 8) informasi lembaga keuangan, dan 9) informasi dan data geologis dan geofisik mengenai sumbernya. Harus diingat bahwa kekecualian di atas bersifat diskresioner, tidak wajib, dan diserahkan pada lembaga yang bersangkutan. Di Asia yang memiliki ketentuan serupa dengan di Amerika Serikat antara lain Thailand, yang dikenal dengan Official Information Act Tahun 1997, yang mengatur informasi yang tidak dapat di akses publik yaitu: a) dapat membahayakan istana, b) yang dapat membahayakan keamanan nasional, hubungan internasional atau keuangan nasional, c) menghambat penegakan hukum, d) merupakan informasi atau nasihat dari lembaga negara yang bersifat internal, e) yang dapat membahayakan keselamatan atau nyawa seseorang, f) informasi pribadi atau rekam medik yang publikasinya akan mengancam the right of privacy, dan g) informasi resmi yang dilindungi perundang-undangan atau yang diberikan oleh seseorang dan harus dijaga kerahasiaannya. 3. Pembatasan terhadap informasi yang dapat diakses seperti yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4) UU 14/2008 merupakan hal yang wajar dan dibolehkan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 ayat (3) International Covenant on Civil and Political Right yang telah diratifikasi oleh Indonesia yang menyatakan The exercise of the rights provided for in paragraph 2 of this article carries with it special duties and responsibilities. It may therefore be subject to certain restrictions, but these shall only be such as are provided by law and are necessary: (a) For respect of the rights or reputations of others; (b) For the protection of national security or of public order (ordre public), or of public health or morals. Hal yang sama juga ditentukan dalam Pasal 28J UUD 1945 yang menyatakan: (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Dengan demikian, dalam mempergunakan hak memperoleh informasi, setiap orang juga tidak dapat sebebas-bebasnya memperoleh informasi dengan alasan hak tersebut diberikan langsung oleh UUD 1945, tetapi hak 77 tersebut juga dibatasi dengan alasan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, ketertiban umum, dan hukum dalam suatu masyarakat demokratis. Oleh karena itu, dengan mendasarkan pada pertimbangan di atas, Pasal 2 ayat (4) UU 14/2008 merupakan ketentuan yang tidak bertentangan dengan UUD 1945; Bahwa terkait dengan pertimbangan hukum di atas, sekalipun Pemohon dalam permohonannya memberikan alasan yang berbeda dengan Perkara Nomor 3/PUU-XIV/2016, namun pada intinya memiliki kesamaan esensi yang menghendaki tidak adanya pengecualian terhadap informasi publik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c dan Pasal 17 huruf h angka 3 UU 14/2008. Dalam kaitan ini, penting ditegaskan bahwa Mahkamah tetap pada pendiriannya sebagaimana telah dipertimbangkan dalam kutipan pertimbangan hukum di atas bahwa pengecualian dalam norma Pasal 2 ayat (4) UU 14/2008 merupakan hal yang dapat dibenarkan dalam rangka memberikan perlindungan yang adil sebagaimana dijamin oleh UUD 1945. Dengan demikian, meskipun setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik untuk masyarakat luas, namun terdapat pengecualian yang bersifat ketat dan terbatas terhadap informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 dan Pasal 17 UU 14/2008. Salah satu informasi yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik adalah “informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi”. Menurut Mahkamah, apabila Informasi Publik dimaksud dibuka hal ini justru dapat menimbulkan dampak negatif. Dengan demikian, dalil Pemohon berkenaan dengan pengujian norma Pasal 2 ayat (4) UU 14/2008 adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa dengan telah dinyatakan oleh Mahkamah norma Pasal 2 ayat (4) UU 14/2008 konstitusional, maka dalil Pemohon berkenaan dengan frasa "hak-hak pribadi" dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c, frasa "isi akta otentik yang bersifat pribadi" dalam Pasal 17 huruf g, frasa "rahasia pribadi, yaitu kondisi keuangan, aset, pendapatan" dalam Pasal 17 huruf h angka 3, dan Pasal 20 ayat (1) UU 14/2008 yang dimohonkan Pemohon agar diberi pemaknaan oleh Mahkamah untuk mengecualikan informasi publik yang telah dikecualikan dalam UU 14/2008, sesuai dengan kasus konkret yang dialami Pemohon, menurut Mahkamah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Terlebih lagi, bukan merupakan ranah 78 kewenangan Mahkamah untuk menyelesaikan kasus konkret yang dialami Pemohon. Dengan demikian, menurut Mahkamah permohonan Pemohon berkenaan dengan Pasal 6 ayat (3) huruf c, Pasal 17 huruf g, Pasal 17 huruf h angka 3, dan Pasal 20 ayat (1) UU 14/2008 adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.12.2] Bahwa Pemohon juga mendalilkan kata "dapat" dalam Pasal 38 ayat (2) UU 14/2008 inkonstitusional karena menyebabkan berlarut-larutnya proses penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan oleh Pemohon. Oleh karenanya, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar kata ”dapat” dinyatakan inkonstitusional. Berkenaan dengan dalil Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: 1. Norma Pasal 38 ayat (2) UU 14/2008 pada pokoknya menyatakan proses penyelesaian sengketa informasi publik paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja. Menurut Pemohon frasa "paling lambat dapat" dalam Pasal 38 ayat (2) UU 14/2008 mengandung pertentangan dalam dirinya sendiri, karena frasa "paling lambat" jelas bermakna "harus", sedangkan kata "dapat" jelas bermakna "tidak harus". Menurut Mahkamah meskipun Pasal 38 ayat (2) UU 14/2008 dirumuskan dengan kata “dapat” telah direalisasikan melalui berbagai prosedur beracara dalam rangka memberikan jaminan penyelesaian sengketa paling lambat dalam waktu 100 (seratus) hari kerja. Terlebih lagi, secara doktriner penggunaan kata “dapat” dalam penormaan undang-undang merupakan hal yang lazim dilakukan karena “operator norma” tidak selalu dirumuskan dengan kata wajib atau harus, di mana norma wajib atau harus berkaitan dengan kewajiban yang telah ditetapkan dan apabila tidak dipenuhi kewajiban tersebut dikenakan sanksi. Sementara itu, secara normatif kata “dapat” mengandung sifat diskresioner (vide angka 267 dan angka 268 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022, selanjutnya disebut UU 12/2011). Karena, sifat diskresioner tersebut maka norma “dapat” dalam pelaksanaannya dapat menjadi wajib untuk direalisasikan karena ada faktor-faktor yang mengharuskannya (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XVIII/2020, hlm. 121-122, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 25 November 2020). 79 2. Sementara, berkaitan dengan sengketa informasi publik yang diajukan oleh Pemohon kepada Komisi Informasi, merupakan informasi publik yang telah dikecualikan oleh UU 14/2008 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Namun demikian, perlu dijelaskan, proses pengajuan sengketa informasi publik ke Komisi Informasi dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagaimana telah ditentukan dalam Bab VIII tentang Keberatan dan Penyelesaian Sengketa Melalui Komisi Informasi UU 14/2008. Artinya, tahapan keberatan harus dilalui terlebih dahulu, di mana setiap pemohon informasi Publik pada pokoknya dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan yang salah satunya adalah karena adanya penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 17 UU 14/2008 [vide Pasal 35 UU 14/2008]. Keberatan tersebut diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan yang telah ditentukan dalam Pasal 35 ayat (1) UU 14/2008. Selanjutnya, atasan pejabat memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis [vide Pasal 36 UU 14/2008]. Berkenaan dengan keberatan tersebut, UU a quo memberikan ruang untuk diadakannya penyelesaian secara musyawarah terlebih dahulu oleh pihak pemohon dan pejabat pengelola informasi publik atas keberatan yang diajukan karena alasan: (1) tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UU 14/2008; (2) tidak ditanggapinya permintaan informasi; (3) permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta; (4) tidak dipenuhinya permintaan informasi; pengenaan biaya yang tidak wajar; (5) dan/atau penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam UU 14/2008. Sedangkan, terhadap penolakan atas permintaan informasi karena alasan dikecualikan oleh UU tidak dibuka ruang musyawarah antar para pihak [vide Pasal 35 ayat (2) UU 14/2008]. Dalam hal permintaan informasi publik telah dilakukan sesuai dengan ketentuan maka atasan pejabat tersebut menyampaikan alasan tertulis disertakan dengan tanggapan yang menguatkan putusan yang telah ditetapkan oleh bawahannya [vide Pasal 36 ayat (3) UU 14/2008]. 80 3. Tahapan selanjutnya, pengajuan penyelesaian sengketa melalui Komisi Informasi baru dilakukan apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik [vide Pasal 37 ayat (1) UU 14/2008]. Dalam kaitan ini ditentukan, upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat tersebut. Dalam konteks inilah, UU a quo merealisasikan asas penyelenggaraan informasi publik, salah satunya menghendaki setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh oleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana [vide Pasal 2 ayat (3) UU 14/2008]. Oleh karenanya, berkaitan dengan penyelesaian sengketa informasi publik Pasal 38 ayat (1) UU 14/2008 menegaskan bahwa “Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota harus mulai mengupayakan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik”. Dalam kaitan ini, jika dikorelasikan dengan tidak dibukanya ruang untuk mediasi terhadap keberatan pemohon informasi atas permintaan informasi yang dinyatakan sebagai informasi yang dikecualikan maka dalam konteks ini pula mediasi dan ajudikasi pun tidak dilakukan untuk sengketa informasi publik yang diajukan karena informasi tersebut telah dikecualikan sebagaimana telah ditegaskan secara expressis verbis dalam Pasal 6 dan Pasal 17 UU 14/2008. Dengan demikian, norma Pasal 38 ayat (2) UU 14/2008 yang menurut Pemohon dilaksanakan secara berlarut-larut melebihi waktu 100 (seratus) hari merupakan dalil yang tidak beralasan karena proses penyelesaian sengketa informasi publik dilakukan sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan sepanjang hal tersebut bukan merupakan informasi publik yang memang dikecualikan. Namun demikian, sesuai dengan asas pelayanan yang cepat dan tepat, Komisi Informasi seharusnya memberikan pelayanan berupa tanggapan yang memadai terhadap setiap permohonan yang diajukan, termasuk terhadap informasi yang dikecualikan. Dengan demikian, dalil Pemohon berkenaan dengan Pasal 38 ayat (2) UU 14/2008 adalah tidak beralasan menurut hukum. 81 [3.12.3] Bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UU 14/2008 hanya memberikan kewenangan kepada badan publik untuk melakukan uji konsekuensi sebelum mengambil keputusan terhadap setiap permohonan dan menjadi tidak berwenang melakukan uji konsekuensi setelah badan publik menolak permohonan informasi. Berkenaan dengan dalil a quo, ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UU 14/2008 pada intinya telah menentukan Badan Publik harus membuktikan hal-hal yang mendukung pendapatnya apabila menyatakan tidak dapat memberikan informasi dengan alasan informasi tersebut termasuk dalam kriteria informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 35 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g UU 14/2008. Dalam hal ini, tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki Nomor 1 Tahun 2017) dan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar layanan Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki Nomor 1 Tahun 2021) sebagai peraturan pelaksana UU 14/2008 menentukan dalam Pasal 4 ayat (1) Perki Nomor 1 Tahun 2017 bahwa dalam hal Badan publik menyatakan informasi publik tertentu yang dikecualikan maka pengecualian informasi publik tersebut harus didasarkan pada pengujian konsekuensi. Jika dilihat dari pengertiannya yang dimaksud pengujian konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara saksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya [vide Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 6 Perki Nomor 1 Tahun 2017]. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Perki Nomor 1 Tahun 2021, pengujian Konsekuensi dapat dilakukan: a. sebelum adanya permohonan Informasi Publik; b. pada saat adanya permohonan Informasi Publik; atau c. pada saat penyelesaian sengketa Informasi Publik atas perintah Majelis Komisioner. Pejabat yang melaksanakan pengujian konsekuensi adalah Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (selanjutnya disingkat PPID) atas persetujuan pimpinan badan publik [vide Pasal 4 ayat (2) Perki Nomor 1 Tahun 2017 dan Pasal 10 ayat (1) huruf g Perki Nomor 1 Tahun 2021]. 82 Bahwa terhadap dalil Pemohon yang meminta agar Komisi Informasi memerintahkan badan publik yang telah menolak memberikan informasi untuk melakukan uji konsekuensi berlaku surut, maka dalam kaitan ini telah diatur tugas dan wewenang Komisi Informasi dalam ketentuan Pasal 26 dan Pasal 27 UU 14/2008, sementara berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) UU 14/2008 telah ditentukan pula Putusan Komisi Informasi berupa: (1) Putusan Komisi Informasi tentang pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta berisikan salah satu perintah di bawah ini: a. membatalkan putusan atasan Badan Publik dan memutuskan untuk memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik sesuai dengan keputusan Komisi Informasi; atau b. mengukuhkan putusan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk tidak memberikan informasi yang diminta sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. (2) Putusan Komisi Informasi tentang pokok keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g, berisikan salah satu perintah di bawah ini: a. memerintahkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang- Undang ini; b. memerintahkan Badan Publik untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu pemberian informasi sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini; atau c. mengukuhkan pertimbangan atasan Badan Publik atau memutuskan mengenai biaya penelusuran. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut Mahkamah ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UU 14/2008, adalah merupakan bentuk prinsip kehati-hatian, agar badan publik tidak dengan serta-merta dapat menyatakan tidak dapat memberikan informasi dengan alasan informasi tersebut dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 35 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g UU 14/2008. Dalam hal ini, sebuah badan publik harus menyertakan alasannya mengenai tidak dapat diberikannya informasi publik yang dimohonkan. Begitu juga dengan putusan Komisi Informasi, telah diatur putusan apa yang dapat dijatuhkan oleh Komisi Informasi, baik bagi badan publik ataupun PPID, termasuk jika di dalam putusan yang bersangkutan mengandung perintah sebagaimana yang dimintakan oleh pemohon informasi publik. 83 Jika dikaitkan dengan dalil Pemohon, yang menginginkan agar uji konsekuensi dapat juga dilakukan setelah sebuah badan publik menolak permohonan informasi yang diajukan seseorang dan meminta agar Komisi Informasi memerintahkan badan publik yang telah menolak memberikan informasi untuk melakukan uji konsekuensi berlaku surut, menurut Mahkamah dalil-dalil a quo adalah dalil yang berdasarkan pada kasus konkret Pemohon, sehingga tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut karena bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk menyelesaikan kasus konkret yang dialami Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon berkenaan dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UU 14/2008 adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.12.4] Bahwa Pemohon selanjutnya mendalilkan frasa "pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)" dalam Pasal 52 UU 14/2008 inkonstitusional karena nilai denda tersebut lebih kecil jumlahnya daripada kerugian yang ditimbulkan oleh badan publik, hal ini akan mengakibatkan badan publik menghindari hukum secara tanpa hak dan hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Berkenaan dengan dalil a quo, Kitab Undang- Undang Hukum Pidana pada buku kesatu dalam BAB I Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Sementara, berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UU 12/2011 ditentukan materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam undang-undang dan peraturan daerah. Berdasarkan kedua ketentuan a quo dimungkinkan untuk adanya ketentuan pidana dalam sebuah undang-undang, in casu UU 14/2008. Menurut Mahkamah, dengan adanya ketentuan pidana dalam Pasal 52 UU 14/2008 memberikan perlindungan kepada setiap orang yang dirugikan oleh perbuatan badan publik yang telah dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan UU 14/2008, ada batasan dan sanksi yang jelas ketika perbuatan- perbuatan tersebut dilanggar. 84 Menurut Mahkamah, jika dikaitkan dengan dalil Pemohon bahwa frasa "pidana denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)" dalam Pasal 52 UU 14/2008 inkonstitusional karena nilai denda tersebut lebih kecil jumlahnya daripada kerugian yang ditimbulkan oleh badan publik, ketentuan ini justru melindungi pihak-pihak yang membutuhkan informasi publik dari perbuatan badan publik yang dilakukan secara sengaja tidak menyediakan data informasi publik, dan hal ini tidak melanggar hak konstitusional untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang dilindungi dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karenanya telah jelas apabila permohonan Pemohon a quo dikabulkan oleh Mahkamah, maka justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Terlebih lagi, selama ini Mahkamah selalu berpendirian, antara lain dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XVIII/2020, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 25 November 2020, Sub-paragraf [3.13.2], bahwa terhadap norma yang mengatur sanksi pidana dalam sebuah undang-undang merupakan bagian kebijakan pemidanaan (criminal policy) yang menjadi ranah kewenangan pembentuk undang-undang menentukannya. Sebab, hal yang berkaitan dengan perampasan kemerdekaan atau pembatasan hak asasi warga negara diperlukan representasi dari kehendak rakyat melalui lembaga perwakilan rakyat untuk menentukannya. Dengan demikian, dalil Pemohon berkenaan dengan Pasal 52 UU 14/2008 adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, norma Pasal 2 ayat (4), Pasal 6 ayat (3) huruf c, Pasal 17 huruf g, Pasal 17 huruf h angka 3, Pasal 20 ayat (1), Pasal 38 ayat (2), Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 52 UU 14/2008 telah ternyata tidak menimbulkan ketidakadilan, ketidakpastian hukum, dan tidak terlindunginya hak pribadi yang dijamin dalam UUD 1945 sebagaimana didalilkan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.14] Menimbang bahwa berkenaan dengan hal-hal lain dalam permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan karena tidak ada relevansinya. 85 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Saldi Isra, dan Suhartoyo masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal dua belas, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh dua, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal tiga puluh satu, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh dua, selesai diucapkan pukul 17.02 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Daniel 86 Yusmic P. Foekh, Saldi Isra, dan Suhartoyo masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Manahan MP Sitompul ttd. Wahiduddin Adams ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Saldi Isra ttd. Suhartoyo PANITERA PENGGANTI, ttd. Ria Indriyani